Laporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan Gerakan reformasi di Indonesia telah banyak memberi perubahan signifikan di di segala bidang, tak terkecuali dalam di bidang hukum. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kali dilakukannya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjadi dasar hukum negara. Salah satu contohnya adalah Amandemen Ketiga UUD 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dan menyatakan, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.Eksistensi Pengadilan Agama Luwuk sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independent, tidak memihak, akuntabel dan transparan, maka dengan kompetensinya tersebut diharapkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat mampu menjadi lembaga penegak hukum yang benar-benar merdeka dan berwibawa, bermartabat dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sejalan dengan amanah reformasi. Untuk mengaktualisasikan tujuan mulia sebagaimana yang tersebut di atas, Pengadilan Agama Luwuk sebagaimana Rencana Stratejik Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palu, telah menetapkan kebijakan umum yang meliputi sistem dan prosedur peradilan, pengembangan institusi dan pengembangan sumber daya manusia peradilan yang akan direalisasikan dalam berbagai kegiatan nyata untuk mengatasi berbagai permasalahan peradilan sesuai kompotensi yang ada, dan kebijakan umum tersebut terangkum di dalam visi dan misi dan program yang ada akanLaporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

.

Page 1

dipertanggung jawabkan dalam bentuk penyampaian laporan akhir tahunan. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai lembaga negara, Pengadilan Agama Luwuk merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Tahun 2011. Pelaporan hasil kinerja dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja Pengadilan Agama Luwuk dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang telah dicapai.Laporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

.

Page 2

B. Visi dan Misi Berdasarkan Rencana Stratejik

(Strategic

Action

Plan)

Mahkamah Agung ditetapkan Visi dan Misi sebagai berikut: 1) Visi Pengadilan Agama Luwuk adalah:

Mewujudkan supermasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif efesien serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publikPeradilan yang mandiri dan professional, handal dan bermoral sebagai sosok peradilan baik secara institusi, individu maupun system yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar berdasarkan nilai etika dan moral untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat. Sedangkan kepemerintahan yang baik (good

govermance)

mencerminkan

cita-cita

penyelenggaraan

pemerintahan Negara yang professional, transparan, akuntabel dan memiliki kredibilitas. Visi yang dikemukakan di atas merupakan cita-cita luhur yang ingin dibumikan segenap insan peradilan melalui institusi badan peradilan yang ada. Cita-cita luhur tersebut adalah keharusan untuk mengangkat citra penegakan hukum dari dunianya yang banyak dicederai oleh perilaku tidak terpuji anak negeri ini. Oleh karena itu membumikan misi luhur tersebut diperlukan patron dasar sebagai pijakan dalam bentuk misi sebagai penjabaran suatu kondisi atau keadaan yang seharusnya diciptakan sebagai berikut :

Laporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

.

Page 3

2) Misi Pengadilan Agama Luwuk adalah :a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi keadilan masyarakat. b. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain. c. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat; d. Memperbaiki kwalitas input internal pada proses peradilan; e. Mewujudkan f. institusi Pengadilan yang efektif, efesien, bermartabat dan dihormati. Melaksanakan kekuasaan Kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan. C. Rencana Stratejik Perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap instansi agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleintLaporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

.

Page 4

service), baik internal maupun secara eksternal kepada masyarakat(para pencari keadilan). Kualitas keterampilam (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. 1. Faktor Kunci Keberhasilan Faktor kunci keberhasilan atau faktor penentu kinerja merupakan faktor yang diasumsikan berpengaruh signifikan di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama yang berasal dari hasil analisis lingkungan internal dan eksternal institusi untuk lebih memfokuskan arah kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan pengembangan misi secara lebih efektif. Bagi Pengadilan Agama Luwuk, rumusan faktor kunci keberhasilan yang diperoleh dari hasil analisis strategis terhadap sejumlah faktor kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman terangkul dalam 4 (empat) isi pokok yang dianggap memberi pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi, sebagai berikut: a. Sumber Daya Aparatur Keberadaan aparatur Pengadilan Agama yang profesional ditengah kerasnya arus tuntutan masyarakat terhadap kinerja para penegak hukum saat ini sangatlah dibutuhkkan dalam rangka mengefektifkan implementasi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama. Oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah / upaya peningkatan kualitasPage 5


.

aparatur Pengadilan Agama Luwuk yang profesional dalam bidang tugasnya masing-masing. b. Sarana dan prasarana pendukung Upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama haruslah senantiasa korelasi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas, sebab kualitas aparatur semata tidaklah berarti apaapa dalam menciptakan iklim pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sesuai yang diharapkan. Sebab sangat bagaimanapun

speed

administrative

of

justice

dipengaruhi oleh faktor dukungan sarana dan prasarana. Karena itu komitmen terhadap pemberian pelayanan yang prima haruslah didukung dengan fasilitas yang optimal. Dengan demikian diperlukan upaya peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas. c. Keuangan Faktor keuangan menjadi lokomotif setiap aktivitas manusia, terlebih lagi lembaga/institusi utama dalam bagi aktivitas

yang melaksanakan tanggung jawab

pelayanan publik (pencari keadilan). Oleh sebab itu diperlukan kebijakan yang mengarah pada manajemen pengelolaan keuangan yang profesional. d. Pengendalian Pengawasan. Dalam setiap organisasi yang menjalankan pelayanan publik diperlukan manajemen pengendalian pelayanan yang memadai. pencari keadilan maka Untuk dapat memenuhi kepuasan Manajemen Pelayanan dan

manajemen pelayanan diarahkan pada pola.


Page 6

kerja organisasi yang terkoordinasi, terintegrasi, tersingkronisasi dan tertsimplipikasi serta dibutuhkan adanya pengendalian dalam bentuk pemantauan/kontrol terhadap seluruh faktor dan sumber daya yang ada.

2. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan 1) Tujuan a. Meningkatkan melaksanakan masyarakat. b. Menciptakan memobilitas kerja dan kualitas pelayanan motivasi tugas dan kerja fungsi pegawai sebagai dalam pelayanan

(client service) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengantarget. c. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu. d. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor. 2) Sasaran a. Uraian Terwujudnya kesejahteraan pegawai. Meningkatnya kualitas SDM pegawai. Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan professional. Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik. Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke Pengadilan Tinggi Agama Palu dan Mahkamah Agung RI serta pihak-pihak terkait.


.

Page 7

Tersedianya

dan

meningkatkannya

sarana

dan

prasarana yang menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas sehari-hari. Tersedianya informasi dan adanya standarisasi biaya perkara. Terwujudnya sistem pelayanan administrasi dan informasi yang akurat. b. Indikator 1) Terkelolanya Gaji, Honororium dan Tunjangan.

Indikator keluaran sub kegiatan : Pembayaran Gaji/Lembur/Tunjangan pegawai 2) Terselenggaranya Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan

Indikator keluaran sub kegiatan : Terselenggaranya Jabatan Terwujudnya Pengadaan Pakaian Dinas Perawatan Gedung Kantor dan Tersedianya Pakaian Kerja Sopir/Pramubakti/Satpam Terwujudnya Lingkungannya Terwujudnya Perawatan Peralatan Kantor Terwujudnya Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4 Terwujudnya Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2 Terselenggaranya Langganan Daya dan Jasa Terselenggaranya Pengiriman Surat-surat/Paket/Barang Dinas Terselenggaranya PimpinanPage 8

Pelantikan/Pengambilan

Sumpah

Operasional

Perkantoran

dan


.

Terselenggaranya Penyusunan Program dan Rencana Kerja Tersedianya Dana Perjalanan Dinas untuk Konsultasi ke Tingkat Banding Tersedianya Biaya Perjalanan RAKERNAS 2011 3) Terwujudnya pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana

Indikator keluaran sub kegiatan : Terwujudnya Pembangunan Gedung Kantor Terwujudnya Pengadaan Kendaraan Roda 2 Terwujudnya Pengadaan Alat Pengolah Data Terwujudnya Pengadaan AC 4) Terselenggaranya Penanganan Perkara.

Indikator keluaran sub kegiatan : Terwujudnya Penyelesaian Perkara Terwujudnya Penyelesaian Proses Administrasi Perkara Tersedianya Zitting Plaatz dan Pelaksanaan Sidang Keliling 3) Arah Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2011, Pengadilan Agama Luwuk memiliki kebijakan yang program yaitu : a. Kebijakan 1. Mengusulkan penambahan pegawai dan meningkatkan kemampuan serta kualitas para pejabat/staf. 2. Mendelegasikan para pelaksana/operator dan pejabat struktural serta fungsional untuk mengikuti pelatihan dan penjenjangan.Laporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

.

Page 9

3. Melakukan koordinasi dengan PTA Palu dan Mahkamah Agung RI serta masyarakat agar kinerja pimpinan dan staf peradilan berkualitas dan profesional. 4. Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu serta transparansi. 5. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada. 6. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan (client service) terhadap pencari keadilan. 7. Menetapkan standarisasi biaya perkara. 8. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat untuk para pencari keadilan melalui media informasi elektronik. b. Program 1. Penerapan kepemerintahan yang baik 2. Peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya 3. Penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan Agama Luwuk. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan menghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Agama Luwuk yang sudah dirumuskan dalam renstra (rencana strategis).


