-
LAPORAN SINGKAT RUU TENTANG PERTAHANAN NEGARA DAN
PANSUS RUU TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Jenis Rapat Dengan Sifat
Rapat Hari, tanggal Pukul Tern pat
Ketua Sekretaris Acara
Hadir Anggota Pemerintah
: 2000-2001 : I : 26 : Rapat Kerja ke-2 : Menteri Adinterim
Kehakiman dan HAM, Kapolri. : Terbuka : Rabu, 5 September 2001 :
13.30 s/d 16.45 WIB : Ruang Rapat Pansus Ruang 2
Gedung Nusantara II : Andi Mattalatta, S.H, M.H : Drs. Iskandar
N. Basri : Pembahasan DIM RUU tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia : 34 dari 67 Anggota : Menteri
Adinterim Kehakiman dan HAM, Kapolri
beserta jajarannya,Pejabat Eselon I Departemen Pertahanan.
FRAKSI PDIPERJUANGAN 1. V. B. DA COST A, SH 2. SUDARSONO 3.
AMRIS HASAN, MA 4. A. TERAS NARANG, SH 5. DRS. SIDHARTO
DANUSUBROTO, SH 6. FIRMAN JAYA DAELI, SH 7. H. HARYANTO TASLAM 8.
K.H. ACHMAD ARIS MUNANDAR, MSc 9. RENIYANTI HOEGENG 10. PANDA
NABABAN 11. R.K. SEMBIRING MELIALA 12. PATANIARI SIAHAAN 13. PROF.
DR. J.E. SAHETAPY, SH. MA 14. WILLIAM M. TUTUHARIMA, SH 15. H. AMIN
ARYOSO, SH
-
2
16. ALEXANDER LITAAY
17. ORA. SUSANINGTYAS NH KERTOPATI 18. MATT AL AMIN KRAYING,
SH
FRAKSIPARTAIGOLKAR
1. ANDI MATTALATTA, SH., MH 2. DRS. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN 3.
DRS. DARWIS RIDHA 4. DJAJA SUBAGJA HUSEIN 5. FERDIANSYAH, SE.,
MM.
6. DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA
7. DR. HAPPY BONE ZULKARNAIN, MS
8. ORA. IRIS INDIRA MURTI, MA 9. M. AKIL MOCHTAR, SH
10. ORA. Hj. CHAIRUN NISA, MA 11. M. IDRUS MARHAM 12. IR. S.M.
TAPUBOLON
FRAKSIPPP
1. NY. Hj. AISYAH AMINY, SH
2. H.M. THAHIR SAIMIMA, SH 3. DRS. H. A. CHOZIN CHUMAIDY 4. H.
M. SAIFUL RACHMAN, SH 5. H. SYAFRIANSYAH, BA 6. H. ALIMARWAN HANAN,
SH
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
1. H. MUHYIDDIN SUWONDO, MA 2. DRS. A. EFFENDY CHOIRIE 3. DRS.
H. ACHMAD SYATIBI 4. DRS. IR. A. ANSHOR GHOUL 5. K.H. HANIF MUSLIH,
Lc
FRAKSI REFORMASI
1. IR. A.M. LUTFHI 2. PROF. DR. H. MOCH. ASKIN, SH 3. H.
PATRIALIS AKBAR, SH. 4. DRS. ACHMAD ARIEF
2
-
3
FRAKSI TNI/POLRI
1. SLAMET SUPRIADI, S.IP., MSc., MM. 2. SYAMSUL MA'ARIF 3. H.
SUPARNO MUANAM, SE 4. DRS. I KETUT ASTAWA 5. FRANS WUWUNG
FRAKSI BULAN BINTANG
1. H. AHMAD SUMARGONO, SE
FRAKSI KKI
1. DRS. S. MASSARDY KAPHAT 2. DRS. H. A. HAMID MAPPA
FRAKSIPDU
1. PROF. DR. H. TEUNGKU MUHIBBUDDIN WAL Y
FRAKSIPDKB
1. PROF. DR. ASTRID S. SUSANTO
PEMERINTAH
1. HARI SABARNO, S.IP, MBA, MM - ADINTERIM MENTERI KEHAKIMAN DAN
HAM
2. SUROYO BIMANTORO - KAPOLRI 3. PROF. DR. ABDUL GANI - DIRJEN
PP DEKEH DAN HAM 4. DRS. MOMO KELANA, M.Si - KETUA TIM 5. DRS. HARI
SOENANTO, SH - POLRI 6. DRS. PSH. MARPAUNG, SH, MBA- KETUA
PELAKSANA POKJA 7. DEPARTEMEN PERTAHANAN BESERTA JAJARANNYA
3
-
KETUARAPA T : Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat sore dan salam
sejahtra buat kita semua daftar hadir sudah
ditandatangani oleh 34 Anggota sehlngga telah memenuhl k~tGntuen
untuk mulainya rapat ini maka berdasarkan hal itu izinkan kami
untuk membuka Pansus pada sore hari ini dan rapat dinyatakan
terbuka untuk umurn.
(KETOK 1 X)
Scedult kita kemarin kita telah menyelesaikan DIM nomor 5
sehingga pada sore ini kita akan memulai DIM nomor 6 yaitu
konsiderans butir c Fraksi-fraksi yang mengusulkan usul perubahan
ialah Fraksi Parti Golkar kami persilahkan.
F. P.DI-P (PANDA NABABAN) : Pimpinan, sebelum diteruskan apa
klta tidak menyelesaikan yang kemarin
.. satu dengan meminta ahli bahasa datang., yang kemarinkan
masalah potensi sudah terwujud sudah.
,, KETUA RAPAT: ';.' Memang tadi Pak K~polri sudah bilang pasti
Pak Panda berbicara pertama
mengenai ahli bahasa, baik terima kasih Pak Panda kemarin ada
satu hal yang diminta klarifikasi dari ahli bahasa mengemli
pengertian masyarakat madani dan masyarakat kewargaan dan saya
yakin ahli bahasa sudah datang disini melalui pemerintah kami
persilahkan.
PEMERINTAH : · Kami persilahkan untuk Ibu ·ahli bahasa tentu
karena pengertian
masyarakat madani dan kewargaan juga terkait dengan aspek soal
agama tentu ahli baha·sa yang juga ahli agama akan menjelaskan
masalah ini dan Bapak . Pimpinan Pansus sementara ini, ini bersifat
penjelasan tetapi bagamana diadopsinya yang mana dan seterusnya
tentu pada forum yang tidal< langsung kita ·putuskan begitu
r'nenden~.ar tapi itu menjadi catatan berharga demikian bapak
pimpinan Pansus. . ·'
KETUA RAPAT ~ Kami persilahkan.
AHLI BAHASA: Kata madani itu dalam kamus yang akan terbit, yang
sudah terbit itu belum
muncul kata itu. ·
F.REF{PROF.OR.H.MOCH.ASKIN,SH): Sebelum ibu · menjelaskan
biarlah saya mengemukakan apa yang saya
temukan ini dalam kamus cetakan edisi pertama edisi ketiga tahun
2001. KETUA RAPAT: Ternyata Anggota DPR sudi=Jh bel.i pak ahli
bahasanya malah belum.
F.~EF{PROF.OR.H.M6~H.ASKIN;·sH}: Madani itu diartikan
berhubungan dengan hak-hak sipil satu, yang kedua
berhubungan dengan perkotaan, yang ketiga menjunjung tinggi
nilai, norma, hukum kemudian ditopang oleh penguasaan iman, Ilmu
dan· teknologi yang berperadaban itulah masyarakat madani, jadi
tidak ada diskriminasi tidak ada strategi sosial yang ac:J:~.
didalamnya melainkan suatu masyarakat yang didala'mnya betul-betul
terdpta suatu nilai yang saya anggap dengan rumusan ini sudah
·lengkap ada imannya ada teknologin'ta ada peradabannya ada
normanya ada hukum dan lain sebagainya saya kira itu yang kekinian
ini tentang pengertian masyarakat madani yang berkembang yang sudah
ada dalam pelajaran bahasa ini sehingga tidak ada yang kita
ragu-ragukan lagi dicurigai . macam-macam
4
-
diskriminasi kalau ada anggapan yang demikian tidak ada itu,.
ini sudah jelas dari rumusan bahasa ini dan mohon itu redaksi yang
diajukan oleh Pemerintah kita terima karena sudah ada penguatan
dari kamus bahasa Indonesia yang terbitan 2001 ini.
Terima kasih.
KETUA RAPAT : Silahkan ahli bahasa.
AH LI BAHASA : Terima kasih Pak Askin, kcnni punya kamus itu dan
kamus itu harus dicetak
1000 eksemplar oleh karena itu kami tidak menyebutkan tidak ada
didalam kamus jadi maknanya sama seperti yang bapak katakan, jaidi
ahli bahasanya tidak punya kamus tapi kamus itu baru dicetak 1000
eksemplar.' ·
Terima kasih.
KETUA RAPAT : Ini masalah kepemilikan kita sudah mendengarkan,
nah bagaimana
tanggapan kita Pak Panda.
F. PDI-fP (PANDA NABA'aAN) :·. . Jadi yang seperti disampaikan
saudara Permadi kemarin apalagi tadi
dipertegas tadi de.ngan kamus maka sebenarnya tidak ada redanden
overlefing dari kata-kata kalau itu juga semua sudah tercakup dalam
pemahaman yang kita bahas yaitu adil, makmur, beradab dan
sebagainya itu · saja sebenarnya tetapi kalau pertegasan perkotaan
kita tahu sendiri di Indonesia ini mayoritas desa termasuk
perkotaan, jadi kemarin itu sebenarnya .rnenyederhanakan masyarakat
tang adil makmur dan beradab ctercakup juga: keing·inan yang disitu
tadi muatannya disitu semua tercakup itu saja sebenarriya, jad.i
itulah pendapat dari kami menguiangi lagi kemarin pendapat dari
saudara Permadi yang kami sampaikan disini jadi kami tidak terjebak
pada persoalan bahwa kata-kata ini ada berasal dari slni sebagai
tidak hakekatnya itu juga pemahaman kami sudah disini yang adil
sudah itu dengan elaborasinya makmur apalagi beradab sudah tercakup
filosofi yang macam-macam karakter dan sebagainya, jadi itu saja
pimpinan dari F. PDI-P. .
KETUA RAPAT : Jadi maksudnya masyarakat madani tidak perlu.
F. PDI;..P (PANDA NABABAN) : Iya karena ada redanden ada
overlefing, jadi rnasyarakat yang adil makmur
dan beradab kalau madani yang dimaksud itu sudph tercakup diadil
makmur dan beradab. · ·
Terima kasih.
KETUA RAPAT : Artinya usul F. KKI mengenai masyarakat kewargaan
juga tidak perlu, nah
karena ini usulannya Pemerintah kami kembalikan ke Pemerintah
silahkan.
PEMERINTAH : Minta izin saya untuk Pak Dirjen yang
menjelaskan.
5
-
DIRJEN DEPKEH : Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Panda yang
terilormat· tadi kalau
menyebut madani sudah termasuk dibelakangnya juga kan begitu
pak, atau kalau disebut dibelakcmg saja sudah termasuk kata madani
bukan begitu pak,, tapi kalau disebut belakang saja belum tentu
madani tapi kalau disebut madani belakang, kemudian ~enyinggung
rnengenai kata perkotaan tadi masyarakat madani itu tidak
menqhendaki ada pedesaan itu dalam sejarahnya is to you fued nya
itu, kemudian didalam rurnusan itu kenapa 'dimasukan lagi
dibelakang disamping kesan kutural didalam· kata ·masyarakat
mad;:ihi juga dibelakang · itu pesan konstitusi jadi mau digabung
dua-duanya apalagi ·'dibelakangnya berdasarkan UUD Negara Republik
Indonesia supaya pesan kultural itu masuk pesan kontitusional juga
masuk jadi tidak ada redanden_ uuntuk mempertegas.
KETUA RAPAT : .. Jadi madani dalam arti rn'donesia kami
kembalikan ke. Fraksi-fraksi silahkan
F. PG. .
F. PG (DRS. HAJRIYANTO Y. TOHARI, MA) : F. PG sependapat dengan
l
-
F. PPP (H. M. SAIFUL RACHMAN, SH) : Pimpinan terima kasih,
seperti yang telah dikemukakan kemarin menurut
P3 tetap menyetujui bagairn'ane; usulan dari .Pemerintah dengan
alasan-alasan yang sama.
Terirna kasih.
KETUA RAPAT : F. Bulaq Bintang.
F. PBB (H. AHMAD SUM.ARGONO, SE) : Seperti yang dikemukakan oleh
Fraksi-fraksi lai.n pada hakekatnya
masyarakat madani lebih ment~kankan of seecity fraksi kami
sepakat sepertl yang diusulkan oleh Pemerintah.
KETUA RAPAT : F. KKI
F. KKI (DRS. S MASSARDY KAPHAT} : Terima '· kasi oleh karena
semua fraksi telah menyetujui rumusan yang
disampaikan Pemerintah saya kira kita juga tidak keberatan.
Terima kasih.
KETUA RAPAT : Baik kami kembalikan kepada F.PDI-P.
F. PDI-P {PANDA NABA!3AN) : Saya pikir setuju.
•:· 0
KETUA RAPAT : , Baik dengan demikian kitcf.dapat ·:sepakati
(RAPAT SETUJU}, .
Kita melompat kebutir 6 konsiderans c silahkan Partai
Golkar.
