laporan tahunan.pdf

8/16/2019 laporan tahunan.pdf

1/216

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ngawi – Tahun 2015

i

KATA PENGANTAR

ـیـم ح ل نـمـ ح ل هللا مــ ـ ـ ـ ـ ـ سب

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Taufiq,

Hidayah, Rahmat dan Inayah-Nya, Sehingga Laporan Tahunan Pengadilan Agama

Ngawi Tahun 2015 dapat diselesaikan.

Laporan tahunan ini menguraikan secara diskriptif tentang Tugas Pokok

dan Fungsi yang meliputi administrasi kepaniteraan, kesekretariatan, pembinaan

dan pengawasan serta bidang pembangunan. Disamping itu memuat Standart

Operasional Prosedur (SOP) dan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP), juga

Pada akhir laporan dimuat kesimpulan dan rekomendasi untuk pimpinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Laporan ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pimpinan

Pengadilan Agama Ngawi kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempuranaan

pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang, dan sekaligus sebagai bahan

informasi kepada semua pihak yang berkepentingan, khususnya jajaran pimpinan

Pengadilan Agama Ngawi sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas.

Kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk penyempurnaan

penyusunan laporan ini, akan tetapi kami sadari masih terdapat kekurangan. Oleh

karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran dari semua pihak demi

peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang akan datang.

Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Ngawi, 31 Desember 2015

Ketua Pengadilan Agama Ngawi

ttd

Drs. MARWAN, M.H.

NIP. 19630613 199303 1 002


2/216

DAFTAR ISI


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................... i

DAFTAR ISI. ..................................................................................................... ii

BAB. I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

A. Kebijakan Umum Peradilan ........................................................... 2

B. Visi dan Misi ................................................................................. 6

C. Rencana Strategis .......................................................................... 9

BAB. II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) .......................................... 14

A. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) ...................... 16

1. SOP Kepaniteraan ................................................................ 17

2. SOP Kesekretariatan............................................................ 72

B. Kinerja/ Sasaran Kerja Pegawai................................................. 129

BAB. III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ........................................... 161

A.

Sumber Daya Manusia .............................................................. 1611. Profil Sumberdaya Manusia .................................................. 161

2.

Mutasi .................................................................................. 168

3. Promosi ................................................................................ 170

4. Pensiun ................................................................................. 170

5.

Cuti ...................................................................................... 170

B. KEADAAN PERKARA ............................................................ 171

1.

Rekapitulasi Perkara ............................................................ 171

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis............................................ 174

3. Putusan Yang Dijaukan Banding .......................................... 174

4. Putusan Yang Diajukan Kasasi ............................................. 175

5. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali ........................ 176

6. Administrasi Perkara ............................................................ 179


3/216

DAFTAR ISI


iii

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA ................... 187

1. Sarana dan Prasarana Gedung ............................................... 188

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ................................. 190

3.

Administrasi Umum ............................................................. 192

D.

PENGELOLAAN KEUANGAN ............................................... 194

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI .............................. 199

F. REGULASI TAHUN 2015 ....................................................... 199

1. Manajemen Perubahan ......................................................... 200

2. Perundang-Undangan ........................................................... 200

3. Penataan dan Penguatan Organisasi ...................................... 200

4.

Penataan Tata Laksana.......................................................... 201

5. Penataan Sistem Manajemen SDM ....................................... 201

6. Penguatan Akuntabilitas ....................................................... 202

7. Penguatan Pengawasan ......................................................... 202

8.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ................................ 202

BAB. IV PENGAWASAN INTERNAL ......................................................... 204

A.

PENGAWASAN INTERNAL .................................................. 204

B. EVALUASI PENGAWASAN .................................................. 208

BAB. V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ....................................... 210


4/216

BAB I | PENDAHULUAN


1

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa “Kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer , lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang

kekuasaan kehakiman, sebagai respon terhadap penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-

Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang

Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Karena Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tidak sesuai lagi dengan

perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tersebut dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku dan lahirlah Undang-Undang nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang nomor 48

tahun 2009 dinyatakan bahwa, “organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Kekuasaan

Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa

yang disebut dengan Peradilan Satu Atap.

Sementara itu, dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 tahun

2009 disebutkan bahwa “ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan

finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-

masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan

kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal

untuk Peradilan Agama lahirlah Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang

Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7

tahun 1989.


5/216

BAB I | PENDAHULUAN


2

Pengadilan Agama Ngawi merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan

Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa

dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara

orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan

peraturan perundang-undangan;

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan

Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989,

maka sejak itu tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama

antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat,

hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah. Dengan adanya

perubahan tersebut tentu membawa konsekwensi yang luar biasa terhadap

pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan baik itu dari segi

ketenagaan (Sumber Daya Manusia), administrasi, finansial maupun sarana dan

prasarana;

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran

pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Agama Ngawi kepada Pimpinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung R.I untuk dijadikan

bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya

dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada jajaran peradilan lainnya serta

masyarakat. Secara rinci pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Ngawi selama

tahun 2015 sebagaimana terurai dalam diskripsi dibawah ini .

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Reformasi sebagai awal dari tonggak perubahan kehidupan berbangsa

dan bernegara telah meniupkan angin pembaharuan. Mulai dari aspek

ekonomi, politik, sosial dan budaya bahkan hukum. Karena informasi yang

semula ditutup rapat-rapat dengan alasan isu stabilitas dan keamanan telah


6/216

BAB I | PENDAHULUAN


3

membungkam keinginan banyak rakyat untuk dapat mengakses informasi

publik semakin kuat dan mendorong atmosfer pembaharuan kultur dalam

layanan publik.