.

Page 10

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi Pengadilan Agama Luwuk adalah: 1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Agama Luwuk). Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama. 2. Majelis Hakim Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya. 3. Panitera/Sekretaris Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian tekhnis Pengadilan Agama Luwuk. Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan


.

Page 11

pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum , mengatur tugas Wakil Sekretaris, Kepala Urusan, serta seluruh pelaksana di bagian sekretariat Pengadilan Agama Amuntai. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran, juga selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN). Untuk memaksimalkan pelaksanaan segenap tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya maka organisasi kerja Pengadilan Agama Luwuk terorganisir dalam struktur organisasi sebagaimanana diatur di dalam Undang-undang No 3 tahun 2006 juga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/004/SK/II/1992 tanggal 24 Februari 1992. gambaran kualitatif dari struktur organisasi yang ada di Pengadilan Agaama Luwuk sejak Bulan Januari sampai dengan Desember 2011 di dukung pejabat dan ketenagaan lain sebagai berikut: Ketua Seorang Wakil Ketua 7 (tujuh) orang hakim : : : Drs. H. A. Amiruddin B, SH. 1. Drs. M. Suyuti, MH. 2. Drs. H. Syamsul Bahri, MH. 3. Drs. H. Mukminin 4. Muhammad Nasir, S.Ag 5. Muhamad Yahya Tadjudin, S.HI 6. Ahmad Fahlevi, S.HI. 7. Seorang Panitera/Sekretaris Seorang Wakil Panitera Seorang Wakil Sekretaris : : :.

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Arsu Laadi, SH. Suratman Nang, SH. Patahangi Andi Tawakkal, S.Ag.Page 12


-

Seorang Panitera Muda Gugatan Seorang Panitera Muda Permohonan Seorang Panitera Muda Hukum 3 (tiga) orang Jurusita :

: : : 1.

Kartini, SH. Surianto Mahmud, BA. HJ. Berlian, SH. Abd. Hady. SH.

2. Yusran Idehamsyah. S.Ag. 3. Moh. Fahri Djumaan Seorang Jurusita Pengganti Seorang Kepala Urusan Umum : : Syarifudin Tayeb. S.Ag. MH. Ratna Bumulo, S.Ag. Sudarmaji. Dra. Mujahidah Suratman Nang, SH. Sri Wahyuni. Idral Darwis, SH. 1. Mufidah Sanggo, SH 2. Khumaeni, S.HI 3. Hernayati R.Dg.Manrapi. CPNS ( calon pegawai negeri sipil ) : -

Seorang Kepala Urusan Kepegawaian : Seorang Kepala Urusan Keuangan : Panitera Pengganti Seorang Bendahara Rutin Seorang Bendahara PNBP 3 (tiga) orang staf : : : :

Dari keseluruhan jumlah pegawai pangkat/golongan sebagai berikut : a. Menurut jenis kelamin 1). Laki-Laki 2). Perempuan b. Menurut Pangkat/Golongan 1). Pangkat/ruang Pembina TK. I

Pengadilan Agama Luwuk dalam

kurun waktu tahun 2011 dapat diklasifikasi menurut jenis kelamin dan

: 20 orang. : 7 orang

:

2 orang

2). Pangkat/ruang pembina (IV/a) 2). Pangkat/Gol/Ruang Penata Tk.I (III/d) 3). Pangkat/Gol/Ruang Penata (III/c)Laporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

: 2 orang : 4 orang. : 2 orang.Page 13

.

4). Pangkat/Gol/Ruang Penata Muda Tk.I (III/b) 5). Pangkat/Gol/Ruang Penata Muda (III/a) 6). Pangkat/Gol/Ruang Pengatur (II/d) 7). Pangkat/Gol/Ruang Pengatur Muda Tk.I (II/b ) 8). Pangkat/Gol/Ruang Pengatur Muda (II/a)

: 8 orang. : 5 orang . : 1 orang. : 1 orang. : 2 orang.


.

Page 14

BAB III KEADAAN PERKARA PENGADILAN AGAMA LUWUK TAHUN 2011 Pengadilan Agama Luwuk dalam menangani perkara dan mengoptimalkan penyelenggaraan administrasi Pengadilan telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan amanah atau ketentuan Ketua Mahkamah Agung RI dengan suratnya bertanggal 24 Januari 1991 No. KMA/001/SK/1991 tentang pengendalian administrasi perkara. Oleh karena itu pengadilan agama Luwuk berdasarkan undangundang nomor 3 tahun 2006 maka Pengadilan Agama Luwuk selama tahun 2011 telah menerima, memeriksa dan meyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan sebagai berikut : Sisa perkara tahun 2010 Perkara masuk 2011 : : 30 perkara 369 perkara pola pembinaan dan

Jumlah perkara masuk tahun 2011 sebanyak 369 perkara di atas dapat dikalasifikasi dalam jenis perkara sebagai berikut: Cerai Gugat Cerai Talak Harta Bersama Harta Warisan Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali Pembatalan Perkawinan Wali Adhal Lain-lain : 244 perkara : 103 perkara : 2 perkara : 2 perkara : 13 perkara : 1 : 1 :3 perkara perkara perkara

Dari jumlah sisa perkara tahun 2010 dan perkara masuk tahun 2011, secara keseluruhan perkara yang harus diselesaikan pengadilan.


Page 15

Agama Luwuk tahun 2011 sebanyak 399 perkara atau meningkat 11 perkara atau sekitar 4,5% dari perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama Luwuk tahun 2010. Dari keseluruhan perkara yang ditangani pada tahun 2011 secara akumulatif Pengadilan Agama Luwuk telah menyelesaikannya dengan kategori sebagai berikut : a. Dikabulkan sebanyak b. Dicabut sebanyak c. Ditolak sebanyak d. Tidak diterima e. Digugurkan f. Dicoret Jumlah 345 perkara 20 perkara 5 perkara 3 perkara 10 perkara 1 Perkara 384 perkara

Berdasarkan kategori penyelesaian perkara di atas dengan dasar perkara yang harus diproses dan jumlah perkara yang putus, maka selama tahun 2011 Pengadilan Agama Luwuk telah melakukan penyelesaian perkara-perkara sebesar 384 perkara atau dalam capaian 90% dengan tunggakan perkara sebanyak 15 perkara atau 5%. Realisasi capaian ini dari sisi kuantitas tampak mengalami peningkatan capaian sekitar 15% dari capaian penyelesaian perkara tahun 2010. Namun secara akumulasi perhitungan dengan adanya kenaikan jumlah perkara pada tahun 2011 sekitar 5%, maka disimpulkan tingkat realisasi kinerja akhir dalam penyelesaian perkara dengan volume peningkatan perkara yang ada tahun 2011 meningkat hingga 95%. Dari nilai sisi capain kinerja berdasarkan indikator Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2011 sebagimana tertuang dalam dokumen laporan tahunan 2010 yang mana untuk kinerja kepaniteraan dengan satuan indikator jumlah perkara ditargetkan selesai sebanyak .... perkara.Laporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

.

Page 16

Bedasarkan realisasi sebesar 95%.

jumlah perkara selesai mencapai 384 perkara.

Dengan demikian terjadi realissi kinerja kepaniteraan dari sisi kuntitatif Adanya tundaan perkara sebanyak 15 perkara atau sebesar 5% selain diakibatkan karena terjadinya kenaikan jumlah perkara yang cukup signifikan pada tahun 2011, juga diakibatkan oleh beberapa faktor lain yang mempengaruhi. Faktor pengaruh tersebut yakni perkara yang tertunda terdapat beberapa perkara gaib dan perkara perceraian PNS, perkara harta bersama, sehingganya praktis harus dilakukan penundaan sidang sesuai dengan kehendak hukum acara. Disamping itu perkara yang mengalami tundaan terdapat perkara baru yang masuk atau terdaftar pada bulan Desember 2011. Dengan adanya tundaan perkara tahun 2011 bukan diakibatkan oleh kinerja yang kurang maksimal, namun adalah keharusan sebagai akibat adanya faktor pengaruh yang tidak dapat dihindari oleh hakim dan unsur terkait dalam peneyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Luwuk. Secara terperinci perkara tundaan tahun 2011 dan keterangan penundaannya adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT

NOMOR PERKARA

KET

1

2

3

GUGATANLaporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

.