F. PG (DRS. HAJRIYANTO Y. TOHARI, MA) : , Terirna kasih Pimpinan
pada DIM nomor 6 F. PG m·engusulkan dihapusnya
kata "telah terjadi" sehingga setelah perubahan berbunyi bahwa
perubahan paradikma dalam sistem ketata negaraan yang menegaskan
pemisahan kelembagaan antara Nasional Indonesia dan KepqJisian
Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi
masing-masing kata-kata telah terjadi itu membawa kita pada
pengertian seakan-akan perubahan itu telah berhenti of final dan
kita tahu bahwa perubahan itu akan terus terjadi dan akan terus
berlangsung dan memang tidak ada yang tidak berubah artinya tidak
ada yang tetap kecuali perubahanitu sendiri untuk itu i'naka kata
telah terjadi itu kami usulkan untuk dihapus sehingga langsung
menunjuk pada perubahan bahwa perubahan paradikma dan seterusnya
yang dengan itu kita tidak menutup pada kemungkinl:ln-kemungkinan
akanterusnya terjadinya perubahan-perubahan pada masa-masa yang
akan datang.
Terima kasih. ·:
KETUA RAPAT : Fartai p~rsatuan Pembangunan kenapa minta
didrop.
F. PPP (H. M. SAIFUL RACHMAN, SH) : . . . Pimpinan kam! ada
didalam DIM yang diajukan pada DIM sekretanat
llte~I,.,IRDO~I mtMJtlaak•n ada 111.san·alasan semula bahwa hal
ini sesungguh-nya sudah menjadibaglan darl kepolosian yang sebagai
institusi maupun kelebagaan adalah memang harus demikian itu semula
pemikiran demikian saja
7
-
karena ini suc.ah ter akomodir kami menganggap wakti itu ini
sudah cukup ada didalamnya begitu jadi alasannya demikian, namun
tentunya didalam pembahasan ini kami juga akan mengikuti kepada
forum ini tentunya mana yang terbaik untuk diambil dan menjadi
bagian yang harus dikemukakan menjadi bagian dari masalah
pertimbangan ini demikian Pimpinan.
Terima kasih. ., ·
KETUA RAPAT : F. KKI saya klra perubahan nomor urut ·karena ada
usul, F.PDKB tidak ada,
jadi ada dus haL Yang pertarl"1a, perubahan redaksi dari Fraksi
Golkar dan tawaran dari P3,
nah barang kali ini dari Fraksi Partai Golkar ada kaitannya
dengan masalah selera bahasa sebelum Pemerintah barang kali
silahkan F. PDI-P.
F. PDI-P (DRS. SIDHARTO DANUSUBROTO,SH) : Terima kasih saudara
ketua, saya kira saya lebih sepakat dengan rumusan
Pemerintah bahwa kata-kata telah terjadi ini adalah suatu
penekanan ini bagian dari pada proses sejarah telah terjadi
demikian· ·ini bagian. dari pad a pra sejarah kita ketahui pada
tahun 1945 sampai 1966 Dephan dan mas-alah Kam itu terpisah lalu
setelah lhtegrasi ABRI tahun 1966 sampai tahun 1999 menyatu dan
setelah Tap VI Tap VII dipisahkan lagi disini hanya satu penekanan
bahwa pra sejarah itu demikian.
Terima kasih.
KETUA RAPAT : Terahadap P3 untuk men drop ini pak ..
F. PDI-P (DRS. SIDHARTO DANUSUBROTO,SH) : Kita tetap dengan
rumusan itu.
KETUA RAPAT : Baik karena sudah memasuki pembahasan
Fraksi-fraksi F. PG bagai-mana
tanggapan terhadap usul P3.
F. PG (DRS. HAJRIYANTO Y. TOHARI, MA) : Kami tetap mengusulkan
DIM ini. tetap dengan_perubahan tadi.
KETUA RAPAT : Fraksi Kebangkitan Bangsa tanggapan terhadap
Fraksi Golkardan F. KKI.
F. KB (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE) : . Tadi F. KB tetap l'lanya
rrungkin ini tadi ada usulan dari F. PG telah terjadi
dari · kontek ini saya kira perlu dipertimbangkan juga at?JU
dijadikan wacana argumen dari F. PG sekaligus argumen pertahanan
atau argumen yang bersifat pertahanan seperti kami yaitu yang sudah
dikemukakan oleh F. PDI-P, nah dalam kohteks ini saya kira kita
segera ingin memperoleh penj-elasan dari pemeintah Terima
kasih.
KETUA RAPAT : Sebelum Pemerintah Fraksi Reformasi.
F.REF(PROF.DR.H.MOCH.ASKIN,SH): Kami dapat menyetujui usu!an.
Pemerintah dan juga lanjutan dari F. PDIP
tadi alasan-alasan sebagai dari 'sat'u proses ·dan usulan yang
diajukan oleh saudara dad F. PG ini dari segi rasa bahasa masih
perlu atau belum pas dengan kata ·perubahan itu untuk selanjutnya
ini masih ada kalimat-kalimat hadir atau tldak hadlr dldalam
sehlngga dengan rumusan yang diajukan oleh Pemerintah ini kami
mernandang sebagai proses sudah menunjukan rangkaian kegiatan yang
hurus ditindak lanjuti dengan suatu Undang-undang.
8
-
Terima kasih.
KETUA RAPAT : .. F. PPP tanggapan terhadap F. PG.
F. PPP (H. M. SAIFUL RACHMAN, SH) : Pimpinan setelah mencermati
dari berbagai pandangan yang ada dalam
forum ini kami tetap sependapat atau berpendapat atau
berpendapat masih sesuai dengan usulan dari Pemerintah naskah
RUU.
Terima kasih.
KETUA RAPAT: F. TNI/POLRI.
F. TNI/POL (DRS. I KETIJT ASTAWA) : Terima kasih kami dapat
r.1engerti pak memahami apa yang dikatakan oleh
rekan dari F. PG memang ini meruipakan suatu proses, proses yang
belum berakhir justru proses yang belum berakhir itulah sekarang
ini kita membuat Undang-undang ini, itu dalam rangka suatu aliran
proses yang belum berhenti, tetapi telah terjadi Tap nomor VII
dimana ada pemisahan sehingga kami sependapat rumusan Pemerintah
ini dan maaf untuk membe,.ri penegasan ini yang justru kita pakai
landasan untuk mengadakan pembahasan Undang-undang ini dalam artian
bahwa sebenarnya proses ini belum berakhir banyak materi-materi Tap
Nomor VII yang harus kita t:indak lanjuti.
Terima kasih pak.
KETUA RAPAT : F. PBS.
F. PBB (H. AHMAD SUMARGOft:IO, SE) : Terima kasih Pimpinan, saya
pada ·prinsifnya sepakat dengan apa yang
dirumuskan dengan Pemerintah ndapun usulan dari F. PG itu bahwa
perubahan paradikama menantikan telah terjadi perubahan dan saya
pikir ini suatu realitas jadi memang satu kenyataan ·yang tadi
dikemukakan oleh F.PDI-P ada historis ini sehingga didalam
konsidrans kita bisa menerima ini, itu penting ·juga jadi say a
sepekat sekali apa yang dirumuskan Pe.merintah.
Terima kasih.
KETUA RAPAT : F. KKI.
F. KKI (DRS. S MASSARDY KAPHAT) : Kaml dari F. KKI juga
sependapat dengan apa yang telah dirumuskan oleh
Pemerintah. Terima kasih.
KETUA RAPAT : Pemerintah, mau mempersilahkan lagi alih bahasa
silahkan pa_k.
PEMERINTAH : Sebenarnya kalau semua Fraksi sudah bisa menerima
konsepnya
Pemerintah maka kami harus rnenjelaskan atau merespon balik
kepada Fraksi Partai Golkar?
KETUA RAPAT : Itu pak yang kita perlukan.
9
-
PEMERINTAH : Terima kasih atas pandangan-pandangan teman-teman
fraksi baik pengusul
maupun penanggap yang lain memang Peme.rintah dalam hal ini
menganggap bahwa kata telah terjadi memang dengan sengaja
dicantumkan dengan makna bahwa sejarah yang menega.skan · bahwa
penyusunan RUU ini berawal dari terjadinya perubahan itu perubahan
paradikma dalam ketata negaraan RI khususnya dibidang pertahanan
dan keamanan dirnana Polri pisah dari TNI dalam keluarga ABRI, jadi
ii memang dengan sengaja tujuannya untuk menegaskan didalam proses
perubahan sejarah.
Terima kasih.
KETUA RAPAT : Kami kembalikan ke F. PG.
F. PG (DRS. HAJRIYANTO Y. TOHARI, MA) : Baik karena semua
Faraksi secara mayoritas menyetujui usulan Pemerintah
DIM dari Partai Golkar dicabut dan kembali kerumusan
Pemerintah.
KETUA RAPAT: Baik dengan demikian untuk DIM ini kita kembali
kerumusan awal setuju?
(RAPAT SETUJU)
DIM nomor 7 kembali F.PG mengajukan perubahan silahkan.
F. PG (DRS. HAJRIYANTO Y. TOHARI, MA): Terirm.1 kasih, setelah
kami membaca rumus?Jn setelah usulan dari faraksi
PG setelah karni baca ulang ternyata tidak menambah kejelasan
usulan dari F. PG dicabut. ·
Terima kasih.
KETlJA RAPAT : Fraksi Persatuan Pembangunan.
F. PPP (H. M. SAIFUL RACHMAN, SH) : Pimpinan dalam DIM 7 ini
semula F. PPP mengusulkan poin d ini menjadi
poin c dengan. alasan tadi itu karen a poin c itu adalah didrop
dengan pemikiran tadi oleh karena DIM 6 ini tetap tentunya usulan
ini kami tarik.
Terima kasih.
KETUA RAPAT : F. Reformasi.
F.REF(PROF.DR.H.MOCH.ASKIN,SH): Terima kasih jadi fraksi karni
mengamati mencermati rumusan Pemerintah
lalu fraksi kami melihat bahwa ada keinginan usul untuk
menghilangkan kalimat pertumbuhan dengan pertimbangan perkembangan
hukum sekarang ini kita sudah melewati masa pertumbuhandan kita
masuk kepada fase perkembangan itulah sebabnya maka rumusan yang
kami tawarkan seperti tercantum dalam kolom ini tanpa kalimat atau
kata pertumbuhan. ·
Terima kasih.
KETUA RAPAT : F.KKI saya kira ini perubahan tata urut jadi kalau
begitu F. PDKB tidak hadir
hanya satu masalah yaitu masalah Reformasi karena F. PG ~an dan
F. PPP selesai aJ!'ake), ldt!a akal"\ serahkan k!!f'l!lda
l'raksH'r~ksl atau mlnta penjelasan pada Pemerintah dulu silahkan
Pemerintah apakah sekarang masa pertumbuhan sudah lewat atau masih
tumbuh, silahkan pak.
10
-
PEMERINTAH : Pemerir:~tah dalam hal ini berpendapat bahwa memang
pertumbuhan dan perkembangan itu dua hal yang berbeda walaupun
sambil tumbuh juga ada kembang-kembangnya sedikit atau sambil
berkembang tumbuh sedikit, tetapi yang jelas memang perbedaan
antara perkembangan dan pertumbuhan ini mengandung makna atau
pengertian bahwa dinamika fetikal itu mengandung perkembangan
sedangkan pertumbuhan dengan dinamika horizontal itu mengandung
pengertian perkembangan, jadi tentu · kita harapkan ia tumbuh dan
berkembang ini pemahamannya sehingga Pemerintah berpendapat dua
kata itu tumbuh dan berkembang karena ada aspek vertikal dan
horizontalnya demikian pandangan Pemerintah dan minta izin Bapak
Dirjen akan menambahkan penjelasan. ·
DIRJEN DEPKEH : Terima kasih Bapak Menteri, mengenai kata
pertumbuhan atau
perkembangan saya mohon maaf ingin menyinggung krangka teoritik
sedikit mengenai lahirnya dua rnasalah ini didalam teori hukum
dikatakan bahwa lahirnya hukum itu berbarengan ketika terjadi
interaksi, kalau terjadi iteraksi ekonomi maka pada saat itu akan
lahir hukum ekonomi sendiri ketika terjadi interaksi internasional
disitu akan lahir 'hukum internasional pertumbuhan hukum
internasional sekarang ini pesat sekali seperti apa yang terjadi
Desember yang lalu di Palermo Italia itu ada konprensi
Internasional konpresi PBB yang ditanda tangani termasuk Indonesia
tentang bagaimana melawan api internasional organitation crime
sesudah itu apa yang terjadi kemarin di Durban itu adalah soal
rasialisme dimana juga ada konfrensi tentang itu, kemudian Oktober
nanti ada lagi mengenai konfresi internasional mengenai carter
pesawat terbang dan lain sebagainya ini adalah. komponen-komponen
yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan hukum internasional ketika
dikonfresi internasional hukum Indonesia bagaimanapun akan
mengalami pertumbuhan karena terjadi prosi interaksi internasional
yang terus menerus itu pertumbuhan, perkembangan itu sudah tumbu~.
tapi mau mengembang sudah ada barang tapi mau membesar seperti itu,
tapi tumbuh itu belum ada, ia ada bibitnya kemudian interaksi
kimiawi dan lain sebagainya lahirnya satu pertumbuhan seperti itu,
hukum kita akan mengalami dua bentuk proses itu secara
berkelanjutan.
Terima kasih.
KETUA RAPAT : 1 Jadi tumbuh dari tidak ada menjadi ada kalau
berkembang yang suadah
ada menjadi besar F. Reformasi bagamana kalau definisinya Pak
Hari Sabarno tumbuh itu makin tinggi panjan9 besar makin berkembang
makin membesar.
F.REF(P~OF.D~H.MOCH.ASKIN,SH): Setelah mendengarkan mengenai
interaksi saya senang sekali
mendengarkan itu bahwa dari situ akan melahirkan sesuatu norma
baru bagaimana menangulangi bicara yang ada itu, nah dari
perijelasan itu saya sangat puas dan tarik.
KETUA RAPAT: Begitu dan berkembang puas dia, jadi klta kembali
ke DIM Pemerintah.