Ditengah gelombang pembaharuan lembaga pengadilan, penegakan

hukum dan keadilan secara transparan dewasa ini menjadi salah satu hal

mutlak yang harus dilakukan sehingga pencari keadilan mengetahui sampai

dimana perkembangan perkaranya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Tidak adanya transparansi, selalu menimbulkan adanya kecurigaan orang dan

akan membawa konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu

untuk memulihkan kepercayaan publik, transparansi peradilan adalah suatu

hal yang mutlak dilakukan, hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2007 tentang

Keterbukaan Informasi dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1

Tahun 2010 tentang standart layanan informasi publik yang harus dijadikan

pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan publik, termasuk

Pengadilan. Kemudian Surat Keputusan Ketua MARI Nomor:

144/KMA/SK/VIII/2007 untuk Reformasi Birokrasi dan Informasi yang

efektif dan efisien SK Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 dinyatakan tidak

berlaku lagi dan diganti dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 Tentang Pelayanan

Informasi di Pengadilan dan dibentuk juga Team Pengelola Meja Informasi

Pengadilan Agama Surabaya sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan

Pengadilan Agama MARI Nomor : 0017/DJ.A/SK/VII/2011 Tentang

Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama.Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka

perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kwalitas pelayanan publik

sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI

Nomor 26/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang standart

Pelayanan Peradilan. Dalam menindaklanjuti peraturan tersebut, Pengadilan

Agama Ngawi telah membuat Standart Pelayanan Peradilan sebagaimana


7/216

BAB I | PENDAHULUAN


4

telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ngawi

Nomor : W13-A25/2553/OT.01.3/X/2014 tanggal 2 Januari 2014 dan

Standard Operational Prosedure sebagaimana yang telah direvisi pada tanggal

27 Oktober 2014 untuk dijadikan acuan dalam menyelenggarakan dan

memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat.

Pengadilan yang menghendaki pembaharuan, prinsip akuntabilitas dan

transparansi peradilan guna mendukung indenpensi peradilan, yang esensinya

adalah memberikan hak bagi publik untuk mengakses informasi yang

merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan

dalam konstitusi. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas

(pertangungjawaban). Karena itu dengan adanya keterbukaan Hakim dan

Pegawai Pengadilan akan menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas

dan tanggungjawabnya secara umum. Keputusan Ketua Mahkamah Agung

tersebut diatas mengatur beberapa hal, yakni jenis informasi yang harus

diumumkan atau disampaikan oleh Pengadilan serta mekanisme

pengumumannya, jenis informasi yang dapat diminta masyarakat kepada

Pengadilan, prosedur dalam memberikan pelayanan informasi termasuk biaya

dan waktu pelayanan. Pihak yang bertugas memberikan informasi disetiap

Pengadilan serta sanksi. Saat ini perasaan masyarakat menjadi sangat sensitif

terhadap segala kebijakan pemerintah dan terhadap proses peradilan.

Masyarakat mendambakan pelayanan yang prima dari petugas-petugas

pemerintah dan negara pada umumnya dan pelayanan hukum secara prima

dan transparan dari aparatur peradilan khususnya.

Paradigma pembinaan yang dikembangkan di masa era orde baru, di

era reformasi sekarang ini mutlak harus disandingkan dengan paradigma pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat kita sedang bergerak ke arah

terwujudnya masyarakat madani. Itu berarti sekarang sedang terjadi proses

penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kebebasan pers dan

kemajuan tehnologi yang luar biasa, pengawasan dari masyarakat terhadap

pelayanan itu akan berjalan efektif.


8/216

BAB I | PENDAHULUAN


5

Perkembangan yang sedang berlangsung itu kiranya secara positif

harus disambut oleh aparat, bukan saja dengan peningkatan aktualisasi asas-

asas efisiensi dan efektivitas dalam rangka perbaikan kinerja, melainkan juga

dengan mengutamakan penyebaran informasi dengan semangat keterbukaan

dan transparansi. Pengetahuan obyektif masyarakat mengenai kondisi dan

permasalahan, dengan demikian akan melahirkan dialog-dialog yang

berkualitas dan yang lebih bermanfaat khususnya untuk tujuan meningkatkan

kesejahteraan rakyat.

Salah satu upaya untuk proses tersebut maka Pengadilan Agama

Ngawi selama tahun 2015 telah melakukan beberapa hal diantaranya

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara

memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar, menempelkan

pengumuman tentang Panjar biaya perkara, PP Nomor 53 tahun 2008 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai wujud dari transparasi, melarang

aparat peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara serta

pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi melalui Website, Meja

Informasi, TV Media yang tersedia di ruang tunggu, pencetaan poster,

Pamflet, brosur, kotak aduan dan lain-lain, sebagai sarana untuk penataan

sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain

meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk

meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri, disamping itu dalam

hal pelayanan publik dan persidangan sudah dan memiliki SOP (Standart

Operasional Procedur) serta pemberlakuan Sistem Antrian (Queuing System),

meningkatkan Akses terhadap Keadilan untuk semua (Justice for all) dengan

telah menjalankan Program Utama yaitu Pembebasan biaya perkara (FasilitasProdeo DIPA maupun non DIPA).

Dan untuk menindaklanjuti program pengembangan Teknologi

Informasi sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sampai akhir tahun 2015

Pengadilan Agama Ngawi telah memanfaatkan atau mengunakan sistim


9/216

BAB I | PENDAHULUAN


6

aplikasi administarsi perkara yaitu Sistem Administrasi Peradilan Agama

(SIADPA) PLUS.

Dalam pelaksanaan TUPOKSI kita yaitu pelayanan kepada

masyarakat dan ketertiban administrasi dalam pemberkasan serta kejelian

hakim dalam memeriksa perkara, sehingga dihasilkan dalam putusan yang

berkualitas. Hal ini tentunya merupakan cambuk/ tantangan kepada seluruh

aparat Pengadilan Agama Ngawi untuk bisa melaksanakan tugas lebih baik

dengan hasil yang akuntabel.

Disamping itu juga pemanfaatan dan pengembangan Teknologi

Informasi agar berjalan dengan efektif maka telah ditunjuk Petugas khusus

sebagai pengelola yang bertugas mengelola dan mengembangkan Teknologi

Informasi di Pengadilan Agama Surabaya, termasuk dengan upaya untuk

meningkatkan kemampuan operator.