Page 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

240 /Pdt.G/2011/PA.Lwk 305 /Pdt.G/2011/PA.Lwk 307 /Pdt.G/2011/PA.Lwk 311 /Pdt.G/2011/PA.Lwk 323 /Pdt.G/2011/PA.Lwk 331 /Pdt.G/2011/PA.Lwk 332 /Pdt.G/2011/PA.Lwk 337 /Pdt.G/2011/PA.Lwk 341 /Pdt.G/2011/PA.Lwk 345 /Pdt.G/2011/PA.Lwk 348 /Pdt.G/2011/PA.Lwk 349 /Pdt.G/2011/PA.Lwk 350 /Pdt.G/2011/PA.Lwk 351 /Pdt.G/2011/PA.Lwk 15 /Pdt.P/2011/PA.Lwk

Panggil Tergugat Panggil Tergugat Panggil Termohon Izin / PNS Panggil Penggugat Mediasi Panggil Penggugat Mediasi Terdaftar Minggu II Desember Panggil Tergugat Panggil Tergugat Terdaftar Minggu I Desember Panggil Tergugat Panggil Pemohon dan Termohon Teguran


.

Page 18

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL Dalam rangka memperbaiki dan terus mempertahankan citra serta kewibawaan Mahkamah Agung maka pengawasan terhadap segenap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh badan-badan peradilan yang ada sangat diperlukan. Karena itulah Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang pedoman pengawasan menyebutkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan pimpinan untuk menentukan kebijakan aparat peradilan dan kenerja pelayanan publik peradilan. Menyikapi hal tersebut di atas maka Pengadilan Agama Luwuk dalam menjalankan tupoksinya secara maksimal telah melakukan dua macam pengawasan internal yakni pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku

1. Pengawasan Melekat Pengawasan melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum Angka 1 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat yaitu sebagai berikut ; Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan

yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represifLaporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

.

Page 19

agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam hal Mahkamah Agung, makapengawasan melekat secara mikro dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja (Satker), dan secara makro dilaksanakan secara berjenjang yaitu Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan masing-masing badan peradilan Tingkat Pertama. Untuk itu pengawasan melekat di Pengadilan Agama Luwuk dilakukan serangkaian dengan kegiatan yang bersifat pengendalian yang dilakukan secara terus menerus oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana kegiatan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Hal ini diaplikasikan dalam bentuk : 1. Mengadakan pembinaan baik dalam apel maupun diluar apel. 2. Membuat catatan tanggap darurat melalui setiap atasan kepada bawahan secara berkesinambungan. 3. Membentuk tim pengawas disiplin Pegawai Negeri Sipil

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Luwuk No. W19-A2/47/PS.00/I/2011 Tanggal 05 Januari 2011.

2. Pengawasan Fungsional Secara makro dalam tataran institusi induk pada Mahkamah Agung dengan dibentuknya Unit Kerja Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan pada tahun 2002 yang efektif melaksanakan tugas pada tahun 2003 yang kemudian pada tahun 2005 ditingkatkan menjadi satuan kerja Badan Pengawasan, maka Mahkamah AgungLaporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

.

Page 20

dan Lembaga Peradilan di bawahnya telah memiliki pula pengawasan

fungsional. Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untukpertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 yaitu setiap upaya pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat yang ditunjuk khusus (exclusively assigned) untuk melakukan audit independen terhadap obyek yang diawasinya. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 pada Pedoman Umum angka 1 huruf c memberikan definisi secara lengkap sebagai berikut; Pengawasan fungsional.

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Satuan Kerja Pengawasan FungsionalInternal Mahkamah Agung berada di dalam struktur organisasi yang bertugas untuk melakukan pengawasan internal, baik di lingkungan Mahkamah Agung, maupun terhadap Pengadilan Tingkat Banding, dan Tingkat Pertama. Kedua bentuk pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui dua pendekatan atau sifat, yaitu:

1. PreventifBerbagai kegiatan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia peradilan seperti halnya mengadakan pendidikan dan pelatihan, memberikan petunjuk-petunjuk dalam bentuk Surat Edaran, pada hakekatnya adalah merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pengertian pengendalian guna mencegah terjadinya penyimpangan penyimpangan tugas.

2. PersuasifSifat persuasif ini diwujudkan dalam bentuk himbauan-himbauan yang bersifat menyadarkan dan memotivasi aparat peradilanLaporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

.

Page 21

untuk meningkatkan etos kerja dan semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya.

3. AkomodatifDalam melaksanakan pengawasan, selalu memperhatikan kondisi objektif yang ada serta aspirasi aparat peradilan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan tugas Badan Pengawasan dalam bentuk

pengawasan reguler dimana hasilnya merupakan bahan masukanbagi Pimpinan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

4. ApresiatifDalam melaksanakan pengawasan perlu memperhatikan prestasi dan nilai lebih yang ditunjukkan oleh aparat peradilan untuk diberikan reward.

5. RepresifDalam hal yang sangat terpaksa sekali, pimpinan tidak memiliki pilihan lain untuk melakukan penindakan sebagai punishment dalam bentuk hukuman disiplin atau treatment. Berdasarkan hal di atas, Pengadilan Agama Luwuk dalam hal pengawasan internal ini dilakukan oleh aparat pengawas khusus yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan dalam satuan kerja. Pengadilan Agama Luwuk telah menunjuk hakim pengawas bidang untuk mewujudkan pengawasan fungsional melalui surat keputusan ketua Pengadilan Agama Luwuk nomor : tanggal 05 Januari 2011 dan W19-A2/44/PS.00/I/2011 telah melakukan

pengawasan/pembinaan sesuai bidang masing-masing secara efektif. ada beberapa tindankan-tindakan dari tim pengawas bidang Pengadilan Agama Luwuk sepanjang tahun 2011 meliputi :Laporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

.

Page 22

a. Hakim Pengawas bidang Pola BINDALMIN telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara berkala dan melaporkan hasil pengawasan dan pembinaannya kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk. b. Hakim Pengawas bidang Gugatan/Permohonan secara berkala pula telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang selanjutnya melaporkan hasil pengawasan dan pembinaannya

kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk. c. Hakim Pengawas bidang Administrasi umum melaksanakan pembinaan dan pengawasan baik administrasi umum, kepegawaian maupun keuangan secara berkala dan melaporkan hasil pengawasan dan pembinaannya kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk. d. Hakim Pengawas bidang lintas sektoral yang mengawasi sekaligus mengadakan pembinaan pembinaan segala aktifitas karyawan/karyawati Pengadilan Agama Luwuk, apel/ upacara dan kebersihan kantor serta melaporkan hasil pengawasan dan pembinaannya kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk.


.

Page 23


.

Page 24

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDICIALDalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta agar mampu menunjukkan citranya yang mandiri, bersih, berwibawa dan dihormati tersebut, dalam kerangka pelayanan hukum kepada masyarakat luas, diperlukan peningkatan pembinaan seluruh personel atau aparat peradilan agar dapat bekerja secara lebih professional dan proposional, efektif dan efisien, diseluruh bidang kerja, khususnya dibidang administrasi pengelolaan berkas perkara. Pelatihan sebagaimana dihadapi sekarang ini antara lain bertujuan agar dapat diwujudkan suatu pola pikir (unified legal opinion) dan pola tindak yang sama (unified legal frame work) dalam melaksanakan tugas pokok peradilan, khususnya dalam pengelolaan administrasi dan juga pekerjaan administrasi umum.

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Tehnis Yudicial Sumber Daya Manusia Teknis yudicial Pengadilan Agama Luwuk terdiri atas 8 ( delapan ) orang hakim, 5 (lima ) orang panitera/panitera muda, 4 (Empat) orang jurusita/jurusita penganti. Dari sisi kuantitas sumber daya tersebut dirasakan sangat kurang, khususnya untuk tenaga panitera penggangti. Namun demikian dengan jumlah yang terbatas Pengadilan Agama Luwuk tetap melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia dibidang tehnis yusticial untuk mengimbangi jumlah tenaga yang kurang agar kinerja tetap maksimal. Selama tahun 2011 ada beberapa kegitan peningkatanPage 25

sumber daya teknis yudisial yang telah diikuti yaitu :Laporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

.

1. Peningkatan SDM Ketua dan Para Hakim Pengadilan AgamaPengadilan Agama Luwuk pada bulan April 2011 telah mengikut sertakan Hakim dalam Bimbingan Tehnis Hakim Tingkat pertama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palu yang dilaksanakan di Hotel Palu Palu Golden yang dikuti oleh : Drs.M . Suyuti, MH. Muhammad Nasir, S.Ag. Ahmad Fahlevi, SHI Upaya peningkatan sumber Daya Bidang Tehnis Arsu Laadi, SH untuk

Yusticial ini bukan saja terhenti pada tingkat personil/staf saja akan tetapi pada bulan Nopember 2011 mengikuti Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 ( empat ) Lingkungnan Peradilan seluruh Indonesia di PTA di Palu.

2. Peningkatan SDM bidang Kepaniteraan.Bulan Nopember 2011 mengikut sertakan dua orang di bagian Kepaniteraan atas nama : - Arsu Laadi, SH. - Kartini, SH


.

Page 26

Dalam kegiatan orientasi dan Workshop IT dan Aplikasi SIADPA di Palu.

