Laporan Tahunan 2018 AnnuAl RepoRt - upperlineid€¦ · Visi, misi, budaya, hingga logo, mengalami perubahan sejalan dengan keinginan Indofarma untuk dapat menjadi pelaku usaha di

Laporan Tahunan 2018 AnnuAl RepoRt

pT Indofarma (persero) Tbk

2

Laporan Tahunan 2018 Annual ReportPT Indofarma (Persero) Tbk

Tema Laporan Tahunan 20182018 Theme Explanation

Di tengah situasi yang penuh tantangan, Indofarma justru berupaya melakukan berbagai pembenahan secara mendasar. Visi, misi, budaya, hingga logo, mengalami perubahan sejalan dengan keinginan Indofarma untuk dapat menjadi pelaku usaha di industri farmasi Indonesia. Tak hanya itu. Penerapan teknologi dan informasi yang baru melalui sistem SAP memberikan fondasi penting bagi Indofarmauntuk dapat mengintegrasikan proses bisnis dari hulu hingga ke hilir.

Tema “Renewable Spirit Toward a Trusted Healthcare” atau “Semangat Terbarukan untuk Menuju Layanan Kesehatan yang Terpercaya” menjadi gambaran penting tentang cita-cita besar Indofarma, dan upaya yang telah dilakukan di sepanjang tahun 2018. Melalui semangat baru ini, Indofarma akan terus melakukan perbaikan di setiap proses bisnisnya, dan terus memberikan nilai baru bagi perjalanan ke depan.

Renewable Spirit Toward a Trusted HealthcareSemangat Terbarukan untuk Menuju Layanan Kesehatan yang Terpercaya

In the midst of a challenging situation, Indofarma strived to make a range of fundamental improvements. Vision, mission, culture, and logo, have been changed in line with Indofarma’s aspiration to become a business player in the Indonesian pharmaceutical industry. Not only that. The implementation of new technology and information through the SAP system has built an important foundation for Indofarma to be able to integrate business processes from upstream to downstream.

The theme “Renewable Spirit Towards Trusted Healthcare” becomes an important picture of Indofarma’s grand vision and efforts carried out throughout 2018. Through this new spirit, Indofarma will continue making improvements in every business process, and providing new value for the journey ahead.

3Renewable SpiritToward a Trusted Healthcare

Kesinambungan TemaTheme Continuity

Menjaga Kinerja BerKelanjutan untuK PerforMa yang PriMaMomentum perubahan, demikian inti tema tahun 2015. Penataan sistem, revitalisasi dan restrukturisasi organisasi, kalkulasi dan efisiensi biaya, pengelolaan proses bisnis yang sehat dan berkualitas, hingga merumuskan strategi-strategi yang dapat meningkatkan kembali performa kinerja, pendapatan dan laba. Alhasil, pasar menyambut positif momentum perubahan ini, dan menjadi motivasi untuk terus melakukan perubahan nyata yang dapat membawa Indofarma mencapai apa yang dicita-citakan.

Managing SuStainaBility for excellent PerforManceThe momentum of change is the core of the 2015 theme. System structuring, organizational revitalization and restructuring, cost calculation and efficiency, management of sound and quality business processes, and formulation of strategies that can improve performance, income and profit performance. As a result, the market positively welcomed the momentum of this change, and became a motivation to continuously make real changes that could bring Indofarma to achieve its aspiration.

MeMPerKuat landaSan untuK PeningKatan KinerjaUntuk dapat mencapai sebuah peningkatan dan sesuatu yang berkelanjutan, haruslah dibangun sebuah landasan yang kokoh, yang akan menjadi pijakan dasar untuk langkah-langkah berikutnya. Kekuatan dari landasan yang kuat akan menjadi faktor penentu bagi keberlangsungan dan keberlanjutan dari usaha yang dijalankan. Pembenahan dari hulu hingga ke hilir yang telah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu kemudian disambut dengan perbaikan pada aspek produksi.

Tahun 2016 menjadi tahun investasi, dimana Indofarma melakukan renovasi fasilitas produksi yang akan memberikan landasan yang kuat bagi kinerja Indofarma ke depan. Melalui investasi ini, Indofarma juga mengupayakan pemenuhan standarisasi regulasi farmasi di Indonesia, sebuah langkah yang diharapkan akan mampu menempatkan Indofarma sebagai cerminan entitas usaha yang mematuhi regulasi dalam menyediakan obat berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Strengthening foundation for PerforMance enhanceMentImprovement and sustainability must be built on a solid foundation, which will be the basic platform for the next steps to take. The strength of the solid foundation will be a determining factor for the continuity and sustainability of the business carried on. The upstream to downstream improvements undertaken since a few years ago are followed with improvements in the production aspect.

The year 2016 was a year of investment in which Indofarma renovated its production facilities aimed at providing a strong foundation for its future performance. Through this investment, Indofarma also seeks to comply with the pharmaceutical standardization regulation in Indonesia, which is expected to bring Indofarma to become an example of a business entity that complies with regulation in providing quality drugs at affordable prices to the people of Indonesia.

We riSe, We changeRISE, adalah tema besar yang menggambarkan langkah kerja kami sebagai insan Perseroan yang dalam arti kata bahasa Indonesia disebut sebagai Bangkit. Bangkit adalah kata yang nyata untuk mewakili api semangat menuju perubahan paradigma kembali menjadi perusahaan BUMN Farmasi terdepan di Indonesia. CHANGE, atau berubah adalah bentuk sinergi dari Bangkit yang menjadi pemicu perubahan sikap untuk mewujudkan Perseroan yang lebih baik.

KaMi BangKit, KaMi BeruBahRISE is a grand theme that describes our working steps as the Company’s People, which means “Bangkit” in Indonesian language. Rise is a real word to represent the fire of spirit towards paradigm change to become a leading Pharmaceutical BUMN company in Indonesia. CHANGE, or changing, is the form of synergy created by the Rise triggering the change of attitude to create a better Company.

2017

LAMPIRANAppendix

MENUJU KEBERLANJUTANTowards Sustainability

TATA KELOLA PERUSAHAANGood Corporate Governance

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMENManagement Discussion &Analysis

PROFIL PERUSAHAANCompany Profile

LAPORAN MANAJEMENManagement Report

KINERJA 20172017 Performance

PENDAHULUANIntroduction

Laporan Tahunan 2017 Annual Report Laporan Tahunan 2017 Annual ReportPT Indofarma (Persero) Tbk PT Indofarma (Persero) TbkPB 1

2017Laporan Tahunan Annual Report

WE RISE, WE CHANGEKami Bangkit, Kami Berubah

Strengthening foundationfor performance enhancementMemperkuat landasan untuk peningkatan kinerja

Laporan TahunanAnnual Report 2016PT Indofarma (Persero) Tbk

2016

2015Laporan Tahunan | Annual Report 2015

Managing sustainability for ExcEllEnt PErforMancE

Menjaga Kinerja Berkelanjutan untuk Performa yang Prima

4


Daftar IsiTable of Contents

2 Tema Laporan Tahunan 2018 2018 Theme Explanation3 Kesinambungan Tema Theme Continuity4 Daftar Isi Table of Contents7 1918-2018: 100 Tahun Melayani Kesehatan di Indonesia 1918-2018: 100 Years of Providing Healthcare in Indonesia8 Jejak Langkah Indofarma Indofarma Milestones

10 Visi, Misi dan Corporate Value: Menjadi Perusahaan Healthcare Pilihan Utama Vision, Mission and Corporate Value: To Become the First Healthcare Company of Choice11 Identitas Baru, Semangat Baru New Identity, New Spirit12 Menuju Indofarma 4.0 Towards Indofarma 4.013 Pencapaian Tahun 2018 2018 Achievements

Ikhtisar KinerjaPerformance Highlights

15 Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Highlights19 Ikhtisar Saham Share Highlights21 Informasi Tentang Penerbitan Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi Information On Other Funding Sources

21 Informasi Tentang Penerbitan Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi Information on the Issue of Bonds, Sukuk, and Convertible Bonds22 Kilas Peristiwa Events Highlights

Laporan ManajemenManagement Report

25 Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners’ Report

34 Laporan Direksi Board of Directors’ Report

Profil PerusahaanCompany Profile

51 Informasi Umum dan Identitas Perusahaan General Information and Company Identity53 Riwayat Singkat Indofarma Brief History of Indofarma56 Bidang Usaha Line of Business59 Produk dan Jasa Products and Services63 Struktur Organisasi Organization Structure64 Visi, Misi dan Corporate Value Vision, Mission and Corporate Culture66 Makna Logo Perusahaan The Meaning of Corporate Identity67 Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners’ Profile70 Profil Direksi Board of Directors Profile73 Demografi Karyawan dan Sekilas tentang Pengembangan Kompetensi Employee Demographics and Competence Development Highlights

79 Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition80 Informasi Tentang Kepemilikan Saham oleh Manajemen Kunci dan Karyawan Information on Share Ownership By Key Management and Employees81 Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Status Shareholders Composition by Status82 20 Pemegang Saham Terbesar 20 Biggest Shareholders83 Informasi Tentang Pemegang Saham Utama/ Pengendali hingga Nama Pemilik Akhir Information on Major/Controlling Shareholders up to the Name of Ultimate Owner83 Pergerakan Jumlah Pemegang Saham <5% di Sepanjang 2018 Movement of Total Shareholders <5% Throughout 201884 Daftar Entitas Anak Serta Informasi Tentang Entitas Asosiasi List of Subsidiaries and Information about Associate85 Struktur Grup Group Stucture


86 Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Saham Chronology of Share Issuance and Listing90 Informasi tentang Kronologis Penerbitan Efek Lainnya Information on Cronology of Other Securities Issuance90 Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Institutions and/or Professionals

92 Penghargaan dan Sertifikasi Awards And Certification96 Alamat Entitas Anak dan Kantor Cabang serta Jaringan Usaha Address of Subsidiaries and Branch Offices and Business Network

Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja PerusahaanManagement Discussion and Analysis on Company Performance

99 Tinjauan Perekonomian dan Industri Review of Macro Economy and Industry101 Kebijakan Strategis 2018 2018 Strategic Policy102 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Review of Operations Per Business Segments116 Tinjauan Keuangan Financial Review131 Prospek Usaha Business Prospect

135 Aspek Pemasaran Marketing Aspect136 Tinjauan Keuangan Lainnya Other Financial Reviews143 Informasi Kelangsungan Usaha Continuity Information Business145 Peta Jalan Usaha: Rencana Jangka Panjang Business Road Map: Long-Term Plan

Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance

147 Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup Indofarma Good Corporate Governance Implementation In Indofarma 165 Organ Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Organ258 Audit Eksternal/Akuntan publik External Audit/ Public Accountant261 Manajemen Risiko Risk Management272 Sistem Pengendalian Internal Internal Control System278 Perkara Penting dan Permasalahan Hukum Important Case and Legal Issues278 Akses informasi dan data perusahaan: Tata Kelola keterbukaan Informasi Information Access and Company Data : Information Transparency Governance

279 Situs Web Perseroan Company Website282 Kode Etik Code of Conduct287 Whistleblowing System292 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) State Official Assets Report (LHKPN)295 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Menuju KeberlanjutanCorporate Social Responsibility: Towards Sustainability

299 Kebijakan dan Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Indofarma Indofarma Social Responsibility Policy and Governance304 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Lingkungan Hidup Corporate Social Responsibilities of the Environment316 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Corporate Social Responsibility in the Scope of Employment, Health, and Safety

328 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Tanggung Jawab Terhadap Produk/ Jasa serta Konsumen dan Mitra Kerja Corporate Social Responsibilities in the Scope of Products/Services and Consumers and Partners341 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Corporate Social Responsibilities in the Scope of Social and Community Development

Di tahun 1918, berawal dari sebuah pabrik skala kecil di lingkungan Rumah Sakit Pusat Pemerintah Kolonial Belanda yang pada saat itu hanya memproduksi beberapa jenis salep dan kasa pembalut, cikal bakal PT Indonesia Farma (Persero) Tbk terbangun. Kini, Indofarma telah menjadi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendukung program Pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat.

In 1918, with a beginning as a small-scale factory in the Colonial Government’s Central Hospital, which at that time only produced several types of ointments and gauze pads, the forerunner of PT Indonesia Farma (Persero) Tbk was established. Now, Indofarma has evolved into one of the State-Owned Enterprises (BUMN) that supports the Indonesian Government’s program to continuously improve health services for the people.

1918-2018:100 Tahun Melayani Kesehatan di Indonesia1918-2018: 100 Years of Providing Healthcare in Indonesia

8


Jejak Langkah IndofarmaIndofarma Milestones

1918Berawal dari unit produksi kecil di Rumah Sakit Pusat Pemerintah Hindia Belanda yang memproduksi salep dan kasa pembalut.The story began in a production unit in the Central Hospital of Dutch East Indies Government producing only ointments and gauze pads.

1942Diambil alih oleh Pemerintah Jepang dibawah Manajemen Takeda PharmaceuticalsTaken over by the Japanese Government under Management Takeda Pharmaceuticals.

1981Berubah status menjadi Perusahaan Umum Indonesia Farma (Perum Indofarma).Change of status to become Perusahaan Umum Indofarma (Perum Indofarma).

2000Pendirian anak perusahaan PT Indofarma Global Medika.Establishment of the Company’s subsidiary, PT Indofarma Global Medika.

1988Pembangunan Pabrik di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat di areal seluas 20 Hektar.Construction of a factory in Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, on a 20 hectare area.

2001Pencatatan Saham Perdana PT Indofarma (Persero) TbkInitial Public Offering of PTIndofarma (Persero) Tbk.

1931Unit produksi dipindah ke Manggarai, kemudian dikenal sebagai “Pabrik Obat Manggarai”, dan mulai memproduksi tablet dan injeksi.The production unit was moved to Manggarai, later known as “Pabrik Obat Manggarai”, and started to produce tablets and injections.

1950Diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia di bawah pengelolaan Departemen Kesehatan.Taken over by the Government of Republic of Indonesia under the management of the Health Ministry.

1991Pemindahan aktivitas produksi ke Pabrik Cibitung.Production activity was moved to Cibitung Factory.


2012Komersialisasi Indomach, unit usaha Engineering Pharmaceutical.Commercialization of Indomach, Pharmaceutical Engineering business unit. 2016

Memperoleh sertifkat CPOTB dari BPOM RI untuk sediaan setengah padat Resertifikasi CPOB dari BPOM RI untuk sediaan Cairan Oral Non Betalaktam dan Semi Solid Betalaktam.Achieved CPOTB certificate from BPOM RI for semi solid dosage form, Recertification of CPOB from BPOM RI for Non-Betalactam Oral Liquid and Betalactam Semi Solid.

2013Pendirian laboratorium uji ekivalensi dan klinis PT Farmalab Indoutama sebagai Entitas Anak Kepemilikan Tidak Langsung.The establishment of laboratory test equivalency and clinical test PT Farmalab Indoutama as anIndirect Subsidiary.

2017• Memperoleh sertifkat CPOTB dari BPOM

untuk sediaan Estrak, Tablet, Kapsul, Serbuk Efervesen, Cairan obat dalam dan serbuk oral.

• Resertifikasi halal dari LPPOM MUI untuk produk Taburia kategori suplemen dan makanan.

• Resertifikasi dari LPPOM MUI untuk Sistem Jaminan Halal dengan Kategori Cukup.

• Achieved CPOTB certificate from BPOM for dosage forms of Extract, Tablet, Capsule, and Effervescent Powder, Internal medicine liquid and oral powder.

• Halal recertification from LPPOM MUI for Taburia products category of supplements and food.

• Recertification from LPPOM MUI for Halal Assurance System with “Fair” Category.

2018• Indofarma merubah visi, misi, corporate

value dan identitas perusahaan, sejalan dengan cita-citanya untuk menjadi penyedia layanan healthcare terpercaya.

• Implementasi ERP melalui sistem SAP yang terintegrasi.

• Indofarma changed its vision, mission, corporate value and corporate identity, in line with its aspiration of becoming a trusted healthcare provider.

• ERP implementation through an integrated SAP system.

2011Kuasi Reorganisasi sebagai awal era percepatan pertumbuhan.Quasi-Reorganization as the beginning of an era of acceleration to grow.

2015Resertifikasi ISO 9001:2008 issue 8 No.IDO3/00102 Produksi dan Pemasaran dari SGS Resertifikasi CPOB dari BPOM RI untuk sediaan Tablet Biasa dan Tablet Salut Non Betalaktam, Serbuk Oral Non Betalaktam dan kapsul keras non Betalaktam.Recertification of ISO 9001:2008, Issue 8 No. IDO3/00102 on Production and Marketing from SGS, GMP recertification from BPOM RI for Regular Tablet and Non-Betalactam Salted Tablets, Non-Betalactam Oral Powder and Non-Betalactam Hard Capsules.

10


Visi, Misi dan Corporate Value: Menjadi Perusahaan Healthcare Pilihan UtamaVision, Mission and Corporate Value: To Become the First Healthcare Company of Choice

Visi dan Misi SebelumnyaPrevious Vision and Mission

Visi dan Misi Saat ini dan Ke depanCurrent and Future Vision and Mission

Visi/Vision“Menjadi perusahaan yang berperan secara signifikan

pada perbaikan kualitas hidup manusia dengan memberi solusi terhadap masalah kesehatan dan kesejahteraan

masyarakat.”“To Realize Indofarma as a company that produces a sustainable profit that contributes to the National

Pharmaceutical Industry Independence”

Misi/Mission1. Menyediakan produk dan layanan berkualitas dengan

harga terjangkau untuk masyarakat.2. Melakukan penelitian dan pengembangan produk

yang inovatif dengan prioritas untuk mengobati penderita penyakit dengan tingkat prevalensi tinggi.

3. Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga memiliki kepedulian, profesionalisme dan kewirausahaan yang tinggi.

1. Providing quality products and services at affordable prices for the people

2. Conducting innovative product research and development with priority to treat people with high prevalence of disease.

3. Developing Human Resources (HR) competence so that they will have high concern, professionalism and entrepreneurship.

Corporate ValueProfessional, Entrepreneurship, dan CompassionateProfessional, Entrepreneurship, and Compassionate

Visi/Vision“Menjadi Perusahaan Healthcare Indonesia Pilihan

Utama yang Berskala Global”“To Become a Global-Scaled Healthcare Company of

Choice in Indonesia”

Misi/Mission1. Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang

kesehatan.2. Kami memiliki nilai tambah melalui proses bisnis yang

terintegrasi dan pengembangan produk yang berbasis teknologi modern.

3. Kami menjamin ketersediaan produk yang berkualitas, lengkap dan terjangkau secara konsisten.

4. Kami berjuang dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik.

1. We are a company engaging in the healthcare sector.2. We have added value through integrated business

processes and product development based on modern technology.

3. We consistently guarantee the availability of quality and complete products at affordable prices.

4. We strive to promote health and better quality of life.

Corporate ValueBrave, Energetic, Trusted, Teamwork, Evolved, dan

Responsible (BETTER)Brave, Energetic, Trusted, Teamwork, Evolved, and

Responsible (BETTER)

“Melalui visi, misi dan Corporate Value yang baru, Indofarma mempersiapkan

diri untuk berkompetisi di industri healthcare, baik di tingkat domestik

maupun global.”“Through the new vision, mission, and Corporate Value, Indofarma is getting

ready to compete in the healthcare industry, both domestically and

globally.”


Identitas Baru, Semangat BaruNew Identity, New Spirit

“Perubahan identitas perusahaan sejak berdirinya di tahun 1981 mencerminkan transformasi, dari manufaktur produk farma berbasis Public Service Obligation (PSO) menuju perusahaan

healthcare indonesia pilihan utama yang berskala global.”“The change in corporate identity since its establishment in 1981 reflects a transformation from a pharmaceutical product manufacturer based on Public Service Obligation (PSO) to Become a

Global-Scaled Healthcare Company of Choice in Indonesia.”

1981-1996

2018-Sekarang

1996-2018

12


Menuju Indofarma 4.0Towards Indofarma 4.0

“Implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) melalui sistem SAP dapat

mengintegrasikan proses bisnis Perseroan dari hulu ke hilir sehingga akan menjadi fondasi

yang kuat bagi Indofarma untuk menuju Industri 4.0”

“Implementation of Enterprise Resource Planning (ERP) through the SAP system can integrate the Company’s business processes from upstream to downstream so that it will

become a strong foundation for Indofarma to go for the Industry 4.0”

Fleksibilitas AksesAccess Flexibility

Top Management mendapatkan report data analisis secara aktual. Pengambilan keputusan dapat segera dilakukan.Top Management receives the actual data analysis report. Decision making can be done immediately.

SMART FACTORY

Warehouse

Distribution Center Customer

Quality

Rec

ord &

Dec

ision

Produ

ction

Ord

er

Integrated Business Process with 8 SAP Module• Production planning• Quality management• Human capital• Sales and distribution• Finance• Controlling• Material management• Warehouse management

Business Intelligent

Sales OrderPurchase Order


Pencapaian Tahun 2018Achievements 2018

46,54%Pertumbuhan Penjualan EksporNilai penjualan ekspor mengalami peningkatan signifikan hingga Rp5,24 miliar, dari Rp11,27 miliar di tahun 2017 menjadi Rp16,51 miliar di tahun 2018.Export Sales GrowthExport sales value grew significantly to Rp 5.24 billion, from Rp 11.27 billion in 2017 to Rp16.51 billion in 2018.

29,27%Kinerja KeuanganPerseroan berhasil menurunkan kerugian sebesar 29,27% dari tahun sebelumnya melalui penurunan beban pokok penjualan sebesar 2,95%.Financial performanceThe Company managed to reduce losses by 29.27% from the previous year through a 2.95% decrease in cost of goods sold.

Rp6.500 per lembar/shareHarga Saham per Desember 2018Nilai per lembar saham INAF yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia terus mengalami peningkatan, seiring dengan kepercayaan para investor terhadap bisnis Indofarma.Share Price as of December 2018Value per share of INAF share traded on the Indonesia Stock Exchange continued to increase, in line with the rising investor confidence in Indofarma’s business.

25 ItemsProduk Baru Tahun 2018Hingga akhir tahun 2018 Indofarma telah memiliki 231 produk dengan persetujuan ijin edar, baik yang dikeluarkan oleh Badan POM RI maupun Kementerian Kesehatan RI.New Products in 2018Until the end of 2018 Indofarma had 231 products with marketing permit, both issued by the Indonesian POM and the Indonesian Ministry of Health.

81,621"Baik”Hasil assessment penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tahun 2018 yang dilakukan oleh assessor Independen Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) naik dibanding tahun 2017 yang nilainya sebesar 81,192.“Good”Results of the 2018 Good Corporate Governance Implementation Assessment carried out by the Independent Assessor, namely Finance and Development Supervisory Agency (BPKP). The score was higher than the 2017 GCG assessment score of 81,192.

BETTERVisi, Misi dan Corporate ValuePenguatan arah dan tujuan Perseroan secara fundamental dalam menghadapi tantangan bisnis.Vision, Mission and Corporate ValueStrengthening the Company’s direction and goals fundamentally in facing business challenges.

Indentitas Baru PerusahaanPerlambangan semangat Indofarma untuk tumbuh dan terus berkembang guna menjadi yang terbaik di industri healthcare.New Corporate IdentityEmbrace the spirit of Indofarma to grow and continuously grow to be the best in the healthcare industry

8 Modul SAP/SAP ModulesIntegrasi Proses BisnisUntuk mengintegrasikan proses bisnis Perseroan dilakukan perubahan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) menggunakan 8 modul SAP hasil kerjasama sinergi dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.Business Process IntegrationTo integrate the Company’s business processes, the Enterprise Resource Planning (ERP) system was changed using 8 SAP modules as a result of synergic collaboration with PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

9 Kerjasama Bisnis Baru/New Business CooperationsKerjasama BisnisDalam rangka pengembangan portofolio bisnis Perseroan, 9 kerjasama bisnis dengan melakukan aliansi strategis bersama mitra internasional diinisiasi di tahun 2018.Business CooperationsIn the framework of developing the Company’s business portfolio, 9 business cooperations through strategic alliances with international partners were initiated in 2018

14


Ikhtisar KinerjaPerformance Highlights


KINERJA 2018 2018 Performance

Ikhtisar Data Keuangan PentingKey Financial Highlights

Laba (Rugi) dan PenghasiLan KomPRehensif Lain KonsoLidasian

(dalam Jutaan Rupiah)In Million Rupiah 2018 2017 2016 2015 2014 YoY 2017-2018

(%)

CagR 2014-2018(%)

Penjualan BersihNet Sales

1.592.980 1.631.317 1.674.703 1.621.899 1.381.436 97,65% 3,63%

Beban Pokok PenjualanCost of Goods Sold

1.308.760 1.348.504 1.337.794 1.291.844 1.069.010 97,05% 5,19%

Laba BrutoGross Profit

284.220 282.813 336.909 330.054 312.426 100,50% -2,34%

Laba (Rugi) UsahaOperating (Loss) Profit

25.910 (4.282) 33.436 54.929 46.344 -605,09% -13,53%

Beban KeuanganFinance Expenses

51.241 (56.816) (52.431) 40.779 (38.997) -90,19% n/a

Penghasilan (Beban) PajakTax Benefit (Loss)

(7.438) 10.532 1.554 (7.609) (6.237) -70,62% 4,50%

Laba (Rugi) Tahun BerjalanIncome (Loss) for the Year

(32.736) (46.285) (17.367) 6.566 1.165 70,73% n/a

Laba (Rugi) KomprehensifComprehensive Profit (Loss)

(29.763) (49.347) (22.972) 5.007 1.165 60,31% n/a

Laba (Rugi) yang dapat diatribusikan kepada:Comprehensive Profit (Loss) attributable to:

Pemilik Entitas IndukOwners of the Parent

(32.736) (46.282) (17.367) 6.567 1.166 70,73% n/a

Kepentingan Non PengendaliNon-Controlling Interests

(1,00) (1,00) (0,76) (1,23) (1,20) 100,00% = -4,46%

Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:Comprehensive Profit Attributable to:

Pemilik Entitas IndukOwners of the Parent

(29.762) (49.345) (22.971) 5.007 1.166 60,31% n/a

Kepentingan Non-PengendaliNon-Controlling Interests

(1,00) (1,00) (0,78) (1,22) (1,20) 100,00% = -4,46%

Jumlah Saham Beredar (dalam juta lembar)Total Outstanding Shares (in million shares)

3.099 3.099 3.099 3.099 3.099 100,00% = 0 =

Laba (Rugi) Bersih per Saham (dalam Rupiah penuh)Net Earnings (Loss) per Share (in full Rupiah)

(10,56) (14,93) (5,60) 2,12 0,38 70,73% n/a

ConsoLidated PRofit (Loss) and otheR ComPRehensive inCome

16


Penjualan Bersih(Jutaan Rupiah)

Net Sales (Million Rupiah)

Laba Tahun Berjalan(Jutaan Rupiah)Profit for the Year (Million Rupiah)

20152014 2016 2017 2018

1.592

.980

1.674

.703

1.631

.317

1.621

.899

1.381

.436

20152014 2016 2017 2018

-32.

736

-17.3

67

-46.

285

6.56

6

1.165

Laba (Rugi) yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk(Jutaan Rupiah)

Profit (Loss) Attributable to Owners of the Parent (Million Rupiah)

20152014 2016 2017 2018

-32.

736

-17.3

67

-46.

282

6.56

7

1.166

Posisi Keuangan KonsoLidasian

(dalam Jutaan Rupiah)(in Million Rupiah) 2018 2017 2016 2015 2014 YoY 2017-2018

(%)CagR 2014-2018

(%)

Aset LancarCurrent Assets

867.493 930.982 853.504 1.068.158 782.888 93,18% 2,60%

Aset Tidak LancarNon-Current Assets

574.858 598.893 528.127 465.551 465.455 95,99% 5,42%

Jumlah AsetTotal Assets

1.442.351 1.529.875 1.381.633 1.533.709 1.248.344 94,28% 3,68%

ConsoLidated finanCiaL Position



(dalam Jutaan Rupiah)(in Million Rupiah) 2018 2017 2016 2015 2014 YoY 2017-2018

(%)CagR 2014-2018

(%)

Liabilitas Jangka PendekCurrent Liabilities

827.238 893.289 704.930 846.731 600.566 92,61% 8,33%

Liabilitas Jangka PanjangNon-Current Liabilities

118.466 110.175 100.946 94.269 55.814 107,53% 20,70%

Jumlah LiabilitasTotal Liabilities

945.704 1.003.465 805.876 941.000 656.380 94,24% 9,56%

Jumlah EkuitasTotal Equity

496.647 526.410 575.757 592.709 591.963 94,35% (4,29%)

Jumlah Liabilitas dan EkuitasTotal Liabiltiies and Equity

1.442.351 1.529.875 1.381.633 1.533.709 1.248.344 94,28% 3,68%

Investasi pada Entitas AsosiasiInvestment in Associates

462 428 430 356 330 107,94% 8,78%

Modal Kerja BersihNet Working Capital

40.255 72.482 148.576 229.676 182.322 106,80% (31,45%)

Aset(Jutaan Rupiah)

Assets (Million Rupiah)

Liabilitas(Jutaan Rupiah)

Liabilities (Million Rupiah)

20152014 2016 2017 2018

1.44

2.35

1

1.381

.633

1.529

.875

1.533

.709

1.24

8.34

4

20152014 2016 2017 2018

945.

704

805.

876

1.003

.465

941.0

00

656.

380

Ekuitas(Jutaan Rupiah)

Equity (Million Rupiah)

20152014 2016 2017 2018

496

.64

7

575.

757

526.

410

592.

709

591.9

63

18


Rasio-Rasio Keuangan

satuan 2018 2017 2016 2015 2014YoY 2017-2018 CagR 2014-

2018

(%) (%)

Rasio LikuiditasLiquidity Ratio

Rasio LancarCurrent Ratio

% 104,87 104,20 121,08 126,15 130,36 100,64% (5,29%)

Rasio KasCash Ratio

% 15,63 20,33 7,98 37,02 22,60 76,88% (8,81%)

Rasio solvabilitasSolvency Ratio

Rasio Liabilitas terhadap EkuitasDebt to Equity Ratio

% 190,42 191,55 139,97 158,76 110,88 99,90% 14,48%

Rasio Liabilitas terhadap AsetDebt to Assets Ratio

% 65,57 65,70 58,33 61,35 52,58 99,80% 5,67%

Rasio aktivitasActivity Ratio

Tingkat Perputaran PersediaanInventory Turnover

x 6,78 1,23 4,51 4,30 4,94 118,12% 8,24%

Tingkat Perputaran AsetAssets Turnover

x 1,10 - - 1,06 1,11 102,80% (0,23%)

Rasio ProfitabilitasProfitability Ratio

Tingkat Pengembalian AsetReturn on Assets

% (2,27) (3,02) (1,25) 0,92 0,59 75,17% n/a

Tingkat Pengembalian EkuitasReturn on Equity

% (6,99) (8,79) (3,02) 2,39 1,25 79,52% n/a

Marjin Laba UsahaOperating Profit Margin

% 17,84 (0,26) 20,12 3,39 3,35 102,88% 51,91%

Marjin Laba BersihNet Profit Margin

% (2,06) (2,84) (1,04) 0,40 0,08 72,54% n/a

finanCiaL Ratios



infoRmasi PeRgeRaKan saham

Kode Saham: INAFBursa Perdagangan Saham: Bursa Efek Indonesia

Share Code: INAFBursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange

PeriodePeriod

Jumlah saham beredar

(lembar saham)Total

Outstanding Shares (in

shares)

harga saham

tertinggiHighest

Share Price

harga saham

terendahLowest

Share Price

harga saham

PenutupanClosing

Share Price

volume Perdagangan

(lembar saham)Trading

Volume (in shares)

harga(Rp/lembar

saham)Price

(Rp/share)

harga(Rp/lembar

saham)Price

(Rp/share)

harga(Rp/lembar

saham)Price

(Rp/share)

2018

Triwulan IQuarter I 3.099.267.500 5.900 4.100 5.700 211.412

Triwulan IIQuarter II 3.099.267.500 5.700 2.850 3.900 221.898

Triwulan IIIQuarter III 3.099.267.500 5.900 2.750 5.900 262.381

Triwulan IVQuarter IV 3.099.267.500 6.500 3.900 6.500 232.826

2017

Triwulan IQuarter I 3.099.267.500 4.980 1.950 3.780 195.576.300

Triwulan IIQuarter II 3.099.267.500 4.250 2.790 2.920 159.012.900

Triwulan IIIQuarter III 3.099.267.500 2.990 2.250 2.360 13.143.900

Triwulan IVQuarter IV 3.099.267.500 2.320 2.200 5.900 81.665.900

Ikhtisar SahamShare Highlights

shaRe movement infoRmation

20


aKsi KoRPoRasi saham

Di tahun 2018 Perseroan tidak melakukan aksi pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham. Perseroan juga tidak membagikan dividen saham pada tahun 2017 dan 2018.

infoRmasi Penghentian sementaRa dan/atau sanKsi PeRdagangan saham inaf seRta PenghaPusan PenCatatan saham

Hingga 31 Desember 2018, saham Perseroan tidak pernah menerima sanksi yang berpengaruh pada aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek tempat mencatatkan dan memperdagangkan saham baik berupa penghentian perdagangan saham sementara (suspension). Perseroan juga tidak melakukan penghapusan pencatatan saham (delisting).

stoCK CoRPoRate aCtion

In 2018 the Company did not undertake stock split, reverse stock, bonus shares, and changes in share nominal value. The Company also did not distribute share dividends in 2017 and 2018.

infoRmation RegaRding susPension of and/oR sanCtion imPosed on inaf shaRe tRading and deListing of shaRes

As of December 31, 2018, the Company received no sanction affecting its share trading activities at the Stock Exchange where the shares are listed and traded in the form of suspension of share trading. The Company also did not do delisting of its shares/

100.000.000

Jan-

17

Feb-

17M

ar-1

7

Apr-1

7M

ey-1

7Ju

n-17

Jul-1

7

Aug-

17Se

p-17

Oct

-17

Nov

-17

Dec-

17

Jan-

18Fe

b-18

Mar

-18

Apr-1

8M

ey-1

8ju

n-18

Jul-1

8Au

g-18

Sep-

18

Oct

-18

Nov

-18

Dec-

18

10

80.000.0008

60.000.0006

40.000.0004

20.000.0002

00

Harga PenutupClosing Price

Volume PerdaganganTrading Volume

2.3402.690

5.900

3.900

2.100

2.530

5.500

3.100

3.780

2.360

4.410

3.0003.240

6.500

5.7005.900

3.530

2.620

5.700

4.400

2.920

2.530

3.810

3.900

55.970.500

6.007.700

7.156.3003.656.400

86.073.000

4.629.200 1.443.500 1.679.600

53.532.800

2.507.000

3.968.200

10.170.100

43.213.200

9.483.300

1.722.5001.128.600

92.071.300

1.611.500

11.056.100

1.253.400

23.728.400

70.511.100

10.049.7005.546.000

Grafik Harga Penutupan dan Volume Perdagangan INAF2017 - 2018

Infographics – Closing Price and Trading Volume of INAF Share2017 - 2018



Informasi Tentang Penerbitan Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi

Information on the Issue of Bonds, Sukuk, and Convertible Bonds

Hingga akhir tahun 2018, Perseroan tidak menerbitkan obligasi, sukuk, obligasi konversi, maupun efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk.

Until the end of 2018, the Company did not issue bonds, sukuk, convertible bonds, or other securities. Thus, there is no information regarding the number of outstanding bonds / sukuk / convertible bonds, interest / yields, maturity dates, and bond / sukuk ratings.

Informasi Tentang Penerbitan Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi

Information On Other Funding Sources

Di sepanjang tahun 2018, Perseroan tidak menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah (Medium Term Notes). Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait sumber pendanaan lainnya.

Throughout 2018, the Company did not issue Medium Term Notes. Thus, there is no information regarding other funding sources.

22


Kilas PeristiwaEvents Highlights

GoLive SAP

Pada 8 Januari 2018, Modul Human Capital Management (HCM) Perseroan telah dinyatakan Go Live, disusul kemudian dengan Modul Production Planning, Quality Management, Sales & Distribution, Finance, Controlling, Material Management, dan Warehouse Management pada tanggal 5 Maret 2018, yang berarti Perseroan sudah mulai menggunakan modul-modul tersebut di induk dan anak perusahaan. Modul-modul SAP ini merupakan tools bagi Perseroan dalam mengelola bisnisnya secara terintegrasi.

go Live of saP’s hCm module On January 8, 2018, the Company’s Human Capital Management (HCM) Module was declared Going Live, followed by the Modules of Production Planning, Quality Management, Sales & Distribution, Finance, Controlling, Material Management, and Warehouse Management, on March 5, 2018. This means The Company has begun to use these modules in the parent company and subsidiaries. These SAP modules are tools for the Company in managing its business in an integrated manner.

Launching Produk GenisonePada 1 Februari 2018, Perseroan meluncurkan produk baru yaitu Genisone 20 mg Tablet. Peluncuran produk baru ini merupakan inisiasi Perseroan bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) untuk membantu penderita Insufisiensi Adrenokortikal yang disebut sebagai penyakit Hiperplasia Adrenal Konginetal.

Launching of genisone ProductsAt the beginning of 2018, the Company launched a new product namely Genisone 20 mg Tablet. The launch of this new product is the Company’s initiation with the Indonesian Pediatrician Association (IDAI) to help those suffering from Adrenocortical Insufficiency referred to as Konginetal Adrenal Hyperplasia.

Kerjasama Indofarma & Pharmacos Pada Kamis 3 Mei 2018 di Jakarta, PT Indofarma (Persero) Tbk mengadakan acara penandatanganan kerjasama dengan Pharma Cosmetics Co.Ltd produsen kosmetik asal Korea Selatan. Dalam acara penandatanganan tersebut Direktur Utama Indofarma Rusdi Rosman dan President Director Pharma Cosmetics Kim Im Hwan, menyampaikan bahwa tahap awal kerjasama ini berupa penyediaan produk kosmetik oleh Pharma Cosmetics untuk secara ekslusif didistribusikan oleh Indofarma.

Cooperation of indofarma & PharmacosOn Thursday, May 3, 2018 in Jakarta, PT Indofarma (Persero) Tbk held a signing ceremony of the cooperation with Pharma Cosmetics Co. Ltd, cosmetics manufacturer from South Korea. In the signing ceremony, Indofarma President Director Rusdi Rosman and Pharma Cosmetics President Director Kim Im Hwan, stated that the initial stage of this collaboration was the provision of cosmetic products by Pharma Cosmetics to be exclusively distributed by Indofarma.



Kerjasama Indofarma & SEC Co.Ltd Indofarma dan Perusahaan dari Republik Korea, SEC Co.Ltd pada 22 Mei 2018 di Jakarta telah mendatangani dokumen kerjasama mengenai pemasaran mesin-mesin farmasi yang diproduksi oleh SEC Co.Ltd tersebut. Mesin-mesin farmasi tersebut rencananya akan dipasarkan di Indonesia oleh Indofarma.

indofarma’s Cooperation with seC Co.LtdIndofarma and the Company from the Republic of Korea, SEC Co.Ltd on May 22, 2018 in Jakarta signed a cooperation document regarding the marketing of pharmaceutical machinery manufactured by SEC Co.Ltd. The pharmaceutical machines are planned to be marketed in Indonesia by Indofarma.

Launching Identitas Baru Indofarma

Tepat 11 Juli 2018, PT Indofarma (Persero) Tbk genap berusia 37 tahun semenjak perubahan status perusahaan menjadi Perusahaan Umum (Perum) di tahun 1981. Menandai momen tersebut, Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh karyawan menyelenggakan seremoni sederhana sekaligus meresmikan logo baru Perusahaan. Diharapkan acara ini menjadi momentum perubahan Indofarma untuk menjadi lebih baik lagi.

Launching of indofarma’s new identityOn July 11, 2018, PT Indofarma (Persero) Tbk turned 37 years since adopting a new status as Perusahaan Umum (Perum) in 1981. Marking the moment, the Board of Directors, Board of Commissioners and all employees held a simple ceremony while at the same time officially launching the Company’s new logo. It is hoped that this event will become the momentum of Indofarma’s transformation to become even better

24


Laporan ManajemenManagement Report


Laporan ManajeMen Management Report

Laporan Dewan KomisarisBoard of Commissioners’ Report

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor farmasi, PT Indofarma (Persero) Tbk, disebut juga “Perseroan” atau “Indofarma”, memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai agenda besar Pemerintah Indonesia untuk memajukan kesehatan masyarakat.

Izinkan Dewan Komisaris menyampaikan sekilas laporannya dalam laporan tahunan Perseroan untuk tahun 2018, yang akan menjadi bagian penting dalam pelaporan manajemen atas kinerja Perseroan di sepanjang tahun 2018.

SiswantoKomisaris UtamaPresident Commissioner

Dear distinguished shareholders and stakeholders,

As a State-Owned Enterprise (BUMN) in the pharmaceutical sector, PT Indofarma (Persero) Tbk, also referred to as “the Company” or “Indofarma”, has a big responsibility to support the National Health Insurance program or called Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) as a grand agenda of the Government of Indonesia to promote public health.

Please allow us the Board of Commissioners to present our brief report in the Company’s FY2018 Annual Report, which will be an important part of management reporting on the Company’s performance throughout 2018.

26


Pemberian naSihat KePaDa DireKSi Dan PengawaSan terhaDaP imPlementaSi Strategi PeruSahaan

Peran pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui keterlibatan intensif Dewan Komisaris secara rutin dalam memberi arahan terhadap penyusunan rencana kerja Perseroan kepada Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki forum rapat gabungan yang membahas berbagai agenda menyangkut rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Rapat ini merupakan bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam risalah rapat.Di sepanjang tahun 2018, rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sebanyak 10 kali. Rapat-rapat tersebut mencakup beberapa pembahasan strategis Perseroan, diantaranya:1. Evaluasi dan kemajuan kinerja Perseroan per triwulan

akhir tahun buku 2017 dan per triwulan tahun buku 2018

2. RKAP tahun 2018 dan tahun 2019.3. Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (PKBL) tahun 2018 4. Pelaksanaan assessment penerapan GCG untuk tahun

penerapan 2017 dan 2018.5. Program pengenalan Perseroan bagi anggota Dewan

Komisaris yang baru.6. Perubahan logo baru Perseroan.7. Perubahan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di

bawah Direksi.8. Rencana penjualan/pelepasan aset Perseroan.9. Perkembangan bisnis Perseroan, entitas anak,

perusahaan patungan dan Kerja Sama Operasi (KSO).10. Agenda RUPS pertanggungjawaban tahun buku 2017.11. Pengadaan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit

laporan keuangan tahun buku 2018.12. Isu-isu terkini terkait kondisi Perseroan.

ProviSion of aDvice to the boarD of DirectorS anD SuPerviSion of corPorate Strategy imPlementation

The Board of Commissioners’ supervisory role is carried out through the Board of Commissioners’ intensive engagement on a regular basis in giving directives to the Board of Directors in preparing the Company’s work plan. The Board of Commissioners and Directors have a joint meeting forum that discusses various agendas concerning work plans, operations, business opportunities, and strategic issues that require the Board of Commissioners’ approval. This meeting is a form of coordination in order to discuss the Board of Directors’ periodic reports and provide responses, notes and advices outlined in the minutes of meetings. Throughout 2018, the joint meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors was held 10 times. The meetings covered several strategic discussions of the Company, including:1. Evaluation and the Company’s performance progress

per quarter, at the end of fiscal year 2017, and per quarter in 2018

2. RKAP of Year 2018 and 2019.3. Work Plan for the Partnership and Community

Development Program (PKBL) in 2018.4. GCG assessment for the implementation in 2017

and 2018.5. Company induction program for new members of the

Board of Commissioners.6. Changes to the Company’s logo (new logo)7. A change in the Company’s organizational structure 1

(one) level under the Board of Directors.8. Plan to sale/release the Company’s assets.9. Business developments of the Company, subsidiaries,

joint venture and Joint Operation (KSO).10. AGMS on the FY2017 accountability agenda.11. Procurement of Public Accountants Firm to audit

financial statements for 2018.12. Current issues related to the Company’s condition.



Melalui rapat gabungan tersebut, secara khusus Dewan Komisaris melakukan tanggung jawabnya dalam hal pengawasan atas kebijakan strategis yang dilakukan oleh Direksi, yang pada akhirnya menjadi bagian dari pencapaian kinerja Perseroan. Pengawasan strategis termasuk diantaranya adalah strategi jangka panjang Perseroan untuk dapat melakukan diferensiasi produk, baik produk cakupan baru seperti produk kosmetik maupun pemetaan produk-produk exisiting. Hal ini menunjukkan komitmen kedua organ, baik Dewan Komisaris dan Direksi, untuk dapat duduk bersama dan membicarakan tantangan dan pencapaian Perseroan. Dewan Komisaris berharap, komitmen ini dapat terus terjaga hingga waktu-waktu yang akan datang.

Penilaian ataS Kinerja DireKSi mengenai Pengelolaan PeruSahaan Dan DaSar Penilaiannya

Board Manual yang dimiliki Perseroan secara khusus telah mengatur evaluasi dan penilaian kinerja terhadap Direksi. Kinerja Direksi dan masing-masing anggota Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui Komite-komite penunjang yang kemudian disampaikan bersamaan dalam tugas pengawasan Dewan Komisaris secara tahunan dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Secara umum, kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan maupun amanat Pemegang Saham yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Direksi dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Sebagai BUMN, manajemen Perseroan memiliki Key Performance Indicator (KPI) yang menjadi metode ukur keberhasilan. KPI korporasi ini melekat sebagai KPI bagi Direksi. Kementerian BUMN selaku pemegang mandat dari pemegang saham utama/pengendali Perseroan telah menetapkan Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagai KPI korporat BUMN, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/BMU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.

Through the joint meetings, the Board of Commissioners in particular carried out its responsibilities in overseeing strategic policies carried out by the Board of Directors, which eventually became part of the Company’s performance achievement. Strategic supervision includes the Company’s long-term for products differentiation, both new coverage products such as cosmetic products and mapping of exisiting products. This shows commitment of the two organs, both the Board of Commissioners and the Directors, to sit together and discuss the Company’s challenges and achievements. The Board of Commissioners hopes that this commitment can be maintained up to the future.

aSSeSSment of the boarD of DirectorS’ Performance on the comPany’S management anD baSiS of aSSeSSment

The Company’s Board Manual has specifically arranged performance the Board of Directors’ evaluation and assessment. The performances of the Board of Directors and each member of the Board of Directors are evaluated by the Board of Commissioners through supporting committees which are then reported along with the report of the Board of Commissioners’ supervisory duty implementation in the General Meeting of Shareholders (GMS) forum. In general, the Board of Directors performance is determined based on the duties and obligations stipulated in the applicable laws and regulations, the Company’s Articles of Association and Shareholders’ mandate contained in the Board of Directors’ Management Contract and Corporate Work Plan and Budget (RKAP).

As a State-Owned Company, the Company’s management has Key Performance Indicators (KPI) serving as measurement of achievement. This corporate KPI is attached as KPI for the Board of Directors. The SOE Ministry as the holder of the Company’s ultimate/controlling shareholders’ mandate has determined the Company’s Health Level as SOE’s corporate KPI pursuant to the SOE Minister Decree’s No. KEP-100 / BMU / 2002 dated June 4, 2002 concerning SOE Health Level Assessment.

28


Key Performance Indicator (KPI) Korporat yang melekat sebagai KPI DireksiThe Corporate Key Performance Indicators (KPI) inherent as the Board of Directors’ KPI

aspek KeuanganFinancial Aspect

• Return On Equity (ROE)• Return On Investment (ROI)• Cash Ratio (CAR)• Current Ratio (CR)• Collection Period (CP)• Inventory Turn Over (ITO)• Total Asset Turn Over (TATO)• Net Working Capital to Asset (WCA)

aspek operasionalOperational Aspect

• Inovasi Produk Baru• Penelitian dan Pengembangan• Pemeliharaan Sistem Manajemen

Mutu• New Product Innovation• Research and development• Quality Management System

Maintenance

aspek administrasiAdministrative Aspect

• Laporan Perhitungan Tahunan• Rencana Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan (RKAP)• Laporan Periodik• Kinerja Program Kemitraan dan

Bina Lingkungan (PKBL)• Annual Calculation Report• Company’s Work Plan and• Budget (RKAP)• Periodic report• Partnership Program and• Community Development (PKBL)

Performance

Di samping itu, Kementerian BUMN juga memberlakukan penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU), Penilaian KPKU ini menjadi bagian dari keseluruhan penilaian kinerja korporat Perseroan yang melekat sebagai KPI bagi Direksi.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Direksi secara individual menjadi bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Direksi.

Dalam menjalankan fungsi untuk mengawasi Perseroan, Dewan Komisaris memiliki peran untuk memberikan tanggapan atas seluruh pelaporan yang dilakukan Direksi. Pelaporan tersebut, serta berbagai forum koordinasi yang terbangun di antara Dewan Komisaris dan Direksi, mengindikasikan keaktifan Direksi dalam membangun hubungan yang harmonis dengan Dewan Komisaris, termasuk diantaranya keterbukaan terhadap informasi atas pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi.

In addition, the SOE Ministry also applies the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU). This KPKU Assessment is part of the overall assessment of the Company’s corporate performance as a KPI for the Board of Directors.

Results of evaluation of the Board of Directors’ overall performance and the performance of each member of the Board of Directors individually are an integral part of the compensation and incentives scheme for members of the Board of Directors.

In carrying out its functions to oversee the Company, the Board of Commissioners has a role to give responses/feedback to all reports made by the Board of Directors. The report, as well as various coordination forums established between the Board of Commissioners and the Board of Directors indicates the Board of Directors’ activeness in establishing harmonious relationships with the Board of Commissioners, including the disclosure of information on the management of the Company by the Board of Directors.



Dewan Komisaris memandang Direksi telah berhasil merumuskan strategi jangka panjang yang baik bagi pertumbuhan Perseroan di masa mendatang. Dewan Komisaris mengapresiasi langkah Direksi untuk melakukan perubahan visi, misi, budaya perusahaan, serta branding Perseroan melalui logo yang baru, yang bertujuan memberikan arah dan semangat baru bagi Perseroan. Demikian pula dengan penerapan SAP sebagai sistem teknologi informasi yang terintegrasi, yang diharapkan mampu mendorong efektivitas dan efisiensi pengelolaan operasi dan bisnis Perseroan. Strategi ini diharapkan dapat memberikan fondasi yang kokoh bagi Perseroan untuk dapat bersaing dalam industri farmasi di Indonesia, terutama dengan melihat kompetisi pelaku usaha di sektor industri ini yang terus mengalami peningkatan.

Catatan penting Dewan Komisaris terletak pada akurasi dan pengelolaan data dan informasi, khususnya dengan sistem SAP yang baru diterapkan di tahun 2018. Akurasi data menjadi bagian penting bagi manajemen untuk dapat mengukur keberhasilan jangka pendek secara tepat, yang pada akhirnya akan memberikan gambaran yang tepat pula terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan.

PanDangan ataS ProSPeK uSaha yang DiSuSun oleh DireKSi

Dewan Komisaris optimis terhadap target tahun 2019 yang disusun oleh Direksi. Target pertumbuhan penjualan 6,42% dan pertumbuhan laba bersih 483,05% yang telah disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris dinilai realistis dan sangat optimal bila dikaitkan dengan tantangan bisnis di tahun 2019. Selain itu, pembentukan perusahaan patungan akan memberikan dampak positif terhadap kinerja jangka panjang Perseroan. Secara khusus Dewan Komisaris menekankan pentingnya efisiensi untuk dapat menciptakan ruang bagi kinerja keuangan Perseroan untuk dapat menunjukkan performa labanya di tahun 2019.

Target-target tersebut diyakini oleh Dewan Komisaris dapat dicapai dengan maksimal, meskipun tantangan yang akan dihadapi di tahun 2019 tidaklah mudah, seperti adanya agenda Pemilihan Umum. Namun, dengan kerja keras dan kebersamaan seluruh jajaran manajemen dan karyawan, Dewan Komisaris optimis bahwa target-target tersebut dapat tercapai.

The Board of Commissioners considers the Board of Directors has succeeded in formulating a long-term strategy that is good for the Company’s growth in the future. The Board of Commissioners appreciates the measures taken by the Board of Directors to make changes to the Company’s vision, mission, corporate culture, and branding through the new logo, which aims to provide new direction and enthusiasm for the Company. Likewise with the implementation of SAP as an integrated information technology system, which we expect can drive the effectiveness and efficiency of the Company’s operations and business management. This strategy is expected to provide a solid foundation for the Company to compete in the pharmaceutical industry in Indonesia, especially by looking at the more stringent competition of business players in the industry sector.

The important note for the Board of Commissioners is the accuracy and management of data and information, especially with the new SAP system implemented in 2018. Accuracy of data is an important part of management to measure short-term success appropriately, which in turn will give an accurate picture of overall performance of the Company.

view of the buSineSS ProSPectS comPileD by the DirectorS

The Board of Commissioners is optimistic about the 2019 targets compiled by the Board of Directors. The sales growth target of 6.42% and the net income growth target of 483.05% set by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners are considered realistic and very optimal when associated with business challenges in 2019. In addition, the establishment of a joint venture company will have a positive impact on the Company’s long-term performance. In particular, the Board of Commissioners emphasizes the importance of efficiency to to create rooms for the Company’s financial performance to show a profitable performance in 2019.

These targets are believed by the Board of Commissioners to be achieved maximally, although the challenges facing in 2019 are not easy, such as the General Election agenda. However, with the hard work and togetherness of all management and employees, the Board of Commissioners is optimistic that these targets can be achieved.

30


PanDangan ataS PeneraPan tata Kelola PeruSahaan yang baiK

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau Good Corporate Governance (GCG), tak lepas dari komitmen Perseroan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan. Pertumbuhan berkelanjutan menjadi tema utama bagi penerapan prinsip dan praktik GCG yang didasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Melalui konsep kepatuhan, dan hubungan antar organ dengan landasan perangkat kebijakan yang ada, Perseroan mampu melaksanakan penerapan prinsip dan praktik terbaik GCG sesuai dengan aspirasi para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah melaksanakan seluruh hal yang bersifat wajib; baik di tataran struktur organ GCG, maupun perangkat kebijakan. Peran Dewan Komisaris dan organ-organ pendukungnya telah berjalan dengan baik. Demikian pula dengan RUPS yang telah diselenggarakan dengan baik, khususnya RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 19 April 2018 dan telah menghasilkan beberapa keputusan strategis. Begitu juga dengan Direksi dan seluruh perangkat organisasinya telah menjalankan prinsip dan praktik GCG; mulai dari pengawasan internal dan pengelolaan manajemen risiko, hingga penyelenggaraan Whistleblowing System (WBS) sebagai sistem pelaporan pelanggaran yang diberlakukan di lingkup Perseroan.

Keterbukaan informasi kepada publik juga menjadi perhatian Perseroan. Melalui RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 19 April 2018, pemegang saham menunjuk Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny, Erwin, dan Sumargo untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan PKBL tahun buku 2018. Hasil audit tersebut telah dirilis kepada publik dan menjadi bagian penting dari keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi terhadap assessment penerapan GCG yang telah dilakukan oleh Perseroan. Dengan mengacu kepada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian

viewS on the imPlementation of governance gooD comPany

Good Corporate Governance (GCG) implementation cannot be separated from the Company’s commitment to build harmonious relationships with all stakeholders. Sustainable growth is the main theme for the application of GCG principles and practices based on the 5 (five) basic principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. Through the concept of compliance, and the relationship between organs with the basis of the existing policy tools, the Company is able to implement GCG principles and best practices in accordance with the aspirations of shareholders and all stakeholders.

The Board of Commissioners views that the Board of Directors has implemented all mandatory matters; both at the level of the GCG organ structure, as well as policy instruments. The role of the Board of Commissioners and its supporting organs has run well. Likewise, the GMS has been held properly, especially the Annual GMS held on April 19, 2018 and has produced several strategic decisions. Likewise, the Board of Directors and all of its organizational instruments have also implemented GCG principles and practices; starting from internal supervision and risk management to the implementation of Whistleblowing Systems (WBS) as a violation reporting system that is enforced within the Company.

Information disclosure to the public is also a concern of the Company. Through the Annual GMS held on April 19, 2018, shareholders appointed Hendrawinata, Hanny, Erwin, and Sumargo Public Accountants Firms to audit the Company’s Consolidated Financial Statements and PKBL Reports of FY2018. Results of these audits have been released to the public and become an important part of information disclosure that can be accounted for.

The Board of Commissioners also appreciates the GCG assessment carried out by the Company. Pursuant to a copy of the Secretary of the BUMN Ministry Decree No. SK-16 / S.MBU / 2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators / Parameters for GCG Implementation Assessment in SOE,



dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, hasil assessment tahun buku 2018 menunjukkan skor 81,621 dengan predikat “Baik”, meningkat dari tahun 2017 dengan skor 81,192 juga dengan predikat “Baik”.

Dewan Komisaris sungguh berharap, penerapan prinsip dan praktik terbaik GCG yang dilakukan Perseroan akan memberikan hasil positif bagi pengelolaan operasi dan bisnis Perseroan di masa-masa yang akan datang.

tentang whiStleblowing SyStem Dan Peran Dewan KomiSariS Dalam SiStem PelaPoran Pelanggaran yang DiberlaKuKan Di inDofarma

Perkembangan penerapan GCG tak lepas dari kemampuan Perseroan untuk menghadirkan proses dan mekanisme GCG yang dapat mewadahi prinsip-prinsip dasar GCG. Salah satu proses atau mekanisme GCG yang cukup penting adalah pemberlakukan WBS sebagai sistem pelaporan pelanggaran yang diberlakukan di lingkup Perseroan. Sistem ini memungkinkan mekanisme pelaporan yang menjamin kerahasiaan pelapor. WBS Perseroan dikelola secara independen oleh Tim Pengelola WBS yang telah dibentuk Direksi melalui surat keputusan No. 0691/DIR/SK/V/2018 tanggal 9 Mei 2018. Tim ini bertugas melaksanakan sosialisasi dan atau distribusi informasi mengenai sistem dan tata kerja pengelolaan WBS, melaksanakan tugas dan kewenangan tata kerja pengelolaan WBS, serta memberikan laporan kerja secara berkala kepada penanggung jawab WBS.

Dalam mekanisme WBS yang diterapkan di lingkup Perseroan, Dewan Komisaris berperan sebagai salah satu penanggung jawab WBS. Dewan Komisaris, dalam hal ini adalah Komisaris Utama, bersama-sama dengan Direksi memutuskan terhadap laporan yang sebelumnya telah diinvestigasi oleh Tim Pengelola WBS untuk dihentikan jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal, atau dilanjutkan dengan investigasi melalui pembentukan Tim Investigasi. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab jika terlapor adalah Direksi, termasuk melakukan upaya koordinasi dengan pemegang saham.

Per 31 Desember 2018, tidak terdapat laporan yang masuk melalui mekanisme WBS yang telah diterapkan Perseroan.

the FY2018 GCG assessment produced a score of 81,621 with the title “Good”, an improvement compared to that in 2017 with a score of 81,192 and the title “Good”.

The Board of Commissioners truly hopes that implementation of GCG principles and best practices by the Company will provide positive results for the management of the Company’s operations and business in the future.

whiStleblowing SyStem anD the role of the boarD of commiSSionerS in the violation rePorting SyStem iimPlementeD at inDofarma

The development of GCG implementation cannot be separated from the Company’s ability to establish GCG processes and mechanism that can accommodate the basic principles of GCG. One of the important GCG processes or mechanisms is the implementation of WBS as a violation reporting system that is enforced within the Company. This system allows a reporting mechanism that guarantees the confidentiality of the imformant. The Company’s WBS is managed independently by the WBS Management Team established by the Board of Directors’ decision letter No. 0691/DIR/SK/V/2018 dated 9 May 2018. The team is tasked to carry out socialization and / or distribution of information regarding the system and work procedures for managing the WBS, carrying out the duties and authority of the WBS management procedures, as well as providing periodic work reports to the person in charge of the WBS.

In the WBS mechanism applied in the Company, the Board of Commissioners acts as one of the parties responsible for the WBS. The Board of Commissioners, in this case the President Commissioner, together with the Board of Directors, make decision regarding the report previously investigated by the WBS Management Team to be terminated if not meeting the initial indication requirements, or to befollowed-up with an investigation through the establishment of an Investigation Team. The Board of Commissioners has the responsibility if the reported party is the Board of Directors, including by making efforts to coordinate with shareholders.

As of December 31, 2018, there were no reports received through the Company’s WBS mechanism.

32


Penilaian ataS Kinerja Komite-Komite yang beraDa Di bawah Dewan KomiSariS

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi beserta tanggung jawabnya dibantu oleh komite penunjang Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite GCG dan Pemantau Risiko. Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan efektif. Rapat rutin yang dilakukan setiap komite menjadi poin penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing komite, khususnya dalam memberikan laporan dan masukan bagi Dewan Komisaris.

Perubahan SuSunan Dewan KomiSariS

Berdasarkan keputusan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diselenggarakan tanggal 19 April 2018, RUPS memutuskan untuk melakukan pergantian susunan Dewan Komisaris. Berikut disampaikan kronologis susunan Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2018.

Kronologis Perubahan Susunan Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2018Chronology of Change to the Board of Commissioners’ Composition throughout 2018

Periode 1 januari -19 april 2018

January 1 –April 19, 2018

Periode 19 april -31 Desember 2018

April 19-December 31, 2018

KeteranganDescription

Akmal Taher (KomisarisUtama/President Commissioner)

Akhmal Taher tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama dengan alasan berakhirnya masa jabatan pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 terhitung sejak awal jabatannya pada RUPS Tahunan 2013, sesuai keputusan RUPS Tahunan 2018.Akhmal Taher has no longer served as President Commissioner on the ground that his term of office ended at the closing of the 5th Annual GMS from the beginning of his position at the 2013 Annual GMS, in accordance with the decision of the 2018 Annual GMS.

Rina Moreta (Komisaris/ Commissioner)

Rina Moreta tidak lagi menjabat sebagai Komisaris dengan alasan berakhirnya masa jabatan pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 terhitung sejak awal jabatannya pada RUPS Tahunan 2013, sesuai keputusan RUPS Tahunan 2018.Rina Morena has no longer served as Commissioner on the ground that her term of office ended at the closing of the 5th Annual GMS from the beginning of his position at the 2013 Annual GMS, in accordance with the decision of the 2018 Annual GMS.

Teddy Wibisana (Komisaris Independen/Independent Commissioner) -

Siswanto (KomisarisUtama/President Commissioner)

Siswanto diangkat sebagai Komisaris Utama sesuai keputusan RUPSTahunan 2018Siswanto was appointed as President Commissioner in accordance with the resolution of the Annual GMS in 2018

aSSeSSment of the committeeS unDer the boarD of commiSSionerS’ Performance

The Board of Commissioners carries out duties and functions and responsibilities with the assistance of the committees supporting the Board of Commissioners namely the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the GCG and Risk Monitoring Committee. Throughout 2018, the Board of Commissioners considered that these committees had carried out their duties and responsibilities properly and effectively. Regular meetings conducted by each committee are important points for the implementation of duties and functions of each committee, especially in providing reports and input to the Board of Commissioners.

changeS in the comPoSition of the boarD of commiSSionerS

Based on the resolution of the shareholders in the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) held on April 19, 2018, the GMS decided to change the composition of the Board of Commissioners. Chronology of the Board of Commissioners’ composition throughout 2018 is as follows.



Kronologis Perubahan Susunan Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2018Chronology of Change to the Board of Commissioners’ Composition throughout 2018

Periode 1 januari -19 april 2018

January 1 –April 19, 2018

Periode 19 april -31 Desember 2018

April 19-December 31, 2018


Nizar Yamanie(Komisaris/Commissioner)

Nizar Yamanie diangkat sebagai Komisaris sesuai keputusan RUPSTahunan 2018Nizar Yamanie was appointed as Commissioner in accordance with the resolution of the Annual GMS in 2018

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2018Board of Commissioners composition as of December 31, 2018

namaName

jabatanPosition

masa jabatanTerm of Office

Siswanto Komisaris UtamaPresident Commissioner

19 April 2018 s.d RUPS Tahun 2023, Periode Ke-1April 19, 2018 to GMS in 2023, 1st Period

Nizar Yamanie KomisarisCommissioner

19 April 2018 s.d RUPS Tahun 2023, Periode Ke-1April 19, 2018 to GMS in 2023, 1st Period

Teddy Wibisana Komisaris IndependenIndependent Commissioner

8 April 2015 s.d RUPS Tahun 2020, Periode Ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan)April 8, 2015 to GMS 2020, 1st Period (previously never served as the Company’s Board of Commissioners)

aKhir Kata

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemegang saham, pemangku kepentingan, dan para investor, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham utama/pengendali, pelanggan dan mitra usaha, Direksi dan karyawan, atas seluruh dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan. Dewan Komisaris sungguh berharap, perjalanan tahun 2018 menjadi catatan penting bagi seluruh jajaran untuk dapat terus merumuskan strategi yang tepat dan mampu membawa Perseroan menuju pertumbuhan yang lebih baik.

Jakarta, April 2019Atas nama Dewan Komisaris PT Indofarma (Persero) Tbk,

On behalf of the Board of Commissioners of PT Indofarma (Persero) Tbk,

SiswantoKomisaris Utama

President Commissioner

Therefore, the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2018 can be seen in the table below.

cloSing

The Board of Commissioners would like to thank all shareholders, stakeholders, and investors, the SOE Ministry as the ultimate/controlling shareholder, customers and business partners, Board of Directors and employees, for all the dedication and hard work that have been demonstrated. The Board of Commissioners truly hopes that the 2018 journey will be an important note for all levels to to continue formulating the right strategy and to bring the Company towards a better growth.

34


Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Tahun 2018 menjadi tahun menarik dan penuh tantangan bagi PT Indofarma (Persero) Tbk, disebut juga “Perseroan” atau “Indofarma”. Sebagai perusahaan yang memiliki sejarah panjang, Indofarma selalu berupaya untuk dapat menciptakan proses bisnis yang sesuai dengan kondisi industri dan perekonomian Indonesia; termasuk kebutuhan akan sektor layanan kesehatan yang terus menjadi prioritas Pemerintah Indonesia.

Laporan tahunan ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban manajemen terhadap pengelolaan Perseroan di sepanjang tahun 2018; sekaligus menjadi dokumentasi bagi perjalanan Indofarma khususnya dalam menghadapi situasi dan tantangan tahun 2018.

Dear distinguished shareholders and stakeholders,

2018 is an exciting and challenging year for PT Indofarma (Persero) Tbk, also referred to as the “Company” or “Indofarma”. As a company that has a long history, Indofarma always strives to create business processes that are inline with the industry conditions and the Indonesian economy; including the need for the health services sector which continues to be a priority of the Government of Indonesia.

This annual report is part of management’s responsibility for the management of the Company throughout 2018; as well as documentation for Indofarma’s journey, especially in dealing with situations and challenges in 2018.

rusdi rosmanDirektur UtamaPresident Director

Laporan DireksiBoard of Directors’ Report



Kebijakan Strategis tahun 2018

Sejarah panjang Indofarma berawal dari sebuah pabrik obat bernama Pabrik Obat Manggarai yang didirikan pada tahun 1918, yang kemudian diambil alih oleh Pemerintah Indonesia di tahun 1950 dan menjadi Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Di tahun 1981, Indofarma resmi menyandang namanya saat ini dengan status sebagai Perusahaan Umum Indonesia Farma (Perum Indofarma), yang kemudian mengalami perubahan sejalan dengan perbaikan sistem hukum korporasi di Indonesia hingga akhirnya menjadi Indofarma saat ini.

Perjalanan panjang selama 100 tahun, sejak 1918 hingga 2018, menjadi gambaran tentang peran Indofarma yang melekat pada sejarah Indonesia, serta visi Pemerintah Indonesia tentang pengelolaan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah terejawantahkan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai Undang-undang No. 24 Tahun 2011.

Di sisi lain, pertumbuhan industri dan pelaku usaha telah secara positif menciptakan pertumbuhan atmosfer industri farmasi Indonesia. Persaingan secara sehat, baik persaingan pasar maupun persaingan dari para pelaku usaha untuk melakukan pengembangan produk kesehatan, mendorong geliat industri farmasi Indonesia untuk terus tumbuh. Terutama dengan adanya program JKN dari Pemerintah yang memberikan dampak positif bagi minat investasi untuk turut mengembangkan industri ini.

Menghadapi persaingan yang begitu ketat, Perseroan melakukan berbagai pembenahan di seluruh sektor yang sesungguhnya telah diinisiasi sejak tahun 2017. Tahun 2018 menjadi tahun penguatan institusi Perseroan, khususnya dalam pengelolaan organisasi dengan basis visi, misi dan arah pertumbuhan bisnis yang lebih baik. Untuk itu, Perseroan melakukan perubahan visi, misi dan corporate values, dengan visi baru “Menjadi Perusahaan Healthcare Indonesia Pilihan Utama yang Berskala Global”. Visi baru ini tentu mencerminkan arah perkembangan Perseroan ke depan, yang tidak hanya berorientasi pada produk obat generik namun mampu menjadi pelaku usaha dengan layanan healthcare.

Strategic Policy in 2018

The long history of Indofarma began with a drug factory called the Manggarai Drug Factory founded in 1918, which was later taken over by the Indonesian Government in 1950 and became the Pharmaceutical Production Center of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. In 1981, Indofarma officially adopted its current name with the status as Perusahaan Umum Indonesia Farma (Perum Indofarma), which subsequently underwent a change in line with the improvement of the corporate legal system in Indonesia to eventually become Indofarma today.

A long journey of 100 years, from 1918 to 2018, depicts the role of Indofarma that is inherent in Indonesia’s history, as well as the Indonesia Government’s vision of health services for the Indonesian society, including the National Health Insurance (JKN) that has been embodied in the Social Insurance Organizing Agency or Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) program pursuant to Law No. 24 Year 2011.

On the flip side, the growth of industry and business players has positively created a growth in the Indonesian pharmaceutical industry. Healthy competition, both market competition and competition amongst business players to develop health products, has spurred the growth of the Indonesian pharmaceutical industry. Especially with the existence of the Government’s JKN program that has positively impacted investment interest to contribute to developing this industry.

In the face of such intense competition, the Company has carried out various improvements in all sectors that have actually been initiated since 2017. 2018 was the year to strengthen the Company’s institution, especially in managing an organization on the basis of vision, mission and better business growth direction. For this reason, the Company has changed its vision, mission and corporate values, with a new vision of “Becoming the Global-Scaled Indonesian Healthcare of Choice”. This new vision certainly reflects the Company’s future direction that is not only oriented towards generic drug products but also to become a business player in healthcare services.

36


One of the keys to the development of healthcare services is the differentiation of products produced by Indofarma, especially on medical devices. Until the end of 2018, Indofarma had 231 product items with marketing authorizations issued by the Indonesian POM and the Indonesian Ministry of Health, with a classification of 4 (four) product groups, namely Ethical Generic (OGB), Ethical Branded, Over The Counter (OTC), and Medical Devices. In the portfolio composition, OGB still dominated with the percentage reaching 57.14% and followed by the Ethical Branded product group by 11.69%, Over The Counter (OTC) by 6.06% and Medical Devices by 25.11%. However, this composition was changed from the previous year in line with the development of healthcare services, where the Medical Devices product group significantly grew, which was different from the other 3 product groups. This product differentiation strategy includes efforts to increase Medical Device products, such as rapid diagnostic tests, hospital furniture, electro medical equipment and other medical devices.

In order to support this grand strategy, a series of strategic initiatives were carried out in 2018, ranging from efforts to strengthen the downstream sector, and even product differentiation strategy especially products with large margins.

Salah satu kunci dari pengembangan layanan healthcare adalah diferensiasi produk yang dilakukan Indofarma, khususnya pada produk alat kesehatan. Hingga akhir tahun 2018, Indofarma telah memiliki 231 item produk yang memiliki persetujuan izin edar baik yang dikeluarkan oleh Badan POM RI maupun Kementerian Kesehatan RI, dengan penggolongan terhadap 4 (empat) kelompok produk, yaitu Ethical Generik (OGB), Ethical Branded, Over The Counter (OTC), dan Alat Kesehatan. Dalam komposisi portofolio, OGB masih mendominasi dengan persentase mencapai 57,14% dan diikuti oleh kelompok produk Ethical Branded 11,69%, Over The Counter (OTC) 6,06% dan Alat Kesehatan 25,11%. Namun demikian, komposisi ini mengalami perubahan dari tahun sebelumnya sejalan dengan pengembangan layanan healthcare, dimana kelompok produk Alat Kesehatan mengalami pertumbuhan jumlah yang cukup signifikan, berbanding terbalik dengan ke-3 kelompok produk lainnya. Strategi diferensiasi produk ini mencakup upaya peningkatan pada produk-produk Alat Kesehatan, seperti rapid diagnostic test, hospital furniture, electro medical equipment serta alat kesehatan lainnya.

Guna mendukung strategi besar ini, serangkaian inisiasi strategis dilakukan di tahun 2018, mulai dari upaya untuk memperkuat sektor hilir, dan bahkan strategi diferensiasi produk khususnya produk dengan margin yang besar.

Integrasi Proses Bisnis melalui

Penerapan Sistem ERP-SAP

Inregration of Business Processes through SAM System

Implementation

Peningkatan Aspek GCG dan Manajemen

RisikoEnhancement of

GCG and Risk Management Aspect

Perluasan Distribution

ChannelExpansion of Distribution

Channel

Pengembangan Bisnis dan

Produk BaruPengembangan

Bisnis dan Produk Baru

Penguatan Upstream IndustryStrengthening of

Upstream Industry

Perubahan Corporate Value dan Pengembangan SDMChange of Corporate

Value and HR Development

Inisiasi Stategis 20182018 Strategic

Iniatives



Pada pengembangan sektor hulu, guna mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, Perseroan berupaya untuk terus melakukan percepatan pengembangan bahan baku obat aktif dan bahan baku obat tradisional, bahan medis habis pakai, produk oncology, serta pharmaceutical machinery, sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016.

Ekspansi segmen usaha baru juga dilakukan Perseroan dengan melakukan terobosan pada industri kosmetik. Di tahun 2018, Perseroan telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan Pharma Cosmetics Co. Ltd., produsen kosmetik terkemuka asal Republik Korea. Kerja sama tahap awal berupa penyediaan produk kosmetik yang secara ekslusif akan didistribusikan oleh Perseroan. Tahap selanjutnya, akan direncanakan pendirian perusahaan patungan yang memproduksi produk perawatan kecantikan.

Inisiasi penting yang dilakukan di tahun 2018 adalah penguatan Enterprises Resource Planning (ERP) melalui penerapan sistem teknologi informasi terintegrasi berbasis SAP. Go live secara bertahap telah dilakukan sejak Januari hingga Maret 2018, dengan mengintegrasikan proses bisnis Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem ini sejalan dengan cita-cita Perseroan untuk dapat memperluas bisnisnya.

Per 31 Desember 2018, Perseroan mencatat penjualan bersih sebesar Rp1,59 triliun, sedikit di bawah tahun 2017 sebesar Rp1,63 triliun. Adanya penurunan ini disebabkan tidak tercapainya penjualan di sektor tender pemerintahan. Laba usaha mengalami peningkatan signifikan, dari minus Rp4,28 miliar menjadi surplus Rp25,91 miliar, sejalan dengan pendapatan atas penjualan investasi pada saham di PT Indo Genesis Medika kepada PT Kreasi Putra Nusantara. Namun demikian, dikarenakan kenaikan beban Rugi tahun berjalan tahun 2018 tercatat sebesar Rp32,74 miliar, lebih kecil dibandingkan rugi tahun berjalan tahun 2017 yang sebesar Rp46,28 miliar. Sedangkan jumlah aset Perseroan tahun 2018 sebesar Rp1,44 triliun, di bawah jumlah aset tahun 2017 yang sebesar Rp1,53 triliun. Penurunan pada persediaan dan pajak dibayar dimuka berpengaruh terhadap jumlah aset Perseroan tahun 2018.

In the development of the upstream sector, to realize independence and increase the competitiveness of the pharmaceutical and medical devices industry in the country, the Company strives to accelerate the development of active drug raw materials and raw materials for traditional medicines, consumables, oncology products, and pharmaceutical machinery, as contained in the Instruction of the President of the Republic of Indonesia No. 6 Year 2016.

The Company’s new business segment expansion was also carried out by making a breakthrough in the cosmetics industry. In 2018, the Company signed a partnership with Pharma Cosmetics Co. Ltd., a leading cosmetics manufacturer from the Republic of Korea. The initial collaboration is in the form of providing cosmetic products which will be distributed exclusively by the Company. The next stage will be the establishment of a joint venture company that manufactures beauty care products.

An important initiative carried out in 2018 was the strengthening of Enterprises Resource Planning (ERP) through the implementation of an SAP-based integrated information technology system. Go live was done phase by phase from January to March 2018, by integrating the Company’s business processes. The Company is committed to continuing to enhance this system in line with the Company’s aspirations to expand its business.

As of December 31, 2018, the Company recorded net sales of Rp1.59 trillion, slightly below the net sales in 2017 amounting to Rp1.63 trillion. This decrease was due to the failure to achieve sales in the government tender sector. Operating income significantly increased from minus Rp.4.28 billion to a surplus of Rp25.91 billion, in line with revenue from sales of share investment in PT Indo Genesis Medika to PT Kreasi Putra Nusantara. However, the increase in the Loss for the year 2018 was recorded at Rp 32.74, which was lower than the loss for the year of Rp 46.28 billion. While the Company’s total assets in 2018 amounted to Rp1.44 trillion, lower than the total assets in 2017 amounting to Rp1.53 trillion. The decrease in inventories and prepaid taxes has affected the Company’s total assets in 2018.

38


Pencapaian realisasi akhir tahun 2018 terhadap target di awal tahun 2018

Jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018, realisasi penjualan bersih tahun 2018 tercatat mencapai 74,04% terhadap target. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap realisasi beban pokok penjualan yang mencatat pencapaian 75,09% dari target RKAP tahun 2018, serta realisasi laba bruto yang tercatat mencapai 69,52% terhadap target anggaran tahun 2018.

Realisasi biaya atas usaha/operasional mencapai 78,21% dari biaya operasi yang dianggarkan. Sedangkan pendapatan (beban) di luar usaha-bersih terealisasi 93,16% terhadap target RKAP tahun 2018.

Dengan demikian, realisasi laba usaha tercatat mencapai 33%, dan rugi sebelum pajak terbukukan 107,57% di bawah target anggaran dalam RKAP tahun 2018.

Kendala, tantangan, dan Solusinya

Dalam proses transformasi yang dilakukan Perseroan, tantangan terbesar adalah menciptakan organisasi dengan rasa kepemilikan yang tinggi dari para karyawan. Tantangan ini telah dipetakan sejak awal, dimana kelahiran visi dan misi Perseroan yang baru dilakukan dengan metode masukan dari perwakilan para karyawan. Rasa kepemilikan visi dan misi oleh para karyawan menjadi penting, agar substansi visi dan misi dapat diresapi dan dijalankan oleh seluruh insan Indofarma tanpa terkecuali.

Transformasi pada penerapan SAP sebagai sistem teknologi informasi yang terintegrasi juga memberikan tantangan tersendiri. Migrasi sistem menyebabkan adanya rekonsiliasi data dan informasi yang menjadi catatan penting bagi pembenahan Perseroan secara menyeluruh.

Selain itu, tantangan dalam menjalankan operasi dan bisnis pada sektor farmasi di Indonesia adalah regulasi ketat yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia. Regulasi ini penting, terutama karena produk obat erat kaitannya dengan zat yang terkandung di dalam produk, serta metode dan fasilitas produksi yang mempengaruhi mutu obat

realization of targetS at the enD of 2018 againSt targetS at the beginning of 2018

When compared with the targets set out in the Company’s Work Plan and Budget (RKAP) in 2018, net sales in 2018 was realized at 74.04% of the target. This was then affected the realization of cost of goods sold which reached 75.09% of the 2018 RKAP target, and gross profit was realized at 69.52% of the 2018 budget target.

Realization of operating expense was 78.21% of the budgeted operating expense; while netincome (expenses) was realized at 93.16% of the 2018 RKAP target.

Thus, the realization of operating profit was recorded at 33%, and loss before tax was recorded at 107.57% below the budget target in the 2018 RKAP.

conStraintS, challengeS, anD SolutionS

The biggest challenge in the Company’s transformation process is creating an organization with a high sense of ownership of the employees. This challenge has been mapped from the start, where the birth of the Company’s new vision and mission was carried out by through method of receiving inputs from representatives of employees. The sense of ownership of vision and mission by employees is important, so that the substance of the vision and mission can be infused and carried out by all Indofarma peoplel without exception.

Transformation on the application of SAP as an integrated information technology system also poses its own challenges. System migration causes the reconciliation of data and information which is an important record for the overall improvement of the Company.

Additionally, another challenge facing in running operations and business in the pharmaceutical sector in Indonesia is strict regulations imposed by the Government of Indonesia. This regulation is important, especially because medicinal products are closely related to the substances contained in the product, as well as methods and production facilities that affect the quality of the drugs.



Lead Time Pengembangan Produk ObatDrug Product Development Lead Time

organikNon BE: 3,5 Tahun

BE: 4 TahunOrganic

Non BE: 3.5 YearsBE: 4 years

1. Sourcing

bahan

Sourcing of

Materials Product

Development

Registratio

n

2. Pengembangan

Produk

Permintaan Bahan

Request for M

aterials

Request for T

esting

Data Development

Analysis

Permintaan Uji

Pengembangan Data

Trial S

kala Lab

Pengujian

Stabilitas L

ab

Pengujian

Uji BE

Submit

Dossier

Registrasi

Analisa

Trial R

un at the Lab

MA Development

Packaging Tria

l

Pilot T

rial R

un

Pilot S

tability

Registratio

n

Testing

Lab Stability

Testong

BE Testing

Dossier

Preparation Dossier

Submission

Registratio

n

Pengb. & Val M

A

Trial K

emasan

Trial S

kala Pilo

t

Stabilitas P

ilot

Penyiapan

Dossier

Pra Registrasi

Al/Nie

3. regist

rasi

anorganik24 BulanInorganic

24 months

Seperti yang terlihat pada bagan di atas, proses pengembangan sebuah produk obat secara organik membutuhkan proses waktu hingga 3,5 sampai 4 tahun. Sedangkan proses produk obat non-organik membutuhkan waktu lebih kurang 24 bulan. Untuk itu, Perseroan melakukan pemetaan produk dan kebutuhan pasar, agar proses produksi dapat dilakukan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.

Salah satu tantangan terbesar bagi Perseroan adalah pengelolaan permodalan. Struktur permodalan Perseroan didominasi oleh pinjaman berbunga dengan komposisi 52,92% terhadap total permodalan. Struktur permodalan yang digunakan sebagai modal kerja ini sangat menentukan kelangsungan bisnis Perseroan, terutama dalam pembelian bahan baku produksi. Manajemen berupaya untuk melakukan pengelolaan modal yang optimal dan tetap mengedepankan nilai tambah bagi kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

In the development of the upstream sector, to realize independence and increase the competitiveness of the pharmaceutical and medical devices industry in the country, the Company strives to accelerate the development of active drug raw materials and raw materials for traditional medicines, consumables, oncology products, and pharmaceutical machinery, as contained in the Instruction of the President of the Republic of Indonesia No. 6 Year 2016.

The Company’s new business segment expansion was also carried out by making a breakthrough in the cosmetics industry. In 2018, the Company signed a partnership with Pharma Cosmetics Co. Ltd., a leading cosmetics manufacturer from the Republic of Korea. The initial collaboration is in the form of providing cosmetic products which will be distributed exclusively by the Company. The next stage will be the establishment of a joint venture company that manufactures beauty care products.

40


Another challenge in the Indonesian pharmaceutical industry is the large dependence on imported raw materials, which then greatly affects the Cost of Goods Sold (HPP) and selling price of products to customers and/or end users. The Company’s short-term solution was by striving for long-term contracts to purchase certain raw materials that have a fluctuating price factor. For a long-term solution, the Company strives to develop the independence of active drug raw materials and traditional medicinal raw materials in Indonesia in order to contribute positively to both the Company and the pharmaceutical industry in Indonesia.

buSineSS ProSPectS for 2019

2019 will be part of the Company’s sustainability in realizing its aspirations to become a company with trusted healthcare services. The Indonesian government is optimistic to target economic growth at 5.3%, which then shows a gap for the pharmaceutical industry to grow well. Especially with the JKN program managed by the Government to provide health services for the people, which is expected to drive the pharmaceutical industry towards a better direction

For this reason, the Company targets sales growth of 13.15% and net profit target of Rp.6.22 billion. In addition to sales growth, the efficiency strategy will be the key to the Company’s success in achieving the expected targets. In addition, the number of new products launched is targeted to reach 22 items. The Company targets new business growth through the establishment of joint ventures that have been initiated since 2017-2018.

48.11%

47.08%4.81%

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk,Equity Attributable to Owners of the Parent

Pinjaman Bank Jangka PanjangLoang-Term Bank Loan

Pinjaman Bank,Bank Loan

Tantangan lainnya dalam industri farmasi Indonesia adalah besarnya ketergantungan terhadap bahan baku impor, yang kemudian sangat mempengaruhi Harga Pokok Penjualan (HPP) dan kemudian berimbas pada nilai jual produk kepada pelanggan dan/atau pengguna akhir. Solusi jangka pendek ditempuh Perseroan dengan mengupayakan kontrak jangka panjang pembelian bahan baku tertentu yang memiliki faktor harga yang fluktuatif. Untuk solusi jangka panjang, Perseroan mengupayakan untuk pengembangan kemandirian bahan baku obat aktif dan bahan baku obat tradisional di Indonesia agar dapat memberikan kontribusi positif baik terhadap Perseroan sendiri maupun kepada industri farmasi di Indonesia.

Prospek usaha tahun 2019

Tahun 2019 akan menjadi bagian dari kesinambungan Perseroan dalam mewujudkan cita-citanya untuk menjadi perusahaan dengan layanan healthcare yang terpercaya. Pemerintah Indonesia optimis untuk menargetkan pertumbuhan perekonomian di angka 5,3%, yang kemudian menunjukkan adanya celah bagi industri farmasi untuk dapat tumbuh dengan baik. Terutama dengan program JKN yang dikelola Pemerintah untuk dapat menghadirkan layanan kesehatan bagi masyarakat, diharapkan mampu mendorong industri farmasi ke arah yang lebih baik.

Untuk itu, Perseroan menargetkan pertumbuhan penjualan 13,15% dan target laba bersih sebesar Rp6,22 miliar. Di samping pertumbuhan penjualan, strategi efisiensi akan menjadi kunci bagi keberhasilan Perseroan dalam meraih target yang diharapkan. Selain itu, jumlah produk baru yang diluncurkan ditargetkan mencapai 22 item. Perseroan menargetkan adanya pertumbuhan bisnis baru melalui pembentukan perusahaan patungan yang telah mulai diinisiasi sejak tahun 2017-2018.



Perkembangan Penerapan tata Kelola Perusahaan yang baik

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau Good Corporate Governance (GCG), menjadi tema sentral dari upaya perbaikan dunia korporasi Indonesia. Regulator telah merilis berbagai peraturan terkait, baik bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun sektor swasta, agar penerapan GCG dapat terintegrasi secara utuh dengan proses bisnis yang dikembangkan oleh tiap-tiap pelaku usaha.

Sebagai BUMN yang mengemban tugas menjadi agen perubahan, Perseroan memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip dan praktik terbaik GCG ke dalam organisasi dan seluruh aspek pengelolaan bisnis. Penerapan GCG ini terutama didasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Salah satu perwujudan penting dalam penerapan prinsip dan praktik GCG adalah pengelolaan risiko dan pengendalian internal. Perseroan telah menerapkan sistem manajemen risiko dengan evaluasi berbasis sistem dan struktur Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise Risk Management (COSO-ERM). Peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan unit manajemen risiko di bawah Direksi, serta Komite Audit dan Komite GCG dan Pemantauan Risiko di bawah Dewan Komisaris, menjadi penting, agar pengelolaan risiko dan pengendailan internal dapat dijalankan secara menyeluruh.

Struktur GCG Perseroan telah dikembangkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dengan proses atau mekanisme GCG sebagai aturan main yang memberikan definisi secara jelas tentang tugas, peran dan fungsi masing-masing organ dalam struktur GCG. Perseroan juga melakukan evaluasi dan pemantauan hasil penerapan GCG melalui assessment atau penilaian penerapan GCG, dengan merujuk pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Hasil dari assessment tahun buku 2018 menunjukkan skor 81,621 dengan predikat “Baik”, meningkat dari tahun 2017 dengan skor 81,192 juga dengan predikat “Baik”.

DeveloPmentS in the imPlementation of gooD corPorate governance

Good Corporate Governance (GCG) implementation is a central theme of efforts to improve the Indonesian corporate world. The regulator has released various related regulations, both for State-Owned Enterprises (BUMN) and the private sector, so that the implementation of GCG can be fully integrated with the business processes developed by each business actor.

As a BUMN that has the task of being an agent of change, the Company has an obligation to implement GCG principles and best practices in the organization and all aspects of business management. The application of GCG is mainly based on 5 (five) basic principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness, as specified in the General Guidelines for GCG issued by the National Committee on Governance (KNKG).

Important embodiments in GCG principles and practices are risk management and internal control. The Company has implemented risk management system with a system-based evaluation and structure of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise Risk Management (COSO-ERM). The roles of the Internal Audit Unit (SPI) and risk management unit under the Board of Directors, as well as the Audit Committee and GCG and Risk Monitoring Committee under the Board of Commissioners, are important, so that internal risk and control management can be carried out thoroughly.

The Company’s GCG structure has been developed in accordance with applicable laws and regulations. GCG process or mechanism is also developed as the rule of the game that provides a clear definition of the duties, roles and functions of each organ in the GCG structure. The Company also evaluated and monitored results of GCG implementation through GCG assessment by referring to a copy of the Secretary of the BUMN Ministry Decree No. SK-16 / S.MBU / 2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators / Parameters for GCG Implementation Assessment in SOE, the FY2018 GCG assessment produced a score of 81,621 with the title “Good”, an improvement compared to that in 2017 with a score of 81,192 and the title “Good”.

42


Selain itu, assessment juga dilakukan melalui pelaksanaan penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU), sesuai instruksi Kementerian BUMN melalui surat No. S-198/D7.MBU/10/2017 tentang Pelaksanaan Assessment Implementasi KPKU BUMN Tahun 2017. Hasil penilaian KPKU tahun 2017 menunjukkan skor 419,00 dengan predikat “Early Improvement”. Sesuai surat edaran Forum Ekselen BUMN No. S08/D7.MBU/01/2019 tanggal 23 Januari 2019, penilaian KPKU tahun 2018 tidak dilakukan. Dengan demikian hasil penilaian tahun 2017 dapat menjadi rujukan bagi hasil KPKU tahun 2018 apabila dibutuhkan.

Di samping itu, Perseroan secara aktif melakukan sosialisasi GCG kepada seluruh karyawan, baik sosialisasi atas perangkat kebijakan yang dimiliki, maupun keberadaan Whistleblowing System (WBS) sebagai sistem pelaporan pelanggaran yang diberlakukan di lingkup Perseroan. Sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran karyawan sebagai salah satu pemangku kepentingan untuk dapat tumbuh bersama Perseroan hingga di masa yang akan datang.

tanggung jawab Sosial Perusahaan

Peran aktif Perseroan dalam memajukan dunia usaha di Indonesia dilakukan dengan mewujudkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau Corporate Social Responsibility (CSR). Komitmen pelaksanaan CSR meliputi berbagai aspek, mulai dari pengelolaan operasi yang wajar, pemenuhan hak asasi manusia dalam pola operasi dan bisnis, kepedulian terhadap lingkungan, ketenagakerjaan dan Kesehatan serta Keselamatan Kerja (K3), sosial kemasyarakatan, hingga tanggung jawab terhadap mutu produk dan kepada pelanggan.

Aspek komitmen CSR di atas mencerminkan pengelolaan bisnis yang berkelanjutan, yang memikirkan pertumbuhan bisnis Perseroan yang dapat berjalan beriringan dengan seluruh dimensi di sekitarnya; baik itu karyawan, pemegang saham hingga yang paling minoritas, lingkungan, hingga masyarakat sekitar. Komitmen ini harus terwujud dengan baik, agar pertumbuhan industri Indonesia yang begitu cepat tidak mengorbankan dimensi di sekitarnya.

In addition, the assessment is also carried out through the implementation of Superior Performance Assessment Criteria (KPKU), according to the SOE Ministry’s Instruction through letter No. S-198/D7.MBU/10/2017 concerning the Implementation of SOE KPKU Assessment Year 2017. The results of the 2017 KPKU assessment showed a score of 419.00 with the title “Early Improvement”. In accordance with the SOE Excellence Forum’s Circular Letter No. S08 / D7.MBU / 01/2019 dated January 23, 2019, the KPKU assessment was not carried out in 2018. Thus the 2017 assessment results can be a reference for the KPKU results of year 2018 if needed.

In addition, the Company actively conducts GCG socialization to all employees, both socialization of the policy tools in place, and the existence of Whistleblowing System (WBS) as a violation reporting system that is enforced within the Company. This socialization is expected to increase the awareness of employees as one of the stakeholders to grow with the Company in the future.

corPorate Social reSPonSibility

The active role of the Company in advancing the business world in Indonesia is carried out by realizing Corporate Social Responsibility (CSR). Commitment to the implementation of CSR covers a variety of aspects, ranging from proper operation management, fulfillment of human rights in the operations and business, concern for the environment, employment, and Occupational Health and Safety (K3), and responsibility to product quality and to customers.

The aforementioned CSR commitment aspects reflect sustainable business management, which considers the Company’s business growth that can go hand in hand with all dimensions around it; both employees, shareholders to the minority shareholders, the environment, and the surrounding community. This commitment must be realized properly, so that the rapid growth of the Indonesian industry will not sacrifice the dimensions around it.



Sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan manufaktur obat, proses produksi yang dilakukan Perseroan erat kaitannya dengan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa zat-zat kimia. Perseroan telah memenuhi seluruh izin yang diwajibkan oleh regulator, baik oleh Badan POM maupun oleh Dinas Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; termasuk penyusunan RKL/RPL yang menjadi kewajiban. Pengelolaan limbah B3 dilakukan melalui pihak ketiga, dimana Perseroan turut melakukan pengawasan terhadap proses pemusnahan limbah sisa produksi. Demikian pula dengan limbah non B3, Perseroan telah melakukan sejumlah langkah taktis dan terukur agar proses pengelolaan limbah dapat berjalan dengan baik.

Faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap operasi dan bisnis Perseroan adalah aspek ketenagakerjaan dan K3. Dengan keberadaan pabrik farmasi yang dijalankan, Perseroan berupaya untuk melakukan sosialisasi secara periodik terkait aspek K3 kepada seluruh karyawan. Faktor risiko K3 telah menjadi bagian dari pengelolaan risiko yang dilakukan Perseroan.

Seluruh pengembangan CSR yang dilakukan Perseroan membuktikan komitmen Perseroan untuk dapat mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan, sejalan dengan harapan regulator untuk dapat memperkuat sinergi antar pilar sosial yang ada.

Perubahan Komposisi Direksi

Berdasarkan keputusan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diselenggarakan tanggal 19 April 2018, RUPS memutuskan untuk melakukan pergantian keanggotaan Direksi. Berikut disampaikan kronologis susunan Direksi di sepanjang tahun 2018.

As a business player engaging in drug manufacturing, the Company’s production processes is closely related to the management of hazardous and toxic substances (B3) in the form of chemicals. The Company has fulfilled all permits required by the regulator, both by the POM Agency and by the West Java Provincial Government Environmental Service; including the obligation to prepare RKL/RPL. B3 waste management is carried out through a third party, where the Company also supervises the process of eliminating the residual production waste. Similar with non-B3 waste, the Company has taken a number of tactical and measurable steps so that the waste management process can run well.

Another factor that has a significant effect on the Company’s operations and business is the employment and OHS aspects. With the existence of a pharmaceutical factory being run, the Company strives to periodically socialize OHS aspect to all employees. OHS risk factors have become part of the risk management carried out by the Company.

The entire development of CSR carried out by the Company proves the Company’s commitment to realize sustainable growth, in line with the expectations of regulators to strengthen the synergy between the existing social pillars.

changeS in the comPoSition of the boarD of DirectorS

Based on the resolution of the shareholders inAnnual General Meeting of Shareholders (GMS) held on April 19, 2018, the GMS has decided to change the Board of Directors’ composition. Chronology of the Board of Directors composition throughout 2018 is as follows:

44


Kronologis Perubahan Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2018Chronology of Changes to the Board of Directors composition throughout 2018

Periode 1 januari - 19 april 2018January 1-April 19, 2018

Periode 19 april - 31 Desember 2018April 19-December 31, 2018


Rusdi Rosman (Direktur Utama/President Director)

Rusdi Rosman (Direktur Utama/ President Director) -

M. Wahyuli Syafari (Direktur Keuangan dan Human Capital/Director of Finance and Human Capital)

M. Wahyuli Syafari tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak RUPS Tahunan tanggal 19 April 2018M. Wahyuli Syafari has no longer served as Director since the Annual GMS on April 19, 2018

Syamsul Hadi (Direktur Produksidan Supply Chain / Director of Production and Supply Chain)

Syamsul Hadi tidak lagi menjabat sebagai Direktursejak RUPS Tahunan tanggal 19 April 2018 Syamsul Hadi has no longer served as Directorsince the Annual GMS on April 19, 2018

Herry Triyatno (DirekturKeuangan dan Human Capital/ Director of Finance and Human Capital)

Herry Triyatno diangkat sebagai Direktur sesuaikeputusan RUPS Tahunan tanggal 19 April 2018Herry Triyatno has been appointed as Director since the Annual GMS on April 19, 2018

Eko Dodi Santosa (DirekturProduksi dan Supply Chain/ Director of Production and Supply Chain)

Eko Dodi Santosa diangkat sebagai Direktur sesuaikeputusan RUPS Tahunan tanggal 19 April 2018Eko Dodi Santosa has been appointed as Director since the Annual GMS on April 19, 2018

Dengan demikian, susunan Direksi per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Susunan Direksi per 31 Desember 2018Composition of the Board of Directors as of December 31, 2018

namaName

jabatanPosition

masa jabatanTerm of Office

Rusdi Rosman Direktur UtamaPresident Director

20 April 2017 s.d RUPS Tahun 2022, Periode ke-1April 20, 2017 to GMS 2022, 1st Period

Herry Triyatno Direktur Keuangan dan Human CapitalDirector of Finance and Human Capital

19 April 2018 s.d RUPS Tahun 2023, Periode ke-1April 19, 2018 to GMS in 2023, 1st Period

Eko Dodi Santosa Direktur Produksi dan Supply ChainDirector of Production and Supply Chain

19 April 2018 s.d RUPS Tahun 2023, Periode ke-1April 19, 2018 to GMS in 2023, 1st Period

Tentang pergantian dan perubahan susunan kepengurusan Perseroan sepenuhnya menjadi hak dari pemegang saham.

Thus, the composition of the Board of Directors as of December 31, 2018 can be seen in the table below.

The replacement and change of the Company’s management structure is shall be the full right of the shareholders.



aKhir Kata

Izinkan Direksi menyampaikan terima kasihnya atas kepercayaan yang telah diberikan pemegang saham untuk dapat melakukan pengelolaan Perseroan. Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya atas arahan, nasihat dan pengawasan yang telah dilakukan. Kepada seluruh karyawan, izinkan Direksi menyampaikan apresiasinya atas seluruh dedikasi yang telah diberikan. Demikian pula kepada mitra kerja, Direksi menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah tercipta. Semoga semangat kebersamaan ini menjadi fondasi bagi Perusahaan untuk dapat tumbuh di masa yang akan datang.

cloSing

Allow us the Board of Directors to express our gratitude for the trust given by the shareholders to manage the Company. The Board of Directors also thanks the Board of Commissioners and its supporting organs for the directives, advice and supervision that have been carried out. To all employees, allow us the Board of Directors to express our appreciation for all the dedication that has been given. Not to forget, to our business partners, the Board of Directors expresses our gratitude for the support and cooperation that has been established. Hopefully this spirit of togetherness will become the foundation for the Company to grow in the future.

Jakarta, April 2019Atas nama Manajemen PT Indofarma (Persero) Tbk.

On behalf of the Management of PT Indofarma (Persero) Tbk.

rusdi rosmanDirektur Utama

President Director

46




48



KINERJA 2018

50


Profil PerusahaanCompany Profile


PRofil PeRuSaHaan Company Profile

Informasi Umum dan Identitas PerusahaanGeneral Information and Company Identity

Nama Perusahaan/ Company Name

PT Indofarma (Persero) Tbk Dasar Hukum PembentukanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1981Legal Basis of EstablishmentRepublic of Indonesia Government Regulation No. 20 Year 1981

Bidang UsahaIndustri farmasi

Line of BusinessPharmaceutical

IndustryKode Saham/

Share CodeINAF

Modal DasarRp1.000.000.000.000Authorized CapitalRp1,000,000,000,000

Modal Ditempatkan dan Disetor PenuhRp309.926.750.000Issued and Paid Up CapitalRp309,926,750,000

Jumlah Obat dengan Persetujuan Izin EdarNumber of Drugs with Marketing Authorization

231Tanggal Pendirian11 Juli 1981 sebagai Perum IndofarmaDate of EstablishmentJuly 11, 1981 as Perum Indofarma

52


Dasar Hukum PendirianAkta Pendirian No.1 tanggal 2 Januari 1996 dan diubah

dengan Akta No.134 tanggal 26 Januari 1996, keduanya dari Notaris Sutjipto, SH. Akta pendirian ini telah disahkan

dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-2122.HT.01.01.TH.96 tanggal

13 Februari 1996Legal Basis of Establishment

Deed of Establishment No.1 dated January 2, 1996 and amended by Deed No.134 dated January 26, 1996, both

from Notary Sutjipto, SH. This deed of establishment was approved by the Decree of the Republic of Indonesia

Minister of Justice No. C2-2122.HT.01.01.TH.96 dated February 13, 1996

Maksud dan Tujuan Sesuai Anggaran DasarMelaksanakan dan menunjang kebijakan serta program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang farmasi, diagnostik, alat kesehatan, serta industri produk makanan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan TerbatasGoals and Objectives based on Articles of AssociationMelaksanakan dan menunjang kebijakan serta program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang farmasi, diagnostik, alat kesehatan, serta industri produk makanan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas

Kepemilikan• Pemerintah Republik Indonesia 80,66%• Masyarakat 19,34%Ownership• Government of the Republic of

Indonesia 80.66%• Public 19.34%

Jumlah Karyawan/ Number of Employees

856

Entitas AnakPT Indofarma Global Medika (IGM)SubsidiariesPT Indofarma Global Medika (IGM)

Alamat Kantor Pusat/ Address of Head Office and PlantJl. Indofarma No. 1 Gandasari, Cikarang BaratBekasi 17530, Indonesia

+62 21 8832 3971/75

+62 21 8832 3972/73

@indofarma.id

www.indofarma.id

[email protected]

Hubungan Investor/ Investor RelationSekretaris Perusahaan/Corporate SecretaryArie Genipa [email protected]; [email protected]

Pencatatan di Pasar ModalBursa Efek Indonesia (BEI) (d/h Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya), 17 April 2001Share ListingIndonesia Stock Exchange (IDX) (formerly Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange), April 17, 2001



Riwayat Singkat IndofarmaBrief History of Indofarma

Dari Era Kolonial Hingga MEnjaDi PErusaHaan TErbuKa

Sejarah panjang PT Indofarma (Persero) Tbk, disebut juga dengan “Perseroan” atau “Indofarma”, berawal dari tahun 1918 di sebuah pabrik skala kecil di lingkungan Rumah Sakit Pusat Pemerintah Kolonial Belanda yang pada saat itu hanya memproduksi beberapa jenis salep dan kasa pembalut. Seiring dengan berjalannya waktu, usaha Perseroan berkembang menambah tablet dan injeksi dalam rangkaian lini produksinya. Sempat dikuasai oleh Pemerintah Jepang pada tahun 1942 di bawah manajemen Takeda Pharmaceutical, Perseroan kembali diambil alih oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1950 melalui Departemen Kesehatan.

Peran Perseroan dalam bidang farmasi dan kesehatan semakin penting dalam memproduksi obat-obat esensial untuk kesehatan masyarakat. Pada tanggal 11 Juli 1981 status Perseroan berubah menjadi badan hukum berbentuk Perusahaan Umum Indonesia Farma (Perum Indofarma). Status Perseroan kembali berubah pada tahun 1996 menjadi PT Indofarma (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 34 tahun 1995 dengan akta pendirian berdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Januari 1996 yang diubah dengan Akta No. 134 tanggal 26 Januari 1996.

FroM THE Colonial Era To bECoME PubliC CoMPanY

The long history of PT Indofarma (Persero) Tbk, or referred to as “the Company” or “Indofarma”, began as a production unit in the Central Hospital of Dutch East Indies Government which produced only ointments and gauze pads. As time went by, the Company added its production line with tablets and injection products. During Japanese occupation in 1942, the Company was taken by the Japanese Government and managed under Takeda Pharmaceuticals, prior to the nationalization by the Indonesian Government in 1950 through Health Department.

The Company continued to take on more important role in the production of essential drugs for public health. On 11 July 1981, the Company was evolved into a legal entity named Perusahaan Umum Indonesia Farma (Perum Indofarma). Later in 1996, pursuant to the Indonesian Government Regulation No. 34 Year 1995 the Company adopted a new status to become PT Indofarma (Persero), which was established based on the Deed of Establishment No. 1 dated 2 January 1996 amended with the Notarial Deed No. 134 dated 26 January 1996.

54


Pada tahun 2000, Perseroan telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:1994 dan terus memperbaharuinya secara berkala. Di tahun yang sama, Perseroan melakukan pengembangan ke hilir dalam bidang distribusi dan perdagangan dengan melakukan ekspansi pendirian anak perusahaan PT Indofarma Global Medika (IGM) melalui persentase kepemilikan sebesar 99,999%. Hingga 31 Desember 2018, IGM memiliki 29 kantor cabang. IGM juga telah memiliki sertifikasi ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007.

Pada tanggal 17 April 2001 Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya—yang saat ini telah menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI)—dengan kode saham “INAF” yang kemudian mengubah status Perseroan menjadi PT Indofarma (Persero) Tbk.

Di tahun 2012, Perseroan mendorong salah satu profit center-nya melalui kebijakan komersialisasi unit usaha Indomach, produsen mesin pabrik farmasi. Untuk mendukung upaya pengembangan produk, Perseroan memiliki Entitas Anak kepemilikan tidak langsung melalui IGM, yaitu PT Farmalab Indoutama yang didirikan pada tahun 2013 untuk melaksanakan kegiatan di bidang Laboratorium pengujian Ekivalensi dan Klinis.

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri farmasi dan alat kesehatan nasional, Perseroan terdaftar sebagai anggota:1. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia

(GP Farmasi)2. Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan

Laboratorium (GAKESLAB)3. Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

Dengan bergabungnya Perseroan pada organisasi diatas diharapkan dapat senantiasa mengikuti perkembangan dan perubahan regulasi. Selain itu Perseroan dapat memanfaatkannya sebagai forum komunikasi dan konsultasi dengan pengusaha lainnya dan pemerintah serta pihak-pihak lain yang terkait yang berhubungan dengan produksi, distribusi serta pelayanan obat dan alat kesehatan.

Hingga akhir tahun 2018, Perseroan telah memiliki 231 persetujuan izin edar obat yang terdiri dari kategori Ethical Generik (OGB), Over The Counter (OTC), Ethical Branded, serta alat kesehatan.

In, the Company received ISO 9001:1994 and continued updating it regularly. In the same year, the Company expanded its business downstream in the distribution and trade sector by conducting expansion through 99.999% ownership in the establishment of a subsidiary named PT Indofarma Global Medika (IGM). As of December 31, 2018, IGM had 29 branch offices. IGM is also certified ISO 9001: 2008 and OHSAS 18001: 2007.

On 17 April 2001, the Company conducted Initial Public Offering in the Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange which today has become Indonesia Stock Exchange (IDX) with share code “INAF”. As a result, the Company’s status was changed to PT Indofarma (Persero) Tbk.

In 2012, the Company encouraged the formation of a profit center by realizing the commercialization policy in its business unit, Indomach, manufacturer of pharmaceutical plant machinery. To support the product development effort, the Company has indirect ownership subsidiary through IGM, namely PT Farmalab Indoutama which was established in 2013 to carry out activities in the field of Laboratory for Equivalency and Clinical tests.

As one of the companies engaging in national pharmaceutical industry and medical devices, the Company is registered as a member of:1. The Indonesian Pharmaceutical Manufacturers

Association (GP Pharmacy)2. Association of Medical Devices and Laboratory

(GAKESLAB)3. The Chamber of Commerce and Industry (KADIN)

By the involvement of the company with the mentioned organizations above, is expected to continue to follow developments and regulatory changes. In addition, the Company can use it as a forum for communication and consultation with other Companies and the government and other parties concerned which relate to the production, distribution and service of drugs and medical devices.

As of the end of 2018, the Company had 231 medical marketing authorizations consisting of Generic Drug (OGB) category, Over The Counter (OTC), branded generic drugs, and medical devices.



PErubaHan naMa

Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berdiri atas proses nasionalisasi aset usaha di sekitaran tahun 1950-an. Dalam aspek hukum Indonesia, Perseroan dibentuk pada 11 Juli 1981 dengan nama Indonesia Farma, yang disingkat menjadi Indofarma. Sejak saat itu, Perseroan tidak pernah mengalami perubahan nama. Sesuai Anggaran Dasar yang dimiliki, nama Perseroan adalah PT Indonesia Farma (Persero) Tbk, yang disingkat menjadi PT Indofarma (Persero) Tbk.

Perubahan terjadi pada status Perseroan sebagai badan hukum. Pada saat dibentuk di tahun 1981, Perseroan memiliki status sebagai Perusahaan Umum Indonesia Farma, atau Perum Indofarma. Di tahun 1996, status Perseroan kembali berubah dengan perubahan dari Perusahaan Umum menjadi Perseroan Terbatas (PT), yang kemudian merubah status Perseroan menjadi PT Indofarma (Persero). Di tahun 2001, status Perseroan kembali mengalami perubahan sejalan dengan aksi korporasi Penawaran Umum Perdana Saham yang kemudian mengubah status Perseroan menjadi PT Indofarma (Persero) Tbk.

1981Perum indofarmaPendirian melalui bentuk Perusahaan Umum Indonesia FarmaPerum indofarmaEstablishment through the form of Perusahaan Umum Indonesia FarmaUmum Indonesia Farma

1996PT indofarma (Persero)Perubahan bentuk dan status badan usaha menjadi Perseroan Terbatas (PT) PT indofarma (Persero)Change of the form and status of business entity to become Limited Liability Company (PT)

2001PT indofarma (Persero) TbkMenjadi perusahaan terbuka (Tbk) melalui Penawaran Umum Perdana SahamPT indofarma (Persero) TbkBecoming a public company through an Initial Public Offering

CHangE oF naME

The Company is a State-Owned Enterprise (SOE) established due to the nationalization of business assets in the 1950s. In the aspect of Indonesian law, the Company was formed on July 11, 1981 under the name of Indonesia Farma, abbreviated as Indofarma. Since then, the Company has never adopted a new name. According to the Articles of Assocation, the Company’s name is PT Indonesia Farma (Persero) Tbk, which was shortened to PT Indofarma (Persero) Tbk.

There are changes in the Company’s status as a legal entity. When it was formed in 1981, the Company’s status was Perusahaan Umum Indonesia Farma or Perum Indofarma. In 1996, the Company’s status was changed from Perusahaan Umum or General Company to become Perusahaan Terbatas (PT) or Limited Liability Company, and then to PT Indofarma (Persero). In 2001, the Company again adopted a new status in line with the Initial Public Offering corporate action, which later changed the Company legal status to PT Indofarma (Persero) Tbk.

56


Bidang UsahaLine of Business

KEgiaTan usaHa bErDasarKan anggaran Dasar

Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha industri farmasi. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar terakhir dengan Akta No.44 tanggal 24 April 2017 dari Notaris Mochamad Nova Faisal, SH., M.Kn., maksud dan tujuan pendirian Perseroan adalah melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang farmasi, diagnostik, alat kesehatan, serta industri produk makanan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

foto 1 : operator mesin pabrikfoto 2 : mesin farmasifoto 3 : tempat tidur rumah sakit

businEss aCTiviTiEs basED on arTiClEs oF assoCiaTion

The Company is a State-Owned Enterprise (BUMN) engaging in the pharmaceutical industry. In accordance with Article 3 of the latest Articles of Association with Deed No.44 dated April 24, 2017 from Notary Mochamad Nova Faisal, SH., M.Kn., the purpose and objective of the Company’s establishment is to implement and support Government policies and programs in national economy and development, especially in pharmaceuticals, diagnostics, medical devices, and the food product industry, by applying the principles of Limited Liability Companies.



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan penjabaran sebagai berikut:

Kegiatan usaha berdasarkan anggaran DasarBusiness Activities Based on Articles of Association

Telah/belum DijalankanHas /Has not been

implemented


Memproduksi bahan baku dan bahan penolong farmasi serta bahan kimia termasuk agrokimia, baik sendiri maupun atas dasar lisensi atau pembuatan atas dasar upah.Producing pharmaceutical raw and indirect materials, and chemical materials including agrochemical by itself or under license or contract with other parties;

x Dalam tahap pengembangan kemandirian bahan baku obat dan bahan baku obat tradisional

In the stage of developing the self reliance of pharmaceutical raw materials and raw materials for traditional medicines

Memproduksi obat jadi seperti obat-obatan esensial, obat generik, obat nama dagang, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, diagnostic, kontrasepsi serta produk makanan baik yang ada hubungannya dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan maupun yang bersifat umum termasuk untuk hewan, baik sendiri maupun atas dasar lisensi atau pembuatan dasar upah. Producing of finished goods such as essential medicine, generic medicine, branded medicine, traditional medicine, cosmetics, medical devices, diagnostics and contraceptives. The Company also produces food products or any those related with health care and health improvement including animal food products. The Company produces such goods by itself or under license or contract with other parties;

v Memiliki fasilitas produksi obat obatan, obat tradisional dan alat kesehatan

Has production facilities for medicines, traditional medicines and medical devices

Memproduksi pengemasan maupun bahan pengemas mesin dan peralatan serta sarana pendukung lainnya, baik yang terkait dengan industry farmasi, maupun industry lainnya.Producing packaging materials, machinery and equipment and infrastructure related to pharmaceutical industry or other industries;

v Membuat dan memodifikasi mesin penunjang industry farmasi

Create and modify pharmaceutical industry supporting machineries

Pemasaran, perdagangan dan distribusidari produkdiatas,baikhasilproduksimaupunhasilproduksipihakketiga, termasukbarangumum, baik di dalammaupun di luar negeri, sertakegiatan-kegiatan lain yang berhubungandenganusaha Perseroan.Marketing trading and distributing the above mentioned products, whether the Company’s products of others parties products including general merchandise, for domestic and international market. The Company also engages in other related activities;

v Melakukan kegiatan pemasaranperdagangan dan distribusi produk-produk perseroan

Conduct trade marketing activities and distribution of the company's products

Jasa baik yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha Perseroan maupun jasa Pemeliharaan Kesehatan pada umumnya termasuk jasa konsultasi kesehatan.Providing services, whether related to the Company’s activities or general healthcare including health consultancy service;

v Mempunyai fasilitas pelayananKesehatan untuk karyawan dan masyarakat umumHaving health service facilities for employees and the general public

sEgMEn usaHa: KEgiaTan usaHa Yang DijalanKan saaT ini

Untuk melaksanakan kegiatan usaha di atas, Perseroan membagi kegiatan usaha ke dalam 3 (tiga) segmen, sesuai dengan informasi segmen usaha yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian.

To achieve these aims and objectives, the Company may carry out business activities with the following descriptions:

businEss sEgMEnT: CurrEnT businEss aCTiviTiEs

To carry out the above business activities, the Company divides business activities into 3 (three) segments, in accordance with the business segment information contained in the consolidated financial statements.

58


Segmen Usaha IndofarmaBusiness Segment of Indofarma

ObatDrugs

Alat kesehatan dan Produk LainnyaMedical Devices and other products Pharmaceutical Engineering

Segmen usaha obat merupakan bidang fundamental dalam kegiatan usaha Perseroan. Segmen ini termasuk produksi obat-obatan, pemasaran dan distribusi serta penjualan. Perseroan memiliki fasilitas produksi yang berada di Cibitung, Jawa Barat. Untuk pelaksanaan distribusi dan penjualan, Perseroan memiliki Entitas Anak, PT Indofarma Global Medika (IGM) sebagai pelaksananya.

Segmen usaha alat kesehatan dan produk lainnya merupakan diversifikasi usaha yang dijalankan Entitas Anak Perseroan, PT Indofarma Global Medika (IGM).

Segmen Pharmaceutical Engineering adalah segmen pengembangan usaha yang mulai dirintis Perseroan sejak lama dan mulai dikomersialisasikan sejak tahun 2012. Kegiatan pada segmen ini termasuk penjualan dan pemeliharaan mesin pengemasan untuk industri farmasi kepada pihak luar. Untuk dapat menjaga orisinalitas produk mesin tersebut, Perseroan memberikan nama merk Indomach.

The drug business segment is a fundamental field in the Company’s business activities. This segment includes drug production, marketing and distribution and sales. The Company has production facilities located in Cibitung, West Java. For distribution and sales, the Company has a Subsidiary, PT Indofarma Global Medika (IGM) as the executor.

The business segment of medical devices and other products is a diversification of business carried out by the Company’s Subsidiary, IGM.

The Pharmaceutical Engineering Segment is a business development segment that has long been initiated by the Company and commenced its commercial operations in 2012. Activities in this segment include the sale and maintenance of packaging machines for the pharmaceutical industry to external parties. To maintain the originality of the machine products, the Company gave “Indomach” as brand name of the products.



ProDuK

ProDuK obaT Dan alaT KEsEHaTan

Hingga akhir tahun 2018, Perseroan telah memiliki 231 persetujuan izin edar baik yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI maupun Kementerian Kesehatan RI.

Kelompok Produk IndofarmaProduct Groups of Indofarma

Ethical Generik (OGB)Ethical Generic (OGB) Ethical Branded Over The Counter (OTC) Alat Kesehatan

Medical Devices

Ethical Generik (OGB) adalah obat yang telah habis masa patennya dan memiliki penamaan obat yang sama dengan zat aktif berkhasiat yang dikandungnya, sesuai nama resmi International Non Propietary Names yang telah ditetapkan dalam Farmakope Indonesia. Ethical Branded adalah Obat generik yang diberi nama atau merek dagang. Over The Counter (OTC) adalah obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, seperti obat bebas, obat bebas terbatas, herbal, suplemen makanan. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mencegah, mendiagnosis suatu penyakit atau kondisi seseorang. Alat Kesehatan ini terdiri dari peralatan medis dan peralatan habis pakai.

Produk dan JasaProducts and Services

ProDuCT

Drugs ProDuCT anD MEDiCal DEviCEs

By the end of 2018, the Company has 231 marketing authorizations issued by National Agency of Drug and Food Control (NADFC) as well as the Ministry of Health of the Republic of Indonesia.

Ethical Generic (OGB) is a drug that has expired its patent period and has the same drug naming as the active ingredient it contains, according to the official name of the International Non Propietary Names specified in Farmakope Indonesia. Ethical Branded is a generic drug that is named or trademarked. Over The Counter (OTC) is a drug that can be purchased without a prescription, such as over-the-counter drugs, limited over-the-counter drugs, herbal, food supplements. Medical Devices are instruments, apparatus, and / or implants that do not contain drugs that are used to identify, prevent, diagnose a person’s illness or condition. This medical device consists of medical equipment and consumables.

60


Jumlah dan Komposisi Produk Indofarma Berdasarkan Kelompok Produk Tahun 2018Number and Composition of Indofarma Products Based on Product Groups in 2018

57.14%

11.69%6.06%

25.11%

Alat Kesehatan, 25.11%Medical Devices

Ethical Branded, 11.69%

Over The Counter (OTC), 6.06%

Ethical Generik (OGB), 57.14%Ethical Generic (OGB)

Perbandingan Jumlah dan Komposisi Produk Indofarma Berdasarkan Kelompok Produk Tahun 2017 dan 2018Comparison of the Number and Composition of Indofarma’s Products By Product Groups in 2017 and 2018

Kelompok ProdukProduct Group

2018 2017

jumlahTotal

KomposisiComposition

jumlahTotal


Ethical Generik (OGB)Ethical Generic (OGB) 132 57,14% 160 65,57%

Ethical Branded 27 11,69% 31 12,70%

Over The Counter (OTC) 14 6,06% 17 6,97%

Alat KesehatanMedical Devices 58 25,11% 36 14,75%

jumlah 231 100,00% 244 100,00%

Jika dibandingkan tahun 2017, jumlah Nomor Izin Edar yang dimiliki Perseroan mengalami perubahan komposisi. Ethical Generik (OGB) mengalami penurunan komposisi, sejalan dengan pemetaan dan rasionalisasi produk yang dilakukan Perseroan pada kelompok usaha obat generic. Di sisi lain, kelompok produk Alat Kesehatan yang terdiri dari peralatan medis dan peralatan habis pakai mengalami kenaikan sejalan dengan strategi Perseroan untuk menjadi perusahaan healthcare.

Compared to 2017, the Total Number of Marketing Authorizations owned by the Company experienced a change in composition. Ethical Generic (OGB) has decreased in composition, in line with the review and rationalization of products by the Company in the generic drug business group. On the other hand, the Medical Devices product group consisting of medical equipment and consumable equipment has increased in line with the Company’s strategy to become a healthcare center.



Adapun pembagian kelas terapi portofolio produk Indofarma untuk kategori Farma yang terdiri dari kelompok berdasarkan jumlah nomor izin edar produk aktif adalah sebagai berikut:

Kelas TerapiTherapeutic

Ethical generic (ogb) Ethical branded over The Counter (oTC)

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Alimentary Tract & Metabolism 22 26 9 11 1 2

Blood & Blood Forming Organs 2 2 2 2 - -

Cardiovascular System 16 21 2 2 3 2

Dermatological 7 5 - - - -

Genital Urinary & Sex Hormones 1 1 1 1 3 5

Musculo-Skeletal System 7 7 - - 3 3

Nervous System 17 25 1 1 - -

Parasitology 3 7 1 1 - -

Respiratory System 9 11 1 1 1 1

Sensory Organs 1 1 - - 3 3

Systemic Anti-Infectives 41 48 8 11 - -

Systemic Hormones 6 6 1 - - -

Various - - 1 1 - 1

jumlah 132 160 27 31 14 17

Di sepanjang tahun 2018 Perseroan telah memperoleh nomor izin edar sebanyak 25 item yang terdiri dari 1 (satu) item Ethical Branded, 3 (tiga) item Ethical Generik (OGB), 1 (satu) item Over The Counter (OTC) dan 20 item alat kesehatan.

Dari 25 item nomor izin edar yang telah diperoleh, Perseroan meluncurkan sebanyak 9 (sembilan) item produk baru diantaranya 1 (satu) item produk Ethical Branded, 3 (tiga) item Ethical Generik (OGB) dan 5 (lima) item alat kesehatan. Bila dibandingkan terhadap kinerja peluncuran produk baru di tahun buku 2017, Perseroan telah mencatat kenaikan jumlah peluncuran produk baru dari 8 item menjadi 25 item.

The therapeutic division of the Indofarma product portfolio for the Farma category which consists of groups based on the Total of Marketing Authorizations on active products is as follows:

Throughout 2018, the Company obtained marketing authorization numbers for 25 items consisting of 1 (one) Ethical Branded, 3 (three) Ethical Generic (OGB), 1 (one) Over The Counter (OTC) and 20 medical devices.

From 25 items with marketing authorization numbers, the Company launched 9 (nine) new products including 1 (one) Ethical Branded, 3 (three) Ethical Generic (OGB) and 5 (five) medical devices. When compared to the performance of new product launched in 2017, the Company recorded an increase in the number of new product launched from 8 items to 25 items.

62


ProDuK PHarMaCEuTiCal EnginEEring

Perseroan juga mengembangkan produk Pharmaceutical Engineering sebagai salah satu kegiatan pengembangan usaha yang mulai dirintis Perseroan sejak tahun 1999 untuk memenuhi kebutuhan internal Perseroan dan mulai dikomersialisasikan sejak tahun 2012. Produk Pharmaceutical Engineering yang diproduksi dan dipasarkan Perseroan adalah mesin pengemasan untuk industri farmasi. Untuk dapat menjaga orisinalitas produk mesin tersebut, Perseroan memberikan nama merk Indomach.

PHarMaCEuTiCal EnginEEring ProDuCTs

The Company also developed Pharmaceutical Engineering products as one of the business development activities since 1999 to meet the Company’s internal needs and began commercialization since 2012. The Pharmaceutical Engineering products produced and marketed by the Company are packaging machines for the pharmaceutical industry. To maintain the originality of the machine products, the Company gave “Indomach” as brand name of the products.



Struktur organisasi Perseroan telah disahkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 76/Kom/INAF/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Struktur Organisasi PT Indofarma Persero Tbk. Berikut struktur organisasi Perseroan per 31 Desember 2018.

Corporatesecretary

internal audit

sbu indomach

business Development

Corporate Planning, Performance Evaluation, &

risk Management

Production & supply Chain Director

Finance & Human Capital Director

supply Chain Management

Finance & accounting

Quality assuranceHuman Capital,

general affairs, and assets Management

Poduction sales & Marketing generics

sales & Marketing non-generics

new Product Development

system & information Technology

Procurement

research & Development

Quality Control

Engineering & Maintance

PrEsidEnt dirEctOr

Struktur OrganisasiOrganization Structure

The Company’s organization structure has been ratified through the Board of Commissioners Decision Letter No. 76 / Kom / INAF / X / 2018 dated October 17, 2018 concerning the Organization Structure of PT Indofarma (Persero) Tbk. The following is the Company’s organization structure as of December 31, 2018.

64


Visi, Misi dan Corporate ValueVision, Mission and Corporate Culture

Visi Vision

MisiMission

We are a company engaging in the healthcare sector.

Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan.

Menjadi Perusahaan Healthcare Indonesia Pilihan Utama yang Berskala GlobalTo Become a Global-Scaled Healthcare Company of Choice in Indonesia

We have added value through integrated business processes and product development based on modern technology.

Kami memiliki nilai tambah melalui proses bisnis yang terintegrasi dan pengembangan produk yang berbasis teknologi modern.

We consistently guarantee the availability of quality and complete products at affordable prices.

Kami menjamin ketersediaan produk yang berkualitas, lengkap dan terjangkau secara konsisten.

Kami berjuang dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik.We strive to promote health and better quality of life.



corporate Value

BraveBerani dalam menghadapi tantangan, kesulitan, dan risiko dengan penuh percaya diri.Brave in facing challenges, difficulties, and risks with confidence.

EnergeticBersemangat, antusias dan pantang menyerah dalam menyelesaikan tugas hingga tuntas.Energetic, enthusiastic and never give up in completing the task completely.

trustedDapat dipercaya dan diandalkan dalam setiap tindakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.Trusted and reliable in every action to achieve the predetermined goals.

EvolvedSenantiasa berkembang dan melakukan perbaikan terhadap proses kerja agar lebih efektif dan efisien.Constantly developing and making improvements to the work process to be more effective and efficient.

teamworkKerjasama tim dengan berlandaskan sikap saling mempercayai, melengkapi dan menghargai.Teamwork based on mutual trust, complement and respect

responsibleBertanggungjawab untuk menyelesaikan pekerjaan secara tuntas, tanpa paksaan, dan siap menerima konsekuensi.Responsible for completing work completely, without coercion, and ready to accept the consequences.

B • E • T • T • E • R

66


Makna Logo PerusahaanThe Meaning of Corporate Identity

Pada tanggal 11 Juli 2018, Indofarma memutuskan mengganti logonya yang telah berumur 22 tahun. Perubahan ini sejalan dengan perubahan visi dan misi Indofarma.

On July 11, 2018, Indofarma decided to replace its 22-year-old logo. This change is in line with the changes in the vision and mission of Indofarma.

MaKna iDEnTiTas baru

naMa KorPorasi Nama korporasi adalah “Indofarma” dengan visualisasi dari typografi yang dibuat khusus untuk brand ini. Penulisan kata Indofarma adalah satu dan tidak bisa dipisahkan, baik dalam arti maupun dalam tulisan.

siMbol KorPorasiSimbol brand Indofarma berupa simbolisasi bentuk bunga dan manusia dengan warna toska Indofarma dan jingga Indofarma, dimana merupakan komposisi yang mencerminkan kekuatan sinergi-kemitraan antar manusia.• Unsur Bunga, yaitu: “tumbuh dan terus berkembang”• Unsur Manusia, yaitu: “akal budi, raga dan jiwa” dan• Kebutuhan manusia: “cita-cita, kebutuhan hidup

dan kepercayaan”

arTi Warna• Toska Indofarma: Mencerminkan kebaharuan dan

kesegaran dalam pencanangan sebuah gagasan.• Jingga Indofarma: mencerminkan optimisme dalam

pencapaian suatu tujuan.• Dark Toska Indofarma: mencerminkan kebaharuan

gagasan dan selalu optimis dalam mewujudkannya.

Secara keseluruhan, paduan semua warna diatas mencerminkan kesadaran dalam bertindak dan berfikir strategis.

Simbol Korporasi Corporate Symbol

Nama KorporasiCorporate Name

THE MEaning oF nEW iDEnTiTY

CorPoraTE naMEThe corporate name is “Indofarma” with a visualization of the typography that was made specifically for this brand. The word “Indofarma” is written in one brandname and cannot be separated, both in meaning and in writing.

CorPoraTE sYMbolThe Brand of Indofarma symbolizes a flower and human with the color of turquoise and orange, a composition that reflects the strength of synergy-partnership between humans.• Flower Element, namely: “grow and continue to grow”• Human Element, namely: “mind, body and soul” and• Human Needs: “ideals, life needs and beliefs”

Color MEaning• Turquoise: reflects the renewal and freshness of

making an idea.• Orange: reflects optimism in achieving a goal.

• Dark Turquoise: reflects the renewal of ideas and is always optimistic in realizing it.

Overall, the combination of all the colors above reflects awareness in acting and strategic thinking.



Profil Dewan KomisarisBoard of Commissioners’ Profile

DataPribadiWarga negara IndonesiaUsia 58 tahunKelahiran Tulungagung, 27 Mei 1960

DomisiliJakarta, Indonesia

RiwayatPenunjukanAkta RUPS Tahunan No. 5 tanggal 19 April 2018, periode ke-1

Pendidikan• Diploma of Tropical Medicine, Nagaski

University Japan, tahun 2001.• Master of Health Planning, University

of New South Wales, Sydney, tahun 1998.

• Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Unair, Surabaya,

tahun 1987.

PengalamanKerja• Ketua Komisi Saintifikasi Jamu

Nasional• Kepala Pusat Teknologi Terapan

Kesehatan dan Epidemiologi Klinik, Badan Litbang Kesehatan

• Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Makanan, Badan Litbang Kesehatan

• Kepala Bidang Pelayanan Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan, Badan Litbang Kesehatan

• Kepala Bidang Program dan Kerja sama, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan, Badan Litbang Kesehatan

RangkapJabatanTidak ada rangkap jabatan

HubunganAfiliasiTidak ada hubungan afiliasi di perusahaan lain yang berelasi dengan perusahaan, atau hubungan afiliasi yang timbul karena adanya jabatan di Kementerian atau pihak berelasi terhadap Pemerintah selaku pemegang saham utama.

KepemilikanSahamIndofarmaTidak Memiliki Saham di Indofarma

PersonalDataIndonesian citizen58 years oldBorn in Tulungagung, May 27, 1960

DomicileJakarta, Indonesia

HistoryofAppointmentDeed of Annual GMS No. 5 dated April 19, 2018, 1st period

Education• Diploma of Tropical Medicine,

Nagaski University Japan, 2001.• Master of Health Planning, University

of New South Wales, Sydney, 1998.

• Bachelor of Medicine from the Faculty of Medicine, Airlangga University, Surabaya, in 1987.

HistoryofEmployment• Chairman of National Herbal Medicine

Saintification Commission• Head of the Center for Applied

Technology in Health and Clinical Epidemiology, Health Research and Development Agency

• Head of Nutrition and Food Research and Development Center, Health Research and Development Agency

• Head of Research Services, Center for Research and Development of Health Systems and Policies, Health Research and Development Agency

• Head of Program and Cooperation Division, Center for Research and Development of Health Systems and Policies, Health Research and Development Agency

ConcurrentPositionNo concurrent position

AffiliationNo affiliation in another company that is related to the company, or an affiliation that arises because of a position in the Ministry or a related party to the Government as the major shareholder.

IndofarmaShareOwnershipHas no shares in Indofarma

sisWanToKomisaris utamaPeriode Jabatan: 19 April 2018 - RUPS Tahun 2023, Periode PertamaPresident CommissionerPeriod of Office: April 19, 2018 – 2023 Annual GMS, First Period

68


DataPribadiWarga negara IndonesiaUsia 67 tahunKelahiran Surabaya, 23 Desember 1951



Pendidikan• Spesialis Neurologi dari Universitas

Indonesia, tahun 1994.• Sarjana Kedokteran di Fakultas

Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, tahun 1982.

PengalamanKerja• Sekretaris Tim Medis Kementerian

Indonesia (2018)• Wakil Ketua Umum Perhimpunan

Dokter Spesialis Syaraf Indonesia (2008 – 2012)

• Kepala Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (2005 – 2009)

• Ketua Perhimpunan Penanggulangan Epilepsi Indonesia Jakarta (2002)

• Koordinator Administrasi dan Keuangan Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (1999 – 2004)

• Dosen Senior di Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia




nizar YaManiEKomisarisPeriode Jabatan: 19 April 2018 - RUPS Tahun 2023, Periode PertamaCommissionerPeriod of Office: April 19, 2018 – 2023 Annual GMS, First Period

PersonalDataIndonesian citizen67 years oldBorn in Surabaya, December 23, 1951



Education• Neurology Specialist from the

University of Indonesia, 1994.• Bachelor of Medicine from the Faculty

of Medicine, Airlangga University, Surabaya, 1982.

HistoryofEmployment• Secretary of the Indonesian Ministry of

Medical Team (2018)• Deputy General Chairman of

the Indonesian Neurosurgeons Association (2008 - 2012)

• Head of the Department of Neurology, Faculty of Medicine, University of Indonesia (2005 - 2009)

• Chairman of the Jakarta Epilepsy Mitigation Association (2002)

• Administrative and Financial Coordinator of the Department of Neurology, Faculty of Medicine, University of Indonesia (1999 - 2004)

• Senior Lecturer in the Department of Neurology, Faculty of Medicine, University of Indonesia






DataPribadiWarga negara IndonesiaUsia 52 tahunKelahiran Jakarta, 16 September 1966

DomisiliDepok, Jawa Barat, Indonesia


Pendidikan• Sarjana Sains, Fakultas Matematika

dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Jurusan Kimia, Universitas Pakuan Bogor, tahun 1993.

PengalamanKerja• Komisaris Kantor Berita Radio, 2017• Komisaris PT Media Inti Televisi

Nusantara, 2017• Komisaris Tempo TV, 2015.• Direktur Keuangan PT Tempo Televisi

Nusantara (Tempo TV), 2014 – 2015.• Direktur Keuangan dan Personalia

PT Media Lintas Inti Nusantara (KBR 68H), 2004 – 2014.




TEDDY WibisanaKomisaris independenPeriode Jabatan: 08 April 2015 - RUPS Tahun 2020, Periode Pertamaindependent CommissionerPeriod of Office: April 8, 2015 – 2020 Annual GMS, First Period

PersonalDataIndonesian citizen52 years oldBorn in Jakarta, September 16, 1966

DomicileDepok, West Java, Indonesia

HistoryofAppointmentDeed of Annual GMS No. 23 April 8, 2015, 1st period

Education• Bachelor of Science, Faculty of

Mathematics and Natural Sciences (MIPA) Department of Chemistry, Pakuan University, Bogor, 1993.

HistoryofEmployment• Commissioner of Kantor Berita Radio,

2017• Commissioner of PT Media Inti

Televisi Nusantara, 2017• Commissioner of Tempo TV, 2015.• Finance Director of PT Tempo Televisi

Nusantara (Tempo TV), 2014 - 2015.• Director of Finance and Personnel of

PT Media Lintas Inti Nusantara (KBR 68H), 2004 - 2014.




70


Profil DireksiBoard of Directors Profile

DataPribadiWarga negara IndonesiaUsia 53 tahunKelahiran Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, 8 Februari 1965



Pendidikan• MBA Operation Management dari

California State University, San Bernardino Ca, USA, tahun 1999

• Global Business Management University of California, Riverside, USA, tahun 1991

• S1 Jurusan Farmasi & Apoteker di Universitas Padjajaran, Bandung, tahun 1988 – 1989.

PengalamanKerja• Direktur Utama PT Kimia Farma

(Persero) Tbk, 2012.• Direktur Keuangan PT Kimia Farma

(Persero) Tbk, 2007• Direktur Keuangan PT Bio Farma

(Persero) Tbk, 2007



KepemilikanSahamIndofarmaTidak Memiliki Saham di Indofarma.

PersonalDataIndonesian citizen53 years oldBorn in Ujung Pandang, South Sulawesi, February 8, 1965



Education• MBA Operation Management from

California State University, San Bernardino Ca, USA, 1999

• Global Business Management University of California, Riverside, USA, 1991

• Bachelor of Pharmacy & Pharmacists from Padjajaran University, Bandung, 1988 - 1989.

HistoryofEmployment• President Director of PT Kimia Farma

(Persero) Tbk, 2012.• Finance Director of PT Kimia Farma

(Persero) Tbk, 2007.• Finance Director of PT Bio Farma

(Persero) Tbk, 2007.




rusDi rosManDirektur utamaPeriode Jabatan: 20 April 2017 - RUPS Tahun 2022, Periode PertamaPresident DirectorPeriod of Office: April 20, 2017 – 2022 Annual GMS, First Period



DataPribadiWarga negara IndonesiaUsia 55 tahunKelahiran Yogyakarta, 7 Mei 1963



Pendidikan• Pasca Sarjana Magister Manajemen

Universitas Indonesia, tahun 1995• Sarjana Teknik Geologi Universitas

Gajah Mada, tahun 1987

PengalamanKerja• Direktur Komersil PT Perkebunan

Nusantara IX, 2015 – 2018.• Senior Vice President, General

Manager Unit Pengembangan Perusahaan Anak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 2015.

• Vice President, Deputy General Manager Corporate Banking BUMN dan Institusi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 2013.

• Vice President, Deputy General Manager Internasional Banking, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 2011.

• Vice President, Change Management Office, Program Manager BNI Reformasi, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 2010.

• First Vice President, Deputy Regional Manager Singapore Office, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 2007.

RangkapJabatanAnggota Dewan Komisaris PT Indofarma Global Medika ( entitas anak), Juli 2018 - Sekarang



PersonalDataIndonesian citizen55 years oldBorn in Yogyakarta, May 7, 1963


HistoryofAppointment Deed of Annual GMS No. 45 dated April 19, 2018, 1st period

Education• Master of Management from the

University of Indonesia, 1995• Bachelor of Geology Engineering,

Gajah Mada University, 1987

HistoryofEmployment• Commercial Director of PT

Perkebunan Nusantara IX, 2015 - 2018.

• Senior Vice President, General Manager of the Development Unit of the Subsidiary Company of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 2015.

• Vice President, Deputy General Manager of SOE Banking and Institutions of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 2013.

• Vice President, Deputy General Manager of International Banking, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 2011.

• Vice President, Change Management Office, Program Manager for BNI Reformation, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 2010.

• First Vice President, Deputy Regional Manager of Singapore Office, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 2007.

ConcurrentPositionMember of the Board of Commissioners of PT Indofarma Global Medika (subsidiary), July 2018 - Present



HErrY TriYaTnoDirektur Keuangan & Human CapitalPeriode Jabatan: 19 April 2018 - RUPS Tahun 2023, Periode PertamaFinance & Human Capital DirectorPeriod of Office: April 19, 2018 – 2023 Annual GMS, First Period

72


DataPribadiWarga negara IndonesiaUsia 50 tahunKelahiran Sleman, 5 Maret 1969

DomisiliBekasi, Jawa Barat, Indonesia


PendidikanGelar Apoteker dari Universitas Gadjah Mada, tahun 1994

PengalamanKerja• Manajer Penelitian dan

Pengembangan di PT Indofarma (Persero) Tbk, 2016 – 2018

• Manajer Pemastian Mutu di PT Indofarma (Persero) Tbk, 2014 – 2016

• Manajer Corporate Performance di PT Indofarma (Persero) Tbk, 2013 – 2014

• Manajer Pemastian Mutu di PT Indofarma (Persero) Tbk, 2012 – 2013

• Manajer QA/QC di PT Indofarma (Persero) Tbk, 2008 – 2012.




PersonalDataIndonesian citizen50 years oldBorn in Sleman, March 5, 1969

DomicileBekasi, West Java, Indonesia

HistoryofAppointment Deed of Annual GMS No. 45 dated April 19, 2018, 1st period

EducationPharmacist Degree from Gadjah Mada University, 1994

HistoryofEmployment• Manager of Research and

Development of PT Indofarma (Persero) Tbk, 2016 – 2018

• Quality Assurance Manager of PT Indofarma (Persero) Tbk, 2014 – 2016

• Corporate Performance Manager of PT Indofarma (Persero) Tbk, 2013 – 2014

• Quality Assurance Manager of PT Indofarma (Persero) Tbk, 2012 – 2013

• QA / QC Manager of PT Indofarma (Persero) Tbk, 2008 - 2012.




EKo DoDi sanTosaDirektur Produksi & supply ChainPeriode Jabatan: 19 April 2018 - RUPS Tahun 2023, Periode PertamaProduction & supply Chain DirectorPeriod of Office: April 19, 2018 – 2023 Annual GMS, First Period



Demografi Karyawan dan Sekilas tentang Pengembangan Kompetensi

Employee Demographics and Competence Development Highlights

DEMograFi KarYaWan

Hingga akhir tahun 2018, jumlah karyawan Perseroan mencapai 856 orang, sedikit menurun jika dibandingkan jumlah karyawan di akhir tahun 2017 yang sebanyak 881 orang. Perusahaan berupaya untuk melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki, tak terkecuali Sumber Daya Manusia.

Profil demografi karyawan Perseroan dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini:

Jumlah Karyawan dalam 3 (Tiga) Tahun TerakhirNumber of Employees in the Last 3 (Three) Years

2016 2017 2018

915 881 856

Di bawah ini disajikan demografi dan komposisi karyawan berdasarkan level organisasi, tingkat pendidikan, status kepegawaian, kategori rentang usia, masa kerja, serta jenis kelamin.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan (orang)Employee Composition by Organization Level / Position (employee)

level organisasi/jabatanOrganization Level/Position

2018 2017 2016

jumlahTotal


(%)

jumlahTotal


(%)

jumlahTotal


(%)

ManajerManager 15 1,75% 14 1,59% 16 1,75%

Asisten ManajerAssistant Manager 43 5,02% 45 5,11% 47 5,14%

Supervisor 157 18,34% 161 18,27% 155 16,94%

PelaksanaExecutor 641 74,88% 661 75,03% 697 76,17%

jumlahTotal

856 100,00% 881 100,00% 915 100,00%

EMPloYEE DEMograPHiCs

As of the end of 2018, the number of Company employees reached 856 employees, a slight decrease compared to the number of employees in the end of 2017 which amounted to 881 employees. The company strives to optimize its resources, including Human Capital.

The demographic profile of the Company’s employees is presented in the following tables and charts:

Below are the demographics and composition of employees based on organizational level, education, employment status, age range, term of office, and gender.

74


ManajerManager

Supervisor

Asisten ManajerAssistant Manager

PelaksanaExecutor

74,88% 75,03%

18,34% 18,27%

5,02% 5,11%1,75% 1,59%

2018 2017

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)Employee Composition by Education (employee)

Tingkat PendidikanEducation

2018 2017 2016

jumlahTotal


(%)

jumlahTotal


(%)

jumlahTotal


(%)

Strata-2Master Degree 13 1,52% 13 1,48% 13 1,42%

Strata-1Bachelor Degree 267 31,19% 272 30,87% 276 30,16%

Diploma-3 79 9,23% 64 7,26% 62 6,78%

SMU SederajatSenior High School and equivalent 425 49,65% 452 51,31% 479 52,35%

SMP SederajatJunior High School and equivalent 54 6,31% 62 7,04% 64 6,99%

SD SederajatElementary and equivalent 18 2,10% 18 2,04% 21 2,30%

jumlahTotal

856 100,00% 881 100,00% 915 100,00%

Strata-2Master Degree

SMP SederajatJunior High School and equivalent

Diploma-3 Strata-1Bachelor Degree

SD SederajatElementary and equivalent

SMU SederajatSenior High School and equivalent

2018 2017

49,65% 51,31%9,23% 7,04%

1,52% 1,48%2,10% 2,04%

31,19% 30,87%

6,31% 7,04%



Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian (orang)Employee Composition by Employment Status (employee)

status KepegawaianEmployment Status

2018 2017 2016

jumlahTotal


(%)

jumlahTotal


(%)

jumlahTotal


(%)

Karyawan TetapPermanent Employee 749 87,50% 777 88,20% 726 79,34%

Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)Temporary Employee

107 12,50% 104 11,80% 189 20,66%

jumlahTotal

856 100,00% 881 100,00% 915 100,00%

87,50%

88,20%

2018 2017

12,50%

11,80%

Karyawan TetapPermanent Employee

Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)Temporary Employee

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia (orang)Employee Composition by Age (employee)

rentang usiaAge Range

2018 2017 2016

jumlahTotal


(%)

jumlahTotal


(%)

jumlahTotal


(%)

≥ 55 tahun≥ 55 years old 27 3,15% 19 2,16% 19 2,08%

45-54 tahun45-54 years old 313 36,57% 324 36,78% 314 34,32%

35-44 tahun35-44 years old 226 26,40% 240 27,24% 273 29,84%

25-34 tahun25-34 years old 218 25,47% 214 24,29% 233 25,46%

< 25 tahun< 25 years old 72 8,41% 84 9,53% 76 8,31%

jumlahTotal

856 100,00% 881 100,00% 915 100,00%

76


≥ 55 tahun≥ 55 years old

25-34 tahun25-34 years old

45-54 tahun45-54 years old

< 25 tahun< 25 years old

35-44 tahun35-44years old

2018 2017

26,40% 27,24%

36,57% 36,78%

3,15% 2,16%8,41% 9,53%

25,47% 24,29%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin (orang)Employee Composition by Gender (employee)

gender

2018 2017 2016

jumlahTotal


(%)

jumlahTotal


(%)

jumlahTotal


(%)

Laki-laki 645 75,35% 668 75,82% 697 76,17%

Perempuan 211 24,64% 213 24,18% 218 23,83%

jumlah 856 100,00% 881 100,00% 915 100,00%

75,35% 75,82%2018 2017

24,64% 24,18%

Laki-lakiMale

PerempuanFemale



KEbijaKan PEngElolaan sDM EnTiTas anaK

EntitasSubsidiaries 2018 2017 2016

PT Indofarma (Persero) Tbk 856 881 915

Entitas AnakSubsidiaries

• PT Indofarma Global Medika 621 722 768

• PT Farmalab Indoutama (melalui IGM) 12 13 12

jumlahTotal

1.489 1.616 1.695

sEKilas TEnTang PEngElolaan sDM Dan PEngEMbangan KoMPETEnsi KarYaWan

Perseroan memiliki kebijakan pengembangan SDM yang ditetapkan manajemen, dimana kebijakan ini selaras dengan rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Aspek Kebijakan Pengembangan SDM yang Selaras dengan Arah Organisasi IndofarmaPolicy Aspects of Human Capital Development in Accordance with Indofarma’s Organizational Direction

Pengembangan OrganisasiOrganizational Development

Transformasi BudayaCultural Transformation

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2018Competency Development by 2018 Position and Gender Equality

level jabatanPosition Level

jenis Pendidikan dan PelatihanType of Education and Training

Tujuan Pendidikan dan PelatihanEducation and Training Objectives

jumlah Peserta Tahun 20182018 Total

Participants

jumlah/Total

Dewan KomisarisBoard of Commissioners

Corporate Governance Leadership Untuk meningkatkan kompetensi Leadership dan Corporate GovernanceImproving Leadership and Corporate Governance competencies

2

HuMan CaPiTal ManagEMEnT PoliCY oF subsiDiariEs

HuMan CaPiTal ManagEMEnT anD EMPloYEE CoMPETEnCE DEvEloPMEnT aT a glanCE

The Company has an Human Capital development policy set by management, where this policy is in line with the Company’s business development plan.

78


Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2018Competency Development by 2018 Position and Gender Equality

level jabatanPosition Level

jenis Pendidikan dan PelatihanType of Education and Training

Tujuan Pendidikan dan PelatihanEducation and Training Objectives

jumlah Peserta Tahun 20182018 Total

Participants

jumlah/Total

DireksBoard of Directors

Rapat Koordinasi Bidang Usaha AgroDan Industri Farmasi menuju BUMN 4.0Coordination Meeting of Agro and Pharmaceutical Industry towards SOE 4.0

Meningkatkan wawasan dibidang usaha Agro dan Industri FarmasiIncreasing insight in Agro and Pharmaceutical Industry

2

BUMN Millenial SummitSOE Millennial Summit

Meningkatkan wawasan mengenai BUMN MillienialIncreasing insight into SOEs Millennials

2

Sosialisasi GratifikasiGratification Dissemination

Meningkatkan wawasan mengenai GratifikasiIncreasing insight into Gratification 2

Rapat koordinasi BUMNSOE Coordination meeting

Meningkatkan kinerja BUMNImproving the performance of SOEs 1

Manager Pelatihan InsidensilInclusive Training

Penyusunan pengelolaan TI BUMN Preparation of SOEs IT Management 1

Asisten ManageAssistant Manager

Pelatihan Insidensil Simplify Process and Improve ProductivityInclusive Simplify Process and Improve Productivity Training

Meningkatkan produktivitasIncreasing productivity 2

Supervisor Pelatihan Colorcon Coating SchoolColorcon Coating School Training

Meningkatkan kompetensi formulator R&DImproving the competence of R & D formulators 1

PelaksanExecutor

Pelatihan Audit Internal Tingkat Lanjutan 2Advanced Level Internal Audit Training 2

Meningkatkan kompetensi auditor internalImproving the competence of internal auditors 2

Biaya Pengembangan KompetensiCompetency Development Costs

2018(rp)

2017(rp)

Peningkatan (Penurunan)Increase (Decrease

selisihDifference( Rp)

PersentasePercentage (%)

Pendidikan dan Pelatihan 578.650.925 665.000.000 76.349.075 11,66%

Lebih lanjut tentang deskripsi lengkap dan data pengelolaan SDM dan pengembangan kompetensi karyawan dapat dilihat pada bab Fungsi Penunjang Bisnis dalam laporan tahunan ini.

Full description and data on Human Capital management and employee competency development are presented in the Business Support Functions Chapter of this annual report



Komposisi Pemegang SahamShareholder Composition

rinCian KoMPosisi KEPEMiliKan saHaM inDoFarMa

Kepemilikan Saham Indofarma per 31 Desember 2018Indofarma Share Ownership as of December 31, 2018

Pemegang sahamShareholders

jumlahsaham(lembar)

Total Shares (in share)

Modal DisetorShare Capital

(Rp)

Persentase Kepemilikan

Share Percentage of

Ownership (%)

nilai nominal saham = rp100/lembar sahamShare Nominal Value = IDR 100 / share

saham seri a DwiwarnaSeries A Dwiwarna Share

Pemerintah Republik IndonesiaGovernment of the Republic of Indonesia 1 100 0,000%

Saham Seri B BiasaSeries B Common Shares

Kepemilikan saham 5% atau lebihShare Ownership of 5% or more

Pemerintah Republik IndonesiaGovernment of the Republic of Indonesia 2.499.999.999 249.999.999.900 80,664%

PT ASABRI (Persero) 227.533.850 22.753.385.000 7,342%

Kepemilikan Kurang dari 5%Share Ownership Less than 5%

Masyarakat (masing-masing kepemilikan di bawah 5%)Public (each ownership is under 5%) 371.733.650 37.173.365.000 11,994%

jumlahTotal

3.099.267.500 309.926.750.000 100,000%

80,664%

Pemerintah Republik IndonesiaGovernment of the Republic of Indonesia

PT ASABRI (Persero)

Masyarakat (masing-masing kepemilikan di bawah 5%)Public (each ownership is under 5%)

11,994%

7,342%

Per 31 Desember 2018, PT Asabri (Persero) memiliki saham Perseroan sebesar 7,342%. Adanya kepemilikan saham Perseroan lebih dari 5% oleh 1 (satu) entitas, murni melalui mekanisme pasar saham di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak melakukan aksi korporasi dalam bentuk apapun di sepanjang tahun 2018.

inDoFarM a sH arE oWnErsHiP CoMPosiTion DETails

‘

As of December 31, 2018, PT Asabri (Persero) owns the Company’s shares of 7.342%. There is more than 5% of the Company’s share ownership by 1 (one) entity, purely through a stock market mechanism on the Indonesia Stock Exchange. The company did not take corporate actions in any form throughout 2018.

80


Informasi Tentang Kepemilikan Saham oleh Manajemen Kunci dan KaryawanInformation on Share Ownership By Key Management and Employees

Pada tahun 2018, Perseroan tidak memiliki kebijakan program opsi saham maupun kepemilikan saham oleh Manajemen, atau Management Stock Ownership Program (MSOP), sehingga Manajemen Perseroan—yaitu Dewan Komisaris dan Direksi—tidak memiliki saham Perseroan. Namun, Perseroan pernah memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan atau Employee Stock Ownership Program (ESOP) bersamaan dengan proses Penawaran Umum Saham Perdana di tahun 2001 sebanyak 28.125.000 lembar saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pembagian Hak Opsi tahun pertama sebesar 1/3 bagian dari seluruh Hak Opsi, diterbitkan dengan nilai wajar 115% dari harga penawaran perdana atau Rp287,5 per saham. Setiap Hak Opsi memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham seri B baru Perseroan. Pada bulan Mei 2002, Perseroan telah melaksanakan Hak Opsi sebanyak 2.392.500 Opsi.

Informasi Tentang Kepemilikan Saham Indofarma oleh Dewan Komisaris dan DireksiInformation on Indofarma Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors

Kepemilikan saham inaFINAF Share Ownership 2018 2017


Siswanto Nihil/Nil Nihil/Nil

Nizar Yamanie Nihil/Nil Nihil/Nil

Teddy Wibisana Nihil/Nil Nihil/Nil

DireksiBoard of Directors

Rusdi Rosman Nihil/Nil Nihil/Nil

Herry Triyatno Nihil/Nil Nihil/Nil

Eko Dodi Santosa Nihil/Nil Nihil/Nil

KaryawanEmployee Nihil/Nil Nihil/Nil

In 2018, the Company did not have a stock option program policy or share ownership by Management, or a Management Ownership Program (MSOP), so that the Company’s Management - namely the Board of Commissioners and Board of Directors - does not own the Company’s shares. However, the Company has had an employee ownership program (ESOP) at the same time as the initial Public Offering process in 2008 totaling 28,125,000 shares for 3 (three) years. The first year Right of Option Distribution amounting to 1/3 part of all Right of Option, issued with a fair value of 115% of the initial offering price or IDR 287.5 per share. Each Right of Option gives the holder the right to purchase 1 (one) new B Series of shares of the Company. In May 2002, the Company implemented Right of Option of 2,392,500 options.



Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan StatusShareholders Composition by Status

Komposisi Pemegang Saham INAF Berdasarkan Status (per 31 Desember 2018)INAF Shareholder Composition by Status (as of December 31, 2018)

status Pemegang sahamShareholders Status

jumlah PemilikTotal Shareholders

jumlah lembar saham (lembar)

Total Shares(in share)


Percentage of Ownership

(%)

Pemodal DomestikDomestic Investor

Negara Republik IndonesiaRepublic of Indonesia 1 2.500.000.000 80,66%

PeroranganIndividual 972 16.498.288 0,53%

Dana PensiunPension Plan 7 452.753.000 14,61%

Perseroan TerbatasLimited Liability Company 19 10.917.483 0,35%

ReksadanaMutual Funds 15 114.052.800 3,68%

jumlah Pemodal DomestikTotal Domestic Investors

1.014 3.094.221.571 99,84%

Pemodal AsingForeign Investor

PeroranganAsingIndividual 11 416.900 0,01%

Badan Usaha AsingBusiness Entity 12 4.628.200 0,15%

jumlah Pemodal asingTotal Foreign Investors

23 5.045.100 0,16%

jumlahTotal

1.037 3.099.266.671 100%

Ritel DomestikDomestic Retail

Institusi DomestikDomestic Institution

Ritel AsingForeign Retail

Institusi AsingForeign Institution

98,2

8%

1,39%

0,02

%

0,31

%

2017

99,3

0%

0,53

5%

0,01

%

0,15

%

2018

97,8

8%

1,09%

0,05

%

0,99

%

2016

84,4

7%

14,5

8%

0,12

%

0,84

%

2015

85,0

9%

13,6

6%

0,11%

1,13%

2014

82


20 Pemegang Saham TerbesarBiggest Shareholders 20

Daftar 20 Pemegang Saham Terbesar Indofarma per 31 Desember 2018List of Indofarma’s 20 Biggest Shareholders as of December 31, 2018

no. nama investorName of Investor status

jumlah saham(lembar)

Total Shares(in shares)


Percentage of Ownership

(%)

1. Negara Republik Indonesia Negara Republik IndonesiaRepublic of Indonesia 2.500.000.000 80,664%

2. PT Asabri (Persero) - Dapen Tni Dana PensiunPension Plan 227.533.850 7,342%

3. PT Asabri (Persero) - Dapen Polri Dana PensiunPension Plan 114.494.750 3,694%

4. PT Asabri ( Persero ) Dana PensiunPension Plan 107.162.300 3,458%

5. Reksa Dana Dmi Dana Bertumbuh ReksadanaMutual Funds 24.953.000 0,805%

6. Reksa Dana Kam Kapital Optimal ReksadanaMutual Funds 24.487.900 0,790%

7. Reksa Dana Syariah Mam Dana Berimbang Syariah ReksadanaMutual Funds 24.418.200 0,788%

8. PT Tigaraksa Perseroan TerbatasLimited Liability Company 10.000.000 0,323%

9. Reksa Dana Pinnacle Dana Prima ReksadanaMutual Funds 9.670.000 0,312%

10. TF Super Maxxi ReksadanaMutual Funds 7.052.700 0,228%

11. Reksa Dana Aurora Smc Equity ReksadanaMutual Funds 4.528.000 0,146%

12. Reksa Dana Syariah Corfina Investa Saham ReksadanaMutual Funds 4.500.000 0,145%

13. PT Asabri (Persero) - Dapen Dana Pensiun/Pension Plan 3.421.100 0,110%

14. Reksa Dana Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Dana PensiunPension Plan 2.619.100 0,085%

15. Rds Aurora Sharia Equity ReksadanaMutual Funds 2.368.700 0,076%

16. Reksa Dana Aurora Dana Ekuitas ReksadanaMutual Funds 2.216.300 0,072%

17. Corfina Equity Syariah ReksadanaMutual Funds 1.928.600 0,062%

18. Reksa Dana Syariah Mnc Dana Syariah Ekui ReksadanaMutual Funds 1.890.000 0,061%

19. Bcsl Client A/C Pb Cayman Clients Badan Usaha AsingForeign Company 1.668.600 0,054%

20 Recapital Equity ReksadanaMutual Funds 1.469.700 0,047%



Pergerakan Jumlah Pemegang Saham <5% di Sepanjang 2018

Movement of Total Shareholders <5% Throughout 2018

Informasi Tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali hingga Nama Pemilik Akhir

Information on Major/Controlling Shareholders up to the Name of Ultimate Owner

“Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham utama/pengendali Indofarma dengan

kepemilikan sebesar 80,664%.”“The Republic of Indonesia’s Government is the major / controlling shareholder of

Indofarma with an ownership of 80.664%.”

Pemegang saham utama Perseroan adalah Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan kepemilikan sebesar 80,664% yang terdiri dari 1 (satu) lembar Saham Seri A Dwiwarna dan 2.499.999.999 lembar Saham Seri B Biasa Pemerintah Republik Indonesia sekaligus menjadi nama pemilik akhir dari Perseroan.

Pergerakan jumlah pemegang saham publik Indofarma dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% di sepanjang tahun 2018.

Pergerakan Jumlah Pemegang Saham Publik Indofarma dengan Kepemilikan Saham Masing-masing Kurang dari 5% di Sepanjang Tahun 2018

Movement of Indofarma’s Public Shareholders with Each Share Ownership Less than 5%Throughout 2018

Jan JulApr OktFeb AgtMei NovMar SepJun Des

1.3331.190

1.085

1.354 1.5041.335

1.1161.292 1.270

1.787

1.063

1.486

Movement of Indofarma’s Public Shareholderswith Each Share Ownership Less than 5%Throughout 2018

The Company’s major shareholder is the Republic of Indonesia, represented by the Government of the Republic of Indonesia / Ministry of State Owned Enterprises (SOE), with ownership of 80.664% consisting of 1 (one) Series A Dwiwarna Share and 2,499,999,999 Series B Common Shares. The Government of the Republic of Indonesia at the same time is the Company’s ultimate owner.

84


Daftar Entitas Anak Serta Informasi Tentang Entitas AsosiasiList of Subsidiaries and Information about Associate

namaName

bidang usahaLine of Business

DomisiliDomicile

Tahun beroperasi Komersial

Year of Commercial Operation

Tahun berdiri dan Penyertaan

ModalYear of

Establishment and Equity

Participation

KepemilikanOwnership

(%)

aset(Rp-juta)Assets

(Rp-million)

status operasi

Operation Status

2018 2017 2018 2017

Entitas Anak Kepemilikan LangsungDirect Subsidiary OwnershipPT Indofarma Global Medika (IGM)

Distribusi serta perdagangan obat dan alat kesehatanDistribution and trade in drugs and medical devices

Jakarta 2000 2000 99,999% 99,999% 674.030.513.336 828.625 Beroperasi

Entitas Anak Kepemilikan Tidak Langsung (Melalui IGM)Indirect Subsidiary Ownership (Through IGM)PT Farmalab Indoutama (FLIU)

Laboratorium pengujian Ekivalensi dan KlinisEquivalence and Clinical testing laboratory

Jakarta 2014 2013 99,00% 99,00% 2.948.058.213 2.617 Beroperasi

“Hingga akhir tahun 2018, Indofarma hanya memiliki 1 (satu) entitas anak dengan kepemilikan langsung dan 1

(satu) entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung. Di luar itu, Indofarma tidak memiliki entitas asosiasi dan Joint

Venture (JV).”“Until the end of 2018, Indofarma only has 1 (one) subsidiary with direct ownership and 1 (one) subsidiary with indirect ownership. Beyond that, Indofarma has neither

associate, Joint Venture (JV), nor Special Purpose Vehicle (SPV) company.”



Struktur GrupGroup Stucture

Struktur Grup dan Pemegang Saham UtamaGroup Structure and Major Shareholder

80,664%Pemerintah Republik

IndonesiaGovernment of the Republic

of Indonesia

7,054%PT Asabri (Persero) 12,282%

Publik (Masing-masing kurang 5%)

Public (each less than 5%)

99,999%

99%

PTIndofarma(Persero)Tbk

PTIndofarmaGlobalMedika

PTFarmalabIndoutama

86


Kronologis Penerbitan dan Pencatatan SahamChronology of Share Issuance and Listing

Perseroan dibentuk dari sejarah panjang nasionalisasi aset Pemerintah Kolonial Belanda yang kemudian diubah menjadi Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Di tahun 1981, pemerintah memutuskan untuk mentransformasikan Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan Republik Indonesia menjadi Perusahaan Umum Indonesia Farma, atau Perum Indofarma, cikal bakal Perseroan hingga hari ini. Bercermin pada sejarah ini, negara—dalam hal ini pemerintah—memiliki kuasa penuh atas keberadaan Perseroan.

Initial Public Offering (IPO), atau Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan di tahun 2001 memberikan dampak yang besar terhadap aspek kepemilikan Perseroan. Sebanyak 596.875.000 lembar saham berkode INAF dilepas kepada publik—saham Seri B biasa—di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dengan harga penawaran perdana sebesar Rp250 per lembar saham; melengkapi saham Pemerintah RI sebanyak 2,5 miliar lembar yang terdiri dari 1 lembar saham preferen Seri

The Company was established from a long history of the Dutch colonial government’s assets nationalization which was then transformed into the Center of Pharmaceutical Production of Ministry of Health of Republic of Indonesia. In 1981, the government decided to transform the Center of Pharmaceutical Production of Ministry of Health of the Republic of Indonesia into Indonesia Farma Public Company, or Perum Indofarma, the origin of the company until today. Reflecting on this history, the state in this case the government has complete power over the existence of the Company.

The Company’s Initial Public Offering (IPO) in 2001 gave a great impact on the ownership aspect of the Company. A total of 596.875.000 shares with share code INAF were released to the public Series B ordinary shares on the Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange with the initial offering price of Rp250 per share; complementing the Government of Indonesia’s shares as much as 2.5 billion shares consisting of 1 share of preferred Series A Dwiwarna Share and 2,499,999,999



A Dwiwarna dan 2.499.999.999 lembar saham Seri B. Setahun kemudian, Perseroan mengambil kebijakan aksi korporasi untuk melakukan Konversi Saham. Sehingga di akhir tahun 2002, Perseroan memiliki 3.099.267.499 lembar saham Seri B dan 1 lembar saham Seri A Dwiwarna.

Kronologis Pencatatan SahamChronology of Share Listing

aksi KorporasiCorporate Action

Tanggal PencatatanDate of Listing

jumlah Penambahan

sahamTotal Additional

Shares

nilai nominal saham

Share Nominal Value

Harga Penawaran

sahamShare Offering

Price

akumulasi sahamShares

Accumulation

Pra Penawaran Umum PerdanaPre Initial Public Offering 2.500.000.000

Penawaran Umum PerdanaInitial Public Offering 17 April 2001 596.875.000 149.218.750.000 250 3.096.875.000

Konversi SahamShare Conversion 26 Agustus 2002 2.392.500 687.843.750 287,5 3.099.267.500

Kebijakan IPO ditempuh untuk memperkuat permodalan Perseroan. Lebih kurang 53% dari dana hasil IPO direalisasikan untuk pengembangan sarana dan kapasitas produksi. Sementara 47% sisanya direalisasikan untuk penggunaan tambahan modal kerja.

Di samping itu, Perseroan juga pernah mengambil kebijakan Program Kepemilikan Saham Karyawan (Employee Stock Ownership Program/ESOP) bersamaan dengan proses IPO. Kebijakan ini merupakan bagian dari keterlibatan karyawan sebagai salah satu pemangku kepentingan Perseroan. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang digelar di tahun 2001 yang kemudian tertuang dalam Akta No. 8 tanggal 12 Februari 2001 yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH., Pemegang Saham menyetujui Program Kepemilikan Saham Karyawan sebanyak 28.125.000 lembar saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Program pemilikan saham ini diberikan kepada seluruh karyawan Perseroan. Pembagian Hak Opsi tahun pertama sebesar 1/3 bagian dari seluruh Hak Opsi, diterbitkan dengan nilai wajar 115% dari harga penawaran perdana atau Rp287,5 per saham. Setiap Hak Opsi memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham seri B baru Perseroan. Pada bulan Mei 2002, Perseroan telah melaksanakan hak opsi sebanyak 2.392.500 opsi. Di tahun 2016, Perseroan tidak memiliki program ESOP maupun Management Stock Ownership Program (MSOP). Perseroan juga tidak melakukan aksi korporasi dalam bentuk Opsi Saham.

shares of Series B. A year later, the Company undertook a corporate action policy through Shares Conversion. As a result, at the end of 2002, the Company had 3,099,267,499 Series B shares and 1 share of Series A Dwiwarna Share.

IPO policy is adopted to strengthen the Company’s capital. Approximately 53% of the proceeds of IPO results are realized for the development of production facilities and capacities. While the other 47% are for the use of additional working capital.

In addition, the Company has also adopted Employee Stock Ownership Program (ESOP) in conjunction with IPO process. This policy is part of employee involvement as one of the Company’s stakeholders. Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of the Company held in 2001 which then contained in the Deed No. 8 dated February 12, 2001 made by Notary Imas Fatimah, SH., The Shareholders approved the Employee Stock Ownership Program at 28,125 million shares for a period of three (3) years. Stock ownership program is provided to all employees. The division of the right of option in the frst-year is 1/3 of all option rights, issued at fair value 115% of the initial offering price or Rp287,5 per share. Each right of option entitles the holder with the right to purchase one (1) new B series of shares of the Company. In May 2002, the Company has conducted the right of option for 2,392,500 options. In 2016, the Company has no ESOP and Management Stock Ownership Program (MSOP). The Company also does not perform corporate actions in the form of Stock Options.

88


Pemerintah selaku pemilik modal utama mengambil kebijakan saham Seri A Dwiwarna—atau yang lebih dikenal sebagai saham preferen atau saham istimewa—sebagai langkah strategi terkait entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Perseroan yang mempersyaratkan peran pemerintah untuk mendorong BUMN menjadi penyelenggara perekonomian nasional guna kesejahteraan masyarakat. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN tegas menyebutkan tujuan pembentukan BUMN untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya, dan penerimaan negara pada khususnya.

Namun demikian, status legal standing Perseroan sebagai perusahaan publik mempersyaratkan penghormatan kepada hak seluruh pemegang saham tanpa terkecuali, termasuk pemegang saham minoritas. Hak-hak pemegang saham, seperti yang telah diuraikan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjabarkan hak dan kewenangan pemegang saham. Perseroan pun memiliki Anggaran Dasar yang baru mengalami perubahan di tahun 2015 yang mencantumkan hak dan wewenang pemegang saham, khususnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Agar setiap pemegang saham memahami peraturan kepemilikan dan hak dari jenis saham Seri A Dwiwarna dan Seri B yang dimiliki Perseroan, di bawah ini disajikan tabel terkait hal-hal tersebut.

Jenis Saham, Peraturan Kepemilikan dan Hak Pemegang SahamType of Shares, Regulations of Ownership and Rights of Shareholders

jenis sahamType of Shares

Peraturan KepemilikanRegulations of Ownership

HakRights of Shareholders

Saham Seri A DwiwarnaSeries A Dwiwarna shares

Pasal 52 Ayat 1 UU Perseroan TerbatasArticle 52 Paragraph 1 of the Law on Limited Liability Companies

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran Dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, menjalankan hak lainnya berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.Attending and issuing votes at the GMS, receiving payment of dividends and remaining assets from liquidation, exercising other rights under the Law on Limited Liability Companies and the Company’s Articles of Association.

Pasal 17 Ayat 7 dan 8 Anggaran Dasar PerseroanArticle 17 Paragraph 7 and 8 of the Company's Articles of Association

Mengusulkan calon anggota Direksi kepada RUPS.Propose candidates for the Board of Directors to the GMS.

The government as the owner of a major capital adopted a policy of the Serie A Dwiwarna Share or better known as preferred stock or Dwiwarna as a strategic step related to State Owned Enterprises (SOE) entity from the Company which requires the government’s role to encourage SOE to be the organizer of national economy for the welfare of community. Law No. 19 Year 2003 on State-Owned Enterprises expressly mention the purpose of establishing SOE to contribute to the development of national economy in general and state revenues in particular.

Nevertheless, the legal standing status of the Company as a public company requires respect for the rights of all shareholders without exception, including minority shareholders. The rights of shareholders, as described in Law No. 19 Year 2003 on SOE and the Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies outlines the rights and authorities of shareholders. The Company also has a new Articles of Association amended in 2015 stating the rights and authorities of shareholders, particularly in the General Meeting of Shareholders (GMS).

In order that all shareholders understand the regulations of ownership and rights of the Series A Dwiwarna and Series B shares owned by the Company, the following table is presented related to these matters.



Jenis Saham, Peraturan Kepemilikan dan Hak Pemegang SahamType of Shares, Regulations of Ownership and Rights of Shareholders

jenis sahamType of Shares

Peraturan KepemilikanRegulations of Ownership

HakRights of Shareholders

Saham Seri BSeries B shares

Pasal 20 Ayat 12 Anggaran Dasar PerseroanArticle 20 Paragraph 12 of the Company's Articles of Association

Mengusulkan calon anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.Propose candidates for the Board of Commissioners to the GMS.

Pasal 24 Ayat 8 Anggaran Dasar PerseroanArticle 24 Paragraph 8 of the Company's Articles of Association

Diperbolehkan untuk tidak mengambil bagian dividen dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan.It is permissible not to take part in dividends within 5 (five) years after being provided for payment.

Pasal 52 Ayat 1 UU Perseroan TerbatasArticle 52 Paragraph 1 of the Law on Limited Liability Companies

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran Dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, menjalankan hak lainnya berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.Attending and issuing votes at the GMS, receiving payment of dividends and remaining assets from liquidation, exercising other rights under the Law on Limited Liability Companies and the Company’s Articles of Association.

Secara umum, saham Seri A Dwiwarna tidak menunjukkan tendensi atas monopoli dalam proses pengambilan keputusan. Perbedaan utama terletak pada hak yang melekat pada saham tersebut dalam mengusulkan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS; serta diperbolehkan tidak mengambil bagian dividen dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dividen tersedia untuk dibayarkan. Hak mengusulkan Direksi dan Dewan Komisaris merupakan bagian dari aspek strategis terkait pengelolaan Perseroan yang harus tetap mengacu kepada entitas BUMN itu sendiri. Di luar itu, saham Seri A Dwiwarna tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan secara sepihak. Proses pengambilan keputusan, baik dalam proses RUPS sendiri maupun proses pengubahan Anggaran Dasar sepenuhnya mengacu kepada Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

In general, Series A Dwiwarna Share does not show a tendency to monopoly in the decision-making process. The main difference lies in the rights attached to the shares in candidates’ proposal for members of the Board of Directors and Board of Commissioners to the GMS; and allowed not to take part of dividends within fve years after the dividends available for payment. Right to propose the Board of Directors and Board of Commissioners is part of the strategic aspects related to the Company’s management which must still refer to its SOE entity. Beyond that, Series A Share does not have the right to take decisions unilaterally. The decision-making processes, both in the GMS process itself and process of amending the Articles of Association are fully refers to the Law on Limited Liability Companies, the Company’s Articles of Association, as well as the applicable rules and regulations.

90


Informasi tentang Kronologis Penerbitan Efek LainnyaInformation on Cronology of Other Securities Issuance

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar ModalCapital Market Supporting Institutions and/or Professionals

Daftar Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar ModalList of Capital Market Supporting Institutions and Professionals

nama dan alamatName and Address

jenis dan bentuk jasaType and Form of Service

Lembaga PenunjangSupporting Institutions

Informasi Perdagangan dan Pencatatan SahamInformation of Shares Trading and Listing

Bursa Efek IndonesiaGedung Bursa Efek IndonesiaJl. Jend. Sudirman Kav 52-53Jakarta 12190, IndonesiaTel: +62 21 515 0515Email: [email protected]: www.idx.co.id

Jasa Informasi Perdagangan dan Pencatatan EfekTrading Information and Securities Listing Services

Biro Administrasi EfekSecurities Administration Bureau

PT Datindo EntrycomWisma Diners Club AnnexJl. Jend. Sudirman Kav.34-35Jakarta 10220, IndonesiaTel: +62 21 570 9009Fax: +62 21 570 9026Email: [email protected]: www.datindo.com

Jasa Administrasi Pengelolaan Saham PerseroanAdministration Management of Company Shares Services

KustodianCustodian

PT Kustodian Sentral Efek IndonesiaGedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 5Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190, IndonesiaTel: +62 21 515 2855Fax: +62 21 5299 1199Email: [email protected]: www.ksei.co.id

Jasa Kustodian Sentral dan Penyelesaian Transaksi EfekCentral Custodian Services and Securities Transaction Settlement

Hingga tanggal 31 Desember 2018 maupun tanggal disampaikannya data/informasi ini, Perseroan tidak menerbitkan efek lainnya dalam bentuk apapun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; nilai penawaran efek lainnya; nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan peringkat efek.

As of December 31, 2018 and the date of submission of this data / information, the Company does not issue other securities in any form. Thus there is no information regarding the name of other securities, the year of other securities issuance, the interest rate / other securities, and other securities maturity dates; offering value of other securities; name of exchange where other securities are listed; and securities ratings.



Daftar Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar ModalList of Capital Market Supporting Institutions and Professionals

nama dan alamatName and Address

jenis dan bentuk jasaType and Form of Service

Profesi PenunjangSupporting Professionals

Kantor Akuntan PublikPublic Accounting Firm

Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy, Siddharta & TanzilIntiland Tower 18th FloorJl. Jend. Sudirman Kav.32Jakarta 10220, IndonesiaTel: +62 21 571 2000Fax: +62 21 571 1818 / 570 6118Email: [email protected]: www.kreston-indonesia.co.id

Jasa audit umum atas laporan keuangan perseroan dan laporan program kemitraan dan bina lingkungan Services: general audit of the Company’s financial statements and reports on Partnerships and Community Development

NotarisNotary

M. Nova Faisal, SH, M.Kn.Cyber 2 Tower, Lantai 21Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No. 13Jakarta Selatan, IndonesiaTel: +62 21 2902 1312Fax: +62 21 2902 1314

Jasa penyusunan dan penerbitan akta hasil rapat umum pemegang sahamServices for preparing and issuing deeds from the general meeting of shareholders’ resolutions

Daftar Kantor Akuntan Publik dan Akuntan 6 (Enam) Tahun Terakhir 2013-2018List of Public Accounting Firms and Accountants In the Last 6 (Six) Years 2013-2018

Tahun bukuFiscal Year

Kantor akuntan PublikPublic Accounting Firms

akuntanAccountants

jasaServices

biayaCosts(Rp)

2018 Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo

Iskariman Supardjo

Audit umum atas laporan keuangan tahun buku 2018General Audit of 2018 Financial Statements 608.000.000

2017 Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo

Iskariman Supardjo


2016 Hendrawinata Eddy Siddharta dan Tanzil

Iskariman Supardjo


2015 Hendrawinata Eddy Siddharta dan Tanzil Welly Adrianto Audit umum atas laporan keuangan tahun buku 2015

General Audit of 2015 Financial Statements 510.000.000





Informasi Perdagangan dan Pencatatan SahamInformation and Listing of Shares :

Bursa Efek IndonesiaGedung Bursa Efek IndonesiaJl. Jend. Sudirman Kav 52-53Jakarta 12190, IndonesiaTel: +62 21 515 0515Email: [email protected]: www.idx.co.id

Hubungan InvestorInvestor Relations :

Sekretaris PerusahaanArie Genipa SuhendiTel: +62 21 8832 3975Fax: +62 21 8832 [email protected]; [email protected]

92


Penghargaan dan SertifikasiAwards And Certification

Top 5 Indonesia Most Admired Companies 2018 in Pharmacy Sector, tanggal 9 Mei

2018Top 5 Most Admired Companies 2018 in

Pharmacy Sector, May 9, 2018

Juara III Produk Inovasi Terbanyak Paviliun Indonesia Sehat IBD Expo tanggal 6

Oktober 2018.3rd Place for the Most Innovative Product,

Paviliun Indonesia Sehat, IBD Expo, October 6, 2018.

Top 5 Popular Company in Pharmacy Sector, Category Pharmacy,

24 Agustus 2018Top 5 Popular Company in

PharmacySector, Pharmacy Category, August 24, 2018

Top 50 Big Capitalization Public Listed Company,

tanggal 10 Desember 2018 Top 50 Big Capitalization of Public Listed

Company, December 10, 2018



no

Tanggal Dikeluarkannya

SertifikasiCertification

Issuance Date

Jenis SertifikatType of Certificate

Dikeluarkan olehIssued by

Masa berlaku HinggaValid until

ISO Standardization

1 16 Mei 2018

May 16, 2018

Sertifikat ISO 9001;2015 Issue 9 No.ID03/001012 Produksi dan Pemasaran Produk Obat, ObatTradisional, Injeksi, Drop,Tablet, Kapsul, Serbuk, Salep, Krim, Sirup Kering, Suspensi, Larutan dan Sachet

ISO 9001; 2015 Issue 9 No.ID03 / 001012 Production and Marketing of Medicinal Products, Traditional Medicines, Injection, Drops, Tablets, Capsules, Powder, Ointments, Creams, Dry Syrups, Suspensions, Solutions and Sachets

SGS 17 Maret 2021

March 17, 2021

Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)Good Manufacturing Practices (CPOB)

1 18 Januari 2016

January 18, 2016

Sertifikat CPOB No. 4674/CPOB/A/I/16,Bentuk Sediaan Cairan Oral Non Betalaktam

CPOB Certificate No. 4674 / CPOB / A / I / 16, Non Betalactam Oral Liquid Form

BPOM 7-Apr-20

April 17, 2020

2 7 April 2016

April 07, 2016

Sertifikat CPOB No. 4362/CPOB/A/I/15, Bentuk Sediaan Kapsul Keras Non Betalaktam

CPOB Certificate No. 4362 / CPOB / A / I / 15, Non Betalactam Hard Capsule Form

BPOM 7-Apr-20

April 07, 2020

3 30 Mei 2017

May 30, 2017

Sertifikat CPOB No. 4970/CPOB/A/I/17, Bentuk Sediaan Sefalosporin

CPOB Certificate No. 4970 / CPOB / A / I / 17, Cephalosporin Form

BPOM 30 Mei 2022

May 30, 2022

4 18 Januari 2016

January 18, 2016

Sertifikat CPOB No. 4675/CPOB/A/I/16, Bentuk Sediaan Semisolid Non Betalaktam

CPOB Certificate No. 4675 / CPOB / A / I / 16, Non-Betalactam Semisolid Form

BPOM 7-Apr-20

April 07, 2020

5 7 April 2015

April 07, 2015

Sertifikat CPOB No. 4363/CPOB/A/I/15, Bentuk Sediaan Serbuk Oral Non Betalaktam

GMP Certificate No. 4363 / CPOB / A / I / 15, Non Betalactam Oral Powder Form

BPOM 7-Apr-20

April 07, 2020

6 7 April 2015

April 07, 2015

Sertifikat CPOB No. 4361/CPOB/A/I/15, Bentuk Sediaan Tablet Biasa dan Tablet Salut Non Betalaktam

CPOB Certificate No. 4361 / CPOB / A / I / 15, Ordinary Tablet Preparation Form and Non Betalactam Salute Tablets

BPOM 7-Apr-20

April 07, 2020

94


no



Issuance Date




Cara PembuatanObatTradisional yang Baik (CPOTB)Good Manufacturing Practice for Traditional Medicine (GMP for Traditional Medicine)

1 19 Oktober 2017October 19, 2017

Sertifikat CPOTB No.ST.04.03.433.09.17.04.01.379, Bentuk Sediaan Ekstrak Kental

CPOTB Certificate No.ST.04.03.433.09.17.04.01.379, Thick Extract Form

BPOM 19 Oktober 2022October 19, 2022

2 19 Oktober 2017 October 19, 2017

Sertifikat CPOTB No.ST.04.03.433.09.17.04.01.380, Bentuk Sediaan Ekstrak Cair

CPOTB Certificate No.ST.04.03.433.09.17.04.01.380, Liquid Extract Form


3 19 Oktober 2017 October 19, 2017

Sertifikat CPOTB No.ST.04.03.433.09.17.04.01.381, Bentuk Sediaan Ekstrak Kering

CPOTB Certificate No.ST.04.03.433.09.17.04.01.381, Dry Extract Form


4 09 Juni 2017June 9, 2017

Sertifikat CPOTB No.ST.04.03.433.09.17.04.01.343, Bentuk Sediaan Tablet

CPOTB Certificate No.ST.04.03.433.09.17.04.01.343, Tablet Form

BPOM 9 Juni 2022June 9, 2022

5 09 Juni 2017June 9, 2017

Sertifikat CPOTB No.ST.04.03.433.09.17.04.01.342, Bentuk Sediaan Kapsul

CPOTB Certificate No.ST.04.03.433.09.17.04.01.342, Capsule Form


6 09 Juni 2017June 9, 2017

Sertifikat CPOTB No.ST.04.03.433.09.17.04.01.341, Bentuk Sediaan Serbuk Efervesen

CPOTB Certificate No.ST.04.03.433.09.17.04.01.341, Effervesen Powder Form




no



Issuance Date




7 09 Juni 2017June 9, 2017

Sertifikat CPOTB No.ST.04.03.433.09.17.04.01.344, Bentuk Sediaan Cairan Obat Dalam

CPOTB Certificate No.ST.04.03.433.09.17.04.01.344, Internal Usage Dosage Form

BPOM 9 Juni 2022 June 9, 2022

8 09 Juni 2017June 9, 2017

Sertifikat CPOTB No.ST.04.03.433.09.17.04.01.379, Bentuk Sediaan Serbuk Oral

CPOTB Certificate No.ST.04.03.433.09.17.04.01.379, Oral Powder Form

BPOM 9 Juni 2022 June 9, 2022

9 10 Agustus 2016August 10, 2016

Sertifikat CPOTB No.ST.04.03.433.09.17.04.01.379, Bentuk Sediaan Setengah Padat

CPOTB Certificate No.ST.04.03.433.09.17.04.01.379, Medium Solid Dosage Form


Halal


Sertifikat Halal No. 00180072030315 untuk produk Taburia Kategori Suplemen dan Makanan

Halal Certificate No. 00180072030315 for Taburia Production, Categories of Supplement and Food

LPPOM MUI 24 Oktober 2019October 24, 2019


Sertifikat Halal Assurance System Status No. HS2B7350/102017/IDO

Certified Halal on Assurance System Status No. HS2B7350 / 102017 / IDO

LPPOM MUI 24 Oktober 2019October 24, 2019

96


Alamat Entitas Anak dan Kantor Cabang serta Jaringan UsahaAddress of Subsidiaries and Branch Offices and Business Network

“Jaringan usaha Indofarma ditopang oleh 29 kantor cabang entitas anak, IGM, yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan terbagi dalam 2 (dua) Region yakni wilayah

Barat dan Timur. ”

“Indofarma business network is supported by 29 subsidiaries’ branch offices, IGM, which are spread in various regions in Indonesia and divided into 2 (two) Regions, the West and East regions. “

PT indofarma global Medika (igM)Entitas Anak/ SubsidiariesKompleks Infinia Park Blok B-86Jl. Dr. Saharjo No. 45Jakarta Selatan 12850DKI Jakarta, IndonesiaTel: +62 21 8378 1166Faks: +62 21 8378 5432

PT Farmalab indoutama (Fliu)Entitas Anak/ SubsidiariesJalan Delima II no. 4 Malaka SariDuren Sawit, Jakarta Timur 13460DKI Jakarta, IndonesiaTelp: +62 21 8661 7112

Daftar 29 Kantor Cabang IGMList of 29 IGM Branch Offices

CabangBranch

alamat CabangBranch Address

BANDUNG JL. Bapa Husen Dalam, No. 2 Cihampelas – Bandung Tlp. 022-2040996-7/2043962

ACEH Jl. Ir Muhd Thaher No 5A-5D Gp Lamdom Kec. Lueng Bata Banda Aceh Tlp. (0651) 26773-23199

SURABAYA Jl. Raya Margorejo Indah Blok A-137 no. 58 Surabaya Tlp. 031-8419377/031-8435444

SEMARANG Jl. Pamularsih Raya Kav 67 No. 60 Semarang Tlp. (024) 7613648-9, 7625826

MEDAN Kompleks Pergudangan Amplas Trade Center Blok E-21-22 Jl.Sisingamaraja Km 10.8 Medan Tlp. 061-88807608

MAKASSAR Komp. Kima 10 Kav. T4, Kel. Daya - Kec. Biringkanaya Makassar Tlp. (0411) 47432151

PALEMBANG Jl. Ali Gathmir No.37 RT.01 RW.01 Kel. 13 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang Tlp. 0711-351123,351323/0711-350022

PADANG JL. Bagindo Azis Chan, No. 6, Padang – 25211 Tlp. 0751-25664, 810347, 22034

SAMARINDA Jl. H.M. Kadrie Oening No. 147 RT. 17 Samarinda Tlp. 0541 - 748572 / 748147

DENPASAR Jl. Gunung Agung No.21 Denpasar Tlp. 0361-411888, 416287



Daftar 29 Kantor Cabang IGMList of 29 IGM Branch Offices

CabangBranch

alamat CabangBranch Address

PEKANBARU Jl. SM Amin - Arengka II No. 169 G-I RT/RW 02/07 Kel. Binawidya, Kec. Tampan Pekanbaru Riau Tlp. (0761) 7431365

MANADO JL DR Samratulangi NO 28 Manado. Tlp. (0431) 870199-854363

MALANG JL. Soekarno Hatta No. 80 RT. 003/ RW 006 Mojolangu - Lowokwaru, Malang 65142 Tlp. (0341) 402150 / 402151

BANJARMASIN Jl. Perdagangan RT.23 Ruko No. 105 & 106 Kel. Kuin Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin 70127 Tlp. (0511) 3259359 , 3259360

SOLO (SURAKARTA) Jl. Slamet Riyadi No. 234, Gumpang - Kartosuro - Kabupaten Sukoharjo Tlp. (0271) 7890207-08

KUPANG Jl. Sam Ratulangi V No. 2 Tlp. (0380) 8553595

LAMPUNG JL Urip Sumoharjo No. 144 Way Halim Gunung Sulah, Bandar Lampung Tlp. (0721) 5602690, 5602656

JEMBER Jl. Imam Bonjol No,37 Jember, Kecamatan-Kelurahan Kaliwates - Jember Jatim Tlp. (0331) 321832-33

PAPUA Jl. Kelapa Dua Pergudangan Boulevard No 3 Entrop Jayapura Tlp. (0967) 5160336

TANGERANG Kompleks Pergudangan Multiguna Blok A no 5 Tlp. (021) 5399347/348

YOGYAKARTA Jl. Garuda No.3, Sukoharjo, Cupuwatu I RT.006, RW.004, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta Tlp. (0274) 487036,2850518/

MATARAM Jl. Bung Karno No. 76 pagesangan Mataram Tlp. 0370 – 626378

BOGOR Jl. Raya Cifor No. 9 RT. 01 RW. 03 Kel. Situ Gede. Kec. Bogor Barat - Kota Bogor Tlp. ( 0251 ) 8428660 / ( 0251 ) 8428837

PONTIANAK Jalan Tanjung Pura Nomor 6 Pontianak - Kalimantan Barat

PURWOKERTO Jl. KH .Wahid Hasyim No.16 Purwokerto Tlp. ( 0281 ) 634655

TEGAL Jl. Raya Purwahamba RT.009 RW.04, Purwahamba, Kec. Suradadi, Kab. Tegal - Jawa Tengah 52182 Tlp. 0283-4531993/ 0283-4531994

SERANG Jl. Raya Petir Curug No. 59, Kp. Pamupukan RT.003 RW.001 Kel. Cilaku, Kec. Curug Serang – Banten Tlp. (0254) 8487320 / 8480321

JAKARTA Jl. Dr Saharjo NO. 45 Komp. Infinia Park Blok B-85 12850 Tlp. (021)8379 1374, (02) 8379 2048 / (021) 8379 2814

BEKASI Jl. Ir. H. Juanda No. 110 OPQ Duren Jaya Bekasi Timur Tlp. (021) 88355949/ 88355952

98


Analisis danPembahasan Manajemen atas Kinerja PerusahaanManagement Discussion and Analysis on Company Performance


AnAliSiS dAn PembAHASAn mAnAjemen ATAS KineRjA PeRuSAHAAnmanagement discussion and Analysis on Company Performance

Analisis danPembahasan Manajemen atas Kinerja PerusahaanManagement Discussion and Analysis on Company Performance

Tinjauan Perekonomian dan IndustriReview of Macro Economy and Industry

KebijaKan Pemerintah

Memasuki tahun 2018, kinerja perekonomian nasional pada triwulan I tumbuh sebesar 5,1% atau meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang tumbuh sebesar 5,0%. Dari sisi pengeluaran, konsumsi dan investasi masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga tumbuh stabil dengan dukungan tingkat inflasi yang terjaga. Konsumsi LNPRT dan konsumsi Pemerintah tumbuh cukup tinggi sejalan dengan persiapan Pemilukada dan tingginya realisasi belanja pegawai, barang dan sosial. Kinerja investasi (PMTB) tumbuh signifikan dan tercatat sebagai pertumbuhan tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini didorong oleh pembangunan infrastruktur fisik yang masih berjalan serta tumbuhnya PMA-PMDN. Peningkatan investasi juga didukung oleh peningkatan kinerja impor yang salahsatunya merupakan impor barang modal. Hal tersebut mengindikasikan adanya harapan peningkatan pendapatan (PDB) di periode berikutnya.

Dari sisi produksi, seluruh sektor ekonomi mampu mencatat pertumbuhan positif. Kinerja perekonomian terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, serta jasa-jasa. Sektor Industri Pengolahan tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan didorong oleh peningkatan aktivitas industri nonmigas, khususnya industri makanan minuman, tekstil, logam dasar, serta mesin dan perlengkapan. Selain itu, kinerja ekspor dan impor yang relatif baik turut mendukung kinerja pertumbuhan Sektor Industri dan juga menjadi penopang perbaikan kinerja Sektor Perdagangan. Sektor konstruksi tumbuh tinggi didorong oleh keberlanjutan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Lebih jauh, sektor jasa yang terkait dengan logistik dan infrastruktur seperti sektor informasi dan komunikasi, serta transportasi dan pergudangan mampu tumbuh tinggi didukung oleh perkembangan aktivitas ekonomi digital, serta peningkatan penyediaan layanan transportasi dan pengiriman barang.

KebijaKan Kementerian Kesehatan

Di sepanjang tahun 2018 pasar farmasi nasional mengalami penurunan hampir rata 0,1%. Target capaian beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan di tahun 2018 antara lain:a. Kartu Indonesia Sehat bagi 92,4 juta jiwa, pembinaan

Puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah untuk menurunkan AKI sebanyak 1.400 puskesmas.

Government Policy

Entering 2018, the national economic performance in the first quarter grew 5.1% or increased compared to the same period in 2017 which grew 5.0%. In terms of expenditure, consumption and investment are still the main contributors to growth. Household consumption is growing steadily with the support of a well-controlled inflation rate. The consumption of LNPRT and Government consumption grew quite high in line with the preparation of the Regional Head General Election and the high realization of personnel, goods and social spending. Investment performance (PMTB) grew significantly and was recorded as the highest growth in the last 5 (five) years. This is driven by the construction of physical infrastructure that is still running and the growth of FDI. The increase in investment was also supported by an increase in import performance, one of which was imports of capital goods. This indicates the expectation of an increase in income (GDP) in the next period.

In terms of production, all economic sectors were able to record positive growth. Economic performance was mainly supported by the manufacturing, construction, trade and services sectors. The Processing Industry sector remains the main contributor to growth driven by increased non-oil and gas industry activities, particularly the food, beverage, textile, base metals and machinery and equipment industries. In addition, the relatively good performance of exports and imports contributed to the growth performance of Industrial Sector and also supported the performance of Trading Sector. The construction sector is growing high driven by the sustainability of infrastructure development in various regions. Furthermore, the service sector related to logistics and infrastructure such as the information and communication sector, as well as transportation and warehousing are able to grow high, supported by the development of digital economic activities, as well as the increase in the provision of transportation and freight forwarding services.

ministry of health Policy

Throughout 2018 the national pharmaceutical market experienced an average decline of 0.1%. The target of several activities carried out by the Ministry of Health in 2018 includes:a. Kartu Indonesia Sehat for 92.4 million people, fostering

Puskesmas in collaboration with UTD and hospitals in blood services to reduce MMR by 1,400 puskesmas.

100


b. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi sebanyak 2.100 kecamatan, penugasan tenaga kesehatan secara team based (Nusantara Sehat) minimal 5 orang di Papua dan Papua Barat sebanyak 24 tim (120 orang).

c. Penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) sebanyak 460 ribu ibu hamil.

d. Penyediaan makanan tambahan bagi balita kekurangan gizi sebanyak 612,9 ribu balita kurus dan (7) sarana prasarana pengendalian HIV AIDS untuk 7.500.000 tes HIV.

Arah kebijakan kesehatan dalam menghadapi tantangan di bidang kesehatan serta meningkatkan keberhasilan dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi utama, yaitu:a. Penguatan anggaran untuk program promotif dan

preventif Penguatan anggaran untuk program promotif dan

preventif dilakukan melalui mendorong pola hidup sehat melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS),mempercepat penurunan stunting dengan meningkatkan kualitas intervensi gizi spesifik dan sensitive melalui skema Program for Result, dan meningkatkan nutrisi untuk ibu hamil dan menyusui.

b. Pemerataan akses ke layanan kesehatan Pemerataan akses ke layanan kesehatan di seluruh

wilayah Indonesia dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan fasilitas kesehatan, dan mendorong KPBU untuk pembangunan rumah sakit utamanya di daerah.

c. Peningkatan efektivitas program JKN Peningkatan efektivitas program JKN diupayakan untuk

percepatan peningkatan kepesertaan terutama sektor informal, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan program JKN, penguatan pengawasan terhadap rumah sakit, klinik dan rumah sakit oleh Pemda untuk memastikan kualitas layanan kesehatan, mitigasi fraud dan efisiensi biaya operasional,serta sinkronisasi dengan Pemda untuk mendorong sisi penawaran.

b. The number of sub-districts that have at least 1 health center certified as many as 2,100 sub-districts, the assignment of health workers in a team based (Nusantara Sehat) of at least 5 people in Papua and West Papua as many as 24 teams (120 people).

c. Provision of additional food for pregnant women with Chronic Energy Deficiency (KEK) of 460 thousand pregnant women.

d. Provision of additional food for malnourished children as many as 612.9 thousand underweight toddlers and (7) infrastructure for controlling HIV AIDS for 7,500,000 HIV tests.

The direction of health policy in facing challenges in the health sector and increasing success are divided into 3 (three) main classifications, namely:a. Strengthening budgets for promotive and preventive

programsStrengthening the budget for promotive and preventive programs is done through encouraging healthy lifestyles through the Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) program, accelerating stunting reduction by improving the quality of specific and sensitive nutrition interventions through the Program for Result scheme, and improving nutrition for pregnant and lactating mothers.

b. Equitable access to health servicesEquitable access to health services in all regions of Indonesia is carried out through the Special Allocation Fund (DAK) for the construction of health facilities, and encouraging PPPs for the construction of the main hospitals in the area.

c. Increased effectiveness of the JKN programIncreasing the effectiveness of the JKN program is aimed at accelerating the increase in participation, especially in the informal sector, increasing access and quality of health services for the JKN program, strengthening supervision of clinics and hospitals by ensuring the quality of health services, fraud mitigation and operational cost efficiency, and synchronizing Local Government to push the supply side.



Perseroan memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018 sebagai dokumen pengukuran proyeksi yang dilakukan di akhir tahun 2017 dan/atau awal tahun 2018. Dalam RKAP ini tertuang kontrak manajemen serta sasaran dan target yang ingin dicapai, serta kebijakan strategis yang akan ditempuh di sepanjang tahun 2018.

Sesuai Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan dan Paket XI Kebijakan Ekonomi, Perseroan merumuskan 6 (enam) insiasi strategis penting yang diharapkan mampu memberikan landasan bagi Perseroan untuk dapat tumbuh di tahun 2018.

Memperkuat upstream industry

Strengthen upstream Industry

Ekspansi ke industri kosmetik

Expansion into cosmetic industry

1

4

2

5

3

6

Memperkuat bisnis manufaktur obat dan

nutrisiStrengthen Manufacture Medicine and nutrition

business

Penerapan sistem informasi berbasis ERP

SAPPracticing information system based on ERP

SAP

Memperkuat bisnis jasa

Strengthen service business

Pengembangan produk bermargin besar

Pengembangan produk Developing product in huge

margin

Kebijakan Strategis 2018Strategic Policy 2018

The Company has a Corporate Work Plan and Budget (RKAP) in 2018 as a projected measurement document carried out at the end of 2017 and / or at the beginning of 2018. In this RKAP there is a management contract and targets to be achieved, as well as strategic policies to be pursued throughout 2018.

In accordance with Presidential Instruction No. 6 of 2016 dated June 8, 2016 concerning the Acceleration of Development of the Pharmaceutical Industry and Medical Devices and the Package XI of Economic Policy, the Company formulated 6 (six) important strategic initiatives that are expected to provide a foundation for the Company to grow in 2018.

102


Dalam laporan keuangan tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo. Perseroan belum menerapkan PSAK 5 (Penyesuaian 2015) tentang Segmen Operasi. Perseroan memiliki informasi tentang segmen usaha sebagai komponen Perseroan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa (baik produk atau jasa individu maupun kelompok produk atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

Struktur organisasi Perseroan dan entitas anak serta sistem pelaporan keuangan internal belum dirancang berdasarkan kelompok produk dan jasa. Oleh sebab itu, manajemen Perseroan dan Entitas Anak menetapkan segmen usaha berdasarkan pertimbangan risiko dan hasil terkait dengan produk yang dihasilkan, yaitu segmen usaha Obat, segmen usaha Alat Kesehatan dan Produk Lain, serta segmen usaha Pharmaceutical Engineering.

Segmen Usaha Berdasarkan Kegiatan UsahaBusiness Segment By Business Activities

Segmen Usaha ObatBusiness Segment of Drug

SEGMEN USAHABusiness segment

Segmen Usaha Alat Kesehatan dan Produk Lain

Business Segment of Medical Devices and Other Products

Segmen Usaha Pharmaceutical Engineering.

Business Segment of Pharmaceutical Engineering.

Selain itu, Perusahaan memiliki informasi segmen usaha berdasarkan wilayah distribusi secara geografis, mencakup 5 (lima) wilayah yang terdiri dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Bali, Nusa Tenggara Barat, serta Indonesia Timur.

Tinjauan Operasi Per Segmen UsahaReview of Operations Per Business Segments

In the financial statements of 2018 financial year audited by Public Accounting Firm Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo, the Company implemented PSAK 5 (2015 Adaptation) on the Operating Segments. The Company has information about business segments as a distinguishable component of the Company in producing products or services (both individual products or services or groups of related products or services) and the component has risks and rewards that are different from the risks and rewards of other segments.

The organizational structure of the Company and subsidiaries and internal financial reporting systems have not been designed based on product and service groups. Therefore, the management of the Company and Subsidiaries establishes business segments based on risk considerations and results related to the products, namely Drug business segment, Medical Device business segment and Other Products, as well as Pharmaceutical Engineering business segment

The Company has information on business segments based on geographical distribution areas, covering 5 (five) regions consisting of Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi and Bali, West Nusa Tenggara, and Eastern Indonesia.



seGmen berdasarKan ProduK yanG dihasilKan

Perseroan mengupayakan optimalisasi seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Di samping itu, sebagai sebuah entitas usaha, Perseroan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha dengan membagi segmentasi berdasarkan produksi dan kegiatan pemasaran.

Kegiatan distribusi dan penjualan dari produk yang dihasilkan Perseroan antara lain dilakukan oleh Entitas Anak, PT Indofarma Global Medika (“IGM”). Selain itu Perseroan juga bekerjasama dengan PT Mensa BinaSukses dan PT Kimia Farma Trading & Distribution untuk memperluas cakupan distribusi produk.

Seperti yang telah disebutkan di atas, segmen usaha Perseroan atas produk yang dihasilkan terbagi ke dalam 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu Obat, Alat Kesehatan dan Produk Lain, serta Pharmaceutical Engineering. Dari ke-3 kegiatan usaha tersebut, hingga akhir tahun 2018 Perseroan telah memiliki 231 item produk yang memiliki persetujuan izin edar baik yang dikeluarkan oleh Badan POM RI maupun Kementerian Kesehatan RI, dengan penggolongan terhadap 4 (empat) kelompok produk, yaitu Ethical Generik (OGB), Ethical Branded, Over The Counter (OTC), dan Alat Kesehatan. Komposisi terbesar berasal dari kelompok produk Ethical Generik (OGB) sebesar 57,14% dan diikuti oleh kelompok produk Ethical Branded 11,69%, Over The Counter (OTC) 6,06% dan Alat Kesehatan 25,11%.

Jumlah Produk Indofarma Berdasarkan Kelompok ProdukNumber of Indofarma Products By Product Group

Kelompok ProdukProduct Type

2018 2017

jumlah item ProdukTotal Product Item




Ethical Generik (OGB)Ethical Generic (OGB) 132 57,14% 160 67,57

Ethical Branded 27 11,69% 31 12,70%

Over The Counter (OTC) 14 6,06% 17 6,97%

business seGment by Products

The Company strives to optimize all of its resources to produce high-quality and highly competitive goods and or services. In addition, as a business entity, the Company pursues profits to increase the value of the Company by applying the principles of a Limited Liability Company. To achieve these aims and objectives, the Company conducts business activities by dividing segmentation based on production and marketing activities.

Distribution and sales activities of the Company’s products are among others carried out by Subsidiaries, PT Indofarma Global Medika (“IGM”). The Company also cooperates with PT Mensa Bina Sukses and PT Kimia Farma Trading & Distribution to expand the scope of product distribution.

As mentioned above, the business segment by products is divided into 3 (three) main activities, namely drugs, medical devices and other products, and pharmaceutical engineering. Of the 3 business activities, until the end of 2018 the Company had 231 products that had good marketing authorization issued by National Agency of Drug and Food Control (BPOM) and the Ministry of Health, with a classification of 4 (four) product groups, namely Ethical Generic (OGB), Ethical Branded, Over The Counter (OTC) and Medical devices. The largest composition came from Ethical Generic (OGB) product group by 57.14% and was followed by Ethical Branded product group by 11.69%, Over The Counter (OTC) 6.06% and Medical Devices 25.11%.

104


Jumlah Produk Indofarma Berdasarkan Kelompok ProdukNumber of Indofarma Products By Product Group

Kelompok ProdukProduct Type

2018 2017





Alat KesehatanMedical Device 58 25,11% 36 14,75%

Jumlah Produk dengan Persetujuan Ijin EdarTotal Active Product with Marketing Authorization

231 100,00% 244 100,00%

67,57%12,70%

6,97%

14,75%

11,69%

6,06%

25,11%

57,14%

20182017

Ethical Generic (OGB)

Over The Counter (OTC)

Ethical Branded Alat Kesehatan

Medical Equipment

Jika dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah produk dengan persetujuan ijin edar mengalami penurunan. Namun kelompok produk dengan Alat Kesehatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sejalan dengan strategi Perseroan untuk melakukan ekspansi pada varian produk dengan margin yang lebih baik, khususnya pada kelompok produk dari Alat Kesehatan. Kontribusi produk Alat Kesehatan sebanyak 25,11%% berasal dari perolehan Persetujuan Ijin Edar produk baru di tahun 2018, yakni sebanyak 22 item.

Pendapatan masing-masing segmen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

When compared with 2017, the number of products with marketing authorization has decreased. However, the product group of Medical Devices experienced a significant increase, in line with the Company’s strategy to expand product margins with better margins, especially in the group of products from Medical Devices. The contribution of Medical Devices products as much as 25.11 %% originated from the acquisition of new product marketing authorization in 2018, namely as many as 22 items.

The income of each segment can be seen in the table below.



Jumlah dan Kontribusi Pendapatan Segmen Usaha Terhadap Penjualan Bersih Konsolidasian

Total and Contribution of Business Segments to Consolidated Net Sales

segmen usahaBusiness Segment

2018 2017 Kenaikan (Penurunan)Increase (Decrease)

jumlah(rp-juta)

Total(Rp-million)

Kontribusi(%)

Contribution(%)

jumlah(rp-juta)

Total(Rp-million)

Kontribusi(%)

Contribution(%)

selisih(rp-juta)

Difference(Rp-million)

(%)

ObatDrug 1.352.829 84,92% 768.591 47,11% 584.238 76,01%

Alat Kesehatan dan Produk LainMedical Devices and other products

239.490 15,03% 862.144 52,85% -622.655 -72,22%

Pharmaceutical Engineering 661 0,04% 581 0,04% 80 13,74%

jumlah Penjualan bersihTotal Net Sales

1.592.980 100,00% 1.631.318 100,00% -38.338 -2,35%

47,11%52,85%

15,03%

0,04%0,04%

84,92%

20182017

ObatDrug

Pharmaceutical Engineering

Alat Kesehatan dan Produk LainMedical Devices and other products

obat

Kegiatan Produksi dan fasilitas Produksi obatSegmen usaha Obat didapatkan dari kegiatan produksi dan distribusi produk obat, yaitu suatu bahan/campuran bahan yang digunakan untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit baik yang berasal dari bahan alam, kimia sintetis ataupun senyawa biologi lainnya. Perseroan memiliki produk obat Generik, yaitu obat yang telah habis masa patennya dan memiliki penamaan obat yang sama dengan zat aktif berkhasiat yang dikandungnya, sesuai nama resmi International Non Propietary Names yang telah ditetapkan dalam Farmakope Indonesia. Di samping itu, terdapat produk obat Branded yaitu obat Generik yang diberi nama atau merek dagang.

druG

Production activities and drug Production facilitiesDrug business segments are obtained from the activities of the production and distribution of medicinal products, namely a material / mixture of ingredients used to prevent, reduce, eliminate, cure diseases or symptoms of disease both from natural ingredients, synthetic chemicals or other biological compounds. The Company has Generic medicinal products, namely drugs that have expired their patents and have the same drug naming as the nutritious active substances they contain, according to the official name of the International Non Propietary Names as stipulated in the Pharmacopoeia of Indonesia. In addition, there are Branded medicinal products, namely Generic drugs with a brand or trademark.

106


Perseroan memiliki fasilitas untuk melakukan penelitian dan pengembangan produk baru, pengujian bahan dan produk serta fasilitas produksi obat. Fasilitas produksi obat menghasilkan produk sediaan tablet, kapsul, serbuk, semisolid (salep/gel/krim), sirup serta sediaan injeksi, baik yang masuk dalam turunan Betalaktam maupun Non Betalaktam; sementara fasilitas produksi obat tradisional dilengkapi dengan mesin dan alat-alat untuk memproduksi ekstrak cair, kental dan kering serta sediaan produk jadi kapsul, serbuk, tablet dan gel.

DISPENSING

PREMIXING

WETTING

DRYING

GRANULATING

CAPSULE FILLING

TABLETTING

PRIMARY PACKAGING

SECONDARY PACKAGING

Alur Produksi Tablet dan Kapsul Indofarma

Indofarma Tablet and Capsule Production Flow

FINAL MIXING

1

2

3

6

5

10

9

4

78

7

7

COATING

The Company has facilities to conduct research and development of new products, testing of materials and products as well as drug production facilities. Drug production facilities produce tablet, capsule, powder, semisolid (ointment/gel/ cream) dosage products, syrups and injection preparations, both included in the Betalactam and Non Betalactam derivatives; while traditional medicine production facilities are equipped with machines and apparatus for producing liquid, viscous and dry extracts as well as preparations of capsule, powder, tablet and gel products.



Fasilitas Produksi Obat TradisionalTablet, Kapsul, Sirup, Serbuk, Gel

Traditional Medicine Production FacilityTablets, Capsules, Syrup, Powder, Gel

Fasilitas Produksi UtamaTablet, Kapsul, Salep, Krim, Gel,

Sirup, Sirup Kering, Serbuk, EliksirMain Production Facility

Tablets, Capsules, Ointments, Creams, Gel, Syrup, Dry Syrup,

Powder, Elixir

Fasilitas Produksi BetalaktamTablet, Kapsul, Sirup Kering

Betalactam Production FacilityTablets, Capsules, Dry Syrup

Fasilitas Produksi Steril non Cephalosporine

Injeksi Cair, Tetes MataNon Cephalosporine Sterile

Production FacilityLiquid Injection, Eye Drops

Fasilitas Produksi Steril Cephalosporine

Injeksi KeringCephalosporine Sterile

Production FacilityDry Injection

Fasilitas Produksi Indofarma

Indofarma Production Facility

Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga mutu produk yang dihasilkan, renovasi fasilitas produksi menjadi salah satu program utama Perseroan. Upaya pembangunan dan perbaikan yang dilakukan disesuaikan dengan regulasi terkini yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Renovasi yang masih berlangsung sampai tahun 2018 diantaranya adalah Ruang Sampling Bahan Baku, Laboratorium Mikrobiologi dan fasilitas produksi Steril Non Sefalosporin.

Produk Perseroan

Dari total 25 Nomor Izin Edar (NIE) yang didapatkan di tahun 2018, sebanyak 4 (empat) produk baru untuk kelompok produk obat telah diluncurkan, seperti yang terlihat di bawah ini.

Produk Obat Baru yang Diluncurkan di Tahun 2018New Drug Launched in 2018

no nama ProdukProduct Name

KelompokGroup

terbit niePublish NIE

PeluncuranLaunching

1 Genisone 20 (botol @ 50 tablet)Genisone 20 (bottle @ 50 tablets) Branded/Branded 23 Januari 2018

January 23, 2018Februari 2018February 2018

2 Desoximethasone 0,25% (Dus, 25 tube @ 5g)Desoximethasone 0.25% (Box, 25 tubes @ 5g) Generik/Generic 19 Apri 2018

April 19, 2018Mei 2018May 2018

3 Ketokonazole 2% (Dus, 1 tube @ 15g)Ketokonazole 2% (Box, 1 tube @ 15g) Generik/Generic 14 November 2018

November 14, 2018Desember 2018 December 2018

4 Tablet Tambah Darah (tender)Blood -Builder Tablet (tender) Generik/Generic 23 Januari 2018

January 23, 2018Maret 2018March 2018

As a form of commitment in maintaining the product quality, production facilities renovation is one of the Company’s main programs. The development efforts and improvements made are adjusted to the latest regulations issued by the National Agency of Drug and Food Control (BPOM). Renovations that are still ongoing until 2018 include the Raw Material Sampling Room, Microbiology Laboratory and Non Cephalosporin Sterile production facilities.

company Products

Of the total 25 Marketing Authorization Number (NIE) obtained in 2018, as many as 4 (four) new products of drug product group have been launched, as shown below.

108


Realisasi produksi produk obat Perseroan dapat dilihat di bawah ini.

Realisasi Produksi Berdasarkan Volume dan NilaiProduction Realization By Volume and Value

sediaanDosage

2018 2017 PertumbuhanGrowth

volumeVolume

nilaiValue

volumeVolume

nilaiValue

volumeVolume

nilaiValue

Tablet Non BetalaktamNon Betalactam Tablets 952.423.220 294.529.385.808 901.437.026 280.146.783.611 5,66% 5,13%

Kapsul Non BetalaktamNon Betalactam Capsules 205.918.152 92.861.597.181 186.949.388 82.780.250.415 10,15% 12,18%

SalepOintment 10.930.868 25.854.513.845 10.041.634 20.718.389.912 8,86% 24,79%

Injeksi CairLiquid Injection 9.621.100 22.848.319.049 12.439.017 24.711.414.080 -22,65% -7,54%

Sirup Cair BotolLiquid Syrup Bottle 8.813.145 43.840.822.002 10.824.487 42.267.079.396 -18,58% 3,72%

Kapsul HerbalHerbal Capsules 7.920.720 11.887.360.707 6.416.200 10.243.440.768 23,45% 16,05%

SerbukPowder 3.898.360 9.313.571.876 917.540 1.300.177.080 324,87% 616,33%

Kapsul CephalosporineCephalosporine Capsules 2.380.120 2.881.680.680 5.142.040 6.512.799.362 -53,71% -55,75%

SirupKering CephalosporineCephalosporine Dry Syrup 106.786 1.763.229.076 463.742 4.745.239.735 -76,97% -62,84%

Injeksi Kering CephalosporineCephalosporine Dry Injection 105.050 1.028.941.960 88.088 813.732.930 19,26% 26,45%

Sirup Kering Non BetalaktamNon Betalactam Dry Syrup 72.610 591.978.790 72.705 510.343.068 -0,13% 16,00%

Tetes MataEye drops 26.720 44.136.524 28.470 97.033.020 -6,15% -54,51%

InfusInfusion - - 22.601 1.392.221.600 - -

jumlahTotal

1.202.216.851 507.445.537.496 1.134.842.938 476.238.904.976 5,94% 6,55%

Nilai: Harga Jual Produk (HJP)

Output produksi tahun 2018 merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir dari sisi value sedangkan dari sisi unit naik 67 juta unit dari tahun 2017 atau setara 1 bulan output produksi. Hal ini ditunjang dengan meningkatnya kapasitas terutama di lini sediaan kapsul non betalaktam sehingga output produksi di lini tersebut meningkat 12% dibandingkan tahun 2017. Peningkatan paling tinggi berada pada lini sediaan serbuk, dimana Perseroan pada tahun 2018 mendapatkan tender pengadaan produk Mineral Mix dalam jumlah yang cukup besar.

Realization of the Company’s drug production can be seen below.

Value: Product Selling Price (HJP)

Production output in 2018 was the highest in the last 5 years in terms of value while in terms of units rose 67 million units from 2017 or equivalent to 1 month of production output. This is supported by increased capacity, especially in the line of non-betalactam capsules, so that the production output in this line increased 12% compared to 2017. The highest increase was in powder dosage lines, where the Company in 2018 received a tender for the procurement of Mineral Mix products in sufficiently large quantities.



Perbandingan Volume dan Nilai Produk dalam Grafik2016-2018

Comparison of Volume and Value of Products2016-2018

2016

Nilai JualValue of Products

Volume ProduksiVolume Production

1.134.842.938

1.186.395.304

1.202.216.851

476.238.904.976

507.236.452.009 507.445.537.496

2017 2018

Pemastian mutu dan Peningkatan fasilitas Produksi

Guna menunjang proses produksi yang mampu menghasilkan produk bermutu, berdaya saing kuat sekaligus memiliki nilai ekonomi bagi aktivitas usaha, Perseroan melakukan serangkaian upaya untuk memastikan terjaminnya mutu dari produk yang dihasilkan. Upaya pemastian mutu dilakukan dengan cara menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), agar produk yang dihasilkan senantiasa berkualitas, aman, dan berkhasiat. Upaya-upaya tersebut ditempuh dengan melakukan upaya-upaya perbaikan fasilitas produksi dan fasilitas penunjangnya untuk memenuhi persyaratan CPOB dan CPOTB terkini.

Selain melakukan proses perbaikan fasilitas produksi, Perseroan juga melakukan upaya peremajaan mesin dan pengembangan fasilitas produksi baik dari aspek regulasi maupun pengkinian teknologi. Selain fasilitas produksi, Perseroan juga melakukan upaya tersebut di fasilitas laboratorium, teknik dan pemeliharaan serta fasilitas Indomach.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan implementasi sistem pemastian mutu produk adalah dengan mengintegrasikan seluruh prosedur mutu ke dalam sistem ERP. Upaya ini seiring dengan proses migrasi dan pengembangan sistem ERP dalam rangka peningkatan

Quality assurance and improvement of Production facilitiesIn order to support the production process that is capable to produce products that have high-quality, strong competitive and economic value for business activities, the company undertakes a series of efforts to ensure the quality assurance of the products produced. Quality assurance efforts are conducted by applying Good Manufacturing Practice (GMP) and Good Manufacturing Practice for Traditional Medicine (GMP for Traditional Medicine), so that the products produced are always qualified, safe and nutritious. These efforts were taken by improving production facilities and supporting facilities to meet the latest requirements of Good Manufacturing Practice and Good Manufacturing Practice for Traditional Medicine.

In addition to improving the production facilities, the Company also rejuvenated machinery and developed facilities from both regulatory and technological update aspects. In addition to production facilities, the Company also undertakes these efforts at its laboratories, engineering and maintenance facilities and Indomach facilities.

One of the efforts made to improve the implementation of product quality assurance system is to integrate all quality procedures into the ERP system. This effort is in line with the process of migration and development of ERP systems in order to improve performance. Some priority quality

110


kinerja yang merupakan bagian dari transformasi Perseroan. Beberapa fungsi pemastian mutu yang diprioritaskan untuk dapat diintegrasikan kedalam sistem ERP berupa pengelolaan Change Control, pengkajian mutu produk, penangan keluhan serta penarikan produk.

Rencana Perseroan dalam melakukan pengembangan sistem teknologi informasi ditempuh dengan melakukan penunjukan konsultan ERP. Salah satu tujuan Perseroan melakukan pengembangan sistem ERP dari segi mutu adalah untuk memudahkan dalam melakukan Pengkajian Mutu Produk, pengkajian Change Control dan integrasi proses produksi dengan sistem lain di Perseroan.

Upaya pemastian mutu dalam hal pengendalian sistem dokumentasi juga dilakukan dengan penggunaan aplikasi database dokumen internal e-document yang dapat diakses menggunakan web browser. Dengan sistem ini, user hanya dapat menggunakan e-document tersebut tanpa memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan dokumen. Penerapan sistem ini akan memperkecil kesalahan internal dan memberikan model pengelolaan organisasi yang baik dan aman bagi Perseroan.

Profitabilitas Segmen Obat serta Kontribusinya Terhadap Perusahaan

Profitabilitas Segmen Obat dan Kontribusinya Terhadap Kinerja Keuangan IndofarmaDrug Segment Profitability and Its Contribution to Indofarma’s Financial Performance

segmen obatDrug Segment


jumlah(rp-juta)

Total(Rp-million)

Kontribusi(%)

Contribution(%)

jumlah(rp-juta)

Total(Rp-million)

Kontribusi(%)

Contribution(%)

selisih(rp-juta)


selisih(%)

Difference(%)

Penjualan BersihNet Sales 1.352.829 84,92% 768.591 47,11% 584.238 76,01%

Pergerakan Kontribusi Nilai Penjualan Segmen Obat Terhadap Kinerja Keuangan Indofarma 2014-2018Movement of Drug Segments Contribution to Indofarma’s Financial Performance

20152014 2016 2017 2018

52,3

2%

47,

11%

44

,71%

71,2

1%

84,9

2%

assurance functions to be integrated into ERP systems include Change Control management, Product quality review, complaint handling and product withdrawal.

The Company’s plan to develop an information technology system was realized by appointing an ERP consultant. One of the Company’s objectives to develop an ERP system in terms of quality is to facilitate the Product Quality Assessment, Change Control assessment and integration of production processes with other systems in the Company.

In terms of documentation system control, quality assurance effort is also conducted with the use of database applications e-document internal documents that can be accessed using a web browser. With this system, the user can only use the e-document without having the authority to make changes to the document. Implementing this system will minimize internal errors and provide a good and secure organizational management model for the Company.

Drug Segment Profitability and Its Contribution to the company



alat Kesehatan dan ProduK lain

Kegiatan operasi dan bisnis alat Kesehatan dan Produk lain

Di samping produk obat, Perseroan mengembangkan produk Alat kesehatan yang berupa instrumen, aparatus, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mencegah, mendiagnosis suatu penyakit atau kondisi seseorang. Alat Kesehatan ini terdiri dari peralatan medis dan peralatan habis pakai.

Dari 231 produk dengan Nomor Izin Edar (NIE), sebanyak 58 produk diantaranya digolongkan dalam kelompok produk Alat Kesehatan. Jumlah ini mengalami peningkatan dari jumlah produk Alat Kesehatan dengan NIE di tahun 2017 yang sebanyak 36 produk. Di sepanjang tahun 2018, Perseroan meluncurkan 22 produk Alat Kesehatan sebagai bagian dari strategi diferensiasi produk, khususnya produk dengan margin yang besar.

Produk Alat Kesehatan Baru yang Diluncurkan di Tahun 2018New Medical Devices Launched in 2018


KelompokGroup


PeluncuranLaunching

1 SMART Diagnostic DOA 3 Panel Test (AMP, MOP, THC)AlkesMedical Device

7 Agustus 2017August 7, 2017

Januari 2018January 2018

2 SMART Diagnostic DOA 5 Panel Test (AMP, BZO, MET, MOP, THC)AlkesMedical Device

3 Agustus 2017 August 3, 2017

Januari 2018 January 2018

3 SMART Diagnostic DOA 6 Panel Test (AMP, BZO, COC, MET, MOP, THC)

AlkesMedical Device

3 Agustus 2017 August 3, 2017

Januari 2018 January 2018

4 SMART Diagnostic S. Typhi/S.Paratyphi TestAlkesMedical Device

24 April 2018April 24, 2018

Desember 2018 December 2018

5 SMART CerviscopeAlkesMedical Device

28 Juni 2018June 28, 2018


6 ProliSlim

CHPConsumer Health Product

29 November 2017 November 29, 2017


7 SMART Diagnostic Febrille Antigen H / SMART Diagnostic Reagen Salmonella HD

AlkesMedical Device

17 Oktober 2018 October 17, 2018 2019

medical devices and other Products

operations and business activities of medical devices and other Products

In addition to medicinal products, the Company develops medical devices in the form of instruments, apparatus and/or implants that do not contain drugs used to identify, prevent, diagnose a person’s disease or condition. These Medical Devices consist of medical equipment and consumable medical goods.

Of 231 products with Marketing Authorization Number (NIE), as many as 58 products were classified in Medical Devices product group. This number has increased from the number of Medical Devices products with NIE in 2017 which were 36 products. Throughout 2018, the Company launched 22 Medical Devices products as part of its product differentiation strategy, especially products with large margins.

112


Produk Alat Kesehatan Baru yang Diluncurkan di Tahun 2018New Medical Devices Launched in 2018


KelompokGroup


PeluncuranLaunching

8 SMART Diagnostic Febrille Antigen HA / SMART Diagnostic Reagen Salmonella HA

AlkesMedical Device

27 September 2018 September 27, 2018 2019

9 SMART Diagnostic Febrille Antigen HB / SMART Diagnostic Reagen Salmonella HB

AlkesMedical Device

27 September 2018September 27, 2018 2019

10 SMART Diagnostic Febrille Antigen HC / SMART Diagnostic Reagen Salmonella HC

AlkesMedical Device

17 Oktober 2018October 17, 2018 2019

11 SMART Diagnostic Febrille Antigen O / SMART Diagnostic Reagen Salmonella OD

AlkesMedical Device


12 SMART Diagnostic Febrille Antigen OA / SMART Diagnostic Reagen Salmonella OA

AlkesMedical Device


13 SMART Diagnostic Febrille Antigen OB / SMART Diagnostic Reagen Salmonella OB

AlkesMedical Device

3 Oktober 2018 October 3, 2018 2019

14 SMART Diagnostic Febrille Antigen OC / SMART Diagnostic Reagen Salmonella OC

AlkesMedical Device

3 Oktober 2018 October 3, 2018 2019

15 SMART Diagnostic Febrille Antigen KIT / SMART Diagnostic Reagen Salmonella SET (OA, OB, OC, OD, HA, HB, HC, HD)

AlkesMedical Device

3 Oktober 2018October 3, 2018 2019

16SMART Diagnostic Anti A Monoclonal / SMART Diagnostic Reagen Penggolongan Darah Anti-A SMART Diagnostic Anti-A Blood Grouping Reagent

AlkesMedical Device


17SMART Diagnostic Anti B Monoclonal / SMART Diagnostic Reagen Penggolongan Darah Anti-B SMART Diagnostic Anti-B Blood Grouping Reagent

AlkesMedical Device


18SMART Diagnostic Anti AB Monoclonal / SMART Diagnostic ReagenPenggolonganDarah Anti-ABSMART Diagnostic Anti-AB Blood Grouping Reagent

AlkesMedical Device


19SMART Diagnostic Anti D IgG/IgM Blend Monoclonal / SMART Diagnostic Reagen Penggolongan Darah Anti-DSMART Diagnostic Anti-D Blood Grouping Reagent

AlkesMedical Device


20SMART Diagnostic Anti ABO Monoclonal SET / SMART Diagnostic Blood Grouping Sera SET (Anti-A, Anti-B, Anti-AB, Anti-D)

AlkesMedical Device

18 September 2018September 18, 2018 2019

21 SMART NubiaAlkesMedical Device

Desember 2018 December 2018 2019



Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Segmen Distribusi serta Kontribusinya terhadap Perusahaan

Profitabilitas Segmen Alat Kesehatan dan Produk Lain serta Kontribusinya Terhadap Kinerja Keuangan Indofarma

Profitability of Medical Devices and Other Products Segments and Their Contributions to Indofarma’s Financial Performance

segmen alat Kesehatan dan Produk lain

Medical Device Segments and Other Products


jumlah(rp-juta)

Total(Rp-million)

Kontribusi(%)

Contribution(%)

jumlah(rp-juta)

Total(Rp-million)

Kontribusi(%)

Contribution(%)

selisih(rp-juta)


selisih(%)

Difference(%)

Penjualan BersihNet Sales 239.490 15,03% 862.144 52,85% (622.654) (72,22%)

Pergerakan Kontribusi Nilai Penjualan Segmen Alat Kesehatan dan Produk Lain Terhadap Kinerja Keuangan Indofarma 2014-2018

Movement of Medical Devices and Other Products Contribution to Indofarma’s Financial Performance

20152014 2016 2017 2018

15,0

3%

47,

65%

52,8

5%

55,2

4%

28,6

7%

Pharmaceutical engineering

Kegiatan operasi dan bisnis Pharmaceutical engineering

Segmen usaha Engineering Pharmaceutical merupakan pengembangan dari workshop pengadaan dan pemeliharaan mesin yang dimiliki Perseroan melalui salah satu divisinya, Indomach, yang telah mulai dilakukan sejak tahun 1999. Segmen ini mulai mencatatkan pendapatannya sejak tahun 2012, sejalan dengan keputusan manajemen untuk melakukan komersialisasi pada kegiatan yang dilakukan unit usaha Indomach.

Melalui unit usaha Indomach, Perseroan melakukan manufaktur, penjualan dan pemeliharaan mesin kebutuhan pabrik farmasi kepada pihak luar. Proses desain dan

Profitability and Financial Performance of Distribution segments and their contributions to the company

Pharmaceutical enGineerinG

operational activities and Pharmaceutical engineering business

The Pharmaceutical Engineering business segment is the development of a workshop on procurement and maintenance of machinery owned by the Company through one of its divisions, Indomach, which has been started since 1999. This segment began recording revenue since 2012, in line with management’s decision to commercialize activities carried out Indomach business unit.

Through the Indomach business unit, the Company manufactures, sells and maintains machinery for pharmaceutical plant needs to outside parties. The process

114


produksi dari mesin-mesin ini sepenuhnya dilakukan oleh unit usaha Indomach dengan mengedepankan mesin-mesin—khususnya mesin stripping dan blistering—yang memiliki potensi keuntungan dalam pasar pabrik farmasi nasional. Indomach memiliki keunggulan harga yang kompetitif dan berbasis teknologi mesin Eropa dibandingkan kualitas dan harga dari kompetitor. Di samping itu, produksi mesin yang dilakukan Perseroan sepenuhnya menyesuaikan dengan prasyarat dari regulator—dalam hal ini Badan POM—yang dapat menjadi rujukan kualifikasi bagi pelanggan saat menggunakan produk mesin yang diproduksi Perseroan melalui unit usaha Indomach.

Selain itu, Indomach melakukan manufaktur atau perakitan tempat tidur yang didistribusikan kepada rumah sakit dan pusat layanan kesehatan lainnya.

Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Segmen Pharmaceutical engineering serta Kontribusinya terhadap Perusahaan

Profitabilitas Segmen Pharmaceutical Engineering serta Kontribusinya Terhadap Kinerja Keuangan Indofarma

Profitability of Pharmaceutical Engineering Segment and Its Contributions to Indofarma’s Financial Performance

segmen Pharmaceutical engineering

Pharmaceutical Engineering Segment


jumlah(rp-juta)

Total(Rp-million)

Kontribusi(%)

Contribution(%)

jumlah(rp-juta)

Total(Rp-million)

Kontribusi(%)

Contribution(%)

selisih(rp-juta)


selisih(%)

Difference(%)

Penjualan BersihNet Sales 661 0,04% 581 0,04% 80 13,77%

Pergerakan Kontribusi Segmen Pharmaceutical EngineeringTerhadap Kinerja Keuangan Indofarma 2014-2018Movement of Pharmaceutical Engineering Segment Contribution to Indofarma’s Financial Performance

2014-2018

20152014 2016 2017 2018

0,04

%

0,03

%

0,04

%

0,05

%

0,12

%

of design and production of these machines is fully carried out by the Indomach business unit by prioritizing machines - especially stripping and blistering machines - which have profit potential in the national pharmaceutical plant market. Indomach has a competitive price advantage and is based on European engine technology compared to the quality and price of competitors. In addition, the engine production carried out by the Company fully adapts to the prerequisites of regulators — in this case the POM Agency — which can be a reference for customers when using engine products produced by the Company through the Indomach business unit.

In addition, Indomach manufactures or assembles beds that are distributed to hospitals and other health care centers.

Profitability and Financial Performance of Pharmaceutical engineering segment and its contributions to the company



seGmen berdasarKan GeoGrafis distribusi

Persebaran Nilai Aset Perseroan Berdasarkan GeografisCompany Asset Value By Geographical Distribution

segmen berdasarkan Geografis Distribusi

Segment By Geographical Distribution


jumlah(rp-juta)

Total(Rp-million)

Kontribusi(%)

Contribution(%)

jumlah(rp-juta)

Total(Rp-million)

Kontribusi(%)

Contribution(%)

selisih(rp-juta)


selisih(%)

Difference(%)

JawaJava 1.319.448 91,48% 1.334.072 87,20% (14.624) -1,10%

SumateraSumatra 62.528 4,34% 111.563 7,29% (49.034) -43,95%

KalimantanKalimantan 16.964 1,18% 19.135 1,25% (2.172) -11,35%

SulawesiSulawesi 26.560 1,84% 34.422 2,25% (7.861) -22,84%

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Indonesia TimurBali, West Nusa Tenggara and East Indonesia

16.850 1,17% 30.683 2,01% (13.833) -45,08%

jumlah asetTotal Assets

1.442.351 100,00% 1.529.875 100,00% (87.524) -5,72%

Jumlah Laba Rugi Komprehensif Berdasarkan GeografisTotal Comprehensive Income by Geographical Distribution

segmen berdasarkan Geografis Distribusi

Segment By Geographical Distribution


jumlah(rp-juta)

Total(Rp-million)

Kontribusi(%)

Contribution(%)

jumlah(rp-juta)

Total(Rp-million)

Kontribusi(%)

Contribution(%)

selisih(rp-juta)


selisih(%)

Difference(%)

JawaJava 235.684 82,92% 213.337 75,43% 22.347 10,48%

SumateraSumatra 33.494 11,78% 44.474 15,73% (10.980) -24,69%

KalimantanKalimantan 2.850 1,00% 5.198 1,84% (2.348) -45,18%

SulawesiSulawesi 4.867 1,71% 8.524 3,01% (3.658) -42,91%

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Indonesia TimurBali, West Nusa Tenggara and East Indonesia

7.325 2,58% 11.280 3,99% (3.954) -35,06%

jumlah laba rugi KomprehensifTotal Comprehensive Income

284.220 100,00% 282.813 100,00% 1.407 0,50%

s e G m e n t b y G e o G r a P h i c a l distribution

116


Tinjauan KeuanganFinancial Review

standar Penyajian informasi dan Kesesuaian terhadaP standar aKuntansi KeuanGan

Analisa dan pembahasan kinerja keuangan pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo Laporan keuangan konsolidasian Perseroan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (“DSAK”) Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

s t a n d a r d o f i n f o r m a t i o n Presentation and comformity to financial accountinG standards

Analysis and discussion of financial performance in this annual report refers to the Financial Statements for the years ended December 31, 2018 and December 31, 2017 which have been audited by Public Accounting Firm Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo. The Company’s consolidated financial statements are prepared and presented in accordance with the Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, namely the Financial Accounting Standards Statement (PSAK), which includes the Statement and Interpretation issued by the Financial Accounting Standards Board (“DSAK”). Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 concerning Guidelines for Presentation of Financial Statements, decision of Bapepam-LK Chairman No. KEP-347 / BL / 2012 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies.



Posisi KeuanGan Konsolidasian

2018(rp-juta)

(Rp-million)

2017(rp-juta)

(Rp-million)

Kenaikan (Penurunan)Increase (Decrease)

selisih(rp-juta)


Persentase(%)

Percentage(%)

AsetAssets

Aset LancarCurrent Assets 867.493 930.982 (63.489) (6,82 %)

Aset Tidak LancarNon-Current Assets 574.858 598.893 (24.035) (4,01 %)

jumlah asetTotal Assets 1.442.351 1.529.875 (87.524) (5,72 %)

LiabilitasLiabilities

Liabilitas Jangka PendekCurrent Liabilities 827.238 893.289 (66.051) (7,39 %)

Liabilitas Jangka PanjangNon-Current Liabilities 118.466 110.176 8.290 7,52%

jumlah liabilitasTotal Liabilities 945.704 1.003.465 (57.761) (5,76%)

jumlah ekuitasTotal Equity 496.647 526.410 (29.763) (5,65 %)

jumlah liabilitas dan ekuitasTotal Liabilities and Equity 1.442.351 1.529.875 (87.524) (5,72 %)

aset

2018(rp-juta)

(Rp-million)

2017(rp-juta)

(Rp-million)


selisih(rp-juta)


Persentase(%)

Percentage(%)

aset lancarCURRENT ASSETS

Kas dan setara kasCash and Cash Equivalents 129.325 182.588 (53.263) (29,17 %)

Piutang usahaTrade Receivables

- Pihak Berelasi- Related Parties 6.947 5.968 979 16,41 %

- Pihak Ketiga- Third party 163.738 174.712 (10.975) (6,28 %)

Piutang lain-lainOther Receivables 90.673 6.435 84.238 1.309,13 %

consolidated financial Position

assets

118


2018(rp-juta)

(Rp-million)

2017(rp-juta)

(Rp-million)


selisih(rp-juta)


Persentase(%)

Percentage(%)

PersediaanInventories 215.495 254.679 (39.184) (15,39 %)

Pajak dibayar dimukaPrepaid Taxes 220.432 276.193 (55.760) (20,19 %)

Uang muka dan biaya dibayar dimukaAdvances and Pre-payments 40.884 30.408 10.476 34,45 %

jumlah aset lancarTotal Current Assets

867.493 930.982 (63.489) (6,82 %)

ASET TIDAK LANCARNON-CURRENT ASSETS

Aset keuangan tersedia untuk dijualFinancial Assets Available for Sale 6.016 156 5.860 3.766,41%

Investasi pada entitas asosiasiInvestment on Associates 462 428 34 8,00 %

Aset pajak tangguhanDeferred Tax Assets 44.988 49.585 (4.597) (9,27%)

Aset tetapFixed Assets 496.766 487.334 9.432 1,94%

Properti InvestasiInvestment Property 13.756 13.931 (175) (1,25 %)

Aset Tidak Lancar yang akan DitinggalkanAbandoned Non-Current Assets

2.758 2.504 254 10,15 %

Aset Tak berwujudIntangible Assets 3.086 37.863 (34.777) (91,85%)

Aset Tidak lancar lainnyaOther Non-Current Assets 7.025 7.092 (67) (0,94 %)

jumlah aset tidak lancarTotal Non-Current Assets

574.858 598.893 (24.035) (4,01%)

jumlah asetTotal Assets

1.442.351 1.529.875 (87.524) (5,72%)

Jumlah aset Perseroan di tahun 2018 mengalami penurunan 5,72%. Penurunan terutama terjadi pada aset lancar yang disebabkan turunnya nilai persediaan 15,39% dan pajak dibayar dimuka sebesar 20,19% dibandingkan tahun 2017. Sementara itu, aset tetap Perseroan mengalami pertumbuhan 1,94%

The Company’s total assets in 2018 decreased by 5.72%. The decrease mainly occurred in current assets due to a decrease in inventory value of 15.39% and prepaid taxes by 20.19% compared to 2017. Meanwhile, the Company’s fixed assets grew by 1.94%



liabilitas

2018(rp-juta)

(Rp-million)

2017(rp-juta)

(Rp-million)


selisih(rp-juta)


Persentase(%)

Percentage(%)

liabilitas janGKa PendeKCURRENT LIABILITIES

Pinjaman bank jangka pendekShort-Term Bank Loans 507.584 404.985 102.598 25,33%

Bagian surat berharga yang diterbitkan jatuh tempo dalam satu tahunCurrent Portion of Medium-Term Notes

- 44.833 (44.833) (100%)

Utang usahaTrade Payables

- Pihak berelasi- Related Parties 9.204 8.493 711 8,37%

- Pihak ketiga- Third Parties 204.358 376.649 (172.291) (45,74%)

Uang Muka PenjualanAdvances from Customers 20.387 2.482 17.905 721,27%

Utang pajakTax Payables 53.149 29.564 23.585 79,78%

Biaya yang masih harus dibayarAccrued Expenses 18.687 20.614 (1.927) (9,35%)

Liabilitas imbalan kerja jangka pendekShort-Term Employee Benefit 13.869 5.669 8.201 144,66%

jumlah liabilitas jangka PendekTotal Current Liabilities 827.238 893.289 (66.051) (7,39%)

liabilitas janGKa PanjanGNon-Current Liabilities

Pinjaman bank jangka panjangLong-Term Bank Loans 50.759 44.719 6.040 13,51%

Kewajiban imbalan pasca kerjaPost-Employment Benefit Obligation 67.707 65.457 2.250 3,44%

jumlah liabilitas jangka PanjangTotal Non-Current Liabilities 118.466 110.176 8.290 7,52%

jumlah liabilitasTotal Liabilities 945.704 1.003.465 (57.761) (5,76%)

Per 31 Desember 2018, jumlah liabilitas Perseroan mengalami penurunan 5,76% dibandingkan tahun 2017. Liabilitas jangka pendek mengalami penurunan 7,39%, sejalan dengan penurunan utang usaha pihak ketiga. Liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan 7,52% dibandingkan tahun 2017 yang terutama disebabkan meningkatnya pinjaman bank jangka panjang dan kewajiban imbalan pasca kerja.

liabilities

As of December 31, 2018, the Company’s liabilities decreased by 5.76% compared to 2017. Current liabilities decreased by 7.39%, in line with the decrease in third party trade payable. Non-current liabilities have increased 7.52% compared to 2017 which was mainly due to the increase in long-term bank loans and post-employment benefits obligations.

120


eKuitas

2018(rp-juta)

(Rp-million)

2017(rp-juta)

(Rp-million)


selisih(rp-juta)


Persentase(%)

Percentage(%)

eKuitas yanG daPat diatribusiKan KePada PemiliK entitas induKEQUITY ATTRIBUTABLE TO THE OWNER OF THE HOLDING COMPANY

Modal sahamShare Capital 309.927 309.927 - 0%

Tambahan modal disetorAdditional Paid-In Capital 81.120 81.120 - 0%

Saldo laba:Retained Earnings

Ditentukan penggunaannyaAppropriated 1.272 1.272 - 0%

Belum ditentukan penggunaannyaUnappropriated 104.277 134.040 (29.762) (22,20%)

Keuntungan belum direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijualUnrealized Profit from Financial Assets Available-for-Sale

51 51 - 0%

Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas indukTotal Equity Attributable to The Owner of The Holding Company

496.646 526.409 (29.762) (5,65%)

Kepentingan Non PengendaliNon-Controlling Interest 1 1 - 0%

jumlah eKuitasTOTAL EQUITY 496.647 526.410 (29.763) (5,65%)

Jumlah ekuitas Perseroan di tahun 2018 mengalami penurunan 5,72% dibandingkan tahun 2017. Penurunan terutama terjadi pada saldo laba yang belum ditentukan yang mengalami penurunan 22,20% dibandingkan tahun 2017.

l a b a r u G i da n P e n G h a s i l a n KomPrehensif lain Konsolidasian

2018(rp-juta)

(Rp-million)

2017(rp-juta)

(Rp-million)


selisih(rp-juta)


Persentase(%)

Percentage(%)

Penjualan bersihNet Sales 1.592.980 1.631.317 (38.338) (2,35%)

Beban pokok penjualanCost of Goods Sold 1.308.760 1.348.504 (39.744) (2,95%)

eQuity

The Company’s total equity in 2018 decreased by 5.72% compared to 2017. The decline mainly occurred in unappropriated retained earnings which decreased by 22.20% compared to 2017.

consolidated statement of Profit and loss and other comPrehensive income



2018(rp-juta)

(Rp-million)

2017(rp-juta)

(Rp-million)


selisih(rp-juta)


Persentase(%)

Percentage(%)

LABA BRUTOGROSS PROFIT 284.220 282.813 1.407 0,50%

Beban penjualanSales Expenses 155.527 172.835 (17.308) (10,01%)

Beban umum dan administrasiAdministrative & General Expenses 121.883 98.959 22.924 23,16%

Kerugian (keuntungan) lain-lain NetoOther Net Loss (Profit) (19.100) 15.302 (34.402) (224,82%)

LABA (RUGI) USAHAOperating (Loss) Profit 25.910 (4.283) 30.193 (705,00%)

Beban keuanganFinancial Expenses 51.241 52.532 (1.292) (2,46%)

Bagian rugi (laba) dari entitas asosiasiShare in Net Loss (Profit) of Associate (32) 2 (34) -(1631,36%)

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAKProfit (Loss) Before Tax (25.298) (56.817) 31.519 (55,47%)

Beban Pajak PenghasilanIncome Tax Expense

Pajak KiniCurrent Tax (3.832) (476) (3.356) 705,10%

Pajak TangguhanDeferred Tax (3.606) 11.008 (14.614) (132,76%)

Jumlah Penghasilan (Beban) PajakTotal Income Tax Expense (7.438) 10.532 (17.970) (170,62%)

LABA (RUGI) TAHUN BERJALANPROFIT (LOSS) FOR THE YEAR (32.736) (46.285) 13.548 (29,27%)

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba-rugiItems Not Subsequently Reclassified to Profit - Loss

Penilaian kembali imbalan pasca kerjaRemeasurement of Post-Employment Benefit

3.965 (4.083) 8.048 (197,09%)

Beban Pajak TerkaitRelated Income Tax (991) 1.021 (2.012) (197,09%)

Laba (Rugi) komprehensif lainnya tahun berjalan, setelah pajakOther Comprehensive Income (Loss) for The Year, after tax

2.973 (3.062) 6.036 (197,09%)

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALANTOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

(29.763) (49.347) 19.584 (39,69%)

Laba (Rugi) yang dapat diatribusikan kepada:Profit (Loss) Attributable to:

Pemilik entitas indukOwners of Parent Entity (32.736) (46.283) 13.547 (29,27%)

122


2018(rp-juta)

(Rp-million)

2017(rp-juta)

(Rp-million)


selisih(rp-juta)


Persentase(%)

Percentage(%)

Kepentingan nonpengendaliNon-Controlling Interest (0,58) (1,82) 1,24 (68,07%)

Laba (Rugi) Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:Comprehensive Income (Loss) Attributable to:

Pemilik entitas indukOwners of Parent Entity (29.762) (49.345) 19.583 (39,69%)

Kepentingan nonpengendaliNon-Controlling Interest (1) (2) 1 (68,54%)

LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM (Rupiah penuh)Earnings (loss) per Share(in full Rupiah)

(10,56) (14,93) 4,37 (29,27%)

Realisasi penjualan bersih tahun 2018 mengalami penurunan 2,35% dibanding tahun 2017. Penurunan penjualan bersih tersebut diikuti dengan penurunan penjualan beban pokok penjualan yang mengalami turun sebesar 2,95% jika dibandingkan tahun 2017.

Beban usaha tercatat mengalami penurunan sebesar 10,10%; sedangkan laba usaha untuk tahun 2018 mengalami kenaikan 705,00% dibandingkan rugi usaha yang dicatatkan di tahun 2017. Rugi bersih sebelum pajak mengalami perbaikan sebesar 55,47%, sedangkan rugi tahun berjalan tercatat mengalami perbaikan 29,27% jika dibandingkan tahun 2017.

arus Kas Konsolidasian

2018(rp-juta)

(Rp-million)

2017(rp-juta)

(Rp-million)


selisih(rp-juta)


Persentase(%)

Percentage(%)

Arus Kas dari Aktivitas OperasiCash Flows from Operating Activities (70.391) 147.184 (217.575) -147,82%

Arus Kas dari Aktivitas InvestasiCash Flows from Investing Activities (46.400) (93.499) 47.099 -50,37%

Arus Kas dari Aktivitas PendanaanCash Flows from Financing Activities 63.805 72.967 (9.161) -12,56%

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara KasNet Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents

(52.986) 126.652 (179.637) -141,84%

Net sales realization in 2018 decreased by 2.35% compared to 2017. The decrease in net sales was followed by a decrease in sales of cost of goods sold which fell by 2.95% compared to 2017.

Operating expenses recorded decreased by 10.10%; while the operating profit for 2018 has increased by 705.00% compared to the operating loss recorded in 2017. The net loss before tax has improved by 55.47%, while loss for the year has been recorded to have improved by 29.27% compared to 2017.

consolidated cash floWs



2018(rp-juta)

(Rp-million)

2017(rp-juta)

(Rp-million)


selisih(rp-juta)


Persentase(%)

Percentage(%)

Kas dan Setara Kas Awal PeriodeCash and Cash Equivalents at The Beginning Period

182.588 56.234 126.354 224,69%

Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang AsingEffects of Foreign Exchange Rate Changes (277) (298) 21 -6,99%

Kas dan Setara Kas Akhir PeriodeCash and Cash Equivalents at The End of Period

129.325 182.588 (53.263) -29,17%

\

arus Kas dari aKtivitas oPerasi

2018(rp-juta)

(Rp-million)

2017(rp-juta)

(Rp-million)


selisih(rp-juta)


Persentase(%)

Percentage(%)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASICASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Penerimaan kas dari pelangganCash receipts from customers 1.644.046 1.662.235 (18.189) -1,09%

Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawanCash paid to suppliers andemployees

(1.811.690) (1.581.356) (230.334) 14,57%

Pajak penghasilanIncome tax - (974) 974 -100,00%

Pembayaran bungaInterest paid (51.241) (52.532) 1.292 -2,46%

Penerimaan restitusi pajakReceipts from tax refund 148.494 119.811 28.682 23,94%

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasiNet cash generated from (used in) operating activities

(70.391) 147.184 (217.575) -147,82%

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2018 mengalami penurunan 147,82% dibandingkan tahun 2017. Penurunan ini terutama didapatkan dari turunnya penerimaan kas dari pelanggan, serta penurunan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan.

cash floWs from oPeratinG activities

Net Cash generated from operating activities in 2018 decreased by 147.82% compared to 2017. This decline was mainly derived from a decrease in cash receipts from customers, as well as a decrease in cash paid to suppliers and employees.

124


arus Kas dari aKtivitas investasi

2018(rp-juta)

(Rp-million)

2017(rp-juta)

(Rp-million)


selisih(rp-juta)


Persentase(%)

Percentage(%)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASICASH FLOWS PROVIDED BY INVESTING ACTIVITIES

Penerimaan penghasilan bunga simpananInterest received from bank deposit

288 402 (114) -28,36%

Perolehan aset tak berwujudPurchases of intangible asset (17.425) (16.789) (636) -3,79%

Hasil penjualan aset tetapProceeds from sale of property, plant and equipment

81 973 (892) -91,68%

Pembelian Aset TetapPurchases of property, plant, equipment (29.344) (78.085) 48.741 62,42%

Kas Bersih digunakan untuk aktivitas investasiNet cash used in investingactivities

(46.400) (93.499) 47.099 50,37%

Kas Bersih digunakan untuk aktivitas investasi di tahun 2018 mengalami kenaikan 50,37% dibandingkan tahun 2017. Adanya kenaikan ini disebabkan pembelian aset tetap yang meningkat hingga 62,42% dibandingkan tahun 2017.

arus Kas dari aKtivitas Pendanaan

2018(rp-juta)

(Rp-million)

2017(rp-juta)

(Rp-million)


selisih(rp-juta)


Persentase(%)

Percentage(%)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAANCASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Penerimaan Pinjaman Jangka PendekReceipts of short-term loan 568.952 783.774 (214.822) -27,41%

Pembayaran Pinjaman Jangka PendekPayments of short-term loan (466.354) (750.874) 284.520 37,89%

Penerimaan Pinjaman Jangka PanjangReceipts (Payments) of long-term loan 6.040 40.066 (34.026) -84,93%

Pelunasan Utang Jangka MenengahRepayment of Medium-Term Debt (44.833) - (44.833) -

Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaanNet cash from (used for) Financing Activities

63.805 72.967 (9.161) -12,56%

cash floWs Provided by investinG activities

Net cash used for investing activities in 2018 increased by 50.37% compared to 2017. This increase was due to fixed asset purchases which increased to 62.42% compared to 2017.

cash floWs from financinG activities



Kas Bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan 12,56% dibandingkan tahun 2017. Penurunan ini disebabkan penerimaan pinjaman jangka pendek dan penerimaan pinjaman jangka panjang yang masing-masing turun 27,41% dan 84,93%. Di samping itu, terdapat pelunasan utang jangka menengah yang dilakukan di tahun 2018.

Kas dan setara Kas aKhir Periode

Dengan saldo arus kas pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, kas dan setara kas Perseroan di sepanjang tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp52,99 miliar. Di akhir tahun 2018, saldo kas dan setara kas Perseroan mengalami penurunan 29,17% dibandingkan saldo kas dan setara kas di awal tahun 2018.

KemamPuan membayar utanG dan tinGKat KoleKtibilitas PiutanG

KemamPuan membayar utanG

likuiditas

2018(rp-juta)

(Rp-million)

2017(rp-juta)

(Rp-million)


selisih(rp-juta)


Persentase(%)

Percentage(%)

Aset LancarCurrent Assets 867.493 930.982 -63.489 -6,82%

Liabilitas Jangka PendekCurrent Liabilities 827.238 893.289 -66.051 -7,39%

Rasio Lancar (%)Current Ratio (%) 104,87% 104,22%

Rasio likuiditas tercermin dari rasio lancar. Rasio lancar Perseroan di tahun 2018 sebesar 104,87%, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 104,22%.

solvabilitas

2018(rp-juta)

(Rp-million)

2017(rp-juta)

(Rp-million)


selisih(rp-juta)


Persentase(%)

Percentage(%)

AsetAssets 1.442.351 1.529.875 (87.524) -5,72%

LiabilitasLiabilities 945.704 1.003.465 (57.761) -5,76%

Net cash generated from financing activities decreased by 12.56% compared to 2017. This decrease was due to receipts of short-term loan and receipts of long-term loan which fell by 27.41% and 84.93% respectively. In addition, there is a repayment of medium-term debt carried out in 2018.

cash and cash eQuivalents end of Period

With the balance of cash flows in operating, investing and financing activities, the Company’s cash and cash equivalents throughout 2018 decreased by Rp52.99 billion. At the end of 2018, the Company’s cash and cash equivalents decreased by 29.17% compared to the cash and cash equivalents in early 2018.

s o lv e n c y a n d r e c e i v a b l e collectibility rates

solvency

liquidity

The liquidity ratio is reflected in the current ratio. The Company’s current ratio in 2018 is 104.87%, an increase compared to 2017 which amounted to 104.22%.

Solvency

126


2018(rp-juta)

(Rp-million)

2017(rp-juta)

(Rp-million)


selisih(rp-juta)


Persentase(%)

Percentage(%)

EkuitasEquity 496.647 526.410 (29.763) -5,65%

Debt to Equity Ratio (%) 190,42% 190,62%

Debt to Asset Ratio (%) 65,57% 65,59%

Rasio likuiditas terlihat dari Debt to Equity Ratio dan Debt to Asset Ratio. Di tahun 2018, Debt to Equity Ratio sebesar 190,42%, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 190,62%. Sedangkan Debt to Asset Ratio tahun 2018 sebesar 65,57%, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 65,59%.

tingkat Kolektibilitas Piutang

2018(hari)(Day)

2017(hari)(Day)


selisihDifference (%)

Kolektibilitas PiutangAccounts Receivable Collectibility 39,11 40,00 -0,89 -2,23%

Tingkat kolektibilitas Perseroan di tahun 2018 sebesar 39,11 hari, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 40 hari.

struKtur modal dan KebijaKan manajemen atas struKtur modal

struKtur modal PerusahaanStruktur modal Perseroan yang terdiri dari utang berbasis bunga dan ekuitas dapat dilihat di bawah ini.

struktur modalCapital Structure


jumlah(rp-juta)

Total(Rp- million)

Kontribusi(%)

Cotribution(%)

jumlah(rp-juta)

Total(Rp- million)

Kontribusi(%)

Cotribution(%)

selisih(rp-juta)


Persentase(%)

Percentage(%)

Surat Berharga yang DiterbitkanMedium term notes - - 44.833 4,39% (44.833) -

Pinjaman Bank Jangka PanjangLong term bank loans 50.759 4,81% 44.719 4,38% 6.040 13,51%

Total pinjaman yang terdapat bungaTotal Interest-Bearing Liabilities 558.342 52,92% 494.537 48,44% 63.805 12,90%

Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas indukTotal equity attributable to equity holders of the parent entity.

496.647 47,08% 526.410 51,56% (29.763) -5,65%

The liquidity ratio is seen from Debt to Equity Ratio and Debt to Asset Ratio. In 2018, the Debt to Equity Ratios amounted to 190.42%, a slight decrease compared to 2017 which amounted to 190.62%. While the Debt to Asset Ratio in 2018 amounted to 65.57%, a slight decrease compared to 2017 which amounted to 65.59%.

accounts receivable collectibility

The Company’s collectability rate in 2018 amounted to 39.11 days, a decrease compared to 2018 which amounted to 40 days.

caPital strucure and manaGement Policy

comPany caPital structureThe Company’s capital structure consisting of interest-bearing liabilities and equity can be seen below.



struktur modalCapital Structure


jumlah(rp-juta)

Total(Rp- million)

Kontribusi(%)

Cotribution(%)

jumlah(rp-juta)

Total(Rp- million)

Kontribusi(%)

Cotribution(%)

selisih(rp-juta)


Persentase(%)

Percentage(%)

Total struktur modalTotal Capital Structure 1.054.989 100,00% 1.020.947 100,00% 34.042 3,33%

Rasio PengungkitGearing ratio 112,42% 93,95%

20182017

Pinjaman BankBank Loans

Pinjaman Bank Jangka PanjangLong term bank loans

Surat Berharga yang DiterbitkanMedium term notes

Total pinjaman yang terdapat bungaTotal Interest-Bearing Liabilities

Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas indukTotal equity attributable to equity holders of the parent entity.

48,11%39,67%

4,39%

4,81%4,38%

52,92%48,44%

47,08%51,56%

KebijaKan manajemen atas struKtur modal Perusahaan

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perseroan tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

Perseroan mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimumkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Perseroan dan untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

Struktur permodalan Perseroan terdiri dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perseroan (terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba) dan pinjaman dan utang bersih (terdiri dari sewa pembiayaan, utang bank dikurangi dengan saldo kas dan setara kas). Perseroan ataupun entitas anak tidak diharuskan untuk

manaGement Policy on caPital structure

The main objective of the Company’s capital management is to ensure the maintenance of a sound capital ratio to support the business and maximize shareholder value. The Company is not required to meet certain capital requirements.

The Company manages capital to maintain its business continuity in order to optimize shareholder wealth and benefits to other parties interested in the Company, as well as to maintain optimal capital structure to reduce capital cost.

The Company’s capital structure consists of equity attributable to owners of the holding company that also consists of Shares Capital, Paid-up Capital, and Retained Earnings; and Loans and Net Debts (consisting of finance leases, Bank debts reduced by Cash and Cash Equivalents). The Company and Subsidiaries are not required to meet

128


memenuhi persyaratan permodalan tertentu Perseroan memonitor permodalan dengan menggunakan rasio pengungkit (gearing ratio) yang merupakan total pinjaman berdapak bunga dibagi dengan total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kebijakan Perseroan adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari Perseroan terkemuka di Indonesia untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang rasional.

iKatan yanG material untuK investasi baranG modal

Pihak 11st Party

Pihak 22nd Party

tujuan ikatanPurpose of

Commitment

sumber danaSource of Fund

mata uangCurrency

Proteksi risikoMata Uang Asing

Protection of Foreign

Currency Risk

PT Indofarma(Persero) Tbk

PT Daya CiptaAnugerah Mandiri

Renovasi fasilitas produksi HerbalRenovation of Herbal production facility

Pinjaman Bank dan Dana SendiriBank Loan and Self Fund

Rupiah Tidak adaNone


PT Kunto Viratus(Kontraktor ME)





PT PuriciptaFelicita (KonsultasiManajemenKonstruksi)





PT Irawan PrimaUtama (KontraktorSipil)

Renovasi fasilitas produksi Steril non SefalosporinRenovation of Sterile nonCephalosporine ProductionFacility

Pinjaman Bank dan Dana Sendiri

Bank Loan and Self Fund

Rupiah Tidak ada

None


PT Gendong KaryaTeknik (KontraktorME)





PT Puricipta Felicita(MK)




certain capital requirements. The Company monitors capital using a gearing ratio which is the amount of interest-bearing loan divided by the amount of equity attributable to the owner of the holding company. The Company’s policy is to maintain its gearing ratio within the range of gearing ratio of the leading companies in Indonesia in order to secure access to finance at a reasonable cost.

material commitments for caPital Goods investment



realisasi investasi baranG modal

investasi barang modalCapital Goods Investment

tujuanObjectives

nilai(Rp-juta)

Value(Rp-million)

TanahLand

Menunjang kegiatan operasional anak perusahaanSupporting the operational activities of subsidiaries 7.842

Bangunan & PrasaranaBuilding & Infrastructure

Menunjang kegiatan operasional anak perusahaanSupporting the operational activities of subsidiaries 2.146

InstalasiInstallation

Menunjang kegiatan produksiSupporting production activities 2.502

MesinMachinery

Meningkatkan kapasitas produksiIncreasing production capacity 1.388

Peralatan PabrikPlant Equipments

Peningkatan KinerjaPerformance Improvement 2.490

Penjelasan tentang investasi barang modal dan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

2018(rp-juta)

(Rp-million)

2017(rp-juta)

(Rp-million)


selisih(rp-juta)


(%)

Realisasi Investasi Barang ModalRealization of Capital Goods Investment 16.368 7.000 9.368 133,83%

PerbandinGan antara tarGet anGGaran denGan realisasi

PencaPaian realisasi tahun 2018 terhadaP tarGet tahun 2018

Jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018, realisasi penjualan bersih tahun 2018 tercatat mencapai 74,04% terhadap target. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap realisasi beban pokok penjualan yang mencatat pencapaian 75,09% dari target RKAP tahun 2018, serta realisasi laba bruto yang tercatat mencapai 69,52% terhadap target anggaran tahun 2018.

ProyeKsi tahun 2019

Di tahun 2019 Perseroan menargetkan pertumbuhan penjualan 13,15%, dan target laba bersih sebesar Rp6,22 miliar. Di samping pertumbuhan penjualan, strategi efisiensi akan menjadi kunci bagi keberhasilan Perseroan

realiZation of caPital Goods investment

Explanation of capital goods investment and comparison with the previous year.

comParison betWeen budGet tarGet With realiZation

2018 realiZation achievement to 2018 tarGets

When compared with the targets set out in the Company’s Work Plan and Budget (RKAP) in 2018, the realization of net sales in 2018 was recorded at 74.04% of the target. This then affected the realization of cost of goods sold which reached 75.09% of the RKAP target in 2018, and realized gross profit reaching 69.52% of the 2018 budget target.

2019 Projections

In 2019 the Company targets sales growth of 13.15%, and net profit of Rp.6.22 billion. In addition to sales growth, the efficiency strategy will be the key to the Company’s success in achieving the expected targets. In addition, the

130


dalam meraih target yang diharapkan. Selain itu, jumlah produk baru yang diluncurkan ditargetkan mencapai 22 item. Perseroan menargetkan adanya pertumbuhan bisnis baru melalui pembentukan perusahaan patungan dan Kerja Sama Operasi (KSO) yang telah mulai diinisiasi sejak tahun 2017-2018.

informasi dan faKta material yanG terjadi setelah tanGGal laPoran aKuntan

Perseroan tidak memiliki kejadian penting yang memiliki informasi dan fakta material setelah tanggal laporan akuntan 28 Maret 2019.

damPaK nilai tuKar mata uanG asinG

Perubahan nilai tukar mata uang Dolar AS berpengaruh terhadap harga bahan baku, yang kemudian mempengaruhi kinerja Perseroan. Untuk mengurangi dampak risiko tersebut, Perseroan berupaya meningkatkan pembelian bahan baku dengan cara melakukan identifkasi produk dengan kontribusi harga bahan baku yang signifkan dengan komponen beban pokok penjualan, melakukan negosiasi harga dengan calon penyedia bahan baku yang potensial, mengadakan kontrak pembelian yang terkait produksi, menyediakan alternatif penyedia bahan baku, dan melakukan trial order yang sudah diuji di Perseroan. Terkait dengan upaya mengendalikan harga bahan baku, Perseroan memiliki program substitusi bahan yang dilakukan oleh unit kerja Penelitian dan Pengembangan Produk untuk memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih rendah dari Produsen yang ada.

number of new products launched is targeted to reach 22 items. The Company targets new business growth through the establishment of a joint venture and Operations Cooperation (KSO) which have been initiated since 2017-2018.

siGnificant information and fact subseQuence to accountant’s rePort date

The Company does not have any important event that have material information and facts subsequence to the accountant’s report dated March 28, 2019.

imPact of foreiGn eXchanGe rate

Changes in the US dollar exchange rate affect the price of raw materials, which then affect the Company performance. To mitigate the impact of these risks, the Company seeks to increase the purchase of raw materials with identifying product with significant raw material price contribution with cost of goods sold component, negotiating prices with potential raw materials suppliers, entering into production-related purchase contracts, providing an alternative raw materials supplier and conduct trial orders that have been tested in the Company. To control the price of raw materials, The Company has a material substitution program conducted by the Research and Product Development work unit to obtain raw materials at lower prices than existing Manufacturers.



ProyeKsi PereKonomian nasional tahun 2019

Perekonomian nasional di tahun 2019 diperkirakan masih dalam tren peningkatan dengan tumbuh pada kisaran 5,4% hingga 5,8% yang didukung oleh kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Tahun 2019 merupakan tahun dimana berlangsungnya Pemilihan Umum baik legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, tingkat keyakinan masyarakat perlu dijaga dengan memberikan kepastian kebijakan dan stabilitas politik serta keamanan. Hal tersebut dilakukan agar tingkat konsumsi, keberlangsungan usaha, dan investasi tetap meningkat.

Penyelesaian pembangunan infrastruktur juga tetap menjadi prioritas utama dalam mendorong perekonomian. Selain itu, keberlanjutan reformasi kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi terus diupayakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari sisi perdagangan internasional, penguatan ekspor berbasis nonkomoditas (migas) yang memiliki nilai tambah yang tinggi serta perluasan pasar baru juga terus diupayakan. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk memitigasi risiko yang mungkin muncul di tahun 2019 yaitu normalisasi kebijakan moneter tidak hanya di Amerika Serikat namun juga di Eropa, kebijakan proteksionisme perdagangan dan preferensi pelaku usaha yang cenderung menahan investasi langsung karena menunggu hasil pemilu.

Fokus utama pembangunan tahun 2019 lebih menitikberatkan pada peningkatan kinerja sisi investasi dan faktor-faktor pendukungnya. Hal ini ditempuh karena peningkatan investasi nasional merupakan kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak hanya berdampak pada jangka namun juga di jangka pendek. Peningkatan kinerja investasi ini diharapkan mampu mengarahkan struktur ekonomi agar lebih produktif, efisien dan memiliki dampak multiplier ekonomi yang besar terhadap masyarakat. Penciptaan investasi yang besar saat ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang besar juga di masa mendatang yang tergambar dari peningkatan kapasitas produksi, teknologi dan tenaga kerja dengan kemampuan (skilled labor).

Prospek UsahaBusiness Prospect

national economic Projections for 2019

The national economy in 2019 is estimated to remain in an upward trend with growth in the range of 5.4% to 5.8% supported by more productive economic activities. 2019 is the year in which the General Elections take place both the legislature and the President and Vice President. Therefore, the level of public confidence needs to be maintained by providing policy certainty and political and security stability. This is done so that the level of consumption, business continuity and investment will continue to increase.

Completion of infrastructure development also remains a top priority in driving the economy. In addition, the sustainability of policy reforms to increase competitiveness and attractiveness of investment continues to be sought to increase economic growth. In terms of international trade, strengthening non-commodity-based exports (oil and gas) that have high added value and new market expansion are also being pursued. These efforts are carried out to mitigate risks that may arise in 2019, namely normalization of monetary policy not only in the United States but also in Europe, trade protectionism policies and preferences of business actors who tend to hold back direct investment due to waiting for election results.

The main focus of development in 2019 is more on improving investment and its supporting factors. This is taken because the increase in national investment is the key in driving national economic growth which not only affects the long term but also in the short term. The investment performance improvement is expected to be able to direct the economic structure to be more productive, efficient and have a large economic multiplier impact on society. The creation of a large investment is now expected to be able to provide great benefits in the future which is reflected in the increase in production capacity, technology and skilled labor.

132


Dengan fokus pembangunan tersebut, peran investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat. PMTB (investasi) diperkirakan mampu tumbuh pada kisaran 7,5% hingga 8,3%. Selain investasi (PMTB), konsumsi juga merupakan motor penggerak pertumbuhan nasional. Konsumsi rumah tangga dan LNPRT diperkirakan tumbuh dalam kisaran 5,1% - 5,2%. Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 diperkirakan memberikan dorongan terhadap kinerja pertumbuhan LNPRT seiring dengan tingginya pengeluaran dari partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan.

Dari sisi konsumsi rumah tangga, perbaikan kinerja pertumbuhan didukung oleh tingkat inflasi yang terjaga, terutama stabilitas harga pangan. Hal ini dilakukan diantaranya melalui perbaikan infrastruktur dalam mendukung ketersediaan barang, penggunaan teknologi pertanian, fasilitas pembiayaan untuk petani, dan perbaikan tata niaga pangan. Bersamaan dengan kebijakan tersebut, penyempurnaan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan tepat waktu juga terus dilakukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat salah satunya melalui sinergi antar program dan antar Kementerian/Lembaga pada program peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti PKH, PIP, Bidikmisi, serta pengalihan Rastra menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai. Penguatan pengelolaan TKDD juga diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat, antara lain melalui pemanfaatan dana transfer khusus dan dana desa untuk kegiatan-kegiatan produktif yang mendorong aktivitas perekonomian masyarakat.

Tren pola konsumsi masyarakat ke arah leisure juga menjadi potensi dalam mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi melalui perluasan pengembangan 10 destinasi wisata baru dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang di kawasan wisata tersebut. Konsumsi Pemerintah pada tahun 2019 diperkirakan tumbuh pada kisaran 2,8% hingga 3,7% sejalan dengan program belanja Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan value for money sehingga lebih efektif dan efisien. Efisiensi ini dilakukan sejalan dengan fokus belanja Pemerintah untuk lebih mendorong kinerja sektor unggulan agar memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif terutama pada sektor pangan, energi, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif dan industri.

With the focus of development, the role of investment as a driver of economic growth is expected to increase. PMTB (investment) is estimated to be able to grow in the range of 7.5% to 8.3%. In addition to investment (PMTB), consumption is also a driving force for national growth. Household consumption and LNPRT are expected to grow in the range of 5.1% - 5.2%. The implementation of the 2019 Election is expected to provide a boost to the performance of LNPRT growth in line with the high expenditure of political parties and community organizations.

In terms of household consumption, improvement in growth performance was supported by maintained inflation, especially the stability of food prices. This is done through improvements in infrastructure to support the availability of goods, use of agricultural technology, financing facilities for farmers, and improvement of food trade systems. Along with this policy, improving the distribution of social assistance that is more targeted and timely is also being carried out to maintain people’s purchasing power through synergy between programs and between Ministries / Institutions on community welfare improvement programs such as PKH, PIP, Bidikmisi, and Rastra transfer become Non-Cash Food Assistance. Strengthening TKDD management is also expected to be able to increase people’s purchasing power, among others, through the use of special transfer funds and village funds for productive activities that encourage community economic activities.

The trend of consumption patterns towards leisure is also a potential in encouraging consumption and economic growth through expanding the development of 10 new tourist destinations with the construction of infrastructure and supporting facilities in the tourist area. Government consumption in 2019 is estimated to grow in the range of 2.8% to 3.7% in line with the Government’s expenditure program which aims to increase value for money so that it is more effective and efficient. This efficiency is carried out in line with the focus of Government expenditure to further encourage superior sector performance in order to have a comparative and competitive advantage, especially in the food, energy, maritime, tourism, creative and industrial sectors.



KebijaKan Kementerian Kesehatan tahun 2019

Selanjutnya pagu indikatif Kementerian Kesehatan tahun 2019 sebesar Rp60,090 triliun. Jumlah tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang Kesehatan sedangkan untuk Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebesar Rp5,344 triliun. Jumlah pagu sebesar Rp60,090 triliun dialokasikan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang pembangunan manusia (pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar). Pencapaian target prioritas nasional dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program seperti: (1) Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan; (2) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; (3) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; (4) Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional; dan (5) Progam Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

Adapun beberapa sasaran output strategis Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 antara lain: Program Indonesia Sehat untuk 96,8 juta jiwa (naik 4,4 juta), penyediaan sarana fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan yang berkualitas pada 48 RS/Balkes, pemberian makanan tambahan untuk 741 ribu Bumil Kurang Energi Kronis & 2 juta balita kurus, imunisasi untuk 90 persen anak usia 0-11 bulan, pencegahan & pengendalian penyakit tidak menular & penyakit menular, penugasan tim nusantara sehat dan internship dokter

road maP bumn farmasi

Kementerian BUMN telah menerbitkan buku Road Map BUMN Tahun 2015-2019. Arah pengembangan BUMN yang yang direncanakan oleh Pemerintah adalah pembentukan holding sektoral yang nantinya akan menjadi dasar pembentukan super holding. Pertimbangan Pemerintah dalam pembentukan holding BUMN adalah:a. Memperbesar skala dan potensi perusahaan menjadi

pemain nasional dan bahkan global.b. Memudahkan pengelolaan dari sisi teknologi

dan sumber daya manusia (SDM) serta mewujudkan efisiensi.

ministry of health Policy 2019

Furthermore, the Ministry of Health’s indicative ceiling in 2019 is Rp. 60,090 trillion. This amount is allocated to support the achievement of various national priority targets in the Health sector while for the Pharmaceutical and Medical Devices Program is Rp.5,344 trillion. The total ceiling of Rp. 60,090 trillion is allocated to support the achievement of various national priority targets in the field of human development (poverty reduction and improvement of basic services). Achieving national priority targets is carried out through the implementation of various programs such as: (1) Health Service Development Program; (2) Health Human Capital Development and Empowerment Program; (3) Disease Prevention and Control Program; (4) Strengthening Program for the Implementation of National Health Insurance; and (5) Public Health Development Program.

The Ministry of Health’s strategic targets for output in 2019 include: Indonesia Sehat Program for 96.8 million people (up 4.4 million), provision of health facilities and quality health services at 48 hospitals / health centers, supplementary feeding for 741 thousand of women with Chronic Energy Deficiency during Pregnancy & 2 million underweight children, immunization for 90 percent of children aged 0-11 months, prevention & control of non-communicable diseases & infectious diseases, healthy archipelago team assignments and internships doctor.

road maP of soe Pharmacy

The SOE Ministry has published a book on SOE Road Map for 2015-2019. The direction of SOEs Development planned by the Government is the sectoral holding establishment which will later become the basis for the formation of a super holding. The Government’s consideration in establishing SOE holding is:a. Enlarge the scale and potential of the company to

become a national and even global player.b. Facilitate management in terms of technology and

human capital (HC) and realize efficiency.

134


c. Pengelolaan dan pengawasan terhadap BUMN menjadi lebih independen dan lebih kearah korporasi murni.

d. BUMN akan menjadi lebih mandiri dalam melakukan mobilisasi dana antar anggota holding maupun mobilisasi dana masyarakat ataupun investor.

e. Super holding akan membuat kinerja BUMN lebih terencana dan akan memudahkan dalam rangka pengambilan keputusan aksi-aksi korporasi yang perlu dilakukan secara cepat.

Lebih spesifik, Perseroan bersama dengan PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan PT Biofarma (Persero) dimasukkan dalam kelompok Pelayanan Kesehatan. Tujuan utama dari Road Map BUMN kelompok pelayanan kesehatan adalah mewujudkan kemandirian obat nasional dengan membangun fasilitas produksi bahan baku obat kimia dan herbal serta vaksin. Terkait dengan hal tersebut, Perseroan diberikan target pengembangan bahan baku obat herbal yang diharapkan mempunyai kapasitas ekstraksi sampai dengan 2.000 ton per tahun di tahun 2019.

Terkait dengan restrukturisasi organisasi, Pemerintah merencanakan 2 (dua) tahapan. Tahap 1, sinergi antar BUMN Farmasi, dan Tahap 2, akselerasi pertumbuhan dengan akusisi. Sinergi telah dilakukan oleh Perseroan dengan beberapa BUMN lain, seperti dengan Biofarma untuk pendistribusian vaksin melalui anak perusahaan Perseroan.

c. Management and supervision of SOEs has become more independent and more towards pure corporations.

d. SOEs will become more independent in mobilizing funds between members of the holding and mobilizing funds of the public or investors.

e. Super holding will make SOEs performance more planned and will facilitate the decision making of corporate actions that need to be done quickly.

More specifically, the Company together with PT Kimia Farma (Persero) Tbk and PT Biofarma (Persero) are included in the Health Services group. The main objective of the SOEs health service group’s Road Map is to realize national drug self reliance by building raw material production facilities of chemical medicine, herbal and vaccines. Related to this, the Company is given the target of developing herbal medicine raw materials which are expected to have extraction capacity of up to 2,000 tons per year in 2019.

Regarding organizational restructuring, the Government plans 2 (two) stages. Phase 1, synergy between SOEs Pharmaceutical and Phase 2, accelerated growth by acquisition. Synergy has been carried out by the Company with several other SOEs, such as Biofarma for the distribution of vaccines through the Company’s subsidiaries.



KeGiatan Pemasaran tahun 2018

Pemasaran produk-produk yang diproduksi Perseroan dilakukan oleh entitas anak, PT Indofarma Global Medika. Di tahun 2018, jumlah outlet yang bertransaksi sebanyak 12.676 outlet dengan rincian sebagai berikut.

Beberapa upaya pemasaran yang dilakukan Perseroan diantaranya adalah:1. Membangun dan meningkatkan penetrasi pasar

untuk optimalisasi pasar dan mendapatkan perluasan cakupan daerah pemasaran.

2. Melakukan kegiatan promosi yang lebih agresif.3. Meningkatkan brand awarness produk etikal & generik.

4. Meningkatkan penulisan resep produk etikal & generik dilakukan intensifikasi promosi.

5. Mempersiapkan program-program khusus dengan tujuan percepatan peningkatan pendapatan.

6. Membangun Customer Relation Management.7. Membangun tim pemasaran yang tangguh dan solid.8. Meningkatkan kinerja dan produktivitas field force.9. Meningkatkan kualitas data, informasi dan komunikasi.10. Menetapkan harga produk yang kompetitif.

Pangsa Pasar

Berdasarkan data IMS MAT Q3 tahun 2018, secara keseluruhan pertumbuhan total pasar farmasi mengalami peningkatan 2,0% terhadap periode sebelumnya. Pasar ethical bertumbuh 4,8% sementara pasar free sales mengalami penurunan sebesar -8,% terhadap periode sebelumnya. Pasar Unbranded Generic mengalami pertumbuhan sebesar 19,5% yang secara keseluruhan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pasar ethical. Sementara pasar ethical branded hanya bertumbuh sebesar 1,1% terhadap periode.

Aspek PemasaranMarketing Aspect

marKetinG activities in 2018

The marketing of Company products is carried out by a subsidiary, PT Indofarma Global Medika. In 2018, there were 12,676 trade outlets with the following details:

Some of the Company’s marketing efforts include:

1. Building and improving the market penetration for market optimization and gaining expansion of coverage of marketing areas

2. Conducting more aggressive promotional activities3. Increasing Brand awarness of Ethical & Generic

products4. Improving the writing of prescriptions of ethical

& generic products conducted intensification of promotion

5. Preparing special programs with the goal of accelerating income growth

6. Building Customer Relation Management7. Building a strong and solid Marketing Team8. Improving Field Force performance and productivity9. Improving data quality, information and communication10. Setting the price of a competitive product

market share

Based on data from IMS MAT of Q3/2018, overall the total growth of the pharmaceutical market increased by 2.0% over the previous period. The ethical market grew 4.8% while the free sales market decreased by 8% against the previous period. Unbranded Generic market grew 19.5% which as a whole contributed to ethical market growth. While the ethical brand market only grew 1.1% over the period.

136


KebijaKan dividen dan PembaGiannya

KebijaKan dasar terKait PembaGian dividen

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 26, penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh RUPS Tahunan. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan tersebut dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS. Dividen dapat dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

riWayat realisasi PembaGian dividen

Berdasarkan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 19 April 2018, pemegang saham memutuskan untuk tidak membagikan Dividen dimana Perseroan mencatat kerugian di tahun 2017.

Perseroan terakhir membagikan Dividen pada tahun 2013 untuk tahun Dividen 2012. Pembagian dilakukan pada tanggal 22 Mei 2013. Dividen kas yang dibagikan sebesar Rp4.238.511.497, Dividen per lembar saham Rp1,36 per lembar saham, dengan Rasio Pembagian Dividen sebesar 10,11%

ProGram KePemiliKan saham oleh KaryaWan dan/atau manajemen (esoP/msoP)

Di tahun 2018, Perseroan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (Employee Stock Ownership Program/ESOP) maupun Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen (Management Stock Ownership Program/MSOP). Perseroan juga tidak melakukan aksi korporasi dalam bentuk Opsi Saham.

Namun demikian, patut disampaikan bahwa Perseroan pernah memiliki program ESOP bersamaan dengan proses Penawaran Umum Saham Perdana di tahun 2001. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang digelar di tahun 2001 yang kemudian tertuang dalam Akta No. 8 tanggal 12 Februari 2001 yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH, pemegang saham menyetujui program ESOP sebanyak 28.125.000 lembar saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Program pemilikan saham ini diberikan kepada seluruh karyawan Perseroan. Pembagian Hak Opsi tahun pertama sebesar

Tinjauan Keuangan LainnyaOther Financial Reviews

dividend Policy and its distribution

basis Policy of dividend distribution

As set forth in the Articles of Association of the Company of Article 26, uses of net income including the allowance for losses decided by the Annual GMS. All of net income after allowance for provision is distributed to the shareholders as dividend unless otherwise determined by the GMS. Dividends may be distributed if the Company has a positive profit balance.

realiZation of dividend distribution

Based on the Annual GMS held on April 19, 2018, shareholders decided not to distribute dividends where the Company recorded losses in 2017.

The Company last distributed Dividends in 2013 for the 2012 Dividend year. The distribution was made on May 22, 2013. Cash dividends distributed amounted to Rp.4,238,511,497, Dividends per share of Rp1.36 per share, with a Dividend Distribution Ratio of 10.11 %

emPloyees and/or manaGement share oWnershiP ProGram (esoP/msoP)

In 2018, the Company has neither Employees Share Ownership Program (ESOP) nor Management Share Ownership Program (MSOP). The Company also did not take corporate actions in the form of a Share Option.

Nevertheless, it should be reported that the Company once had an ESOP program in conjunction with the Initial Public Offering process in 2001. Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of the Company which was held in 2001 and stated in the Deed No. 8 dated February 12, 2001 made by Notary Imas Fatimah, SH, the shareholders approved the ESOP program of 28,125,000 shares for a period of 3 (three) years. This share ownership program is provided to all employees of the Company. The first year Option distribution amounted 1/3 of the total Option Rights was issued at fair value of 115% of the initial



1/3 bagian dari seluruh Hak Opsi, diterbitkan dengan nilai wajar 115% dari harga penawaran perdana atau Rp287,5 per saham. Setiap Hak Opsi memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham seri B baru Perseroan. Pada bulan Mei 2002, Perseroan telah melaksanakan Hak Opsi sebanyak 2.392.500 opsi.

realisasi PenGGunaan dana hasil PenaWaran umum

Perseroan melaksananakan Penawaran Umum Perdana pada 17 April 2001. Seluruh dana hasil Penawaran Umum Terbatas telah digunakan Perseroan untuk modal kerja. Hingga saat ini, Perseroan belum melakukan Penawaran Umum Saham dalam bentuk lain selain Penawaran Umum Perdana.

informasi material menGenai investasi, eKsPansi, divestasi, PenGGabunGan usaha, aKuisisi, dan/atau restruKturisasi utanG/modal

informasi material menGenai divestasi

Sesuai dengan Akta No. 7 dari notaris Wahdini Syafrina S.Tala, S.H., M.Kn, entitas anak, PT IGM, melakukan penjualan saham yang ada pada PT Indo Genesis Medika sebanyak 517.400 lembar saham dengan nilai buku Rp51.740.000.000 atau setara dengan 88,29% kepemilikan dengan nilai jual sebesar Rp99.000.000.000 kepada PT Kreasi Putra Nusantara. Sisa kepemilikan saham saat ini PT IGM (entitas anak) pada PT Indo Genesis Medika tersisa sebanyak 58.600 lembar saham atau sebesar Rp5.860.000.0000 atau setara dengan 10% kepemilikan.

Transaksi tersebut mengakibatkan keuntungan, pengakuan atas keuntungan diakui pada akun pendapatan lain-lain sebagaimana tercatat pada laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp47.260.000.000.

informasi material lainnya menGenai investasi, eKsPansi, PenGGabunGan usaha, aKuisisi, dan/atau restruKturisasi utanG/modal

Selain informasi tentang divestasi di atas, Perseroan tidak memiliki informasi material mengenai investasi, ekspansi, penggabungan usaha, akuisisi, dan/atau restrukturisasi utang/modal yang terjadi di tahun 2018.

offering price or Rp 287,5 per share. Each Option Right granted the right holder to purchase 1 (one) new Series B share. In May 2002, the Company exercised 2,392,500 right options.

realiZation of the use of Proceeds from Public offerinG

The Company conducted an Initial Public Offering on April 17, 2001. All proceeds from the Limited Public Offering have been used by the Company for working capital. Up to now, the Company has not yet conducted Public Offering of Shares other than Initial Public Offering.

material information on investment, eXPansion, divestment, merGer, acQuisition, and/or restructurinG of liabilities/eQuity

material information reGardinG divestment

In accordance with Deed No. 7 from notary Wahdini Syafrina S.Tala, SH, M.Kn, a subsidiary, PT IGM, sold shares of PT Indo Genesis Medika for 517,400 shares with a book value of Rp51,740,000,000 or equivalent to 88.29% ownership with a selling value of Rp99,000,000,000 to PT Kreasi Putra Nusantara. The remaining current shareholding of PT IGM (subsidiary) in PT Indo Genesis Medika is left as many as 58,600 shares or in the amount of Rp5,860,000,0000 or the equivalent of 10% ownership.

The transaction results in a profit, the recognition of profit is recognized in other income accounts as recorded in the profit and loss statement and other comprehensive income of Rp.47,260,000,000.

other material information on investment, eXPansion, divestment, business merGer, acQuisition, and/or debt/caPital restructurinG

In addition to information about the divestment above, the Company doesn’t have material information regarding investment, expansion, business combination, acquisition and / or debt / capital restructuring that occurred in 2018.

138


nama PihaK bertransaKsi, sifat hubunGan afiliasi, dan alasan dilaKuKannya transaKsi

Berikut disampaikan nama pihak bertransaksi, sifat hubungan afiliasi, dan alasan dilakukannya transaksi yang terdapat dalam transaksi Perusahaan tahun 2018.

Nama Pihak Bertransaksi dan Sifat Hubungan AfiliasiName of Transacting Parties and Nature of Affiliation

nama Pihak yang berelasiName of Transacting Parties

sifat hubungan berelasiNature of Affiliation

sifat transaksiNature of Transaction

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang samaOwned by the same controlling shareholder

Kas dan Setara KasCash and Cash Equivalents

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang samaOwned by the same controlling shareholder


PT Bank Syariah Mandiri Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang samaOwned by the same controlling shareholder


PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang samaOwned by the same controlling shareholder

Piutang Usaha dan Utang UsahaTrade Receivable and Trade Payable

PT Kimia Farma (Persero) Tbk Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang samaOwned by the same controlling shareholder


PT Bio Farma (Persero) Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang samaOwned by the same controlling shareholder


alasan dilaKuKannya transaKsi

Seluruh transaksi yang dilakukan Perusahaan, termasuk transaksi dengan pihak berelasi, dilakukan dengan tujuan pengembangan usaha.

Penjelasan menGenai KeWajaran transaKsi

Dalam kegiatan normal usaha, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Transaksi Pihak Berelasi yang dilakukan Perseroan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

name of transaction Parties, nature of affiliation, and reasons for transaction

The following are coveyed the name of transaction parties, nature of affiliation, and reasons for transaction contained in the Company’s transactions in 2018.

reasons for transaction

All transactions conducted by the Company, including transactions with related party, are carried out for business development.

fairness of transaction

In normal business activities, the Company conducts transactions with related parties due to ownership and / or management affiliation. Transactions with Related Party conducted by the Company based on requirements agreed by both parties.



saldo dan transaKsi PihaK berelasi tahun 2018

Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Balance and Transactions with Related Party for the Years Ended December 31, 2018 and 2017

transaksi Pihak berelasi dalam asetTransactions with Related Parties in Assets

2018 2017Persentase dari jumlah aset

Percentage of Total Assets

2018 2017

rp-jutaRp-million

rp-jutaRp-million % %

Kas dan Setara KasCash and Cash Equivalents 125.482 170.930 8,70% 11,17%

Piutang UsahaTrade Receivables 6.947 5.968 0,48% 0,39%

Total Aset dari Pihak-pihak BerelasiTotal Assets from Related Parties 132.428 176.898 9,18% 11,56%

Total Aset 1.442.351 1.529.875

transaksi Pihak berelasi dalam liabilitasTransactions with Related Parties in Liabilities

2018 2017Persentase dari jumlah liabilitas

Percentage of Total Liabilities

2018 2017

rp-jutaRp-million


Utang UsahaTrade Payable 9.204 8.493 0,97% 0,85%

Pinjaman BankBank Loans 558.342 389.625 59,04% 38,83%

Total Liabilitas dari Pihak-pihak BerelasiTotal Liabilities from Related Parties 567.546 398.118 60,01% 39,67%

Total LiabilitasTotal Liabilities 945.704 1.003.465

transaksi Pihak berelasi dalam Penjualan bersihTransactions with Related Parties in Net Sales

2018 2017

Persentase dari jumlah Penjualan bersih

Percentage of Total Net Sales

2018 2017

rp-jutaRp-million


PenjualanSales 11.940 12.104 0,75% 0,74%

Total Penjualan dari Pihak-pihak BerelasiTotal Sales from Related Parties 11.940 12.104 0,75% 0,74%

Total Penjualan BersihTotal Net Sales 1.592.980 1.631.317

2018 balance and transactions With related Party

140


transaksi Pihak berelasi dalam beban Pokok PenjualanTransactions with Related Parties in Cost of Goods Sold

2018 2017

Persentase dari jumlah beban Pokok Penjualan

Percentage from Total Cost of Goods Sold

2018 2017

rp-jutaRp-million


PembelianPurchases 19.943 19.638 1,52% 1,46%

Total Pembelian dari Pihak-pihak BerelasiTotal Purchases from Related Parties 19.943 19.638 1,52% 1,46%

Total Beban Pokok PenjualanTotal Cost of Goods Sold 1.308.760 1.348.504

transaksi Pihak berelasi dalam Penghasilan bungaTransactions with Related Parties in Interest Income

2018 2017

Persentase dari jumlah Penghasilan bunga

Percentage of Total Interest Income

2018 2017

rp-jutaRp-million


PembelianPurchases 288 402 100,00% 100,00%

Total Pembelian dari Pihak-pihak BerelasiTotal Purchases from Related Parties 288 402 100,00% 100,00%

Total Penghasilan BungaTotal Interest Income 288 402

KebijaKan Perusahaan terKait meKanisme revieW atas transaKsi

Kewajaran transaksi dan pemenuhan peraturan atas transaksi pihak berelasi telah melalui proses peninjauan dan audit oleh pihak auditor internal dan eksternal. Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah sesuai dengan PSAK No 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

comPany Policy reGardinG the revieW mechanism of transactions

Fairness of transactions and compliance with regulations on transactions with related party have gone through a process of review and audit by internal and external auditors. The company carries out transactions with related parties in accordance with PSAK No. 7 concerning Related Party Disclosures.



Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan terKait

Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dilakukan melalui upaya pengungkapan PSAK 7 tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” dalam laporan keuangan Perseroan tahun 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo.

i n f o r m a s i K e u a n G a n ya n G menGandunG Kejadian yanG bersifat luar biasa dan jaranG terjadi\

Perseroan tidak memiliki informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi di sepanjang tahun 2018.

Perubahan Peraturan PerundanG-undanGan yanG berPenGaruh siGnifiKan terhadaP Perusahaan

Peraturan dan/atau Perundang-undanganRegulations and / or Legislation

Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang diberlakukanApplicable Regulations and / or Legislation

dampak terhadap PerusahaanImpact on the Company

PP 24 Tahun 2018PP 24 of 2018

Pemberlakuan Online Single Submission(OSS)Enforcement of Online Single Submission(OSS)

Dampak pemberlakukan OSS, membuatpengurusan perizinan menjadi terintegrasidan bebas pungliThe impact of the OSS implementation, made licensing arrangements to be integrated and free of illegal levies

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015Regulation of the Head of Statistics Indonesia No. 95 Year 2015

Klasifikasi Baku Lapangan UsahaIndonesiaStandard Classification of Business Sector in Indonesia

Perubahan anggaran dasar PerseroanAmendment to the Company’s articles of association

comPliance With relevant reGulations and Provisions

Compliance with relevant regulations and provisions, namely Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia is carried out through efforts to disclose PSAK 7 on “Related Party Disclosures” in the Company’s 2018 financial statements which have been audited by Public Accounting Firm Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo.

financial information containinG eXtraordinary and rarely haPPeninG events

Throughout 2018, there was no extraordinary or rare events that affected the Company’s financial information.

a m e n d m e n t o f r e G u l at i o n s siGnificantly affectinG on comPany

142


Perubahan KebijaKan aKuntansi dan damPaKnya terhadaP Perusahaan

Standar baru revisi dan interprestasi yang telah diterbitkan namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 adalah sebagai berikut:1. ISAK No 33 “Transaksi Valuta Asing dan

Imbalan Dimuka”2. ISAK No. 34 “Ketidakpastian dalam Perlakuan

Pajak Penghasilan”3. Amandemen terhadap PSAK No. 22 “Kombinasi Bisnis”4. Amandemen terhadap PSAK No. 24 “Imbalan Kerja”5. Amandemen terhadap PSAK No. 26 “Biaya Pinjaman”6. Amandemen terhadap PSAK No. 46 “Pajak Penghasilan”7. Amandemen terhadap PSAK No. 66

“Pengendalian Bersama”8. PSAK No 71 “Instrumen Keuangan”9. PSAK No 72 “Pendapatan dari Kontrak

dengan Pelanggan”10. PSAK No. 73 “Sewa”

PSAK No. 71, PSAK No. 72 dan PSAK No. 73 berlaku efektif 1 Januari 2020. Standar lainnya berlaku efektif pada 1 Januari 2019. Penerapan dini atas standar-standar tersebut diperkenankan, kecuali PSAK No. 73 hanya diperkenankan jika telah menerapkan dini PSAK No. 72.

Pada saat laporan keuangan konsolidasian diotorisasi dan laporan tahunan disusun, Perseroan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif di atas setahun pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

chanGes in accountinG Policies and its imPact

The new standard of revision and interpretation that has been issued is effective for the financial year beginning on or after January 1, 2018 as follows:1. ISAK No. 33 “Foreign Currency Transactions and

Advance Consideration”2. ISAK No. 34 “ Uncertainty over Income Tax Treatments”

3. Amendments to PSAK No. 22 “Business Combinations”4. Amendments to PSAK No. 24 “Employee Benefits”5. Amendments to PSAK No. 26 “Borrowing Costs”6. Amendments to PSAK No. 46 “Income Tax”7. Amendments to PSAK No. 66 “Joint Control”

8. PSAK No. 71 “Financial Instruments”9. PSAK No. 72 “Revenue from Contracts with Customers”

10. PSAK No. 73 “Lease”

PSAK No. 71, PSAK No. 72 and PSAK No. 73 effective on January 1, 2020. Other standards are effective on January 1, 2019. Early application of these standards is permitted, except PSAK No. 73 is only permitted if it has implemented early PSAK No. 72.

When the consolidated financial statements are authorized and annual reports are prepared, the Company is still studying the possible impacts of the adoption of new and revised standards that have been issued but have not been effective for more than a year in the Company’s consolidated financial statements.



Perseroan memiliki RKAP tahun 2019 yang disusun dengan memetakan hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja Perseroan di sepanjang tahun 2018. Berikut disampaikan SWOT atas kondisi tahun 2018.

Threats/Ancaman1. Tantangan likuiditas dan keterlambatan pelunasan hutang2. Mayoritas produk tergolong generik.3. Motivasi SDM dan budaya kerja, serta proses bisnis yang

belum menyeluruh

1. Liquidity challenges and delays in debt repayments2. The majority of products are classified as generic3. Motivation of Human Capital and work culture, as well as

business processes that have not been comprehensive

Opportunities/Peluang1. Banyak ruang untuk optimalisasi operasi melalui perubahan

bisnis2. Bisnis baru di pemeliharaan kesehatan menjadi bisnis yang

menjanjikan3. Beberapa investor tertarik bergabung dan berinvestasi

1. Still many rooms to optimize operations through business changes

2. A new business in healthcare is a promising business3. Some investors are interested in joining and investing

Weakness/Kelemahan1. Portofolio produk mayoritas generik, profit margin rendah2. Diferensiasi produk belum optimal, terutama produk

bermargin tinggi3. Tantangan cash flow akibat konsentrasi produk generik

1. Product portfolio is generic, low profit margin2. Product differentiation is not yet optimal3. Challenges of cash flow due to concentration on generic

products

Strengths/Kekuatan1. Bisa melakukan sinergi BUMN untuk perbaikan kinerja2. Kapasitas fasilitas produksi besar untuk banyak jenis produk3. Jaringan kantor cabang dan distribusi yang luas4. Karyawan yang setia

1. Able to synergize with other SOEs for performance improvement

2. The capacity of large production facilities for many types of products

3. Extensive branch office and distribution network4. Loyal employees

Informasi Kelangsungan UsahaContinuity Information Business

The Company has a 2019 RKAP prepared by mapping matters with significant impact on the Company’s performance throughout 2018. The following is the SWOT of the 2018 conditions:.

144


Dari SWOT di atas, dapat disimpulkan bahwa diferensiasi produk, khususnya produk di luar kelompok generik menjadi hal signifikan yang harus menjadi prioritas di masa mendatang. Di samping itu, faktor pendanaan turut menjadi poin yang harus diperhatikan sejalan dengan kebutuhan Perseroan atas modal kerja, terutama pada kebutuhan bahan baku.

SWOT ini telah menjadi bagian dari evaluasi manajemen dalam penyusunan target tahun 2019 yang telah tertuang dalam RKAP tahun 2019.

Based on the SWOT above, product differentiation from outside the generic group is significant to be a priority in the future. Financing factor also becomes a point that must be considered in line with the Company’s needs for working capital, especially on the needs of raw material.

This SWOT has become part of management’s evaluation of the 2019 target set out in the 2019 RKAP.



Peta Jalan Usaha: Rencana Jangka PanjangBusiness Road Map: Long-Term Plan

Upaya Penyehatan Indofarma Melalui TransformasiIndofarma’s Restructurization Efforts Through Transformation

TAHAP 1 / PHASE 12017 - 2018

PeNgUATAN PONdASISTRENGTHENING FOUNDATION

PeRLUASAN KeMAMPUANEXPANDING CAPABILITY

MeNJAdI SUSTAINABLegROWTh PROFIT

SUSTAINABLE PROFIT GROWTH

Reframing

Objective

Attributes

CapabilityImplications

Reconstructing Revitalize

• Memastikan Perusahaan mempunyai cash flow yang positif, liquiditas yang memadai

• Ensuring that the Company has positive cash flow and adequate liquidity

• Komposisi portofolio produk membaik: Generics 70% non generics 30%

• Ada bisnis baru: Cosmetics, Alat kesehatan, dan Nutrisi

• Portfolio composition product got better: Generics 70% non generics 30%

• New business: Cosmetics, Medical Equipment, and Nutrition

• New portofolio: Generics 40%, Non Generics 60%

• New high margin business• Very liquid Company• New portofolio: Generics 40%,

Non Generics 60%• New high margin business• Very liquid Company

• Memenuhi CPOB• ERP semua usaha• Management Risiko• Proses bisnis yang

terintegrasi & end-to-end• Kultur Cepat• Complying with CPOB• ERP in all businesses• Risk Management• Integrated and end-to-end

Business processes• Fast Culture

• New Culture: bangkit, profit• New Buspro/ERP• Koordinasi dan synergy menguat• Dashboard Direksi• New Culture: bangkit, profit• New Buspro/ERP• Stronger coordination and synergy• Directors Dashboard

• Sistem dan SDM serta Proses bisnis yang sudah terukur

• Fungsi-fungsi pendukung yang berorientasi secara strategis

• New remuneration• HR system and Process

measurable business• Support Functions that

strategically oriented• New remuneration

• Kepercayaan stake holders• Karyawan semangat• Produktivitas naik• Stakeholders trust• Employees spirit• Increased Productivity

• Terciptanya kemampuan pada area-area baru dan terus memperkuat kemampuan di bisnis yang sudah ada

• Creating ability in new areas and keep strengthen the ability in an existing business

• NPM minimal 5%• ROA dua digit• ROE dua digit• NPM minimal 5%• 2 digits ROA• 2 digits ROE

TAHAP 2 / PHASE 22018 - 2019

TAHAP 3 / PHASE 32020 – 2021

146


Tata Kelola PerusahaanGOOD CORPORATE GOVERNANCE


TaTa Kelola PeRuSaHaanGood Corporate Governance

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup Indofarma Good Corporate Governance Implementation In Indofarma

Pernyataan Komitmen PeneraPan tata Kelola Perusahaan yang BaiK

Segenap Insan Indofarma berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau Good Corporate Governance (GCG) yakni Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran sebagai dasar peningkatan kinerja Perseroan melalui pemutakhiran berbagai pedoman, prosedur operasi, manual sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, program transformasi dan perkembangan Perusahaan. Pemutakhiran ini disosialisasikan penerapannya untuk senantiasa mengingatkan seluruh stakeholders betapa pentingnya implementasi GCG dalam setiap aktivitas pekerjaan.

Dalam penerapan GCG, Perseroan mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan internal. Secara berkala, Indofarma melakukan pengukuran implementasi GCG yang dilakukan oleh internal perusahaan dan pihak independen serta menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan yang dihasilkan.

statement oF Commitment to gooD CorPorate goVernanCeimPlementation

All Indofarma’s people are committed to implement GCG principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness as a basis for improving the Company’s performance by continuously updating various guidelines, operating procedures, manuals in accordance with changes to prevailing laws and regulations, transformation and development programs company. This update is reinforced by socialization and implementation. Implementation of socialization as a commitment of the Company to always remind all stakeholders how important the implementation of GCG in every work activity.

In the implementation of GCG, the Company complies with various applicable laws and regulations as well as internal regulations. Periodically, Indofarma takes measurements of GCG implementation conducted by the internal company, as well as by independent parties and is committed to following up any improvement recommendations that are produced.

148


PrinsiP Dasar Dan PeneraPan tata Kelola Perusahaan yang BaiK

GCG didasarkan pada prinsip metode pengambilan keputusan dan pengelolaan aktivitas entitas usaha yang akuntabel, yang kemudian berelasi langsung terhadap pengelolaan organisasi yang berkelanjutan dan iklim investasi. GCG merupakan sebuah mekanisme yang mengatur hubungan antar organ perusahaan; baik hubungan internal maupun eksternal yang berlandaskan pada peraturan, perundang-undangan dan etika berusaha.

Pengimplementasian GCG, Perseroan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, utamanya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau UUPT. Undang-undang ini memberikan fondasi menyeluruh terhadap aspek pengelolaan organisasi perusahaan; mulai dari hak dan kewajiban pemegang saham, tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, hingga hubungan Perseroan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal, dimana aspek-aspek tersebut juga diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Penerapan GCG yang mengacu pada praktik terbaik akan meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan dan membawa Perseroan kepada kemajuan yang signifikan dan berkelanjutan. Di samping itu, Perseroan juga mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-01/MBU/2011 yang kemudian diubah dengan No. PER-09/MBU/2012, dimana disebutkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan perundang-undangan dan etika berusaha.

Berdasarkan Peraturan tersebut, tujuan penerapan prinsip-prinsip GCG pada perusahaan BUMN yaitu:1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan

memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perseroan.

BasiC PrinCiPle anD PurPose oF gooD CorPorate goVernanCe imPlementation

GCG is based on the principle of decision-making method and the operation management of the accountable business entity, which has a direct impact to the sustainable management of the organization and the investment climate. Good Corporate Governance (GCG) is a mechanism created in an effort to regulate relations between the organs of the company; both internal and external relations that are based on law and business ethics.

In carrying out its GCG implementation, the Company refers to several regulations, primarily the 2007 Law No. 40 regarding Limited Liability Company, or commonly known as the Company Law. This regulation provides a thorough foundation of organizational management company’s aspect; ranging from the rights and obligations of shareholders, tasks and authority of the Board of Commissionerss and Directors, to the Company’s relationships with internal and external stakeholders, where these aspects are also set out in the Articles of Association.

In addition, by referring to GCG implementation based on best practices, the trust of the Company’s shareholders and stakeholders will increase and bring the Company to a significant and sustained progress towards the Company’s sustainability. In addition, the Company also refers to the State Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011 amended with No. PER-09/MBU/2012 which states that GCG consists of the principles underlying corporate governance processes and mechanism based on prevailing legislation and business ethics.

Based on the Regulation, the objectives of GCG implementation are as follows:1. Optimizing the value of State-Owned Enterprise (SOE)

so that the company has strong competitiveness, both nationally and internationally

2. Encouraging management of SOE in a professional, efficient, and effective way and empowering function and enhancing independency of the company’ s organs.



3. Mendorong organ perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.

4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.

5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Prinsip implementasi GCG yang digunakan Perseroan mengacu pada Pedoman Umum GCG dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui asas-asas GCG, yaitu Transparency atau Transparansi Accountability atau Akuntabilitas, Responsibility atau Tanggung Jawab, Independency atau Kemandirian, dan Fairness atau Kewajaran dan Kesetaraan (TARIF).

Azas-azas Tata Kelola Perusahaan yang BaikGCG's General Guidlines

TransParansITransparancy

aKunTabIlITasaccounTabiliTy

resPonsIbIlITasresponsibiliTy

IndePendensIindependency

KeseTaraan/KewajaranFairness

3. Encouraging the company’s organs in making decisions and perform actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, along with the awareness regarding social responsibility towards stakeholders and environmental preservation surrounding the SOE’s operational areas.

4. Enhancing the SOE’s contribution in building national economy.

5. Enhancing conducive climate for national investment development.

The implementation of GCG principles in the Company refers to GCG’s General Guideline of National Committee on Governance (KNKG) through the GCG principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness (TARIF)

150


Penjelasan prinsip-prinsip dasar di atas dan penerapannya secara umum di lingkup Perseroan adalah sebagai berikut:

Prinsip DasarBasic Principle

Penjelasan sesuai Pedoman gCg indofarma

Description based on Indofarma Code of GCG:

Penerapan di lingkup indofarmaImplementation in Indofarma

KeterbukaanTransparency

Transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai pengelolaan aspek operasional dan usaha. Demi kepentingan masyarakat Perseroan akan senantiasa memastikan bahwa pengungkapan berbagai hal material mengenai korporasi; mencakup situasi keuangan capaian usaha, informasi kepemilikan, dan governance akan selalu tepat waktu dan akurat; serta akan menerapkan sistem yang memungkinkan pemegang saham untuk mengakses informasi ini dengan kesempatan yang sama secara memadai.

The Company defines transparency as a disclosure in conducting the process of decision making and material information disclosure that relevant regarding company’s business and operational aspect. This is done by, among others, always ensuring that the disclosure of material information regarding the Company; including financial condition, business performance, proprietary information, and implementation of good corporate governance, is disclosing in a timely, accurate manner that accessible to shareholders.

Perseroan memiliki komitmen untuk mengungkapkan laporan keuangan disertai dengan informasi non-keuangan yang menyertai laporan keuangan tersebut kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan, dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Pihak yang berhak menyampaikan informasi sesuai prinsip transparansi tersebut dikendalikan sesuai kewenangannya mengacu pada kebijakan Pengendalian Informasi Perseroan yang disahkan pada 27 November 2017, sebagai berikut:1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.2. Corporate Secretary dan atau Pejabat Lain yang ditunjuk

oleh Perseroan.3. Media Situs Web Perseroan dan portal Kementerian BUMN

oleh Tim Pengelola Situs Web.

The Company is committed to disclosing financial reports together with non-fnancial information to all interested parties in accordance with the Company’s Articles of Association, regulations, and applicable accounting standards in Indonesia.

Related parties with the right to convey the information based on the principle of transparency is controlled by it rights, which are the following:1. Board of Directors and Board of Commissioners2. Corporate Secretary and/or other Executive officer

appointed by the Company.3. Company Website and SOE’s portal by Website

Management Team.







AkuntabilitasAccountability

Akuntabilitas sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Perseroan meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di Perseroan dengan mendorong seluruh individu dan/atau organ Perseroan menyadari tanggungjawab, wewenang, hak serta kewajibannya.

The Company defines accountability as the clarity of function, implementation, and responsibility of the Company’s organs to assure that Company’s management runs effectively. The Company believes that accountability related to the existency of system that control the relation between individual and/or organs in the Company Implementation of accountability is driven by encouraging all individuals and/or organs of the Company to understands their responsibilites, authorities, rights, and obligations.

Perseroan memiliki keyakinan bahwa penerapan akuntabilitas akan menjamin adanya pemberdayaan Dewan Komisaris, jaminan perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas serta pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran Direksi. Dalam prakteknya, akuntabilitas yang diterapkan dalam perusahaan didasarkan kepada kewajiban individu dan/atau organ kerja perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh perusahaan kepadanya. Kewajiban akuntabilitas ini meliputi: 1. Memberikan penjelasan atau justifikasi atas pelaksanaan

wewenang atau pelaksanaan tugas.2. Pelaporan hasil atas pelaksanaan wewenang atau tugas

tersebut.3. Pertanggungjawaban atas setiap beban atau kewajiban

yang berasal dari aktivitas tersebut.