Dalam rangka meningkatkan etos kerja maka kedisiplinan merupakan

bagian yang harus ditingkatkan bukan karena tunjangan yang t inggi namun

suatu kewajiban bahwa Pegawai harus memiliki tanggung jawab sebagai

dasar pelaksanaan maka Ketua Pengadilan Agama Ngawi mengeluarkan

Surat Keputusan Nomor: W13-A25/59/KP.04.6/I/SK/2015 tanggal 02 Januari

2015 tentang pembentukan Tim Pengawasan Absensi dan Petugas Absensi.

B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Agama Ngawi mengacu pada visi Mahkamah Agung

Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara

Indonesia : “Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan

Agama yang profeional dan Ankuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung“ .

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang

modern, indenpenden, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum

dan keadilan ;

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Ngawi menetapkan

misi-misi sebagai berikut :


10/216

BAB I | PENDAHULUAN


7

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;

2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.

3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi

masyarakat.

4.

Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Untuk mewujudkan misi dan visi perlu menjunjung tinggi nilai- nilai:

1. Kemandirian kekuasaan kehakiman.

2. Integritas dan kejujuran.

3. Akuntabilitas.

4. Responbilitas.

5.

Keterbukaan.

6. Ketidak-berpihakan.

7. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru

Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan

untuk waktu selama 25 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga

peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai

2010 sampai dengan 2035. Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area:

1. Area organisasi dan kepeminpinan.

Adanya kepemimpinan (leadership) yang tinggi dan management

pengadilan yang responsif.

2.

Area kebijakan.

Adanya kebijakan- kebijakan pengadilan yang berorientasi pada pelayanan

publik dan akses pada keadilan.

3.

Area proses berperkara.Adanya penyelenggara persidangan yang efektif, effisien, transparan dan

akuntabel.

4. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur.

Adanya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berintegritas serta

sarana prasarana yang memadai.


11/216

BAB I | PENDAHULUAN


8

5. Area kepuasan pencari keadilan.

Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna pengadilan

6. Area keterjangkuan.

Tersedianya pelayanan pengadilan yang terjangkau.

7.

Area kepercayaan publik.

Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Ngawi

meliputi :

1. Penyelesaian perkara

2. Manajemen SDM

3.

Pengawasan / Pengaduan

4. Pengelolaan website

5. Pelayanan Meja Informasi

6. Pelayanan Publik

7.

Implementasi SIADPA Plus dan

8. ”Justice for all” yang terdiri dari perkara prodeo, dan Pos Bantuan Hukum

(Posbakum).

Disamping itu Pengadilan Agama Ngawi melaksanakan 8 Area

Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:

1.

Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

3.

Penataan dan Penguatan Organisasi

4. Penataan Tata Laksana

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT)

6.

Penguatan Pengawasan7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta

Prilaku Hakim, berpedoman pada kode etik dan perilaku Hakim. Berdasarkan

Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua

Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009


12/216

BAB I | PENDAHULUAN


9

tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maka Prinsip-prinsip dasar

Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim di Implementasikan dalam 10

(sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1.

Berperilaku adil

2.

Berperilaku jujur

3. Berperilaku arif dan bijaksana

4. Bersikap mandiri

5. Berintegritas tinggi

6. Bertanggung jawab

7. Menjunjung tinggi harga diri

8.

Berdisiplin tinggi

9. Berperilaku rendah hati

10. Bersikap profesional

C. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan

peningkatan kinerja Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama

Ngawi, beberapa rencana strategis telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama

Ngawi diantaranya adalah :

1.

Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan

akuntabel. .

2.

Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, effisien dan akuntabel.

3. Mewujudkan penyelesaian perkara melalui mediasi.

4. Mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan

penegakan hukum dibidang peradilan.5. Mewujudkan pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan effisien.

6. Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

7. Mewujudkan tersediannya dukungan managemen dan tugas teknisdalam

penyelenggaran fungsi Peradilan.

8. Mewujudkan SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.


13/216

BAB I | PENDAHULUAN


10

Selain rencana strategis tersebut di atas guna mewujudkan

Modernisasi Peradilan serta terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang

Agung, Pengadilan Agama Ngawi menyiapkan langkah-langkah strategis

lainnya:

1. Meningkatkan kwalitas Sumber Daya Manusia yaitu dengan mengikut

sertakan suluruh aparat Pengadilan Agama Ngawi untuk mengikuti

seminar, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan lain-lain, sehingga dapat

meningkatkan kinerja aparat Peradilan dalam melayani masyarakat pencari

keadilan;

2. Membangun Budaya Kerja Profesional yaitu dengan menghilangkan

kesan Pintar Goblok Penghasilan Sama (PGPS). Adapun cara

menghilangkan kesan tersebut Pengadilan Agama Ngawi akan

menegakkan kedisiplinan dengan mengacu kepada Keputusan Ketua

Mahkamah Agung R.I. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan

penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus

bagi Hakim dan Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

berada di bawahnya serta mengacu kepada SOP (Standart Operasional

Procedur) dan Standart Pelayanan Peradilan, begitu juga Pengadilan

Agama Ngawi akan menindak aparatnya yang dinilai dan terbukti

melanggar kedisiplinan dan memberikan sanksi sesuai Undang-Undang

Kepegawaian. Sedang kepada aparat yang berprestasi, Pengadilan Agama

Ngawi akan memberikan penghargaan (Reward), hal ini untuk memacu

aparat yang lain berlomba-lomba berprestasi.

3. Pemanfaatan Tehnologi Informasi yaitu meningkatkan akses publik

melalui website yang di miliki Pengadilan Agama Ngawi sehinggakebutuhan publik akan informasi mengenai status perkara, mengenai biaya

perkara, alur perkara, putusan, struktur organisasi pengadilan, standar

prosedur berperkara serta informasi lainnya menjadi mudah dan murah.

Hal ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aparat ataupun

masyarakat yang nakal menjadi ”calo perkara”.


14/216

BAB I | PENDAHULUAN


11

4. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan yaitu Syarat utama

terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya

kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan yaitu

kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian

institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya

(kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci

dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara

efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan

telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan

finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta

pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan

di Indonesia harus dijalanan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak

mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga

mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian

individual / fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan

pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah

untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun

pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai

masalah-masalah hukum yang berkembang.

5. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari

Keadilan yaitu Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi

perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Ngawi mempertimbangkankepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah

keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan

publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi

para pencari keadilan merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil

menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan

peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk


15/216

BAB I | PENDAHULUAN


12

menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menhasilkan

putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua

belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Ngawi selain

menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat

dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan

administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai

contoh adalah adanya pengumuman bentuk jaminan akses bagi pencari

keadilan.

6. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan yaitu kualitas

kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan

gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan

badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga

mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan

manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan yang

dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan

peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain,

pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-

yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Agama Ngawi

menitik beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan

peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis

yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

7. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan yaitu

Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan merupakan Faktor pentinguntuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan

peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan

mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-

putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk

pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka

juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam


16/216

BAB I | PENDAHULUAN


13

badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan

internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang

karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan,

serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta

jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para

personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga

integritasnya.


17/216

BAB II | STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)


14

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI )

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan

bahwa “Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja

Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah

Agung”. Namun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, belum

ada ketentuan dari Mahkamah Agung tentang Tugas serta tanggung jawab,

susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan yang

baru sesuai dengan Undang-undang tersebut diatas, sehingga sesuai dengan pasal

106A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut :

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku peraturan Perundang-Undangan

pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan

Undang-undang ini”, maka Susunan Organisasi Pengadilan tetap mengacu pada

ketentuan peraturan yang lama, sehingga susunan struktur organisasi Pengadilan

Agama Ngawi tetap mengacu pada KMA/004/SK/II/1992.


18/216



15


19/216

16BAB II | STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)


A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR.

Pengadilan Agama Ngawi, yang merupakan Pengadilan Tingkat

Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan

berdasarkan hokum Islam, serta wakaf, zakat, infaq dan shadaqah serta

ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor

7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali dengan

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun

2009.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang

baik maka diperlukan prosedur kerja yang ditata dengan baik, dan untuk

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas umum kekuasaan kehakiman adalah

kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan Peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan maka perlu menyusun Standar Operasional

Prosedur sebagaimana Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI no 002

tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasinal Prosdur di

Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada

dibawahnya.Oleh karena itu Pengadilan Agama Ngawi membuat SOP yang

telah diatur dan dijabarkan dalam bentuk beberapa deskripsi diantaranya :


20/216



17

1. SOP KEPANITERAAN

1) Standard Operating Procedures Penerimaan & Pendistribusian Berkas

Perkara Di Pengadilan Agama Ngawi


21/216



18

2) Standard Operating Procedures Pencatatan dan Registrasi Perkara

Pada Pengadilan Agama Ngawi


22/216



3) Standard Operating Procedures Pelayanan Penerimaan Perkara Prodeo_DIPA Pada Pengadilan Agama Ngawi


23/216



20


24/216



21


25/216



4) Standard Operating Procedures Pemanggilan Para Pihak Pada

Pengadilan Agama Ngawi


26/216



23

5) Standard Operating Procedures Pemanggilan Para Pihak melalui

Media Massa Pada Pengadilan Agama Ngawi


27/216



24

6) Standard Operating Procedures Pemanggilan Para Pihak melalui

Delegasi Pada Pengadilan Agama Ngawi


28/216



25

7)

Standard Operating Procedures Tata Persidangan dan Pemeriksaan

Perkara Pada Pengadilan Agama Ngawi


29/216



26

8) Standard Operating Procedures Mediasi Pada Pengadilan Agama

Ngawi


30/216



27

9) Standard Operating Procedures Penyelesaian Perkara Oleh Majelis

Hakim Pada Pengadilan Agama Ngawi


31/216



28

10) Standard Operating Procedures Penyelesaian Putusan dan

Pemberitahuan Isi Putusan Pada Pengadilan Agama Ngawi


32/216



29

11) Standard Operating Procedures Penyampaian Salinan Putusan Pada



33/216



30

12) Standard Operating Procedures Minutasi dan Pemberkasan Perkara

Pada Pengadilan Agama Ngawi


34/216



31

13) Standard Operating Procedures Pengambilan Salinan Putusan,

Penetapan dan / atau Akta Cerai Pada Pengadilan Agama Ngawi


35/216



32


36/216



33

14) Standard Operating Procedures Pengembalian Sisa Panjar Biaya

Perkara Pada Pengadilan Agama Ngawi


37/216



15) Standard Operating Procedures Eksekusi Lelang Pada Pengadilan Agama Ngawi


38/216



35


39/216



36


40/216



37


41/216



38

16) Standard Operating Procedures Eksekusi Riil Pada Pengadilan Agama Ngawi


42/216



39


43/216



40


44/216



41

17) Standard Operating Procedures Sita Jaminan Pada Pengadilan Agama Ngawi


45/216



42


46/216



18) Standard Operating Procedures Layanan Informasi Pada Pengadilan

Agama Ngawi


47/216



44


Agama Ngawi


48/216



45


Agama Ngawi


49/216



46

21) Standard Operating Procedures Banding Pada Pengadilan Agama

Ngawi


50/216



47


51/216



48

22) Standard Operating Procedures Kasasi Pada Pengadilan Agama Ngawi


52/216



49


53/216



50


54/216



23) Standard Operating Procedures Peninjauan Kembali Di Pengadilan Agama Ngawi


55/216




56/216




57/216



24)

Standard Operating Procedures Publikasi Putusan pada Pengadilan Agama

Ngawi


58/216



25)

Standard Operating Procedures Pengarsipan Berkas Perkara pada



59/216



26) Standard Operating Procedures SIADPA Plus Pengadilan Agama Ngawi


60/216




61/216




62/216




63/216



27) Standard Operating Procedures Keuangan Perkara Belum Selesai

(Aktif) pada Pengadilan Agama Ngawi


64/216




65/216



28) Standard Operating Procedures Keuangan Upaya Hukum pada



66/216




67/216



29) Standard Operating Procedures Keuangan Konsinyasi pada



68/216




69/216



30) Standard Operating Procedures Keuangan Eksekusi pada Pengadilan

Agama Ngawi


70/216




71/216



31) Standard Operating Procedures Biaya Proses pada Pengadilan

Agama Ngawi


72/216




73/216



32) Standard Operating Procedures Input Keuangan Perkara pada

aplikasi komdanas pada Pengadilan Agama Ngawi


74/216




75/216



2. SOP SEKRETARIATAN

A. SOP UMUM

3.