2. Sumber Daya Manusia Non Tehnis Yudicial Dengan jumlah pegawai yang ada Pengadilan Agama Luwuk senantiasa berusaha untuk meningkatkan Sumber daya Manusia bidang Non Yusticial sesuai bidangnya dengan output terciptanya personil yang profesional di bidang tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Berikut ini akan disampaikan beberapa kegiatan peningkatan profesionalisme aparatur selama tahun 2010 sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM Bidang Kepegawaian.Pengadilan Agama Luwuk dalam kurun waktu tahun 2011 memiliki kekuatan pegawai sebanyak 27 Personil dengan rincian sebagai berikut : a. Menurut jenis kelamin 1). Laki-Laki 2). Perempuan b. Menurut Pangkat/Golongan 1). Pangkat/ruang pembina TK.I (IV/b) 2). Pangkat/ruang pembina (IV/a) 3).Pangkat/Gol/Ruang Penata Tk.I (III/d) 4).Pangkat/Gol/Ruang Penata (III/c) orang. 5).Pangkat/Gol/Ruang Penata Muda Tk.I (III/b) orang. 6).Pangkat/Gol/Ruang Penata Muda (III/a)Laporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

: 20 orang. : 7 orang

: 2 orang : 2 orang : 4 orang. : 2 : 8

: 6 orang.Page 27

.

6).Pangkat/Gol/Ruang Pengatur (II/d) 7). Pangkat/Gol/Ruang Pengatur (II/b)

:

1 orang.

: 1 orang.

8).Pangkat/Gol/Ruang Pengatur Muda (II/a) : 2 orang.

Sebagai upaya peningkatan SDM bidang kepegawaian telah ddilakukan kegiatan sebagai berikut:1). Selama tahun 2011 peningkatan SDM bidang kepegawaian Pengadilan Agama Luwuk dilakukan melalui pembinaan lansung oleh ketua pengadilan dan hakim Sementara untuk kegiatan diklat, workshop, Pengadilan Agama Luwuk tergantung pengawas. sebagai pembinaan dalam bentuk

intitusi non otonom pelaksanaan diklat dan semacamnya pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi. Itulah sebabnya kegiatan peningkatan SDM kepegawaian dalam bentuk diklat tidak terlaksana.

2. Peningkatan SDM Bidang Keuangan.1). Pada bulan Nopember 2011 Mengikut sertakan 3 orang

Pegawai yaitu Arsu Laadi, SH. Dra. Mujahidah dan Hernayati Dg. Manrapi dalam kegiatan Pelatihan Bimbingan Tehnis Perencanaan Pengagaran, Pelaporan Keuangan dan barang Milik Negara yang dilaksanakan Oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu di Palu. 2). Pada Bulan Oktober 2011 mengutus 3 orang Pegawai yaitu Patahangi Andi Tawakkal,S.Ag, Ratna Bumulo,S.Ag Sri Wahyuni, mengikuti orientasi Tehnis Aplikasi SIMAKBMN yang di laksanakan oleh PTA Palu di Palu.Laporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

.

Page 28

3. Promosi dan Mutasi Pegawai Pengadilan sebagai berikut : 1). Suratman Nang, SH. dipromosikan sebagai terealisasi. 2). Hj.Berlian, SH. dipromosikan sebagai Panitera Muda Hukum yang telah , h terealisasi pada tanggal 12 Januari 2011. Selain mempromosikan beberapa orang Pegawai personil pengadilan agama secara dinamis sejak periode Januari s/d Desember 2011 telah dilakukan mutasi pegawai dengan perincian sebagai berikut : (1). Alih Tugas/Pindah Pada periode Januari s/d Desember 2011 terjadi mutasi pegawai (pindah tugas) sebagai berikut : a). Abd.Rouf, S.Ag,MH.dengan SK No. 2296/DJA/KP.04.6.1/ IX/ 2011 tanggal 09 September 2011 dari Pengadilan Agama Luwuk ke Pengadila n Agama Sampit Klas II A. ( Sebagai Hakim Pratama Utama ) b). Drs. QOMARU ZAMAN, MH. Wakil Ketua Pengadilan Agama Luwuk dengan SK Nomor : 1925/DJA/KP.04.6/ SK/IX/2011 tanggal 9 September Agama Parigi Parigi ) 2011 Ke Pengadilan ( sebagai Ketua Pengadilan Agama Wakil Panitera Agama Luwuk selama tahun 2011

mempromosikan beberapa Pegawai untuk penyegaran jabatan


.

Page 29

c).

Sri Wahyuni , Bendahara Pengeluaran Pengandilan Agama Luwuk dngan SK Nomor : 110/SEK/Mts.06.1/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 dari Pengadilan Agama Luwuk Ke Pengadilan Agama Parigi

(2). Mutasi Kenaikan Pangkat

Dalam tahun 2011. terdapat

Dilingkungan Pengadilan Agama Luwuk sebagai berikut :

mutasi kepangkatan sebanyak 6 orang dengan perincian a). Drs. M. Suyuti , Nip.19571231 198103 1 069 dari golongan IV/a ke IV/b telah terealisir . b). Abd. Rouf, S.Ag, MH Nip. 19731123 199902 1 002 dari golongan III/c ke III/d telah terealisir . c). Ahmad Fahlevi, SHI. Nip.19810913 200704 1 001 golongan III/a ke III/b telah terealisir . d). Muhammad Yahya Tadjuddin, SHI Nip. 19790808 200704 1 001 dari golongan III/a ke III/b telah terealisir. e). Surianto Mahmud, BA Nip. 19640527 19920201 1 002 dari golongan III/a ke III/b telah terealisir; f). Sudarmaji , Nip. 196510281993031004 golongan II/d ke III/a belum terealisir . (3). Mutasi Jabatan Pada periode Januari s/d lingkungan Pengadilan mutasi jabatan Panitera Desember 2011 di Kaur Agama Luwuk telah Muda Gugatan, terjadi

Permohonan. Mutasi kenaikan gaji Berkala pada tahun 2011 telah diterbitkan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala dengan surat Ketua Pengadilan Agama Luwuk sebagai berikut : a). Periode Januari 2011.Laporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

.

Page 30

Moh. Fahri Djumaan b). Periode Pebruari 2011. Surianto Mahmud, BA. Patahanggi Andi Tawakkal, S.Ag b). Periode Maret 2011. Drs.H. Mukminin Kartini, SH. Abd. Hady, SH Sudarmaji Suratman Nang, SH d). Periode Desember 2011. Muhammad Nasir, S.Ag Dra. Mujahidah Syarifudin Tayeb, S.Ag. MH. Hernayanti R. Dg. Manrapi, SH.

4. Pengisian Jabatan Struktural Adapun formasi jabatan struktural Pengadilan Agama Luwuk sepanjang tahun 2011 dapat di jelaskan sebagai berikut : 1). Ketua 2). Wakil Ketua 3). Panitera/Sekretaris 4). Wakil Panitera 5). Wakil Sekretaris 6). Kaur/PM Gugatan 8). Kaur/PM Hukum 9). Kaur KepegawaianLaporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

: : : : : : : :.

Drs. H.A. Amiruddin B, SH. Arsu Laadi, SH. Suratman Nang, SH Patahangi Andi Tawakkal, S.Ag. Kartini, SH. Surianto Mahmud, BA. Hj. Berlian, SH SudarmajiPage 31

7). Kaur/PM Permohonan :

10). Kaur Keuangan 11). Kaur Umum B. PENGELOLAAN KEUANGAN

: :

Dra. Mujahidah Ratna Bumulo, S.Ag.

Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Luwuk mendapatkan Dua DIPA yang alokasi dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam DIPA 01 No : 0567/00501.2.01/24/2011 Tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 4.445.948.000 (empat milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan empat puluh delapan rupiah). Dan DIPA 04 No. 0567/005-04.2.01/24/2011 Tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) Dibandingkan dengan alokasi anggaran 2010 sebesar Rp. 1.798.586.000 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh signifikan diatas 100 %. Disebabkan delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah). artinya terdapat kenaikan yang terdapat belanja Modal Gedung Kantor. Adapun perincian alokasi anggaran Pengadilan Agama Luwuk tahun 2011 terdiri dari : DIPA 01 No : 0567/005-01.2.01/24/2011 Tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 4.445.948.000

No 1.

KEGIATAN BELANJA PEGAWAI

PAGU ( Rp.) 1.492.943.000

REALISASI ( Rp) 1.393.373.186

% 93.33

2.

BELANJA BARANG

233.005.000

231.480.487

99.35

3.

BELANJA MODAL

2.720.000.000.

2.719.403.000

99.98Page 32


JUMLAH

4.445.948.000

4.344.256.683

97.71

DIPA 04 No : 0567/005-04.2.01/24/2011 Tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 15.300.000,- yang hanya terdiri dari belanja barang :

No 1

KEGIATAN BELANJA BARANG JUMLAH

PAGU ( Rp.) 15.300.000 15.300.000

REALISASI ( Rp) 7.816.000 7.816.000

% 51.08 51.08

1. Belanja Pegawai : Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji, tunjangan dan lembur. a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian / Lembaga (RKA-KL) Pagu Belanja Pegawai dalam DIPA Pengadilan agama Luwuk dan dalam Rincian sebesar Rp. 1.492.943.000 b Pelaksanaan Anggaran. Realisasi Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja RKA-KL Tahun Anggaran 2011

Pengadilan Agama Luwuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.Laporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

.