Dalam kaitannya dengan para pihak yang berkepentingan, penerapan akuntabilitas dalam kegiatan usaha harus selalu sejalan dengan etika usaha yang baik, memenuhi kewajiban terhadap pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku, serta menghormati budaya setempat. Perseroan melaksanakan praktek audit yang independen dan sehat untuk menunjang akuntabilitas dengan mengoptimalkan peran Satuan Pengawasan Intern (SPI), Komite Audit, Kmoite Nominasi & remunerasi serta Komite GCG dan Pemantauan Risiko dan Kantor Akuntan Publik.

The Company believes that the implementation of accountability ensures the empowerment of the Board of Commissioners, give protection to the Shareholders especially to the minority Shareholders and strict restriction of power in the Board of Directors. In practice, the implementation of accountability in the Company based on the obligations of individuals and/or the Company organs related to execution of their authority and/or the execution of their responsibility imposed by the Company to them. The accountability obligation covers the following:

1. Providing explanation or justification for implementation of the authority and the duty.

2. To report the result of the implementation of the authority and the duty.

3. To be accountable for any expenses or obligations derived from such activity.

In conjunction with stakeholders, the implementation of corporate accountability in business activities must be consistent with good business ethics and in accordance with applicable laws and respect the local culture.The Company implements an independent and sound audit practice to support the Company’s accountability. It is done by empowering function of the Internal Audit Unit and Audit Committee, Nomination & Remuneration Committee, GCG Committee, Risk Monitoring and Public Accounting Firm.

152






PertanggungjawabanResponsibility

Responsibilitas atau tanggung jawab sebagai kesesuaian di dalam pengelolaan aktivitas usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Hal ini berlaku baik untuk manajemen maupun karyawan, dimana setiap karyawan diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap aturan internal Perseroan maupun aturan perundangan-undangan.

The Company defines responsibility as compliance to the legislation that applies along with the principles of a sound corporation. These apply both to management and employees, where each employee is required to obey and adhere to the Company’s internal rules and regulations.

Laporan terkait penerimaan gratifikasi, e-LHKPN, kepatuhan terhadap ketentuan hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, serta kesehatan dan keselamatan kerja merupakan beberapa contoh komitmen tanggung jawab Perseroan yang senantiasa dipegang dan dilaksanakan.

Description based on Indofarma Code of GCG:The report regarding gratuities, compliance with industrial relations, environmental protection, and health and safety are some examples of the Company’s responsibility commitment that will always be held and executed.

KemandirianIndependency

Kemandirian sebagai suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

The Company defines independence as a state in which business activities are managed in a professional manner without any conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with the prevailing legislation and the principles of a sound corporation.

Perseroan meyakini bahwa kemandirian diperlukan agar dapat membuat keputusan yang terbaik bagi perusahaan. Keputusan terbaik hanya dapat dihasilkan jika perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi.

The Company believes that independency is needed in order to make the best decision for the Company. The best decisions can be generated if the Company is free from influence or pressure of other party that not in accordance with the corporate mechanism.







Kesetaraan dan KewajaranFairness

Fairness atau kewajaran sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Company defines fairness as equity and equality to meet Stakeholder rights that arise under contracts and prevailing regulations.

Perseroan menjamin bahwa setiap pemegang saham dan stakeholder perusahaan mendapatkan perlakuan yang wajar, setara serta dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap keputusan manajemen atau pemegang saham mayoritas yang berpotensi mengurangi hak dan/atau porsi pemegang saham minoritas, maka yang berkeberatan dijamin dapat menggunakan haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.Selain itu, Perseroan menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan akan mendapatkan perlakuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga bertekad untuk senantiasa berlaku jujur dan adil di dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu gender, agama, suku dan politik.

This means that Company ensures fair treatment for each Shareholder and Stakeholder and ensures that they can use their rights in accordance with the applicable laws. Therefore, any management decision or majority Shareholders with a potency to reduce the rights and/or the minority Shareholders, the objected parties will be guaranteed to exercise their rights in accordance with the applicable laws.

In addition, The Company guarantees that every interested party will receive treatment as specifed in the regulations. The Company strives to always act honest and fair in every decisionmaking concerning issues of genders, religions, ethnicity, and politics.

154


struKtur Dan Proses tata Kelola Perusahaan yang BaiK

struktur organ tata Kelola Perusahaan

ruPsGeneral MeeTInG of shareholders

Dewab KomisarisBoard of Commissioners


Sekretaris Dewab Komisaris

Secretary of the Board of Commissioners

Bidang/ Unit LainnyaOther Fields / Units

Komite GCG & Pemantauan Risisko

GCG Committee & Risk Monitor

Bidang SPISPI

Komito AuditAudit Committee

Sekertaris Perusahaan

Corporate Secretary

Komite Nominasidan RemunerasiNomination and Remuneration

Committee

Bidang CSRCCSRC

Bidang SDM dan Umum

HR and General Affairs

Hubungan Struktur Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di PT indofarmaStructural Relationship of Good Corporate Governance at PT Indofarma

Organ utama Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan Undang Undang No. 40 tahun 2007 Bab I Mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 yang memiliki tugas dan tangggung jawab dan wewenang:1. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan

kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang dan/atau Anggaran Dasar.

2. Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

3. Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

struCture anD ProCes oF gooD CorPorate goVernanCe

organ structure of Corporate governance

The Company's main organs consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), Directors and Board of Commissioners, in accordance with Law No. 40 of 2007 Chapter I Regarding General Provisions Article 1 which has duties and responsibilities and authority:1. The GMS has authority not given to the Board of

Directors or the Board of Commissioners within the limits specified in the Law and / or Articles of Association.

2. The Board of Commissioners conducts general and / or special supervision in accordance with the Articles of Association and provides advice to the Directors.

3. The Board of Directors is authorized and fully responsible for managing the Company in the interests of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and representing the Company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.



Ketiga organ utama tersebut memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan GCG dengan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan.

RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Organ RUPS berperan dalam persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta agenda lainnya yang diajukan oleh Direksi untuk mendapat persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Dewan Komisaris berfungsi melaksanakan tugas pengawasan melalui Komite Audit, Komite GCG dan Pemantauan Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasiatas kinerja operasional dan usaha Perseroan. Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk memberikan pandangan dan persetujuannya atas rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disusun dan disampaikan oleh Direksi.

Direksi dibantu oleh unit-unit kerja pendukungnya; Satuan Pengawasan Intern (SPI), Sekretaris Perusahaan, Kepatuhan Kinerja & Manajemen Risiko, serta Sumber Daya Manusia (SDM); diharapkan mampu menciptakan sebuah sistem manajemen yang sehat dan berimbang serta memiliki prospek berkelanjutan.

Selain itu, Perseroan dalam penerapan GCG berfokus pada kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris melalui Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite GCG & Pemantauan Risiko bekerja bersama Direksi dan SPI, Sekretaris Perusahaan, Kepatuhan Kinerja & Manajemen Risiko, serta SDM untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap praktik kinerja di seluruh bidang. SPI Sebagai pengawas berperan melakukan audit dan pengendalian internal atas kegiatan operasional dan proses usaha Perseroan. Demikian pula dengan sistem manajemen risiko yang melibatkan mekanisme mitigasi dan penanggulangan atas risiko usaha dan operasional dari Perseroan.

The three main organs play a key role in the success of GCG implementation by carrying out their functions in accordance with statutory provisions, the Company's Articles of Association and other provisions on the principle that each organ is independent in carrying out its duties, functions and responsibilities for the benefit of the Company.

The GMS, the Board of Commissioners and the Board of Directors respect each other's duties, responsibilities and authorities in accordance with the Laws and Articles of Association.

The GMS organ plays a role in the approval of the Annual Report and the ratification of the financial statements and other agendas submitted by the Board of Directors for approval of the GMS as stipulated in the Articles of Association of the Company.

The Board of Commissioners functions to carry out supervisory duties through the Audit Committee, GCG Committee and Risk Monitoring and the Nomination and Remuneration Committee on the Company's operational and business performance. The Board of Commissioners also has the duty to provide his views and approval of the design of the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) prepared and submitted by the Directors.

The Board of Directors is assisted by supporting work units; Internal Audit Unit (SPI), Corporate Secretary, Compliance Performance & Risk Management, and Human Resources (HR); expected to be able to create a healthy and balanced management system and have sustainable prospects.

In addition, the Company in implementing GCG focuses on compliance with applicable laws and regulations. The Board of Commissioners through the Audit Committee, Nomination & Remuneration Committee and Risk Monitoring & GCG Committee work together with the Directors and SPI, Corporate Secretary, Performance Compliance & Risk Management, and HR to carry out comprehensive supervision of performance practices in all fields. SPI As a supervisor, it plays a role in conducting audits and internal control over the Company's operational and business processes. Likewise, the risk management system involves a mitigation mechanism and overcoming the business and operational risks of the Company.

156


Proses dan mekanisme tata Kelola Perusahaan yang Baik

Proses dan mekanisme GCG menjadi bagian penting dalam pengelolaan hubungan kerja yang faktual dan terkelola antar organ GCG. Proses dan mekanisme ini dituangkan dalam softstructure atau perangkat lunak yang terdiri dari berbagai peraturan dan kebijakan yang mengatur lingkup tanggung jawab organ GCG, dan hubungan kerja antar organ GCG; termasuk dengan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

Perseroan telah menyusun, mengesahkan, menerapkan dan memperbaharui softstructure GCG yang terdiri dari berbagai pedoman, sebagai berikut:

Perangkat KebijakanPolicy Tool

PenetapanDetermination

Anggaran Dasar PerusahaanCompany's articles of association

Anggaran Dasar Perseroan, dengan perubahan terakhir melalui Akta Perubahan Anggaran Dasar No.20 tanggal 18 Mei 2018.The Company's Articles of Association, with the latest amendments through the Deed of Articles of Association Amendment No.20 dated May 18, 2018.

Visi dan MisiVision and Mission

Pedoman Penyusunan Visi dan Misi PT Indofarma (Persero) Tbk yang disahkan Dewan Komisaris dan Direksi pada 10 Juli 2017.Guidelines for Preparing the Vision and Mission of PT Indofarma (Persero) Tbk which was approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors on July 10, 2017.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang BaikGood Corporate Governance

Pedoman Tata Kelola Perusahaan atau Code of Corporate Governance, yang telah diperbaharui dan disahkan Dewan Komisaris dan Direksi pada 23 November 2017.Code of Corporate Governance, which has been updated and approved by the Board of Commissioners and Board of Directors on November 23, 2017.

Board Manual (Buku Panduan Dewan Komisaris dan Direksi)

Board Manual (Charter Dewan Komisaris dan Charter Direksi) yang telah diperbaharui dan disahkan Ketua Komite Audit, Dewan Komisaris dan Direksi pada 23 November 2017.The Board Manual (Board of Commissioners Charter and Board of Directors Charter) which has been updated and approved by the Chairman of the Audit Committee, Board of Commissioners and the Board of Directors on November 23, 2017.

Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct/CoC)

Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku atau Code of Conduct, yang telah diperbaharui dan disahkan Dewan Komisaris dan Direksi pada 23 November 2017.Code of Conduct and Code of Conduct, which has been updated and approved by the Board of Commissioners and Directors on November 23, 2017.

Piagam Komite AuditAudit Committee Charter

Piagam atau Charter Komite Audit yang telah diperbaharui dan disahkan Dewan Komisaris dan Direksi pada. 15 Juni 2017.Audit Committee Charter or Charter that has been updated and approved by the Board of Commissioners and Directors. June 15, 2017.

Piagam Komite Nominasi dan RemunerasiCharter of the Nomination and Remuneration Committee

Piagam atau Charter Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada 2 November 2017.The Nomination and Remuneration Charter or Charter that has been approved by the Board of Commissioners and Directors on November 2, 2017.

Piagam Komite GCG dan Pemantau RisikoCharter of the GCG Committee and Risk Monitor

Piagam atau Charter Komite Good Corporate Governance & Pemantau Risiko (GCG & PR), yang telah disahkan Dewan Komisaris dan Direksi pada 23 November 2015.Charter of the Good Corporate Governance & Risk Monitoring Committee (GCG & PR), which was approved by the Board of Commissioners and Directors on November 23, 2015.

Pedoman Audit Internal/Piagam Satuan Pengawas InternInternal Audit Guidelines / Charter of the Internal Audit Unit

Piagam atau Charter Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang telah disahkan Dewan Komisaris dan Direksi pada 1 Juni 2015 yang telah direvisi tanggal 17 Desember 2018.Charter of Internal Audit Unit (SPI) which was approved by the Board of Commissioners and Directors on June 1, 2015 which was revised on December 17, 2018.

Pedoman Sekretaris PerusahaanCorporate Secretary Guidelines

Tertuang dalam Board Manual – Charter Direksi yang disahkan 23 November 2017 dan mengacu pada Peraturan OJK No.035 /POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan. It is contained in the Board Manual - the Board of Directors Charter ratified on November 23, 2017 and refers to OJK Regulation No.035/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary.

good Corporate governance Processes and mechanisms

The process and mechanism of GCG is an important part in managing factual and managed work relationships between GCG organs. This process and mechanism is outlined in a soft structure or software consisting of various regulations and policies that govern the scope of GCG organ responsibility, and work relations between organs of GCG; including with internal and external stakeholders.

The Company has compiled, ratified, implemented and updated the GCG structure consisting of various guidelines, as follows:





Pedoman Sistem Pengendalian InternalInternal Control System Guidelines

Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 0219/ DIR/SK/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang Kebijakan Sistem Pengendalian Internal.The Company's Board of Directors Decision Letter No. 0219 / DIR / SK / III / 2016 dated March 17, 2016 concerning the Internal Control System Policy.

Pedoman Manajemen RisikoRisk Management Guidelines

1. Ketentuan Umum ERM No.XRM01 2. Ketentuan Umum Proses Manajemen Risiko Bidang No. XRM023. Ketentuan Umum Pelaksanaan Rencana Risk Assessment No. XRM034. Prosedur Manajemen Risiko atas Proses bisnis Eksisting No. RM-01 Rev 00 berlaku 25 September

2018.5. Prosedur Manajemen Risiko Adhoc No. RM-02 Rev 00 berlaku 5 Oktober 2018.1. ERM General Provisions No. XRM012. General Risk Management Process Provisions No. XRM023. General Provisions for Implementing the Risk Assessment Plan No. XRM034. Risk Management Procedures for Existing Business Process No. RM-01 Rev 00 applies 25

September 2018.5. Adhoc No. Risk Management Procedure RM-02 Rev 00 is valid October 5, 2018.

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan JasaGuidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services

Surat Keputusan Direksi No. 0647/SK/DIR/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Perusahaan.Board of Directors Decision Letter No. 0647 / SK / DIR / VII / 2017 dated July 3, 2017 concerning Guidelines for the Implementation of Procurement of Company Goods and / or Services.

Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)

Tertuang dalam Board Manual – Charter Direksi yang disahkan 23 November 2017 dan Pedoman Tata Kelola perusahaan (Code of Corporate Governnance) yang disahkan 23 November 2017.Included in the Board Manual - Board of Directors Charter ratified on 23 November 2017 and Code of Corporate Governance ratified on 23 November 2017.

Pedoman Pengelolaan GratifikasiGuidelines for Gratification Management

1. Surat Keputusan Direksi No. 0801/DIR/SK/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

2. Surat Keputusan Direksi No. 0802/DIR/SK/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi.

1. Board of Directors Decision Letter No. 0801 / DIR / SK / V / 2018 dated 28 May 2018 concerning Guidelines for Gratification Control.

2. Board of Directors Decision Letter No. 0802 / DIR / SK / V / 2018 dated 28 May 2018 concerning Gratuity Control Unit.

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (WhistleblowingSystem)

1. Surat Keputusan Direksi No. 0864/DIR/SK/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Kebijakan Whistleblowing System (WBS) di PT Indofarma (Persero) Tbk.

2. Surat Keputusan Direksi No. 0691/DIRSK/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 dan No. 0338/DIR/SK/V/2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Tim Pengelolaan Whistleblowing System.

1. Board of Directors Decision Letter No. 0864 / DIR / SK / XII / 2015 dated 3 December 2015 concerning the Whistleblowing System (WBS) Policy at PT Indofarma (Persero) Tbk.

2. Board of Directors Decision Letter No. 0691 / DIRSK / V / 2018 dated 9 May 2018 and No. 0338 / DIR / SK / V / 2018 dated 9 March 2018 concerning the Whistleblowing System Management Team.

Hubungan Korporasi dengan Entitas AnakCorporate Relations with Subsidiaries

Piagam atau Charter Hubungan Korporasi PT Indofarma (Persero) Tbk dengan PT Indofarma Global Medika yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada 4 September 2017.PT Indofarma (Persero) Tbk Corporate Relations Charter with PT Indofarma Global Medika which has been approved by the Board of Commissioners and Board of Directors on September 4, 2017.

Pedoman Tata Kelola InformasiInformation Management Guidelines

Kebijakan Pengendalian Informasi PT Indofarma (Persero) Tbk yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada 23 Nopember 2017.Information Management Policy of PT Indofarma (Persero) Tbk which has been approved by the Board of Commissioners and Directors on November 23, 2017.

Pedoman Pengelolaan Situs WebGuidelines for Website Management

Surat Keputusan Direksi No. 2403/DIR/SK/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Tim Pengelola Website PT Indofarma (Persero) Tbk dan Penyampaian Informasi di Portal BUMN.Board of Directors Decision Letter No. 2403 / DIR / SK / XII / 2015 dated December 23, 2015 concerning the PT Indofarma (Persero) Tbk Website Management Team and Submission of Information on the BUMN Portal.

Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan bagi Pejabat di Lingkungan PerseroanObligation to Report Assets for Officials within the Company

Surat Keputusan Direksi No. 0863/DIR/SK/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Kepatuhan & Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di PT Indofarma (Persero) Tbk.Board of Directors Decision Letter No. 0863 / DIR / SK / XII / 2015 dated December 3, 2015 concerning Compliance & Management of PT Indofarma (Persero) Tbk. State Officials’ Assets Report (LHKPN)

158




Pedoman Pengelolaan InvestasiInvestment Management Guidelines

Surat Keputusan Direksi No. 775/DIR/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Prosedur pelaksanaaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Investasi.Surat Keputusan Direksi No. 0787/DIR/SK/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Tim Investasi yang susunannya terdiri dari Koordinator Tim Investasi, Tim Perencana dan Pengawas dan Tim Pengadaan yang bertugas selama satu tahun dan akan diperbaharui/diubah setiap masa berlakunya habis.Board of Directors Decision Letter No. 775 / DIR / SK / XII / 2010 dated December 1, 2010 concerning the procedure for implementing Investment Procurement of Goods and / or Services.Board of Directors Decision Letter No. 0787 / DIR / SK / V / 2018 dated May 24, 2018 concerning the Investment Team whose composition consists of the Investment Team Coordinator, Planning Team and Supervisor and Procurement Team who are in charge for one year and will be renewed / modified every expiration period.

Pedoman Penyelesaian KerugianLoss Resolution Guidelines

Surat Keputusan Direksi No. 0570/DIR/SK/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara/ Perusahaan.Board of Directors Decision Letter No. 0570 / DIR / SK / VII / 2016 dated July 26, 2016 concerning the State / Company Financial Loss Settlement Team.

Pedoman Kerja SamaGuidelines for Cooperation

Surat Keputusan Direksi No. 0777/DIR/SK/V/2018 tanggal 26 Juli 2016 tentang Pedoman Kerjasama Board of Directors Decision Letter No. 0777 / DIR / SK / V / 2018 dated July 26, 2016 concerning Cooperation Guidelines

sosialisasi KeBijaKan tata Kelola Perusahaan yang BaiK

Selama Tahun 2018, Perseroaan telah melakukan sosialisasi terkait GCG ke para pemangku kepentingan melalui :1. Upload kebijakan /infrastruktur GCG di :

a. Web Perseroan yang bisa dilihat dan diunduh di www.indofarma.id/information/GCG.

b. Intranet / LAN dengan alamat URL 192.168.1.39/ERM/Data master/infrastruktur GCG

2. Pemasangan banner tentang prinsip-prinsip GCG,Whistle Blowing System, visi, misi dan budaya Perseroan yang baru di lingkungan Perseroan.

3. Memo ke seluruh Karyawan Bidang, Direksi dan Dewan Komisaris beserta Organ Dewan Komisaris 035/CPRM/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018.

4. Tatap muka / dua arah yang dihadiri oleh perwakilan karyawan dari seluruh bidang pada tanggal 2 November 2018 dilaksanakan di Gedung Pelatihan Perseroan, Cikarang Barat-Bekasi.

Dissemination oF gooD CorPorate goVernanCe PoliCies

During 2018, the Company conducted socialization related to GCG to stakeholders through:1. Upload GCG policies / infrastructure at:

a. The Company's Web which can be viewed and downloaded at www.indofarma.id/information/GCG.

b. Intranet / LAN with URL address 192.168.1.39/ERM/ Data master / GCG infrastructure

2. Placement of banners on GCG principles, Whistle Blowing System, vision, mission and new corporate culture in the Company’s premises.

3. Memo to all Employees, Board of Directors and Board of Commissioners along with Board of Commissioners’ Supporting Organs No 035 / CPRM / VIII / 2018 dated 9 August 2018.

4. A face-to-face / two-way meeting attended by employee representatives from all fields on November 2, 2018 was held at the Company's Training Building, West Cikarang-Bekasi.



PerKemBangan PeneraPan tata Kelola Perusahaan yang BaiK Di tahun 2018

Perseroan berupaya melaksanakan penerapan GCG secara konsisten dan mengembangkan penerapan GCG mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik terbaik. Selama tahun 2018 Perseroan telah :1. Melaksanakan asesmen GCG penerapan tahun 2017

diakhir tahun 2018 dan asesmen GCG penerapan tahun 2018 pada awal tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Tim Asesor GCG dari BPKP perwakilan propinsi Jawa Barat dengan hasil nilai yang meningkat.

2. Melaksanakan secara konsisten dan komitmen monitoring tindaklanjut /rekomendasi hasil self asesmen GCG tahun 2016 dan hasil asesmen periode selanjutnya.

3. Menyusun beberapa infrastruktur GCG antara lain Pedoman Kerja sama yang disahkan oleh SK Direksi No.0777/SK/DIR/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 dan Pembentukan Tim Unit Pengelola Gratifikasi yang disahkan oleh SK Direksi No. 0802/DIR/SK/V/2018 pada 28 Mei 2018 dan peningkatan sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001 versi 2015 serta peraturan dan kebijakan Direksi/ SOP lainnya.

4. Memperbaharui beberapa infrastruktur GCG antara lain Charter SPI yang disahkan pada 17 Desember 2018, Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang disahkan oleh SK Direksi No. 0802/DIR/SK/V/2018 pada 28 Mei 2018 dan perubahan susunan Tim Pengelolaan WBS No. 0691/DIR/SK/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 ,serta peraturan dan kebijakan Direksi/SOP lainnya.

assessment: eValuasi, Pemantauan, Dan PeningKatan PeneraPan tata Kelola Perusahaan yang BaiK

Penilaian/assessment PeneraPan gCg tahun 2017Pada tahun 2018, Perseroan telah melaksanakan penilaian (asesmen) GCG penerapan tahun 2017 yang dilaksanakan oleh asesor independen BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat terhitung dari 15 Oktober sampai dengan 19 Desember 2018.

DeVeloPment oF imPlementation oF gooD CorPorate goVernanCe in 2018

The Company strives to implement GCG consistently and develop GCG implementation in accordance with applicable laws and regulations and best practices. During 2018 the Company has:1. Implement GCG assessments for the implementation

of 2017 at the end of 2018 and GCG assessments for the implementation of 2018 at the beginning of 2019 carried out by the GCG Assessor Team from the BPKP representative of the West Java province with increasing value results.

2. Carry out consistently and commitments to follow-up monitoring / recommendations as a result of the 2016 GCG self assessment and assessment results for the following period.

3. Arranging several GCG infrastructures, among others, the Cooperation Guidelines approved by the Directors' Decree No.0777 / SK / DIR / V / 2018 dated May 28, 2018 and the Formation of the Gratification Management Unit Team which is ratified by the Decree of the Directors No. 0802 / DIR / SK / V / 2018 on May 28 2018 and an increase in the 2015 ISO 9001 Quality Management certification and regulations and other Directors / SOP policies.

4. Renewing several GCG infrastructures, including the SPI Charter which was ratified on December 17, 2018, the Gratuity Control Guidelines which were ratified by the Directors Decree No. 0802 / DIR / SK / V / 2018 on May 28, 2018 and changes to the composition of No. WBS Management Team. 0691 / DIR / SK / V / 2018 dated 9 May 2018, as well as regulations and policies of other Directors / SOPs.

assessment: eValuation, monitoring, anD enhanCing the imPlementation oF gooD CorPorate goVernanCe

assessment oF gooD CorPorate goVernanCe imPlementation in 2017In 2018, the Company has carried out the 2017 GCG assessment implemented by the independent BPKP Representative of West Java Province from October 15 to December 19, 2018.

160


Berdasarkan hasil Penilaian (Asesmen) penerapan GCG pada Perseroan dengan Laporan No.LGCC-1085/PW10/4/2018 tanggal 28 Desember 2018 kondisi penerapan GCG pada lingkup Perseroan mencapai predikat kategori ‘Baik” dengan skor 81,192. Capaian skor untuk masing-masing aspek governance terinci sebagai berikut:

jenis Penilaian | Type of Assessmentw : Assessment (Penilaian)

assessor/Penilai | Assessor / Appraiser : BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Periode Penerapan | Application Period : 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 | January 1, 2017 to December 31, 2017

tahun ukur | Year of measurement : Tahun Buku 2017 | 2017 Fiscal Year

tempat | Place : Kantor Pusat Cikarang Barat, Bekasi, dan Kantor Manggarai, Jakarta | West Cikarang Head Office, Bekasi, and Manggarai Office, Jakarta

Waktu Pengukuran | Measurement time : 25 Oktober - 18 Desember 2018 | 25 October - 18 December 2018

Waktu terbit laporan | Time related report : 28 Desember 2018 | December 28, 2018

aspek PengujianGovernance Aspect

BobotWeight

Pencapaian tahun Buku 2017Achievement in 2017

nilaiValue

Pencapaian Achievement

(%)

Predikat Kualitas Penerapan gCgGCG Predicate

Quality

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara BerkelanjutanCommitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance

7,00 5,794 82,77 “Baik”"Good"

Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik ModalShareholders and GMS

9,00 8,352 92,80 “Sangat Baik”"Very Good"

Dewan Komisaris/Dewan PengawasBoard of Commissioners

35,00 29,54 84,40 “Baik”"Good"

DireksiDirectors

35,00 29,583 84,52 “Baik”"Good"

Pengungkapan Informasi dan TransparansiInformation Disclosure and Transparency

9,00 7,923 88,03 “Sangat Baik”"Very Good"t

Aspek LainnyaOther aspects

5,00 - - -

skor Keseluruhan 100,00 81,192 81,19 “Baik”

Keterangan:nilai ≤ 50 : Tidak Baik | < 50 nilai ≤ 60 : Kurang Baik | < 60 nilai ≤ 75 : Cukup Baik | < 75 nilai ≤ 85 : Baik | nilai diatas 85 : Sangat Baik

Based on the results of the GCG implementation assessment in the Company with the Report No. LGCC-1085 / PW10 / 4/2018 dated 28 December 2018 the conditions for implementing GCG in the scope of the Company achieved the predicate of 'Good' category with a score of 81,049. The score for each aspect of governance are detailed as follows:

Note:value ≤ 50 : Not Good | < 50 value ≤ 60 : Below Average | < 60 nilai ≤ 75 : Average | < 75 nilai ≤ 85 : Good | nilai diatas 85 : Sangat Baik



Penilaian/assessment PeneraPan gCg tahun 2018

jenis Penilaian | Type of Assessmentw Assessment (Penilaian)

assessor/Penilai | Assessor / Appraiser BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Periode Penerapan | Application Period 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018

tahun ukur | Year of measurement Tahun Buku 2018

tempat | Place Kantor Pusat Cikarang Barat, Bekasi, dan Kantor Manggarai, Jakarta

Waktu Pengukuran 22 Januari - 22 Maret 2019

Waktu terbit laporan 29 Maret 2019

Berdasarkan hasil Penilaian penerapan GCG pada Perseroan dengan Laporan No.LGCG- 120/PW10/4/2019 tanggal 29 Maret 2019 kondisi penerapan GCG pada lingkup Perseroan mencapai predikat kategori “Baik” dengan skor 81,621 Capaian skor untuk masing-masing aspek governance terinci sebagai berikut:

aspek PengujianGovernance Aspect

BobotWeight

Pencapaian tahun Buku 2017Achievement in 2017

nilaiValue

Pencapaian Achievement

(%)

Predikat Kualitas Penerapan gCg

GCG Predicate Quality

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara BerkelanjutanCommitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance


Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik ModalShareholders and GMS


Dewan Komisaris/Dewan PengawasBoard of Commissioners


DireksiDirectors


Pengungkapan Informasi dan TransparansiInformation Disclosure and Transparency

9,00 7,028 78,089 “Baik”"Good"

Aspek LainnyaOther aspects

5,00 0

skor Keseluruhan 100,00 81,621 “Baik”

Keterangan: nilai ≤ 50 : Tidak Baik | < 50 nilai ≤ 60 : Kurang Baik | < 60 nilai ≤ 75 : Cukup Baik | < 75 nilai ≤ 85 : Baik | nilai diatas 85 : Sangat Baik

aPProaCh to gooD CorPorate goVernanCe aPPliCation in 2018

Based on the results of the Assessment of GCG implementation in the Company with Report No. LGCG- 120 / PW10 / 4/2019 date March 29, 2019 the conditions for implementing GCG in the scope of the Company achieved the title of "Good" category with a score of 81,621. The score achievement for each aspect of governance are detailed as follows:

Note:value ≤ 50 : Not Good | < 50 value ≤ 60 : Below Average | < 60 nilai ≤ 75 : Average | < 75 nilai ≤ 85 : Good | nilai diatas 85 : Sangat Baik

162


monitoring tinDaK lanjut reKomenDasi hasil selF assessment gCg 2016

Perseroan melalui Bidang CPRM (Corporate Performance & Risk Management ) telah melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (self assessment) GCG tahun 2016 selama tahun 2018 yang ditujukan ke seluruh bidang/aspek terkait rekomendasi AOI GCG dengan memo No. 021/CSRC/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 dan 051/CPRM/XI/2018 tanggal 7 November 2018 yang ditembuskan ke Direksi dan Dewan Komisaris cq. Komite GCG dan Pemantauan Risiko. Dalam laporan tersebut terdapat perkembangan untuk penyelesaian rekomendasi dengan status/rekomendasi “Selesai” (S) namun masih ada “Dalam Proses” (P), ”Belum Ditindaklanjuti” (B) serta TD (Tidak Dapat Ditindaklanjuti) oleh aspek/pihak terkait penerapan GCG (sesuai tabel terlampir), hal tersebut antara lain karena:1. Sampai batas waktu yang telah ditetapkan aspek/

pihak terkait belum mengirimkan tanggapan tertulis tindaklanjut rekomendasi ke Bidang CPRM; dan

2. Tindaklanjut rekomendasi memerlukan dukungan serta komitmen yang kuat secara berkelanjutan dari Manajemen dan semua pihak/aspek terkait GCG.

Berikut rekapitulasi hasil monitoring tindaklanjut sebanyak 103 rekomendasi atau Area of Improvement (AoI) hasil evaluasi (self asssessment (Review) penerapan GCG Perseroan tahun 2016 dari seluruh bidang/aspek terkait:

no aspek governanceGovernance Aspects

rekomendasiRecommendation

(AOI)

Kategori /status per triwulan iii - 2017Category / Status per Quarter III - 2017

s % P % B % tD %

1 Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang BaikCommitment to Good Corporate Governance Implementation

13 7 53.8 3 23.1 3 23.1 0 0.0

2 Pemegang Saham Dan RUPS/Pemilik ModalShareholders/Investors and GMS

5 2 40.0 1 20.0 2 40.0 0 0.0

3 Dewan Komisaris/Dewan PengawasBoard of Commissioners / Supervisory Board

37 18 48.6 13 35.1 6 16.2 0 0.0

4 DireksiBoard of Directors

41 13 31.7 7 17.1 20 48.8 1 2.4

5 Pengungkapan Dan Keterbukaan InformasiInformation Disclosure and Transparency

7 3 42.9 0 0.0 4 57.1 0 0.0

monitoring oF FolloW-uP reCommenDations For 2016 gCg selF-assessment results

The Company through the CPRM Division (Corporate Performance & Risk Management) has monitored follow-up recommendations for the 2016 GCG self-assessment results during 2018 aimed at all fields/aspects related to the recommendations of the AOI GCG with memo No. 021 / CSRC / VI / 2018 dated 4 June 2018 and 051/CPRM/XI/2018 dated 7 November 2018 which are sent to the Directors and the Board of Commissioners cq. GCG Committee and Risk Monitoring. In the report there are developments for the completion of recommendations with "Completed" (S) status/recommendations but there are still "In Process" (P), "Not Followed Up" (B) and TD (Cannot Be Followed) by aspects / parties related to GCG implementation (according to the attached table), this is partly due to:1. Until the stipulated deadline for aspects/related

parties has not sent a written response to the follow-up recommendations to the CPRM Sector; and

2. Follow-up recommendations require strong ongoing support and commitment from Management and all parties / aspects related to GCG.

The following is the recapitulation of the results of follow-up monitoring as many as 103 recommendations or Area of Improvement (AoI) evaluation results (self assessment (Review) of the Company's GCG implementation in 2016 from all related fields / aspects:



no aspek governanceGovernance Aspects

rekomendasiRecommendation

(AOI)

Kategori /status per triwulan iii - 2017Category / Status per Quarter III - 2017

s % P % B % tD %

6 Aspek / Faktor LainnyaOther Aspect / Factor

0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

jumlahTotal

103 43 41.7 24 23.3 35 34.0 1 1.0

Keterangan :S = Selesai , P = Dalam Proses, B = Belum ditindaklanjuti, TD = Tidak Dapat Ditindaklanjuti

Uraian monitoring tindaklanjut rekomendasi tersebut berdasarkan ketogori/status. sebagai berikut:1. Rekomendasi telah “Selesai” (S) ditindaklanjuti

sebanyak 46 rekomendasi yang terdiri dari tujuh rekomendasi di Aspek Komitmen Terhadap Penerapan GCG, dua rekomendasi di Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal, 37 rekomendasi di Aspek Dewan Komisaris, 13 rekomendasi di Aspek Direksi dan tujuh rekomendasi di Aspek Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi.

2. Rekomendasi “Dalam Proses” (P) sebanyak 24 rekomendasi yang terdiri dari tiga rekomendasi di Aspek Komitmen Terhadap Penerapan GCG, satu rekomendasi di Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal, 13 rekomendasi di Aspek Dewan Komisaris, 7 rekomendasi di Aspek Direksi dan tiga rekomendasi di Aspek Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi. .

3. Rekomendasi “Belum Selesai” (B) yaitu belum ditindaklanjuti oleh pihak/aspek terkait terdiri sebanyak 35 rekomendasi yang dari tiga rekomendasi di Aspek Komitmen Terhadap Penerapan GCG, dua rekomendasi di Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal, enam rekomendasi di Aspek Dewan Komisaris, 20 rekomendasi di Aspek Direksi dan empat rekomendasi di Aspek Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi.

4. Rekomendasi ‘’Tidak Dapat Ditindaklanjuti” (TD) yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh Aspek Direksi sebanyak satu rekomendasi yang ditujukan oleh SPI karena terkait dengan kondisi keuangan perusahaan.

Note:S = Completed, P = In Process, B = Not yet followed up, TD = Cannot Be Followed

The description of the follow-up monitoring recommendations is based on category/status. as follows:1. The recommendation has been "Completed" (S)

followed up by 46 recommendations consisting of 7 recommendations on the Commitment to Good Corporate Governance Implementation Aspect. 2 recommendations on the Shareholders/Investors and the GMS Aspect, 37 recommendations on the Board of Commissioners Aspect, 13 recommendations on Board of Directors Aspect, and 7 recommendations on Information Disclosure and Transparency Aspect.

2. "In Process" (P) recommendations which were still in the process of being followed up as many as 24 recommendations consisting of 3 recommendations on the Commitment to Good Corporate Governance implementation Aspect, 1 recommendation on the Shareholders/Investors and GMS Aspect, 13 recommendations on Board Commissioners Aspect, 7 recommendations on Board of Directors Aspect and 3 recommendations on Information Disclosure and Transparency Aspect.

3. “Not yet completed” (B) recommendations which meannot yet been followed up by the related parties comprising 35 recommendations consisting of 3 recommendations on the Commitment to Good Corporate Governance Implementation Aspect, 2 recommendations on the Shareholders/Investors and GMS Aspect, 6 recommendations on the Board of Commissioners Aspect, 20 recommendations on Board of Directors Aspect, and 4 recommendations on Informstion Disclosure and Transparency Aspect.

4. Recommendation ’'Can Not Be Followed Up" (TD), namely a recommendation that cannot be followed up by the Board of Directors Aspect consisting of 1 recommendation addressed by the SPI because it is related to the Company's financial condition.

164


information about the 2018 KPKu assessment/ evaluation In 2018, FEB and the Ministry of BUMN Office did not carry out the evaluation of KPKU to all BUMNs. This was based on a letter from the Deputy of Business Infrastructure No. S-198 / D7.MBU / 10/2017 dated October 7, 2017 in point 3 which states that in 2018 a review of the implementation of the KPKU assessment will be carried out, so that the assessment of the KPKU assessment in 2018 is not carried out. Furthermore, in 2019 the assessment of the KPKU implementation assessment will be carried out based on documents and company performance in the period January to. December 2018 is good for assessing the ADLI-based process and evaluating LeTCI-based results.

The Company's activities related to KPKU in 2018 are to monitor the Report Results / feedback of the 2017 KPKU Evaluator Team in the form of improvement opportunities (Opportunity for Improvements / OFI) in order to become an Area for Improvement (AFI) so that the Company is expected to have superior performance in the coming years .

informasi tentang asesmen/evaluasi KPKu tahun 2018

Di tahun 2018 FEB bersama Kantor Kementerian BUMN tidak melaksanakan evaluasi KPKU ke seluruh BUMN. Hal tersebut berdasarkan surat dari Deputi Bidang Infratruktur Bisnis No. S-198/D7.MBU/10/2017 tanggal 7 Oktober 2017 pada point 3 yang menyatakan bahwa pada tahun 2018 akan dilakukan review atas pelaksanaan asesmen KPKU, sehingga penilaian asesmen KPKU di tahun 2018 tidak dilakukan. Selanjutnya di Tahun 2019 penilaian asesmen implementasi KPKU akan dilakukan dengan berdasarkan dokumen dan kinerja perusahaan periode Januari sd. Desember 2018 baik untuk penilaian proses berbasis ADLI maupun penilaian hasil berbasis LeTCI.

Kegiatan Perseroan terkait KPKU di tahun 2018 adalah melakukan monitoring Hasil Laporan/umpan balik Tim Evaluator KPKU 2017 yaitu berupa peluang perbaikan (Opportunity for Improvements /OFI) agar dapat menjadi Area for Improvement (AFI) sehingga diharapkan Perseroan mempunyai kinerja lebih unggul ditahun-tahun mendatang.



Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS merupakan organ perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, RUPS merupakan wadah bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perseroan. RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi,dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan,termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

raPat umum Pemegang saham

jenis, Peran, Fungsi, dan Wewenang rapat umum Pemegang saham (ruPs)

Jenis-jenis Pelaksanaan RUPSTypes of GMS:

RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, setelah tahun buku berakhir atau selambatnya enam bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir sesuai

ketentuan perundang-undangan, Annual GMS must be held every year, after the

financial year ends or no later than six months after the Company's financial year ends in accordance with

statutory provisions

ruPs TahunanAnnual GMS

RUPS Lainnya yang dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu oleh Direksi, Dewan Komisaris atau

Pemegang SahamOther GMS which can be held at any time based on

needs if deemed necessary by the Board of Directors and / or the Board of Commissioners and / or

Shareholders.

ruPs laInnyaOther GMS

Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya dan dapat diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan atau RUPS Lainya didahului dengan pemanggilan kepada seluruh pemegang saham dan memberikan pengumuman / informasi terkait tanggal, waktu, tempat, mata acara dalam agenda RUPS di media sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

organ Tata Kelola PerusahaanCorporate Governance organ

In accordance with Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies, GMS is a corporate organ that has authority that is not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified in the said Law and / or the Company’s Articles of Association. Decisions taken at the GMS must be based on the Company's business interests in the long term. By observing the provisions of the articles of association and the applicable laws and regulations, the GMS is a forum for Shareholders to make important decisions relating to the capital invested in the Company. The GMS and / or Shareholders cannot intervene in the duties, functions and authority of the Board of Directors and the Board of Commissioners by not reducing the authority of the GMS to exercise their rights in accordance with the Articles of Association and legislation, including to replace or terminate members of the or Directors.

general meeting oF shareholDers (gms)types, roles, Functions, and authorities of the general meeting of shareholders (gms)

The Board of Directors holds Annual GMS and Other GMS and can be held at the request of the Shareholders with due regard to the provisions of the Company's Articles of Association.

The implementation of the Annual GMS and or other GMS is preceded by summons to all shareholders and providing announcement / information regarding the date, time, venue, agenda of the AGM a in the media in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.

166


ruPs tahunan

RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, setelah tahun buku berakhir atau selambatnya enam bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam RUPS Tahunan :1. Direksi menyampaikan laporan tahunan yang memuat :

a. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit untuk tahu buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya,

b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan/ Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan,

c. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan,

d. Laporan pelaksanaan tata kelola perseroan,

e. Laporan pelaksanaan tanggung jawab social dan Lingkungan,

2. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan jika mempunyai laba positif.

3. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan termasuk audit pengendalin intern atas pelaporan keuangan.

4. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

5. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;

RUPS Tahunan memberikan persetujuan atas laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan yang berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakpidana lainnya.

ruPs lainnyaRUPS Lainnya yang dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan apabila dianggap diperlukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.

annual gms

Annual GMS must be held every year, after the financial year has ended or no later than six months after the Company's financial year ends in accordance with statutory provisions. In the Annual GMS:1. The Board of Directors submits an annual

report containing:a. Audited Annual Financial Statements of recent

fiscal year in comparison with the fiscal year before the recent fiscal year.

b. Report on the activities of the Company /Implementation of the Work Plan and Company Budget,

c. Details of problems that arise during the financial year that affect the Company's business activities,

d. Report on the implementation of corporate governance,

e. Report on the implementation of social and environmental responsibilities,

2. The Board of Directors must submit a proposal on the use of the Company's Net Profit if it has a positive profit.

3. The appointment of the Public Accountants Firm registered with the OJK proposed by the Board of Commissioners, to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the current year including internal audit on the financial reporting.

4. Board of Directors may submit other matters in the interest of the Company in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.

5. Report on supervisory duties carried out by the Board of Commissioners in recent fiscal year;

The Annual GMS approves the annual report including the ratification of the financial statements and the Board of Commissioners' supervisory duties report which means providing full repayment and release of responsibilities to the Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision carried out during the past financial year, insofar as such in annual reports and financial statements except fraud, fraud and other criminal acts.

other gmsOther GMS which can be held at any time based on needs if deemed necessary by the Board of Directors and / or the Board of Commissioners and / or Shareholders.



Wewenang RUPS Tahunan dan atau RUPS Lainya dalam Perseroan antara lain memberikan persetujuan atas :1. Perubahan Anggaran Dasar, 2. Perubahan Permodalan,3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi

dan Dewan Komisaris,4. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan,

pemisahan, dan pembubaran Perseroan5. Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris,

6. Pemindahtanganan aset yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS,

7. Penyertaan dan pengurangan prosentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS,

8. Penggunaan laba, 9. Menetapkan Kantor Akuntan Publik berdasarkan

usulan yang diterima dari Dewan Komisaris,10. Investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak

bersifat operasional yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS dan

11. Keputusan lainnya yang telah ditetapkan dalam Agenda RUPS.

Penyelenggaraan ruPs di sepanjang tahun 2018Di tahun 2018, Perseroan melakukan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan untuk pertanggungjawaban Manajemen atas Tahun Buku 2017 pada:Hari /Tanggal : Kamis ,19 April 2018 Waktu : 10.39 WIB – 12.20 WIBTempat : Floress A Ballroom, Lobby Level, Hotel Borobudur Jakarta. Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat

RUPS Tahunan Tahun Buku 2017, dihadiri oleh seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017, berikut disampaikan kronologis pengumuman rencana pelaksanaan RUPS hingga pengumuman hasil risalah RUPS.

Authorities of the Annual GMS and other GMS in the Company, among others, provide approval for:1. Amendment to Articles of Association,2. Changes in Capital,3. Appointment and dismissal of members of the Board

of Directors and Board of Commissioners,4. Merger, consolidation, expropriation, separation and

dissolution of the Company5. Remuneration of members of the Board of Directors

and Board of Commissioners,6. Transfer of assets based on the articles of association

needs approval from the GMS,7. Participation and reduction in the percentage of equity

participation in other companies based on the articles of association need approval from the GMS,

8. Use of profits,9. Establish a Public Accountant Office based on

proposals received from the Board of Commissioners,10. Long-term investments and financing that are

not operational in nature based on the articles of association need approval from the GMS and

11. Other decisions that have been determined in the AGMS Agenda.

holding of gms in throughout 2018In 2018, the Company held GMS for one time, namely the Annual GMS on the Management’s Accountability for the 2017 Fiscal Year at/on:Day / Date : Thursday, April 19 2018Time : 10.39 WIB - 12.20 WIBPlace : Floress A Ballroom, Lobby Level, Hotel Borobudur Jakarta. Jl. South Banteng Field, Central Jakarta

The Annual GMS for the 2017 Fiscal Year, attended by all of the Company's current Directors and Board of Commissioners.

In order to comply with the provisions of OJK Regulation No.10/POJK.04/2017, the following is conveyed chronologically the announcement of GMS planned implementation until the announcement of GMS minutes results.

168


KetentuanProvisions

Kesesuaian terhadap Peraturan ojK no. 10/

PojK.04/2017No.10/POJK.04/2017

Conformity Regarding OJK Regulation No.10 / POJK.04

/ 2017

Pelaksanaan ruPs tahunan 19 april 2018Implementation of Annual GMS April 19, 2018

Penyampaian usulan RUPS dan pemberitahuan penyelenggaraan RUPS kepada regulatorSubmission of GMS Proposal and notification of GMS implementation to the regulator

v Kepada Kementerian BUMN No Surat 0446/DIR/II/2018 tanggal 19 Februari 2018Kepada BEI No Surat 0573/DIR/III/2018 tanggal 2 Maret 2018Kepada OJK No Surat 0575/DIR/III/2018 tanggal 2 Maret 2017To the Ministry of BUMN No Letter 0446 / DIR / II / 2018 dated February 19, 2018To IDX Letter Number 0573 / DIR / III / 2018 dated March 2, 2018To OJK Letter No. 0575 / DIR / III / 2018 dated March 2, 2017

Pengumuman penyelenggaraan RUPS melalui media massa(14 hari sebelum pemanggilan RUPS)Announcement of holding Rups through mass media (14 days before the GMS call)

v Selasa, 13 Maret 2018 di Harian Bisnis Indonesia dan situs web www.indofarma.idTuesday, March 13, 2018 at Bisnis Indonesia Daily and www.indofarma.id website

Pemanggilan penyelenggaraan RUPS melalui media massa (21 hari sebelum pelaksanaan RUPS)Call for organizing Rups through mass media (21 days before the GMS)

v Rabu, 28 Maret 2018 di Harian Bisnis Indonesia dan situs web www.indofarma.idWednesday, March 28, 2018 at Bisnis Indonesia Daily and website www.indofarma.id

Penyelenggaraan RUPSOrganizing GMS

v 19 April 2018 di Jakarta, yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta pemegang saham dengan jumlah 2.510.147.960 lembar saham atau 80,991% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 3.099.267.500 lbr saham , 1 (satu) diantaranya Saham Seri A Dwi Warna dan telah memenuhi kuorum.April 19, 2018 in Jakarta, which was attended by all members of the Board of Commissioners and Directors, as well as shareholders with 2,510,147,960 shares or 80.991% of the total shares issued by the Company amounting to 3,099,267,500 shares, 1 (one) including Dwi Dwi Series A Shares and have fulfilled the quorum.

Pencatatan hasil RUPS dengan landasan hukumRecording of results of GMS with a legal basis

v Risalah RUPST tahun 2017 pada Akta Notaris M. Nova Faisal, SH., M.Kn., No. 45, tanggal 19 April 2018.Minutes of AGMS 2017 on Notary Deed of M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., No. 45, April 19, 2018.

Pengumuman hasil RUPS melalui media massaAnnouncement of GMS results through mass media

v Senin, 23 April 2018 di Harian Bisnis Indonesia dan situs web www.indofarma.id Monday, April 23, 2018 at Bisnis Indonesia Daily and web site www.indofarma.id

v = sesuai | x = belum sesuai

Hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 pada 19 April 2018 dan tindak lanjutnya oleh manajemen adalah sebagai berikut:

v = compatible | x = not compatible

The results of the decision of the Annual GMS for the Fiscal Year 2017 on April 19, 2018 and their follow-up by management are as follows:



agenda dan hasil KeputusanAgenda and Resolution

sudah/Belum terlaksana

Implemented / Not yet

implemented

tindak lanjut oleh manajemen atas Keputusan ruPs tahunan 2018 hingga

akhir tahun 2018Follow-up by GMS Management

on 2018 Annual GMS Until the End of 2018

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Hasil keputusan RUPS:1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai

keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo sebagaimana dimuat dalam laporannya No. 037/01/ISS/II/18 tanggal 12 Maret 2018 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Indofarma (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31-12-2017, serta kinerja keuangan dan arus konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ”, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan /atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

v RUPST telah menyetujui, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris M. Nova Faisal, SH., M.Kn., Nomor: 45, tanggal 19 April 2018.

Approval of the Company’s Annual Report for the fiscal year 2015 includes the Company’s Report of Activities, Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Ratification of the Company’s Financial Statements which ended on 31 December 2017.

GMS Resolutions1. To approve the Annual Report submitted by the Board

of Directors regarding the course and progress of the Company during Fiscal Year 2017 including the report on the implementation of the supervision of the Board of Commissioners during 2017.

2. To approve the Company’s Financial Statements for the fiscal year 2017 audited by Public Accountants Firm Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo in accordance with the report No. . 037/01/ISS/II/18 dated March 12, 2018 with the opinion that the financial statements have fairly presented in all material respects the consolidated financial position of PT Indofarma (Persero) Tbk and its subsidiaries dated 31-12-2017, as well as its financial performance and consolidated cash flows for the year ended on the said date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, as well as granting full volledig acquit et decharge to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision carried out during 2017, as long as such actions are recorded in the Company’s books and are not contrary to the provisions of laws and regulations

AGMS has approved as stated in Notarial Deed of M. Nova Faisal, SH. MKn., No. 45 dated April 19, 2018

170





implemented




Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2017 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Hasil keputusan RUPS:1. Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (PKBL) PT Indofarma (Perseroan) Tbk Tahun Buku yang berakhir pada pada tanggal 31-12-2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny, Erwin, & Sumargo sebagaimana dimuat dalam laporannya No. 040/01/ISS/II/2018 tanggal 12 Maret 2018 dengan opini ”wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Indofarma (Perseroan) Tbk tanggal 31-12-2017, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PER-02/MBU/7/2017 dan perubahan-perubahannya.

v RUPST telah menyetujui, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris M. Nova Faisal, SH., M.Kn., Nomor: 45, tanggal 19 April 2018.AGMS has approved as stated in Notarial Deed of M. Nova Faisal, SH. MKn., No. 45 dated April 19, 2018 AGMS has approved as stated in Notarial Deed of M. Nova Faisal, SH. MKn., No. 45 dated April 19, 2018






implemented




Approval of the 2017 Annual Partnership and Community Development Program (PKBL) and Ratification of the PKBL Financial Report that ends on 31 December 2017.

results of gmS decisions:1. Approved the Annual Report of the Partnership and Community

Development Program (PKBL) of PT Indofarma (Company) Tbk for the Financial Year ending on 31-12-2017 and ratified the PKBL Financial Report audited by Hendrawinata, Hanny, Erwin, & Sumargo Public Accounting Firms as stated in his report No. 040/01 / ISS / II / 2018 dated 12 March 2018 with opinions "reasonable, in all material respects, the financial position of the Partnership and Community Development Program (PKBL) of PT Indofarma (Company) Tbk on 31-12-2017, as well as activities and cash flow for the year ended that date, in accordance with the Entity Financial Accounting Standards without Public Accountability ", and provide full repayment and release of responsibilities (volledig acquit et decharge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision of the Partnership and Community Development Program which has been carried out during the 2017 Financial Year, insofar as it is not a criminal offense and / or violates applicable legal provisions and procedures and is recorded in the Company's Annual Partnership and Community Development Program Report and does not conflict with the provisions and laws and regulations.

2. Giving power of attorney to the Board of Commissioners by first obtaining written approval from Series A Dwiwarna Shareholders regarding the authority of the GMS as stipulated in SOE Minister Regulation No.PER-09 / MBU / 07/2015 as last amended by PER-02 / MBU / 7 / 2017 and changes.

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

Hasil keputusan RUPS:Menetapkan tidak ada pembagian laba Perseroan Tahun Buku 2017, karena Perseroan membukukan rugi sebesar Rp46.284.759.301,-.

Determination of the use of the Company's net profit for the 2017 Fiscal Year.

Results of GMS decisions:Determine that there is no distribution of the Company's profits for Fiscal Year 2017, because the Company posted a loss of Rp.46,284,759,301.

v RUPST telah menyetujui, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris M. Nova Faisal, SH., M.Kn., Nomor: 45, tanggal 19 April 2018.

AGMS has approved as stated in Notarial Deed of M. Nova Faisal, SH. MKn., No. 45 dated April 19, 2018

172





implemented




Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2017.

Hasil keputusan RUPS:1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri

A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2018.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2018.

v Sebagai tindak lanjut atas keputusan RUPST tahun buku 2017, pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan surat No. S-544/MBU/D1/06/2018 tanggal 5 Juni 2018, perihal: Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2018, antara lain sebagai berikut:a. Gaji/honorarium, Tunjangan, dan

Fasilitas:b. Gaji Direktur Utama ditetapkan

sebesar Rp95.000.000,- per bulan. Gaji Anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.

c. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama, sedangkan honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.

d. Tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris diberikan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/06/2014 jo PER-01/MBU/06/2017 jo PER-06/MBU/06/2018

e. Gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2018 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018.

f. Bagi Anggota Direksi yang sudah ada (eksisting) dalam hal berdasarkan komposisi faktor jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf 1.a mengakibatkan gaji yang diterima menjadi lebih kecil dari gaji pada tahun buku sebelumnya maka gaji Anggota Direksi yang sudah ada (eksisting) tersebut menggunakan gaji yang diterima pada tahun buku sebelumnya.

g. Direksi dan Dewan Komisaris tidak diberikan tantiem/insentif kinerja atas kinerja tahun buku 2017.






implemented




Determination of the salary / honorarium and other benefits of the Board of Commissioners and Directors of the Company for 2018 Book Year and Tantiem for 2017 Financial Year.

Results of GMS decisions:1. To grant authority and power to the holders of Series A Dwiwarna

Share to determine the amount of honorarium, benefits and other facilities for members of the Board of Commissioners for 2018.

2. Giving authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining written approval from the Holder of Series A Dwiwarna Share to determine the amount of salary, allowances and other facilities for the Board of Directors for 2018.

As a follow-up to the 2017 fiscal year AGMS decision, holders of Series A Dwiwarna shares with letter Number: S-544 / MBU / D1 / 06/2018 dated June 5, 2018, concerning: Submission of Determination of Income of Directors and Board of Commissioners in 2018 following:Salary / honorarium, allowances and facilities:1. As a follow-up to the 2017 fiscal

year AGMS decision, holders of Series A Dwiwarna shares with letter Number: S-544 / MBU / D1 / 06/2018 dated June 5, 2018, concerning: Submission of Determination of Income of Directors and Board of Commissioners in 2018 following:

a. Salary / honorarium, allowances and facilities:

b. The salary of the President Director is set at Rp. 95,000,000 (ninety five million rupiah) per month. The salary of other Directors is 85% of the salary of the President Director.

c. The President Commissioner's honorarium is set at 45% of the Director's Salary, while the honorarium of members of the Board of Commissioners is set at 90% of the honorarium of the President Commissioner.

d. The benefits and facilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners are given in accordance with the Minister of BUMN Regulation Number PER-04 / MBU / 06/2014 jo PER-01 / MBU / 06/2017 jo PER-06 / MBU / 06/208

e. The salary / honorarium, benefits and facilities of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2018 are effective from 1 January 2018.

2. For members of the existing (existing) Board of Directors in terms of the position factor composition as referred to in letter 1.a, the salary received becomes smaller than the salary in the previous financial year, the salary of the existing (existing) Directors uses salary received in the previous financial year.

3. The Board of Directors and Board of Commissioners are not given a bonus / performance incentive for the performance of the 2017 financial year.

174





implemented




Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018.

Hasil keputusan RUPS:1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny, Erwin,

dan Sumargo untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk Tahun Buku 2018.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :a. Menetapkan besaran honorarium dan persyaratan lainnya bagi

Kantor Akuntan Publik tersebut.b. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal

Kantor Akuntan Publik dimaksud karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Appointment of a Public Accountant Office to audit the Company's Financial Statements and the Partnership and Community Development Program Report for 2018.

Results of GMS decisions:1. Establish Hendrawinata, Hanny, Erwin, and Sumargo Public

Accounting Firms to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Partnership and Community Development Program (PKBL) Report for 2018 Book Year.

2. Giving authority and power to the Board of Commissioners of the Company to:a. Determine the amount of honorarium and other requirements

for the Public Accounting Firm.b. Establish the Substitute Public Accountant Office in the case

of the intended Public Accountant Office for any reason being unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements and the Partnership and Community Development Program (PKBL) Report, including determining the honorarium and other requirements for the Substitute Public Accountant Office.

v Penunjukan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny, Erwin, dan Sumargo sebagai Auditor untuk melaksanakan audit umum Laporan Keuangan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan untuk Tahun Buku 2018 telah disetujui dalam RUPST tahun buku 2017, dan disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 2750/DIR/X/2018 dan Nomor: 738/GN/AHW/HHES/X/18 tanggal 15 Oktober 2018 yang mengatur lingkup pekerjaan serta hak dan kewajiban para pihak.

Appointment of Hendrawinata, Hanny, Erwin, and Sumargo Public Accountants as Auditors to carry out a general audit of Financial Statements and the Company's Partnership and Community Development Program (PKBL) Report for 2018 Fiscal Year approved at the 2017 AGM, and agreed in the Number Work Agreement : 2750 / DIR / X / 2018 and Number: 738 / GN / AHW / HHES / X / 18 dated 15 October 2018 which regulates the scope of work and the rights and obligations of the parties.






implemented




Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil keputusan RUPS:1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar.2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam

Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut diatas.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsititusi untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh Instansi yang berwenang.

Amendment to the Company's Articles of Association.

Results of the GMS Decision:1. Approve changes to the Articles of Association.2. Approve to rearrange all provisions in the Articles of Association

in connection with the changes referred to in item 1 of the above decision.

3. Give authority and power to the Directors of the Company with substitution rights to carry out all necessary actions relating to the decisions of the Agenda of this Meeting, including drafting and restating all of the Company's Articles of Association in a Notary Deed and submitting to the competent authorities to obtain approval and / or a sign of receipt of notification of changes to the Articles of Association of the Company, do everything deemed necessary and useful for this purpose with none being excluded, including to make additions and / or changes to the Articles of Association of the Company if this is required by the authorized Agency.

v Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah disusun dan dinyatakan kembali dalam dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Indofarma (Persero) Tbk Nomor: 20, tanggal 18 Mei 2018, dibuat di hadapan Notaris M. Nova Faisal, SH., M.Kn., dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0210082 tanggal 28 Mei 2018.

Changes to the Articles of Association of the Company have been compiled and restated in the Deed of Amendment to the Articles of Association of PT Indofarma (Persero) Tbk Number: 20, dated May 18, 2018, made before Notary M. Nova Faisal, SH., M.Kn., and received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia cq. Directorate General of Administration General Law Number: AHU-AH.01.03-0210082 dated 28 May 2018.

176





implemented




Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerjasama BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No:PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerjasama BUMN.

Hasil keputusan RUPS:Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN no. PER-04/MBU/09/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN no. PER-03/MBU/09/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.

Inauguration of the enactment of SOE Minister Regulation No. PER-03 / MBU / 08/2017 concerning Guidelines for BUMN Cooperation as amended by SOE Minister Regulation No: PER-04 / MBU / 09/2017 concerning Amendment to Minister of BUMN No. PER-03 / MBU / 08/2017 concerning Guidelines for BUMN Cooperation

Results of GMS decisions:Reaffirmed the enactment of SOE Minister Regulation No. PER-03 / MBU / 08/2017 concerning Guidelines for Cooperation of State-Owned Enterprises as amended by Regulation of the Minister of BUMN no. PER-04 / MBU / 09/2017 concerning changes to the Minister of BUMN Regulation no. PER-03 / MBU / 09/2017 concerning Guidelines for Cooperation between State-Owned Enterprises and their changes.

v Telah dilaksanakan oleh Direksi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk tentang Pedoman Kerjasama No. 0777/SK/DIR/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 dan telah disosialisasikan secara internal melalui memo No. 029/LE/V/2018 tanggal 28 Mei 2018.

Has been carried out by the Board of Directors of the Company by issuing a Decree of the Board of Directors of PT Indofarma (Persero) Tbk concerning Cooperation Guidelines No.0777 / SK / DIR / V / 2018 dated 23 May 2018 and has been socialized internally through memo no. 029 / LE / V / 2018 dated 28 May 2018.






implemented




Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Hasil keputusan RUPS:1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut ini :

a. Tn. Muhammad Wahyuli Syafari, sebagai Direktur Keuangan dan Human Capital.

b. Tn. Syamsul Hadi, sebagai Direktur Produksi dan Supply Chain.

Terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan.

2. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini : a. Tn. Herry Triyatno sebagai Direktur Keuangan dan Human

Capital.b. Tn. Eko Dodi Santosa, sebagai Direktur Produksi dan Supply

Chain. 3. Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut ini :

a. Tn. Akmal Taher sebagai Komisaris Utamab. Ny. Rina Moreta sebagai Komisaris Terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan.

4. Mengangkat nama-nama disebut dibawah ini :a. Tn. Siswanto sebagai Komisaris Utama;b. Tn. Nizar Yamanie sebagai Komisaris Dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5, tanpa mengurangi hak RUPS memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Berakhirnya masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angk 4 adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

6. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, serta pemberhentian dan pengangkatan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:Direksi:Direktur Utama : Tn. Rusdi RosmanDirektur Produksi dan Supply Chain: Tn. Eko Dodi SantosaDirektur Keuangan dan Human Capital: Tn. Herry TriyatnoDewan Komisaris:Komisaris Utama: Tn. SiswantoKomisaris Independen: Tn. Teddy WibisanaKomisaris: Tn. Nizar Yamanie

Perubahan susunan Pengurus Perseroan telah dinyatakan dalam Akta Notaris M. Nova Faisal, SH., M.Kn., No. 45, tanggal 19 April 2018 dan telah dimuat dalam situs web www.indofarma.id.

178





implemented




7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

8. Mengalihkan penugasan Syamsul Hadi sebagai Direktur Perseroan menjadi Direktur Produksi dan Supply Chain, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sebagai anggota Direksi sebagaimana ditetapkan dalam RUPS pengangkatannya.

9. Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris:Komisaris Utama:Prof.Dr.dr.Med. Akmal Taher, Sp.U (K)

Komisaris:Ir. Rina Moreta, MM

Komisaris Independen:Teddy Wibisana

Direksi :Direktur Utama:Rusdi Rosman

Direktur Keuangan dan Human Capital :Wahyuli Syafari

Direktur Produksi dan Supply Chain :Syamsul Hadi

Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

v






implemented




Changes in the Management Structure of the Company.

Results of the GMS decision1. Respectfully dismiss the following names:

a. Mr. Muhammad Wahyuli Syafari, as Director of Finance and Human Capital.

b. Mr. Syamsul Hadi, as Director of Production and Supply Chain.c. As of the closing of this GMS, with gratitude for the

contribution of energy and thought given while serving as members of the Company's Board of Directors.

2. Appointing the names below: a. Mr. Herry Triyatno as Director of Finance and Human Capital.b. Mr. Eko Dodi Santosa, as Director of Production and Supply

Chain.3. Respectfully dismiss the following names:

a. Mr. Akmal Taher as President Commissionerb. Mrs. Rina Moreta as Commissioner

As of the closing of this GMS, with gratitude for the contribution of energy and thought given during his tenure as President Commissioner and Commissioner of the Company.

4. Appointing the names referred to below:a. Mr. Siswanto as President Commissioner;b. Mr. Nizar Yamanie as Commissioner

With a term of office starting from the closing of the meeting and ending at the closing of the 5th Annual GMS, without reducing the GMS right to terminate at any time.5. The expiration of the term of office of the members of the Board

of Directors and Commissioners appointed as referred to in number 2 and point 4 is up to the closing of the 5th Annual GMS since the appointment in question, namely the Annual GMS for 2022, taking into account the laws and regulations in Capital Market Sector and without reducing the right of the GMS to terminate at any time.

6. With the dismissal and appointment of members of the Company's Board of Directors as referred to in numbers 1 and 2, as well as dismissal and appointment of the Company's Commissioners as referred to in numbers 3 and 4, the composition of the Company's Management shall be as follows:

Directors:President Director: Mr. Rusdi RosmanDirector of Production and Supply Chain: Mr. Eko Dodi SantosaDirector of Finance and Human Capital: Mr. Herry TriyatnoBoard of Commissioners :President Commissioner: Mr. SiswantoIndependent Commissioner: Mr. Teddy WibisanaCommissioner: Mr. Nizar Yamanie

Changes in the composition of the Company's Management have been stated in the Notary Deed of M. Nova Faisal, SH., M.Kn., Number: 45, April 19, 2018 and have been posted on the website HYPERLINK "http://www.indofarma.id" www.indofarma.id.

180





implemented




7. Providing power and authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions related to this agenda decision in accordance with applicable laws and regulations, including to declare in a separate notary deed and notify the composition of the Company's Management to the Ministry of Law and Human Rights.

8. Transferring the assignment of Syamsul Hadi as Director of the Company to become the Director of Production and Supply Chain, with the term of office continuing the remaining tenure as a member of the Board of Directors as stipulated in the GMS of his appointment.

9. With the appointment, the composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company are as follows:

Board of Commissioners:President Commissioner: Prof.Dr.dr.Med. Akmal Taher, Sp.U (K)

Commissioner: Ir. Rina Moreta, MM

Independent Commissioner: Teddy Wibisana

Board of Directors:President Director: Rusdi Rosman

Director of Finance and Human Capital: Wahyuli Syafari

Production and Supply Chain Director: Syamsul Hadi

Giving power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to declare something that was decided by the meeting in the form of Notary Deed and facing a Notary or authorized official, and making adjustments or necessary repairs if required by the competent authorities for the purpose of carrying out the meeting's decision.

informasi tentang hasil Keputusan ruPs tahun 2017 dan tindak lanjutnya oleh manajemen

Pada tahun 2017, Perseroan menyelenggarakan RUPS sebanyak satu kali yaitu RUPS Tahunan untuk pertanggungjawaban Manajemen atas Tahun Buku 2016 pada :Hari /Tanggal : Kamis ,20 April 2017 Waktu : 10.35 WIB – 12.15 WIBTempat : Floress B Ballroom, Lobby Level, Hotel Borobudur Jakarta. Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat

RUPS Tahunan Tahun Buku 2016, dihadiri oleh seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat.

information about the results of the 2017 gms Decision and management Follow-up

In 2017, the Company held a one-time GMS, namely the Annual GMS for Management's accountability for the 2016 Financial Year on:

Day / Date : Thursday, April 20, 2017Time : 10.35 WIB z - 12:15 WIBPlace : Floress B Ballroom, Lobby Level, Hotel Borobudur Jakarta. Jl. South Banteng Field, Central Jakarta

The Annual GMS for the 2016 Financial Year was attended by all of the Company's current Board of Directors and Board of Commissioners.



Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan mengupayakan kesesuaiannya dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hasil keputusan dan realisasi RUPS Tahunan 2017 untuk Tahun Buku 2016 oleh Manajemen Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Risalah RUPS Tahunan PT Indofarma (Persero) Tbk No. 42 tertanggal 20 April 2017 yang aktanya dibuat oleh M. Nova Faisal, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagai berikut:

no agenda

Proses Pengambilan

KeputusanDecision Making Process

KeputusanDecision

tindak lanjut oleh manajemen atas Keputusan ruPs tahunan 2018 hingga akhir tahun 2017

dan 2018

1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Approval of the Company's Annual Report for the Fiscal Year 2016 includes the Company's Activity Reports, Board of Commissioners Supervision Reports and Ratification of the Company's Financial Statements that expire on December 31, 2016.

Musyawarah untuk mufakat

Deliberation to reach consensus

Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016.Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy, Sidharta, dan Tanzil sesuai dengan laporannya Nomor: 018/02/ISS/I/17, tanggal 28 Februari 2017 dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material”, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam buku-buku Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Approve the Annual Report submitted by the Board of Directors regarding the condition and running of the Company during the Fiscal Year 2016 including the Implementation Report of the Board of Commissioners' supervisory duties during the Fiscal Year 2016.To ratify the audited Financial Statements of the Company's 2016 Financial Year by the Hendrawinata, Eddy, Sidharta, and Tanzil Public Accounting Firms in accordance with its report Number: 018/02 / ISS / I / 17, February 28, 2017 with the opinion "reasonable in all matters material ", while providing full repayment and release of responsibilities (volledig acquit et decharge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision that have been carried out during the 2016 Financial Year, provided that the actions are recorded in the Company's books and do not conflict with the provisions and legislation.

RUPST telah menyetujui, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris M. Nova Faisal, SH., M.Kn., Nomor: 42, tanggal 20 April 2017.

The AGMS has agreed, as stated in the Notary Deed of M. Nova Faisal, SH., M.Kn., Number: 42, April 20, 2017.

In organizing the GMS, the Company strives to conform to OJK Regulation No. 32 / POJK.04 / 2014 concerning General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Results of the decision and realization of the 2017 Annual GMS for the 2016 Financial Year by the Management of the Company as contained in the Deed of Minutes of the Annual GMS of PT Indofarma (Persero) Tbk No. 42 dated April 20, 2017 whose deed was made by M. Nova Faisal, SH., M.Kn., Notary in Jakarta as follows:

182


no agenda

Proses Pengambilan


KeputusanDecision


dan 2018

2 Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2016 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Approval of the Annual Report of the Partnership and Community Development Program (PKBL) for the Fiscal Year 2016 as well as the Ratification of the PKBL Financial Report which ended on December 31, 2016.



Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2016 dan mengesahkan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy, Sidharta dan Tanzil sesuai dengan laporannya Nomor : 025/02/ISS/I/17, tanggal 03 Maret 2017 dengan pendapat ”wajar dalam semua hal yang material”, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge)kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam buku-buku Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Approved the Annual Report of the 2016 Partnership and Community Development Program (PKBL) and ratified the 2016 PKBL Financial Report audited by Hendrawinata, Eddy, Sidharta and Tanzil Public Accountants in accordance with its report Number: 025/02 / ISS / I / 17 , March 3, 2017 with the opinion "reasonable in all material matters", while providing full repayment and release of responsibilities (volledig acquit et decharge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of the Partnership and Community Development Program Book 2016, insofar as this action is recorded in the Company's books and does not conflict with the provisions and laws and regulations.



3 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.

Determination of the use of the Company's net profit for Fiscal Year 2016.



Menetapkan tidak ada pembagian laba Perseroan Tahun Buku 2016, karena Perseroan membukukan rugi sebesar Rp. 17.367.399.212,- (tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua belas rupiah).

Determine that there is no distribution of the Company's profit for the 2016 Financial Year, because the Company posted a loss of Rp. 17,367,399,212, - (seventeen billion three hundred sixty seven million three hundred ninety nine thousand two hundred and twelve rupiahs).





no agenda

Proses Pengambilan


KeputusanDecision


dan 2018

4 Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2016.

Determination of the salary / honorarium and other benefits of the Board of Commissioners and Directors of the Company for the 2017 Fiscal Year and Tantiem for the 2016 Fiscal Year.

Rapat untuk Musyawarah


1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2017.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2017.

1. Granting authority and power to the Series A Dwiwarna Shareholders to determine the amount of honorarium, benefits and other facilities for members of the Board of Commissioners for 2017.

2. Giving authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining written approval from the Series A Dwiwarna Share Holder to determine the amount of salary, allowances and other facilities for the Directors for 2017.

Sebagai tindak lanjut atas keputusan RUPST tahun buku 2016, pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan surat Nomor: S-26/D1.MBU/06/2017, tanggal 22 Juni 2017, perihal: Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2017, antara lain sebagai berikut:Gaji/honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas:1. Gaji Direktur Utama ditetapkan

sebesar Rp85.000.000,- per bulan. Gaji Direktur sebesar 90% dari gaji Direktur Utama.

2. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama, sedangkan honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.

3. Tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris diberikan dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/06/2014 tanggal 10 Maret 2014 jo PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016 jo PER-01/MBU/06/2017 tanggal 20 Juni 2017.

4. Gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2017 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2017.

5. Direksi dan Dewan Komisaris tidak diberikan tantiem/insentif kinerja atas kinerja tahun buku 2016.

184


no agenda

Proses Pengambilan


KeputusanDecision


dan 2018

As a follow-up to the 2016 fiscal year AGMS decision, holders of Series A Dwiwarna shares with letter Number: S-26 / D1.MBU / 06/2017, dated June 22, 2017, concerning: Submission of 2017 Directors and Board of Commissioners Income Determination, among others as follows:Salary / honorarium, allowances and facilities:1. The salary of the

President Director is set at Rp.85,000,000 per month. Director's salary is 90% of the salary of the President Director

2. The President Commissioner's honorarium is set at 45% of the Director's Salary, while the honorarium of members of the Board of Commissioners is set at 90% of the honorarium of the President Commissioner.

3. The allowances and facilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners are given by referring to the SOE Minister Regulation Number PER-04 / MBU / 06/2014 dated 10 March 2014 jo PER-02 / MBU / 06/2016 dated 20 June 2016 jo PER-01 / MBU / 06 / 2017 June 20, 2017.

4. The salary / honorarium, benefits and facilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2017 are effective from January 1, 2017.

5. The Board of Directors and Board of Commissioners are not given a bonus / performance incentive for the performance of the 2016 financial year.



no agenda

Proses Pengambilan


KeputusanDecision


dan 2018

5 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.

Appointment of Public Accountant Office to audit the Company's Financial Statements and the 2017 Year Partnership and Community Development Program Report.



1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy, Siddharta, dan Tanzil untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2017.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan

persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

b. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dimaksud karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk Tahun Buku 2017, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

1. Approved the reappointment of Hendrawinata, Eddy, Siddharta, and Tanzil Public Accounting Firms to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the 2017 Year Partnership and Community Development Program (PKBL) Report.

2. Giving authority and power to the Board of Commissioners of the Company to:a. Determine the amount of compensation for

audit services and other requirements for the Public Accounting Firm.

b. Establishing the Substitute Public Accountant Office in the case of the intended Public Accountant Office for any reason being unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements and the Partnership and Environmental Development Program (PKBL) Report for 2017 Year, including determining the honorarium and other requirements for the Substitute Public Accounting Firm.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny, Erwin, dan Sumargo sebagai Auditor untuk melaksanakan audit umum Laporan Keuangan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan untuk Tahun Buku 2017telah disetujui dalam RUPST tahun buku 2016, dan disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 2551/DIR/X/2017 dan Nomor: 158/GN/AHW/HHES/X/17 tanggal 30 Oktober 2017 yang mengatur lingkup pekerjaan serta hak dan kewajiban para pihak.

Appointment of Hendrawinata, Hanny, Erwin, and Sumargo Public Accountants as Auditors to carry out a general audit of Financial Statements and the Company's Partnership and Community Development Program (PKBL) Report for the Fiscal Year 2017 which has been approved in the 2016 AGM, and agreed in the Work Agreement Number: 2551 / DIR / X / 2017 and Number: 158 / GN / AHW / HHES / X / 17 dated 30 October 2017 which regulates the scope of work and the rights and obligations of the parties.

186


no agenda

Proses Pengambilan


KeputusanDecision


dan 2018

6 Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No : PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Inauguration of the enactment of Minister of State-Owned Enterprises Regulation No: PER-03 / MBU / 12/2016 concerning Amendments to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No: PER-09 / MBU / 07/2015 concerning Partnership and Community Development Program.



Menyetujui pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Approved the inauguration of the enactment of the Minister of SOE Regulation Number: PER-03 / MBU / 12/2016 concerning Amendment to SOE Minister's Regulation Number: PER-09 / MBU / 07/2015 concerning the State-Owned Enterprise Partnership Program and Community Development Program.

Dengan pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-03/MBU/12/2016 dalam RUPST tahun buku 2016, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut, Perseroan memberlakukan klausul-klausul di dalamnya dengan daya laku surut terhitung sejak tahun buku 2016, kecuali klausul Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan, yang diberlakukan terhitung mulai tahun buku 2017.

With the confirmation of the enactment of the Minister of BUMN Regulation No. PER-03 / MBU / 12/2016 at the 2016 AGMS, as stipulated in the Ministerial Regulation, the Company applies clauses in it with retroactive behavior starting from the 2016 fiscal year, except that the clause of Guidance Coaching can only be given to or for the benefit of the Development Partners, which are effective starting from the 2017 financial year.



no agenda

Proses Pengambilan


KeputusanDecision


dan 2018

7 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Amendment to the Company's Articles of Association.



1. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian Standarisasi Anggaran Dasar BUMN Terbuka dengan cara menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang termasuk Instansi yang terkait dengan Perusahaan Publik dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan Hak Substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar tersebut ke Akta Notaris dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pelaporan serta pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Approve changes and / or adjustments to the Standardization of Open SOE Articles of Association by rearranging the entire Articles of Association of the Company, in accordance with the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises as Series A Dwiwarna Shareholders.

2. Giving the power and authority to the Holders of Series A Dwiwarna Share to make changes and / or improvements to the provisions of the Articles of Association of the Company as referred to in the event of changes and / or improvements to the provisions issued by the competent Agency including the Agencies related to the Company Public and / or Holders of Series A Dwiwarna Share.

3. Approved the power of attorney to the Board of Directors of the Company with Substitution Rights to declare changes and / or adjustments to the Articles of Association to the Notary Deed and subsequently submit approval and reporting and notification of changes to the Articles of Association of the Republic of Indonesia to the Minister of Law and Human Rights. authorities based on applicable laws and regulations.

Anggaran Dasar Perseroan yang diubah dan/atau disesuaikan dengan Standarisasi Anggaran Dasar BUMN Terbuka telah disusun kembali seluruhnya, sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 45, tanggal 20 April 2017, dibuat di hadapan Notaris M. Nova Faisal, SH., M.Kn., dan telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0010945.AH.01.02.TAHUN 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma Tbk, tanggal 18 Mei 2017.

The Articles of Association of the Company which are amended and / or adjusted to the Standardization of the Open SOE Articles of Association have been completely reconstituted, according to the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises as Holders of Series A Dwiwarna Share, in the Deed of Amendment to Articles of Association Number 45, April 20, 2017 before Notary M. Nova Faisal, SH., M.Kn., and was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-0010945.AH.01.02.TAHUN 2017 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of the Company (Persero) ) PT Indonesia Farma Tbk, May 18, 2017.

188


no agenda

Proses Pengambilan


KeputusanDecision


dan 2018

8 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Changes in the Management Structure of the Company.


1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :a. Arief Budiman sebagai Direktur Utama;b. Muhammad Umar sebagai Direktur.

2. Dengan ucapan terimakasih atas pengabdiannya selama memangku jabatannya tersebut.a. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-

anggota Direksi Perseroan sehingga menjadi berikut :

b. Direktur Utama menjadi Direktur Utama;c. Direktur menjadi Direktur Keuangan dan

Human Capital;d. Direktur menjadi Direktur Produksi dan

Supply Chain;Untuk selanjutnya, pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

3. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan :a. Rusdi Rosman sebagai Direktur Utama;b. Wahyuli Syafari sebagai Direktur Keuangan

dan Human Capital.Dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5, tanpa mengurangi hak RUPS memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Mengalihkan penugasan Syamsul Hadi sebagai Direktur Perseroan menjadi Direktur Produksi dan Supply Chain, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sebagai anggota Direksi sebagaimana ditetapkan dalam RUPS pengangkatannya.

Perubahan susunan Pengurus Perseroan telah dinyatakan dalam Akta Notaris M. Nova Faisal, SH., M.Kn., Nomor: 42, tanggal 20 April 2017.

Changes in the composition of the Company 's Management are set forth in Notarial Deed M. Nova Faisal, SH., M.Kn., No: 42, dated April 20, 2017.



no agenda

Proses Pengambilan


KeputusanDecision


dan 2018

5. Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :Komisaris Utama :

Prof.Dr.dr.Med. Akmal Taher, Sp.U (K)

Komisaris :Ir. Rina Moreta, MM

Komisaris Independen : Teddy Wibisana

Direksi : Direktur Utama: Rusdi Rosman

Direktur Keuangan dan Human Capital : Wahyuli Syafari

Direktur Produksi dan Supply Chain : Syamsul Hadi

Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikanperbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

1. Respectfully dismiss the names below as members of the Company's Board of Directors:a. Arief Budiman as Managing Director;b. Muhammad Umar as Director. With gratitude for their dedication during their tenure.

2. Change the nomenclature of the positions of the members of the Board of Directors of the Company so that they are as follows:a. The President Director becomes the President

Director;b. The Director becomes the Director of Finance

and Human Capital;c. The Director becomes the Director of Production

and Supply Chain;Henceforth, the division of duties and authorities of each member of the Board of Directors refers to the Company's Articles of Association.

3. Appointing the names below as members of the Company's Board of Directors:a. Rusdi Rosman as Managing Director;b. Wahyuli Syafari as Director of Finance and

Human Capital.With a term of office starting from the closing of the meeting and ending at the closing of the 5th Annual GMS, without reducing the GMS right to terminate at any time.

190


no agenda

Proses Pengambilan


KeputusanDecision


dan 2018

4. Transferring the assignment of Syamsul Hadi as Director of the Company to become Director of Production and Supply Chain, with the term of office continuing the remaining term of office as a member of the Board of Directors as stipulated in the GMS of his appointment.

5. With the appointment, the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors is as follows:President Commissioners:Prof.Dr.dr.Med. Akmal Taher, Sp.U (K)

Board of Commissioners :Commissioner: Ir. Rina Moreta, MM

Independent Commissioner: Teddy Wibisana

Directors:President Director: Rusdi Rosman

Director of Finance and Human Capital: Wahyuli Syafari

Production and Supply Chain Director: Syamsul Hadi

Giving power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to declare something decided by the meeting in the form of a Notary Deed and facing a Notary or authorized official, and making adjustments or necessary repairs if required by the competent party for the purpose of carrying out the meeting's decision.

DeWan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang berfungsi melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atas tindakan Direksi saat menjalankan pengurusan Perseroan, serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dewan Komisaris bertugas sebagai majelis, dimana setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan kolektif kolegial Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris secara kolektif memiliki keahlian untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan dan terdiri dari anggota yang memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk menghadapi permasalahan yang timbul dalam usaha, kemampuan membuat keputusan

BoarD oF Commissioners

The Board of Commissioners is the Company's organ that functions to supervise and provide advice on the actions of the Board of Directors when running the Company's management, as well as ensuring that the Company implements the principles of Good Corporate Governance. The Board of Commissioners serves as an assembly, where each member of the Board of Commissioners cannot act individually, but based on the collegial collective decision of the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners collectively has the expertise to be able to carry out mandated responsibilities and consists of members who have experience and knowledge to deal with problems that arise in the business, the ability to make decisions independently and encourage



secara independen dan mendorong peningkatan kinerja Perseroan serta dapat secara efektif melakukan penelaahan dan memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja manajemen.

Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Organ Pendukung Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.yaitu :

1. Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretaris Dewan Komisaris

2. Komite Audit, 3. Komite GCG dan Pemantauan Risiko serta4. Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya setiap akhir tahun buku.

Dasar Hukum Pengangkatan Dewan Komisaris1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara (BUMN)2. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/

MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris BUMN

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

Pedoman Kerja Dewan KomisarisDalam melaksanakan fungsi dan perannya, Dewan Komisaris Perseroan memiliki pedoman kerja yang tercantum dalam Board Manual (Charter Dewan Komisaris dan Charter Direksi) yang telah diperbaharui dan disahkan pada 23 November 2017. Di samping itu, Perseroan memiliki Anggaran Dasar yang telah diubah terakhir dan disahkan dalam Akta Notaris M.Nova Faisal,SH.,M.Kn No. 20 tanggal 18 Mei 2018 yang juga mengatur keberadaan dan fungsi serta peran Dewan Komisaris.

Board Manual - Charter Dewan Komisaris antara lain mengatur: 1. Keanggotaan dan komposisi; 2. Ketentuan jabatan;3. Program pengenalan Perseroan; 4. Program peningkatan kompetensi;

improvement in the Company's performance and can effectively conduct reviews and provide constructive input towards management performance.

To support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners can be assisted by the Supporting Organs of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners at the Company's expense. Namely:1. Secretary to the Board of Commissioners and staff of

the Secretary to the Board of Commissioners2. Audit Committee,3. GCG and Risk Monitoring Committee, and4. Nomination and Remuneration Committee

The Board of Commissioners is obliged to evaluate the performance of the Committees that assist in the implementation of their duties and responsibilities at the end of each financial year.

Legal Basis for Appointment of the Board of Commissioners1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned

Enterprises (BUMN)2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability

Companies3. Regulation of the State Enterprise Minister No. PER-02/

MBU/02/2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of BUMN Board of Commissioners Members

4. Regulation of the Financial Services Authority No. 33 / POJK.04 / 2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies

Board of Commissioners Work guidelinesIn carrying out its functions and roles, the Board of Commissioners of the Company has work guidelines listed in the Board Manual (Board of Commissioners Charter and Board of Directors Charter) which have been updated and ratified on November 23, 2017. In addition, the Company has the latest amended Articles of Association and ratified in Deed of Notary M.Nova Faisal, SH., M.Kn No. 20 dated May 18, 2018 which also regulates the existence and function and role of the Board of Commissioners.

Board Manual - Board of Commissioners Charter regulates:1. Membership and composition;2. Provisions of position;3. Company introduction program;4. Competency improvement program;

192


5. Tugas, wewenang dan kewajiban; 6. Rapat; 7. Pembagian tugas; 8. Evaluasi kinerja; 9. Etika jabatan; 10. Waktu kerja; 11. Organ pendukung; 12. Keputusan; 13. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP); dan, 14. Hubungan kerja dengan Direksi. Untuk kepentingan sosialisasi, Board Manual - Charter Dewan Komisaris ini dapat dilihat dan diunduh di www.indofarma.id/information/ Good Corporate Governance.

Kualifikasi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS harus memenuhi kualifikasi dan kriteria yang sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, POJK 33/POJK.04/2014 dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tangal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Pengawas BUMN dan Anggaran Dasar Perseroan.

Selain berintegritas dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum, individu yang dinominasikan dan ditetapkan sebagai Dewan Komisaris tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan sebuah perusahaan dinyatakan pailit; dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yangberkaitan dengan sektor keuangan.

Perseroan juga melarang anggota Dewan Komisaris memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN lain, BUMD, badan usaha milik swasta; serta jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.

5. Duties, authorities and obligations;6. Meeting;7. Division of tasks;8. Performance evaluation;9. Position ethics;10. 1Working time;11. Supporting organs;12. Decision;13. Determination of Work and Budget Plans (RKAP); and,14. Work relations with the Directors. For the purposes of socialization, the Board Manual - Charter of the Board of Commissioners can be viewed and downloaded at www.indofarma.id/information/ Good Corporate Governance.

Qualifications and Criteria for Members of the Board of CommissionersEach member of the Board of Commissioners determined by the GMS decision must meet the qualifications and criteria in accordance with Law No. 40 of 2007, Law No. 19 of 2003, POJK 33 / POJK.04 / 2014 and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02 / MBU / 02/2015 dated February 17, 2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Supervisors of SOEs and the Articles of Association of the Company.

In addition to having integrity and competency in carrying out legal actions, individuals nominated and determined as Board of Commissioners have never been members of the Board of Directors and / or Board of Commissioners who were found guilty of causing a company to go bankrupt; and has never been convicted of a criminal offense that is detrimental to the country's finances and / or related to the financial sector.

The Company also prohibits members of the Board of Commissioners from holding multiple positions as members of the Board of Directors in other BUMNs, BUMDs, private-owned enterprises; and other positions in accordance with laws and regulations, administrators of political parties and / or candidates / legislative members.



nominasi anggota Dewan KomisarisAnggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Calon Dewan Komisaris diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna setelah melalui proses pencalonan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. Adapun dasar hukum yang digunakan adalah:1. Peraturan OJK No. 033/POJK.04/2014 tentang Direksi

dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014

2. Peraturan Menteri BUMN No. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Pebruari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

masa jabatan Dewan KomisarisKetentuan masa jabatan Dewan Komisaris :

1. Berdasarkan UU No.19 tahun 2013 tentang BUMN yaitu Pasal 28 ayat (3) Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

2. Berdasarkan Peraturan OJK POJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yaitu :a. Pasal 3 ayat (3) yaitu 1 (satu) periode masa jabatan

anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.

b. Pasal 23 yaitu Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

3. Anggaran Dasar Perseroan Akta Notaris M.Nova Faisal No.20 tanggal 18 Mei 2018 tentang Dewan Komisaris pasal 14a yaitu para Anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal

nomination of members of the Board of CommissionersThe Articles of Association of the Company stipulate that the Board of Directors must be dismissed by the GMS. Candidates for the Board of Commissioners are proposed by the Series A Dwiwarna Shareholders after going through the nomination process in accordance with the applicable legislation and the nomination is binding on the GMS. The legal basis used is:1. OJK Regulation No. 033 / POJK.04 / 2014 concerning

Directors and Board of Commissioners of Issuers and Public Companies on December 8, 2014

2. Regulation of the BUMN Minister No. SOE Minister Regulation PER-02 / MBU / 02/2015 dated 17 February 2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises

Board of Commissioners' Term of OfficeProvisions for the term of office of the Board of Commissioners:1. Based on Law No.19 of 2013 concerning BUMN,

namely Article 28 paragraph (3) The term of office of members of the Board of Commissioners is set at 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office.

2. Based on POJK OJK Regulation No.33 / POJK.04 / 2014 dated 8 December 2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, namely:a. Article 3 paragraph (3), namely 1 (one) period of

tenure of members of the Board of Directors at the latest 5 (five) years or up to the closing of the annual GMS at the end of 1 (one) period of said term of office.

b. Article 23 namely Provisions concerning the appointment, dismissal, and term of office of the Board of Directors as referred to in Article 3 and Article 4 mutatis mutandis apply to members of the Board of Commissioners.

3. The Company's Articles of Association Notarial Deed M.Nova Faisal No.20 dated 18 May 2018 concerning the Board of Commissioners article 14a, namely the Members of the Board of Commissioners appointed for a period

194


yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke -5(lima) sejak tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

susunan dan Komposisi Dewan Komisaris tahun 2018

Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 19 April 2018, pemegang saham memutuskan untuk melakukan pergantian susunan Dewan Komisaris. Berikut disampaikan kronologis susunan Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2018, dan susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2018.

Kronologis Susunan Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2018Chronology of the Board of Commissioners in 2018

Periode 1 januari - 19 april 2018

Period 1 January - 19 April 2018

Periode 19 april - 31 Desember 2018

Period 19 April - 31 December 2018

KeteranganInformation

Akmal Taher (Komisaris Utama)Akmal Taher (President Commissioner)

Akhmal Taher tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama dengan alasan berdasarkan berakhirnya masa jabatan pada penututupan RUPS Tahunan yang ke-5 terhitung sejak awal jabatannya pada RUPS Tahunan 2013, sesuai keputusan RUPS Tahunan 2018 Akhmal Taher no longer served as the President Commissioner on the grounds based on the expiration of the term of office at the closing of the 5th Annual GMS from the beginning of his position at the 2013 Annual GMS, according to the decision of the 2018 Annual GMS

Rina Moreta (Komisaris)Rina Moreta (Commissioner)

Rina Moreta tidak lagi menjabat sebagai Komisaris dengan alasan berdasarkan berakhirnya masa jabatan pada penututupan RUPS Tahunan yang ke-5 terhitung sejak awal jabatannya pada RUPS Tahunan 2013, sesuai keputusan RUPS Tahunan 2018 Rina Moreta no longer served as Commissioner on the grounds based on the end of the term of office at the closing of the 5th Annual GMS from the beginning of her position at the 2013 Annual GMS, in accordance with the decision of the 2018 Annual GMS

Teddy Wibisana (Komisaris Independen)Teddy Wibisana (Independent Commissioner)

Teddy Wibisana (Komisaris Independen)Teddy Wibisana (Independent Commissioner)

-

Siswanto (Komisaris Utama)Siswanto (President Commissioner)

Siswanto diangkat sebagai Komisaris Utama sesuai keputusan RUPS Tahunan 2018Siswanto has been appointed as President Commissioner in accordance with the 2018 Annual GMS resolution

Nizar Yamanie (Komisaris)Nizar Yamanie (Commissioner)

Nizar Yamanie diangkat sebagai Komisaris sesuai keputusan RUPS Tahunan 2018Nizar Yamanie has been appointed as Commissioner in accordance with the 2018 Annual GMS resolution

commencing from the date stipulated in the GMS that appoints it and ends at the closing of the Annual GMS -5 (five) from the date of appointment, provided that they may not exceed a period of 5 (five) years, taking into account the laws and regulations in the field of Capital Market, by not reducing the right of the GMS to at any time be able to dismiss the board member.

Board of Commissioners' Composition and Composition in 2018At the Annual GMS held on April 19, 2018, the shareholders decided to make changes to the composition of the Board of Commissioners. The following is submitted chronologically the composition of the Board of Commissioners throughout 2018, and the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2018.



Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2018Board of Commissioners composition as of December 31, 2018

namaName

jabatanPosition

Dasar PengangkatanBasis of Appointment

masa jabatanLength of

service

PeriodePeriod

Siswanto Komisaris UtamaPresident Commissioner

Akta Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 pada tanggal 19 April 2018 No.45 Notaris M.Nova Faisal,SH.,M.Kn tanggal 11 April 2018Deed of Minutes of the Annual GMS for Fiscal Year 2017 on April 19, 2018 No.45 Notary M. Nova Faisal, SH., M.Kn 11April 2018

RUPS Tahunan yang ke-5 /Tahun 20235th / 2023 Annual GMS

Ke-I1st

Nizar Yamanie KomisarisCommissioner

Akta Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 pada tanggal 19 April 2018 No.45 Notaris M.Nova Faisal,SH.,M.Kn tanggal 11 April 2018Deed of Minutes of the Annual GMS for Fiscal Year 2017 on April 19, 2018 No.45 Notary M. Nova Faisal, SH., M.Kn 11April 2018

RUPS Tahunan yang ke-5/Tahun 20235th / 2023 Annual GMS

Ke-I1st

Teddy Wibisana

Komisaris IndependenIndependent Commissioner

Akta Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 pada tanggal 8 April 2015 No.23 Notaris M.Nova Faisal,SH.,M.Kn tanggal 8 April 2013Deed of Minutes of 2014 Annual GMS for April 8, 2015 No.23 Notary M. Nova Faisal, SH., M.Kn 8th April 2013

RUPS Tahunan yang ke-5/Tahun 20205th / 2020 Annual GMS

Ke-I1st

Profil masing-masing Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Profil Direksi pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

tugas Dan tanggung jawab Dewan KomisarisMasing-masing anggota Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir telah diubah dan disahkan dalam Akta Notaris M.Nova Faisal,SH.,M.Kn No. 20 tanggal 18 Mei 2018 dan Board Manual Charter Dewan Komisaris. Namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota tetap menjadi tanggung jawab bersama. Secara khusus, tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Tugas Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

The profiles of each Board of Commissioners can be seen in the Profile section of the Board of Directors in the Company Profile section in this annual report.

Duties and responsibilities of the Board of CommissionersEach member of the Board of Commissioners can carry out their duties and make decisions in accordance with the division of duties and authorities as stipulated in the Company's latest Articles of Association which have been amended and ratified in the Notarial Deed M. Nova Faisal, SH., M.Kn. 20 dated 18 May 2018 and Board Manual Charter of the Board of Commissioners. However, the implementation of duties by each member remains a shared responsibility. In particular, the responsibilities of the Board of Commissioners are as follows:1. Duty of the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners has the duty to supervise management policies, generally manage both the Company and the Company's business as well as provide advice to the Board of Directors including oversight of the implementation of the Company's Long Term Plan, Company Work Plan and Budget as well as the Articles of Association and RUPS Decrees, and legislation, for the interests of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.

196


2. Wewenang Dewan Komisaris: a. memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-

dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan

b. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;

c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;

d. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;

e. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;

f. mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris;

g. memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;

h. membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan komite-komite lain, jika dianggap perlu;

i. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;

j. melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;

k. menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/ atau Kepala Satuan Pengawas Intern;

l. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

m. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

2. Authority of the Board of Commissioners:a. checking books, letters, and other documents,

checking cash for verification purposes and other securities and checking the Company's assets

b. entering the yard, building and office used by the Company;

c. request an explanation from the Board of Directors and / or other officials regarding all matters concerning the management of the Company;

d. knowing all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;

e. ask the Directors and / or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the Board of Commissioners meeting;

f. appoint and dismiss a Secretary of the Board of Commissioners;

g. temporarily dismiss members of the Board of Directors in accordance with the provisions of this Articles of Association;

h. establish an Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee, Risk Monitoring Committee and other committees, if deemed necessary;

i. use experts for certain matters and within a certain period of time at the Company's expense, if deemed necessary;

j. conduct management actions of the Company in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of this Articles of Association;

k. approve the appointment and dismissal of the Corporate Secretary and / or Head of the Internal Audit Unit;

l. attend Board of Directors meetings and provide views on matters discussed;

m. exercising other supervisory authority insofar as it does not conflict with statutory regulations, articles of association, and / or GMS decisions.



3. Kewajiban Dewan Komisaris: memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan; a. memberikan pendapat dan persetujuan Rencana

Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;

b. mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;

c. melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;

d. mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;

e. meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;

f. memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;

g. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;

h. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;

i. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;

j. memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal;

k. melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

3. Obligations of the Board of Commissioners:provide advice to the Board of Directors in implementing the management of the Company;a. provide opinions and approval of the Company's

Annual Work Plan and Budget and other work plans prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of this Articles of Association;

b. follow the development of the Company's activities, provide opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important for the management of the Company;

c. report to holders of Dwiwarna Series A Shares in the event of symptoms of declining performance of the Company;

d. propose to the GMS the appointment of a Public Accountant who will conduct an examination of the Company's books;

e. examine and review periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and sign annual reports;

f. provide explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the Annual Report, if requested;

g. make minutes of Board of Commissioners meetings and keep copies;

h. report to the Company regarding their share ownership and / or their family in the Company and other Companies;

i. provide a report on supervisory duties that have been carried out during the recent financial year to the GMS;

j. provide an explanation of everything that is asked or requested by the holder of Dwiwarna Series A shares by taking into account the laws and regulations, especially those that apply in the Capital Market sector;

k. carry out other obligations in the context of supervision and provision of advisory duties, insofar as they do not conflict with statutory regulations, articles of association, and / or resolutions of the GMS.

198


l. Dewan Komisaris memberikan pengawasan dan arahan/nasihat kepada Direksi meliputi:

i. Lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha dan kinerja Perseroan mencakup antara lain kondisi perekonomian, persaingan usaha, proposal bisnis, dan peraturan terbaru terkait bisnis Perseroan;

ii. Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko Perseroan;

iii. Kebijakan dan Pelaksanaan Sistem Teknologi Informasi Perseroan;

iv. Kebijakan dan Pelaksanaan terhadap Kebijakan Sumber Daya Manusia, khususnya tentang Manajemen Karir, Sistem dan Prosedur Promosi, Mutasi, dan Demosi di Perseroan;

v. Kebijakan dan Pelaksanaan terhadap Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum;

vi. Kebijakan dan Pelaksanaan terhadap Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan;

vii. Kebijakan dan Pelaksanaan terhadap Kebijakan Mutu dan Pelayanan Perseroan;

viii. Kepatuhan Direksi/Perseroan menjalankan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar serta perjanjian/komitmen dengan pihak ketiga;

ix. Kepatuhan Direksi menjalankan pengurusan Perseroan sesuai RKAP dan/ atau RJPP; serta,

x. Kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya Arahan/informasi tersebut di atas dapat dikomunikasikan melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris dan Direksi ataupun melalui surat.

m. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dengan membentuk Komite; dan,

n. Pengukuran dan penilaian terhadap Kinerja Dewan Komisaris secara periodik melalui Program Penilaian Sendiri (Self Assessment) Kinerja Dewan Komisaris dan diungkap dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Program ini mengacu pada Pedoman Tata

l. The Board of Commissioners provides oversight and direction / advice to the Board of Directors including:i. The business environment and the problems

that are expected to have an impact on the business and performance of the Company include economic conditions, business competition, business proposals, and the latest regulations related to the Company's business;

ii. Policy and Implementation of the Company's Risk Management;

iii. Policy and Implementation of the Company's Information Technology System;

iv. Policy and Implementation of Human Resource Policies, specifically concerning Career Management, Systems and Procedures for Promotion, Mutation and Demotion in the Company;

v. Policy and Implementation of Accounting Policies and Preparation of Financial Statements in accordance with generally accepted Accounting Standards;

vi. Policy and Implementation of the Company's Goods and Services Procurement Policy;

vii. Policy and Implementation of the Company's Quality and Service Policy;

viii. Compliance The Directors / Company carry out applicable laws and regulations and the Articles of Association and agreements / commitments with third parties;

ix. Compliance The Directors carry out the management of the Company in accordance with the RKAP and / or RJPP; and,

x. Policy for managing subsidiaries / joint ventures and their implementation. The aforementioned directives / information can be communicated through the mechanism of Board of Commissioners and Board of Directors Meetings or by mail.

m. Monitoring the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) by forming a Committee; and,

n. Periodic measurement and assessment of the performance of the Board of Commissioners through the Board of Commissioners' Performance Assessment Self-Assessment Program and disclosed in the Annual Report of the



Kelola Perusahaan Terbuka Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015.

4. Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Dewan Komisaris harus: a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-

undangan serta prinsip- prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

5. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab

secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Perseroan tersebut, apabila dapat membuktikan:i. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan

dan kelalaiannya;ii. Telah melakukan pengawasan dengan itikad

baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik ;

iii. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan

iv. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian itu.

Pembagian tugas dan Wewenang antar anggota Dewan KomisarisSetelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 pada tanggal 19 April 2018, Dewan Komisaris telah melakukan pembagian pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Indofarma (Persero) Tbk Nomor: KEP-02/KOM/INAF/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 Tentang Pembagian Kerja Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indofarma Tbk yang efektif per 19 April 2018, yaitu sebagai berikut:

Public Company. This program refers to the Public Company Governance Guidelines OJK Regulation No. 21 / POJK.04 / 2015 dated 16 November 2015 and Circular Letter of OJK No. 32 / SEOJK.04 / 2015 November 17 2015.

4. In carrying out duties, each member of the Board of Commissioners must:a. Comply with the Articles of Association and

laws and regulations as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, accountability and fairness.

b. Have a good will, prudent and responsible in carrying out the supervision and giving advice to the Board of Directors in the interests of the company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.

5. Accountability of the Board of Commissionersa. Each member of the Board of Commissioners is

jointly and severally responsible for the losses of the Company caused by errors or omissions of members of the Board of Commissioners in carrying out their duties.

b. Members of the Board of Commissioners cannot be held accountable for the Company, if they can prove:i. The loss is not due to their mistakes

and negligence;ii. Has carried out good faith, full responsibility

and prudence supervision for the interests and in accordance with the intent and purpose of the Issuer or Public Company;

iii. Do not have a conflict of interest, either directly or indirectly, over a supervisory action that results in a loss; and

iv. Has taken action to prevent the occurrence or continuation of the loss.

the implementation of duties and authorities as stipulated between Board of CommissionersAfter the Annual GMS for Fiscal Year 2017 on April 19, 2018, the Board of Commissioners has divided the implementation of duties and authorities as stipulated in the Decree of the Board of Commissioners of PT Indofarma (Persero) Tbk Number: KEP-02 / KOM / INAF / V / 2018 dated May 2, 2018 About the Division of Work of the Board of Commissioners of PT Indofarma Tbk (Persero) Company which is effective as of April 19, 2018, namely as follows:

200


namaName

Pembagian tugasDivision of tasks

uraian tugasJob description

Siswanto – Komisaris UtamaSiswanto - President Commissioner

Mengkoordinir seluruh tugas dan fungsi para Anggota Dewan Komisaris dan membidangi segala aspek yang berkaitan dengan Riset dan Pemasaran PerusahaanCoordinating all duties and functions of the Members of the Board of Commissioners and in charge of all aspects related to the Company's Research and Marketing

Bertanggung jawab terhadap seluruh tugas dan fungsi Dewan Komisaris dan melakukan evaluasi dan pengawasan atas kegiatan Riset dan Pemasaran yang dilakukan Perusahaan Responsible for all duties and functions of the Board of Commissioners as well as evaluating and supervising the Research and Marketing activities carried out by the Company

Nizar Yamanie-KomisarisNizar Yamanie-Commissioner

Merangkap selaku Ketua Komite Good Corporate Governance (GCG} dan Pemantauan Risiko serta membidangi segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan Operasi dan Pengembangan PerusahaanConcurrently as Chair of the Good Corporate Governance (GCG) and Risk Monitoring Committee and in charge of all aspects relating to the Company's Operations and Development activities

Bertanggung jawab terhadap:6. Segala aspek yang berkaitan dengan pemantauan maupun

evaluasi atas manajemen risiko dan penerapan GCG di perusahaan.

7. Evaluasi dan pengawasan atas kegiatan operasi dan pengembangan usaha perusahaan.

Responsible for:1. All aspects relating to monitoring and evaluation of risk

management and GCG implementation in the company.2. Evaluation and supervision of operations and business

development of the company.

Teddy Wibisana- Komisaris IndependenTeddy Wibisana - Independent Commissioner

Merangkap selaku Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi serta membidangi segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan Keuangan dan Sumber Daya Manusia Perusahaan.Concurrently as Chair of the Audit Committee and Chair of the Nomination and Remuneration Committee and in charge of all aspects relating to the activities of the Financial and Human Resources of the Company.

Bertanggung jawab terhadap :1. Segala aspek yang berkaitan dengan sistem dan prosedur

pembuatan rencana kerja dan anggaran, pengadaan dan/atau pemilihan Kantor Akuntan Publik,pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan.

2. Evaluasi dan pengawasan yang berkaitan dengan transparansi proses nominasi dan remunerasi Perusahaan.

3. Evaluasi dan pengawasan atas kegiatan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia perusahaan.

Responsible for:1. All aspects relating to the system and procedures for making

work plans and budgets, procurement and / or selection of Public Accounting Firms, accountability and financial reporting.

2. Evaluation and supervision relating to the transparency of the Company's nomination and remuneration processes.

3. Evaluation and supervision of financial accountability activities and management of company Human Resources.

Pembagian kerja tersebut dibuat agar para anggota Dewan Komisaris selain melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan perusahaan, juga mendalami dan memahami sesuai kemampuan dan bidangnya, sehingga setiap permasalahan dapat dengan efektif diketahui dan diselesaikan.

Komisaris inDePenDen

Kriteria dan independensi Komisaris independenKomisaris Independen memiliki peran obyektif dalam pengambilan keputusan di Dewan Komisaris. Faktor independensi dari Komisaris Independen diharapkan dapat mengurangi benturan kepentingan antara Pemegang Saham dengan manajemen Perseroan, utamanya karena fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui pendapat yang independen.

The division of labor was made so that the members of the Board of Commissioners in addition to carrying out supervisory and guidance duties on the management of the company, also deepen and understand according to their abilities and fields, so that each problem can be effectively identified and resolved.

inDePenDent Commissioner

Criteria and independence of independent CommissionersIndependent Commissioners have an objective role in making decisions at the Board of Commissioners. The independence factor of the Independent Commissioner is expected to reduce the conflict of interest between the Shareholders and the management of the Company, mainly because the oversight function can be carried out through independent opinion.



Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada BUMN dan perubahannya, serta Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit secara khusus telah mengatur keberadaan Komisaris Independen dalam Perseroan

Adapun kriteria Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan di atas diantaranya:1. Berasal dari luar Perseroan;2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai

wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan,atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;

3. Tidak memiliki saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;

4. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan

5. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

susunan dan Komposisi Komisaris independen tahun 2018

Di tahun 2018, Komisaris Independen Perseroan berjumlah 1 (satu) orang dan saat ini dijabat oleh Teddy Wibisana. Jumlah Komisaris Independen Perseroan tersebut mencapai 33,33% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris yang sebanyak 3 (tiga) orang. Komposisi ini telah memenuhi peraturan dan perundang-undangan yaitu jumlah Komisaris Independen minimal 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sehingga komposisi tersebut telah memenuhi peraturan yang berlaku.

Program PeningKatan KomPetensi

Dewan Komisaris melaksanakan Program Peningkatan Kompetensi melalui berbagai program pelatihan, seminar, sosialisasi peraturan/kebijakan, dan studi banding. Selama tahun 2018, sesuai dengan Rencana Kerja dan

OJK Regulation No. 33 / POJK.04 / 2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Regulation of the Minister of BUMN State No. PER-01 / MBU / 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN and its amendments, and OJK Regulation No. 55 / POJK.04 / 2015 dated 23 December 2015 concerning Establishment and Work Implementation Guidelines The Audit Committee specifically regulates the existence of Independent Commissioners in the Company

The criteria for the Independent Commissioner as stipulated in the rules above include:1. Come from outside the Company;2. Not a person who works or has the authority and

responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last six months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company in the following period;

3. Do not own the Company's shares, directly or indirectly;

4. Does not have affiliation with the Company, the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Company's Main Shareholders; and

5. Does not have a business relationship either directly or indirectly related to the Company's business activities.

Configuration and Composition of Independent Commissioners in 2018In 2018, the Company's Independent Commissioners numbered 1 (one) person and currently is held by Teddy Wibisana. The total number of Independent Commissioners of the Company reached 33.33% of the total number of members of the Board of Commissioners of 3 (three) people. This composition has complied with regulations and legislation, namely the number of Independent Commissioners at least 30% of the total members of the Board of Commissioners so that the composition meets the applicable regulations.

ComPetenCy imProVement Program

The Board of Commissioners implements the Competency Enhancement Program through various training programs, seminars, regulatory / policy socialization, and comparative studies. During 2018, in accordance with the Work Plan and

202


Anggaran Dewan Komisaris telah dilaksanakan pelatihan bagi Dewan Komisaris untuk peningkatan kompetensi sebagai berikut:


materi PelatihanTraining materials

tanggalDate

tempatPlace

PenyelenggaraOrganizer

Siswanto – Komisaris UtamaSiswanto - President Commissioner

Corporate Governance Leadership Program

15-16 November 2018 Yogyakarta IICD (Indonesian Isntitute for Corporate Directorship)

Teddy Wibisana – Komisaris IndependenTeddy Wibisana - Independent Commissioner

Corporate Governance Leadership Program

15-16 November 2018 Yogyakarta IICD (Indonesian Isntitute for Corporate Directorship)

raPat DeWan Komisaris

Ketentuan Rapat Dewan Komisaris yang tercantum dalam Board Manual Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dimana diatur Rapat Dewan Komisaris sebagai berikut:1. Wajib dilaksanakan secara berkala, sekurangkurangnya

satu kali dalam dua bulan atau berdasarkan kebutuhan yang dapat dilangsungkan dihadiri mayoritas dari seluruh Anggota Dewan Komisaris.

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan.

3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

Rapat Dewan Komisaris dianggap sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Semua keputusan dalam Rapat diambil dengan musyawarah mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan Rapat diambil dengan suara terbanyak biasa. Dalam setiap Rapat harus dibuat Risalah Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan atau dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, dan didokumentasikan dengan baik. Dalam menyelenggarakan rapat yang sesuai dengan

Budget of the Board of Commissioners training has been carried out for the Board of Commissioners to improve competencies as follows:

meeting oF the BoarD oF Commissioners

Provisions of the Board of Commissioners Meeting listed in the Board Manual of the Board of Commissioners of the Company is appropriate with OJK Regulation No.33/ POJK.04/2014, December 8, 2014 about the Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company, where the Meeting is arranged The Board of Commissioners is as follows:1. Must be carried out periodically, at least once in two

months or based on needs which can be attended by a majority of all Member of the Board of Commissioners.

2. The Board of Commissioners must hold a joint meeting The Board of Directors periodically at least once in four months.

3. The Board of Commissioners must schedule Board meetings Commissioners and Board of Commissioners Meetings with Directors for the following year before expiration fiscal year.

The Board of Commissioners' meeting is considered valid and has the right to make binding decisions when attended or represented by more than 1/2 (one half) of the total members of the Board of Commissioners. All decisions in the Meeting are taken by consensus. If consensus is not reached through deliberation, the decision of the Meeting is taken with the most votes. In each meeting, a Minutes of Meeting must be made which contains the matters discussed, including a statement of disapproval or a member of the Board of Commissioners' dissenting opinion, and is well documented. In holding meetings that are in accordance with the matters to be



hal-hal yang akan dibicarakan, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat DewanKomisaris dengan Direksi dan meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris.

Di sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris menyelenggarakan 20 kali rapat, dimana 10 kali rapat merupakan Rapat Internal Dewan Komisaris, dan 10 rapat lainnya merupakan Rapat Gabungan yang mengundang Direksi dalam rangka pembahasan kinerja Perseroan.

KehaDiran anggota DeWan Komisaris Di raPat internal DeWan Komisaris selama tahun 2018

Periode sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 pada tanggal 19 April 2018 semua anggota Dewan Komisaris mengikuti rapat internal.

Periode setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 pada tanggal 19 April 2018 hampir semua anggota Dewan Komisaris mengikuti rapat internal, kecuali Nizar Yamanie sekali tidak bisa hadir pada Rapat internal Dewan Komisaris karena ada penugasan lain ke luar kota dan dikuasakan kepada Teddy Wibisana untuk meghadiri rapat dan mengambil keputusan dalam rapat sesuai surat kuasa No.SKU-01/Kom/INAF/XI/2018 tanggal 1 November 2018.

Kehadiran anggota Dewan Komisaris di rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2018

Periode sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 pada tanggal 19 April 2018 semua anggota Dewan Komisaris mengikuti rapat gabungan.

Periode setelah ruPs tahunan tahun Buku 2017 pada tanggal 19 april 2018:Periode setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 pada tanggal 19 April 2018 hampir semua anggota Dewan Komisaris mengikuti rapat gabungan, kecuali Nizar Yamanie sekali tidak bisa hadir pada Rapat internal Dewan Komisaris karena ada penugasan lain ke luar kota dan dikuasakan kepada Teddy Wibisana untuk meghadiri rapat dan mengambil keputusan dalam rapat sesuai surat kuasa No.SKU-01/Kom/INAF/XI/2018 tanggal 1 November 2018.

discussed, the Board of Commissioners can hold Board of Commissioners Meetings with the Board of Directors and ask the Directors and / or other officials under the Board of Directors to knowledge of the Board of Directors to attend the Board Meeting Commissioner.

Throughout 2018, the Board of Commissioners held 20 meetings, of which 10 meetings were Board of Commissioners Internal Meetings, and 10 other meetings were Joint Meetings that invited the Directors to discuss the Company's performance.

attenDanCe oF BoarD oF Commissioners memBers at the BoarD oF Commissioners internal meetings During 2018

The period before the 2017 Annual GMS for April 19, 2018 all members of the Board of Commissioners attend an internal meeting.

The period after the FY2017 Annual GMS on April 19, 2018, almost all members of the Board of Commissioners attended an internal meeting, except Nizar Yamanie could not attend the Board of Commissioners' internal meeting because there was another assignment out of town and authorized to Teddy Wibisana to attend the meeting and take decision in the meeting according to power of attorney No.SKU-01 / Kom / INAF / XI / 2018 dated 1November 2018.

attendance of members of the Board of Commissioners at the joint meeting of Board of Commissioners and Directors during 2018The period before the 2017 Annual GMS for April 19, 2018 all members of the Board of Commissioners attend a joint meeting.

Period after the 2017 annual gms on april 19, 2018:

The period after the 2017 Annual GMS on April 19, 2018, almost all members of the Board of Commissioners attended a joint meeting, except that Nizar Yamanie could not attend the Board of Commissioners internal meeting because there was another assignment out of town and authorized to Teddy Wibisana to attend the meeting and take decision in the meeting in accordance with power of attorney No.SKU-01 / Kom / INAF / XI / 2018 dated November 1, 2018.

204


laPoran singKat PelaKsanaan tugas Dan tanggung jaWaB DeWan Komisaris tahun 2018

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris melaksanakan Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 10 kali dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 10 kali yang melakukan pembahasan antara lain tentang:1. Evaluasi dan Progress Kinerja Perseroan per Triwulan akhir

Tahun Buku 2017 dan per Triwulan Tahun Buku 20182. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun

2018 dan tahun 2019 Perseroan.

3. Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN tahun 2018

4. Pelaksanaan Assessment GCG tahun Penerapan 2017.

5. Program pengenalan Perseroan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru.

6. Perubahan Logo Baru Perseroan7. Perubahan Struktur Organisasi satu tingkat dibawah

Direksi Perseroan8. Rencana penjualan / pelepasan aset Perseroan.9. Perkembangan bisnis Perseron, anak perusahaan, cucu

perusahaan, joint venture company dan kerja sama operasi /KSO;

10. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2017.

11. Isu-isu terkini terkait kondisi Perseroan

saran Dan reKomenDasi DeWan Komisaris

Berdasarkan hasil pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja manajemen selama Tahun 2018, saran dan rekomendasi Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan kinerja perusahaan ke depan terkait dengan:

1. Kinerja keuangan perusahaan2. Proses bisnis perusahaan3. Pengembangan bisnis dan produk4. Sistem pengendalian internal perusahaan5. Direksi untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi

BPK atas:6. Manajemen risiko perusahaan:7. Penilaian kinerja karyawan8. Penerapan GCG termasuk pengelolaan Sistem Informasi

BrieF rePort on the imPlementation oF Duties anD resPonsiBilities oF the BoarD oF Commissioners in 2018During 2018, the Board of Commissioners held 10 Board of Commissioners Internal Meetings and 10 Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings which conducted discussions including:1. Evaluation and Progress of the Company's Performance

per Quarter in the end of the 2017 Financial Year and per Quarter of the 2018 Book Year

2. The Company's Work Plan and Budget (RKAP) in 2018 and 2019.

3. The 2018 Partnership and Community Development Program Budget Work Plan

4. Implementation of 2017 Implementation GCG Assessment.

5. Company introduction program for new members of the Board of Commissioners.

6. Changes to the Company's New Logo7. Change of Organizational Structure one level below

the Company's Board of Directors8. Plan for sale / release of the Company's assets.9. Business developments for Perseron, subsidiaries,

grandchildren of the company, joint venture company and joint operations / KSO;

10. Agenda for the 2017 General Meeting of Shareholders.

11. Current issues related to the condition of the Company

suggestions anD reCommenDations From the BoarD oF CommissionersBased on the results of the Board of Commissioners 'oversight of management performance during 2018, the Board of Commissioners' recommendations and recommendations in the context of improving future company performance are related to:1. Company financial performance2. The company's business process3. Business and product development4. The company's internal control system5. Directors to complete follow up actions CPC

recommendations for:6. Company risk management:7. Assessment of employee performance8. GCG implementation including management of

Information Systems



eValuasi Dan Penilaian terhaDaP Kinerja DireKsi

Dewan Komisaris telah melaksanakan evaluasi kinerja Direksi Perseroan per individu berdasarkan pada pencapaian target kinerja Perseroan, kekompakan tim, integritas dan rekam jejak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi BUMN. Target kinerja Perseroan berdasarkan realisasi Key Performace Indicator (KPI) dan Tingkat Kesehatan Perusahaan.

Laporan atas evaluasi tersebut telah disampaikan ke Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham seri A Dwi Warna dengan surat no. 033/Kom/INAF/IV/2018 tanggal 12 April 2018.

Selain itu, Dewan komisaris melakukan penilaian Direksi di dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi serta pelaporan Direksi kepada Dewan Komisaris terkait dengan kinerja perseroan.

eValuasi Dan Penilaian terhaDaP Kinerja Komite DiBaWah DeWan Komisaris

Dalam menjalaankan fungsinya, Dewan Komisaris Perseroan dibantu oleh :1. Komite Audit2. Komite GCG dan Pemantauan Risiko3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Setiap awal tahun, Dewan Komisaris menyetujui rencana kerja masing-masing komite dan setiap bulan dilakukan rapat internal Dewan Komisaris yang mengundang anggota komite audit dan komite GCG dan Pemantauan Risiko. Dewan Komisaris menilai bahwa pada tahun 2018, seluruh komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, berdasarkan kriteria berikut.

eValuation anD assessment oF DireCtors' PerFormanCe

The Board of Commissioners has carried out an evaluation of the performance of the Company's Directors per individual based on the achievement of the Company's performance targets, team cohesiveness, integrity and track record as stipulated in SOE Minister Regulation No. PER-03 / MBU / 02/2015 concerning the requirements, procedures for the appointment and dismissal of Members of the BUMN Board of Directors. The Company's performance targets are based on the realization of the Key Performace Indicator (KPI) and the Company's Health Level.

The report on the evaluation has been submitted to the Ministry of BUMN as the Dwi Warna series A Shareholder with letter no. 033 / Kom / INAF / IV / 2018 dated 12 April 2018.

In addition, the Board of Commissioners evaluates the Board of Directors in joint meetings of the Board of Commissioners and Directors and reports Directors to the Board of Commissioners regarding the company's performance.

eValuation anD assessment oF Committee PerFormanCe unDer the BoarD oF CommissionersIn running its functions, the Company's Board of Commissioners is assisted by:1. Audit Committee2. GCG Committee and Risk Monitoring3. Nomination and Remuneration Committee

At the beginning of each year, the Board of Commissioners approves the work plan of each committee and every month an internal meeting of the Board of Commissioners is held which invites members of the audit committee and GCG committee and Risk Monitoring.The Board of Commissioners considers that in 2018, all of these committees have carried out their duties and responsibilities properly, based on the following criteria:

206


Komite auditAudit Committee

1. Kriteria penilaian Komite Audit meliputi :a. Jumlah dan kehadiran Anggota dalam rapat Komite Audit. b. Kehadiran Anggota dalam rapat Dewan Komisaris jika diundang.c. Peran aktif dalam memberikan saran dan penilaian/analisa dalam proses penelaahan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. d. Peran aktif dalam evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian intern perseroan.

2. Hasil Penilaian Kinerja Komite Audit:a. Menyelesaikan pengadaan barang dan jasa Kantor Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Perseroan.b. Melaporkan temuan Komite Audit kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti.c. Melakukan pendampingi audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dan SPI

1. The Audit Committee's assessment criteria include:a. Number and attendance of Members in the Audit Committee meeting.b. Members' attendance at Board of Commissioners meetings if invited.c. Active role in providing advice and assessment / analysis in the review process carried out by the Board of Commissioners.d. Active role in evaluating the effectiveness of the company's internal control system.

2. Audit Committee Performance Assessment Results:a. Complete the procurement of goods and services of the Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements.b. Report the findings of the Audit Committee to the Board of Commissioners for follow up.c. Accompanying audits conducted by the Public Accountant Office and SPI

Komite gCg dan Pemantauan risikoGCG and Risk Monitoring Committee

1. Kriteria penilaian Komite GCG dan Pemantauan Risiko meliputi :a. Jumlah dan Kehadiran dalam rapat Komite GCG dan Pemantauan Risiko. b. Kehadiran Anggota Komite GCG dan Pemantauan Risiko dalam rapat Dewan Komisaris jika diundang.c. Peran aktif memberikan saran dan penilaian/analisa dalam proses penelaahan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. d. Peran aktif evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen risiko dan tata kelola Perseroan.

2. Hasil Penilaian Kinerja Komite GCG dan Pemantauan Risiko:a. Memberikan masukan atas pelaksanaan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko.b. Telah melakukan pendampingan penilaian GCG penerapan tahun 2017 oleh Tim Penilai dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa

Barat1. Criteria for evaluating the GCG and Risk Monitoring Committee include:

a. Frequency and attendance at the GCG and Risk Monitoring Committee meetings.b. Attendance of GCG and Risk Monitoring Committee members in the BOC meetings if invited.c. Active role in providing advice and assessment / analysis in the review process carried out by the Board of Commissioners.d. Active role in evaluating the effectiveness of risk management and corporate governanceimplementation.

2. Results of GCG and Risk Monitoring Committee Performance Evaluationa. Provide input on the implementation of corporate governance and risk management.b. Have conducted GCG assessment counterparty in 2017 by the Assessment Team of the BPKP Representative of West Java

Province

Komite nominasi dan remunerasiNomination and Remuneration Committee

1. Kriteria penilaian Komite Nominasi dan Remunerasi Risiko meliputi :a. Jumlah dan kehadiran Anggota dalam rapat Komite Audit. b. Kehadiran Anggota dalam rapat Dewan Komisaris jika diundang.c. Peran aktif memberikan saran terkait suksesi manajemend. Peran aktif memberikan usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

2. Hasil Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi:a. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait dengan nominasi yairu usulan calon Direksi Perseroan dan usulan

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2018 kepada Dewan Komisaris.1. Assessment criteria for the Risk Nomination and Remuneration Committee include:

a. Frequency and attendance of members in the Audit Committee meeting.b. Members' attendance at Board of Commissioners meetings if invited.c. Active role in giving advice regarding management successiond. Active role in providing recommendations on the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners

2. Nomination and Remuneration Committee Performance Assessment Results:a. Provision of feedback to the Board of Commissioners related to the proposed nomination of candidates for the Company’s

Board of Directors and proposed Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners in 2018 to the Board of Commissioners.



remunerasi DeWan Komisaris

remunerasi Dewan KomisarisDasar hukum remunerasi Dewan Komisaris adalah Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Prosedur penetapan remunerasi :1. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan

masukan/saran ke Dewan Komisaris tentang usulan remunerasi

2. Dewan Komisaris mengajukan usulan remunerasi bagi Dewan komisaris dan Direksi kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan dengan surat no. 023/Kom/INAF/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Usulan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk

3. Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/06/2014 juncto PER-01/MBU/06/2017 juncto PER-06/MBU/06/2018 mengatur bahwa gaji/honorarium, tunjangan termasuk santunan purna jabatan untuk Direksi dan Dewan Komisaris jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.

4. RUPS dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Dewan Komisaris, sehingga dalam Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 pada tanggal 19 April 2018, RUPS Tahunan untuk Mata Acara Rapat Keempat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk :a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya honorarium,tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2018.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2018.

remuneration oF the BoarD oF Commissionersremuneration of the Board of CommissionersThe legal basis for the remuneration of the Board of Commissioners is Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-06 / MBU / 06/2018 dated June 4, 2018 concerning the third amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04 / MBU / 2014 dated March 10, 2014 concerning Guidelines for Determining Income of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Remuneration determination procedure:1. The Nomination and Remuneration Committee

provides input / suggestions to the Board of Commissioners regarding the proposed remuneration

2. The Board of Commissioners submits remuneration proposals for the Board of Commissioners and Directors to the Minister of SOEs as the Holder of the Series A Dwiwarna Share with letter no. 023 / Kom / INAF / III / 2018 dated March 23, 2018 concerning the Proposed Remuneration for the Board of Commissioners and Directors of PT Indofarma (Persero) Tbk

3. In accordance with SOE Minister Regulation No. PER-04 / MBU / 06/2014 juncto PER-01 / MBU / 06/2017 juncto PER-06 / MBU / 06/208 regulates that the salary / honorarium, allowances including post-retirement benefits for the Directors and Board of Commissioners are determined by the GMS.

4. The GMS may delegate such authority to the Board of Commissioners, so that in the Minutes of the Annual GMS for the Fiscal Year 2017 on April 19, 2018, the Annual GMS for the Agenda of the Fourth Meeting by deliberation and consensus decided to:

a. Giving authority and power of attorney to Series A Dwiwarna Shareholders to determine the amount of honorarium, benefits and other facilities for members of the Board of Commissioners for 2018.

b. Giving authority and power of attorney to the Board of Commissioners by first obtaining written approval from the Series A Dwiwarna Share Holder to determine the salary, allowances and other facilities for the Board of Directors for 2018.

208


5. Terbit Surat Pemegang Saham Dwiwarna Seri A S-544/MBU/D1/06/2018 tanggal 5 Juni 2017 yang ditujukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tentang Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Indofarma (Persero) Tbk Tahun 2018. Berikut Penghasilan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2018 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018: Boara. Gaji/honorarium :

i. Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah) per bulan. Gaji Anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.

ii. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama, sedangkan honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.

b. Tunjangan dan fasilitas Dewan Komisaris diberikan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/06/2014 jo PER-01/MBU/06/2017 jo PER-06/MBU/06/2018 : i. Tunjangan Hari raya Keagamaan sebesar 1

(satu) kali Honorariumii. Tunjangan Transportasi sebesar 20% dari

honorarium per bulaniii. Asuransi Purna Jabatan premi yang

ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari honorarium selama 1 (satu) tahun

iv. Fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan dan penggantian biaya pengobatan (at cost)

v. Fasilitas bantuan hukum sebesar pemakaian (at cost)

Remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan selama 12 bulan di tahun 2018 sebagai berikut :

namaName

jabatanPosition

gaji (rp) Salary

tunjangan Kendaraan

(rp) Vehicle

Allowance

tunjangan hari raya (rp)

Holiday allowance

tunjangan Pajak PPh 21

(rp)PPh 21 Tax Allowance

jumlah (rp) Total

Akmal Taher* Komisaris UtamaPresident Commissioner

153,000,000 30,600,000 - 9,663,156 193,263,156

Rina Moreta* KomisarisCommissioner

137,700,000 27,540,000 - 8,696,844 173,936,844

5. Issuance of Series A S-544 / MBU / D1 / 06/2018 Dwiwarna Shareholders' Letters dated June 5, 2017 addressed to the Board of Commissioners and Directors of the Company concerning Submission of Determination of the Directors and Board of Commissioners of PT Indofarma (Persero) Tbk in 2018. Next The income of the Company's Board of Commissioners for 2018 is effective from January 1, 2018: a. a. Salary / honorarium:

i. 1) The salary of the President Director is set at Rp. 95,000,000 (ninety five million rupiah) per month. The salary of other Directors is 85% of the salary of the President Director.

ii. 2) The President Commissioner's honorarium is set at 45% of the Director's Salary, while the honorarium of the Board of Commissioners is set at 90% of the honorarium of the President Commissioner.

b. The benefits and facilities of the Board of Commissioners are given in accordance with the Regulation of the Minister of BUMN No. PER-04 / MBU / 06/2014 jo PER-01 / MBU / 06/2017 jo PER-06 / MBU / 06/20208:i. Religious holiday allowance of 1 (one) time

Honorariumii. Transportation Allowance of 20% of monthly

honorariumiii. Full Position Insurance premiums borne by the

company amounting to 25% of the honorarium for 1 (one) year

iv. Health facilities in the form of health insurance and medical expenses reimbursement (at cost)

v. Legal assistance facilities for usage (at cost)

The Company's Board of Commissioners remuneration for 12 months in 2018 is as follows:



namaName

jabatanPosition

gaji (rp) Salary

tunjangan Kendaraan

(rp) Vehicle

Allowance


Holiday allowance


(rp)PPh 21 Tax Allowance

jumlah (rp) Total

Teddy Wibisana Komisaris IndependenIndependent Commissioner

413,100,000 82,620,000 34,425,000 90,347,023 620,492,023

Siswanto ** Komisaris UtamaPresident Commissioner

306,000,000 68,400,000 38,250,000 84,660,090 497,310,090

Nizar Yamanie ** KomisarisCommissioner

275,400,000 61,560,000 34,425,000 72,860,750 444,245,750

* Tidak menjabat setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 19 April 2018** Menjabat setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 19 April 2018

DireKsi

Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

Pedoman Kerja DireksiDalam melaksanakan fungsi dan perannya, Direksi Perseroan memiliki pedoman kerja yang tercantum dalam Board Manual Charter Dewan Komisaris dan Charter Direksi yang telah diperbaharui dan disahkan pada 23 November 2017. Di samping itu, Perseroan memiliki Anggaran Dasar yang yang telah diubah terakhir tahun 2018 yang juga mengatur tugas dan wewenang Direksi. Board Manual Charter Direksi antara lain mengatur:1. Keanggotaan dan komposisi;2. Ketentuan jabatan anggota Direksi ;

3. Program pengenalan Perseroan;4. Program peningkatan kompetensi Direksi;5. Tugas, wewenang dan kewajiban Direksi dan perbuatan-

perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan organ diatasnya;

* Not serving after the 2017 Annual GMS dated April 19, 2018** Serving after the FY2017 Annual GMS dated April 19, 2018

BoarD oF DireCtors

The Board of Directors is a Company organ that is fully responsible for managing the Company for the interests and objectives of the Company and representing the Company both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.

Each member of the Board of Directors can carry out the task of making decisions in accordance with the division of duties and authority, but the implementation of duties by each member of the Board of Directors remains a joint responsibility. The position of each member of the Board of Directors including the President Director is equivalent. The task of the President Director is to coordinate the activities of the Board of Directors.

Directors' Work guidelinesIn carrying out its functions and roles, the Directors of the Company have work guidelines listed in the Board of Manual Charter of the Board of Commissioners and the Board of Directors Charter that have been updated and ratified on November 23, 2017. In addition, the Company has the last amended 2018 Articles of Association which also regulate duties and authority of the Board of Directors.The Board of Directors Charter, among others, regulates:1. Membership and composition;2. Provisions for the position of members of the Board

of Directors;3. Company introduction program;4. Directors competency improvement program;5. The duties, authorities and obligations of the Board

of Directors and the actions of the Board of Directors which must obtain organ approval above;

210


6. Rapat Direksi;7. Pembagian tugas;8. Evaluasi kinerja;9. Etika jabatan;10. Waktu kerja;11. Benturan kepentingan;12. Sekretaris Perusahaan;13. Keputusan Direksi;14. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran; dan,15. Hubungan kerja dengan Dewan Komisaris.

Untuk kepentingan sosialisasi, Board Manual - Charter Direksi ini dapat dilihat dan diunduh di www.indofarma.id/information/ Good Corporate Governance.

Kualifikasi, Kriteria, dan Independensi Anggota Direksi

Setiap anggota Direksi yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS harus memenuhi kualifikasi dan kriteria yang sesuai dengan:1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, 2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, 3. Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011 dan

perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik ( Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara,

4. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik

5. Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara

6. Anggaran Dasar Perseroan.

Selain akhlak, moral, dan integritas yang baik serta cakap melakukan perbuatan hukum, individu yang dinominasikan dan ditetapkan sebagai Direksi tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi diwajibkan untuk senantiasa memperhatikan kepentingan

6. Board of Directors Meetings;7. Division of tasks;8. Performance evaluation;9. Position ethics;10. Working time;11. Conflict of interest;12. Company secretary;13. Decisions of directors;14. Determination of Work and Budget Plans; and,15. Work relations with the Board of Commissioners.

For the purpose of socialization, the Board Manual - Charter of the Board of Directors can be viewed and downloaded at www.indofarma.id/information/ Good Corporate Governance.

Qualifications, Criteria, and Independence of Directors

Each member of the Board of Directors determined by the GMS decision must meet the qualifications and criteria in accordance with:1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited

Liability Companies,2. Law No. 19 of 2003 concerning BUMN,3. SOE Minister Regulation PER-01 / MBU / 2011 and

amendment No. PER-09 / MBU / 2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises,

4. OJK Regulation No. 33 / POJK.04 / 2014 concerning Directors and Commissioners of Issuers or Public Companies

5. SOE Minister Regulation PER-03 / MBU / 02/2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises

6. The Company's Articles of Association.

In addition to good character, morality and integrity and capable of carrying out legal actions, individuals nominated and determined as Directors have never been declared bankrupt, have never been members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners found guilty of causing a company to go bankrupt, and never convicted of committing a criminal offense that is detrimental to the country's finances and / or related to the financial sector.

In carrying out its duties and authorities, the Board of Directors is obliged to always pay attention to the



Perseroan di atas kepentingan lainnya,dan harus bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta memperhatikan batasan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar tidak menimbulkan benturan kepentingan, Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap,sebagai berikut :

1. Anggota Direksi pada BUMN lain, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta;

2. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada BUMN;

3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;

4. Pengurus partai politik, anggota DPR,DPD, DPRD Tingkat 1 dan DPRD Tingkat II dan /atau kepala daerah/wakil kepala daerah;

5. Menjadi calon/anggota DPR,DPD, DPRD Tingkat 1 dan DPRD Tingkat II atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;

6. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau

7. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap tahun seluruh Anggota Direksi menandatangani pernyataan tertulis untuk bertindak independen dalam pengurusan Perseroan, yang isinya menyatakan :1. Tidak memiliki saham termasuk keluarga pada PT

Indofarma (Persero) Tbk2. Tidak memiliki saham termasuk keluarga di luar PT

Indofarma (Persero) Tbk3. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai

derajat ke‐3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Direksi lainnya atau dengan Dewan Komisaris

4. Tidak memiliki jabatan rangkap sesuai ketentuan Anggaran Dasar

nominasi DireksiAnggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Calon Direksi diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna setelah melalui proses pencalonan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

interests of the Company above other interests, and must act in accordance with the purposes and objectives of the Company and pay attention to the limits set by the applicable laws and regulations.

In order not to cause a conflict of interest, according to the Board of Directors members are prohibited from holding multiple positions, as follows:1. Members of the Board of Directors in other

SOEs, regionally owned enterprises, or private-owned enterprises;

2. Members of the Board of Commissioners and / or the Supervisory Board of BUMN;

3. Other structural and functional positions in central / regional government agencies / institutions;

4. Management of political parties, members of the DPR, DPD, Level 1 DPRD and Level II DPRD and / or regional heads / deputy regional heads;

5. Become a candidate / member of the House of Representatives (DPR), Regional Representative Council (DPD), Level 1 DPRD and Level II DPRD or regional head candidates / deputy regional heads;

6. Other positions that can cause conflicts of interest and / or

7. Other positions in accordance with statutory provisions.

Every year all members of the Board of Directors sign a written statement to act independently in the management of the Company, which states:1. Do not own shares including family at PT Indofarma

(Persero) Tbk2. Do not own shares including families outside PT

Indofarma (Persero) Tbk3. Does not have blood family relations to the third

degree (third), either in a straight line or side line including relationships that arise due to marriage with other members of the Board of Directors or with the Board of Commissioners

4. Not having multiple positions in accordance with the provisions of the Articles of Association

Board of Directors nominationThe Articles of Association of the Company stipulate that Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS. Prospective Directors are proposed by the Series A Dwiwarna Shareholders after going through the nomination process in accordance with the applicable laws and regulations and the nomination is binding on the GMS.

212


Proses tahapan pengangkatan Direksi sebagai berdasarkan Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut :1. Sumber bakal calon yang dapat bersumber dari

internal Perseroan, anak perusahaan dan/ atau dari luar Perseroan,

2. Penjaringan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN selaku pemegang Saham Seri A Dwi Warna,

3. Uji Kepatutan dan Kelayakan (UKK) terlebih yang dilaksanakan oleh lembaga professional yang telah ditunjuk oleh Kementerian BUMN,

4. Usulan pengangkatan setelah lulus UKK dan penetapannya dalam keputusan RUPS.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan DireksiAnggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, dengan ketentuan paling sedikit dua orang anggota Direksi dengan seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 19 April 2018, pemegang saham memutuskan untuk melakukan pergantian susunan DIreksi. Berikut disampaikan kronologis susunan Direksi di sepanjang tahun 2018, dan susunan Direksi per 31 Desember 2018.

Kronologis Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2018Chronology of the Board of Directors in 2018

Periode 1 januari - 19 april 2018Period 1 January - 19 April 2018




Rusdi Rosman (Direktur Utama)Rusdi Rosman (President Director)

Rusdi Rosman (Direktur Utama)Rusdi Rosman (President Director)

-

M. Wahyuli Syafari (Direktur Keuangan dan Human Capital)M. Wahyuli Syafari (Director of Finance and Human Capital)

M. Wahyuli Syafari tidak lagi menjabat sebagai Direktur sesuai keputusan RUPS Tahunan 2018M. Wahyuli Syafari no longer serves as Director in accordance with the decision of the 2018 Annual GMS

Syamsul Hadi (Direktur Produksi dan Supply Chain)Syamsul Hadi (Director of Production and Supply Chain)

Syamsul Hadi tidak lagi menjabat sebagai Direktur sesuai keputusan RUPS Tahunan 2018Syamsul Hadi no longer serves as Director according to the decision of the Annual GMS in 2018

The process of the appointment of Directors is based on SOE Minister Regulation PER-03 / MBU / 02/2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of Directors of State-Owned Enterprises as follows:1. Sources of prospective candidates that can be sourced

from internal companies, subsidiaries and / or outside the Company,

2. Screening conducted by the Ministry of BUMN as the holder of Dwi Warna Series A Shares,

3. Compliance and Feasibility Test (UKK) especially those carried out by professional institutions that have been appointed by the Ministry of BUMN,

4. Proposal for appointment after passing the UKK and its stipulation in the GMS decision.

Composition and Basis for Board of Directors appointmentThe Company’s Articles of Association stipulates that the Company is managed and led by a Board of Directors whose amount is adjusted to the needs of the Company, with the provision of at least two members of the Board of Directors with one of them appointed as the President Director.

At the Annual GMS held on April 19, 2018, the shareholders decided to make changes to the composition of the Board of Directors. Following are the chronologies of the Board of Directors throughout 2018, and the composition of the Board of Directors as of December 31, 2018.



Kronologis Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2018Chronology of the Board of Directors in 2018

Periode 1 januari - 19 april 2018Period 1 January - 19 April 2018




Herry Triyatno (Direktur Keuangan dan Human Capital)Herry Triyatno (Director of Finance and Human Capital)

Herry Triyatno diangkat sebagai Direktur sesuai keputusan RUPS Tahunan 2018Herry Triyatno was appointed as Director in accordance with the decision of the Annual GMS in 2018

Eko Dodi Santosa (Direktur Produksi dan Supply Chain)Eko Dodi Santosa (Director of Production and Supply Chain)

Eko Dodi Santosa diangkat sebagai Direktur sesuai keputusan RUPS Tahunan 2018Eko Dodi Santosa was appointed as Director in accordance with the decision of the Annual GMS in 2018

Susunan Direksi per 31 Desember 2018The composition of the Board of Directors as of December 31, 2018

namaName

jabatanPosition


masa jabatanLength of service

PeriodePeriod

Rusdi Rosman

Direktur UtamaPresident Director

Akta Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 Akta Notaris M. Nova Faisal, SH., M.Kn., Nomor: 42, tanggal 20 April 2017Deed of Minutes of Annual GMS for Fiscal Year 2016 Notary Deed M. Nova Faisal, SH., M.Kn., Number: 42, April 20, 2017

20 April 2017 s.d RUPS Tahun 2022April 20, 2017 until GMS of 2022

Ke-I1st

Herry Triyatno

Direktur Keuangan dan Human CapitalDirector of Finance and Human Capital

Akta Risalah RUPS Tahunan tanggal 19 April 2018 No.45 Notaris M.Nova Faisal,SH.,M.Kn tanggal 11 April 2018Deed of Minutes of Annual GMS dated April 19, 2018 No.45 Notary M. Nova Faisal, SH., M.Kn April 11, 2018

19 April 2018 s.d RUPS Tahunan yang ke-5/Tahun 2023April 19, 2018 until 5th Annual GMS / 2023

Ke-I1st

Eko Dodi Santosa

Direktur Produksi dan Supply Chain

Akta Risalah RUPS Tahunan tanggal 19 April 2018 No.45 Notaris M.Nova Faisal,SH.,M.Kn tanggal 11 April 2018

19 April 2018 s.d RUPS Tahunan yang ke-5/Tahun 2023

Ke-I

Profil masing-masing Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diubah terakhir tahun 2018, Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan serta perundangundangan yang berlaku.

The profile of each Director can be seen in the Profile section of the Board of Directors in the Company Profile chapter in this annual report.

Duties, authorities and obligations of the Board of DirectorsBased on the Company's Articles of Association which were last amended in 2018, the Board of Directors is in charge of carrying out all actions relating to the management of the Company in the interests of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company and representing the Company both inside and outside the court regarding all matters and events. restrictions as stipulated in the Articles of Association and applicable rules and regulations.

214


Direksi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan;

2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain;

3. Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan;

5. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris;

6. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;

7. Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Direksi berkewajiban untuk:1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan

kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;

2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;

The Board of Directors has the following rights and authorities:1. Establish policies that are deemed appropriate in the

management of the Company;2. Regulate the surrender of the authority of the Board of

Directors to represent the Company in and out of court to one or several persons specifically appointed for that, including Company employees either individually or jointly and / or other bodies;

3. Regulating provisions concerning Company employees including stipulating wages, pensions or old age benefits and other income for the Company's employees based on applicable laws and regulations

4. To appoint and dismiss Company employees based on the Company's labor regulations and laws and regulations;

5. Appoint and dismiss the Corporate Secretary and / or Head of the Internal Audit Unit with the approval of the Board of Commissioners;

6. Deleting bad debts with the provisions as stipulated in this articles of association and subsequently reported to the Board of Commissioners, then reported and accounted for in the Annual Report;

7. Do not collect interest receivables, fines, fees and other receivables outside the principal carried out in the context of restructuring and / or settlement of accounts receivable and other acts in order to settle the Company's receivables with the obligation to report to the Board of Commissioners whose provisions and procedures for reporting are determined by Board of Commissioners.

8. Conducting all actions and other actions regarding the management and ownership of the Company's assets, binding the Company with other parties and / or other parties with the Company, and representing the company inside and outside the court regarding all matters and events, with restrictions as regulated in legislation, Articles of Association and / or GMS Decisions.

The Board of Directors is obliged to:1. Strive for and guarantee the implementation of the

Company's business and activities in accordance with the aims and objectives and business activities;

2. Preparing on time the Company's Long Term Plan, Annual Work Plan and Budget and other work plans and changes to be submitted to the Board of Commissioners and obtain approval from the Board of Commissioners;



3. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;

4. Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;

5. Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4) di atas berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;

6. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;

7. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;

8. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 4) dan angka 5), dan dokumen Perseroan lainnya;

11. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;

12. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan;

13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;

14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal berlaku;

15. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;

16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan

3. Make Shareholders Register, Special Lists, Minutes of GMS, and Minutes of Board of Directors Meetings;

4. Making an Annual Report which includes Financial Statements, as a form of accountability for the management of the Company, as well as the company's financial documents as referred to in the Law concerning Company Documents;

5. Prepare Financial Statements in number 4) above based on Financial Accounting Standards and submit to Public Accountants to be audited;

6. Submitting an Annual Report after being reviewed by the Board of Commissioners for a period of no later than 5 (five) months after the Company's financial year ends at the GMS for approval and approval;

7. Give an explanation to the GMS regarding the Annual Report;

8. Delivering the Balance Sheet and Profit and Loss Report that has been ratified by the GMS to the Minister in charge of the Law in accordance with the provisions of the legislation;

9. Prepare other reports required by the provisions of the legislation;

10. Maintain the Register of Shareholders, Special Lists, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners Meetings and Minutes of Board of Directors Meetings, Annual Reports and Company financial documents as referred to in number 4) and number 5), and other Company documents;

11. Store at the Company's domicile: List of Shareholders, Special List, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners Meetings and Minutes of Board of Directors Meetings, Annual Reports and Company financial documents and other Company documents;

12. Hold and maintain the Company's books and administration in accordance with the norms applicable to a Company;

13. Develop an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the functions of management, recording, storage, and supervision;

14. Provide periodic reports in a manner and time in accordance with the applicable provisions, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and / or holders of Dwiwarna Series A shares, taking into account the laws and regulations, especially the regulations in the Capital Market field;

15. Prepare the Company's organizational structure complete with details and duties;

16. Provide an explanation of all matters that are asked or requested by members of the Board of Commissioners

216


Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal berlaku;

17. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib :1. Mencurahkan tenaga, pikiran,perhatian dan

pengabdiannya secara penuh pada tugas,kewajiban dan pencapian tujuannya;

2. Mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan; dan

3. Melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

Pembagian lingkup Kerja dan tanggung jawab antar DireksiPada RUPS Tahunan Tahun 2017 pada tanggal 19 April 2018 , terjadi penggantian Direksi Perseroan dan telah ditetapkan pembagian tugas dan wewenang sesuai nomenklatur yaitu Rusdi Rosman sebagai Direktur Utama, Herry Triyatno sebagai Direktur Keuangan dan Human Capital dan Eko Dodi Santosa sebagai Direktur Produksi dan Supply Chain.

Selain tercantum di Anggaran Dasar dan Board Manual-Charter Direksi, Dewan Komisaris Perseroan dengan surat No. 62/Kom/INAFNIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 juga telah mengesahkan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab Direksi yang sebelumnya telah diajukan oleh Direksi dengan Surat No. 2245/DIR/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018, sebagai berikut :

1. Direktur Utama :a. Mengendalikan operasional Perseroan secara

umum dan berkoordinasi dengan anggota Direksi lainnya untuk memastikan tercapainya rencana kerja dan anggaran Perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance;

b. Bertanggung jawab atas grand design Perseroan termasuk strategi, visi, misi, values, dan RJPP Perseroan;

c. Menyusun strategi, rencana kerja, dan anggaran Direktorat Utama secara tepat waktu;

d. Bertanggung jawab terhadap tersusunnya Laporan Tahunan dan RJPP secara tepat waktu;

and holders of Dwiwarna Series A shares, taking into account the laws and regulations, especially the regulations in the Capital Market sector;

17. Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in this Articles of Association and stipulated by the GMS.

In carrying out its duties, the Board of Directors must:1. Devoting his energy, mind, attention and full devotion

to the tasks, obligations and ignition of his purpose;

2. Comply with the Company's Articles of Association and laws and regulations; and

3. Carry out the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, accountability and fairness.

segregation of Work and responsibilities Between DirectorsAt the 2017 Annual GMS on April 19, 2018, there was a change in the Directors of the Company and it was determined the division of tasks and authorities according to nomenclature namely Rusi Rosman as President Director, Herry Triyatno as Director of Finance and Human Capital and Eko Dodi Santosa as Production and Supply Chain Director.

Besides being listed in the Articles of Association and Board Manual-Charter of the Board of Directors, the Board of Commissioners of the Company with letter No. 62 / Kom / INAFNIII / 2018 dated 31 August 2018 has also ratified the distribution of duties, authorities and responsibilities of the Board of Directors that have previously been submitted by the Directors with Letter No. 2245 / DIR / VIII / 2018 dated August 29, 2018, as follows:1. President Director :

a. Controlling the Company's operations in general and coordinating with other members of the Board of Directors to ensure the achievement of the Company's work plan and budget in accordance with the principles of Good Corporate Governance;

b. Responsible for the Company's grand design including the Company's strategy, vision, mission, values and RJPP;

c. Compile the Main Directorate's strategy, work plan and budget in a timely manner;

d. Responsible for preparing the Annual Report and RJPP in a timely manner;



e. Bertanggung jawab dalam pengembangan bisnis Perseroan dan perluasan cakupan pasar melalui koordinasi dan hubungan sinergis antar rantai bisnis Perseroan dan anak perusahaan Perseroan;

f. Bertanggung jawab dalam transformasi Induk dan Anak perusahaan Perseroan;

g. Bertanggung jawab dalam koordinasi dan sinergi serta hubungan Induk dan Anak perusahaan Perseroan;

h. Menetapkan proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) berkoordinasi dengan anggota Direksi terkait;

i. Memantau jalannya pengawasan oleh Satuan Pengawas Intern sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j. Memantau pelaksanaan kepatuhan sebagai entitas Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k. Mengembangkan bisnis SBU Indomach sesuai dengan target yang ditetapkan;

l. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan program manajemen risiko korporasi secara terpadu, tepat, dan konsisten yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG;

m. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengukuran kinerja Perseroan dan Direksi;

n. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) secara optimal.

2. Direktur Produksi & Supply Chain :a. Memimpin, mengurus, dan mengendalikan operasional

Direktorat Produksi dan Supply Chain;b. Menyusun strategi, rencana kerja, dan anggaran

Direktorat Produksi dan Supply Chain secara tepat waktu;

c. Mengkoordinir seluruh kegiatan di fasilitas-fasilitas produksi Perseroan;

d. Bertanggung jawab terhadap berjalannya supply chain produk Perseroan dari hulu ke hilir sehingga tidak terjadi kekosongan produk baik di anak perusahaan , Perseroan maupun di pihak ketiga;

e. Memantau pencapaian target dan kualitas obat yang diproduksi;

f. Bertanggung jawab atas pengendalian produk dan persediaan, termasuk produk jadi, bahan awal, dan bahan kemas;

g. Bertanggung jawab atas terpenuhinya persyaratan CPOB, CPOTB, dan cara pembuatan lain sesuai dengan

e. Responsible in developing the Company's business and expanding market coverage through coordination and synergistic relationships between the Company's business chains and the Company's subsidiaries;

f. Responsible for parent transformation and the Company's subsidiaries;

g. Responsible for coordination and synergy and relationship between Parent and Company Subsidiaries;

h. Establish business processes and Standard Operating Procedures (SOPs) in coordination with relevant members of the Board of Directors;

i. Monitor the supervision by the Internal Audit Unit in accordance with applicable laws and regulations;

j. Monitor the implementation of compliance as a State-Owned Business Entity registered in the Capital Market in accordance with applicable laws and regulations;

k. Developing the Indomach SBU business in accordance with the set targets;

l. Responsible for the implementation of an integrated, appropriate and consistent corporate risk management program that is part of the implementation of the GCG program;

m. Responsible for implementing performance measurements of the Company and Directors;

n. Responsible for the optimal implementation of the Partnership and Community Development Program (PKBL).