(RAPAT SETUJU)
DIM nomor 8 F. PPP saya kira menyangkut tata urut jadi tidak ada
masalah F. KKI juga tata urut demikian F. PDKB ada perubahan
sedikit perubahan redaksi silahkan.
11
-
F. PQKB (PROF. DR. ASTRID S. SUSANTO) : Hanya tambahan sisipan
sebagai ·pengganti atau tidak supaya jangan ada
kerancuhan terima kasih banyak .. -:.
KETUA RAPAT : Boleh dijelask.an sedikit yang kerancuhan yang
mana saya kawan-kawan
supaya bisa menanggapi nanti.
F. PDKB (PROF. DR. ASTRID S. SUSANTO) : DIM 's pak ya, jadi
berdasarkan pertimbangkan tersebut diatas perlu
dibentuk UU IDaru karena begini berdasarkan pertimbangan yang
dimaksud dan seterusnya dibentuk UUKepolisian negara RI sebaiknya
harus dikatakan itu menggati komplomenter atau ba~Jamana terhadap
vang disiplin pak.
Terima kasih.
KETUA RAPAT : Dibentuk yang baru berarti ada yang diganti '.yang
diganti harus dimasukan
kosiderans apakah ke Fraksi-fraksi dulu atau Pemebiritah dulu ya
Pemerintah silahkan. '
PEMERINTAH : Terima kasih Pimpinan ;~1tas usulan perubahan
redaksional dari F. PDKB
kami dari Pemerintah menghargai namun tent\.J dengan menujuk
pada tersebut huruf a, b, c, d ini akan lebih pasti sedangkan
mengenai penyebutan nomor 28 Tahun 1997 tidak per!u lagi karena
substansinya telah kita masukan didalam DIM sebelumnya DIM 7, jadi
tidak usah menyebut sebagai ... tapi langsung merujuk pada a, b, c,
d tadi ini pandangan dari Pemerintah demikian.
Terima kasih.
KETUA RAPAT : Artinya kalau ada yang baru otomatis yang lama
diganti walaupuntidak
disebutkan bagamana bu?
F. PDKB (PROF. DR. ASTRID S. SUSANTO) : DIM 7 ada pak terima
kasih banyak kami tarik.
KETUA RAPAT : Upanya banyak tarikan sore ini dengan demikian
kita kembali pada DIM
Pemeritah setuju?
(RAPAT SETUJU)
DIM 9 ada tambahan butir baru dari F. PDKB silahkan bu.
F. PDKEI (PROF. DR. ASTRID S. SUSANTO) : Kami hanya sarankan
kalau dapat diterimanya bahwa se1nng proses
demokrasisasi dan globalisasi, karena ini yang rrierubah banyak
dari UU serta menghadapi tuntutan masa depan bangsa dan
peningkatan-peningkatan propesionali.sme aparat pertahanan dan
keamanan melalui penataan kembali peran TN! dan peran kepolisian
tapi inikan khusus kepolisian· dari TNI bisa dihapus, lalu bahwa
melakukan pemisahan secara . .. didepan tadi sudah disebutkan, jadi
khusus yang f saja yang bapak kalau yang ini sudah terkait dengan
Tap maksudnya adalah justru suasananya harus disebut kemarin kita
menerima biasa saja dinamika masyarakat what is dinamika itu bisa
positif bisa I"Hlllfaltl' tll'l lcilau dl1lnl nyatel
-
KETUA RAPAT : Kami ke Pemerintah dulu, jadi butir g sudah ada
dibutir sebelumnya tinggal
butir f saja silahkan Pemrintah sebelum ke Fraksi,-fraksi.
PEMERINTAH : Terima kasih Pimpinan Pansus, jadi pemerintah dalam
hal ini bisa
memahami usulan dari F. PDKB namun didalam poin e sudah
merupakan penutup kosideran menimbang Pemerintah menyarankan agar
substansi yang diusulkan F. PDKB ini nanti dimuat dalam penjelasan
umum dengan catatan tidak lagi mencantumkan substansi tentang TNI,
jadi ini kami persilahkan untuk didalam Pansus akan diputuskan jadi
tidak perlu ada tambahan f tapi substansinya dimasukan dipenjelasan
umum nanti demikian.
Terima kasih Bapak Pimpian Pansus.
KETUA RAPAT : Kita k(?mbalikan pada ibu.
F. PDKB (PROF. DR. ASTRID S. SUSANTO) : Dapat diterima pak asal
masuk penjelasan. Terima kasih.
KETUA RAPAT : Fraksi-fraksi PDI-P jadi aca tawaran ada butir' f
dari ibu ini masuknya tidak
disini tapi masuknya kelob e tempat penyusuiaan pasal umum,
silahkan F. PDIP.
F. PDI-P (PANDA NABABAN) : Setuju kalau dimasukan dalam
penjelasan.
KETUA RAPAT : Tentu sepanjang serasi dengan kalimat-kalimat yang
ada dipenjelasan F.
PG.
F. PG (DRS. HAJRIYANTO Y. TOHARI, MA) : Kita tahu butir ini
berkaitan dengan kosideran menirnbang dan kami baca
ulang dari dari huruf a, b, c, d dan seterusnya itu sudah ada
terkandung pengertian tentang perubahan dan tadi juga kita
diskusikan pertumbuhan perkembangan dan seterusnya dan dengan
demikian apa yang tersebut usulan tambahan dari F. PDKB pada huruf
f ini kami pandang sudah tercantum pada butir-butir sebelumnya
untuk itu maka rumusan yang· sudah kita sepakati terdahulu kami
anggap cukup.
Terima kasih.
KETUA RAPAT : Kalau tawaran yang diberikan tadi .dimasukan
kedalam penjelasan,
Kebamgkitan Bangsa.
F. KB (DRS. EFFENDY CHOIRIE) : Tidak ada masalah.
KETUA RAPAT : Fraksi Reformasi
F.REF(PROF.DR.H.MOCH.ASKIN,SH): Saya kira bag us sekali kalau
ini dimasukan. dalam penjelasan tidak usah
mempengaruhi kosiderans a, b, c tadi itu dan itupurtt;·
sepanjang makna kalimatnya . ,) ,. ~ itu belum ada dipenjelasan.
:d.·•,'
Terima kasih.
13
-
KETUA RAPAT : Masuk dipenjelasan artinya tentu dengan serasi
dengan kalimat-kalimat
yang ada
F. TNI/POL {DRS. I KETUT ASTAWA} : Terima kasih pak, sebetulnya
kosiderans a sampai e itu sudah bulat pak
jadi penyusunannya sudah mulai dari hal yang bersifat makro ke
hal yang bersifat mikro sehingga kita menyimpulkan bahwa perlunya
dibentuk UU baru menggantikan UU nomor 24 sehingga penambahan ini
tidak perlu ada di konsiderans menimbang tetapi kalau materinya
kita anggap memang bagus tidak ada salahnya jiwanya ini masukan ke
penjelasan umum.
Terima kasih. ·
KETUA RAPAT : F. PPP.
F. PPP (H.M. SAIFUL RACHMAN, SH) : F. PPP setuju untuk masuk
didalam penjelasan umum.
KETUA RAPAT : F. PBB.
F. PBB {H. AHMAD SUMARGONO, SE) : Terima kasih,setuju masuk
penjelasan umum.
KETU.A RAPAT : F. KKI.
F. KKI {DRS. H. A. HAMID MAPPA) : Terima kasih F. KKI juga
setuju dimasukan penjelasan.
KETUA RAPAT: Cara memasukannya bagaimana di Panja atau di Timus,
di Timus saja ya,
baik untuk usul dari F. PDKB kita akan usulkan masuk
dipenjelasan umum dan dirumuskan dalam Tim perumus setuju?
(RAPAT SE~UJU)
Dim Nomor 10 F. PDI-P siiahkan.
F. PDI-P {PANDA NABABAN} : Sebenarnya ini sederhana mengingat
UUD 1945 tapi kemudian ada Pasal 5
ayat (1) Pasal 20 kami mengusulkan ditambah Pasal 11 .Pasal 12.
Pasal 27 Pasal 28, tapi setelah dilirik partai golkar punya ben(3r
juga tambah lagi Pasal 30 artinya setelah kita lihat Pasal 30-nya,
jadi Pasal 11 ini penting karena polisi ini juga membuat
perjanjian-perjanjian dengan negara lain dalam interpol dan intra
diksi dan sebagainya dan Pasal 12 juga tentang keadaan bahaya,
terus kemudian Pasal 27 itu mengenai kedudukan warga negara dan
Pasal 28 kemudian juga dalam kemerdekaan berserikat mengeluarkan
pendapat dan sebagainya, dan kemudian mirip lagi Pasal 30 benar
juga, jadi sekaligus menanggapi usul rekan yang lain itu dari F.
PDI-P kalau boleh stresing begitu ditambah lagi ayat-ayat didalam
pasal itu.
Terima kasih.
KETUA RAPAT : F. PG.
. 14
-
F. PG (DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA) : Terima kasih Pak Ketua,
kami mengusukan ada penambahanPasal 27 ayat
(1) itu diganti dengan ayat (3) lalu ditambahkan denga Pasal 30,
namun kami juga melihat usulan kami ini juga kami hanya sekedar
hanya ingin mencoba mengajak kepada forum ini untuk kita coba
terbuka secara prinsifil butir-butir pasal-pasal apa saja yang yang
bisa masuk kedalam konteks mengingat kalau kita lihat rujukannya
yang pertama katakanlah kepada kewenangan pengesahan itukan yang
rnengesahkan sebuah RUU itu adalah Presiden maka biasanya pasal
yang ditonjolkan dan ayat yang ditonjolkan adalah kewenangan siapa
yang akan, oleh karena itu keluar disini Pasal 5 ayat (1) karena
draft rancangan ini berasal dari Presiden itu pola pikirnya,
kemudian Pasal 20 ayat (2)" bisa kita lihat bahwa proses
pembahasannya pun itu secara bersama Presiden bersama-sama dengan
DPR, kemudian Pasal 27 ayat (1) ini dan seterusnya kami mengatakan·
ayat (3) ditambah dengan Pasal 30 dan sebagainya itu adalah
menyangkut ruang linkup substansi apa ya.1g berkaitan berkenaan
secara langsung terhadap UU dimaksud itu UU tentang Kepolisian oleh
karena itu kami melihat untuk pasal 27 ayat (1) itu diganti dengan
ayat (3) katakan!ah setiap warga negara berhak dan ikut serta dalam
upaya pembelaan negara ini sebetulnya kurang dianggap fraksi
kamipun ini tidak terlalu agak mendesak karena untuk
pemikiran-pemikiran ini tapi yang perlu mendapat perhatian, jadi
untuk. pasal· 27 ayat (1) diganti dengan ayat (3) ini sebagai
wa.cana saja tapi mencoba untuk mengajak kita berpikir merenung
tapi kalau untuk Pasal 30 kami ini merasa sebuah pasal wajib masuk
karena prisif-prinsif tentang keamanan itu diatur didalam Pasal 30
yang sudah diaman demenkan, · nah kami tidak berani pasal 30 ayat
mana saja harus dimasukan karena secara sprite menyangkut masalah
kepolisian itu .. tempat tapi sebetulnya Pasal 30 kalau kita lihat
dari ayat (1)-nya dan seterusnya secara keseluruhan Pasal 30 itu
merupakan satu kesatuan yang tidak dipisakan menyambung antara yang
satu dengan yang lain tentang sistem pertahanan dan keamanan dan
sebagainya oleh karena itu kami mengusulkan bulat.Pasal 30 itu, nah
ini saja yang kami minta dibicarakan karen a terus terang kanii'
juga menanggapi apa yang diusulkan oleh F. PDI-P seperti keberadaan
Pasal 11 Pasal 12 apakah juga relevan untuk pasal ini masuk karena
itu menyangkut masalah kekuasaan Presiden dalam kondisi-kondisi
tertentu dalam situasi seperti itu hak-hak Presiden apakah juga hal
itu harus masuk menurut pande:ngan kami Pasal 11 Pasal 12 menurut
kaca mata kami konkordan dengan pola pikirnya itu tidak perlu
kira-kira demikian.
Terima kasih.
KETUA RAPAT : F. Reformasi.
F.REF(PROF.DR.H.MOCH.ASKIN,SH): Terima kasih, fraksi kami
sesungguhnya ingin menyusuaikan teknik
perundang-undangan ini pertama-tama agar didalam bertindak itu
ada dasar hukumnya apakah DPR apakah Presiden punya kewenangan
untuk membentuk UU, nah kewenangan itu kami coba usulkan masuknya
Pasal 20 ayat (1) itulah sebabnya maka kami mengusulkan bahwa untuk
pertimbangan konstitusi dari segi hukum ini kami minta agar
dicantumkan Pasal 20 ayat (1) sebagai kewenangan untuk bertindak
DPR termasuk didalamnya ayat (2) bersama dengan Presiden jadi ayat
(1) dan ayat (2) seperti juga yang diusulkan oleh F. PG tadi Pasal
30 kamipun dengan demikian agar dimasukan didalam oleh karena Pasal
30 ini adalah umbreia eksnya itu sebenarmya, jadi umbrela untuk
membuat satu aturan lebih lengkap karena satu pa~;al didalam UUD
itu yang men-gatur tentang Pertahanan dan Keamanan, nah saya kira
sangat perlu untuk dicantumkan didalamnya sebagai umbrela untuk
pengaturan ULJ Kepolisian dan seperti yang didiskusikan kemarin
juga kami mengusulkan agar kita mengutif UUD seutuhnya atau sesuai
rlengan asal mu asalnya UUD 1945 tersebut yaitu UUD Negara RI 1945.
·,
Terima kasih.
15
-
KETU.A RAPAT : F. TNI/POLRI silahkan.