Page 33

1.393.373.186,- dengan presentase 93.33 % . Realisasi ini masih kurang, jika dibandingkan dengan jumlah pagu yang ada, disebabkan karena pada umumnya pagu belanja pegawai bertambah namun terdapat juga pagu yang bernilai mines sementara jumlah pegawai tetap. c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Sisa Anggaran Pelaksanaan Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp. 99.561.494,- atau presentase sebesar 6.67 %, hal ini disebabkan karena jumlah realisasi lebih kecil dari pada pagu yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2011. Rincian Belanja Pegawai Satuan Kerja Pengadilan Agama berikut : Luwuk berdasarkan Pagu DIPA, Realisasi / Pelaksanaan dan Sisa Anggaran / Saldo per-MAK sebagai

5111

Belanja Pegawai dan tunjangan PNS

511111

Belanja Gaji Pokok PNS (Pagu) Realisasi Sisa

Rp. 835.569.000 Rp.860.506.420 Rp. - 24.937.420

511119 Belanja pembulatan (Pagu) RealisasiLaporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

Rp. Rp.

25.000 24.836Page 34

.

Sisa

Rp.

161

511121

Belanja Tunj.Suami/Istri PNS (Pagu) Rp. 67.124.000 Realisasi Sisa Rp. 63.967.422 Rp. 3.156.578

511122

Belanja Tunj. Anak PNS (Pagu) Realisasi Sisa

Rp. 23.890.000 Rp. 22.786.826 Rp. 1.103.174

511123

Belanja Tunj.Struktural PNS (Pagu) Rp. 25.740.000 Realisasi Sisa Rp. 39.050.000 Rp. -13.310.000

511124

Belanja Tunj.Fungsional PNS (Pagu) Rp. 189.475.000 Realisasi Sisa Rp. 153.855.000 Rp. 35.620.000

511125

Belanja PPH PNS (Pagu) Realisasi Sisa

Rp. 47.564.000 Rp. Rp. 29.711.799 17.852.201Page 35


.

511126

Belanja Tunj. Beras PNS (Pagu) Realisasi Sisa

Rp. 39.508.000 Rp. 60.405.200 Rp. -20.897.200

511129

Belanja uang makan PNS (Pagu) Rp. 147.840.000 Realisasi Sisa Rp. 119.340.000 Rp. 28.500.000

511151

Belanja Tunj.Umum PNS (Pagu) Realisasi Sisa

Rp. 86.676.000 Rp. 14.235.000 Rp. 72.441.000

5122

Belanja Lembur

512211

Belanja uang lembur (Pagu) Realisasi Sisa

Rp. 29.532.000 Rp. 29.499.000 Rp. 33.000

2. Belanja BarangPage 36


.

Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya biaya pemeliharaan dan perjalanan Dinas. Belanja barang meliputi belanja barang mengikat dan belanja barang yang tidak mengikat. Pada belanja barang tahun 2011 Pengadilan Agama Luwuk mendapatkan sumber alokasi dana dari DIPA 01 dan DIPA 04. Adapun Sumber dana dari DIPA 04 dikhususkan pada bagian perkara. a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian / Lembaga (RKA-KL) Pagu Belanja Barang 2011 sebesar Rp. 233.005.000. Pagu Belanja Barang 2011 sebesar Rp. 15.300.000. dalam DIPA 04 Pengadilan dalam DIPA 01 Pengadilan agama Luwuk dan dalam Rincian RKA-KL Tahun Anggaran

agama Luwuk dan dalam Rincian RKA-KL Tahun Anggaran

b. Pelaksanaan Anggaran Realisasi Belanja Barang pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Luwuk Tahun Anggaran 2011 untuk DIPA 01 sebesar Rp. 231.480.497 dengan presentase 99.35 %. Realisasi ini cukup tinggi disebabkan karena pagu belanja yang tersedia masih relatif rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan harus dipenuhi. Realisasi Belanja Barang pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Luwuk Tahun Anggaran 2011 untuk DIPA 04 sebesar Rp. 7.816.000,- dengan presentase 51.08 %. Realisasi ini cukup rendah disebabkan karena biaya perkara prodeo tidak bisa direalisasikan secara maksimal.Laporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

yang

.

Page 37

c.

Sisa Anggaran Pelaksanaan Sisa Anggaran Pelaksanaan Belanja Barang untuk DIPA 01 per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 1.524.503 dengan prosentase 0.65 %. Sisa Anggaran Pelaksanaan Belanja Barang untuk DIPA 04 per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 7.816.000,- dengan presentase 51.08 %. Adapun Rincian Belanja Barang Tahun Anggaran 2011 untuk DIPA 01 berdasarkan Pagu DIPA, Realisasi/Pelaksanaan dan Sisa Anggaran per MAK sebagai berikut :

002

Penyelenggaraan Operasional Pemeliharaan Perkantoran

dan

A.521119

Pelantikan/Pengambilan sumpah jabatanBelanja Bahan (Pagu) Realisasi Sisa Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000 (100 %) Rp. Nihil (0 %)

B. Pengadaan pakaian dinas pegawai521119 Belanja barang oprasional lainnya bersifat konraktual (Pagu) RealisasiLaporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

Rp. Rp..

8.100.000 8.100.000 (100 %)Page 38

Sisa

Rp.

Nihil

( 0 %)

C.

Pengadaan pakaian kerja sopir/ Pramubakti/ satpam /tenaga tehnis lainnyaBelanja barang oprasional lainnya bersifat konraktual (Pagu) Realisasi Sisa Rp. Rp. Rp. 1.205.000 1.205.000 (100 %) Nihil ( 0 %)

521119

D.523111

Perawatan Gedung KantorBiaya pemeliharaan gedung dan bangunan (Pagu) Realisasi Sisa Rp. Rp. Rp. 19.500.000 19.500.000(100 %) Nihil (0%)

E.523121

Perawatan Peralatan KantorBiaya pemeliharaan peralatan dan mesin (Pagu) Realisasi Sisa Rp. 4.020.000 Rp. 4.020.000 (100 %) Rp..

Nihil

(0%)Page 39


G.523121

Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4/6/10Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (Pagu) Realisasi Sisa Rp. 16.355.000 Rp. 16.355.000 (100 %) Rp. Nihil ( 0 %)

H.523121

Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (Pagu) Realisasi Sisa Rp. 8.400.000 Rp. 8.400.000 (100 %) Rp. Nihil (0%)

I.522111

Langganan Daya dan JasaBelanja langganan daya dan jasa (Pagu) Realisasi Sisa Rp. Rp. Rp. 8.916.000 7.391.497 (82.90 %) 1.524.503 (17.10%)

J.521114

Pengiriman Surat-Surat/Paket/Barang DinasBelanja pengiriman surat dinas pos pusat.


Page 40

(Pagu) Realisasi Sisa

Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000 (100 %) Rp. Nihil (0 %)

K.521111

Operasional Perkantoran dan PimpinanBelanja keperluan sehari-hari perkantoran Pagu Realisasi Sisa Rp. 97.605.000 Rp. 97.605.000 (100 %) Rp. Nihil (0 %)

521115

Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja (Pagu) Realisasi Sisa Rp. 33.300.000 Rp. 33.300.000 (100 % ) Rp. Nihil ( 0 %)

M.521119

Penyusunan Program dan Rencana Kerja(RKAKL)Belanja barang operasional lainnya (Pagu) Realisasi Sisa Rp. Rp. Rp. 500.000 500.000 (100 %) Nihil (0 %)


.

Page 41

N.

Perjalanan Dinas untuk Konsultasi Ke Tingkat

Banding521211 Belanja bahan (Pagu) Realisasi Sisa Rp. Rp. Rp. 304.000 304.000 (100 %) Nihil (0 %)

524111

Belanja perjalanan biasa (DN) (Pagu) Realisasi Sisa Rp. 18.000.000 Rp. 18.000.000 (100 % ) Rp. Nihil (0%)

O.524111

Perjalanan Rakernas 2011Belanja perjalanan biasa (DN) (Pagu) Realisasi Sisa Rp. 12.300.000 Rp. 12.300.000 (100 %) Rp. Nihil (0 %)

Dan

Rincian Belanja Barang Tahun Anggaran 2011

untuk DIPA 01 berdasarkan Pagu DIPA, Realisasi/Pelaksanaan dan Sisa Anggaran per MAK sebagai berikut :Laporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

.

Page 42

011. Perkara Prodeo dan Sidang Keliling A. 524119 Perkara Prodeo Belanja perjalanan lainnyan (DN) (Pagu) Realisasi Sisa B. 524119 Sidang Keliling Belanja perjalanan lainnyan (DN) (Pagu) Realisasi Sisa Rp. 7.500.000 Rp. Rp. 7.500.000 (100 % ) Nihil (0%) Rp. 7.800.000 Rp. Rp. 316.000 (4.05 %) 7.484.000 (95.95 %)

3.