2. Director of Production & Supply Chain:a. Leading, managing and controlling the operations

of the Production and Supply Chain Directorate;b. Compile strategies, work plans and budgets of the

Directorate of Production and Supply Chain in a timely manner;

c. Coordinating all activities in the Company's production facilities;

d. Responsible for the running of the Company's product supply chain from upstream to downstream so that there is no product vacuum in the subsidiaries, the Company or in third parties;

e. Monitor the achievement of targets and the quality of drugs produced;

f. Responsible for controlling products and supplies, including finished products, starting materials, and packaging materials;

g. Responsible for fulfilling the requirements of CPOB, CPOTB, and other manufacturing methods

218


peraturan perundang-undangan yang berlak untuk semua fasilitas-fasilitas produksi Perseroan;

h. Bertanggung jawab atas penyediaan bahan awal, bahan kemas, dan non bahan awal dari principal atau supplier yang efektif dan efisien sesuai pedoman pengadaan yang berlaku;

i. Mengendalikan biaya kegiatan produksi;j. Mewujudkan target perolehan nomor registrasi atau ijin

edar produk yang telah direncanakan;

k. Bertanggung jawab atas terlaksananya standarisasi dan pembaruan ISO sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;

l. Bertanggung jawab atas quality operation dan quality assurance di semua lini produksi dan pendukungnya;

m. Melaksanakan penelitian dan pengembangan produk sesuai dengan target yang ditetapkan;

n. Bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas produksi dan pendukungnya;

o. Bertanggung jawab atas pembangunan dan/atau renovasi fasilitas produksi

3. Direktur Keuangan & Human Capital :a. Memimpin, mengurus, dan mengendalikan operasional

Direktorat Keuangan dan Human Capital;b. Menyusun strategi, rencana kerja, dan anggaran

Direktorat Keuangan dan Human Capital secara tepat waktu;

c. Bertanggung jawab terhadap pengembangan sistim informasi yang terintegrasi dengan kelangsungan bisnis dan operasional Perseroan;

d. Bertanggung jawab terhadap tersusunnya RKAP secara tepat waktu;

e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan ketepatan penyajian dan penyampaian laporan keuangan Perseroan;

f. Bertanggung jawab terhadap pengendalian keuangan termasuk pengendalian modal kerja, perolehan pinjaman, pemberian pinjaman, dan bunga bank yang efektif dan efisien;

g. Bertanggung jawab terhadap anus kas dan pengendalian biaya-biaya bunga dan risiko-risiko terhadap kurs;

h. Bertanggung jawab terhadap tersedianya pendanaan untuk pengembangan bisnis Perseroan;

i. Bertanggung jawab dalam pengembangan produk Perseroan dan jaringan pemasaran melalui koordinasi dan hubungan sinergis dengan anggota Direksi lainnya, rantai bisnis Perseroan, dan anak perusahaan Perseroan;

in accordance with applicable laws and regulations for all of the Company's production facilities;

h. Responsible for the provision of initial materials, packaging materials, and non-starting materials from principals or suppliers that are effective and efficient in accordance with applicable procurement guidelines;

i. Controlling the costs of production activities;j. Realizing the target of obtaining a registration

number or distribution permit for the product that has been planned;

k. Responsible for the implementation of ISO standardization and updating in accordance with the stipulated requirements;

l. Responsible for quality operation and quality assurance on all production lines and supporters;

m. Carry out product research and development in accordance with the set targets;

n. Responsible for maintaining production facilities and their supporters;

o. Responsible for the construction and / or renovation of production facilities

3. Director of Finance & Human Capital:a. Leading, managing and controlling the operations

of the Directorate of Finance and Human Capital;b. Compile strategies, work plans, and budgets of

the Directorate of Finance and Human Capital in a timely manner;

c. Responsible for the development of information systems that are integrated with the business continuity and operations of the Company;

d. Responsible for the arrangement of the RKAP in a timely manner;

e. To be fully responsible for the correctness and accuracy of the presentation and submission of the Company's financial statements;

f. Responsible for financial control including effective and efficient control of working capital, obtaining loans, lending and bank interest;

g. Responsible for the cash anus and controlling interest costs and risks to the exchange rate;

h. Responsible for the availability of funding for the Company's business development;

i. Responsible for the development of the Company's products and network marketing through coordination and synergistic relationships with other members of the Board of Directors, the Company's business chain, and the Company's subsidiaries;



j. Menyusun strategi dan rencana penjualan dan pemasaran;

k. Menetapkan harga produk Perseroan;l. Bertanggung jawab terhadap kegiatan pemasaran dan

tercapainya target-target pemasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan;

m. Mengendalikan biaya kegiatan pemasaran dan promosi yang efisien dan efektif sesuai dengan rencana;

n. Melakukan analisa atas perkembangan pasar produk Perseroan dan pasar farmasi;

o. Bertanggung jawab atas pemanfaatan dan pengelolaan aset secara optimal serta pembelian dan pelepasan aset sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

p. Bertanggung jawab melakukan pengembangan cakupan pemasaran produk ke luar negeri untuk peningkatan pasar perusahaan;

q. Menetapkan rencana pengembangan human capital dan pelaksanaannya untuk mendapatkan human capital yang memiliki kompetensi dan komitmen tinggi serta sesuai dengan visi, misi, dan values Perseroan;

r. Bertanggung jawab mewujudkan terjalinnya hubungan industrial yang harmonis dengan karyawan, serikat pekerja, dan instansi yang terkait;

s. Melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengembangan general affair dan human capital Perseroan;

t. Bertanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi human capital Perseroan melalui program pendidikan dan pelatihan yang tepat waktu dan berkelanjutan.

Program PeningKatan KomPetensiProgram peningkatan dan pengembangan kompetensi yang diikuti Direksi di sepanjang tahun 2018 sebagai berikut:


materi PelatihanTraining Material

tanggalDate

tempatPlace


Rusdi Rosman – Direktur UtamaHerry Triyatno -Direktur Keuangan & Human CapitalRusdi Rosman - President DirectorHerry Triyatno - Director of Finance & Human Capital

Rapat Kerja Deputi Bidang Usaha Agro dan Industri Farmasi Menuju BUMN 4.0Working Meeting of the Deputy of Agro Business and Pharmaceutical Industry Towards BUMN 4.0

08 – 10 November 2018

Batam Kementerian BUMNMinistry of BUMN

j. Develop strategies and plans for sales and marketing;

k. Determine the price of the Company's products;l. Responsible for marketing activities and

achieving marketing targets in accordance with predetermined targets;

m. Controlling the cost of efficient and effective marketing and promotion activities in accordance with the plan;

n. Conduct an analysis of the market development of the Company's products and the pharmaceutical market;

o. Responsible for the optimal utilization and management of assets and the purchase and disposal of assets in accordance with applicable laws and regulations;

p. Responsible for developing the scope of product marketing abroad to increase the company's market;

q. Establish a plan for developing human capital and its implementation to obtain human capital that has high competence and commitment and is in accordance with the Company's vision, mission and values;

r. Responsible for realizing harmonious industrial relations with employees, trade unions and related agencies;

s. Conducting guidance, control and development of the Company's general affair and human capital;

t. Responsible for developing the Company's human capital competencies through timely and sustainable education and training programs.

ComPetenCy imProVement ProgramCompetency improvement and development program that is followed by Directors throughout 2018 as follows:

220



materi PelatihanTraining Material

tanggalDate

tempatPlace


Rusdi Rosman – Direktur UtamaHerry Triyatno - Direktur Keuangan & Human CapitalRusdi Rosman - President DirectorHerry Triyatno - Director of Finance & Human Capital

BUMN Millenial SummitBUMN Millennial Summit

27 – 30 Oktober 2018

Bontang Kementerian BUMNMinistry of BUMN

Rusdi Rosman – Direktur UtamaHerry Triyatno - Direktur Keuangan & Human CapitalEko Dodi Santosa- Direktur Produksi & Supply ChainRusdi Rosman - President DirectorHerry Triyatno - Director of Finance & Human CapitalEko Dodi Santosa- Director of Production & Supply Chain

Sosialisasi GratifikasiInformation on Gratification

8 Mei 2018 Kantor Perseroan Jl. Tambak No. 2 , Jakarta

KPK-IndofarmaKPK-Indofarma

Rusdi Rosman – Direktur UtamaRusdi Rosman - President Director

Rapat Koordinasi BUMNBUMN Coordination Meeting

27 – 28 April 2018

Karanganyar Kementerian BUMNMinistry of BUMN

raPat DireKsi

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir diubah tahun 2018, Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1(satu) kali dalam setiap bulan dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1(satu) kali dalam 4(empat) bulan.

Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilaksanakan setiap waktu apabila :1. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota

Direksi; 2. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih

anggota Dewan Komisaris;

Di tahun 2018, Rapat Direksi setiap minggunya telah dijadwalkan tetap yaitu setiap hari Senin di Kantor Pusat & Pabrik yang berlokasi di Bekasi dan setiap hari Selasa di Kantor Pemasaran yang berlokasi di Jakarta. Rapat dipimpin oleh Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau apabila Direktur Utama tidak melakukan penunjukan Rapat dipimpin oleh anggota Direksi yang terlama dalam jabatan. Dalam hal Direktur yang terlama dalam jabatan tersebut lebih dari satu orang maka Direktur yang tertua dalam usia

BoarD oF DireCtors meeting

In accordance with the latest amendment to the Company's Articles of Association in 2018, the Board of Directors must hold a Board of Directors meeting at least 1 (one) time every month and a Board of Directors and Board of Commissioners meeting at least 1 (one) time in 4 (four) months.

Organizing Board of Directors Meetings can be held at any time if:1. It is deemed necessary by one or more members of

the Board of Directors;2. at the written request of one or more members of the

Board of Commissioners;

In 2018, Board of Directors Meetings are scheduled every week, namely every Monday at the Head Office & Factory located in Bekasi and every Tuesday at the Marketing Office located in Jakarta.The meeting is chaired by the President Director or Director who is appointed in writing by the President Director if the President Director is absent or unavailable, or if the President Director does not appoint a Meeting chaired by the longest-serving member of the Board of Directors. In the event that the Director is the longest in that position more than one person, the oldest Director in the age



yang bertindak sebagai pimpinan rapat. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi, Sekretaris Perusahaan sebagai notulis Rapat, dan pihak-pihak lain yang perlu hadir untuk pembahasan materi seperti Manajer,Asisten Manajer, Staf internal atau ketua/anggota tim adhocn seta Direksi anak perusahaan yang laporan keuangannya terkonsolidasi dengan Perseroan.

Dalam Rapat Direksi, Risalah rapat berisi dinamika rapat berupa hal-hal yang dibicarakan termasuk pernyataan ketidaksetujuan/ dissenting opinion anggota Direksi dan hal-hal yang harus diputuskan serta dibuat oleh salah seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangi oleh seluruh Anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

Dalam Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris, Risalah rapat berisi dinamika rapat berupa hal-hal yang dibicarakan termasuk pernyataan ketidaksetujuan/ dissenting opinion anggota Direksi dan hal-hal yang harus diputuskan serta dibuat oleh salah seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangi oleh seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani risalah hasil rapat tersebut diatas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalm surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah rapat merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.

Segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi dengan berdasarkan musyawarah mufakat. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang

who acts as the chairman of the meeting. A member of the Board of Directors can be represented at a Board of Directors Meeting only by another member of the Board of Directors based on a power of attorney. A member of the Board of Directors can only represent another member of the Board of Directors.

The meeting was attended by members of the Board of Directors, Corporate Secretary as Meeting reporters, and other parties who needed to be present for discussion of material such as Managers, Assistant Managers, internal Staff or chairman / member of the adhocn team and Directors of subsidiaries whose financial statements were consolidated with the Company.

In the Board of Directors' Meeting, Minutes of meeting contain the dynamics of the matters discussed including statements of dissenting opinions from members of the Board of Directors and matters that must be decided and made by one of those present at the meeting appointed by the Chairperson and then signed by all Members Directors present and delivered to all members of the Board of Directors.

In meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, Minutes of meetings contain meeting dynamics in the form of matters discussed including statements of dissenting opinions from members of the Board of Directors and matters that must be decided and made by one of the attendees appointed by the Chairperson and then signed by all Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners present and delivered to all members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners.

In the event that there are members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners not signing the minutes of the results of the above meeting, the concerned party must state the reason in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting. Minutes of meetings are valid evidence for members of the Board of Directors and third parties regarding decisions taken in the relevant meeting.

All decisions of the Board of Directors are taken at the Directors' Meeting based on consensus. Meetings are legitimate and have the right to make binding decisions

222


mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan mengenai tempat penyelenggaraan rapat dan panggilan rapat. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dai jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.

rekapitulasi Kehadiran anggota Direksi di rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2018 Periode sebelum RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 pada tanggal 19 April 2018 semua Direksi menghadiri rapat gabungan.

Periode setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 pada tanggal 19 April 2018 semua Direksi menghadiri rapat gabungan.

evaluasi dan Penilaian terhadap Kinerja Direksi

Board Manual Charter Direksi telah secara khusus mengatur evaluasi dan penilaian kinerja terhadap Direksi. Kinerja Direksi dan masing-masing anggota Direksi akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui Komite-komite Dewan Komisaris yang direncanakan serta disampaikan dalam tugas pengawasan Dewan Komisaris secara tahunan dalam RUPS. Secara umum, kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan maupun amanat Pemegang Saham yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Direksi dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Direksi secara individual merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Direksi. Kriteria evaluasi kinerja Direksi dan individu anggota Direksi ditetapkan dalam Kontrak Manajemen dan RKAP Perseroan, berdasarkan Key Performance Indicator (KPI). Di samping itu kriteria kinerja Direksi juga dapat dilakukan secara individu oleh Dewan Komisaris atau yang diajukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi untuk ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris.

if attended by more than 1/2 (one-half) of the number of members of the Board of Directors or their legal representatives by taking into account the provisions concerning the venue for meetings and meeting calls. In the event that a decision cannot be made by consensus agreement, then a decision must be made by voting based on the agreed vote of more than 1/2 (one half) of the number of valid votes issued at the meeting concerned.

attendance recapitulation of members of the Board of Directors at the joint meetingBoard of Commissioners and Directors during 2018The period before the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 19, 2018, all Directors attend joint meetings.

The period after the 2017 Annual GMS for April 19, 2018 all Directors attend joint meetings.

evaluation and assessment of Board of Directors' PerformanceThe Board Manual - BOD Charter has specifically regulated the evaluation and performance evaluation of the Board of Directors. The performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors will be evaluated by the Board of Commissioners through the Committees of the Board of Commissioners which are planned and delivered in the supervisory duties of the Board of Commissioners on an annual basis at the GMS. In general, the performance of the Board of Directors is determined based on the duties of obligations stated in the applicable laws and regulations and the Articles of Association of the Company and the mandate of the Shareholders as contained in the Directors' Management Contract and Corporate Work Plan and Budget (RKAP). The results of the evaluation of the overall performance of the Board of Directors and the performance of each member of the Board of Directors individually are an integral part of the compensation and incentive scheme for members of the Board of Directors. Criteria for evaluating the performance of Directors and individual members of the Board of Directors are stipulated in the Company's Management Contract and RKAP, based on the Key Performance Indicator (KPI). In addition, the Board of Directors 'performance criteria can also be carried out individually by the Board of Commissioners or submitted by the Nomination and Remuneration Committee to be determined at the Board of Commissioners' Meeting.



Kriteria penilaian kinerja ini setidak- tidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Penyusunan KPI pada awal tahun dan evaluasi

pencapaiannya. 2. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Direksi maupun

Rapat dengan Dewan Komisaris. 3. Kontribusinya dalam aktivitas bisnis Perseroan.4. Keterlibatannya dalam penugasan tertentu. 5. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perseroan.6. Penerapan GCG7. Ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan yang

berlaku serta kebijakan Perseroan. 8. Pencapaian target Perseroan yang tertuang dalam RKAP

dan Kontrak Manajemen.Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi Perseroan belum melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas kinerjanya berdasarkan pencapaian tugas manajemen namun telah membuat laporan kinerja keuangan per tri wulan ke KBUMN selaku wakil Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

remunerasi DireKsi

Dasar hukum remunerasi Dewan Komisaris adalah Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Prosedur penetapan remunerasi :1. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan

masukan/saran ke Dewan Komisaris tentang usulan remunerasi

2. Dewan Komisaris mengajukan usulan remunerasi bagi Dewan komisaris dan Direksi kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan dengan surat no. 023/Kom/INAF/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Usulan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk.

3. Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/06/2014 juncto PER-01/MBU/06/2017 juncto PER-06/MBU/06/2018 mengatur bahwa gaji/honorarium, tunjangan termasuk santunan purna jabatan untuk Direksi dan Dewan Komisaris jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.

The criteria for evaluating this performance include at least the following:1. Preparation of KPI at the beginning of the year and

evaluation of its achievements.2. The level of attendance at Board of Directors Meetings

and Meetings with the Board of Commissioners.3. Its contribution to the Company's business activities.4. His involvement in certain assignments.5. Its commitment in advancing the interests of the Company.6. Implementation of GCG7. Compliance with applicable laws and regulations and

Company policies.8. Achievement of the Company's targets contained in the

RKAP and Management Contract.To improve the quality of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Directors of the Company has not conducted a self-assessment of its performance based on the achievement of management tasks but has made financial performance reports per quarter to KBUMN as the representative of Shareholders and the Board of Commissioners.

BoarD oF DireCtors’ remuneration

The legal basis for the remuneration of the Board of Commissioners is Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-06 / MBU / 06/2018 dated June 4, 2018 concerning the third amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04 / MBU / 2014 dated March 10, 2014 concerning Guidelines for Determining Income of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Remuneration determination procedure:1. The Nomination and Remuneration Committee provides

input / suggestions to the Board of Commissioners regarding the proposed remuneration

2. The Board of Commissioners submits remuneration proposals for the Board of Commissioners and Directors to the Minister of SOEs as the Holder of the Series A Dwiwarna Share with letter no. 023 / Kom / INAF / III / 2018 dated March 23, 2018 concerning the Proposed Remuneration for the Board of Commissioners and Directors of PT Indofarma (Persero) Tbk.

3. In accordance with SOE Minister Regulation No. PER-04 / MBU / 06/2014 juncto PER-01 / MBU / 06/2017 juncto PER-06 / MBU / 06/208 regulates that the salary / honorarium, allowances including post-retirement benefits for the Directors and Board of Commissioners are determined by the GMS.

224


4. RUPS dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Dewan Komisaris, sehingga dalam Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 pada tanggal 19 April 2018, RUPS Tahunan untuk Mata Acara Rapat Keempat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk :a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya honorarium,tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2018.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2018.

5. Terbit Surat Pemegang Saham Dwiwarna Seri A S-544/MBU/D1/06/2018 tanggal 5 Juni 2017 yang ditujukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tentang Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Indofarma (Persero) Tbk Tahun 2018.

6. Terbit Surat Dewan Komisaris No. 051/Kom/INAF/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

7. Berikut Penghasilan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2018 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018: Boara. Gaji/honorarium :

i. Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah) per bulan. Gaji Anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.

ii. Bagi Anggota Direksi yang sudah ada (eksisting) dalam hal berdasarkan komposisi faktor jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf 1.a mengakibatkan gaji yang diterima menjadi lebih kecil dari gaji pada tahun buku sebelumnya maka gaji Anggota Direksi yang sudah ada (eksisting) tersebut menggunakan gaji yang diterima pada tahun buku sebelumnya.

iii. Tunjangan dan fasilitas Deireksi diberikan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/06/2014 jo PER-01/MBU/06/2017 jo PER-06/MBU/06/2018 : - Tunjangan Hari raya Keagamaan sebesar

1 (satu) kali Gaji - Asuransi Purna Jabatan premi yang

ditanggung oleh perusahaan sebesar 25%

4. The GMS may delegate such authority to the Board of Commissioners, so that in the Minutes of the Annual GMS for the Fiscal Year 2017 on April 19, 2018, the Annual GMS for the Agenda of the Fourth Meeting by deliberation and consensus decided to:a. Giving authority and power of attorney to Series A

Dwiwarna Shareholders to determine the amount of honorarium, benefits and other facilities for members of the Board of Commissioners for 2018.

b. Giving authority and power of attorney to the Board of Commissioners by first obtaining written approval from the Series A Dwiwarna Share Holder to determine the salary, allowances and other facilities for the Board of Directors for 2018.

5. Issuance of Series A S-544 / MBU / D1 / 06/2018 Dwiwarna Shareholders' Letters dated June 5, 2017 addressed to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company regarding Submission of Determination of the Directors and Board of Commissioners of PT Indofarma (Persero) Tbk in 2018.

6. Issued Letter of the Board of Commissioners No. 051 / Kom / INAF / VI / 2018 dated 7 June 2018 concerning Determination of Income of the Directors and Board of Commissioners of the Company.

7. Next, the income of the Company's Board of Commissioners for 2018 will be effective from January 1, 2018: Boara. Salary / honorarium:

i. The salary of the President Director is set at Rp. 95,000,000 (ninety five million rupiah) per month. The salary of other Directors is 85% of the salary of the President Director.

ii. For existing members of the Board of Directors in terms of the position factor composition as referred to in letter 1.a, the salary received becomes smaller than the salary in the previous financial year, the salary of the existing (existing) member of the Board of Directors uses the salary received in the previous financial year.

iii. Deirection benefits and facilities are given referring to the SOE Minister's Regulation Number PER-04 / MBU / 06/2014 jo PER-01 / MBU / 06/2017 jo PER-06 / MBU / 06/2018: - Religious holiday allowance of 1 (one)

time salary - Full Position Insurance premiums borne

by the company amounting to 25% of the



dari honorarium selama 1 (satu) tahun - Tunjangan Perumahan sebesar

Rp22.500.000 per bulan - Fasilitas Kendaraan : 1 (satu) unit beserta

biaya pemeliharaan dan biaya operasional dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan.

- Fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan dan penggantian biaya pengobatan (at cost).

- Fasilitas bantuan hukum sebesar pemakaian (at cost)

remunerasi Direksi sepanjang tahun 2018 sebagai berikut:

nama jabatan gaji (rp) tunjangan Perumahan

(rp)



(rp) jumlah (rp)

Rusdi Rosman Direktur Utama 1.410.000.000 270.000.000 85.000.000 547.777.700 2.312.777.700

Syamsul Hadi* Direktur Produksi & Supply Chain

396.000.000 90.000.000 - 72.277.000 558.277.000

M.Wahyuli Syafari*

Direktur Keuangan & Human Capital

396.000.000 90.000.000 - 72.277.000 558.277.000

Herry Triyatno** Direktur Keuangan & Human Capital

826.000.000 180.000.000 76.500.000 291.910.700 1.374.410.700

Eko Dodi Santosa**

Direktur Produksi & Supply Chain

826.000.000 180.000.000 76.500.000 285.817.400 1.368.317.400

*Tidak menjabat setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 19 April 2018** Menjabat setelah RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 19 April 2018

organ PenDuKung DeWan Komisaris Dan DireKsi

Komite auDitDalam menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) telah dibentuk Komite Audit yang bertugas membantu Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit telah tertuang dalam Piagam Komite Audit (Charter Komite Audit ) yang telah direvisi dan disahkan pada tanggal 15 Juni 2017 yaitu antara lain memberikan pendapat dan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya termasuk pengawasan terhadap sistem dan proses Pelaporan Keuangan, proses audit atas laporan Keuangan Perusahaan, evaluasi atas pelaksanaan pengawasan internal (internal control) Perusahaan, evaluasi atas kinerja Internal Auditor Perusahaan, pengadaan Kantor Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dan pengawasan kinerja teknis dan operasional serta pemenuhan ketentuan dan peratuan perundang undangan lainnya.

honorarium for 1 (one) year - Housing Allowance of Rp. 22,500,000 per

month - Vehicle Facilities: 1 (one) unit along

with maintenance costs and operational costs taking into account the company's financial condition.

- Health facilities in the form of health insurance and medical expenses reimbursement (at cost).

- Legal assistance facilities for usage (at cost)

the remuneration of the Board of Directors throughout 2018 is as follows:

*Not serving after the FY 2017 Annual GMS dated April 19, 2018**Serving after the FY 2017 Annual GMS dated April 19, 2018

suPPorting organs oF the BoarD oF Commissioners anD the BoarD oF DireCtors

auDit CommitteeIn supporting the Good Corporate Governance implementation, The Board of Commissioners has established an Audit Committee to assist them in the duties implementation. The roles and responsibilities of the Audit Committee, as set forth in the Audit Committee Charter is to provide opinion and support to the Board of Commissioners in fulfilling their responsibilities including oversight of the Financial Reporting system and processes, the audit process of the Company’s Financial Statements, the evaluation of the Company’s internal control, evaluation of Internal Auditor’s performance, and performance supervision technical and operational as well as compliance with other laws and regulations.

226


Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, dimana keberadaan komite ini sesuai dengan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN,

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik ( Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya.

3. Peraturan Menteri BUMN No.PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

4. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

5. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Piagam Komite auditDalam menjalankan fungsinya, Komite Audit berpegang pada pedoman kerja yang diatur dalam Piagam Komite Audit Perseroan dan telah disahkan pada 15 Juni 2017. Piagam ini mengatur beberapa hal, yaitu:1. Dasar Hukum Pembentukan Komite Audit2. Visi Dan Misi Komite Audit 3. Struktur, Komposisi Dan Persyaratan Keanggotaan

Komite Audit 4. Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Audit 5. Wewenang Komite Audit 6. Tata Cara Dan Prosedur Kerja Komite Audit 7. Etika Kerja Komite Audit 8. Penanganan Pengaduan Atau Pelaporan Dugaan9. Pelanggaran 10. Hubungan Komite Audit Dengan Pihak Yang Terkait 611. Rapat Komite Audit 12. Pelaporan Komite Audit 13. Konflik Dan Kode Etik

Untuk kepentingan sosialisasi, Charter Komite Audit ini dapat dilihat dan diunduh di www.indofarma.id/information/ Good Corporate Governance.

The Audit Committee is directly responsible to the Board of Commissioners, where the existence of this committee is in accordance with the following rules and regulations: 1. Law No. 19 of 2003 on SOEs, Law No. 40 of 2007 on

Limited Liability Company. 2. Regulation of the Minister of State Owned Enterprises

No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance to State-Owned Enterprises and its amendments.

3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 on the Supporting Organizations of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs.

4. OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Director and Board of Commissioner of Entity or Public Companies.

5. OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 on the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee.

audit Committee Charter In performing their functions, the Audit Committee adhered to the guidelines set forth in the Charter of the Audit Committee and approved in June 15, 2017. The Charter regulates the following: 1. Legal Basis for Audit Committee Establishment2. Audit Committee Vision and Mission3. Audit Committee Structure, Composition and

Membership Requirements 4. Audit Committee’s Duties and Responsibilities 5. Audit Committee’s Authorities6. Audit Committee’s Mechanism and Work Procedures7. Audit Committee’s Work Ethics8. Handling of Complaints or Allegation Reporting9. Violations10. Audit Committee Relations with Related Parties 11. Audit Committee Meeting12. Audit Committee Reporting13. Conflict and Code of Conduct For the purpose of socialization, this Audit Committee Charter can be viewed and downloaded at www.indofarma.id/information/ Good Corporate Governance.



Kriteria Keanggotaan dan independensi Komite audit

1. Kriteria Komite Audita. Komisaris Independen sebagai Ketua Komite Audit

wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

i. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

ii. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; dan

iii. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

b. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Anggota Komite Audit adalah:i. Wajib memiliki integritas yang tinggi,

kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yangmemadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;

ii. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan lainnya;

iii. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan ;

iv. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;

v. Salah seorang dari Anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan atau keuangan;

vi. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance , jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

Criterias for membership and independence of the audit Committee1. Audit Committee Criteria

a. a. The Independent Commissioner as the Chairman of the Audit Committee shall meet the following requirements:i. Not a person who is employed or has the

authority and responsibility to plan, lead, control or oversee the Company’s activities within the last 6 (six) months;

ii. Not having any share directly or indirectly to the Company; and

iii. Has no direct or indirect business relationship relating to the Company’s business activities.

b. The requirements to be eligible for membership of the Audit Committee:i. Must have a high integrity, ability, knowledge

and experience in accordance with appropriate education background and able to communicate well;

ii. Compulsory to understand the financial statements, business of the Company particularly related to the Company’s services or business activities, audit process, risk management, and capital market legislation and other laws and regulations;

iii. Compulsory to comply with the Code of Conduct of the Audit Committee stipulated by the Company;

iv. Willing to improve competence continuously through education and training;

v. A member of the Audit Committee has educational background and expertise in accounting and or finance;

vi. Is not an insider in the Public Accounting Firm, Legal Consultant Office, Public Service Office or any other party providing assurance services, nonassurance services, appraisal services and / or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months;

228


vii. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan ;

viii. Dalam hal Anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperoleh saham tersebut;

ix. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi , atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan

x. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan

Ketentuan masa jabatan Komite audit1. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN

No.PER-12/MBU/2012 yang ditetapkan tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara yaitu Pasal 14 : Masa jabatan Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

2. Berdasarkan Peraturan OJK No. POJK No. 55/POJK.04/2015 yang ditetapkan tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yaitu pasal 8 : Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite auditSesuai Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, struktur dan keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan, dengan Komisaris Independen sebagai ketua. Namun. dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tidak disebutkan jumlah minimalnya, hanya disebutkan terdiri dari Ketua dan Anggota Komite Audit.

vii. Has no direct or indirect shares in the Company;

viii. In the case a Member of the Audit Committee obtains shares of the Company, either directly or indirectly due to a legal event, such shares shall be transferred to another party within a period of no more than 6 (six) months after obtaining such shares;

ix. Has no affiliation with the Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors or the Principal Shareholders of the Company; and

x. Has no direct or indirect business relationship related to the Company’s business activities

Provision of Audit Committee’s Term of Office1. Based on the Minister of State-Owned Enterprises

Regulation No.PER-12/MBU/ 2012 stipulated on August 24, 2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises, Article 14: Term of office of Audit Committee Members who are not members of the Company’s Board of Commissioners/ Supervisory Board is no longer than 3 (three) years and can be extended for one period of 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners / Supervisory Board to terminate at any time.

2. Based on OJK Regulation No. POJK No. 55 / POJK.04 / 2015 stipulated on December 23, 2015 concerning Formation and Work Implementation Guidelines of Audit Committee, Article 8: The term of office of Audit Committee members may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and can be redesignated only for the next 1 (one) period.

audit Committee structure and CompositionIn accordance with OJK Regulation No. 55/ POJK.04 / 2015 dated December 23, 2015 concerning the Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee, structure and composition of the Audit Committee must consist of at least three members from Independent Commissioners and parties from outside the Company, with Independent Commissioners as chairperson. However, in SOE Minister Regulation No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 concerning the Supporting Organs of the SOE Board of Commissioners/ Supervisory Board, the minimum number is not specified, it only defining that Audit Committee shall consist of a Chairperson and Members.



Susunan keanggotaan Komite Audit pada tahun 2018 memiliki susunan sebagai berikut:

namaName

jabatanPosition


masa jabatan jabatanTerm of Office

Teddy Wibisana

Ketua/Komisaris IndependenChairman/ Independent Commissioner

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP 02/KOM/INAF/IV/2015 tanggal 16 April 2015Board of Commissioners Decision Letter No. KEP 02 / KOM / INAF / IV / 2015 dated April 16, 2015

Berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir.Automatically ends when his term of office as Member of the Board of Commissioners ends.

Suryadi Anggota Member

Surat Keputusan Dewan Komisaris KEP-07/KOM/INAF/VIII/2017 31 Agustus 2017 Board of Commissioners Decision Letter KEP-07 / KOM / INAF / VIII / 2017 August 31, 2017

1 September 2017 - 31 Agustus / August 2020

Warga Murad

Sekretaris Secretary

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-08/KOM/IMAF/XII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 jo. KEP-06/KOM/INAF/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-08 / KOM / INAF / XII / 2017 dated 31 August 2017 jo. KEP-06 / KOM / IMAF / XII / 2018 dated 31 December 2018.

1 September 2017 - 31 Agustus / August 2019

Profil Anggota Komite AuditSuryadi, warga Negara Indonesia, usia 57 tahun, kelahiran Jakarta tanggal 14 Februari 1961 berdomisili di Kota Bekasi, Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia(1991) dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Bhayangkara(2009) serta memiliki sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) pada tahun 2008.Selain pendidikan formal, pernah mengikuti banyak pelatihan dibidang Manajemen, Keuangan dan Audit seperti Fraud Audit (2007),Trade service, Finance and Treasury di Mandiri Club (2010),Audit Investigasi (2010), Proses tender barang dan jasa(2012) dan Marketing Audit (2012). Karirnya di awali sebagai staf tata usaha Perseroan pada tahun 1981-1996, Asisten Manajer Treasury pada tahun 1997-2004 kemudian sebagai Asisten Manajer SPI pada tahun 2005 sd. February 2017. Terhitung mulai 1 September 2017 dipercaya Perseroan sebagai Anggota Komite Audit sampai sekarang.

Warga Murad, warga negara Indonesia, usia 71 tahun, kelahiran Bukit Tinggi,1 Juli 1947, berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Muda (1971) dan gelar Sarjana dari Institut Ilmu Keuangan (1977). Karirnya diawali sebagai Inspektur Muda pada Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara,Departemen Keuangan (1972-1975) dan menjabat sebagai Inspektur padatahun 1977-1984. Selanjutnya beliau bergabung dengan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan Khusus

The composition of the Audit Committee in 2018 is as follows:

Audit Committee ProfileSuryadi, Indonesian citizen, 57 years old, born in Jakarta on February 14, 1961 domiciled in Bekasi City, earned Bachelor of Economics from the University of Indonesia (1991) and Master’s degree in Management from Bhayangkara University (2009) and certified as Qualified Internal Auditor (QIA) in 2008. In addition to formal education, he has attended some training in the fields of Management, Finance and Auditing such as Fraud Audit (2007), Trade service, Finance and Treasury at Mandiri Club (2010), Investigative Audits (2010), goods and services bid process (2012) and Marketing Audit (2012). His career began as the Company's administrative staff in 1981-1996, Assistant Treasury Manager in 1997-2004, then as SPI Assistant Manager in 2005 to February 2017. Starting September 1, 2017, the Company has been entrusted him as Member of the Audit Committee until now.

Warga Murad, Indonesian citizen, 71 years old, born in Bukit Tinggi, July 1, 1947, domiciled in Jakarta. Earned Baccalaureate's degree (1971) and Bachelor's degree from the Institute of Financial Sciences (1977). His career began as Young Inspector at the Directorate General of State Finance Supervision, Ministry of Finance (1972-1975) and Inspector (1977-1984). Subsequently he joined the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) and served as Head of Special Examination on Development Section at the BPKP (1984-1995), Head of the State

230


Kelancaran Pembangunan pada BPKP (1984-1995), Kepala Bidang Pengawasan APBN (1996-1998), Kepala Sub DirektoratPenyusunan Laporan (1998-2001), serta Kepala Bidang Pengelolaan Datadan Informasi (2001-2003). Beliau membantu Perseroan sejak tahun 2007 sebagai Sekretaris Komite Audit. Warga Murad dipercaya menjadi anggota Komite Audit sejak tahun 2012 sampai 31 Agustus 2017, selanjutnya menjadi Sekretaris Komite Audit mulai 1 September 2017 sampai sekarang.

Wewenang Komite audit :1. Anggota Komite Audit baru diberikan orientasi atau

program pengenalan mengenai peran, tanggung jawab dan kerangka kerja Komite Audit.

2. Komite Audit menerima otoritas dan penugasan dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan yang terkait dengan pasar modal dan Badan Usaha Milik Negara.

3. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan lainnya yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;

4. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi serta karyawan di Bidang SPI, Manajemen Risiko, Akuntansi serta bidang lain terkait tugas dan tanggungjawab Komite Audit;

5. Komite Audit dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat melibatkan tenaga ahli dan profesional lain yang independen di luar Anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) atas beban Perseroan; dan

6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

tugas dan tanggung jawab Komite audit adalah:1. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat

kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi:a. Memastikan efektifitas Sistem Pengendalian

Intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;

b. Menilai perencanaan, pelaksanaan serta hasil audit yang dilakukan oleh SPI (auditor internal) maupun auditor eksternal untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan pelaporan audit para auditor memenuhi standar audit;

Budget Supervision Division (1996-1998), Head of Report Preparation Sub-Directorate (1998-2001), and Head of Data Management and Information Division (2001-2003). He helped the Company since 2007 as Secretary of the Audit Committee. Warga Murad has been entrusted as member of the Audit Committee from 2012 to August 31, 2017, and then become Audit Committee Secretary from September 1, 2017 to the present.

audit Committee’s authorities are:1. Provide orientation or induction program to the

new Audit Committee members regarding the role, responsibilities and framework of the Audit Committee.

2. The Audit Committee receives their authority and assignment from the Board of Commissioners by considering regulations related to the capital market and State-Owned Enterprises.

3. In performing their duties, the Audit Committee is authorized to access records or information about employees, funds, assets and other corporate resources related to the implementation of the duties.

4. Communicate directly with employees, including Board of Directors and employees in SPI, Risk Management, Accounting and other fields related to the duties and responsibilities of the Audit Committee;

5. Audit Committee with the approval of the Commissioner may seek advice and assistance from experts and other professionals at the expense of the Company;

6. Perform other authorities assigned by the Board of Commissioners.

Duty and responsibility of Board of Commissioners:1. The Audit Committee is tasked to give its opinion to

the Board of Commissioners toward the report or matters presented by the Board of Directors, identify issues that require the attention of the Board of Commissioners and perform other tasks related to the duties of the Board of Commissioners covering:a. Ensuring the effectiveness of Internal Control

System and the tasks implementation of external and internal auditor;

b. Assessing the planning, implementation and results of the audit conducted by Internal Audit Unit and external auditors to ensure that the implementation and reporting of the audit has met the auditing standards;



c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern Perseroan serta pelaksanaannya;

d. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;

2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;

3. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

4. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan /KAP atas jasa yang diberikannya;

5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan/KAP yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee;

6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh SPI dan atau external auditor serta mengawasi pelaksanaan tindak lanjut temuan oleh Direksi;

7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;

8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris,

10. Komite Audit membuat program/rencana kerja tahunan yang berisi paling sedikit memuat telaah untuk memastikan:a. Efektivitas sistem pengendalian manajemen dan

memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya;

b. Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan SPI;

c. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal dan SPI;

d. Telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan;

e. Self-assessment kinerja Komite Audit.

rapat Komite auditRapat Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap bulannya. Dalam rapatnya, Komite Audit dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan Perseroan dan Entitas Anak serta Auditor Publik untuk

c. Providing recommendations on improving the Company’s internal control system and its implementation;

d. Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners;

2. Reviewing the financial information that will be released by the Company to the public and / or authorities including financial reports, projections and other reports related to the Company's financial information;

3. Reviewing compliance with laws and regulations relatied to the Company’s activities;

4. Providing independent opinion in the event of disagreements between management and the Accountant / KAP for the services they provide;

5. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant / KAP based on independence, scope of assignment and fees;

6. Reviewing the implementation of audit by SPI and/or external auditors and overseeing the implementation of follow-up findings by the Board of Directors;

7. Reviewing complaints related to the Company’s accounting process and financial reporting;

8. Keeping confidential the Company's documents, data and information.

9. Carrying out other duties given by the Board of Commissioners insofar as they are within the scope of duties and obligations of the Board of Commissioners,

10. The Audit Committee makes an annual program/work plan that contains at least a review to ensure:a. Effectiveness of management control

system and provide recommendations for improving management control system and its implementation;

b. Effectiveness of duty implementation of the external auditor and SPI;

c. Assessing the implementation of activities and results of audits carried out by external auditors and SPI;

d. There has been a satisfactory review procedure for all information issued by the Company;

e. Self-assessment of Audit Committee performance.

audit Committee meetingAudit Committee meeting is held at least once a month. In the meeting, the Audit Committee can invite the Board of Commissioners, Board of Directors, Employees of the Company and Subsidiaries, and Public Auditors to

232


hadir dalam rapat dan memberikan informasi yang dianggap perlu bagi Komite Audit untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Program Peningkatan KompetensiDi sepanjang tahun 2018, Komite Audit tidak mengikuti kegiatan program pengembangan kompetensi laporan singkat Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite audit selama tahun 2018 1. Menyusun rencana kegiatan tahun 2018 , yang terdiri

dari rencana rapat Komite Audit setiap bulan termasuk menentukan agenda rapat.

2. Melaksanakan proses pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018

3. Melakukan Evaluasi Kinerja manajemen khususnya Aspek Keuangan dan aspek Pengadaan melalui rapat Komite Audit bulanan .

4. Melakukan pemantauan tindaklanjut atas hasil rapat bulan sebelum untuk penyelesaiannya.

5. Melakukan evaluasi Program kerja tahunan SPI, evaluasi pelaksanaan audit SPI dan penyelesaian tindaklanjut audit SPI dan audit BPK RI, dimasukan dalam agenda rapat Komite audit setiap triwulan

6. Melakukan bahasan dan saran atas upaya-upaya efisiensi pada Unit Produksi dan Unit Procurement, dimasukan dalam agenda Rapat Komite Audit setiap triwulan

7. Melakukan supervisi atas pelaksanaan audit Laporan Keuangan Perusahaan oleh KAP dengan ikut melakukan pendampingan pelaksanaan audit di Kantor Cabang PT IGM (anak perusahaan) di Solo, Jogyakarta, Manado dan Makasar.

8. Melaksanakan Rapat Komite Audit sebanyak 13 kali dan menyusun Risalah Rapat Komite Audit setelah dilaksanakan Rapat Komite Audit.

9. Menjadi Tim Counterpart Assessment GCG penerapan tahun 2017

10. Memberikan masukan kepada Dewan komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris.

evaluasi dan Penilaian Kinerja Komite auditDewan Komisaris memberikan apresiasinya kepada Komite Audit yang telah melaksanakan tugas fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris, dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris. Fungsi pengawasan menyeluruh hingga ke Entitas Anak merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Komite Audit yang mengutamakan akuntabilitas dalam penyelenggaraan operasional dan usaha Perseroan.

attend the meeting and provide information deemed necessary for the Audit Committee to carry out its duties and responsibilities.

Competency improvement ProgramThroughout 2018, the Audit Committee did not participate in any competency development program activity.

Brief report on the implementation of Duties and responsibilities of the audit Committee during 20181. Preparing an activity plan for 2018, consisting of plans

for the Audit Committee’s monthly meeting including defining the meeting agenda.

2. Carrying out the procurement process for Financial Report Audit Services for 2018 Book Year

3. Conducting Management Performance Evaluation especially Financial Aspects and Procurement aspect through Audit Committee’s monthly meetings.

4. Monitoring the follow-up of previous meeting for its completion.

5. Evaluating SPI’s annual work program, evaluating the implementation of SPI audit and completing the SPI audit follow-up and the BPK RI audit, to be included in the audit committee’s quarterly meeting agenda.

6. Discussing and recommending efficiency efforts in the Production Unit and Procurement Unit, to be included in the Audit Committee’s quarterly meeting agenda.

7. Supervising the Company's Financial Statements audit by KAP by conducting audit assistance at branch offices of PT IGM (subsidiary) in Solo, Yogyakarta, Manado and Makassar.

8. Convening Audit Committee Meetings 13 times and compiling related Minutes of Audit Committee Meetings.

9. Becoming Counterpart Team of the 2017 GCG Assessment.

10. Providing input to the Board of Commissioners at the Board of Commissioners' Meeting.

audit Committee Performance assessment and evaluationThe Board of Commissioners appreciates the Audit Committee for assisting in the performance of supervisory function by the Board of Commissioners, and providing feedback to the Board of Commissioners. The overall supervision function up to the Subsidiaries is part of the implementation of Audit Committee’s duties which prioritizes accountability in the running of the Company’s operation and business.



Komite nominasi Dan remunerasi

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas memastikan Perseroan menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip GCG serta membantu Dewan Komisaris memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan terkait nominasi dan remunerasi di Perseroan.

Fungsi nominasi yaitu pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris dan fungsi remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan sesuai tugas, tanggungjawab, dan wewenang anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.Keberadaan Komite ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi.

Piagam Komite nominasi dan remunerasiKomite Nominasi dan Remunerasi berpegang pada pedoman kerja yang diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang telah disahkan pada 2 November 2017 untuk menjalankan fungsinya,. Piagam ini mengatur beberapa hal, yaitu:1. Dasar Hukum Pembentukan Komite Nominasi dan

Remunerasi2. Visi & Misi Komite Nominasi dan Remunerasi

3. Struktur, Komposisi dan Persyaratan Keanggotaan Komite

4. Tugas & Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

5. Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

6. Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

7. Etika Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

8. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi9. Pelaporan Komite Nominasi dan Remunerasi

10. Konflik dan Kode Etik11. Lain - Lain

Untuk kepentingan sosialisasi, Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini dapat dilihat dan diunduh di www.indofarma.id/information/ Good Corporate Governance.

nomination anD remuneration Committee

The Board of Commissioners has established Nomination and Remuneration Committee which is tasked to ensure that the Company carries out the nomination and remuneration functions in accordance with GCG provisions and principles and to help the Board of Commissioners provide feedback in the decision making process regarding nominations and remuneration in the Company.

The nomination function is the nomination of a person to be appointed as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners and the remuneration function is compensation determined and given according to the duties, responsibilities and authority of members of the Board of Directors and Board of Commissioners. The existence of this Committee refers to the Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee.

nomination and remuneration Committee CharterThe Nomination and Remuneration Committee adheres to the work guidelines stipulated in the Company’s Nomination and Remuneration Committee Charter ratified on November 2, 2017 to carry out its functions. This Charter regulates several things, namely:1. Legal Basis of the Establishment of the Nomination and

Remuneration Committee2. Vision & Mission of the Nomination and Remuneration

Committee3. Structure, Composition and Requirements for Committee

Membership4. Duties & Responsibilities of the Nomination and

Remuneration Committee5. Authority of the Nomination and Remuneration

Committee6. Procedures and Working Procedures of the Nomination

and Remuneration Committee7. Work Ethics of the Nomination and Remuneration

Committee 8. Nomination and Remuneration Committee Meeting9. Reporting of the Nomination and Remuneration

Committee10. Conflict and Code of Conduct11. Others

For the purpose of socialization, the Nomination and Remuneration Committee Charter can be viewed and downloaded at www.indofarma.id/information/Good Corporate Governance.

234


Kriteria Keanggotaan dan independensi Komite nominasi dan remunerasi:Berdasarkan Charter Komite Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 2 (dua) orang Anggota. Ketua merangkap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Anggota Komisaris Independen Perseroan serta dibantu oleh 2 (dua) orang Anggota berasal dari tenaga ahli /pihak diluar Perseroan dan karyawan Perseroan yang menduduki jabatan manajerial dibawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

Kriteria Anggota Komite Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan:1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Anggota

Direksi, Anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama Perseroan.

2. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan ;

3. Dalam hal Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperoleh saham tersebut;

4. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainya yang dimiliki Perseroan kecuali yang diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan seperti Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit.

5. Memiliki pengalaman terkait nominasi dan remunerasi

6. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman terkait nominasi dan atau remunerasi yangmemadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik; dan

7. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

Ketentuan masa jabatan KomiteBerdasarkan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik yaitu pada Pasal 4 ayat : 1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.

membership Criteria and independence of the nomination and remuneration Committee:Based on the Nomination and Remuneration Committee Charter, the Nomination and Remuneration Committee is composed of at least 3 (three) members consisting of 1 (one) Chairman concurrently serving as Member and 2 (two) Members. The Chairman concurrently serving as the Nomination and Remuneration Committee member is an Independent Commissioner of the Company and assisted by 2 (two) Members from experts/ parties outside the Company and employees of the Company who hold managerial positions under the Director overseeing human resources.

Criteria for Members of the Company’s Nomination and Remuneration Committee:1. Not affiliated with Members of the Board of Directors,

Members of the Board of Commissioners or the Company's major shareholders.

2. Does not have direct or indirect shares in the Company;

3. In the event that the Nomination and Remuneration Committee members obtain shares directly or indirectly due to a legal event, then the shares must be transferred to another party within a maximum period of 6 (six) months upon receipt of the shares;

4. Do not hold concurrent positions as member of other committees owned by the Company except those permitted in legislation such as Independent Commissioners concurrently serving as Chairman of the Audit Committee.

5. Having experience related to nomination and remuneration

6. Must have high integrity, ability, knowledge and experience related to nomination and / or adequate remuneration in accordance with their educational background and able to communicate well; and

7. Willing to continuously improve competence through education and training.

The Committee's Term of Office StipulationBased on OJK Regulation No. 34 / POJK.04 / 2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, in Article 4 verse:1. Members of the Nomination and Remuneration

Committee as referred to in paragraph (1) are agreed for a certain term of office and can be redesignated.



2. Masa jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diataur dalam anggaran dasar.

Komposisi Keanggotaan dan Dasar PengangkatanPer 31 Desember 2018, Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan keanggotan sebagai berikut:

namaName

jabatanPosition


masa jabatan Term of Office

Periode jabatan

Term of Office Period

Teddy Wibisana

Ketua/Komisaris IndependenChairman/ Independent Commissioner

Surat Keputusan Dewan Komisaris KEP-09/KOM/INAF/XI/2017 tanggal 1 November 2017 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-09 / KOM / INAF / XI / 2017 dated November 1, 2017

Berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir.Automatically ceases when his term of office as Member of the Board of Commissioners ends.

Lia Muliani AnggotaMember


1 November 2017 - 31 Desember 2018

Ke-1 / Ke-21st / 2nd

Yasser Arafat

AnggotaMember


1 November 2017 - 31 Desember 2018

Ke-1 / Ke-21st / 2nd

Profile Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Lia Muliani, Warga Negara Indonesia, 57 Tahun, kelahiran di Bandung, 24 Agustus 1961, Memperoleh Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1984. Mulai karir di Perseroan mulai Tahun 2000 – 2008, sebagai Assisten Manager Legal selanjutnya dimutasi menjadi Asisten Manager SDM pada Tahun 2008 – 2013, kembali menjadi Asisten Manager Legal PT Indofarma (Persero) Tbk tahun 2013 – 2016, terakhir dipercaya menjadi Manager Umum dan SDM pada tahun 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017. Kemudian Perseroan masih mempercayakan beliau untuk diperpanjang tugasnya sebagai Koordinator Legal sampai 28 Februari 2018 dan mulai 1 November 2017 diangkat menjadi Anggota Komite Nominasi dan remunerasi sampai dengan 31 Desember 2018.

Yasser Arafat, warga negara Indonesia, 43 tahun, kelahiran Kendal, 11November 1975, berdomisili di Bekasi, Jawa Barat. Lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1997). Mulai bergabung di PT IGM (anak perusahaan) sejak1 Agustus 2000sebagai Staf Akuntansi danKeuangan kemudian bergabung di Perseroan pada

2. Term of office of the Nomination and Remuneration Committee members as referred to in paragraph (2) is no longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the articles of association.

membership Composition and appointment BasisAs of December 31, 2018, the Board of Commissioners established the Nomination and Remuneration Committee with composition as follows:

Profile of Nomination and Remuneration Committee membersLia Muliani, Indonesian citizen, 57 years old, born in Bandung, August 24, 1961. Earned her Bachelor of Law from Gadjah Mada University (UGM) in 1984. Started her career in the Company in 2000 - 2008, as Assistant Manager of Legal then transferred to Assistant Manager of Human Resource in 2008 - 2013, and then back to Assistant Manager of Legal in PT Indofarma (Persero) Tbk from 2013 to 2016, and the last she trusted as General Manager and Human Resources in 2016 until 31 August 2017. Then the Company still entrust her to extend her duties as Legal Coordinator until February 28, 2018 and from 1 November 2017 was appointed as a Member of the Nomination and Remuneration Committee up to December 31, 2018.

Yasser Arafat, Indonesian citizen, 43 years old, born in Kendal, 11 November 1975, domiciled in Bekasi, West Java. Earned his Bachelor of Economics from Gajah Mada University, Yogyakarta (1997). Started to join PT IGM (subsidiary) since August 1, 2000 as Accounting

236


tahun 2003 – 2004 sebagai Asisten Manajer kemudian diangkat sebagai Manajer Teknologi Informasi 2005-2010. Kemudian dialihtugaskan menjadi Manajer Corporate Performance Management di tahun 2011 dilanjutkan Project Office Manager Perseroan di tahun 2013. Pada tahun 2014 beliau dipercaya menjadi Sekretaris Perusahaan sejak tahun 2014 sampai dengan 31 Oktober 2017. Menjabat sebagai Manager Umum dan SDM sampai dengan 1 November 2018 lalu dimutasikan sebagai Manajer Pengembangan Produk sampai sekarang dan merangkap sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 1 November 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.

tugas, tanggungjawab dan Wewenang Komite nominasi dan remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris tanggal 1 November 2017 dengan SK Dewan Komisaris No. KEP-09/KOM/INAF/XI/2017 dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya wajib bertindak independen dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

1. Fungsi Nominasi yaitu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan menyusun terkait:

a. Komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

c. Pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau angggota Dewan Komisaris;

d. Program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris; serta

e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

2. Fungsi Remunerasi yaitu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan menyusun terkait:

Staff and Finance then joined the Company in 2003 - 2004 as Assistant Manager then appointed as Information Technology Manager in 2005-2010. Subsequently assigned to become Manager of Corporate Performance Management in 2011 followed by Project Office Manager of the Company in 2013. In 2014, he is believed to be Corporate Secretary from 2014 until 31 October 2017. His last position as Manager of General Affair and HR until now and concurrently has been serving as Member of the Nomination and Remuneration Committee from November 1, 2017 to December 31, 2018.

Duties and responsibilities of the nomination and remuneration CommitteeThe Nomination and Remuneration Committee established by the Board of Commissioners on November 1, 2017 with the Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-09 / KOM / INAF/XI/2017 should carry out their duties and responsibilities independently and be responsible to the Board of Commissioners. The Nomination and Remuneration Committee's duties and responsibilities are as follows:1. Nomination function is to provide recommendations

to the Board of Commissioners and arrange matters related to the following:a. Composition and process of nominating members

of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;

b. Policies and criteria needed in the process of nominating candidates for the Board of Directors members and/or the Board of Commissioners members;

c. Evaluation of the performance of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners members;

d. Capacity building program for members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners; and

e. Review and propose candidates meeting the requirements as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.

2. Remuneration function, namely providing recommendations to the Board of Commissioners and arranging matters related to:



a. Struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris

b. Kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.

c. Besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris serta

d. Penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai wewenang sebagai berikut :1. Menerima orientasi atau program pengenalan

mengenai peran, tanggung jawab dan kerangka kerja Komite Nominasi dan Remunerasi bagi anggota yang baru diangkat dari luar Perseroan;

2. Menerima otoritas dan penugasan dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan yang terkait dengan pasar modal dan Badan Usaha Milik Negara;

3. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan lainnya yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;

4. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi serta karyawan di Bidang SPI, SDM, Manajemen Risiko & GCG , Akuntansi serta bidang lain terkait tugas dan tanggungjawab Komite Nominasi dan Remunerasi;

5. Komite Nominasi dan Remunerasi dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat melibatkan tenaga ahli dan profesional lain yang independen di luar Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) atas beban Perseroan; dan

6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

rapat Komite nominasi dan remunerasiKomite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat secara berkala dilaksanakan paling kurang satu kali dalam 4 (empat) bulan dengan agenda rapat yang telah disepakati sebelumnya mengacu pada Charter Komite Nominasi dan Remunerasi serta peraturan OJK. Sehubungan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dirangkap oleh Komisaris Independen yang

a. Remuneration structure for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;

b. Policy on Remuneration for members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners;

c. Amount of Remuneration for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and

d. Performance appraisal on the conformity of remuneration received by each member of the Board of Directors and / or each member of the Board of Commissioners.

In carrying out its, duties the Nomination and Remuneration Committee has the following authorities:1. Receiving an orientation or introduction program

regarding the roles, responsibilities and framework of the Nomination and Remuneration Committee for newly appointed members from outside the Company;

2. Accepting the authority and assignment of the Board of Commissioners with due regard to regulations related to the capital market and State-Owned Enterprises;

3. Accessing the Company's documents, data, and information about employees, funds, assets and other Company resources needed with regard to to the implementation of its duties;

4. Communicating directly with employees, including Directors and employees in the SPI, HR, Risk Management & GCG, Accounting and other fields related to the duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee;

5. The Nomination and Remuneration Committee upon approval of the Board of Commissioners can involve other experts and professionals outside the Nomination and Remuneration Committee Members who are required to assist in the execution of their duties (if needed) at the Company's expense; and

6. Performing other authorities assigned by the Board of Commissioners.

nomination and remuneration Committee meetingThe Nomination and Remuneration Committee holds regular meetings at least once in 4 (four) months with a previously agreed meeting agenda referring to the Nomination and Remuneration Committee Charter and OJK regulations. As the Nomination and Remuneration Committee Chairman is held by an Independent Commissioner who is also the

238


juga sebagai Ketua Komite Audit, maka pelaksanaan rapat digabung dengan rapat Komite Audit dan pembuatan risalah rapatnya digabung dengan risalah rapat Komite Audit.

Program peningkatan kompetensi Komite nominasi & rumenerasi Sejak terbentuk tanggal 1 November 2017 sampai dengan 31 Desember 2018, Anggota Komite Nominasi & Rumenerasi yang bukan dari Anggota Komisaris tidak mengikuti kepesertaan dalam kegiatan yang berkaitan dengan program pengembangan kompetensi.

laporan singkat Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite nominasi & rumenerasi tahun 2018 :

Selama tahun 2018 terdapat beberapa keputusan atau surat yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris terkait dengan fungsi nominasi dan remunerasi, sebagai berikut :

no. no. suratLetter No

tanggalDate

tujuanAddressed to

PerihalSubject

1. 022/Kom/INAF/III/2018

28 Maret 2018

Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMNDeputy of Agro and Pharmaceutical Industry Business of the SOE Ministry

Penyampaian Usulan Bakal Calon Direksi PT Indofarma (Persero) TbkSubmission of Proposals for Prospective Directors of PT Indofarma (Persero) Tbk

2. 023/Kom/INAF/III/2018

28 Maret 2018

Menteri BUMN SOE Minister

Usulan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT Indofarma (Persero) TbkProposed Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Indofarma(Persero) Tbk

3. 023/Kom/INAF/IV/2018

12 April 2018


Penyampaian Evaluasi Kinerja Direksi, Realisasi KPI dan Tingkat Kesehatan Perusahaan PT Indofarma (Persero) TbkSubmission of Board of Directors Performance Evaluation, KPI Realization and Health Level of PT Indofarma (Persero) Tbk

4. 034/Kom/INAF/IV/2018

12 April 2018


Penyampaian Usulan Bakal Calon Direktur Produksi dan Supply ChainSubmission of Proposals for Prospective Director of Production and Supply Chain

5 044/Kom/INAF/V/2018

22 Mei 2018 Menteri BUMN SOE Minister

Usulan Calon Dewan Komisaris PT Indofarma Global Medika (PT IGM)Proposal of Prospective Board of Commissioners of PT Indofarma Global Medika (PT IGM)

6 051/Kom/INAF/VI/2018

7 Juni 2018 Direksi PT Indofarma (Persero) TbkPT Indofarma (Persero) Tbk Board of Directors

Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Indofarma(Persero) TbkDetermination of PT Indofarma (Persero) Tbk’s Board of Directors and Board of Commissioners Remuneration

7 055/Kom/INAF/ VI/2018

18 Juli 2018 Direksi PT Indofarma (Persero) TbkPT Indofarma (Persero) Tbk Board of Directors

Persetujuan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Indofarma Global MedikaAgreement for Appointment of PT Indofarma Global Medika's Board of Commissioners

Chairman of the Audit Committee, the meeting is combined with the Audit Committee meeting and the minutes of the meeting are combined with the minutes of the Audit Committee meeting.

Program for enhancing the Competence of the nomination & generating CommitteeSince its formation on November 1, 2017 until December 31, 2018, Members of the Nomination & Regeneration Committee who are not members of the Board of Commissioners do not participate in activities related to competency development programs.

Brief report on the implementation of Duties & responsibilities of the nomination & remuneration Committee in 2018:During 2018 there were several decisions or letters issued by the Board of Commissioners related to the nomination and remuneration functions, namely:



evaluasi dan Penilaian Kinerja Komite nominasi dan remunerasi oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasinya kepada Komite Nominasi dan Remunerasi yang baru terbentuk tanggal 1 November 2017 dan telah melaksanakan tugas fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris dengan cukup baik serta dapat memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait dengan usulan nominasi dan remunerasi di Perseroan dan anak Perusahaan PT IGM. Sangat diharapkan ditahun berikutnya, fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerja lebih optimal lagi dengan adanya penggantian anggota tim.

Komite gCg Dan Pemantau risiKo

Keberadaan Komite GCG dan Pemantauan Risiko mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/ MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Pengawas BUMN, pada bagian Kedua yaitu Komite Lain-lain. Komite GCG dan Pemantauan Risiko merupakan salah satu organ pendukung Dewan Komisaris yang bertugas memastikan Perseroan menjalankan ketentuan dan prinsip-prinsip GCG serta menerapkan prinsip dan kajian Manajemen Risiko dalam proses pengambilan keputusan.

Piagam Komite gCg dan Pemantauan risiko Dalam menjalankan fungsinya, Komite GCG & Pemantauan Risiko berpegang pada pedoman kerja yang diatur dalam Piagam Komite GCG & Pemantauan Risiko Perseroan yang telah disahkan pada 23 November 2015. Piagam ini mengatur beberapa hal, yaitu: 1. Kedudukan 2. Keanggotaan 3. Hak dan Kewenangan 4. Tugas dan Tanggungjawab 5. Hubungan dengan Pihak Terkait 6. Rapat 7. Laporan 8. Konflik dan Kode Etik 9. Lain-lain

Untuk kepentingan sosialisasi, Charter Komite GCG dan Pemantauan Risiko ini dapat dilihat dan diunduh di www.indofarma.id/information/ Good Corporate Governance.

evaluation and assessment of the nomination and remuneration Committee Performance during 2018 by the Board of CommissionersThe Board of Commissioners appreciates the Nomination and Remuneration Committee newly formed on November 1, 2017 and has carried out the duties of the supervisory function assigned by the Board of Commissioners properly and has provided input to the Board of Commissioners regarding the proposed nomination and remuneration in the Company and Subsidiary (PT IGM). It is expected that in the following year, the Nomination and Remuneration Committee can function more optimally given the replacement of team members.

gCg anD risK monitoring Committee

The existence of GCG and Risk Monitoring Committee refers to the Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 on the Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisor of SOEs, in the second part, namely Other Committee. GCG and Risk Monitoring Committee is one of the Board of Commissioners’ supporting organs tasked to ensure that the Company complies to the GCG stipulations and principles as well as applies Risk Management principl and review in the decision making process.

gCg and risk monitoring Committee CharterIn carrying out its functions, GCG and Risk Monitoring Committee adhering to the work guidelines set out in the GCG and Risk Monitoring Committee Charter ratified on November 23, 2015. The Charter regulates several matters, namely:1. Position2. Membership3. Rights and Authorities4. Duties and Responsibilities5. Relationships with Related Parties6. Meetings7. Reports8. Conflict and Code of Conduct9. Others.

For the purpose of socialization, the GCG and Risk Monitoring Committee Charter can be viewed and downloaded at www.indofarma.id/information/ Good Corporate Governance.

240


Kriteria Keanggotaan dan independensi Komite gCg dan Pemantauan risikoKeanggotaan Komite GCG & Pemantauan Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, yang terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang ketua dan satu orang anggota. Ketua komite adalah salah seorang anggota Dewan Komisaris, sementara anggota komite adalah tenaga ahli yang berasal dari unsur di luar Perseroan. Salah seorang dari Komite GCG & Pemantauan Risiko harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.

Untuk dapat menjadi anggota Komite GCG & Pemantauan Risiko Perseroan, seorang individu harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai prinsip-prinsip GCG dan Manajemen Risiko dan mampu membaca dan memahami Laporan Keuangan. Piagam Komite GCG & Pemantauan Risiko juga mengatur bahwa anggota komite ini bukan merupakan orang dalam Kantor Konsultan Manajemen, Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa konsultasi manajemen, jasa audit, dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris; dan bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu enam bulan terakhir.

Dalam Piagam Komite GCG & Pemantauan Risiko, Perseroan memiliki kebijakan bahwa untuk menjadi Komite GCG & Pemantauan Risiko, anggota/calon anggota tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; tidak memiliki hubungan finansial maupun hubungan usaha dengan Perseroan; dan tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham utama Perseroan.

Ketentuan masa jabatan KomiteBerdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-12/MBU/2012 yang ditetapkan tanggal 24 Agustus 2012 pada Pasal 20 yaitu Masa jabatan anggota Komite lain yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3(tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2(dua) tahun mas jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

gCg and risk monitoring Committee membership Criteria and independenceMembership of GCG and Risk Monitoring Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners, consisting of at least 1 (one) Chairman and 1 (one) member. Head of committee is a member of the Board of Commissioners, while the committee members are the experts who are coming from external of Company. One of the GCG and Risk Monitoring Committee should have background in accounting or financial education.

In order to become a member of the GCG and Risk Monitoring Committee, an individual must have an adequate understanding of the principles of good corporate governance and risk management and is able to read and understand financial statements. Charter of GCG and Risk Monitoring Committee also arranged that members of this committee are not a person in the Ofce of Management Consultants, Public Accounting Firm, Legal Consultant, or others who provide management consulting services, auditing services, and or services for consultations to other Company within 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioner; and not persons having authority and responsibility for planning, directing or controlling the activities of the Company within 6 (six) months.

In the GCG and Risk Monitoring Committee Charter, the Company has policy that to be the GCG and Risk Monitoring Committee, member / candidate member has no shares either directly or indirectly to the Company; have no fnancial or business relationship with the Company; and do not have a family relationship by marriage and descent to the second degree, horizontally and vertically with the Board of Commissioners, Directors or major shareholders of the Company.

Provisions for the Committee's Term of OfficeBased on the State-Owned Enterprises Ministerial Regulation No. PER-12/MBU/2012 stipulated on August 24, 2012, Article 20, the term of office of members of Other Committees who are not members of the Company’s Board of Commissioners/Supervisory Board is 3 (three) years and can be extended one time for 2 (two) years of office, without prejudicing the right of the Board of Commissioners/Supervisory Board to dismiss them at any time.



Komposisi Keanggotaan dan Dasar PengangkatanDi tahun 2018, Perseroan melakukan pergantian keanggotaan Komite GCG & Pemantauan Risiko. Berikut disampaikan kronologis susunan Komite GCG & Pemantauan Risiko di sepanjang tahun 2018, dan susunan Komite GCG & Pemantauan Risiko per 31 Desember 2018.

Kronologis Susunan Komite GCG & Pemantauan Risiko di Sepanjang Tahun 2018Chronology of the GCG & Risk Monitoring Committee composition throughout 2018

Periode 1 januari - 19 april 2018

1 January - 19 April 2018 Period


19 April - 31 December 2018 Period


Rina Moreta (Ketua/Komisaris)(Chairman / Commissioner)

Rini Moreta tidak lagi menjabat sebagai Ketua Komite berakhirnya masa jabatan sebagai Komisaris. Pemberhentiannnya sebagai Komisaris sesuai keputusan RUPS Tahunan 19 April 2018.Rini Moreta has no longer served as Chairman of the Committee due to the expiration of her term of office as Commissioner. Her dismissal as Commissioner is in accordance with the resoution of the Annual GMS on April 19, 2018.

Handoko Tomo (Anggota/ Member)

Handoko Tomo (Anggota / Member)

-

Nizar Yamanie (Komisaris / Commissioner)

Nizar Yamanie diangkat sebagai Ketua Komite pada 2 Mei 2018.Nizar Yamanie was appointed as Chairman of the Committee on May 2, 2018.

Susunan Komite GCG & Pemantauan Risiko per 31 Desember 2018The Composition of GCG Committee & Risk Monitoring as of December 31, 2018

namaName

jabatanPosition


masa jabatan Term of Office

Periode jabatanTerm of Office Period

Nizar Yamanie

Ketua/Komisaris Surat Dewan Komisaris No. KEP-03/KOM/INAF/V/2018 tanggal 2 Mei 2018Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-03 / KOM / INAF / V / 2018 dated May 2, 2018

Berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhirAutomatically ends when his term of office as Member of the Board of Commissioners ends

Handoko Tomo

Anggota Surat Dewan Komisaris No. KEP-05/KOM/INAF/V/2017 tanggal 22 Mei 2017Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-05 / KOM / INAF / V / 2017 dated May 22, 2017

22 Mei 2017 - 21 Mei 2020May 22, 2017 - May 21, 2020

Ke-11st

Profile Anggota Komite GCG dan Pemantauan RisikoHandoko Tomo, warga negara Indonesia, usia 54 tahun, lahir di Jakarta 10 Juni 1964 berdomisili di Jakarta. Beliau memperoleh Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1994 dan Magister Akuntansi tahun 2015. Memiliki sertifikasi keahlian dibidang akuntansi, keuangan, audit, kurator danlikuidasi seperti Certified Public Accountant (CPA) tahun 2007, Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS) tahun

Composition and appointment Basis In 2018, the Company replaced GCG Committee & Risk Monitoring members. Chronology of the GCG & Risk Monitoring Committee composition throughout 2018, and the composition of the GCG & Risk Monitoring Committee as of December 31, 2018 are as follows:

Profile of GCG and Risk Monitoring Committee Handoko Tomo, Indonesian citizen, 54 years old, domiciled in South Taggerang. He holds a Bachelor degree in Accounting from the State College of Accountancy (STAN) in 1994 and a Master of Accountancy in 2015. He has certified accounting, finance, auditing, curator and liquidation expertise such as Certified Public Accountant (CPA) in 2007, Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS) in 2010, Chartered Accountant (CA) in 2013,

242


2010, Chartered Accountant (CA) tahun 2013, Certified International Financial Reporting Standards (IFRS) Lecturer tahun 2010 Sertifikat Akuntan Publik tingkat Partner diBPK RI tahun 2009 dan 2015, Certified Receiver and Administrator (CRA) tahun 2017, Certified Liquidator in Indonesia (CLI) tahun 2017 dan Certified Professional Investigator (CPI) tahun 2017.Mulai bekerja sebagai auditor/akuntan pada tahun 1987 di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sampai tahun 1996,selanjutnya bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) mulai level auditor sampai manajer, dan sekarang sebagai Pemimpin Rekan KAP Achsin Handoko Tomo. Dipercaya menjadi Anggota Komite GCG dan Pemantauan Risiko di Perseroan mulai 22 Mei 2017 sampai sekarang.

tugas dan tanggungjawab Komite gCg dan Pemantauan risiko Tugas dan tanggungjawab Komite GCG dan Pemantauan Risiko sesuai dengan Piagam Komite GCG & Pemantauan Risiko sebagai berikut: 1. Komite GCG & Pemantauan Risiko bertugas untuk

memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi: a. Memastikan bahwa telah terdapat infrastruktur

yang memadai yang diperlukan dalam penerapan GCG (praktik tata kelola perusahaan yang baik) secara konsisten dan berkesinambungan.

b. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan.

c. Memantau tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan GCG di Perseroan dari konsultan eksternal maupun dari self assessmet.

d. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan infrastruktur GCG pada Perseroan serta penyempurnaan prosedur pelaksanaannya.

2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko. a. Melakukan pengawasan atas risiko termasuk

kajian terhadap proses identifikasi risiko dan implementasi manajemen risiko oleh manajemen.

b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melakukan penelaahan atas kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko.

Certified International Financial Reporting Standards (IFRS) Lecturer in 2010, Certificate of Public Accountant on Partner level in BPK RI in 2009 and 2015, Certified Receiver and Administrator (CRA) in 2017, Certified Liquidator in Indonesia (CLI) in 2017 and Certified Professional Investigator (CPI) in 2017. Start working as an auditor/accountant in 1987 at the Financial and Development Supervisory Board (BPKP) until 1996, then worked at the Public Accounting Firm (KAP) from auditor level to manager, and now as KAP Leader Achsin Handoko Tomo. Trusted as Member of GCG and Risk Monitoring Committee in the Company from May 22, 2017 until now.

Duties and responsibilities of gCg and risk monitoring CommitteeIn accordance with the GCG and Risk MonitoringCommittee Charter, the GCG and Risk Monitoring Committee’s duties are as follows:1. GCG and Risk Monitoring Committee is responsible

for giving opinions to the Board of Commissioners regarding reports or matters submitted by the Board of Directors, to identify issues that require the attention of the Board of Commissioners and carrying out other tasks related to the duties of the Board of Commissioners which include:a. Ensuring that there is adequate infrastructure

required for consistent and continuous implementation of GCG.

b. Ensuring that there have been satisfactory review procedures on the consistent and continuous implementation of GCG.

c. Monitoring the follow-up of the evaluation results of the GCG implementation in the Company from external consultants as well as of self assessment.

d. Providing recommendations for GCG infrastructure enhancement in the Company and enhancement of the enforcement procedure.

2. Overseeing the implementation of risk management.

a. Conducting oversight of risk, including the study of the process of risk identifcation and risk management implementation by management.

b. Providing recommendations to the Board of Commissioners in reviewing the activities that could potentially pose a risk.



3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

4. Membuat program /rencana kerja tahunan yang berisi rencana jaudual kerja dan penggunaan sumber daya yang diperlukan.

5. Anggota Komite GCG & Pemantauan Risiko wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi mengenai Perseroan yang diperoleh selama menjalankan tugas sebagai Komite GCG & Pemantauan Risiko.

hubungan Kerja dengan Fungsi internal dan eksternal PerseroanKomite GCG & Pemantauan Risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berkoordinasi dengan manajemen Perseroan Bidang Corporate Performance, Risk Management & GCG (CPRM), Satuan Pengawasan Intern (SPI), auditor eksternal, maupun konsultan eksternal lainnya.

Peran Komite GCG & Pemantauan Risiko dalam hubungannya dengan CPRM adalah: 1. Melakukan evaluasi dan memberi masukan atas

program kerja tahunan implementasi dan monitoring prinsip-prinsip GCG, infrastruktur serta kecukupan SDM dari segi kualitas dan kuantitas untuk melaksanakan fungsinya dan memenuhi sasaran yang direncanakan;

2. Menerima dan me- review laporan hasil implementasi dan memantau prinsip- prinsip GCG;

3. Melakukan pengawasan atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi implementasi prinsip- prinsip GCG;

4. Meminta Manajer CPRM/SPI melalui Direktur Utama untuk melakukan kajian/evaluasi/ pemeriksaan tertentu/khusus;

5. Memberi masukan mengenai isi/muatan Piagam SPI; 6. Mengkaji laporan SPI yang berkaitan dengan benturan

kepentingan, perbuatan melanggar hukum dan kecurangan yang merugikan Perseroan;

7. Melakukan rapat koordinasi dengan Manajer CPRM sekurang kurangnya satu kali dalam sebulan;

8. Melakukan rapat koordinasi dengan Manajer SPI apabila diperlukan;

9. Terkait manajemen risiko adalah mengevaluasi kecukupan pengidentifikasian risiko yang bersifat material dalam Rencana Kerja Perseroan; dan menilai kecukupan pengendalian internal dan kebijakan manajemen risiko Perseroan serta monitoring implementasi manajemen risiko di Perseroan.

3. Carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners so long it still within the scope of the duties and obligations of Board of Commissioners.

4. Preparing annual program/working plan which contain the working plan schedules and use of the necessary resources.

5. Maintaining the confdentiality of documents, data and information regarding the Company which acquired during as GCG and Risk Monitoring Committee.

Work relationship with internal and external Function of the CompanyIn performing their duties and responsibilities, the Nomination and Remuneration Committee may coordinate with the Company’s Management in charge of Corporate Performance, Risk Management & GCG (CPRM), Internal Audit (SPI), external audit, and other external consultant.

The role of the GCG & Risk Monitoring Committee in relation to CPRM is:1. Evaluate and provide input on the annual work

program for the implementation and monitoring of GCG principles, infrastructure and the adequacy of HR in terms of quality and quantity to carry out their functions and meet planned targets;

2. Receive and review reports on the results of GCG principles implementation and monitoring;

3. Supervise the follow-up of recommendations resulting from GCG principles implementation evaluation;

4. Request the CPRM/SPI Managers through President Director to conduct certain/specific studies/evaluation/audit;

5. Provide feedback regarding the contents of the SPI Charter;

6. Review SPI reports regarding conflicts of interest, illegal acts and fraud that adversely affect the Company;

7. Hold coordination meetings with CPRM Manager at least once a month;

8. Hold coordination meetings with SPI Manager if necessary;

9. Connection with risk management is evaluating the adequacy of material risk identification in the Company’s Work Plan; and assessing the adequacy of the Company's internal controls and risk management policies as well as monitoring the implementation of risk management in the Company.

244


Peran Komite GCG & Pemantauan Risiko dalam hubungannya dengan kebijakan manajemen, yaitu:1. Menilai kebijakan Perseroan berkaitan dengan kepatuhan

terhadap peraturan internal maupun eksternal Perseroan yang berlaku, etika usaha dan benturan kepentingan;

2. Memastikan bahwa manajemen melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi dari konsultan eksternal;

3. Mengevaluasi kebijakan-kebijakan Perseroan dan penerapannya;

4. Mengidentifikasi dan memantau permasalahan yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris;

5. Berkomunikasi secara teratur dengan manajemen untuk menggali informasi dan membahas permasalahan/isu yang dapat mengganggu kinerja Perseroan;

6. Mengundang manajemen untuk hadir dalam rapat Komite apabila diperlukan.

Peran Komite GCG & Pemantauan Risiko dalam hubungannya dengan konsultan eksternal untuk Evaluasi Implementasi GCG adalah: 1. Me-review usulan mengenai calon konsultan eksternal

untuk Evaluasi Implementasi GCG dan besarnya biaya yang wajar untuk jasa konsultan eksternal sebelum diusulkan kepada Dewan Komisaris;

2. Melakukan review berkala bersama dengan Manajer CPRM atas kemajuan pekerjaan konsultan eksternal untuk Evaluasi Implementasi GCG;

3. Membahas hasil evaluasi dengan Manajer CPRM dan konsultan eksternal untuk Evaluasi Implementasi GCG. Apabila diperlukan, Komite GCG & Pemantauan Risiko dapat melakukan pembahasan atas hasil Evaluasi Implementasi GCG konsultan eksternal dengan manajemen, SPI dan konsultan eksternal;

4. Memantau kinerja konsultan eksternal untuk memastikan kepatuhannya terhadap Surat Perjanjian Kerja yang berlaku, termasuk independensi auditor eksternal. antauan Risi

rapat Komite gCg & Pemantauan risiko tahun 2018Komite GCG dan Pemantauan Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal Rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar yaitu satu kali sebulan. Pada tahun 2018, Komite GCG dan Pemantauan Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali.

The Role of the GCG & Risk Monitoring Committee in relation to management policies is as follows:1. Assess the Company's policies related to compliance with applicable internal and external regulations of the Company, business ethics and conflicts of interest;2. Ensure that management implements follow-up recommendations from external consultants;3. Evaluate the Company's policies and their application;4. Identify and monitor problems that require Board of Commissioners’ attention;5. Communicate regularly with management to gather information and discuss issues that can disrupt the Company's performance;6. Invite management to attend Committee meetings if necessary.

The role of the GCG & Risk Monitoring Committee in relation to external consultants to evaluate GCG implementation is as follows:1. Review the proposals of the procurement committee

regarding prospective external consultants to evaluate GCG Implementation and the reasonable cost for external consultant services before being proposed to the Board of Commissioners;

2. Conduct periodic reviews together with the CPRM Manager on the progress of the external consultant’s work to evaluate GCG Implementation;

3. Discuss the results of evaluation with CPRM Manager and external consultant to evaluate GCG Implementation. If needed, the GCG & Risk Monitoring Committee can discuss results of the external consultant’s GCG Implementation evaluation with management, SPI and external consultant;

4. Monitor the external consultant performance to ensure compliance with the applicable Work Agreement, including the independence of external auditors.

gCg & risk monitoring Committee meeting in 2018The GCG and Risk Monitoring Committee shall hold meetings at least as often as the minimum number of meetings provided for the Board of Commissioners Meeting stipulated in the Articles of Association, i.e. once a month. In 2018, the GCG and Risk Monitoring Committee held 7 (seven) meetings.



Program Peningkatan Kompetensi Perseroan memiliki kebijakan terkait peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki Perseroan, khususnya bagi Komite GCG & Pemantauan Risiko. Program peningkatan kompetensi dilakukan melalui berbagai program pelatihan, seminar, sosialisasi peraturan/kebijakan, dan studi banding.

nama jabatan nama Pelatihan/seminar/training yang diikuti nama Penyelenggara Waktu pelaksanaan

Handoko Tomo *** Anggota Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP)

Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP)

28-29 Juli 2018

*** Handoko Tomo melaksanakan pelatihan atas biaya sendiri

laporan singkat Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite gCg & Pr selama tahun 2018

Selama Tahun 2018, Komite GCG & Pemantauan Risiko telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi GCG dan Manajemen Risiko di Perseroan sebagai berikut :1. Membuat Laporan Tahunan 2018 Komite GCG dan

Pemantauan Risiko

2. Membuat Rencana Kerja Tahunan 2019 Komite GCG dan Pemantauan Risiko

3. Melaksanakan Rapat Komite GCG dan Pemantauan Risiko sebanyak 7 (tujuh) kali dan membuat Risalah Rapat Komite GCG dan Pemantuan Risiko

4. Monitoring Implementasi GCG dan Manajemen Risiko di Perseroan, antara lain :

5. Implementasi tata kelola teknologi informasi6. tindak lanjut rekomendasi (Area Of Improvement)

penerapan GCG Hasil Self Asesmen GCG Tahun 20167. Manajemen risiko atas pengelolaan SDM8. Manajemen risiko daan GCG atas proses supply chain9. Membahas isu terkini terkait dengan operasional perseroan.

10. Memberikan masukan untuk bahan pertimbangan ke Dewan komisaris saat pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

11. Menjadi anggota Tim Counterpart Assessmnet GCG penerapan tahun 2017.

Competency improvement ProgramThe Company has policies related to competency development of its Human Resources especially those in the GCG & Risk Monitoring Committee. The competency development program is carried out through various training programs, seminars, regulatory / policy socialization, and comparative studies.

*** Handoko Tomo Conducts training at his own expense

Brief report on the implementation of Duties and responsibilities of the gCg & risk monitoring Committee during 2018During 2018, the GCG & Risk Monitoring Committee carried out the supervisory function of GCG implementation and Risk Management in the Company as follows:1. Preparing the 2018 Annual Report of the GCG and Risk

Monitoring Committee;2. Preparing the 2019 Annual Work Plan for the GCG and

Risk Monitoring Committee;3. Convening 7 (seven) meetings of GCG and Risk

Monitoring Committee and taking minutes of the said meetings.

4. Monitoring GCG and Risk Management implementation in the Company, including:

5. Implementation of information technology governance;6. Follow-up of the recommendations (Area Of

Improvement) on GCG implementation based on Results of GCG Self Assessment in 2016

7. Risk management for HR management8. Risk management and GCG in the supply chain process9. Discussing latest issues related to the

Company's operations.10. Providing feedback for consideration to the Board of

Commissioners during the Board of Commissioners' meeting

11. Functioning as member of the GCG Assessment Counterpart Team in 2017.

246


organ PenDuKung DireKsi

sekretaris PerusahaanTugas pokok Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik adalah sebagai penghubung komunikasi antara Perseroan dengan intansi pasar modal / regulator dan masyarakat serta memelihara keterbukaan informasi. Keberadaan Sekretaris Perusahaan Perseroan diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan OJK No. 35 /POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Pihak yang mengangkat dan memberhentikan sekretaris PerusahaanSekretaris Perusahaan merupakan pejabat Perseroan yang diangkat secara khusus untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan serta diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya langsung kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain.

Kriteria sekretaris PerusahaanJabatan Sekretaris Perusahaan harus memenuhi persyaratan yang dtetapkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 pasal 9 yaitu minimal :1. Cakap melakukan perbuatan hokum2. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang tata

kelola perusahaan, pasar dan modal keuangan, serta aspek hukum.

3. Memahi kegiatan usaha Perseroan4. Dapat berkomunikasi dengan baik dan 5. berdomisili di Indonesia6. Selain itu, Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap

jabatan apapun di perusahaan publik lain.

Pejabat sekretaris Perusahaan dan Dasar PengangkatanArie Genipa Suhendi diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan surat usulan penggantian Sekretaris Perusahaan oleh Direksi no. 2338/DIR/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 ke Dewan Komisaris kemudian surat persetujuan dari Dewan Komisaris No. 033/Kom/INAF/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang ditujukan ke

suPPorting organs oF the BoarD oF DireCtors

Corporate secretaryMain duties of the Issuer or Public Company’s Corporate Secretary are as a liaison between the Company and the capital market institutions / regulators and the public as well as to maintain information disclosure. The existence of the Company’s Corporate Secretary is regulated in Law No. 19 Year 2003 on SOEs and OJK Regulation No. 35 /POJK.04/2014 of Corporate Secretary of Issuer or Public Company. The Corporate Secretary directly answers to the President Director.

Parties who appoint and Dismiss the Corporate secretary

Corporate Secretary is a Company official who is specifically appointed to carry out the functions of the Corporate Secretary and is appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners. The Corporate Secretary is responsible and reports its activities directly to the President Director. The Corporate Secretary is prohibited from concurrently holding any position in an issuer or other public company.

Criteria for the Corporate secretaryThe position of the Corporate Secretary must meet the requirements stipulated in OJK Regulation No. 35 / POJK.04 / 2014 article 9, namely a minimum of:1. Legally competent2. Having knowledge and understanding in corporate

governance, markets and financial capital, as well as legal aspects.

3. Promote the Company's business activities4. Able to communicate well and5. Domiciled in Indonesia6. Corporate Secretary is also prohibited from concurrently

holding any position in another public company.

Corporate secretary and appointment BasisArie Genipa Suhendi was appointed as Corporate Secretary based on the letter to propose replacement of Corporate Secretary no. 2338 / DIR / X / 2017 October 9, 2017 from the Board of Directors to the Board of Commissioners and then the approval letter from the Board of Commissioners No. 033 / Kom / INAF / X / 2017 dated October 9, 2017 to



Direksi. Dengan surat persetujuan dari Dewan Komisaris tersebut, Direksi mengangkat Arie Genipa Suhendi sebagai Sekretaris Perusahaan dengan Surat Keputusan Direksi No. 1144/DIR/SK/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang kemudian telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dengan no.surat 2585/DIR/X/2017 tanggal 1 November 2017 tentang penggantian Sekretaris Perusahaan ke Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dan diumumkan ke stakeholders di Koran Harian Bisnis Indonesia dan Daily Investor pada tanggal 1 November 2017.

Profil Sekretaris Perusahaan Arie Genipa Suhendi – Sekretaris Perusahaan, Warga negara Indonesia, Usia 35 tahun, Kelahiran Bogor, 05 April 1983. Berdomisili di Tangerang, Jawa Barat. Menjabat Sejak 1 November 2017 sebagai Sekretaris Perusahaan memiliki latar belakang Pendidikan Sarjana Farmasi dan telah memperoleh sertifikat Apoteker serta Pasca Sarjana (S2) Magister Management (M.M) di bidang Marketing. Sebelumnya pernah bekerja di PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebagai Sales Manager Bahan Baku.

Fungsi, tugas dan tanggung jawab sekretaris PerusahaanBerdasarkan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Fungsi sekretaris perusahaan melaksanakan tugas paling kurang sebagai berikut :1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya

peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal

2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:a. keterbukaan informasi kepada masyarakat,

termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;

b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;

c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham

d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

the Board of Directors. Upon the Board of Commissioners’ Approval Letter, the Board of Directors has appointed Arie Genipa Suhendi as Corporate Secretary with the Board of Directors Decision Letter No. 1144 / DIR / SK / X / 2017 dated October 17, 2017 submitted along with the Board of Directors’ letter no. 2585/DIR/X/ 2017 dated November 1, 2017 concerning the Replacement of Corporate Secretary to the OJK’s Capital Market Supervisory Chief Executive and announced to stakeholders on the Business Indonesia Daily and Daily Investor Newspaper on November 1, 2017.

Profile of the Corporate SecretaryArie Genipa Suhendi - Corporate Secretary, Indonesian citizen, 35 years old, born in Bogor, April 5, 1983. Domiciled in Tangerang, West Java. He has been serving as Corporate Secretary since November 1, 2017. He holds Bachelor’s degree in Pharmacy, Pharmacist certificate, and Master’s degree (Magister of Management) in Marketing. Previously worked in PT Kimia Farma (Perser) Tbk as Sales Manager for Raw Materials.

Functions, Duties and responsibilities of the Corporate secretaryBased on OJK Regulation No. 35 / POJK.04 / 2014 dated December 08, 2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, Corporate Secretary function has at least the following duties:1. Keeping abreast of the Capital Market development,

especially legislation that applies in the Capital Market.

2. Providing input to the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies to comply with the provisions of legislation in the Capital Market sector

3. Assisting the Board of Directors and the Board of Commissioners in implementing corporate governance which includes:a. disclosure of information to the public, including

the availability of information on the Website of the Issuer or Public Company;

b. Submitting reports to the Financial Services Authority on time;

c. organizing and documenting the General Meeting of Shareholders

d. organizing and documenting Board of Directors and/or Board of Commissioners meetings; and implementation of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners’ induction program.

248


4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

5. Sekretaris Perusahaan wajib membuat laporan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

Peraturan Kementerian BUMN Nomor:Per—01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, fungsi sekretaris perusahaan sebagai berikut :1. Memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan

tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;

2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;

3. Sebagai penghubung (liaison officer); dan4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen

perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

5. Sekretaris perusahaan memberikan informasi yang materil dan relevan kepada stakeholders.:a. Sekretaris mengkoordinasikan penyusunan

Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan yang akurat dan dapat diandalkan dan diserahkan ke Dewan Komisaris tepat waktu

b. Memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam website perusahaan maupun website perusahaan on line dimutakhirkan secara berkala.

Program Pengembangan KompetensiPerseroan memiliki kebijakan terkait peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki Perseroan, terutama bagi Sekretaris Perusahaan. Program peningkatan kompetensi dilakukan melalui berbagai program pelatihan, seminar, sosialisasi peraturan/kebijakan, dan studi banding.

4. As a liaison between the Issuer or Public Company and the shareholders of the Issuer or Public Company, the Financial Services Authority, and other stakeholders.

5. The Corporate Secretary must prepare reports periodically at least 1 (one) time in 1 (one) year regarding the implementation of the corporate secretary’s functions to the Board of Directors and sent it to the Board of Commissioners.

Pursuant to SOE Ministry Regulation No. Per-01 / MBU / 2011 Concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, the functions of the Corporate Secretary are as follows:1. Ensuring that SOEs comply with regulations regarding

disclosure requirements in line with the implementation of GCG principles;

2. Providing information needed by the Board of Directors and Board of Commissioners / Supervisory Board periodically and / or at any time when requested;

3. As a liaison officer; and4. Administering and storing company documents,

including but not limited to the List of Shareholders, Special Lists and minutes of Board of Directors meetings, Board of Commissioners meetings and GMS.

5. Corporate Secretary provides material and relevant information to stakeholders:a. Corporate Secretary coordinates the preparation

of accurate and reliable Quarterly and Annual Management Reports and is submitted to the Board of Commissioners on time

b. Updating material information presented on the company's website and on-line company website is updated regularly.

Competency Development ProgramThe Company has policies related to increasing the competency of Human Capital owned by the Company, especially for the Corporate Secretary. The competency improvement program is carried out through various training programs, seminars, regulatory/policy socialization, and comparative studies.



Kegiatan terkait program pengembangankompetensi yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

nama & jabatanName & Position

KegiatanActivities

tanggalDate

tempatPlace


Arie Genipa Suhendi - Corporate SecretaryRahma Wulan - Staf Corporate Secretary

Rapat Kerja Deputi Bidang Usaha Agro dan Industri Farmasi Menuju BUMN 4.OWorking Meeting of the Deputy of Agro Business and Pharmaceutical Industry Towards SOEs 4.O

08 – 10 Nopember 2018November 08-10, 2018

Batam Kementerian BUMNSOE Ministry

Arie Genipa Suhendi- Corporate SecretaryRahma Wulan –staf Corporate Secretary

BUMN Millenial SummitBUMN Millennial Summit

27 – 30 Oktober 2018October 27-30, 2018

Bontang Kementerian BUMNSOE Ministry

Arie Genipa Suhendi- Corporate Secretary

Sosialisasi GratifikasiDissemination on Gratification

8 Mei 2018May 8, 2018

Kantor Perseroan Jl. Tambak no.2, Jakarta

KPK - Indofarma

Arie Genipa Suhendi- Corporate Secretary

Rapat Koordinasi BUMNBUMN Coordination Meeting

27 – 28 April 2018April 27-28, 2018

Karanganyar Kementerian BUMNSOE Ministry

Rahma Wulan – Staf Corporate Secretary

Sharing Session Digital Leadership in Millenial EraSharing Session on Digital Leadership in Millenial Era

22 – 23 Nopember 2018November 22 – 23, 2018

Makassar Forum Human Capital Indonesia-KBUMN

Guntoro – Asisten Manajer Corporate Secretary

Diseminasi Evaluasi Efektivitas Aspirasi Pemegang Saham dalam Penyusunan RKAP dan Penacapaian Kinerja BUMNDissemination of Shareholders Aspiration Effectiveness Evaluation in RKAP Preparation and Achievement of SOEs Performance

13 Desember 2018December 13, 2018

Jakarta Kementerian BUMNSOE Ministry

Guntoro – Asisten Manajer Corporate Secretary

Sosialiasi ICSICS Dissemination

6 Desember 2018December 06, 2018

Jakarta Kustodian Sentral Efek Indonesia

Activities related to the competency development program attended by the Corporate Secretary in 2018 are as follows:

250


laporan singkat Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sekretaris Perusahaan tahun 2018 :Selama thun 2018, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya diantaranya sebagai berikut:1. Menyediakan informasi Perseroan secara transparan

yang meliputi laporan keterbukaan informasi terkait RUPS, laporan keuangan berkala, laporan tahunan, paparan publik, laporan registrasi saham, laporan insendential terkait rencana pengembangan bisnis baru, serta memberikan informasi yang diperlukan kepada para pemegang saham.

2. Penyelenggara dan notulis Rapat Direksi dan membuat Risalah Rapat Direksi,

3. Penghubung dengan institusi terkait seperti BEI, OJK, Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, sektor perbankan, konsultan hukum, dan sebagainya,

4. Penyusunan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017,

5. Penanggung jawab tim penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017,

6. Penyelenggaraan rapat Management Review,7. Penyelenggaraan Public Expose Tahun 2018, dan8. Ketua Tim Counterpart Assessment GCG Penerapan

Tahun 2017,9. Penanggungjawab Tim Pengelolaan Whistle Blowing

System /WBS dan10. Penanggungjawab Tim Unit Pengelola Gratifikasi /

UPG.

auDit internal/satuan PengaWasan internal

Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Kegiatan Audit Internal Perseroan merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Bidang Satuan Pengawasan Intern (SPI). Bidang SPI merupakan bagian dari organ Perseroan yang melaksanakan aktivitas secara independen, memberikan layanan assurance obyektif dan

Brief report on Duties and responsibilities of Corporate secretary in 2018Duties and responsibilities that have been implemented by Corporate Secretary in 2018 are:

1. Providing Company information transparently which includes information disclosure reports related to GMS, periodic financial reports, annual reports, public exposures, share registration reports, incendential reports related to new business development plans, and providing necessary information to shareholders.

2. Organizing and taking minutes of meeting of board of Directors meeting

3. Liaison offcer with relevant institutions such as the Stock Exchange, the OJK, the Ministry of State Enterprises, the Ministry of Health, POM, banking, legal consultants, etc.

4. Preparation of the Annual Report for the financial year 2017.

5. The person in charge of the organizing team for the 2017 Annual GMS,

6. Organizing Management Review meetings,7. Organizing Annual Public Expose.8. As Chairman of Counterpart Team for 2017 GCG

Implementation Assessment 9. Responsible for the Whistle Blowing System / WBS

Management Team10. Serving as the Person in Charge of the Gratification

Management Unit / UPG Team.

satuan PengaWasan internal (sPi) or internal auDit

Internal Audit is the activities to give independent and objective assurance and consultation, with the aim of increasingvalue and improving the company’s operations, through systematic systematics, by evaluating and improving the effectiveness of risk management, control and corporate governance processes.

Internal audit activity in the company is a part of an internal control function which identify measure objectively and independently of the alignment of the implementation activities with plans, policies, regulations, recording and reporting system, and HC development which have been



jasa konsultasi dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah dan peningkatan terhadap operasi Perseroan guna mencapai tujuan. Dalam mengawasi kinerja Perseroan, SPI memiliki fungsi dan peran sebagai Audit Internal sekaligus Pengendalian Internal. Keberadaan Bidang SPI Perseroan diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN Pasal 28 dan diperkuat melalui Peraturan OJK No. 56/P.OJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, dan Piagam SPI yang telah dimiliki Perseroan.

Pihak yang mengangkat dan memberhentikan Kepala satuan Pengawasan internSPI secara struktural dikepalai oleh Manager atau Kepala SPI. Kepala SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Kriteria dan Kode etik satuan Pengawasan internPerseroan menetapkan persyaratan karyawan SPI dengan kriteria berintegritas, memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit, berpengetahuan tentang peraturan perundangan-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan-undangan terkait lainnya, dan memahami prinsip-prinsip GCG dan manajemen risiko. Karyawan SPI Perseroan diwajibkan mematuhi Standar Profesi Auditor Internal dan Kode Etik Auditor Internal yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Internal, serta wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.

Pejabat satuan Pengawasan intern dan Dasar PengangkatanPejabat atau Manajer SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama, sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan melalui Komite Audit. Mulai 1 Februari 2016, Posisi Manajer SPI dijabat oleh Dadang Mulyana dengan Surat Keputusan Direksi No. 0092/DIR/SK/II/2016.

assigned. Internal Audit activity is part of the duties and responsibilities of the Internal Audit Unit (SPI). SPI unit is part of the organ of the Company which carry out activities independently, providing an objective assurance and consulting services with the aim to provide added value and increase the Company’s operations in order to achieve the goal. In monitoring the Company’s performance, SPI has a function and role as Internal Audit as well as the Internal Control. The existence of the Company’s SPI Unit is organized in regulation of SOEs minister No. PER-01/MBU/2011 on the GCG implementation on SOEs article 28 and strengthened through OJK Regulation No. 56/P.OJK.04/2015 dated December 23, 2015 on the Establishment and Guidelines for Internal Audit Charter and the Charter of SPI which has been owned by the Company.

Party appoints and Dismisses the head of the internal audit unitSPI is structurally chaired by a Manager or Head of SPI. The Head of SPI is directly responsible to the President Director.

Criteria and Code of Conduct of internal audit unitThe Company establishes requirements of SPI employees with the criteria of integrity, knowledge and experience of the technical audit, statutory laws and regulations in the field of capital markets and laws and other regulations and understand the principles of GCG and risk management. SPI employees are obliged to comply with the Standards of Professional Internal Auditors and the Code of Conduct of Internal Auditors issued by the Association of Internal Auditors, and shall maintain the confdentiality of information and/or the company’s data related to the duties and responsibilities of the Internal Audit except as required by laws and regulations or the determination/court ruling.

internal audit unit manager and Basis of appointmentSPI officials or managers are appointed and dismissed by the President Director, in accordance with the recommendations of the Board of Commissioners through Audit Committee. Start from February 1, 2016 position of SPI Manager is replaced by Mr. Dadang Mulyana with Board of Directors Decree No. 0092/DIR/SK/II/2016.

252


Profile Manajer SPIDadang Mulyana. AK.M.Si. CFE., warga negara Indonesia, 53 tahun, kelahiran Cirebon,11 Juli 1965, berdomisili di Bekasi, Jawa Barat. Meraih gelar Sarjana sekaligus Akuntan Beregister Negara dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1993), serta Pasca Sarjana (S2) dan Master of Science (M.Si) di bidang Administrasi Bisnis Internasional dari FISIP Universitas Indonesia Jakarta (2005). Beliau mulai bergabung di Perseroan sejak bulan November 2004 setelah sebelumnya lama bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak tahun 1985 dengan jabatan terakhir sebagai Pengendali Teknis (Auditor Ahli Muda) pada Deputi Bidang Investigasi BPKP (2001-2004). Jabatan Manajer SPI dipercayakan kembali kepada Dadang Mulyana sejak bulan Februari 2016.

Piagam satuan Pengawasan internDalam melaksanakan fungsi Audit Internal, Satuan Pengawasan Intern Perseroan berpedoman pada Piagam Satuan Pengawasan Intern (SPI). Piagam SPI telah diperbaharui dan disahkan pada 17 Desember 2018. Piagam SPI ini merupakan edisi revisi sebelumnya yang disahkan pada 1 Juni 2015, dengan tujuan agar auditor internal dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen,dan dapat dipertanggungjawab serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam SPI Perseroan memuat antara lain:1. Maksud dan Tujuan2. Visi dan Misi SPI3. Kebijakan Umum Pengendalian Internal dan Audit

Internal4. Struktur dan Kedudukan SPI5. Peran SPI6. Ruang Lingkup7. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance8. Tugas dan Tanggung Jawab9. Wewenang SPI10. Pelaporan11. Hubungan dengan Auditee12. Hubungan dengan Auditor Eksternal13. Hubungan dengan Komite Audit14. Tanggung Jawab Manajemen15. Standar Profesi dan Kode Etik16. Pemastian Mutu

Profile of SPI Manager Dadang Mulyana, AK.M.Si.CFE., Indonesian citizen, 53 years old, born in Cirebon, July 11, 1965, live in Bekasi, West Java. Holds a Bachelor of Accounting and registered Accountant from the State College of Accountancy (STAN) (1993), and a master degree in Science (M.Si) in International Business Administration from the University of Indonesia in Jakarta (2005). He started working in the Company in November 2004 after serving as civil servant (PNS) in the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) up to 1985 with the last position as Technical Controller (Young Expert Auditor) on Investigation Deputy of BPKP (2001-2004). Position of SPI Manager is entrusted to Dadang Mulyana since February 2016.

Charter of internal Controlling unitIn performing internal audit function, Company’s internal audit unit referred to charter of internal audit unit. This charter was amended and approved on December 17, 2018. This SPI Charter is an earlier revised edition which was approved on June 1, 2015 with the purpose that the internal auditor can perform the duties and responsibilities efficiently, effectively, transparently, with competency, independently and accountable, and in accordance with applicable regulations.

Charter of SPI covers the following:1. Purpose and Objectives2. Vision and Mission3. General Policy of Internal Control and Internal Audit

4. Structure and Position5. Role6. Scope of Work7. Implementation of Good Corporate Governance8. Duty and Responsibility9. Authority10. Report System11. Relation with Auditee12. Relation with External Auditor13. Relation with Audit Committee14. Management Responsibility15. Profession Standard and Code of Conduct16. Quality Assurance



Untuk kepentingan sosialisasi, Piagam SPI ini dapat dilihat dan diunduh di www.indofarma.id/information/ Good Corporate Governance.

tugas, tanggung jawab dan Wewenang sPiTugas dan tanggung jawab SPI sebagaimana tercantum dalam Piagam SPI adalah: 1. Menyusun strategi dan rencana kerja audit serta rencana

pengembangan kemampuan dan ketrampilan auditor berdasarkan hasil analisis risiko yang dihadapi manajemen dalam pencapaian misi, visi dan strategi bisnis Perseroan;

2. Mempersiapkan dan melaksanakan audit kepatuhan ( compliance audit) terhadap berbagai ketentuan dan peraturan, termasuk anggaran;

3. Mempersiapkan dan melaksanakan audit keuangan atas pos pos tertentu untuk mendukung audit laporan keuangan oleh auditor ekstemal;

4. Mempersiapkan dan melaksanakan audit operasional (management audit) untuk mengukur tingkat efisiensi dan keefektifan, pelaksanaan kegiatan manajemen dalam mencapai misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan serta tingkat operational excellenct yang diharapkan;

5. Mempersiapkan dan melaksanakan audit terhadap sistem informasi manajemen di lingkungan Perseroan;

6. Mempersiapkan dan melaksanakan audit khusus/ investigatif, terutama atas instruksi Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris Perseroan, dan permintaan manajemen atas persetujuan Direktur Utama Perseroan;

7. Mempersiapkan dan melaksanakan audit dokumen/administrasi terhadap laporan aktivitas manajemen;

8. Melakukan pemantauan dan pengecekan atas pelaksanaan tindak lanjut atas hasil audit internal maupun eksternal;

9. Memberikan bantuan konsultatif dan pemastian berupa masukan dalam penyempurnaan sistem, prosedur, anggaran, dan kebijakan yang diperlukan bagi tercapainya efisiensi dan keefektifan kegiatan dan pengendalian internal sehingga selaras dengan misi, tujuan dan strategi Perseroan;

10. Melakukan dan memberikan kontribusi untuk peningkatan pengendalian internal yang efektif dengan melakukan review dan evaluasi terhadap pengendalian internal pada semua unit kegiatan di lingkungan Perseroan.

For the purpose of dissemination, this SPI Charter can be viewed and downloaded at www.indofarma.id/information/ Good Corporate Governance.

tasks, responsibilities, and authoritiesTask and responsibility of Internal audit Unit:

1. Develop strategies and action plans, set up the programs to develop auditor’s competence and skills based on the risk-based analysis in achieving company’s mission, vision and business strategy;

2. Prepare and conduct compliance audit toward various laws and regulations, including the budget;

3. Prepare and carry out fnancial audit on a specifc post to support fnancial statement audit by external auditors;

4. Prepare and implement operational audits (management audits) to measure the level of efficiency and effectiveness (operational and cost effectiveness), implementation of management activities to achieve the mission, goals, and strategies that have been established as well as the expected level of operational excellence;

5. Prepare and perform the audit toward Management Information System in the Company

6. Prepare and carry out a special or investigative audit, especially on the instructions of President Director and/ or Board of Commissioners, and management request with the approval of the Company’s President Director;

7. Prepare and perform the audit of documents/ administrative (desk audit) toward the consolidated management activities;

8. Monitoring and checks on the follow-up (corrective action) on the results of internal and external audit;

9. Provide consultative support and assurance in the form of input in improving systems, procedures, budgets, and policies necessary to achieve effciency and effectiveness of the internal control activities and thus aligned with the mission, goals and strategies of the Company;

10. Perform and contribute to the increase of effective internal controls to conduct a review and evaluation of internal control on all unit activities within the Company;

254


11. Melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi pada penerapan manajemen risiko dengan membantu Perseroan mengidentifikasi dan mengevaluasi exposure risiko yang signifikan;

12. Menilai dan membuat rekomendasi untuk penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance;

13. Mengevaluasi kecukupan dari indikator pengukuran kinerja yang digunakan;

14. Menyusun dan menyempurnakan standar kerja audit intern dan panduan audit intern Perseroan;

15. Melakukan koordinasi kegiatan Audit Internal dengan kegiatan unit-unit manajemen lain di lingkungan Perseroan;

16. Menyampaikan laporan hasil audit, rekomendasi perbaikan, dan tindak lanjut yang telah, sedang, dan atau belum dilaksanakan manajemen kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris (melalui Komite Audit);

17. Secara berkala, menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi audit kepada Direktur Utama;

18. Berkoordinasi dengan pihak eksternal berdasarkan penugasan dari Direktur Utama dalam kaitan dengan tugas-tugas pengawasan di Perseroan;

19. Menyelenggarakan administrasi untuk mendukung tertib administrasi dan pelaporan hasil audit SPI.

SPI diberikan wewenang sebagaimana tercantum dalam Piagam SPI berikut:1. Menentukan strategi, ruang lingkup, metode, dan

frekuensi audit internal secara independen;2. Menyusun anggaran, kerangka acuan kerja, dan

menyeleksi bantuan tenaga audit, serta me- review kertas kerja dan laporan audit dari bantuan tenaga audit;

3. Memiliki akses yang tak terbatas atas seluruh informasi Perseroan dan/atau melakukan peninjauan fisik atas seluruh aset milik Perseroan;

4. Memperoleh penjelasan dari semua level manajemen berkenaan dengan pelaksanaan tugas Audit Internal;

5. Menyampaikan laporan hasil audit, termasuk hambatan dan tindak lanjut yang telah, sedang, dan atau belum dilakukan manajemen kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit);

6. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan auditor SPI.

11. To evaluate and contribute to the implementation of risk management to help companies identify and evaluate signifcant risk exposure;

12. Assess and make recommendations for the application of the principles of Good Corporate Governance;

13. Evaluate the adequacy of the performance measurement indicators which is used ;

14. Develop and refine the internal audit work standards and guidelines of the internal audit of the Company;

15. Coordinate activities of Internal Audit unit with other management units within the Company;

16. Delivering the audit report, recommendations for improvement, and the follow-up which has been, is being, or has not been done by the management to the President Director with a copy to the Commissioners (through the Audit Committee);

17. Periodically, report progress of implementation of the tasks and functions of the audit to the President Director

18. Coordinate with external parties based on the assignment of the President Director in relation to supervisory duties in the Company.

19. Organize the administration (back office) to support the orderly administration and reporting audit results of Internal Audit unit.

SPI is authorized as stated in SPI Charter to do the following:

1. Determining the strategy, scope, methods, and frequency of internal audit independently

2. Prepare budgets, terms of reference, and selecting outsourced audit assistance as well as reviewing the working papers and audit reports

3. Having unlimited access to the entire company information or conducting a physical review of the Company’s entire assets

4. Obtain explanations from all levels of management with respect to the implementationof Internal Audit unit tasks;

5. Delivering the audit report, including the obstacles and follow-up has been, is being, or has not done, by the management to the President Director and the Commissioner (through the Audit Committee)

6. Develop knowledge and skills of auditor of Internal Audit Unit.



Struktur Organisasi dan Kedudukan Satuan Pengawasan InternOrganization Structure and Position of Internal Audit Unit

MANAGER SPIMANAGER SPI

Vacant

ninna eka Pratiwi

agus supriyatno

Audit Operasional& Khusus Anak

PerusahaanOperational Audit

& Subsidiaries

Audit Operasional& Khusus Induk


& Parent entity

Staff Administrasi

Administration Staff

Tedjo suleksonoVacant

Ketua Tim Audit Operasional & Khusus Induk Perusahaan

Head of Operational Audit &

Parent entity

Tri andreasMeti Kusumawati

Anggota Tim Audit Operasional & Khusus Induk


Members & Parent entity

sukrisnoTirta hernayawati

Ketua Tim Audit Operasional & Khusus Anak Perusahaan

Head of Operational Audit &

Subsidiaries

setiawanVacant

Anggota Tim Audit Operasional

& Khusus Anak PerusahaanOperational

Audit Members & Subsidiaries

dadanG Mulyana

Guna menjaga obyektifitas dan independensi peran SPI, SPI bertanggung jawab kepada Direktur Utama, dimana pengangkatan dan pemberhentian Manajer SPI dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan melalui Komite Audit. Manajer SPI dalam pelaksanaan tugasnya secara struktur organisasi dibantu oleh: 1. Asisten Manajer Audit Operasional dan Kepatuhan yang

membawahi Ketua Tim dan Anggota Tim. 2. Asisten Manajer Audit Keuangan dan Sistem Informasi

membawahi Ketua Tim dan Anggota Tim.

Unit SPI Perseroan berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari dua orang karyawan tingkat Asisten Manajer. Tiga orang karyawan tingkat Supervisor, tiga orang karyawan tingkat Pelaksana dan dipimpin oleh satu orang Manajer SPI.

Sebanyak lima orang karyawan SPI telah memiliki sertifikasi profesi di bidang internal audit yaitu Qualified Internal Auditor (QIA) dan Manajer SPI memiliki sertifikasi profesi di bidang audit kecurangan, yaitu Certified Fraud Examiner (CFE).

In order to maintain its objectivity and independency of SPI, SPI is responsible to President Director which the election and dismissal of Internal Audit Manager is conducted based on the recommendation of Board Of Commissioners of the Company through Audit Committee.In performing its duty, SPI Manager in organizationstructure supported by:1. Assistant Manager of Operation and Compliance Audit

supervising the Team Leader And Team Member2. Assistant Manager of Finance and Information

System Audit which supervising the Team Leader and Team Member.

The Company's SPI Unit consists of 9 (nine) employees: two Assistant Manager level employees; Three Supervisory level employees, three Executive level employees and chaired by one SPI Manager.

Five SPI employees already have professional certification in the field of internal audit, namely Qualified Internal Auditors (QIA) and SPI Managers have professional certification in the field of fraud auditing, namely Certified Fraud Examiner (CFE).

256


Program Pemastian dan Peningkatan Kualitas

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, SPI mengacu pada Prosedur Audit Internal No.SPI-01 Rev 00 tanggal 2 Desember 2008, Prosedur Pemantauan Tindak lanjut Hasil Audit No. SPI-02 Rev 00 tanggal 5 Januari 2015, Protap pembuatan Laporan Hasil Audit No. PSI001 Rev 00 tanggal 21 Desember 2018, Protap Monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit No. PSI002 Rev. 00 tanggal 21 Desember 2018, Manual Audit Perseroan, Piagam SPI, dan Standar Profesional Audit Internal (SPAI) dan yang terbaru dengan penerapan Pedoman ICAE (Internal Control and Adequacy and Effectiveness) berbasis Risiko No. 0875/DIR/SK/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang disahkan oleh Direktur Utama. Dengan melaksanakan seluruh perangkat tersebut diharapkan Program Pemastian dan Peningkatan Mutu/Kualitas fungsi audit internal dapat berjalan baik.

Untuk proses penilaian internal dilaksanakan melalui review langsung secara berjenjang dalam satu penugasan tim audit sedangkan penilaian eksternal secara periodik (Periodic Assessment) untuk tahun ini belum dilaksanakan karena terkait biaya dan waktu pelaksanaan.

Kualifikasi Internal Auditor dan Pengembangan KompetensiBerikut kegiatan pengembangan kompetensi dan kualifikasi yang dilakukan Audit Internal di sepanjang tahun 2018.

nama dan jabatanName and Position

Kegiatan Pendidikan dan

PelatihanEducation and

Training Activities

tanggal Pelaksanaan

Date of Implementation

tempatPlace


investasi Pelatihan (rp)

Training Investment

(Rp.)

Tedjo Suleksono, SE. (Supervisor Audit Keuangan dan Sistem Informasi)Tedjo Suleksono, SE.(Financial Audit Supervisor and Information System)

Seminar Nasional Internal Auditor (SNIA) dan WisudaNational Seminar on Internal Auditors (SNIA) and Graduation

17-19 April 2018April 17 – 19, 2018

Yogyakarta Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA)

6.000.000

Meti Kusumawati, S.Kom. (Anggota Audit Keuangan dan Sistem Informasi)Meti Kusumawati, S.Kom.(Member of Financial Audit and Information System)

Seminar Nasional Internal Auditor (SNIA) dan WisudaNational Seminar on Internal Auditors (SNIA) and Graduation

17-19 April 2018April 17 – 19, 2018

Yogyakarta Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA)

6.000.000

Quality assurance and improvement Program

In performing its duties, SPI refers to Internal Audit Procedure No. SPI-01 Rev. 00 dated December 2, 2008, Monitoring Procedure of Audit finding follow-up No. SPI-02 Rev. 00 dated January 5, 2015, Protap (Fixed Procedure) of making Audit Report No. PSI001 Rev 00 dated December 21, 2018, Protap (Fixed Procedure) of Monitoring Follow-Up Audit Report No. PSI002 Rev. 00 dated December 21, 2018, Manual of Corporate Audit, SPI Charter and and Professional Internal Audit Standards (SPAI) and most recently with the adoption of Risk-Based ICAE (Internal Control and Adequacy and Effectiveness) Guidelines with Decree No. 0875/DIR/SK/VIII/2017 dated August 21, 2017 certified by the President Director. By implementing all these devices, it is expected that Assurance and Quality Improvement Program of internal audit function can work well.

The internal assessment process is carried out through direct review in stages in one assignment of the audit team while Periodic Assessment for this year has not been implemented due to cost and time of implementation.

Internal Audit Qualification and its Competency DevelopmentThe following development activities of competence and qualifications conducted by the internal audit in 2018.



nama dan jabatanName and Position

Kegiatan Pendidikan dan

PelatihanEducation and

Training Activities

tanggal Pelaksanaan

Date of Implementation

tempatPlace


investasi Pelatihan (rp)

Training Investment

(Rp.)

Setiawan, S.Kom. (Anggota Audit Operasional dan Kepatuhan)Setiawan, S.Kom.(Operational and Compliance Audit Member)

Audit Intern Tingkat Lanjutan IIAdvanced Level Internal Audit II

21 Mei – 2 Juni 2018May 21 – June 02, 2018

Jakarta Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA)

8.500.000

Tri Andrias, SE. (Supervisor Audit Keuangan dan Sistem Informasi)Tri Andrias, SE. (Financial Audit Supervisor and Information System)

Audit Intern Tingkat Lanjutan IIAdvanced Level Internal Audit II

21 Mei – 2 Juni 2018May 21 – June 02, 2018

Jakarta Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA)

8.500.000

laporan singkat Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sPi tahun 2018Selama tahun 2018, SPI telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :1. Melaksanakan audit operasional terhadap tiga objek

audit di lingkungan Perseroan dan enam objek audit di Kantor Cabang di PT Indofarma Global Medika (PT IGM) sebagai anak perusahaan,

2. Melakukan audit khusus atas permintaan manajemen sebanyak delapan objek baik di Perseroan maupun di PT IGM,

3. Melaksanakan monitoring tindaklanjut atas temuan hasil audit dari SPI maupun auditor eksternal (BPK RI dan KAP) dalam upaya perbaikan aktivitas operasional perusahaan sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh auditor,

4. Kegiatan pendampingan KAP Hendrawinata, Hanny, Erwin dan Sumargo untuk audit laporan keungan,

5. Memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan bagi semua staf SPI dan

6. Kegiatan Tim Counterpart Assessmen Penerapan GCG tahun 2017

Pelaksanaan audit oleh SPI tidak tercapai sesuai PKAT 2018 karena audit di unit produksi dan unit pendukung produksi belum bisa dilaksanakan karena adanya launching sistem ERP berbasis SAP dan Audit ISO oleh SGS untuk sertifkasi ISO 9001 versi 2015 serta audit reguler lainnya tidak bisa dilaksankan karena adanya tambahan audit khusus permintaan Manajemen PT Indofarma (Persero) Tbk dan PT IGM.

Semua hasil kegiatan SPI tersebut harus dilaporkan tertulis kepada Direktur Utama serta ditembuskan kepada Komite Audit Perusahaan Induk.

Brief report on the Duties and responsibilities implementation of sPi 2018During 2018, SPI has carried out the following activities:

1. Conducting operational audits of three audit objects in the Company's environment and six audit objects at the Branch Office at PT Indofarma Global Medika (PT IGM) as a subsidiary,

2. Conducting a special audit at the request of management of eight objects both in the Company and at PT IGM,

3. Conducting follow-up monitoring of audit findings from SPI and external auditors (BPK RI and KAP) in an effort to improve the company's operational activities in accordance with the recommendations given by the auditor,

4. Activities to assist KAP Hendrawinata, Hanny, Erwin and Sumargo to audit financial reports,

5. Providing opportunities to participate in continuing professional education for all SPI staff; and

6. Activities of the Counterpart Team for 2017 GCG Implementation Assessment.

The audit by SPI was not achieved in accordance with PKAT 2018 because the audit in the production unit and production support unit could not be implemented due to the launch of an SAP-based ERP system and ISO Audit by SGS for the 2015 ISO 9001 certification and other regular audits that could not be carried out due to additional audits specifically the request of the Management of PT Indofarma (Persero) Tbk and PT IGM.

All results of the SPI activity must be reported in writing to the President Director and sent to the Parent Company Audit Committee.

258


audit eksternal/akuntan publikexternal audit/ Public accountant

Akuntan publik merupakan organ eksternal Perseroan yang berfungsi memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Perseroan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Keberadaan akuntan publik

diatur melalui Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Public accountants are the Company's external organs which function to provide opinions related to the conformity of the Company's financial statements presentation to the Financial Accounting Standards

(SAK) applicable in Indonesia. The existence of public accountants is regulated through OJK Regulation No. 13 / POJK.03 / 2017 concerning the use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms

in Financial Services Activities.

Mekanisme Penunjukan Hingga Penetapan Akuntan PublikAppointment Mechanism Up to Determination of Public Accountants

Penetapan akuntan Publik oleh ruPs.Determination of Public Accountants by the GMS.

⇑ Setelah konsep surat rekomendasi disusun bersama Sekretaris Dewan Komisaris, Dewan Komisaris menyampaikan surat

rekomendasi kepada RUPS.After the draft letter of recommendation is prepared with the Secretary of the Board of Commissioners, the Board of

Commissioners submits a letter of recommendation to the GMS.

⇑ Dewan Komisaris melakukan telah atas rekomendasi Komite Audit, melakukan pembahasan dengan organ Dewan Komisaris dan

calon auditor eksternal/Akuntan Publik.The Board of Commissioners has carried out the recommendations of the Audit Committee, conducted discussions with the

organs of the Board of Commissioners and prospective external auditors / Public Accountants.

⇑ Tindak lanjut Komite Audit:

1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit internal dan eksternal.2. Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris.

Audit Committee follow-up:1. Evaluating the implementation of internal and external audits.

2. Submitting a report to the Board of Commissioners.

⇑Penyampaian arahan dan penugasan dari Dewan Komisaris kepada Komite Audit.

Submission of direction and assignments from the Board of Commissioners to the Audit Committee

akuntan Publik tahun 2018Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk Tahun Buku 2018, Perseroan melalui RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 pada tanggal 19 April 2019 telah memutuskan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (HHES). Hasil keputusan RUPS Tahunan tersebut, ditindaklanjuti oleh Perseroan dengan membuat Surat Perjanjian Kerja antara Perseroan dengan KAP HHES dengan No. 2750/DIR/X/2018 dan No.738/AHW/HHES/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.

Public accountants in 2018The Audit of the Company's Consolidated Financial Statements and the Partnership and Community Development Program (PKBL) Report for 2018 Fiscal Year, the Company through the 2017 Annual GMS on April 19, 2019 has decided to appoint Public Accounting Firm Hendra Winata Hanny Erwin & Sumargo ( HHES). The results of the Annual GMS decision were followed up by the Company by making a Work Agreement between the Company and KAP HHES with No. 2750 / DIR / X / 2018 and No.738 / AHW / HHES / X / 2018 dated October 15, 2018.



Akuntan Publik Tahun 2018Public Accountants in 2018

Kantor Akuntan PublikPublic Accounting Firm

: Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo

AkuntanAccountant

: A. Hendrawinata

Tahun AuditYear of Audit

: Tahun Buku 2018

Periode PenugasanPeriod of Assignment

: 15 Januari sd. 29 Maret 2019/January 15 – March 29, 2019

JasaServices

: Laporan Auditor Independen atas General Audit Laporan Keuangan Perseroan, PT IGM (anak perusahaan Perseroan) dan PT Farmalab Indo Utama (anak perusahaan PT IGM) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.Laporan Auditor Independen atas Audit Kepatuhan Perseroan (compliance audit) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengendalian intern Perseroan dan anak perusahaan (PT IGM) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.Laporan Auditor Independen atas General Audit Laporan Keuangan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Independent Auditor's Report on the General Audit of the Company's Financial Statements, PT IGM (the Company’s subsidiary) and PT Farmalab Indo Utama (a subsidiary of PT IGM) for the financial year ended December 31, 2018.Independent Auditor's Report on the Company's Compliance Audit against applicable laws and regulations and internal control of the Company and its subsidiary (PT IGM) for the financial year ending on December 31, 2018.Independent Auditor's Report on the General Audit of the Financial Report of the Company's Partnership and Community Development Program (PKBL) for the financial year ending on December 31, 2018.

Jasa LainnyaOther Services

: -

OpiniOpinion

: Wajar dalam semua hal yang materialUnqualifed in all material respects

BiayaCosts

: Rp608.000.000,- sudah termasuk PPn (includes VAT)

Penunjukan Kantor Akuntan Publik mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik; mekanisme Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Perseroan, dan usulan Dewan Komisaris yang disetujui dalam RUPS. Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk lima tahun buku berturut-turut, dimana Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit setelah dua tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa audit pada perusahaan yang sama.

The process of appointing the External Auditor refers Government Regulation No. 20 year 2015 on Public Accountant Practice, the mechanism of procurement of goods and services in the Company and the approved proposal from the Company’s Board of Commissioners at the AGM. Public Accountant can only give its service for five consecutive fiscal years and then its can give its service to the same company after absent for two consecutive fiscal years.

260


Guna kepentingan transparansi, berikut disajikan Auditor Publik Laporan Keuangan Perseroan enam tahun berturut-turut, untuk tahun buku 2011 hingga 2018 seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

tahunYear

akuntanAccountant

Kantor akuntan PublikPublick Accountant Firm

opiniOpinion

imbal jasa audit dalam rupiah

Audit Fee in Rupiah

2018 Iskariman Supardjo, CPA Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (HHES)

Wajar dalam semua hal yang materialUnqualifed in all material respects

608.000.000

2017 A. Hendrawinata, CPA Hendrawinata, Eddy, Siddharta, dan Tanzil


540.000.000

2016 Iskariman Supardjo, CPA Hendrawinata, Eddy, Siddharta, dan Tanzil


525.000.000

2015 Welly Adrianto, CPA Hendrawinata, Eddy, Siddharta, dan Tanzil


510.000.000



488.400.000



480.700.000

jasa lain yang Diberikan KaP hhes : Selain pelaksanaan pekerjaan jasa audit seperti yang terurai di atas, tidak ada jasa lain yang diberikan KAP Hendra Winata Hanny Erwin & Sumargo (HHES).

Concerning transparency, the following is presented by the Public Auditor of the Company's Financial Statements for six consecutive years, for the financial year 2011 to 2018 as can be seen in the table below:

other services Provided by KaP hhes:In addition to the implementation of audit service work as described above, there are no other services provided by Hendra Winata KAP Hanny Erwin & Sumargo (HHES).



Manajemen risikorisk Management

sistem manejemen risiko PerseroanKebijakan Perseroaan dalam Pengelolaan sistem Manajemen Risiko mengacu pada The Committee of Sponso ring Organizations of the Treadway Commission Enterprise Risk Management (COSO-ERM) yang merupakan serangkaian proses pengelolaan risiko meliputi pengidentifikasian risiko, pengukuran risiko, penentuan respon risiko, aktivitas pengendalian risiko, penginformasian dan pengkomunikasian risiko serta pemantauan risiko dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perseroan. Perseroan telah memiliki Sistem Manajemen Risiko yaitu Pedoman Manajemen Risiko yang disahkan oleh Direksi dengan No. 671/ DIR/SK/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012, namun sehubungan dengan penerapan sertifikasi ISO 9001 Versi 2015 yang salah satu clausulnya No. 6.1 tentang Tindakan untuk menangani (address/deal with) resiko dan peluang, maka Pedoman Manajemen Risiko yang telah ada direvisi dan Bidang CPRM pada akhir tahun 2018 telah menyusun prosedur, ketentuan umum dan protap terkait dengan implementasi manajemen risiko sebagai berikut :

1. Prosedur Manajemen Risiko atas Proses Bisnis Eksisting No. RM-01 Rev 00

2. Prosedur Manajemen Risiko Ad Hoc No.RM-02 Rev 003. Ketentuan Umum Enterprise Risk Management (ERM) No.

XRM-01 Rev 00 4. Ketentuan Umum Proses Manajemen Risiko Bidang No.

XRM-02 Rev 005. Ketentuan Umum Pelaksanaan Risk Assessment No. XRM-

03 Rev 006. Prosedur Tetap Penyusunan Rencana Risk Assessment

No. PRM0017. Prosedur Tetap Evaluasi Risk Assessment No.PRM002

8. Prosedur Tetap Monitoring Pelaksanaan Action Plan No.PRM003

9. Prosedur Tetap Kulifikasi Risk Officer No.PRM004

Terkait implementasi Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN dan perubahannya khususnya terkait Manajemen Risiko, Perseroan berkomitmen menerapkan Sistem Manajemen Risiko secara konsisten melalui unit kerja tersendiri di bawah Direktur Utama yaitu Bidang CPRM. Hal ini sesuai Peraturan BUMN No. PER-01/MBU/2011 Pasal 25 ayat 3 a tentang pembentukan bidang atau satuan kerja di bawah Direktur Utama.

Company risk management implementationCompany policy in the implementation of risk management process, the Company refers to The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSOERM) which is a series process of risk management including risk identifcation, risk measuring, respon determination, risk, activity of risk management, informating and communicating risk and risk monitoring of every activities conducted by the Company. Risk Management is also risk management system and protection of property, property rights and profts of the Company from the possibility of loss due to the risk. Structure of Risk Management System of the Company based on the Risk Management guidelines contained in the Board of Directors Decree No. 671/DIR/SK/X/2012 dated October 4, 2012, but in connection with the implementation of the ISO 9001 2015 version of certification which is one of the clauses No. 6.1 concerning actions to address / deal with risks and opportunities, the existing Risk Management Guidelines are revised and the CPRM Sector at the end of 2018 has compiled procedures, general provisions and procedures related to the implementation of risk management as follows:1. Risk Management Procedures for Existing Business

Processes No. RM-01 Rev 002. Ad Hoc Risk Management Procedure No.RM-02 Rev 003. General Provisions for Enterprise Risk Management

(ERM) No. XRM-01 Rev 004. General Provisions of Risk Management Process No.

XRM-02 Rev 005. General Provisions for Implementation of Risk

Assessment No. XRM-03 Rev 006. Fixed Procedure for Preparation of the Risk Assessment

Plan No. PRM0017. Fixed Procedure for Risk Assessment Evaluation

No.PRM0028. Fixed Procedure for Monitoring the Implementation of

Action Plan No.PRM0039. Risk Officer Fixed Procedure No.PRM004

In order to implement SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance in SOEs and its amendmend particularly related to risk management, the Company is committed to implement Risk Management System consistently manifested in one separate work unit under the President Director, namely CPRM Division. It is in line with SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 Article 25 paragraph 3 a regarding the establishment of a field or work unit under the President Director.

262


Penanggung jawab penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite GCG dan

Pemataua Risiko berperan menjalankan fungsi pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan Direksi serta berwenang dan bertanggungjawab untuk:a. Mengevaluasi pertanggungjawaban dan memberikan

saran perbaikan kepada Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

b. Melakukan kegiatan pengawasan terhadap penerapan kebijakan Manajemen Risiko.

c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris setelah melalui kajian risiko.

2. Direksi berperan atas penerapan Manajemen Risiko Perseroan serta berwenang dan bertanggungjawab untuk:

a. Menyusun dan menetapkan kebijakan serta strategi

manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan

Manajemen Risiko. c. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko di lingkup

Perseroan. d. Memastikan telah dilaksanakannya peningkatan

kompetensi SDM yang terkait Manajemen Risiko. e. Memastikan bahwa organisasi yang dibentuk untuk

mengelola Manajemen Risiko telah berfungsi secara independen.

f. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: i. Keakuratan metodologi pengukuran risiko. ii. Kecukupan implementasi sistem Manajemen

Risiko. iii. Ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen

Risiko. 3. Manajer Bidang CPRM (Corporate Performnce dan Risk

Management ) berperan: a. Mengadministrasikan penerapan Manajemen Risiko. b. Mengintegrasikan semua upaya pengelolaan risiko di

seluruh lingkup Perseroan. c. Membuat dan menyampaikan Laporan Penerapan

Manajemen Risiko kepada Direktur Utama. 4. Manajer Satuan Pengawasan Intern (SPI) berperan

melaksanakan aktivitas pemastian dan konsultasi secara independen, untuk memberi nilai tambah dan memperbaiki kegiatan operasi Perseroan, serta membantu Perseroan mencapai tujuan dengan melakukan pendekatan sistematis dan terstruktur dalam mengevaluasi efektivitas proses Manajemen Risiko.

The party in charge for the implementation of Risk Management within the Company are as follows:1. Board of Commissioners roles is to conduct oversight

function of the implementation of Risk Management that conducted by the Board of Directors as well as to authorize and be responsible to:a. To evaluate the accountability and suggest

improvements to the Board of Directors on the implementation of Risk Management policy.

b. To monitor the implementation of Risk Management policy

c. To evaluate and decide the request of Board of Directors related to the transaction needed approval of Board of Commissioners after risk study is conducted

2. Board of Directors roles is to implement Risk Management of the Company as well as to authorize and be responsible to:a. To prepare and determine a comprehensive policy

and strategy of risk management in writing.b. To be accountable for the implementation of Risk

Management Policyc. To develop the culture of Risk management within

the Companyd. To ensure the competency development of HR in

risk Managemente. To ensure that the organization established

to manage risk management has function independently.

f. To conduct regular review to ensure the following:

i. The accuracy of risk measurement methodologyii. Adequacy of implementation of Risk

Management system.iii. The accuracy of the policy and the procedure of

Risk Management3. Manager of CSRC roles to:

a. To administer the implementation of Risk Management.b. To integrate all efforts to manage risk within the

Companyc. To prepare and submit the report of the implementation

of Risk Management to the President Director.4. Manager of Internal Audit Unit (SPI) roles to conduct

the activity of assurance and consulting independently, to give additional value and to improve the operation of the Company and to help the Company to achieves its goal with systematic and structure approach in evaluating the effectivity of Risk Management process.



5. Manajer/Asisten Manajer Unit Kerja Pemilik Risiko (Risk Owner) dan Risk Officer merupakan fungsi pemilik risiko yang memiliki serangkain tahapan proses kegiatan kerja dan melaksanakan pengelolaan risiko yang ada di fungsi kerja masing-masing.

jenis risiko Dan mitigasi Perseroan Di tahun 2018

Alur Manajemen RisikoRisk Management Channel

Risk Management

Process

Manage Asses

IdentifyMonitor

Risk Management Infrastructure

Risk Government Framework

Identify Map

Monitor &

Report

Measure & Evaluate

Risk Treatment

Enterprise Risk Management

5. Manager/Assistant Manager of Risk Taking Unit and Risk Offcer is a function of risk owner who have a series of process stages of work activities and manage the risks in their work unit.

risk type and mitigation of the Company in 2018

264


ISO 31000 RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

Mandate & Commitment

boC & bod

Continental Improvement of the Framework

boC & bod

Monitoring and Review of

the Framework

bod

Design of Framework for Managing Risk

boC & bod

bod

Implementing Risk Management

1. Kriteria yang digunakan dalam Risk AssessmentDalam melaksanakan risk assessment manajemen menggunakan beberapa kriteria yaitu sebagai berikut :

a. Kriteria konversi Skala dibawah ini disepakati manajemen PT Indofarma (Persero) Tbk sebagai kriteria untuk mengkonversi ukuran semi kuantitatif likelihood dan dampak risiko dan kriteria ini digunakan untuk mengukur level risiko.

Kriteria konversi ukuran likelihood dan dampak risiko adalah sebagai berikut :

i. Ukuran Likelihood (kemungkinan terjadi) :

level Probabilitas/Probability Penjelasan/explanation

1 JarangRarely

Mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal; Probabilitas ≤ 20%.May occur only under abnormal conditions; Probability ≤ 20%.

2 Kemungkinan KecilSmall Possibility

Mungkin terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 20% < X ≤ 40%.May occur some time; Probability 20% <X ≤ 40%.

3 Kemungkinan SedangMedium Possibility

Dapat terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 40% < X ≤ 60%Can occur some time; Probability 40% <X ≤ 60%.

4 Kemungkinan BesarHigh Possibility

Akan mungkin terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 60% < X ≤ 80%It will be possible in many circumstances; Probability 60% <X ≤80%

5 Hampir PastiAlmost Possible

Dapat terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 80% < X < 100%Can occur in many circumstances; Probability 80% <X <100%

1. Criterias Used in Risk AssessmentIn carrying out Risk Assessment management uses several criteria as follows:

a. Conversion CriteriaScale below is agreed upon by the PT Indofarma (Persero) Tbk’s management as the criterias to convert a likelihood semi-quantitative ratio and risk impact and the criteria used to measure the level of risk.

The criteria of likelihood ratio conversion and risk impact are as follows:

i. Likelihood Ratio (likely to occur):



ii. Ukuran Konsekuensi /Dampak

level

Dampak/Konsekuensi

Impact/Consequence

jenis /aspekType/Aspect

KinerjaPerformance

FinansialFinancial

Citra PerusahaanCompany Image

KeselamatanKerja

Work Safety

1 Tidak SignifikanInsignnificant

Target kinerja tidak tercapai <20%Performance target notachieved <20%

Kerugian finansial kecilSmall financial loss

Timbulnya publisitas jelek di lingkungan internal Bad publicity in theinternal environment

Kecelakaan Kerja dengan dampak luka kecil tanpa perlu bantuan dokterWorkplace Accidents with minor injuries without the need for medical help

2 KecilSmall

Target kinerja tidak tercapai ≥20% sampai <40%Performance target notachieved ≥20% - <40%

Kerugian finansial sedang Medium financial loss

Timbul publisitas jelek di lingkungan internal dan pemegang sahamBad publicity in theinternal environmentand shareholders

Kecelakaan Kerja dengan dampak luka besar perlu bantuan dokter perusahaan Workplace accident with large injuries that neededCompany doctor’s help

3 SedangMedium


Kerugian finansial cukup besar Quite Large financialloss

timbulnya publisitas jelek di media localBad publicity in localmedia

Kecelakaan Kerja dengan dampak luka besar perlu bantuan dokter spesialis tanpa opnameWorkplace Accidents with large injuries need the help of a specialist without hospitalization

4 BesarBig


Kerugian finansial besar Large financial loss

Timbulnya publisitas jelek di media nasional

Bad publicity innational media

Kecelakaan Kerja dengan dampak luka parah perlu bantuan dokter spesialis dan perlu opname

Workplace Accidents with severe injuries need help from a specialist and need hospitalization

5 KatastropikCatastrophic

Target kinerja tidak tercapai ≥80%

Performance target not achieved ≥80%

Kerugian finansial sangat besarMassive financial loss

Timbul publisitas jelek di media nasional dan tuntutan hukum

There is bad publicityin the national mediaand lawsuits

Kecelakaan Kerja dengan dampak luka sangat parah dan kematian Workplace Accidents with severe wound and death

b. Kriteria Batas Risk Appetite (Peta Risiko)Kriteria yang digunakan untuk menentukan batas antara risiko yang tidak dapat diterima dan dapat diterima (appetite risk) adalah sebagai berikut :

ii. Consequence/Impact Ratio

b. Criteria of Risk Appetite Limit (Risk Map)The criteria used to determine the limit between the risk that cannot be accepted and can be accepted (risk appetite) as follows:

266


Kriteria atas Risk ApetiteCriteria for Risk Appetite Limit

5Supplementary

Issue15

Unacceptable20

Unacceptable25

Unacceptable

16Unacceptable

20Unacceptable

15Unacceptable

10Issue

12Issue

9Issue

12Issue

10Issue

4Acceptable

3Acceptable

2Acceptable

2Acceptable

3Acceptable

4Acceptable

4Acceptable

1Acceptable

5Supplementary

Issue

8Supplementary

Issue

6Supplementary

Issue

6Supplementary

Issue

8Supplementary

Issue

Jarang (1)rarely

KemungkinanKecil (2)

small possibility

KemungkinanSedang (3)

intermediate possibility

Likelihood

Dam

pak

impa

ct

Tida

k S

igni

fikan

(1)

insig

nific

ant

Keci

l(2)

low

Seda

ng(3

)in

term

edia

teBe

sar(

4)H

igh

Kata

stro

pik(

5)ca

tast

roph

ic

KemungkinanBesar (4)

big possibility

Hampir Pasti(5)

almost certain

c. Kriteria Tindakan/Respon sesuai dengan level risikoDalam mengambil keputusan untuk menentukan tindakan atau respon terhadap risiko yang akan diambil baik dalam hal menerima, menghindari, mengurangi atau membagi/mengalihkan risiko atau kombinasi lebih dari satu respon tersebut, manajemen tetap mempertimbangkan antara biaya dan manfaat.

Kategori Level RisikoRisk Level Category

Kategori level risiko

Risk Level Category

skorScore

tindakan yang DiambilAction Taken

respon risikoRisk Response

RendahLow

X ≤ 4 Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)No action is required (Acceptable)

Accept

SedangMedium

4 < X ≤ 8 Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (Supplementary Issue)Suggested to take action if the resource is available(Supplementary Issue)

Reduce

TinggiHigh

8 < X ≤ 12 Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)Action is necessary to manage risk (Issue)

Share

EkstrimExtreme

12 < X ≤ 25 Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko (Unacceptable)Immediate actions are necessary to manage risk (Unacceptable)

Avoid

c. Criteria of Action/Response In accordance with the Risk LevelIn taking the decision to specify what action or response to risks to be taken in terms of accepting, avoiding, reducing or splitting/shifting risk or a combination of more than one responses, the management still considers between the costs and benefits.



d. Kriteria Penetapan TOP RISK Risk Assessment tahun 2018, risiko-risiko yang ditetapkan sebagai Top Risk Korporat yaitu risiko korporat yang berdampak langsung (RKL) terhadap pencapaian tujuan perusahaan yang setelah melalui proses pengukuran menghasilkan nilai total risiko diatas 12 (RKL > 12 ) yaitu risiko-risiko korporat langsung dengan status/level ekstrim dengan respon risiko avoid.

2. Pelaksanaan Risk AssessmentUntuk menjaga agar tujuan dan sasaran perusahaan dapat tercapai secara optimal, maka perlu dilakukan Risk Assessment di lingkungan perusahaan, Bidang CPRM mengirimkan memo pelaksanaan Risk Assessment dan pada Tahun 2018, memo tersebut dikeluarkan pada tanggal 27 April 2018 dan diikuti memo reminder 1-3 untuk Bidang yang tidak menyampaikan feedback sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka Bidang CPRM menggunakan data yang ada pada Laporan Risk Assessment tahun sebelumnya (Tahun 2017). Merujuk pada Ketentuan Umum XMR03 tentang Pelaksanaan Risk Assessment, hal ini dilakukan mulai dari tahap identifikasi, analisa sampai dengan monitoring risiko yang dilakukan oleh risk owner karena risk owner merupakan Orang atau suatu entitas yang mempunyai akuntabilitas dan kewenangan untuk mengelola suatu risiko.

Berikut hasil rekapitulasi Risk Assessment Perseroan Tahun 2018 :

no

jumlah risikoRisk total

SubTotal

level risiko

Risk Level

total risiko (skor)

Total Risk(Score)

tindakan yang DiambilAction

respon risikoRisk

Response

Prioritas Penanganan

Handle Priority

KorporatCorporate

ProsesProcesslangsung

Directtidak

langsungNon Direct

1 12 18 86 116 Rendah (Hijau)

X≤4 Tidak diperlukkan tindakan

(Acceptable)

Diterima/Accept

IV

2 14 52 52 78 Sedang (Kuning)

4<X≤8 Disarankan diambil tindakan

jika tersedia sumberdaya

(Suplementary Issue)

Dikurangi/Reduce

III

3 17 25 25 66 Tinggi (Oranye)

8<X≤12 Diperlukan tindakan segera untuk

mengelola risiko (Issue)

Dibagi/Share

II

4 13 1 1 14 Tinggi Sekali-Ekstrim (Merah)

12<X≤25 Diperlukan tindakan segera untuk

mengelola risiko (Unacceptable)

Dihindari/Avoid

I

Sub Total 56 54 164 274

Grand Total 274

d. TOP RISK Criteria SettingRisk Assessment in 2018, the risks set as Top Corporate Risk that is the risk of a direct impact corporation (RKL) on the achievement of corporate objectives which after going through the measurement process, results in a total risk value above 12 (RKL> 12) ie direct corporate risks with extreme status/level with avoid risk response.

2. Risk Assessment ImplementationTo keep the objectives and targets of the Company achieved optimally, it is necessary to conduct Risk Assessment in the Company environment, the CPRM field sends memo on the implementation of Risk Assessment and the memo was issued on April 27, 2018 and followed by 1-3 reminder memos for the Field those who do not submit feedback until the specified time limit, the CPRM Sector uses the data in the previous year's Risk Assessment Report (2017). Referring to the General Provisions of XMR03 on Risk Assessment Implementation, this is done starting from the identification, analysis to risk monitoring stages carried out by the risk owner because the risk owner is a person or an entity that has accountability and authority to manage a risk.

Following are the results of the Company's Risk Assessment recapitulation in 2018:

268


Berdasarkan Tabel diatas maka dapat diperoleh informasi bahwa hasil identifikasi risiko pada Pelaksanaan Risk Assessment Tahun 2018 adalah sebanyak 274 risiko dan sesuai dengan Ketentuan Umum Pelaksanaan Risk Assessment No. XMR03 Rev 00 maka risiko dengan hasil pengukuran TR ≥ 12 tersebut secara otomatis masuk kedalam TOP RISK KORPORAT maka dari jumlah risiko tersebut yang masuk dalam kategori TOP Risk Korporat adalah 13 risiko dengan perincian sebagai berikut :

Top Risk Korporat Risk Assessment Tahun 2018Top Corporate Risk Assessment In 2018

no. risk owner risikoRisks

PengukuranMesurement

likelihood KonsekuenConsequence

total risiko

Total Risk

1. Peneltian dan PengembanganResearch and development

Data Mutu tidak mendukungNo support from Quality data

5 5 25

2. SCMSCM

Kemungkinan terjadinya item Produk Perputarannya RendahThe possibility of a Low Turnover Product item

5 4 20


Kajian teknis tidak komprehensifThe technical study is not comprehensive

4 5 20

4. Pengembangan Produk Product Development

Kemungkinan terjadinya Kemunduran target peluncuran produk baru terkait lead time penelitian yang panjangThe possibility of a setback for new product launch targets related to long research lead times

4 4 16


Terjadinya keterlambatan trial Delay in trial

4 4 16

6. Akuntansi dan KeuanganAccounting and Finance

Kemungkinan terjadinya keterlambatan penyusunan dan pengesahan RKAP (corporate planning)Possibility of delay in corporate planning preparation and approval

4 4 16


Terjadinya keterlambatan pembayaran ke SupplierDelay in payment to the Supplier

4 4 16


Nilai utang Valas meningkat Value of foreign currency debt has increased

4 4 16

9. PengadaanProcurement

Kemungkinan terjadi Daya tawar rendahPossible low bargaining power

3 5 15

Based on the above table, the results of risk identification in the 2018 Risk Assessment Implementation are 274 risks and in accordance with the General Provisions for Implementation of Risk Assessment No. XMR03 Rev 00 then the risk with the measurement result of TR ≥ 12 is automatically entered into the TOP CORPORATE RISK so that the total risk included in the TOP Corporate Risk category is 13 risks with the following details:



Top Risk Korporat Risk Assessment Tahun 2018Top Corporate Risk Assessment In 2018

no. risk owner risikoRisks

PengukuranMesurement

likelihood KonsekuenConsequence

total risiko

Total Risk


Kemungkinan terjadi kenaikan harga barang Possibility of an increase in the price of goods

3 5 15


Kemungkinan terjadinya sumber bahan baku yang masih single sourcePossible sources of raw material are still single source

3 5 15


Produk baru tidak prospektif New products not prospective

3 5 15

13. SCMSCM

Kemungkinan tidak optimalnya pengendalian Persediaan (over/under) baik di pusat maupun di cabang.Possibility of unoptimal Inventory control (over / under) both at the center and at the branch.

3 5 15

Peta Risiko Top Risk KoprporatRisk Assessment Tahun 2018

Accept

Share

Reduce

Avoid

Probabilitas

Dam

pak

13 SC-013 9 AD-009

11 AD-006 12 LB 004

10 AD-008

6 AK-018

7 AK-008

5 LB-002

8 AK-004

2 SC-032

1 LB-001

4 PD-007

3 LB-001

270


evaluasi efektivitas sistem manajemen risiko Sistem Manajemen Risiko telah berjalan cukup efektif karena adanya peran aktif dari Dewan Komisaris melalui Komite GCG dan Pemantauan Risiko yang melakukan tugas monitoring dan pengawasan secara berkala dengan melaksanakan rapat rutin setiap bulan dengan Bidang CPRM dan unit/bidang terkait sesuai agenda/rencana rapat serta beberapa kali dengan Anggota Direksi. Tentang peran Komite GCG dan Pemantauan Risiko dapat dilihat pada uraian kinerja dan rapat pada bagian Komite Audit GCG dan Pemantauan Risiko di Laporan Tahunan ini.

Bidang CPRM secara berkala setiap tahunnya melaksanakan Risk Assessment untuk menjaga agar tujuan dan sasaran Perseroan dapat tercapai secara optimal di lingkungan Perseroan dengan cara melakukan identifikasi risiko atau mapping risiko, menaksir kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan jika risiko itu terjadi, serta mengidentifikasi respon dan aktivitas pengendalian untuk mengurangi dampak risiko yang akan terjadi terhadap risiko-risiko korporat maupun proses yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Di samping itu Bidang CPRM jika diminta manajemen melakukan kajian risiko terkait informasi mengenai peristiwa/kejadian yang berpotensi dapat merugikan Perseroan dan terkait dengan pengembangan usaha /bisnis serta produk.

Hasil Risk Assessment tahun 2018 kemudian disampaikan kepada seluruh bidang ( risk owner ) untuk selanjutnya dilakukan monitoring rencana tindak lanjut terhadap risiko yang sudah dimitigasi oleh Bidang CPRM dan bidang terkait untuk dilaporkan kepada Direktur Utama serta ditembuskan ke Dewan Komisaris melalui Komite GCG dan Pemantauan Risiko.

Evaluasi terhadap Sistem Manajemen Risiko dilaksanakan agar tercapai maksud dan tujuan Sistem Manajemen Risiko. Maksud tersebut yaitu memberikan arah dan batasan serta tanggungjawab yang jelas terhadap pelaksanaan Manajemen risiko dengan mengacu kepada sistem dan struktur COSO- ERM.

evaluation of the effectivity of risk management systemRisk Management System has been running quite effective due to the active role of the Board of Commissioners through the GCG and Risk Monitoring Committee that conducts monitoring and supervision on a regular basis by conducting regular meetings every month with the staff of the CPRM and related unit/division corresponding with the agenda/meeting plan and several meeting with the Board of Directors. GCG and Risk Monitoring Committee roles can be seen in the description of performance and meeting at the sections of Audit Committee and GCG and Risk Monitoring Committee of this Annual Report.

CPRM Unit annually carry out Risk Assessment to ensure that the goals and objectives of the Company can be achieved optimally within the Company by identifying the risks or mapping risks, assessing the likelihood of risk occurrence and its impact if the risk occurs and to identify responses and control activities to mitigate the risks to the corporate risk or direct or indirect process impacting the achievement of the Work Plan and Budget (RKAP). In addition, the CPRM Unit also conducts risk assessments regarding the information on events that potentially harm the Company and related to business development and product.

The result of Risk Assessment 2018 is submitted to the whole field (risk unit taker) for subsequent monitoring of follow up action plan on risks that have been mitigated by CPRM and related fields to be reported to the President Director and forwarded to the Board of Commissioners through GCG and Risk Monitoring Committee.

Evaluation of the Risk Management System is conducted in order to achieve the purpose and objective of the Risk, Management System. The purpose is to give directions and restrictions as well as the clear responsibility of the implementation of risk management with reference to the system and the structure of COSO-ERM.



Tujuan dari Sistem Manajemen Risiko adalah sebagai berikut: 1. Memetakan pembagian wewenang dan tanggungjawab

pengelolaan Manajemen Risiko. 2. Memberikan arah dalam penerapan Manajemen

Risiko mulai dari identifikasi, pengukuran, penentuan respon,pelaksanaan aktivitas pengendalian, pengomunikasian dan pemantauan risiko.

3. Menjadi pedoman bagi pengembangan, pengomunikasian dan penyempurnaan secara periodik terhadap kebijakan Manajemen Risiko dan peraturan pendukung lainnya dalam bidang Manajemen Risiko.

4. Memberikan gambaran yang jelas kepada para Pemangku Kepentingan tentang bagaimana Perseroan mengelola risiko usahanya.

5. Sebagai acuan Satuan Pengawasan intern (SPI) untuk melaksanakan audit yang berbasis risiko (risk based audit ).

Evaluasi atas kecukupan penerapan Manajemen Risiko dapat dilakukan oleh SPI atau pihak external independen untuk mengetahui tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko dan memberikan rekomendasi perbaikan atas penerapan Manajemen Risiko.

The purpose of the Risk Management System is as follows:

1. To map the division of authorization and responsibility of managing the Risk Management.

2. To direct in implementation of Risk Management starting from identification, measurement, respon determination, implementation of control activity, communication and risk monitoring

3. To be a guideline for developing, communicating and periodic enhancing to the risk management policy and other supporting legislation in the Risk Management.

4. To give a clear picture to the stakeholders on how the Company manage its business risk

5. As a reference to the internal Audit Unit (SPI) to carry out audits based on risk (risk-based audit).

Evaluation of the adequacy of implementation of Risk Management conducted by SPI to determine the level of maturity of the implementation of Risk Management and to provide recommendations for improvement on implementation of Risk Management.

272


sistem Pengendalian InternalInternal Control system

Perseroan telah berkomitmen untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern agar Perseroan dapat mencapai tujuan pengelolaan operasional dan usaha yang optimal. Sistem Pengendalian Internal yang efektif sangat diperlukan untuk mengamankan investasi dan aset, yaitu mencakup system pengendalian prosedur (tangible) dan pengendalian substansi (intangible).

Perseroan telah menetapkan Kebijakan Sistem Pengendalian Internal dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.0219/DIR/SK/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 yang merupakan edisi revisi yang pertama.

Kebijakan Pengendalian Internal ini merupakan salah satu bentuk komitmen Direksi Perseroan untuk melaksanakan Keputusan Menteri Negara BUMNNo. PER-01/M-MBU/2011 tanggal 1 Agusutus 2011 bagian ketujuh pasal 26 tentang Sistem Pengendalian Internal.

ruang lingkup sistem Pengendalian internalKebijakan Sistem PengendalianInternal Perseroan adalah:1. Pimpinan beserta seluruh tingkatan manajemen

Perseroan bertanggungjawab untuk menciptakan dan memelihara kinerja pengendalian internal di dalam lingkungan kerjanya masing-masing.

2. Seluruh insan Perseroan sepenuhnya mendukung berfungsinya Sistem Pengendalian Internal dan Audit Internal dengan baik dalam rangka penegakan Good Corporate Governance.

3. Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalahunit di Perseroan yang melaksanakan fungsi audit internal dalam konteks pengendalian internal.

Kerangka sistem Pengendalian internal PerseroanPengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Direksi dan karyawan Perseroan yang dirancang untuk memberikan kepastian yang wajar berkenaan dengan pencapaian tujuan Perseroan sebagai berikut:

1. Kehandalan laporan dan informasi2. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku3. Efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional

The Company has committed to implement the Internal Control System in order to achieve optimal operational and business management goals. An effective Internal Control System is needed to secure investments and assets, which includes a procedure for controlling procedures (tangible) and controlling substance (intangible).

Internal Control System has been established by the Company management through the Board of Directors of the Company Decree No. 0219/DIR/SK III/2016 dated March 17, 2016 on Internal Control System Policy which is the first revised edition.

This Internal Control Policy is one of the commitment of the Board of Director of the Company to implement the Minister of State Owned Enterprise Decree No. PER-01/MMBU/2011 dated August 1, 2011 the seventh section of article 26 on the Internal Control System.

scope of internal Control systemThe scope of Company’s Internal Control System Policy are:1. All levels of the Company’s management are

responsible for creating and maintaining internal control performance in their respective working environments.

2. All employees of the Company fully support the functioning of Internal Control System and Internal Audit properly in the framework of upholding Good Corporate Governance.

3. Internal Audit Unit (SPI) is a unit in the Company that performs the internal audit function within the context of internal control

Framework of Company internal Control systemInternal Control is a process run by the Board of Directors and employees of the Company designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of the Company’s objectives as follows:

1. Reliability of reports and information2. Compliance with applicable regulations3. Efficiency and effectiveness of operational activities.



Sistem Pengendalian Internal yang dibangun dalam Perseroan mempunyai lima fungsi yaitu:1. Preventive yaitu pengendalian untuk mencegah

kesalahan, kekeliruan ataupun ketidakberesan yang dapat terjadi dalam suatu proses kegiatan.

