LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK ......Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2015 PPID Komisi Yudisial Republik Indonesia 3 a. Struktur PPID Untuk mewujudkan pelayanan

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2015

PPID Komisi Yudisial Republik Indonesia

1

LAPORAN TAHUNANLAYANAN INFORMASI PUBLIKPPID KOMISI YUDISIAL 2015

KOMISI YUDISIALREPUBLIK INDONESIA

2 Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2015


Laporan Tahunan

PPID KOMISI YUDISIALTAHUN 2015

LAYANANINFORMASI

PUBLIK

iiLaporan Tahunan Pelayanan Informasi PublikPPID Komisi Yudisial RI Tahun 2014

Daftar Isi

Daftar Isi iKata Pengantar iii

PPID KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 1A. PENDAHULUAN 1B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI YUDISIAL 2

a. Struktur PPID 2b. Dasar Hukum 3c. Visi dan Misi 4d. Maklumat 4e. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik 4f. Sumber Daya Manusia 4g. Jadwal Pelayanan 5h. Anggaran 5

CAPAIAN KINERJA DAN PRESTASI PPID KOMISI YUDISIAL 7

SENGKETA INFORMASI 13

KENDALA DAN REKOMENDASI 15

PENUTUP 16

Kata PengantarPuji syukur kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas

limpahan berkah dan rahmat-Nya, maka penyusunan laporan pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Komisi Yudisial Tahun 2015 telah dapat

diselesaikan.Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik menjadi daya dorong Komisi Yudisial sebagai lembaga negara untuk melakukan pembenahan terutama dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, yaitu kemudahan kepada masyarakat dalam akses informasi. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia.Harapan dengan melaksanakan hal tersebut adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel, serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting yang harus dijunjung tinggi, sehingga Komisi Yudisial berkomitmen melalukan berbagai upaya pembenahan. Dalam melaksanakan kewajiban memberikan pelayanan publik, Komisi yudisial telah menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik sebagai payung hukum.

Selanjutnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan surat Nomor 200/KEP/SET.KY/10/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Yudisial. Saat ini, peraturan Komisi Yudisial tersebut sedang dalam proses perubahan.

Untuk memberi kemudahan layanan operasional, PPID KY telah membentuk Desk Layanan Informasi Publik di Lobby Gedung Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat. Bagi pemohon informasi publik, dapat memperoleh informasi secara langsung maupun melalui: Telp. 021 – 3905876, Fax. 021 – 3906215, email : [email protected] dan website : www.ppid.komisiyudisial.go.id

Dalam kesempatan ini pula, PPID KY mengucapkan syukur atas upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik telah memperoleh apresiasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menempatkan PPID Komisi Yudisial sebagai Peringkat IV kategori Lembaga Negara dalam Keterbukaan Informasi Badan Publik 2015. Apresiasi ini sekaligus sebagai pemacu dan pemicu PPID KY untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, karenanya kami sangat mengharapkan masukan saran dan kritik demi kesempurnaan dalam mewujudkan transparansi dan memberikan layanan informasi terbaik kepada pubik.

PPID Komisi Yudisial

Roejito

vi Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2015


I



1

A. PENDAHULUAN

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang melaksanakan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Keberadaan Komisi Yudisial bertujuan untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri, serta

tegaknya hukum dan keadilan. Komisi Yudisial diatur secara khusus dalam UUD 1945 Pasal 24B ayat (1), yaitu Komisi Yudisial

bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,serta perilaku hakim. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, undang-undang tersebut memberi penguatan kelembagaan, wewenang serta tugas, yaitu :1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR

untuk mendapatkan persetujuan;2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan

Mahkamah Agung;4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Penegakan hukum dan keadilan menjadi salah satu agenda reformasi yang terus diperjuangkan hingga saat ini. Tuntutan reformasi yang bergulir tahun 1998 juga menghendaki penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang lahir dari respon atas tuntutan reformasi berupaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang antara lain dengan menjalankan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan good governance berkonsekuensi logis dan memberikan manfaat bagi badan publik berkewajiban membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Dengan membuka akses publik terhadap informasi, maka diharapkan dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara tegas mengamanatkan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Sebagai implementasi Komisi Yudisial dalam mendukung keterbukaan informasi publik dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Yudisial yang dijabat oleh Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 200/KEP/SET.KY/X/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sementara Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI YUDISIAL

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik sebagai payung hukum pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PPID Komisi Yudisial adalah memberikan pelayanan informasi publik. Dalam perkembangannya, peraturan ini masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan pelayanan informasi terhadap publik. Hingga saat ini, PPID Komisi Yudisial masih menyusun draf perubahan peraturan tentang pelayanan informasi publik tersebut.