Standard Operating Procedures Perawatan dan Pemeliharaan Di



76/216



4. Standard Operating Procedures Pengelolaan Perpustakaan Di



77/216



5. Standard Operating Procedures Administrasi Persuratan Di



78/216



6. Standard Operating Procedures Pengelolaan Persediaan Barang

Di Pengadilan Agama Ngawi


79/216



7. Standard Operating Procedures Penatausahaan Barang Milik

Negara (BMN) Di Pengadilan Agama Ngawi


80/216




81/216



8. Standard Operating Procedures Pengadaan Barang dan Jasa

(PBJ) Di Pengadilan Agama Ngawi


82/216




83/216



B. KEPEGAWAIAN

1) Standard Operating Procedures Absensi dan pelaporan Di



84/216




85/216



2) Standard Operating Procedures Berita Duka Di Pengadilan

Agama Ngawi


86/216



3) Standard Operating Procedures Cuti pegawai Di Pengadilan

Agama Ngawi


87/216



4) Standard Operating Procedures Pengusulan BPJS Di Pengadilan

Agama Ngawi


88/216



5) Standard Operating Procedures Diskusi Hukum dan Diklat di

Tempat Kerja Di Pengadilan Agama Ngawi


89/216




90/216



6) Standard Operating Procedures Penyusunan DUK dan Bezzetting

Di Pengadilan Agama Ngawi


91/216



7) Standard Operating Procedures Ijin Belajar Di Pengadilan

Agama Ngawi


92/216



8) Standard Operating Procedures Pemohonan Kartu Pegawai Di



93/216



9) Standard Operating Procedures Kenaikan Pangkat Di



94/216



10) Standard Operating Procedures Keprotokoleran Di Pengadilan

Agama Ngawi


95/216




96/216



11) Standard Operating Procedures KGB dan Impassing Di



97/216




98/216



12) Standard Operating Procedures Mutasi Di Pengadilan Agama

Ngawi


99/216




100/216




101/216




102/216



13) Standard Operating Procedures Penilaian dan Hukum Di



103/216




104/216



14) Standard Operating Procedures Pensiun dan Taspen Di



105/216



15) Standard Operating Procedures Piagam Penghargaan Di



106/216



16) Standard Operating Procedures SPMT, SPMJ, dan Surat

Pernyataan Pelantikan Di Pengadilan Agama Ngawi


107/216




108/216



17) Standard Operating Procedures Tata Laksana Di Pengadilan

Agama Ngawi


109/216




110/216



18) Standard Operating Procedures Ujian Dinas Di Pengadilan

Agama Ngawi


111/216



19) Standard Operating Procedures Penyusunan Uraian Tugas Di



112/216



20) Standard Operating Procedures Validasi SIMPEG Di Pengadilan

Agama Ngawi


113/216



C. SOP KEUANGAN

1. SOP Perencanaan Anggaran


114/216




115/216




116/216



2. SOP Persiapan Pelaksanaan Anggaran


117/216



3. SOP Pembayaran Gaji


118/216




119/216



4. SOP Pembayaran LS Bendahara


120/216




121/216



5. SOP Pembayaran Melalui GUP


122/216




123/216



6. SOP Pembayaran Melalui UP


124/216



7. SOP Pembukuan Bendahara Penerimaan


125/216



8. SOP Pembukuan Bendahara Pengeluaran


126/216



9. SOP Rekonsiliasi KPPN


127/216



10. SOP Rekonsiliasi Internal


128/216



11. SOP Penyusunan LRA Manual Satker


129/216



12. SOP Pelaporan SAKPA Ke Koordinator Wilayah


130/216



13. SOP Pelaporan SAKPA


131/216



14. SOP TGR


132/216



B. KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI .

Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2011

tentang penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, maka disetiap

lembaga pemerintah agar menyusun Sasaran Kinerja Pegawai untuk

mewujudkan penyelenggara tugas pemerintahandan pembangunan dimana

diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab,jujur

dan adil.

Oleh karena itu melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan

sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Hasil penilaian prestasi kerja pegawai dimanfaatkan sebagai

dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pembinaan karier yang

berkaitan dengan bidang pekerjaan, bidang pengangkatan dan penempatan,

bidang pengembangan, bidang penghargaan, bidang disiplin.

Sasaran Kinerja ini bertujuan digunakan sebagai pedoman bagi setiap

pegawai, pejabat penilai untuk melaksanakan ketentuan Peraturan

Pemerintah. Adapun Sasaran Kinerja Pegawai Pengadilan Agama Ngawi

pada tahun 2015 terurai sebagai berikut :


133/216



1. Drs. Marwan, M.H. (Ketua)


134/216




135/216



2. Drs. H.M. Abd. Wahid, S.H (Wakil Ketua)


136/216




137/216



3. Drs. H. Basyirun, M.H (Hakim)


138/216



4. Drs. Ngizzuddin Wangidi (Hakim)


139/216



5. M. Zubaidi, S.H. (Hakim)


140/216


141/216



7. Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. (Hakim)


142/216



8. H. Slamet Rijadi, S.H. (Panitera/ Sekretaris )


143/216




144/216



9. Drs. Khusnul Salim (Wakil Panitera)


145/216



10. Sunardi, S.H. (Panitera Muda Hukum)


146/216



11. Hidayat Mursito, S.H. (Panitera Muda Gugatan)


147/216



12. Arwin Subahar, S.H. (Panitera Muda Permohonan)


148/216



13. Sutji Eny Lestari, S.H. (Kasubag Keuangan)


149/216




150/216



14. Ridwan, S.H. (Kasubag Kepegawaian)


151/216




152/216



15. Agus Widyanto, S.HI (Kasubag Umum)


153/216




154/216



16. Laily Ekawati Fauziyah, S.H. (Panitera Pengganti)


155/216



17. Inatun, S.H. (Panitera Pengganti)


156/216



18. Kholis (Panitera Pengganti)


157/216



19. Sutopo, S.H. (Panitera Pengganti)


158/216



20. Berti Yussi Ekasari, A.Md (Jurusita Pengganti)


159/216



21. Sofatu Rosidah (Staf)


160/216



22. Khoirurrozi (Staf)


161/216



23. Moh. Muchlis Nurhadi (Staf)


162/216



24. Angkat (Staf)


163/216




164/216

161BAB III | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN


BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

1.