2. Detective yaitu untuk mendeteksi kesalahan, kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi.

3. Corrective yaitu untuk memperbaiki kelemahan, kesalahan dan penyimpangan yang terdeteksi.

4. Directive yaitu untuk mengarahkan agar pelaksanaan dilakukan dengan tepat dan benar.

5. Compensative yaitu untuk menetralisasi kelemahan pada aspek control yang lain.

Keberhasilan system pengendalian internal ditentukan oleh lima komponen yang mengacu pada kerangka yang diakui secara internasional (COSO– Internal Control Framework) dan telah terbentuk di Perseroan sebagai berikut:1. Lingkungan Pengendalian adalah segala kondisi yang

membentuk struktur yang menjadi prasyarat dalam Perseroan agar budaya sadar dan peduli bisa tumbuh, dimana Perseroan memiliki:a. Perangkat normative Good Corporate Governance

yaitu Code of Conduct, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara karyawan dengan Perseroan dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang mengatur pengelolaan Sumber Daya Manusia.

b. Visi dan misi Perseroan yang baru diubah untuk mengantisipasi dinamika usaha yang terus berkembang.

c. Nilai inti Perseroan/corporate values yang baru yaitu: BETTER yang merupakan singkatan dari Brave – Energetic-Team Work – Trusted – Evolved - Responsible

d. Komite Budaya Perseroan dan Tim implementasi Budaya Perseroan.

2. Risk ManagementGuna mengantisipasi risiko bisnis internal dan eksternal yang dilakukan antara lain:a. Melakukan identifikasi dan analisis potensi

risiko secara menyeluruh yaitu dilakukannya risk assessment setiap tahun oleh Unit Manajemen Risiko Perseroan sehingga risiko dapat dimonitoring dan dilakukan rencana aksi agar dapat diminimalkan terjadi /mitigasi risiko dan ada pengkajian risiko dan atau studi kelayakan untuk bisnis atau produk baru yang akan di usulkan atau diputuskan oleh Direksi.

The Internal Control System which built within the Company has five functions:1. Preventive

To prevent errors either in the form of errors or irregularities that often occur in the operation of an activity.

2. Detective to detect errors and irregularities that occur.

3. Corrective to fix weaknesses, errors and deviations are detected

4. Directive to direct the implementation is done correctly.

5. Compensative to neutralize the weakness in other aspects of control.

The success of the internal control system is determined by the five components that refer to the internationally recognized framework (COSO-Internal Control Framework), as follows:1. Controlling Environment is the conditions that

constitute a structure that becomes a prerequisite in the Company to consciously grow biased culture, whereby the Company had:a. The normative Good Corporate Governance tool is

the Code of Conduct, Collective Labor Agreement (PKB) between employees and the Company and other laws and regulations governing Human Capital management.

b. The new vision and mission of the Company were changed to anticipate the growing dynamics of the business.

c. The Company's core values / new corporate values are: BETTER which stands for Brave - Energetic-Team Work - Trusted - Evolved – Responsible

d. The Corporate Culture Committee and the Corporate Culture Implementation Team.

2. Risk ManagementTo anticipate the internal and external business risks, the actions are:a. Identify and analyze the potential risks as a whole

by conducting risk assessments annually by the Risk Management Unit of the Company so that risks can be monitored and action plans are taken to avoid and there is risk assessment and or feasibility study for new business or products to be proposed or decided by Board of Directors.

274


b. Secara terbatas menggunakan hasil analisis tersebutuntuk perencanaan manajemen dan auditSPI. Rencana audit Bidang SPI yang tertuang dalam PKAT setiap tahunnya menggunakan juga hasil Laporan Risk Assessment dari Unit Manajemen Risiko.

c. Memperbaiki pedoman risiko dengan merevisi prosedur risiko sehingga lebih dapat diimplementasikan dan

d. Menunjuk risk owner dan risk officer setiap bidangnya sebagai pihak yang paling berkepentingan dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko masing-masing bidang.

3. Kontrol AktivitasKebijakan dan prosedur untuk meyakinkan bahwa tindakanyang diperlukan untuk mengatasi risiko benar-benar dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan,yang terbagi dalam:a. Pengendalian Hard Control

Pengendalian Hard Control adalah pengendalian berupa sarana, kelengkapan, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab yang dipergunakan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan operasional, antara lain: - Kebijakan Direksi dan/atau Dewan Komisaris

serta Prosedur Operasional Standar tertulis untuk mendukung aktivitas bisnis Perseroan

- Struktur Organisasi Perseroan yang jelas atas fungsi,tugas dan wewenangmasing-masing personil.

- Pengambilan keputusan berjenjang dan terpusat.

- Perangkat normatif Good Corporate Governance,yaitu Code of Conduct, Code of Corporate Governance dan Board Manual,

- Pedoman ICAE (Intenal Control Adequacy And Effectiveness) berbasis risiko No. 0875/DIR/SK/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ruang lingkupnya mencangkup di Induk dan anak perseroan.

b. Limited use of such analysis results for SPI management and audit planning. The SPI audit plan contained in the PKAT annually uses the Risk Assessment Report from the Risk Management Unit.

c. Improve risk guidelines by revising risk procedures so that they can be more implemented, and

d. Appoint the risk owner and risk officer of each field as the party that has the most interest and is responsible for managing the risk of each field.

3. Activity ControlThe policies and procedures to ensure that the actions necessary to address risks are actually implemented in order to achieve the objectives of the Company, which are divided into:a. Hard Control Controlling

Hard Control is controlling in the form of facilities, completeness, arrangement of authority and responsibilities used in decision making process and operational activities, namely:

- Policy of Board of Directors and/or Board of Commissioners and Standard Operating Procedures in writing to support the Company’s business activities

- A clear Corporate Organization structure for each person’s functions, duties and authority.

- Tiered and centralized decision making.

- Good Corporate Governance normative instruments, namely Code of Conduct, Code of Corporate Governance and Board Manual.

- CAE (Intenal Control Adequacy and Effectiveness) Guidelines based on risk No. 0875 / DIR / SK / VIII / 2017 dated August 21, 2017 which covers the parent and subsidiary companies.



b. Pengendalian Soft ControlPengendalian Soft Control adalah Pengendalian yang berupa perilaku, ketrampilan,nilai dan suasana yang terdapat pada individu dan kemampuan komunikasi personal antar individu dalam Perseroan antara lain Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perseroan dengan Serikat Pekerja Perseroan dan implementasi budaya perusahaan.

4. Sistem Informasi dan KomunikasiSistem informasi dan komunikasi adalah sistem yang digunakan Perseroan untuk mengenali, mendapatkan dan mempertukarkan informasi lintas waktu dan tempat serta dalam bentuk yang memungkinkan insan Perseroan untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Sistem informasi dan komunikasi yang dimiliki Perseroan sebagai berikut:a. Sistem informasi dan komunikasi yang

terintegrasi dalam bentuk Enterprice Resources Planning(ERP) berbasis SAP sehingga didapat informasi yang lebih berkualitas dalam arti:i. Informasi harus sesuai dengan tingkat

kerinciannya,benar dan akuratii. Informasi tepat waktu dan tersedia setiap saat

jika dibutuhkaniii. Informasi selalu baru,mencerminkan informasi

keuangan dan operasional yang paling terkiniiv. Informasi harus dapatdiandalkan,ko

nsisten,ekonomis dan relevan sesuai kebutuhan penggunanya.

v. Informasi mudah diakses oleh siapapun yang memiliki otorisasi untuk mengakses.

b. Perangkat normatif Good Corporate Governance antara lain Kebijakan Pengendalian Informasi Perseroan dan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan.

5. PemantauanPemantauan adalah proses menilai kualitas kinerja pengendalian intern dan hasil pemantauan digunakan oleh manajemen untuk membuat perubahan atas pengendalian internal yang diperlukan agar system menjadi dinamis dan mampu mengantisipasi perubahan sesuai tuntutan kondisi. Perseroan memiliki perangkat normatif Good Corporate Governance,yaitu Piagam SPI, Piagam Komite Audit, Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan Piagam Komite GCG dan Pemantauan Risiko.

b. Soft Control ControllingSoft Control is controlling in the form of behavior, skill, values and atmosphere contained in the individual and personal communication skills among individuals within the Company. Collective Labor Agreement (PKB) between the Company and the Workers Union of the Company.

4. Information and Communication SystemThe information and communication system is a system used by the Company to recognize, obtain and exchange information across time and place and in a form that enables the Company’s people to carry out its responsibilities. The Company’s information and communication systems are as follows:

a. Integrated information and communication systems in the form of Enterprise Resources Planning (ERP) to obtain quality information which means:i. Information must be in accordance with the

level of detail, correct and accurateii. Information is timely and available at all times

if Needediii. Information is always new, reflecting the

most up-to-date financial and operational information

iv. Information must be reliable, consistent, economical and relevant to the needs of its users. Information is easily accessible to anyone with authorization to access.

b. The normative tool of Good Corporate Governance is Guidelines for the Preparation of Financial Statements.

5. MonitoringMonitoring is the process of assessing the quality of performance of internal control and the monitoring results used by management to make changes to internal controls necessary for the system to be dynamic and able to anticipate changes according to the demands of the condition. The Company has a Good Corporate Governance normative instrument, the SPI Charter and the Audit Committee Charter.

276


sistem Pengendalian internal Keuangan Dan operasionalSistem Pengendalian Internal Perseroan dibidang keuangan dan operasional menggunakan informasi teknologi yang terintegrasi secara menyeluruh dalam operasional Perseroan, seperti keuangan (keuangan, akuntansi dan perpajakan) dan operasional (produksi, persediaan,penjualan dan sumber daya manusia) yaitu Sistem Enterprise Resource Planning(ERP) yang berbasis System SAP pada tahun 2018 ini telah diimplementansikan sebanyak 8 modul.

Untuk mendukung sistem ERP SAP tersebut juga telah dibuat dan atau revisi Standard Operational Procedur(SOP) di seluruh bidang akuntansi & keuangan dan operasional lainnya sehingga ada kejelasan tujuan, fungsi, hubungan kerja, wewenang dan tanggungjawab serta membuktikan adanya proses pengawasan berjenjang yang dilaksanakan oleh karyawan dari Tingkat Pelaksana sampai Tingkat Manajer melalui otorisasi secara system ERP maupun penandatangan dalam dokumen/formulir sesuai SOP.

Untuk memastikan bahwa system dan prosedur dijalankan,Perseroan melaksanakan audit baik dari internal melalui SPI, Audit Mutu Internal ISO 9001 versi 2015 maupun dari eksternal independen antara lain dari Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian, SGS untuk surveillance audit ISO, dan BPOM RI untuk sertifikasi CPOB,CPOTB dan CDOB serta dilakukan pemantauan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Komite GCG dan Pemantauan Risiko.

evaluasi atas efektivitas sistem Pengendalian internSecara keseluruhan Sistem Pengendalian Intern yang dibentuk Perseroan cukup efektif karena fungsi pengawasan baik dari internal dan dari eksternal yang dilakukan oleh Perseroan dapat berjalan optimal di tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan audit rutin dan khusus sesuai PKAT yang telah dilaksanakan oleh Bidang SPI baik di Perseroan dan PT IGM (anak perusahaan). Disamping itu, audit mutu internal ISO 9001 yang telah dilaksanakan oleh Auditor Mutu Internal secara periodik dan dikelola oleh Wakil Manajemen. Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Komite GCG dan Pemantauan Risiko juga secara aktif melakukan rapat dengan Manajemen Perseroan setidaknya satu kali dalam sebulan serta melakukan kunjungan kerja lapangan(onthespot) untuk memastikan dan melihat kondisi objek yang sedang dalam proses pengkajian.

internal Controlling system of Financial and operationalThe Company’s Internal Control System in the field of finance and operations uses integrated technology information throughout the Company’s operations, such as financial (finance, accounting and taxation) and operations (production, inventory, sales and human resources), an Oracle-based Enterprise Resource Planning (ERP) system based on System SAP in 2018 have implemented 8 modules.

In order to support the ERP system, Standard Operational Procedur (SOP) in all financial and operational areas is also made to clarify the objectives, functions, working relationships, authority and responsibilities and prove the existence of a tiered supervisory process implemented by employees from the Executive Level to Manager Level through authorization ERP system as well as signatories in documents/forms according to SOP.

To ensure that the system and procedures are in place, the Company conducts internal audit both through the Internal Audit Standards, Internal Quality Audit ISO 9001 as well as from external independent, among others from Public Accounting Firm for Financial Statement Audit, SGS for surveillance audit, and BPOM RI for CPOB, CPOTB and CDOB. The monitoring also conducted by the Board of Commissioners through the Audit Committee and GCG Committee and Risk Monitoring.

evaluation of the internal Control system effectivenessOverall, the Internal Control System established by the Company is quite effective because the supervisory function undertaken by the Company can run optimally. This can be seen from the implementation of routine and special audits in accordance PKAT implemented by SPI division both in the Company and Subsidiaries, PT IGM. In addition, the internal ISO 9001 quality audit iscarried out by the Internal Quality Auditor periodically and administered by the Representative Management. The Board of Commissioners through the Audit Committee and GCG and Risk Monitoring Committee are also actively conducting meetings with the Management of the Company at least once a month and conducting on-thespot field visits to ascertain and assess the condition of the object under review.



Guna dapat semakin meningkatkan kepercayaan kepada pengelolaan operasional dan usaha, Perseroan melakukan audit independen yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Jasa Audit dengan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo untuk dilakukannya audit atas Kepatuhan(Compliance Audit) atas peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan pengendalian intern untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Untuk audit mutu ISO 9001 versi 2015 telah dilaksanakan Surveilance Audit per semester oleh SGS sebagai auditor mutu ISO 9001 dan sertifikasi fasilitas produksi seperti CPOB / CPOTB serta fasilitas distribusi di PT IGM (Anak Perusahaan) seperti CDOB dilakukan pemeriksaan oleh BPOM RI. Penerapan GCG oleh Perseroan untuk penerapan tahun 2017 juga telah dilaksanakan oleh Assessor Independen dari BPKP Kantor Perwakilan Jawa Barat. Hasil dari dilaksanakan pengawasan tersebut secara rutin dan terstruktur menghasilkan rekomendasi atas temuan serta Corection Action dan Preventif Action (CAPA) untuk perbaikan system dan kegiatan operasional Perseroan telah diupayakan dengan komitmen untuk ditindaklanjuti oleh seluruh pihak yang terkait sehingga secara keseluruhan sistem dan prosedur operasional dapat memenuhi unsur kepatuhan atas regulasi serta efisien dan efektif.

Hasil evaluasi oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (HHES) atas audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan untuk tahun buku 2018 menyatakan bahwa berkaitan dengan unsur –unsur yang diuji menyatakan bahwa Perseroan telah mematuhi, dalam semua hal yang material terhadap pasal-pasal tertentu didalam hukum, peraturan dan kontrak.

In order to enhance confidence in operational and business management, the Company conducts independent audits as outlined in its Audit Services Working Agreement with Public Accounting Firm Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo for the audit of Compliance Audit on applicable laws and regulations and internal control for the financial year ended on December 31, 2018.

While related to ISO 9001 quality audit carried out Surveillance Audit per semester by SGS as auditor of ISO 9001 quality. While certification of production facilities such as CPOB and CPOTB as well as distribution facilities in PT IGM (Subsidiaries) such as CDOB conducted inspection by BPOM RI. The Company's GCG implementation for 2017 has also been carried out by an Independent Assessor from the BPKP West Java Representative Office.The findings of audit, inspection and monitoring provide recommendations for Corrective and Preventive Action (CAPA) that have been sought with a commitment to be followed up by all relevant parties so that the overall system and operational procedures can fulfill regulatory compliance and are efficient and effective.

The evaluation results by Public Accountants Firm Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (HHES) for compliance audits of legislation for 2018 fiscal year stated that with regard to the tested elements stating that the Company has complied with, in all material respects to the articles certain in law, regulations and contracts.

278


Perkara Penting dan Permasalahan hukumImportant Case and legal Issues

Permasalahan huKum

Tidak ada permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi Perseroan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang tahun 2018 .

akses informasi dan data perusahaan:Tata Kelola keterbukaan InformasiInformation access and Company data : Information Transparency Governance

Sesuai asas transparansi dalam penerapan GCG dan Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), transparansi dan tata kelola keterbukaan informasi menjadi salah satu pilar bagi perusahaan publik seperti Perseroan untuk menginformasikan data dan informasi yang layak bagi pemegang saham, publik dan pemangku kepentingan. Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi yang dapat diakses melalui website Perseroan.

Korespondensi dan laporan BerkalaInformasi keuangan dan non keuangan dari Perseroan telah disusun dan dilaporkan secara transparan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan dan lembaga lain yang dipersyaratkan sesuai target waktu, serta tersajikan dengan lengkap dan akurat. Informasi dipaparkan melalui laporan berupa:1. Laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan (Audited)

kepada Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian BUMN.

2. Penjelasan dan klarifikasi atas pemberitaan di media massa, kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Keterbukaan informasi terkait Corporate action dan public expose tahunan.

4. Laporan administrasi bulanan pemegang saham Perseroan.

5. Laporan Tahunan.

legal Case

There are no issues and / or legal cases faced by the Company, subsidiaries, and members of the Board of Commissioners and Board of Directors throughout 2018.

In accordance with the principles of transparency in the implementation of GCG and Indonesia Corporate Governance Roadmap released by the Financial Services Authority (OJK), the transparency and governance of information disclosure become one of the pillars for public companies like the Company to inform the data and information that is appropriate for the shareholders, public and stakeholders. The company has opened information that can be accessed through the Company's website.

Correspondence and Periodic reportsFinancial and non-financial information from the Company has been prepared and reported transparently to shareholders, stakeholders and other agencies required according to the target time, presented completely and accurately. Information is presented through reports in the form of:1. Quarterly and Annual Financial Statements (Audited)

to Indonesia Stock Exchange, the Financial Services Authority and the Ministry of SOE.

2. Explanation and clari cation on reporting on the mass media, to the Indonesia Stock Exchange and the Financial Services Authority.

3. Disclosure of information related to Corporate action and annual public expose.

4. Monthly administration report of the Company’s shareholders.

5. Annual report.



situs web PerseroanCompany website

Sesuai peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, keberadaan situs web memiliki peran yang signifikan atas tata kelola keterbukaan informasi. Pengungkapan dan ketersediaan informasi pada situs web Perseroan akan memberikan manfaat kepada pemegang saham, publik dan pemangku kepentingan, dimana hal ini akan memungkinkan penyampaian informasi yang dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan membantu para pemegang saham dan pemangku kepentingan serta pihak lain sebelum mengambil keputusan.

Perseroan telah memiliki situs web elektronik resmi dengan alamat www.indofarma.co.id. Situs web ini menyediakan konten seputar informasi Perseroan yang komprehensif dan berguna bagi akses informasi dari pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Paparan Publik dan rilis mediaPerseroan melakukan public expose atau paparan publik kepada pemegang saham, pemangku kepentingan dan masyarakat umum tentang aktivitas operasi dan proses usaha Perseroan. Paparan publik dilakukan melalui metode presentasi kepada pemegang saham, pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang diundang. Perseroan memandang paparan publik yang dilakukan akan membantu Perseroan dalam menyampaikan informasi yang lebih luas dan menjangkau khalayak lebih banyak.

Sebagai bukti implementasi Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, butir V tentang Public Expose, Perseroan telah melaksanakan kewajiban tersebut melalui gelaran Public Expose pada 26 Desember 2018 bertempat di Ruang Seminar 3, Gedung Bursa Efek Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta. Hadir pada kesempatan tersebut Herry Triyatno Direktur Keuangan dan Human Capital, Arie Genipa S Corporate Secretary dan Guntoro Corporate Communication.

Acara diisi dengan pemaparan oleh Direksi Perseroan mencakup profil Perseroan, kondisi pasar farmasi nasional, kinerja keuangan, kondisi eksternal, pergerakan harga saham Perseroan, Prospek Pasar 2019, keberlanjutan dan perkembangan bisnis Perseroan serta hal-hal lainnya yang layak diketahui oleh publik dan pemegang saham. Lebih kurang 25 peserta yang hadir dalam acara tersebut berasal dari pemegang saham retail, perusahaan sekuritas, analis pasar modal, media dan beberapa perusahaan lainnya.

In accordance with the OJK regulation No. 8/ POJK.04/2015 on the site of Public Company, the existence of the website has a significant role on the information disclosure governance. Disclosure and availability of information on the Company website will provide benefits to shareholders, the public and stakeholders, as this will enable the delivery of information that can be done quickly, correctly and help the shareholders and stakeholders as well as other parties before taking a decision.

The Company has an official website at www.indofarma.id This website provides information about the content of the Company comprehensively and useful for access to information of Shareholders and Stakeholders.

Public expose and media releaseThe Company conducts public expose to shareholders, stakeholders and the general public about the activities of the Company’s business operations and processes. Public exposure performed through presentation to shareholders, stakeholders and parties invited. The company considers the public exposure performed will help the Company in delivering information more widely and reach more audiences.

As evidence of the implementation of the Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-E regarding Obligation of Information Submission, verse V on the Public Expose, the Company has carried out these obligations through the organization of Public Expose on December 26, 2018, held at Seminar Room 3, Indonesia Stock Exchange Building, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta. Present on the occasion Finance and Human Capital Director Herry Triyatno, Corporate Secretary Arie Genipa S and Corporate Communication Guntoro.

The event filled with presentation by the Company’s Directors includes the Company's profile, national pharmaceutical market conditions, financial performance, external conditions, the Company's stock price movements, 2019 Market Prospects, the sustainability and development of the Company's business and other matters that are known to the public and shareholders. Approximately 25 participants who attended the event came from retail shareholders, securities companies, capital market analysts, the media and several other companies.

280


hubungan mediaCorporate Secretary sebagai pejabat penghubung (liason officer) adalah ujung tombak penyaluran informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan atas hal-hal yang telah dicapai oleh Perseroan. Termasuk kepada media, Corporate Secretary senantiasa melakukan komunikasi agar informasi yang sampai kepada masyarakat tersalurkan melalui media resmi dan terpercaya. Materi yang menjadi asupan masyarakat meliputi kondisi keuangan, kinerja operasional, inovasi, peluncuran produk baru, prospek usaha dan kegiatan usaha Perseroan lainnya.

Selama tahun 2018, Corporate Secretary melakukan penyampaian informasi Perseroan melalui wawancara dan dimuat pada media massa resmi nasional.

Pemberitaan Perseroan di Media MassaCompany Coverage in Mass Media

judul Berita di media massaNews Title in Mass Media

1. https://market.bisnis.com/read/20180722/192/819364/indofarma-inaf-ganti-logo-perusahaan-ini-alasannya2. https://www.cnbcindonesia.com/market/20181107155140-17-41055/penjualan-obat-turun-indofarma-masih-rugi-rp-35-m3. https://investasi.kontan.co.id/news/indofarma-merencanakan-dua-pembangunan-pabrik4. http://surabaya.tribunnews.com/2018/05/21/pasar-surabaya-beri-kontribusi-besar-bagi-indofarma5. https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/20/04/2018/indofarma-kejar-pendapatan-rp-21-triliun-tahun-ini/6. https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-3980571/indofarma-bidik-pendapatan-bersih-rp-21-triliun7. https://economy.okezone.com/read/2018/12/27/278/1996527/indofarma-bidik-pertumbuhan-penjualan-15-pada-20198. https://www.beritasatu.com/ekonomi/490984/indofarma-gandeng-perusahaan-korea-kembangkan-produk-kecantikan9. https://www.wartaekonomi.co.id/read179903/indofarma-gandeng-perusahaan-korea-bangun-pabrik-kosmetik.html10. https://industri.kontan.co.id/news/indofarma-maksimalkan-peluang-dari-proyek-pemerintah11. https://industri.kontan.co.id/news/indofarma-kantongi-tender-e-katalog-rp-300-miliar12. https://pasardana.id/news/2018/12/26/indofarma-gandeng-perusahaan-korea-bangun-pabrik-alat-kesehatan-senilai-rp200-miliar/

media relationsCorporate Secretary as liaison officer is the spearheading of the dissemination of information to the public and interested parties on matters that have been achieved by the Company. Including the media, Corporate Secretary continually communicates that information to the community so that the information reached to them is channeled through the official and reliable media. The material that becomes public intake includes financial condition, operating performance, innovation, new product launches, business prospects and the Company’s other business activities.

During 2018, the Corporate Secretary disseminates the Company's information through interviews and published it on official national mass media.



akses Publik dan hubungan investorKepada publik dan investor, Perseroan memberikan keterbukaan akses melalui jalur informasi yang telah disediakan seperti yang tertera di bawah ini.

Kantor Pusat Pt indofarma (Persero) tbkJalan Indofarma No. 1, Cikarang Barat, Jawa Barat 17530, IndonesiaTel : +62 21 8832 3971/75Faks : +62 21 8832 3972/73Situs Web: www.indofarma.co.idE-mail : • [email protected] • [email protected]

Head Office PT Indofarma (Persero) TbkJalan Indofarma No. 1, Cikarang Barat, Jawa Barat 17530, IndonesiaPhone: +62 21 8832 3971/75Fax: +62 21 8832 3972/73Web: www.indofarma.id E-mail: • [email protected] ; • [email protected]

sekretaris PerusahaanArie Genipa SuhendiSurel: [email protected]; [email protected]

Corporate secretaryArie Genipa SuhendiEmail: [email protected] ; [email protected]

akses Publik dan layanan PelangganPerseroan juga memberikan akses kepada pelanggan terkait produk dan layanan yang dimiliki Perseroan, dengan jalur informasi seperti yang tertera di bawah ini.

Kantor Pusat Pt indofarma (Persero) tbkJalan Indofarma No. 1, Cikarang Barat, Jawa Barat 17530, IndonesiaTel : +62 21 8832 3971/75Faks : +62 21 8832 3972/73Situs Web : www.indofarma.co.idE-mail : [email protected]

Head Office PT Indofarma (Persero) TbkJalan Indofarma No. 1, Cikarang Barat, Jawa Barat 17530, IndonesiaPhone: +62 21 8832 3971/75Fx: +62 21 8832 3972/73Web: www.indofarma.id E-mail: [email protected]

Public access and investor relationsTo the public and investors, the Company provides open access through the information that has been provided as shown below.

Public access and Customer serviceThe Company also provides access to customers to related products and services of the Company, the information line as shown below.

282


Kode etikCode of Conduct

KoDe etiK inDoFarma: etiKa usaha Dan tata PerilaKu

Agar visi, misi dan nilai inti serta budaya perusahaan dapat diterapkan secara lebih nyata, diperlukan sebuah perangkat yang bersifat artikulatif serta memiliki mekanisme reward & punishment. Perseroan telah menyusun Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku sebagai Kode Etik atau Code of Conduct. Kode Etik ini berfungsi sebagai pedoman standar perilaku bagi seluruh insan Indofarma dalam berinteraksi dengan pihak dalam dan pihak luar. Kode Etik Perseroan diperkenalkan ke seluruh tingkatan di dalam Perseroan dan tertulis dalam kontrak kerja perekrutan karyawan yang harus dipahami dan ditandatangani oleh seluruh karyawan. Kemudian, seluruh karyawan diharapkan untuk berperilaku sesuai nilai-nilai Perseroan dan menerapkan Kode Etik dalam kegiatan sehari-hari. Perseroan secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas Kode Etik, dan mengadakan program sosialisasi untuk mengingatkan dan menekankan penerapan kode etik bagi para pegawai.

hubungan yang harmonis dengan Pemangku KepentinganSalah satu tujuan besar dari penerapan prinsip GCG adalah pengembangan hubungan entitas usaha dengan pemangku kepentingan. Perseroan merumuskan Kode Etik yang dimilikinya untuk dapat membangun hubungan yang harmonis antara kepentingan operasi dan bisnis yang dilakukan Perseroan dengan kepentingan dari setiap pemangku kepentingan yang berada di dalam lingkaran operasi dan bisnis Perseroan maupun yang terkena dampak kegiatan operasi dan bisnis Perseroan.

Pemangku Kepentingan IndofarmaIndofarma Stakeholders

KaryawanEmployees

KonsumenConsumers

PesaingCompetitors

Penyedia Barang atau Jasa

Provider of Goods and / or Services

Mitra BisnisBusiness Partners

Kreditur/InvestorCreditor/Investor

PemerintahGovernment

MasyarakatPublic

Media MassaMass Media

Organisasi Profesi dan AsosiasiProfessional

Organizations and Associations

inDoFarma CoDe oF ConDuCt: Business ethiCs anD BehaVior

In order for the vision, mission and core values and corporate culture to be more distinctly applied, a tool that is articulate is needed and has a reward & punishment mechanism. The Company has compiled the Code of Business Ethics and Behavior as a Code of Conduct. This Code of Conduct serves as a standard guideline for behavior for all Indofarma people in interacting with internal parties and outside parties. The Company's Code of Conduct is introduced to all levels in the Company and written in the employee recruitment work contract that must be understood and signed by all employees. Then, all employees are expected to behave according to the Company’s values and implement the Code of Conduct in their daily activities. The Company periodically evaluates the effectiveness of the Code of Conduct, and conducts socialization programs to remind and emphasize the implementation of codes of conduct for employees.

harmonious relations with stakeholdersOne of the big objectives of GCG principles implementation is the development of business entity relationships with stakeholders. The Company formulates its Code of Conduct to be able to establish a harmonious relationship between the Company’s operating and business interests and the interests of each stakeholder within the Company's operating and business circles and those affected by the Company's operations and business activities.



isi Pokok-pokok Pedoman etika usaha dan tata Perilaku (code of conduct)Tujuan penerapan GCG pada pelaku usaha adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maupun etika dan moral yang diatur dalam GCG Manual. Fungsi kepatuhan secara fundamental mempengaruhi profil pengelolaan sebuah perusahaan dan etika perilaku insan Perseroan, yang kemudian berpengaruh pada aspek citra perusahaan. Bagi perusahaan terbuka seperti Perseroan, aspek citra perusahaan menjadi salah satu bagian terpenting bagi kepercayaan diri Perseroan dan karyawannya melakukan aktivitas usahanya. Selain itu, fungsi kepatuhan memberikan dasar bagi Perseroan untuk menjalankan proses bisnisnya dengan sistem yang terpercaya dan memiliki landasan peningkatan berkelanjutan. Untuk itu, Perseroan telah mengesahkan kembali Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) pada tanggal 23 November 2017 yang merupakan pedoman revisi sebelumnya tanggal 26 Juni 2015 yang mengatur:1. Standar Etika Usaha

Standar etika usaha disusun untuk menjelaskan etika usaha Perseroan saat berelasi dengan berbagai pihak adapun Standar etika usaha tersebut adalah:a. Etika Perusahaan dengan Karyawanb. Etika Perusahaan dengan Konsumenc. Etika Perusahaan dengan Pesaingd. Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang dan/atau

jasa

e. Etika Perusahaan dengan Mitra Bisnisf. Etika Perusahaan dengan Kreditur/Investorg. Etika Perusahaan dengan Pemerintahh. Etika Perusahaan dengan Masyarakati. Etika Perusahaan dengan Media Massaj. Etika Perusahaan dengan Organisasi Profesi dan

Asosiasi2. Standar Tata Perilaku

Standar Tata Perilaku dibuat dan disusun untuk memberikan landasan kepada insan Perseroan dan Perseroan sendiri untuk berperilaku sesuai dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekaligus Standar atau Perilaku menjadi sebuah mode preventif yang akan melindungi Perseroan dan insan Perseroan dari tindakan ke urangan atau penyimpangan internal yang dapat terjadi, sebagai berikut:a. Etika Kerja Sesama Insan Indofarmab. Menjaga Kerahasian Data dan Informasi Perusahaan

c. Memberi Kesempatan Yang Sama Untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi

Contents of Business ethics and Code of Conduct PrinciplesThe purpose of implementing GCG in business actors is compliance with laws and regulations, as well as ethics and morals regulated in the GCG Manual. The compliance function fundamentally affects the management profile of a company and the ethical behavior of the Company's employees, which then influences the aspects of the company's image. For public companies, corporate image aspects become one of the most important parts for the Company’s confidence and its employees in conducting business activities. In addition, the compliance function provides a basis for the Company to carry out its business processes with a trusted system and has a foundation for sustainable improvement. To that end, the Company has ratified the Business Ethics Guidelines and the Code of Conduct on November 23, 2017 which is the previous revised guideline dated June 26, 2015 which regulates:1. Business Ethics Standards

The standards of Business Ethics are prepared to explain the Company’s Business Ethics when related with various parties. The Standards of Business Ethics are:a. The Company’s Ethics with Employeesb. The Company’s Ethics with by Consumersc. The Company’s Ethics with Competitorsd. The Company’s Ethics with Providers of Goods

and/or Servicese. The Company’s Ethics with Business Partnersf. The Company’s Ethics with Creditors/Investorsg. The Company’s Ethics with Governmenth. The Company’s Ethics with Communityi. The Company’s Ethics with Mass Mediaj. The Company’s Ethics with Professional

Organizations and Associations2. Standards of Code of Conduct

The standards of Code of Conduct are created and structured to provide a foundation for the Company’s people and the Company itself to behave in accordance with company rules and applicable rules and regulations. Standard or behavior becoming a mode preventive that will protect the company and insan the company from action to the internal urangan or irregularities thatmay happen , as follows:a. Work Ethics of Fellow Personnelb. Maintain the Confidentiality of the Company’s

Data and Informationc. Same opportunities to get Jobs and Promotions

284


d. Memberikan Perlindungan Informasi Perusahaan dan Intagible Asset

e. Menjaga Informasi Orang Dalamf. Menjaga Harta Perusahaang. Menjaga Keselamatan dan Kesempatan Kerja dan

Pelestarian Lingkungan (K3PL)h. Mencatat Data dan Pelaporani. Menghindari Benturan /Konflik Kepentingan dan

Penyalahgunaan Jabatanj. Menerima Hadiah/Cinderamata/Gratifikasik. Memberi Hadiah/Cinderamata/Gratifikasil. Merokok, Penyalahgunaan Narkotika, Obat Terlarang

dan Minuman Keras (Miras)m. Aktivitas Politikn. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pedoman etika usaha dan tata Perilaku (code of conduct) Berlaku Bagi seluruh insan PerseroanSeluruh Insan Perseroan yaitu seluruh Karyawan, Direksi, Dewan Komisaris beserta Organ Dewan Komisaris berkomitmen dan berkewajiban menerapkan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku ( Code of Conduct ) yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari Perseroan dan mewujudkan penerapan prinsip-prinsip GCG. Setiap tahun Karyawan, Direksi, Dewan Komisaris beserta Organ Dewan Komisaris telah menandatangani formulir Kepatuhan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku ( Code of Conduct ).

Penerapan dan sosialisasi etika usaha dan tata Kelola PerilakuPenerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku ini dimaksudkan untuk:1. Mengidentifikasikan nilai-nilai dan standar etika selaras

dengan Visi dan Misi Perseroan.2. Menjabarkan Tata Nilai sebagai landasan etika yang harus

diikuti oleh insan Perseroan dalam melaksanakan tugas.3. Menjadi acuan perilaku insan Perseroan dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan Perseroan.

4. Menjelaskan secara rinci standar etika agar insan Perseroan dapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.

d. Perlindungan Informasi Perseroan dan Intangible Asset.

e. Inside Informationf. Maintain the Company’s Assetsg. Maintain Environmental, Health and Safety (LK3)

h. Record the data and reportingi. Avoid a conflict of interest and malfeasance

j. Accepting Gifts/Souvenirs/Gratuitiesk. Giving Gifts/Souvenirs/Gratuitiesl. Smoking, Narcotics, Drugs and Alcohol Abuses

m. Political Activityn. Intellectual Property Rights (IPR)

Code of Business ethics and Code of Conduct applies to all Company PeopleAll Company People namely all Employees, Board of Directors, Board of Commissioners and Organs of the Board of Commissioners are committed and obliged to apply the Business Ethics Guidelines and applicable Code of Conduct in carrying out the daily activities of the Company and realize the implementation of GCG principles. Every year Employees, Board of Directors, Board of Commissioners and Organs of the Board of Commissioners have signed the Compliance on Code of Business Ethics and Code of Conduct.

implementation and Dissemination of Business ethics and Code of ConductImplementation of Business Ethics and Code of Conduct is intended to:1. Identify the values and ethical standards aligned with

the vision and mission of the Company.2. Describe the Values as the foundation of ethics to be

followed by the personnel of the Company in carrying out the task.

3. As a conduct reference for the Company’s personnel to carry out each duty and responsibility and interact with the stakeholders of the Company.

4. Explain in details the ethical standards so that the Company’s personnel can assess the form of activities preferred and help give consideration if they are unsure of what they are doing.



Penerapan dan Pelanggaran Etika Usaha dan Tata Perilaku Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku di lingkungan Indofarma dapat berjalan baik dan menyeluruh melalui:

1. Komitmen pimpinan, baik di kalangan Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, maupun Karyawan.

2. Penggerak penerapan etika dan pengembangannya dilaksanakan oleh Direktur yang ditunjuk sebagai penanggungjawab dalam penerapan dan pemantauan GCG.

3. Sosialisasi kepada setiap lapisan karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris beserta Organ Dewan Komisaris.

Pada tahun 2018, Perseroan melakukan telah melakukan sosialisasi Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku bagi seluruh insan Perseroan melalui memo internal dari Bidang CPRM yaitu No. 035/CPRM/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2017 dan penandatanganan pernyataan kepatuhan atas Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku oleh insan Indofarma serta melalui tatap muka yang dihadiri oleh perwakilan karyawan dari seluruh bidang pada tanggal 2 November 2018.

Selain itu Perseroan juga sudah mengunggah Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku di situs web resmi Perseroan dengan alamat www.indofarma.id/informasi/GCG dan media intranet LAN dengan alamat URL192.168.1.39/ERM/Data Master/infrastruktur GCG.

Penegakan dan sanksi Pelanggaran Penerapan etika usaha dan tata Perilaku1. Proses penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku di

lingkungan Perseroan melibatkan seluruh manajemen dan seluruh level insan Perseroan.

2. Dengan bantuan Komite GCG dan Pemantauan Risiko, Dewan Komisaris bertanggung jawab atas dipatuhinya Etika Usaha dan Tata Perilaku di lingkungan Perseroan.

3. Direksi bertanggung jawab atas penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan

4. SatuanPengawasan Intern (SPI), Direktur, Manajer, dan setingkat Manajer bertanggung jawab atas penerapan di lingkungan unit kerjanya masing-masing.

Implementation and Violations of Business Ethics and Code of Conduct Application of Business Ethics and Code of Conduct within Indofarma environment can run well and thoroughly through:1. Commitment to leadership, both among the Board of

Commissioners, Board of Directors, Management. as well as Employees.

2. Activator of the application of ethics and development is carried out by the Director appointed responsible for the implementation and monitoring of GCG.

3. Dissemination to all levels of employees. The Board of Directors and Board of Commissioners and the Organ of Board of Commissioners.

In 2018, the Company has conducted a dissemination of the Code of Business Ethics and Code of Conduct for all Company’s people through internal memos from the CPRM Division, No. 035 / CPRM / VIII / 2018 dated August 9, 2017 and the signing of compliance statement with the Code of Business Ethics and Conduct by Indofarma’s people and through face-to-face attended by representatives of employees from all fields on November 2, 2018.

In addition, the Company has also uploaded the Business Ethics and Code of Conduct on the Company’s official website with the address www.indofarma.id/informasi/GCG and LAN intranet media at URL192.168.1.39 / ERM / Master Data / GCG infrastructure.

implementation and sanctions for Violations of Business ethics and Conduct1. The process of implementation of Business Ethics and

Code of Conduct in the Company involves the entire management and all levels of the Company’s personnel.

2. With the help of GCG and Risk Monitoring Committee, the Board of Commissioners is responsible for compliance with Business Ethics and Code of Conduct in the Company.

3. Board of Directors is responsible for implementing Business Ethics and Code of Conduct assisted by the Corporate Secretary; and

4. Internal Audit Unit (SPI), Board of Directors, Managers, and at the same level Managers are responsible for implementation in their respective work units.

286


5. Direksi kemudian menunjuk Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary ) atau fungsi yang ditunjuk beserta perangkatnya yang bertanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran terhadap pelaksanaan Etika Usaha dan Tata Perilaku.

6. Setiap insan Perseroan menerima satu salinan Etika Usaha dan Tata Perilaku dan menandatangani formulir pernyataan pernyataan komitmen penerapan tata kelola perusahaan.

Keharusan pelaporan terhadap pelanggaran Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct ):1. Setiap karyawan wajib melaporkan terjadinya pelanggaran

panduan Etika Usaha dan Tata Perilaku( Code of Conduct) kepada Corporate Secretary atau fungsi yang ditunjuk.

2. Setiap karyawan yang melaporkan mengenai dugaan pelanggaran Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas.

3. Kerahasiaan identitas pelapor harus dijaga, kecuali apabila diperlukan dalam tindak lanjut laporannya sesuai kebijakan Perseroan.

4. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pelapor manakala pelanggaran tersebut benar terjadi kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran dan/atau laporannya tidak benar.

5. Corporate Secretary atau fungsi yang ditunjuk harus menindaklanjuti laporan tersebut sesuai batas kewenangannya.

6. Corporate Secretary atau fungsi yang ditunjuk harus melaporkan kepada Direksi untuk diambil tindakan sesuai kebijakan Perseroan.

Selama tahun 2018 tidak terdapat laporan pelanggaran Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku sehingga Perseroan tidak menerbitkan sanksi sesuai dengan aturan Perseroan yang berlaku.

5. Board of Directors then appoints Corporate Secretary or the appointed function and its equipment responsible for reporting violations of the implementation of Business Ethics and Behavior.

6. Every person of the Company receives one copy of the Business Ethics and Code of Conduct and signs the statement form of commitment to implement corporate governance.

Requirements to report violations of Business Ethics andCode of Conduct:1. Every employee is required to report violations of

guidelines of Business Ethics and Code of Conduct to the Corporate Secretary or the designated function.

2. Any employee who reported the alleged violation of Business Ethics and Code of Conduct must disclose his/her identity clearly

3. Confidentiality of the identity of the reporter must be maintained, except as necessary in follow-up report at the discretion of the Company.

4. There is no punishment meted out to the complainant when the violation occurred except if the person concerned is also involved in the offense and/or the report was not true.

5. Corporate Secretary or the designated function should follow-up on these reports within the limits of their authority.

6. Corporate Secretary or the designated function should report to the Board of Directors for action at the discretion of the Company.

During 2018 there were no reports of violations of the Code of Business Ethics and Code of Conduct so that the Company did not issue sanctions in accordance with applicable Company’s regulation.



whistleblowing system

Prinsip Dasar sistem Pelaporan PelanggaranSebagai komitmen untuk menerapkan Peraturan Menteri Negara BUMN tentang penerapan GCG No.PER-01/MBU/2011 pada pasal 27, Perseroan telah menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan yaitu Kebijakan Whistleblowing System (WBS) No. 0864/DIR/ SK/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015. Perseroan mendefinisikan Whistleblowing System sebagai sistem yang mengelola pengaduan/pengungkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta insan Perseroan dan mitra bisnis dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan.

Kebijakan tersebut telah dilakukan sosialiasasi secara internal melalui distribusi memo ke Dewan Komisaris, Organ Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan seluruh bidang oleh Bidang CPRM dengan No. 035/CPRM/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 dan media tatap muka dengan perwakilan karyawan pada tanggal 2 November 2018, serta pemasangan media poster dan banner di lingkungan Perseroan serta dimuat dalam situs resmi Perseroan dengan alamat www.indofarma.id/information/GCG dan media intranet LAN dengan alamat URL192.168.1.39/ERM/Data Master/infrastruktur GCG.

Cara Penyampaian laporan Pelanggaran Pelapor membuat pengaduan/pengungkapan dan mengirimkannya kepada Pengelola WBS yaitu Corporate Secretary dan atau Petugas yang ditunjuk melalui sarana/media yang telah ditetapkan sebagai berikut:1. No. Telpon : 021- 88323971 ext.391 2. No. Fax :021-88323972 3. Email ke [email protected]. Website : www.indofarma.id klik menu ask_wbs

5. Kotak Pengaduan yang diletakan di tempat strategis yaitu dilingkungan Kantor Pusat Cibitung-Bekasi dan Kantor Pemasaran Manggarai-Jakarta dan Kantor Pusat PT IGM.

Basic Principles of Whistleblowing systemsAs the Company’s commitment to implement the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/2011, Article 27, The Company has compiled provisions that regulate the reporting mechanism for alleged irregularities in the relevant SOE, namely the Whistleblowing System Policy (WBS) No. 0864 / DIR / SK / XII / 2015 dated December 3, 2015. The Company defines the Whistleblowing System as a system that manages complaints / disclosures regarding illegal behavior, confidential / unethical, anonymous and independent actions that are used to optimize the participation of the Company's employees and business partners in disclosing violations that occur within the Company.

The policy has been disseminated internally through the distribution of memos to the Board of Commissioners, Organ of the Board of Commissioners, Board of Directors and Employees of all fields by the CPRM Division with No. 035 / CPRM / VIII / 2018 dated August 09, 2018 and face-to-face media with employee representatives on November 02, 2018, as well as the installation of poster and banner media in the Company's environment and published on the Company's official website at www.indofarma.id/information/GCG and LAN intranet media with URL192.168.1.39 / ERM / Master Data / GCG infrastructure.

how to submit a violation reportThe reporter makes a complaint / disclosure and sends it to the WBS Manager, namely the Corporate Secretary and / or appointed Officer through the means / media that have been determined as follows:1. Phone: 021-88323971 ext. 3912. Fax: 021-883239723. Email to [email protected] 4. Website: www.indofarma.co.id click the ask_wbs

menu5. Complaints box placed in a strategic place, namely

Cibitung Head Office in Bekasi and Manggarai-Jakarta Marketing Office and PT IGM Head Office.

288


lingkup Pengaduan/PengungkapanLingkup pengaduan/pengungkapan tidak termasuk permasalahan yang terkait dengan Ketenagakerjaan/ SerikatPekerja, LK3, SDM dan fasilitas Perseroan. Adapun hal-hal yang dapat dilaporkan bersangkutan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Korupsi2. Suap3. Benturan kepentingan4. Pencurian5. Kecurangan6. Melanggar hukum dan peraturan perusahaan

Perlindungan Bagi Pelapor 1. Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap

pengaduan/ pengungkapan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme.

2. Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perseroan.

3. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan kasus yang diadukan kepada pihak manapun.

4. Perlindungan ini juga berlaku bagi karyawan yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan investigasi atas pengaduan/pengungkapan tersebut.

5. Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan.

Penanganan Pengaduan :1. Pengelola WBS atau petugas yang ditunjuk

menerima pengaduan/pengungkapan, mencatat dan menuangkan ke dalam format standard yang menghasilkan:a. Laporan penerimaan kontak sesuai kategori

lingkup pengaduan / pengungkapan.b. Laporan pengungkapan (disclosure report) ke

Pihak yang berwenang untuk menindaklanjutinya sesuai kategori Pihak Terlapor.

2. Corporate Secretary dan atau petugas yang ditunjuk sebagai Pengelola WBS melakukan penelahaan awal/klarifikasi terhadap pengaduan / pengungkapan tersebut, membuat resumenya, kemudian mempresentasikan kepada Direktur Utama atau Komisaris Utama Perseroan.

scope of Complaints/DisclosuresThe scope of the complaint/disclosure does not include issues related to the Labour/Trade Unions, LK3, human capital and facilities of the Company. The issues that can be reported is concerned with the following criteria:

1. Corruption2. Bribery3. Conflicts of interest4. Stealing5. Fraud6. Breaking the law and company regulations

Protection for the informant1. In carrying out the follow-up process, every complaint /

disclosure must prioritize confidentiality, the principle of presumption of innocence and professionalism.

2. The Reporter identity is guaranteed its confidentiality by the Company.

3. The company guarantees the protection of the Reporting Parties from all forms of threats, intimidation, punishments or unpleasant actions from any party as long as the Reporter maintains the confidentiality of the case that is reported to any party.

4. This protection also applies to employees who carry out investigations as well as parties who provide information related to conducting investigations into these complaints / disclosures.

5. Parties who violate the principle of confidentiality will be given severe sanctions in accordance with the applicable provisions in the Company.

the handling of complaints1. The WBS manager or designated officer receives

complaints / disclosures, records and pours into standard formats that produce:

a. Contact acceptance report according to the scope of complaint / disclosure category.

b. Disclosure report (disclosure report) to the authorized party to follow up according to the Reported Party's category.

2. The Corporate Secretary and / or the officer appointed as the WBS Manager conduct an initial review / clarification of the complaints / disclosures, make a resume, then present it to the President Director or the Company's President Commissioner.



3. Berdasarkan hasil presentasi tersebut, Direktur Utama atau Komisaris Utama Perseroan memutuskan tindak lanjut:a. Dihentikan, jika tidak memenuhi persyaratan

indikasi awal.b. Dilanjutkan dengan investigasi dengan

membentuk Tim Investigasi yang terdiri dari Tim SPI dan jika diperlukan dapat terdiri dari beberapa bidang terkait jika diduga substansi pengaduan/ pengungkapan terkait dengan citra / reputasi Indofarma dan/atau menimbulkan kerugian yang besar.

Catatan :Semua proses tersebut di atas dibuatkan Berita Acara dan didistribusikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT Indofarma (Persero) Tbk serta Pihak Pelapor.

4. Tim Investigasi melakukan investigasi dan memaparkan hasilnya kepada Corporate Secretary dan Direktur Utama atau Komisaris Utama Perseroan.

5. Berdasarkan hasil presentasi tersebut, Direktur Utama atau Komisaris Utama Perseroan:a. Laporan pengungkapan ditutup, jika tidak terbukti.b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang

berlaku, jika terbukti dan terkait dengan tindakan administratif.

c. Meneruskan tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk proses lebih lanjut, jika terbukti dan terkait dengan tindak pidana umum atau korupsi. Dalam hal ini, Corporate Secretary dan atau petugas yang ditunjuk melakukan koordinasi dengan Bidang SPI dan Seksi Legal guna memastikan adanya bukti permulaan yang cukup dan jika bukti-bukti cukup maka Corporate Secretary dan atau petugas yang ditunjuk merekomendasikan kepada Direktur Utama atau Komisaris Utama Perseroan untuk persetujuan.

Catatan : Semua proses tersebut di atas dibuatkan Berita Acara dan didistribusikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Persero, Pihak Pelapor dan Pihak Terlapor.

6. Corporate Secretary dan atau petugas yang ditunjuk melaporkan hasil investigasi kepada Direktur Utama atau Komisaris Utama Persero).

3. Based on the results of the presentation, the President Director or President Commissioner of the Company decides the follow-up:a. Terminated, if it does not meet the initial

indication requirements.b. Continuing with an investigation by forming an

Investigation Team consisting of the SPI Team and if needed can consist of several related fields if it is suspected that the substance of the complaint / disclosure is related to Indofarma's image / reputation and / or incurs substantial losses.

Note:Minutes of the above process are prepared and distributed to the Directors and Board of Commissioners of PT Indofarma (Persero) Tbk and the Reporting Parties.

4. The Investigation Team investigates and presents the results to the Corporate Secretary and Managing Director or President Commissioner of the Company.

5. Based on the results of the presentation, the President Director or the Company's President Commissioner:a. Disclosure reports are closed, if not proven.b. Give sanctions in accordance with applicable

provisions, if proven and related to administrative actions.

c. Forward the crime to the investigator for further proceedings, if proven and related to general criminal acts or corruption. In this case, the Corporate Secretary and / or the appointed officer coordinates with the SPI Division and the Legal Section to ensure sufficient initial evidence and if sufficient evidence then the Corporate Secretary and / or appointed officer recommends to the President Director or the Company's President Commissioner for approval .

Note:Minutes of the above process are prepared and distributed to the Directors and Board of Commissioners of the Company, the Reporting Party and the Reported Party.

6. Corporate Secretary and / or appointed officer reports the results of the investigation to the President Director or the President Commissioner of the Company).

290


Pihak Pengelola Pengaduan : Laporan pengaduan/pengungkapan disampaikan kepada Tim Pengelola Whistleblowing System yang telah dibentuk Direksi dengan SK Direksi No. 0691/DIR/SK/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 , yang bertugas : 1. Melaksanakan sosialisasi dan atau distribusi informasi

mengenai sistem dan tata kerja pengelolaan WBS,2. Melaksanakan tugas dan kewenangan tata kerja

pengelolaan WBS3. Memberikan laporan kerja secara berkala kepada

penanggungjawab WBS 4. Melakukan evaluasi sistem dan tata kerja dan

efektifitas pengelolaan WBS

Sosialisasi Whistleblowing System Perseroan Melalui Media PosterSocialization of the Company's WBS through Media Poster

Complaints managerReport on complaints / disclosures submitted to the Whistleblowing System Management Team established by the Board of Directors with Decree of Directors No. 0691 / DIR / SK / V / 2018 dated 9 May 2018, in charge of:1. Carry out socialization and / or distribution of

information regarding the system and procedures for managing the WBS,

2. Carry out the duties and authority of the work procedures for managing the WBS

3. Provide periodic work reports to the person in charge of the WBS

4. Evaluate the system and work procedures and effectiveness of WBS management



Alur Proses Whistle Blowing SystemFlowchart of the Whistle Blowing System Process

PelaPor MeMbuaT PenGaduan MelaluI MedIa yanG Telah desIdIaKan

THe inFormanT make THe complainT THrougH media THaT Has been provided

Sekretaris Perusahaan dan Tim WBS Menerima Laporan Pengaduan

The Corporate Secretary and WBS Team receive the Informants' complaint

Penelaahan Awal Pengaduan oleh Tim WBS

Beginning review on the complaint by WBS Team

14 hari selesai dari tanggal diterimanya pengaduan

14 days have finished from the date of Complaint received

SelesaiFinished

SelesaiSelesai

SelesaiFinished

SelesaiFinished

Dilanjutkan Investigasi oleh Tim Investigasi

The investigation will be continue by investigation Team

Berita Acara Presentasi Hasil Investigasi ke Direktur Utama atau Komisaris UtamaThe investigation will be continue by

Investigation Team

Dihentikan, Jika Tidak Memenuhi Persyaratan Indikasi Awal

Presentation to the Corporate Secretary if the reported is a Indofarma member

Termasuk dalam Tingkatan Administrasi. Terlapor Diberi Sanksi

Included to the Administration Action, the informant will be given a sanction.

Presentasi ke Sekertaris Perusahaan jika yang Terlapor Insan Indofarma

Presentation to the Corporate Secretary if the reported is a Indofarma memberT

Presentasi ke Direktur Utama jika Terlapor Anggota Dewan Komisaris dan Organ Dekom, Sekertaris

Perusahaan Serta SPIPresentation to the President Director if the

reported is: Member of the Board of Commissioner and BoC organ, Corporate Secretary and SPI

Termasuk dalam Tindakan Pidana. Terlapor dilaporkan ke Penyidik Berdasarkan Bukti

yang Cukup atas Persetujuan Direktur Utama/Komisaris Utama

Included on Criminal Act. the reported will be reported to the investigator based on

the enough evidence on the approval of President Director/President Commissioner.

7 hari setelah laporan investigasi selesai

7 days after the Investigation Report done

Terbukti. Ditindak Lanjuti oleh Direksi atau Dewan Komisaris. BA Didistribusi ke Direksi, Dewan Komisaris,

Pelapor dan TerlaporProofed, will be followed up by the Board of Director or

Board of Commissioner, the news will be distributed to the Board of Director, Board of Commissioner, Informant and reported.

Presentasi ke Komisaris Utamajika Terlapor Anggota Direksi

Presentation to the Board of Commissioner if the reported is a member of the Board of Director

Berita Acara (BA) Hasil Presentasi, Distribusi BA ke Direksi, Dewan Komisaris dan Pelapor

The news of presentation result, the distribution of presentation news to the Board of Director,

Board of Commissioner, and Informant

Tidak Terbukti. Laporan Ditutup dan BA Didistribusi ke Direksi, Dekom dan Pelapor

Unproofed, the report will be closed and the news will be distributed to the Board of Director, Board of Commissioner, and Informant.

laporan sistem Pelaporan Pelanggaran tahun 2018

Selama tahun 2018, tidak ada Laporan pengaduan/pengungkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri yang masuk baik di Perseroan maupun di PT IGM (Anak Perusahaan) melalui media yang telah disediakan dalam mekanisme Whistleblowing System milik Perseroan.

report on the Violation reporting system in 2018

During 2018, there were no reports of complaints / disclosures regarding illegal behavior, unethical / improper conduct in a confidential, anonymous and independent manner that entered both the Company and PT IGM (Subsidiaries) through the media provided in the Whistleblowing System mechanism owned by Company.

292


laporan harta Kekayaan Penyelenggara negara (lhKPn)State Official Assets Report (LHKPN)

Prinsip Dasar laporan harta Kekayaan Penyelenggara negaraLaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam :1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG Pada Bab X tentang Etika Usaha, Korupsi dan Donasi pasal 41 ayat 2 yaitu Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan pejabat tertentu BUMN yang ditunjuk oleh Direksi, wajib menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 7 Juli 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mantaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaanya secara electronik melalui e-LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

Basic Principles of State Official Assets Report (LHKPN)

State Official Assets Report (LHKPN) is a list of all State Official Assets as outlined in the LHKPN form stipulated by the Corruption Eradication Commission (KPK) as stipulated in:

1. Law No. 28 of 1999 concerning State Officials who are Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism, mandating that each official must report and announce his/her Assets before and after taking office and are willing to examine his/her assets before and after taking office.

2. 3. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption

Eradication Commission confirms the authority of the Corruption Eradication Commission to implement measures or efforts to prevent corruption, among others, through registration and examination of LHKPN.

4. Regulation of the SOE Minister No. PER-01 / MBU / 2011 concerning GCG Implementation in Chapter X concerning Business Ethics, Corruption and Donations Article 41 paragraph 2, namely Members of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners / Supervisory Board and certain officials of SOE appointed by the Board of Directors, must submit reports of assets in accordance with the provisions of the legislation.

5. Decision of KPK No. KEP 07 / KPK / 02/2005 concerning Procedures for Registration, Inspection and Announcement of State Assets Statements.

6. Regulation of the Corruption Eradication Commission (KPK) Number 07 of 2016 dated July 7, 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement and Examination of State Officials Assets.

The LHKPN examination submitted to the KPK aims to realize State Officials who comply with the general principles and free from the practices of corruption, collusion and nepotism, as well as other despicable acts.

Each State Official is required to report his/her assets electronically through e-LHKPN that has been provided by the KPK to be filled honestly, correctly and completely, so that the Corruption Eradication Commission can analyze, evaluate, and assess all amounts, types and value of assets reported, correctly, fast, precise, accurate and responsible.



Pedoman lhKPn PerseroanSesuai surat keputusan Direksi Perseroan No. 0863/DIR/SK/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015, Perseroan merumuskan kebijakan tentang Kepatuhan dan Pengelolaan LHKPN dengan menetapkan pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN meliputi:1. Anggota Dewan Komisaris2. Anggota Organ Pendukung Dewan Komisaris

3. Anggota Direksi4. Sekretaris Perusahaan5. Manajer atau pejabat satu tingkat di bawah Direksi.

Pedoman tersebut telah dilakukan sosialiasasi secara internal melalui distribusi memo ke Dewan Komisaris, Organ Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan seluruh bidang oleh Bidang CPRM dengan No. 035/CPRM/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 serta dimuat dalam situs resmi Perseroan dengan alamat www.indofarma.id/information/GCG dan media intranet LAN dengan alamat URL192.168.1.39/ERM/Data Master/infrastruktur GCG.

Masing-masing pejabat di atas diwajibkan menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat :1. Awal menjabat dengan maksimal waktu pelaporan

tiga bulan setelah menjabat; dan 2. pelaporan kembali saat mutasi, promosi, pensiun, atau

telah menduduki jabatan yang sama selama dua tahun berturut-turut.

Kepada pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN dan tidak mematuhi ketentuan penyampaian LHKPN ini, Perseroan mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat yang bertanggungjawab atas kepatuhan dan pengelolaan LHKPN di Perseroan adalah Sekretaris Perusahaan atau petugas yang ditunjuk , yang bertugas untuk :1. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian

LHKPN kepada pejabat wajib lapor LHKPN bila perlu bekerjasama dengan KPK.

2. Mengumpulkan, merekapitulasi dan memonitoring salinan tanda terima LHKPN ke KPK dari pejabat wajib lapor LHKPN.

3. Menyiapkan laporan berkala setiap satu tahun sekali tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN ke KPK.

the Company’s lhKPn guidelinesIn accordance with the Decree of the Company’s Board of Directors No. 0863/DIR/SK/XII/2015 dated December3, 2015, the Company formulates the policy on Compliance and Management of LHKPN by stipulating the officers obliged to submit LHKPN include:1. Members of the Board of Commissioners2. Members of the Board of Commissioners’ Supporting

Organs3. Members of the Board of Directors4. Corporate Secretary5. Manager or officer one level below the Board of

Directors

The guidelines have been socialized internally through the distribution of memos to the Board of Commissioners, Organ of the Board of Commissioners, Board of Directors and Employees of all fields by the CPRM Division with No. 035 / CPRM / VIII / 2018 dated August 09, 2018 and published on the Company’s official website www.indofarma.id/information/GCG and LAN intranet media with the URL URL192.168.1.39 / ERM / Master Data / GCG infrastructure.

Each of the above officials is required to submit LHKPN to the KPK at:1. Initial tenure with maximum reporting time of three

months after taking office; and2. Re-reporting at the time of mutation, promotion,

retirement, or having held the same position for two consecutive years.

To the officer who is obliged to submit LHKPN and does not comply with the provisions of this LHKPN submission, the Company implements sanctions in accordance with applicable laws and regulations.

The official who responsible for compliance and management of LHKPN in the Company is the Corporate Secretary, who is served to:

1. Conducting socialization and technical guidance of filling LHKPN to officials must report LHKPN if necessary in cooperation with KPK.

2. Collect, recapitulate and monitor copies of LHKPN receipts to KPK from LHKPN officials must report.

3. Preparing periodic reports once a year on the progress of fulfillment of obligations to submit LHKPN to the KPK.

294


transparansi lhKPn Pejabat Perseroan tahun 2018

Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi Pelaporan LHKPN, Sekretaris Perusahaan selaku penanggungjawab atas kepatuha pengelolaan LHKPN mengeluarkan memo no. 247/CG/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal aplikasi e-filling LHKPN ke seluruh manajer wajib lapor setiap satu tahun sekali.

Sudah menjadi komitmen Perseroan agar seluruh pejabat yang wajib lapor LHKPN untuk segera untuk melapor dan memperbaharui datanya yang telah dipermudah dengan mengisi formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-LHKPN yang dapat diunduh di kpk.go.id dan elhkpn.kpk.go.id.

Berikut daftar rekapitulasi pejabat aktif Perseroan yang telah menyampaikan e-LHKPN berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per tanggal 31 Desember 2018, untuk pejabat lain masih dalam proses penyusunan laporan LHKPN Tahun Pelaporan 2018 mengingat batas akhir pelaporan ke KPK sampai dengan 31 Maret 2019 :

unit KerjaWork Unit

Wajib laporCompulsory

Reporting

tepat WaktuOnTime

terlambatLate

sudah laporDone

Reporting

Belum laporNot Yet

Reporting


3 0 0 0 3

Direktorat UtamaPresident Director

6 1 0 1 5

Direktorat Keuangan & Human CapitalDirectorate of Finance & Human Capital

4 1 0 1 3

Direktorat Produksi & Supply Chain 4 0 0 0 4

Non Direktorat 2 0 0 0 2

Transparency of Company Officials LHKPN in 2018

To increase awareness and participation in LHKPN Reporting, the Corporate Secretary as the person responsible for LHKPN management compliance issued memo no. 247 / CG / I / 2018 dated January 31, 2018 regarding the LHKPN e-filling application to all compulsory managers reporting.

It has become the Company's commitment so that all officials who are required to report the LHKPN immediately and update their data that has been facilitated by filling out the Activation Request Form using the e-LHKPN Application which can be downloaded at kpk.go.id and elhkpn.kpk.go.id.

The following is a recapitulation list of the Company’s active officials who have submitted e-LHKPN based on data from the Corruption Eradication Commission (KPK) as of December 31, 2018, for other officials still in the process of compiling the 2018 LHKPN Reporting Report given the deadline for reporting to the KPK until March 31, 2019



Keberagaman Komposisi dewan Komisaris dan direksidiversity in the Composition of the board of Commissioners and board of directors

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih obyektif, komprehensif, optimal, dan memiliki dampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Perseroan. Keberagaman ini dapat memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan baik di tubuh Dewan Komisaris maupun Direksi, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi aspek operasional dan usaha Perseroan, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkup Perseroan.

Berdasarkan kebijakan Perseroan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, penetapan komposisi Dewan Komisaris mempertimbangkan pada kebutuhan dan kompleksitas Perseroan, termasuk unsur keberagaman yaitu:1. Keterwakilan unsur regulator, dimana industri

farmasi merupakan industri yang memiliki regulasi yang ketat terkait kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

2. Keterwakilan unsur Pemegang Saham Pengendali, khususnya Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

3. Keberagaman latar belakang pendidikan Dewan Komisaris yang terlihat dari jenjang pendidikan mulai tingkat Sarjana, Magister, dan Doktor, serta kompetensi bidang antara lain bidang kedokteran, investasi pemerintah, manajerial, manajemen keuangan, dan akuntansi.

4. Keberagaman pengalaman kerja Dewan Komisaris, khususnya terkait bidang usaha Perseroan dan entitas Perseroan sebagai BUMN.

5. Keberagaman usia Dewan Komisaris yang memiliki rentang usia cukup matang, yaitu usia 50-61 tahun. Rentang usia yang matang ini akan memberikan sudut pandang yang mewakili pengawasan menyeluruh dalam menilai risiko.

6. Terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang memiliki latar belakang dunia akademis di bidang kedokteran dan kebijakan regulasi farmasi yang dapat memberikan sudut pandang mendasar bagi masukan kepada Direksi.

7. Terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berasal dari kalangan perempuan.

The diversity of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is part of the Company’s efforts to encourage the decision-making process to be more objective, comprehensive, optimized and has a positive impact on the supervision and management of the Company. This diversity is expected to enrich the perspectives and interests in the decision making process in both the Board of Commissioners and Board of Directors, so as to provide added value to the operational and business aspects of the Company, as well as the implementation of Corporate Governance within the scope of the Company.

Based on the Company’s policies and applicable rules and regulations, the composition of the Board of Commissioners has been determined by taking into account the needs and complexity of the Company, including attention to the element of diversity, namely:1. Representation of regulatory elements, in which the

pharmaceutical industry is an industry that has strict regulations related to health and quality of life of the people of Indonesia.

2. Representation of controlling shareholders element, especially Shareholders of Series A Dwiwarna.

3. Diversity of the Board of Commissioners educational background which can be seen from the levels of Bachelor, Masters, and Doctoral, as well as the competence in the fields of among others medicine, government investment, managerial, financial management, and accounting.

4. Diversity of the Board of Commissioners work experience, particularly related to the field of business of the Company and the Company as a state entity.

5. Diversity of the Board of Commissioners age ranges to quite the mature age of 50-61 years. This mature age range will provide viewpoints that represent overall control in assessing the risk.

6. There is one member of the Board of Commissioners who has an academic background in the field of medicine and pharmacy regulatory policies that can provide a fundamental standpoint for input to the Board of Directors.

7. There is one woman who is a member of the Board of Commissioners.

296


Sementara penetapan komposisi Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perseroan, dengan memperhatikan unsur keberagaman yaitu:1. Keberagaman latar belakang pendidikan Direksi

ditunjukkan dengan bauran pendidikan, yaitu jenjang pendidikan mulai tingkat Sarjana dan Magister, dan kompetensi bidang antara lain bidang apoteker, manajemen, akuntansi, audit, investasi, dan pengelolaan usaha berbasis manufaktur farmasi.

2. Keberagaman pengalaman kerja Direksi, antara lain yaitu: profesional di berbagai jenjang jabatan pada perusahaan nasional, khususnya terkait industri farmasi.

3. Keberagaman usia Direksi berada pada kisaran usia yang cukup produktif, yaitu usia 53-57 tahun.

4. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi pendidikan, pengalaman kerja, usia, dan kepentingan bidang usaha industri farmasi. Di bawah ini tabel keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki Perseroan.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi IndofarmaTable of Indofarma's Board of Commissioners and Board of Directors Composition Diversity

namaName

KewarganegaraanNationality

Pendidikan terakhirLast Education

KeahlianExpertise

usiaAge

genderGender

Dewan Komisaris/Board of Commissioners

Siswanto (Komisaris Utama/President Commissioner)

Indonesia Master Kesehatan(S2)Master of Health(S2)

Kedokteran, Perencanaan,Penelitian dan PengembanganKesehatanMedical, Planning, Health Research and Development

58 Laki-lakiMale

Nizar Yamanie (Komisaris/ Commissioner)

Indonesia Spesialis KonsultanKedokteran Syaraf(S2)

Specialist Consultant for Neural Medicine(S2)

Kedokteran dan PengawasanPengelolaan Industri Kesehatan

Medical and Health Industry Management Supervision

59 Laki-lakiMale

Teddy Wibisana (Komisaris Independen/Independent Commissioner)

Indonesia Sarjana Kimia (S1)Bachelor of Chemistry (S1)

Keuangan, Manajemen Keuangan dan industri mediaFinance, Financial Management and the media industry

53 Laki-lakiMale

While the determination of the composition of the Board of Directors is conducted by considering the needs and complexity of the Company, by taking into account the elements of diversity, namely:1. Diversity of educational backgrounds of Board of Directors

is indicated by a mix of education, from Bachelors degree to Masters, and competency in the field of pharmacists, management, accounting, audit, investment, and business management based on pharmaceutical manufacturing.

2. Diversity of work experience of Board of Directors, among others, professionals at all levels of positions in national companies, particularly related to the pharmaceutical industry.

3. Diversity of Age of Board of Directors is at reasonable productive range of 53-57 years of age.

4. The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors have met the elements of diversity which are a combination of education, work experience, age, and interests in the field of pharmaceutical industry business. Below is a diversity table of the composition of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors.



Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi IndofarmaTable of Indofarma's Board of Commissioners and Board of Directors Composition Diversity

namaName

KewarganegaraanNationality

Pendidikan terakhirLast Education

KeahlianExpertise

usiaAge

genderGender

Direksi/Board of Directors

Rusdi Rosman (Direktur Utama/President Director)

Indonesia Apoteker danMagister BussinessAdministration Pharmacists and Masters of Business Administration

Industri Farmasi dan Manajemen Bisnis

Pharmaceutical Industry and Business Management

53 Laki-lakiMale

Herry Triyatno (Direktur Keuangan & Human Capital/ Director of Finance and Human Capital)

Indonesia Sarjana Geologi &Magister ManajemenBachelor of Geology & Master of Management

Keuangan dan PerbankanFinance and Banking

55 Laki-lakiMale

Syamsul Hadi (Direktur/Director)

Indonesia ApotekerPharmacist

Manufaktur farmasi dan rantai pasokanPharmaceutical manufacturing and supply chains

49 Laki-lakiMale

298


Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Menuju KeberlanjutanCorporate Social Responsibility: Towards Sustainability


Menuju Keberlanjutan Towards Sustainability

Kebijakan dan Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Indofarma

Indofarma Social Responsibility Policy and Governance

PrinsiP, KebijaKan dan Komitmen PeneraPan tanggung jawab sosial Perusahaan

Pelaksanaan dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan salah satu wujud komitmen dan pengakuan serta pemenuhan hak pemangku kepentingan oleh Perseroan, baik yang ditetapkan oleh hukum maupun melalui kesepakatan bersama untuk mendorong kerjasama yang aktif dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan kesinambungan Perseroan. Pemangku kepentingan secara umum terbagi menjadi dua: internal mencakup Direksi dan Dewan Komisaris, karyawan serta pemegang saham; dan pemangku kepentingan eksternal mencakup regulator, pelanggan, kreditur, mitra kerja/rekanan/pemasok/vendor, organisasi profesi dan masyarakat secara keseluruhan.

Internal Stakeholders External Stakeholders

Shareholders Creditor Customer

Direksi & Dewan Komisaris

Board of Director and Board of Commisioner.

Organisasi ProfesiProfessional Oganizations

Mitra Kerja/Rekan/Pemasok/VendorWork Partners /

Partners / Suppliers / VendorsEmployees Masyarakat

Society

PT Indofarma (Persero) Tbk.

Sebagai kewajiban terhadap aspek CSR, Perseroan berupaya memenuhi dan memastikan hak dan harapan para pemangku kepentingan dapat terpenuhi secara optimal sehingga Perseroan dan pemangku kepentingan dapat tumbuh bersama. Perseroan memiliki Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) yang telah direvisi dan disahkan Manajemen pada 26 Juni 2015 yang mengatur tentang:

a. Standar Etika Usaha1. Etika Perseroan dengan Karyawan2. Etika Perseroan dengan Konsumen3. Etika Perseroan dengan Pesaing4. Etika Perseroan dengan Penyedia Barang dan/

atau jasa

PrinciPles, Policies and commitments for imPlementing corPorate social resPonsibility

The implementation of the Corporate Social Responsibility program is one manifestation of commitment and recognition as well as fulfillment of stakeholder rights by the Company, both stipulated by law and through mutual agreements to encourage active cooperation in creating prosperity, employment and sustainability of the Company. Stakeholders in general are divided into two: internal includes the Board of Directors and Board of Commissioners, employees and shareholders; and external stakeholders include regulators, customers, creditors, work partners / partners / suppliers / vendors, professional organizations and society as a whole.

Sebagai kewajiban terhadap aspek CSR, Perseroan berupaya memenuhi dan memastikan hak dan harapan para pemangku kepentingan dapat terpenuhi secara optimal sehingga Perseroan dan pemangku kepentingan dapat tumbuh bersama. Perseroan memiliki Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) yang telah direvisi dan disahkan Manajemen pada 26 Juni 2015 yang mengatur tentang:

a. Business Ethics Standards1. Ethics of the Company with Employees2. Ethics of the Company with Consumers3. Ethics of the Company with Competitors4. Ethics of the Company with Providers of Goods

and / or services

300


5. Etika Perseroan dengan Mitra Bisnis6. Etika Perseroan dengan Kreditur/Investor7. Etika Perseroan dengan Pemerintah8. Etika Perseroan dengan Masyarakat9. Etika Perseroan dengan Media Massa10. Etika Perseroan dengan Organisasi Profesi dan

Asosiasib. Standar Tata Perilaku

1. Etika Kerja Sesama Insan Perseroan2. Menjaga Kerahasian Data dan Informasi Perseroan3. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan

Pekerjaan dan Promosi4. Perlindungan Informasi Perseroan dan Intangible

Asset5. Informasi Orang Dalam6. Menjaga Harta Perseroan7. Menjaga Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (LK3)8. Mencatat Data dan Pelaporan9. Menghindari Benturan Kepentingan dan

Penyalahgunaan Jabatan10. Menerima Hadiah/Cinderamata/Gratifikasi11. Memberi Hadiah /Cinderamata/Gratifikasi12. Merokok, Penyalahgunaan Narkotika, Obat

Terlarang dan Minuman Keras (Miras)13. Aktivitas Politik14. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

tujuan Program tanggung jawab sosial Perusahaan

Dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dimiliki Perseroan dan telah direvisi serta telah disahkan pada 9 Juli 2015, tujuan penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah sebagai berikut:1. Mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang

harmonis antara Perseroan dengan masyarakat sekitar sehingga tercipta kondisi yang kondusif dalam mendukung pengembangan usaha dan pertumbuhan Perseroan.

2. Memberikan kontribusi yang menyentuh kehidupan masyarakat sehingga dapat membantu mengatasi atau mengurangi permasalahan sosial yang terjadi di sekitar lingkungan Perseroan.

3. Menumbuhkan citra yang positif bagi Perseroan di mata masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan lainnya.

5. Ethics of the Company with Business Partners6. Ethics of the Company with Creditors / Investors7. Ethics of the Company with the Government8. Ethics of the Company with the Community9. Ethics of the Company with Mass Media10. Ethics of the Company with Professional

Organizations and Associationsb. Standards of Conduct

1. Work Ethics of the Company’s Individuals2. Maintaining the Secrecy of Company Data and

Information3. The same opportunity to get a job and promotion4. Protection of Company Information and Intangible

Assets5. Insider Information6. Maintaining Company Property7. Maintaining the Environment, Occupational Safety

and Health (LK3)8. Record Data and Reporting9. Avoid Conflict of Interest and Abuse of Position

10. Receiving Gifts / Souvenirs / Gratuities11. Giving Gifts / Souvenirs / Gratuities12. Smoking, Narcotics Abuse, Illegal Drugs and

Liquor (Alcohol)13. Political Activities14. Intellectual Property Rights (IPR)

objectives of the corPorate social resPonsibility Program

In the Corporate Governance Guidelines owned by the Company and revised and approved on July 9, 2015, the objectives of implementing Corporate Social Responsibility are as follows:1. Maintaining and improving harmonious relations

between the Company and the surrounding community so as to create conducive conditions in supporting the Company’s business development and growth.

2. Providing contributions that touch people’s lives so that they can help overcome or reduce social problems that occur around the Company’s environment.

3. Growing a positive image for the Company in the eyes of the surrounding community and other stakeholders.



4. Ikut menciptakan kondisi sosial yang baik sehingga dapat menumbuhkan sikap masyarakat yang partisipasif dan mandiri.

5. Mewujudkan penerapan prinsip responsibilitas.

Di samping itu, program Tanggung Jawab Sosial Perseroan juga bertujuan untuk memenuhi hak-hak seluruh pemangku kepentingan, termasuk diantaranya manajemen dan karyawan sebagai insan Perseroan. Hak-hak ini bukan sekedar honorarium yang didapatkan sebagai imbalan kerja, namun juga menciptakan lingkungan hidup, lingkungan sosial dan lingkungan kerja yang memiliki faktor kesehatan dan keselamatan kerja.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juga memiliki tujuan untuk menempatkan hak-hak konsumen/pelanggan menjadi salah satu perhatian penting bagi Perseroan, yaitu dengan memberikan Komitmen Mutu dan layanan keluhan konsumen/pelanggan.

PemangKu KePentingan signifiKan yang terdamPaK atau berPengaruh atas damPaK dari Kegiatan Perusahaan

Perusahaan bergerak pada industri farmasi dengan maksud dan tujuan melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang farmasi, diagnostik, alat kesehatan, serta industri produk makanan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Pemangku kepentingan yang berpengaruh atau terdampak dari kegiatan Perusahaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pemangku KepentinganStakeholders

DefinisiDefinition

Pengaruh/Dampak dari Kegiatan PerusahaanEffect / Impact of Company Activities

KaryawanEmployees

Sumber Daya Manusia Perseroan yangmemiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya di Perseroan.Human Resources of the Company that have competence in carrying out their duties in the Company.

Karyawan memperoleh manfaat baik berupa kesejahteraan maupun pengalaman profesional sebagai insan PerseroanEmployees benefit both in the form of welfare and professional experience as members of the Company

KonsumenConsumer

Pihak yang menerima dan menggunakan produk Perseroan sesuai kebutuhannyaThe party that receives and uses the Company's products according to their needs

Mendapatkan manfaat dari produk Perseroan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatannyaGet benefits from the Company's products in order to improve their health status

KrediturCreditors

Pihak yang memberikan permodalan kepada Perseroan untuk menjalankan kegiatan operasional PerseroanThe party that provides capital to the Company to carry out the Company's operational activities

Hubungan bisnis yang saling menguntungkan dan berkelanjutanMutually beneficial and sustainable business relations

4. Participating in creating good social conditions so that it can foster a participatory and independent community attitude.

5. Realizing the application of the principle of responsibility.

In addition, the Corporate Social Responsibility program also aims to fulfill the rights of all stakeholders, including management and employees as members of the Company. These rights are not just honorariums that are obtained as employee benefits, but also create an environment, social environment and work environment that has occupational health and safety factors.

Corporate Social Responsibility also has the aim of placing the rights of consumers / customers to be one of the important concerns for the Company, namely by providing Quality Commitments and customer / customer complaints services.

significant staKeholders affected by the imPact of comPany activities

The company is engaged in the pharmaceutical industry with the intent and purpose of implementing and supporting Government policies and programs in the field of national economy and development in general, especially in the fields of pharmaceuticals, diagnostics, medical devices, and food product industries, by applying the principles of Limited Liability Companies. Stakeholders who influence or are affected by the Company’s activities can be described as follows:

302


scoPe of corPorate social resPonsibility

Regarding the rights of stakeholders, the development of the Company’s CSR dimension is outlined in several aspects, including aspects of acquisition and direct economic value; organizational governance, environment; employment, health and safety; social society; and aspects of products, services and consumers

Pemangku KepentinganStakeholders

DefinisiDefinition

Pengaruh/Dampak dari Kegiatan PerusahaanEffect / Impact of Company Activities

Mitra Kerja/Rekan/ Pemasok/VendorBusiness Partners /Partners/Suppliers/Vendors

Pihak yang menjadi mitra perseroan dalamhal penyediaan barang dan jasa yang memenuhi kualifikasiParties who are partners of the company in terms of providing goods and services that meet the qualifications

Hubungan bisnis yang saling menguntungkan dan berkelanjutanMutually beneficial and sustainable business relations

lingKuP tanggung jawab sosial Perusahaan

Terkait hak pemangku kepentingan, pengembangan dimensi CSR Perseroan dituangkan dalam beberapa aspek, yang mencakup aspek perolehan dan nilai ekonomi langsung; tata kelola organisasi, lingkungan hidup; ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja; sosial kemasyarakatan; serta aspek produk, layanan dan konsumen.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Indofarma

Indofarma’s Corporate Social Responsibility

Perolehan dan Nilai Ekonomi LangsungDirect Economic Acquisition and Value

Tata Kelola OrganisasiOrganizational Governance

Lingkungan HidupEnvironment

Sosial KemasyarakatanCommunity Social Affairs

Praktik Ketenagakerjaan Kesehtan dan Keselamatan Kerja

Employment Practices, Occupational Health and Safety

Komitmen Terhadap Produk, Layanan dan Konsumen/Pelanggan

Commitment to Products, Services and Consumers / Customers



organisasi, Penanggung jawab dan Pengelola

Guna dapat melaksanakan keseluruhan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di lingkup Perseroan, pelaksanaan keseluruhan program ini terbagi dalam beberapa Unit/Divisi dengan tanggung jawab yang sesuai dengan kategori program, seperti yang tergambar di bawah ini.

PENgEMbaNgaN SOSIaL DaN KEMaSyaRaKaTaN

Social and Community Development

TaNgguNg Jawab TERHaDaP PRODuKLayaNaN DaN PELaNggaN

,Responsibility for ProductsServices and Customers

PRaKTIK KETENagaKERJaaN, KESEHaTaN DaN KESELaMaTaN KERJa

Employment Practices,Occupational Health and Safety

KOMITMEN TERHaDaP LINgKuNgaN HIDuP

Commitment to the Environment

Divisi SDM & umumHR & General Division

Divisi Teknik & PemeliharaanEngineering & Maintenance

Sekretaris PerusahaanCorporate Secretary

Divisi PemasaranMarketing Division

unit PKbLPKBL Unit

Divisi Pemasaran MutuQuality Assurance Division

organizations, resPonsible and managers

To be able to implement the entire Corporate Social Responsibility program within the Company, the implementation of the entire program is divided into several Units / Divisions with responsibilities that are in accordance with the program categories, as illustrated below.

304


rumusan, Komitmen dan KebijaKan tanggung jawab sosial Perusahaan terKait lingKungan hiduP

Lingkungan hidup menjadi salah satu indikator dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup yang baik akan menjadi cermin dari komitmen pelaku usaha atas keberlangsungan peradaban di masa-masa mendatang, yang kemudian menjadi gambaran dari pola keseimbangan antara people, profit dan planet seperti yang disebutkan di atas.

Dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dimiliki Perseroan, dijelaskan tentang aspek kebijakan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) sebagai salah satu budaya perusahaan yang harus terus dijunjung tinggi. Pada aspek Lindungan Lingkungan, Perseroan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan di setiap lokasi usaha dan lingkungan sekitar Perseroan diantaranya melalui hal-hal sebagai berikut:

a. Menjaga kelestarian lingkungan. - Uji Kualitas baku mutu air limbah setiap bulan

oleh laboratorium eksternal terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).

- Pemusnahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilakukan setiap 90 hari oleh perusahaan berizin untuk pengelolaan limbah.

- Penampungan air hujan untuk diresapkan kembali ke dalam tanah.

- Uji implementasi lingkungan kerja setiap 6 (enam) bulan oleh Balai HIPERKES Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- Pembuatan taman di area pabrik untuk penghijauan dan resapan air.

b. Mentaati peraturan perundang-undangan dan standar pengelolaan lingkungan. - Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD). - Jalur evakuasi dan titik kumpul. - Media sosialisasi non verbal di bulan kampanye K3.

c. Menyediakan dan menjamin semua perlengkapan dan peralatan pengelolaan lingkungan. - Alat laboratorium. - Alat pengujian air limbah. - Merenovasi pengelolaan limbah; pre-treatment

limbah Herbal, Cephalosphorin, Sampling Room.

formulation, commitments and corPorate social resPonsibility Policies related to the environment

The environment is one indicator of the implementation of sustainable development. Good management of the environment will be a reflection of the commitment of business people to the sustainability of civilization in the future, which then becomes a picture of the balance pattern between people, profit and the planet as mentioned above.

In the Corporate Governance Guidelines owned by the Company, it is explained about aspects of the Environment, Safety and Health (LK3) policy as one of the corporate cultures that must continue to be upheld. In the aspect of Environmental Protection, the Company must pay attention to environmental preservation in each business location and the environment around the Company including through the following:

a. Maintain environmental sustainability. - Test the quality of waste water quality standards

every month by an accredited external National Accreditation Committee (KAN) external laboratory.

- Destruction of Hazardous and Toxic Waste (B3) carried out every 90 (ninety days) days by licensed companies for waste management.

- Shelter of rainwater to be absorbed back into the soil.

- Test the implementation of the work environment every 6 (six) months by the Jakarta Provincial Government HIPERKES Office.

- Making a park in the factory area for reforestation and water absorption.

b. Comply with laws and regulations and environmental management standards. - Provision of Personal Protective Equipment (PPE). - Evacuation routes and gathering points. - Non-verbal socialization media in the K3

campaign month.c. Provide and guarantee all environmental management

equipment and equipment. - Laboratory equipment. - Waste water testing equipment. - Renovating waste management; Pre-treatment of

Herbal, Cephalosphorin, Sampling Room wastes.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Lingkungan HidupCorporate Social Responsibilities of the Environment



d. Melakukan penyesuaian dan perbaikan yang terus menerus. - Penerbitan secara berkala Work Order Preventive

Maintenance (WOPM) yang berlaku 1 (satu) tahun untuk pengecekan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pemadam Api Berat (APAB), Hydrant indoor dan outdoor serta pintu darurat.

- Penerbitan secara berkala 24 titik septitank. - WOPM Pengurasan Instalasi Pengolahan Air

Limbah (IPAL) Farma setiap 6 (enam) bulan.e. Melakukan tindakan yang bersifat promotif dan

preventif untuk mengantisipasi keadaan darurat. - Sosialisasi verbal K3. - Safety Induction sebelum diadakannya

acara Perseroan.f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap

pencemaran lingkungan yang terjadi.g. Membuat laporan atas setiap pencemaran lingkungan

yang terjadi.h. Melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara

berkala terhadap semua sarana. - Harian: pencatatan flow meter air limbah dan

pencatatan penerimaan limbah B3. - Mingguan: pemeriksaan APAR dan APAB. - Bulanan: limbah cair, pemeriksaan septitank,

APAR, APAB, dan pintu darurat.i. Melakukan pelatihan penanggulangan pencemaran

lingkungan. Penanggulangan pencemaran lingkungan dilakukan

dengan pengawasan dari Ahli K3 internal bersertifikat.

damPaK dan risiKo lingKungan terKait oPerasi dan bisnis Perusahaan

Perseroan berkomitmen untuk mengelola lingkungan dengan baik, salah satunya dengan mengelola dampak dan risiko lingkungan yang timbul terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Adapun pengelolaan tersebut di antaranya:

1. Pengelolaan Air BersihSebagai perusahaan dengan kegiatan produksi di dalamnya, penggunaan air bersih mutlak diperlukan dalam operasionalnya. Perusahaan senantiasa menjaga keberlangsungan ketersediaan air tanah dan berusaha untuk mengurangi penurunan tanah melalui upaya pembuatan sumur resapan. Upaya ini dilakukan

d. Make adjustments and continuous improvements.

- Periodic issuance of Work Order Preventive Maintenance (WOPM) which is valid for 1 (one) year for checking Light Extinguishers (APAR), Heavy Fire Extinguishers (APAB), Indoor and outdoor Hydrants and emergency doors.

- Periodical Issuance of 24 septic tank points. - WOPM Drain of Farma Wastewater Treatment

Plant (IPAL) every 6 (six) months.e. Perform promotive and preventive actions to

anticipate emergencies. - K3 verbal socialization. - Safety Induction before the Company’s event

is held.f. Conduct an investigation and investigation of

environmental pollution that occurs.g. Make a report on any environmental pollution

that occurs.h. Conduct periodic checks, inspections and evaluations

of all facilities. - Daily: recording of waste water flow meter and

recording of B3 waste receipt. - Weekly: examination of APAR and APAB - Monthly: liquid waste, septic tank inspection,

APAR, APAB, and emergency doors.i. Conduct environmental pollution prevention training.

Environmental pollution prevention is carried out with supervision from certified K3 experts.

environmental imPacts and risKs regarding oPerations and comPany business

The Company is committed to well managing the environment, one of which is by managing environmental impacts and risks that arise related to the Company’s business activities. The management includes:

1. Clean Water ManagementAs a company with production activities in it, the use of clean water is absolutely necessary in its operations. The company always maintains the continuity of groundwater availability and seeks to reduce land degradation through efforts to make infiltration wells. This effort is carried out by flowing the drainage

306


dengan cara mengalirkan saluran pembuangan air hujan ke dalam satu tampungan (ground resevoir) dan kemudian air yang sudah ditampung dan diendapkan/filter tersebut dimasukkan kembali ke dalam tanah.

2. Pengelolaan Tanaman dan LingkunganPengelolaan taman dilakukan untuk menjaga kualitas tanah tetap baik, dengan parameter tanaman/bunga yang ditanam diatasnya. Salah satu hasil dari pengelolaan taman adalah sampah organik (daun dan ranting) yang ditempatkan dalam satu lokasi untuk landfill lahan yang rendah.

3. Pengelolaan Limbah DomestikPengelolaan limbah domestik harian ditujukan untuk menjaga kebersihan, sehingga meminimalkan kuman dan bakteri yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Kegiatan ini dikerjasamakan dengan Pemda Kabupaten Bekasi, melalui Dinas Kebersihan. Pada prosesnya jika terdapat limbah domestik yang mempunyai nilai ekonomis (kardus, plastik, tong dll), maka perusahaan menunjuk Koperasi Karyawan untuk pengelolaannya sehingga hasil yang didapatkan dapat kembali lagi untuk kepentingan karyawan.

4. Pengelolaan Limbah Padat B3Perusahaan melaksanakan pengelolaan limbah ini melalui pihak eksternal yang telah memiliki kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan perundangan. Limbah Padat B3 yang dihasilkan akan ditampung, dicatat dan ditempatkan dalam lokasi yang telah diberikan Ijin sesuai jenis limbah B3 yang disimpan dalam Tempat Penyimpanan Limbah B3 (TPL B3), kemudian sesuai masa ijin penyimpanan (90 hari), akan menyerahkan kepada pihak ketiga berizin untuk dimusnahkan. - Pemusnahan Semester I 2018 : BA No : 06/UM/

BA/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 - Pemusnahan Semester II 2018 : masih dalam

proses

5. Pengelolaan Limbah Cair B3Seperti halnya limbah padat B3, perusahaan melaksanakan pengelolaan limbah Cair B3 melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Limbah ditampung dalam satu tempat, diproses melalui proses biologi dan kimia, sebelum dialirkan ke badan sungai penerima (Kali Sadang), dengan batas Ijin Pembuangan limbah Cair (IPLC) sebesar 170 m3/hari.

channel of rainwater into one reservoir (ground reservoir) and then the water that has been collected and deposited / filtered is put back into the soil.

2. Plant and Environmental ManagementPark management is carried out to keep the quality of the land well, with parameters of plants / flowers planted on it. One result of park management is organic waste (leaves and twigs) placed in one location for low landfills.

3. Domestic Waste ManagementDaily domestic waste management is intended to maintain cleanliness, thus minimizing germs and bacteria that can disrupt human health. This activity was collaborated with the Regional Government of Bekasi Regency, through the Sanitation Office. In the process if there is domestic waste that has economic value (cardboard, plastic, barrels, etc.), the company appoints Employee Cooperative for its management so that the results obtained can be returned for the benefit of employees.

4. B3 Solid Waste ManagementThe company carries out this waste management through external parties who already have the required documents in accordance with the provisions of the legislation. The resulting B3 Solid Waste will be collected, recorded and placed in a location that has been granted a permit according to the type of B3 waste stored in B3 Waste Storage Place (TPL B3), then according to the storage permit period (90 days), will submit to licensed third parties annihilated.

- Destruction of Semester I 2018: BA No: 06 / UM / BA / III / 2018 dated March 6, 2018

- Destruction of Semester II 2018: still in process

5. Management of B3 Liquid WasteLike B3 solid waste, the company carries out B3 Liquid waste management through a Waste Water Management Installation (WWTP). The waste is collected in one place, processed through biological and chemical processes, before being drained into the receiving river body (Kali Sadang), with a limit of Liquid Waste Disposal Permit (IPLC) of 170 m3 / day.



Pengawasan lingKungan

Untuk mendapatkan hasil yang baik atas pengelolaan lingkungan, perusahaan telah melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan pengelolaan lingkungan berjalan dengan baik dan benar. Pengawasan ini dilakukan dengan kegiatan assesmen yang dilaksanakan oleh pihak eksternal yang kompeten sesuai dengan regulasi dari regulator. Pengawasan tersebut, di antaranya:1. Pengawasan sebulan sekali atas kualitas baku mutu

limbah cair dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah oleh Laboratorium yang telah terakreditasi (KAN) yang pelaksanaannya di tahun 2018 oleh Laboratorium Sucofindo, dengan parameter pengukuran adalah : - Biologycal Oxygen Demand 5 - Chemichal Oxygen Demand - Total Suspended Solid - pH (tingkat keasaman) - Total Nitrogen dan - Phenol

2. Pengawasan tiap semester atas kualitas lingkungan kerja oleh Lembaga pemerintah yang telah dilaksanakan pada : - Pengujian Semester I 2018 : September 2018 - Pengujian Semester II 2018 : Februari 2019

Pelaksana kegiatan ini bekerja sama dengan Balai Hiperkes Pemprov DKI Jakarta, dengan parameter pengujian yaitu : - Kualitas udara - Suhu (celcius), kelembaban udara (Rh)di halaman

lingkungan dan ruangan kerja - Intensitas kebisingan - Radiasi sinar Ungu (ultraviolet) - Emisi gas buang kendaraan bermotor (opasitas)

3. Sertifikasi setiap minimal 1 (satu) atau 2 (dua) tahun sekali atas mesin dan atau peralatan kerja yang diwajibkan oleh Lembaga terakreditasi sesuai dengan kompetensi sertifikasi mesin dan/atau peralatan.

4. Pelaporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali atas pengelolaan lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, dan ditembuskan kepada DLH Pemprov Jawa Barat, yaitu : - Laporan Triwulan I 2018 : Surat No : 008A/EX/

UM/IV/2018 tanggal 06 April 2018 - Laporan Triwulan II 2018 : Surat No : 027/EX/UM/

VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 - Laporan Triwulan III 2018 : Surat No : 032/EX/UM/

XI/2018 tanggal 5 November 2018 - Laporan Triwulan IV 2018 : Surat No : 03/EX/

UM/I/2019 tanggal 8 Januari 2019

environmental monitoring

To get good results for environmental management, the company has conducted regular supervision to ensure that environmental management is running well and correctly. This supervision is held with assessment activities carried out by external parties who are competent in accordance with the regulations of the regulator. Such supervision, including:1. Once a month supervision of the quality standards of

liquid waste in a Waste Water Treatment Plant by an accredited Laboratory (KAN) which was implemented in 2018 by the Sucofindo Laboratory, with measurement parameters are: - Biologycal Oxygen Demand 5 - Chemichal Oxygen Demand - Total Suspended Solid - pH (acidity) - Total Nitrogen, and - Phenol

2. Semesterly supervision of the quality of the work environment by government institutions that have been implemented at: - First Semester 2018 Test: September 2018 - Testing of Semester II 2018: February 2019

The executor of this activity is collaborating with the DKI Jakarta Provincial Hiperkes Hall, with testing parameters, namely: - Air quality - Temperature (centigrade), air humidity (Rh) on the

environmental yard and workspace - Noise intensity - Purple (ultraviolet) radiation - Motor vehicle exhaust emissions (opacity)

3. Certification for at least 1 (one) or 2 (two) years for machinery and or work equipment required by an accredited institution in accordance with the competence of certification of machines and / or equipment.

4. Reporting on activities every 3 (three) months for environmental management to the Bekasi Regency Environmental Agency (DLH), and sent to the West Java Provincial DLH, namely: - First Quarterly Report of 2018: Letter No: 008A /

EX / UM / IV / 2018 dated April 6, 2018 - Second Quarterly Report od 2018: Letter No: 027 /

EX / UM / VIII / 2018 dated August 15, 2018 - Third Quarterly Report of 2018: Letter No: 032 / EX

/ UM / XI / 2018 dated November 5, 2018 - Fourth Quarterly Report of 2018: Letter No: 03 / EX

/ UM / I / 2019 dated January 8, 2019

308


target dan rencana Kegiatan tahun 2018

Perseroan senantiasa berupaya mewujudkan keseimbangan antara operasi dan binis Perusahaan dengan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup. Salah satunya dengan memastikan pemenuhan standar operasi Nasional dan Internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, di tahun 2018 Perseroan menargetkan pencapaian peringkat biru dalam pengolahan limbah dengan mematuhi dan melaksanakan segala peraturan yang berlaku mengenai lingkungan hidup.

PeneraPan inisiatif: Program dan Kegiatan yang dilaKuKan terKait tanggung jawab sosial Perusahaan terhadaP lingKungan

rKl dan rPl sebagai Pedoman Kegiatan ProduKsi

Perseroan memiliki Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagai pedoman bagi kegiatan produksi yang ramah lingkungan. RKL/RPL memuat pengelolaan proses produksi Perseroan yang berkaitan dengan pembuangan limbah dan dampak lingkungan atas penggunaan bahan-bahan produksi. Selain itu, RKL/RPL memuat keseluruhan kajian yang menjadi pedoman bagi Perseroan untuk menciptakan proses pengelolaan operasional usaha berbasiskan ramah lingkungan.

RKL/RPL yang dimiliki Perseroan telah disahkan pada tahun 2006 dan telah diperbaharui pada tahun 2018, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503.10/Kep. 157/DPMPTSP/V/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Farmasi dan Fasilitas Baru (Produksi Alat Kesehatan). Pembaharuan RKL/RPL dilakukan karena Indofarma berencana untuk menambah fasilitas baru yaitu Alat Kesehatan. Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2012 Pasal 50 ayat (1) dan (2) tentang Izin Lingkungan, bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila dilakukan perubahan yang dilakukan melalui mekanisme penilaian dokumen AMDAL atau UKL-UPL, atau Adendum Andal, RKL dan RPL.

target and Plan of activities for 2018

The Company always strives to achieve a balance between operations and business of the Company with concern for environmental sustainability. One of them is by ensuring compliance with National and International operating standards. To achieve this goal, in 2018 the Company targets the achievement of blue rank in processing waste by complying with and implementing all applicable regulations regarding the environment.

aPPlication of initiatives: Programs and activities conducted regarding corPorate social resPonsibility to the environment

rKl and rPl as guidelines for Production activities

The Company has an Environmental Management Plan (RKL) and Environmental Monitoring Plan (RPL) as guidelines for environmentally friendly production activities. RKL / RPL contains the management of the Company’s production processes related to waste disposal and environmental impacts on the use of production materials. In addition, the RKL / RPL contains the entire study which becomes a guideline for the Company to create an environmentally-based business management process.

The RKL / RPL owned by the Company was approved in 2006 and has been renewed in 2018, based on the Decree of the Head of the Investment and Integrated One Door Service Number 503.10 / Kep. 157 / DPMPTSP / V / 2018 concerning Environmental Permit for Activities of the Pharmaceutical Industry and New Facilities (Production of Medical Devices). Renewal of RKL / RPL is done because Indofarma plans to add new facilities, namely Medical Devices. Based on Government Regulation Number 27 Year 2012 Article 50 paragraph (1) and (2) concerning Environmental Permits, the person in charge of the business and / or activity must submit an application for changes to environmental permits if changes are made through an evaluation mechanism of AMDAL or UKL-UPL documents, or Andal Addendum, RKL and RPL.



Penggunaan energi yang efeKtif dan efisien

Salah satu komitmen menjaga lingkungan hidup diwujudkan Perseroan melalui kebijakan penggunaan energi yang efektif dan efisien. Selain berimbas pada penggunaan energi khususnya di areal pabrik Perseroan yang tepat guna, kebijakan ini terbukti dapat mengurangi beban biaya operasional Perseroan. Penggunaan listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM), demikian juga dengan air dan kertas terkait kegiatan operasional, dilakukan dengan kalkulasi yang proporsional dan sesuai kebutuhan.

Penggunaan listrik dilakukan dengan perhitungan Waktu Beban Puncak (WBP), yaitu Pk.18.00-Pk.22.00, dan Lewat Waktu Beban Puncak (LWBP), Pk.22.00-Pk.18.00. Sesuai Golongan Tarif Listrik yang dirilis Perusahaan Listrik Negara (PLN), Kantor Pusat dan Pabrik Perseroan yang terletak di Cibitung, Jawa Barat, yang berkapasitas 2.770 kVA masuk dalam Golongan Tarif Listrik Industri I-3. Sementara lokasi Kantor Pemasaran Perseroan di Jakarta Timur berkapasitas 197 ribu kVA dan masuk dalam Golongan Tarif Listrik P-1.

Dalam kebijakan Golongan Tarif Listrik tersebut, PLN memberikan perhitungan dasar untuk WBP dan LWBP, dimana WBP memiliki perhitungan yang lebih tinggi dan praktis membebankan biaya lebih tinggi dibandingkan LWBP. Perseroan mengupayakan optimalisasi waktu kegiatan operasional dan produksi pada waktu LWBP, dan melakukan perhitungan yang efisiensi pada waktu WBP. Pemilahan perhitungan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap penggunaan energi listrik yang efektif dan efisien.

Di samping itu, Perseroan mendorong penggunaan listrik dalam kegiatan operasional perkantoran secara lebih optimal dan efisien. Penggantian lampu LED yang lebih hemat energi juga ditempuh Perseroan agar dapat menekan penggunaan listrik yang berlebihan. Anjuran untuk mematikan lampu dan pendingin ruangan tidak digunakan juga terus disosialisasikan kepada karyawan.

effective and efficient use of energy

One of the commitments to safeguard the environment is realized by the Company through an effective and efficient energy use policy. In addition to impacting on energy use, especially in the Company’s appropriate plant area, this policy is proven to reduce the Company’s operational costs. The use of electricity and fuel oil, as well as water and paper related to operational activities, are carried out with proportional calculations and as needed.

Electricity is carried out by calculating Peak Load Time (WBP), which is at 18.00-22.00, and Peak Time Overload (LWBP), at 22.00- 18.00. According to the Electricity Tariff Group released by the National Electricity Company (PLN), the Head Office and the Company’s Plant located in Cibitung, West Java, which has a capacity of 2,770 kVA in the I-3 Industrial Electricity Tariff Group. While the location of the Company’s Marketing Office in East Jakarta has a capacity of 197 thousand kVA and is included in the P-1 Electricity Tariff Group.

In the policy of the Electricity Tariff Group, PLN provides basic calculations for WBP and LWBP, where WBP has a higher calculation and practically imposes higher costs than LWBP. The Company strives to optimize the time of operational and production activities at the time of LWBP, and calculates efficiency at the time of the WBP. Sorting these calculations gives a significant impact on the use of electricity energy effectively and efficiently.

In addition, the Company encourages more optimal and efficient use of electricity in office operations. Replacement of LED lights that are more energy efficient is also taken by the Company in order to reduce excessive electricity use. Suggestions for turning off lights and air conditioners not being used also continue to be socialized to employees.

310


Perbandingan Penggunaan Listrik Tahun 2017 dan 2018 (dalam kWh)Comparison of Electricity Usages in 2017 and 2018 (in kWh)

2018 2017

Kenaikan (Penurunan)

Increase (decrease)

2017 2018

9.75

4.4

09

8.61

4.6

05

(kwh) (kwh) (%)

Kantor Pusat dan Pabrik (I-3)Head Office and Factory (I-3)

• Lewat Waktu Beban Puncak (LWBP) Outside Peak Load (OPLT) 7.957.826 7.033.584 13,14%

• Waktu Beban Puncak (WBP) Peak Load Time (PLT) 1.574.712 1.552.676 1,42%

jumlah / total 9.532.538 8.586.260 11,02%

Kantor Pemasaran dan Indomach (P-1) Marketing Office and Indomach (P-1)

• Lewat Waktu Beban Puncak (LWBP) Outside Peak Load (OPLT) 221.871 28.425 680,55%

• Waktu Beban Puncak (WBP) Peak Load Time (PLT) - - -

jumlah /total 221.871 28.425 680,55%

Jumlah Keseluruhan /total number 9.754.409 8.614.685 13,23%

Hal yang sama juga terjadi dalam penggunaan energi BBM. BBM merupakan bahan bakar energi berbasiskan fosil yang tidak terbarukan. Di samping itu, emisi karbon sebagai sisa buangan BBM memiliki dampak jangka panjang yang negatif bagi lingkungan. Kebijakan penggunaan BBM Perseroan mempertimbangkan kelayakan seluruh kendaraan operasional yang telah lulus uji emisi karbon.

Upaya efsiensi yang dilakukan Perseroan mampu menurunkan konsumsi BBM operasional seperti yang terlihat pada grafk di bawah ini.

Perbandingan Konsumsi BBM Tahun 2017 dan 2018Comparison of Gas Fuel Consumption in 2017 and 2018

Volume Konsumsi BBM (liter)Volume of Gas Fuel Consumption

Nilai Konsumsi BBM (Rp)Gas Fuel Consumption Value (Rp)

2017 20172018 2018

19.6

97,6

5

143.

331.3

03

26.3

89

186.

975.

676

2018 2017


Increase (decrease)

(%)

Volume (liter) 19.697,65 26.389 25,36%

Nilai/Value (Rp) 143.331.303 186.975.667 23,34%

The same thing also happens in the use of BBM energy. BBM is an energy fuel based on non-renewable fossils. In addition, carbon emissions as fuel residues have a long-term negative impact on the environment. Fuel use policy The Company considers the feasibility of all operational vehicles that have passed the carbon emission test.

Efficiency efforts carried out by the Company were able to reduce operational fuel consumption as shown in the graph below.



In addition, the Company’s operations and production use Gas as fuel substitution, which has an impact on cost efficiency and is more environmentally friendly. The following is the use of Gas fuel for production operations.

Throughout 2018, fuel consumption declined by 23.34% due to the reduced number of cars, while gas consumption declined by 93.13% because there were several facilities that were being renovated and were not yet operating, such as sterile and beta-lactamase.

use and management of water and PaPer materialsThe use of water is also a concern of the Company. Efficient use of water resources is taken by the Company to be able to reduce excessive water consumption.

Selain itu, kegiatan operasi dan produksi Perseroan menggunakan Gas sebagai subtitusi BBM, yang berdampak terhadap efisiensi biaya dan lebih ramah lingkungan. Berikut penggunaan bahan bakar Gas untuk operasional produksi.

Perbandingan Konsumsi Bahan Bakar Gas Tahun 2017 dan 2018

Comparison of Gas Fuel Consumption in 2017 and 2018

Volume Konsumsi Bahan Bakar Gas (m3)

Volume of Gas Fuel Consumption (m3)

Nilai Konsumsi Bahan Bakar Gas (Rp)

Gas Fuel Consumption Value (Rp)

2017 20172018 201824

8.26

8

191.1

83.8

68

646.

230

2.78

2.24

8.31

1

2018 2017


Increase (decrease)

(%)

Volume (liter) 248.268 646.230 61,53%

Nilai (Rp) 191.183.868 2.782.248.311 93,13%

Sepanjang tahun 2018, pemakaian BBM menurun sebanyak 23,34% dikarenakan jumlah mobil berkurang, sedangkan konsumsi gas menurun sebanyak 93,13% dikarenakan ada beberapa fasilitas yang sedang direnovasi dan belum beroperasi, seperti steril dan betalaktam.

Penggunaan dan Pengelolaan material air dan KertasPenggunaan air juga menjadi perhatian Perseroan. Efisiensi penggunaan sumber daya air ditempuh Perseroan untuk dapat mengurangi konsumsi air yang berlebihan.

Perbandingan Konsumsi Air Tahun 2017 dan 2018Comparison of Water Consumption in 2017 and 2018

2018 (m3) 2017 (m3) Kenaikan (Penurunan) (%)Increase (Decrease) (%)

Kantor Pusat dan Pabrik Cikarang BaratHeadquarters and West Cikarang Factory 158.060 164.538 3,94%

Kantor Pemasaran JakartaJakarta Marketing Office 4.156 4.523 8,11%

jumlahTotal

162.216 169.061 4,05%

312


Selain itu, kertas juga menjadi salah satu produk hasil olahan sumber daya alam yang memerlukan perhatian. Sebagai gambaran, 1 (satu) batang pohon pinus menghasilkan lebih kurang 365 kilogram untuk bahan setengah jadi yang dapat digunakan untuk pembuatan kertas. Sementara selembar kertas berukuran A4 70 gsm memiliki berat 4,375 gram. Ini berarti, sebuah batang pohon dapat memproduksi lebih kurang 83 ribu lembar, atau sekitar 166 rim. Penggunaan kertas yang berlebihan tentunya berbanding lurus dengan penebangan pohon secara besar-besaran, yang akan berdampak negatif terhadap lingkungan alam.

Ilustrasi sederhana di atas dapat menjadi gambaran pentingnya efisiensi dan efektifitas penggunaan kertas. Perseroan menyadari penggunaan kertas dalam aktivitas operasional tak dapat dihindari. Kebijakan penggunaan kertas sisa dokumen yang bukan bersifat rahasia untuk dapat digunakan kembali di lembar sebaliknya adalah salah satu upaya mendorong efisiensi tersebut.

Perbandingan Konsumsi Kertas Tahun 2017 dan 2018Comparison of Paper Consumption in 2017 and 2018

Jenis Kertas satuan 2018 2017 Kenaikan (Penurunan)Increase (Decrease)

A4 rimream 912 669 36,32%

F4 rimream 47 67 29,85%

Continous Form dusbox 62 128 51,56%

Kertas SamsonSamson Paper

rimream 12 20 40%

Kertas Roll Roll Paper

buahunit 460 863 46,70%

Kertas FaksimiliFax Paper

buahunit 0 5 100%

Kertas EtiketEtiquette paper

dusbox 0 669 100%

Di tahun 2018, penggunaan kertas menurun di banding tahun 2017, hal ini dikarenakan Perseroan saat ini sedang melakukan tahap transformasi ke digital dengan menggunakan system SAP sehingga penggunaan kertas menjadi berkurang (paperless).

In addition, paper is also one of the processed products of natural resources that require attention. As an illustration, 1 (one) pine tree trunk produces approximately 365 kilograms for semi-finished materials that can be used for paper making. While an A4 70 gsm sheet of paper weighs 4.375 grams. This means, a tree trunk can produce approximately 83 thousand pieces, or about 166 reams. Excessive use of paper is of course directly proportional to large-scale felling of trees, which will have a negative impact on the natural environment.

The simple illustration above can illustrate the importance of efficiency and effectiveness of paper use. The Company is aware that the use of paper in operational activities is unavoidable. The policy of using non-confidential paper remaining documents to be reused on the reverse sheet is an effort to encourage this efficiency.

In 2018, paper use declined compared to 2017, because the Company is currently undergoing a digital transformation phase using the SAP system so that paper use is reduced (paperless).



biodiversityIn order to establish a harmonious environment between plant operations and the need for the natural environment, the Company arranges extensive parks and gardens around the complex of Headquarters and Factories. The park, especially in the front and around the plant, is planted with large trees, while in the middle area there is a fairly large grass. In addition to being used to create a natural atmosphere in the factory area, this park can function as an area of water absorption, as well as being a location for employee internal activities, such as sports or gatherings.

Production waste managementAs a business entity engaged in drug manufacturing, processing waste production is an important concern for the Company. Management of Hazardous and Toxic Waste (B3) produced from the disposal of the Company’s production processes is carried out through the application of technology by taking into account the impact on the surrounding environment.

KeaneKaragaman hayatiGuna membentuk lingkungan hidup yang harmonis antara kegiatan operasional pabrik dan kebutuhan akan lingkungan alam, Perseroan menata taman dan kebun yang cukup luas di sekitaran kompleks Kantor Pusat dan Pabrik. Taman khususnya di bagian depan dan sekeliling pabrik ditanami dengan pepohonan besar, sementara di areal bagian tengah diberikan rumput yang cukup luas. Selain digunakan untuk menciptakan suasana alam di wilayah pabrik, taman ini dapat berfungsi sebagai area serapan air, sekaligus dapat menjadi lokasi untuk kegiatan internal karyawan, seperti olahraga atau gathering.

Pengelolaan limbah ProduKsiSebagai entitas usaha yang bergerak dalam manufaktur obat, pengolahan limbah produksi menjadi perhatian yang penting bagi Perseroan. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dari buangan proses produksi Perseroan dilakukan melalui penerapan teknologi dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitar.

Skema Pengelolaan Limbah di Kantor Pusat dan Pabrik IndofarmaWaste Management Scheme at Indofarma Headquarters and Factories

KegIaTan PRoduKSIPRoduCTIon ACTIvITIES

oPeRaSIonaL PeRSeRoanThE CoMPAny’S oPERATIonS

Limbah Padat b3B3 Solid Waste

Limbah Rumah Tangga Padat (non b3) bernilai

EkonomisSolid Domestic Waste with Economic Value

Limbah Cair b3B3 Liqiud Waste

Limbah Rumah tangga Lainnya (non b3)

Other Domestic Waste

IncineratorB3 Solid Waste

Koperasi IndofarmaIndofarma CooperativesIPaL

Waste Treatment FacilityDKPPK Pemkab bekasi

TaHaPan PengoLaHan LImbaHWASTE PRoCESSInG STAGES

EksternalExternal

314


Pengelolaan limbah padat dilakukan melalui teknologi pengolahan Incinerator limbah B3 yang telah memilki izin pengoperasian, dimana teknologi ini akan menghasilkan limbah pembakaran yang sangat minim. Alat ini digunakan untuk membakar limbah padat hasil produksi serta limbah laboratorium dan limbah terkontaminasi B3 yang bersumber pada kegiatan produksi. Dalam pengemasan pengangkutan dan pemusnahan limbah K3 Perseroan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Sementara pengelolaan limbah cair B3 dilakukan melalui Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL) milik Perseroan, kecuali limbah cair B3 konsentrasi tinggi dilakukan melalui mitra eksternal yang ditunjuk. Perseroan memiliki kebijakan untuk melakukan pengujian terhadap limbah cair B3 secara periodik bulanan oleh laboratorium independen PT Laboratorium Medio Pratama yang terakreditasi, agar limbah cair B3 buangan kegiatan produksi Perseroan dapat terukur dan terkelola sesuai dengan metode pengujian merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah dan peraturan terkait lainnya. Pengujian dilaksanakan dengan 5 (lima) parameter yaitu:

1. BOD 5 (Biological Oxygen Demand)2. COD (Chemical Oxygen Demand)3. TSS (Total Suspended Solid)4. pH (Pangkat Hidrogen)5. Total Nitrogen6. Total Phenol

Dalam pengelolaan limbah padat non B3 Perseroan menunjuk Kopama. Bagi limbah rumah tangga padat non B3 dari kegiatan operasional, Perseroan memberdayakan Koperasi Pegawai Indofarma (KOPAMA) untuk dapat dikelola demi menciptakan nilai tambah bagi anggotanya. Sementara, untuk pengelolaan limbah rumah tangga lain non B3, Perseroan melakukan kerjasama dengan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPPK) Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Perizinan terKait lingKunganPerseroan telah memenuhi semua perizinan dan prosedur operasional terkait pengelolaan produksi dan limbah produksi yang telah tertuang dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Di samping itu, Perseroan telah melengkapi Surat Izin Pemanfaatan Air (Sumur Bor), Izin Undang-undang

Solid waste management is carried out through B3 waste incinerator processing technology that has an operating permit, where this technology will produce very minimal combustion waste. This tool is used to burn solid production waste as well as laboratory waste and B3 contaminated waste sourced from production activities. In packaging the transportation and destruction of OHS waste the Company cooperates with the third parties.

While the management of B3 wastewater is carried out through the Company’s Waste Water Treatment Plant (WWTP), except high concentration B3 liquid waste is carried out through designated external partners. The Company has a policy to conduct periodic testing of B3 liquid waste by an accredited independent laboratory of PT Laboratorium Medio Pratama, so that B3 liquid waste from the Company’s production activities can be measured and managed in accordance with the testing method referring to the Regulation of the Minister of Environment No. 5 of 2014 concerning Waste Water Quality Standards and other related regulations. The test is carried out with 5 (five) parameters, namely:1. BOD 5 (Biological Oxygen Demand)2. COD (Chemical Oxygen Demand)3. TSS (Total Suspended Solid)4. pH (Pangkat Hidrogen)5. Total Nitrogen6. Total Phenol

For non-B3 solid household waste from operational activities, the Company empowers the Indofarma Employee Cooperative (KOPAMA) to be managed to create added value for its members. Meanwhile, for the management of other non-B3 household waste, the Company cooperates with the Bekasi District Government’s Sanitation, Gardening and Fire Department (DKPPK).

licensing related to the environmentThe Company has fulfilled all permits and operational procedures related to the management of production and production waste which have been contained in the Environmental Management Plan (RKL) and Environmental Monitoring Plan (RPL). In addition, the Company has completed the Water Utilization License (Drilling Well),



Gangguan/HO (Perluasan) Gudang Untuk Industri Farmasi dan Izin Pembuangan Limbah Cair, Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Beberapa izin yang masih berlaku di tahun 2018 terkait pengelolaan limbah:1. Izin pemanfaatan air tanah sumur pantek2. Izin pengusahaan air tanah3. Izin tempat penyimpanan sementara limah B34. Izin pembuangan limbah cair

Pengoperasian teknologi Incinerator milik Perseroan juga telah mengantongi izin melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan d/h Menteri Negara Lingkungan Hidup No.58 Tahun 2011 tentang Izin Pengoperasian Alat Pengolahan (Incinerator) Limbah B3 PT Indofarma (Persero) Tbk. Untuk Tempat Pembuangan Sementara (TPS) B3, Perseroan juga telah mendapatkan izin dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bekasi.

meKanisme Pengaduan masalah lingKungan

Perseroan membuka kesempatan kepada semua pihak untuk melakukan pengaduan terkait pelanggaran pencemaran lingkungan dari kegiatan produksi yang dilakukan Perseroan. Hingga akhir tahun 2018, Perseroan tidak mendapatkan pengaduan pelanggaran dari pihak manapun. Seluruh hasil proses pengolahan limbah sisa kegiatan produksi Perseroan—khususnya terkait limbah B3—telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pengambilan sampel dan hasil uji limbah cair B3 secara periodik bulanan dilakukan oleh labolatorium independen Sucofindo yang terakreditasi. Hal tersebut menunjukkan komitmen Perseroan dalam menyelenggarakan pengelolaan kegiatan produksi yang tidak memiliki potensi mencemari lingkungan sekitar. Agar regulator terkait selaku pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang wajar, proporsional dan komprehensif, Perseroan melakukan laporan periodik triwulan kepada Pengendalian Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bekasi termasuk hasil uji limbah cair B3 oleh Sucofindo.

Permit for Disturbance Law / HO (Expansion) Warehouse for the Pharmaceutical Industry and Permit for Liquid Waste Disposal, B3 waste temporary storage permit, issued by the Bekasi Regency Government.

Some permits that are still valid in 2018 related to waste management:1. Permit to use artesian well water2. Permit for exploitation of ground water3. Permit for temporary storage of B3 waste

Operation of the Company’s Incinerator technology has also obtained permission through the Decree of the Minister of Environment and Forestry dhh Minister of Environment No.58 of 2011 concerning Operation Permit for B3 Waste Processing Equipment (Incinerators) of PT Indofarma (Persero) Tbk. For B3 Temporary Disposal Sites (TPS), the Company has also obtained permission from the Bekasi Regional Environmental Management Agency.

environmental Problem comPlaints mechanism

The Company opens opportunities for all parties to make complaints regarding violations of environmental pollution from production activities carried out by the Company. Until the end of 2018, the Company does not get violation complaints from any party. The entire results of the waste treatment process of the Company’s remaining production activities - specifically related to B3 waste - are in accordance with applicable laws and regulations.

The periodic sampling and B3 liquid waste test results are carried out by an accredited independent laboratory of Sucofindo. This shows the Company’s commitment in managing the management of production activities that do not have the potential to pollute the surrounding environment. In order for relevant regulators as stakeholders to obtain reasonable, proportional and comprehensive information, the Company carries out quarterly periodic reports on the Environmental Control of the Bekasi Regency Government including the results of the B3 liquid waste test by Sucofindo.

316


rumusan, Komitmen dan KebijaKan tanggung jawab sosial Perusahaan terKait KetenagaKerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perseroan menempatkan insan karyawan sebagai aset berharga dalam menjamin keberlangsungan usaha, sekaligus sebagai pemangku kepentingan atas keberlanjutan Perseroan. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja karyawan merupakan hal utama yang harus diperhatikan. Perseroan menciptakan suasana lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk mendukung atmosfir positif bagi kesehatan dan keselamatan kerja karyawan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja.

Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, Perseroan menerapkan kebijakan terkait aspek Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) sebagai bagian dari Tata Kelola Perusahaan yang tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan milik Perseroan. Di samping itu, Perseroan juga menerapkan standar Keselamatan Kerja sebagai bagian dari budaya kerja yang diharapkan mampu menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif bagi seluruh insan Perseroan.

Perseroan juga mendukung hak-hak insan Perseroan melalui hubungan industrial yang baik. Perseroan menjamin keberadaan serikat pekerja dan koperasi karyawan sebagai salah satu landasan utama dari kepentingan seluruh karyawan terhadap keberlanjutan Perseroan.


Pada tahun 2018, Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial untuk aspek Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dilakukan sebagai berikut:Ketenagakerjaan:1. Pemenuhan Kompetensi Karyawan dengan melakukan

training karyawan2. Melakukan mapping kompetensi SDM3. Menyusun training program sesuai kebutuhan dan

melaksanakan program training SDM Pusat

formulation, commitments and corPorate social resPonsibility Policies regarding emPloyment, occuPational health and safety

The Company places employees as valuable assets in ensuring business continuity, as well as stakeholders in the Company’s sustainability. The safety and health aspects of employees are the main things that must be considered. The Company creates an atmosphere of a safe and comfortable work environment to support a positive atmosphere for employees’ health and safety which is expected to improve performance.

In an effort to realize this, the Company implements policies related to Environmental, Safety and Health (LK3) aspects as part of the Corporate Governance listed in the Company’s Corporate Governance Guidelines. In addition, the Company also applies Work Safety standards as part of a work culture that is expected to be able to create a conducive working environment for all of the Company’s people.

The Company also supports the rights of the Company’s people through good industrial relations. The Company guarantees the existence of trade unions and cooperative employees as one of the main foundations of the interests of all employees towards the sustainability of the Company.


In 2018, the Implementation of Social Responsibility for Employment, Health and Safety aspects is carried out as follows:Employment:1. Meeting Employee Competence by conducting

employee training2. Melakukan mapping kompetensi SDM3. Develop training programs as needed and carry out the

Headquarter Human Resource training program

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan KerjaCorporate Social Responsibility in the Scope of Employment, health, and Safety



4. Melakukan kajian interaktif manajemen karyawan dan kegiatan Small Group Activity (SGA)

5. Mengusulkan kenaikan pangkat dan jabatan sesuai jenjang karir pada waktunya

6. Mengisi jabatan struktural yang kosong7. Memenuhi kebutuhan pegawai pelaksana8. Menerapkan sistem reward dan punishment9. Menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman,

dan kondusif.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja:1. Melakukan pelatihan dasar c-GMP/ISO/K3L/

Manajemen Risiko untuk seluruh karyawan secara rutin.

2. Komitmen menerapkan zero accident untuk seluruh kegiatan usaha Perseroan.

PeneraPan inisiatif: Program dan Kegiatan yang dilaKuKan terKait tanggung jawab sosial Perusahaan t e r h a da P K e t e n ag a K e r ja a n , Kesehatan dan Keselamatan Kerja

insan indofarma, Pengelolaan KomPetensi, Kesejahteraan dan Kesetaraan

Komitmen Perseroan terhadap karyawan dan ketenagakerjaan diwujudkan melalui pengelolaan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan sosialisasi serta penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku. Kedua aspek ini secara bersinergi akan membentuk budaya kerja yang dapat menopang kinerja Perseroan baik secara kuantitas maupun kualitas; sekaligus melahirkan insan Perseroan yang memiliki integritas dan etos kerja yang baik. Secara khusus, SDM menjadi salah satu fungsi dalam implementasi Corporate Governance yang mendukung kinerja Direksi dan langsung berada di bawah pengelolaan Direksi.

Pengelolaan kompetensi SDM dilakukan melalui serangkaian pendidikan dan peningkatan kualitas kompetensi SDM. Melalui Unit SDM yang dimilikinya, Perseroan melakukan serangkaian pendidikan dan pelatihan baik di bidang teknis, pengembangan organisasi, maupun transformasi budaya perusahaan. Bagi Direksi, Dewan Komisaris dan organ-organ pendukungnya, Perseroan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi yang

4. Conduct an interactive review of employee management and Small Group Activity (SGA) activities

5. Propose promotion and position according to career path in time

6. Fill in the vacant structural positions7. Meeting the needs of implementing employees8. Implement a system of reward and punishment9. Creating a safe, comfortable and conducive

working atmosphere.

Occupational Health and Safety:10. Conduct basic training on c-GMP / ISO / K3L / Risk

Management for all employees on a regular basis.11. Commitment to implement zero accident for all of the

Company’s business activities.

aPPlication of initiatives: Programs and activities conducted related to corPorate social resPonsibility for emPloyment, health and safety

indofarma staff, management of comPetence, welfare and equality

The Company’s commitment to employees and employment is realized through the management of Human Resources (HR) competencies and socialization and application of Business Ethics and Behavior. These two aspects synergistically will form a work culture that can sustain the performance of the Company both in quantity and quality; while giving birth to Company people who have good integrity and work ethic. In particular, HR is one of the functions in the implementation of Corporate Governance that supports the performance of the Directors and is directly under the management of the Board of Directors.

HR competency management is carried out through a series of education and improving the quality of HR competencies. Through its HR Unit, the Company conducts a series of education and training in the technical, organizational development and corporate culture transformation. For the Board of Directors, Board of Commissioners and supporting organs, the Company provides the widest opportunity to participate in various competency improvement programs that are expected

318


diharapkan dapat menambah kemampuan manajerial. Lebih lanjut tentang pengelolaan kompetensi SDM dan peningkatan kompetensi manajerial dapat dilihat pada bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada laporan tahunan ini.

Perseroan juga menempatkan sosialisasi dan penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku sebagai salah satu kewajiban bagi seluruh insan Perseroan tanpa pengecualian. Aspek ini menjadi dasar bagi pengelolaan organisasi Perseroan yang transparan, sehat dan memiliki dampak berkelanjutan. Di samping itu, sosialisasi dan penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku akan memberikan bekal bagi setiap insan Perseroan untuk bertindak dengan integritas yang tinggi, yang justru diharapkan dapat menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Tentang Sosialisasi dan Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku, silahkan lihat pada bagian Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada laporan tahunan ini.

Kesejahteraan insan Perseroan juga tidak liput dari perhatian. Standar gaji telah ditetapkan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang berlaku, termasuk pemberian tunjangan kepada karyawan.

Upaya dalam aspek ketenagakerjaan, diwujudkan dengan telah didaftarkannya karyawan sebagai perserta program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Pada tahun 2016, Perseroan mendaftarkan seluruh karyawan sebagai peserta program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Didaftarkannya karyawan sebagai peserta dalam program BPJS Ketenagakerjaan tersebut merupakan upaya pemenuhan kewajiban Perseroan sebagai pemberi kerja sebagaimana diatur dalam UU No. 24/2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Perpres No. 109/2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan, PP No. 45/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Guna menunjang produktivitas dan kepuasan karyawan, Perseroan mendukung adanya aktivitas karyawan di luar jam kerja, berupa forum komunitas karyawan antara lain di bidang olah raga, hobi, pemberdayaan lingkungan maupun kegiatan keagamaan. Aktivitas olah raga yang dilakukan oleh karyawan antara lain sepak bola, futsal,

to add to managerial capabilities. Further information on managing HR competencies and improving managerial competencies can be seen in the Human Resources and Good Corporate Governance section of this annual report.

The Company also places socialization and implementation of Business Ethics and Code of Conduct as one of the obligations for all Company people without exception. This aspect is the basis for the management of the Company’s organization that is transparent, healthy and has a sustainable impact. In addition, the dissemination and implementation of Business Ethics and Code of Conduct will provide provisions for every member of the Company to act with high integrity, which is expected to be a role model in wider community life. Regarding Dissemination and Implementation of Business Ethics and Behavior, please refer to the Good Corporate Governance section of this annual report.

The welfare of the Company’s people also does not miss from the attention. The salary standard has been set according to the applicable Regency / City Minimum Wage, including the provision of benefits to employees.

Efforts in the aspect of employment, realized by having registered employees as participants of the Financial Institution Pension Fund program (DPLK) and Employment BPJS consisting of Old Age Guarantee, Work Accident Guarantee and Death Guarantee. In 2016, the Company registered all employees as participants in the BPJS Employment pension program. Registering employees as participants in the BPJS Employment program is an effort to fulfill the obligations of the Company as an employer as stipulated in Law No. 24/2014 concerning the Social Security Organizing Agency, Perpres No. 109/2013 concerning Stages of Participation in the Employment BPJS Program, PP No. 45/2015 concerning the Implementation of the Pension Guarantee Program.

To support employee productivity and satisfaction, the Company supports employee activities outside working hours, in the form of employee community forums, including in the fields of sports, hobbies, environmental empowerment and religious activities. Sports activities carried out by employees include soccer, futsal, badminton,



bulu tangkis, tenis meja dan tenis lapangan. Aktivitas pemberdayaan lingkungan dilakukan antara lain melalui kegiatan pencinta alam. Kegiatan keagamaan meliputi pengajian rutin dan kegiatan persekutuan doa. Perseroan meyakini, kenyamanan bekerja dalam seluruh aspek akan mendorong loyalitas dan produktivitas setiap karyawan untuk berkontribusi dalam kinerja Perseroan secara keseluruhan.

Kesetaraan sara dan gender serta KesemPatan Kerja

Perseroan memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan untuk mengembangkan kompetensi tanpa memandang suku, agama, ras (SARA), golongan ataupun gender. Hal ini dapat dilihat pada tabel komposisi karyawan berdasarkan gender berikut ini.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender Gender Employee Composition

Jenis KelaminGender

2018 2017 2016

jumlah (orang)Number (Person)

Persentase (%)Percentage (%)





Laki-lakiMale 645 75,35% 668 75,82% 697 76,17%

PerempuanFemale 211 24,64% 213 24,18% 218 23,83%

Jumlah KaryawanNumber of Employees

856 100,00% 881 100,00% 915 100,00%

2016 2017 2018

75,82%

24,18%

75,35%

24,64%

76,17%

23,83%

Laki-lakiMale

PerempuanFemale

table tennis and tennis. Environmental empowerment activities are carried out, among others, through nature lover activities. Religious activities include regular recitation and prayer meeting activities. The Company believes that the convenience of working in all aspects will encourage loyalty and productivity of each employee to contribute to the overall performance of the Company.

equality of sara and gender and job oPPortunities

The Company provides equal and broad opportunities to all employees to develop competencies regardless of ethnicity, religion, race (SARA), class or gender. This can be seen in the following table of composition of employees based on gender.

320


Perseroan telah memiliki kebijakan terkait karyawan perempuan yang hamil, di mana dalam kebijakan tersebut karyawan perempuan yang hamil diberikan cuti melahirkan sebanyak 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk karyawan laki-laki yang menemani istrinya melahirkan diberikan cuti khusus selama 2 (dua) hari. Selain itu, Perseroan juga memberikan cuti haid untuk karyawan perempuan setiap bulan selama 2 (dua) hari dengan disertai surat keterangan dari dokter.

Perseroan memberikan kesempatan yang sama dan setara kepada seluruh karyawan untuk mengembangkan kompetensi tanpa memandang ras, suku, golongan ataupun gender. Bentuk dukungan ini diwujudkan melalui penyusunan kebijakan pengembangan SDM yang ditetapkan oleh Perseroan untuk meningkatkan daya saing Perusahaan.

Untuk promosi melalui Job Tender atau lelang jabatan dimana setiap karyawan yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan akan diberikan kesempatan untuk mengisi jabatan 1 (satu) level diatasnya yang mengacu pada prosedur tetap promosi Bidang Umum dan SDM.

Perseroan telah menetapkan Key Performance Indicator (KPI) Karyawan sampai level bidang terkait dengan sasaran mutu ISO 9001 : 2008. Perseroan menerapkan pola penilaian karya setiap tahun terhadap karyawan melalui penilaian 360 (Untuk level Manajer, Asistan Manajer dan Spv) dan penilaian non 360 (Level Pelaksana).

tingKat turnover Karyawan

Rasio employee turnover dapat menunjukkan produktivitas dan loyalitas SDM. Selain itu, tingkat turnover karyawan juga merupakan refleksi dari budaya dan sistem kerja Perseroan yang dapat menjadi indikator bagi keberhasilan Perseroan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Pada tahun 2018, jumlah karyawan yang keluar dari Perseroan 81 orang, menurun dibandingkan tahun 2017 dengan jumlah 97 orang. Hal ini disebabkan karyawan yang telah habis kontrak dan tidak melakukan perpanjangan lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya.

The Company has a policy related to pregnant female employees, in which the pregnant female employee is given 3 (three) months maternity leave, while for male employees who accompany his wife give birth for 2 (two) days of special leave. In addition, the Company also provides menstrual leave for female employees every month for 2 (two) days accompanied by a certificate from the doctor.

The Company provides equal and equal opportunities to all employees to develop competencies regardless of race, ethnicity, class or gender. This form of support is realized through the preparation of HR development policies set by the Company to improve the competitiveness of the Company.

For promotions through Job Tender or auction positions where each employee who meets the required criteria will be given the opportunity to fill in a position 1 (one) level above which refers to the permanent procedures for General and HR promotion.

The Company has set Employee Key Performance Indicators (KPIs) up to the field level related to ISO 9001: 2008 quality objectives. The Company applies a work appraisal pattern every year to employees through 3600 assessment (For Manager level, Assistant Manager and SPV) and non 3600 assessment (Executive Level).

emPloyee turnover rate

The employee turnover ratio can show HR productivity and loyalty. In addition, the employee turnover rate is also a reflection of the Company’s culture and work system which can be an indicator of the Company’s success in creating a conducive work environment.

In 2018, there were 81 employees leaving the Company, a decrease compared to 2017 with 97 people. This is due to employees who have expired and have not made extensions are fewer than the previous year.



Penyebab Turnover Karyawan Causes of Employee Turnover

PenyebabCause

tahunYear

2018 2017 2016

Pensiun alamiNatural pension 21 17 28

Pensiun diniEarly retirement 6 3 12

MeninggalDied 3 2 1

Mengundurkan diriResign 51 75 21

Diberhentikan karena melakukan pelanggaranDismissed for committing a violation - - -

Total karyawan yang keluarTotal employees who left

81 97 62

Keselamatan Kerja

Perseroan menerapkan aspek LK3 dalam setiap kegiatannya secara konsisten untuk mencegah atau mengurangi terjadinya insiden seperti kecelakaan kerja, kebakaran, penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan. Penerapan aspek LK3 ini didasari pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dimana setiap entitas usaha wajib menerapkan SMK3.

SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen Perseroan secara menyeluruh dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. SMK3 sebagaimana dimaksud dalam PP No. 50 Tahun 2012 pasal 3 ayat 1 meliputi:a. Penetapan kebijakan K3.b. Perencanaan K3.c. Pelaksanaan rencana K3.d. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3.e. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

Bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelaksanaan K3 harus dilakukan oleh Perseroan dengan cara:1. Menunjuk, mendokumentasikan dan

mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3.

worK safety

The Company applies EHS aspects in each of its activities consistently to prevent or reduce incidents such as work accidents, fires, work-related diseases, and environmental pollution. The application of the LK3 aspect is based on Government Regulation (PP) No. 50 of 2012 concerning the Implementation of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3), where each business entity is required to implement SMK3.

SMK3 is a part of the Company’s management system as a whole in order to control risks related to work activities in order to create a safe, efficient and productive workplace. SMK3 as referred to in PP No. 50 of 2012 article 3 paragraph 1 includes:

a. Determination of K3 policy.b. K3 Planning.c. Implementation of K3 plan.d. K3 performance monitoring and evaluation.e. Reviewing and improving the performance of SMK3.

The form of responsibility and accountability in the implementation of OHS must be carried out by the Company by:1. Appoint, document and communicate responsibility

and accountability in the K3 field.

322


2. Menunjuk sumber daya manusia yang berwenang untuk bertindak dan menjelaskan kepada semua tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung.

3. Memiliki prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3.

4. Memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.

Penerapan SMK3 di lingkup Perseroan telah diterapkan pada aspek penanganan limbah—seperti yang telah diuraikan di atas—dan penanggulangan bahaya kebakaran. Kebijakan LK3 yang dimiliki Perseroan disosialisasikan dan diimplementasikan kepada seluruh karyawan dan mitra kerja.

Agar dapat menciptakan keselamatan kerja di lingkungan, kebijakan LK3 di bidang Keselamatan Kerja dapat diuraikan sebagai berikut:a. Menyediakan dan menjamin digunakannya semua

perlengkapan keselamatan yang sesuai dengan standar keselamatan kerja.

b. Melakukan penyesuaian dan perbaikan yang terus menerus terhadap perkembangan teknologi keselamatan kerja.

c. Mengutamakan tindakan yang bersifat promotif dan preventif untuk mengantisipasi situasi keadaan darurat.

d. Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan dan kebakaran yang terjadi sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.

e. Mengidentifikasi penyebab kecelakaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang sama.

f. Membuat laporan atas setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada pimpinan unit masing-masing dan instansi berwenang dalam batas waktu yang ditentukan.

g. Melakukan pemeriksaan, inspeksi, dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi untuk mencapai kesiapan yang optimal.

h. Melakukan pelatihan penanggulangan keadaan darurat secara berkala.

i. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Sistem Manajemen LK3 dan meningkatkan kompetensi yang diperlukan insan Perseroan, termasuk mitra kerja.

2. Appoint human resources who are authorized to act and explain to all levels of management, workers, contractors, subcontractors and visitors.

3. Having procedures to monitor and communicate any changes in responsibility and accountability that affect the K3 system and program.

4. React quickly and precisely to deviant conditions or other events.

The application of SMK3 in the scope of the Company has been applied to aspects of waste handling - as described above - and fire prevention. LK3 policies owned by the Company are socialized and implemented for all employees and work partners.

In order to create work safety in the environment, the EHS policy in the field of Work Safety can be described as follows:a. Provide and guarantee the use of all safety equipment

in accordance with work safety standards.

b. Make adjustments and continuous improvements to the development of work safety technology.

c. Prioritizing promotive and preventive actions to anticipate emergencies.

d. Preventing accidents and fires that occur in accordance with applicable standards and procedures.

e. Identifying the cause of the accident to prevent the occurrence of the same accident.

f. Making a report on every incident and work accident that occurs to the leadership of each unit and the authorized agency within the specified time limit.

g. Conducting periodic check-up, inspections and evaluations of all facilities including resources, equipment and detection systems to achieve optimal readiness.

h. Conducting periodic emergency response training.

i. Reviewing and evaluating the implementation of the LK3 Management System and improve the competencies needed by the Company’s employees, including work partners.



Guna melindungi karyawan dari paparan bahan berbahaya, Perseroan melengkapi fasilitas produksi maupun laboratorium dengan beberapa perlengkapan sebagai berikut:a. Sistem penyalutan yang menggunakan perforated

closed system dengan exhaust/blower yang efektif pada area penyalutan tablet.

b. Weighing booth pada area dispensing atau penimbangan bahan dan sampling booth pada area penerimaan bahan di penyimpanan dengan sistem Uni Directional Flow (UDF) dilengkapi High Efficiency Particular Air (HEPA) Filter.

c. Fume hood di laboratorium untuk menangani pelarut berbahaya.

d. Biosafety cabinet untuk menangani kultur mikrobiologi.e. Dust collector pada setiap mesin produksi yang

menghasilkan debu bahan/produk.f. Shower dan eye washer di area laboratorium pengujian.g. Wearpack with head cover, nose mask, eye goggles,

ear plug dan sarung tangan yang melindungi personil ketika kontak langsung dengan bahan atau produk.

h. Mesin, area dan kelistrikan yang didesain flame proof pada area tertentu, untuk meminimalisir risiko kebakaran.

i. Alat pemadam api, detektor asap, alarm, jalur evakuasi, dan pintu/jendela darurat jika terjadi kebakaran terdapat pada setiap area.

Salah satu upaya paling mendasar untuk menjaga keselamatan kerja insan Perseroan adalah dengan menerapkan Prosedur Tetap (Protap) yang sesuai dengan standar yang berlaku di dunia usaha. Perseroan menetapkan perencanaan umur teknis mesin produksi dan sumber daya operasional lainnya guna menjamin mutu produk sekaligus mengurangi risiko kecelakaan yang mungkin terjadi karena faktor teknis di area produksi.

Kepada karyawan, Perseroan merumuskan Protap yang baku, dimana setiap karyawan—khususnya karyawan yang bekerja di area produksi—diwajibkan untuk mematuhi Protap tersebut. Seperti Protap No. PUM007 tentang Cara Penanganan Limbah Cair B3 yang dilakukan melalui IPAL Farma Perseroan, karyawan diwajibkan untuk mengenakan Alat Pelindung Diri yang terdiri dari masker, sarung tangan karet, helm dan sepatu boot. Untuk melindungi setiap karyawan dari risiko kecelakaan kerja, Perseroan memberikan jaminan kecelakaan dan kesehatan agar karyawan merasa tenang dan nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari.

In order to protect employees from exposure to hazardous materials, the Company complements production facilities and laboratories with the following equipment:

a. The coating system uses perforated closed system with effective exhaust / blower in the tablet coating area.

b. Weighing booth in the dispensing area or weighing material and sampling booth in the receiving area of the material in the Union Directional Flow (UDF) system equipped with High Efficiency Particular Air (HEPA) Filter.

c. Fume hood in the laboratory to handle dangerous solvents.

d. Biosafety cabinet to handle microbiology culture.e. Dust collector on each production machine that

produces material / product dust.f. Shower and eye washer in the testing laboratory area.g. Wearpack with head cover, nose mask, eye goggles,

ear plugs and gloves that protect personnel when in direct contact with materials or products.

h. Engine, area and electricity that are flame proof designed in certain areas, to minimize the risk of fire.

i. Fire extinguishers, smoke detectors, alarms, evacuation routes, and emergency doors / windows in the event of a fire are found in each area.

One of the most fundamental efforts to safeguard work safety of the Company persons is by implementing a Standing Procedure that is in accordance with the standards that apply in the business world. The Company determines the technical age planning of production machinery and other operational resources to ensure product quality while reducing the risk of accidents that may occur due to technical factors in the production area.

To employees, the Company formulates a standardized regulation, where each employee — especially employees working in the production area — is required to comply with the regulation. Like Protap No. PUM007 concerning Ways of Handling Liquid B3 Waste conducted through IPAL Farma Company, employees are required to wear a Personal Protective Equipment consisting of masks, rubber gloves, helmets and boots. To protect each employee from the risk of workplace accidents, the Company provides accident and health insurance so that employees feel calm and comfortable in carrying out their daily work.

324


Selain keselamatan kerja pada kegiatan produksi, Perseroan juga melengkapi keselamatan kerja karyawan melalui sarana-sarana keselamatan kerja yang berada di lingkungan Kantor Pusat dan Pabrik Cibitung dan sesuai dengan persyaratan K3. Desain ruangan dibuat dengan memperhitungkan akses keluar darurat bagi karyawan; demikian pula dengan tangga. Sarana lain terkait keselamatan kerja yang berada di lingkungan Kantor Pusat dan Pabrik adalah:

Sarana Keselamatan KerjaWork Safety Facilities

Jenis Sarana jumlahAmount Type of Facilities

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 2 kg 103 unit Lightweight Fire Extinguisher

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) > 2 kg 106 unit Lightweight Fire Extinguisher

Alat Pemadam Api Besar (APAB) > 25 kg 17 unit Large Fire Extinguisher

Hydrant 1,5 inci 68 titik/points Hydrant 1,5 inci

Hydrant 2,5 inci 17 titik/points Hydrant 2,5 inci

Jalur Evakuasi 10 titik/points Evacuation route

Titik Kumpul 3 titik/points Assembly Point

Sepanjang tahun, Perseroan melalui Seksi LK3 melakukan program pemeliharaan alat pemadam APAR dan APAB secara berkala setiap bulannya. Demikian pula dengan kegiatan latihan pemadaman kebakaran berkala setiap 6 (enam) bulan untuk tim pemadam kebakaran internal dan satuan pengamanan bekerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi. Di samping itu, Perseroan terus melakukan sosialisasi K3 kepada karyawan di bawah koordinasi Unit SDM & Umum. Sosialisasi ini diharapkan dapat menjaga terus kesadaran karyawan tentang pentingnya keselamatan kerja di lingkungan Perseroan.

Agar kebijakan LK3 Perseroan dapat berjalan dengan baik, Perseroan memiliki tolok ukur keberhasilan penerapan LK3 yang mengacu pada standar yang berlaku, dimana keberhasilan pelaksanaan LK3 ditempatkan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Unit atau Fungsi terkait.

PembenTuKan P2K3Sebagai entitas usaha yang berkomitmen dalam kepatuhan atas norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Perseroan membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Pembentukan organisasi ini mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga

In addition to work safety in production activities, the Company also complements employee safety through work safety facilities located in the Cibitung Head Office and Factory and in accordance with K3 requirements. Room design is made by taking into account emergency exit access for employees; as well as stairs. Other facilities related to work safety in the Head Office and Factory environment are:

Throughout the year, the Company through the LK3 Section conducts maintenance programs for APAR and APAB extinguishers regularly every month. Likewise with periodic fire fighting training activities every 6 (six) months for internal fire fighting teams and security units in collaboration with the Bekasi District Fire Department. In addition, the Company continues to disseminate K3 to employees under the coordination of HR & General Units. This socialization is expected to keep employees aware of the importance of workplace safety in the Company.

In order for the Company’s EHS policy to work properly, the Company has a measure of success in implementing LK3 that refers to the applicable standards, where the success of EHS implementation is placed in Key Performance Indicators (KPI) in the related Unit or Function.

eSTablISHmenT OF P2K3As a business entity committed to compliance with occupational safety and health norms as well as applicable laws and regulations in Indonesia, the Company establishes an Occupational Safety and Health Advisory Committee (P2K3). The formation of this organization refers to Minister of Manpower Regulation No. PER.04



Kerja No. PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja. P2K3 merupakan badan pembantu yang merupakan wadah kerjasama antara Perseroan dan karyawan untuk mengembangkan kerja sama dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

angKa KecelaKaanDengan seluruh Prosedur Tetap dan pelaksanaannya yang terukur, serta komitmen dari seluruh insan Perseroan, selama tahun 2018 tidak terdapat angka kecelakaan kerja baik di area produksi maupun bidang operasional Perseroan lainnya.

Program Kesehatan KaryawanSalah satu kebijakan LK3 yang dimiliki Perseroan secara khusus menekankan pentingnya aspek kesehatan kerja. Untuk mewujudkan kesehatan lingkungan kerja yang tinggi, Perusahaan meningkatkan 2 (dua) aspek yang saling berinteraksi secara sinergi, yaitu kesehatan karyawan dan kondisi lingkungan kerja.

Aspek kondisi lingkungan dibentuk melalui berbagai hal, baik kondisi lingkungan kerja yang sehat maupun lingkungan hidup. Pengelolaan kegiatan produksi yang disertai Protap yang baku, seperti yang telah diuraikan di atas, dapat menjadi contoh bagaimana Perseroan berkomitmen untuk membentuk lingkungan kerja yang sehat.

Guna memenuhi Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2013 yang telah diubah melalui Perpres No. 111 Tahun 2013, serta Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-06/MBU/10/2017 tentang Kepesertaan BUMN dalam program BPJS Kesehatan, Perseroan mendaftarkan karyawan sebagai peserta program BPJS Kesehatan.

hubungan industrialPerseroan berkomitmen untuk mendukung hubungan industrial antara karyawan dan Perseroan melalui kebebasan karyawan untuk berserikat. Oleh karena itu, Perseroan mengakui keberadaan Serikat Pekerja Perseroan yang dibentuk oleh para karyawan yang keberadaannya terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Serikat Pekerja Perseroan memiliki visi untuk mewujudkan harmonisasi hak dan kewajiban karyawan dan Perseroan dalam lingkup kesetaraan.

/ MEN / 1987 concerning the Occupational Safety and Health Supervisory Committee and the Procedure for Appointment of Occupational Safety Experts. P2K3 is an auxiliary body which is a forum for collaboration between the Company and employees to develop cooperation in the application of occupational safety and health.

accident rateWith all Measures and their measurable implementation, as well as the commitment of all the Company’s employees, during 2018 there were no work accident rates in either the production area or other operational areas of the Company.

emPloyee health ProgramOne of the Company’s EHS policies specifically emphasizes the importance of occupational health aspects. To realize the health of a high work environment, the Company enhances 2 (two) aspects that interact in synergy, namely employee health and working environment conditions.

Aspects of environmental conditions are formed through various things, both healthy working conditions and the environment. The management of production activities that are accompanied by standard PRAP, as described above, can be an example of how the Company is committed to forming a healthy work environment.

In order to comply with Law No. 24 of 2011 concerning BPJS and Presidential Regulation (Perpres) No. 12 of 2013 which has been amended by Presidential Regulation No. 111 of 2013, as well as Circular of the Minister of BUMN No. SE-06 / MBU / 10/2017 concerning BUMN Participation in the Health BPJS program, the Company registers employees as participants in the BPJS Health program.

industrial relationsThe Company is committed to supporting industrial relations between employees and the Company through employee freedom to associate. Therefore, the Company recognizes the existence of a Company Workers Union formed by employees whose existence is registered with the Bekasi Regency Manpower Office, West Java. The Company’s Trade Unions have a vision to realize the harmonization of the rights and obligations of employees and the Company within the scope of equality.

326


Melalui pembentukan Serikat Pekerja, hubungan industrial karyawan dan Perseroan telah memenuhi standar dan perundangan-undangan yang berlaku; di samping tentunya memaksimalkan peran karyawan sebagai salah satu pemangku kepentingan Perseroan.

Manajemen Perseroan secara aktif melakukan komunikasi dalam rangka menyampaikan informasi-informasi terkini sesuai dengan azas keterbukaan informasi dengan Serikat Pekerja secara berkala. Dengan kegiatan ini maka hubungan harmonis antara Manajemen dengan karyawan dapat terus terjaga dengan baik.

Bentuk lain dari harmonisnya hubungan antara Manajemen dan karyawan adalah dengan disepakatinya keseimbangan antara hak dan kewajiban Manajemen - karyawan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang secara berkala dievaluasi setiap dua tahun sekali melalui proses perundingan.

Selain itu, Perseroan secara khusus menunjukkan komitmen atas kesejahteraan karyawan dan keterlibatan karyawan terhadap aktivitas usaha melalui kepemilikan saham anak perusahaan PT Indofarma Global Medika oleh Koperasi Pegawai Indofarma (Kopama) sebesar 0,0001%.

Kopama berdiri pada 1969 berdasarkan akta Pendirian No. 819/BH/I tanggal 13 September 1969, “Perkumpulan Koperasi Simpan Pinjam” Pabrik Manggarai Depkes Jakarta bertempat di Manggarai, dan diubah dengan akta No. 819A/BH/I tanggal 28 Januari 1991, akta perubahan Anggaran Dasar “Koperasi Serba Usaha Pabrik Manggarai Departemen Kesehatan”, berdasarkan haril Rapat Anggota Khusus Koperasi Serba Usaha Pabrik Manggarai Depkes yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 1990 bertempat di Aula Perum Indofarma Jl. Tambak No. 2, Manggarai - Jakarta.

Pada tanggal 3 Januari 2001 diubah berdasarkan surat Keputusan Departemen Koperasi Wilayah Jawa Barat, Kepala Kantor Departemen Koperasi PK&M kabupaten Kodya Bekasi, dengan akta Nomor 819/BH/PAD/KDK.10.8/I/2001, akta perubahan Anggaran Dasar KOPAMA di Jakarta Timur untuk mengubah anggaran Dasar Koperasi yang merupakan hasil Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar KOPAMA yang diselenggarakan pada tanggal 25 November 2000 bertempat di Jalan Indofarma No. 1, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Through the establishment of Trade Unions, industrial relations employees and the Company have met the applicable standards and legislation; in addition to of course maximizing the role of employees as one of the Company’s stakeholders.

The Company’s management actively communicates in order to deliver the latest information in accordance with the principle of information disclosure with the Workers Union periodically. With this activity, a harmonious relationship between Management and employees can be maintained.

Another form of harmonious relationship between Management and employees is the agreement of a balance between the rights and obligations of Management - employees in the form of Collective Labor Agreement (PKB) which is regularly evaluated every two years through the negotiation process.

In addition, the Company specifically demonstrates its commitment to employee welfare and employee involvement in business activities through the ownership of a subsidiary of PT Indofarma Global Medika by the Indofarma Cooperative Employee (KOPAMA) of 0,0001%.

KOPAMA was founded in 1969 based on the Deed of Establishment No. 819 / BH / I dated September 13, 1969, “The Savings and Loan Cooperative Association” Manggarai Depkes Jakarta Factory is located in Manggarai, and amended by deed No. 819A / BH / I dated January 28, 1991, amendment to the Articles of Association of the “Manggarai Department of Health Multipurpose Cooperative Factory,” based on the Special Meeting of the Manggarai Department of Health Multipurpose Factory Cooperative held on c 28 February 1990 at the Perum Indofarma Hall Jl. . Pond No. 2, Manggarai - Jakarta.

On January 3, 2001 was amended based on the decree of the West Java Regional Cooperative Department, Head of the Bekasi District PK & M Cooperative Department Office, with deed Number 819 / BH / PAD / KDK.10.8 / I / 2001, amendment to KOPAMA’s Articles of Association in East Jakarta for amending the Cooperative Articles of Association which are the results of the KOPAMA Amendment to the Special Articles of Association Meeting held on November 25, 2000 at Jalan Indofarma No. 1, Cibitung District, Bekasi Regency.



m a s a l a h P e n g a d u a n KetenagaKerjaan

Masalah pengaduan ketenagakerjaan di Perseroan dilakukan melalui beberapa tahap, yakni dwipatrit, tripatrit dan PHI (Pengadilan Hubungan Industrial). Tahap dwipatrit terjadi di mana penanganan masalah dilakukan antara Perusahaan yang diwakili oleh manajemen dengan karyawan. Pada tahap ini, Perusahaan berhak mengeluarkan Surat Peringatan (1 hingga 3) bila masalah yang dihadapi berupa pelanggaran seperti yang tercantum di dalam PKB (Perjanjina Kerja Bersama). Jika pada tahap pertama belum ditemukan jalan keluar dari masalah, maka akan masuk ke tahap kedua. Tahap kedua dilakukan secara tripatrit yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi sebagai mediator dalam menangani masalah industrial antara karyawan dengan Perusahaan. Jika permasalah pada tahap ini masih belum bisa diselesaikan, maka penanganan masalah ketenagakerjaan akan dilimpahkan ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial).