▶ Ruangan PPID Komisi Yudisial



3

a. Struktur PPID

Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana, Komisi Yudisial membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan Undang-undang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan rapat panel yang dihadiri oleh tiga orang komisioner dan kesekjenan, maka disepakati struktur Pelayanan Informasi Publik KY yang terdiri dari :

a. Tim Pertimbangan;b. Atasan PPID;c. PPID;d. Pejabat Penanggungjawab Informasi;e. Sekretaris PPID;f. Petugas Pelayanan Informasi;g. Petugas Pengelola Informasi;h. Petugas Dokumentasi dan Arsip; dani. Petugas Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.

b. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.5. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.6. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.7. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik.8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 200/KEP/SET.

KY/X/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Yudisial Republik Indonesia.



c. Visi dan Misi

Visi :Menjadi pengelola dan pelayanan informasi yang andal dan profesional berlandaskan

semangat ibadah untuk mendukung terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten.

Misi:1. Memberikan layanan informasi secara cepat, tepat dan humanis;2. Menyediakan informasi yang akurat dan terkini;3. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diakses.

Motto :1. Berbagi Informasi Berbagi Kebaikan.2. Informasi Untuk Kemajuan.

d. Maklumat Pelayanan

Kami Bersungguh-sungguh :1. Memberikan pelayanan yang dapat dipercaya, sesuai dengan kompetensi dan tugas yang

diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;2. Memberikan pelayanan informasi kepada publik dengan efisien dan efektif;3. Menyediakan daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan;4. Melayani pemohon informasi dengan sarana dan prasarana yang cukup layak;5. Menyiapkan petugas pelayanan informasi yang berdedikasi, jujur dan partisipatif;6. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana.

e. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

PPID Komisi Yudisial menyediakan :1. Desk informasi publik yang terletak di Lantai 1 Gedung Komisi Yudisial Jl. Kramat Raya

No.57, Jakarta Pusat. Di dalamnya dilengkapi dengan : meja dan kursi petugas serta kursi tamu, komputer, printer, telepon/fax, papan pengumuman, dan alat tulis.

2. Website PPID Komisi Yudisial : www.ppid.komisiyudisial.go.id

f. Sumber Daya Manusia

Dalam struktur PPID yang telah dibentuk melibatkan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial sebagai Atasan PPID, Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi sebagai PPID, para Kepala Biro, serta perwakilan setiap biro. Secara khusus, pengelolaan dan pelayanan informasi ditangani Pusat Analisis dan Layanan Informasi.



5

g. Jadwal Pelayanan

h. Anggaran

Anggaran operasional pelayanan informasi publik pada pelaksanaan PPID Komisi Yudisial dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2015 dan tercantum pada Alokasi Anggaran Tahun 2016.

Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 WIBIstirahat : 12.00 – 13.00 WIB

Jumat : 09.00 – 15.00 WIBIstirahat : 11.00 – 13.00 WIB


PPID Komisi Yudisial Republik Indonesia6

BABII

III



7

PPID Komisi Yudisial telah melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut di Tahun 2015 :

✓ Pelayanan informasi publik untuk meningkatkan penilaian Reformasi Birokrasi dan LAKIP KY 2015 sehingga mendongkrak nilai LAKIP dari C menjadi B.

✓ Penyusunan draf perubahan peraturan tentang Pelayanan Informasi Publik. ✓ Penyelesaian sengketa informasi publik. ✓ Melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di Komisi Yudisial. ✓ Penyusunan Daftar Informasi Publik kategori Informasi Berkala dan Informasi Setiap Saat. ✓ Pemuktakhiran Daftar Informasi Publik kategori yang wajib disediakan dan diumumkan secara

berkala; serta Informasi yang wajib tersedia setiap saat di website PPID Komisi Yudisial (www.ppid.komisiyudisial.go.id).

✓ Pembuatan prototype e-ppid. ✓ Mengikuti pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015 kategori Lembaga Negara

yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. ✓ Meraih Peringkat ke-IV kategori Lembaga Negara dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi

Publik Tahun 2015 oleh Komisi Informasi Pusat.