F. TNI/POL (DRS. I KETUT ASTAWA) : Teririla kasih Pimpinan, kami
pertama menyampaikan ada perbaikan Pasal
28 itu Pasal :28 g ayat (1), jadi kami memajukan DIM ini
menyangkut ada penambaha;, beberapa pasal yaitu Pasal 20 ayat (2),
karena menurut pendapat kita yang klta pakai selama ini sebagaimana
tadi telah diutarakan oleh rekan dari F. PG bahwa yang dimasukan
didalam Pasal-pasal yang menyangkut UUD adalah satu hal-hal yang
menyangkut prosedur pembuatan UU, nah ini Pros'edurnya Pasal 20
ayat (2) diman setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk
mendapatkan persetujuan bersama ini yang ingin tambahkan, rkemudian
ada tambahan kami yaitu Pasal 28 d ayat (1) dan Pasal 28 g ayat
(1}\J)asal 30 ayat (4) dan Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 yang pada
hakekatnya kalad kita simak materi substansi terkandung itu adalah
substan~;i yang erat kaitannya dengan RUU yang sedang kita bahas
yaitu RUU Kepolisian ini sehingga kami sarankan sebagamana pada DIM
yang tercantum pada saranTNI POLRI.
Terima kasih.
KETUA RAPAT: Baik demikian Fraksi-fraksi yang mengajukan usul
perubahan ada beberpa
tambahan pasal dari konsitusi saya kira sebelum ke Fraksi-fraksi
kami minta Pemerintah mungkin Legal Drafter yang punya urusan ini
untuk draft mana yang haru masuk dalam ....
PEMERINTAH: Sebelum kami serahkan kepada, yang memiliki kemampun
dan apa saja
yang penting dipercaya, Pemerintah prinsifnya dalam hal ini
dapat menerima sepanjang hal itu memang bersumber pada UUD negara
RI 1945 dan perubahannya dan tentunya setelah disetujui Pansus, nah
untuk ini Fraksi-fraksi baik F. PG, F. Reformasi baik F. TNI/
POLRI, jadi kami konkordankan prinsifnya seperti itu biar saya yang
menjawab yang pertama ini untuk F. PDI-P karena paling ujung atas,
jadi jawabannya Pemerintah walaupun tidak disebutkan pokoknya yang
satu itu jawabannya kesitu tadi yang lain konkordan jadi walaupun
tidak saya sebut F. PDI-P tapi itulah tadi jawaban usulan pertama
tadi yang lain konkordan sedangkan untukusulan F. Reformasi
mengenai tambahan negara RI kemarin kami tidak salah juga untuk
mensepakati untuk merumuskan itu, jadi pada prinsifnya pemerintah
juga bisa menerima, nah selanjutnya kami akan menyerahkan kepada
Legal Drafter hanya untuk F. TNI/POLRI karena didalam catatan saya
i'i:u Pasal 28 d tapi tadi kedengaran saya g demikian saya serahkan
pada Legal Drafter silahkan. ·
LEGAL DRAFTER: Terima kasih pak, jadi kembali kepada
kelaziman-kelaziman selama ini dan
teknik peraturan perundang-undangan yaitu kita punya pedoman
saya belumbisa bergeser pada teknik yang ada, jadi Kepres 44 yaitu
kami masih berpedoman pada itu dimana bahwa konsideran mengingat
itu: hanya memuat dua hal yaitu kewenangan pembuatan · peraturan
perundang-undangan sebagaimana dikemukakan oleh Bp. Agun tad_i dan
peratLJran yang memerintahkan pembuatan Peraturan
Perundang-undangan 'tersebut. jadi pada prinsipnya memang Peraturan
Perundang-undangan yang terkait tidak dimasukan dalam konsideran
mengingat. Jadi hanya dua hal, jadi peraturan yang memberikan
kewenangan dan peraturan yang memerintahkan pembuatan peraturan
perundang-undangan. Jadi ini asasnya seperti yang dikemukakan oleh
F. PG tadi, jadi kami masih memakai aturan-aturan penyusunan
peraturan perundang-undangan ?ebagaimana tercakup didalam,
tercantum dalam Keppres 44 Tahun 1999. jadi pasal-pasal atau
ayat-ayat yang tidak berkaitan dengan itu, supaya memang ·
sebaiknya dikeluarkan.
16
-
Dan kalau kita lihat beberapa peraturan diluar negeri memang
hal-hal seperti ini sudah tidak ·ada lagi, dari peraturan-peraturan
tidak ada lagi, hanya praktis apa yang akan diatur, diatur. Jadi
mungkin paradigma nanti kita tidak ada menimbang dan segala macam,
kemun~Jkinan ya, tetapi pada saat ini kita masih menggunakan
paradigma yang sekarang masih kita pakai, dengan demikian saya.
masih konsisten (Jada Keppres L.'4. Terima kasih pak.
KETUA RAPAT : Jadi paradigma yang dipakai oleh Pemerintah,
pertama undang-undang
yang menjadi landasan prosedur. yaitu· pasal 5 dan pasal 20,
kewenangan. Dan undang-undang yang memerintalikan lahirnya
undang-undang ini, cuma pasal 30 tidak masuk Pak. ini. padahal
pasal 30 memerintahkan itu kayaknya.
LEGAL DRAFTER: Pasal 30 bisa masuk karena itu ada perintah dari
TAP MPR kan, pasal 30
TAP MPR?
KETUA RAPAT : UUD 1945 Pak.
LEGAl DRAFTER : ya, rnaksudnya amandemen UUD yang ke II, disana
itu ada susunan,
kedudukan dan segala macam bisa dicantumkan.
KETUA RAPAT : Maksudnya Pemerintah tidak masukan itu.
LEGAL DRAFTER : Sekarang sudah ingat, sekarang baru ingat.
KETUA RAPAT : Oh, baru ingat. Jadi dengan paradigma itu,
rnenurut Pemerintah pasal-pasal
apa saja yang masuk? ·
PEMERINTAH : Diteruskan saja, karena saya bukan tukang pasal
pak,
LEGAL DRAFTER: Jadi pasal 5 ayat (1) tetap, pasal 20 ayat (2),
pasal 30 karena ini susah
memang ini, 30 kalau kita menunjuk pasalnya adalah 30 ayat (4)
dan ayat (5). Jadi kalau UUDnya itu saja yang masuk. Kemudian pasal
27 itu tidak perlu masuk.
KETUA RAPAT : Pemerintah kasih masuk pasal 27, apa Pemeriptah
salah?
LEGAL DRAFTER: Bukan, artinya kita luruskan disini. Jadi kalau
kembali kepada pedoman tadi
bahwa pasal yang memerintahkan atau pasal yang memberikan
kewenangan itu adalah pasal yang saya sebutkan tadi. Jadi pasal 27
ini bukan, jadi setiap warganegara berhak dan ikut wajib dalam
upaya dalam pembelaan negara. ini adalah pasal yang sifatnya umum
dalam pembelaan negara, kemudian yang nyata-nyata mengatur tentang
Polri sebagaimana yang kita sebutkan bahwa kewenangan tadi pasal 5
ayat (1), pasal 20 ayat (2), pasal ;30 ayat ( 4) dan ayat (5).
17
-
KETlJA RAPAT : Jadi hanya tiga? Ya, kami kembalikan kepada
Pemerintah. Mendengar
pelurusan i~i; mau lurus apa ...
PEM'ERINTAH : Begini Bapak Pimpinan Pansus. Karena kami
Pemerintah sudah disalahkan
oleh Pimpinan Pansus tadi, tetapi Pemerintah tidak akan
menyalahkan fraksi-fraksi. Jadi sekarang keputusan Pansus itu
maunya apa? Pemerintah tidak terlalu kaku. ' :
KETUA RAPAT : Ya, kalau Pemerintah be:rtanya kepada Pansus, saya
kembalikan kepada
fraksi-fraksi.
F.PDIP (PANDA NABABAN) : Saya fikir dari penjelasan itu tadi
kita, pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (2)
terus kemudian pasal 30 ayat ( 4) dan ayat (5) say a fikir itu
saja.
KETUA RAPAT : Bagaimana kalau kita sepakati ini? Karena ada
alasan yang kuat sesuai
dengan paradigma yang ada. Setuju?
F.REFORMASI (PROF. DR. H. MOCH. ASKIN, SH) : Masih adu koreksi
dari legal drafter ini, bahwa pasal 20 ayat (1)
seyogiyanya masuk, karena disana itu kalau anda katakan tadi itu
kekuasaan harus ada didalamnya sebagai kekuasaan yang dibuat UU
itu, justru pasal 20 ayat (1) itu mengatur disitu jelas bahwa Dewan
memegang kekuasaan membentuk UU, jadi UU dibentuk atas kekuasaan
apa? kekuasaan yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1). Sedangkan
Keppres yang dipakai" ini kan sebelum diamandemen UUD 1945 itu.
jadi mohon itu koreksi terhadap pasal 20 ayat (1) agar sebisanya
dimasukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh Dewan untuk
membentuk suatu UU. Demikian juga pasal 30 ya karena itulah pasal
yang mengatur tentang pertahanan keamanan perintahkan seperti
disebutkan tadi itu, untuk diatur lebih lanjut didalam peraturan
undang-undang. Jadi pasal 30 harus masuk, 20 ayat (1), 20 ayat (2)
harus masuk juga.
KETUA RAPAT : 20 ayat (4) bagaimana? kalau nanti tidak
diteken.
F.REFORMASI (PROF. DR. H. MOCH. ASKIN, SH) : Boleh, pasal 20
jadi tidak usah disebutkan lagi pasa! 20 ayat (1). Kalau
semuanya saja, pasal 20 saja. Supaya menghindari kesalahan.
KETUA RAPAT : Kalau begitu, pasal 5 ayat (1), pasal 20 dan pasal
30. Setuju?
KETOK PALU 1 X
Butir 11 F.PDIP mengusulkan Iambahan Ketetapan MPR No. III Tahun
2000, silahkan.
F.PDIP (DRS. SIDHARTO DANUSUBROTO, SH) : Usul dari FPDI-P ada
tambahan mengenai pencantuman TAP No.
III/MPR/2000 mengenai tata urut perundang-undangan. Terima
kasih.
KETUA RAPAT : Dengan demikian ada dua TAP MPR , TAP III dan TAP
VI. FPG Silakan.
18
-
F.PG (DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA} : FPG di sini tetap. dan
menanggapi usulan dari FPDI-P kami melihat bahwa
konteksnya ini menyangkut masalah UU tentang Kepolisian sehingga
rujukan untuk TAP III MPR Th. 2000 itu tentang Sumber Hukum dan
Tata Urut Peraturan Perundang-undangan, sehingga tidak secara
eksplisit langsung terfokuskan kepada substansi yang diatur di
dalam RUU ini sehingga kami mungkin untuk putaran pertama ini
katakanlah kami sependapat dehgan usulan Pemerintah untuk tetap,
tidak ada perubahan. ·
KETUA RAPAT : FPPP.
F.PPP (H. M. SAIFUL RACHMAN, SH) : Pimpinan, kami di sini memang
ada blank, sesungguhnya pembicaraan
kami adalah sependapat dengan usulan dari Pemerintah yaitu tetap
yang dicantumkan TAP VI saja. Demikian Pimpinan.
KETUA RAPAT : FKB.
FKB: Tetap.
KETUA RAPAT : F.Reformasi.
F.REFORMASI (PROF. DR. H. MOCH. ASKIN, SH) ;: Kami juga tetap
atas konsep yang ditawarkan Pemerintah karena usul
FPDI-P ini selama ini tentang ... perundang-undangan maupun
sumber hukum yang digunakan bel urn pernah dipakai. Dan selama -ini
.......... sudah ada, bel urn pernah juga dlpakai. Sehingga kami
berpendapat kalau boleh kita hanya menggunakan yang diusulkan oleh
Pemerintah.
KETUA RAPAT : F.TNI/POLRI.
F.TNI/POLRI (DRS. I KETUT ASTAWA) : Fraksi kami menyarankan
menyarankan ,tetap sebagaimana rumusan
Pemerintah dengan resening bahwa TAP-TAP yang .kita, masukan
adalah TAP-TAP yang berkaitan langsung dengan materi dari pada: RUU
yang kita bahas. Terima kasih.
KETUA RAPAT : F. Partai Bulan Bintang.
F.-PBB (H. ACHMAD SUf\,1ARGONO, SE) : Kami tetap kepada usulan
Pemerintah, karena memang usulan Pemerintah
karena memang usulan dari F.PDIP relevansinya tidak
nyambung.
KETUA RAPAT: F. KKI.
F.KKI (DRS. S. MASSARDY KAPHAT} : F.KKI juga tetap.
KETUA RAPAT : F. PDKB.
19
-
F.PDKB {PROF. DR. ASTRID S. SUSANTO) : Tetap.
KETUA RAPAT : Mau Pemerintah dulu atau F.PDIP.
F.PDIP (PANDA NABABAN) : Jadi sebenarnya tadi karena bilang
tidak relevan, jadi panas juga. artinya
kemarin itu kalau tidak salah dalam kaitan bersama DPR, Fresiden
dan DPR kita mengacu kepada UU Pokok Perundangan, itu sebenarhya,
itu menjadi catatan kita, menjad: acuan kita kalau nanti yang
sekarang dalam, proses. Kalau itu terjadi ini relevan, jadi begitu,
sebenarnya tadi sudah mau setuju, tetapi dibilang tidak
relevan.
KETUA 'RAPA T : Tetap~ kata-kata relevan ditarik.
F.PDIP (PANDA NABABAN) : Bukan maksudnya seperti yang tadi, yang
UU Pokok Perundang-undangan
itu. jadi kalau itu nanti masuk dong ini, kalau tidak ya tidak
masuk. jadi menjadi catatan kitalah. Seperti nasibnya bersama DPR,
Pre~iden dan itu. terima kasih.