Belanja ModalBelanja Modal adalah pengeluaran yang dipakai dalam

rangka pembetukan modal (Aset) antara lain : pengadaan Gedung Kantor, pengadaan alat pengolah data dan pengadaan Pengadilan Kendaraan Roda 2. Pada Tahun Anggaran 2011 RKA-KL dan DIPA a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian / Lembaga (RKA-KL)

Agama Luwuk mendapat pagu belanja modal yang ada pada


.

Page 43

Pagu Belanja Modal Luwuk dan dalam Rincian sebesar Rp.2.720.000.000,b Pelaksanaan Anggaran

dalam DIPA Pengadilan agama RKA-KL Tahun Anggaran 2011

Realisasi Belanja Modal pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Luwuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 2.719.403.000 dengan prosentase 99.98 %. Realisasi ini cukup tinggi disebabkan karena pagu belanja yang tersedia masih relatif rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi terutama pada pagu pembangunan Gedung Kantor yang baru pada tahap I. c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Sisa Anggaran Pelaksanaan Belanja Modal per 31

Desember 2011 sebesar Rp. 597.000 dengan prosentase 0.02 % . Adapun Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Pagu DIPA, Realisasi/Pelaksanaan dan Sisa Anggaran per MAK sebagai berikut :

1072.01011 533111

Bangunan Gedung KantorBangunan Gedung Kantor Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Pagu) Realisasi Rp.2.500.000.000 Rp.2.499.830.000 (99.99

%)


.

Page 44

Sisa )

Rp.

170.000 (0.10 %

1072.04011 532111

Kendaraan Roda 2Pengadaan Kendaraan Roda 2 Belanja Modal peralatan dan mesin (Pagu) Realisasi Sisa Rp.100.000.000 Rp. 99.773.000 (99.77 %) Rp. 227.000 (0.23 %)

1072.05O11. 532111

Alat Pengolah DataPengadaan Alat Pengolah Data Belanja Modal peralatan dan mesin (Pagu) Realisasi Sisa Rp. 75.000.000 Rp. 74.900.000 (99.87 %) Rp. 100.000 (0.13 %

)

1072.08011. 532111

Air ConditioningPengadaan AC Belanja Modal peralatan dan mesin (Pagu) Rp. 45.000.000.


Page 45

Realisasi Sisa

Rp. 44.900.000 (99.78 %) Rp. 100.000 (0.22 % )

D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1. Administrasi Peradilan Administrasi Peradilan pada laporan ini berkaitan dengan administrasi Perkara, Keuangan Perkara maupun aministrasi persidangan.

a. Administrasi perkara.Pada periode Januari sampai dengan Desember 2011 administrasi perkara Pengadilan Agama Luwuk telah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan : Prosedur penerimaan perkara. 1). Prosedur penerimaan perkara dengan sistim meja. 2). Penerimaan perkara telah ditentukan oleh petugas meja I. 3). Petugas menaksir biaya perkara sesuai dengan radius para pihak. 4). Telah menunjuk kasir yang bertugas memungut biaya perkara berda sarkan SKUM yang telah dibuat oleh meja I. 5). Memberi penomoran perkara yang dilakukan oleh Kasir yang didasar kan pada nomor urut jurnal. 6). Kasir ditempatkan pada ruang tersendiri.Laporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

.

Page 46

7). Telah mengadakan pencatatan dengan ketentuan yang berlaku. 8). Mengadakan pencatatan

biaya perkara dalam

buku jurnal keda lam buku induk keuangan perkara sesuai

uang hak-hak kepaniteraan

(HHK) dari buku induk keuangan perkara kedalam buku induk HHK sebagaimana ketentuan yang berlaku. 9). Membuat laporan keadaan perkara Pengadilan Agama Luwuk baik bulanan maupun tahunan yang dilaporkan setiap akhir bulan berjalan untuk laporan bulanan dan akhir tahun untuk laporan tahunan ke Pengadilan Tinggi Agama Palu.

b. Register Perkara. Dalam kegiatan ini Pengadilan Agama Luwuk telah membuat register yang terdiri dari : 1). Register perkara gugatan. 2). Register perkara permohonan. 3). Register permohonan banding. 4). Register Permohonan Kasasi. 5). Register permohonan peninjauan kembali (PK). 6). Register surat kuasa khusus. 7). Register penyitaan barang tidak bergerak. 8). Register penyitaan barang bergerak. 9). Register Ekonomi SyariahLaporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

.

Page 47

10) Register Eksekusi. 11) Register Akta Cerai. 12) Register permohonan penyelesaian pembagian harta peninggalan (P3HP). 13) Register Mediasi

c. Buku Keuangan perkara Sebagai upaya peningkatan profesionalisme

dibidangnya Pengadilan Agama Luwuk di bidang keuangan perkara telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain : 1). Membuat buku jurnal perkara gugatan. 2). Membuat buku jurnal perkara permohonan. 3). Membuat buku jurnal permohonan somasi. 4). Membuat buku jurnal permohonan banding. 5). Membuat buku jurnal permohonan kasasi. 6). Membuat buku jurnal permohonan peninjauan kembali (PK). 7). Membuat buku jurnal permohonan eksekusi. 8). Melaporkan keadaan keuangan perkara setiap bulan pada akhir bulan maupun tahunan pada setiap akhir tahun.


.

Page 48

Administrasi keuangan perkara.Keadaan keuangan perkara Pengadilan Agama Luwuk selama tahun 2011 dapat dilaporkan sebagai berikut :No UraianSaldo Akhir 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Januari 2011 Pebruari 2011 Maret 2011 April 2011 Mei 2011 Juni 2011 Juli 2011 Agustus 2011 September 2011 Oktober 2011 Nopember 2011 Desember 2011

Terima 10.813.80030,365,000 18.334.000 27.460.000 16.111.000 33.997.000 22.995.000 24,475,000 7.266.000 21.527.000 37.248.000 15.855.000 19.414.000

Pengeluaran

Saldo

24.000.000 20.187.000 27,021.000 23.519.000 23.115.000 25.544.000 22.653.000 16.292.000 18,084.000 31.710.000 30,385.000

17.178.800 15.325.800 15,764.800 83,356.800 19.238.800 16.689.800 18.511.800 9.485.800 12.928.800 18.466.800 19.181.800

26.972.000 11.354.800

d. Administrasi persidangan.Di bidang administrasi persidangan didalam melayani para pencari keadilan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai yakni mulai dari penerimaan, pemeriksaan hingga perkara putus Pengadilan Agama Luwuk telah melakukanPage 49


.

rangkaian kegiatan untuk pencapaian sasaran sebagaimana Pedoman Pelaksanaan dilingkungan peradilan melalui proses :

Penetapan Majelis Hakim/HakimPada tahapan ini Pengadilan Agama telah melakukan hal-hal sebagai berikut : 1). Penyerahan berkas gugatan waktu 3 hari kerja. 2). Ketua dalam penunjukan Majelis Hakim /hakim maksimal 3 hari sudah menunjuk Majelis Hakim/hakim yang menangani perkara trsebut. 3). Ketua Pengadilan Agama menyerahkan didaftar dalam buku register. perkara yang kepada ketua setelah dalam jangka

terdaftar dalam register induk perkara

akan diperiksa dilakukan paling lama 7 hari kerja sejak

Penetapan Hari Persidangan.Pada tahap selanjutnya dalam penetapan hari sidang para pihak/para pencari keadilan Pengadilan Agama Luwuk melakukan : 1). Majelis Hakim/Hakim yang menangani perkara tersebut telah menen tukan hari persidangan alam waktu satu minggu setelah berkar diterima dari ketua Pengadilan Agama.


.

Page 50

2). Majelis hakim/hakim telah membuat membuat jadwal persidangan tetap yang sebelumnya senantiasa bermusyawarah dalam penetapan hari persidangan. 3). Majelis Hakim/Hakim dalam menetapkan hari sidang telah menyertakan pemanggilan kepada para pihak dengan memperhatikan keadilan. 4). Majelis Hakim/Hakim menentukan lama tenggang waktu pemang gilan para pihak dengan waktu pelaksanaan sidang telah menerapkan aturan sebagaimana pola bindalmin yakni paling sedikit 3 hari. tempat tinggal para pencari

Pemanggilan Para PihakPada tahapan pemanggilan para pihak yang berperkara / para pencari keadilan Pengadilan Agama Luwuk melakukan hal-hal sebagai berikut : 1). Panggilan para pihak untuk menghadiri persidangan disampaikan oleh jurusita / jurusita pengganti 2). Jurusita / jurusita pengganti melaksanakan panggilan berdasarkan perintah dari majelis yang diwujudkan 3). Insrumen panggilan disampaikan kepada kasir, supaya Jurusita / jurusita pengganti untuk mendapakan ongkos pemanggilan berdasarkan radius yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan


.