CAPAIAN KINERJA DAN PRESTASIPPID KOMISI YUDISIAL

▶ PPID Komisi Yudisial Meraih Peringkat ke-IV Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015



Berikut rekapitulasi pelayanan informasi publik PPID Komisi Yudisial 1 Januari – 31 Desember 2015:

Rekapitulasi Pelayanan Informasi PublikPPID Komisi Yudisial

1 Januari – 31 Desember 2015

Bulan Permohonan Informasi Dipenuhi Ditolak

Januari 2 2 0

Februari 4 4 0

Maret 0 0 0

April 1 1 0

Mei 0 0 0

Juni 3 2 1

Juli 0 0 0

Agustus 0 0 0

September 0 0 0

Oktober 0 0 0

November 0 0 0

Desember 0 0 0

Total 10 9 1

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik PPID Komisi YudisialTahun 2015



9

No

Nam

a Pemohon

PekerjaanW

aktuPengajuan

Informasi yang

diminta

Alasan Pem

berian Inform

asiTanggapan danTIindak Lanjut

1O

mbudsm

an Republik Indonesia (O

RI)Lem

baga negara19 Januari 2015

Permintaan data tentang

daftar nam

a dan

jenis unit/satuan kerja di ling-kungan

Komisi Yudisial

RI

Bahan bagi Peningka-tan Kapasitas Pelay-anan Publik, Penelitian dan Pengem

bangan O

mbudsm

an Republik Indonesia

Data telah diberikan den-

gan melalui em

ail pada 26 Januari 2015

2H

adi Herlam

bang Prabow

oM

ahasiswa

15 Januari 2015

Mem

inta data/informasi

yang diperlukan

seba-gai kelengkapan dalam

rangka penyusunan sk-ripsi dengan judul “Pen-gaw

asan H

akim

Kon-stitusi oleh KY m

enurut U

UD

1945”.

Bahan penyusunan skripsi

Pada 23

Januari 2015

petugas inform

asi telah

mem

berikan data dan in-form

asi yang diminta dan

mem

fasilitasi w

awancara

dengan Ketua Bidang Re-krutm

en Hakim

KY Tau-fiqurrohm

an Syahuri.

3Prisheilla D

wifahira

Pelajar10 Februari 2015

Profil KYPem

enuhan tugas mata

pelajaran PPKn

Pada 13

Februari 2015

petugas inform

asi telah

mem


asi yang diminta.

4N

atashya AdeleinnePelajar

10 Februari 2015Profil KY

Pemenuhan tugas m

ata pelajaran PPKn

Pada 13

Februari 2015

petugas inform

asi telah

mem


asi yang diminta.

5N

adya Annisa N

oerPelajar


Pemenuhan tugas m

ata pelajaran PPKn

Pada 13

Februari 2015

petugas inform

asi telah

mem


asi yang diminta.

REKA

PITULA

SI LAPO

RAN

PELAYAN

AN

INFO

RMA

SI PPID KO

MISI YU

DISIA

L RI1 Januari - 31 D

esember 2015



No

Nam

a Pemohon

PekerjaanW

aktuPengajuan

Informasi yang

diminta

Alasan Pem

berian Inform


6Raden A

jeng JessicaPelajar


Pemenuhan tugas m

ata pelajaran PPKn

Pada 13

Februari 2015

petugas inform

asi telah

mem


asi yang diminta.

7Erandhi H

SW

artawan M

edia Indonesia

14 April 2015

Kinerja KYSebagai bahan pe-nulisan

Pada 14 April 2015 petu-

gas inform

asi langsung

mem

berikan data

dan inform

asi berupa 9 Tahun Kiprah KY.

8A

lissa Quam

ilaPerbanas Institute

12 Mei 2015

Profil KYPem

enuhan tugas mata

kuliah

Pada 14 Mei 2015 petugas

informasi langsung m

em-

berikan data dan informa-

si berupa profil KY.

9M

ayumi Kaw

aiPerbanas Institute

12 Mei 2015

Profil KYPem

enuhan tugas mata

kuliah



em-



10N

ida ListyaPerbanas Institute

12 Mei 2015

Profil KYPem

enuhan tugas mata

kuliah



em-



11Risca D

ewi

Perbanas Institute

12 Mei 2015

Profil KYPem

enuhan tugas mata

kuliah



em-



12Suryo W

ibowo

Mahasisw

a1 Juni 2015

Profil KYPem

enuhan mata

kuliah Hukum

Tata N

egara

Pada 1 Juni 2015 petu-gas

informasi

langsung m

emberikan buku profil

KY dan alamat w

eb KY ke-pada pem

ohon.