,,, •,,
KETUA RAPAT : ,.,, Jadi ini disepakati kecuali kalau UU ini
belum disahkan, sudah disahkan UU
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perundang-undangan yang
meharuskan TAP III masuk maka dia masuk, tetapi kalau UU itu belum
selesai, ini lahir duluan maka keadaannya seperti ini. SEtuju?
KETOK PALU 1 X
DIM 12 semua tetap. Setuju?
KETOK PALU 1 X
DIM 13 semua tetap, kecuali F.KKI. F.KKI butir baru ada
bagaimana?
F.KKI (DRS. S. MASSARDY KAPHAT) : Jadi F.KKI ingin menambahkan
butir baru konsideran mengingat ini yaitu
UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kemudian UU No.26
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manus!a dan UU No.8 Tahun
1981 tentang KUHAP.
KETUA RAPAT : Mungkin kita sepakat kalau langsung ke Legal
Drafter Pak. ya. Silahkan,
kaitannya ini bagaimana?
LEGAL DRAFTER : Jadi kembali kepada yang tadi bahwa mengingat
ini hanya dua hal tadi, jadi
kalau ditambahkan KUHAP dan segala macam memang itu tidak pas
sebagai dasar hukum walaupun dalam rangka·. tugas-tugasnya memang
KUHAP dan segala macam memang itu jadi acuan. Oleh karena itu untuk
penambahan-penambahan KUHAP kita kurang sependapat tentang itu.
KETUA RAPAT : Kami kembalikan ke FKKI. ,
20
-
F.KKI (DRS. S. M~~SARDY KAPHAT) : Oleh karena legal a;rdafter
sudah menyampaikan begitu saya kira kami juga
bisa memahami dan untuk~ini usul ini kami cabut.
KETUA RAPAT : Japi untuk 13 kembali ke rumusan Pemerintah.
Silakan FPBB.
F.PBB (H. ACHMAD SUMARGONO, SE) : Saya pikir usulan FKKI tentang
UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana
1n1 menyangkut masalah bahwa KUHAP itu mengatur bahwa POLRI
ada!ah penyidik utama itu menjadi tunggal. Jadi ini sangat relevan
dalam rangka landasan hukumnya. Begitu juga kalau kita lihat draft
di Pasal 14 dalam melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasa/13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan
penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
lainnya.
KETUA RAPAT: Ada Hukum acara pidananya.
F.PBB (H. ACHMAD SUMARGONO, SE) : Saya tidak tahu kalau di
panduan hukum tetapi saya pikir ini perlu
dimasukkan sebagai landasan hukum. Terima kasih.
KETUA RAPAT: Baik, jadi k~.usus untuk KUHAP bagaimana legal
drafter?
LEGAL DRAFTER : Jadi memang dalam rangka tugas itu kepolisian
berdasarkan KUHAP, tetapi
KUHAP itu tidak memerintahkan, KUHAP memang bukan untuk polisi
saja. Jadi KUHAP untuk penuntut umum dalam hal ini kejaksaan, KUHAP
juga untuk pengadilan, oleh karena itu memang tidak spesifik KUHAP
itu, tentang tugas-tugas kepolisian saja. Oleh karena itu kami
tetap pada pendapat yang semula bahwa KUHAP karena tid9;1~
memerintahkan atau tidak memberikan kewenangan
1'"\.'iJ..,
untuk pengaturan RUU ;~~polisian maka KUHAP tidak perlu
dicantumkan dalam butir mengingat. ;;
KETUA RAPAT : Jadi Bp. Askin?
F.REFORMASI (PROF. DR. H. MOCH. ASKIN, SH) : Terima kasih. Usul
dari FPBB ini kami ingin mernperkuat, oleh karena
selama ini ada kekaburan mau kemana polisi ini kita bawa dalam
kaitannya dengan penyidikan. Dari sana sesungguhnya timbul
interpretasi yang berkembang dalam perundang-undangan yang
melahirkan ke .............. nya sesungguhnya ini tidak perlu
terjadi. Dan itu kita inginkan berkembang demikian, iahir· penyidik
dari sektoral ini, itu s.u·dah menjadikan tumpang tindih kewenangan
kepolisian. Dan kita tidak ingln bedanjut itu. sesungguhnya pada
saat KUHAP itu lahir sudah tida kita inginkan lagi itu lahir
penyidik, tetapi kenapa terjadi demikian'? sudahlah yan lalu itu
kalau sudah terjadi, tetapi jangar. lagi kita berikan peluang itu.
sehingga kalau boleh saya juga ingin memperkuat usul FPBB agar itu
dimasukkan di dalamnya inim sebagai komitmen kita bahwa polri itu
adalah penyidik utama. Jadi segalanya itu harus satu pintu dalam
penyidikan. Sekarang ini kan berbahaya sekali, penyidikan korupsi
ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan, tidak ad koordinasi dalam
lq=polisian, itu kan sangat berbahaya di dalam cek and balance di
dalam suatu penanganan korupsi yang sangat sensitif sekali. Saya
setuju dimasukkan di dalamnya ini, agar kepolisian betul-betul kita
bisa berdayakan untuk tugas-tugas penyidikan di samping
tugas.,-tugas yang lc-in.
21
-
KETUA RAPAT : Ini b:2rbicara hukum apakah karena itu maka itu
harus masuk di
mengingat. A.pa itu masalahnya.
F.REFORMASI (PROF. DR. H. MOCH. ASKIN, SH) : Sebagai sumber
untuk kita bertindak mengatur di dalam norma-norma
yang akan kita sepakati dalam bahwa sumber-su.mber hukum yang
akan kita kembangkan itu satu diantaranya itu adalah UU Nq.YS/1971.
dan saya juga sangat sekali karena ini sudah berulang-ulang
diseminarkan timbulnya kekaburan tentang kewenangan kepolisian
khususnya di dalam bidang penyidikan itu. Kita tidak ingin ini
berlarut-larut. Kalau boleh kita jangankan melalui UU ini, karena
ini memang mengatur organisasi kepolisian. Saya kira itu perlu
dimasukkan dalamnya yang berantai antara KUHAP nya itu sendiri dan
UU Organisasi Kepolisian nya sendiri. Jadi saya anggap bagian yang
tidak terpisahkan dengan tugas-tugas kepolisian khususnya di bidang
penyidikan sendiri. Jadi saya sungguh sangat mendukung sekali usul
FPBB. Terima kasih.
KETUA RAPAT : Kami kembalikan legal drafter, jadi kayaknya
paradigmanya melebar Pak.
Bukan hanya UU yang mengatur prosedur, bukan hanya pasal yang
mengatur kewenangan tetapi juga UU yang punya kaitan. Silakan legal
drafter.
LEGAL DRAFTER : Kembali kepada kita ini lagi menyusun konsideran
mengingat, dua hal yang
harus kita ingat bahwa adalah undang-undang yang memberikan
kewenangan pembuatan dan memerintahkan pembuatan. Kemudian berhenti
sampai di situ. Kalau kemudian memang dikaitkan dengan beberapa
kewenangan itu memang tidak di sini porsinya. Kita sadari betul
bahwa sampai sekarang penyidikan ini tidak hanya ditangani oleh
polri. Ada penyidikan ditangani oleh AL, ada penyidikan yang
ditangani oleh kejaksaan, ada penyidikan yang ditangani oleh
Korrmas, dan itu masing-masing punya undang-undang tersendiri,
punya dasar hukum yang jelas. Oleh karer.a itu kita kembalikan
kepada dasar hukum mengingat ini tidak memberikan muatan-muatan
atau nuansa-nuansa yang tidak pada ketentuan mengingat. Oleh karena
itu kami kembali kepada dasar kita konssideran mengingat adalah
bagaimana yang saya kemukakan tadi. bukan berarti bahwa polri nanti
kemudian berkurang kewenangan dan segara macam, tetapi kita katakan
bahwa KUHAP tidak hariya dipakai oleh polri, KUHAP dipakai oleh
seluruh aparat penegak hukum baik dari tingkat. penyidikan, tingkat
penuntutan, kemudian tingkat peradilan, kemudian yang terakhir juga
dalam rangka setelah mereka mendapatkan vonis itu. rnenjadi System.
Oleh karena itu tidak perlu bagi kami untuk tetap mencantumkan
KUHAP di dalam konsideran mengingat.
KETUA RAPAT : Baik. l
-
yang ada tadi mengingat, saya pikir kami dari fraksi kami setuju
dengan usul dari Pemerintah. terima kasih. ·
KETUA RAPAT : FPG ada komentar?
F.PG (DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA) : Dari FPG tidak banyak
komentar tapi sangat mendukung apa yang
disampaikan oleh legal drafter. Terima kasih.
KETUA RAPAT : FKB.
F.KB (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE) : Karena ini urusan penyusunan
perundang-undangan, sementara yang ahli
di bidang teknik perundang-undangan sudah menyatakan seperti
itu, maka saya kira itu yang kita pakai. Terima kasih.
KETlJA RAPAT : FPPP.
F.PPP (H. M. SAIFUL RECHMAN, SH) : Tetap setuju dengan usul
cJari Pemerintah. Terima kasih.
KETUA RAPAT : F.TNI/POLRI.
F.TNI/POLRI (DRS. I KETUT ASTAWA) : Terima kasih Pak. Saya
pertama-tama menghargai sekali· pendapat dari
rekan-rekan FPBB, F.Reformasi, bahwa sangat amat erat dan
merupakan landasan pelaksanaan tugak pokok polri UU No. 8/1981. dan
mari kita flash back sebentar pada proses pembuatan dari UU No.
28/1997, kalau kita lihat pada waktu itupun timbul diskusi yang
sama seperti ini, mohon maaf Pak, Bp. Ketua adalah anggota pada
waktu itu, banyak yang menjadi anggota pada waktu itu termasuk Bp.
Menteri, sehingga hal ini sudah dibahas secara mendalarn dan semua
mengakui bahwa hal itu adalah erat kaitannya. Akan tetapi
dilimpahkanlah ke Panja kalau tidak salah: diproses akhirnya keluar
tidak tercantum ini dengan satu landasan sebagaimana apa yang
dikemukakan oleh legal drafter, yaitu hanya dicantumkan UU yang
betul-betul memerintahkan dibuatkan UU baru itu, itulah yang
dicantumkan. Berdasarkan itu dengan penuh hormat kami kepada
pendapat FPBB dan F.Reformasi kami sependapat itu tetap seperti
sarannya Pemerintah dengan catatan bahwa marilah jiwa dari UU No.
8/1981 itu kita jabarkan di dalam pasal-pasal dari pasal-pasal yang
kita bahas, umpamanya yang menyangkut dari tugas-tugas daripada
kepolisian.
KETUA RAPAT : Terirna kasih katanya tadi sudah menarik. Saya
kembalikan kepada FPBB
dan F.Reformasi.
F.PBB (H. ACHMAD SUMARGONO, SE) : Karena sebagian besar dari
fraksi yang menginginkan dari Pemerintah,
apalagi dergc.m penjelasan rekan terakhir dari F.TNI/POLRI yang
lemah lembut itu, jadi kami apa boleh buat menerima secara
keseluruhan. Terima kasih.
KETUA RAPAT : Jadi untuk menundukkan Bp. Margono mesti lemah ·
lembut rupanya.
F.Reformasi.
23
-
F.REFORMASI (PROF. DR. H. MOCH. ASKIN, SH) : Terima kasih. Kami
hanyr3 ingin mengemukakan keadaan yang berlangsung
selama ini dan kami ikuti bagaimana serunya yang tadinya pasti
menjadi tidak pasti selama ini dan timbul sekian aturan. Tapi kalau
apa yang kami kemukakan itu sudah ditanggapi oleh fraksi yang lain
dan terakhir F.TNI/POLRI sendiri menyatakan tidak apa-apa, kita
ikuti yang ada ini, ya kami oke-oke saja mengenai itu kan tentunya
akan terima. Yang penting sudah kami kemukakan bahwa ada masalah
yang perlu kita atur. Tetapi kalau yang bersangkutan mengatakan
tidak perlu lagi, ya kami tidak bisa berbl,lat lebih jauh lagi.
Terima kasih.
KETUA RAPAT : · DIM 13 kita sepakati ya se~erti ini. Silahkan
Bu.
F.PDKB (PROF. DR. ASTRID S. SUSANTO) : Kami mau menyampaikan
pendapat, memang sudah diputuskan oleh
teman-teman dan Bapak sudah akan mengetok, F.PBB sudah menarik
mala. Satu hal Pak. kami harus ingat bahwa sebagaimana dikatakan
legal drafter yang terhormat, ini adalah Keppres. Supaya kita
jangan Keppres 44 Tahun 1999. Dimana kedudukan Keppres? Ini saja
pertanyaan saya Pak. terima kasih. tapi karena sudah mau diterima,
ya apa sebisa saya sampaikan supaya nanti berikut yang menginginkan
lain bisa mengatakan kami sudah sampaikan kepada forum Pansus bahwa
hanya Keppres. Terima kasih Pak.
KETUA RAPAT : Jadi barangkali paradigma yang dipakai Pemerintah,
jangan kita lihat
Keppresnya tetapi lihat ilmunya mungkin demikian. Ya.
Pemerintah. Baik terima kasih.
KETOK PALU 1 X
DIM 14, ini ada DIM 14 UU Kepegawaian kok masuk disini. Mungkin
sebelum fraksi-fraksi Pemerintah dulu menjelaskani'>ya. Silahkan
Pemerintah.