Di tahun 2018, tidak ada pengaduan ketenagakerjaan yang dilimpahkan ke tripatrit dan PHI. Namun untuk pengaduan di tahap dwipatrit, Perseroan telah mengeluarkan sebanyak 5 Surat Peringatan. Jumlah ini berkurang sebanyak 3 Surat Pengaduan dibanding tahun lalu.

b e s a r a n i n v e s t a s i d a l a m KetenagaKerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Realisasi Biaya Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja tahun 2018Realization of Employment, Health and Safety Costs in 2018

uraianDescription

2018(rp)

2017(rp)

BPJS KesehatanHealth BPJS 3.011.989.163 2.905.786.239

Biaya Asuransi Kesehatan PT Asuransi Jiwa InHealth IndonesiaHealth Insurance Fee of PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia 5.264.526.600 2.607.886.900

BPJS KetenagakerjaanEmployment BPJS 6.368.511.073 6.087.964.033

jumlahTotal

14.645.026.836 12.237.072.921

regarding the emPloyment comPlaints

The issue of labor complaints in the Company is carried out through several stages, namely bipartite, tripatrite, and PHI (Industrial Relations Court). The bipartite phase occurs where the handling of the problem is carried out between the Company represented by management and employees. At this stage, the Company has the right to issue a Warning Letter (1 to 3) if the problem is in the form of a violation as stated in the Collective Labor Agreement. If at the first stage there is no way out of the problem, it will enter the second stage. The second phase was carried out in a tripatrite manner involving the Bekasi District Manpower Office as a mediator in handling industrial problems between employees and the Company. If the problem at this stage still cannot be resolved, then the handling of labor issues will be delegated to the PHI (Industrial Relations Court).

In 2018, there were no labor complaints submitted to tripatrit and PHI. However, for complaints in the biphatic stage, the Company has issued 5 Warning Letters. This number was reduced by 3 Complaint Letters compared to last year.

amount of investment in emPloyment, occuPational health and safety

328


Komitmen dan KebijaKan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadaP ProduK/jasa serta Konsumen dan mitra Kerja

Sebagai salah satu produsen obat generik terbesar di Indonesia, Perseroan memiliki tanggung jawab baik secara sosial maupun etika dalam pemenuhan ketersediaan produk bagi para pemangku kepentingan—utamanya kepada pelanggan. Perseroan mempunyai komitmen untuk selalu menghadirkan produk yang memiliki kualitas, efikasi, dan keamanan yang sesuai dengan standar kualitas produk sebagaimana ketetapan regulator dalam aturan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).

“Konsumen memiliki hak-hak yang diatur oleh Undang-undang. Di samping kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, komitmen Indofarma atas tanggung jawab terhadap konsumen merupakan bagian dari perwujudan pertumbuhan yang

berkelanjutan”Consumers have rights regulated by law. In addition to compliance with regulations and legislation, Indofarma’s

commitment to responsibility towards consumers is part of the realization of sustainable growth


Target dan rencana kegiatan terkait tanggung jawab sosial perusahaan terhadap produk/jasa serta konsumen dan mitra kerja, adalah sebagai berikut:Terhadap Produk:1. Terpenuhinya persyaratan CPOB dalam seluruh aspek

produksi di semua pabrik2. Mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008 pada setiap

Surveillance maupun Renewal3. Pemantauan kualitas produk di pasar (Post

Marketing Surveillance)4. Pemenuhan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

CPOB, ISO 9001:2008 dan HACCP5. Penanganan klaim mutu produk secara cepat dan

efektif

Terhadap Konsumen:1. Melaksanakan Survey Kepuasan Pelanggan secara periodik

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Tanggung Jawab Terhadap Produk/ Jasa serta Konsumen dan mitra KerjaCorporate Social Responsibilities in the Scope of Products/Services and Consumers and Partners

commitment and corPorate social resPonsibility Policy on Products / services and consumers and worKing Partners

As one of the largest generic drug producers in Indonesia, the Company has both social and ethical responsibilities in fulfilling product availability for stakeholders - especially to customers. The Company has a commitment to always present products that have quality, efficacy, and security that are in accordance with product quality standards as regulated by regulators in the rules of Good Practices of Medicine Manufacturing (CPOB) and Good Practices of Traditional Medicines Manufacturing (CPOTB).


Target and plan of activities related to corporate social responsibility for products / services as well as consumers and work partners, are as follows:Against Product:1. Comply with CPOB requirements in all aspects of

production in all factories2. Maintaining ISO 9001: 2008 certificates at every

Surveillance and Renewal3. Monitoring product quality on the market (Post

Marketing Surveillance)4. Fulfillment of CPOB Quality Management System

certification, ISO 9001: 2008 and HACCP5. Handling product quality claims quickly and effectively

Against Consumers:1. Carry out a Customer Satisfaction Survey periodically



Terhadap Mitra Kerja:1. Koordinasi yang proaktif dengan Supplier dan distributor

dalam rangka pemenuhan pesanan2. Melaksanakan audit supplier3. Pembinaan dan koordinasi dengan rekanan dalam hal

minimal order serta waktu kedatangan bahan.

Program dan Kegiatan yang dilaKuKan

Komitmen terhadaP mutuPerseroan berkomitmen untuk menghasilkan produk yang terjamin konsistensi mutunya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan komitmen ini, Perseroan melalui Bidang Pengawasan Mutu dan Bidang Pemastian Mutu melakukan pengawasan untuk menjamin konsistensi mutu produk yang dihasilkan di setiap tahapan pembuatan produk. Proses pengawasan antara lain seleksi produsen resmi bahan awal, pengujian bahan awal, pemastian kelaikan peralatan dan lingkungan produksi, validasi proses produksi, validasi proses pengujian, pengawasan selama proses produksi (In Process Control), pengujian produk, evaluasi produsen resmi bahan awal, dan evaluasi produk pasca produksi.

Komitmen Perseroan terhadap pemastian mutu tertuang dalam Kebijakan Mutu sebagai berikut:1. Perseroan berkomitmen menjamin mutu produk

yang dihasilkan agar dapat memberi manfaat terbaik bagi masyarakat.

2. Perseroan membangun mutu produk dengan sistem mutu yang dibangun dan dikendalikan sesuai dengan kaidah manajemen risiko. Mutu produk juga dibangun melalui fasilitas yang sesuai persyaratan CPOB/CPOTB yang berkembang dinamis dan regulasi lain yang relevan. Di samping itu, mutu produk juga dibangunnya melalui pengembangan personil Perseroan yang berwawasan, terampil dan kompeten.

3. Perseroan menempatkan mutu produk sebagai faktor penting dalam menjamin keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan.

Implementasi Kebijakan Mutu di atas dilakukan Perseroan pada seluruh lini proses usahanya. Hal ini dibuktikan dengan sertifikasi ISO 9001 yang telah diperoleh sejak 17 Maret 2000, dan senantiasa diperbaharui setiap 3 (tiga) tahun secara berkala.

Against Working Partners:1. Proactive coordination with suppliers and distributors

in order to fulfill orders2. Carry out supplier audits3. Coaching and coordinating with partners in terms of

minimum orders and material arrival time.

Programs and activities conducted

commitment to qualityThe Company is committed to producing products that are guaranteed quality consistency in accordance with predetermined specifications. To realize this commitment, the Company through its Quality Supervision and Quality Assurance Division conducts supervision to ensure the consistency of product quality produced at each stage of product manufacturing. The supervisory process includes the selection of official producers of initial materials, testing of initial materials, ascertaining the appropriateness of equipment and production environment, validating the production process, validating the testing process, monitoring during the production process (In Process Control), product testing, evaluating the initial producers of materials and evaluating post-production products.

The Company’s commitment to quality assurance is contained in the Quality Policy as follows:1. The Company is committed to ensuring the quality of

products produced so as to provide the best benefits to the community.

2. The Company builds product quality with a quality system that is built and controlled in accordance with the principles of risk management. Product quality is also built through facilities that meet dynamic CPOB / CPOTB requirements and other relevant regulations. In addition, he also built product quality through the development of insightful, skilled and competent Company personnel.

3. The Company places product quality as an important factor in ensuring the sustainability and growth of the company.

The implementation of the Quality Policy above is carried out by the Company on all business process lines. This is evidenced by the ISO 9001 certification that has been obtained since March 17, 2000, and is constantly updated every 3 (three) years periodically.

330


Kesehatan dan Keselamatan Konsumen: transParansi informasi ProduKPerseroan sebagai penyedia layanan kesehatan yang salah satunya adalah produk obat dan alat kesehatan wajib mencantumkan informasi atas produk atau jasa yang dihasilkan. Hal ini diatur berlapis mulai dari Undang – Undang perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999, Undang – undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan; serta peraturan lainnya. Ketatnya peraturan yang mengatur terkait obat, pangan, dan produk kesehatan karena produk kesehatan langsung berdampak pada keselamatan jiwa pelanggan, sehingga pemerintah memiliki sanksi yang tegas atas pelanggaran ketentuan – ketentuan tersebut. Sanksi yang berisiko pada kerugian perseroan adalah penarikan kembali produk dari pasaran, pembekuan izin edar produk serta sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku.

KePuasan PelangganPerseroan memandang pentingnya kepuasan pelanggan sebagai salah satu tolok ukur penilaian paling efektif dari keseluruhan aspek kualitas produk yang dimiliki Perseroan. Untuk memetakan kelemahan-kelebihan produk dan posisinya di tengah-tengah pelanggan, Perseroan melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala yang meliputi penilaian terhadap produk, tenaga pemasaran, pelayanan distributor, dan kegiatan promosi yang dilakukan Perseroan.

Berikut ini disampaikan hasil survei kepuasan pelanggan untuk tahun 2018, mencakup penilaian terhadap produk Perseroan serta penilaian terhadap sistem pelayanan yang diberikan Perseroan.

Survey pelanggan untuk tahun buku 2018 dilakukan sedikit berbeda dengan survey pelanggan di tahun sebelumnya. Karena di tahun 2018, terjadi penambahan jumlah cabang, yaitu Cabang Tegal. Dengan demikian, jumlah seluruh cabang Indofarma di seluruh Indonesia adalah 35 cabang. Survey dilakukan terhadap customer Indofarma yang ada di 35 cabang dengan jumlah responden sebanyak 200 orang yang terbagi atas outlet Distributor utama Indofarma. Pelaksanaan pengukuan Kepuasan Pelanggan dilakukan dengan mengirim form kuesioner ke 35 cabang marketing Indofarma di seluruh Indonesia. Adapun wilayah surveynya terbagi dalam Wilayah Timur (Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara & Papua) sebesar 25%, Wilayah Tengah (Jawa) sebesar 45%, dan Wilayah Barat (Sumatra) sebesar 30%.

consumer health and safety: transParency of Product informationThe Company as a health service provider, one of which is drug products and medical devices must include information on the products or services produced. This is arranged in layers starting from the Consumer Protection Act No. 8 of 1999, Health Law No. 36 of 2009, Regulation of the Head of the Food and Drug Supervisory Agency of the Republic of Indonesia (BPOM RI) concerning Inclusion of Origin Information for Certain Materials, Alcohol Content, and Expiration Limits on Drug Markings / Labels, Traditional Medicines, Food Supplements, and Food; and other regulations. The strict regulations governing drugs, food, and health products because health products directly affect the lives of customers, so that the government has strict sanctions for violations of these provisions. Sanctions that risk the company’s loss are product recall from the market, freezing of product marketing licenses and other sanctions in accordance with applicable regulations.

customer satisfactionThe Company views the importance of customer satisfaction as one of the most effective benchmarks of the overall aspects of the quality of products owned by the Company. To map the product weaknesses and its position in the midst of customers, the Company carries out customer satisfaction surveys on a regular basis which includes assessment of products, marketing personnel, service systems and promotional activities carried out by the Company.

Customer surveys for the 2018 financial year were carried out slightly differently from the previous year’s customer survey.

Because in 2018, there were additional branches, namely the Tegal Branch. Thus, the total number of Indofarma branches throughout Indonesia is 35 branches. The survey was conducted on Indofarma customers in 35 branches with a total of 200 respondents divided into Indofarma’s main distributor outlets. The implementation of Customer Satisfaction is conducted by sending questionnaires to 35 Indofarma marketing branches throughout Indonesia. The survey area is divided into East Region (Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara & Papua) by 25%, Central Region (Java) by 45%, and West Region (Sumatra) by 30%.



Berikut ini disampaikan hasil survei kepuasan pelanggan untuk tahun 2018 dan perbandingan dengan survey di tahun sebelumnya.:

ParameterParameter

Jumlah responden yang puas

Number of Satisfied Respondents

bobot (%)Value (%)

Jumlah Responden yang puas x bobot (%) (2018)

Number of Satisfied Respondents x Value (%)

(2018)

Jumlah Responden yang puas x bobot (%) (2017)

Number of Satisfied Respondents x Value (%)

(2017)

Produk IndofarmaIndofarma’s Products 89,81% 30% 26,94% 27,96%

Tenaga PemasaranMarketing Staff 96,33% 20% 19,27% 19,03%

Sistem PelayananService System) 61,80% 25% 15,45% 15,21%

PromosiPromotion 54,13% 25% 13,53% 15,21%

total 75,19% 77,40%

Pada tahun 2018, Nilai total atas Survey Kepuasan Pelanggan adalah sebesar 75,19% atau turun sebanyak 2,21% dari survey tahun sebelumnya. Penurunan disumbang dari penilaian terhadap produk indofarma yang turun sebesar 1,02% dan penilaian terhadap kegiatan promosi yang turun sebesar 1,68%. Berikut hasil survei terhadap produk, tenaga pemasaran, system pelayanan, dan kegiatan promosi:

Tidak MemuaskanVery Dissatisfaction

Cukup MemuaskanGeneral satisfaction

Sangat MemuaskanVery Satisfaction

Kurang MemuaskanRelatively Dissatisfaction

MemuaskanRelatively satisfaction

0% 0% 0%0% 0% 1%

4% 11% 15

%

57% 67

%

67%

40%

21%

17%

Kualitas ProdukQuality Product

Tampilan ProdukProduct Appearance

Keanekaragaman ProdukVariety Product

Treshold

KuningYellow ≥ 85%

Orange 70 - <5=85

HijauGreen <70%

201798%

201794% 2017

88%

Penilaian terhadap ProdukAssessment of the Product

The following are the results of the customer satisfaction survey for 2018 and a comparison with the previous year’s survey

In 2018, the total value of the Customer Satisfaction Survey was 75.19%, down by 2.21% from the previous year’s survey. The decline was contributed by the valuation of indofarma products which fell by 1.02% and the assessment of promotional activities fell by 1.68%. The following are the results of a survey of products, marketing personnel, service systems, and promotional activities:

332


Dari grafik di atas terlihat bahwa responden masih merasa puas atas produk indofarma, tetapi nilai menurun dari sisi kualitas produk (2,16%), tampilan produk (4,25%) dan keragaman produk (5%) dari tahun lalu. Atas penurunan ini, Indofarma menanggapi dengan berupaya untuk terus meningkatkan kulitas, tampilan dan keragaman produk sehingga pelanggan akan terus meningkatkan pembeliannya.

Kerapihan PenampilanAppearance

Kemudahan berhubungan dengan

petugas marketingCommunication towards

sales

Kemampuan Berkomunikasi

Ability Communication

Komitmen terhadap janji-janji

Commitment towards Promises

Kesopanan dan Keramahtamahan

Decency and Hospitality

Kecepatan Tanggapan

terhadap keluhanComplaint response

Pengetahuan Ppproduk

Product Knowledge

Proaktif dalam melakukan promosi

dan pelayananProactive in

promotion and service

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%0% 0% 0% 2% 2%

7%

11%

5%

67%

62% 69

% 73%

67%

68%

69%

68%

33% 38

%

30%

25% 30

%

25%

19% 27

%

Penilaian terhadap Tenaga PemasaranAssessment of the Marketing Staff


Cukup MemuaskanGeneral Satisfaction



MemuaskanRelatively Satisfaction

Dari grafik di atas terlihat bahwa responden masih merasa puas dengan tenaga pemasaran Indofarma, bahkan hasil survei menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 1,50% dari tahun sebelumnya. Menanggapi hasil survei ini, Indofarma berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pelatihan secara berkesinambungan untuk meningkatkan skill dan pengetahuan petugas lapangan terhadap produk Indofarma.

From the graph above it can be seen that the respondents were still satisfied with Indofarma’s products, but the value declined in terms of product quality (2.16%), product appearance (4.25%) and product diversity (5%) from last year. For this decline, Indofarma responded by striving to continue to improve the quality, appearance and diversity of products so that customers will continue to increase their purchases.

From the graph above it can be seen that the respondents were still satisfied with Indofarma’s marketing staff, even the survey results showed an average increase of 1.50% from the previous year. Responding to the results of this survey, Indofarma is committed to continuing to conduct coaching and training on an ongoing basis to improve the skills and knowledge of field officers on Indofarma products.








Treshold


Orange 70 - <5=85

HijauGreen <70%

Ketersediaan ProdukAvailability Product

0%

0%

40%

33%

7%

0% 5%

16%

60%

8%

0%8%

26%

53%

13%

Kemudahan PemesananConvenience in Order

Pengiriman BarangDelivery Goods

201736%

201780%

201766%

Penilaian terhadap system pelayananAssessment of service systems

Grafik di atas memperlihatkan bahwa responden merasa tingkat kepuasan atas ketersediaan produk meningkat, tetapi tidak puas dengan kemudahan pemesanan dan pengiriman barang konstan. Menanggapi hal tersebut, bidang marketing akan lebih insentif lagi berkoordinasi dan berkomunikasi dengan bidang terkait khususnya dengan Distributor dan SCM, PPIC, Produksi serta Logistik untuk meningkatkan performa Sistem Pelayanan Indofarma.






Treshold


Orange 70 - <5=85

HijauGreen <70%

HargaPrice

1% 2% 1%

17% 19

%

13%

24% 34

%

27%

55%

40%

54%

4% 5% 5%

Kebijakan Potongan HargaDiscount Price Policy

Program PromosiPromotion Program

201763%

201755%

201764%

Penilaian terhadap kegiatan promosiAssessment of promotional activities

The chart above shows that respondents feel the level of satisfaction with product availability increases, but are not satisfied with the ease of ordering and constant delivery of goods. In response, the marketing sector will be more incentive to coordinate and communicate with related fields, especially with Distributors and SCM, PPIC, Production and Logistics to improve the performance of the Indofarma Service System.

334


Dari gambar di atas terlihat bahwa responden tidak puas atas harga, kebijakan potongan harga dan program promosi yang telah dilakukan Indofarma. Menanggapi hal tersebut, Indofarman akan terus berupaya melakukan improvement dari hulu ke hilir sehingga dapat meningkatkan competitiveness atas harga jual produk.

Pengelolaan hubungan dengan mitra Kerja PrinsiPal/distributor/PemasoK/suPPlier/vendor

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, acuan dasar Perseroan dalam menjalankan hubungan dengan Mitra Kerja Prinsipal/Distributor/Pemasok/Supplier/Vendor adalah:1. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-15/MBU/2012

tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

2. SK Direksi INF No. 0647/SK/DIR/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau jasa Perusahaan sebagai pengganti SK Direksi INF No. 274-1/SK/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Perusahaan.

3. SK Direksi INF No. 479/DIR/SK/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Kewenangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Perusahaan

4. SK Direksi No. 775/DIR/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Investasi.

Pada umumnya, prinsip dasar pengadaan barang dan/atau jasa di Indofarma dilakukan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel dan auditable serta memenuhi pengendalian internal yang memadai sehingga penerapannya dapat secara konsekuen, terintegrasi dan konsisten pada semua manajemen lini, tim investasi dan karyawan untuk tercapainya pengelolaan perusahaan yang baik, yang dapat meningkatkan efisiensi, daya saing dan laba perusahaan dan tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan hokum yang berlaku.

From the picture above it can be seen that the respondents were not satisfied with the prices, price discount policies and promotion programs that had been carried out by Indofarma. Responding to this, Indofarman will continue to strive to make improvements from upstream to downstream so that it can increase competitiveness over product selling prices.

PrinsiPal/distributor/PemasoK/suPPlier/vendor

As a State-Owned Enterprise, the Company’s basic reference in carrying out relations with Principal Partners / Distributors / Suppliers / Vendors is:1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises

No. PER-15 / MBU / 2012 dated September 25, 2012 concerning Amendment to Regulation of the Minister of BUMN No. PER-05 / MBU / 2008 concerning General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services of State-Owned Enterprises.

2. SK Director of INF No. 0647 / SK / DIR / VII / 2017 dated July 3, 2017 concerning Procurement Implementation Guidelines for Company Goods and / or services in lieu of INF Director Decree No. 274-1 / SK / VII / 2009 dated July 1, 2009 concerning Guidelines for the Implementation of Procurement of Company Goods and / or Services.

3. SK Director of INF No. 479 / DIR / SK / VII / 2010 dated July 23, 2010 concerning the Authority of Procurement of Company Goods and / or Services

4. Decree of the Board of Directors No. 775 / DIR / SK / XII / 2010 dated December 1, 2010 concerning Procedures for the Implementation of Procurement of Goods and / or Investment Services.

In general, the basic principles of the procurement of goods and / or services in Indofarma are carried out by applying the principles of efficient, effective, competitive, transparent, fair and fair, and accountable and auditable and fulfilling adequate internal controls so that their implementation can be consistent, integrated and consistent in all line management, investment team and employees to achieve good corporate management, which can improve efficiency, competitiveness and profit of the company and do not conflict with applicable legal regulations / provisions.



Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan/atau Jasa Perusahaan:1. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri,

rancang bangun dan perekayasaan Nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil.

2. Memberikan Preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memprioritaskan sinergi antar BUMN dengan anak perusahaan BUMN dan antar anak perusahaan BUMN.

4. Pengadaan Barang dan/atau jasa dapat dilakukan dengan menggunakan e-procurement yang persyaratan teknisnya ditetapkan Direksi.

5. Dalam hal Pengadaan Barang dan/atau Jasa menggunakan system e-procurement, maka system tersebut wajib dihubungkan dengan portal utama Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.

6. Pemilihan dan/atau penetapan penyedia barang dan/atau jasa dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya unsur sebagai berikut:a. Kualitas barang/jasa yang ditawarkan berdasarkan

referensi pengalaman pekerjaan sejenis, metodologi pekerjaan dan kualifikasi tenaga ahli yang dimiliki penyedia barang/jasa.

b. Pemenuhan terhadap semua unsur spesifikasi teknis/ Certificate of Analysis (CA)/ Term of Reference (TOR) dari barang/jasa yang dibutuhkan dan studi kelayakan mengenai kebutuhan barang/jasa yang bersangkutan dari Pengguna (User).

c. Jangka waktu pengiriman barang (Delivery Time) atau jangka waktu penyelesaian pekerjaan jasa yang ditawarkan.

d. Jangka Waktu Pembayaran (Term of Payment) yang ditawarkan.

e. Kondisi, lokasi dan jangka waktu pelaksanaan.

f. Harga Penawaran dikonversikan ke dalam mata uang rupiah dan dibandingkan dengan Harga Perkiraan Sendiri yang telah ditetapkan.

g. Jumlah Penyedia Barang dan/atau Jasa yang ada.

General Policy for Procurement of Company Goods and / or Services:1. Prioritizing the use of domestic production, national

engineering and engineering, and expanding opportunities for small businesses.

2. Providing Preference for the use of domestic production while continuing to heed the provisions of the applicable laws and regulations.

3. Prioritizing synergies between SOEs and BUMN subsidiaries and among state-owned subsidiaries.

4. Procurement of goods and / or services can be carried out by using an e-procurement whose technical requirements are determined by the Directors.

5. In the case of the Procurement of Goods and / or Services using an e-procurement system, the system must be connected to the main portal of the State Ministry of State-Owned Enterprises.

6. Selection and / or stipulation of providers of goods and / or services by considering at least the following elements:a. The quality of goods / services offered is based

on reference to similar work experience, work methodology and qualifications of experts possessed by goods / service providers.

b. Fulfillment of all elements of technical specifications / Certificate of Analysis (CA) / Term of Reference (TOR) of goods / services needed and feasibility studies of the needs of the goods / services concerned from Users (Users).

c. The period of delivery of goods (Delivery Time) or the period of completion of the work of the services offered.

d. Term of Payment offered.

e. Conditions, location and duration of implementation.

f. The offer price is converted into rupiah and compared to the predetermined own price.

g. Number of Providers of Goods and / or Services that exist.

336


Persyaratan Penyedia Barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan Perusahaan:1. Memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku untuk

menjalankan usahanya,2. Mempunyai keahlian, pengalaman, kemampuan teknis

dan manajerial,3. Tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak pailit,

Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.

4. Memiliki NPWP dan PKP serta sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (dengan melampirkan buktinya).

5. Memiliki sumber daya, modal, peralatan dan fasilitas lainnya yang diperlukan.

6. Khusus barang untuk kebutuhan produksi, penyedia barang harus memenuhi persyaratan kelulusan hasil evaluasi dan hasil uji untuk masuk ke dalam Daftar Produsen Resmi (DPR) da Daftar Rekanan Resmi (DRR) atau suplemennya.

7. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos.

Metode Pemilihan Penyedia Barang dan/atau Jasa:Ada 4 (empat) metode yang digunakan dalam pemilihan penyedia barang dan/atau jasa yang digunakan oleh tim Pengadaan Barang dan/atau Jasa PT Indofarma (Persero) Tbk, yaitu:1. PelelanganTerbuka/ Seleksi Terbuka

a. Pemilihan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi perusahaan untuk memberi kesempatan penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi mengikuti pelelangan.

b. Untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang Penyedia Barang dan/atau Jasanya lebih dari satu dan memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut:i. Pengadaan barang untuk tujuan investasi

dengan nilai lebih dari Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah)

ii. Pekerjaan Pembangunan dengan nilai lebih dari Rp50.000.000.000 (Lima puluh miliar Rupiah)

iii. Pengadaan jasa dengan nilai lebih Rp5.000.000.000 (Lima miliar Rupiah)

Requirements for Providers of Goods and / or Services needed by the Company:1. Fulfill the provisions of the applicable laws to run

their business,2. Having expertise, experience, technical and managerial

abilities3. Not under court supervision and not bankrupt, the

Directors acting for and on behalf of the company are not under criminal sanctions.

4. Having a Tax ID number (NPWP) and Taxable income (PKP) and has fulfilled the last year’s tax obligations (by attaching the evidence).

5. Having the necessary resources, capital, equipment and facilities.

6. Specifically for goods for production needs, the goods supplier must fulfill the graduation requirements of the evaluation results and test results to enter into the Official Producers List (DPR) and Official Associate List (DRR) or supplements.

7. Has a fixed and clear address and can be reached by post.

Selection Methods for Providers of Goods and / or Services:There are 4 (four) methods used in the selection of providers of goods and / or services used by the Procurement Team of PT Indofarma (Persero) Tbk’s Goods and / or Services, namely:1. Open Tender / Open Selection

a. Elections were made openly with broad announcements through mass media and the company’s official bulletin boards to allow service providers that met the qualifications to take part in the tender.

b. To carry out the procurement of goods and / or services that have more than one supplier of goods and / or services and fulfill one of the following conditions:i. Procurement of goods for investment

purposes with a value of more than IDR 20,000,000,000 (twenty billion Rupiah)

ii. Development Work with a value of more than IDR 50,000,000,000 (Fifty billion Rupiah)

iii. Procurement of services with a value of more than IDR 5,000,000,000 (Five billion Rupiah)


2. Pemilihan Langsung / Seleksi Langsunga. Pemilihan Penyediaan Barang dan/atau Jasa yang

dilakukan dengan menawarkan kepada beberapa pihak terbatas, sesuai kualifikasi jenis barang/jasa yang dibutuhkan dan sekurang-kurangnya menerima 2 (dua) penawaran.

b. Untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan nilai:i. Pengadaan barang dengan nilai maksimal

Rp20.000.000.000 (Dua puluh miliar Rupiah)ii. Pekerjaan Pembangunan dengan nilai

maksimal Rp50.000.000.000 (Lima puluh miliar Rupiah)

iii. Pengadaan jasa dengan nilai maksimal Rp5.000.000.000 (Lima miliar Rupiah)

3. Penunjukkan Langsunga. Pemilihan penyedia barang dan/atau jasa yang

dilakukan dengan menunjuk 1 (satu) atau lebih penyedia barang dan/atau jasa.

b. Untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang memenuhi minimal salah satu dari persayaratan sebagai berikut:i. Barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan bagi

kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya (business criticak asset).

ii. Penyedia Barang dan/atau jasa yang dimaksud hanya satu-satunya (spesifik) atau dapat disebut sebagai agen tunggal atau produsen tunggal.

iii. Barang dan/atau Jasa bersifat knowledge intensive di mana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia Barang dan/atau Jasa.

iv. Dalam hal pelaksanaan Pegadaan Barang dan/atau Jasa telah 2 (dua) kali dilangsungkan dengan menggunakan cara Pelelangan Terbuka atau Pemilihan Langsung, akan tetapi peserta lelang tidak memenuhi kriteria atau tidak ada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang mengikuti, sekalipun ketentuan dan syarat-syarat telah memenuhi kewajaran.

v. Barang dan/atau Jasa yang dimiliki oleh pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau yang memiliki jaminan (warranty) dari original Equipment Manufacturer.

2. Direct Appointment / Direct Selectiona. Selection of Provision of Goods and / or Services

carried out by offering to a. limited number of parties, according to the qualifications of the types of goods / services needed and at least receiving 2 (two) offers.

b. b.For the procurement of goods and / or services with a value of:i. Procurement of goods with a maximum value

of IDR 20,000,000,000 (Twenty billion Rupiah)ii. Development Work with a maximum value of

Rp 50,000,000,000 (Fifty billion Rupiah)

iii. Procurement of services with a maximum value of IDR 5,000,000,000 (Five billion Rupiah)

3. Direct Appointmenta. Selection of providers of goods and / or services

carried out by appointing 1 (one) or more providers of goods and / or services.

b. For the procurement of goods and / or services that meet at least one of the following requirements:

i. Goods and / or services needed for the company’s main performance and cannot be delayed (business criticisms of assets).

ii. The provider of goods and / or services in question is only one (specific) or can be referred to as a sole agent or single producer.

iii. Knowledge-intensive goods and / or services in which to use and maintain the product requires continuity of knowledge from the Provider of Goods and / or Services.

iv. In the event that the implementation of the Procurement of Goods and / or Services has been carried out 2 (two) times using the Open Tender or Direct Selection method, the tender participant does not meet the criteria or there are no Providers of Goods and / or Services that follow, even if the terms and conditions the conditions have met the reasonableness.

v. Goods and / or Services owned by holders of Intellectual Property Rights (HAKI) or those that have guarantees from original Equipment Manufacturer.

338


vi. Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk order/pemesanan yang berulang (Repeat Order) yang dievaluasi setiap 1 (satu) tahun dengan memperhatikan harga yang ditawarkan menguntungkan serta kualitas tidak menurun.

vii. Penanganan darurat akibat bencana alam. Baik yang bersifat lokal ataupun nasional

viii. Barang dan/atau Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

ix. Penyediaan Barang dan/atau Jasa adalah BUMN, Anak perusahaan BUMN atau Perusahaan terafiliasi BUMN, sepanjang Barang dan/atau Jasa diperlukan, Perusahaan adalah produk atau layanan dari BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan terafiliasi BUMN, dan/atau usaha kecil dan mikro, dan sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan, serta dimungkinkan dalam peraturan sectoral.

x. Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam jumlah dan nilai tertentu yang ditetapkan Direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan Dewan Komisaris.

4. Pembelian LangsungPemilihan Penyedia Barang dan/atau Jasa dengan nilai maksimal Rp50.000.000 (Lima puluh juta Rupiah) per bulan yang dilakukan untuk:

a. Pembelian Barang di Pasar dengan tunai (cash and carry), nilainya berdasarkan harga pasar dengan bukti faktura tau kwitansi pembelian.

b. Pemilihan Penyedia Jasa, nilainya berdasarkan harga pasar dengan bukti surat penawaran harga.

Selain itu, setiap pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau jasa di Indofarma selalu melakukan penandatanganan Pakta Integritas sebagai bukti komitmen integrasi dalam hal Pengadaan Barang dan/atau Jasa, salah satunya tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun sesuai dengan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi PT Indofarma (Persero) Tbk dengan SK No. 0865/DIR/SK/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 dan juga Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) Perseroan.

vi. Procurement of Goods and / or Services for repeated orders / orders (Repeat Orders) that are evaluated every 1 (one) year by considering the price offered is favorable and the quality does not decrease.

vii. Emergency handling due to natural disasters. Both local and national

viii. Advanced goods and / or services which technically constitute a unit which cannot be broken down from work that has been carried out previously.

ix. Provision of goods and / or services is SOEs, BUMN subsidiaries or BUMN affiliated companies, insofar as goods and / or services are needed, companies are products or services of BUMN, subsidiaries of BUMN, affiliated companies of BUMN, and / or small and micro businesses , and insofar as quality, price and objectives are accountable, and are possible in sectoral regulations.

x. Procurement of goods and / or services in a certain amount and value determined by the Board of Directors by first obtaining Board of Commissioners’ approval.

4. Direct PurchasesThe selection of Providers of Goods and / or Services with a maximum value of Rp 50,000,000 (Fifty million Rupiah) per month is carried out to:a. Purchasing Goods in the Market in cash (cash and

carry), the value is based on market prices with proof of invoice or receipt of purchase.

b. Selection of Service Providers, the value is based on market prices with proof of the price quote.

In addition, every implementation of the Procurement of Goods and / or services at Indofarma always signs the Integrity Pact as proof of integration commitment in terms of Procurement of Goods and / or Services, one of which does not accept gifts in any form in accordance with the PT Indofarma (Persero) Tbk Gratification Control Policy with Decree No. 0865 / DIR / SK / XII / 2015 dated 3 December 2015 and also the Code of Business Ethics and the Company’s Code of Conduct.


Pengelolaan hubungan dengan mitra Kerja Kreditur

Mitra Kerja Kreditur merupakan mitra kerja yang penting bagi Perseroan. Dalam mengelola hubungan dengan mitra kerja kreditur, Perseroan belum memiliki kebijakan khusus. Selama ini hubungan Perseroan dengan mitra kerja kreditur dilakukan dalam rangka pembukaan kredit baru, di mana Perseroan melakukan pertemuan dengan mitra kerja kreditur dan pihak kreditur melakukan visit ke proyek-proyek yang akan didanai.

layanan Keluhan dan Pengaduan bagi Konsumen dan mitra Kerja

Dalam rangka melayani keluhan pelanggan Perseroan memberi kesempatan kepada para pelanggan untuk menyampaikan keluhannya kepada Perseroan secara langsung maupun tidak langsung melalui saluran komunikasi yang tersedia sebagai berikut:

PT Indofarma (Persero) TbkJl. Indofarma No. 1, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, 17530Telepon : +62 21 85908349/50, 88323971/72Faksimili : +62 21 8574503, 88323972/73Email : [email protected] Web : www.indofarma.id

Alur dan mekanisme layanan dan penanganan keluhan dan pengaduan bagi pelanggan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

management of relationshiPs with creditors’ Partners

Creditor Partners are important working partners for the Company. In managing relationships with creditors’ working partners, the Company does not yet have a specific policy. So far, the Company’s relationship with its creditor partners has been carried out in the context of opening new credit, where the Company meets with creditors’ working partners and the creditors visit projects to be funded.

comPlaints services for consumers and business Partners

In order to serve customer complaints the Company provides opportunities for customers to submit complaints to the Company directly or indirectly through the communication channels available as follows:

PT Indofarma (Persero) TbkJl. Indofarma No. 1, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, 17530Telepon : +62 21 85908350, 88323971Faksimili : +62 21 8574503, 88323973Email : [email protected] Web : www.indofarma.co.id

The flow and service mechanism and handling complaints and complaints for customers can be seen in the chart below.

340


11

2 3

4

56

3

4

2

6

5

Pelanggan menerima jawaban dan Tindak Lanjut atas keluhanCustomer receives respone and follow-up of complaint

Bidang Pemastian Mutu menerbitkan laporan hasil investigasi dan Tindak LanjutnyaQA Unit issues investigation report & the follow-up

Bidang Pemasaran menerima laporan hasil investigasi dan Tindak LanjutnyaMarketing unit receives investigation report and the follow-up

Keluhan dievaluasi dan diinvestigasi oleh Bidang Pemastian MutuComplaint is evaluated and investigated by Quality Assurance (QA) Unit

Pelanggan menerima tanggapan atas keluhan dari Bidang PemasaranCustomer complaint is responded by Marketing Unit

Divisi Pemasaran menerima laporan hasil investigasi dan Tindak LanjutnyaMarketing Unit receives investigation report and the follow-up

Lead time: maksimal 14 hariMaximal 14 daysLead time:

maksimal 14 hariMaximal 14 days

Alur Penanganan Keluhan Pelanggan

Customer Complaint Handling Service Flowchart

sertifiKasi tanggung jawab sosial Perusahaan bidang mutu

Untuk menjamin kualitas mutu produk, Perseroan telah memiliki Sertifikasi ISO 9001:2015 yang diterbitkan oleh SGS untuk lingkup kegiatan produksi dan pemasaran produk-produk farmasi dengan masa berlaku hingga 17 Maret 2021.

Sertifikasi yang Berlaku di Tahun 2018Certifications that apply in 2018

tanggal Dikeluarkannya

SertifikasiCertification Issuance

Date

Jenis SertifikatType of Certificates

dikeluarkan oleh

Issued by

masa berlaku hingga

Validity Period

16 Mei 2018 ISO 9001:2015 SGS 17 Maret 2021

sertifiKasi tanggung jawab sosial Perusahaan bidang mutu

To guarantee the quality of product quality, the Company has ISO 9001: 2015 Certification issued by SGS for the scope of production and marketing activities of pharmaceutical products with a validity period until March 17, 2021.


Komitmen dan KebijaKan tanggung jawab sosial Perusahaan dalam P e n g e m b a n g a n s o s i a l d a n KemasyaraKatan

Salah satu tanggung jawab Perseroan terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan diwujudkan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program ini dijalankan dengan berdasar kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN. Program ini bertujuan untuk memberikan manfaat pengembangan masyarakat secara nyata pada setiap wilayah usaha BUMN. Secara khusus, pelaksanaan program PKBL diharapkan dapat membantu usaha pemerintah dalam meningkatkan kemandirian masyarakat, mengurangi jumlah pengangguran dan juga pengurangan jumlah penduduk miskin yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Progam Kemitraan (PK) merupakan kegiatan penyaluran dana pinjaman bergulir dan dana pembinaan kemitraan kepada mitra binaan. Sasaran dari kegiatan PK adalah usaha kecil, dalam hal ini perorangan atau badan usaha dan koperasi yang mempunyai penjualan dan/atau omset per tahun setinggi-tingginya Rp2,5 miliar atau memiliki aktiva setinggi-tingginya Rp500 juta di luar tanah dan bangunan.

Aktivitas pembinaan kepada mitra binaan yakni berupa bantuan pembinaan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan pemagangan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan, manajemen dan ketrampilan teknis produksi serta penelitian dan pengkajian penyusunan studi pengembangan usaha secara sefektif dan efisien melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Perseroan dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pendidikan yang dibutuhkan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembinaan mitra binaan adalah untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan manajerial mitra binaan serta memberikan pinjaman permodalan, peningkatan kemampuan produksi, pemasaran dan lain-lain sehingga usaha kecil yang dibina dapat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri yang pada gilirannya nanti diharapkan dapat berkembang menjadi usaha menengah dan besar.

commitment and corPorate social resPonsibility Policy in social and community develoPment

One of the responsibilities of the Company for social and community development is realized through the Partnership and Community Development Program (PKBL). This program is implemented based on the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-09 / MBU / 07/2015 concerning BUMN Partnership Program and Community Development Program. This program aims to provide community development benefits significantly in each SOE business area. In particular, the implementation of the PKBL program is expected to help government efforts in increasing community independence, reducing the number of unemployed and also reducing the number of poor people which in turn increases economic growth.

The Partnership Program (PK) is an activity of channeling revolving loan funds and partnership development funds to fostered partners. The target of PK activities is small businesses, in this case individuals or business entities and cooperatives that have sales and / or turnover per year as high as Rp2.5 billion or have assets as high as Rp.500 million outside of land and buildings.

Coaching activities for fostered partners are in the form of guidance assistance to improve the quality of human resources in the form of education, training and apprenticeship to improve entrepreneurial skills, management and technical production skills and research and study business development studies as effectively and efficiently through training conducted by the Company and parties parties related to education needed.

The targets to be achieved in fostering the fostered partners are to improve the entrepreneurial and managerial capabilities of the fostered partners and provide capital loans, increase production, marketing and other capabilities so that small businesses that are fostered can become strong and independent businesses which in turn are expected to develop become a medium and large business.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Corporate Social Responsibilities in the Scope of Social and Community development

342


Mitra binaan yang diberi bantuan dana PK dari Perseroan adalah pengusaha kecil yang produknya memiliki daya saing yang relatif cukup baik tetapi mengalami kesulitan dalam hal pemasaran, SDM, manajemen, permodalan, dan teknologi. Oleh karenanya, bantuan dana PKBL yang diberikan akan dapat mengatasi masalah tersebut sehingga diharapkan para pengusaha dapat mandiri dan berkembang menjadi usaha menengah dan besar sehingga memiliki daya saing dan menjadi pengusaha nasional yang tangguh.

Program Bina Lingkungan (BL) sendiri merupakan program pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana BUMN dan menyasar pada masyarakat sekitar lokasi operasional BUMN terkait.

sektor Program KemitraanPartnership Program Sector

aspek Program bina lingkunganAspects of Community Development Program

• PerdaganganTrade

• IndustriIndustry

• JasaServices

• PertanianAgriculture

• PeternakanLivestock

• PerikananFisheries

• Lainnya/KoperasiOthers / Cooperatives

• BUMN Hadir untuk NegeriSOEs Present for the Country

• Bencana alamNatural disasters

• PendidikanEducation

• KesehatanHealth

• Sarana ibadahPlace of worship

• Sarana dan prasarana umumPublic facilities and infrastructure

• Pelestarian alamConservation of nature

rumusan Pengembangan tanggung jawab sosial Perusahaan untuK SOSIal Dan KemaSyaRaKaTan, ISu-ISu sosial, dan risiKo sosial yang timbul dari oPerasi dan bisnis Perusahaan

Perseroan memiliki komitmen untuk mendukung, mengimplementasikan, dan mengembangkan tanggung jawab sosial perusahaan melalui program-program pengembangan kemasyarakatan yang memberi nilai tambah bagi masyarakat, dan mampu menjawab isu-isu sosial serta risiko sosial yang timbul dari kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, Perseroan juga mengembangkan program filantropi yang bersifat sumbangan dana Perseroan dengan sumber pendanaan yang berasal dari internal Perseroan.

Fostered partners who are given PK funding from the Company are small entrepreneurs whose products have relatively good competitiveness but have difficulties in terms of marketing, HR, management, capital, and technology. Therefore, the PKBL funds provided will be able to overcome this problem so that the entrepreneurs are expected to be independent and develop into medium and large businesses so that they have competitiveness and become strong national entrepreneurs.

The Community Development Program (BL) itself is a community empowerment program that uses state-owned funds and targets the community around the relevant BUMN operational sites

formulation of corPorate social resPonsibility develoPment for social and community affairs, social issues, and social risKs that arise from oPerations and comPany business

The Company has a commitment to support, implement and develop corporate social responsibility through community development programs that provide added value to the community, and are able to answer social issues and social risks arising from the Company’s business activities. In addition, the Company also develops philanthropic programs that are funded by the Company with funding sources originating from the Company’s internal sources.



Di tahun 2018, program bantuan Perseroan tersebut disalurkan ke bidang-bidang pengembangan kualitas kehidupan masyarakat, seperti bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan dan keagamaan. Diharapkan, program-program ini dapat meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap Perseroan dan senantiasa memberikan dukungan terhadap Perseroan yang dikenal sebagai salah satu produsen obat generik terbesar di tanah air.


Perseroan telah menyusun rencana dan target kegiatan terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang terdiri dari beberapa program kegiatan, antara lain:

Program Pengembangan Kemasyarakatan

Community Development Program

Pemberdayaan MasyarakatCommunity Empowerment

Program filantropiPhilanthropic Program

Bantuan bencana alamNatural disaster assistance

Program PendidikanEducation Program

Bantuan pendidikanEducational assistance

Program KesehatanHealth Program

Bantuan pembangunan rumah ibadahAssistance in building houses of worship

Program LingkunganEnvironmental Program

Program KeagamaanReligious Program

Donor darahBlood Donor

Program dan Kegiatan yang dilaKuKan serta biaya yang diKeluarKan

Program KemitraanPerseroan telah melakukan pembinaan terhadap usaha kecil dan koperasi (mitra binaan) sejak tahun 1991, dan kepada mitra binaan tersebut telah disalurkan dana berupa pinjaman kemitraan dan hibah. Di tahun 2012, Perseroan membentuk Unit PKBL melalui Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 789/DIR/SK/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Struktur Organisasi Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Berdasarkan SK tersebut, susunan unit PKBL adalah sebagai berikut:

PembinaCoach

: Direktur Utama President Director

Ketua PKBLChairman of PKBL

: Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

OperasionalOperations : Tri Wiyoto

PelaporanReporting

: Bidang Akuntansi Accounting Division

In 2018, the Company’s assistance program is channeled into the areas of developing the quality of life of the community, such as education, health, environment and religion. It is hoped that these programs can increase community loyalty to the Company and always provide support to the Company which is known as one of the largest generic drug producers in the country.


The Company has compiled a plan and target activities related to social and community development consisting of several activity programs, including:

Programs and activities conducted and costs issued

PartnershiP ProgramThe Company has provided guidance to small businesses and cooperatives (fostered partners) since 1991, and to the fostered partners, funds have been channeled in the form of partnership loans and grants. In 2012, the Company established a PKBL Unit through Decree of the Company’s Board of Directors No. 789 / DIR / SK / VIII / 2014 dated 12 August 2014 concerning the Organizational Structure of the Partnership and Community Development Program Unit (PKBL). Based on the decree, the composition of the PKBL unit is as follows:

344


Pada beberapa tahun belakangan, kegiatan PK dari Perseroan difokuskan kepada apotek kecil dengan cara pemberian pinjaman modal usaha dengan kegiatan pelatihan yang berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan kegiatan usaha sehingga pada akhirnya dapat berdiri secara mandiri secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Secara lebih terperinci, Program Kemitraan ini terbagi dalam bentuk bantuan manajerial, bantuan produksi dan pemasaran, serta bantuan modal usaha. Hingga tahun 2018 PKBL Perseroan telah melakukan pembinaan terhadap 1.643 mitra binaan.

Penyaluran Program Kemitraan Indofarma Tahun 1991 - 2018Distribution of the Indofarma Partnership Program years 1991 - 2018

uraian sektor jumlah mitra binaanNumber of Foster Partners Description of Sector

Perdagangan 1294 Trading

Industri 45 Industry

Jasa 50 Services

Pertanian 92 Agriculture

Peternakan 8 Livestock

Perikanan 1 Fishery

Lainnya/Koperasi 153 Others/Cooperatives

jumlah 1.643 total

Program bina lingKungan

Program Bina lingkungan difokuskan untuk kegiatan yang dapat memberdayakan kondisi social ekonomi masyarakat di sekitar wilayah usah Perusahaan meliputi:1. Bantuan kepada korban alam, yaitu bantuan yang

diberikan untuk meringankan beban para korban yang diakibatkan bencana alam (force majure)

2. Bantuan Pendidikan dan/atau pelatihan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

3. Bantuan peningkatan kesehatan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

4. Bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum yang diberikan dalam rangka meningkatkan fasilitas kesejahteraan masyarakat.

5. Bantuan sarana ibadah untuk meningkatkan kualitas sarana ibadah masyarakat.

6. Bantuan pelestarian alam.

In the past few years, PK activities from the Company have focused on small pharmacies by providing business capital loans with training activities that function to provide knowledge and skills in conducting business activities so that they can eventually stand independently in the long term. In more detail, the Partnership Program is divided into managerial assistance, production and marketing assistance, and business capital assistance. Until 2018 the PKBL of the Company has trained 1,643 partners.

community develoPment Program

The Community Development Program is focused on activities that can empower the socio-economic conditions of the communities around the Company’s business areas including:1. Assistance to victims of nature, that is assistance

provided to relieve the burden of victims caused by force majures

2. Educational assistance and / or training provided in order to improve the quality of Human Resources.

3. Health improvement assistance provided in order to improve the quality of public health

4. Assistance in developing public infrastructure and facilities provided in order to improve community welfare facilities.

5. Aid for religious facilities to improve the quality of public worship facilities.

6. Nature conservation assistance.



Berikut jumlah penyaluran program Bina Lingkungan di tahun 2018 dan 2017The following is the distribution of Community Development programs in 2018 and 2017:

Jenis Penyaluran 2018 2017 Type of Distribution

Bantuan Pendidikan dan Pelatihan 42.000.000 75.200.000 Education and Training Assistance

Bantuan Korban Bencana Alam 20.000.000 - Assistance to Natural Disaster Victims

Bantuan Sosial Kemasyarakatan 19.200.000 - Community Social Assistance

Bantuan Sarana Ibadah 28.000.000 10.000.000 Worship Facilities

Bantuan Peningkatan Kesehatan 12.500.000 - Health Improvement Assistance

Jumlah Penyaluran Dana bina lingkungan

121.700.000 85.200.000 amount of Distribution of Community Development Funds

Program bantuan

Di tahun 2018, Indofarma telah menyalurkan bantuan sebesar Rp281.450.000 ke beberapa daerah di Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Jenis bantuan lokasiLocation

biayaCost Type of assistance

Bantuan kegiatan acara Arthuration Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjajaran

Bandung, Jawa Barat 5,000,000

Assistance for the Arthuration Student Executive Board of Padjadjaran University

activities

Bantuan kegiatan pertemuan Saudagar Bugis Makassar

Makassar, Sulawesi Selatan 10,000,000 Assistance for meeting activities of the

Makassar Bugis Merchant

Bantuan renovasi musola Al Ikhlas Telajung, Cikarang Barat 2,000,000 Renovation assistance for Al Ikhlas Mosque

Partisipasi kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni BUMN 2018 Jakarta 8,500,000 Participation in BUMN Sports and Arts

Week activities 2018

Bantuan untuk kegiatan sosialiasi Difteri di Kementerian Kesehatan RI Jakarta 7,150,000

Assistance for Diphtheria socialization activities at the Indonesian Ministry of

Health

Kontribusi sosial Ibu-ibu Pimpinan BUMN Jakarta 1,800,000 Social contribution of wives of BUMN leaders

Bantuan kegiatan Siswa Mengenal Nusantara 2018

Palembang, Sumatera Selatan

5,000,000 Student Assistance to Get to Know Nusantara 2018

Bantuan kegiatan Dirosah Al Qur'an di Masjid Baiturrahman

Sukadanau, Cikarang Barat 15,000,000 Assistance in the activities of the Qur’anic

Dirosah at the Baiturrahman Mosque

Bantuan kegiatan Bandung International Conference on Collaborative Pharmacy Research

Bandung, Jawa Barat 12,000,000

Assistance with the activities of the Bandung International Conference on

Collaborative Pharmacy Research

Bantuan kegiatan mudik bersama BUMN 2018 Sukadanau, Cikarang Barat 215,000,000 Assistance in “Mudik Bersama” BUMN 2018

assistance Program

In 2018, Indofarma distributed assistance amounting to Rp.281,450,000 to several regions in Indonesia with the following details:



PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS TANGGAL 31 DESEMBER 2018 AS OF DECEMBER 31, 2018

DAFTAR ISI Halaman /Page

CONTENTS

Surat Pernyataan Direksi Board of Directors’ statement

Laporan Auditor Independen Independent Auditors’ Report

Laporan Keuangan Financial Statements

- Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 1-2 Consolidated Statements of Financial Position -

- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

3 Consolidated Statements of Profit or Loss - and Other Comprehensive Income

- Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian 4 Consolidated Statements of Changes Equity -

- Laporan Arus Kas Konsolidasian 5 Consolidated Statements of Cash Flow -

- Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian

6-88 Notes to the Consolidated Financial Statements -

- Informasi Keuangan Tambahan

Supplementary Financial Information -






PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk PT INDOFARMA (PERSERO) TbkDAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIESLAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION31 DESEMBER 2018 DAN 2017 December 31, 2018 and 2017(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh) (Expressed in Full Rupiah)

Halaman 1Page

Catatan/ Notes

31 Desember 2018/December 31, 2018


ASET ASSETS

ASET LANCAR CURRENT ASSETSKas dan setara kas 4,37,39 129.324.891.466 182.587.624.895 Cash and cash equivalentsPiutang usaha 37,39 Trade receivables

- Pihak berelasi 5 6.946.762.613 5.967.519.299 Related parties -- Pihak ketiga 5 163.737.603.056 174.712.215.906 Third parties -

Piutang lain-lain 6 90.672.820.413 6.434.668.829 Other receivablesPersediaan 7 215.494.611.892 254.678.984.656 InventoriesPajak dibayar dimuka 8 220.432.459.071 276.192.874.965 Prepaid taxesUang muka dan biaya dibayar dimuka 9 40.883.958.823 30.408.333.570 Advances and prepaymentsJumlah Aset Lancar 867.493.107.334 930.982.222.120 Total Current Assets

ASET TIDAK LANCAR NON CURRENT ASSETSAset keuangan tersedia untuk dijual 10 6.015.585.955 155.585.955 Available-for-sale financial assetInvestasi pada entitas asosiasi 11 462.309.825 428.049.700 Investment in associateAset pajak tangguhan 35 44.988.140.008 49.585.464.833 Deferred tax assetsAset tetap 12 496.765.557.301 487.333.743.682 Property, plant and equipmentProperti investasi 13 13.756.470.446 13.931.012.342 Investment propertyAset tidak lancar yang akan ditinggalkan 14 2.758.363.813 2.504.120.765 Abandoned non-current assetsAset tak berwujud 15 3.085.931.594 37.862.803.120 Intangible assetsAset tidak lancar lainnya 16 7.025.142.299 7.091.779.773 Other non- current assetsJumlah Aset Tidak Lancar 574.857.501.241 598.892.560.170 Total Non Current AssetsJUMLAH ASET 1.442.350.608.575 1.529.874.782.290 TOTAL ASSETS

LIABILITAS LIABILITIES

LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIESPinjaman bank jangka pendek 17,39 507.583.619.086 404.985.461.609 Short term bank loansBagian surat berharga yang diterbitkan Current portion of medium

jatuh tempo dalam satu tahun 23 - 44.832.543.965 term notesUtang usaha 39 Trade payables


Uang muka penjualan 19 20.387.486.410 2.482.425.267 Advances from customersUtang pajak 20 53.148.506.208 29.563.618.421 Taxes payablesBiaya yang masih harus dibayar 21 18.687.002.390 20.614.308.897 Accrued expensesLiabilitas imbalan kerja jangka pendek 24 13.869.415.632 5.668.859.542 Short term employee benefitJumlah Liabilitas Jangka Pendek 827.237.832.766 893.289.027.427 Total Current Liabilities

LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIESPinjaman bank jangka panjang 22 50.758.555.512 44.718.791.500 Long term bank loansKewajiban imbalan pasca kerja 25 67.707.360.439 65.457.065.659 Post-employment benefit obligationJumlah Liabilitas Jangka Panjang 118.465.915.951 110.175.857.159 Total Non Current Liabilities

JUMLAH LIABILITAS 945.703.748.717 1.003.464.884.586 TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasianmerupakan bagian yang tidak terpisahkan darilaporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidatedfinancial statements are an integral part of these

consolidated financial statements taken as a whole.


PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk PT INDOFARMA (PERSERO) TbkDAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIESLAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION31 DESEMBER 2018 DAN 2017 December 31, 2018 and 2017(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh) (Expressed in Full Rupiah)

Halaman 1Page

Catatan/ Notes



ASET ASSETS

ASET LANCAR CURRENT ASSETSKas dan setara kas 4,37,39 129.324.891.466 182.587.624.895 Cash and cash equivalentsPiutang usaha 37,39 Trade receivables


Piutang lain-lain 6 90.672.820.413 6.434.668.829 Other receivablesPersediaan 7 215.494.611.892 254.678.984.656 InventoriesPajak dibayar dimuka 8 220.432.459.071 276.192.874.965 Prepaid taxesUang muka dan biaya dibayar dimuka 9 40.883.958.823 30.408.333.570 Advances and prepaymentsJumlah Aset Lancar 867.493.107.334 930.982.222.120 Total Current Assets

ASET TIDAK LANCAR NON CURRENT ASSETSAset keuangan tersedia untuk dijual 10 6.015.585.955 155.585.955 Available-for-sale financial assetInvestasi pada entitas asosiasi 11 462.309.825 428.049.700 Investment in associateAset pajak tangguhan 35 44.988.140.008 49.585.464.833 Deferred tax assetsAset tetap 12 496.765.557.301 487.333.743.682 Property, plant and equipmentProperti investasi 13 13.756.470.446 13.931.012.342 Investment propertyAset tidak lancar yang akan ditinggalkan 14 2.758.363.813 2.504.120.765 Abandoned non-current assetsAset tak berwujud 15 3.085.931.594 37.862.803.120 Intangible assetsAset tidak lancar lainnya 16 7.025.142.299 7.091.779.773 Other non- current assetsJumlah Aset Tidak Lancar 574.857.501.241 598.892.560.170 Total Non Current AssetsJUMLAH ASET 1.442.350.608.575 1.529.874.782.290 TOTAL ASSETS


LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIESPinjaman bank jangka pendek 17,39 507.583.619.086 404.985.461.609 Short term bank loansBagian surat berharga yang diterbitkan Current portion of medium

jatuh tempo dalam satu tahun 23 - 44.832.543.965 term notesUtang usaha 39 Trade payables


Uang muka penjualan 19 20.387.486.410 2.482.425.267 Advances from customersUtang pajak 20 53.148.506.208 29.563.618.421 Taxes payablesBiaya yang masih harus dibayar 21 18.687.002.390 20.614.308.897 Accrued expensesLiabilitas imbalan kerja jangka pendek 24 13.869.415.632 5.668.859.542 Short term employee benefitJumlah Liabilitas Jangka Pendek 827.237.832.766 893.289.027.427 Total Current Liabilities

LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIESPinjaman bank jangka panjang 22 50.758.555.512 44.718.791.500 Long term bank loansKewajiban imbalan pasca kerja 25 67.707.360.439 65.457.065.659 Post-employment benefit obligationJumlah Liabilitas Jangka Panjang 118.465.915.951 110.175.857.159 Total Non Current Liabilities

JUMLAH LIABILITAS 945.703.748.717 1.003.464.884.586 TOTAL LIABILITIES






PT IN

DO

FAR

MA

(PER

SER

O) T

bkPT

IND

OFA

RMA

(PER

SERO

) Tbk

DA

NEN

TITA

S A

NA

KAN

D S

UBS

IDIA

RIES

LAPO

RA

N P

ERU

BAH

AN

EK

UIT

AS

KO

NSO

LID

ASI

AN

CON

SOLI

DA

TED

STA

TEM

EN

TSO

F CH

ANG

ES

IN E

QU

ITY

UN

TUK

TA

HU

N Y

AN

G B

ERA

KH

IR 3

1 D

ESEM

BER

201

8 da

n 20

17FO

R TH

E YE

ARS

END

ED D

ECEM

BER

31, 2

018

AND

201

7(D

inya

taka

n da

lam

Rup

iah

Penu

h)(E

xpre

ssed

in F

ull R

upia

h)

Hal

aman

4Pag

e

Cat

atan

/Not

esM

odal

Dise

tor

/Sh

are

Cap

ital

Tam

baha

nM

odal

Dise

tor

/A

dditi

onal

Pai

din

Cap

ital

Keu

ntun

gan

Ase

tK

euan

gan/

Unr

ealiz

edga

in o

nA

vaila

ble

for

Sale

Sald

o L

aba

/ Ret

aine

d Ea

rnin

gs

Tota

l Eku

itas

Dia

trib

usik

an K

ePe

mili

k In

duk/

Tota

l Equ

ityA

ttrib

utab

le to

Ow

ners

of t

hePa

rent

Kep

entin

gan

Non

-Pe

ngen

dali/

Non

-C

ontr

ollin

gIn

tere

sts

Tota

l Eku

itas /

Tota

l Equ

ity

Dite

ntuk

anPe

nggu

naan

nya

/ App

ropr

iate

d

Tida

kD

itent

ukan

Peng

guna

anny

a /

Una

ppro

pria

ted

Sald

o pe

r 1

Janu

ari 2

017

27,2

830

9.92

6.75

0.00

081

.120

.060

.644

50.5

85.4

491.

271.

553.

449

183.

385.

041.

971

575.

753.

991.

513

3.08

9.11

857

5.75

7.08

0.63

1Ba

lanc

eas

at

Janu

ary

1 ,2

017

Rug

itah

un b

erja

lan

26-

--

-(4

6.28

2.94

0.17

5)(4

6.28

2.94

0.17

5)(1

.819

.126

)(4

6.28

4.75

9.30

1)Lo

ss fo

r the

yea

rPe

nguk

uran

kem

bali

imba

lan

pasc

a ke

rja(3

.062

.419

.932

)(3

.062

.419

.932

)(3

.694

)(3

.062

.423

.626

)Re

mea

sure

men

t of p

ost

empl

oym

ent b

enef

it

Sald

o pe

r 31

Des

embe

r 20

1727

,28

309.

926.

750.

000

81.1

20.0

60.6

4450

.585

.449

1.27

1.55

3.44

913

4.03

9.68

1.86

452

6.40

8.63

1.40

61.

266.

298

526.

409.

897.

704

Bala

nce

as a

tD

ecem

ber 3

1,20

17

Laba

(rug

i) ta

hun

berja

lan

26-

--

-(3

2.73

5.90

1.42

8)(3

2.73

5.90

1.42

8)(5

80.8

85)

(32.

736.

482.

313)

Loss

for t

he y

ear

Peng

ukur

an k

emba

li im

bala

nRe

mea

sure

men

t of p

ost-

pasc

a ke

rja-

--

-2.

973.

437.

052

2.97

3.43

7.05

27.

415

2.97

3.44

4.46

7em

ploy

men

t ben

efit

Sald

o pe

r 31

Des

embe

r 20

1827

,28

309.

926.

750.

000

81.1

20.0

60.6

4450

.585

.449

1.27

1.55

3.44

910

4.27

7.21

7.48

849

6.64

6.16

7.03

069

2.82

849

6.64

6.85

9.85

8Ba

lanc

e as

at

Dec

embe

r 31

,201

8

Cat

atan

ata

s lap

oran

keu

anga

n ko

nsol

idas

ian

mer

upak

an b

agia

n ya

ng ti

dak

terp

isah

kan

dari

lapo

ran

keua

ngan

kon

solid

asia

n se

cara

kes

elur

uhan

The

acco

mpa

nyin

g no

tes t

o th

e co

nsol

idat

edfin

anci

al st

atem

ents

are

an

inte

gral

par

t of t

hese

cons

olid

ated

fina

ncia

l sta

tem

ents

take

n as

a w

hole

.


PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk PT INDOFARMA (PERSERO) TbkDAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIESLAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWSUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 2017 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 and 2017(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh) (Expressed in Full Rupiah)

Halaman 5Page



ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASICASH FLOWS FROM OPERATING

ACTIVITIESPenerimaan kas dari pelanggan 1.644.046.349.890 1.662.235.493.233 Cash receipts from customersPembayaran kas kepada pemasok dan

karyawan (1.811.690.263.951) (1.581.355.876.702)Cash paid to suppliers and

EmployeesPajak penghasilan - (974.093.414) Income tax paidPembayaran bunga (51.240.526.166) (52.532.186.533) Interest paidPenerimaan restitusi pajak 148.493.544.296 119.811.111.265 Receipts from tax refund

Kas bersih (digunakan) diperoleh dariaktivitas operasi (70.390.895.931) 147.184.447.849

Net cash (used in) generated fromoperating activities

ARUS KAS DARI AKTIVITASINVESTASI

CASH FLOWS FROM INVESTINGACTIVITIES

Penerimaan penghasilan bunga simpanan 287.793.156 401.736.751 Interest received from bank depositPerolehan aset tak berwujud (17.424.697.437) (16.788.577.412) Purchases of intangible asset

Hasil penjualan aktiva tetap 80.914.396 973.000.000Proceeds from sale of property, plant and

EquipmentPembelian aset tetap (29.344.067.880) (78.085.416.597) Purchases of property, plant, equipment

Kas Bersih digunakan untuk aktivitasinvestasi (46.400.057.765) (93.499.257.258)

Net cash used in investingActivities

ARUS KAS DARI AKTIVITASPENDANAAN

CASH FLOWS FROM FINANCINGACTIVITIES

Penerimaan pinjaman jangka pendek 568.951.946.170 783.774.327.043 Receipts from short-term loanPembayaran pinjaman jangka pendek (466.353.788.693) (750.873.891.516) Payments of Short-term LoanPenerimaan pinjaman jangka panjang 6.039.764.012 40.066.083.691 Receipts from long-term loanPelunasan utang jangka menengah (44.832.543.965) - repayment of medium term note

Kas Bersih diperoleh dari aktivitaspendanaan 63.805.377.524 72.966.519.218 Net cash generated from financing

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KASDAN SETARA KAS (52.985.576.172) 126.651.709.809

NET INCREASE (DECREASE) INCASH AND CASH EQUIVALENTS

KAS DAN SETARA KASAWAL PERIODE 182.587.624.895 56.233.906.214

CASH AND CASH EQUIVALENTSAT THE BEGINNING OF THE

PERIODPengaruh perubahan kurs mata uang asing (277.157.257) (297.991.128) Effects of foreign exchange rate changes

KAS DAN SETARA KAS AKHIRPERIODE 129.324.891.466 182.587.624.895

CASH AND CASH EQUIVALENTSAT THE END OF THE PERIOD





PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk PT INDOFARMA (PERSERO) TbkDAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIESLAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWSUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 2017 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 and 2017(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh) (Expressed in Full Rupiah)

Halaman 5Page



ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASICASH FLOWS FROM OPERATING

ACTIVITIESPenerimaan kas dari pelanggan 1.644.046.349.890 1.662.235.493.233 Cash receipts from customersPembayaran kas kepada pemasok dan

karyawan (1.811.690.263.951) (1.581.355.876.702)Cash paid to suppliers and

EmployeesPajak penghasilan - (974.093.414) Income tax paidPembayaran bunga (51.240.526.166) (52.532.186.533) Interest paidPenerimaan restitusi pajak 148.493.544.296 119.811.111.265 Receipts from tax refund

Kas bersih (digunakan) diperoleh dariaktivitas operasi (70.390.895.931) 147.184.447.849

Net cash (used in) generated fromoperating activities

ARUS KAS DARI AKTIVITASINVESTASI

CASH FLOWS FROM INVESTINGACTIVITIES

Penerimaan penghasilan bunga simpanan 287.793.156 401.736.751 Interest received from bank depositPerolehan aset tak berwujud (17.424.697.437) (16.788.577.412) Purchases of intangible asset

Hasil penjualan aktiva tetap 80.914.396 973.000.000Proceeds from sale of property, plant and

EquipmentPembelian aset tetap (29.344.067.880) (78.085.416.597) Purchases of property, plant, equipment

Kas Bersih digunakan untuk aktivitasinvestasi (46.400.057.765) (93.499.257.258)

Net cash used in investingActivities

ARUS KAS DARI AKTIVITASPENDANAAN

CASH FLOWS FROM FINANCINGACTIVITIES

Penerimaan pinjaman jangka pendek 568.951.946.170 783.774.327.043 Receipts from short-term loanPembayaran pinjaman jangka pendek (466.353.788.693) (750.873.891.516) Payments of Short-term LoanPenerimaan pinjaman jangka panjang 6.039.764.012 40.066.083.691 Receipts from long-term loanPelunasan utang jangka menengah (44.832.543.965) - repayment of medium term note

Kas Bersih diperoleh dari aktivitaspendanaan 63.805.377.524 72.966.519.218 Net cash generated from financing

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KASDAN SETARA KAS (52.985.576.172) 126.651.709.809

NET INCREASE (DECREASE) INCASH AND CASH EQUIVALENTS

KAS DAN SETARA KASAWAL PERIODE 182.587.624.895 56.233.906.214

CASH AND CASH EQUIVALENTSAT THE BEGINNING OF THE

PERIODPengaruh perubahan kurs mata uang asing (277.157.257) (297.991.128) Effects of foreign exchange rate changes

KAS DAN SETARA KAS AKHIRPERIODE 129.324.891.466 182.587.624.895

CASH AND CASH EQUIVALENTSAT THE END OF THE PERIOD




PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK AND ITS SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh) (Expressed in Full Rupiah)

6

1. UMUM 1. GENERAL INFORMATION

a. Sejarah Pendirian dan Informasi Umum a. Establishment and General Information

PT Indonesia Farma Tbk, disingkat dengan PT Indofarma (Persero) Tbk dan selanjutnya disebut “Perseroan” didirikan berdasarkan akta No.1 tanggal 2 Januari 1996 dan diubah dengan akta No.134 tanggal 26 Januari 1996 keduanya dari Notaris Sutjipto, SH. Akta pendirian ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-2122.HT.01.01.TH.96 tanggal 13 Februari 1996 dan diumumkan dalam Berita Negara No.43 tanggal 28 Mei 1996, Tambahan No.4886. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No.44tanggal 24 April 2017 dari Notaris Mochamad Nova Faisal, SH., M.Kn. untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-0056209.AH.01.11 tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017.

PT Indonesia Farma Tbk, known as PT Indofarma (Persero) Tbk (the “Company”), was established based on Deed No.1 dated January 2, 1996 as amended by Deed No.134 dated January 26, 1996 both of Notary Sutjipto, SH. The Deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia in Decision Letter No.C2-2122.HT.01.01.TH.96, dated February 13, 1996, and was published in the State Gazette No.43, dated May, 28, 1996, Supplement No.4886. The Company’s Articles of Association has been amended several times, most recently by Deed No.44 dated April 24, 2017 of Notary Mochamad Nova Faisal, SH., M.Kn. concerning the revision of the regulation. This amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No.AHU-0056209.AH.01.11 dated May 2, 2017.

Pada awalnya Perseroan merupakan sebuah pabrik obat yang didirikan pada tahun 1918 dengan nama pabrik Obat Manggarai. Pada tahun 1950, Pabrik Obat Manggarai ini diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dikelola oleh Departemen Kesehatan. Pada tahun 1979, nama pabrik obat ini diubah menjadi Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No.20 tahun 1981, Pemerintah menetapkan Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan menjadi Perusahaan Umum Indonesia Farma (Perum Indofarma). Selanjutnya pada tahun 1996, status badan hukum Perum Indofarma diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan PP No.34 tahun 1995. pada 2001, Perseroan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana dalam poin “1b”.

Originally, the Company was a pharmaceutical factory established in 1918 under the name Pabrik Obat Manggarai. In 1950, Pabrik Obat Manggarai was taken over by the Government of the Republic of Indonesia and managed by the Department of Health. In 1979, the Company’s name was changed to Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan. Based on Regulation of the Government of the Republic of Indonesia (PP) No.20 year 1981, the Company’s name became Perusahaan Umum Indonesia Farma (Perum Indofarma). In 1996, based on Government Regulation No.34 year 1995, the legal status of Perum Indofarma was changed to become state Owned Limited Company (Persero). In 2001, the Company has become a public company asdisclosed in note “1b”.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan pendirian Perseroan adalah melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang farmasi, diagnostik, alat kesehatan, serta industri produk makanan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

In accordance with article 3 of the Company’s articles of association, its goals and objectives are to implement and support the Government’s economic and national development programs and policies particularly in pharmaceutical, diagnostics, medical devices and food industries, while adheringto the principles of a Limited Liability Company. To achieve its goals and objectives, the Company may engage in the following activities:

Memproduksi bahan baku dan bahan penolong farmasi serta bahan kimia termasuk agrokimia, baik sendiri maupun atas dasar lisensi atau pembuatan atas dasar upah;

Producing pharmaceutical raw and indirect materials, and chemical materials including agrochemical by itself or under license or contract with other parties;

Memproduksi obat jadi seperti obat-obatan esensial, obat generic, obat nama dagang, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, diagnostic, kontrasepsi serta produk makanan baik yang ada hubungannya dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan maupun yang bersifat umum termasuk untuk hewan, baik sendiri maupun atas dasar lisensi atau pembuatan dasar upah;

Producing of finished goods such as essential medicine, generic medicine, branded medicine, traditional medicine, cosmetics, medical devices, diagnostics and contraceptives. The Company also produces food products or any those related with health care and health improvement including animal food products. The Company produces such goods by itself or under license or contract with other parties;

Memproduksi pengemasan maupun bahan pengemas mesin dan peralatan serta sarana pendukung lainnya, baik yang terkait dengan industri farmasi, maupun industri lainnya;

Producing packaging materials, machinery and equipment and infrastructure related to pharmaceutical industry or other industries;



7

1. UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL INFORMATION (Continued)

a. Sejarah Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan) a. Establishment and General Information (continued)

Pemasaran, perdagangan dan distribusi dari produk diatas, baik hasil produksi maupun hasil produksi pihak ketiga, termasuk barang umum, baik di dalam maupun di luar negeri, serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha Perseroan;

Marketing trading and distributing the above mentioned products, whether the Company’s products or others parties products including general merchandise, for domestic and international market. The Company also engages in other related activities;

Jasa baik yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha Perseroan maupun jasa Pemeliharaan Kesehatan pada umumnya termasuk jasa konsultasi kesehatan;

Providing services, whether related to the Company’s activities or general healthcare including health consultancy service;

Perseroan berdomisili di Indonesia, yang bertempat kedudukan di Jalan Tambak No.1, Manggarai, Jakarta dan lokasi utama kegiatan usaha terletak di Jalan Indofarma No.1, Cibitung, Bekasi. Perseroan mulai beraktivitas dan berproduksi secara komersial tahun 1983. Hasil produksi Perseroan dipasarkan di dalam dan di luar negeri.

The Company is domiciled in Indonesia which is located at Jalan Tambak No.1, Manggarai, Jakarta. The main location of business activity is at Jalan Indofarma No.1 Cibitung, Bekasi. The Company has commenced its commercial operations and production in 1983. The Company’s products are sold locally and internationally.

b. Penawaran Umum Efek Perseroan

Pada tanggal 30 Maret 2001, Perseroan memperoleh surat pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-660/PM/2001, untuk melakukan penawaran umum saham sebanyak 596.875.000 saham Seri B dengan nilai nominal Rp100 per saham.

b. Public Offering of Shares of the Company

On March 30, 2001, the Company obtained a letterof approval from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency No.S-660/PM/2001 for the Initial Public Offering of 596,875,000 Series B shares with Rp100 par value per share.

Pada tanggal 17 April 2001, Perseroan melakukan penawaran umum saham sebanyak 2.499.999.999 saham Seri B dengan nilai nominal Rp100 per saham.

On April 17, 2001, the Company's Initial Public Offering was 2,499,999,999 Series B shares with Rp100 par value per share.

Pada tanggal 26 Agustus 2002, Perseroan melakukan perubahan modal saham sebanyak 2.392.500 saham yang berasal dari pelaksanaan opsi pemilikan saham oleh karyawan.

On August 26, 2002, the Company changed the share capital amounting to 2,392,500 shares which was caused by the exersice of the employee stock options.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, jumlah saham Perseroan yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sebanyak 3.099.267.500 saham.

As of December 31, 2018 and 2017 total amount of shares listed in Indonesia Stock Exchange is 3,099,267,500 shares.

c. Struktur Entitas Anak c. Structure of Subsidiaries

Kepemilikan langsung Direct Investment

Pada tanggal31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan memiliki kepemilikan langsung saham entitas anak berikut:

As at December 31, 2018 and 2017the Company has direct ownership interest in the following subsidiary:

Entitas Anak/ Subsidiary

Jenis usaha/ Nature of business

Tahun Operasi

komersial/ Start of

commercial operation

Domisili/ Domicilie

Presentase Kepemilikan/ Presentage of

ownership

Jumlah Aset per 31 Desember 2018 (setelah penyesuaian Kuasi Induk Perseroan/ Total Assets as at December 31, 2018/ after Parent Quasi Organization – Catatan/ Note 38)

Jumlah Aset per 31 Desember 2017 (setelah penyesuaian Kuasi Induk Perseroan/ Total Assets as at December 31, 2017/ after Parent Quasi Organization – Catatan/ Note 38) Direct Indirect

PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA

Pemasaran, perdagangan dan distribusi obat serta alat kesehatan/Marketing,trading and distribution of medicine and medical devices 2000 Jakarta 99,99% - 674.030.513.336 828.625.460.153

PT Indofarma mempunyai kepemilikan tidak langsung atas PT Farmalab Indoutama melalui entitas anak (PT Indofarma Global Medika) dengan Persentase kepemilikan pada entitas anak 99,90%. PT Farmalab Indoutama mulai beroperasi secara komersil pada bulan September 2014. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 Perseroan memiliki saham entitas anak berikut:

PT Indofarma has indirect ownership in PT Farmalab Indoutama through its subsidiary (PT Indofarma Global Medika) the percentage ownership in the subsidiary 99.90%. PT Farmalab Indoutama started its commercial operationsin September 2014. On December 31, 2018 and 2017 the Company's owns shares in the following subsidiary:



7


a. Sejarah Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan) a. Establishment and General Information (continued)

Pemasaran, perdagangan dan distribusi dari produk diatas, baik hasil produksi maupun hasil produksi pihak ketiga, termasuk barang umum, baik di dalam maupun di luar negeri, serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha Perseroan;

Marketing trading and distributing the above mentioned products, whether the Company’s products or others parties products including general merchandise, for domestic and international market. The Company also engages in other related activities;

Jasa baik yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha Perseroan maupun jasa Pemeliharaan Kesehatan pada umumnya termasuk jasa konsultasi kesehatan;

Providing services, whether related to the Company’s activities or general healthcare including health consultancy service;

Perseroan berdomisili di Indonesia, yang bertempat kedudukan di Jalan Tambak No.1, Manggarai, Jakarta dan lokasi utama kegiatan usaha terletak di Jalan Indofarma No.1, Cibitung, Bekasi. Perseroan mulai beraktivitas dan berproduksi secara komersial tahun 1983. Hasil produksi Perseroan dipasarkan di dalam dan di luar negeri.

The Company is domiciled in Indonesia which is located at Jalan Tambak No.1, Manggarai, Jakarta. The main location of business activity is at Jalan Indofarma No.1 Cibitung, Bekasi. The Company has commenced its commercial operations and production in 1983. The Company’s products are sold locally and internationally.

b. Penawaran Umum Efek Perseroan

Pada tanggal 30 Maret 2001, Perseroan memperoleh surat pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-660/PM/2001, untuk melakukan penawaran umum saham sebanyak 596.875.000 saham Seri B dengan nilai nominal Rp100 per saham.

b. Public Offering of Shares of the Company

On March 30, 2001, the Company obtained a letterof approval from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency No.S-660/PM/2001 for the Initial Public Offering of 596,875,000 Series B shares with Rp100 par value per share.

Pada tanggal 17 April 2001, Perseroan melakukan penawaran umum saham sebanyak 2.499.999.999 saham Seri B dengan nilai nominal Rp100 per saham.

On April 17, 2001, the Company's Initial Public Offering was 2,499,999,999 Series B shares with Rp100 par value per share.

Pada tanggal 26 Agustus 2002, Perseroan melakukan perubahan modal saham sebanyak 2.392.500 saham yang berasal dari pelaksanaan opsi pemilikan saham oleh karyawan.

On August 26, 2002, the Company changed the share capital amounting to 2,392,500 shares which was caused by the exersice of the employee stock options.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, jumlah saham Perseroan yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sebanyak 3.099.267.500 saham.

As of December 31, 2018 and 2017 total amount of shares listed in Indonesia Stock Exchange is 3,099,267,500 shares.

c. Struktur Entitas Anak c. Structure of Subsidiaries

Kepemilikan langsung Direct Investment

Pada tanggal31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan memiliki kepemilikan langsung saham entitas anak berikut:

As at December 31, 2018 and 2017the Company has direct ownership interest in the following subsidiary:



Tahun Operasi

komersial/ Start of


Domisili/ Domicilie


ownership

Jumlah Aset per 31 Desember 2018 (setelah penyesuaian Kuasi Induk Perseroan/ Total Assets as at December 31, 2018/ after Parent Quasi Organization – Catatan/ Note 38)

Jumlah Aset per 31 Desember 2017 (setelah penyesuaian Kuasi Induk Perseroan/ Total Assets as at December 31, 2017/ after Parent Quasi Organization – Catatan/ Note 38) Direct Indirect

PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA

Pemasaran, perdagangan dan distribusi obat serta alat kesehatan/Marketing,trading and distribution of medicine and medical devices 2000 Jakarta 99,99% - 674.030.513.336 828.625.460.153

PT Indofarma mempunyai kepemilikan tidak langsung atas PT Farmalab Indoutama melalui entitas anak (PT Indofarma Global Medika) dengan Persentase kepemilikan pada entitas anak 99,90%. PT Farmalab Indoutama mulai beroperasi secara komersil pada bulan September 2014. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 Perseroan memiliki saham entitas anak berikut:

PT Indofarma has indirect ownership in PT Farmalab Indoutama through its subsidiary (PT Indofarma Global Medika) the percentage ownership in the subsidiary 99.90%. PT Farmalab Indoutama started its commercial operationsin September 2014. On December 31, 2018 and 2017 the Company's owns shares in the following subsidiary:


8


c. Struktur Entitas Anak (lanjutan) c. Structure of Subsidiaries (continued)

Kepemilikan tidak langsung Indirect Investment



Tahun Operasi

komersial/ Start of


Domisili/ Domicilie


ownership

Jumlah Aset per 31 Desember 2018/ Total Asset

as at December 31 2018

Jumlah Aset per 31 Desember 2017/ Total Asset

as at December 31 2017

Direct Indirect

PT Farmalab Indoutama

Laboratorium Bio Availability & Bio Equivalent

2014 Jakarta - 99,90% 2.948.058.213 2.617.132.877

d. Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris d. Employees, Directors and Commissioners

Pada tanggal 19 April 2018 terjadi perubahan komposisi dewan direksi yang didukung oleh akta notaris No.56/IV/2018 dari Notaris Mochamad Nova Faisal, berdasarkan surat keputusan No. AHU-0059180.AH.01.11 dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Susunan anggota dewan komisaris dan direksi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

On April 19, 2018 there were changes in the composition of board of directors as supported by notarial deed No.56/IV/2018 of Notary Mochamad Nova Faisal, based on decision letter No. AHU-0059180.AH.01.11 of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

The members of the Company’s boards of commissioners and directors as at December 31, 2018 and 2017 were as follows:

- Komisaris Utama Siswanto President Commissioner - - Komisaris Nizar Yamanie Commissioner - - Komisaris Independen Teddy Wibisana Independent Commissioner - - Direktur Utama Rusdi Rosman President Director - - Direktur Herry Triyatno Director- - Direktur Eko Dodi Santosa Director -

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

As at December 31, 2018 and 2017, the members of the Company’s Audit Committee, are as follows:

- Ketua Teddy Wibisana Chairman - - Anggota Suryadi Members -

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai karyawan masing - masing sebanyak 1.521 dan 1.603 (tidak diaudit).

As at December 31, 2018 and 2017 the Company and its subsidiaries have a combined total of 1,521 and 1,603 employees, respectively (unaudited).



9


e. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian e. Completion of the consolidated financial statements

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 28 Maret 2019. Direksi bertanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

The consolidated financial statements are approved and authorized for issuance by the Board of Directors on March 28, 2019. The Company is responsible for the preparation of these consolidated financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Kebijakan akuntansi utama Perseroan dan entitas anak yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

The significant accounting policies of the Company and its subsidiaries adoptedin the preparation of the consolidated financial statements are set out below:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) serta interpretasinya (“ISAK”), yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) serta peraturan-peraturan dan Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”, dahulu BAPEPAM - LK), tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perseroan Publik” yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012.

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (“SAK”), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (“PSAK”) and its Interpretations to Financial Accounting Standards (“ISAK”) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants (“DSAK”) and the regulations and Guidelines of Indonesian Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency’s (OJK,former BAPEPAM-LK), regarding the Presentation and Disclosures of Financial Statements of Listed Entity enclosed in the decision letter No.KEP – 347/BL/2012.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali arus kas konsolidasian, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali untuk akun-akun tertentu yang dicatat berdasarkan basis lain seperti yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on an accrual basis of accounting using the historical cost concept, except for certain accounts that are measured on the basis described in the related accounting policies.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows, which have been prepared using the direct method, present cash receipts and disbursements classified into operating, investing and financing activities.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional kelompok usaha.

The reporting currency used in the consolidated financial statements is in Indonesian Rupiah, which is also the Company and its subsidiaries’ functional currency.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain.

Figures in the consolidated financial statements are expressed in absolute amounts in rupiah unless otherwise stated.



9


e. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian e. Completion of the consolidated financial statements

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 28 Maret 2019. Direksi bertanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

The consolidated financial statements are approved and authorized for issuance by the Board of Directors on March 28, 2019. The Company is responsible for the preparation of these consolidated financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Kebijakan akuntansi utama Perseroan dan entitas anak yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

The significant accounting policies of the Company and its subsidiaries adoptedin the preparation of the consolidated financial statements are set out below:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) serta interpretasinya (“ISAK”), yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) serta peraturan-peraturan dan Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”, dahulu BAPEPAM - LK), tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perseroan Publik” yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012.

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (“SAK”), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (“PSAK”) and its Interpretations to Financial Accounting Standards (“ISAK”) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants (“DSAK”) and the regulations and Guidelines of Indonesian Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency’s (OJK,former BAPEPAM-LK), regarding the Presentation and Disclosures of Financial Statements of Listed Entity enclosed in the decision letter No.KEP – 347/BL/2012.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali arus kas konsolidasian, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali untuk akun-akun tertentu yang dicatat berdasarkan basis lain seperti yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on an accrual basis of accounting using the historical cost concept, except for certain accounts that are measured on the basis described in the related accounting policies.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows, which have been prepared using the direct method, present cash receipts and disbursements classified into operating, investing and financing activities.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional kelompok usaha.

The reporting currency used in the consolidated financial statements is in Indonesian Rupiah, which is also the Company and its subsidiaries’ functional currency.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, disajikan dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain.

Figures in the consolidated financial statements are expressed in absolute amounts in rupiah unless otherwise stated.


10

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan

Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards

Pada tanggal 1 Januari 2018, Perseroan menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan (“PSAK”) dan interpretasi standar akuntansi keuangan (“ISAK”) baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Perseroan telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

On 1 January 2018, the Group adopted new and revised statements of financial accounting standards (“PSAK”) and interpretations of statements of financial accounting standards (“ISAK”) that are mandatory for application from that date. Changes to the Group’s accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

The adoption of these new and revised standards and interpretation did not result in substansial changes to the Group’s accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years:

- Amandemen PSAK 2 “Laporan Arus Kas”

- Amendment PSAK 2 “Statements of Cash flows”

Amandemen tersebut mensyaratkan entitas untuk menjelaskan perubahan pada kewajibannya untuk arus kas yang telah, atau yang akan diklasifikasi sebagai aktifitas pembiayaan pada laporan arus kas.

The amendment requires entity to explain changes in their liabilities for which cash flows have been, or will be classified as financing activities in the statement of cash flows.

- PSAK 13 “Properti investasi” - PSAK 13 “Investment Property”

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk mengalihkan ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan. Untuk menyimpulkan bahwa terdapat perubahan penggunaan terjadi, pengujian perlu dilakukan untuk mengetahui apakah properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi. Perubahan ini harus didukung oleh bukti atas penggunaan perubahan. Pada amandemen ini, dikonfirmasi juga bahwa perubahan dalam intensi manajemen untuk menggunakan properti tidak menunjukan bukti perubahan penggunaan.

The amandement clarified that to transfer to, or from, investment properties there must be a change in use. To conclude if a property has changed use, there should be an assessment of wheather the property meets the definition of the investment property. This change must be supported by evidence. It is confirmed that a change in intention, in isolation, is not enough to support a transfer.

- Amandemen PSAK 15 “Investasi pada entitas asosiasi dan

ventura bersama”

- Amendment PSAK 15 “Investment in associate and joint venture”

Amandemen tersebut mengizinkan Perusahaan modal ventura, reksa dana, unit trust dan entitas serupa untuk memilih pengukuran inestasi mereka di Perusahaan asosiasi atau ventura bersama pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). DSAK mengklarifikasi bahwa pemilihan tersebut harus dilakukan secara terpisah untuk setiap asosiasi atau ventura bersama saat pengakuan awal.

The amendment allows venture capital organiations, mutual funds, unit trusts and similar entities to elect measuring their investments in associates or joint ventures at fair value throught profit or loss (FVTPL). The Board clarified that this election should be made separately for each associate or joint venture at initial recognition.



11



a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

(lanjutan) a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

(continued)

Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan (lanjutan)

Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards (continued)

- Amandemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan”

- Amendment to PSAK 46 “Income Taxes”

Amandemen tersebut mengklarifikasi persyaratan untuk mengakui asset pajak tangguhan atas rugi yang belum terealisasi. Amandemen tersebut mengklarifikasi akuntansi untuk pajak tangguhan dimana sebuah asset diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih rendah dari dasar pengenaan pajak atas asset tersebut. Amandemen tersebut juga mengklarifikasi aspek tertentu dari akuntansi untuk pajak tangguhan.

The amendments clarify the requirements for recognizing deferred tax assets on unrealized losses. The amendments clarify the accounting for deferred tax where an asset is measured at fair value and that fair value is below the asset’s tax base. The amendment also clarify certain other aspects of accounting for deferred tax assets.

- Amandemen PSAK 67 “Pengungkapan kepentingan dalam

entitas lain”

- Amendment to PSAK 67 “Disclosure of interests in other entities”

Amandemen tersebut berlaku untuk kepentingan di entitas yang dikategorikan sebagai dimiliki untuk dijual kecuali untuk ringkasan informasi keuangan. Tujuan dari amandemen ini adalah untuk memberikan informasi mengenai sifat dari kepentingan di entitas lain, risiko yang terasosiasi dengan kepentingan dan efek dari kepentingan tersebut untuk laporan keuangan.

The amendment is applicable to interests in entities classified as held-for-sale except for summarised financial information. The objective of PSAK 67 was to provide information about the nature of interests in other entities, risks associated with these interests, and the effect of these interests on financial statements.

- Revisi dan amandemen standar akuntansi dan interpretasi berikut tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan :

PSAK No. 69 : Agrikultur Amandemen PSAK No. 16 : Aset Tetap

Amandemen PSAK No. 53 : Pembayaran berbasis

saham

- The following revised and amendment to accounting standards and interpretation did not have a significant impact on the Group’s consolidated financial statements: PSAK No. 69: Agriculture Amendment to PSAK No. 16 : Property, Plant and

Equipment Amendment to PSAK No. 53 : Share based Payment

b. Prinsip Konsolidasian b. Principles of Consolidation

1. Entitas Anak 1. Subsidiaries

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas-entitas yang dikendalikan secara langsung ataupun tidak langsung oleh Perseroan.

The consolidated financial statements include the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries in which the Company has the ability to directly or indirectly exercise control.

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Perseroan memiliki pengendalian. Perseroan mengendalikan entitas lain ketika Perseroan terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal di mana pengendalian dialihkan kepada Perseroan. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Perseroan kehilangan pengendalian.

Subsidiary are all entities (including structured entities) over which the Company has control. The Company controls an entity when the company is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiary are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Company. They are deconsolidated from the date on which that control ceases.



11



a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

(lanjutan) a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

(continued)

Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan (lanjutan)

Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards (continued)

- Amandemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan”

- Amendment to PSAK 46 “Income Taxes”

Amandemen tersebut mengklarifikasi persyaratan untuk mengakui asset pajak tangguhan atas rugi yang belum terealisasi. Amandemen tersebut mengklarifikasi akuntansi untuk pajak tangguhan dimana sebuah asset diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih rendah dari dasar pengenaan pajak atas asset tersebut. Amandemen tersebut juga mengklarifikasi aspek tertentu dari akuntansi untuk pajak tangguhan.

The amendments clarify the requirements for recognizing deferred tax assets on unrealized losses. The amendments clarify the accounting for deferred tax where an asset is measured at fair value and that fair value is below the asset’s tax base. The amendment also clarify certain other aspects of accounting for deferred tax assets.

- Amandemen PSAK 67 “Pengungkapan kepentingan dalam

entitas lain”

- Amendment to PSAK 67 “Disclosure of interests in other entities”

Amandemen tersebut berlaku untuk kepentingan di entitas yang dikategorikan sebagai dimiliki untuk dijual kecuali untuk ringkasan informasi keuangan. Tujuan dari amandemen ini adalah untuk memberikan informasi mengenai sifat dari kepentingan di entitas lain, risiko yang terasosiasi dengan kepentingan dan efek dari kepentingan tersebut untuk laporan keuangan.

The amendment is applicable to interests in entities classified as held-for-sale except for summarised financial information. The objective of PSAK 67 was to provide information about the nature of interests in other entities, risks associated with these interests, and the effect of these interests on financial statements.

- Revisi dan amandemen standar akuntansi dan interpretasi berikut tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan :

PSAK No. 69 : Agrikultur Amandemen PSAK No. 16 : Aset Tetap

Amandemen PSAK No. 53 : Pembayaran berbasis

saham

- The following revised and amendment to accounting standards and interpretation did not have a significant impact on the Group’s consolidated financial statements: PSAK No. 69: Agriculture Amendment to PSAK No. 16 : Property, Plant and

Equipment Amendment to PSAK No. 53 : Share based Payment

b. Prinsip Konsolidasian b. Principles of Consolidation

1. Entitas Anak 1. Subsidiaries

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas-entitas yang dikendalikan secara langsung ataupun tidak langsung oleh Perseroan.

The consolidated financial statements include the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries in which the Company has the ability to directly or indirectly exercise control.

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Perseroan memiliki pengendalian. Perseroan mengendalikan entitas lain ketika Perseroan terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal di mana pengendalian dialihkan kepada Perseroan. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Perseroan kehilangan pengendalian.

Subsidiary are all entities (including structured entities) over which the Company has control. The Company controls an entity when the company is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiary are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Company. They are deconsolidated from the date on which that control ceases.


12



b. Prinsip Konsolidasian (lanjutan) b. Principles of Consolidation(continued)

1. Entitas Anak (lanjutan) 1. Subsidiaries (continued)

Perseroan dan entitas anak menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakusisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Perseroan. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

The Company and its subsidiaries applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the company. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

Perseroan dan entitas anak mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

The Company and its subsidiaries recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest’s proportionate share of the acquiree’s net assets. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statements of financial position, separate from the owner of the parent’s equity.

Selisih lebih imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dicatat sebagai goodwill. Jika jumlah imbalan yang dialihkan, kepentingan non-pengendali yang diakui, dan kepentingan yang sebelumnya dimiliki pengakuisisi lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui dalam laporan laba rugi.

The excess of the consideration transferred the amount of any non-controlling interest in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If the total of consideration transferred, non-controlling interest recognised and previously held interest measured is less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired in the case of a bargain purchase, the difference is recognized directly in the income statement.

Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Perseroan diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, dalam laporan laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Any contingent consideration to be transferred by the Company is recognised at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or liability is recognized in accordance with PSAK 55 (revised 2011) “Financial Instrument: Recognition and Measurement” in profit or loss. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar tanggal akuisisi melalui laporan laba rugi. Pihak pengakusisi mungkin telah mengakui perubahan nilai wajar atas kepentingan ekuitasnya dalam penghasilan komprehensif lain. Jika demikian, jumlah yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika pihak pengakusisi telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date carrying value of the acquirer’s previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss. The acquirer may have recognised changes in the value of its equity interest in other comprehensive income. If so, the amount that was recognised in other comprehensive income shall be recognised on the same basis as would be required if the acquirer has disposed directly of the previously held equity interest.

Transaksi, saldo dan keuntungan antar entitas yang belum di realisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Jika diperlukan, nilai yang dilaporkan oleh entitas anak telah diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Perseroan.

Inter-company transactions, balances and unrealised gains on transactions between companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated. When necessary amounts reported by Subsidiary have been adjusted to conform to the Company’s accounting policies.



13



b. Prinsip Konsolidasian (lanjutan) b. Principles of Consolidation (continued)

2. Perubahan kepemilikan tanpa kehilangan pengendalian

2. Changes in ownership interests in subsidiaries without change of control

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

Transactions with non-controlling interests that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

3. Pelepasan entitas anak 3. Disposal of subsidiaries

Ketika Perseroan tidak lagi memiliki pengendalian atau, kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi. Nilai tercatat awal adalah sebesar nilai wajar untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan. Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Perseroan telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain direklasifikasi ke laporan laba rugi.

When the company ceases to have control, any retained interest in the entity is remeasured to its fair value at the date when the control is lost, with the change in carrying amount recognized in profit or loss. The fair value is the initial carrying amount for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as an associate, joint venture or financial asset. In addition, any amounts previously recognised in other comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if the Company had directly disposed of the related assets or liabilities. This may mean that amounts previously recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

4. Entitas asosiasi 4. Associates

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Perseroan memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Di dalam investasi Perseroan atas entitas asosiasi termasuk goodwill yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Associates are all entities over which the company and its subsidiaries has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% to 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method of accounting. Under the equity method, the investment is initially recognised at cost, and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The Company’s investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

Jika kepemilikan kepentingan pada entitas asosiasi berkurang, namun tetap memiliki pengaruh signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada pendapatan komprehensif lainnya yang direklasifikasi ke laporan laba rugi.

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

Bagian Perseroan dan entitas anak atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laporan laba rugi dan bagian atas mutasi pendapatan komprehensif lainnya pasca akuisisi diakui di dalam pendapatan komprehensif lainnya dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi. Jika bagian Perseroan atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Perseroan dan entitas anak menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Perseroan dan entitas anak memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

The Company and its subsidiaries share of post-acquisition profits or losses is recognised in the profit or loss, and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognised in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment. Dividends receivable from associates are recognised as reduction in the carrying amount of the investment. When the share of losses in an associate equals or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured receivables, the Company and its subsidiaries does not recognise further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.



13




2. Perubahan kepemilikan tanpa kehilangan pengendalian

2. Changes in ownership interests in subsidiaries without change of control

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

Transactions with non-controlling interests that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

3. Pelepasan entitas anak 3. Disposal of subsidiaries

Ketika Perseroan tidak lagi memiliki pengendalian atau, kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi. Nilai tercatat awal adalah sebesar nilai wajar untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan. Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Perseroan telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain direklasifikasi ke laporan laba rugi.

When the company ceases to have control, any retained interest in the entity is remeasured to its fair value at the date when the control is lost, with the change in carrying amount recognized in profit or loss. The fair value is the initial carrying amount for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as an associate, joint venture or financial asset. In addition, any amounts previously recognised in other comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if the Company had directly disposed of the related assets or liabilities. This may mean that amounts previously recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

4. Entitas asosiasi 4. Associates

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Perseroan memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi. Di dalam investasi Perseroan atas entitas asosiasi termasuk goodwill yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Associates are all entities over which the company and its subsidiaries has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% to 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method of accounting. Under the equity method, the investment is initially recognised at cost, and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The Company’s investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

Jika kepemilikan kepentingan pada entitas asosiasi berkurang, namun tetap memiliki pengaruh signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada pendapatan komprehensif lainnya yang direklasifikasi ke laporan laba rugi.

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

Bagian Perseroan dan entitas anak atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laporan laba rugi dan bagian atas mutasi pendapatan komprehensif lainnya pasca akuisisi diakui di dalam pendapatan komprehensif lainnya dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi. Jika bagian Perseroan atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Perseroan dan entitas anak menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Perseroan dan entitas anak memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

The Company and its subsidiaries share of post-acquisition profits or losses is recognised in the profit or loss, and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognised in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment. Dividends receivable from associates are recognised as reduction in the carrying amount of the investment. When the share of losses in an associate equals or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured receivables, the Company and its subsidiaries does not recognise further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.


14




4. Entitas asosiasi (lanjutan) 4. Associates (continued)

Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan dan entitas anak menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka Perseroan menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada “bagian atas hasil bersih entitas asosiasi” di laporan laba rugi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Perseroan dan entitas anak.

The Company and its subsidiaries determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Company calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognises the amount adjacent to “share of profit/(loss) of an associate” in the profit or loss. Unrealised losses are eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Company and its subsidiaries.

Laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara Perseroan dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan Perseroan hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi.

Profits and losses resulting from up stream and downstream transactions between the Company and its subsidiaries are recognised in the Company’s financial statements only to the extent of unrelated investor’s interests in the associates.

Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul pada investasi entitas asosiasi diakui dalam laporan laba rugi.

Dilution gains and losses arising in investments in associates are recognised in the profit or loss.

c. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing c. Transactions and Balances in Foreign Currency

Perseroan dan Entitas anak menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010) ”Pengaruh perubahan kurs valuta asing”.

The Company and its subsidiaries adopted PSAK No. 10 (Revised 2010),” the effects of changes in foreign exchange rates”.

Pembukuan Perseroan dan atau entitas anaknya diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional mereka. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut sebagai berikut (nilai penuh) :

The book of accounts of the Company and its subsidiaries are maintained in Indonesian Rupiah. Transactions during the year involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At reporting date monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the rates of exchange prevailing at that date. The resulting gains or losses are credited or charged to profit or loss.

Kurs Konversi yang digunakan pada masing-masing periode pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

The details of foreign exchange rates conversion for each of reportingthe period are as follows :

31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/ December 31, 2018 December 31, 2017 Rp Rp 1 Dollar Amerika Serikat 14.481,00 13.548,00 1 US Dollar 1 Dollar Singapura 10.602,97 10.133,53 1 SGD 1 Euro 16.559,75 16.173,62 1 Euro 1 Great Britain Poundsterling 18.372,78 18.218,01 1 GBP 100 Jepang Yen 13.111,51 12.021,84 100 JPY

Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun yang bersangkutan.

The resulting gains or losses are credited or charged to the consolidated statements of profit or loss for the current year.



15



d. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi d. Transaction with Related Parties

Perseroan dan Entitas anak menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2014), “Pengungkapan Pihak- pihak Berelasi”. PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual. Tidak terdapat dampak signifikan dari penerapan PSAK yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

The Company and its subsidiaries adopted PSAK No. 7 (Revised 2014) “Related Party Disclosure”. The revised PSAK requires disclosure of related party relationships, transactions and outstanding balances, including commitments, in the consolidated financial statements. There is no significant impact of the adoption of the revised PSAK on the consolidated financial statements.

Perseroan dan Entitas anak mempunyai transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Definisi pihak-pihak berelasi yang dipakai adalah sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7 (Revisi 2014), Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi dan definisi pihak berelasi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK No.VIII.G.7.

The Company and its subsidiaries have transactions with related parties. Definitions relate to the parties that is used is provided in accordance with PSAK 7 (Revised 2014), Disclosure of related parties and definition of related parties is in accordance with regulation of BAPEPAM-LK No. VII.G.7.

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perseroan jika: A party is considered to be related to the Company if:

1. Seseorang atau anggota terdekat dari pihak keluarga

dianggap berelasi terhadap entitas laporan keuangan jika orang tersebut:

1. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person :

Memiliki kendali atau kendali bersama terhadap entitas

laporan. Has control or joint control over the reporting entity.

Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas laporan. Has significant influence over the reporting entity. Seorang anggota dari manajemen kunci entitas laporan

atau laporan induk Perseroan. Is a member of the key management personnel of the

reporting entity or of a parent of reporting entity.

2. Sebuah entitas berelasi terhadap entitas laporan jika terdapat kondisi sebagai berikut:

2. An entity is related to reporting entity if any of the following conditions applies:

Entitas dan entitas pelaporan adalah anggota dari grup

yang sama (artinya antara Perseroan, anak dan cucu Perseroan adalah pihak berelasi satu dengan yang lainnya).

The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).

Satu entitas adalah sebuah asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain. (atau sebuah asosiasi atau Perseroan bersama dari anggota grup).

One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).

Kedua entitas adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

Both entities are joint ventures of the same third party.

Suatu entitas adalah ventura bersama dari pihak ketiga adalah sebuah entitas lain adalah perseroan dari pihak ketiga.

One entity is a joint venture of third entity and the other entity is an associate of third entity.

Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perseroan atau entitas yang terkait dengan Perseroan.

The entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.

Suatu pihak dikendalikan atau dikendalikan secara bersama oleh pihak yang ditunjuk dalam nomor 1 diatas.

The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in number 1 above.

Seseorang yang ditunjuk, memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau seorang anggota dari manajemen kunci dari Perseroan catatan 39.

All significant transactions and balances with related parties, whether or not conducted under normal terms and conditions similar to those with third parties are disclosed in Note 39.



15



d. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi d. Transaction with Related Parties

Perseroan dan Entitas anak menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2014), “Pengungkapan Pihak- pihak Berelasi”. PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual. Tidak terdapat dampak signifikan dari penerapan PSAK yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

The Company and its subsidiaries adopted PSAK No. 7 (Revised 2014) “Related Party Disclosure”. The revised PSAK requires disclosure of related party relationships, transactions and outstanding balances, including commitments, in the consolidated financial statements. There is no significant impact of the adoption of the revised PSAK on the consolidated financial statements.

Perseroan dan Entitas anak mempunyai transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Definisi pihak-pihak berelasi yang dipakai adalah sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7 (Revisi 2014), Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi dan definisi pihak berelasi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK No.VIII.G.7.

The Company and its subsidiaries have transactions with related parties. Definitions relate to the parties that is used is provided in accordance with PSAK 7 (Revised 2014), Disclosure of related parties and definition of related parties is in accordance with regulation of BAPEPAM-LK No. VII.G.7.

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perseroan jika: A party is considered to be related to the Company if:

1. Seseorang atau anggota terdekat dari pihak keluarga

dianggap berelasi terhadap entitas laporan keuangan jika orang tersebut:

1. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person :

Memiliki kendali atau kendali bersama terhadap entitas

laporan. Has control or joint control over the reporting entity.

Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas laporan. Has significant influence over the reporting entity. Seorang anggota dari manajemen kunci entitas laporan

atau laporan induk Perseroan. Is a member of the key management personnel of the

reporting entity or of a parent of reporting entity.

2. Sebuah entitas berelasi terhadap entitas laporan jika terdapat kondisi sebagai berikut:

2. An entity is related to reporting entity if any of the following conditions applies:

Entitas dan entitas pelaporan adalah anggota dari grup

yang sama (artinya antara Perseroan, anak dan cucu Perseroan adalah pihak berelasi satu dengan yang lainnya).

The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).

Satu entitas adalah sebuah asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain. (atau sebuah asosiasi atau Perseroan bersama dari anggota grup).

One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).

Kedua entitas adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

Both entities are joint ventures of the same third party.

Suatu entitas adalah ventura bersama dari pihak ketiga adalah sebuah entitas lain adalah perseroan dari pihak ketiga.

One entity is a joint venture of third entity and the other entity is an associate of third entity.

Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perseroan atau entitas yang terkait dengan Perseroan.

The entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.

Suatu pihak dikendalikan atau dikendalikan secara bersama oleh pihak yang ditunjuk dalam nomor 1 diatas.

The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in number 1 above.

Seseorang yang ditunjuk, memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau seorang anggota dari manajemen kunci dari Perseroan catatan 39.

All significant transactions and balances with related parties, whether or not conducted under normal terms and conditions similar to those with third parties are disclosed in Note 39.


16



e. Instrumen Keuangan e. Financial Instruments

1. Klasifikasi 1. Classification

Perseroan dan entitas anaknya mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

The Company and its subsidiaries classifies its financial assets in the following categories at initial recognition:

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui

laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan;

Financial assets at fair value through profit or loss which has 2 (two) subclassifications, i.e. financial assets designated as such upon initial recognition and financial assets held for trading;

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo; Loans and receivables;

Pinjaman yang diberikan dan piutang; Held-to-maturity financial assets;

Aset keuangan tersedia untuk dijual. Available-for-sale financial assets.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

Financial liabilities are classified into the following categories:

Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba

rugi, yang memiliki 2(dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;

Liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) subclassifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;

Liabilitas keuangan lain. Other financial liabilities.

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Financial assets and liabilities at fair value through profit or loss

Kelompok aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset dan liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan yang diperoleh atau dimiliki Perseroan dan entitas anak ternama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau pengambilan keputusan.

The sub-classification of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss consists of financial assets and liabilities held for trading which the Company and its subsidiaries acquires or incurs principally for the purpose of selling or repurchasing in the near term, or holds as part of a portfolio that is managed together for short-term profit or position taking.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset dan liabilitas dalam kelompok ini dicatat pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi.

Derivatives are also categorized under this sub-classification unless they are designated as effective hedging instruments. Assets and liabilities classified under this category are carried at fair value in the consolidated statements of financial position, with any gains or losses being recognized in the profit or loss.

Pinjaman yang diberikan dan piutang Loans and receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

Yang dimaksudkan oleh Perseroan dan entitas anak untuk

dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;

Those the Company and its subsidiaries intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the Group upon initial recognition designates as fair value through profit or loss;



17



e. Instrumen Keuangan (lanjutan) e. Financial Instruments (continued)

1. Klasifikasi (lanjutan) 1. Classification (continued)

Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan) Loans and receivables (lanjutan)

Yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam

kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau Those that the Company and its subsidiaries initial

recognition designates as available for sale investments; or

Dalam hal Perseroan dan entitas anak mungkin tidak akan

memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia dijual.

Those for which the Company and its subsidiaries may not recover substantially all of its initial investment, other than because of loans and receivables deterioration, which shall be classified as available for sale.

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo Held-to maturity financial assets

Aset keuangan bukan derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo ketika Kelompok Usaha mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk menahan mereka hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE “Suku Bunga Efektif”, dikurangi dengan penurunan nilai.

Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities are classified as HTM when the Group has the positive intention and ability to hold them to maturity. After initial measurement, HTM investments are measured at amortized cost using the EIR “Effective of Interest Ratio” method, less impairment.

Aset keuangan tersedia untuk dijual Available-for-sale-financial assets

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non derivatif yang ditentukan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai salah satu dari kategori aset keuangan lain.

The available-for-sale category consists of non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in one of the other categories of financial assets.

Setelah pengukuran awal, investasi tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi komprehensif (yang merupakan bagian dari ekuitas) sampai dengan investasi dihentikan pengakuannya atau sampai investasi dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi.

After initial recognition, available-for-sale investments are measured at fair value with gains or losses being recognized in other comprehensive income (as part of equity) until the investments is derecognized or until the investments is determined to be impaired at which time the cumulative gain or loss previously reported in equity is included in the profit or loss.

Pendapatan bunga dihitung menggunakan suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat dari perubahan nilai tukar dari investasi tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi.

Interest income is calculated using the effective interest method and foreign exchange gains or losses of available-for-sale investments are recognized in the profit or loss.

Liabilitas keuangan lain Other financial liabilities

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as fair value through profit or loss upon recognition of the liability.



17





Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan) Loans and receivables (lanjutan)

Yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam

kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau Those that the Company and its subsidiaries initial

recognition designates as available for sale investments; or

Dalam hal Perseroan dan entitas anak mungkin tidak akan

memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia dijual.

Those for which the Company and its subsidiaries may not recover substantially all of its initial investment, other than because of loans and receivables deterioration, which shall be classified as available for sale.

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo Held-to maturity financial assets

Aset keuangan bukan derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo ketika Kelompok Usaha mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk menahan mereka hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE “Suku Bunga Efektif”, dikurangi dengan penurunan nilai.

Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities are classified as HTM when the Group has the positive intention and ability to hold them to maturity. After initial measurement, HTM investments are measured at amortized cost using the EIR “Effective of Interest Ratio” method, less impairment.

Aset keuangan tersedia untuk dijual Available-for-sale-financial assets

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non derivatif yang ditentukan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai salah satu dari kategori aset keuangan lain.

The available-for-sale category consists of non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in one of the other categories of financial assets.

Setelah pengukuran awal, investasi tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi komprehensif (yang merupakan bagian dari ekuitas) sampai dengan investasi dihentikan pengakuannya atau sampai investasi dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi.

After initial recognition, available-for-sale investments are measured at fair value with gains or losses being recognized in other comprehensive income (as part of equity) until the investments is derecognized or until the investments is determined to be impaired at which time the cumulative gain or loss previously reported in equity is included in the profit or loss.

Pendapatan bunga dihitung menggunakan suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat dari perubahan nilai tukar dari investasi tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi.

Interest income is calculated using the effective interest method and foreign exchange gains or losses of available-for-sale investments are recognized in the profit or loss.

Liabilitas keuangan lain Other financial liabilities

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as fair value through profit or loss upon recognition of the liability.


18





Kategoriyangdidefinisikan olehPSAK 55/ Category as definedby SFAS 55

Golongan (ditentukanoleh Grup)/

Class (asdeterminedbytheGroup)

Subgolongan/

Subclasses

Aset keuangan/ Financial assets

Pinjaman yang diberikan dan piutang/Loans and

receivables

Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents

Kas di bank/Cashinbank

Piutang usaha/Trade receivables

Piutang usaha pihak ketiga /Trade receivables – third parties Piutang usaha berelasi/Trade receivables- Related parties

Piutang lain-lain / Other receivables

Tersedia Untuk Dijual/Available for sale

Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual/Available for sale financial asset

Liabilitas keuangan/ Financial liabilities

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya

perolehan diamortisasi/Financial

liabilities at amortised cost

Utang usaha/Trade payables Utang usaha pihak ketiga / Trade payable – third parties Utang usaha pihak berelasi / Trade payable –Related parties

Beban yang masih harus dibayar/Accrued expenses Utang Bank jangka pendek dan jangka panjang/Short-term and long-term bank loans Surat utang jangka menengah / Medium term-notes Imbalan kerja jangka pendek dan biaya masih harus dibayar/Short term employee benefit and accrued expense

2. Pengakuan Awal 2. Initial Recognition

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara regular) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perseroan dan entitas anak berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Purchase or sale of financial assets that requires delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market (regular purchases) is recognized on the trade date, i.e., the date that the Company and its subsidiaries commits to purchase or sell the assets.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Financial assets and financial liabilities are initially recognized at fair value. For those financial assets or financial liabilities not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added with directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets and financial liabilities depends on their classification.

Perseroan dan entitas anak pada pengakuan awal dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Selanjutnya, penetapan ini dapat diubah menjadi pinjaman yang diberikan dan piutang apabila memenuhi ketentuan sebagai pinjaman yang diberikan serta terdapat intensi dan kemampuan memiliki untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo. Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut :

The Company and its subsidiaries, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). Subsequently, this designation can be changed into loans and receivables if they meet the terms of the loan and there is intention and ability to hold for the foreseeable future or until maturity. The fair value option is only applied when the following conditions are met:

Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul; atau

The application of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or

Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portfolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau

The financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or



19




2. Pengakuan Awal (lanjutan) 2. Initial Recognation (continued)

Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak

utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

The financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated, but unable to measure the embedded derivative separately.

3. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal 3. Subsequent measurement

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Available-for-sale financial assets and financial assets and liabilities held at fair value through profit or loss are measured at fair value.

Pinjaman yang diberikan dan piutang serta aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Loans and receivables and held-to-maturity financial assets and other financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

4. Penghentian Pengakuan 4. Derecognition

i. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika : i. Financial assets are derecognized when:

Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari

kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

Financial assets and financial liabilities consist of principal contracts and embedded derivatives that must be separated, but cannot measure embedded derivatives separately.

Perseroan dan entitas anak telah mentransfer haknya

untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (i) Perseroan dan entitas anak telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (ii) Perseroan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

The Company and its subsidiaries has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a ‘pass-through’ arrangement; and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Ketika Perseroan telah mentransfer hak untuk menerima

arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset aset diakui sebesar keterlibatan Perseroan yang berkelanjutan atas aset tersebut.

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Company’s continuing involvement in the asset.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Perseroan dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

Loans are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the Company and the borrowers have ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses.



19




2. Pengakuan Awal (lanjutan) 2. Initial Recognation (continued)

Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak

utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

The financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated, but unable to measure the embedded derivative separately.

3. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal 3. Subsequent measurement

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Available-for-sale financial assets and financial assets and liabilities held at fair value through profit or loss are measured at fair value.

Pinjaman yang diberikan dan piutang serta aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Loans and receivables and held-to-maturity financial assets and other financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

4. Penghentian Pengakuan 4. Derecognition

i. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika : i. Financial assets are derecognized when:

Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari

kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

Financial assets and financial liabilities consist of principal contracts and embedded derivatives that must be separated, but cannot measure embedded derivatives separately.

Perseroan dan entitas anak telah mentransfer haknya

untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (i) Perseroan dan entitas anak telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (ii) Perseroan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

The Company and its subsidiaries has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a ‘pass-through’ arrangement; and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Ketika Perseroan telah mentransfer hak untuk menerima

arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset aset diakui sebesar keterlibatan Perseroan yang berkelanjutan atas aset tersebut.

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Company’s continuing involvement in the asset.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Perseroan dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

Loans are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the Company and the borrowers have ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses.


20




4. Penghentian Pengakuan (lanjutan) 4. Derecognition (continued)

ii. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika

liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

ii. Financial liabilities are derecognized when the obligations specified in the contract is released, cancelled or expired.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

Where an existing financial liability is replaced by another liability from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

5. Pengakuan Pendapatan dan Beban 5. Income and Expense Recognition

i. Pendapatan dan beban bunga atas aset tersedia untuk

dijual serta yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi aset keuangan dan liabilitas keuangan, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

i. Interest income and expense on available-for-sale assets and financial assets and liabilities measured at amortized cost, are recognized in the profit or loss using the effective interest rate method.

ii. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

ii. Gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities classified as fair value through profit or loss are included in the profit or loss.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai.

Gains and losses arising from changes in the fair value of available for-sale financial assets other than foreign exchange gains or losses on debt instrument are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

6. Reklasifikasi aset keuangan 6. Reclassification of financial assets

Aset keuangan yang tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan dalam waktu dekat (jika aset keuangan tidak disyaratkan untuk diklasifikasikan sebagai diperdagangkan pada saat pengakuan awal) dapat direklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan entitas memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo.

Financial assets that are no longer-held for the purpose of selling or repurchasing in the near term (and have not been required to be classified as held for trading at initial recognition) could be reclassified as loans and receivables if they meet the definition of loans and receivables and the Group has the intention and ability to hold the financial assets for foreseeable future or until maturity date.



21




6. Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan) 6. Reclassification of financial assets (continued)

Perseroan dan entitas anak tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dimana:

The Company cannot classify any financial assets as held-to-maturity investments, if the entity has, during the current financial year or during the 2 preceding financial years, sold or reclassified a significant amount of held-to-maturity investments before maturity (more than insignificant in relation to the total amount of held-to- maturity investments) other than sales or reclassifications that:

Dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh

tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;

are so close to maturity or the financial asset’s repurchase date that changes in the market rate of interest would not have a significant effect on the financial asset’s fair value;

Terjadi setelah Perseroan telah memperoleh secara

substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Perseroan memperoleh pelunasan dipercepat; atau

Occur after the Company has collected substantially all of the original principal of the financial assets through scheduled payments or prepayments; or

Terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar

kendali Perseroan, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Perseroan.

Are attributable to an isolated event that is beyond the Company’s control, is non-recurring and could not have been reasonably anticipated by the Company.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui sebagai laba/rugi tahun berjalan.

Reclassifications of financial assets from held-to-maturity classification to available- for-sale are recorded at fair value. The unrealized gains or losses are recorded in equity section until the financial assets are derecognized, at which time the cumulative gain or loss previously recognized in equity shall be recognized as current year profit/loss.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Reclassification of financial assets from available-for-sale to held-to-maturity classification are recorded at carrying amount. The unrealized gains or losses are amortised by using effective interest rate up to the maturity date of that instrument.

7. Saling Hapus 7. Offsetting

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Perseroan dan entitas anak memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the consolidated statements of financial position when, and only when, the Company and its subsidiaries has a legal right to offset the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.



21




6. Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan) 6. Reclassification of financial assets (continued)

Perseroan dan entitas anak tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dimana:

The Company cannot classify any financial assets as held-to-maturity investments, if the entity has, during the current financial year or during the 2 preceding financial years, sold or reclassified a significant amount of held-to-maturity investments before maturity (more than insignificant in relation to the total amount of held-to- maturity investments) other than sales or reclassifications that:

Dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh

tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;

are so close to maturity or the financial asset’s repurchase date that changes in the market rate of interest would not have a significant effect on the financial asset’s fair value;

Terjadi setelah Perseroan telah memperoleh secara

substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Perseroan memperoleh pelunasan dipercepat; atau

Occur after the Company has collected substantially all of the original principal of the financial assets through scheduled payments or prepayments; or

Terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar

kendali Perseroan, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Perseroan.

Are attributable to an isolated event that is beyond the Company’s control, is non-recurring and could not have been reasonably anticipated by the Company.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui sebagai laba/rugi tahun berjalan.

Reclassifications of financial assets from held-to-maturity classification to available- for-sale are recorded at fair value. The unrealized gains or losses are recorded in equity section until the financial assets are derecognized, at which time the cumulative gain or loss previously recognized in equity shall be recognized as current year profit/loss.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Reclassification of financial assets from available-for-sale to held-to-maturity classification are recorded at carrying amount. The unrealized gains or losses are amortised by using effective interest rate up to the maturity date of that instrument.

7. Saling Hapus 7. Offsetting

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Perseroan dan entitas anak memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the consolidated statements of financial position when, and only when, the Company and its subsidiaries has a legal right to offset the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.


22




8. Pengukuran biaya diamortisasi 8. Amortized cost measurement

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

9. Pengukuran nilai wajar 9. Fair value measurement

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at measurement date.

Jika tersedia, Perseroan dan entitas anak mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), kelompok industri, badan pengawas (pricing service or regulatory agency), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

When available, the Company and its subsidiaries measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm’s length basis.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the fair value of another instrument which substantially has the same characteristics or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan 10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets

Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan dan entitas anak mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah pengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

At each reporting date, the Company and its subsidiaries assesses whether there is objective evidence that financial assets not carried at fair value through profit or loss are impaired. Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occured after the initial recognition of the asset, and that the loss event has an impact on the future cash flows on the asset that can be estimated reliably.

Kriteria yang digunakan oleh Perseroan dan entitas anak untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The criteria used by the Company and its subsidiaries to determine that there is objective evidence of impairment include;



23




10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

(lanjutan) 10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets

(continued)

Kesulitan keuangan signifikan yang dialami Pelanggan; Significant financial difficulty of the customer;

Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; kesulitan keuangan signifikan yang dialami Pelanggan;

A breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments; significant financial difficulty of the customer;

Pelanggan, dengan alasan ekonomi atau hukum

sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;

The customer, for economic or legal reasons relating to the borrower’s financial difficulty, grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;

Terdapat kemungkinan bahwa pelanggan akan dinyatakan

pailit atau melakukan re-organisasi keuangan lainnya; atau

It becomes probable that the customer will enter into bankruptcy or other financial reorganisation; or

Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan

keuangan. The disappearance of an active market for that financial

asset because of financial difficulties.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 sampai 12 bulan. Untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

The estimated period between the occurrence of the event and identification of loss is determined by management for each identified portfolio. In general, the periods used vary between 3 to 12 months; in exceptional cases, longer periods are warranted.

Aset Keuangan Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Financial Assets Carried at Amortized Costs

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perseroan dan entitas anak pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Perseroan dan entitas anak menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka mereka memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan kelompok tersebut dinilai penurunan nilainya secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

For loans and receivables carried at amortized cost, the Company and its subsidiaries first assesses whether there is objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Company and its subsidiaries determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and the group is collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.



23






(continued)

Kesulitan keuangan signifikan yang dialami Pelanggan; Significant financial difficulty of the customer;

Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; kesulitan keuangan signifikan yang dialami Pelanggan;

A breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments; significant financial difficulty of the customer;

Pelanggan, dengan alasan ekonomi atau hukum

sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;

The customer, for economic or legal reasons relating to the borrower’s financial difficulty, grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;

Terdapat kemungkinan bahwa pelanggan akan dinyatakan

pailit atau melakukan re-organisasi keuangan lainnya; atau

It becomes probable that the customer will enter into bankruptcy or other financial reorganisation; or

Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan

keuangan. The disappearance of an active market for that financial

asset because of financial difficulties.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 sampai 12 bulan. Untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

The estimated period between the occurrence of the event and identification of loss is determined by management for each identified portfolio. In general, the periods used vary between 3 to 12 months; in exceptional cases, longer periods are warranted.

Aset Keuangan Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Financial Assets Carried at Amortized Costs

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perseroan dan entitas anak pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Perseroan dan entitas anak menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka mereka memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan kelompok tersebut dinilai penurunan nilainya secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

For loans and receivables carried at amortized cost, the Company and its subsidiaries first assesses whether there is objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Company and its subsidiaries determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and the group is collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.


24






(continued)

Aset Keuangan Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi (lanjutan)

Financial Assets Carried at Amortized Costs (Continued)

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan EIR awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan atau piutang yang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah EIR terkini.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset’s original EIR. If a loan or receivable has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current EIR.

Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Pendapatan bunga tetap diakui berdasarkan nilai tercatat yang telah dikurangi, berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan dengan tujuan untuk mengukur kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan dan piutang, bersama-sama dengan penyisihan terkait, akan dihapuskan pada saat tidak terdapat kemungkinan pemulihan di masa depan yang realistik dan semua jaminan telah terealisasi atau telah dialihkan kepada Perseroan dan entitas anak. Jika, pada periode berikutnya, jumlah taksiran kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jika penghapusan kemudian dipulihkan, maka pemulihan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the rate of interest used to discount future cash flows for the purpose of measuring impairment loss. Loans and receivables, together with the associated allowance, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Company. If, in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance account. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual Available-for-Sale (AFS) Financial Assets

Dalam hal investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan AFS, bukti obyektif akan meliputi penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang pada nilai wajar dari investasi di bawah biaya perolehannya.

In the case of an equity investment classified as an AFS financial asset, objective evidence would include a significant or prolonged decline in the fair value of the investment below its cost.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian kumulatif - yang diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai pada investasi yang sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian - direklas dari ekuitas ke pendapatan komprehensif. Kerugian penurunan nilai atas investasi ekuitas tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi komprehensif konsolidasian; kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui dalam ekuitas.

Where there is objective evidence of impairment, the cumulative loss is measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that investment previously recognized in the consolidated statement of other comprehensive income - is reclassified from equity to profit or loss. Impairment loss on equity investment is not reversed through the consolidated statements of comprehensive income; increase in its fair value after impairment is recognized in equity.



25




10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets (continued)

Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (lanjutan) Available-for-Sale (AFS) Financial Assets (continued)

Dalam hal instrumen utang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual, penurunan nilai dievaluasi berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga di masa datang didasarkan pada nilai tercatat yang telah dikurangi dan diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan dengan tujuan untuk mengukur kerugian penurunan nilai. Akrual tersebut dicatat sebagai bagian dari akun “Pendapatan Bunga” dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan tersebut secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

In the case of a debt instrument classified as an AFS financial asset, impairment is assessed based on the same criteria as financial asset carried at amortized cost. Future interest income is based on the reduced carrying amount and is accrued based on the rate of interest used to discount future cash flows for the purpose of measuring impairment loss. Such accrual is recorded as part of the “Interest Income” account in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. If, in a subsequent period, the fair value of a debt instrument increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in the consolidated statements of other comprehensive income, the impairment loss is reversed through the profit or loss.

f. Sewa f. Leases

Perseroan dan entitas anak menerapkan secara retrospektif PSAK 30, “Sewa”.

The Company and its subsidiaries adopted PSAK 30, “Leases”.

Sewa Operasi Operating Lease

Sewa di mana sebagian besar dari risiko dan manfaat kepemilikan aset tetap di tangan lessor diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi (dikurangi insentif yang diterima dari pihak yang menyewakan) dibebankan pada laporan laba rugi berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa.

Leases in which a significant portion of the risk and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged to the income statement on a straight-line basis over the period of the lease.

g. Persediaan g. Inventories

Persediaan bahan baku, penolong, pengemas, persediaan barang dalam proses dan barang jadi dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih dengan metode FIFO dengan mempertimbangkan tanggal kadaluarsa.

Raw materials, supplies, work in process and finished goods are stated at the lower of cost and net reliazable value.Cost of inventories is determined using FIFO method.

Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realiasi neto, mana yang lebih rendah. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan. Nilai realisasi neto diuji setiap periode. Kerugian atas nilai persediaan yang rusak atau kadaluwarsa dan tidak dapat dijual serta penurunan terkait harga jual, dibebankan pada tahun berjalan, dan dicatat dalam “provisi untuk persediaan kadaluarsa, usang dan penurunan nilai.”.

Inventories are measured at cost or net realizable value, whichever is lower. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated costs of completion and the estimated costs to sell. NRV considers the purpose of procuring supplies. Net realizable value is tested each period. Losses on value, damaged, or obsolete inventory and inventories cannot be sold and the related decline in selling prices, are charged to the current year, and recorded in "provision for obsolete, expired and impaired inventories".

h. Aset Tetap h. Property, Plant and Equipment

Efektif 1 Januari 2016 Perseroan dan entitas anak menerapkan PSAK 16 (2015) , “Aset Tetap”, yang berdampak pada pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat dan biaya penyusutan dan kerugian atas penurunan nilai harus diakui dalam kaitannya dengan aset tersebut.

Effective January 1, 2016 the Company and its subsidiaries implemented SFAS 16 (2015), “Property, Plant and Equipment”,”Fixed Asset Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization”.

Sesuai dengan PSAK 16, Perseroan dan entitas anak telah memilih metode biaya untuk pengukuran aset tetapnya.

In accordance with PSAK 16, the Company and subsidiaries adopts the cost model for the measurement of its property,plant and equipment.



26



h. Aset Tetap (lanjutan) h. Property, Plant and Equipment (continued)

Perseroan telah menilai kembali aset tetap berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen dalam rangka kuasi-reorganisasi. Nilai aset tertentu yang direvaluasi pada periode sebelumnya dianggap sebagai biaya perolehan (deemed cost).

The Company revalued property, plant and equiptment which was done by independent appraisal in connection with quasi-reorganization. The revalued amount of those assets is considered as deemed cost.

Terhitung mulai tahun 2012 seluruh aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus dengan tarif penyusutan sebagai berikut:

Starting 2012 all fixed assets are depreciated using straight line method, based on the following depreciation period:

Jenis Aset Tetap Umur Ekonomis/

Useful Life

Fixed Asset

Bangunan dan prasarana 20 – 40 Tahun/Year Building and infrastructure Instalasi, mesin, peralatan dan perlengkapan

Pabrik

8 – 16 Tahun/Year Installations, machinery, production and factory

equipment Kendaraan, perlengkapan, dan peralatan kantor 4 – 8 Tahun/Year Office furniture, fixtures, equipment and vehicles

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost and it is not depreciated.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (estimated recoverable amount) maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written down to its estimated recoverable amount, which is determined as the higher of fair value less cost to sell or value in use.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya, pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi masa manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kerja dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi pada tahun yang bersangkutan.

The cost of maintenance and repairs are charged to operations as incurred; expenditures which extend the useful life of the asset or result in increase in capacity and improvement in the quality of output or standard of performance are capitalized. When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in the current operations.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir periode dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful life, residual value and depreciation method are reviewed at each period end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Constructions in progress are stated at cost and are transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan, pabrik dan pemasangan mesin dikapitalisasi sebagai “Aset dalam penyelesaian”. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset tersebut siap untuk digunakan.

The accumulated costs of the construction of buildings, plants and the installation of machinery are capitalised as “Construction in progress assets”. These costs are reclassified to the fixed assets accounts when the construction or installation is completed. Depreciation is charged from the date when assets are ready for use.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut.

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings.



27



h. Aset Tetap (lanjutan) h. Property, Plant and Equipment (continued)

Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

Mulai 1 Januari 2012, Perseroan menerapkan ISAK No. 25 tentang “Akuntansi Tanah”. Semua biaya dan beban yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, diakui sebagai biaya perolehan hak atas tanah. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Starting January 1, 2012, the Company has implemented ISAK No. 25, “Accounting for Land-Right”. All costs and expenses incurred in connection with the acquisition of landrights are recognized as part of the landright’s acquisition cost. The legal cost incurred when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition cost of the land. Extension or renewal cost of legal right over land is recognized as an intangible asset and amortized over the life of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

ISAK No. 25 juga menyatakan bahwa hak atas tanah tidak disusutkan kecuali terdapat bukti sebaliknya yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Penerapan interpretasi ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap Perseroan.

ISAK No.25 also states that landright is not depreciated unless there is contrary evidence indicating that extension or renewal of legal right over land will most likely or definitely be not obtained. The adoption of this interpretation does not have significant impact to the Company.

i. Properti Investasi i. Investment Property

Properti investasi merupakan tanah atau bangunan yang dimiliki untuk sewa operasi atau kenaikan nilai, dan tidak digunakan maupun dijual dalam kegiatan operasi.

Investment property represents land or buildings held for operating lease or for capital appreciation, rather than for use or sale in the ordinary course of business.

Properti investasi disajikan dengan model biaya sesuai dengan PSAK 13 , “Properti Investasi”.

Investment properties are presented using the cost model in accordance with PSAK 13, “Investment Properties”.

Properti investasi diakui sebesar biaya perolehan dan disusutkan, kecuali tanah, sesuai dengan taksiran umur ekonomisnya, sebagai berikut:

Investment properties were recognized at cost and are depreciated, except for land, over the estimated economic life, as follows:

Jenis Properti Investasi Umur Ekonomis/

Useful Life

Investment Property

Bangunan dan prasarana 20 – 40 Tahun/Year Building and infrastructure

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi. Properti investasi yang tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok properti investasi berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan properti investasi tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.

The cost of repairs and maintenance are charged to operations as incurred. Expenditures which extend the useful life of the properties or result in increased future economic benefits such as increase in capacity and improvement in the quality of output or standard of performance are capitalized. When properties are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any, are removed from the accounts. Gains or losses from sale of investment properties are recorded in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the year.

j. Aset Tidak Lancar Yang Akan Ditinggalkan j. Abandoned Non-Current Asset

Aset tidak lancar yang akan ditinggalkan merupakan aset tidak lancar yang akan digunakan sampai dengan akhir umur ekonomisnya serta aset tidak lancar yang akan ditutup dari pada dijual.

Abandoned non current assets are non-current assets that are used until the end of useful lives and those that will be discontinued rather than sold.



28



k. Aset Tak berwujud k. Intangible Assets

Pos ini antara lain mencakup: This account include the following:

1. Beban ditangguhkan, adalah beban-beban yang telah dikeluarkan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun, yaitu:

1. Capitalizable costs which will benefitthe Company and its subsidiaries more than one year:

- Hubungan pelanggan kontrak diperoleh dalam kerja sama usaha diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Hubungan kontraktual pelanggan memiliki masa manfaat yang terbatas dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung menggunakan metode garis lurus selama umur yang diharapkan dari hubungan pelanggan.

- Contractual customer relationships acquired in a business cooperation are recognized at fair value at the acquisition date. The contractual customer relations have a definite useful life and are carried at cost less accumulated amortisation. Amortisation is calculated using the straight line method over the expected life of the customer relationship.

- Beban rehabilitasi gedung rumah sakit, diamortisasi sesuai

dengan masa manfaatnya. - Rehabilitation cost ofhospital building shall be amortized

over the period benefited.

Hubungan pelanggan kontrak dan biaya rehabilitasi memiliki manfaat antara 4 sampai 7 tahun.

Contract costumer relationships and rehabilitation costs have useful lives ranging from 4 to 7 years.

2. Lisensi, disajikan berdasarkan harga perolehan. Lisensi memiliki masa manfaat yang terbatas dan disajikan berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan bertujuan untuk mengalokasikan harga perolehan lisensi selama estimasi masa manfaatnya (5-20 tahun).

2. Licenses are shown at historical cost. Licenses have a definite useful life and are carried at cost less accumulated amortisation. Amortisation is calculated using the straight-line method to allocate the cost of licenses over their estimated useful lives (5-20 years).

Amortisasi dibebankan langsung terhadap biaya aset tidak berwujud.

Amortization is directly charged againts the cost of intangible assets.

Pengeluaran untuk penelitian diakui beban pada saat terjadinya. Pengeluaran dari pengembangan diakui sebagai aset takberwujud.

Expenditures for research expenses are recognized when incurred. Expenditures from development phase is recognized as an intangible asset.

Aset tidak berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan proyek internal) harus diakui jika, dan hanya jika, entitas dapat menunjukkan hal-hal berikut: a. Kelayakan teknis untuk menyelesaikan aset tak berwujud

sehingga akan tersedia untuk penggunaan atau penjualan. b. Niatnya untuk melengkapi aset tak berwujud dan

menggunakan atau menjualnya. c. Kemampuannya untuk menggunakan atau menjual aset tak

berwujud. d. Bagaimana aset tidak berwujud akan menghasilkan

kemungkinan manfaat ekonomi masa depan. Antara lain, entitas dapat menunjukkan adanya pasar untuk keluaran aset tak berwujud atau aset tidak berwujud itu sendiri atau, jika digunakan secara internal, kegunaan aset tak berwujud.

e. Tersedianya sumber daya teknis, keuangan dan sumber daya yang memadai untuk menyelesaikan pembangunan dan untuk menggunakan atau menjual aset tak berwujud.

f. Kemampuannya untuk mengukur andal pengeluaran yang dapat diatribusikan.

An intangible asset arising from development (or from the development phase of an internal project) shall be recognised if, and only if, an entity can demonstrate all of the following: a. The technical feasibility of completing the intangible asset

so that it will be available for use or sale. b. Its intention to complete the intangible asset and use or sell

it. c. Its ability to use or sell the intangible asset.

d. How the intangible asset will generate probable future

economic benefits. Among other things, the entity can demonstrate the existence of a market for the output of the intangible asset or the intangible asset itself or, if it is to be used internally, the usefulness of the intangible asset.

e. The availability of adequate technical, financial and other resources to complete the development and to use or sell the intangible asset.

f. Its ability to measure reliably the expenditure attributable.

Dalam tahap pengembangan proyek internal, suatu entitas dapat, dalam beberapa kasus, mengidentifikasi aset tak berwujud dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomi masa depan. Ini karena fase pengembangan sebuah proyek lebih maju daripada fase penelitian.

In the development phase of an internal project, an entity can, in some instances, identify an intangible asset and demonstrate that the asset will generate probable future economic benefits. This is because the development phase of a project is further advanced than the research phase.



29



l. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan l. Impairment of Non Financial Assets

PSAK No. 48 menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu aset dicatat melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tersebut melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Pada kasus demikian, aset mengalami penurunan nilai dan pernyataan ini mensyaratkan entitas mengakui rugi penurunan nilai. PSAK yang direvisi ini juga menentukan kapan entitas membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan.

PSAK No. 48prescribes the procedures to be employed by an entity to ensure that its assets are carried at no more than their recoverable amount. An asset is carried at more than its recoverable amount if its carrying amount exceeds the amount to be recovered through the use or sale of the asset. If this is the case, the asset is described as impaired and this revised PSAK requires the entity to recognize an impairment loss. This revised PSAK also specifies when an entity should reverse an impairment loss and prescribes disclosures.

Aset yang memiliki masa manfaat tak terbatas tidak diamortisasi dan diuji setiap tahun untuk penurunan nilai. Aset yang diamortisasi ditelaah untuk penurunan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak terpulihkan.

Assets that have an infinite useful life are not amortized and are tested for impairment annually. Amortized assets are reviewed for reduction whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable.

Aset non keuangan ditelaah untuk penurunan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat dipulihkan. Rugi penurunan nilai diakui untuk jumlah dimana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan tersebut. Jumlah dipulihkan adalah lebih tinggi dari harga jual bersih aset dan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokan pada tingkat terendah yang menghasilkan arus kas terpisah (Unit Penghasil Kas). Aset non keuangan yang telah mengalami penurunan nilai ditelaah kembali untuk kemungkinan adanya pemulihan untuk setiap aset yang telah diturunkan nilai nya pada setiap tanggal pelaporan.

Non financial assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the assets’s carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset’s net selling price and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Non –financial assets that have suffered impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

m. Utang Usaha m. Trade Payable

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Accounts payable are classified as current liabilities if payment is due within one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer). If not, they are presented as non-current liabilities.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

n. Pinjaman n. Borrowings

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawndown. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.



29



l. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan l. Impairment of Non Financial Assets

PSAK No. 48 menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu aset dicatat melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tersebut melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Pada kasus demikian, aset mengalami penurunan nilai dan pernyataan ini mensyaratkan entitas mengakui rugi penurunan nilai. PSAK yang direvisi ini juga menentukan kapan entitas membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan.

PSAK No. 48prescribes the procedures to be employed by an entity to ensure that its assets are carried at no more than their recoverable amount. An asset is carried at more than its recoverable amount if its carrying amount exceeds the amount to be recovered through the use or sale of the asset. If this is the case, the asset is described as impaired and this revised PSAK requires the entity to recognize an impairment loss. This revised PSAK also specifies when an entity should reverse an impairment loss and prescribes disclosures.

Aset yang memiliki masa manfaat tak terbatas tidak diamortisasi dan diuji setiap tahun untuk penurunan nilai. Aset yang diamortisasi ditelaah untuk penurunan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak terpulihkan.

Assets that have an infinite useful life are not amortized and are tested for impairment annually. Amortized assets are reviewed for reduction whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable.

Aset non keuangan ditelaah untuk penurunan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat dipulihkan. Rugi penurunan nilai diakui untuk jumlah dimana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan tersebut. Jumlah dipulihkan adalah lebih tinggi dari harga jual bersih aset dan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokan pada tingkat terendah yang menghasilkan arus kas terpisah (Unit Penghasil Kas). Aset non keuangan yang telah mengalami penurunan nilai ditelaah kembali untuk kemungkinan adanya pemulihan untuk setiap aset yang telah diturunkan nilai nya pada setiap tanggal pelaporan.

Non financial assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the assets’s carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset’s net selling price and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Non –financial assets that have suffered impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

m. Utang Usaha m. Trade Payable

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Accounts payable are classified as current liabilities if payment is due within one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer). If not, they are presented as non-current liabilities.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

n. Pinjaman n. Borrowings

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawndown. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.


30

2. KHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)


n. Pinjaman (lanjutan) n. Borrowings (continued)

Biaya pinjaman yang terjadi untuk konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi selama periode waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konstruksi aset dan mempersiapkannya sampai dapat digunakan sesuai tujuan yang dimaksudkan atau untuk dijual, lihat Catatan 2.h. Biaya pinjaman lainnya dibebankan pada laporan laba rugi.

Borrowing costs incurred for the construction of any qualifying asset are capitalised during the period of time that is required to complete and prepare the asset for its intended use or sale, refer to Note 2.h. Other borrowing costs are expensed in profit or loss.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Perseroan memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Company has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

o. Modal Saham o. Share Capital

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sabagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

Incremental costs directly attributable to the issue of new ordinary shares or options are shown as deduction in equity, net of tax, from the proceeds.

Ketika Perseroan atau entitas anak membeli modal saham ekuitas sendiri (saham treasuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghaslian) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas.

Where any Company or its subsidiaries purchasesits own equity share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the Parent Company equity holders until the shares are cancelled or reissued. Where such ordinary shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the Parent Company equity holders.

p. Provisi p. Provisions

Provisi restorasi lingkungan, biaya restrukturisasi dan tuntutan hukum diakui ketika: Perseroan dan entitas anak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif masa kini sebagai akibat peristiwa masa lalu; terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan jumlah kewajiban tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

Provision for environmental restoration, restructuring costs and legal claims is recognised when: the Company and its subsidiaries has a present legal or constructive obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount has been reliably estimated. Provision is not recognised for future operating losses.

Ketika terdapat beberapa kewajiban yang serupa, kemungkinan penyelesaian mengakibatkan arus keluar ditentukan dengan mempertimbangkan kelas kewajiban secara keseluruhan. Provisi diakui walaupun kemungkinan adanya arus keluar sehubungan dengan item manapun yang termasuk dalam kelas kewajiban yang sama mungkin kecil.

Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole. A provision is recognised even if the likelihood of an outflow with respect to any one item included in the same class of obligations may be small.

Provisi diukur sebesar nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diharapkan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan resiko yang terkait dengan kewajiban. Peningkatan provisi karena berjalannya waktu diakui sebagai beban bunga.

Provisions are measured at the present value of management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period. The discount rate used to determine the present value is a pre-tax rate that reflects current market assessment of the time value of money and the risk spesific to the liablility. The increase in the provision due to the passage of time is recognised as interest expense.



31



q. Pengakuan Pendapatan dan Beban q. Revenue and Expense Recognition

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara handal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima atau dapat diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”). Kelompok Usaha mengevaluasi perjanjian pendapatannya terhadap kriteria spesifik untuk menentukan apakah Kelompok Usaha bertindak sebagai prinsipal atau agen. Perseroan dan entitas anak telah menyimpulkan bahwa Kelompok Usaha bertindak sebagai prinsipal pada semua perjanjian pendapatannya.

Revenue is recognized when it is probable that the economic benefits would be obtained by the Company and its subsidiaries and the amount can be reliably measured regardless of when payment is made. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or to be received, not includingdiscounts, rebates and value added tax ("VAT"). The Company evaluates revenue agreements against specific criteria to determine whether the Company is acting as principal or agent. The Company and its subsidiaries has concluded that the Company acts as a principal on all of their income transactions.

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

Penjualan barang Sales of goods

Penjualan lokal diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan, sedangkan penjualan ekspor diakui pada saat barang dikapalkan (FOB Shipping Point).

Local sales are recognized when the goods are delivered to the customers, while export sales are recognized when the goods are shipped following F.O.B. Shipping point terms.

Pendapatan bunga Interest income

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, sebagaimana mestinya, sampai mencapai nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

For all financial instruments measured at amortized cost, income or interest expense is recorded using the SBE, which is the rate that exactly discounts estimated cash payments or receipts in the future through the expected life of the financial instrument, as appropriate, to achieve the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

Uang muka dari pelanggan Advances from costumers

Penerimaan pembayaran atas uang muka dari pelanggan awalnya diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Pendapatan yang ditangguhkan akan direalisasikan sebagai pendapatan pada saat pengiriman barang ke pelanggan.

Collection from costumer in advance is initially recognized as deferred revenue. This will be realized as revenue upon delivery of goods to the customers.

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual). Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

r. Imbalan Pasca Kerja r. Post-employment benefit

Perseroan dan entitas anak memiliki program iuran pasti. Program iuran pasti merupakan program pensiun dimana Perseroan membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas (dana) yang terpisah. Perseroan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada periode berjalan maupun periode lalu.

The Company has defined contribution plans. A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund doesnot hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior periods.

Perseroan dan entitas anak menyelenggarakan program manfaat PHK karyawan (post-retirement benefit) sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon. Pengelolaan pesangon karyawan Perseroan dilakukan oleh Asuransi Manulife. Metode penilaian yang digunakan oleh aktuaria adalah metode projected unit credit yang mencerminkan jasa pekerja pada saat penilaian.

The Company and its subsidiary calculates and records estimated employee retirement benefits for all of its local permanent employees based on Labor Law No. 13 year 2003 concerning the settlement of labor dismissal and the stipulation of severance pay, gratuity, and compensation in companies. Employee retirement benefits has been organized by Asuransi Manulife. Calculation of employee benefit is based on employee’s salary and service period. The actuary used projected unit credit method to calculate the amount of employee benefits at the date of valuation.



31



q. Pengakuan Pendapatan dan Beban q. Revenue and Expense Recognition

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara handal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima atau dapat diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”). Kelompok Usaha mengevaluasi perjanjian pendapatannya terhadap kriteria spesifik untuk menentukan apakah Kelompok Usaha bertindak sebagai prinsipal atau agen. Perseroan dan entitas anak telah menyimpulkan bahwa Kelompok Usaha bertindak sebagai prinsipal pada semua perjanjian pendapatannya.

Revenue is recognized when it is probable that the economic benefits would be obtained by the Company and its subsidiaries and the amount can be reliably measured regardless of when payment is made. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or to be received, not includingdiscounts, rebates and value added tax ("VAT"). The Company evaluates revenue agreements against specific criteria to determine whether the Company is acting as principal or agent. The Company and its subsidiaries has concluded that the Company acts as a principal on all of their income transactions.

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

Penjualan barang Sales of goods

Penjualan lokal diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan, sedangkan penjualan ekspor diakui pada saat barang dikapalkan (FOB Shipping Point).

Local sales are recognized when the goods are delivered to the customers, while export sales are recognized when the goods are shipped following F.O.B. Shipping point terms.

Pendapatan bunga Interest income

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, sebagaimana mestinya, sampai mencapai nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

For all financial instruments measured at amortized cost, income or interest expense is recorded using the SBE, which is the rate that exactly discounts estimated cash payments or receipts in the future through the expected life of the financial instrument, as appropriate, to achieve the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

Uang muka dari pelanggan Advances from costumers

Penerimaan pembayaran atas uang muka dari pelanggan awalnya diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Pendapatan yang ditangguhkan akan direalisasikan sebagai pendapatan pada saat pengiriman barang ke pelanggan.

Collection from costumer in advance is initially recognized as deferred revenue. This will be realized as revenue upon delivery of goods to the customers.

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual). Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

r. Imbalan Pasca Kerja r. Post-employment benefit

Perseroan dan entitas anak memiliki program iuran pasti. Program iuran pasti merupakan program pensiun dimana Perseroan membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas (dana) yang terpisah. Perseroan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada periode berjalan maupun periode lalu.

The Company has defined contribution plans. A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund doesnot hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior periods.

Perseroan dan entitas anak menyelenggarakan program manfaat PHK karyawan (post-retirement benefit) sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon. Pengelolaan pesangon karyawan Perseroan dilakukan oleh Asuransi Manulife. Metode penilaian yang digunakan oleh aktuaria adalah metode projected unit credit yang mencerminkan jasa pekerja pada saat penilaian.

The Company and its subsidiary calculates and records estimated employee retirement benefits for all of its local permanent employees based on Labor Law No. 13 year 2003 concerning the settlement of labor dismissal and the stipulation of severance pay, gratuity, and compensation in companies. Employee retirement benefits has been organized by Asuransi Manulife. Calculation of employee benefit is based on employee’s salary and service period. The actuary used projected unit credit method to calculate the amount of employee benefits at the date of valuation.


32



r. Imbalan Pasca Kerja (lanjutan) r. Post-employment benefit (continued)

(i) Imbalan kerja jangka pendek (i) Short-term employee benefits liabilities

Seluruh imbalan kerja jangka pendek yang terdiri dari gaji dan imbalan terkait, bonus, insentif, dan imbalan kerja jangka pendek lain diakui sebagai biaya yang tidak didiskonto saat karyawan telah memberikan jasa kepada Perseroan dan entitas anak.

The short-term employee benefits consist of salary and related remuneration, bonuses, incentives, and other short-term employee benefits which are recognized as expense and are not discounted when the employee has provided services to the Company and its subsidiaries.

(ii) Imbalan pasca kerja dan imbalan jangka panjang lainnya (ii) Post-employment benefits and other long-term employee

benefits

Perhitungan liabilitas imbalan kerja terkait dengan program imbalan pasca kerja dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit.

The calculation of post employement obligation related to post-employment benefits program is carried out by an independent actuary using the projected unit credit method.

Liabilitas neto imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasi berkaitan dengan program imbalan pasti dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah, yang didenominasi dalam mata uang dimana manfaat akan dibayarkan dan yang mempunyai jangka waktu sampai dengan jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban imbalan pasca kerja terkait. Obligasi pemerintah digunakan karena tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi.

The net liability for employee benefits is recognized in the consolidated statements of financial position related to defined benefit plans,and are carried at the present value of estimated employee benefit in the future related to the services in the present and the past, less the fair value of plan assets. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated cash outflows in future using interest rates of government bonds, which are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have a term to maturity nearest to the period of related post-employment benefit obligations. Government bonds are used because there is no active market for high quality corporate bonds.

Aset program adalah aset yang dimiliki oleh program pensiun. Aset ini diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Plan assets are assets held by the pension plan. These assets are measured at fair value at the end of the reporting period.

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto dan imbal hasil aset program (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto), diakui pada ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain di periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak diklasifikasikan ke laba rugi di periode selanjutnya.

Remeasurement, consisting of actuarial gains and losses, the impact of limitation of assets, excluding the amounts in net interest on the netbenefit obligation and the yield of the plan assets (excluding amounts in net interest on the net benefit liability), are recognized in equity through other comprehensive income in the period incurred. Remeasurement is not classified to profit or loss in subsequent periods.

Biaya jasa lalu diakui di laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

Past service costs are recognized in profit or loss on an earlier date between:

ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi; dan when the amendments or curtailment program occurs; and

ketika Perseroan mengakui biaya restrukturisasi terkait. when the Company’s restructuring or termination cost are recognized.

Bunga neto dihitung dengan mengalikan liabilitas (aset) neto dengan tingkat diskonto. Laba atau rugi kurtailmen diakui apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam jumlah yang material yang ditanggung oleh suatu program atau apabila terdapat perubahan ketentuan-ketentuan pada suatu program, dimana bagian yang material dari jasa yang diberikan karyawan pada masa depan tidak lagi memberikan imbalan, atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Net interest is calculated by multiplying the net liability (asset) by the discount rate. Gain or loss of curtailment is recognized when there is a commitment to reduce the number of employees significantly covered by a program or when there are changes in regulation in a benefit plan, in which the material part of the services provided by the employee in the future no longer give employee benefits, or lower employee benefits.



33




Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program.

Profit or loss of settlement is recognized whenever there is a transaction which abolished all legal or constructive obligations on part or all of the benefits in a benefit program.

s. Pajak penghasilan kini dan tangguhan s. Current and deferred tax

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui dipendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised inthe profit or loss, except tothe extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. Inthiscase, the tax isalso recognised inother comprehensive income or directly in equity,respectively.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, di negara dimana Perseroan dan entitas anak beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date.Management periodically evaluates positions taken in tax return with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to bepaid to the tax authorities.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode balance sheet liability untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal goodwill atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However,deferred tax liabilities are not recognised if theyarise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax isnot accounted for if it a rises frominitial recognition of an asset or liability in atransaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred in come tax is determined using tax rates that havebeen enacted or substantively enacted at the reporting date and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak dimasa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

Atas perbedaan temporer dalam investasi pada entitas anak dibentuk pajak penghasilan tangguhan, kecuali untuk liabilitas pajak penghasilan tangguhan dimana saat pembalikan perbedaan sementara dikendalikan oleh Perseroan dan sangat mungkin perbedaan temporer tersebut tidak akan dibalik dimasa mendatang.