Profil Sumber Daya Manusia

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi

manapun sangat penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia

adalah roda penggerak system yang telah dikembangkan oleh institusi

tersebut. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang bisa

bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas,

profesional, berdaya guna dan sadar akan tanggung jawabnya dalam

menggerakkan roda institusi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk

mengelola Sumber Daya Manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai

dengan bidang tugasnya.

Permasalahan sekarang ini rata- rata di setiap Pengadilan Agama

sangat terbatas Sumber Daya Manusia sehingga banyak terjadi rangkap

jabatan tetapi pekerjaan yang dibebankan harus bisa diselesaikan dengan

tepat. Oleh karena itu untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang

berkualitas kususnya di bidang yudicial telah diambil langkah sebagai

berikut :

1. Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu

masalah yang berkaitan dengan hukum.

2. Mengikutkan pelatihan- pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung RI.

3.

Mengadakan rapat dinas dalam rangka pembinaan seluruh pegawai.

4. Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan.

5. Melakukan pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang.

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia teknis yudisial

disini adalah aparatur peradilan yang meliputi Pimpinan, Hakim,

Kepaniteraan dan Kejurusitaan, sedang yang merupakan ujung


165/216



tombak hukum dan keadilan di lembaga peradilan berada ditangan

Hakim.

Oleh karena itu upaya peningkatan sumber daya manusia

adalah sangat penting karena itu baik Hakim, Kepaniteraan maupun

Kejurusitaan sangat diperhatikan dalam hal peningkatan sumber

daya manusia karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor

pendukung dalam penegakan hukum dan peradilan, dimana

profesionalitas aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan

dan keterampilan aparatnya. Peningkatan sumber daya manusia yang

dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikandan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi

terencana.

Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 tahun

2013 mengenai tunjangan pejabat negara dan Peraturan Presiden

Nomor 128 Tahun 2014 tentang tunjangan kinerja untuk lingkungan

Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya maka turunnya

tunjangan kinerja merupakan tonggak untuk mendorong seluruh

pegawai yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung

khususnya Pengadilan Agama lebih keras berusaha memulihkan

kepercayaan publik dan meningkatkan image Pengadilan dengan

kinerja terbaik dan integritas yang solid. Perjalanan agenda

reformasi masih panjang, komitmen dan kerja keras serta kesediaan

berubah adalah kunci sukses implementasinya.

Adapun sumber daya manusia teknis yudisial pada Pengadilan

Agama Ngawi terdiri dari Hakim, sebanyak 7 orang (Ketua, Wakil

Ketua dan 5 hakim), Panitera l orang, Panitera Pengganti 4 orang,

sedang Jurusita/ Jurusita Pengganti sebanyak 1 orang. Namun ada

juga yang merangkap jabatan lainnya.

Pejabat Teknis Yudisial Pengadilan Agama Ngawi Tahun 2015

adalah sebagai berikut :


166/216



1. Ketua : 1 Orang

2. Wakil ketua : 1 orang

3. Hakim 5 orang

4.

Panitera : 1 orang

5. Wakil panitera ; 1 orang

6. Panitera Muda Gugatan : 1 orang

7.

Panitera Muda permohonan : 1 orang

8.

Panitera muda Hukum : 1 orang

9.

Jurusita Pengganti merangkap Panitera

Pengganti

: 2 orang

10.

Panitera Pengganti : 2 orang

11. Panitera pengganti marangkap Kasubag

Kepegawaian

: 1 orang

12. Panitera pengganti merangkap Kasubag

Keuangan

1 orang

13. Jurusita Pengganti merangkap Kasubag

Umum

1 Orang

14. Jurusita Pengganti : 1 Orang

Adapun nama-nama pejabat tehnis yudisial adalah sebagai berikut :

No NAMA / NIP JABATAN

1 2 3

1. Drs. Marwan, MH.

NIP. 19630613 199303 1 002Hakim/Ketua

2.

Drs. H.M. Abd. Wahid, SH.

NIP. 19570504 198303 1 005Hakim/Wakil Ketua

3. Drs. Ngizzuddin Wangidi

NIP.19580624 198403 1 002Hakim

4. Drs. Ahmad Wahib. SH, M.H.

NIP. 19610429 199103 1 001Hakim

5.

Drs. H. Basyirun, M.H. NIP. 19630816 199403 1 001

Hakim

6. Drs. Imam Khusaini

NIP.19620705 199403 1 002Hakim

7. M. Zubaidi, SH.

NIP.19670504 199103 1 006Hakim

8. H. Slamet Rijadi, S.H.

NIP. 19570327 198303 1 005Panitera


167/216



9. Drs.Khusnul Salim

NIP. 19640201 199303 1 003Wakil Panitera

10.

Sunardi,S.H

NIP. 19560512 198003 1 002

Panitera Muda Gugatan

11. Arwin Subahar, S.H

NIP. 19590716 198303 1 006

Panitera Muda

Permohonan

merangkap Jurusita

Pengganti

12. Hidayat Mursito,S.H

NIP. 19660327 199503 1 002

Panitera Muda Hukum

13. Sutji Eni Lestari.S.H.

NIP. 19671204 1992 03 2 002

Panitera Pengganti

merangkap Kasubag

Keuangan

14.