PEMERINTAH : Terima kasih Pimpinan Pansus. Didalam DIM No. 14
ini memang UU No.43
Tahun 1999 itu memang memeritahkan pengaturan kepegawaian Polri,
itu tersendiri dengan UU, dalam hal ini diintegrasikan dalam UU
Kepolisian Rl. Jadi ini merupakan pengganti pengaturan tentang
anggota Polri, karena pada waktu itu masuk dalam UU No. 2/1988
tentang Prajurid ABRI, disana ada Kepolisiannya, jadi ini maksudnya
ditarik kesini. Demikian, terima kasih. ·
KETUA RAPAT : Ya, baik, kelihatan fraksi-fraksi tidak ada yang
menolak, dengan demikian
DIM 14, diterima.
KETOK PALU 1 X
DIM 15, saya kira sudah dibahas tadi,_ini salah penempatan,
Sekretariat ini. karena yang masuk disini UU ...... juga·.
sehihggJa dengan demikian kita anggap ini sudah dibahas bersama DIM
13 ya.
· KETOK PALU 1 X
DIM 16, dengan perestujuan bersama. Ada perubahan redaksi dari
F.PDKB, silahkan.
24
-
F.PDKB (PROF. DR. ASTRID S. SUSANTO) : Masalahnya, masalah kecil
Pak. rasanya kok, biasa sajalah, itu hanya
redaksional saja. Terima kasih.
KETUA RAPAT ~ Mungkin ini akibat dari amandemen dari pasal 20
ayat (3) ya, yang
menyatakan setiap UU harus mendapatkan persetujuan bersama
antara Presiden dan DPR. Jadi dengan demikian kita kembali ke DIM
Pemerintah. Setuju?
Kt:TOK PALU 1 X
DIM 17, F.PPP ada usul perubahan.
F.PPP (H. M. SAIFUL RACHMAN, SH) : Pimpinan, semula memang
mengusulkan demikian, oleh karena didalam
DIM pertama itu sudah disepakati mengenai kata negara ini. Oleh
karena itu kami konkordan dengan judul. Demikian Pimpinan, terima
kasih.
KETUA RAPAT: Baik, dengan demikian UU ini bernama UU tentang·
Kepolisian Negara RI,
fraksi-fraks! lain tidak ada amandemen. Dengan demikian DIM 17
kita kembali kerumusan RUU. Setuju? 1'
r
-
kondisi yang mernungkinkan tiap warga dalam masyarakat bisa
melakukan segala kegiatannya, itu juga kalau kita jadikan satu
pengertiannya. Jadi pada prinsipnya Pemerintah tidak keberatan dan'
memahami usul itu, hanya karena memerlukan rumusan-rumusan yang
lebih jelas, lebih detail, lebih teliti ini bisa dibahas nanti oleh
apakah Tim Perumus ataupt_Jn yang lain. Dem.t~ian, terima kasih.
,,
i ~~~-:·~ ·~.: KETUA RAPAT: , Saya lihat-lihat DIM berikutnya
ternyata di DIM 25 dan 26 ada berbicara
mengenai keamanan dan keamanan dalam negeri. bagaimana kalau
rumusan dari F. Reformasi ini kita perbincanglcan nan.ti pada saat
kita bahas itu. S.etuju? Ya.
KETOK PALU 1 X
Baik, dengan demikian kita ke DIM 20. F.PDIP mengalami
perubahan, silahkan.
F.PDIP {PANDA NABABAN) : Jadi sebenarnya kita bermaksud hendak
merinci lagi. Kepolisian adalah hal
ikhwal yang bertalian dengan fungsi dan lembaga Polisi yang
bertugas memelihara dan menjamin keamanan, ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, keadilan dan hak asasi manusia serta memberkan
pengayoman, pelayanan maupun pelindungan kepada masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Itu saja Pimpinan.
KETUA RAPAT : , Baik, F.PG minta penjelasan dari Pemerintah
sebentar.
F.PG {DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA) : Dari F.PG hanya mohon
penjelasan, apakah dimungkinkan rumusan segala
hal ikhwal ini dicarikan rumusan baru. Terima kasih.
KETUA RAPAT : F. Keb;::ngkitan Bangsa. Dibelakang, oh ya, kita
tunda dulu ya. F.Reformasi,
saya kira kerana ini perubahan tata urut, konsekwensi dari
perubahan tadi. F.PDKB, silahkan.
F.PDKB (PROF. DR. ASTRID S. SUSANTO) : Kami menyarakan ada dua
sebetulnya, kemungkinan tetapi kami sendiri
cenderung pada yang pertama bahwa jangan nar+tt dikatakan,
Kepolisian adalah segala hal . ikhwal, kami sarankan kalau bisa
itt.{;~disebut lembaga Polisi atau Kepolisian. Karena itu ada orang
disana, ada tugas ada .. itukan suatu institusi didalam masyarakat
bukan hanya Kepolisian begitu saja. Karena kalau dilihat tata
bahasa ke, an itu kata benda dari Polisi dst. justru untuk
mengangkat fungsi Polisi dan memberi nilai kepadanya. Kedua apabila
kita menggunakan istilah fungsi maka biasanya ada tanggung Jawab
juga. Dan mungkin ini suatu aspek yang ditunggu-tunggu rakyat,
bahwa fungsi dan tanggung jawab itu harus sama-sama berlangsung.
Jadi kami ada dua hal lembaga dan tanggung jawab, selanjutnya yang
dibawah yang hanya penjabaran lebih lanjut, saya kira yang pertama
lebih tepat. Terima kasih.
KETUA RAPAT : Jadi sebelum ke fraksi karena ini banyak kaitan
dengan Pemerintah. Ada
tiga hal Pak. pertama usul F.PDIP yang , ingin melengkapi
definisi Kepolisian dengan tugas dan fungsi. Lalu yang kedua
pertanyaan dari F. PG, apa yang dimaksud dengan hal ikhwal. Dan
yang ketiga dari F.PDKB Kepolisian seolah-olah tidak terkait dengan
lembaga tetapi hanya personil barangkali menurut pengertian ibu,
kalau kita berbicara mengenai Kepolisian padahal yang diatur dalam
UU ini, personil, struktur, tata kerja, dan lain-lain
sebagainya.
26
-
Silahkan Pemerintah.
PEMERINTAH : Terim:a ·kasih ·Pimpinan Pansus. Jadi untuk
merespon usulan F.PDIP disini
Pemerintah m~mang belum sependapat karena substansi yang
diusulkan. itu agak berbeda dengan substansi RUU ini; dimana usulan
F.PDIP itu sudah merupakan jabaran dari hal-ikhwal Kepolisian
sebagai institusi, sedangkan konsep RUU ini sebenarnya masih
memberi batasan umum tentang pengertian Kepolisian. Nah terkait
dengan itu penjelasan untuk F. PG, Pemerintah dapat memahami memang
ini perlu dijelaskan, untuk itu · kami menjelaskan bahwa rumusan
yang ada didalam RUU adalah rumusan yang ditemukan didalam UU No.
28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI. :
Jadi bahwa hal-ikhwal yang berkaitan .,'8engan . fungsi dan
lembaga Kepolisian 'antara lain, falsafah Kepolisian, asas',
tujuan, tugas, wewenang, tanggung jawab, kedudukan dan susunan,
profesi, keanggotaan, hubungan dan kerja sama. Kemudian kaitannya
dengan F.PDKB ini memang Pemerintah belum sependapat karena memang
itu menyangkut semua aspek, karena substansi yang diusulkan berbeda
dengan substansi RUU yang menjelaskan istilah Kepolisian secara
umum yang mencakup segala ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan
lembaga Kepolisian. Jadi ini penjelasan dari pihak Pemerintah
mungkin ada tambahan dari Pak. Dlrjen. Silahkan.
PEMERINTAH/DIRJEN DEPKEH : Terima kasih Bapak Menteri, Bapak
Anggota Dewan yan terhormat. Riwayat
penggunaan kata hal-ikhwal ini. ya asbabul nujul asbabul wuruj,
kalau hal itu adalah tunggal, ikhwal itu jamak taksir, kalau dalam
bahasa Sunda itu jari-jemari, ada jari ada jemari, jadi hal-ikhwal
itu kira-kira demikian. jadi begitu banyak isi dari kata kepolisian
itu sendiri.
Kemudian pada waktu perumusannya karena begitu banyak maka Ahli
Bahasa pada 1997 menyarankan untuk menggunakan isitilah itu, pada
waktu itu. Kemudian apa isi hal-ikhwal kepolisian itu tadi sudah
dikatakan oleh Menteri, karena itu maka khusus mengenai kata
hal-ikhwal mungkin dari segi tulisan bisa diperbaiki Tim
Sinkronisasi. Kemudian hal-ikhwal itLi apakah pakai h atau ch, ya h
sama ch, seperti waktu Aceh kanun atau konun, kanun mulutnya
dibuka, konun dimonyong sedikit. Nah. Kalau ini adalah ikhwal,
ikhwal ya ch bukan h yang bundar seperti kaki kerbau itu. jadi
karena itu sesuai dengan yang apa dalam kamus Bahasa Indonesia baku
maka kata hal-ikhwal itu sudah menjadi bahasa Indonesia baru.
Terima kasih.
KETUA IRAPAT : Jadi hal-ikhwal segala hal yang berkaitan dengan
kepolisian, bukan hanya
personil tetapi termasuk lembaganya, termasuk tata-kerjanya.
PEMERINTAH/DIRJEN DIEPKEH : Kalau boleh kami teruskan, isi
hal-ikhwal'·kepolisian itu, karena begitu
ban yak adalah filosofinya tujuan kepolisian, fungsf.
kepolisian, tug as kepolisian, asas-asas kepolisian, kedudukan,
wewenang, !,· tanggungjawab, hubungan-hubungan kepolisian dan
lain-lain sebagainya, jadi banyak sekali. Termasuk institusi dan
organisasinya.
KETUA RAPAT : Jadi kalau hal-ikhwal· berarti ya, semua yang
berkaitan dengan yang diatur
dalam UU ini.
F.PDIP (PANDA NABABAN) : Karena penjelasan ini cukup cemerlang,
saya pikir ini masuk dipenjelasan,
supaya jangan lupa itu, diketentuan umum.
27
-
KETUA RAPAT : Biasa kalau definisi biasanya tidak ada
penjelasannya Pak. ya, ini kan
definisi. Yang dimaksud dalam UU ini adalah.
PEMERINTAH/DIRJEN DEPKEH : Yang dimaksud, saya bisa memahami apa
yang disampaikan oleh Bapak
Panda yang terhormat, pengertian hal-ikhwal itu dimasuk dalam
penjelasan umum, bukan pengertian kepolisian itu berarti Pak.
Terima kas!h.
KETUA RAPAT : Kalau itu masuk dalam p~njelasan umum, berarti
Pak. Panda setuju kepada
usulan rumusan Pernerintah.
F.PDIP (PANDA NABABAN) : Bukan itu maksud saya terlampau cepat
saja dikomentari.
KETUA RAPAT : Kalau tidak terlampau cepat lama prosesnya dibikin
sama Pak. Panda itu
masalahnya. Jadi silahkan F.PG, sudah jelas hal-ikhwal.
F.PG (DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARS~) : Sudah cukup jelas Pak.
dapat menerima Pak. ':.; ,.
KETUA RAPAT : F. PDKB.
F.PDKB (PROF. DR. ASTRID S. SUSANTO) : Bagi saya belum karena di
sini kalau kita memakai istllah hal ikhwal, kita
sebelumnya sudah harus membahas apanya. Jadi umpamanya x, y, z
kita tahu di situ apa itu x, apa itu y, hal ii
-
itu sendiri di dalam kamus disebut dua, satu badan institusi,
yang satu lagi orangnya. Di dalam kamus disebutkan badan pemerintah
yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Yang kedua
adalah anggota badan pemerintah yang tadi itu. Jadi saya kira hal
ikhwal itu memang berbeda dari apa yang diinginkan oleh ibu Astrid.
Terima kasih.
KETUA RAPAT : Kalau berbeda bagaimana penyelesaiannya supaya
masuk dalam undang-
undang, kan harus ada pilihan ini.
AH LI BAHASA : Saya kira saya tidak berhak menjawab itu, mungkin
Pak Menteri yang
berhak menjawabnya. Terima kasih.
KETUA RAPAT : Ibu tidak berhak menentukan tapi berhak
menjawabnya.
AH ll BAHASA : Kalau saya berhak menjawab, saya katakan bahwa
memang kepolisian
adalah x yang bc~gini, begini, begini, ya, x nya itu nomina, ya
mungkin lembaga, mungkin apa. mungkin apa tetapi sesuatu yang
begini, begini, begini. Terima kasih. ~
KETU.A RAPAT : Ya, nomina dalam arti cmitable,· tertentu, tidak·
boleh samar-samar seperti
hal-ikhwal itu. ·
AH LI BAHASA : Bukan nomina abstrak tetapi, tetapi nomina
konkrit. Tetapi kepolisian itu,
what is the police? Itu tadi seperti pertanyaan ibu. Terima
kasih.
KETUA RAPAT : Kalau hal-ikhwal diganti dengan segala yang
berkaitan, sama saja. Ini
nominanya susah. Ya, Pemerintah.
PEMERINTAH : Terima kasih Pimpinan Pansus. Memang telah
dijelaskan tadi oleh ibu Ahli
Bahasa juga. jadi memang juga, hal-ikhwal ini bisa
bermacam-macam, tetapi berbicara tentang yang tunggal dan jamak
tetapi ini tentu yang berkaitan dengan fungsi kelembagaan dan orang
sesuai Peraturan Perundang-undangan, jadi sebenarnya kalau kita
bisa menerima pengertian hal-ikhwal itu dalam khusus atau spesifik
untuk pengertian berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian
sebenarnya juga tidak ada persoalan. Jadi jangan kita potong
hal-ikhwal titik, tetapi hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi
dan lembaga polisi. Jadi ya, tentu kami kembalikan kepada Pans.us
keputusannya. Tetapi Pemerintah berpandangan seperti itu, jadi
hal-ikhwal ini kaitannya dengan fungsi kelembagaan dan fungsi orang
didalam kelembagaan itu. ·
KETUA RAPAT: Jadi ini belum proses pemL,Jtusan masih proses
pemahaman, barangkali ada
tidak tidak kata-kata lain dari ahli' bahasa.