Deferred income tax is provided on temporary differences a rising on investments in subsidiaries, except for deferred income tax liability where the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by the Company and it is probable that the temporary difference will not be reversed in the foreseeable future.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances ona net basis.

Perseroan menerapkan PSAK No. 70 (2016), "Akuntansi Aset Pengampunan Pajak dan Kewajiban". PSAK ini memberikan perlakuan akuntansi atas aset dan kewajiban dari Amnesti Pajak sesuai dengan Undang-Undang No.11 tahun 2016 tentang Amnesti Pajak ("Undang-Undang Amnesti International") yang berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2016.

The Company applies PSAK No. 70 (2016), “Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities”. This PSAK provides accounting treatment for assets and liabilities from Tax Amnesty in accordance with Law No.11 year 2016 about Tax Amnesty (“Tax Amnesty Law”) which became effective on July 1, 2016.



33




Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program.

Profit or loss of settlement is recognized whenever there is a transaction which abolished all legal or constructive obligations on part or all of the benefits in a benefit program.

s. Pajak penghasilan kini dan tangguhan s. Current and deferred tax

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui dipendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised inthe profit or loss, except tothe extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. Inthiscase, the tax isalso recognised inother comprehensive income or directly in equity,respectively.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, di negara dimana Perseroan dan entitas anak beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date.Management periodically evaluates positions taken in tax return with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to bepaid to the tax authorities.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode balance sheet liability untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal goodwill atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However,deferred tax liabilities are not recognised if theyarise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax isnot accounted for if it a rises frominitial recognition of an asset or liability in atransaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred in come tax is determined using tax rates that havebeen enacted or substantively enacted at the reporting date and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak dimasa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

Atas perbedaan temporer dalam investasi pada entitas anak dibentuk pajak penghasilan tangguhan, kecuali untuk liabilitas pajak penghasilan tangguhan dimana saat pembalikan perbedaan sementara dikendalikan oleh Perseroan dan sangat mungkin perbedaan temporer tersebut tidak akan dibalik dimasa mendatang.

Deferred income tax is provided on temporary differences a rising on investments in subsidiaries, except for deferred income tax liability where the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by the Company and it is probable that the temporary difference will not be reversed in the foreseeable future.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances ona net basis.

Perseroan menerapkan PSAK No. 70 (2016), "Akuntansi Aset Pengampunan Pajak dan Kewajiban". PSAK ini memberikan perlakuan akuntansi atas aset dan kewajiban dari Amnesti Pajak sesuai dengan Undang-Undang No.11 tahun 2016 tentang Amnesti Pajak ("Undang-Undang Amnesti International") yang berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2016.

The Company applies PSAK No. 70 (2016), “Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities”. This PSAK provides accounting treatment for assets and liabilities from Tax Amnesty in accordance with Law No.11 year 2016 about Tax Amnesty (“Tax Amnesty Law”) which became effective on July 1, 2016.


34



s. Pajak penghasilan kini dan tangguhan (lanjutan) s. Current and deferred tax (continued)

PSAK 70 memberikan opsi untuk pengakuan awal atas aset atau kewajiban yang timbul dari penerapan Undang-Undang Amnesti Pajak, baik untuk mengikuti SAK yang ada sesuai dengan sifat dari aset atau kewajiban yang diakui (Pendekatan Umum) atau untuk mengikuti ketentuan yang dinyatakan dalam PSAK 70 paragraf 10 sampai 23 (Pendekatan Pilihan). Keputusan yang dibuat oleh entitas harus konsisten terhadap semua aset konsolidasian dan / atau kewajiban amnesti pajak yang diakui.

PSAK 70 provides options in the initial recognition of the assets or liabilities arising from the implementation of the Tax Amnesty Law, whether to follow the relevant existing SAK according to the nature of the assets or liabilities recognized (General Approach) or to follow the provisions stated in PSAK 70 paragraphs 10 to 23 (Optional Approach). The decision made by the entity must be consistent for all recognized tax amnesty assets consolidated and/or liabilities.

Perseroan mengakui aset dan kewajiban amnesti pajak dalam laporan keuangannya sesuai dengan SAK yang relevan untuk setiap aset atau kewajiban.

The Company recognized its tax amnesty assets and liabilities in its consolidated financial statements in accordance with the relevant SAK for each asset or liability.

Perseroan telah memilih untuk menguangkan kembali aset dan kewajiban amnesti pajak tersebut sampai nilai wajarnya sesuai dengan SAK pada tanggal Surat Pengakuan Amnesty Pajak. Selisih antara nilai wajar di atas dengan biaya perolehan yang awalnya diakui disesuaikan dengan tambahan modal disetor.

The Company has opted to remeasure its tax amnesty assets and liabilities to their fair value according to SAK on the date of the Tax Amnesty Acknowledgement Letter. The difference between the aforementioned fair values with the acquisition cost initially recognized is adjusted to additional paid-in capital.

Setelah Perseroan menghitung kembali aset dan kewajiban amnesti pajak atas nilai wajarnya menurut SAK, Perseroan mereklasifikasi aset dan kewajiban amnesti pajak tersebut menjadi aset dan liabilitas garis besar yang serupa.

After the Company remeasured its tax amnesty assets and liabilities to its fair value according to SAK, the Company reclassified the tax amnesty assets and liabilities into similar line items of assets and liabilities.

t. Distribusi Dividen t. Dividend Distribution

Distribusi dividen kepada pemilik Perseroan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasi pada periode dimana dividen telah disetujui oleh pemegang saham entitas.

Dividend distribution to the Company’s shareholders is recognised as a liability in the consolidation financial statements in the period in which the dividends are declared and approved by the Company’s shareholders.

u. Laba Bersih per Saham u. Earnings per Share

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar pada tahun yang bersangkutan.

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa bersifat dilutive.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

Untuk tujuan perhitungan laba per saham dilusian, Perseroan menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Perseroan dengan efek setelah pajak bunga yang diakui dalam periode tersebut terkait dengan obligasi konversi.

For the purposes of calculating diluted earnings per share, the profit or loss attributable to the Company’s ordinary equity holders will be adjusted for the aftertax effects of interest recognised during the period on convertible bonds.

v. Informasi Segmen v. Segment Reporting

Perseroan dan entitas anak menerapkan PSAK No. 5, “Segmen Operasi”. PSAK revisi ini mengatur pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas beroperasi.

The Company and its subsidiaries adopted PSAK No. 5, “Operating Segments”. The revised PSAK requires disclosures that will enable users of the consolidated financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the entity engages and the economic environments in which it operates.



35



v. Informasi Segmen (lanjutan) v. Segment Reporting (continued)

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha sedangkan segmen sekunder adalah segmen geografis.

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements. The primary segment information is based on business segment, while secondary segmental information is based on geographical segment.

Segmen usaha adalah komponen Perseroan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa (baik produk atau jasa individu maupun kelompok produk atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

A business segment is a distinguishable component of an enterprises that is engaged in providing an individual product or service or a group of related products or services and that is subject to risk and returns that are different from those of other business segment.

Segmen geografis adalah komponen Perseroan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain.

A geographical is a distinguishable component of a enterprise that is engaged in providing products or services within a particular economic environment and that is subject to risk and returns that are different from those of components operating in other economic environments.

w. Kuasi Reorganisasi w. Quasi Reorganization

Berdasarkan PSAK 51 (Revisi 2003) “Akuntansi Kuasi-Reorganisasi”, kuasi-reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur Perseroan untuk merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan liabilitasnya, tanpa melalui reorganisasi secara hukum.

Under PSAK 51 (Revised 2003) "Accounting for Quasi-Reorganization", quasi-reorganization is an accounting procedure that govern the Company to restructure its equity by eliminating deficits and revaluing all assets and liabilities, without going through the reorganization of law.

Aset dan liabilitas dinilai kembali sebesar nilai wajarnya dan dapat menghasilkan peningkatan atau penurunan aset bersih dibandingkan dengan nilai tercatat sebelum penilaian kembali. Saldo akumulasi kerugian dieliminasi dengan urutan prioritas sebagai berikut:

Assets and liabilities remeasured at fair value and may result in an increase or decrease in net assets compared to the carrying value before reappraisal. The balance of accumulated losses are eliminated in order of priority as follows:

1. Cadangan umum; 1. General reserves 2. Cadangan khusus; 2. Special reserve; 3. Selisih penilaian aset dan liabilitas (termasuk didalamnya

selisih revaluasi aset tetap) dan selisih penilaian sejenisnya (misalnya selisih penilaian efek tersedia untuk dijual dan other comprehensive income);

3. From the revaluation of assets and liabilities (including fixed assets revaluation increment) and the difference in assessment of the like (for example the difference in valuation available for sale securities and other comprehensive income);

4. Modal setoran dan sejenisnya; dan 4. Additional capital payments and other similar contributions; and

5. Modal saham. 5. Share Capital.

Penentuan nilai wajar aset dan liabilitas Perseroan dalam rangka kuasi-reorganisasi ini dilakukan berdasarkan nilai pasar. Apabila nilai pasar tidak tersedia atau tidak menggambarkan nilai wajar yang sebenarnya, estimasi nilai wajar dilakukan dengan mempertimbangkan harga aset sejenis, atau dengan model arus kas diskontoan.

Determination of fair values of assets and liabilities of the Company in quasi-reorganization is done based on market value. If the market value is unavailable or does not reflect the actual fair value, the estimated fair value is done by considering the price of similar assets, or discounted cash flow method.



35



v. Informasi Segmen (lanjutan) v. Segment Reporting (continued)

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha sedangkan segmen sekunder adalah segmen geografis.

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements. The primary segment information is based on business segment, while secondary segmental information is based on geographical segment.

Segmen usaha adalah komponen Perseroan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa (baik produk atau jasa individu maupun kelompok produk atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

A business segment is a distinguishable component of an enterprises that is engaged in providing an individual product or service or a group of related products or services and that is subject to risk and returns that are different from those of other business segment.

Segmen geografis adalah komponen Perseroan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain.

A geographical is a distinguishable component of a enterprise that is engaged in providing products or services within a particular economic environment and that is subject to risk and returns that are different from those of components operating in other economic environments.

w. Kuasi Reorganisasi w. Quasi Reorganization

Berdasarkan PSAK 51 (Revisi 2003) “Akuntansi Kuasi-Reorganisasi”, kuasi-reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur Perseroan untuk merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan liabilitasnya, tanpa melalui reorganisasi secara hukum.

Under PSAK 51 (Revised 2003) "Accounting for Quasi-Reorganization", quasi-reorganization is an accounting procedure that govern the Company to restructure its equity by eliminating deficits and revaluing all assets and liabilities, without going through the reorganization of law.

Aset dan liabilitas dinilai kembali sebesar nilai wajarnya dan dapat menghasilkan peningkatan atau penurunan aset bersih dibandingkan dengan nilai tercatat sebelum penilaian kembali. Saldo akumulasi kerugian dieliminasi dengan urutan prioritas sebagai berikut:

Assets and liabilities remeasured at fair value and may result in an increase or decrease in net assets compared to the carrying value before reappraisal. The balance of accumulated losses are eliminated in order of priority as follows:

1. Cadangan umum; 1. General reserves 2. Cadangan khusus; 2. Special reserve; 3. Selisih penilaian aset dan liabilitas (termasuk didalamnya

selisih revaluasi aset tetap) dan selisih penilaian sejenisnya (misalnya selisih penilaian efek tersedia untuk dijual dan other comprehensive income);

3. From the revaluation of assets and liabilities (including fixed assets revaluation increment) and the difference in assessment of the like (for example the difference in valuation available for sale securities and other comprehensive income);

4. Modal setoran dan sejenisnya; dan 4. Additional capital payments and other similar contributions; and

5. Modal saham. 5. Share Capital.

Penentuan nilai wajar aset dan liabilitas Perseroan dalam rangka kuasi-reorganisasi ini dilakukan berdasarkan nilai pasar. Apabila nilai pasar tidak tersedia atau tidak menggambarkan nilai wajar yang sebenarnya, estimasi nilai wajar dilakukan dengan mempertimbangkan harga aset sejenis, atau dengan model arus kas diskontoan.

Determination of fair values of assets and liabilities of the Company in quasi-reorganization is done based on market value. If the market value is unavailable or does not reflect the actual fair value, the estimated fair value is done by considering the price of similar assets, or discounted cash flow method.


36

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

3. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anak, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

In applying the accounting policies of the parent and its subsidiaries, as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, management must make estimates, judgment, and the assumptions on the carrying value of assets and liabilities that are not available by other sources. Estimates and assumptions are based on historical experience and other factors considered relevant.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgment and assumptions made that affected certain reported amounts of and disclosures in the consolidated financial statements.

Pertimbangan Judgments

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

The following judgments are made by management in the process of applying the Company’s accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

a. Aset Keuangan yang Tidak Memiliki Kuotasi Harga di Pasar

Aktif a. Financial Assets Not Quoted in Active Market.

Perseroan mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah aset tersebut memiliki atau tidak memiliki kuotasi harga di pasar yang aktif. Evaluasi tersebut juga mencakup apakah kuotasi harga suatu aset keuangan di pasar yang aktif, merupakan kuotasi harga yang tersedia secara reguler, dan kuotasi harga tersebut mencerminkan transaksi di pasar yang aktual dan terjadi secara reguler dalam suatu transaksi wajar.

The Company classifies financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available, and whether those prices represent actual and regularly occurring in the market transactions on an arm’s length basis.

b. Penurunan Nilai Aset Keuangan b. Impairment of Financial Assets

Penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan, Perseroan secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Provision for impairment losses is maintained at a level which considered adequate to cover for potentially uncollectible receivables. The Company assesses specifically at each reporting date whether there is an objective evidence that a financial asset is impaired (uncollectible).

Penyisihan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

The level of allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectability such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai.

If there is an objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Provision for impairment losses is provided on accounts specifically identified as impaired.

Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah penyisihan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Evaluation of receivables to determine the total allowance to be provided is performed periodically during the year. Therefore, the timing and amount of provision for decline in value recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.



37

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (Lanjutan)

3. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS (Continued)

Pertimbangan (lanjutan) Judgments (continued)

c. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan c. Impairment of Non-Financial Assets

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perseroan.

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

d. Klasifikasi Instrumen Laporan Keuangan d. Classification of Financial Instruments

Perseroan dan entitas anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anak seperti dingkapkan pada catatan 2.

The Company and its subsidiaries determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No.55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company and its subsidiaries accounting policies as disclosed in Note 2.

e. Penentuan Mata Uang Fungsional e. Determination of Functional Currency

Mata uang fungsional Perseroan dan entitas anak adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen, mata uang fungsional Perseroan dan entitas anak adalah Rupiah.

The functional currencies of the Company and its subsidiaries are the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services. Based on the management assessment, the Company and its subsidiaries functional currency is in Indonesian Rupiah.

f. Kelangsungan Usaha f. Going Concern

Manajemen Perseroan dan entitas anak telah melakukan penilaian terhadap kemampuan Perseroan dan entitas anak untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan menilai keyakinan bahwa Perseroan dan entitas anak memiliki sumber daya untuk melanjutkan bisnis di masa mendatang. Selain itu, manajemen menilai tidak adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Perseroan dan entitas anak untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian terus disusun atas basis kelangsungan usaha.

The Company’s management has made an assessment of the Company’s and its subsidiaries ability to continue as a going concern and is satisfied that the Company has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Group’s ability to continue as a going concern. Therefore, the consolidated financial statements is still prepared on going concern basis.

g. Sewa g. Leases

Perseroan dan entitas anak mempunyai perjanjian-perjanjian sewa dimana Perseroan dan entitas anak bertindak sebagai lessee untuk beberapa sewa kendaraan dan gedung perkantoran. Perseroan dan entitas anak mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat yang signifikan dari aset sewa yang dialihkan berdasarkan PSAK No. 30 (Revisi 2011), “Sewa”, yang mensyaratkan Perseroan dan entitas anak untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset.

The Company has several leases whereas the Company acts as lessee in respect of vehicles under lease and office building rental. The Company’s and its subsidiaries evaluates whether significant risks and rewards of ownership of the leased assets are transferred based on PSAK No. 30 (Revised 2011) “Lease”, which requires the Company and its subsidiaries to make judgment and estimates of the transfer of risks and rewards related to the ownership of asset.

Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan Perseroan dan entitas anak atas perjanjian sewa, transaksi sewa gedung perkantoran diklasifikasikan sebagai sewa operasi dan sewa kendaraan sebagai sewa pembiayaan.

Based on the review performed by the Company and its subsidiaries for the related lease agreements, the rental of office building is classified as operating lease and vehicles under lease as finance lease.



37



Pertimbangan (lanjutan) Judgments (continued)

c. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan c. Impairment of Non-Financial Assets

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perseroan.

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

d. Klasifikasi Instrumen Laporan Keuangan d. Classification of Financial Instruments

Perseroan dan entitas anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anak seperti dingkapkan pada catatan 2.

The Company and its subsidiaries determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No.55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company and its subsidiaries accounting policies as disclosed in Note 2.

e. Penentuan Mata Uang Fungsional e. Determination of Functional Currency

Mata uang fungsional Perseroan dan entitas anak adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen, mata uang fungsional Perseroan dan entitas anak adalah Rupiah.

The functional currencies of the Company and its subsidiaries are the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services. Based on the management assessment, the Company and its subsidiaries functional currency is in Indonesian Rupiah.

f. Kelangsungan Usaha f. Going Concern

Manajemen Perseroan dan entitas anak telah melakukan penilaian terhadap kemampuan Perseroan dan entitas anak untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan menilai keyakinan bahwa Perseroan dan entitas anak memiliki sumber daya untuk melanjutkan bisnis di masa mendatang. Selain itu, manajemen menilai tidak adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Perseroan dan entitas anak untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian terus disusun atas basis kelangsungan usaha.

The Company’s management has made an assessment of the Company’s and its subsidiaries ability to continue as a going concern and is satisfied that the Company has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Group’s ability to continue as a going concern. Therefore, the consolidated financial statements is still prepared on going concern basis.

g. Sewa g. Leases

Perseroan dan entitas anak mempunyai perjanjian-perjanjian sewa dimana Perseroan dan entitas anak bertindak sebagai lessee untuk beberapa sewa kendaraan dan gedung perkantoran. Perseroan dan entitas anak mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat yang signifikan dari aset sewa yang dialihkan berdasarkan PSAK No. 30 (Revisi 2011), “Sewa”, yang mensyaratkan Perseroan dan entitas anak untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset.

The Company has several leases whereas the Company acts as lessee in respect of vehicles under lease and office building rental. The Company’s and its subsidiaries evaluates whether significant risks and rewards of ownership of the leased assets are transferred based on PSAK No. 30 (Revised 2011) “Lease”, which requires the Company and its subsidiaries to make judgment and estimates of the transfer of risks and rewards related to the ownership of asset.

Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan Perseroan dan entitas anak atas perjanjian sewa, transaksi sewa gedung perkantoran diklasifikasikan sebagai sewa operasi dan sewa kendaraan sebagai sewa pembiayaan.

Based on the review performed by the Company and its subsidiaries for the related lease agreements, the rental of office building is classified as operating lease and vehicles under lease as finance lease.


38



Estimasi dan Asumsi Estimate and Assumptions

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perseroan dan entitas anak mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Perseroan dan entitas anak. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi:

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Company and its subsidiaries. Such changes are reflected in the assumptions when they occur:

a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan a. Fair Value of Financial Assets and Financial Liabilities

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

b. Provisi dan Kontijensi b. Provisions and Contingencies

Perseroan dan entitas anak, dalam kegiatan usaha normal, menjalankan sesuai ketentuan untuk kewajiban hukum maupun konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan pada ketentuan dan kontinjensi. Dalam pengakuan dan pengukuran ketentuan, manajemen mengambil pertimbangan risiko dan ketidakpastian.

The Company and its subsididaries, in the ordinary course of business, sets up appropriate provisions for its present legal or constructive obligations, if any, in accordance with its policies on provisions and contingencies. In recognizing and measuring provisions, management takes risk and uncertainties into account.

c. Estimasi Nilai Realisasi Bersih Persediaan. c. Estimating Net Realizable Value of Inventories

Dalam menentukan nilai realisasi bersih (NRV) persediaan, Perseroan dan entitas anak mempertimbangkan persediaan usang, kerusakan, kerusakan fisik, perubahan tingkat harga, perubahan kebutuhan konsumen, atau penyebab lainnya untuk mengidentifikasi persediaan yang harus diturunkan ke NRV. Perseroan dan entitas anak menyesuaikan biaya persediaan ke jumlah terpulihkan pada tingkat yang dianggap cukup untuk mencerminkan penurunan pasar dalam nilai persediaan. Catatan 7.

In determining the net realizable value (NRV) of inventories, the Company and its subsidiaries considers inventory obsolescence, damages, physical deterioration, changes in price levels, changes in consumer demands, or other causes to identify inventories which are to be written down to NRV. The Company adjusts the cost of inventories to recoverable amount at a level considered adequate to reflect market decline in the value of the inventories. Further details are disclosed in Note 7.

d. Imbalan Pasti Pasca Kerja d. Post Employment Benefits

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

The present value of the pension obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost for pensions include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligation.

Perseroan dan entitas anak menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perseroan dan entitas anak mempertimbangkan tingkat bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban pensiun yang terkait.

The Company determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company and its subsidiaries considers the interest rate of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.



39



Estimasi dan Asumsi (lanjutan) Estimate and Assumptions (continued)

d. Imbalan Pasti Pasca Kerja (lanjutan) d. Post Employment Benefits (continued)

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Perseroan dan entitas anak mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang. Catatan 25.

For the rate of future salary increases, the Company and its subsidiaries collects all historical data relating to changes in base salaries and adjust it for future business plans. Further details are disclosed in Note 25.

e. Aset Pajak Tangguhan e. Deferred Tax

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the consolidated financial statements’ carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likelihood of timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

f. Pajak Penghasilan f. Income Tax

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perseroan dan entitas anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company and its subsidiaries recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

g. Penyusutan Aset Tetap, Aset Takberwujud dan Investment Properti

g. Depreciation of Fixed Assets, Intangible asset and Investment Property

Biaya perolehan asset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis asset tetap antara 4 sampai dengan 40 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perseroan dan entitas anak menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2h, 12, 13 dan 15.

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these assets to be within 4 to 40 years. These are common life expectancies applied in the industries where are the Company and its subsidiaries conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Notes 2h,12,13 and 15.



39



Estimasi dan Asumsi (lanjutan) Estimate and Assumptions (continued)

d. Imbalan Pasti Pasca Kerja (lanjutan) d. Post Employment Benefits (continued)

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Perseroan dan entitas anak mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang. Catatan 25.

For the rate of future salary increases, the Company and its subsidiaries collects all historical data relating to changes in base salaries and adjust it for future business plans. Further details are disclosed in Note 25.

e. Aset Pajak Tangguhan e. Deferred Tax

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the consolidated financial statements’ carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likelihood of timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

f. Pajak Penghasilan f. Income Tax

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perseroan dan entitas anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company and its subsidiaries recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

g. Penyusutan Aset Tetap, Aset Takberwujud dan Investment Properti

g. Depreciation of Fixed Assets, Intangible asset and Investment Property

Biaya perolehan asset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis asset tetap antara 4 sampai dengan 40 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perseroan dan entitas anak menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2h, 12, 13 dan 15.

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these assets to be within 4 to 40 years. These are common life expectancies applied in the industries where are the Company and its subsidiaries conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Notes 2h,12,13 and 15.


40

4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Saldo kas dan setara kas dapat dirinci sebagai berikut: Details of Cash and Cash Equivalents are as follows: 2018 2017

Kas Cash On hand Rupiah 672.348.926 822.526.411 Rupiah Dollar Amerika Serikat US Dollar (31 Desember 2018 : USD 165,91 dan 31 Desember 2017 : USD190) 2.505.213 2.574.120

(December 31, 2018: USD 165,91 and December 31,2017:USD190)

Jumlah kas 674.854.139 825.100.531 Total cash Bank – Rupiah Bank - Rupiah Pihak-pihak Berelasi Related Parties

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 38.789.887.333 93.980.830.881 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 84.895.418.206 556.314.310 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 37.133.189 2.130.000 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Sub Jumlah Pihak-pihak Berelasi 123.722.438.728 94.539.275.191 Subtotal of Related Parties

Pihak Ketiga Third Parties PT Bank Central Asia Tbk 692.032.967 2.450.433.553 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Bukopin Tbk 273.000.642 272.216.892 PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Danamon Tbk 2.000.000 2.000.000 PT Bank Danamon Tbk Bank Pembangunan Daerah 2.201.483.319 8.107.687.223 Bank Pembangunan Daerah

Sub Jumlah Pihak Ketiga 3.168.516.928 10.832.337.668 Subtotal of Third Parties Sub Jumlah Bank Rupiah 126.890.955.656 105.371.612.859 Subtotal Bank Rupiah Bank USD Banks – USD Pihak Berelasi Related Parties

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 31 Desember 2018: USD 452.873 dan 31 Desember 2017: USD 92.175,30) 1.759.081.671 1.248.791.505

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (December 31, 2018: USD452.873 and

December 31,2017: USD92.175,30) Sub Jumlah Bank USD 1.759.081.671 1.248.791.505 Subtotal Bank USD Jumlah Bank 128.650.037.327 106.620.404.364 Total Banks Deposito Berjangka Time Deposit

PT Bank Rakyat Indonesia - 75.142.120.000 PT Bank RaFkyat Indonesia Jumlah Deposito - 75.142.120.000 Total Time Deposit Jumlah kas & setara kas 129.324.891.466 182.587.624.895 Total cash & cash equivalents

Kas di bank umumnya memperoleh bunga berdasarkan suku bunga deposito bank harian.

Cash in banks generally earn interest at rates based on daily bank deposit rates.

Informasi lainnya sehubungan dengan kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

Other information relating to cash and cash equivalents is as follows:

Kas pada bank dapat ditarik setiap saat; Tingkat suku bunga kontraktual untuk kas pada bank dan

deposito bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

Cash in bank can be withdrawn at anytime; Contractual interest rates on cash in bank and short-term time

deposits are as follows:

2017 Rupiah 4%-5,25% Rupiah Deposito 5,3% Time Deposits Mata uang asing 1,5% Foreign currencies

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas sebagaimana yang diungkapkan di catatan 41.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of cash and cash equivalents is disclosed in Note 41.



41

5. PIUTANG USAHA 5. TRADE RECEIVABLES

Jumlah piutang usaha berdasarkan pelanggan: Details of trade receivables balance by customers:

2018 2017 Pihak-pihak Berelasi Related Parties PT Kimia Farma (Persero) Tbk 6.105.862.539 4.979.905.326 PT Kimia Farma (Persero) Tbk PT Rajawali Nusantara Indonesia

(Persero) 840.900.074 987.613.973 PT Rajawali Nusantara Indonesia

(Persero) Sub Jumlah Piutang Usaha Pihak-pihak Berelasi (a) 6.946.762.613 5.967.519.299

Sub total of Related parties receivables (a)

Pihak Ketiga Third Parties Direktorat Gizi Masyarakat 59.561.625.024 3.966.072.736 Direktorat Gizi Masyarakat PT Mensa Bina Sukses 24.590.709.389 17.444.757.588 PT Mensa Bina Sukses Hikmat Hanifi Co, Ltd 14.855.225.816 - Hikmat Hanifi Co, Ltd Direktorat Tata Kelola Obat Publik &

Perbekes 9.994.205.990

- Direktorat Tata Kelola Obat Publik &

Perbekes PT Sawah Besar 6.766.527.977 6.826.527.976 PT Sawah Besar PT Senotama Mandiri 3.841.474.968 - PT Senotama Mandiri PT Barito Budi Pharmindo 2.814.286.294 2.814.286.294 PT Barito Budi Pharmindo Dinas Kesehatan Kabupaten Jember 2.156.444.850 - Dinas Kesehatan Kabupaten Jember RSUD Dr. H Abdul Moeloek 2.094.557.090 - RSUD Dr. H Abdul Moeloek PT Prima Comexindo 1.245.222.735 1.234.556.430 PT Prima Comexindo PT Irma Pertiwi 1.215.889.690 - PT Irma Pertiwi CV Good Will Trading 1.148.088.870 - CV Good Will Trading PT Mekada Abadi 1.147.602.007 - PT Mekada Abadi RSUD Dr Soetomo 1.080.152.843 - RSUD Dr Soetomo PT Digdaya Mandiri 1.065.196.421 - PT Digdaya Mandiri PT Sri Buana Sumber Lestari 1.029.040.560 1.567.641.952 PT Sri Buana Sumber Lestari RSUP Mohammad Hoesin Palembang - 10.106.651.763 RSUP Mohammad Hoesin Palembang RSUP H Adam Malik - 4.917.460.055 RSUP H Adam Malik RSU Zainoel Abidin - 2.099.288.907 RSU Zainoel Abidin RSUP Dr Cipto Mangunkusumo - 15.264.786.422 RSUP Dr Cipto Mangunkusumo RS Sanglah Denpasar - 6.233.431.943 RS Sanglah Denpasar Direktur RSUD Dr Syaiful Anwar - 4.840.319.981 Direktur RSUD Dr Syaiful Anwar PT Kimia Farma Trading & Distribution - 3.904.709.396 PT Kimia Farma Trading & Distribution PT Forta Mitra Sejati - 2.228.935.299 PT Forta Mitra Sejati Badan Pemeriksa Obat & Makanan

Manado -

2.028.980.000 Badan Pemeriksa Obat & Makanan

Manado RSU Dr Sardjito - 1.651.010.559 RSU Dr Sardjito RS Hasan Sadikin - 1.317.909.252 RS Hasan Sadikin Dinas Kesehatan Kota Palembang - 1.005.100.000 Dinas Kesehatan Kota Palembang Lain-lain (dibawah Rp1Milyar) 61.269.733.281 120.418.309.173 Lain-lain (dibawah Rp1Milyar) Sub Jumlah Piutang Usaha Pihak Ketiga 195.875.983.805 209.870.735.726

Sub total of Third Parties Receivables

Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (32.138.380.749) (35.158.519.820)

Less: Allowance for Impaiment of Trade Receivables

Sub Jumlah Piutang Usaha Pihak Ketiga Bersih (b) 163.737.603.056 174.712.215.906

Sub total of Third Parties net-Receivable (b)

Jumlah Piutang Usaha – Bersih (a)+(b) 170.684.365.669 180.679.735.205 Total Trade Receivables – Net (a)+(b)

Berdasarkan karakteristik waktu jangka pendek piutang usaha, nilai tercatat mendekati nilai wajarnya.

Due to the short-term nature of trade receivables, their carrying amount approximates their fair values.

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.

Based on management’s evaluation of the collectability of the individual accounts receivable as at December 31, 2018 and 2017, they believe that the allowance for doubtful accounts is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.



41

5. PIUTANG USAHA 5. TRADE RECEIVABLES

Jumlah piutang usaha berdasarkan pelanggan: Details of trade receivables balance by customers:

2018 2017 Pihak-pihak Berelasi Related Parties PT Kimia Farma (Persero) Tbk 6.105.862.539 4.979.905.326 PT Kimia Farma (Persero) Tbk PT Rajawali Nusantara Indonesia


(Persero) Sub Jumlah Piutang Usaha Pihak-pihak Berelasi (a) 6.946.762.613 5.967.519.299

Sub total of Related parties receivables (a)

Pihak Ketiga Third Parties Direktorat Gizi Masyarakat 59.561.625.024 3.966.072.736 Direktorat Gizi Masyarakat PT Mensa Bina Sukses 24.590.709.389 17.444.757.588 PT Mensa Bina Sukses Hikmat Hanifi Co, Ltd 14.855.225.816 - Hikmat Hanifi Co, Ltd Direktorat Tata Kelola Obat Publik &

Perbekes 9.994.205.990

- Direktorat Tata Kelola Obat Publik &

Perbekes PT Sawah Besar 6.766.527.977 6.826.527.976 PT Sawah Besar PT Senotama Mandiri 3.841.474.968 - PT Senotama Mandiri PT Barito Budi Pharmindo 2.814.286.294 2.814.286.294 PT Barito Budi Pharmindo Dinas Kesehatan Kabupaten Jember 2.156.444.850 - Dinas Kesehatan Kabupaten Jember RSUD Dr. H Abdul Moeloek 2.094.557.090 - RSUD Dr. H Abdul Moeloek PT Prima Comexindo 1.245.222.735 1.234.556.430 PT Prima Comexindo PT Irma Pertiwi 1.215.889.690 - PT Irma Pertiwi CV Good Will Trading 1.148.088.870 - CV Good Will Trading PT Mekada Abadi 1.147.602.007 - PT Mekada Abadi RSUD Dr Soetomo 1.080.152.843 - RSUD Dr Soetomo PT Digdaya Mandiri 1.065.196.421 - PT Digdaya Mandiri PT Sri Buana Sumber Lestari 1.029.040.560 1.567.641.952 PT Sri Buana Sumber Lestari RSUP Mohammad Hoesin Palembang - 10.106.651.763 RSUP Mohammad Hoesin Palembang RSUP H Adam Malik - 4.917.460.055 RSUP H Adam Malik RSU Zainoel Abidin - 2.099.288.907 RSU Zainoel Abidin RSUP Dr Cipto Mangunkusumo - 15.264.786.422 RSUP Dr Cipto Mangunkusumo RS Sanglah Denpasar - 6.233.431.943 RS Sanglah Denpasar Direktur RSUD Dr Syaiful Anwar - 4.840.319.981 Direktur RSUD Dr Syaiful Anwar PT Kimia Farma Trading & Distribution - 3.904.709.396 PT Kimia Farma Trading & Distribution PT Forta Mitra Sejati - 2.228.935.299 PT Forta Mitra Sejati Badan Pemeriksa Obat & Makanan

Manado -

2.028.980.000 Badan Pemeriksa Obat & Makanan

Manado RSU Dr Sardjito - 1.651.010.559 RSU Dr Sardjito RS Hasan Sadikin - 1.317.909.252 RS Hasan Sadikin Dinas Kesehatan Kota Palembang - 1.005.100.000 Dinas Kesehatan Kota Palembang Lain-lain (dibawah Rp1Milyar) 61.269.733.281 120.418.309.173 Lain-lain (dibawah Rp1Milyar) Sub Jumlah Piutang Usaha Pihak Ketiga 195.875.983.805 209.870.735.726

Sub total of Third Parties Receivables

Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (32.138.380.749) (35.158.519.820)

Less: Allowance for Impaiment of Trade Receivables

Sub Jumlah Piutang Usaha Pihak Ketiga Bersih (b) 163.737.603.056 174.712.215.906

Sub total of Third Parties net-Receivable (b)

Jumlah Piutang Usaha – Bersih (a)+(b) 170.684.365.669 180.679.735.205 Total Trade Receivables – Net (a)+(b)

Berdasarkan karakteristik waktu jangka pendek piutang usaha, nilai tercatat mendekati nilai wajarnya.

Due to the short-term nature of trade receivables, their carrying amount approximates their fair values.

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.

Based on management’s evaluation of the collectability of the individual accounts receivable as at December 31, 2018 and 2017, they believe that the allowance for doubtful accounts is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.


42

5. PIUTANG USAHA (Lanjutan) 5. TRADE RECEIVABLES (Continued)

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.

Management believes that there are no significant concentrations of credit risk in third parties receivables.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 penyisihan penurunan nilai piutang senilai Rp31.728.328.882 dan Rp35.158.519.820.

As at December 31, 2018 and 2017 allowance for trade receivable impairment is amounting to Rp31,728,328,882 and Rp35,158,519,820 respectively.

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut : The aging of trade receivables is as follows:

2018 2017

Belum jatuh tempo 85.374.394.693 109.507.189.765 Not yet due: Jatuh tempo: Past due: - 1 – 30 hari 20.288.826.199 29.375.426.105 1 – 30 days - - 31 – 60 hari 25.324.830.685 14.251.975.456 31 – 60 days - - 61 – 90 hari 3.595.907.798 9.311.241.153 61 – 90 days - - 91 – 120 hari 141.929.545 4.481.107.322 91 – 120 days - - Lebih dari 120 hari 68.096.857.498 48.911.315.224 Over 120 days -

Jumlah 202.822.746.418 215.838.255.025 Total Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (32.138.380.749) (35.158.519.820) Allowance for impairment losses Jumlah Piutang – Bersih 170.684.365.669 180.679.735.205 Total Receivable – Net

Piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut: Details of trade receivables by currencies:

2018 2017 Rupiah 187.549.149.290 213.328.716.851 Rupiah Dollar Amerika Serikat (31 Desember 2018: USD1.052.182,96 dan 31 Desember 2017: USD185.233,11) 15.273.597.128 2.509.538.174

US Dollar (December 31, 2018: USD1,052,182.96 and December 31, 2017:

USD185,233.11) Jumlah 202.822.746.418 215.838.255.025 Total Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (32.138.380.749) (35.158.519.820) Allowance for impairment losses Jumlah Piutang – Bersih 170.684.365.669 180.679.735.205 Total Receivable – Net

Analisis mutasi saldo Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang usaha adalah sebagai berikut:

An analysis of the movements in the balance of allowance for impairment losses on trade receivable is as follows:

2018 2017

Saldo awal (35.158.519.820) (33.561.298.383) Beginning balance Penambahan (1.657.193.240) (2.049.249.518) Addition Pemulihan/Penghapusan 4.677.332.311 452.028.081 Recovery Saldo Akhir (32.138.380.749) (35.158.519.820) Ending Balance

Piutang Perseroan dan entitas anak (IGM) digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Utang jangka pendek (Catatan 17) dan surat utang jangka menengah yang diterbitkan Perseroan (Catatan 23).

The Company and subsidiary (IGM) receivables have pledged as collateral for credit facilities to PT Bank Mandiri (Persero)Tbk. Short term loan (Note 17) and medium term notes issued by Company (Note 23).

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas piutang usaha sebagaimana yang diungkapkan di catatan 41.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of trade receivables is disclosed in Note 41.

6. PIUTANG LAIN-LAIN 6. OTHER RECEIVABLES

2018 2017

PT Kreasi Putra Nusantara 84.435.549.760 - PT Kreasi Putra Nusantara Piutang karyawan 6.854.128.754 7.390.049.616 Employee Receivable Piutang atas klaim supplier 6.150.362.614 5.613.939.935 Receivable from supplier claim Lain-lain 5.095.216.426 5.623.885.597 Others Sub Jumlah 102.535.257.554 18.627.875.148 Sub Total Dikurangi: Cadangan Kerugian penurunan Nilai (11.862.437.141) (12.193.206.319)

Allowance for impairment losses of other receivables

Jumlah 90.672.820.413 6.434.668.829 Total



43

6. PIUTANG LAIN-LAIN (Lanjutan) 6. OTHER RECEIVABLES (Continued)

Pada tanggal 27 Desember 2018, Sesuai dengan Akta No. 7 dari notaris Wahdini Syafrina S.Tala, S.H., M.Kn, PT IGM (entitas anak) melakukan penjualan saham yang ada pada PT Indo Genesis Medika sebanyak setara 517.400 lembar saham dengan nilai buku Rp51.740.000.000 atau setara dengan 88,29% kepemilikan dengan nilai jual sebesar Rp99.000.000.000 milyar Rupiah kepada PT Kreasi Putra Nusantara.

On December 27, 2018, in accordance with Deed No. 7 from notary Wahdini Syafrina S.Tala, SH, M.Kn, PT IGM (subsidiary) sold shares in PT Indo Genesis Medika as much as 517,400 shares with a book value of Rp51,740,000,000 equivalent to 88.29% ownership with selling value of Rp 99,000,000,000 to PT Kreasi Putra Nusantara.

Nilai Piutang penjualan saham PT Kreasi Putra Nusantara dikompensasi dengan hutang PT IGM (entitas anak) sebesar Rp14.564.450.240 yang digunakan untuk pembayaran utang usaha ke supplier – supplier KSO yang dimulai bulan Agustus 2018, sehingga nilai Piutang pelepasan saham per 31 Desember 2018 sebesar Rp84.435.549.760.

The value of the share sale receivables of PT Kreasi Putra Nusantara is compensated by the PT IGM (subsidiary) debt amounting to Rp14,564,450,240 which is used to pay trade debt to KSO suppliers starting in August 2018, so that the value of outstanding shares as at December 31, 2018 was Rp84,435,549,760.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on other receivables is adequate.

Analisis mutasi saldo Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

An analysis of the movements in the balance of allowance for impairment losses on other receivable is as follows :

2018 2017

Saldo awal 12.193.206.319 7.898.286.539 Beginning balance Penambahan - 4.294.919.780 Addition Pemulihan (330.769.178) - Recovery Saldo Akhir 11.862.437.141 12.193.206.319 Ending Balance


Management believes that the provisión for impairment losses on other receivables is adequate.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas piutang lain-lain sebagaimana yang diungkapkan di catatan 41.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of other receivables is disclosed in Note 41.



43

6. PIUTANG LAIN-LAIN (Lanjutan) 6. OTHER RECEIVABLES (Continued)


On December 27, 2018, in accordance with Deed No. 7 from notary Wahdini Syafrina S.Tala, SH, M.Kn, PT IGM (subsidiary) sold shares in PT Indo Genesis Medika as much as 517,400 shares with a book value of Rp51,740,000,000 equivalent to 88.29% ownership with selling value of Rp 99,000,000,000 to PT Kreasi Putra Nusantara.

Nilai Piutang penjualan saham PT Kreasi Putra Nusantara dikompensasi dengan hutang PT IGM (entitas anak) sebesar Rp14.564.450.240 yang digunakan untuk pembayaran utang usaha ke supplier – supplier KSO yang dimulai bulan Agustus 2018, sehingga nilai Piutang pelepasan saham per 31 Desember 2018 sebesar Rp84.435.549.760.

The value of the share sale receivables of PT Kreasi Putra Nusantara is compensated by the PT IGM (subsidiary) debt amounting to Rp14,564,450,240 which is used to pay trade debt to KSO suppliers starting in August 2018, so that the value of outstanding shares as at December 31, 2018 was Rp84,435,549,760.


Management believes that the allowance for impairment losses on other receivables is adequate.

Analisis mutasi saldo Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

An analysis of the movements in the balance of allowance for impairment losses on other receivable is as follows :

2018 2017

Saldo awal 12.193.206.319 7.898.286.539 Beginning balance Penambahan - 4.294.919.780 Addition Pemulihan (330.769.178) - Recovery Saldo Akhir 11.862.437.141 12.193.206.319 Ending Balance


Management believes that the provisión for impairment losses on other receivables is adequate.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas piutang lain-lain sebagaimana yang diungkapkan di catatan 41.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of other receivables is disclosed in Note 41.


44

7. PERSEDIAAN 7. INVENTORIES

2018 2017

Barang jadi: Finished goods: Obat jadi 156.414.390.628 152.029.844.749 Medicine Alat kesehatan & diagnostic 3.135.735.495 12.533.977.141 Medical devices &diagnostic Lainnya 4.520.864.506 8.851.792.435 Others Sub Jumlah Barang Jadi 164.070.990.629 173.415.614.325 Subtotal Finished Goods

Barang dalam proses 33.944.832.629 45.763.430.536 Work in process Bahan baku dan pembantu 57.336.286.948 54.417.352.290 Raw and indirect materials Suku cadang 5.411.728.350 5.654.373.286 Spareparts Jumlah 260.763.838.556 279.250.770.437 Total Cadangan penurunan nilai persediaan (45.269.226.664) (24.571.785.781) Allowance for impairment Jumlah Bersih 215.494.611.892 254.678.984.656 Total Net

Manajemen yakin bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan telah mencukupi kemungkinan kerugian yang timbul dari persediaan. Mutasi penyisihan persediaan adalah sebagai berikut:

Management believes that the allowance for impairment is adequate to cover possible losses arising from inventories. The movement of the provision for obsolete stock is as follows:

2018 2017 Saldo awal 24.571.785.781 20.594.060.266 Beginning balance Penambahan 22.481.094.616 4.607.132.035 Addition Penghapusan (1.783.653.733) (629.406.520) Write off Saldo akhir 45.269.226.664 24.571.785.781 Ending Balance

Rincian mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

The movement in the allowance for impairment are as follows:

1 Januari – 31 Desember 2018/ January 1 – December 31, 2018

Saldo awal/ Beginning

balance

Kadaluarsa, Provisi, Usang, & Penurunan Nilai

/ Provision for Expired,Obsolete,

& Impaired

Penghapusan/

Write Off

Saldo akhir/

Ending balance

Obat Jadi, bahan dan WIP 22.612.093.694 22.481.094.616 (1.783.653.733) 43.309.534.577

Medicine, Materials &

WIP Alat Kesehatan 1.959.692.087 - - 1.959.692.087 Medical devices

Total 24.571.785.781 22.481.094.616 (1.783.653.733) 45.269.226.664 Total 1 Januari – 31 Desember 2017/ January 1 – December 31, 2017


balance

Kadaluarsa, Provisi, Usang, & Penurunan Nilai

/ Provision for Expired,Obsolete,

& Impaired

Penghapusan/

Write Off

Saldo akhir/

Ending balance

Obat Jadi, bahan dan WIP 18.634.368.179 4.607.132.035 (629.406.520) 22.612.093.694

Medicine, Materials &

WIP Alat Kesehatan 1.959.692.087 - - 1.959.692.087 Medical devices

Total 20.594.060.266 4.607.132.035 (629.406.520) 24.571.785.781 Total

Penyisihan untuk persediaan kadaluwarsa, usang dan penurunan nilai persediaan disajikan sebagai bagian dari beban pokok penjualan (Catatan 30).

Provision for expired, obsolete and impaired inventories is presented as part of cost of good sold (Note 30).

Persediaan yang dimiliki oleh Perseroan dan entitas anak (IGM) digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Utang jangka pendek (Catatan 17) dan surat utang jangka menengah yang diterbitkan Perseroan (Catatan 23).

Inventories owned by Company and subsidiary (IGM) have been pledged as collateral for credit facilities to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Short term loan (Note 17) and medium term notes issued by Company (Note 23).



45

7. PERSEDIAAN (Lanjutan) 7. INVENTORIES (Continued)

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 persediaan Perseroan dan entitas anak (IGM) telah diasuransikan kepada PT Asuransi Tri Pakarta, PT Asuransi Bosowa dan PT Asuransi Bintang risiko yang disebabkan oleh bencana alam, kebakaran, dan pencurian dengan total pertanggungan asuransi masing-masing sebesar Rp342,1 Milyar dan Rp364,1 Milyar. Menurut pendapat Manajemen pertanggungan asuransi telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

As at December 31, 2018 and December 31, 2017, inventories owned by the Company and its subsidiary (IGM) were insured to PT Asuransi Tri Pakarta, PT Asuransi Bosowa and PT Asuransi Bintang concern to the risk of loss due to natural disaster, fire and theft, with total insurance coverage of Rp342.1 Billion and Rp364.1 Billion respectively. According to Management’s opinion, the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

8. PAJAK DIBAYAR DIMUKA 8. PREPAID TAXES

2018 2017

a. Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai: a. Value Added Tax:

a.1 Anak Perseroan a.1 Subsidiary - Tahun Fiskal 2018 94.403.143.187 - Fiscal Year 2018 - - Tahun Fiskal 2017 87.694.819.243 115.024.714.080 Fiscal Year 2017 - - Tahun Fiskal 2016 - 118.598.117.835 Fiscal Year 2016 -

Subjumlah a.1 182.097.962.430 233.622.831.915 Subtotal a.1 Sub Jumlah PPN (a) 182.097.962.430 233.622.831.915 Subtotal Value Added Tax (a) b. Lebih Bayar Pajak Penghasilan

Badan:

b.Over Payment Corporate Income Taxes

b.1 Induk Perseroan b.1 Parent Company - Tahun Fiskal 2018 1.279.857.532 - Fiscal Year 2017 - - Tahun Fiskal 2017 4.829.547.860 4.829.547.860 Fiscal Year 2017 -

Subjumlah b.1 6.109.405.392 4.829.547.860 Subtotal b.1 b.2 Anak Perseroan b.2 Subsidiary - Tahun Fiskal 2018 15.603.366.571 - Fiscal Year 2018 - - Tahun Fiskal 2017 16.621.724.678 16.621.724.677 Fiscal Year 2017 - - Tahun Fiskal 2016 - 21.118.770.513 Fiscal Year 2016 -

Sub Jumlah b.2 32.225.091.249 37.740.495.190 Sub Total b.2 Sub Jumlah PPh Badan (b) 38.334.496.641 42.570.043.050 Subtotal Corporate Income Tax (b) Jumlah Pajak Dibayar Dimuka (a+b) 220.432.459.071 276.192.874.965 Total Prepaid Tax (a+b)

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak No. 80265, pada tanggal 21 Mei 2018, IGM (entitas anak) memperoleh penerimaan restitusi pajak PPh Badan tahun pajak 2016 sebesar Rp18.260.020.085.

Based on the Tax Letter of Excess Order (SPMKP) from the Ministry of Finance of the Republic Indonesia Directorate General of Tax No. 80265, dated May 21, 2018 IGM (Subsidiary entity) obtained refund of corporate income tax for the year 2016 amounting to Rp18,260,020,085.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak No. 80266-80267 tanggal 21 Juni 2018; 80258 s/d 80263 tanggal 7 Juni 2018; 80250 s/d 80252 tanggal 6 Juni 2018; 80265 tanggal 21 Juni 2018 IGM (entitas anak) memperoleh penerimaan restitusi pajak PPN tahun pajak 2016 sebesar Rp105.142.002.727 yang diterima pada tahun 2018.

Based on the tax Letter of Excess dated Order (SPMKP) from the Ministry of Finance of the Republic Indonesia Directorate General of Tax No. 80266-80267, June 21, 2018; 80258 s/d 80263, June 7, 2018; 80250- 80252, June 6, 2018; 80265, June 21, 2018; IGM (Subsidiary entity) obtained refund of value added tax for the year 2016 amounting Rp105,142,002,727 in 2018.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak No. 80385 tanggal 22 November 2018; 80386 s/d 80390 tanggal 19 November 2018 IGM (entitas anak) memperoleh penerimaan restitusi pajak PPN tahun pajak 2017 sebesar Rp25.091.521.484 yang diterima pada tahun 2018.

Based on the tax Letter of Excess dated Order (SPMKP) from the Ministry of Finance of the Republic Indonesia Directorate General of Tax No. 80385, dated November 22, 2018; 80386-80390, November 19, 2018 IGM (Subsidiary entity) obtained refunds of value added tax for the year 2017 amounting Rp25,091,521,484 in 2018.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak No 80251/051-00251-2017, pada tanggal 5 Juli 2017, IGM (entitas anak) memperoleh penerimaan restitusi pajak PPh Badan tahun pajak 2015 sebesar Rp13.869.162.610.

Based on the Tax Letter of Excess Order (SPMKP) from Ministry of Finance of the Republic Indonesia Directorate General of Tax No. 80251/051-00251-2017, dated July 5, 2017 IGM (Subsidiary entity) obtained receipts for tax refunds of corporate income tax for the year 2015 amounting to Rp13,869,162,610.



45

7. PERSEDIAAN (Lanjutan) 7. INVENTORIES (Continued)

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 persediaan Perseroan dan entitas anak (IGM) telah diasuransikan kepada PT Asuransi Tri Pakarta, PT Asuransi Bosowa dan PT Asuransi Bintang risiko yang disebabkan oleh bencana alam, kebakaran, dan pencurian dengan total pertanggungan asuransi masing-masing sebesar Rp342,1 Milyar dan Rp364,1 Milyar. Menurut pendapat Manajemen pertanggungan asuransi telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

As at December 31, 2018 and December 31, 2017, inventories owned by the Company and its subsidiary (IGM) were insured to PT Asuransi Tri Pakarta, PT Asuransi Bosowa and PT Asuransi Bintang concern to the risk of loss due to natural disaster, fire and theft, with total insurance coverage of Rp342.1 Billion and Rp364.1 Billion respectively. According to Management’s opinion, the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

8. PAJAK DIBAYAR DIMUKA 8. PREPAID TAXES

2018 2017

a. Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai: a. Value Added Tax:

a.1 Anak Perseroan a.1 Subsidiary - Tahun Fiskal 2018 94.403.143.187 - Fiscal Year 2018 - - Tahun Fiskal 2017 87.694.819.243 115.024.714.080 Fiscal Year 2017 - - Tahun Fiskal 2016 - 118.598.117.835 Fiscal Year 2016 -

Subjumlah a.1 182.097.962.430 233.622.831.915 Subtotal a.1 Sub Jumlah PPN (a) 182.097.962.430 233.622.831.915 Subtotal Value Added Tax (a) b. Lebih Bayar Pajak Penghasilan

Badan:

b.Over Payment Corporate Income Taxes

b.1 Induk Perseroan b.1 Parent Company - Tahun Fiskal 2018 1.279.857.532 - Fiscal Year 2017 - - Tahun Fiskal 2017 4.829.547.860 4.829.547.860 Fiscal Year 2017 -

Subjumlah b.1 6.109.405.392 4.829.547.860 Subtotal b.1 b.2 Anak Perseroan b.2 Subsidiary - Tahun Fiskal 2018 15.603.366.571 - Fiscal Year 2018 - - Tahun Fiskal 2017 16.621.724.678 16.621.724.677 Fiscal Year 2017 - - Tahun Fiskal 2016 - 21.118.770.513 Fiscal Year 2016 -

Sub Jumlah b.2 32.225.091.249 37.740.495.190 Sub Total b.2 Sub Jumlah PPh Badan (b) 38.334.496.641 42.570.043.050 Subtotal Corporate Income Tax (b) Jumlah Pajak Dibayar Dimuka (a+b) 220.432.459.071 276.192.874.965 Total Prepaid Tax (a+b)

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak No. 80265, pada tanggal 21 Mei 2018, IGM (entitas anak) memperoleh penerimaan restitusi pajak PPh Badan tahun pajak 2016 sebesar Rp18.260.020.085.

Based on the Tax Letter of Excess Order (SPMKP) from the Ministry of Finance of the Republic Indonesia Directorate General of Tax No. 80265, dated May 21, 2018 IGM (Subsidiary entity) obtained refund of corporate income tax for the year 2016 amounting to Rp18,260,020,085.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak No. 80266-80267 tanggal 21 Juni 2018; 80258 s/d 80263 tanggal 7 Juni 2018; 80250 s/d 80252 tanggal 6 Juni 2018; 80265 tanggal 21 Juni 2018 IGM (entitas anak) memperoleh penerimaan restitusi pajak PPN tahun pajak 2016 sebesar Rp105.142.002.727 yang diterima pada tahun 2018.

Based on the tax Letter of Excess dated Order (SPMKP) from the Ministry of Finance of the Republic Indonesia Directorate General of Tax No. 80266-80267, June 21, 2018; 80258 s/d 80263, June 7, 2018; 80250- 80252, June 6, 2018; 80265, June 21, 2018; IGM (Subsidiary entity) obtained refund of value added tax for the year 2016 amounting Rp105,142,002,727 in 2018.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak No. 80385 tanggal 22 November 2018; 80386 s/d 80390 tanggal 19 November 2018 IGM (entitas anak) memperoleh penerimaan restitusi pajak PPN tahun pajak 2017 sebesar Rp25.091.521.484 yang diterima pada tahun 2018.

Based on the tax Letter of Excess dated Order (SPMKP) from the Ministry of Finance of the Republic Indonesia Directorate General of Tax No. 80385, dated November 22, 2018; 80386-80390, November 19, 2018 IGM (Subsidiary entity) obtained refunds of value added tax for the year 2017 amounting Rp25,091,521,484 in 2018.

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak No 80251/051-00251-2017, pada tanggal 5 Juli 2017, IGM (entitas anak) memperoleh penerimaan restitusi pajak PPh Badan tahun pajak 2015 sebesar Rp13.869.162.610.

Based on the Tax Letter of Excess Order (SPMKP) from Ministry of Finance of the Republic Indonesia Directorate General of Tax No. 80251/051-00251-2017, dated July 5, 2017 IGM (Subsidiary entity) obtained receipts for tax refunds of corporate income tax for the year 2015 amounting to Rp13,869,162,610.


46

8. PAJAK DIBAYAR DIMUKA (Lanjutan) 8. PREPAID TAXES (Continued)

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak No. 80146-80148/051-00146 s/d 00148-2017 tanggal 27 April 2017,dan No. 80144-80145/051-00144 s/d 00145-2017 tanggal 26 April 2017, No. 80178/051-00178-2017 tanggal 17 Mei 2017, No. 80190-80192/051-00190 s/d 00192-2017 tanggal 22 Mei 2017 dan No. 80226-80227/051-00226 s/d 00227-2012 tanggal 10 Juli 2017. IGM (entitas anak) memperoleh penerimaan restitusi pajak PPN tahun pajak 2015 sebesar Rp105.941.948.655 yang diterima pada tahun 2017.

Based on the Tax Letter of Excess Order (SPMKP) from Ministry of Finance of the Republic Indonesia Directorate General of Tax, No. 80146-80148 / 051-00146 until 00148-2017 dated 27 April 2017, no. 80144-80145 / 051-00144 until 00145-2017 dated 26 April 2017, no. 80178 / 051-00178-2017 dated May 17, 2017, no. 80190-80192 / 051-00190 until 00192-2017 dated May 22, 2017 and no. 80226-80227 / 051-00226 until 00227-2012 dated July 10, 2017. IGM (subsidiary) receives tax refund of VAT for tax year 2015 amounting to Rp105,941,948,655 in 2017.

9. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA 9. ADVANCES AND PREPAYMENTS

2018 2017

Uang muka pembelian 23.669.687.563 8.121.794.662 Advances to Supplier Sewa dibayar dimuka 6.107.842.660 6.289.115.459 Rental Building and House Asuransi dibayar dimuka 2.195.825.301 1.227.549.237 Prepaid Insurance Uang muka operasional 279.280.982 9.400.683.172 Advance for Operation Lain-lain 8.631.322.317 5.369.191.040 Others Jumlah 40.883.958.823 30.408.333.570 Total

10. ASET KEUANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL 10. AVAILABLE FOR SALE FINANCIAL ASSET

2018 2017

Investasi Saham Pada PT Indo Genesis Medika 5.860.000.000 -

Investment in shares of PT Indo Genesis Medika

Investasi Saham Pada PT Promosindo 155.585.955 155.585.955 Investment in shares of PT Promosindo Jumlah 6.015.585.955 155.585.955 Total

Pada tanggal 30 November 2018 sesuai dengan Akta No. 7 dari notaris Wahdini Syafrina S.Tala, S.H., M.Kn tentang pemasukan dalam perusahaan dimana entitas anak (PT IGM) mengalihkan aset bersih kerjasama Operasi (KSO) Patologi Laboratorium di 12 (dua belas) Rumah sakit, sebesar Rp57.600.000.000 dengan mendapatkan kepemilikan sebesar 98,29% di PT Indo Genesis Medika dengan cara inbreng. Nilai aset bersih yang dialihkan berdasarkan pada angka 30 Juni 2018.

On November 30, 2018 in accordance with Deed No. 7 from notary Wahdini Syafrina S.Tala, S.H., M.Kn regarding investments in companies where the Subsidiary (PT IGM) transferred the Joint Pathology (KSO) Laboratory Pathology net assets to 12 (twelve) hospitals, amounting to Rp57,600,000,000 by obtaining ownership of 98.29% in PT Indo Genesis Medika the spin-offr. The net asset value transferred is based on June 30, 2018.

Pada Tanggal 31 Desember 2018, entitas anak hanya memperoleh persetujuan dua (2) dari dua belas (12) rumah sakit. Persetujuan yang lain masih dalam proses sampai tanggal laporan ini.

On December 31, 2018, subsidiaries only obtained the approval of two (2) out of the twelve (12) hospitals. Other agreements are still in process until the date of this report.

Pada tanggal 27 Desember 2018, Sesuai dengan Akta No. 7 dari notaris Wahdini Syafrina S.Tala, S.H., M.Kn, entitas anak (PT IGM) melakukan penjualan saham yang ada pada PT Indo Genesis Medika sebanyak 517.400 lembar saham dengan nilai buku Rp51.740.000.000 88,29% kepemilikan dengan nilai jual sebesar Rp99.000.000.000 milyar Rupiah kepada PT Kreasi Putra Nusantara. Sisa kepemilikan saham entitas anak (PT IGM) pada tanggal 31 Desember 2018 pada PT Indo Genesis Medika tersisa sebanyak 58.600 lembar saham atau sebesar Rp5.860.000.0000.

On December 27, 2018, in accordance with Deed No. 7 from notary Wahdini Syafrina S.Tala, SH, M.Kn, the Subsidiary (PT IGM) sold shares at PT Indo Genesis Medika with 517,400 shares with a book value of Rp51,740,000,000 representing 88.29% ownership with a selling value of Rp99,000,000,000 billion Rupiah to PT Kreasi Putra Nusantara. The remaining ownership of the Subsidiary as at December 31, 2018 with PT Indo Genesis Medika is 58,600 shares or in the amount of Rp5,860,000,000.



47

10. ASET KEUANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL (Lanjutan)

10. AVAILABLE FOR SALE FINANCIAL ASSET (Continued)

Aset tersedia untuk dijual tidak lancar adalah berupa penyertaan Saham Entitas anak (IGM) kepada PT Promosindo Global Medika sejak tahun 2007 dengan persentase kepemilikan sebesar 19%, PT Promosindo Global Medika bergerak di bidang Jasa Pemasaran yang berdiri pada tanggal 22 Januari 2007 berdasarkan akta No.8 tanggal 22 Januari 2007 dengan notaris Amsal Sulaiman S.H.

Available for sale is an investment in shares of the subsidiary (IGM) to PT Promosindo Global Medika since 2007 with 19% ownership. PT Promosindo Global Medika is a Marketing Services Company that was established on January 22, 2007 by deed dated 8 January 22, 2007 by notaries Amsal Sulaiman S.H.

11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI 11. INVESTMENT IN ASSOCIATE

Pada tahun 2000, Perseroan menempatkan investasi sebagai penyertaan saham kepada PT Asindo Husada Bhakti (AHB) dengan kepemilikan 20%. Nilai tercatat investasi per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar 20% dari total ekuitas.

In 2000, the Parent Company invested in PT Asindo Husada Bhakti (AHB) with 20% ownership.The carrying amount of the investment as at December 31, 2018 and 2017 is 20% of total equity of the associate.

2018 2017 Saldo Awal 430.149.802 430.149.801 Beginning Balance Bagian Laba (Rugi) 32.160.023 (2.100.101) Share in profit (loss) Saldo Akhir 462.309.825 428.049.700 Ending Balance

12. ASET TETAP 12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT



balance

Penambahan/

Additions

Pengurangan/

Deductions

Reklasifikasi/

Reclassifications

Saldo akhir/

Ending balance

Biaya perolehan At cost Tanah 201.066.434.001 7.841.500.000 - - 208.907.934.001 Land Bangunan&

Prasarana 116.422.013.809 2.145.702.968 - 12.908.639.588 131.476.356.365 Buildings &

infrastructure Instalasi 80.997.147.383 2.502.001.673 - - 83.499.149.056 Installation Mesin 105.800.023.528 1.387.686.875 - (958.457.559) 106.229.252.844 Machinery Peralatan

Pabrik 48.052.840.202 2.489.877.747 (15.851.500) - 50.526.866.449 Factory

equipment

Perlengkapan Kantor 36.843.966.111 1.576.296.626 (1.305.265.277) 958.457.559 38.073.455.019

Office furniture &

Fixtures Kendaraan 19.062.784 634.975.226 (176.877.000) - 477.161.010 Vehicles Bangunan dalam

pelaksanaan 64.469.907.753 8.667.995.515 - (12.908.639.588) 60.229.263.680 Construction

in Progress Aset sewa

pembiayaan Lease asset

Mesin - 2.098.031.250 - - 2.098.031.250 Machinery Jumlah 653.671.395.571 29.344.067.880 (1.497.993.777) - 681.517.469.674 Total



47

10. ASET KEUANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL (Lanjutan)

10. AVAILABLE FOR SALE FINANCIAL ASSET (Continued)

Aset tersedia untuk dijual tidak lancar adalah berupa penyertaan Saham Entitas anak (IGM) kepada PT Promosindo Global Medika sejak tahun 2007 dengan persentase kepemilikan sebesar 19%, PT Promosindo Global Medika bergerak di bidang Jasa Pemasaran yang berdiri pada tanggal 22 Januari 2007 berdasarkan akta No.8 tanggal 22 Januari 2007 dengan notaris Amsal Sulaiman S.H.

Available for sale is an investment in shares of the subsidiary (IGM) to PT Promosindo Global Medika since 2007 with 19% ownership. PT Promosindo Global Medika is a Marketing Services Company that was established on January 22, 2007 by deed dated 8 January 22, 2007 by notaries Amsal Sulaiman S.H.

11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI 11. INVESTMENT IN ASSOCIATE

Pada tahun 2000, Perseroan menempatkan investasi sebagai penyertaan saham kepada PT Asindo Husada Bhakti (AHB) dengan kepemilikan 20%. Nilai tercatat investasi per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar 20% dari total ekuitas.

In 2000, the Parent Company invested in PT Asindo Husada Bhakti (AHB) with 20% ownership.The carrying amount of the investment as at December 31, 2018 and 2017 is 20% of total equity of the associate.

2018 2017 Saldo Awal 430.149.802 430.149.801 Beginning Balance Bagian Laba (Rugi) 32.160.023 (2.100.101) Share in profit (loss) Saldo Akhir 462.309.825 428.049.700 Ending Balance

12. ASET TETAP 12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT



balance

Penambahan/

Additions

Pengurangan/

Deductions

Reklasifikasi/

Reclassifications

Saldo akhir/

Ending balance

Biaya perolehan At cost Tanah 201.066.434.001 7.841.500.000 - - 208.907.934.001 Land Bangunan&

Prasarana 116.422.013.809 2.145.702.968 - 12.908.639.588 131.476.356.365 Buildings &

infrastructure Instalasi 80.997.147.383 2.502.001.673 - - 83.499.149.056 Installation Mesin 105.800.023.528 1.387.686.875 - (958.457.559) 106.229.252.844 Machinery Peralatan

Pabrik 48.052.840.202 2.489.877.747 (15.851.500) - 50.526.866.449 Factory

equipment

Perlengkapan Kantor 36.843.966.111 1.576.296.626 (1.305.265.277) 958.457.559 38.073.455.019

Office furniture &

Fixtures Kendaraan 19.062.784 634.975.226 (176.877.000) - 477.161.010 Vehicles Bangunan dalam

pelaksanaan 64.469.907.753 8.667.995.515 - (12.908.639.588) 60.229.263.680 Construction

in Progress Aset sewa


Mesin - 2.098.031.250 - - 2.098.031.250 Machinery Jumlah 653.671.395.571 29.344.067.880 (1.497.993.777) - 681.517.469.674 Total


48

12. ASET TETAP (Lanjutan) 12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (Continued)



balance

Penambahan/

Additions

Pengurangan/

Deductions

Reklasifikasi/

Reclassifications

Saldo akhir/

Ending balance

Akumulasi Penyusutan

Accumulated Depreciation

Bangunan & Prasarana 39.784.474.146 3.828.534.277 - - 43.613.008.423

Buildings & infrastructure

Instalasi 26.522.415.096 3.228.061.666 - - 29.750.476.762 Installation Mesin 42.752.991.152 6.636.507.136 - - 49.389.498.288 Machinery Peralatan

Pabrik 26.587.180.802 3.798.468.945

(1.311.951.341) - 29.073.698.406 Factory

equipment

Perlengkapan & alat kantor 30.452.444.134 2.235.954.478

- - 32.688.398.612

Office furniture &

fixtures Kendaraan 238.146.559 81.150.917 (176.877.000) - 142.420.476 Vehicles Aset sewa


Mesin - 94.411.406 94.411.406 Machinery Jumlah 166.337.651.889 19.903.088.825 (1.488.828.341) - 184.751.912.373 Total

Nilai buku bersih 487.333.743.682 496.765.557.301 Net book value



balance

Penambahan/

Additions

Pengurangan/

Deductions

Reklasifikasi/

Reclassifications

Saldo akhir/

Ending balance

Biaya perolehan At cost Tanah 201.066.434.001 - - - 201.066.434.001 Land Bangunan &

Prasarana 91.203.627.028 25.218.386.781 - - 116.422.013.809 Buildings &

infrastructure Instalasi 73.058.133.342 7.939.014.041 - - 80.997.147.383 Installation Mesin 102.091.278.570 3.708.744.958 - - 105.800.023.528 Machinery Peralatan

Pabrik 43.337.336.885 4.991.139.432 - (275.636.115) 48.052.840.202 Factory

equipment

Perlengkapan Kantor 34.707.636.764 1.860.693.232 - 275.636.115 36.843.966.111

Office furniture &

fixtures Kendaraan 1.636.254.972 23.800.000 (1.640.992.188) - 19.062.784 Vehicles Bangunan dalam

pelaksanaan 30.126.269.600 34.343.638.153 - - 64.469.907.753 Construction

in Progress Jumlah 577.226.971.162 78.085.416.597 (1.640.992.188) - 653.671.395.571 Total


balance

Penambahan/

Additions

Pengurangan/

Deductions

Reklasifikasi/

Reclassifications

Saldo akhir/

Ending balance

Akumulasi Penyusutan


Bangunan & Prasaran 36.738.509.666 3.045.964.480 - - 39.784.474.146


Instalasi 23.643.717.830 2.448.531.415 - 430.165.851 26.522.415.096 Installation Mesin 39.429.439.644 3.323.551.508 - - 42.752.991.152 Machinery Peralatan

Pabrik 23.723.488.134 3.293.858.519

- (430.165.851) 26.587.180.802 Factory

equipment

Perlengkapan & alat kantor 26.489.600.209 3.962.843.925

- - 30.452.444.134

Office furniture &

fixtures Kendaraan 1.495.518.770 383.619.977 1.640.992.188 - 238.146.559 Vehicles

Jumlah 151.520.274.253 16.458.369.824 1.640.992.188 - 166.337.651.889 Total Nilai buku bersih 425.706.696.909 487.333.743.682 Net book value



49


Pembebanan penyusutan adalah sebagai berikut: Depreciation was allocated as follows: 2018 2017

Beban pokok penjualan (Catatan 30) 12.593.461.263 9.821.249.823 Cost of goods sold (Notes 30) Beban penjualan (Catatan 31) 2.342.405.409 4.181.746.655 Selling expenses (Notes 31) Beban umum & administrasi (Catatan 32) 4.967.222.153 2.455.373.346

General and administrative expenses (Notes 32)

Jumlah 19.903.088.825 16.458.369.824 Total

Pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut: Disposal of property plant and equipment are as follows:

2018 2017

Harga jual aset tetap 80.914.396 973.000.000 Proceeds from sale of property, plant

and equipment Nilai tercatat (9.165.436) - Net carrying amount Keuntungan pelepasan aset tetap 71.748.960 973.000.000

Gain on sale of property, plant and equipment

Pada tanggal 13 Desember 2011, Perseroan melakukan penilaian kembali atas aset tetap tertentu dan aset tidak lancar yang akan ditinggalkan sehubungan dengan kuasi re-organisasi.

On December 31, 2011, Company has done revaluation of fixed asset and abandoned several non current assets to support their quasi reorganization.

Untuk tujuan kuasi-reorganisasi per 30 September 2011, selisih penilaian kembali aset telah dieliminasi dengan saldo defisit tanggal 30 September 2011 (Catatan 38).

Resulting from quasi reorganization as at September 30, 2011. The difference of revaluation asset has been eliminated with the accumulated deficit as of September 30, 2011 (Note 38).

Perseroan dan entitas anak memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan yang berjangka waktu 20 dan 30 tahun yang akan jatuh tempo antara tahun 2030 dan 2034. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

The Company and its subsidiaries owns several parcels of land with Building use Rights (Hak Guna Bangunan or HGB) for periods of 20 and 30 years which is until 2030 and 2034. Management believes that there will be no difficulty in the extension of the land rights since all the land has been legally acquired and supported by sufficient evidence of ownership.

Tanah berikut bangunan pabrik serta mesin dan peralatan pabrik digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka pendek bank (Catatan 17).

The land area including factory building there on, and machineries are used as collateral for short term bank loan (Note 17).


The estimated useful lives, residual value and depreciation method are reviewed at each period end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Pada tahun 2016, induk perusahaan mengikuti program Tax Amnesty sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2016, aset pengampunan pajak sebesar Rp6.995.472.715 diakui pada tahun 2016 sebagai penambahan aset tetap, berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKKP) No. KET-399/PP/WPJ.19/2016 tanggal 26 September 2016. Pada tanggal 31 Desember 2016, manajemen telah menelaah dan mengkaji jumlah aset terebut. Berdasarkan pengkajian manajemen sebesar Rp975.768.247 mengalami penurunan nilai per 31 Desember 2016 sehingga jumlah aset menjadi sebesar Rp6.019.704.468.

In 2016, the Parent Company participated in the Tax Amnesty program in accordance with law No. 11 of year 2016. Tax amnesty assets amounting to Rp6,995,472,715 were recognized during the year as additions to property, plant and equipment, base on tax amnesty letter (SKKP) No. KET-399/PP/WPJ.19/2016 dated September 26, 2016. On December 31, 2016, management is studying and reviewing its impairment. Based on management assesment Rp975,768,247 is considered impaired as at December 31, 2016. Hence the net carrying amount after impairment is amounting to Rp6,019,704,468.

Perseroan membayar uang tebusan sebesar Rp139.909.454 pada tanggal 26 September 2016 yang dibebankan di laba rugi tahun berjalan. Perseroan menghapus klaim atas restitusi pajak sebesar Rp114.611.838 yang dibebankan pada laporan laba rugi.

The Company and its subsidiaries paid the related redemption money amounting to Rp139,909,454 on September 26, 2016 which was charged to current year profit or loss. The Company and its subsidiaries written off its claims for tax refund amounting to Rp114,611,838 which was charged to profit or loss.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, aset tetap, kecuali tanah, diasuransikan kepada PT Asuransi Dayin Mitra dan PT Asuransi Bintang terhadap kerugian karena kebakaran, banjir, gempa bumi, kerusakan dan kecurian dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp550,7 Milyar dan Rp398,4 Milyar. Manajemen berpendapat, nilai pertanggungan tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

On December 31, 2017 and 2016, property, plant and equipment, except for land, were insured to PT Asuransi Dayin Mitra and PT Asuransi Bintang for against risk of fire, flood, earthquake, damage and loss with total insurance coverage of Rp550.7 Billion and Rp398,4 Billion respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.



49


Pembebanan penyusutan adalah sebagai berikut: Depreciation was allocated as follows: 2018 2017

Beban pokok penjualan (Catatan 30) 12.593.461.263 9.821.249.823 Cost of goods sold (Notes 30) Beban penjualan (Catatan 31) 2.342.405.409 4.181.746.655 Selling expenses (Notes 31) Beban umum & administrasi (Catatan 32) 4.967.222.153 2.455.373.346

General and administrative expenses (Notes 32)

Jumlah 19.903.088.825 16.458.369.824 Total

Pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut: Disposal of property plant and equipment are as follows:

2018 2017

Harga jual aset tetap 80.914.396 973.000.000 Proceeds from sale of property, plant

and equipment Nilai tercatat (9.165.436) - Net carrying amount Keuntungan pelepasan aset tetap 71.748.960 973.000.000

Gain on sale of property, plant and equipment

Pada tanggal 13 Desember 2011, Perseroan melakukan penilaian kembali atas aset tetap tertentu dan aset tidak lancar yang akan ditinggalkan sehubungan dengan kuasi re-organisasi.

On December 31, 2011, Company has done revaluation of fixed asset and abandoned several non current assets to support their quasi reorganization.

Untuk tujuan kuasi-reorganisasi per 30 September 2011, selisih penilaian kembali aset telah dieliminasi dengan saldo defisit tanggal 30 September 2011 (Catatan 38).

Resulting from quasi reorganization as at September 30, 2011. The difference of revaluation asset has been eliminated with the accumulated deficit as of September 30, 2011 (Note 38).

Perseroan dan entitas anak memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan yang berjangka waktu 20 dan 30 tahun yang akan jatuh tempo antara tahun 2030 dan 2034. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

The Company and its subsidiaries owns several parcels of land with Building use Rights (Hak Guna Bangunan or HGB) for periods of 20 and 30 years which is until 2030 and 2034. Management believes that there will be no difficulty in the extension of the land rights since all the land has been legally acquired and supported by sufficient evidence of ownership.

Tanah berikut bangunan pabrik serta mesin dan peralatan pabrik digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka pendek bank (Catatan 17).

The land area including factory building there on, and machineries are used as collateral for short term bank loan (Note 17).


The estimated useful lives, residual value and depreciation method are reviewed at each period end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Pada tahun 2016, induk perusahaan mengikuti program Tax Amnesty sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2016, aset pengampunan pajak sebesar Rp6.995.472.715 diakui pada tahun 2016 sebagai penambahan aset tetap, berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKKP) No. KET-399/PP/WPJ.19/2016 tanggal 26 September 2016. Pada tanggal 31 Desember 2016, manajemen telah menelaah dan mengkaji jumlah aset terebut. Berdasarkan pengkajian manajemen sebesar Rp975.768.247 mengalami penurunan nilai per 31 Desember 2016 sehingga jumlah aset menjadi sebesar Rp6.019.704.468.

In 2016, the Parent Company participated in the Tax Amnesty program in accordance with law No. 11 of year 2016. Tax amnesty assets amounting to Rp6,995,472,715 were recognized during the year as additions to property, plant and equipment, base on tax amnesty letter (SKKP) No. KET-399/PP/WPJ.19/2016 dated September 26, 2016. On December 31, 2016, management is studying and reviewing its impairment. Based on management assesment Rp975,768,247 is considered impaired as at December 31, 2016. Hence the net carrying amount after impairment is amounting to Rp6,019,704,468.

Perseroan membayar uang tebusan sebesar Rp139.909.454 pada tanggal 26 September 2016 yang dibebankan di laba rugi tahun berjalan. Perseroan menghapus klaim atas restitusi pajak sebesar Rp114.611.838 yang dibebankan pada laporan laba rugi.

The Company and its subsidiaries paid the related redemption money amounting to Rp139,909,454 on September 26, 2016 which was charged to current year profit or loss. The Company and its subsidiaries written off its claims for tax refund amounting to Rp114,611,838 which was charged to profit or loss.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, aset tetap, kecuali tanah, diasuransikan kepada PT Asuransi Dayin Mitra dan PT Asuransi Bintang terhadap kerugian karena kebakaran, banjir, gempa bumi, kerusakan dan kecurian dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp550,7 Milyar dan Rp398,4 Milyar. Manajemen berpendapat, nilai pertanggungan tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

On December 31, 2017 and 2016, property, plant and equipment, except for land, were insured to PT Asuransi Dayin Mitra and PT Asuransi Bintang for against risk of fire, flood, earthquake, damage and loss with total insurance coverage of Rp550.7 Billion and Rp398,4 Billion respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.


50

13. PROPERTI INVESTASI 13. INVESTMENT PROPERTY

1 Januari – 31 Desember 2018/January 1 – December 31, 2018

Saldo awal/ Beginning balance

Penambahan/ Additions

Pengurangan/ Deductions

Saldo akhir/ Ending balance

Biaya perolehan At cost Tanah 8.784.675.282 8.784.675.282 Land Bangunan & Prasarana 6.015.590.000 - - 6.015.590.000


14.800.265.282 14.800.265.282 Dikurangi penurunan nilai tercatat (327.850.000) - - (327.850.000)

Less impairment in the value of assets

14.472.415.282 - 14.472.415.282 Akumulasi Penyusutan


Bangunan& Prasarana (541.403.100) (174.541.736) - (715.944.836)


Nilai buku setelah penurunan nilai 13.931.012.342 13.756.470.446

Total Book value after depreciation

and impairment loss

1 Januari – 31 Desember 2017/January 1 – December 31, 2017

Saldo awal/ Beginning balance


Pengurangan/ Deductions

Saldo akhir/ Ending balance

Biaya perolehan At cost Tanah 8.784.675.282 - - 8.784.675.282 Land Bangunan &

Prasarana 6.015.590.000 - - 6.015.590.000 Buildings &

infrastructure 14.800.265.282 - - 14.800.265.282

Dikurangi penurunan nilai tercatat (327.850.000) - - (327.850.000)

Less impairment in the value of assets

14.472.415.282 - - 14.472.415.282 Akumulasi Penyusutan


Bangunan& Prasarana (360.935.400) (180.467.540) - (541.403.100)


Nilai buku setelah penurunan nlai 14.111.479.882 13.931.012.342

Total Book value after depreciation and impairment

loss

Properti investasi terdiri dari mesin memproduksi produk MP-ASI yang terletak di Bekasi.

Investment property consists of land and buildings that produce MP-ASI products.

Properti investasi berupa tanah dan bangunan dari hasil sita jaminan atas piutang yang tidak dapat ditagih terletak di Tangerang, Bekasi, Yogyakarta, Lampung, Palembang, Batam serta pabrik produksi MP-ASI di Cikarang.

Investment property represent land and building from confiscated collateral of uncollectible trade receivables located in Tangerang, Bekasi, Yogyakarta, Lampung, Palembang, Batam, and MP – ASI manufacturing Plant in Cikarang.

Properti investasi dan aset tidak lancar yang akan ditinggalkan masih di bawah nilai estimasi harga pasar yang diestimasi oleh perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

Investment property and Abandoned non-current asset are still below the estimated value at market prices which is estimated by the Company and its subsidiaries with the details summarized are as follows:

Uraian Nilai Tercatat/ Penilaian Kembali/ Selisih Penilaian/ Description

Book Value Revaluation Difference of

Valuation Aset MP-ASI-bangunan dan mesin 6.140.653.102 10.221.294.000 4.080.640.898

MP-ASI Asset-building and machineries

Rumah di Tangerang

450.000.000 898.736.000 448.736.000 Houses in Tangerang Tanah 150 M2 (Jaka Permai, Bekasi)

202.375.000 240.000.000 37.625.000

Land 150 M2 (Jaka Permai, Bekasi)

Tanah 616 M2 ( Kedaton Tangerang )

297.125.000 434.000.000 136.875.000

Land 616 M2 (Kedaton Tangerang)

Saldo dipindahkan 7.090.153.102 11.794.030.000 4.703.876.898 Next subtotal



51

13. PROPERTI INVESTASI (Lanjutan) 13. INVESTMENT PROPERTY (Continued)

Saldo pindahan 7.090.153.102 11.794.030.000 4.703.876.898 Previous subtotal Tanah & Bangunan ( Lampung) 151.000.000 474.300.000 323.300.000 Land and Building (Lampung) Tanah & Bangunan ( Batam) 1.433.000.000 1.658.537.000 225.537.000 Land and Building (Batam) Tanah Eks Kerta Niaga (Palembang) 595.384.657 3.899.988.282 3.304.603.625 Land in Palembang Tanah di Bogor 327.850.000 - - Land in Bogor

Jumlah 9.597.387.759 17.826.855.282 8.557.317.523 Total

Atas agunan diambil alih berupa tanah di Bogor tidak dilakukan penilaian kembali oleh appraisal independen dikarenakan telah dilakukan penurunan nilai atas aset tersebut.

Abandoned land in Bogor was no longer revalued by an independent appraiser as this was already impaired in full.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai atas properti investasi telah memadai.

The management believes that the allowance for impairment losses on investment property is adequate to cover possible losses.

14. ASET TIDAK LANCAR YANG AKAN DITINGGALKAN 14. ABANDONED NON CURRENT ASSET

2018 2017 Aset MP-ASI- mesin-bersih 2.758.363.813 2.504.120.765 MP-ASI Asset- Machineries-net

2018

- MP-ASI-mesin 3.354.440.000 MP-ASI Asset- Machineries - Penambahan - Additional - Amortisasi (596.076.187) Amortization

Saldo Akhir 2.758.363.813

Aset tidak lancar yang akan ditinggalkan antara lain terdiri dari Aset Tetap terbengkalai.

Abandoned non current assets consist of abandoned asssets and repossessed assets.

Aset MP-ASI terdiri dari Mesin memproduksi produk MP-ASI yang terletak di Bekasi.

MP-ASI consists of machineries that produce MP-ASI products.

Tidak terdapat rencana penjualan atas aset tersebut dan pada saat ini aset-aset tersebut diatas juga tidak digunakan oleh perseroan untuk operasi normal perseroan.

There are no plans to sell those assets and currently, the assets above are also not used by the Company for operations.



51

13. PROPERTI INVESTASI (Lanjutan) 13. INVESTMENT PROPERTY (Continued)

Saldo pindahan 7.090.153.102 11.794.030.000 4.703.876.898 Previous subtotal Tanah & Bangunan ( Lampung) 151.000.000 474.300.000 323.300.000 Land and Building (Lampung) Tanah & Bangunan ( Batam) 1.433.000.000 1.658.537.000 225.537.000 Land and Building (Batam) Tanah Eks Kerta Niaga (Palembang) 595.384.657 3.899.988.282 3.304.603.625 Land in Palembang Tanah di Bogor 327.850.000 - - Land in Bogor

Jumlah 9.597.387.759 17.826.855.282 8.557.317.523 Total

Atas agunan diambil alih berupa tanah di Bogor tidak dilakukan penilaian kembali oleh appraisal independen dikarenakan telah dilakukan penurunan nilai atas aset tersebut.

Abandoned land in Bogor was no longer revalued by an independent appraiser as this was already impaired in full.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai atas properti investasi telah memadai.

The management believes that the allowance for impairment losses on investment property is adequate to cover possible losses.

14. ASET TIDAK LANCAR YANG AKAN DITINGGALKAN 14. ABANDONED NON CURRENT ASSET

2018 2017 Aset MP-ASI- mesin-bersih 2.758.363.813 2.504.120.765 MP-ASI Asset- Machineries-net

2018

- MP-ASI-mesin 3.354.440.000 MP-ASI Asset- Machineries - Penambahan - Additional - Amortisasi (596.076.187) Amortization

Saldo Akhir 2.758.363.813

Aset tidak lancar yang akan ditinggalkan antara lain terdiri dari Aset Tetap terbengkalai.

Abandoned non current assets consist of abandoned asssets and repossessed assets.

Aset MP-ASI terdiri dari Mesin memproduksi produk MP-ASI yang terletak di Bekasi.

MP-ASI consists of machineries that produce MP-ASI products.

Tidak terdapat rencana penjualan atas aset tersebut dan pada saat ini aset-aset tersebut diatas juga tidak digunakan oleh perseroan untuk operasi normal perseroan.

There are no plans to sell those assets and currently, the assets above are also not used by the Company for operations.


52

15. ASET TAK BERWUJUD 15. INTANGIBLE ASSETS

Rincian aset takberwujud sebagai berikut: The details of intangiable assets is as follows:

1 Januari – 31 Desember 2018/ January 1- December 31, 2018

Saldo Awal /

Beginning Balance

Penambahan/ Additions Pengurang /

Amortization Pelepasan/

Disposal Saldo Akhir /

Ending Balances

Aset Takberwujud Intangible Assets Hubungan Kontraktual dengan pelanggan

Contractual Customer Relationship

RS DR. M. Hoesin 14.809.568.161 3.467.304.000 (2.994.307.340) (15.282.564.821) - RS DR. M. Hoesin RS Sanglah 6.701.855.982 593.325.000 (2.953.100.745) (4.342.080.237) - RS Sanglah RS Adam Malik 6.421.331.620 589.165.000 (2.579.276.958) (4.431.219.662) - RS Adam Malik RS Univ. Sumatera

Utara 1.978.929.625 - (758.074.983) (1.220.854.642) - RS Univ. Sumatera Utara RSUD Surakarta 1.672.638.026 558.027.950 (614.672.680) (1.615.993.296) - RSUD Surakarta RSI Cempaka Putih 1.382.112.290 - (906.585.479) (475.526.811) - RSI Cempaka Putih RSU Zainoel

Abidin 220.700.128 46.570.100 (267.270.228) - - RSU Zainoel Abidin PT Unisia Medika

Farma 84.846.659 - (84.846.659) - - PT Unisia Medika Farma RS Cipto Mangunkusumo - 17.634.701.504 (1.280.674.715) (16.354.026.789) - RS Cipto Mangunkusumo RS Badung - 228.060.250 (14.626.192) (213.434.058) RS Badung RS Syaiful Anwar - 51.420.076 (51.420.076) - RS Dr. Syaiful Anwar

Lainnya Others Pengembangan Produk 3.790.820.629 - (1.504.889.035) - 2.285.931.594 Product Development Konsultasi Re-grouping BUMN 800.000.000 - - - 800.000.000

Consultant Re-grouping BUMN

Jumlah 37.862.803.120 23.168.573.880 (14.009.745.090) (43.935.700.316) 3.085.931.594 Total

1 Januari - 31 Desember 2017/ January 1 -December 31, 2017

Saldo Awal /

Beginning Balance

Penambahan/ Additions Amortisasi/

Amortization

Saldo Akhir / Ending

Balances

Aset Takberwujud Intangible Assets Hubungan Kontraktual dengan pelanggan

Contractual Customer Relationship

RS DR. M. Hoesin 8.724.430.763 9.276.696.457 (3.191.559.059) 14.809.568.161 RS DR. M. Hoesin RS Sanglah 8.484.902.885 948.325.000 (2.731.371.903) 6.701.855.982 RS Sanglah RS Adam Malik 11.131.290.414 382.635.563 (5.092.594.357) 6.421.331.620 RS Adam Malik RS Univ. Sumatera Utara 2.670.012.388 234.725.000 (925.807.763) 1.978.929.625 RS Univ. Sumatera Utara RSUD Surakarta 340.000.000 1.517.480.000 (184.841.974) 1.672.638.026 RSUD Surakarta RSI Cempaka Putih 2.331.627.098 123.404.700 (1.072.919.508) 1.382.112.290 RSI Cempaka Putih RSU Zainoel Abidin 2.014.161.161 435.054.350 (2.228.515.383) 220.700.128 RSU Zainoel Abidin PT Unisia Medika Farma 677.798.862 249.066.000 (842.018.203) 84.846.659 PT Unisia Medika Farma RS Cipto Mangunkusumo 882.988.899 210.115.000 (1.093.103.899) - RS Cipto Mangunkusumo RS Badung 188.730.696 - (188.730.696) - RS Badung RSUD HA Syamsudin SH 43.337.357 - (43.337.357) - RSUD HA Syamsudin SH RS Syaiful Anwar - 746.424.531 (746.424.531) - RS Dr. Syaiful Anwar

Lainnya Others Pengembangan Produk 1.066.169.814 3.146.632.963 (421.982.148) 3.790.820.629 Product Development Konsultasi Re-grouping BUMN 800.000.000 - - 800.000.000 Consultant Re-grouping BUMN

Jumlah 39.355.450.337 17.270.559.564 (18.763.206.781) 37.862.803.120 Total



53

15. ASET TAK BERWUJUD (Lanjutan) 15. INTANGIBLE ASSETS (Continued)

Entitas anak (PT IGM) mengalihkan bisnis Kerjasama Operasi (KSO) Patologi Laboratorium di 12 Rumah sakit kepada PT Indo Genesis Medika dengan metode imbreng berdasarkan Akta Pernyataan Pemasukan Dalam Perusahaan No. 7 tanggal 30 November 2018 dari notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.,M.Kn. Nilai penyertaan Modal Entitas anak (PT IGM) berdasarkan nilai aset bersih bisnis KSO di bulan Juni 2018 sebesar Rp57.600.000.000. Salah satu aset yang dijadikan modal saham pada penyertaan di PT Indo Genesis Medika adalah Aset Takberwujud senilai Rp43.844.403.582. (Catatan 6 dan 43)

The Subsidiary (PT IGM) transferred the Collaborative Operations (KSO) Laboratory Pathology business in 12 hospitals to PT Indo Genesis Medika using the spin off method based on the Deed of Statement of Importation in the Company No. 7 dated November 30 2018 from notary Wahdini Syafrina S. Tala, S.H., M.Kn. The value of investment in the Subsidiary (PT IGM) capital is based on the net asset value of the KSO business in June 2018 amounting to Rp57,600,000,000. One of the assets used as share capital in investments in PT Indo Genesis Medika is Intangible Assets valued at Rp 43,844,403,582.(Notes 6 and 43)

Pembebanan amortisasi atas aset takberwujud dicatat termasuk didalam beban penjualan (catatan 31).

Intangible assets amortisation allocation is presented in selling expenses (notes 31).

Penambahan nilai perolehan lisensi dan registrasi merupakan biaya registrasi obat dengan umur manfaat selama 5 tahun sesuai aturan regulasi farmasi.

Increase in acquisition license and registration fee for a drug with a useful life of 5 years is in accordance with the rules of pharmaceutical regulation.

Komitmen Kontraktual RS Dr. M Hoesin Contractual Commitment RS Dr. M Hoesin

Komitmen kontraktual Proyek Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M Hoesin merupakan rehabilitasi laboratorium RSUP dalam rangka kerja sama penyediaan peralatan seperangkat alat dan upgrade teknologi Laboratorium Patologi Klinik, Microbiologi dan Biomolekuler dan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M Hoesin. Kerjasama ini didasarkan pada kontrak tertanggal 28 Maret 2016, dengan jangka waktu perjanjian selama 7 (tujuh) tahun terhitung dari sejak operasional alat, tanggal 28 Maret 2016 – 28 Maret 2023.

The contractual commitment with Dr. M Hoesin Hospital is rehabilitation to fulfill the agreement in laboratory equipment and upgrade technology, Clinical Pathology Laboratorium, Microbiology and Biomolecular and Blood Transfusion Unit to the Dr. M Hoesin Hospital. The Commitment is based on a contract dated March 28, 2016, with the term of the agreement for 7 (seven) years from the time the operational tool March 28, 2016 until March 8, 2023.

Komitmen Kontraktual RS Sanglah Contractual Commitment RS Sanglah

Komitmen kontraktual dengan Rumah Sakit Sanglah Denpasar merupakan kerjasama dalam penyediaan alat otomatisasi laboratorium, pneumatic tube system, renovasi ruang sentral laboratorium patologi klinik dan sistem informasi laboratorium dengan pihak rumah sakit Sanglah Denpasar. Perjanjian kerjasama proyek ini ditandatangani pada tanggal 5 September 2015 dan dilakukan proses tahapan persiapan renovasi ruangan patologi klinik, pemasangan pneutamic tube system, instalasi sistem informasi laboratorium serta instalasi alat laboratorium terpadu terhitung sejak tanggal 02 November 2015 sampai dengan 11 Februari 2016. Jangka waktu perjanjian ini selama kurun waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung 11 Februari 2016 sampai dengan 9 Februari 2021.

The contractual commitment withhospital Sanglah is a cooperation in the provision of laboratory automation instruments, pneumatic tube system, the central room renovation clinical pathology laboratory and laboratory information systems to the hospital Sanglah. This project cooperation agreement was signed on September 5, 2015 and carried out the preparatory stages of clinical pathology room renovation, installation pneutamic tube system, laboratory information system installation and the installation of an integrated laboratory equipment on November 02, 2015 until February 11, 2016. The term of agreement is sixty (60) months from February 11, 2016 until February 9, 2021.

Komitmen Kontraktual RS Adam Malik Contractual Commitment RS Adam Malik

Komitmen kontraktual Proyek Rumah Sakit Adam Malik merupakan rehabilitasi laboratorium RS Adam Malik dalam rangka kerja sama penyediaan peralatan laboratorium dan barang medis habis pakai dengan pihak Rumah Sakit Adam Malik. Kerjasama ini didasarkan pada kontrak tertanggal 09 November 2015, dengan jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun terhitung dari sejak operasional alat, tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan 30 Desember 2020. Persentase dari pembagian hasil kerjasama ini adalah 50% untuk PT Indofarma Global Medika dan 50 % untuk RS Adam Malik.

The contractual commitment with Adam Malik Hospital is a rehabilitation laboratory of Adam Malik Hospital to fulfill the agreement in providing laboratory equipment and consumable medical goods to the Adam Malik Hospital. The Commitment is based on a contract dated November 9, 2015, with terms of agreement of 5 (five) years commencing from the time the operational tool, from December 31, 2015 until December 30, 2020. The percentage for profit sharing are 50% for PT Indofarma Global Medika and 50 % for RS. Adam Malik.

Komitmen Kontraktual RS Universitas Sumatera Utara Contractual Commitment RSUniversitas Sumatera Utara

Komitmen kontraktual dengan RS Universitas Sumatera Utara merupakan kerjasama dalam penyediaan alat otomatisasi laboratorium system informasi laboratorium dan pneumatic tube system dengan pihak Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Perjanjian Kerjasama proyek ini ditanda tangani per tanggal 13 Juni 2015 dan dilakukan proses tahapan persiapan renovasi ruangan patologi klinik, pemasangan pneumatic tube system, instalasi sistem informasi laboratorium serta instalasi alat laboratorium terpadu sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015. Jangka waktu perjanjian ini selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung 20 Oktober 2015 sampai dengan 23 September 2020.

The contractual commitment with North Sumatra University Project is a cooperarion in the provision of laboratory automation, laboratory information system and pneumatic tube system at the University of North Sumatra. This project Cooperation Agreement was signed on June 13 2015 and carried out the preparatory stages of clinical pathology room renovation, installation of pneumatic tube system, laboratory information system installation and the installation of an integrated laboratory equipment up to date October 20, 2015. The term of agreement is 5 (five) years from October 20, 2015 until September 23, 2020. The percentage for profit sharing are 70%



53

15. ASET TAK BERWUJUD (Lanjutan) 15. INTANGIBLE ASSETS (Continued)

Entitas anak (PT IGM) mengalihkan bisnis Kerjasama Operasi (KSO) Patologi Laboratorium di 12 Rumah sakit kepada PT Indo Genesis Medika dengan metode imbreng berdasarkan Akta Pernyataan Pemasukan Dalam Perusahaan No. 7 tanggal 30 November 2018 dari notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H.,M.Kn. Nilai penyertaan Modal Entitas anak (PT IGM) berdasarkan nilai aset bersih bisnis KSO di bulan Juni 2018 sebesar Rp57.600.000.000. Salah satu aset yang dijadikan modal saham pada penyertaan di PT Indo Genesis Medika adalah Aset Takberwujud senilai Rp43.844.403.582. (Catatan 6 dan 43)

The Subsidiary (PT IGM) transferred the Collaborative Operations (KSO) Laboratory Pathology business in 12 hospitals to PT Indo Genesis Medika using the spin off method based on the Deed of Statement of Importation in the Company No. 7 dated November 30 2018 from notary Wahdini Syafrina S. Tala, S.H., M.Kn. The value of investment in the Subsidiary (PT IGM) capital is based on the net asset value of the KSO business in June 2018 amounting to Rp57,600,000,000. One of the assets used as share capital in investments in PT Indo Genesis Medika is Intangible Assets valued at Rp 43,844,403,582.(Notes 6 and 43)

Pembebanan amortisasi atas aset takberwujud dicatat termasuk didalam beban penjualan (catatan 31).

Intangible assets amortisation allocation is presented in selling expenses (notes 31).

Penambahan nilai perolehan lisensi dan registrasi merupakan biaya registrasi obat dengan umur manfaat selama 5 tahun sesuai aturan regulasi farmasi.

Increase in acquisition license and registration fee for a drug with a useful life of 5 years is in accordance with the rules of pharmaceutical regulation.

Komitmen Kontraktual RS Dr. M Hoesin Contractual Commitment RS Dr. M Hoesin

Komitmen kontraktual Proyek Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M Hoesin merupakan rehabilitasi laboratorium RSUP dalam rangka kerja sama penyediaan peralatan seperangkat alat dan upgrade teknologi Laboratorium Patologi Klinik, Microbiologi dan Biomolekuler dan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M Hoesin. Kerjasama ini didasarkan pada kontrak tertanggal 28 Maret 2016, dengan jangka waktu perjanjian selama 7 (tujuh) tahun terhitung dari sejak operasional alat, tanggal 28 Maret 2016 – 28 Maret 2023.

The contractual commitment with Dr. M Hoesin Hospital is rehabilitation to fulfill the agreement in laboratory equipment and upgrade technology, Clinical Pathology Laboratorium, Microbiology and Biomolecular and Blood Transfusion Unit to the Dr. M Hoesin Hospital. The Commitment is based on a contract dated March 28, 2016, with the term of the agreement for 7 (seven) years from the time the operational tool March 28, 2016 until March 8, 2023.

Komitmen Kontraktual RS Sanglah Contractual Commitment RS Sanglah

Komitmen kontraktual dengan Rumah Sakit Sanglah Denpasar merupakan kerjasama dalam penyediaan alat otomatisasi laboratorium, pneumatic tube system, renovasi ruang sentral laboratorium patologi klinik dan sistem informasi laboratorium dengan pihak rumah sakit Sanglah Denpasar. Perjanjian kerjasama proyek ini ditandatangani pada tanggal 5 September 2015 dan dilakukan proses tahapan persiapan renovasi ruangan patologi klinik, pemasangan pneutamic tube system, instalasi sistem informasi laboratorium serta instalasi alat laboratorium terpadu terhitung sejak tanggal 02 November 2015 sampai dengan 11 Februari 2016. Jangka waktu perjanjian ini selama kurun waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung 11 Februari 2016 sampai dengan 9 Februari 2021.

The contractual commitment withhospital Sanglah is a cooperation in the provision of laboratory automation instruments, pneumatic tube system, the central room renovation clinical pathology laboratory and laboratory information systems to the hospital Sanglah. This project cooperation agreement was signed on September 5, 2015 and carried out the preparatory stages of clinical pathology room renovation, installation pneutamic tube system, laboratory information system installation and the installation of an integrated laboratory equipment on November 02, 2015 until February 11, 2016. The term of agreement is sixty (60) months from February 11, 2016 until February 9, 2021.

Komitmen Kontraktual RS Adam Malik Contractual Commitment RS Adam Malik

Komitmen kontraktual Proyek Rumah Sakit Adam Malik merupakan rehabilitasi laboratorium RS Adam Malik dalam rangka kerja sama penyediaan peralatan laboratorium dan barang medis habis pakai dengan pihak Rumah Sakit Adam Malik. Kerjasama ini didasarkan pada kontrak tertanggal 09 November 2015, dengan jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun terhitung dari sejak operasional alat, tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan 30 Desember 2020. Persentase dari pembagian hasil kerjasama ini adalah 50% untuk PT Indofarma Global Medika dan 50 % untuk RS Adam Malik.

The contractual commitment with Adam Malik Hospital is a rehabilitation laboratory of Adam Malik Hospital to fulfill the agreement in providing laboratory equipment and consumable medical goods to the Adam Malik Hospital. The Commitment is based on a contract dated November 9, 2015, with terms of agreement of 5 (five) years commencing from the time the operational tool, from December 31, 2015 until December 30, 2020. The percentage for profit sharing are 50% for PT Indofarma Global Medika and 50 % for RS. Adam Malik.

Komitmen Kontraktual RS Universitas Sumatera Utara Contractual Commitment RSUniversitas Sumatera Utara

Komitmen kontraktual dengan RS Universitas Sumatera Utara merupakan kerjasama dalam penyediaan alat otomatisasi laboratorium system informasi laboratorium dan pneumatic tube system dengan pihak Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Perjanjian Kerjasama proyek ini ditanda tangani per tanggal 13 Juni 2015 dan dilakukan proses tahapan persiapan renovasi ruangan patologi klinik, pemasangan pneumatic tube system, instalasi sistem informasi laboratorium serta instalasi alat laboratorium terpadu sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015. Jangka waktu perjanjian ini selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung 20 Oktober 2015 sampai dengan 23 September 2020.

The contractual commitment with North Sumatra University Project is a cooperarion in the provision of laboratory automation, laboratory information system and pneumatic tube system at the University of North Sumatra. This project Cooperation Agreement was signed on June 13 2015 and carried out the preparatory stages of clinical pathology room renovation, installation of pneumatic tube system, laboratory information system installation and the installation of an integrated laboratory equipment up to date October 20, 2015. The term of agreement is 5 (five) years from October 20, 2015 until September 23, 2020. The percentage for profit sharing are 70%


54

15. ASET TIDAK BERWUJUD (Lanjutan) 15. INTANGIBLE ASSETS (Continued)

Komitmen Kontraktual RS Universitas Sumatera Utara (lanjutn)

Contractual Commitment RSUniversitas Sumatera Utara (continued)

Persentase dari pembagian hasil kerja sama ini adalah 70% untuk PT Indofarma Global Medika dan 30% untuk Universitas Sumatera Utara.

for PT Indofarma Global Medika and 30% for Universitas Sumatera Utara.

Komitmen Kontraktual RSUD Surakarta Contractual Commitment RSUD Surakarta

Komitmen kontraktual dengan Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta merupakan kerjasama penyediaan alat otomatisasi laboratorium, pneumatic tube system, renovasi ruang laboratorium dan sistem informasi laboratorium dengan pihak rumah sakit Surakarta. Perjanjian kerjasama ini ditandatangani per tanggal 30 Juli 2016. Jangka waktu perjanjian berlaku terhitung sejak operasional alat (Grand Launching).

The contractual commitment with Hospital Surakarta is a cooperation in the provision of laboratory automation instruments, pneumatic tube system, the room renovation and laboratory information systems to the hospital Surakarta. This project cooperation agreement was signed on July 30, 2016 and The term of the agreement is valid as of the operational of the equipment (Grand Launching).

Komitmen Kontraktual RSI Cempaka Putih Contractual Commitment RSI Cempaka Putih

Komitmen kontraktual dengan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta merupakan kerjasama dalam penyediaan alat otomatisasi laboratorium sistem informasi laboratorium dan pneumatic tube system dengan pihak Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Proyek ini ditandatangan per tanggal 16 April 2014 dan dilakukan proses tahapan persiapan renovasi ruangan patologi klinik, pemasangan pneumatic tube system untuk 26 (dua puluh enam) station, instalasi sistem informasi laboratorium serta instalasi alat laboratorium terpadu sampai dengan tanggal 15 Juli 2014. Jangka waktu perjanjian ini selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung 16 Juli 2014 sampai dengan 15 Juli 2019.

The contractual commitment with Islamic Hospital Cempaka Putih Jakarta is a cooperation in the provision of laboratory automation and laboratory information system of pneumatic tube system with the Jakarta Islamic Hospital Cempaka Putih. The project was signed on April 16, 2014 and made the preparatory stages of clinical pathology room renovation, installation of pneumatic tube system for 26 (twenty six) stations, installation of laboratory information systems as well as installation integrated laboratory tool until July 15, 2014. The term of this agreement is over a period of 5 (five) years from July 16, 2014 until July 15, 2019.

Komitmen Kontraktual RSU Zainoel Abidin – Aceh Contractual Commitment RSU Zainoel Abidin – Aceh

Komitmen kontraktual Proyek Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin - Aceh merupakan penyediaan alat Otomatisasi Laboratorium, Pneumatic Tube System beserta jaringannya, Renovasi Ruang Sentral Laboratorium Patologi Klinik dan Sistem Informasi Laboratorium. Kerjasama ini ditandatangani tanggal 19 Agustus 2013 dan jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun dari tanggal 19 Agustus 2013 - 19 Agustus 2018.

The contractual commitment Zainoel Abidin Hospital is providing Automated Laboratory Pneumatic Tube System and its network, the central room renovation clinical pathology laboratory and Information system labarotorium. The Commitment is based on a contract dated August 19, 2013, with the term of the agreement for 5 (five) years from August 19, 2013 until August 19, 2018.

Komitmen Kontraktual PT Unisia Medika Farma Yogyakarta

Contractual Commitment PT Unisia Medika Farma Yogyakarta

Komitment kontraktual dengan PT Unisia Medika Farma merupakan kerjasama dalam penyediaan alat laboratorium terpadu dan sitem informasi laboratorium di rumah sakit Jogya International Hospital (JIH) di Yogyakarta. Solusi bisnis ini di tandatangani tanggal 28 Oktober 2013 dan jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun dari tanggal 28 Oktober 2013 - 27 Oktober 2018.

The contractual commitment with PT Unisia Medika Farma Yogyakarta in providing integrated laboratory devices and laboratory information systems in Jogja International Hospital (JIH) in Yogyakarta. This agreement for business solution was signed on October 28, 2013 with a contract period of 5 (five) years from October 28, 2013 to October 27, 2018.

Komitmen Kontraktual RS Cipto Mangunkusumo Contractual Commitment RS Cipto Mangunkusumo

Komitmen kontraktual Proyek Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) merupakan biaya rehabilitasi laboratorium RSCM dalam rangka kerjasama penyediaan peralatan laboratorium dan barang medis habis pakai dengan pihak Rumah Sakit Pusat Cipto Mangunkusumo dan jangka waktu perjanjian selama lima tahun dari tanggal 30 Oktober 2009 sampai dengan 16 April 2018.

The contractual commitment with Cipto Mangunkusumo Hospital (RSCM) is the rehabilitation to fulfill the agreement in providing laboratory equipment and consumable medical goods to Cipto Mangunkusumo Hospital Center and This agreement valid for five years from October 30, 2009 until April 16, 2018.



55


Komitmen Kontraktual RS Badung Contractual Commitment RS Badung

Komitmen kontraktual dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung merupakan kerjasama operasional pelayanan hemodialisa, water treatment dan mesin re-use, serta renovasi ruang Hemodialisa Perjanjian kerjasama proyek ini ditanda tangani per tanggal 26 Oktober 2015 dan dilakukan proses tahapan persiapan renovasi ruangan hemodialisa sesuai dengan standar, pemasangan mesin water treatment, pemasangan mesin hemodialisa dan mesin re-use. Pada tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan 26 Januari 2016. Jangka waktu operasional alat perjanjian ini selama kurun waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung 26 Januari 2016 sampai dengan 26 Februari 2021.

The contractual commitment with hospital Badung Denpasar is operational cooperation by providing hemodialysis services, water treatment and re-use machine and the Hemodialisa room renovation . This project of cooperation agreements was signed on October 26, 2015 and carried out the stages of preparation of hemodialysis room renovation in accordance with the standards, the installation of water treatment machines, installation of hemodialysis machine and the machine re-use. The cooperation agreement was signed on October 26, 2015 until January 26, 2016. The term of this agreement is 5 years from January 26, 2016 until February 26, 2021.

Pengembangan Produk Product Development

Pengembangan produk merupakan biaya yang terkait dengan pengujian uji ekuivalensi untuk membuktikan kesetaraan produk baru terhadap produk obat inovator. Biaya pengembangan diamortisasi masa manfaatnya selama antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun.

Product development is a cost associated with equivalence test to prove the equality of a new product to innovate product. Development costs are amortized over the period of 3 (three) to 5 (five) years.

16. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA 16. OTHER NON-CURRENT ASSETS


Saldo Awal / Beginning Balance


Pengurang / Amortization


Balances Sewa dan Renovasi – Infinia 7.091.779.773 168.008.526 234.646.000 7.025.142.299 Rental and Renovation -Infinia

7.091.779.773 168.008.526 234.646.000 7.025.142.299






Balances Sewa dan Renovasi – Infinia 7.758.482.902 - 666.703.129 7.091.779.773 Rental and Renovation –Infinia

7.758.482.902 - 666.703.129 7.091.779.773

Akun ini merupakan pembayaran sewa gedung kantor pusat PT Indofarma Global Medika (entitas anak) di Infinia Park, Manggarai selama jangka waktu 25 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2033.

This account is lease payments rent building PT Indofarma Global Medika (subsidiaries) in Infinia Park, Manggarai during a period of 25 years commencing from January 1, 2009 to December 31, 2033.

17. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK 17. SHORT-TERM BANK LOANS

Akun ini merupakan Kredit Modal Kerja dari Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017dengan rincian sebagai berikut:

This account is a Working Capital Loan of the Group as at December 31, 2018 and December 31, 2017 with the following details:

2018 2017

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 312.284.576.177 222.559.003.412 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - - PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk 129.411.169.008 122.346.831.343 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - - LPEI (Indonesia Exim Bank) 65.887.873.901 60.079.626.854 LPEI (Indonesia Exim Bank) -

Jumlah bersih 507.583.619.086 404.985.461.609 Total –Net



55


Komitmen Kontraktual RS Badung Contractual Commitment RS Badung

Komitmen kontraktual dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung merupakan kerjasama operasional pelayanan hemodialisa, water treatment dan mesin re-use, serta renovasi ruang Hemodialisa Perjanjian kerjasama proyek ini ditanda tangani per tanggal 26 Oktober 2015 dan dilakukan proses tahapan persiapan renovasi ruangan hemodialisa sesuai dengan standar, pemasangan mesin water treatment, pemasangan mesin hemodialisa dan mesin re-use. Pada tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan 26 Januari 2016. Jangka waktu operasional alat perjanjian ini selama kurun waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung 26 Januari 2016 sampai dengan 26 Februari 2021.

The contractual commitment with hospital Badung Denpasar is operational cooperation by providing hemodialysis services, water treatment and re-use machine and the Hemodialisa room renovation . This project of cooperation agreements was signed on October 26, 2015 and carried out the stages of preparation of hemodialysis room renovation in accordance with the standards, the installation of water treatment machines, installation of hemodialysis machine and the machine re-use. The cooperation agreement was signed on October 26, 2015 until January 26, 2016. The term of this agreement is 5 years from January 26, 2016 until February 26, 2021.

Pengembangan Produk Product Development

Pengembangan produk merupakan biaya yang terkait dengan pengujian uji ekuivalensi untuk membuktikan kesetaraan produk baru terhadap produk obat inovator. Biaya pengembangan diamortisasi masa manfaatnya selama antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun.

Product development is a cost associated with equivalence test to prove the equality of a new product to innovate product. Development costs are amortized over the period of 3 (three) to 5 (five) years.

16. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA 16. OTHER NON-CURRENT ASSETS






Balances Sewa dan Renovasi – Infinia 7.091.779.773 168.008.526 234.646.000 7.025.142.299 Rental and Renovation -Infinia

7.091.779.773 168.008.526 234.646.000 7.025.142.299






Balances Sewa dan Renovasi – Infinia 7.758.482.902 - 666.703.129 7.091.779.773 Rental and Renovation –Infinia

7.758.482.902 - 666.703.129 7.091.779.773

Akun ini merupakan pembayaran sewa gedung kantor pusat PT Indofarma Global Medika (entitas anak) di Infinia Park, Manggarai selama jangka waktu 25 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2033.

This account is lease payments rent building PT Indofarma Global Medika (subsidiaries) in Infinia Park, Manggarai during a period of 25 years commencing from January 1, 2009 to December 31, 2033.

17. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK 17. SHORT-TERM BANK LOANS

Akun ini merupakan Kredit Modal Kerja dari Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017dengan rincian sebagai berikut:

This account is a Working Capital Loan of the Group as at December 31, 2018 and December 31, 2017 with the following details:

2018 2017

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 312.284.576.177 222.559.003.412 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - - PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk 129.411.169.008 122.346.831.343 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - - LPEI (Indonesia Exim Bank) 65.887.873.901 60.079.626.854 LPEI (Indonesia Exim Bank) -

Jumlah bersih 507.583.619.086 404.985.461.609 Total –Net


56

17. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan) 17. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)

2018

- Saldo Awal 404.985.461.609 Beginning balance- - Penambahan Bank Mandiri 330.277.944.619 Additional loan obtain from Bank Mandiri - - Penambahan Bank BNI 88.524.373.598 Additional loan obtain from Bank BNI- - Penambahan Bank Exim 150.149.627.953 Additional loan obtain from Exim Bank- - Pembayaran ke Bank Mandiri (240.552.371.854) Payments to Bank Mandiri- - Pembayaran ke Bank BNI (81.460.035.933) Payments to Bank BNI- - Pembayaran ke Bank Exim (144.341.380.906) Payments to Exim Bank- - Saldo Akhir 507.583.619.086 Ending Balance

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Perseroan mendapatkan kredit modal kerja dari Bank Mandiri dan perjanjian kredit telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan surat dari Bank Mandiri No. CBG.LC1/SPPK/SPD.006/2018 tanggal 5 Juni 2018 dengan tingkat suku bunga 9% dan jatuh tempo tanggal 21 Juni 2019.

The Parent Company obtained a working capital loan based on Letter from Bank Mandiri No. CBG.LC1/SPPK/SPD.006/2018 dated June 5,2018 after several amendments. The loan has an interest rate at 9% per annum and matures on June 21, 2019.

Fasilitas yang diperoleh Perseroan antara lain: The loan facilities obtained by the Company are as follows : - Plafon pinjaman sebesar Rp 150.000.000.000 - The credit limit amounted to Rp 150,000,000,000 - Fasilitas Foreign Exchange Line USD 5.000.000 - Foreign Exchange Line Facility Amounting

USD 5,000,000 - Fasilitas pembukaan LC impor atau SKBDN sebesar

USD 1.000.000 - Open LC Facility or SKBDN (local LC) amounting

USD 1,000,000 - Bank garansi khusus untuk jaminan pembayaran kepada

supplier Rp 2.500.000.000 - Bank Guarantee amounted Rp 2,500,000,000

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan sebagai berikut: The facility is secured by the following collaterals: - Persediaan - Inventories - Piutang dagang - Trade receivables - Tanah, bangunan pabrik, mesin/peralatan pabrik dan

inventaris kantor/pabrik di Cibitung. - Land, building, plant, machinery and office supplies in

Cibitung.

Sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut, Perseroan memiliki kewajiban untuk mempertahankan:

In connection with the credit agreement, the Company has an obligation to maintain:

- Financial covenant current ratio minimal 120% - Current ratio minimum 120%, - Debt to equity ratio maksimal sebesar 150% - Debt to equity ratio maximum 150% - Debt service coverage ratio minimal sebesar 1 kali. - Debt service coverage minimum 1 time.

Pada tanggal 31 Desember 2018 Perseroan tidak memenuhi persyaratan current rasio Bank Mandiri (Persero) Tbk yaitu sebesar 110%.

As at December 31, 2018, the Company has not cot completed the requirement of Bank Mandiri (Persero) Tbk's current ratio of 110%.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – Joint Borrower PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Joint Borrower Perseroan mendapatkan kredit modal kerja atas nama debitur dari Bank Mandiri dan perjanjian kredit telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan surat dari Bank Mandiri No. TIO.CRO/CCL474/ADD/2018 tanggal 7 Juni 2018 dengan rincian sebagai berikut:

The Parent Company obtained a working capital loan for Borrower based on Letter from Bank Mandiri No.TIO.CRO/CCL474/ADD/2018 dated June 7,2018 after several amendments. The detail information is as follows:

Debitur : a) PT Indofarma (Persero) Tbk (“INAF”) b) PT Indofarma Global Medika (“IGM”) Keterangan: Fasilitas kredit a.n INAF dapat digunakan oleh anak

Perseroan yaitu IGM, dan pada fasilitas ini IGM bertindak pula sebagai debitur (Joint Borrower)

INAF dan IGM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama (tanggung renteng) bertanggungjawab atas seluruh kewajiban yang diatur dalam perjanjian kredit

Debitor: a) PT Indofarma (Persero) Tbk ("INAF") b) PT Indofarma Global Medika ("IGM") Information: Credit facility a.n INAF may be used by a subsidiary of

IGM, and at this facility IGM acts as a debitor (Joint Borrower)

INAF and IGM both individually and collectively (joint responsibility) are responsible for all liabilities laid down in the credit agreement.



57


PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – Joint Borrower (lanjutan) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Joint Borrower (continued)

Tingkat suku bunga : INAF : 9,00% p.a IGM : 9,25% p.a

Interest rate : INAF : 9.00% p.a IGM : 9.25% p.a

Jangka waktu perjanjian ini jatuh tempo tanggal 21 Juni 2019. The term of this agreement is due on June 21, 2019. Fasilitas yang diperoleh Perseroan adalah Plafon pinjaman sebesar Rp50.000.000.000

The loan facilities obtained by the Company are amounted to Rp50,000,000,000



Cibitung.



- Financial covenant current ratio minimal 120% - Current ratio minimum 120%, - Debt to equity ratio maksimal sebesar 150% - Debt to equity ratio maximum 150% - Debt Service coverage ratio minimal sebesar 1 kali. - Debt service coverage minimum 1 time .


As at December 31, 2018, the Company has not completed the requirement of Bank Mandiri (Persero) Tbk's current ratio of 110%.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Perseroan memperoleh fasilitas KMK revolving yang bersifat R/C terbatas dari PT BNI dengan nilai plafon maksimum Rp 95.000.000.000 (sembilan puluh lima milyar rupiah), berdasarkan surat No:BIN/3.1/0184/R tanggal 2 Agustus 2018 dengan tarif bunga 9.50% per annum yang telah diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 dan akan direviu triwulanan.

The Company obtained revolving credit facility that is the R/C limited from PT BNI with a maximum ceiling value of Rp95,000,000,000 (ninety five billion rupiah), based on the letter No: BIN / 3.1/0184/R dated August 2, 2018 with interest rates of 9.50% per annum until July 30, 2019 and will be reviewed quarterly.

Selain itu, Perseroan memperoleh fasilitas KMK Revolving yang bersifat non R/C dari PT BNI dengan nilai plafon maksimum Rp 55.000.000.000 (lima puluh lima milyar rupiah), berdasarkan surat No.BIN/3.1/0184/R tanggal 2 Agustus 2018 dengan tarif bunga 9.50% per annum yang telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 dan akan direviu triwulanan.

Also, the Company obtained Revolving Credit facility that is the non R/C from PT BNI with a maximum ceiling value Rp55,000,000,000 (fifty five billion rupiah), based on the letter No.BIN/3.1/0184/R dated August 2, 2018with interest rates of 9.50% per annum until July 31, 2019 and will be reviewed quarterly.

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan sediaan, piutang dagang, tanah, bangunan pabrik, mesin/peralatan pabrik dan inventaris kantor/pabrik di Cibitung dan corporate guarantee dari Perseroan.

The facility is secured by inventories, trade receivables, land, building, plant, machinery and office supplies in Cibitung. Including Corporate Guarantee from The Parent Company.


Pada tanggal 31 Desember 2018 Perseroan tidak memenuhi persyaratan current ratio Bank BNI (Persero) Tbk yaitu sebesar 110%.

As at December 31, 2018, the Company has not cot completed the requirement of Bank BNI (Persero) Tbk's current ratio of 110%.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Exim Bank)


Perseroan mendapatkan kredit modal kerja dari Indonesia Exim Bank berdasarkan akta perjanjian kredit No. 04 tanggal 10 Desember 2015 dengan tingkat suku bunga 9,25% utilisasi dalam rupiah dan 5,70% dalam USD per annum yang telah diperpanjang dengan surat perpanjangan No. PBD/SP3/55/2018 dan jatuh tempo tanggal 7 Desember 2019.

The Company obtained a working capital loan based on Letter from Indonesia Exim Bank No. 04 dated December 10, 2015 after several amendments.the loan has an interest rate at 9.25% utilities in IDR and 5.70% utilities in USD per annum , which has been extended with extension letter no. PBD/SP3/55/2018 and matures on December 7, 2019.



57


PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – Joint Borrower (lanjutan) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Joint Borrower (continued)

Tingkat suku bunga : INAF : 9,00% p.a IGM : 9,25% p.a

Interest rate : INAF : 9.00% p.a IGM : 9.25% p.a

Jangka waktu perjanjian ini jatuh tempo tanggal 21 Juni 2019. The term of this agreement is due on June 21, 2019. Fasilitas yang diperoleh Perseroan adalah Plafon pinjaman sebesar Rp50.000.000.000

The loan facilities obtained by the Company are amounted to Rp50,000,000,000



Cibitung.



- Financial covenant current ratio minimal 120% - Current ratio minimum 120%, - Debt to equity ratio maksimal sebesar 150% - Debt to equity ratio maximum 150% - Debt Service coverage ratio minimal sebesar 1 kali. - Debt service coverage minimum 1 time .


As at December 31, 2018, the Company has not completed the requirement of Bank Mandiri (Persero) Tbk's current ratio of 110%.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Perseroan memperoleh fasilitas KMK revolving yang bersifat R/C terbatas dari PT BNI dengan nilai plafon maksimum Rp 95.000.000.000 (sembilan puluh lima milyar rupiah), berdasarkan surat No:BIN/3.1/0184/R tanggal 2 Agustus 2018 dengan tarif bunga 9.50% per annum yang telah diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 dan akan direviu triwulanan.

The Company obtained revolving credit facility that is the R/C limited from PT BNI with a maximum ceiling value of Rp95,000,000,000 (ninety five billion rupiah), based on the letter No: BIN / 3.1/0184/R dated August 2, 2018 with interest rates of 9.50% per annum until July 30, 2019 and will be reviewed quarterly.

Selain itu, Perseroan memperoleh fasilitas KMK Revolving yang bersifat non R/C dari PT BNI dengan nilai plafon maksimum Rp 55.000.000.000 (lima puluh lima milyar rupiah), berdasarkan surat No.BIN/3.1/0184/R tanggal 2 Agustus 2018 dengan tarif bunga 9.50% per annum yang telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 dan akan direviu triwulanan.

Also, the Company obtained Revolving Credit facility that is the non R/C from PT BNI with a maximum ceiling value Rp55,000,000,000 (fifty five billion rupiah), based on the letter No.BIN/3.1/0184/R dated August 2, 2018with interest rates of 9.50% per annum until July 31, 2019 and will be reviewed quarterly.

Fasilitas ini dijamin dengan jaminan sediaan, piutang dagang, tanah, bangunan pabrik, mesin/peralatan pabrik dan inventaris kantor/pabrik di Cibitung dan corporate guarantee dari Perseroan.

The facility is secured by inventories, trade receivables, land, building, plant, machinery and office supplies in Cibitung. Including Corporate Guarantee from The Parent Company.


Pada tanggal 31 Desember 2018 Perseroan tidak memenuhi persyaratan current ratio Bank BNI (Persero) Tbk yaitu sebesar 110%.

As at December 31, 2018, the Company has not cot completed the requirement of Bank BNI (Persero) Tbk's current ratio of 110%.



Perseroan mendapatkan kredit modal kerja dari Indonesia Exim Bank berdasarkan akta perjanjian kredit No. 04 tanggal 10 Desember 2015 dengan tingkat suku bunga 9,25% utilisasi dalam rupiah dan 5,70% dalam USD per annum yang telah diperpanjang dengan surat perpanjangan No. PBD/SP3/55/2018 dan jatuh tempo tanggal 7 Desember 2019.

The Company obtained a working capital loan based on Letter from Indonesia Exim Bank No. 04 dated December 10, 2015 after several amendments.the loan has an interest rate at 9.25% utilities in IDR and 5.70% utilities in USD per annum , which has been extended with extension letter no. PBD/SP3/55/2018 and matures on December 7, 2019.


58


Fasilitas yang diperoleh Perseroan antara lain: The loan facilities obtained by the Company are as follows : - Plafon pinjaman sebesar Rp100.000.000.000 - The credit limit amounted to Rp100,000,000,000 - Fasilitas pembiayaan SKBDN sebesarRp50.000.000.000 - Open LC Facility or SKBDN (local LC)

amountingRp50,000,000,0000. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan sebagai berikut: The facility is secured by the following collaterals: - Persediaan - Inventories - Piutang dagang - Trade receivables - Tanah, bangunan pabrik, mesin/peralatan pabrik dan


Cibitung. Sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut, Perseroan memiliki kewajiban untuk mempertahankan financial covenant debt to equity ratio tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) kali.

In connection with the credit agreement, the Company has an obligation to maintain debt to equity ratio minimum 2.5 times.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari utang bank jangka pendek sebagaimana yang diungkapkan di catatan 41.

The maximum exposure to liquidity risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of short term bank loan is disclosed in Note 41.

18. UTANG USAHA 18. TRADE PAYABLES

2018 2017 Pihak–pihak Berelasi Related Parties

PT Telekomunikasi Indonesia 4.787.791.500 - PT Telekomunikasi Indonesia PT Bio Farma (Persero) 2.492.759.373 3.393.204.118 PT Bio Farma (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia

(Persero) 1.787.796.285 1.245.100.316 PT Rajawali Nusantara Indonesia

(Persero) PT Kimia Farma (Persero) Tbk 135.403.697 140.549.748 PT Kimia Farma (Persero) Tbk SKBDN Bank Mandiri - 3.714.056.198 SKBDN Bank Mandiri

Subjumlah Hutang Usaha – Pihak Berelasi (a) 9.203.750.855 8.492.910.380

Subtotal related parties payable (a)

2018 2017 Pihak–pihak Ketiga Third Parties

PT Good Will Indonesia Jaya 61.640.187.303 167.127.568.978 PT Good Will Indonesia Jaya PT Tigaka Distrindo Perkasa 15.951.756.924 1.429.379.967 PT Tigaka Distrindo Perkasa PT Merapi Utama Pharma 9.338.885.115 7.741.278.153 PT Merapi Utama Pharma PT Kanaya Cipta Selaras 8.589.294.538 18.286.802.749 PT Kanaya Cipta Selaras PT Widatra Bakti Laboratories 8.438.832.836 - PT Widatra Bakti Laboratories PT Actavis Indonesia 5.745.016.163 3.182.137.102 PT Actavis Indonesia PT Harsen Laboratories 5.625.582.344 - PT Harsen Laboratories PT Ridda Manna 4.405.283.078 - PT Ridda Manna PT Novapharin 4.109.256.426 3.652.348.954 PT Novapharin PT Jaya Guna Lestari 3.494.322.221 - PT Jaya Guna Lestari PT Cipta Aneka Air 2.722.960.000 - PT Cipta Aneka Air PT Tatarasa Primatama 2.667.910.998 1.151.731.330 PT Tatarasa Primatama PT Tamanaco 2.632.221.559 2.029.659.680 PT Tamanaco Luohe Nanjiecun Pharmaceutical,LTD 2.503.081.853 - Luohe Nanjiecun Pharmaceutical,LTD PT Anres Join Technology 2.436.168.534 - PT Anres Join Technology PT Promosindo Medika 2.384.034.950 - PT Promosindo Medika PT Kirana Jaya Lestari 2.181.839.073 2.019.733.573 PT Kirana Jaya Lestari PT Rafa Topaz Utama 2.124.030.433 1.454.677.165 PT Rafa Topaz Utama Kopama 1.683.475.356 - Kopama PT Kairos Tritunggal 1.672.575.000 - PT Kairos Tritunggal PT Tiara Kencana 1.471.260.925 13.307.553.077 PT Tiara Kencana PT Lucas Djaya 1.444.776.330 1.308.451.256 PT Lucas Djaya PT Surya Tubal Indonesia 1.441.073.262 - PT Surya Tubal Indonesia PT Anugerah Pharmindo Lestari 1.254.854.340 7.098.452.562 PT Anugerah Pharmindo Lestari Innovita (Tangshan) Biological TECH 1.171.964.488 Innovita (Tangshan) Biological TECH PT Imas Asri Mulya 1.021.750.000 - PT Imas Asri Mulya PT Tamara Overseas Corporation - 1.479.407.452 PT Tamara Overseas Corporation PT Kromtekindo - 2.088.740.202 PT Kromtekindo

Subjumlah dipindahkan 158.152.394.049 233.357.922.200 Previous subtotal



59

18. UTANG USAHA (Lanjutan) 18. TRADE PAYABLES (Continued)

Subjumlah pindahan 158.152.394.049 233.357.922.200 Previous subtotal

PT Bernofarm - 5.289.175.080 PT Bernofarm PT Forta Mitra Sejati - 5.563.614.103 PT Forta Mitra Sejati PT Samudera Medika Jaya - 4.042.500.000 PT Samudera Medika Jaya PT Rama Emarald Multi Sukses - 3.702.713.133 PT Rama Emarald Multi Sukses PT Saba Indomedika - 2.956.794.478 PT Saba Indomedika PT Foresight Global - 2.812.281.234 PT Foresight Global PT Enigma Saintia Solusindo - 2.744.517.325 PT Enigma Saintia Solusindo PT Imfarmind Farmasi Industri - 2.393.606.462 PT Imfarmind Farmasi Industri PT Surya Jaya Lestari - 2.283.557.760 PT Surya Jaya Lestari PT Sampharindo Perdana Trading - 2.198.668.611 PT Sampharindo Perdana Trading PT Mutiara - 2.179.402.250 PT Mutiara PT Bufa Aneka - 2.045.369.407 PT Bufa Aneka PT Satya Abadi Pharma - 2.041.255.697 PT Satya Abadi Pharma PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk - 2.041.040.772 PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT Petan Daya Medica - 2.037.381.819 PT Petan Daya Medica PT Ika Pharmindo Putramas - 1.873.218.017 PT Ika Pharmindo Putramas PT Murti Indah Sentosa - 1.770.819.818 PT Murti Indah Sentosa PT IPHA Laboratories - 1.714.659.375 PT IPHA Laboratories PT Genecraft Labs - 1.640.833.274 PT Genecraft Labs AZEC INDONESIA MS - 1.638.000.000 AZEC INDONESIA MS PT Eka Cita Dian Persada - 1.614.664.480 PT Eka Cita Dian Persada PT Surgika Alkesindo - 1.591.889.790 PT Surgika Alkesindo PT Anugerah Argon Medika - 1.328.208.972 PT Anugerah Argon Medika PT Sysmex Indonesia - 1.265.433.023 PT Sysmex Indonesia PT Pradipta Adipacific - 1.261.617.115 PT Pradipta Adipacific PT Jasa Medika Saranatama - 1.242.335.332 PT Jasa Medika Saranatama PT Maja Bintang Indonesia - 1.150.000.000 PT Maja Bintang Indonesia PT Jamsostek (Persero) - 1.109.094.532 PT Jamsostek (Persero) PT Cipta Perkasa Tunggal - 1.031.867.800 PT Cipta Perkasa Tunggal PT Capsugel Indonesia - 2.415.537.100 PT Capsugel Indonesia KPP WP Besar Tiga - - KPP WP Besar Tiga PT Pura Barutama - - PT Pura Barutama PT Avesta Continental Pack - 2.139.939.000 PT Avesta Continental Pack Lain-lain (rincian dibawah 1Milyar) 46.205.658.136 74.170.981.387 Others (Under 1Billion)

Subjumlah Pihak Ketiga (b) 204.358.052.185 376.648.899.346 Subtotal Third Parties (b) Jumlah (a + b) 213.561.803.040 385.141.809.726 Total (a + b)

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Details of trade payables by currencies are as follows:

2018 2017 Rupiah 212.094.095.712 384.798.269.703 Rupiah Dollar Dollar

(31 Desember 2018: USD101.354 dan 31 Desember 2017: USD 29.355 ) 1.467.707.328 343.540.023

(December 31. 2018 : USD101.354 and December 31.2017: USD63.178)

Jumlah 213.561.803.040 385.141.809.726 Total

Rincian utang usaha berdasarkan jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The aging of trade payables are as follows:

2018 2017

Belum Jatuh Tempo 22.262.202.567 208.341.966.350 Not yet due Jatuh Tempo Past due:

01 – 30 hari 37.303.126.922 83.975.539.709 01 – 30 days 31 – 60 hari 43.977.059.972 25.942.577.327 31 – 60 days 61 – 90 hari 42.973.268.353 24.570.711.506 61 – 90 days 91 – 120 hari 8.322.655.711 4.064.236.055 91 – 120 days Lebih dari 120 hari 59.001.229.515 38.246.778.779 Over 120 days

Jumlah 213.839.543.040 385.141.809.726 Total

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas utang usaha sebagaimana yang diungkapkan di catatan 41.

The maximum exposure to liquidity risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of trade payables is disclosed in Note 41.



59

18. UTANG USAHA (Lanjutan) 18. TRADE PAYABLES (Continued)

Subjumlah pindahan 158.152.394.049 233.357.922.200 Previous subtotal

PT Bernofarm - 5.289.175.080 PT Bernofarm PT Forta Mitra Sejati - 5.563.614.103 PT Forta Mitra Sejati PT Samudera Medika Jaya - 4.042.500.000 PT Samudera Medika Jaya PT Rama Emarald Multi Sukses - 3.702.713.133 PT Rama Emarald Multi Sukses PT Saba Indomedika - 2.956.794.478 PT Saba Indomedika PT Foresight Global - 2.812.281.234 PT Foresight Global PT Enigma Saintia Solusindo - 2.744.517.325 PT Enigma Saintia Solusindo PT Imfarmind Farmasi Industri - 2.393.606.462 PT Imfarmind Farmasi Industri PT Surya Jaya Lestari - 2.283.557.760 PT Surya Jaya Lestari PT Sampharindo Perdana Trading - 2.198.668.611 PT Sampharindo Perdana Trading PT Mutiara - 2.179.402.250 PT Mutiara PT Bufa Aneka - 2.045.369.407 PT Bufa Aneka PT Satya Abadi Pharma - 2.041.255.697 PT Satya Abadi Pharma PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk - 2.041.040.772 PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT Petan Daya Medica - 2.037.381.819 PT Petan Daya Medica PT Ika Pharmindo Putramas - 1.873.218.017 PT Ika Pharmindo Putramas PT Murti Indah Sentosa - 1.770.819.818 PT Murti Indah Sentosa PT IPHA Laboratories - 1.714.659.375 PT IPHA Laboratories PT Genecraft Labs - 1.640.833.274 PT Genecraft Labs AZEC INDONESIA MS - 1.638.000.000 AZEC INDONESIA MS PT Eka Cita Dian Persada - 1.614.664.480 PT Eka Cita Dian Persada PT Surgika Alkesindo - 1.591.889.790 PT Surgika Alkesindo PT Anugerah Argon Medika - 1.328.208.972 PT Anugerah Argon Medika PT Sysmex Indonesia - 1.265.433.023 PT Sysmex Indonesia PT Pradipta Adipacific - 1.261.617.115 PT Pradipta Adipacific PT Jasa Medika Saranatama - 1.242.335.332 PT Jasa Medika Saranatama PT Maja Bintang Indonesia - 1.150.000.000 PT Maja Bintang Indonesia PT Jamsostek (Persero) - 1.109.094.532 PT Jamsostek (Persero) PT Cipta Perkasa Tunggal - 1.031.867.800 PT Cipta Perkasa Tunggal PT Capsugel Indonesia - 2.415.537.100 PT Capsugel Indonesia KPP WP Besar Tiga - - KPP WP Besar Tiga PT Pura Barutama - - PT Pura Barutama PT Avesta Continental Pack - 2.139.939.000 PT Avesta Continental Pack Lain-lain (rincian dibawah 1Milyar) 46.205.658.136 74.170.981.387 Others (Under 1Billion)

Subjumlah Pihak Ketiga (b) 204.358.052.185 376.648.899.346 Subtotal Third Parties (b) Jumlah (a + b) 213.561.803.040 385.141.809.726 Total (a + b)

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Details of trade payables by currencies are as follows:

2018 2017 Rupiah 212.094.095.712 384.798.269.703 Rupiah Dollar Dollar

(31 Desember 2018: USD101.354 dan 31 Desember 2017: USD 29.355 ) 1.467.707.328 343.540.023

(December 31. 2018 : USD101.354 and December 31.2017: USD63.178)

Jumlah 213.561.803.040 385.141.809.726 Total

Rincian utang usaha berdasarkan jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The aging of trade payables are as follows:

2018 2017

Belum Jatuh Tempo 22.262.202.567 208.341.966.350 Not yet due Jatuh Tempo Past due:

01 – 30 hari 37.303.126.922 83.975.539.709 01 – 30 days 31 – 60 hari 43.977.059.972 25.942.577.327 31 – 60 days 61 – 90 hari 42.973.268.353 24.570.711.506 61 – 90 days 91 – 120 hari 8.322.655.711 4.064.236.055 91 – 120 days Lebih dari 120 hari 59.001.229.515 38.246.778.779 Over 120 days

Jumlah 213.839.543.040 385.141.809.726 Total

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas utang usaha sebagaimana yang diungkapkan di catatan 41.

The maximum exposure to liquidity risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of trade payables is disclosed in Note 41.


60

19. UANG MUKA PENJUALAN 19. ADVANCES FROM CUSTOMERS

Akun ini merupakan uang yang diterima Perseroan atas penjualan kepada institusi yang belum direalisasikan. Saldo uang muka penjualan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp20.387.486.410 dan Rp2.482.425.267.

This account represents customer advancesto the Company and its subsidiaries (IGM) that have not yet been realized.Balance of customer advances as at December 31. 2018 and December 31. 2017 is amounted to Rp20,387,486,410 and Rp2,482,425,267 respectively.

20. HUTANG PAJAK 20. TAX PAYABLES

2018 2017 Perseroan: The Company: - Pasal 21 998.429.219 700.171.160 Article 21 - - Pasal 22 628.370.269 176.967.527 Article 22 - - Pasal 23 250.609.252 100.560.042 Article 23 - - Pasal 4 Ayat (2) 6.565.290 3.485.790 Article 4 (2) - - Pajak Pertambahan Nilai 49.970.622.939 24.790.118.316 Value added taxes -

51.854.596.969 25.771.302.835 Entitas Anak: Subsidiaries: - Pasal 21 356.520.902 518.484.729 Article 21 - - Pasal 22 - 544.500 Article 22 - - Pasal 4 ayat (2) 63.359.498 - Article 4 (2) - - Pasal 23 830.802.199 3.266.216.357 Article 23 - - Pasal 46 19.910.000 7.070.000 Article 46 - - Pajak Pertambahan Nilai 23.316.640 - VAT-

1.293.909.239 3.792.315.586 Jumlah 53.148.506.208 29.563.618.421 Total

21. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR 21. ACCRUED EXPENSES

2018 2017 Beban operasional dan distribusi 18.597.002.390 19.676.606.597 Operational and distribution expenses Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 90.000.000 937.702.300

Liabilities to PKBL Unit

Jumlah 18.687.002.390 20.614.308.897 Total

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas biaya yang masih harus dibayar sebagaimana yang diungkapkan di catatan 41.

The maximum exposure to liquidity risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of accrued expenses is disclosed in Note 41.

22. PINJAMAN 22. BORROWINGS

2018 2017 Pinjaman: Borrowings:

Bank jangka panjang 49.439.364.000 44.718.791.500 Long term bank loans Sewa pembiayaan 1.319.191.512 - Finance lease Jumlah 50.758.555.512 44.718.791.500 Total

2018

- Saldo awal 44.718.791.500 Beginning balance- - Penambahan bank jangka panjang 8.834.245.000 Additional issuance of long term bank loans- - Penambahan sewa pembiayaan 1.462.500.000 Additional issuance of finance lease- - Pembayaran bank jangka panjang (4.113.672.500) Payment to long term bank loans- - Pembayaran sewa pembiayaan (143.308.488) Payment to finance lease

Saldo Akhir 50.758.555.512 Ending Balance

Perseroan memperoleh Kredit Investasi - I dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sesuai surat No.CBG.CB2/D02.SPPK.005/2014 tanggal 16 Juni 2014 dengan limit KI - I senilai Rp13.860.000.000; Jadwal penarikan s/d 30 Juni 2015. dengan suku bunga 10.50% pertahun dengan Jangka waktu angsuran sampai dengan 31 Desember 2018. Kredit Investasi tersebut digunakan untuk renovasi produksi herbal steril.

The Company obtained investment credit - I from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.CBG.CB2/D02.SPPK.005/2014 letter dated June 16, 2014 with first disbursment amounted to Rp13,860,000,000 ,schedule of disbursement until June 30, 2015. The interest rate is 10.50% per annum with installment payment schedule until December 31, 2018. The investment credits are used for renovation production facilities of herbal sterile.



61

22. PINJAMAN (Lanjutan) 22. BORROWINGS (Continued)

Perseroan memperoleh Kredit Investasi - II dari Bank Mandiri sesuai surat No.WBG.CB1/SPPK/SPD.007/2017 tanggal 19 Juni 2017 dengan limit KI - II (Tranche B) senilai Rp44.463.418.200; Jadwal penarikan s/d 31 Desember 2015. dengan suku bunga 10.50% pertahun dengan Jangka waktu angsuran sampai dengan 31 Desember 2023. kredit Investasi tersebut digunakan untuk renovasi dan pembangunan fasilitas pilot plan serta pembangunan fasilitas produksi FDC (Fixed Dose Combination).

The Company obtained investment credit facility - II from Bank Mandiri No. WBG.CB1/SPPK/SPD.007/2017 letter dated June 19. 2017 with KI - II ( Tranche B) limit amounted to Rp44,463,418,200; schedule of disbursement until December 31. 2015 with 10.50% interest per annum with installment schedule until December 31, 2023. Investment credits facility are used for renovation and construction of pilot plan facilities and construction FDC production facilities.

Jaminan yang diberikan untuk hutang bank diatas sama dengan jaminan yang diberikan di catatan 17.

The collateral pledge for these loans are the same as those in note 17.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas pinjaman bank jangka panjang sebagaimana yang diungkapkan di catatan 41.

The maximum exposure to liquidity risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of long term bank loans is disclosed in Note 41.

Pada tahun 2018, Perseroan melakukan pembelian mesin melalui sewa pembiayaan dengan PT BNI Multifinance, jangka waktu sewa adalah 3 tahun dengan tingkat bunga sebesar 13% per tahun dengan sesuai surat Nomor BNIMF/6.3/061 tanggal 12 September 2018.

In 2018, the Company buy machinery through finance lease with PT BNI Multifinance. The lease term is for 3 years with interest rate of 13% per annum accordance to BNIMF/6.3/061 letter dated on September 12, 2018.

23. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN 23. MEDIUM TERM NOTE

2018 2017

Surat berharga yang diterbitkan - 45.000.000.000 Medium-term note Less: Less:

Biaya transaksi setelah akumulasi Amortisasi

- (167.456.035)

Transaction cost net of accumulated amortization

Nilai tercatat neto pokok - 44.832.543.965 Net carrying amount principal Less: Less:

Surat berharga yang diterbitkan yang jatuh tempo dalam setahun - 44.832.543.965 Current portion

Utang jangka menengah tidak lancar - -

Non-current portion

2018

- Saldo Awal 45.000.000.000 Beginning balance- - Penambahan MTN - Additional issuance of medium term note- - Amortisasi provisi - Amortization of provision- - Pembayaran (45.000.000.000) Payments- - Perbedaan valuta asing - Foreign exchange differences-

Saldo Akhir - Ending Balance

Pada tanggal 20 Maret 2015, Perseroan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah ("MTN") dengan nilai nominal sebesar Rp45.000.000.000 (empat puluh lima milyar rupiah). Berdasarkan hasil pemeringkatan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 22 Desember 2014. Perseroan memperoleh peringkat "idBB" dengan stable outlook atas surat utang yang diterbitkan.

On March 20, 2015, the Parent Company issued Medium Term Notes ("MTN") with a face value of Rp45,000,000,000 (forty five billion rupiah). Based on credit rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dated December 22, 2014. The Company obtained a rating "idBB" with stable outlook for the notes issued.

Perseroan telah membayar seluruh utang jangka menengah. The Company have fully paid the medium term note.

MTN tersebut memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 20 Maret 2018 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 11.50% per tahun yang dibayarkan setiap kuartal dimulai sejak Juni 2015. Dan sebagai jaminan adalah piutang lancar dan persediaan (catatan 5 dan 7) dengan nilai 120% dari nilai pokok surat utang. Agen Pemantau dan Agen jaminan dari surat utang ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Permata.

The MTN has maturity term of 3 (three) years until March 20, 2018 and subject to fixed interest rate of 11.50% per year and paid quarterly starting from June 2015. The Company's collateral are current receivable and inventories (notes 5 and 7) with a nominal value of 120% of the MTN value. Guarantee and supervisory agent from this notes is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Bank Permata.



61

22. PINJAMAN (Lanjutan) 22. BORROWINGS (Continued)

Perseroan memperoleh Kredit Investasi - II dari Bank Mandiri sesuai surat No.WBG.CB1/SPPK/SPD.007/2017 tanggal 19 Juni 2017 dengan limit KI - II (Tranche B) senilai Rp44.463.418.200; Jadwal penarikan s/d 31 Desember 2015. dengan suku bunga 10.50% pertahun dengan Jangka waktu angsuran sampai dengan 31 Desember 2023. kredit Investasi tersebut digunakan untuk renovasi dan pembangunan fasilitas pilot plan serta pembangunan fasilitas produksi FDC (Fixed Dose Combination).

The Company obtained investment credit facility - II from Bank Mandiri No. WBG.CB1/SPPK/SPD.007/2017 letter dated June 19. 2017 with KI - II ( Tranche B) limit amounted to Rp44,463,418,200; schedule of disbursement until December 31. 2015 with 10.50% interest per annum with installment schedule until December 31, 2023. Investment credits facility are used for renovation and construction of pilot plan facilities and construction FDC production facilities.

Jaminan yang diberikan untuk hutang bank diatas sama dengan jaminan yang diberikan di catatan 17.

The collateral pledge for these loans are the same as those in note 17.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas pinjaman bank jangka panjang sebagaimana yang diungkapkan di catatan 41.

The maximum exposure to liquidity risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of long term bank loans is disclosed in Note 41.

Pada tahun 2018, Perseroan melakukan pembelian mesin melalui sewa pembiayaan dengan PT BNI Multifinance, jangka waktu sewa adalah 3 tahun dengan tingkat bunga sebesar 13% per tahun dengan sesuai surat Nomor BNIMF/6.3/061 tanggal 12 September 2018.

In 2018, the Company buy machinery through finance lease with PT BNI Multifinance. The lease term is for 3 years with interest rate of 13% per annum accordance to BNIMF/6.3/061 letter dated on September 12, 2018.


2018 2017

Surat berharga yang diterbitkan - 45.000.000.000 Medium-term note Less: Less:

Biaya transaksi setelah akumulasi Amortisasi

- (167.456.035)

Transaction cost net of accumulated amortization

Nilai tercatat neto pokok - 44.832.543.965 Net carrying amount principal Less: Less:

Surat berharga yang diterbitkan yang jatuh tempo dalam setahun - 44.832.543.965 Current portion

Utang jangka menengah tidak lancar - -

Non-current portion

2018

- Saldo Awal 45.000.000.000 Beginning balance- - Penambahan MTN - Additional issuance of medium term note- - Amortisasi provisi - Amortization of provision- - Pembayaran (45.000.000.000) Payments- - Perbedaan valuta asing - Foreign exchange differences-

Saldo Akhir - Ending Balance

Pada tanggal 20 Maret 2015, Perseroan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah ("MTN") dengan nilai nominal sebesar Rp45.000.000.000 (empat puluh lima milyar rupiah). Berdasarkan hasil pemeringkatan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 22 Desember 2014. Perseroan memperoleh peringkat "idBB" dengan stable outlook atas surat utang yang diterbitkan.

On March 20, 2015, the Parent Company issued Medium Term Notes ("MTN") with a face value of Rp45,000,000,000 (forty five billion rupiah). Based on credit rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dated December 22, 2014. The Company obtained a rating "idBB" with stable outlook for the notes issued.

Perseroan telah membayar seluruh utang jangka menengah. The Company have fully paid the medium term note.

MTN tersebut memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 20 Maret 2018 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 11.50% per tahun yang dibayarkan setiap kuartal dimulai sejak Juni 2015. Dan sebagai jaminan adalah piutang lancar dan persediaan (catatan 5 dan 7) dengan nilai 120% dari nilai pokok surat utang. Agen Pemantau dan Agen jaminan dari surat utang ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Permata.

The MTN has maturity term of 3 (three) years until March 20, 2018 and subject to fixed interest rate of 11.50% per year and paid quarterly starting from June 2015. The Company's collateral are current receivable and inventories (notes 5 and 7) with a nominal value of 120% of the MTN value. Guarantee and supervisory agent from this notes is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Bank Permata.


62


Penerbitan surat utang digunakan untuk pengembangan bisnis baru di Perseroan dan Anak. Selain itu Perseroan harus memenuhi financial covenant Current Ratio minimal 120%. Debt to Equity Ratio maksimal sebesar 150% dan Debt Service Coverage Ratio minimal sebesar 100 %.

This MTN was used for new business development of the Company. The terms of financial covenant that have to be fullfiled by the financial covenant current ratio minimum 120%. Debt to Equity Ratio maximum 150% and Debt Service Coverage minimum 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2017 Perseroan tidak memenuhi persyaratan current rasio covenant PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yaitu sebesar 108%.

As of December 31, 2017 the Company did not meet the current ratio of covenant of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to 108%.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas surat berharga yang diterbitkan sebagaimana yang diungkapkan di catatan 41.

The maximum exposure to liquidity risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of medium term note is disclosed in Note 41.

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK 24. SHORT TERM EMPLOYEE BENEFIT

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing masing sebesar Rp13.869.415.632 dan Rp5.668.859.542. Akun ini terdiri dari liabilitas atas gaji tunjangan lembur iuran THL dan insentif marketing.

Short-term employee benefit liabilities on December 31. 2018 and 2017 is amounting to Rp13,869,415,632 and Rp5,668,859,542. respectively. This account composed of liabilities on bonus for salary overtime benefits, THL fees and marketing incentives.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas liabilitas imbalan kerja jangka pendek yang diterbitkan sebagaimana yang diungkapkan di catatan 41.

The maximum exposure to liquidity risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of short term employee benefit liabilities is disclosed in Note 41.

25. IMBALAN PASCA KERJA 25. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION

a. Program Pensiun Perseroan dan anak Perseroan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan tetap yang berumur tidak lebih dari 55 tahun dan mempunyai masa kerja satu tahun sejak diangkat menjadi pegawai tetap jumlah karyawan yang diikutsertakan dalam program pensiun untuk per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebanyak 1.259 dan 1.603 karyawan. Dana pensiun ini dikelola oleh dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero). Perseroan dan anak Perseroan memberikan kontribusi iuran sebesar 11% dan karyawan menanggung 2% dari jumlah gaji per bulan.

a. Pension Plan The Company and its Subsidiary established a defined contribution plans covering all their permanent employees who are not more than 55 years old and have a minimum working period of not less than one year since they became permanent employees. The number of participating employees in the pension plans in December 31, 2018 and 2017 were 1.259 and 1.603 respectively. The pension plans are managed by dana pension lembaga keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero). The pension plans are funded by contribution from the Company and its subsidiary at 11% and employees at 2% of salary respectively.

b. Manfaat Karyawan Perseroan dan anak Perseroan menyelenggarakan program manfaat PHK karyawan (post-retiremen benefit) sesuai undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon.

b. Employee Benefits The Company and its Subsidiary calculates and records estimated employee retirement benefits for all its local permanent employees based on labor law No. 13 year 2003 concerning the settlement of labor dismissal and the stipulation of severance pay. gratuity. and compensation in companies.