Ridwan,S.H

NIP. 19621005 198903 1 003

Panitera Pengganti

merangkap Kasubag

Kepegawaian

15. Laily Ekawati Fauziyah,S.H

NIP. 19670104 199403 2 003

Panitera Pengganti

merangkap Jurusita

Pengganti

16. Inatun.S.H

NIP. 19600405 199403 2 001

Panitera Pengganti

merangkap Jurusita

Pengganti

17. Kholis

NIP. 19560315 198103 1 011

Panitera Pengganti

merangkap Jurusita

Pengganti

18.

Agus Widyanto, S.H.I.

NIP. 19820816 200912 1 004

Jurusita Pengganti

merangkap Kasubag

Umum

19. Berti Yussi Ekasari, A.Md

NIP 19870326 201101 2 013

Jurusita Pengganti

merangkap Bendahara

b. Pengembangan Sumberdaya Manusia dibidang Tehnis Yudisial

Untuk meningkatkan Sumber daya manusia Pengadilan

Agama Ngawi Tahun 2015 telah mengikutsertakan 8 orang pada

pelatihan-pelatihan/ Pembinaan yang diadakan Mahkamah Agung

Republik Indonesia yang bertempat dilingkungan Pengadilan Tinggi

Agama Jawa Timur Surabaya, antara lain :


168/216



No Nama Nama Diklat Tempat Tanggal Pelaksana

1. Khoirurrozi, S.Sy Implementasi

Jaringan

Dokumentasidan Informasi

Hukum

PTA

Surabaya

16 April

2015

PTA.

Surabaya

2. H. Slamet Rijadi, S.H Bimbingan

Teknis Jurusita

Pengganti

PTA

Surabaya

03 s/d 05

Mei 2015

PTA.

Surabaya

3. Drs. H.M. Abd. Wahid, S.H Sosialisasi

Pengelolaan

Pengaduan

Pengadilan

Tingkat Pertama

Hotel

Novotel

Solo

11 s/d 13

Juni 2015

MARI

4. Drs. H. Basyirun, M.H. Sosialisasi

Pengelolaan

Pengaduan

Pengadilan

Tingkat Pertama

Hotel

Novotel

Solo

11 s/d 13

Juni 2015

MARI

5. Drs. Ngizzuddin Wangidi Sosialisasi

Pengelolaan

Pengaduan

Pengadilan

Tingkat Pertama

Hotel

Novotel

Solo

11 s/d 13

Juni 2015

MARI

6. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H. Sosialisasi

Pengelolaan

Pengaduan

Pengadilan

Tingkat Pertama

Hotel

Novotel

Solo

11 s/d 13

Juni 2015

MARI

7. M. Zubaidi, S.H. Sosialisasi

Pengelolaan

Pengaduan

Pengadilan

Tingkat Pertama

Hotel

Novotel

Solo

11 s/d 13

Juni 2015

MARI

8. Drs.Marwan, M.H. Orientasi

Pemberkasan

Perkara Kasasi

dan PK

Hotel

Harris

Malang

02 s/d 04

Nop.

2015

PTA.

Surabaya

9. Drs.Marwan, M.H. Bimbingan

Ekonomi

Syari’ah

Hotel

Harris

Malang

23 s/d 25

Nop.

2015

PTA.

Surabaya


169/216


170/216



3. H. Slamet Rijadi, S.H.

NIP. 19570327 198303 1 005: Sekretaris

4.

Ridwan,S.H

NIP. 19621005 198903 1 003 : Kasubag kepegawaian

5. Sutji Eni Lestari.S.H.

NIP. 19671204 1992 03 2 002: Kasubag Keuangan

6. Agus Widyanto, S.H.I

NIP. 19820816 2009121 004: Kasubag Umum

d. Pengembangan Sumber daya Manusia Non Tehnis Yustisial

Untuk meningkatkan Ketrampilan serta menambah ilmu

pengetahuan Pengadilan Agama Ngawi telah mengirim/ mengikuti

sertakan pelatihan/ Diklat yang diadakan oleh Instansi-instansi yang

terkait sebanyak 8 orang, antara lain :

No Nama Nama Diklat Tempat Tanggal Pelaksana

1. Drs. Marwan, M.H. Sosialisasi

Sertifikasi ISO

Jasa Pelayanan

PTA

Surabaya

20 April

2015

PTA

Surabaya

2. Agus Widyanto, S.HI Sosialisasi

Pengelolaan

Kekayaan Negara

KPKNL

Madiun

29 April

2015

KPKNL

Madiun

3. H. Slamet Rijadi, S.H. Konsultasi

Penyusunan

Program

Anggaran

Hotel Empire

Palace

Surabaya

11 s/d 13

Juni 2015

MARI

4. Sutji Eny Lestari, S.H Konsultasi

Penyusunan

Program

Anggaran

Hotel Empire

Palace

Surabaya

11 s/d 13

Juni 2015

MARI

5. Drs. Marwan, M.H. Pembinaan dan

Penyusunan PaguIndikatif 2016

Hotel Empire

PalaceSurabaya

12 Juni

2015

MARI

6. Agus Widyanto, S.HI Diklat Akuntansi

berbasis Akrual

dan Sistem

Akuntansi Akrual

2015

Balai Diklat

PU Surabaya

23 s/d 28

Agustus

2015

Balitbang

kumdil

MARI


171/216



7. Drs. Marwan, M.H. Rakerda Hotel

Nirmala

Denpasar

Bali

09 s/d 13

Okt. 2015

MARI

8. Drs. Marwan, M.H. Rakerda Hotel

Nirmala

Denpasar

Bali

09 s/d 13

Okt. 2015

MARI

2. Mutasi :

Pada tahun 2015 telah dilakukan berbagai mutasi kepegawaian

mutasi kenaikan pangkat, mutasi gaji berkala, mutasi jabatan intern,

mutasi tempat tugas.

a. Mutasi kenaikan pangkat sebanyak 2 pegawai, dan telah teralisasi 2

orang/

NO NAMA/NIP GOLSURAT KEPUTUSAN

TMT KET NOMOR TANGGAL

1. Berti yussi Ekasari,

A.Md

II/d 634/Djz/Kp.04.1/S

K/2/2015

25 Feb. 2015 01 April

2015

KP.