Page 51

4). Ongkos

panggilan

dikeluarkan

kasir

pada

hari

pelaksanaan panggilan oleh jurusita / jurusita pengganti. 5). Pemanggilan kepada para pihak yang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita pengganti sudah dilaksanakan sebagaimana peunjuk dalam pola BINDALMIN. 6). Relas Panggilan sudah dibuat dan disampaikan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti sebagaiman pola BINDALMIN. 7). Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya atau dimana ia berda Jurusita/Jurusita Pengganti telah melakukan pemanggilan melalui Bupati /Walikota tempat tinggal Penggugat dengan cara menempelkan pengumuman di Kantor Pengumuman Bupati/Walikota dan papan pengumuman Pengadilan. 8). Khusus panggilan ghaib untuk perkara cerai Gugat/Thalak Jurusita/ Jurusita Pengganti telah menyampaikan melalui Mas media surat kabar/elektronik sebanyak 2 kali panggilan dengan jarak pemanggilan pertama dan kedua selama satu bulan sedang tenggang waktu kedua selama tiga bulan. 9). Jurusita/Jurusita Pengganti telah melakukan pemanggilan kepada ahli waris jika yang dipanggil meninggal dunia dan dilakukan pula melalui panggilan melalui Bupati bil ahli warisnya tidak dikenal. panggilan


.

Page 52

Sidang PengadilanDemikian pula dengan proses persidangan perkara, Pengadilan Agama Luwuk telah mengupayakan terlaksananya pelayanan prima kepada para pencari keadilan dengan menerapkan langkah-langkah pemenuhan administrasi bidang peradilan. Beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu : 1). Sidang dimulai jam 09.00 sebagai mana yang tertera dalam relaas panggilan yang disampaikan oleh jurusita/jurusita penggangti terkecuali diluar biasa itupun umumkan terlebih dahulu. 2). Sidang dilaksanakan diruang sidang Pengadilan Agama Luwuk walaupun kondisi ruang sidang relatif belum memenuhi persyaratan standar ruang sidang pengadilan. 3). Khusus sidang keliling, persidangan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan 4). Dalam persidangan sejak memulai persidangan hingga

perkara diputus Pengadilan Agama Luwuk menerapkan sebagaimana aturan yang tertera pada pola BINDALMIN.

Berita Acara Persidangan.Selama yang persidangan berjalan para hakim didampingi oleh selanjutnya disusun dalam bentuk Agama Berita Luwuk acara telah

Panitera Pengganti untuk mencatat jalannya persidangan persidangan (BAP). Untuk kelancaran pembuatan Berita acara persidangan terebut Pengadilan menempuh hal-hal sebagai berikut :Laporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

.

Page 53

1). Setelah Panitera Pengganti yang ikut bersidang menyusun BAP dan sebelum sidang berikutnya hakim telah menanda tangani tersebut. 2). Berita acara persidangan telah dibuat dan disusun sebagaimana petun juk pola BINDALMIN.

Minutasi Perkara.Untuk ketepatan waktu minutasi perkara yang telah putus Pengadilan Agama Luwuk telah selesai meminutasi berkas perkara selambat-lambatnya sebulan setelah pembacaan putusan.

2. Administrasi Umum Pada periode 1 Januari sampai dengan Desember 2011

pelaksanaan Administrasi Umum pada Kantor Pengadilan Agama Luwuk yang meliputi Administrasi Kepegawaian, Administrasi Keuangan, pengelolaan surat menyurat, inventaris dan kepustakaan telah berjalan sebagaimana petunjuk dari Pedoman Pelaksanaan yang ada.

a. Administrasi Kepegawaian.Di bidang Administrasi kepegawaian Pengadilan Agama Luwuk pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011 telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :Laporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

.

Page 54

1). Meningkatkan kepega waian.

pelayanan

pengelolaan

administrasi

2). Melaksanakan pemberian kenaikan gaji berkala pada bulan Januari s/d Desember 2011 sebanyak 12 orang pegawai. 3). Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) tanggal 31 Desember 2011 4). Membuat Daftar Bezetting Formasi tanggal 31 Desember 2011. 5). Mengumpulkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan telah dikumpulkan dan dibuat sebanyak 27 pegawai yakni pada tanggal 31 Desember 2011. 6). Membuat pegawai 2011. 7). Membuat Statistik Pegawai berdasarkan formulir model For 1 - For 7 per akhir Desember 2011. 8). Membuat buku catatan penilaian Pegawai Negeri Sipil. Untuk menjamin efektifitas pemberian nilai dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan telah dibuat buku catatan penilaian pegawai selama tahun 2011. 9). Selama tahun 2011 telah diterbitkan surat izin cuti tahunan pegawai sebanyak 6 orang, cuti dengan alasan penting sebanyak 2 orang. 10). Membuat Daftar Hadir. Selama tahun 2011 telah dibuat dan diisi daftar hadir pegawai sebagaimana mestinya serta rekapitulasinya dilampirkan ke Pengadilan Tinggi Agama Palu setiap akhir data keadaan pegawai dan kekuatan berdasar kan model A1-A8 per 31 Desember


.

Page 55

bulan, demikian halnya daftar hadir apel pagi dan sore hari telah dibuat sebagai keperluan pegawai.

b. Administrasi Keuangan.Pengelolaan Pengadilan administrasi Agama keuangan pada satuan kerja telah 2011

Luwuk

(307300)

telah

dilakukan

pengelolaan sebagaimana mestinya. Padat tahun 2011 melakukan hal-hal sebagai berikut : 1). Mengelolah anggaran rutin tahun anggaran sesuai DIPA berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2). Mengajukan SPP UYHD dan gaji pada KPKN Luwuk sesuai kebutuhan. 3). Mengirim surat dan pertanggung jawaban (SPJ) rutin menyimpan dan mengamankan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang rutin sesuai juklak yang berlaku. 4). Membuat dan melaporkan data keuangan dengan sistim SAKPA ke wilayah (Pengadilan Tinggi Agama Palu) dan ke Mahkamah Agung

c. Pengelolaan surat-menyurat.Selama bulan Januari s/d Desember 2011 telah melaksanakan kegiatan surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar dengan perincian sebagai berikut :


.

Page 56

SURAT MASUK TAHUN 2011

NO

ASAL SURAT

JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PTA Palu PA Palu MARI KPPN Luwuk PA Banggai PA Kupang Komisi Yudisial RI PA Toli-Toli PA Buol Varia Peradilan PA Donggala CV.Ferlia Citra Utama PA Gorontalo PA Poso CV.Bila Utama KUA Pagimana

132 23 69 20 25 1 2 1 2 10 5 1 11 16 1 3Page 57


.

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

BPS Kab Banggai PA Limboto PA Sengkang KUA Nuhon PA Watampone IKAHI Syariah Mandiri KUA Masama Panpel Maulid Simpong Litbang Muhammadiyah Luwuk Pemda Kab. Banggai PHBI Kab.Banggai Komnas Perempuan SMKN 1 Unismuh KUA Batui PA Kendari KUA Sleman PA Pariaman PLN Luwuk

1 5 9 1 8 2 1 1 2 1 19 4 1 3 2 2 14 1 2 1


.

Page 58

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

PA Blitar PA Raha PA Jambi PA Pare-Pare PA Kendal PA Sinjai Panpel Jambore Untika PA Polewali Dinas PU Wil.Makassar PA Masamba DDI Nurul Ilmi Luwuk Timur PA Palopo PA Nungkit PA Tahuna DPC Wahdah Islamiyah Mimbar Hukum Dan Peradilan TPA Baitun Nur Ds.Biak PA Pangkajene PA Ponorogo

4 5 1 1 2 4 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3


.

Page 59

57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72

PA Batam PA Probolinggo PA Unaaha PA Praya PA Tilamuta KUA Kec.Balantak KUA Kec.Bunta KUA Kec.Masama PA Selong PT.Ikrar Mandiri Abadi PT.Batam PA Surabaya KUA Kec.Luwuk IAIN Sultan Amai Gorontalo Tim SIADPA Nasional

1 2 9 3 7 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1


.

Page 60

SURAT KELUAR TAHUN 2011 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ASAL PA. LUWUK TUJUAN PTA Palu KPPN Luwuk PPK PA Wajo CV.Ferlia Citra Utama KUA Kec.Toili KUA Kec.Bunta KUA Kec.Pagimana PA Palu MARI PA Banggai PA Bungku KUA Kec.Kintom PA Poso PA Sengkang PA Watampone PA Kupang PA Kendari JUMLAH 159 144 1 1 1 6 6 2 42 17 36 7 4 17 3 4 1 5Page 61


.

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

CV.Amalia BRI Cab.Luwuk Aneka Teknik PA Buol PA Limboto PA Mungkid RSU Palu RSU Luwuk PPK Ketua Majelis CV.Seriwi Gading KUA Kec.Luwuk KUA Kec.Toili Bupati Banggai CV.Multi Karya Abadi PA Ponorogo Varia Peradilan Mjlh Mimbar Hukum PT.Taspen Palu IAIN Sultan Amai

6 13 1 1 5 1 1 1 3 3 8 7 7 2 4 2 1 1 2 1


.