Penilaian terakhir biaya manfaat pekerja sesuai dengan PSAK No 24-revisi. dilakukan oleh PT Dian Artha Tama, Aktuaris Independen, sesuai dengan laporan 251/PSAK/DAT/II/2019 (Anak Perseroan) dan 250/PSAK/DAT/II/2019 (Induk Perseroan) tanggal 20 Februari 2019 dengan menggunakan asumsi aktuaria sebagai berikut:

The latest actuarial valuation 251/PSAK/DAT/II/2019 (Subsidiary) PT IGM and 250/PSAK/DAT/II/2019 (Parent). dated February 20, 2019 was conducted by PT Dian Artha Tama as an independent firm of actuaries. by using the actuarial assumptions as follows:

2018 2017 Tingkat bunga 8.2% per tahun 7% per tahun Discount rate per annum Tingkat proyeksi kenaikan gaji per

tahun 5% per tahun 5% per tahun Projected salary increase rate per

annum Tabel kematian Indonesia – III (2011) Indonesia – III (2011) Mortality rate Usia pensiun normal 56 Tahun 56 tahun Normal pension age Metode Projected Unit Credit Projected Unit Credit Method



63

25. IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan) 25. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION (Continued)

b. Manfaat Karyawan (lanjutan) b. Employee Benefits (continued)

Rekonsiliasi beban manfaat karyawan yang diakui di laporan laba rugi konsolidasi adalah sebagai berikut:

Reconciliation of employee benefit expense recognized in the consolidated statements of profit or loss is as follows:

2018 2017 Biaya jasa kini 5.644.796.268 5.726.800.777 Current service cost Biaya bunga 4.920.925.393 5.548.939.069 Interest cost Ekspektasi pengembalian aset program (352.358.726) (862.692.616) Expected return on plan asset Jumlah beban imbalan kerja

pegawai diakui dalam laba rugi konsolidasi Perseroan 10.213.362.935 10.413.047.230

Total Expense recognized in the consolidated

statement of profit or loss

Rekonsiliasi pengukuran kembali kerugian)/(keuntungan) faktorial yang diakui di laporan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasi sebagai berikut:

Reconciliation of remeasurement of factorial loss/(gain) recognized in the consolidated other comprehensive income is as follows:

2018 2017 Pengukuran kembali (3.964.592.623) 4.083.231.502 Re-measurement Jumlah kerugian/(keuntungan)

imbalan kerja diakui dalam penghasilan komprehensif lain konsolidasi (3.964.592.623) 4.083.231.502

Total actuarial loss/(gain) recognized in the consolidated others comprehensive

income

Perubahan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut: Movements in the benefit liability were as follows:

2018 2017

Saldo awal 65.457.065.659 56.211.981.879 Beginning balance Biaya imbalan kerja 10.213.362.935 10.413.047.230 Benefit expense Rugi (laba) komprehensif lainnya (3.964.592.623) 4.083.231.502 Other Actuarial loss (gain) Income Pembayaran manfaat (2.513.687.097) (3.469.448.830) Benefit payment Pembayaran kontribusi (1.484.788.435) (1.781.746.122) Contribution payment Kewajiban akhir periode 67.707.360.439 65.457.065.659 Balance at end of year

Perubahan nilai kini imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut: Movement in the present value of employee benefit obligation were as follows:

2018 2017 Saldo awal nilai kini liabilitas imbalan kerja 70.490.761.755 66.605.868.832

Beginning balance of present value of employee benefit obligation

Biaya jasa kini 5.644.796.268 5.726.800.777 Current service cost Biaya bunga 4.920.925.393 5.548.939.069 Interest cost (Keuntungan) kerugian aktuarial (3.676.583.971) 2.467.010.452 Actuarial (gain) losses Pembayaran imbalan (7.665.211.868) (9.857.857.375) Benefit payment Saldo akhir nilai kini liabilitas imbalan kerja 69.714.687.577 70.490.761.755

Ending balance of present value of employee benefit obligation



63



Rekonsiliasi beban manfaat karyawan yang diakui di laporan laba rugi konsolidasi adalah sebagai berikut:

Reconciliation of employee benefit expense recognized in the consolidated statements of profit or loss is as follows:

2018 2017 Biaya jasa kini 5.644.796.268 5.726.800.777 Current service cost Biaya bunga 4.920.925.393 5.548.939.069 Interest cost Ekspektasi pengembalian aset program (352.358.726) (862.692.616) Expected return on plan asset Jumlah beban imbalan kerja

pegawai diakui dalam laba rugi konsolidasi Perseroan 10.213.362.935 10.413.047.230

Total Expense recognized in the consolidated

statement of profit or loss

Rekonsiliasi pengukuran kembali kerugian)/(keuntungan) faktorial yang diakui di laporan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasi sebagai berikut:

Reconciliation of remeasurement of factorial loss/(gain) recognized in the consolidated other comprehensive income is as follows:

2018 2017 Pengukuran kembali (3.964.592.623) 4.083.231.502 Re-measurement Jumlah kerugian/(keuntungan)

imbalan kerja diakui dalam penghasilan komprehensif lain konsolidasi (3.964.592.623) 4.083.231.502

Total actuarial loss/(gain) recognized in the consolidated others comprehensive

income

Perubahan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut: Movements in the benefit liability were as follows:

2018 2017

Saldo awal 65.457.065.659 56.211.981.879 Beginning balance Biaya imbalan kerja 10.213.362.935 10.413.047.230 Benefit expense Rugi (laba) komprehensif lainnya (3.964.592.623) 4.083.231.502 Other Actuarial loss (gain) Income Pembayaran manfaat (2.513.687.097) (3.469.448.830) Benefit payment Pembayaran kontribusi (1.484.788.435) (1.781.746.122) Contribution payment Kewajiban akhir periode 67.707.360.439 65.457.065.659 Balance at end of year

Perubahan nilai kini imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut: Movement in the present value of employee benefit obligation were as follows:

2018 2017 Saldo awal nilai kini liabilitas imbalan kerja 70.490.761.755 66.605.868.832

Beginning balance of present value of employee benefit obligation

Biaya jasa kini 5.644.796.268 5.726.800.777 Current service cost Biaya bunga 4.920.925.393 5.548.939.069 Interest cost (Keuntungan) kerugian aktuarial (3.676.583.971) 2.467.010.452 Actuarial (gain) losses Pembayaran imbalan (7.665.211.868) (9.857.857.375) Benefit payment Saldo akhir nilai kini liabilitas imbalan kerja 69.714.687.577 70.490.761.755

Ending balance of present value of employee benefit obligation


64



Perubahan nilai wajar aset program untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Movements in the fair value of plan assets for the years ended December 31. 2018 and 2017 are as follows:

2018 2017 Saldo awal 5.033.696.085 10.393.886.953 Beginning balance Imbal hasil aktual aset program 640.367.378 (753.528.434) Actual return of plan assets Pembayaran imbalan kerja (5.151.524.760) (6.388.408.545) Employee benefit payment Pembayaran kontribusi 1.484.788.435 1.781.746.122 Contributions paid for the year Saldo akhir aset program 2.007.327.138 5.033.696.096 Ending balance

Analisis Sensitifitas: Sensitivity analysis:

Perubahan satu poin persentasi dalam tingkat diskonto yang diasumsikan akan memiliki dampak sebagai berikut:

One percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects:

Kenaikan/ increase Penurunan/ decrease

Dampak pada agregat biaya jasa kini 10.269.537.859 10.991.198.749 Effect in the present value of

Current service expense Dampak pada nilai kini kewajiban imbalan kerja 65.685.868.545 74.160.936.878

Effect in the present value of defined obligation

Jatuh tempo kewajiban aset dana manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The maturity of defined benefit plan obligation as at December 31. 2018 and 2017 is as follows:

2018 2017 Dalam waktu 12 bulan berikutnya (periode laporan tahun berikutnya) 5.174.450.462 3.424.411.638

Within the next 12 months (the next annual reporting period)

Antara 2 dan 5 tahun 17.694.511.085 15.385.957.695 Between 2 and 5 years Antara 5 dan 10 tahun 25.199.328.486 26.907.065.765 Between 5 and 10 years Di atas 10 tahun 21.646.397.544 24.719.251.202 Beyond 10 years

26. KEPENTINGAN NON PENGENDALI 26. NON CONTROLLING INTEREST

Kepentingan non pengendali merupakan bagian pemegang saham non pengendali atas ekuitas anak Perseroan terdiri dari:

This represents equity shares of the non controlling interest share holders in subsidiaries:

2018 2017

- PT Indofarma Global Medika - PT Indofarma Global Medika Ekuitas Entitas Anak 91.133.493.050 88.705.247.953 Subsidiary equity

Prosentase Kepentingan nonpengendali 0.001% 0.001% Percentage of non controlling interest

Kepentingan non pengendali atas ekuitas entitas anak PT Indofarma Global Medika 886.347 865.634

Non controlling interest of Subsidiary equity

- PT Farmalab Indoutama - PT Farmalab Indoutama Ekuitas entitas anak (212.870.731) 440.731.204 Subsidiary equity

Prosentase Kepentingan non pengendali 0.091% 0.091% Percentage of non controlling interest

Kepentingan non pengendali atas ekuitas entitas anak PT Farmalab Indoutama (193.519) 400.664

Non controlling interest of Subsidiary equity

Total Kepentingan non pengendali atas ekuitas entitas anak 692.828 1.266.298 Total non controlling interest



65

26. KEPENTINGAN NON PENGENDALI (Lanjutan) 26. NON CONTROLLING INTEREST

2018 2017

- PT Indofarma Global Medika - PT Indofarma Global Medika Laba (rugi) komprehensif anak

Perseroan 2.427.650.913 (25.531.540.041) Comprehensive income (loss) of

Subsidiary Prosentase kepentingan non

pengendali 0.001% 0.001% Percentage of non controlling interest Kepentingan non pengendali atas

rugi anak Perseroan 20.714 (273.018) Non controlling interest of Subsidiary

loss 2018 2017

- PT Farmalab Indoutama - PT Farmalab Indoutama Laba Komprehensif Anak Perseroan (653.501.935) (1.700.718.412) Comprehensive loss of Subsidiary Prosentase kepentingan Nonpengendali 0.091% 0.091% Percentage of non controlling Interest Kepentingan Nonpengendali atas Laba anak Perseroan (594.184) (1.546.108)

Non controlling interest of Subsidiary Loss

Total rugi komprehensif yang dapat diatribusikan (573.470) (1.822.820)

Total non controlling share from Subsidiary loss

27. MODAL SAHAM 27. SHARE CAPITAL

2018

Presentase pemilikan/

Percentage of owner ship %

Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/Number of shares

issued and fully paid

Jumlah modal disetor/ Total

paid-up capital Rp

Saham seri A Dwiwarna: Series A Dwiwarna share: Pemerintah Republik Indonesia 0.0000000003% 1 100

The government of the Republic of Indonesia

Saham seri B: Series B shares: Pemerintah Republik Indonesia 80.6642214330% 2.499.999.999 249.999.999.900


PT ASABRI (Persero) 7.3415363469% 227.533.850 22.753.385.000 PT ASABRI (Persero) Masyarakat (dibawah 5%) 11.9942421879% 371.733.650 37.173.365.000 Public (under 5%)

Jumlah 100% 3.099.267.500 309.926.750.000 Total

2017






paid-up capital Rp






Jumlah 100.00% 3.099.267.500 309.926.750.000 Total



65

26. KEPENTINGAN NON PENGENDALI (Lanjutan) 26. NON CONTROLLING INTEREST

2018 2017

- PT Indofarma Global Medika - PT Indofarma Global Medika Laba (rugi) komprehensif anak

Perseroan 2.427.650.913 (25.531.540.041) Comprehensive income (loss) of

Subsidiary Prosentase kepentingan non

pengendali 0.001% 0.001% Percentage of non controlling interest Kepentingan non pengendali atas

rugi anak Perseroan 20.714 (273.018) Non controlling interest of Subsidiary

loss 2018 2017

- PT Farmalab Indoutama - PT Farmalab Indoutama Laba Komprehensif Anak Perseroan (653.501.935) (1.700.718.412) Comprehensive loss of Subsidiary Prosentase kepentingan Nonpengendali 0.091% 0.091% Percentage of non controlling Interest Kepentingan Nonpengendali atas Laba anak Perseroan (594.184) (1.546.108)

Non controlling interest of Subsidiary Loss

Total rugi komprehensif yang dapat diatribusikan (573.470) (1.822.820)

Total non controlling share from Subsidiary loss

27. MODAL SAHAM 27. SHARE CAPITAL

2018






paid-up capital Rp






Jumlah 100% 3.099.267.500 309.926.750.000 Total

2017






paid-up capital Rp






Jumlah 100.00% 3.099.267.500 309.926.750.000 Total


66

28. TAMBAHAN MODAL DISETOR 28. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

2018 2017

Penawaran umum perdana sebanyak 596.875.000 saham dengan nilai Nominal Rp100 per saham dengan Harga penawaran Rp250 per saham 89.531.250.000

89.531.250.000

Initial public offering of 596.875.000 Shares with Rp100 per value

per share. at Rp250 offering price per share

Biaya emisi (14.879.487.574) (14.879.487.574) Shares issuance cost Opsi saham karyawan 448.593.750 448.593.750 Employee stock option Aset pengampunan pajak 6.019.704.468 6.019.704.468 Tax Amnesty Nilai Bersih 81.120.060.644 81.120.060.644 Net Value

Pada tahun 2016 tambahan modal disetor merupakan tambahan dari aset pengampunan pajak sebesar Rp6.995.472.715 berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKKP) no. KET-399/PP/WPJ.19/2016 tanggal 26 September 2016.

In 2016 additional paid-in capital is credited due to the tax amnesty assets of Rp6,995,472,715 which was recognized in 2016. Based on Tax Amnesty Approval (SKPP) No. KET-399/PP/WPJ.19/2016 dated September 26. 2016.

29. PENJUALAN BERSIH 29. NET SALES

2018 2017

Lokal: Local: Obat Medicine

Ethical 661.513.129.979 742.721.938.393 Ethical Over the counter 13.666.747.913 25.869.549.500 Over the counter

Makanan Kesehatan 661.135.440.053 538.849.857.041 Health Food Alat Kesehatan 83.749.690.741 105.942.270.931 Medical Devices Reagensia 125.208.577.989 141.484.561.210 Reagensia Lain-lain 31.192.670.562 65.180.525.717 Others

Sub jumlah 1.576.466.257.237 1.620.048.702.792 Sub total Ekspor: Export:

Ethical 9.385.496.724 6.540.853.728 Ethical Over the counter 7.128.187.297 4.727.942.576 Over the counter Sub jumlah 16.513.684.021 11.268.796.304 Sub total

Jumlah 1.592.979.941.258 1.631.317.499.096 Total

Tidak terdapat penjualan pada satu entitas yang melebihi 10% dari total total penjualan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017.

There were no sales made to a single entity that exceeded 10% of total sales for the year ended December 31.2018 and 2017.

30. BEBAN POKOK PENJUALAN 30. COST OF GOODS SOLD

2018 2017

Bahan baku yang digunakan 187.857.811.574 149.464.448.158 Raw materials used Tenaga kerja langsung 46.933.042.643 35.599.841.820 Direct labor Pabrikasi 103.461.085.766 98.990.768.479 Factory overhead

Jumlah biaya produksi 338.251.939.983 284.055.058.457 Total Manufacturing cost Persediaan barang dalam proses: Work in process:

Awal tahun 45.763.430.536 82.645.162.227 At beginning of the year Akhir tahun (33.944.832.629) (45.763.430.536) At end of the year

Beban Pokok produksi 350.070.537.890 320.936.790.148 Cost of goods manufactured Persediaan barang jadi: Finished goods

Awal tahun 173.415.614.325 176.702.677.469 At beginning of the year Pembelian 926.863.861.605 1.019.673.230.124 Purchases Barang tersedia untuk Dijual 1.450.350.013.820 1.517.312.697.741 Goods available for sale Kerugian penurunan nilai persediaan 22.481.094.616 4.607.132.035 Provision for impairment Akhir tahun (164.070.990.629) (173.415.614.325) At end of the year

Beban pokok penjualan 1.308.760.117.807 1.348.504.215.451 Cost of good sold



67

30. BEBAN POKOK PENJUALAN (Lanjutan) 30. COST OF GOODS SOLD (Continued)

Rincian biaya pabrikasi adalah sebagai berikut: Details of factory overhead:

2018 2017

Gaji dan jaminan social 45.581.340.980 46.532.500.695 Employee expenses & social security Biaya toll manufacturing 10.177.115.167 16.571.996.235 Toll Manufacturing expenses Biaya kantor 17.204.276.480 12.227.954.501 Office expenses Suku cadang 16.930.297.297 11.236.411.291 Supplies Penyusutan aset tetap (Catatan 12)

12.593.461.263 9.821.249.823

Depreciation of fixed assets (Note 12)

Pengembangan produk 326.872.820 2.420.698.296 Product development Perjalanan dinas 122.592.167 99.466.388 Travel expenses Pengembangan Manajemen. Pendidikan dan Pelatihan 525.129.592 80.491.250 Education and training

Jumlah 103.461.085.766 98.990.768.479 Total

Berikut ini adalah rincian pembelian bahan baku dan barang jadi yang melebihi 5% dari jumlah pembelian bersih:

Detail of purchase of raw materials and finished goods exceeding 5% of total net purchases is as follows:

2018 2017

PT Goodwill Indonesia Jaya 641.892.113.241 481.309.800.302 PT Goodwill Indonesia Jaya PT Merapi Utama Pharma 144.015.788.512 90.041.526.288 PT Merapi Utama Pharma

Jumlah 785.907.901.753 571.351.326.590 Total 31. BEBAN PENJUALAN 31. SELLING EXPENSES

Rincian beban penjualan adalah sebagai berikut: The detail of selling expenses are as follows:

2018 2017

Gaji dan jaminan sosial 87.091.840.095 83.192.124.178 Salaries and social security Pemasaran dan distribusi 35.792.303.152 40.987.128.668 Marketing and distribution Beban kantor 11.067.773.219 21.156.344.620 Office expenses Penyusutan aset tetap (Catatan 12) 2.342.405.409 4.181.746.655 Depreciation of fixed (Notes 12) Amortisasi aset takberwujud (Catatan 15) 12.504.856.055 18.341.224.633 Amortization of intangible assets (Notes 15) Perjalanan dinas 3.499.730.359 2.314.354.506 Travelling expenses Manfaat karyawan (Catatan 25) 685.830.410 1.835.093.863 Employee benefits (Note 25) Pemeliharaan aset tetap 2.416.436.853 818.966.697 Maintenance of fixed assets Pendidikan dan pelatihan 125.751.194 8.000.000 Education and training

Jumlah 155.526.926.746 172.834.983.820 Total 32. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 32. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSE

Saldo beban administrasi dan umum adalah sebagai berikut: Details of general and administrative expenses are as follows:

2018 2017

Gaji dan Jaminan Sosial 76.776.361.991 60.730.967.941 Salaries and social security Beban kantor 26.457.627.393 22.009.146.685 Office expenses Manfaat karyawan (Catatan 25) 6.053.868.168 6.575.944.691 Employee benefit (Notes 25) Pengembangan SDM dan Manajemen 2.220.089.721 2.232.509.775 Management and HR development Penyusutan aset tetap (Catatan 12) 4.967.222.153 2.455.373.346 Depreciation of fixed assets (Notes 12) Perjalanan dinas 2.219.141.627 2.414.174.595 Traveling expenses Pemeliharaan aset tetap 239.280.614 430.479.649 Maintenance of fixed assets Lainnya 2.949.351.408 2.110.671.705 Others

Jumlah 121.882.943.075 98.959.268.387 Total



67

30. BEBAN POKOK PENJUALAN (Lanjutan) 30. COST OF GOODS SOLD (Continued)

Rincian biaya pabrikasi adalah sebagai berikut: Details of factory overhead:

2018 2017

Gaji dan jaminan social 45.581.340.980 46.532.500.695 Employee expenses & social security Biaya toll manufacturing 10.177.115.167 16.571.996.235 Toll Manufacturing expenses Biaya kantor 17.204.276.480 12.227.954.501 Office expenses Suku cadang 16.930.297.297 11.236.411.291 Supplies Penyusutan aset tetap (Catatan 12)

12.593.461.263 9.821.249.823

Depreciation of fixed assets (Note 12)

Pengembangan produk 326.872.820 2.420.698.296 Product development Perjalanan dinas 122.592.167 99.466.388 Travel expenses Pengembangan Manajemen. Pendidikan dan Pelatihan 525.129.592 80.491.250 Education and training

Jumlah 103.461.085.766 98.990.768.479 Total

Berikut ini adalah rincian pembelian bahan baku dan barang jadi yang melebihi 5% dari jumlah pembelian bersih:

Detail of purchase of raw materials and finished goods exceeding 5% of total net purchases is as follows:

2018 2017

PT Goodwill Indonesia Jaya 641.892.113.241 481.309.800.302 PT Goodwill Indonesia Jaya PT Merapi Utama Pharma 144.015.788.512 90.041.526.288 PT Merapi Utama Pharma

Jumlah 785.907.901.753 571.351.326.590 Total 31. BEBAN PENJUALAN 31. SELLING EXPENSES

Rincian beban penjualan adalah sebagai berikut: The detail of selling expenses are as follows:

2018 2017

Gaji dan jaminan sosial 87.091.840.095 83.192.124.178 Salaries and social security Pemasaran dan distribusi 35.792.303.152 40.987.128.668 Marketing and distribution Beban kantor 11.067.773.219 21.156.344.620 Office expenses Penyusutan aset tetap (Catatan 12) 2.342.405.409 4.181.746.655 Depreciation of fixed (Notes 12) Amortisasi aset takberwujud (Catatan 15) 12.504.856.055 18.341.224.633 Amortization of intangible assets (Notes 15) Perjalanan dinas 3.499.730.359 2.314.354.506 Travelling expenses Manfaat karyawan (Catatan 25) 685.830.410 1.835.093.863 Employee benefits (Note 25) Pemeliharaan aset tetap 2.416.436.853 818.966.697 Maintenance of fixed assets Pendidikan dan pelatihan 125.751.194 8.000.000 Education and training

Jumlah 155.526.926.746 172.834.983.820 Total 32. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 32. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSE

Saldo beban administrasi dan umum adalah sebagai berikut: Details of general and administrative expenses are as follows:

2018 2017

Gaji dan Jaminan Sosial 76.776.361.991 60.730.967.941 Salaries and social security Beban kantor 26.457.627.393 22.009.146.685 Office expenses Manfaat karyawan (Catatan 25) 6.053.868.168 6.575.944.691 Employee benefit (Notes 25) Pengembangan SDM dan Manajemen 2.220.089.721 2.232.509.775 Management and HR development Penyusutan aset tetap (Catatan 12) 4.967.222.153 2.455.373.346 Depreciation of fixed assets (Notes 12) Perjalanan dinas 2.219.141.627 2.414.174.595 Traveling expenses Pemeliharaan aset tetap 239.280.614 430.479.649 Maintenance of fixed assets Lainnya 2.949.351.408 2.110.671.705 Others

Jumlah 121.882.943.075 98.959.268.387 Total


68

33. BEBAN KEUANGAN 33. FINANCE EXPENSES

2018 2017 Beban keuangan terdiri atas: Finance expenses consist of: - Bunga pinjaman 48.166.338.082 51.333.025.354 Interest charges - - Beban provisi 3.074.188.084 1.199.161.179 Provision - Jumlah 51.240.526.166 52.532.186.533 Total

34. KERUGIAN (KEUNTUNGAN) LAIN-LAIN NETO 34. OTHER EXPENSE (INCOME) – NET

2018 2017 Penghapusan persediaan 17.329.420.680 1.597.548.403 Write off Inventory Beban Pajak 7.004.877.642 6.732.565.900 Tax Expense Kerugian penurunan nilai piutang usaha 1.657.193.240 2.049.249.518 Provision for impairment of trade receivable Beban penyusutan property Investasi 174.541.736 180.467.540 Depreciation expense of investment property Laba (Rugi) kurs mata uang asing -

Bersih 119.272.733

297.991.128 (Gain)/Loss on foreign exchange – net

Kerugian penurunan nilai piutang lain-lain

-

4.294.919.780 Provision for impairment others receivable

(Keuntungan) Kerugian atas pelepasan aset tetap

(71.748.960)

(973.000.000) (Gain) loss on disposal of fixed asset

Penghasilan bunga jasa giro (287.793.156) (401.736.751) Interest Income Pemulihan cadangan kerugian piutang

lain-lain (330.769.178)

- Recovery from impairment of other

receivable Pemulihan cadangan kerugian piutang

Usaha (4.677.332.311)

(452.028.081) Recovery from impairment of trade

receivable Pendapatan atas penjualan investasi pada

saham (47.260.000.000)

- Gain on sales investment in shares

Lain-lain – bersih 7.242.140.527 1.975.736.491 Others – net Jumlah (19.100.197.047) 15.301.713.928 Total


On December 27, 2018, in accordance with Deed No. 7 from notary Wahdini Syafrina S.Tala, SH, M.Kn, PT IGM (subsidiary) sold shares in PT Indo Genesis Medika as much as 517,400 shares with a book value of Rp51,740,000,000 or equivalent to 88.29% ownership with selling value of Rp99,000,000,000 billion Rupiah to PT Kreasi Putra Nusantara.

Transaksi tersebut mengakibatkan keuntungan, pengakuan atas keuntungan diakui pada akun pendapatan lain-lain sebagaimana tercatat pada laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp47.260.000.000.

The above transaction generate income, recognition of profits is recognized in other income accounts as recorded in the calculated income statement and other comprehensive income of Rp47,260,000,000.

35. PAJAK PENGHASILAN 35. INCOME TAXES

Manfaat (beban) pajak Perseroan dan anak Perseroan terdiri dari :

Tax benefits (expenses) of the Company and its subsidiaries consist of the following :

2018 2017

Beban Pajak Kini Current Tax Expenses Perseroan Parent

Beban pajak penghasilan kini - (475.976.000) Current income tax expenses Entitas anak Subsidary

Beban pajak penghasilan kini (973.339.750) - Current income tax expenses Penyesuaian tahun lalu (2.858.750.428) - Adjustment in respect of prior years

Sub jumlah (3.832.090.178) (475.976.000) Sub Total Manfaat Pajak Tangguhan Deferred Tax

Perseroan 663.559.037 6.434.573.984 Parent Entitas Anak (4.269.735.706) 4.573.611.839 Subsidiary

Sub jumlah (3.606.176.669) 11.008.185.823 Sub Total Jumlah (7.438.266.847) 10.532.209.823 Total



69

35. PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan) 35. INCOME TAXES (Continued)

a. Pajak kini a. Current tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasi dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income before tax and estimated taxable income are as follows:

2018 2017 Rugi sebelum pajak konsolidasian Laporan laba rugi konsolidasi dan

pendapatan komprehensif lainnya (25.298.215.466) (56.816.969.124)

Loss before income tax per consolidated

statements of profit or loss and other comprehensive income

Dikurangi: Less: Rugi sebelum pajak anak Perseroan (9.431.122.998) 31.876.962.771 Loss before tax Subsidiaries Rugi (laba) entitas asosiasi (32.160.023) 2.100.101 Loss (gain) from investment of associate Eliminasi kenaikan (penurunan) keuntungan

belum direalisasi atas transaksi induk dengan anak Perseroan (23.482.572.700) 18.073.306.918

Elimination of Increase (decrease) in unrealized profit from transaction between

the company and its subsidiaries

Rugi Sebelum Pajak Perseroan (58.244.071.187) (6.864.599.334) Loss Before Tax of the

Parent Company

Perbedaan temporer: Temporary difference: Manfaat karyawan 4.586.702.778 4.298.695.417 Employee benefits Cadangan penurunan dan

penghapusan Persediaan 20.298.319.999 2.956.241.732 Provision for impairment of inventories Cadangan penurunan nilai piutang 1.251.786.071 410.051.867 Provision for impairment of receivables Perbedaan tetap: Permanent difference: Beban rapat. customer relationship. customer service. sponsorship dan

Koreksi pajak 4.332.400.602 2.316.923.334

Meeting expenses. customer relationship. customer service. Sponsorship.

Tax adjustment. penalty and Interest Beda penyusutan aset tetap 338.735.044 (1.795.083.534) Difference in fixed asset depreciation Penghasilan bunga deposito dan jasa

Giro (110.791.993) (87.084.102) Interest income on time deposits and

current accounts Penyusutan Aset Tax Amnesty 557.301.871 668.762.275 Depreciation of Tax Amnesty Assets Laba (Rugi) kena pajak Perseroan (26.989.616.815) 1.903.907.655 Taxable income of the Parent Company Kompensasi kerugian fiskal - - Compensation losses last year Kompensasi kerugian fiskal yang belum digunakan - -

Unused compensation losses

Liabilitas pajak kini 25% - (475.976.000) Current tax payable 25%:

Dikurangi pajak dibayar di muka: Deducted prepaid tax:

PPh Pasal 22 1.279.857.532 635.365.232 Income tax Art 22 PPh Pasal 23 - 3.696.065.214 Income tax Art 23 PPh Pasal 25 - 974.093.414 Income tax Art 25

Jumlah pajak lebih (kurang) bayar 1.279.857.532 4.829.547.860 Total tax overpayment


70


b. Aset/(kewajiban) pajak tangguhan b. Deferred tax assets/ (liabilities)

1 Januari/ January 2018

Kredit/(Beban) ke laporan laba

rugi/ Credit/(Charged) to statements of

profit or loss

Kredit/(Beban) ke penghasilan komprehensif

lain/ Credit/(Charged)

to other comprehensive

income

31 Desember/ December 2018

a. Perseroan: a.The Company: Aset pajak tangguhan: Deferred tax assets: Cadangan kerugian penurunan nilai piutang 2.963.239.412

312.946.518

-

3.276.185.930 Allowance for impairment

of receivables Penyisihan persediaan usang 5.174.525.959

5.074.580.000

-

10.249.105.959

Allowance for impairment inventory

Kewajiban manfaat karyawan 10.330.344.924

1.146.675.695

(743.989.057)

10.733.031.562

Employee benefit liabilities

Keuntungan belum direalisasi atas transaksi Perseroan dengan entitas anak 11.404.649.988 (5.870.643.175) - 5.534.006.813

Unrealized profit from transactions between


Jumlah 29.872.760.283 663.559.037 (743.989.057) 29.792.330.264 Total

b. Entitas anak: b.Subsidiary: Aset pajak tangguhan Deferred tax assets: Cadangan kerugian penurunan nilai piutang 8.874.692.122 (1.150.673.580) - 7.724.018.542

Allowance for impairment of

receivables Penyisihan persediaan usang 968.420.486 99.780.221 - 1.068.200.707


Kewajiban manfaat karyawan 6.033.921.493 407.046.153 (247.159.099) 6.193.808.547


Rugi Fiskal 4.244.197.450 (3.669.241.493) - 574.955.957 Fiscal Loss

Penyusutan aset tetap (408.527.001) 43.352.993 - (365.174.008) Depreciation fixed

assets Aset pajak tangguhan. bersih 19.712.704.550 (4.269.735.706) (247.159.099) 15.195.809.745 Deferred tax assets.net Jumlah (a) + (b) 49.585.464.833 (3.606.176.669) (991.148.156) 44.988.140.008 Total (a) + (b)




profit or loss




income



102.512.967

-



739.060.433

-

5.174.525.959



1.074.673.854

897.658.503

10.330.344.924


Keuntungan belum direalisasi atas transaksi Perseroan dengan entitas anak 6.886.323.258 4.518.326.730 - 11.404.649.988



Aset pajak tangguhan bersih 22.540.527.796

6.434.573.984

897.658.503

29.872.760.283 Deferred tax assets.net



69


a. Pajak kini a. Current tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasi dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income before tax and estimated taxable income are as follows:

2018 2017 Rugi sebelum pajak konsolidasian Laporan laba rugi konsolidasi dan

pendapatan komprehensif lainnya (25.298.215.466) (56.816.969.124)

Loss before income tax per consolidated

statements of profit or loss and other comprehensive income

Dikurangi: Less: Rugi sebelum pajak anak Perseroan (9.431.122.998) 31.876.962.771 Loss before tax Subsidiaries Rugi (laba) entitas asosiasi (32.160.023) 2.100.101 Loss (gain) from investment of associate Eliminasi kenaikan (penurunan) keuntungan

belum direalisasi atas transaksi induk dengan anak Perseroan (23.482.572.700) 18.073.306.918

Elimination of Increase (decrease) in unrealized profit from transaction between


Rugi Sebelum Pajak Perseroan (58.244.071.187) (6.864.599.334) Loss Before Tax of the

Parent Company

Perbedaan temporer: Temporary difference: Manfaat karyawan 4.586.702.778 4.298.695.417 Employee benefits Cadangan penurunan dan

penghapusan Persediaan 20.298.319.999 2.956.241.732 Provision for impairment of inventories Cadangan penurunan nilai piutang 1.251.786.071 410.051.867 Provision for impairment of receivables Perbedaan tetap: Permanent difference: Beban rapat. customer relationship. customer service. sponsorship dan

Koreksi pajak 4.332.400.602 2.316.923.334

Meeting expenses. customer relationship. customer service. Sponsorship.

Tax adjustment. penalty and Interest Beda penyusutan aset tetap 338.735.044 (1.795.083.534) Difference in fixed asset depreciation Penghasilan bunga deposito dan jasa

Giro (110.791.993) (87.084.102) Interest income on time deposits and

current accounts Penyusutan Aset Tax Amnesty 557.301.871 668.762.275 Depreciation of Tax Amnesty Assets Laba (Rugi) kena pajak Perseroan (26.989.616.815) 1.903.907.655 Taxable income of the Parent Company Kompensasi kerugian fiskal - - Compensation losses last year Kompensasi kerugian fiskal yang belum digunakan - -

Unused compensation losses

Liabilitas pajak kini 25% - (475.976.000) Current tax payable 25%:

Dikurangi pajak dibayar di muka: Deducted prepaid tax:

PPh Pasal 22 1.279.857.532 635.365.232 Income tax Art 22 PPh Pasal 23 - 3.696.065.214 Income tax Art 23 PPh Pasal 25 - 974.093.414 Income tax Art 25

Jumlah pajak lebih (kurang) bayar 1.279.857.532 4.829.547.860 Total tax overpayment


70


b. Aset/(kewajiban) pajak tangguhan b. Deferred tax assets/ (liabilities)




profit or loss




income



312.946.518

-



5.074.580.000

-

10.249.105.959



1.146.675.695

(743.989.057)

10.733.031.562


Keuntungan belum direalisasi atas transaksi Perseroan dengan entitas anak 11.404.649.988 (5.870.643.175) - 5.534.006.813



Jumlah 29.872.760.283 663.559.037 (743.989.057) 29.792.330.264 Total

b. Entitas anak: b.Subsidiary: Aset pajak tangguhan Deferred tax assets: Cadangan kerugian penurunan nilai piutang 8.874.692.122 (1.150.673.580) - 7.724.018.542


receivables Penyisihan persediaan usang 968.420.486 99.780.221 - 1.068.200.707


Kewajiban manfaat karyawan 6.033.921.493 407.046.153 (247.159.099) 6.193.808.547


Rugi Fiskal 4.244.197.450 (3.669.241.493) - 574.955.957 Fiscal Loss

Penyusutan aset tetap (408.527.001) 43.352.993 - (365.174.008) Depreciation fixed

assets Aset pajak tangguhan. bersih 19.712.704.550 (4.269.735.706) (247.159.099) 15.195.809.745 Deferred tax assets.net Jumlah (a) + (b) 49.585.464.833 (3.606.176.669) (991.148.156) 44.988.140.008 Total (a) + (b)




profit or loss




income



102.512.967

-



739.060.433

-

5.174.525.959



1.074.673.854

897.658.503

10.330.344.924


Keuntungan belum direalisasi atas transaksi Perseroan dengan entitas anak 6.886.323.258 4.518.326.730 - 11.404.649.988



Aset pajak tangguhan bersih 22.540.527.796

6.434.573.984

897.658.503

29.872.760.283 Deferred tax assets.net



71


b. Entitas anak: b.Subsidiary: Aset pajak tangguhan Deferred tax assets: Cadangan kerugian penurunan nilai piutang 7.504.169.785 1.370.522.337 - 8.874.692.122


receivables Penyisihan persediaan usang 713.049.540 255.370.946 - 968.420.486


Kewajiban manfaat karyawan 5.694.982.905 215.789.215 123.149.373 6.033.921.493


Rugi Fiskal 1.376.095.575 2.868.101.875 4.244.197.450 Fiscal Loss

Penyusutan aset tetap (272.354.467) (136.172.534) - (408.527.001) Depreciation fixed

assets Aset pajak tangguhan. bersih 15.015.943.338 4.573.611.839 123.149.373 19.712.704.550 Deferred tax assets.net Jumlah (a) + (b) 37.556.471.134 11.008.185.823 1.020.807.876 49.585.464.833 Total (a) + (b)

Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan yang timbul dari rugi fiskal dan beda temporer dapat direalisasikan pada periode-periode mendatang.

The Company’s management believes that the deferred tax assets arising from fiscal loss and temporary differences can be utilized in the future periods.

Rekonsiliasi antara jumlah penghasilan (beban) pajak dan jumlah

yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak efektif terhadap laba (rugi) sebelum pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax income (expense) and the amount calculated by applying the effective tax rate to profit (loss) before income tax it as follows:

2018 2017

Laba sebelum pajak penghasilan (28.156.965.894) (56.816.969.124) Profit /(loss) before income tax Kerugian (keuntungan) pajak

pada tarif 25% (7.039.241.474) (14.204.242.281) Tax loss(benefit) at tax rate 25% Penyesuaian atas pajak penghasilan badan - Adjusment to corporate income tax Pengaruh perbedaan tetap atas beban yang tidak diperkenankan 27.757.940.521 24.736.452.104 The effect of permanent differences Jumlah beban pajak-neto (7.438.266.847) 10.532.209.823 Total tax (expense) benefit – net

36. INFORMASI SEGMEN USAHA 36. SEGMENT INFORMATION

Struktur organisasi Perseroan dan entitas anak serta sistem pelaporan keuangan intern belum dirancang berdasarkan produk dan jasa individual atau kelompok produk dan jasa terkait. Oleh sebab itu. untuk tujuan informasi segmen. manajemen Perseroan dan anak Perseroan menetapkan segmen usaha berdasarkan pertimbangan risiko dan hasil terkait dengan produk yang dihasilkan yaitu: obat. alat kesehatan dan produk lain.

The organizational structures of the Company and its subsidiaries. as well as their financial reporting system. have not been designed based on individual product and services. Accordingly business segmental information of the Company and its subsidiaries is presented based on judgment risk and result of related product which are medicine. medical devices and other product.

Informasi segmen Perseroan disajikan menurut pengelompokan kegiatan usaha yaitu distribusi berdasarkan geografis dibagi dalam 5 wilayah yang terdiri dari wilayah Sumatera. Jawa. Kalimantan. Sulawesi dan Bali. NTB serta Indonesia Timur.

Corporate segment information is presented according to the grouping of business activities is based on the geographical distribution is divided into five regions consisting of Sumatra. Java. Kalimantan. Sulawesi and Bali. West Nusa Tenggara and East Indonesia.

2018

Obat/Medicine

Alat Kesehatan dan produk

lainnya/ Medical Devices & Others

Engineering Pharmaceutical Aliansi Strategis Jumlah/Total

Penjualan Bersih/ Net sales 1.352.829.001.965 239.489.554.293 661.385.000 - 1.592.979.941.258

Jawa Sumatera Kalimantan Sulawesi

Bali. NTB & Indonesia

Timur Jumlah/Total Aset/Assets Jumlah Aset/ Total Assets 1.319.447.971.968 62.528.293.752 16.963.927.237 26.560.496.227 16.849.919.391 1.442.350.608.575 Laba Rugi Komprehensif/ Statements of Comprehensif Income Laba Kotor/Gross Profit/(loss) 235.684.232.751 33.493.942.007 2.849.667.685 4.866.517.937 7.325.463.071 284.219.823.451



71


b. Entitas anak: b.Subsidiary: Aset pajak tangguhan Deferred tax assets: Cadangan kerugian penurunan nilai piutang 7.504.169.785 1.370.522.337 - 8.874.692.122


receivables Penyisihan persediaan usang 713.049.540 255.370.946 - 968.420.486


Kewajiban manfaat karyawan 5.694.982.905 215.789.215 123.149.373 6.033.921.493


Rugi Fiskal 1.376.095.575 2.868.101.875 4.244.197.450 Fiscal Loss

Penyusutan aset tetap (272.354.467) (136.172.534) - (408.527.001) Depreciation fixed

assets Aset pajak tangguhan. bersih 15.015.943.338 4.573.611.839 123.149.373 19.712.704.550 Deferred tax assets.net Jumlah (a) + (b) 37.556.471.134 11.008.185.823 1.020.807.876 49.585.464.833 Total (a) + (b)

Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan yang timbul dari rugi fiskal dan beda temporer dapat direalisasikan pada periode-periode mendatang.

The Company’s management believes that the deferred tax assets arising from fiscal loss and temporary differences can be utilized in the future periods.

Rekonsiliasi antara jumlah penghasilan (beban) pajak dan jumlah

yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak efektif terhadap laba (rugi) sebelum pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax income (expense) and the amount calculated by applying the effective tax rate to profit (loss) before income tax it as follows:

2018 2017

Laba sebelum pajak penghasilan (28.156.965.894) (56.816.969.124) Profit /(loss) before income tax Kerugian (keuntungan) pajak

pada tarif 25% (7.039.241.474) (14.204.242.281) Tax loss(benefit) at tax rate 25% Penyesuaian atas pajak penghasilan badan - Adjusment to corporate income tax Pengaruh perbedaan tetap atas beban yang tidak diperkenankan 27.757.940.521 24.736.452.104 The effect of permanent differences Jumlah beban pajak-neto (7.438.266.847) 10.532.209.823 Total tax (expense) benefit – net

36. INFORMASI SEGMEN USAHA 36. SEGMENT INFORMATION

Struktur organisasi Perseroan dan entitas anak serta sistem pelaporan keuangan intern belum dirancang berdasarkan produk dan jasa individual atau kelompok produk dan jasa terkait. Oleh sebab itu. untuk tujuan informasi segmen. manajemen Perseroan dan anak Perseroan menetapkan segmen usaha berdasarkan pertimbangan risiko dan hasil terkait dengan produk yang dihasilkan yaitu: obat. alat kesehatan dan produk lain.

The organizational structures of the Company and its subsidiaries. as well as their financial reporting system. have not been designed based on individual product and services. Accordingly business segmental information of the Company and its subsidiaries is presented based on judgment risk and result of related product which are medicine. medical devices and other product.

Informasi segmen Perseroan disajikan menurut pengelompokan kegiatan usaha yaitu distribusi berdasarkan geografis dibagi dalam 5 wilayah yang terdiri dari wilayah Sumatera. Jawa. Kalimantan. Sulawesi dan Bali. NTB serta Indonesia Timur.

Corporate segment information is presented according to the grouping of business activities is based on the geographical distribution is divided into five regions consisting of Sumatra. Java. Kalimantan. Sulawesi and Bali. West Nusa Tenggara and East Indonesia.

2018

Obat/Medicine




Penjualan Bersih/ Net sales 1.352.829.001.965 239.489.554.293 661.385.000 - 1.592.979.941.258





72

36. INFORMASI SEGMEN USAHA (Lanjutan) 36. SEGMENT INFORMATION (Continued)

2017

Obat/Medicine




Penjualan Bersih/ Net sales 768.591.487.893 862.144.506.203 581.505.000 - 1.631.317.499.096




37. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING 37. MONETERY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

2018 Mata Uang Asing Rp

Aset Assets Kas dan setara kas USD 121.648,15 1.761.586.884 Cash and cash equivalents Piutang usaha USD 1.054.733,59 15.273.597.128 Trade receivables

Jumlah aset 17.035.184.012 Total assets Kewajiban Liabilities Pinjaman jangka pendek USD - - Short term loan Jumlah Liabilitas - - Total liabilities

Jumlah Liabilitas Moneter Bersih 17.035.184.012 Total Net Monetary asset – net

2017 Mata Uang Asing Rp

Aset Assets Kas dan setara kas USD 92.365,30 1.251.365.625 Cash and cash equivalents Piutang usaha USD 185.233,11 2.509.538.174 Trade receivables

Jumlah aset 3.760.903.799 Total assets Kewajiban Liabilities Pinjaman jangka pendek USD 25.357,25 343.540.023 Short term loan

Jumlah Liabilitas 343.540.023 Total liabilities Jumlah Liabilitas Moneter

Bersih 4.104.443.822 Total Net Monetary asset – net 38. KUASI-REORGANISASI 38. QUASI-REORGANIZATION

Krisis ekonomi yang telah terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang disebabkan oleh melemahnya secara drastis nilai Rupiah terhadap mata uang asing dan beberapa faktor makro ekonomi lainnya seperti meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman. ketatnya likuiditas. serta turunnya tingkat kepercayaan investor memberikan dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia pada waktu itu. Posisi akumulasi saldo negatif per tanggal 30 September 2011 (sebelum kuasi-reorganisasi) Perseroan masih mencatat defisit sebesar Rp57.661.903.925. Meskipun saldo defisit Perseroan masih berjumlah signifikan, Perseroan telah berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp79.004.412.278 sejak tahun 2004 hingga tahun 2010.

An economic crisis that has occurred in the middle of 1997 due to weakening in the value of Rupiah against foreign currencies and some macroeconomic factors like increased borrowings interest. tight liquidity and also decrease in the level confidence of investor. that gave bad effect to Indonesia’s economy. Accumulated deficit as of September 30. 2011 (before quasi reorganization) of the Company was amounted to Rp57.661.903.925. Although deficit to the Company has significant value, the Company already booked net income of Rp79.004.412.278 from 2004 up to 2010.



73

38. KUASI-REORGANISASI (Lanjutan) 38. QUASI-REORGANIZATION (Continued)

Sehubungan dengan potensi pendapatan yang akan diperoleh pada masa yang akan datang. Perseroan berencana untuk melakukan kuasi-reorganisasi untuk merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan liabilitasnya, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 51 (revisi 2003) tentang Akuntansi Kuasi-Reorganisasi (“PSAK 51”).

With the potential income to be obtained in the future. the Company has plan to do a quasi reorganization to restructure the equity and remove the deficit and revaluate all asset and liabilities, based on Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 51 (revised 2003) Akuntansi Kuasi-Reorganisai (“PSAK 51”).

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 28 Desember 2011 telah menyetujui pelaksanaan kuasi-reorganisasi yang didokumentasikan dalam Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 685/XII/2011 yang dibuat dihadapan M.Nova Faisal. SH.. M.Kn. Notaris di Jakarta.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders dated December 28, 2011 has approved the implementation of the quasi-reorganization as documented in the extraordinary Report of the General Meeting of the Shareholders' No. 685/XII/2011 made before M.Nova Faisal. SH.. M.Kn. Notary in Jakarta

Langkah kuasi-reorganisasi tersebut diatas merupakan awal dari serangkaian langkah yang akan ditempuh Perseroan dalam mengupayakan kesinambungan usaha maupun pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Direksi berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki prospek usaha yang baik di masa depan berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang dimilikinya sebagaimana tercakup dalam rencana usaha jangka panjang Perseroan.

The Company’s quasi-reorganisation is the first step of a series of steps which the Company will take in an effort to sustain its going concern while also achieving sustainable long-term growth. The Directors are confident of the future prospects of the Company on the basis of its strengths and resources, as outlined in the long term business plan of the Company (Persero).

Kuasi-reorganisasi yang telah dilaksanakan Perseroan pada tanggal 30 September 2011 sesuai dengan peraturan yang berlaku dan PSAK No. 51 (Revisi 2003) “Akuntansi Kuasi-Reorganisasi” yang menghasilkan kenaikan penilaian kembali nilai wajar aset bersih sebesar Rp260.955.748.932 yang terdiri dari aset tetap sebesar Rp252.089.087.407 dan aset tidak lancar yang akan ditinggalkan sebesar Rp8.866.661.523. Manajemen Perseroan membukukan kenaikan penilaian kembali nilai wajar aset bersih setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Desember 2011 serta persetujaan dari Badan Pengawasan Pasar Modal tentang kuasi-reorganisasi tersebut.

The quasi-reorganisation was done as at September 30, 2011 in accordance with prevailing regulations and PSAK No. 51 (Revised 2003) “Accounting for Quasi- Reorganization” resulting in a revaluation increase in the fair value of the net assets of Rp260,955,748,932 which consists of fixed assets of Rp252,089,087,407 and non current assets to be abandoned amounting to Rp8,866,661,523.The management of the Company booked the revaluation uplift in the fair value of the net asset after the Extraordinary General Shareholders Meeting on December 28, 2011 and also from approval of the Indonesian Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) about the quasi-reorganisation.

Dengan kuasi-reorganisasi tersebut, Perseroan mengeliminasi saldo akumulasi kerugian per tanggal 30 September 2011 sebesar Rp 57.661.903.925, untuk komponen ekuitas sebagai berikut:

Due to quasi-reorganization. the Company eliminated the balance of accumulated losses as of September 30, 2011 of Rp 57,661,903,925 for the equity component as follows:

Akumulasi kerugian (57.661.903.925) Accumulated Losses (57,661,903,925) Kenaikan penilaian kembali nilai wajar asset 260.955.748.932

Increase in fair value revaluation of assets 260,955,748,932

Selisih Penilaian Aset dan Liabilitas 203.293.845.007 Difference in Valuation Assets and Liabilities 203,293,845,007

Penentuan dari nilai wajar aset Perseroan didasarkan pada penilaian pada tanggal 13 Desember 2011 yang dilakukan oleh penilai independen KJPP Antonius Setiady dan Rekan dalam laporannya No. KJPP ASR-2011-140.A. KJPP ASR-2011-140.B dan KJPP ASR-2011-140.C tanggal 13 Desember 2011 dengan menggunakan pendekatan perbandingan data pasar untuk aset tanah dan metode biaya pengganti terdepresiasi untuk aset bukan tanah.

The determination of fair value is based on the valuation of Company assets on December 13. 2011 conducted by an independent appraiser KJPP Setiady Antonius and Associates in its report No. KJPP ASR-2011-140.A. KJPP ASR-2011 ASR-KJPP 140.B and 140.C-2011. dated December 13. 2011 using the market value approach for land and depreciated replacement cost method for the asset except land.

Laporan posisi keuangan konsolidasian setelah kuasi-reorganisasi per tanggal 30 September 2011 adalah sebagai berikut:

The consolidated statements of financial position before and after quasi-reorganisation as at September 30, 2011 were as follows:

Sebelum

Kuasi/Before Quasi Penyesuaian/ Adjusment

Setelah Kuasi/ After Quasi

Aset lancar 765.836.959.585 - 765.836.959.585 Current assets Aset tidak lancar 146.831.051.976 260.955.748.932 407.786.800.908 Non current assets Total Aset 912.668.011.561 260.955.748.932 1.173.623.760.493 Total Assets Liabilitas Lancar 540.305.401.366 - 540.305.401.366 Current liabilities Liabilitas Tidak Lancar 44.945.433.250 - 44.945.433.250 Non current liabilities Ekuitas 327.417.176.945 260.955.748.932 588.372.925.877 Equity Total Liabilitas & Ekuitas 912.668.011.561 260.955.748.932 1.173.623.760.493 Total Liability & Equity



74

38. KUASI-REORGANISASI (Lanjutan) 38. QUASI-REORGANIZATION (Continued)

Pada laporan keuangan tahun buku 2011 dan seterusnya (selama 10 tahun) diungkapkan bahwa akun-akun ekuitas saldo rugi (defisit) belum ditentukan penggunaannya senilai (Rp71.642.381.619) dan saldo laba ditentukan penggunaannya senilai Rp13.980.466.188 dieliminasi dengan wajar aset dan liabiltas Perseroan dan entitas anak sebesar Rp260.955.748.932 sehingga dilakukan pembentukan akun selisih penilaian aset dan liabilitas kuasi reorganisasi sebesar Rp203.293.844.501.

In the financial statements of 2011 and beyond (10 years) is disclosed that the accounts of the equity.unappropriated loss (deficit) amounted to (Rp71,642,381,619) and appropriated retained earnings amounted to Rp13,980,466,188 have been eliminated by fair value of the assets and liabilities of the Company and its subsidiaries which amounted to Rp260,955,748,932 and then it has been created the difference of revaluation asset and liabilities quasi-reorganization account amounted to Rp203,293,844,501

Kuasi-reorganisasi hanya dilakukan oleh Perseroan dengan menilai kembali nilai wajar aset yang dimiliki oleh Perseroan dan entitas anak sehingga terdapat perbedaan data-data keuangan Entitas anak yang tercantum dalam Laporan Keuangan Entitas Anak dan Laporan Keuangan Konsolidasian sebagai berikut:

Quasi-reorganization is only performed by the Company to reassess the fair value of assets owned by the Company and its Subsidiaries, so there are differences in the financial data contained in Subsidiaries Financial Statements and Consolidated Financial Statements as follows:

2018

Laporan Keuangan Entitas Anak/ Financial statements subsidiaries

Laporan Keuangan Konsolidasian/

Consolidated financial statements

Perbedaan/ Differences

Jumlah aset 663.335.408.293 674.030.513.336 10.695.105.043 Total assets

2017

Laporan keuangan entitas anak/ Financial statements

subsidiaries

Laporan keuangan konsolidasian/

consolidated financial statements

Perbedaan/Differences

Jumlah aset 817.573.478.609 828.625.460.153 11.051.981.544 Total assets

Atas perbedaan efek revaluasi dan kebijakan aset tetap ini dicatat pada saat proses penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan. baik atas penambahan harga perolehan maupun beban penyusutan untuk periode berjalan.

The difference are recorded at the time of the presentation of consolidated financial statements of the Company. whether for the additional acquisition cost ordepreciation expense for the period.

39. TRANSAKSI DAN SALDO PIHAK-PIHAK BERELASI 39. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES

a. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Berikut adalah rincian sifat hubungan dengan pihak berelasi:

a. Transactions with related parties The nature of the relationship with the related parties is summarized as follows:

Pihak berelasi/ Related parties

Sifat dari hubungan/ Nature of relationship

Sifat dari transaksi/ Nature of transaction

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dimiliki oleh pemegang saham

pengendali yang sama/ Owned by the same controlling shareholder

Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalents

Pinjaman Bank/ Bank Loans PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dimiliki oleh pemegang saham



Pinjaman Bank/ Bank Loans PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dimiliki oleh pemegang saham



PT Rajawali Nusantara Indonesia

(Persero) Dimiliki oleh pemegang saham


Piutang usaha dan utang usaha/ Trade Receivable and trade payable

PT Kimia Farma (Persero) Tbk Dimiliki oleh pemegang saham


Piutang usaha dan utang usaha/ Trade receivable and trade payable

PT Bio Farma

Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/

Owned by the same controlling shareholder

Piutang usaha dan utang usaha/ Trade receivable and trade payable



75

39. TRANSAKSI DAN SALDO PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

39. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (Continued)




PT Telkom (Persero) Tbk Dimiliki oleh pemegang saham


Piutang Usaha dan Utang Usaha/ Trade Receivable and Trade Payable

Persyaratan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sama dengan pihak ketiga. Rincian transaksi kepada pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The terms of transactions with related parties are the same as those that would result from transactions between third parties. The details of sales to and purchases from related parties are as follows:

2018 2017

Penjualan Sales PT Kimia Farma (Pesero) Tbk 11.504.249.216 10.705.650.044 PT Kimia Farma (Pesero) Tbk PT RNI (Persero) 436.175.191 1.398.104.638 PT RNI (Persero) Jumlah 11.940.424.407 12.103.754.682 Total

Pembelian Purchases PT Kimia Farma (Persero) Tbk 221.730.586 648.989.169 PT Kimia Farma (Persero) Tbk PT RNI (Persero) 1.338.469.317 1.924.618.006 PT RNI (Persero) PT Biofarma (Persero) Tbk 18.382.778.368 17.064.219.832 PT Biofarma(Persero) Tbk Jumlah 19.942.978.271 19.637.827.007 Total

Penghasilan bunga Interest income PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 287.793.156 401.736.751 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jumlah 287.793.156 401.736.751 Total

Beban bunga pinjaman Interest expense PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 25.780.732.057 24.080.816.287 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 14.171.766.357 13.323.781.731


Jumlah 39.952.498.414 37.404.598.018 Total

a. Saldo dengan pihak-pihak berelasi. a. Balances with related parties

2018 2017 Aset Assets Kas dan setara kas Cash and cash equivalent PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 40.548.969.004 95.229.622.386 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 84.895.418.206 75.144.250.000 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 37.133.189 556.314.310 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Piutang usaha Trade receivable PT Kimia Farma (Persero) Tbk 6.105.862.539 4.979.905.326 PT Kimia Farma (Persero) Tbk PT Rajawali Nusantara Indonesia


(Persero) Liabilitas Liabilities Utang usaha Trade payable PT Rajawali Nusantara Indonesia


(Persero) PT Bio Farma 2.492.759.373 3.393.204.118 PT Bio Farma PT Kimia Farma (Persero) Tbk 135.403.697 140.549.748 PT Kimia Farma (Persero) Tbk PT Telekomunikasi Indonesia 4.787.791.500 - PT Telekomunikasi Indonesia

Pinjaman bank Bank loans Jangka pendek: Short term:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 312.284.576.177 222.559.003.412 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk 129.411.169.008 122.346.831.343 PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk LPEI (Indonesia Exim Bank) 65.887.873.901 - LPEI (Indonesia Exim Bank)

Jangka panjang: Long term: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 49.439.364.000 44.718.791.500 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk 1.319.191.512 - PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk



75

39. TRANSAKSI DAN SALDO PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

39. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (Continued)




PT Telkom (Persero) Tbk Dimiliki oleh pemegang saham


Piutang Usaha dan Utang Usaha/ Trade Receivable and Trade Payable

Persyaratan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sama dengan pihak ketiga. Rincian transaksi kepada pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The terms of transactions with related parties are the same as those that would result from transactions between third parties. The details of sales to and purchases from related parties are as follows:

2018 2017

Penjualan Sales PT Kimia Farma (Pesero) Tbk 11.504.249.216 10.705.650.044 PT Kimia Farma (Pesero) Tbk PT RNI (Persero) 436.175.191 1.398.104.638 PT RNI (Persero) Jumlah 11.940.424.407 12.103.754.682 Total

Pembelian Purchases

PT Kimia Farma (Persero) Tbk 221.730.586 648.989.169 PT Kimia Farma (Persero) Tbk PT RNI (Persero) 1.338.469.317 1.924.618.006 PT RNI (Persero) PT Biofarma (Persero) Tbk 18.382.778.368 17.064.219.832 PT Biofarma(Persero) Tbk Jumlah 19.942.978.271 19.637.827.007 Total

Penghasilan bunga Interest income

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 287.793.156 401.736.751 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jumlah 287.793.156 401.736.751 Total

Beban bunga pinjaman Interest expense

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 25.780.732.057 24.080.816.287 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 14.171.766.357 13.323.781.731


Jumlah 39.952.498.414 37.404.598.018 Total

a. Saldo dengan pihak-pihak berelasi. a. Balances with related parties 2018 2017

Aset Assets Kas dan setara kas Cash and cash equivalent PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 40.548.969.004 95.229.622.386 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 84.895.418.206 75.144.250.000 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 37.133.189 556.314.310 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Piutang usaha Trade receivable PT Kimia Farma (Persero) Tbk 6.105.862.539 4.979.905.326 PT Kimia Farma (Persero) Tbk PT Rajawali Nusantara Indonesia


(Persero) Liabilitas Liabilities Utang usaha Trade payable PT Rajawali Nusantara Indonesia


(Persero) PT Bio Farma 2.492.759.373 3.393.204.118 PT Bio Farma PT Kimia Farma (Persero) Tbk 135.403.697 140.549.748 PT Kimia Farma (Persero) Tbk PT Telekomunikasi Indonesia 4.787.791.500 - PT Telekomunikasi Indonesia

Pinjaman bank Bank loans Jangka pendek: Short term:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 312.284.576.177 222.559.003.412 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk 129.411.169.008 122.346.831.343 PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk LPEI (Indonesia Exim Bank) 65.887.873.901 - LPEI (Indonesia Exim Bank)

Jangka panjang: Long term: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 49.439.364.000 44.718.791.500 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk 1.319.191.512 - PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk


76

40. INSTRUMEN KEUANGAN DAN NILAI WAJAR 40. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FAIR VALUE

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Perseroan pada tanggal 31Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

The following table sets forth the carrying values and estimated fair values of Company’s financial assets and liabilities as at December 31, 2018 and 2017 are as follows:

2018

Nilai tercatat/ Carrying value

Nilai wajar/ Fair value

Aset Keuangan Assets Kas dan Setara Kas 129.324.891.466 129.324.891.466 Cash and cash equivalents Piutang usaha-bersih 147.518.387.716 147.518.387.716 Trade receivables – net Piutang lain-lain-bersih 90.672.820.413 90.672.820.413 Other receivables – net

Jumlah 367.516.099.595 367.516.099.595 Total Liabilitas Liabilities

Pinjaman bank jangka pendek 507.583.619.086 507.583.619.086 Short term bank loans Utang usaha 213.561.803.040 213.561.803.040 Trade payable Biaya yang masih harus dibayar 18.687.002.390 18.687.002.390 Accrued expenses Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 13.869.415.632 13.869.415.632 Short term employee benefit Utang Bank jangka panjang 50.758.555.512 50.758.555.512 Long- term Bank Loan

Jumlah 804.460.395.660 804.460.395.660 Total

2018 Nilai Tercatat Nilai Wajar

Aset Keuangan Assets Kas dan Setara Kas 182.587.624.895 182.587.624.895 Cash and cash equivalent Piutang usaha-bersih 180.679.735.205 180.679.735.205 Trade receivables – net Piutang lain-lain-bersih 6.434.668.829 6.434.668.829 Other receivables – net

Jumlah 369.702.028.929 369.702.028.929 Total

Liabilitas Liabilities Pinjaman bank Jangka pendek 404.985.461.609 404.985.461.609 Short term bank loans Utang usaha 385.141.809.726 385.141.809.726 Trade payable Biaya yang masih harus dibayar 20.614.308.897 20.614.308.897 Accrued expenses Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 5.668.859.542 5.668.859.542 Short term employee benefit Surat berharga yang diterbitkan 44.832.543.965 44.832.543.965 Medium term notes Bagian utang jangka panjang yang jatuh

dalam satu tahun 44.718.791.500 44.718.791.500 Current portion of Long-term Bank

Loan Jumlah 905.961.775.239 905.961.775.239 Total

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN 41. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT

Kebijakan Manajemen Risiko adalah pedoman yang terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi mengukur memetakan dan mengembangkan alternatif penanganan risiko serta dalam memantau dan mengandalkan penerapan penanganan risiko. Tujuan Manajemen Risiko adalah untuk meningkatkan jaminan pencapaian target Perseroan.

Risk management policy is a structured and systematic guidance in identifying measuring mapping and developing alternative risk management as well as in monitoring and relying on the application of risk management. Risk Management objectives are to increase guarantee’s achievement of its targets.

Sebagai Perseroan farmasi dengan produk utama Obat Generik Berlogo (OGB). Indofarma beroperasi pada bisnis yang berisiko cukup tinggi. Secara ringkas risiko yang dihadapi Perseroan dan langkah-langkah mitigasinya adalah sebagai berikut:

As a pharmaceutical Company with major products of generic drugs product (OGB). Indofarma operate at sufficiently high risk business. Briefly the risks faced by the Company and mitigation measures are as follows:



77

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) 41. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT (Continued)

a. Faktor Risiko Keuangan a. Financial Risk Factors

Risiko Kredit Credit Risk

Risiko kredit yang dihadapi oleh Perseroan berasal dari kredit yang diberikan kepada outlet. Perseroan telah mengambil beberapa kebijakan yang dianggap penting untuk mengurangi risiko ini yaitu untuk memastikan bahwa penjualan produk hanya ditujukan kepada outlet yang dapat dipercaya dan terbukti mempunyai sejarah kredit yang baik. Perseroan juga memberlakukan kebijakan dimana semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit dan memberlakukan batasan kredit untuk outlet tertentu. Langkah preventif lain yang diambil Perseroan, antara lain: pemantauan yang intensif terhadap saldo dan umur piutang serta pemberian diskon untuk pembayaran tunai guna mengurangi kemungkinan piutang yang tidak tertagih. Untuk mengurangi risiko kredit. Perseroan akan menghentikan penyaluran semua produk kepada pelanggan yang gagal bayar.

The Company is exposed to credit risk arising from its financial assets to mitigate this risk. The Company has policies in place to ensure that sales of products are made only to creditworthy customers with proven track record or good credit history. It is the Company's policy that all customers who wish to trade on credit are subject to credit verification procedures and the credit limitation for some outlets. The other preventive actions taken by the Company are as follows: the intensive monitoring on the receivables amount and aging and granting discount for cash payment to reduce the uncollectible receivables. To minimize credit risk. the Company will hold all products distribution to default customers.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit dan konsentrasi risiko yang dimiliki Perseroan dan entitas anak:

The following table represents the maximum exposure to credit risk and concentration risk of the Company and its subsidiaries:

2018 2017 Aset keuangan Assets

Kas dan setara kas 129.324.891.466 182.587.624.895 Cash and cash equivalents Piutang usaha-bersih 147.518.387.716 180.679.735.205 Trade receivables – net Piutang lain-lain-bersih 90.672.820.413 6.434.668.829 Other receivables – net

Risiko Likuiditas Liquidity Risk

Perseroan mengelola likuiditasnya dalam membiayai modal kerja dan melunasi utang yang jatuh tempo dengan menyediakan kas dan setara kas yang cukup.

The Company manages its liquidity in financing its working capital and repayment of matured loan by providing sufficient cash and cash equivalents.

Tabel dibawah ini menganalisis liabilitas keuangan yang diselesaikan secara neto yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual.

The table below analyses financial liabilities into relevant maturity grouping based on the remaining period to the contractual maturity period.

Kurang dari 1 tahun /

Less than 1 years Lebih dari 1 tahun /

Over 1 year 31 DESEMBER 2018 DECEMBER 31, 2018

Pinjaman bank 507.583.619.086 50.758.555.512 Bank loans Utang usaha 213.561.803.040 - Trade payables Biaya yang masih harus dibayar 18.687.002.390 - Accrued expenses Imbalan karyawan jangka pendek 13.869.415.632 - Short-term employee benefit

Jumlah 753.701.840.148 50.758.555.512 Total



Over 1 year 31 DESEMBER 2017 DECEMBER 31, 2017

Pinjaman Bank 404.985.461.609 44.718.791.500 Short term and long-term loans Utang usaha 385.141.809.726 - Trade payables Biaya yang masih harus dibayar 20.614.308.897 - Accrued expenses Imbalan karyawan jangka pendek 5.668.859.542 - Short-term employee benefit Surat berharga yang diterbitkan 44.832.543.965 - Medium term note

Jumlah 861.242.983.739 44.718.791.500 Total



77


a. Faktor Risiko Keuangan a. Financial Risk Factors

Risiko Kredit Credit Risk

Risiko kredit yang dihadapi oleh Perseroan berasal dari kredit yang diberikan kepada outlet. Perseroan telah mengambil beberapa kebijakan yang dianggap penting untuk mengurangi risiko ini yaitu untuk memastikan bahwa penjualan produk hanya ditujukan kepada outlet yang dapat dipercaya dan terbukti mempunyai sejarah kredit yang baik. Perseroan juga memberlakukan kebijakan dimana semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit dan memberlakukan batasan kredit untuk outlet tertentu. Langkah preventif lain yang diambil Perseroan, antara lain: pemantauan yang intensif terhadap saldo dan umur piutang serta pemberian diskon untuk pembayaran tunai guna mengurangi kemungkinan piutang yang tidak tertagih. Untuk mengurangi risiko kredit. Perseroan akan menghentikan penyaluran semua produk kepada pelanggan yang gagal bayar.

The Company is exposed to credit risk arising from its financial assets to mitigate this risk. The Company has policies in place to ensure that sales of products are made only to creditworthy customers with proven track record or good credit history. It is the Company's policy that all customers who wish to trade on credit are subject to credit verification procedures and the credit limitation for some outlets. The other preventive actions taken by the Company are as follows: the intensive monitoring on the receivables amount and aging and granting discount for cash payment to reduce the uncollectible receivables. To minimize credit risk. the Company will hold all products distribution to default customers.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit dan konsentrasi risiko yang dimiliki Perseroan dan entitas anak:

The following table represents the maximum exposure to credit risk and concentration risk of the Company and its subsidiaries:

2018 2017 Aset keuangan Assets Kas dan setara kas 129.324.891.466 182.587.624.895 Cash and cash equivalents Piutang usaha-bersih 147.518.387.716 180.679.735.205 Trade receivables – net Piutang lain-lain-bersih 90.672.820.413 6.434.668.829 Other receivables – net

Risiko Likuiditas Liquidity Risk

Perseroan mengelola likuiditasnya dalam membiayai modal kerja dan melunasi utang yang jatuh tempo dengan menyediakan kas dan setara kas yang cukup.

The Company manages its liquidity in financing its working capital and repayment of matured loan by providing sufficient cash and cash equivalents.

Tabel dibawah ini menganalisis liabilitas keuangan yang diselesaikan secara neto yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual.

The table below analyses financial liabilities into relevant maturity grouping based on the remaining period to the contractual maturity period.



Over 1 year 31 DESEMBER 2018 DECEMBER 31, 2018 Pinjaman bank 507.583.619.086 50.758.555.512 Bank loans Utang usaha 213.561.803.040 - Trade payables Biaya yang masih harus dibayar 18.687.002.390 - Accrued expenses Imbalan karyawan jangka pendek 13.869.415.632 - Short-term employee benefit

Jumlah 753.701.840.148 50.758.555.512 Total



Over 1 year 31 DESEMBER 2017 DECEMBER 31, 2017 Pinjaman Bank 404.985.461.609 44.718.791.500 Short term and long-term loans Utang usaha 385.141.809.726 - Trade payables Biaya yang masih harus dibayar 20.614.308.897 - Accrued expenses Imbalan karyawan jangka pendek 5.668.859.542 - Short-term employee benefit Surat berharga yang diterbitkan 44.832.543.965 - Medium term note

Jumlah 861.242.983.739 44.718.791.500 Total


78


a. Faktor Risiko Keuangan (Lanjutan) a. Financial Risk Factors (Continued)

Besarnya proporsi penjualan kepada Pemerintah yang biasanya terjadi menjelang akhir tahun sementara proses produksi harus dilakukan sejak awal menyebabkan terjadinya risiko temporer kekurangan likuiditas.

High sales share to Government that is usually realized in the very late month of the year where as raw materials procurement and production process must be carried out far earlier lead to risk of temporarily cash flow mismatch.

Guna mengatasi masalah ini pada tahun 2018 Perseroan berupaya mempertahankan komitmen pinjaman modal kerja kepada Bank Mandiri, Bank BNI dan Exim Bank. Perseroan telah menandatangani komitmen pinjaman modal kerja tersebut dengan menjaminkan lebih dari 50% aset. Di masa yang akan datang Perseroan masih harus mendanai kebutuhan modal kerjanya dengan fasilitas bank.

To overcome this problem in 2018 the Company attempted to maintain a working capital loan commitment to Bank Mandiri Bank BNI and Exim Bank. The Company has signed a commitment to working capital loans with guarantee of more than 50% of assets. In the future the Company still has to fund their working capital needs with bank facilities.

Dengan pengelolaan rantai pasok yang lebih baik Perseroan berhasil meningkatkan efisiensi mengelola modal kerja sehingga menekan biaya bunga.

By managing supply chain better than the last period the Company succeeded to improve its working capital effiency that can decrease interest cost.

Risiko Pasar Market Risk

Risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar meliputi tiga jenis yaitu: risiko mata uang asing risiko suku bunga dan risiko harga lainnya seperti risiko perubahan harga komoditas.

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market prices comprise three types of risk: interest rate risk. foreign currency risk. and other price risk. such as commodity price change risk.

1. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing 1. Foreign Exchange Risk

Mata uang pelaporan adalah Rupiah. Kinerja keuangan Perseroan dipengaruhi oleh fluktuasi dalam nilai tukar mata uang Rupiah dan Dolar AS. Selain karena pinjaman hal ini dikarenakan Perseroan membeli alat-alat kesehatan dan bahan baku dalam mata uang asing antara lain Dolar AS. Euro atau harga yang secara signifikan dipengaruhi oleh tolak ukur perubahan harganya dalam mata uang asing (terutama Dolar AS) seperti yang dikutip dari pasar internasional. Perseroan akan menghadapi risiko mata uang asing jika pendapatan dan pembelian Perseroan dalam mata uang asing tidak seimbang dalam hal jumlah atau pemilihan waktu. Saat ini, Perseroan tidak mengimplementasikan kebijakan formal lindung nilai untuk laju pertukaran mata uang asing. Untuk mengurangi risiko ini. Perseroan merencanakan pembelian mata uang asing yang cukup untuk pembelian produk impor pemantauan mata uang asing yang intensif serta perencanaan waktu pembelian yang tepat.

The reporting currency is Rupiah. The Company’s financial performance is influenced by the fluctuation in the exchange rate between Rupiah and US Dollar. Besides loan, the Company also purchases medical equipment and raw materials using foreign currencies such as US Dollar. Euro or which price is significantly influenced by their benchmark price movements in foreign currencies (mainly US Dollar) as quoted in the international markets. The Company has exposure to foreign currency risk if the revenue and purchases of the Company is denominated in foreign currency and are not evenly matched in terms of quantity or timing. Currently the Company does not implement any formal hedging policy for foreign exchange exposure. The Company plans for the proper buying of foreign currencies for the import purchase intensive foreign currency monitoring, and proper timing in purchasing to reduce the foreign currency risk.

2. Risiko Harga 2. Price Risk

Sampai saat ini. ketergantungan industri farmasi Indonesia pada bahan baku impor masih sangat besar. Karena itu harga masih menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kelangsungan industri farmasi di Indonesia.

So far domestic pharmaceutical industry is highly dependent on imported raw materials. Therefore price remains the main factor significantly affecting pharmaceutical industry in Indonesia.

Langkah antisipatif lainnya adalah mengupayakan kontrak jangka panjang pembelian bahan baku tertentu yang harganya sangat fluktuatif.

Indofarma overcomes the threat by making long-term contracts that allow the Company to renegotiate the term and price that have been agreed upon.



79



3. Risiko Tingkat Suku Bunga Arus Kas dan Nilai Wajar 3. Cash Flow and Fair Value Interest Risk

Risiko tingkat suku bunga Perseroan timbul dari pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat bunga mengambang mengekspos Perseroan terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Perseroan terhadap risiko nilai wajar suku bunga kebijakan Perseroan adalah mempertahankan hampir 60% pinjaman dalam instrumen dengan tingkat suku bunga tetap. Pinjaman bank jangka pendek entitas anak pada tingkat suku bunga mengambang didenominasikan dalam Dolar AS. Risiko tingkat suku bunga dari kas dan piutang non-usaha tidak signifikan.

The Company’s interest rate risk arises from long-term borrowings and short term bank loan. Borrowings issued at floating rates expose the Company to cash flow interest rate risk. Borrowings issued at fixed rates expose the Company to fair value interest rate risk. The Company’s policy isto maintain approximately 60% of its borrowings in fixed-rate instruments. The portion of subsidiary’sshort term loans at floating rate were denominated in the US Dollar. The interest rate risk from cash and non-trade receivables is not significant.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang adalah sebagai berikut:

As at the end of the reporting period. the Subsidiary has the following floating rate borrowings:

2018 2017 Pinjaman bank Jangka pendek –

PT Bank Negara Indonesia (Catatan 17) 129.411.169.008 122.346.831.343 Short term bank Loans – PT Bank Negara

Indonesia (Note 17) Eksposur neto 129.411.169.008 122.346.831.343 Net exposure

Perseroan menganalisis ekposur tingkat bunga secara dinamis. Berbagai skenario disimulasikan dengan mempertimbangkan berbagai pembiayaan kembali pembaharuan yang ada serta alternatif pembiayaan dan lindung nilai.

The Company analyze its interest rate exposure on a dynamic basis. Various scenarios are simulated taking into consideration refinancing. renewal of existing position. alternative financing and hedging.

b. Manajemen Risiko Permodalan b. Capital Risk Management


The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Company is not required to meet any capital requirements.


The Company manages its capital to safeguard the Company’s ability to continue as a going concern in order to maximize the return to shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain optimal capital structure to reduce the cost of capital.

Struktur permodalan Perseroan terdiri dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perseroan (terdiri dari modal saham tambahan modal disetor dan saldo laba) dan pinjaman dan utang bersih (terdiri dari surat berharga yang diterbitkan utang bank dikurangi dengan saldo kas dan setara kas). Perseroan ataupun entitas anak tidak diharuskan untuk memenuhi persyaratan permodalan tertentu.

The capital structure of the Company consists of equity attributable to owners of the Company (consists of share capital. additional paid-in capital and retained earnings) and net of loans and payables (consists of medium term notes loans payable to banks net off cash and cash equivalents). Neither the Company nor the subsidiaries are subject to externally imposed capital requirements.

Perseroan memonitor permodalan dengan menggunakan rasio pengungkit (gearing ratio) yang merupakan total pinjaman berdapak bunga dibagi dengan total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kebijakan Perseroan adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari Perseroan terkemuka di Indonesia untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang rasional.

The Company monitors capital using a gearing ratio which is net debt divided by total equity attributable to equity holders of the parent entity. The Company’s policy is to maintain its gearing ratio within the range of gearing ratio of the leading companies in Indonesia in order to secure access to finance at a reasonable cost.



79



3. Risiko Tingkat Suku Bunga Arus Kas dan Nilai Wajar 3. Cash Flow and Fair Value Interest Risk

Risiko tingkat suku bunga Perseroan timbul dari pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat bunga mengambang mengekspos Perseroan terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Perseroan terhadap risiko nilai wajar suku bunga kebijakan Perseroan adalah mempertahankan hampir 60% pinjaman dalam instrumen dengan tingkat suku bunga tetap. Pinjaman bank jangka pendek entitas anak pada tingkat suku bunga mengambang didenominasikan dalam Dolar AS. Risiko tingkat suku bunga dari kas dan piutang non-usaha tidak signifikan.

The Company’s interest rate risk arises from long-term borrowings and short term bank loan. Borrowings issued at floating rates expose the Company to cash flow interest rate risk. Borrowings issued at fixed rates expose the Company to fair value interest rate risk. The Company’s policy isto maintain approximately 60% of its borrowings in fixed-rate instruments. The portion of subsidiary’sshort term loans at floating rate were denominated in the US Dollar. The interest rate risk from cash and non-trade receivables is not significant.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang adalah sebagai berikut:

As at the end of the reporting period. the Subsidiary has the following floating rate borrowings:

2018 2017 Pinjaman bank Jangka pendek –

PT Bank Negara Indonesia (Catatan 17) 129.411.169.008 122.346.831.343 Short term bank Loans – PT Bank Negara

Indonesia (Note 17) Eksposur neto 129.411.169.008 122.346.831.343 Net exposure

Perseroan menganalisis ekposur tingkat bunga secara dinamis. Berbagai skenario disimulasikan dengan mempertimbangkan berbagai pembiayaan kembali pembaharuan yang ada serta alternatif pembiayaan dan lindung nilai.

The Company analyze its interest rate exposure on a dynamic basis. Various scenarios are simulated taking into consideration refinancing. renewal of existing position. alternative financing and hedging.

b. Manajemen Risiko Permodalan b. Capital Risk Management


The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Company is not required to meet any capital requirements.


The Company manages its capital to safeguard the Company’s ability to continue as a going concern in order to maximize the return to shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain optimal capital structure to reduce the cost of capital.

Struktur permodalan Perseroan terdiri dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perseroan (terdiri dari modal saham tambahan modal disetor dan saldo laba) dan pinjaman dan utang bersih (terdiri dari surat berharga yang diterbitkan utang bank dikurangi dengan saldo kas dan setara kas). Perseroan ataupun entitas anak tidak diharuskan untuk memenuhi persyaratan permodalan tertentu.

The capital structure of the Company consists of equity attributable to owners of the Company (consists of share capital. additional paid-in capital and retained earnings) and net of loans and payables (consists of medium term notes loans payable to banks net off cash and cash equivalents). Neither the Company nor the subsidiaries are subject to externally imposed capital requirements.

Perseroan memonitor permodalan dengan menggunakan rasio pengungkit (gearing ratio) yang merupakan total pinjaman berdapak bunga dibagi dengan total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kebijakan Perseroan adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari Perseroan terkemuka di Indonesia untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang rasional.

The Company monitors capital using a gearing ratio which is net debt divided by total equity attributable to equity holders of the parent entity. The Company’s policy is to maintain its gearing ratio within the range of gearing ratio of the leading companies in Indonesia in order to secure access to finance at a reasonable cost.


80

41. MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN (Lanjutan) 41. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT (Continued)

b. Manajemen Risiko Permodalan (lanjutan) b. Capital Risk Management (continued)

2018 2017

Pinjaman Bank 507.583.619.086 404.985.461.609 Short term bank loan Bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Current portion of medium Bank Loan

Surat Berharga Yang Diterbitkan - 44.832.543.965 Medium Term Note

Pinjaman bank jangka panjang 50.758.555.512 44.718.791.500 Long term bank loans

Total pinjaman yang berdapat bunga 558.342.174.598 494.536.797.074 Total Bearing loans

Total ekuitas yang dapat diatribusikan Total equity attributable to equity holders of

kepada pemilik entitas induk 496.646.859.858 526.409.897.704 parent entity

Rasio Pengungkit 94% 94% Gearing ratio

Risiko Perekonomian Economic Risk

Kinerja bisnis Indofarma terutama dipasar reguler, secara langsung dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Dengan demikian, penurunan PDB dan inflasi memberikan dampak negatif terhadap kinerja pasar non-institusi (Pemerintah) ini. Sementara itu, di sektor pasar institusi, kinerja Indofarma dipengaruhi oleh besaran belanja Pemerintah di bidang kesehatan.

Indofarma’s business performance particularly in regular market is directly dependent on consumers’ purchasing power. Decline on GDP and high inflation rate are negatively affecting the Company’s performance in this non-(Government) institution market. Meanwhile. in the institution market. the Company’s performance is dependent upon the Government expenditure on medicals.

Guna memitigasi risiko ini, Indofarma terus melakukan upaya untuk meningkatkan penjualan ke pasar reguler yang menjanjikan permintaan yang lebih berkelanjutan dengan pertumbuhan yang lebih stabil.

To minimize the risk. Indofarma makes continuous efforts to increase sales in regular market that offers both more continuous demands and stable growth.

Harga Obat Generik Berlogo (OGB) di Indonesia dikendalikan oleh Pemerintah dengan cara menetapkan Harga Neto Apotik (HNA) harga di tingkat apotik yang berlaku untuk seluruh produsen OGB. Untuk memitigasi risiko ini Indofarma terus berupaya menyeimbangkan portofolio penjualan produknya dengan antara lain meluncurkan sejumlah produk Obat dengan Nama Dagang (OND) termasuk obat-obat non-resep dokter (OTC).

Price of Generic Drug Product (OGBs) in Indonesia is controlled by the Government by fixing the net price in the pharmacies’ level (Harga Netto Apotik. HNA) and imposing the price to all OGB Producers. To minimize this risk. Indofarma keeps balancing its sales portfolio such as launching owned-brand products (ONDs) including non – prescription drugs (Over the Counter).

42. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN 42. SIGNIFICANT COMMITMENTS

A. Perseroan memperoleh Kredit Investasi - II dari Bank Mandiri

sesuai surat No.WBG.CB1/SPPK/SPD.007/2017 tanggal 19 Juni 2017 dengan limit KI - II (Tranche B) senilai Rp44.463.418.200; Jadwal penarikan s/d 31 Desember 2015. dengan suku bunga 10,50% pertahun dengan Jangka waktu angsuran sampai dengan 31 Desember 2023. kredit Investasi tersebut digunakan untuk renovasi dan pembangunan fasilitas pilot plan serta pembangunan fasilitas produksi F

A. The Company obtained investment credit facility - II from Bank Mandiri No. WBG.CB1/SPPK/SPD.007/2017 letter dated June 19, 2017 with KI - II ( Tranche B) limit amounted to Rp44,463,418,200, schedule of disbursement was until December 31, 2015 with 10.50% interest per annum with installment schedule until December 31. 2023. Investment credits facility are used for renovation and construction of pilot plan facilities and construction of FDC production facilities.

B. Pada tanggal 20 Maret 2015, Perseroan menerbitkan Surat Utang

Jangka Menengah ("MTN") dengan nilai nominal sebesar Rp45.000.000.000 (empat puluh lima milyar rupiah) dengan tingkat 11,5% pertahun dengan jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkan atau 19 Maret 2018.

B. On March 20. 2015, Parent Entity issued Medium Term Notes ("MTN") which have a face value of Rp45.000.000.000 (forty five billion rupiah) with 11.5% interest per annum with installment payment schedule for 3 years after release or March 19, 2018.

C. Perseroan mendapatkan kredit modal kerja dari Indonesia Exim Bank berdasarkan akta perjanjian kredit No. 04 tanggal 10 Desember 2015 dengan tingkat suku bunga 9,25% yang telah diperpanjang dengan surat perpanjangan no. PBD/SP3/55/2018 dan jatuh tempo tanggal 7 Desember 2019.

C. The Company obtained a working capital loan based on Letter from Indonesia Exim Bank No. 04 dated December 10, 2015 after several amendments.The loan has an interest rate at 9.25%. which has been extended with extension letter no. PBD/SP3/66/2019 and matures on December 7, 2019.



81

42. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

42. SIGNIFICANT COMMITMENTS (Continued)

D. Entitas anak memperoleh fasilitas KMK Revolving yang bersifat R/C terbatas dari PT BNI dengan nilai plafon maksimum Rp95.000.000.000 (sembilan puluh lima milyar rupiah).berdasarkan surat No: BIN/3.1/180/R tanggal 31 Oktober 2018 dengan tarif bunga 9.50% per annum sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 dan akan direviu triwulanan.

D. The Subsidiary obtained a Revolving Credit facility that is the R/C limited from PT BNI with a maximum ceiling value of Rp95.000.000.000 (ninety five billion rupiah). based on the letter No: BIN/3.1/ 180/R dated October 31. 2018 with interest rates at 9.50% per annum and matures on July 30. 2018 and will be reviewed quarterly.

E. Entitas Anak memperoleh fasilitas KMK Revolving yang bersifat Non R/C dari PT BNI dengan nilai plafon maksimum Rp55.000.000.000 (lima puluh lima milyar rupiah). berdasarkan surat No BIN/3.1/180/R tanggal 2 Agustus 2019 dengan tarif 9,50% per annum dengan tanggal 30 Juli 2019 dan akan direviu triwulanan.

E. The Subsidiary obtained a Revolving Credit facility that is the non R/C from PT BNI with a maximum ceiling value Rp55.000.000.000 (fifty five billion rupiah). based on the letter No: BIN/3.1/0184/R dated August 2, 2010with interest rates at 9.50% per annum and matures on July 30. 2019 and will be reviewed quarterly.

F. Perseroan melakukan perjanjian kerjasama dengan

PT. Hikmat Hanifi tanggal 7 April 2016 untuk pelaksanaan kegiatan jual beli produk dengan jangka waktu perjanjian selama 3 tahun atau sampai dengan 7 April 2019.

F. The Company has a agreement. with PT. Hikmat Hanifi dated April 7. 2016 for the implementation of activities sales and purchases with agreement and shall be valid for 3 years. commencing from the signing by the parties or until April 7. 2019.

G. PT Indofarma Global Medika (IGM) - Entitas anak memperolehfasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. perjanjian kredit tersebut terakhir diubah dengan perjanjian No. WBG.CB1/SPPK/SPD.008/2017 tanggal 15 Juni 2017. yang berakhir tanggal 21 Juni 2018 dengan rincian fasilitas kredit sebagai berikut:

G. The Subsidiary of PT IGM obtained a credit facilities transactional working capital with Bank Mandiri (Persero) Tbk. Based on the loan agreement with PT Bank Mandiri No. WBG.CB1/SPPK.005/2016 dated June 15. 2017. the loan agreement will mature on June 21. 2018. The detail of credit facilities are as follows:

- Kredit Modal Kerja rekening koran sebesar

Rp30.000.000.000. - Working Capital current account amounting to

Rp30.000.000.000. - Kredit Modal Kerja non rekening koran sebesar

Rp20.000.000.000. - Working Capital non current account amounting to

Rp120.000.000.000. - Kredit NCL untuk penerbitan bank garansi sebesar

Rp75.000.000.000. - NCL credit for the issuance of a bank guarantee of

Rp75.000.000.000. - Kredit NCL untuk LC Impor/SKBDN sebesar

USD 1.500.000. - NCL Credit for LC Import / SKBDN of USD 1.500.000.

H. Perjanjian Pembuatan Pabrik Infus H. Infusion Factory Agreement

PT Indofarma (Persero) Tbk bekerjasama dengan PT Baruna Energi Lestari dan Sungwun Pharmacopia Co. LTD melakukan investasi pada pembangunan dan pengoperasian pabrik LVP di Indonesia Timur ("Pabrik LVP") serta penjualan dan distribusi dari hasil produksi Pabrik LVP dengan wilayah penjualan Indonesia bagian Timur. Dengan Perjanjian Perseroan Patungan tertanggal 19 Desember 2017. Nilai investasi Perseroan patungan untuk pendirian dan pengoperasian pabrik senilai Rp180.770.000.000.

PT Indofarma (Persero) Tbk in cooperation with PT Baruna Energi Lestari and Sungwun Pharmacopia Co. LTD invests in the construction and operation of the LVP plant in Eastern Indonesia ("LVP Plant") as well as the sales and distribution of Factory LVP's production with Eastern Indonesia's territory. The Joint Venture Agreement was on December 19, 2017. The investment value of the joint venture for the establishment and operation of the plant is valued at Rp180,770,000,000.

I. Perseroan memperoleh Kredit Investasi I dari PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk sesuai surat No.CBG.CB2/D02.SPPK.005/2014 tanggal 16 Juni 2014 dengan limit KI I senilai Rp13.860.000.000; Jadwal penarikan s/d 30 Juni 2015 dengan suku bunga 10.50% pertahun dengan Jangka waktu angsuran sampai dengan 31 Desember 2018. Kredit Investasi tersebut digunakan untuk renovasi produksi herbal produksi steril.

I. The Company obtained investment credit I from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.CBG.CB2/D02.SPPK.005/2014 letter dated June 16, 2014 with first disbursement amounted to Rp13,860,000,000 and schedule of disbursement is until June 30, 2015. The interest rate is 10.50% per annum with installment payment schedule until December 31, 2018. The investment credits are used for renovation of production facilities of herbal sterile.



81



D. Entitas anak memperoleh fasilitas KMK Revolving yang bersifat R/C terbatas dari PT BNI dengan nilai plafon maksimum Rp95.000.000.000 (sembilan puluh lima milyar rupiah).berdasarkan surat No: BIN/3.1/180/R tanggal 31 Oktober 2018 dengan tarif bunga 9.50% per annum sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 dan akan direviu triwulanan.

D. The Subsidiary obtained a Revolving Credit facility that is the R/C limited from PT BNI with a maximum ceiling value of Rp95.000.000.000 (ninety five billion rupiah). based on the letter No: BIN/3.1/ 180/R dated October 31. 2018 with interest rates at 9.50% per annum and matures on July 30. 2018 and will be reviewed quarterly.

E. Entitas Anak memperoleh fasilitas KMK Revolving yang bersifat Non R/C dari PT BNI dengan nilai plafon maksimum Rp55.000.000.000 (lima puluh lima milyar rupiah). berdasarkan surat No BIN/3.1/180/R tanggal 2 Agustus 2019 dengan tarif 9,50% per annum dengan tanggal 30 Juli 2019 dan akan direviu triwulanan.

E. The Subsidiary obtained a Revolving Credit facility that is the non R/C from PT BNI with a maximum ceiling value Rp55.000.000.000 (fifty five billion rupiah). based on the letter No: BIN/3.1/0184/R dated August 2, 2010with interest rates at 9.50% per annum and matures on July 30. 2019 and will be reviewed quarterly.

F. Perseroan melakukan perjanjian kerjasama dengan

PT. Hikmat Hanifi tanggal 7 April 2016 untuk pelaksanaan kegiatan jual beli produk dengan jangka waktu perjanjian selama 3 tahun atau sampai dengan 7 April 2019.

F. The Company has a agreement. with PT. Hikmat Hanifi dated April 7. 2016 for the implementation of activities sales and purchases with agreement and shall be valid for 3 years. commencing from the signing by the parties or until April 7. 2019.

G. PT Indofarma Global Medika (IGM) - Entitas anak memperolehfasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. perjanjian kredit tersebut terakhir diubah dengan perjanjian No. WBG.CB1/SPPK/SPD.008/2017 tanggal 15 Juni 2017. yang berakhir tanggal 21 Juni 2018 dengan rincian fasilitas kredit sebagai berikut:

G. The Subsidiary of PT IGM obtained a credit facilities transactional working capital with Bank Mandiri (Persero) Tbk. Based on the loan agreement with PT Bank Mandiri No. WBG.CB1/SPPK.005/2016 dated June 15. 2017. the loan agreement will mature on June 21. 2018. The detail of credit facilities are as follows:

- Kredit Modal Kerja rekening koran sebesar

Rp30.000.000.000. - Working Capital current account amounting to

Rp30.000.000.000. - Kredit Modal Kerja non rekening koran sebesar

Rp20.000.000.000. - Working Capital non current account amounting to

Rp120.000.000.000. - Kredit NCL untuk penerbitan bank garansi sebesar

Rp75.000.000.000. - NCL credit for the issuance of a bank guarantee of

Rp75.000.000.000. - Kredit NCL untuk LC Impor/SKBDN sebesar

USD 1.500.000. - NCL Credit for LC Import / SKBDN of USD 1.500.000.

H. Perjanjian Pembuatan Pabrik Infus H. Infusion Factory Agreement

PT Indofarma (Persero) Tbk bekerjasama dengan PT Baruna Energi Lestari dan Sungwun Pharmacopia Co. LTD melakukan investasi pada pembangunan dan pengoperasian pabrik LVP di Indonesia Timur ("Pabrik LVP") serta penjualan dan distribusi dari hasil produksi Pabrik LVP dengan wilayah penjualan Indonesia bagian Timur. Dengan Perjanjian Perseroan Patungan tertanggal 19 Desember 2017. Nilai investasi Perseroan patungan untuk pendirian dan pengoperasian pabrik senilai Rp180.770.000.000.

PT Indofarma (Persero) Tbk in cooperation with PT Baruna Energi Lestari and Sungwun Pharmacopia Co. LTD invests in the construction and operation of the LVP plant in Eastern Indonesia ("LVP Plant") as well as the sales and distribution of Factory LVP's production with Eastern Indonesia's territory. The Joint Venture Agreement was on December 19, 2017. The investment value of the joint venture for the establishment and operation of the plant is valued at Rp180,770,000,000.

I. Perseroan memperoleh Kredit Investasi I dari PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk sesuai surat No.CBG.CB2/D02.SPPK.005/2014 tanggal 16 Juni 2014 dengan limit KI I senilai Rp13.860.000.000; Jadwal penarikan s/d 30 Juni 2015 dengan suku bunga 10.50% pertahun dengan Jangka waktu angsuran sampai dengan 31 Desember 2018. Kredit Investasi tersebut digunakan untuk renovasi produksi herbal produksi steril.

I. The Company obtained investment credit I from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.CBG.CB2/D02.SPPK.005/2014 letter dated June 16, 2014 with first disbursement amounted to Rp13,860,000,000 and schedule of disbursement is until June 30, 2015. The interest rate is 10.50% per annum with installment payment schedule until December 31, 2018. The investment credits are used for renovation of production facilities of herbal sterile.


82



J. Perseroan mendapatkan kredit modal kerja dari Bank Mandiri

dan perjanjian kredit telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan surat dari Bank Mandiri No. CBG.LC1/SPPK/SPD.006/2018 tanggal 15 Juni 2018 dengan tingkat suku bunga 9% dan jatuh tempo tanggal 21 Juni 2019.

J. The Company obtained a working capital loan based on letter from Bank Mandiri No.CBG.LC1/SPPK/SPD.006/2018 dated June 15, 2018 after several amandements of loan agreement with interest rate at 9% and matures on June 21, 2019.

Fasilitas yang diperoleh Perseroan antara lain: The loan facilities obtained by the Company are as follows : - Plafon pinjaman sebesar Rp150.000.000.000; - The credit limit was amounted to Rp150,000,000,000; - Fasilitas foreign exchange line USD5.000.000; - Foreign exchange line facility amounting to

USD5,000,000; - Fasilitas pembukaan LC Impor atau SKBDN sebesar

USD1.000.000; dan - Open LC Facility or SKBDN (local LC)amounting to

USD1,000,000; and - Bank garansi khusus untuk jaminan pembayaran kepada

supplier Rp2.500.000.000. - Bank Guarantee amounted Rp2,500,000,000.

43. KOMITMEN DAN KONTIJENSI 43. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

A. Kajian Bisnis Investasi Penyertaan Modal PT IGM

(entitas anak) di PT Indo Genesis Medika dalam Pengelolaan Operasional Kerjasama Operasi Rumah Sakit.

A. Study of Investment Business in PT IGM (subsidiary) Equity Participation at PT Indo Genesis Medika in Operational Management of Hospital Operations Cooperation.

PT Indo Genesis Medika merupakan Perseroan yang bergerak dibidang penyediaan Alat-alat Laboratorium pusat dan Laboratorium Information System (LIS), serta reagen di Departemen Patologi Klinik dan pembayaran dari Rumah sakit langsung kepada PT Indo Genesis Medika, yang berdiri pada tanggal 22 Mei 2018 berdasarkan akta No. 3 tanggal 22 Mei 2018 dari Notaris Betrand April Hasibuan, S.H., M.K.

PT Indo Genesis Medika is a company engaged in the provision of central Laboratory Equipment and Information System Laboratory (LIS), as well as reagents in the Clinical Pathology Department and payments from the Hospital directly to PT Indo Genesis Medika, which was established on May 22, 2018 based on the deed No. 3 dated May 22, 2018 from Notary Betrand April Hasibuan, SH, M.K.

Dalam proses penyertaan modal, analisa legal yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

In the process of capital participation, the legal analysis used as a reference is as follows:

a. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (”UU BUMN”)

a. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises ("UU BUMN")

b. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)

b. Law No. 40 of 2007 concerning Corporate Law (UUPT”)

c. Peraturan Menteri Negara dan Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/08/2017 tentang Tata Cara Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara

c. Regulation of the Ministry of State and State Owned Enterprises Number Per-03/MBU/08/2017concerning Procedures for Guidelines for Cooperation of State-Owned Enterprises

d. Anggaran Dasar PT IGM (entitas anak) d. PT IGM (subsidiary) budget e. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal Dan

Lembaga Keuangan Nomor Kep-614/BI/2011 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan lampiran Peraturan Nomor IX.E.2 : Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan Nomor IX.E.2”)

e. Decision of the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Number Kep-614 / BI / 2011 concerning Material Transactions and Changes in Major Business Activities and attachments to Rule Number IX.E.2: Material Transactions and Changes in Main Business Activities ("Rule Number IX.E .2 ")



83

43. KOMITMEN DAN KONTIJENSI (Lanjutan) 43. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES(Continued)

f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

31/Pojk.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK Keterbukaan Informasi”).

f. Financial Authority Regulation Number 31/Pojk.04/2015 concerning Openness of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies ("POJK Information Disclosure").

Kebijakan dan Komitmen Pemerintah untuk pencapaian Universal Health Coverage JKN pada tahun 2019 pada giliranya, lembaga-lembaga pelayanan kesehatan akan meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Meningkatkan jumlah kunjungan ke lembaga pelayanan kesehatan dan konsumsi produk dan jasa pelayanan kesehatan atas dasar hal tersebut maka PT IGM (etitas anak) melakukan aksi korporasi dalam bentuk Penyertaan Modal di PT Indo Genesis Medika, dimana hal ini berdasarkan kepada:

The Government's Policy and Commitment to achieving JKN Universal Health Coverage by 2019, in turn, health service institutions will improve the quality and access to health services. Increasing the number of visits to health care institutions and consumption of products and health services on this basis, the PT IGM (subsidiary) took corporate action in the form of Equity Participation in PT Indo Genesis Medika. where this is based on:

a. Indonesia memiliki lebih dari 2.183 Rumah Sakit

(2017), sekitar 9.876 Puskesmas dan 300 Rumah Sakit Bersalin dan Klinik yang jumlahnya tiap tahun bertambah 3% (RS swasta) dan sekitar 1% (RS Pemerintah)

a. Indonesia has more than 2,183 hospitals (2017), around 9,876 health centers and 300 maternity hospitals and clinics which increase every year by 3% (private hospitals) and around 1% (government hospitals).

b. Kerjasama dalam menjalankan bisnis semakin terbuka

dengan beraliansi dengan pelaku bisnis di negara anggota ASEAN lainnya.

b. Collaboration in conducting business is increasingly

open by alliances with business people in other ASEAN member countries.

c. Mencermati dan menganalisa terhadap peluang dan tantangan bisnis industri kesehatan di masa mendatang maka dipandang perlu perusahaan melakukan pemisahan unit usaha melalui SBU (Strategy Bussiness Unit) agar lebih fokus, efisien dan efektif dalam mengelola peluang dan tantangan guna mendukung keberlanjutan pertumbuhan bisnis perusahaan baik anak dan induk.

c. Analyzing the opportunities and challenges of the health industry business in the future, it is deemed necessary for companies to separate business units through the SBU (Strategy Business Unit) to be more focused, efficient and effective in managing opportunities and challenges to support the sustainable growth of both subsidiary and parent company.

d. Atas jawaban tantangan tersebut, PT IGM (entitas

anak) melaksanakan Penyertaan Modal di PT Indo Genesis Medika, sehingga PT Indo Genesis Medika sebagai anak usaha di Bidang KSO dan dapat lebih fokus dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan KSO

d. In response to the challenge, the PT IGM (subsidiary) carried out Equity Participation at PT Indo Genesis Medika, so that PT Indo Genesis Medika was a subsidiary in the KSO and could focus more on handling and resolving KSO problems.

e. Pengalihan Operasional kerjasama laboratorium di 12

Rumah sakit akan di tangani langsung kepada PT Indo Genesis Medika, dimana fungsi PT Indo Genesis Medika menyediakan Alat-alat Laboratorium pusat dan Laboratorium Information System (LIS), serta reagen di Departemen Patologi Klinik dan pembayaran dari Rumah sakit langsung kepada PT Indo Genesis Medika dan tanpa mengurangi hak dan kewajiban posisi PT IGM (entitas anak) sesuai kontrak awal dengan 12 Rumah Sakit, sehingga fungsi PT Indo Genesis Medika sebagai operator Operasional Laboratorium Klinik Patologi di Departemen Patologi Klinik di 12 Rumah Sakit.

e. Operational transfer of laboratory collaboration in 12

hospitals will be handled directly to PT Indo Genesis Medika, where the function of PT Indo Genesis Medika provides Central Laboratory Equipment and Laboratory Information System (LIS), as well as reagents in the Clinical Pathology Department and direct hospital payments to PT Indo Genesis Medika and without reducing the rights and obligations of the PT IGM (subsidiary) position in accordance with the initial contract with 12 hospitals, so that the functions of PT Indo Genesis Medika as the Operational Operators of the Pathology Clinic in the Clinical Pathology Department in 12 Hospital.



83


f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

31/Pojk.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK Keterbukaan Informasi”).

f. Financial Authority Regulation Number 31/Pojk.04/2015 concerning Openness of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies ("POJK Information Disclosure").

Kebijakan dan Komitmen Pemerintah untuk pencapaian Universal Health Coverage JKN pada tahun 2019 pada giliranya, lembaga-lembaga pelayanan kesehatan akan meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Meningkatkan jumlah kunjungan ke lembaga pelayanan kesehatan dan konsumsi produk dan jasa pelayanan kesehatan atas dasar hal tersebut maka PT IGM (etitas anak) melakukan aksi korporasi dalam bentuk Penyertaan Modal di PT Indo Genesis Medika, dimana hal ini berdasarkan kepada:

The Government's Policy and Commitment to achieving JKN Universal Health Coverage by 2019, in turn, health service institutions will improve the quality and access to health services. Increasing the number of visits to health care institutions and consumption of products and health services on this basis, the PT IGM (subsidiary) took corporate action in the form of Equity Participation in PT Indo Genesis Medika. where this is based on:

a. Indonesia memiliki lebih dari 2.183 Rumah Sakit

(2017), sekitar 9.876 Puskesmas dan 300 Rumah Sakit Bersalin dan Klinik yang jumlahnya tiap tahun bertambah 3% (RS swasta) dan sekitar 1% (RS Pemerintah)

a. Indonesia has more than 2,183 hospitals (2017), around 9,876 health centers and 300 maternity hospitals and clinics which increase every year by 3% (private hospitals) and around 1% (government hospitals).

b. Kerjasama dalam menjalankan bisnis semakin terbuka

dengan beraliansi dengan pelaku bisnis di negara anggota ASEAN lainnya.

b. Collaboration in conducting business is increasingly

open by alliances with business people in other ASEAN member countries.

c. Mencermati dan menganalisa terhadap peluang dan tantangan bisnis industri kesehatan di masa mendatang maka dipandang perlu perusahaan melakukan pemisahan unit usaha melalui SBU (Strategy Bussiness Unit) agar lebih fokus, efisien dan efektif dalam mengelola peluang dan tantangan guna mendukung keberlanjutan pertumbuhan bisnis perusahaan baik anak dan induk.

c. Analyzing the opportunities and challenges of the health industry business in the future, it is deemed necessary for companies to separate business units through the SBU (Strategy Business Unit) to be more focused, efficient and effective in managing opportunities and challenges to support the sustainable growth of both subsidiary and parent company.

d. Atas jawaban tantangan tersebut, PT IGM (entitas

anak) melaksanakan Penyertaan Modal di PT Indo Genesis Medika, sehingga PT Indo Genesis Medika sebagai anak usaha di Bidang KSO dan dapat lebih fokus dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan KSO

d. In response to the challenge, the PT IGM (subsidiary) carried out Equity Participation at PT Indo Genesis Medika, so that PT Indo Genesis Medika was a subsidiary in the KSO and could focus more on handling and resolving KSO problems.

e. Pengalihan Operasional kerjasama laboratorium di 12

Rumah sakit akan di tangani langsung kepada PT Indo Genesis Medika, dimana fungsi PT Indo Genesis Medika menyediakan Alat-alat Laboratorium pusat dan Laboratorium Information System (LIS), serta reagen di Departemen Patologi Klinik dan pembayaran dari Rumah sakit langsung kepada PT Indo Genesis Medika dan tanpa mengurangi hak dan kewajiban posisi PT IGM (entitas anak) sesuai kontrak awal dengan 12 Rumah Sakit, sehingga fungsi PT Indo Genesis Medika sebagai operator Operasional Laboratorium Klinik Patologi di Departemen Patologi Klinik di 12 Rumah Sakit.

e. Operational transfer of laboratory collaboration in 12

hospitals will be handled directly to PT Indo Genesis Medika, where the function of PT Indo Genesis Medika provides Central Laboratory Equipment and Laboratory Information System (LIS), as well as reagents in the Clinical Pathology Department and direct hospital payments to PT Indo Genesis Medika and without reducing the rights and obligations of the PT IGM (subsidiary) position in accordance with the initial contract with 12 hospitals, so that the functions of PT Indo Genesis Medika as the Operational Operators of the Pathology Clinic in the Clinical Pathology Department in 12 Hospital.


84


f. PT IGM (entitas anak) akan lebih siap di bidang KSO

dengan peningkatan kompetensi baik dari sisi pelayanan maupun penyediaan reagen kedepannya serta integrasi operasional secara menyeluruh dan fokus dan lebih baik dalam pelaksanaan

f. PT IGM (subsidiary) will be better prepared in the KSO field by increasing competency both in terms of service and provision of future reagents as well as comprehensive and focused operational integration and better implementation

- Penggabungan laboratorium klinik terintegrasi

secara prinsip merupakan penggabungan proses pra-analitik dan post analitik yang dilakukan secara modern dan terpadu.

- the incorporation of integrated clinical laboratories in principle is a combination of pre-analytic and post analytical processes that are carried out in a modern and integrated manner.

- Sampel dari unit pelayanan (rawat inap dan jalan) dikirim menggunakan teknologi Pneumatic Tube System (PTS).

- Samples from service units (inpatient and road) are sent using Pneumatic Tube System (PTS) technology.

- Seluruh hasil pemeriksaan di unit-unit akan terintegrasi dengan laboratorium utama dengan mengunakan Laboratorium Information System (LIS). Sample Management System dilakukan secara sistematis oleh Laboratorium Information System (LIS).

- All inspection results in the units will be integrated with the main laboratory using the Information System Laboratory (LIS). The Sample Management System is carried out systematically by the Information System Laboratory (LIS).

- Integrasi pemeriksaan Kimia Klinik dan Imunologi akan diproses oleh instrumen Kimia Klinik dan demikian juga dengan pemeriksaan Imunologi dan Hematologi serta pemeriksaan Koagulasi.

- Integration of Clinical Chemistry and Immunology examination will be processed by Clinical Chemistry instruments and so is Immunology and Hematology examination and Coagulation examination.

- Pemeriksaan Kimia Klinik dan Imunologi. Pemeriksaan Hematologi mulai dari pemeriksaan darah lengkap dan pemeriksaan koagulasi. Pemeriksaan Urinalisa mulai dari urin kimia dan pemeriksaan urin sediman. Integrasi pemeriksaan Urinalisa dengan menggunakan Instrumen Urine Analyzer.

- Examination of Clinical Chemistry and Immunology. Hematology examination starts from complete blood examination and coagulation examination. Urinalysis begins with chemical urine and urine examination. Integration of the Urinalisa examination using the Urine Analyzer Instrument.

g. Nilai Penyertaan Modal PT IGM (entitas anak) sesuai dengan dasar Nilai Aset bersih bisnis KSO di bulan Juni 2018 sebesar Rp57.600.000.000 yang terdiri dari:

g. Equity Participation Value of PT IGM (subsidiary), in accordance with the basis of the Net Asset Value of the KSO business in June 2018 is amounting to Rp57,600,000,000 consisting of:

Aset 30 Juni 2018 / June

30, 2018

Assets Piutang Usaha 32.425.148.770

Account Receivables

Persediaan 10.563.751.359 Inventory

Aset Takberwujud 43.935.700.317 Intangible Assets

Utang Usaha (29.348.467.286) Account Payble

Jumlah 57.576.133.160 Total

Dibulatkan 57.600.000.000 Rounded off

h. Nilai Penyertaan Modal PT IGM (entitas anak) di

PT Indo Genesis Medika setara Rp57.600.000.000 setara 576.000 lembar saham dengan harga saham dasar sebesar 100.000.

h. PT IGM (subsidiary) Equity Participation Value at PT Indo Genesis Medika is equivalent to Rp57,600,000,000 equivalent to 576,000 shares with a basic share price of 100,000.

Pada tanggal 30 November 2018 sesuai dengan Akta No. 7 dari notaris Wahdini Syafrina S.Tala, S.H., M.Kn tentang pemasukan dalam perusahaan dimana PT IGM (entitas anak) mengalihkan aset bersih kerjasama Operasi (KSO) Patologi Laboratorium di 12 (dua belas) Rumah sakit, sebesar Rp57.600.000.000 dengan mendapatkan kepemilikan sebesar 98,29% di PT Indo Genesis Medika dengan cara inbreng. Nilai aset bersih yang dialihkan berdasarkan pada angka 30 Juni 2018.

On November 30, 2018 in accordance with Deed No. 7 from notary Wahdini Syafrina S.Tala, S.H., M.Kn regarding income in companies where PT IGM (subsidiary) transferred the Joint Pathology (KSO) Laboratory Pathology net assets to 12 (twelve) hospitals, amounting to Rp57,600,000,000 (Fifty seven billion six hundred million rupiahs) by obtaining ownership of 98.29% (Ninety eight point twenty percent) in PT Indo Genesis Medika in an inbreng manner. The net asset value transferred is based on June 30, 2018.



85


B. Kajian Bisnis Divestasi Pengalihan Saham Entitas anak di

PT Indo Genesis Medika B. Business of Divesting the Transfer of Company Shares in

PT Indo Genesis Medika

Berdasarkan Kondisi Keuangan (cash flow) dan Laporan Keuangan kwartal ke-3 bulan September tahun 2018 Posisi PT Indofarma (Persero) Tbk dan PT IGM (entitas anak) mengalami kerugian dan minus cash flow, hal ini menjadi salah satu dasar dilaksanakannya Divestasi saham Entitas anak di PT Indo Genesis Medika.

Based on the cash flow and financial statements of the third quarter of September 2018 the position of PT Indofarma (Persero) Tbk and PT IGM (subsidiary) suffered losses and minus cash flow, this became one of the bases for the Divestment of shares of Subsidiaries in PT Indo Genesis Medika.

Opsi solusi Divestasi saham menjadi salah satu opsi dalam antisipasi kerugian Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun buku 2018 dan antisipasi posisi minus cash flow tahun 2018, mengacu kepada Posisi kerugian s/d kwartal ke-3 bulan September 2018:

Stock Divestment is one of the options in anticipating losses in the Consolidated Financial Statements for 2018 and anticipating the position of negative cash flows in 2018, referring to the reported of losses up to the third quarter of September 2018

a. Laporan Keuangan Konsolidasi kwartal ke 3 September

2018, mengalami kerugian sebesar Rp35.095.000.000,- a. Consolidated Financial Statements Quarter-3

September 2018, suffered a loss of Rp35,095,000,000.- b. Laporan Keuangan PT IGM (entitas anak) kwartal ke-3

September 2018, mengalami kerugian sebesar Rp28.765.000.000,-

b. PT IGM (subsidiary) financial statements for the third quarter of September 2018 suffered a loss of Rp28,765,000,000.-

c. Posisi PT IGM (entitas anak) kwartal ke-3 September 2018, mengalami kerugian sebesar sebesar Rp6.196.000.000,-

c. The position of the PT IGM (subsidiary) in the 3rd quarter of September 2018, suffered a loss of Rp6,196,000,000

d. Minus Arus Kas Aktivitas Operasional, Laporan Keuangan Konsolidasian kwartal ke-3 September 2018 sebesar Rp46.299.581.817,-

d. Negative of Cash Flows in Operational Activities, Consolidated Financial Statements of September 3, 2018 amounting to Rp46,299,581,817.

e. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas kwartal ke-3 September 2018 minus sebesar Rp152.069.197.457.-

e. Net Cash and Cash Equivalents in the 3rd quarter of 2018 Reported negative amount of Rp152,069,197,457.

Petimbangan Pengalihan Saham antara lain: Share Transfer Considerations:

a. Salah satu pertimbangan divestasi saham sebesar 90% di PT Indo Genesis Medika disebabkan kondisi keuangan konsolidasian PT IGM (entitas anak) secara keuangan tidak memungkinkan untuk mencukupi operasional bisnis KSO akan kebutuhan permintaan reagen di 12 Rumah Sakit, dan dibutuhkan liquid financial funding dalam membiayai Capital Expenditure (CAPEX) dan Operational Expenditure (OPEX) Bisnis KSO.

a. One consideration of the 90% share divestment at PT Indo Genesis Medika was due to the financial condition of the consolidated PT IGM (subsidiary) which was not possible to finance the operations of the KSO business for reagent demand in 12 hospitals, and required liquid financial funding in financing Capital Expenditure (CAPEX) and the Operational Expenditure (OPEX) of the KSO Business.

b. Posisi PT IGM (entitas anak) sebagai pemegang saham mayoritas 90% maka secara otomatis kebijakan CAPEX dan OPEX ada di PT IGM (entitas anak) sesuai dengan dasar UUPT, berikut dasar kebutuhan CAPEX dan OPEX yang di butuhkan dalam operasional bisnis KSO yang tidak memungkinkan di tangani oleh PT IGM (entitas anak), diantaranya:

b. The position of the PT IGM (subsidiary) as a majority shareholder is 90%, automatically the CAPEX and OPEX policies are in the PT IGM (subsidiary) in accordance with the UUPT basis, along with the basic CAPEX and OPEX requirements needed in the KSO business operations that are not possible in handle by PT IGM (subsidiary), including;

- CAPEX dibutuhkan untuk Investasi Instalasi Patologi, Investasi pembangunan ruangan, dan Sistem Informasi Rumah Sakit, laboratory Information system (LIS), Teknologi Pneumatic Tube System (PTS).

- CAPEX is needed for Pathology Installation Investment, room construction investment, and Hospital Information System, laboratory Information system (LIS), Pneumatic Tube System Technology (PTS).



85


B. Kajian Bisnis Divestasi Pengalihan Saham Entitas anak di

PT Indo Genesis Medika B. Business of Divesting the Transfer of Company Shares in

PT Indo Genesis Medika

Berdasarkan Kondisi Keuangan (cash flow) dan Laporan Keuangan kwartal ke-3 bulan September tahun 2018 Posisi PT Indofarma (Persero) Tbk dan PT IGM (entitas anak) mengalami kerugian dan minus cash flow, hal ini menjadi salah satu dasar dilaksanakannya Divestasi saham Entitas anak di PT Indo Genesis Medika.

Based on the cash flow and financial statements of the third quarter of September 2018 the position of PT Indofarma (Persero) Tbk and PT IGM (subsidiary) suffered losses and minus cash flow, this became one of the bases for the Divestment of shares of Subsidiaries in PT Indo Genesis Medika.

Opsi solusi Divestasi saham menjadi salah satu opsi dalam antisipasi kerugian Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun buku 2018 dan antisipasi posisi minus cash flow tahun 2018, mengacu kepada Posisi kerugian s/d kwartal ke-3 bulan September 2018:

Stock Divestment is one of the options in anticipating losses in the Consolidated Financial Statements for 2018 and anticipating the position of negative cash flows in 2018, referring to the reported of losses up to the third quarter of September 2018

a. Laporan Keuangan Konsolidasi kwartal ke 3 September

2018, mengalami kerugian sebesar Rp35.095.000.000,- a. Consolidated Financial Statements Quarter-3

September 2018, suffered a loss of Rp35,095,000,000.- b. Laporan Keuangan PT IGM (entitas anak) kwartal ke-3

September 2018, mengalami kerugian sebesar Rp28.765.000.000,-

b. PT IGM (subsidiary) financial statements for the third quarter of September 2018 suffered a loss of Rp28,765,000,000.-

c. Posisi PT IGM (entitas anak) kwartal ke-3 September 2018, mengalami kerugian sebesar sebesar Rp6.196.000.000,-

c. The position of the PT IGM (subsidiary) in the 3rd quarter of September 2018, suffered a loss of Rp6,196,000,000

d. Minus Arus Kas Aktivitas Operasional, Laporan Keuangan Konsolidasian kwartal ke-3 September 2018 sebesar Rp46.299.581.817,-

d. Negative of Cash Flows in Operational Activities, Consolidated Financial Statements of September 3, 2018 amounting to Rp46,299,581,817.

e. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas kwartal ke-3 September 2018 minus sebesar Rp152.069.197.457.-

e. Net Cash and Cash Equivalents in the 3rd quarter of 2018 Reported negative amount of Rp152,069,197,457.

Petimbangan Pengalihan Saham antara lain: Share Transfer Considerations:

a. Salah satu pertimbangan divestasi saham sebesar 90% di PT Indo Genesis Medika disebabkan kondisi keuangan konsolidasian PT IGM (entitas anak) secara keuangan tidak memungkinkan untuk mencukupi operasional bisnis KSO akan kebutuhan permintaan reagen di 12 Rumah Sakit, dan dibutuhkan liquid financial funding dalam membiayai Capital Expenditure (CAPEX) dan Operational Expenditure (OPEX) Bisnis KSO.

a. One consideration of the 90% share divestment at PT Indo Genesis Medika was due to the financial condition of the consolidated PT IGM (subsidiary) which was not possible to finance the operations of the KSO business for reagent demand in 12 hospitals, and required liquid financial funding in financing Capital Expenditure (CAPEX) and the Operational Expenditure (OPEX) of the KSO Business.

b. Posisi PT IGM (entitas anak) sebagai pemegang saham mayoritas 90% maka secara otomatis kebijakan CAPEX dan OPEX ada di PT IGM (entitas anak) sesuai dengan dasar UUPT, berikut dasar kebutuhan CAPEX dan OPEX yang di butuhkan dalam operasional bisnis KSO yang tidak memungkinkan di tangani oleh PT IGM (entitas anak), diantaranya:

b. The position of the PT IGM (subsidiary) as a majority shareholder is 90%, automatically the CAPEX and OPEX policies are in the PT IGM (subsidiary) in accordance with the UUPT basis, along with the basic CAPEX and OPEX requirements needed in the KSO business operations that are not possible in handle by PT IGM (subsidiary), including;

- CAPEX dibutuhkan untuk Investasi Instalasi Patologi, Investasi pembangunan ruangan, dan Sistem Informasi Rumah Sakit, laboratory Information system (LIS), Teknologi Pneumatic Tube System (PTS).

- CAPEX is needed for Pathology Installation Investment, room construction investment, and Hospital Information System, laboratory Information system (LIS), Pneumatic Tube System Technology (PTS).


86


B. Kajian Bisnis Divestasi Pengalihan Saham PT IGM (entitas anak) di PT Indo Genesis Medika (lanjutan)

B. Business of Divesting the Transfer of PT IGM (subsidiary) Shares in PT Indo Genesis Medika (continued)

- OPEX dibutuhkan untuk Pembelian Reagen dan Operasional Penyediaan Reagen yang tinggi sesuai kebutuhan 12 Rumah Sakit dan, Operasional dalam pengelolaan KSO terutama di sisi Pelayanan di Rumah Sakit.

- OPEX is needed for Purchasing Reagents and Operations Provision of high Reagents according to the needs of 12 Hospitals and, Operations in managing KSO, especially on the side of Hospital Services.

- Sesuai dengan Implementasi Sistem enterprise resources planning–SAP (ERP) di PT IGM (entitas anak), tidak dapat terintegrasi dengan sistem manajemen KSO dan Sistem Rumah Sakit LIS dan PTS, sehingga secara integrasi pengelolaan KSO di PT Indo Genesis Medika sebagai anak Usaha PT IGM (entitas anak) akan sulit terintegrasi dan terkonsolidasi secara sistem informasi manajemen di Perseroan.

- In accordance with the implementation of the Enterprise Resources Planning SAP (ERP) system in the PT IGM (subsidiary), it cannot be integrated with the KSO management system, the LIS and PTS Hospital System, so that the integrated management of the KSO at PT IGM (subsidiary) will be difficult to integrate and consolidated management information systems in the Company.

c. Dengan dilaksanakannya Divestasi Saham PT IGM (entitas anak) di Indo Genesis Medika kepada CBH/KPN sebesar 88% atau setara 517,400 lembar saham dengan nilai Rp99.000.000.000,- berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.7 tanggal 27 Desember 2018 dari notaris Wahdini Syafrina S. Tala, S.H., M.Kn maka Entitas anak akan memperoleh keuntungan dalam hal capital gain atas selisih nilai divestasi dan nilai penempatan modal.

c. By the implementation of Subsidiary Share Divestment PT IGM (subsidiary) at Indo Genesis Medika to the CBH / KPN of 88% or the equivalent of 517,400 shares with a value of Rp99,000,000,000, - based on the Share Buy and Sell Deed No. 7 dated 27 December 2018 from notary Wahdini Syafrina S. Tala, S.H., M.Kn, the Subsidiary will benefit in terms of capital gains on the difference in divestment value and capital placement value

d. Salah satu dasar divestasi PT IGM (entitas anak) di PT

Indo Genesis Medika, berdasarkan kepada fundamental sistem manajemen dengan diimplementasikannya Sistem ERP-SAP otomatis secara core business perencanaan Bisnis Entitas anak saat ini akan lebih fokus kepada Bisnis Distribusi dan Perdagangan, sesuai dengan module ERP-SAP module sales and distribution.

d. One of the basic reason of divestments of the PT IGM (subsidiary) at PT Indo Genesis Medika, is based on the management system fundamentals with the implementation of the automated ERP-SAP System in core business planning. The current subsidiary will focus more on the Distribution and Trade Business, according to the module ERP-SAP sales and distribution module.

Sehingga menurut analisa PT IGM (entitas anak) salah satu langkah pemecahan masalah adalah dengan melepas Divestasi saham Entitas anak di Indo Genesis Medika kepada Potensial Investor (CBH/KPN) secara mayoritas, namun PT IGM (entitas anak) masih memiliki kepemilikan saham sebanyak 58.600 lembar saham atau sebesar 10% dari modal disetor yaitu senilai Rp5.860.000.000.

According to the analysis of the PT IGM (subsidiary), one of the steps to solving the problem is to release the Divestment of Subsidiary shares in Indo Genesis Medika to the Potential Investor (CBH / KPN),who in turn will become the majority shareholder but PT IGM (subsidiary) will still has 58,600 shares or 10 % of paid-in capital, which is valued at Rp5,860,000,000.

Sesuai dengan Akta No. 7 dari notaris Wahdini Syafrina S.Tala, S.H., M.Kn, PT IGM (entitas anak) melakukan penjualan saham yang ada pada PT Indo Genesis Medika sebanyak setara 517.400 lembar saham dengan nilai buku Rp51.740.000.000 atau setara dengan 88,29% kepemilikan dengan nilai jual sebesar Rp99.000.000.000 milyar rupiah kepada PT Kreasi Putra Nusantara. Sisa kepemilikan saham saat ini PT IGM (entitas anak) pada PT Indo Genesis Medika tersisa sebanyak 58.600 lembar saham atau sebesar Rp5.860.000.0000 atau setara dengan 10% kepemilikan.

In accordance with Deed No. 7 from notary Wahdini Syafrina S.Tala, SH, M.Kn, the PT IGM (subsidiary) sold shares in PT Indo Genesis Medika as much as 517,400 shares with a book value of Rp51,740,000,000 or equivalent to 88.29% of ownership with a selling value of Rp99,000,000,000 to PT Kreasi Putra Nusantara. The remaining current shareholding of the PT IGM (subsidiary) in PT Indo Genesis Medika is left as much as 58,600 shares or in the amount of Rp5,860,000,0000 or equivalent to 10% of ownership.

Transaksi tersebut mengakibatkan keuntungan, pengakuan atas keuntungan diakui pada akun pendapatan lain-lain sebagaimana tercatat pada laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp47.260.000.000

The transaction results in a profit, the recognition of profit is recognized in other income accounts as recorded in the profit and loss statement and other comprehensive income of Rp47,260,000,000.



87


PT IGM (entitas anak) telah menerima uang muka sebesar Rp14.564.450.240 sementara nilai sisa sebesar Rp84.435.549.760 diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai piutang lain-lain dari PT Kreasi Putra Nusantara mewakili 93% dari total piutang lain-lain atau 6% dari total aset konsolidasian PT Indofarma (Persero) Tbk, PT IGM (entitas anak) tidak membuat cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang tersebut dikarenakan keyakinan terealisasi penuh. PT IGM (entitas anak) telah menerima konfirmasi dan surat pernyataan dari PT Kreasi Putra Nusantara atas komitmen untuk pembayaran seluruhnya pada bulan Juni 2019.

PT IGM (subsidiary) has received an advance of Rp14,564,450,240 while the remaining value of Rp84,435,549,760 is recognized in the consolidated statement of financial position as other receivables from PT Kreasi Putra Nusantara representing 93% of the total other receivables or 6% of the total consolidated assets of PT Indofarma (Persero) Tbk, PT IGM (subsidiary) does not back up impairment losses on these receivables due to full realization of confidence. PT IGM (subsidiary) has received a confirmation and statement from PT Kreasi Putra Nusantara for the commitment for full payment in June 2019.

C. Hutang PT IGM (entitas anak) kepada PT. Kreasi Putra Nusantara yang digunakan untuk pembayaran utang usaha ke supplier-supplier Kerjasama Operasi per tanggal 14 Februari 2019 sebesar Rp26.264.450.240.

C. PT IGM (subsidiary) Debts to PT. Kreasi Putra Nusantara

which is used for payment of business debt to suppliers of Cooperation Operations as at February 14, 2019 in the amount of Rp26,264,450,240.

D. PT IGM (entitas anak) telah menerima konfirmasi dan surat pernyataan dari PT Kreasi Putra Nusantara atas komitmen untuk pembayaran seluruhnya pada bulan Juni 2019. Pada tanggal 31 Desember 2018, PT IGM (entitas anak) hanya memperoleh persetujuan dua (2) dari dua belas (12) rumah sakit. Sebanyak 10 persetujuan yang lain masih dalam proses sampai tanggal pelaporan ini.

D. PT IGM (subsidiary) has received and obtained a letter from PT Kreasi Putra Nusantara commiting to fully pay this receivable on June 2019. As at December 31, 2018, the PT IGM (subsidiary) has obtained approval of only two (2) out of (12) twelve hospitals on the transfer using inbreng method spin off. Other approvals from 10 hospitals are still in process as of the date of this report.

44. TRANSAKSI NON KAS 44. NON CASH TRANSACTIONS

Transaksi non kas yang penting adalah perolehan Investasi pada PT Indo Genesis Medika melalui pengalihan aset bersih dengan mekanisme inbreng sebesar Rp57.600.000.000 sebagaimana yang telah dijabarkan di Catatan 43.

The principal non cash transaction is acquisition of investment in PT Indo Genesis Medika through the transfer of net assets with an mechanism inbreng (spin-off) of Rp57,600,000,000 as discussed in Note 43.

Selain itu terdapat transakasi non kas terkait penambahan aset takberwujud melalui hutang sebesar Rp5.743.876.443.

In addition there are non-cash transactions related to the addition of intangible assets through debt of Rp5,743,876,443.

45. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN 45. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Tidak terdapat peristiwa setelah tanggal neraca per 31 Desember 2018 dan 2017.

There is no subsequent events noted as at December 31, 2018 and 2017.

46. STANDAR AKUNTANSI BARU 46. NEW PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS

Standar baru revisi dan interprestasi yang telah diterbitkan namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 adalah sebagai berkut:

New standards amendments, and interpretations issued but not yet effective for the financial year beginning Janury 1, 2018 are as follows:

- ISAK No 33 “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan

Dimuka” - ISFAS No. 33 “Foreign Currency Transactions and

Advance Consideration” - ISAK No. 34 “Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak

Penghasilan” - ISFAS No. 34 “Uncertaintly over Income Tax Treatments”

- Amandemen terhadap PSAK No. 22 “Kombinasi Bisnis” - Amendment to SFAS No. 22 “Business Combination” - Amandemen terhadap PSAK No. 24 “Imbalan Kerja” - Amandemen terhadap PSAK No. 26 “Biaya Pinjaman” - Amandemen terhadap PSAK No. 46 “Pajak Penghasilan” - Amandemen terhadap PSAK No. 66 “Pengendalian

Bersama” - PSAK No 71 “Instrumen Keuangan” - PSAK No 72 “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan” - PSAK No. 73 “Sewa”

- Amendment to SFAS No. 24 “Employee Benefits” - Amendment to SFAS No. 26 “Borrowing Cost” - Amendment to SFAS No. 46 “Income Taxes” - Amendment to SFAS No. 66 “Joint Arrangement”

- SFAS No. 71 “Financial Instruments” - SFAS No. 72 “Revenue from Contract with Costumers” - SFAS No. 73 “Leases”

PSAK No.71, PSAK No. 72 dan PSAK No. 73 berlaku efektif 1 Januari 2020. Standar lainnya berlaku efektif pada 1 Januari 2019. Penerapan dini atas standar-standar tersebut diperkenankan, kecuali PSAK No. 73 hanya diperkenankan jika telah menerapkan dini PSAK No. 72.

SFAS No.71, SFAS No. 72 and SFAS No. 73 are effective on January 1, 2020. The other standards are effective on January 1, 2019. Early adoption of the above standards is permitted. except for SFAS No. 73 early adoption is permitted only upon the early adoption of SFAS No. 72.



87


PT IGM (entitas anak) telah menerima uang muka sebesar Rp14.564.450.240 sementara nilai sisa sebesar Rp84.435.549.760 diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai piutang lain-lain dari PT Kreasi Putra Nusantara mewakili 93% dari total piutang lain-lain atau 6% dari total aset konsolidasian PT Indofarma (Persero) Tbk, PT IGM (entitas anak) tidak membuat cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang tersebut dikarenakan keyakinan terealisasi penuh. PT IGM (entitas anak) telah menerima konfirmasi dan surat pernyataan dari PT Kreasi Putra Nusantara atas komitmen untuk pembayaran seluruhnya pada bulan Juni 2019.

PT IGM (subsidiary) has received an advance of Rp14,564,450,240 while the remaining value of Rp84,435,549,760 is recognized in the consolidated statement of financial position as other receivables from PT Kreasi Putra Nusantara representing 93% of the total other receivables or 6% of the total consolidated assets of PT Indofarma (Persero) Tbk, PT IGM (subsidiary) does not back up impairment losses on these receivables due to full realization of confidence. PT IGM (subsidiary) has received a confirmation and statement from PT Kreasi Putra Nusantara for the commitment for full payment in June 2019.

C. Hutang PT IGM (entitas anak) kepada PT. Kreasi Putra Nusantara yang digunakan untuk pembayaran utang usaha ke supplier-supplier Kerjasama Operasi per tanggal 14 Februari 2019 sebesar Rp26.264.450.240.

C. PT IGM (subsidiary) Debts to PT. Kreasi Putra Nusantara

which is used for payment of business debt to suppliers of Cooperation Operations as at February 14, 2019 in the amount of Rp26,264,450,240.

D. PT IGM (entitas anak) telah menerima konfirmasi dan surat pernyataan dari PT Kreasi Putra Nusantara atas komitmen untuk pembayaran seluruhnya pada bulan Juni 2019. Pada tanggal 31 Desember 2018, PT IGM (entitas anak) hanya memperoleh persetujuan dua (2) dari dua belas (12) rumah sakit. Sebanyak 10 persetujuan yang lain masih dalam proses sampai tanggal pelaporan ini.

D. PT IGM (subsidiary) has received and obtained a letter from PT Kreasi Putra Nusantara commiting to fully pay this receivable on June 2019. As at December 31, 2018, the PT IGM (subsidiary) has obtained approval of only two (2) out of (12) twelve hospitals on the transfer using inbreng method spin off. Other approvals from 10 hospitals are still in process as of the date of this report.

44. TRANSAKSI NON KAS 44. NON CASH TRANSACTIONS

Transaksi non kas yang penting adalah perolehan Investasi pada PT Indo Genesis Medika melalui pengalihan aset bersih dengan mekanisme inbreng sebesar Rp57.600.000.000 sebagaimana yang telah dijabarkan di Catatan 43.

The principal non cash transaction is acquisition of investment in PT Indo Genesis Medika through the transfer of net assets with an mechanism inbreng (spin-off) of Rp57,600,000,000 as discussed in Note 43.

Selain itu terdapat transakasi non kas terkait penambahan aset takberwujud melalui hutang sebesar Rp5.743.876.443.

In addition there are non-cash transactions related to the addition of intangible assets through debt of Rp5,743,876,443.

45. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN 45. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Tidak terdapat peristiwa setelah tanggal neraca per 31 Desember 2018 dan 2017.

There is no subsequent events noted as at December 31, 2018 and 2017.

46. STANDAR AKUNTANSI BARU 46. NEW PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS

Standar baru revisi dan interprestasi yang telah diterbitkan namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 adalah sebagai berkut:

New standards amendments, and interpretations issued but not yet effective for the financial year beginning Janury 1, 2018 are as follows:

- ISAK No 33 “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan

Dimuka” - ISFAS No. 33 “Foreign Currency Transactions and

Advance Consideration” - ISAK No. 34 “Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak

Penghasilan” - ISFAS No. 34 “Uncertaintly over Income Tax Treatments”

- Amandemen terhadap PSAK No. 22 “Kombinasi Bisnis” - Amendment to SFAS No. 22 “Business Combination” - Amandemen terhadap PSAK No. 24 “Imbalan Kerja” - Amandemen terhadap PSAK No. 26 “Biaya Pinjaman” - Amandemen terhadap PSAK No. 46 “Pajak Penghasilan” - Amandemen terhadap PSAK No. 66 “Pengendalian

Bersama” - PSAK No 71 “Instrumen Keuangan” - PSAK No 72 “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan” - PSAK No. 73 “Sewa”

- Amendment to SFAS No. 24 “Employee Benefits” - Amendment to SFAS No. 26 “Borrowing Cost” - Amendment to SFAS No. 46 “Income Taxes” - Amendment to SFAS No. 66 “Joint Arrangement”

- SFAS No. 71 “Financial Instruments” - SFAS No. 72 “Revenue from Contract with Costumers” - SFAS No. 73 “Leases”

PSAK No.71, PSAK No. 72 dan PSAK No. 73 berlaku efektif 1 Januari 2020. Standar lainnya berlaku efektif pada 1 Januari 2019. Penerapan dini atas standar-standar tersebut diperkenankan, kecuali PSAK No. 73 hanya diperkenankan jika telah menerapkan dini PSAK No. 72.

SFAS No.71, SFAS No. 72 and SFAS No. 73 are effective on January 1, 2020. The other standards are effective on January 1, 2019. Early adoption of the above standards is permitted. except for SFAS No. 73 early adoption is permitted only upon the early adoption of SFAS No. 72.


88

46. STANDAR AKUNTANSI BARU (Lanjutan) 46. NEW PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS

(Continued)

Pada saat laporan keuangan konsolidasian diotorisasi Perseroan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif di atas setahun pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

As at the authorisation date of these consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of the implementation of the above new and amended standards issues but not yet effective to the Group’s consolidated financial statements.

47. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN 47. ADDITIONAL FINANCIAL INFORMATION

Informasi keuangan tambahan PT Indofarma (Persero) Tbk (Entitas Induk saja) pada lampiran 1 sampai dengan lampiran 5 ke tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan untuk tujuan analisa hasil usaha Entitas Induk saja. Informasi keuangan tambahan PT Indofarma (Persero) Tbk (Entitas Induk saja) berikut ini harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian PT Indofarma (Persero) Tbk dan Entitas Anak.

The supplementary financial information of PT Indofarma (Persero) Tbk (Parent Entity only) in appendix 1 until appendix 5 as at December 31, 2018 and 2017 has been prepared in order to analyze Parent Entity result of operations. The following supplementary financial information of PT Indofarma (Persero) Tbk (Parent Entity only) should be read in conjuction with the consolidated statements of financial position of PT Indofarma (Persero) Tbk and its Subsidiaries.

Informasi keuangan PT Indofarma (Persero) Tbk (entitas induk saja) menyajikan investasi Perseroan pada entitas anak berdasarkan metode biaya dan bukan menggunakan metode ekuitas atau metode konsolidasi.

The financial information PT Indofarma (Persero) Tbk (parent company only) presents the Company’s investment in subsidiaries under the cost method.


PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk (Entitas induk saja) PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk (Parent entity only) TAMBAHAN INFORMASI KEUANGAN SUPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 December 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh) (Expressed in Full Rupiah)

31 Desember 2018/ December 31, 2018 31 Desember 2017/

December 31, 2017

ASET ASSETS

ASET LANCAR CURRENT ASSETS Kas dan setara kas 62.544.147.668 6.113.580.754 Cash and cash equivalents Piutang usaha 365.312.329.930 311.245.514.019 Trade receivables Piutang lain-lain - 45.380.681.999 Other receivables Persediaan 137.154.102.652 167.086.545.246 Prepaid taxes Pajak dibayar dimuka 6.109.405.391 4.829.547.860 Advances and prepayments Uang muka dan biaya dibayar dimuka 24.246.308.802 19.169.398.152 Jumlah Aset Lancar 595.366.294.443 553.825.268.030 Total Current Assets ASET TIDAK LANCAR NON CURRENT ASSETS Investasi pada entitas asosiasi 356.141.860 356.141.859 Investment in associate Investasi jangka panjang pada entitas

anak

132.468.651.783 132.468.651.783 Investment in subsidiary Aset pajak tangguhan 29.792.330.264 29.872.760.281 Deferred tax assets Aset tetap 463.037.352.139 464.661.147.415 Property, plant and equipment Properti investasi 13.756.470.446 13.931.012.340 Investment property Aset tidak lancar yang akan ditinggalkan 2.758.363.813 2.504.120.765 Abandoned non-current assets Aset tak berwujud 4.220.577.594 5.550.820.627 Intangible assets Jumlah Aset Tidak Lancar 646.389.887.899 649.344.655.070 Total Non Current Assets JUMLAH ASET 1.241.756.182.342 1.203.169.923.100 TOTAL ASSETS


LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES Pinjaman bank jangka pendek 416.189.191.686 341.389.396.204 Short term bank loans Bagian utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun - 44.832.543.965 Current portion of long-term Utang usaha 95.549.777.601 87.249.615.122 Trade payables Uang muka penjualan 16.439.399.724 1.194.821.756 Advances from customers Utang pajak 51.854.596.969 25.771.302.835 Taxes payables Biaya yang masih harus dibayar 5.484.917.485 8.008.056.705 Accrued expenses Imbalan kerja jangka pendek 12.834.552.218 3.622.405.436 Short term employee benefit Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 598.352.435.683 512.068.142.023 Total Current Liabilities LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES Pinjaman bank jangka panjang 50.758.555.512 44.718.791.500 Long term bank loans Kewajiban imbalan pasca kerja 42.932.126.250 41.321.379.699 Post-employment benefit obligation Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 93.690.681.762 86.040.171.199 Total Non Current Liabilities

JUMLAH LIABILITAS 692.043.117.445 598.108.313.222 TOTAL LIABILITIES




December 31, 2017

ASET ASSETS

ASET LANCAR CURRENT ASSETS Kas dan setara kas 62.544.147.668 6.113.580.754 Cash and cash equivalents Piutang usaha 365.312.329.930 311.245.514.019 Trade receivables Piutang lain-lain - 45.380.681.999 Other receivables Persediaan 137.154.102.652 167.086.545.246 Prepaid taxes Pajak dibayar dimuka 6.109.405.391 4.829.547.860 Advances and prepayments Uang muka dan biaya dibayar dimuka 24.246.308.802 19.169.398.152 Jumlah Aset Lancar 595.366.294.443 553.825.268.030 Total Current Assets ASET TIDAK LANCAR NON CURRENT ASSETS Investasi pada entitas asosiasi 356.141.860 356.141.859 Investment in associate Investasi jangka panjang pada entitas

anak

132.468.651.783 132.468.651.783 Investment in subsidiary Aset pajak tangguhan 29.792.330.264 29.872.760.281 Deferred tax assets Aset tetap 463.037.352.139 464.661.147.415 Property, plant and equipment Properti investasi 13.756.470.446 13.931.012.340 Investment property Aset tidak lancar yang akan ditinggalkan 2.758.363.813 2.504.120.765 Abandoned non-current assets Aset tak berwujud 4.220.577.594 5.550.820.627 Intangible assets Jumlah Aset Tidak Lancar 646.389.887.899 649.344.655.070 Total Non Current Assets JUMLAH ASET 1.241.756.182.342 1.203.169.923.100 TOTAL ASSETS


LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES Pinjaman bank jangka pendek 416.189.191.686 341.389.396.204 Short term bank loans Bagian utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun - 44.832.543.965 Current portion of long-term Utang usaha 95.549.777.601 87.249.615.122 Trade payables Uang muka penjualan 16.439.399.724 1.194.821.756 Advances from customers Utang pajak 51.854.596.969 25.771.302.835 Taxes payables Biaya yang masih harus dibayar 5.484.917.485 8.008.056.705 Accrued expenses Imbalan kerja jangka pendek 12.834.552.218 3.622.405.436 Short term employee benefit Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 598.352.435.683 512.068.142.023 Total Current Liabilities LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES Pinjaman bank jangka panjang 50.758.555.512 44.718.791.500 Long term bank loans Kewajiban imbalan pasca kerja 42.932.126.250 41.321.379.699 Post-employment benefit obligation Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 93.690.681.762 86.040.171.199 Total Non Current Liabilities

JUMLAH LIABILITAS 692.043.117.445 598.108.313.222 TOTAL LIABILITIES



December 31, 2017

EKUITAS EQUITY EKUITAS YANG DAPAT

DIATRIBUSIKAN EQUITY

ATTRIBUTABLE TO KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

OWNERS OF THE PARENT ENTITY

Modal saham Share capital

Modal dasar - 10.000.000.000 saham, Modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 3.099.267.500 lembar dengan nilai nominal Rp100 per lembar 309.926.750.000 309.926.750.000

Authorized - 10,000,000,000 shares,

Issued and fully paid 3,099,267,500 shares

with par value of Rp100 per share

Tambahan modal disetor 81.120.060.644 81.120.060.644 Additional paid-in

capital Saldo laba: Retained earnings:

Ditentukan penggunaannya 1.271.553.449 1.271.553.449 Appropriated

Belum ditentukan penggunaannya (Sejak 30 September 2011 dimana defisit sebesar Rp57.661.903.925 telah dieliminasi melalui kuasi-reorganisasi) 157.394.700.804 212.743.245.785

Unappropriated (From September 30,

2011, its deficit amounted to Rp57,661,903,925 has been eliminated by quasi

reorganization)

JUMLAH EKUITAS 549.713.064.897 605.061.609.878 TOTAL EQUITY JUMLAH LIABILITAS DAN

EKUITAS 1.241.756.182.342 1.203.169.923.100 TOTAL LIABILITIES

AND EQUITY


PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk (Entitas induk saja) PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk (Parent entity only) TAMBAHAN INFORMASI KEUANGAN SUPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 2017 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 and 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh) (Expressed in Full Rupiah)


December 31, 2017

Penjualan bersih 487.162.884.273 455.445.615.437 Net sales Beban pokok penjualan 380.163.781.396 337.276.847.998 Cost of goods sold LABA BRUTO 106.999.102.877 118.168.767.439 GROSS PROFIT Beban penjualan 40.462.578.050 46.111.217.457 Selling expenses Beban umum dan administrasi 73.548.723.452 56.518.183.042 General and administrative expenses (Keuntungan) Kerugian lain-lain Neto 23.566.057.556 (2.505.132.386) Other (income) expense– net LABA (RUGI) USAHA (30.578.256.181) 18.044.499.326 OPERATING PROFIT (LOSS) Beban keuangan 27.665.815.006 24.909.098.660 Finance expenses RUGI SEBELUM PAJAK (58.244.071.187) (6.864.599.334) LOSS BEFORE TAX Beban pajak penghasilan Income taxes (expense) Pajak kini - (475.976.000) Current tax (expense) Pajak tangguhan 663.559.037 6.434.573.984 Deferred tax benefit Jumlah manfaat pajak - neto 663.559.037 5.958.597.984 Total benefit – net RUGI TAHUN BERJALAN (57.580.512.150) (906.001.350) LOSS FOR THE YEAR Pos-pos yang tidak akan Items not subsequently Direklasifikasikan ke laba-rugi Reclassified to profit –loss Penilaian kembali imbalan pasca kerja 2.975.956.226 (3.590.634.011)

Remeasurement of post-employment benefit

Beban Pajak Terkait (743.989.057) 897.658.503 Related income tax Laba/(rugi ) komprehensif lainnya Other comprehensive income/(loss) tahun berjalan, setelah pajak 2.231.967.169 (2.692.975.508) for the year, after tax RUGI KOMPREHENSIF

TAHUN BERJALAN (55.348.544.981) (3.598.976.858) TOTAL COMPREHENSIVE LOSS

FOR THE YEAR


PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk (Entitas induk saja) PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk (Parent entity only) TAMBAHAN INFORMASI KEUANGAN SUPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 2017 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 and 2017

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh) (Expressed in Full Rupiah)


December 31, 2017

Penjualan bersih 487.162.884.273 455.445.615.437 Net sales Beban pokok penjualan 380.163.781.396 337.276.847.998 Cost of goods sold LABA BRUTO 106.999.102.877 118.168.767.439 GROSS PROFIT Beban penjualan 40.462.578.050 46.111.217.457 Selling expenses Beban umum dan administrasi 73.548.723.452 56.518.183.042 General and administrative expenses (Keuntungan) Kerugian lain-lain Neto 23.566.057.556 (2.505.132.386) Other (income) expense– net LABA (RUGI) USAHA (30.578.256.181) 18.044.499.326 OPERATING PROFIT (LOSS) Beban keuangan 27.665.815.006 24.909.098.660 Finance expenses RUGI SEBELUM PAJAK (58.244.071.187) (6.864.599.334) LOSS BEFORE TAX Beban pajak penghasilan Income taxes (expense) Pajak kini - (475.976.000) Current tax (expense) Pajak tangguhan 663.559.037 6.434.573.984 Deferred tax benefit Jumlah manfaat pajak - neto 663.559.037 5.958.597.984 Total benefit – net RUGI TAHUN BERJALAN (57.580.512.150) (906.001.350) LOSS FOR THE YEAR Pos-pos yang tidak akan Items not subsequently Direklasifikasikan ke laba-rugi Reclassified to profit –loss Penilaian kembali imbalan pasca kerja 2.975.956.226 (3.590.634.011)

Remeasurement of post-employment benefit

Beban Pajak Terkait (743.989.057) 897.658.503 Related income tax Laba/(rugi ) komprehensif lainnya Other comprehensive income/(loss) tahun berjalan, setelah pajak 2.231.967.169 (2.692.975.508) for the year, after tax RUGI KOMPREHENSIF

TAHUN BERJALAN (55.348.544.981) (3.598.976.858) TOTAL COMPREHENSIVE LOSS

FOR THE YEAR

PT IN

DO

FAR

MA

(PER

SER

O) T

bk (E

ntita

s ind

uk sa

ja)

PT

IND

OFA

RMA

(PER

SERO

) Tbk

(Par

ent e

ntity

onl

y)

TAM

BA

HA

N IN

FOR

MA

SI K

EUA

NG

AN

SUPL

EMEN

TARY

FIN

ANCI

AL IN

FORM

ATIO

N

LAPO

RA

N P

ER

UB

AH

AN

EK

UIT

AS

STA

TEM

EN

TS O

F CH

ANG

ES I

N E

QU

ITY

UN

TUK

TA

HU

N Y

AN

G B

ERA

KH

IR 3

1 D

ESEM

BER

201

8 da

n 20

17

FO

R TH

E YE

ARS

EN

DED

DE

CEM

BER

31, 2

018

AND

201

7 (D

inya

taka

n da

lam

Rup

iah

Penu

h)

(E

xpre

ssed

in F

ull R

upia

h)

M

odal

Dise

tor

/ Sh

are

Cap

ital

Tam

baha

n M

odal

D

iset

or /

Add

ition

al

Paid

in C

apita

l

Sald

o La

ba /

Ret

aine

d Ea

rnin

gs

Tota

l Eku

itas /

T

otal

Equ

ity

D

itent

ukan

Pe

nggu

naan

nya

/ A

ppro

pria

ted

Tida

k D

itent

ukan

Pe

nggu

naan

nya

/ U

napp

ropr

iate

d

Sald

o pe

r 1

Janu

ari 2

017

309.

926.

750.

000

81

.120

.060

.644

1.

271.

553.

449

21

6.34

2.22

2.64

3

608.

660.

586.

736

Bala

nce

Janu

ary

1 ,2

017

La

ba k

ompr

ehen

sif

-

-

-

(906

.001

.350

)

(906

.001

.350

) Lo

ss fo

r the

yea

r Pe

nguk

uran

kem

bali

imba

lan

pasc

a ke

rja

(2.6

92.9

75.5

08)

(2

.692

.975

.508

) Re

mea

sure

men

t of p

ost

empl

oym

ent b

enef

it

Sald

o pe

r 31

Des

embe

r 20

17

309.

926.

750.

000

81

.120

.060

.644

1.

271.

553.

449

21

2.74

3.24

5.78

5

605.

061.

609.

878

Bala

nce,

Dec

embe

r 31

,201

7

Laba

kom

preh

ensif

-

-

-

(5

7.58

0.51

2.15

0)

(5

7.58

0.51

2.15

0)

Prof

it (L

oss)

for t

he y

ear

Kep

entin

gan

non

Pen

gend

ali

No

n-Co

ntro

lling

Inte

rests

Pe

nguk

uran

kem

bali

imba

lan

pasc

a ke

rja

2.23

1.96

7.16

9

2.23

1.96

7.16

9 Re

mea

sure

men

t of p

ost-

-

-

-

empl

oym

ent b

enef

it Sa

ldo

per

31 D

esem

ber

2018

30

9.92

6.75

0.00

0

81.1

20.0

60.6

44

1.27

1.55

3.44

9

157.

394.

700.

804

54

9.71

3.06

4.89

7 Ba

lanc

e, D

ecem

ber 3

1 ,2

018


PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk (Entitas induk saja) PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk (Parent entity only) TAMBAHAN INFORMASI KEUANGAN SUPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION LAPORAN ARUS KAS STATEMENTS OF CASH FLOWS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 2017 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh) (Expressed in Full Rupiah)


December 31, 2017

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING

ACTIVITIES Penerimaan kas dari pelanggan 486.656.990.664 420.071.756.507 Cash receipts from customers Pembayaran kas kepada pemasok dan

karyawan (422.651.117.982) (370.131.450.426) Cash paid to suppliers and

employees Pajak penghasilan - (974.093.414) Income tax paid Pembayaran bunga (27.665.815.007) (24.909.098.660) Interest paid

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 36.340.057.675 24.057.114.007 Net cash generated from operating

activities ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Penerimaan penghasilan bunga simpanan 110.791.993 87.084.102 Interest received from bank deposit Perolehan aset tak berwujud - (2.664.650.810) Purchases of intangible asset Pembelian aset tetap (16.017.165.098) (76.446.671.728) Purchases of property, plant, equipment

Kas Bersih digunakan untuk aktivitas investasi (15.906.373.105) (79.024.238.436)

Net cash used in investing Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Penerimaan pinjaman jangka pendek 430.645.286.177 361.739.597.320 Receipts from short-term loan Penerimaan pinjaman jangka panjang 10.296.745.000 40.066.083.691 Receipts from long-term loan Pembayaran pinjaman jangka pendek (355.845.490.695) (353.301.127.298) Payments of Short-term Loan Pembayaran pinjaman jangka panjang (4.256.980.988) - Payments of long-term loan Pelunasan MTN (44.718.791.500) - Payments of MTN

Kas Bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan 36.120.767.994 48.504.553.713 Net cash generated from financing KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS 56.554.452.564 (6.462.570.716)

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 6.113.580.754 12.874.115.428

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE

PERIOD Pengaruh perubahan kurs mata uang asing (123.885.650) (297.963.958) Effects of foreign exchange rate changes

KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 62.544.147.668 6.113.580.754

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD


PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk (Entitas induk saja) PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk (Parent entity only) TAMBAHAN INFORMASI KEUANGAN SUPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION LAPORAN ARUS KAS STATEMENTS OF CASH FLOWS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 2017 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 and 2017 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh) (Expressed in Full Rupiah)


December 31, 2017

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING

ACTIVITIES Penerimaan kas dari pelanggan 486.656.990.664 420.071.756.507 Cash receipts from customers Pembayaran kas kepada pemasok dan

karyawan (422.651.117.982) (370.131.450.426) Cash paid to suppliers and

employees Pajak penghasilan - (974.093.414) Income tax paid Pembayaran bunga (27.665.815.007) (24.909.098.660) Interest paid

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 36.340.057.675 24.057.114.007 Net cash generated from operating

activities ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Penerimaan penghasilan bunga simpanan 110.791.993 87.084.102 Interest received from bank deposit Perolehan aset tak berwujud - (2.664.650.810) Purchases of intangible asset Pembelian aset tetap (16.017.165.098) (76.446.671.728) Purchases of property, plant, equipment

Kas Bersih digunakan untuk aktivitas investasi (15.906.373.105) (79.024.238.436)

Net cash used in investing Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Penerimaan pinjaman jangka pendek 430.645.286.177 361.739.597.320 Receipts from short-term loan Penerimaan pinjaman jangka panjang 10.296.745.000 40.066.083.691 Receipts from long-term loan Pembayaran pinjaman jangka pendek (355.845.490.695) (353.301.127.298) Payments of Short-term Loan Pembayaran pinjaman jangka panjang (4.256.980.988) - Payments of long-term loan Pelunasan MTN (44.718.791.500) - Payments of MTN

Kas Bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan 36.120.767.994 48.504.553.713 Net cash generated from financing KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS 56.554.452.564 (6.462.570.716)

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 6.113.580.754 12.874.115.428

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE

PERIOD Pengaruh perubahan kurs mata uang asing (123.885.650) (297.963.958) Effects of foreign exchange rate changes

KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 62.544.147.668 6.113.580.754

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD

Laporan TahunanAnnual Report2018

Jalan Indofarma No. 1Cikarang Barat – Bekasi 17530 – Indonesia +62 21 8832 3971/75 +62 21 8832 3972/73 [email protected]

PT INDOFARMA (PERSERO) TBK

w w w.indofarma. id