Reguler

2. Drs. Marwan, M.H. IV/c 768/KEP/AA/13001/

15

29 Sept. 2015 01 Okt

2015

KP.

Reguler

b. Mutasi kenaikan gaji berkala sebanyak 11 pegawai, dan telah

terealisasi semua.


TMT KET NOMOR TGL

1 2 3 4 5 6 7

1. Drs. Marwan, M.H.

NIP. 19660301 199203 1 004(IV/c)

W13-

25/191/Kp.07.2/I/2015

20-01-

2015

01-03-

2015

2. Drs. H.M. Abd. Wahid, S.H.

NIP. 19580624 198403 1 002(IV/c)

W13-

25/2001/Kp.07.2/VIII/2

015

10-08-

2015

01-03-

2015

3.

Drs. Ahmad Wahib, S.H.,

M.H.

NIP. 19610429 199103 1 001

(IV/b

)

W13-

25/193/Kp.07.2/I/2015

20-01-

2015

01-03-

2015

4. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.

NIP. 19710321 199703 1 005(IV/a)

W13-

25/194/Kp.07.2/I/2015

20-01-

2015

01-03-

2015


172/216



5. Drs. Khusnul Salim

NIP. 19640201 199303 1 003(III/d)

W13-

25/195/Kp.07.2/I/2015

20-01-

2015

01-03-

2015

6.

Agus Pambudi, S.H.

NIP. 19580528 198603 1 003 (III/d)

W13-

25/192/Kp.07.2/I/2015

20-01-

2015

01-03-

2015

7. Sunardi, SH

NIP. 19560327 199503 1 002(III/d

W13-

25/197/Kp.07.2/I/2015

20-01-

2015

01-03-

2015

8. Hidayat Mursito, S.H.

NIP. 19660327 199503 1 002(III/d)

W13-

25/196/Kp.07.2/I/2015

20-01-

2015

01-03-

2015

9. Hj. Inatun, S.H.

NIP. 19600405 199403 2 001(III/d)

W13-

25/199/Kp.07.2/I/2015

20-01-

2015

01-03-

2015

10. Sutji Eny Lestari

NIP. 19671204 199203 2 007(III/d)

W13-

25/198/Kp.07.2/I/2015

20-01-

2015

01-03-

2015

11. Agus Widyanto, S.H.I.

NIP. 19820816 200912 1 004 (IV/c)

W13-

25/2783/Kp.07.2/XI/2015

06-11-

2015

01-12-

2015

c. Mutasi jabatan intern sebanyak 4 pegawai.

No. Nama Surat

Keputusan

Jabatan Lama Jabatan Baru

1.

H. Slamet Rijadi, S.H 2943/DJA/K

P.04.6/SK/1

1/2015

Panitera/

Sekretaris

Panitera

2. Sutji Eny Lestari, S.H 38/SEK/Peng

.06.1/12/2015

Kasubag

Keuangan

Sekretaris

3. Agus Widyanto, S.HI 38/SEK/Peng

.06.1/12/

2015

Kasubag

Umum

Kasubag

Perencaaan,

Teknologi

Informasi

dan

Pelaporan

4. Ridwan, S.H. 38/SEK/Peng

.06.1/12/2015

Kasubag

Kepegawaian

Kasubag

Kepegawaian, Organisasi

dan Tata

Laksana

d. Mutasi tempat tugas adalah pegawai yang dimutasi keluar atau masuk

ke Pengadilan Agama 5 dan untuk tahun 2015 terdapat 2 orang

pegawai mutasi masuk dan terdapat 3 pegawai mutasi keluar.


173/216



Mutasi Masuk


INSTANSI/NOMOR TANGGAL1.

Sutopo, S.H III/d 146/DjA/Kp.04.6/2/2015 04-02- 2015

2. Wakid Ariyadi, S.Sos., S.H. III/b 38/SEK/Peng.06.1/12/2015 16-12- 2015

Mutasi Keluar

NO NAMA/NIPGO

L

SURAT KEPUTUSAN

INSTANSI/NOMOR TANGGAL

1. Khoirul Anwar, S.Ag, M.H VI/a 1974/DjA/Kp.04.6/8/2015 20-08- 2015

2. Agus Pambudi, S.H. III/d 146/ DjA/Kp.04.6/2/2015 04-02- 2015

3.

Drs. Agus Singgih By Arifin III/d 1105/ DjA/Kp.04.6/6/2015 01-04- 2015

3. Promosi :

Pada tahun 2015 Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan

Agama Ngawi telah dipromosi menjadi Sekretaris sedang Jabatan

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dijabat oleh Wakid Ariyadi,

S.Sos., S.H. yang semula Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

Kabupaten Madiun.

4. Pensiun

Pengadilan Agama Ngawi untuk tahun 2015, tidak ada usulan

pensiun, karena belum ada yang memasuki usia pensiun.

5. Cuti

sebagaimana peraturan pegawai bahwa setiap pegawai Negeri Sipil

mempunyai hak cuti yang meliputi : cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit,

cuti karena alasan penting, di Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2015 pegawai yang mengajukan cuti sebanyak 12 orang,

No Nama Dari tanggal Sampai keterangan

1. Laily Ekawati F, S.H. 14 Jan 2015 16 Jan 2015 3 hari kerja

2. Drs. H. Basyirun,

M.H.

20 Feb 2015 24 Feb 2015 3 hari kerja

3. Khoirul Anwar, S.Ag,

M.H.

26 Mar 2015 30 Mar 2015 3 hari kerja


174/216



4. M. Zubaidi, S.H. 25 Mei 2015 27 Mei 2015 3 hari kerja

5. Ridwan, S.H. 28 Mei 2015 30 Mei 2015 3 hari kerja

6. M. Zubaidi, S.H 13 Juli 2015 15 Juli 2015 3 hari kerja

7.

Arwin Subahar, S.H 22 Juli 2015 24 Juli 2015 3 hari kerja

8.

Agus

laporan tahunan.pdf

Documents