11

No

Nam

a Pemohon

PekerjaanW

aktuPengajuan

Informasi yang

diminta

Alasan Pem

berian Inform


13A

ldy PutraM

ahasiswa

1 Juni 2015Profil KY

Pemenuhan m

ata kuliah H

ukum Tata

Negara

Pada 1 Juni 2015 petu-gas

informasi

langsung m

emberikan buku profil

KY dan alamat w

eb KY ke-pada pem

ohon.

14FSP Paras Indonesia

Organisasi serikat

buruh8 Juni 2015

Permohonan D

aftar Nilai

Kualitas dan Waw

ancara CH

A Tahun

2015 pada

Kamar Perdata tertang-

gal 8 Juni 2015

Hak sebagai pengusul

CHA

15FSP Paras Indonesia

Organisasi serikat

buruh16 Juni 2015

Surat Keberatan

atas perm

ohonan inform

asi sebelum

nya

Hak sebagai pengusul

CHA

Permohonan tidak dapat

dipenuhi karena dikecua-likan.

IV



13

Selama tahun 2015, penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut :1. PPID Komisi Yudisial menerima keberatan atas tidak ditangapinya permintaan informasi

sebanyak 1 orang dari FSP Paras Indonesia pada 12 Juni 2015. Kemudian telah dijawab bahwa informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan tertanggal 22 Juni 2015.

2. FSP Paras Indonesia mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) tertanggal 26 Juni 2015.

3. Pada 29 Juni 2015 KIP mengirimkan surat panggilan sidang dengan Nomor. 116/VII/KIP-RLS/2015 kepada Komisi Yudisial untuk datang menghadiri persidangan KIP dengan register nomor 034/VI/KIP-PS/2015 pada jumat, tanggal 7 Agustus 2015, pukul 13:00 WIB, di Gedung ITC lt.5 Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat. Sidang sengketa informasi antara FSP Paras Indonesia (pemohon) terhadap Komisi Yudisial Republik Indonesia (termohon). Sidang sengketa informasi publik ini berlangsung sebanyak empat kali sidang.

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

▶ Suasana Sidang Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Pusat, Jakarta.



V



15

KENDALA DAN REKOMENDASI

KENDALA

Beberapa kendala yang dihadapi PPID Komisi Yudisial, antara lain:1. Belum terbangunnya komitmen yang utuh dari seluruh komponen Komisi Yudisial.2. Jumlah sumber daya manusia yang terbatas dalam petugas atau pelaksana PPID Komisi

Yudisial.3. Belum seluruh pegawai Komisi Yudisial memahami UU KIP.4. Anggaran yang belum memadai.5. Dasar hukum atau kebijakan tentang pelayanan informasi publik yang belum optimal.

REKOMENDASI

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI :

1. Komitmen dari unit-unit kerja terkait untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas PPID Komisi Yudisial.

2. Rapat koordinasi secara rutin di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.3. Telah tersusun Draf Peraturan Komisi Yudisial tentang Layanan Informasi.4. Penyusunan draf peraturan pelaksanaan pengumpulan informasi publik yang wajib

disediakan dan diumumkan secara berkala, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.5. Penyusunan draf peraturan tentang kewajiban pemutakhiran informasi publik yang

dikuasai Biro/Pusat.6. Penyusunan panduan instrumen pengujian konsekuensi terhadap informasi yang

dikecualikan.7. Revisi Daftar Informasi Publik yang dikecualikan.8. Pembuatan aplikasi e-ppid.

KENDALA DAN REKOMENDASI



Demikian laporan Pelayanan Informasi Publik ini disusun sebagai pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja PPID Komisi Yudisial RI.

Jakarta, 31 Desember 2015

PPID Komisi Yudial RI

Roejito, S.Sos, M.SiNIP 195909211982031004



17

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASIKOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kramat Raya No 57 Jakarta PusatTelp : 021 3906189 Fax : 021 3906189

E-mail : [email protected]

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK ......Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2015 PPID Komisi Yudisial Republik Indonesia 3 a. Struktur PPID Untuk mewujudkan pelayanan

Documents