Page 62

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Grtlo Ditjen Perbendaraan Lbg Kajian Advokasi PA Sinjai PT.Ikrar Mandiri Abadi PA Polewali PA Makassar PA Tilamuta PA Masamba PA Kendari PA Surabaya PA Palopo CV.Rony Jaya CV.Jalima Arcicon SPBU Luwuk PA Luwu PA Raha PA Pangkajene KPKNL Palu

1 1 1 1 3 14 5 3 3 4 2 3 7 1 1 3 1 4 1 3


.

Page 63

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Kades Rusa Kencana PA Pariaman Kades Singkonyo Kades Pasir Lamba Lurah Hanga-Hanga Kades Bubung Kades Lumpoknyo KUA Kec.Bualemo KUA Kec.Lamala Bupati Banggai PA Jambi PA Tondano PA Gorontalo PA Blitar PA Unaaha CV.Istana Motor Samsat Kab.Banggai PA Bungku PA Batam PA Donggala

1 1 3 1 1 2 3 5 1 1 6 2 3 1 1 7 1 1 1 3


.

Page 64

PA Wajo CV.Prima Motor

d. InventarisSebagai realisasi penggunaan dana yang teralokasia dalam DIPA tahun anggaran 2011, Pengadilan Agama Luwuk telah melaksanakan belanja barang pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Pengadaan Inventaris Pengadilan Agama Luwuk periode Januari sampai dengan Desember 2010 dapat diuraikan sebagai berikut : P.C Unit Laptop Printer Canon IP1980 AC Split : : : : 2 Unit 5 Unit 2 buah 9 Unit

Disamping itu Pengadilan Agama Luwuk memperoleh juga pengadaan peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) yaitu : Jupiter Z CW Veleg Bintang Mio CW : : 4 unit 2 unit

e. Kepustakaan.Berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan, pada bulan Januari s/d Desember tahun anggaran 2011 PengadilanLaporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

.

Page 65

Agama Luwuk telah menerima buku-buku Kepustakaan sebanyak 30 (tiga puluh) judul sebagai berikut :

DAFTAR BUKU PERPUSTAKAAN 2011

N o

Judul Buku

Nama Pengarang

Terima Tanggal

1.

Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara

Drs.W.Riawan Tjandra,SH,MHum

11-01-2011

Pedoman 2. Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerinta.h beserta perubahannya tahun 2007 dan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa pemerintah

MARI

11-01-2011

Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi

PembahasanLaporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

.

Page 66

3.

permasalahan dan penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)

MARI

11-01-2011

4. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan PK)

M.Yahya Harahap,SH,MH

11-01-2011

12-01-2011

5.

M.Yahya Menemukan Substansi Dalam Keadilan Prosedural Harahap,SH,MH

11-01-2011

Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan. Komisi Yudisial 5. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan, Kehutanan, Lingkungan Hidup Dan Amdal 2006,Laporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

11-01-2011

Komisi Yudisial.

Page 67

6.

2007-2008, 2008 2009 MARI

11-01-2011

7.

Menguak Teori Hukum Dan Peradilan (Vol.1)

11-01-2011

Law Dictionary

Hukum Acara Pidana Militer Indonesia 8. Hukum Pidana Militer Di Indonesia Martin Basiang 11-01-2011 11-01-2011 Moh.Faisal Salam,SH,MH. Yurisprudensi MARI Moh.Faisal Salam,SH,MH.Laporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

Prof.Dr.Ahmad Ali, SH,MH 11-01-2011

9.

Marger Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha.

10

11-01-2011

.

Page 68

11 Syamsul Maarif,Ph.D 12

11-01-2011

19-01-2011

Badan Peneliti dan pengembangan Himpunan Peraturan 13 Perundang-Undangan Tentang Peradilan Agama. dan pendidikan dan pelatihan Hukum dan Peradilan MARI tahun 2010 Hukum Pidana Adat di Indonesia : Pengkajian Asas ,Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya. MARI 20-042011

14

Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan.

MARI 09-052011

Relevansi danLaporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

.

Page 69

15

Implementasi Sistem Kamar Dalam Rangka Peningkatan Kopetensi dan Kualitas Putusan MA. Balitbang Diklat Kumdil MARI 09-052011

Mahkamah Agung sebagai Judex Juris 16 Ataukah Judex Fucti : Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktek. Balitbang Diklat Kumdil MARI 09-052011

Titik Singgung Kewenangan Pengadilan Dalam 17 Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Balitbang Diklat Kumdil MARI 09-052011 Sikronisasi dan Harmonisasi Produk Regulasi MARI Pengkajian Asas, Teori, Norma dan 18 Praktik. Balitbang Diklat


.

Page 70

Kumdil MARI Informasi PerundangUndangan (JDIHukum) MARI (Edisi Khusus) 09-052011

19

Informasi PerundangUndangan (JDIHukum) MARI Edisi 2010 No.38 Balitbang Diklat Kumdil MARI

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang memuat Ketentuan Pidana Di 20 Luar KUHP Jilid 4 MARI

09-052011

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang memuat Ketentuan Pidana Di Luar KUHP Jilid 5 21 Himpunan Peraturan Perundang-UndanganLaporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

MARI 14-06-2011

.

Page 71

Yang memuat Ketentuan Pidana Di Luar KUHP Jilid 6 22 Himpunan Surat Keputusan Ketua MARI tahun 20032010 23 Desain Gratis dengan Flash dan Corel Draw

MARI

14-06-2011

MARI

14-06-2011

12 Langkah menjadi Web Master dengan Joomla 24 Mendesain Animasi Gif MARI

14-06-2011

Cara mudah membuat Desain dengan Adobe Page Maker 25 MARI 14-06-2011


.

Page 72

Ir.Suryanto Thabrani,MM. 26 Yuniar Supardi

14-06-2011

27 Ganesha Progrees

26-07-2011

28

Slamet Riyanto 26-07-2011

29

26-07-2011

30

26-07-2011


.

Page 73

09-052011

Adapun pengelolaan perpustakaan telah diupayakan inventarisasi buku-buku baru milik kantor dan setiap buku ada daftar penerimaan buku dicatat dalam

perpustakaan, selanjutnya diklasifikasikan dan diberi nomor kode, kemudian ditata dalam lemari-lemari perpustakaan, dan untuk tertibnya telah ditunjuk seorang pegawai sebagai pengelolah perpustakaan. Buku-buku, kitab-kitab dan bahan bacaan lainnya telah dimanfaatkan oleh para pejabat karyawati struktural maupun fungsional serta karyawan/

Pengadilan Agama Luwuk sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan aparat Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas/pelayanan masyarakat. Meskipun disadari bahwa dengan padatnya volume pekerjaan yang ada, sebagian pegawai tidak sempat memamfaatkan fasilitas buku-buku perpustakaan yang ada karena harus consent pada penyelesaian tugas-tugas yang ada tanpa banyak waktu yang luang.


.

Page 74

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa untuk kinerja bidang administrasi kepaniteraan selama tahun 2011 Pengadilan Agama Luwuk telah melakukan penyelesaian perkara-perkara sebesar 384 perkara atau dalam capaian 95% dengan tunggakan perkara sebanyak 15 perkara atau 5%. Secara akumulasi perhitungan dengan adanya kenaikan jumlah perkara pada tahun 2011 sekitar 5 %, maka disimpulkan tingkat realisasi kinerja akhir dalam penyelesaian perkara dengan volume peningkatan perkara yang ada tahun 2011 meningkat hingga 10 %. Bahwa masih belum sepenuhnya maksimal realisasi kinerja dari sisi kualitatif disebabkan oleh adanya beberapa hambatan atau masih belum maksimalnya antisipasi terhadap faktor kunci keberhasilan sehingga masih memberikan pengaruh yang signifikan dalam realisasi tugas dan fungsi Pengadilan agama. faktor dimaksud antara lain adalah kondisi sumber daya aparatur Pengadilan Agama Luwuk baik dari segi kuantitas maupun kualitas masih terbatas, khusunya dari sisi kuantitas. Terbatasnya sarana dan prasarana serta berbagai fasilitas penunjang yang belum sehingga salah satu problem terselenggaranya pelayan prima. Bahwa kinerja adminisrasi umum yang meliputi kaur umum, kepegawaian dan keuangan juga telah berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini antara lain terlihat dengan terpenuhinya hak-hak pegawai, berjalanya proses pengadaan barang, sirkulasi persuratanLaporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

.

Page 75

yang dikelola sesuai dengan aturan dan alokasi serta penyerapan anggaran yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang ada. B. Rekomendasi Untuk Agama memaksimalkan maka pelaksanaan laporan kinerja tahuan Pengadilan ini perlu Luwuk melalui

direkomendasikan hal panitera pengganti

yang dianggap penting dan mendesak yakni

penambahan personil pegawai, khususnya personil tenaga fungsional yang selama ini dirasakan sangat mempengaruhi maksimalnya capaian kinerja organisasi.


.

Page 76

Laporan Tahunan 2011 Pengadilan Agama Luwuk

Documents