AH LI BAHASA : Kalau ditambahkan kata sesuatu atau segala
sesuatu atau hal ikhwal yang
berkaitan bagaimana? di depan kata segala sekarang ini,
kepo!isian ada!ah segala sesuatu atau /~a! ikhwal yang berkaitan
dengan boleh begitu?
29
-:· i•
-
KETUA RAPAT : Kepo!isian adalah segala sesuatu yang berkaitan,
bagaimana itu sudah
masuk dalam kategori nomina?
PEMERINTAH : Pimpinan Pansus saya minta 1z1n, 1n1 polisi beneran
tetapi sudah pensiun
barangkali ingin Bp. Momo ini juga jelek-jelek pernah menjadi
Anggota DPR, barangkali blsa menambahkan penjelasan.
PEMERINTAH {KETUA POKJA/MAYJEN{PURN) MOMO KELANA) : Terima kasih
Bp. Pimpinan. Perkenankan saya menyampaikan beberapa hal
yang berkaitan dengan polisi yang dirangkum di dalam ketentuan
umum ini sebagai kepolisian. Jadi kepolisian itu segala hal ikhwal
yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Undang-undang ini
akan mengatur segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan
lembaga polisi. Jadi hal ikhwal itu akan terdiri dari mulai dari
filosofinya, jadi kalau kita bicara tribrata itl,l apanya polisi.
Pol itu filosofinya polisi Indonesia salah satu hal dari sekian hal
yang berkaitan dengan polisi Indonesia. Hal ikhwal ini sebetulnya
juga saran dari ahli bahasa pada waktu itu untuk menggunakan
berbagai hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Jadi
nanti sambil jalan dari pasal demi pasal kita akan melihat bahwa
setiap hal akan diatur mulai dari tujuan kepolisian, azaz, kode
etik, kedudukan, organisasi, pembinaan profesi, tanggung jawabnya,
wewenangnya, hubungan-hubungan kepolisian, bahkan sekarang ditambah
lagi mengenai pengaturan tentang keanggotaan polisi atau
kepegawaian polisi dalam kaitannya dengan UU NO. 8/1974 dan UU NO.
43/1999. Jadi sebetulnya kita tidak bisa menunjuk pada hanya satu x
saja mengenai kepolisian ini. Karena bisa juga mengenai misalnya
bagaimana persepsi masyarakat tentang polisi itupun satu hal yang
berkaitan dengan polisi. Demikian barangkali dapat membantu
pemahaman. Dan terima kasih atas kesempatannya. ·
PEMERINTAH: Pak Pim:Jinan Pansus demikian tambahan penjelasan
tapi paling tidak kalau
saya panggil Pak polisi tidak bisa diganti eh .. Pak hal ikhwal
kan tidak bisa. Saya kembalikan pada Bp. Pimpinan Pansus.
KETUA RAPAT : Saya kira kalau kawan Anggota Pansus mernahami Pak
bahwa yang diatur
di sini adalah yaitu tadi. Cuma yang dipersoalkan ~~emakaian
kata hal ikhwal ini dari segi kaidah tata bahasa, sehingga
bagaimana membumbuinya supaya agak lebih konkrit. Tadi ada tawaran
kalau hal ikhwal ini diganti segala- sesuatu yang berkaitan, isinya
saya kira sama.
AH LI BAHASA : Bukan diganti tetapi hanya ditambahkan didepannya
segala sesuatu atau
hal ikhwal supaya sesuatunya rnenjadi kelihatan nominal seperti
usul ibu Astrid. Saya ingat itu, itu Pak Martin yang mengusulkan
hal ikhwal itu. terima kasih.
KETUA RAPAT : Jadi dua-duanya. Segala sesuatu dipakai atau hal
ikhwal. Definisi ini bu,
Pasal 1 bunyinya Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan
berarti definisi harus definitif, kalau pakai atau tidak definif
lagi.
AH LI BAHASA : Saya pribadi dapat menerima definisi ini. terima
kasih.
KETUA RAPAT : Ibu Astrid.
30
-
F.PDKB {PROF. DR. ASTRID S. SUSANTO) : Terima kasih Pak. Mengapa
saya .. kalau mau diterima pun ya silakan,
karena usul yang kedua yang FPDKB ajukan yaitu tanggung jawab.
Kalau minta tanggung jawab dari hal ikhwal tidak bisa, tapi mesti
minta tanggung jawab dari suatu lembaga bisa. karena kami di sini
mengajukan dengan fungsi dan tanggung jawab lembaga. Kita minta
tanggung jawabnya ini, kepada siapa kita mesti minta tanggung
jawab.
KETUA RAPAT : Di DIM Pemerintah ada lembaga, di naskah asli.
F.PDKB {PROF. DR. ASTRID S. SUSANTO) : Jadi karena itu pakai
lembaga itu karena ada tanggung jawabnya itu Pak.
Jadi kalau hanya hal ikhwal itu agak sukar, mungkin ini rnasalah
perasaan bahasa, kami terserah saja pada ibu dari bahasa, tapi
rasanya belum komplit itu dilihat dari segi grammar dan logic of
the language tidak ada. Terima kasih.
KETUA RAPAT: Kalau begitu kita rumuskan saja, bagajmana kalau
kita sepakati
semangatnya pembahasannya dalam tim perumus. Setuju?
F.KB {DRS. A. EFFENDY CHOIRIE) : Sebentar Pimpinan. Bagi kami
itu saya kira jelas, setelah memperoleh
penjelasan dari ahli bahasa, Pak Menteri, Pak Dirjen, termasuk
Pak Panda itu saya kira jelas. Di sini kami menangkap yang
dipersoalkan Ibu Astrid ini adalah penggunaan kata hal ikhwal, di
sini kemudian ada tawaran sesuatu. Lalu apabila demikian maka
sesungguhnya hanya dua ini yang menjadi soal, menggunakan hal
ikhwal atau menggunakan sesuatu. Kalau itu, ketika itu ternyata
maknanya sama ya sudah kita pilih salah satu, kira-kira begitu kan.
Tidak usah kita menunggu di Timus. Menurut saya ini lebih sedap,
ini kalau sudah maknanya samaitu memang lebih. sedap hal ikhwal,
kalau maknanya sama dalam tata bahasa, sedap itu menjadi subyektif
tetapi ini pilihan, artinya kita harus memilih salah satu. Kata Pak
Hajrianto yang antropolog ini lebih nikmat. Saya kira itu terima
kasih.
KETUA RAPAT : Silahkan, Pak. Askin.
F.REFORMASI {PROF. QR. H. MOCH. ASKIN, SH) : Setelah saya lihat
dari kamus ini, rupanya segala hal-ikhwal atau segala
hal-hal ini, sudah masuk semua apa yang kita inginkan yang
bersangkutan dengan kepoiisian, tidak ada lagi rasa-rasanya akan
kita, tidak akan tertinggal kalau kita berbicara hal-hal apa saja
yang bersangkut paut dengan lembaga polisi itu sendiri. Apakah itu
tugas, apakah itu fungsinya semua masuk didalam, jadi saya kira
rumusan ini sudah bisa kita terima ini dengan tidak perlu ada
kekhawatiran karena dengan kata-kata segala hal atau segala
sesuatu, keranjang sampah ini semua segala itu. Semuanya sudah
masuk didalam, yang namanya polisi, tugas masuk semua didalam, jadi
apa lagi yang kita khawatirkantidak masuk didalam. Segala, kata
segala itu sudah masuk bu. Astrid, termasuk tanggungjawab bu, tidak
usah khawatir mengenai ini, abstrak dan konkrit sudah masuk
semuanya. Tolong ibu, apakah, apa yang tidak masuk. Semuanya masuk
konkrit dan apa bu ya, konkrit dan apa semua masuk didalam.
Kata-kata segala hal-ikhwal, benda padat, benda cair, benda gas
masuk semua didalam, misalnya bu ya, kata-kata segala itu sudah
masuk itu, saya kira ·itu Bapak Ketua, jadi rumusan Pemerintah ini
saya bisa terima ini. • i
KETUA RA~AT : Ini yang ina, ini mimit masuk semua katanya.
Bagaiman bu. Astrid.
31
-
F.PDKB {PROF. DR. ASTRID S. SUSANTO) : Pas saja, pas.
KETUA RAPAT : Karena semua sudah masuk, sesuai, baik.
KETOK PALU 1 X
DIM 21, F.PDIP ada usul perbaikan. Silahkan.
F.PDIP {DRS. SIDHARTO DANUSUBROTO. SH) : Saudara Ketua. Usul
perbaikan yang tercantum dalam DIM didrop, kita
sudah rapatkan bahwa kita kembali kepada usul Pemerintah. Terima
kasih.
KETUA RAPAT : F. PPP.
F.PPP {H. Yl. SAIFUL RACHMAN, SH) : Pimpinan, pertama disini
memang ada dua usulan yang semula, yaitu kata
negara, akan tetapi sesuai dengan tadi pada DIM ayat (1) kata
negara itulah yang digunakan, sehingga kata negara menjadi tetap,
konkordan seperti yang sudah diputuskan. Namun usulan yang
berikutnya itu F.PPP mengusulkan ada tambahan kalimat, jadi setelah
Kepolisiati Negara Ri ditambah dengan sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku. Jadi ini untuk lebih menjelaskan
bahwa anggc.tc: Kepolisian RI dan Pegawai Negeri pada kepolisian
ini adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,
demikian Pimpinan. Terima kasih.
KETUA RAPAT: Baik, F. Reforamsi.
F.REFORMASI {PROF. DR. H. MOCH. ASKIN, SH) : Mau yang lain dulu,
F.Reformasi nanti.
KETUA RAPAT : Apa karena sudah masuk t.adi semua.
F.REFORMASI {PROF. DR. H. MOCH. ASKIN, SH) : Ada punya kami
punya usul ini Pak. Ketua, halaman 12 ini, tambahan kata
tugas. Kalau tidak salah kemarin.
KETUA RAPAT : Yang ini halaman 13 sekarang Pak. DIM 21. Jadi ini
mendefinisikan bahwa
Kepolisian itu adalah Pegawai Negeri, itu yang diusulkan oleh F.
Reformasi. ··,
F.REFORMASI (PROF. DR. H. MOCH. ASKIN, SH) : Ya, itulah usul
kami, bahwa anggota Kepolisian RI adalah Pegawai Negeri
RI.
KETUA RAPAT : Kalau Pemerintah Pegawai Negeri pada Kepolisian
Negara RI. Jadi ini
masalah bahasa.
F.REFORMASI (PROF. DR. H. MOCH. ASKIN, SH) : Jadi langsung
ditempatkan pada lembaga kepolisian.
32
-
KETUA RAPAT : F. TNI/POLRI.
F.TNI/POLRI (DRS. I KETUT ASTAWA) : ·,. Terima kasih Pimpinan.
F. TNI/POLRI ingin menyampaikan saran
penyempurnaan perubahan. Apa yang tertulis dalam naskah kita
ingin sarankan untuk dirubah menjadi anggota Kepolisian Negara RI
adalah Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Polisi Negara RI.
Mengapa kami menyarankan demikian, kami kaitkan definisi No.2 ini
mengenai anggota Kepolisian Negara RI adalah Pegawai Negeri pada
Kepolisian Negara RI. Mari kita lihat perumusan. pad a pasal 20 di
RUU yang dinyatakan bahwa Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RI
terdiri atas dua yaitu anggota Kepolisian Negara RI dan Pegawai
Negeri Sipil. Kalau definisi ini kita pakai berarti anggota
Kepolisian Negara adalah Pegawai N~geri Kepolisian Negara RI adalah
Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RI pada hal sebenarnya ada
dua terkandung. (Ketua : ini UU apa yang dirujuk) Disini Pak
didalam RUU juga. jadi ada hal yang masih kontradiksi dengan
rumusan pasal 2.0. Kami menganggap bahwa rumusan pasal 20 itu yang
benar, tetapi kalau kita rumuskan definisinya anggota kepolisian
Republik Indonesia sebagalmana naskah itu ada hal yang
kontradiktif, oleh karena itu maka kami menyarankan sebagai
demikian. Mungkin rumusan ini dianggap oleh Pemerintah kurang tepat
mari kita cari perumusan yang baik, yang tepat, tetapi tidak akan
mempunyai pengertian yang berbeda dengan apa yang sudah diutarakan
pada Pasal 20. Terima kasih.
KETUA RAPAT : FPDKB.
F.PDKB {PROF. DR. ASTRID S. SUSANTO ) : Saya kira hanya
redaksional saja itu tidak begitu berat, yang berat nanti
yang berikut.
KETUA RAPAT : Baik. Jadi Pemerintah ada tiga masalah. Yang
pertama mengenai yang
diusulkan oleh FPPP, bahwa yang dimaksud anggota kepolisian
negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian
negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, itu yang pertama. Yang kedua, yang
diusulkan oleh F. Reformasi ba~)Na anggota Kepolisian Negara RI
adalah Pegawai Negeri. Sedangkan oleh F. TNI/POLRI punya kaedah
tidak semua Pegawai Negeri adalah Polisi, jadi dikepolisian itu ada
PNS ada Polisi. Silahkan Pemerintah.
PEMERINTAH : Terima kasih Pimpinan Pansus, untuk usulan, mungkin
barangkali
mendekati jam 4 itu jadi suaranya agak sember-sember. Karena
mulainya lebih awal dari yang biasanya, jadi walaupun orangnya
tidak serak tetapi rupanya loudspekernya yang mulai serak jadi yang
sos istrumennya ternyata.
KETUA RAPAT : Ini pertanda bahwa semangat anggota Pansus lebih
tinggi dari instrumen
teknologi.
PEMRINTAH: Terirna Pak. Pimpinan Pansus; untuk usulan dari F.
PPP tentang tambahan
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, untuk
perubahan kata negara saya kira konkordan jadi tetap. Sedangkan
usulan penambahan kalimat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah ini kurang bisa
menerim'a karena titik berat yang ingin ditekankan di sini dalam
rumusan RUU tersebut ada tentang status, status anggota kepolisian
negara R.I.
33
-
sebagai PNS yang sudah diatur dalam bab sendiri yaitu BabVI
Pasal 20 sampai dengan Pasal 30 RUU ini.
KETUA RAPAT: Pemerintah ini agak susah kita dengar ini.
Bagaimana kita skor 5 menit
dulu Pak.
{RAPAT DISKORS)
PEMERINTAH : Sebelum saya menjawab satu demi satu usulan atau
pandangan dari FPPP,
F.Reformasi, dan F.TNI/POLRI, kami ingin menjelaskan lebih dulu
maksudnya atau yang dimaksud dengan istilah anggota kepolisian
negara R.I. ini, karena yang pertama istilah tersebut akan sering
dijumpai dalam batang tubuh undang-undang, dal:un kaitannya dengan
kewenangan kepolisian. Yang kedua, berkaitan dengan rumusan istilah
tersebut itu di dalam UU No. 43/1999 yaitu status anggota polri
sebagai pegawai negeri. Jadi sebenarnya persoalan yang substansial
sederhana. Tentang usulan dari FPPP yang tadi, Pemerintah memang
kurang bisa menerima sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku, karena titik berta yang ingin ditegaskan dalam rumusan RUU
ini tentang status anggota kepolisian negara R.I. sebagai pegawai
negeri yang sudah di~tur tersendiri dan nanti dalam Bab IV Pasal 20
sampai dengan Pasal 30 RUU ini. '! ·
Untuk usulan dari F. Reformasi, sama juga di sini Pemerintah
belum bisa atau tidak bisa menerima karena pada kata kepolisian
negara R.I. dihilangkan maka ruang lingkupnya tidak terbatas,
padahal rumusan (ni dimaksudkan untuk rnemperjelas status anggota
polri adalah pegawai negeri yang ada di .kepolisian negara R.I.,
berarti pengertiannya ya polisinya itu sendiri, ya PNS nya.
Kemudian untuk usulan dari F.TNI/POLRI tentang diadakannya
perubahan walaupun di sini polisi, di sana po:isi ternyata
pendapatnya juga tidak sama.
Pemerintah be!um bisa menerima usulan atau pendapat dari
F.TNI/POLRI karena di dalam butir ero ini hanya menjelaskan tentang
apa yang di maksud dengan anggota polri, bukan bagaimana menjadi
anggota polri. Karena di sini kan ada kata pegawai negeri yang
diangka.t oleh ·polisi, ada pengertian seperti itu, jadi
seolah-olah proses juga di sini. Konteks yang diinginkan oleh
Pemerintah dalam rumusan RUU ini menitikberatkan kepada anggota
kepolisian negara R.I. sebagai pegawai negeri. sedangkan konteks
yang dirumuskan oleh F.TNI/POLRI ini dapat diartikan seolah-olah
untuk menjadi anggota polri harus menjadi pegawai negeri dulu baru
diangkat menjadi anggota polri. Demikian penjelasan dari
Pemerintah. Terima kasih. mungkin ada tambahan dari yang polisi
beneran? Tidak ada. terima kasih.
KETUA RAPAT : Jadi massage yang akan disampaikan oleh ayat ini
bahwa anggota polri itu
adalah pegawai negeri. Cuma definisinya yang ada dalam rumusan
Pemerintah seolah-olah anggota polri itu pegawai negeri baik
pegawai negeri yang polisi maupun pegawai negeri yang bukan polisi.
Apakah memang demikian? karena ini bunyinya anggota kepolisian
negara R.I. adalah pegawai negeri pada kepolisian, padahal pegawai
negeri yang ada di kepolisian ada polisi ada yang PNS. Yang PNS itu
memang anggota kepolisian apa bukan?
PEMERINTAH : Begini Pak Pimpinan Pansus memang kalau bacanya
dipotong seperti itu,
itu menjadi kesannya sepertL. itu. Sarna dengan ~aya membaca
polisi brengos coklat selamanya ngejar pencuri lari ke selata;~,
padahal seharusnya polisi bercelana coklat mengejar pencuri ke
selatan, jad;(selama ini. Sebenarnya yang dimaksud adalah pegawai
negeri pada kepolisian, jadi jangan di potong di pegawai negeri
nya, apakah mau pakai koma (,) atau bagaimana adalah pegawai negeri
pada kepolisian negara R.I. Jadi di situlah anggota kepolisian itu
berstatus sebagai
34
-
I. I
pegawai negeri. Satu nafas ini ditariknya , kalau dipotong
memang seolah-olah seperti itu.
KETUA RAPAT Jadi kejelasannya PNS yang di kepolisian bukan
anggota kepolisian.
F.PDIP (PANDA NABABAN) : Pimpinan, sebenarnya penjelasan
Pemerintah sudah jelas kalau bisa diputar
dulu. karena diprovokasi begini jadi panjang.
KETUA RAPAT: Baiklah, FPDI-P.
F.PDIP {DRS. SIDHARTO DANUSUBROTO, SH) : Sdr. l
-
Semula usulan kami ini bertitik tolak pada pemahaman, karena di
dalam instuisi kepolisian itu yaitu ada dua , status, jadi status
polisi yang aktif dan status pegawai negeri yang sipil itu. l\lamun
demikian sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pemerintah d~n juga
teman-teman lain dari fraksi, dengan demikian usulan kami, kami
tarik. • ..
KETUA RAPAT : FKB.
F.KB (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE) : Saya kira jelas sehingga tidak
perlu komentcir lagi.
KETUA RAPAT : F. Reformasi.
F.REFORMASI (H. PATRIALIS AKBAR, SH) : Terima kasih. Yang
dirurnuskan oleh Pemerintah ini sebetulnya cukup jelas,
karena ini adalah berkaitan den·gan masalah status, di sini
menekankan bahwa anggota kepolisian itu adalah pegawai negeri.
Rumusan ini sudah cukup jelas cuma kami memang menghilangkan
kalimat pada kepolisian negara, kenapa? Karena pada prinsipnya yang
anggota kepolisiam itu adalah pegawai negeri R.I. Sebab kalau kita
menambahkan pada kepolisian negara maka nanti pegawai-pegawai
negeri di instansi lain pun nanti juga akan mengikuti. Misalnya
pekerja katakanlah di DPR adalah pegawai negeri di DPR, begitu juga
di lembaga-lembaga lain. Karena statusnya sudah cukup jelas bahwa
dia ini adalah pegawai negeri ya sudah pegawai negeri. kebetulan
tadi kepolisian ya tidak apa-apa karena dia adalah tetap
kepolisian.
Jadi kita juga tidak usah menterjemahkan apakah dia PNS, apakah
dia pegawai negeri kepolisian, tidak masalah yang penting dia tahu
pegawai negeri. Mengenai hak dan kewajibannya kan diatur
tersendiri. Jadi kami menyarankan agar pada kepolisian negara itu
dihilangkan kalimatnya sehingga menjadi umum sifatnya. Terima
kasih.
KETUA RAPAT : F.TNI/POLRI.
F. TNI/POLRI (DRS. I KETUT ASTAWA) : Terima kasih. Kami sangat
amat mengerti hal yang ingin dikemukakan oleh
Pemerintah yaitu bahwa status polri ini adalah pegawai negeri
itu sudah jelas di UU No. 43, itu sudah jelas. Permasalahan yang
kami kemukakan adalah kami kaitkan dengan Pasal 20. Di dalam
rumusan Pasal 20 RUU ini dimana pegawai negeri pada kepolisian
negara R.I. adalah anggota : a) anggota kepolisian negara R.I. b)
PNS. Jadi ada dua. Kalau demikian kalau rumusan definisi
sebagaimana dicantumkan oleh Pemerintah maka konsekuensiny.a nanti
kalau kita mau bahas Pasal 20, di Pasal 20 itu pegawai negeri pada
kepolisian negara R.I. adal ah anggota kepolisian negara R.I.,
tidak ada nomor b, ini permasalahannya. Oleh karena itu kami
sarankan mesti ada perumusan kembali, walaupun apa yang kami
kemukakan bahwa sarankan anggota kepolisian negara R.I. adalah
pegawai negeri yang diangkat sebagai polisi negara R.I. itu mungkin
bisa menimbulkan pertanyaan lagi, dari awal sudah kami kemukakan
inipun belum pas. Karena sebenarnya ·memang kalau pegawai negeri
saja tidak ada yang diangkat, pegawai negeri ........... pegawai
negeri sebagai anggota kepolisian R.I. Pegaw~i. negeri itu terdiri
atas PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI. Ini mohon dapat juga
ditanggap essensi yang terkandung kepada apa yang kami tanyakan,
sehingga konkritnya kalau rumusan ini tetap diterima kami
sependapat, tetapi ada konsekuensi, konsekuensinya Pasal 20 itu
harus ada perubahan. Apakah itu akan dikehendaki oleh Pemerintah.
Terima kasih. !
36
-
KETUA RAPAT : FKKI
F.KKI (DRS. S. MASSARDY KAPHAT) : .~ Kami sependapat dengan
rumusan RUU ini.
KETUA RAPAT : FPDKB masih ada tambahan?
F.PDKB (PROF. DR. ASTRID S. SUSANTO) : Kami sebetulnya
sependapat seperti . kalau kami lihat, mendengar
penjelasan··penjelasan tadi masih ada kerancuan betul. Tadi saja
bapak dari F.TNI/POLRI mengatakan soal pegawai negeri itu adalah
TNI dan POLRI tidak bisa, tapi ini masalah kebahasaan lagi. Apabila
forum bisa menerima , bisa menerima. Karena menurut saya inti dari
permasalahan di pasal berikut. Terima kasih.
KETUA RAPAT : Baik mungkin begini Pemerintah, Pasal 20 itu
genusnya. Pegawai negeri ada
TNI, ada polisi, PNS, ini speciesnya, mung kin begitu, tetapi
terserah Pemerintah.
PEMERINTAH : Terima kasih Bp. Pimpinan Pansus. Jadi kami juga
memahami dari
pandangan-pandangan, karena memang tujuan utamanya tadi ingin
memperjelas status anggota polisi itu adalah memang pegawai negeri,
tetapi pegawai negeri tersebar dimana-mana, apakah pegawai negeri
kepolisian negara R.I. apakah pegawai negeri yang diangkat sebagai
polisi negara R.I. tentu kalau saya kaitkan dengan saran
F.TNI/POLRI itu bukan ....... jadi seolah-olah ada pegawai negeri
dulu baru diangkat oleh polisi. Tetapi kalau diangkat sebagai,
karena bersamaan dia mengucapkan sumpah kepolisian otomatis juga
pegawai negeri. jadi apabila naskah RUU yang disampaikan oleh
Pemerintah misalnya kata pada itu dihapus, itu juga sudah bisa
mengakomodir berbagai pendapat. Substansinya adalah anggota
kepolisian Negara R.I. adalah pegawai negeri kepolisian negara RI
jadi menegaskan bahwa anggota polisi itu ya pegawai negeri. jadi
kami mencoba menawarkan seandainya kata pada itu tidak ada apakah
ini sudah memenuhi pandangan-pandangan rekan-rekan fraksi, demikian
Pimpinan. Terima kasih.
KETUA RAPAT : ,\ Apakah kita perlu ke Ahli Bahasa ya, jelas kita
sepakat semua bahwa esensi
yang akan disampaikan disini menyatakan bahwa polisi adalah
pegawai negeri. Ada sumbangan pikiran dari Ahli Bahasa.
AHLI BAHASA: Kekhawatiran pihak F. TNI/Polri itu terjadi jika
kalimatnya dibalik, pegawai
negeri pada kepolisian negara RI adalah anggota kepolisian
negara RI itu baru terjadi yang dua tadi Pak. tapi ini kan anggota
kepolisian negara RI adalah pegawai negeri, nah dimana? di ini,
jadi tidak terjadi kerancuan itu, baru terjadi kerancuan itu jika
definisinya dib~lik, itu baru terjadi. Terima kasih.
KETUA RAPAT : Nah, mana yang lebih jelas, pegawai negeri pada
kepolisian negara RI atau
pegawai negeri titik.
AH LI BAHASA : Kalau umum ya, pegawai negeri titik. Tetapi ini
maunya pega·wai negeri
yang dimana? Yang di anu.
37
-
KETUA RAPAT : Jadi harus ada keterangan tempat.
AH LI BAHASA : Sesuai dengan konsep awalnya, maunya begitu,
bukan harus ada
keterangan tempat untuk genus umum tetapi ini keinginan pemilik
naskah, kalau ini naskah. Terima kasih.
KETUA RAPAT : Ya, silahkan F.PDIP.
F.PDIP (PANDA NABABAN) : Saya pikir sudah segala macam diskusi
kita ini, saya pikir sudah kembali
kesini lagi, kekonsep awal.
KETUA RJ!.PAT : F. PG
F.PG (DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA) : Berpendapat pada pemikiran
terakhir dari Ahli Bahasa, jadi kalau saya
sependapat dengan apa yang disampalkan ol·eh AhH Bahasa. Jadi
sebetulnya tidak ada confuse begitu ya, pertentanqan antara DIM
No.21 ini dengan pasal yang tadi dikatakan oleh rekan F~ TNI/Polri,
itu tidak ada rnenurut pandangan kami