BAB I PENDAHULUAN Searah dengan pembagian urusan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Kementerian Perumahan Rakyat melimpahkan sebagian urusan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur melalui kegiatan Dekonsentrasi. Untuk Tahun 2010 ini, kegiatan yang dilimpahkan tersebut meliputi kegiatan Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan dan Pemukiman, dan kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perumahan dan Pemukiman. Ketersediaan data sangat di perlukan khususnya dalam perencanaan dan penyiapan Kebijakan Pembangunan di Bidang Perumahan dan Pemukiman. Selama ini data yang tersedia belum sepenuhnya menunjang dan sangat terbatas. Undang–undang no. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman pada pasal 11 ayat (1) mengamanatkan bahwa pemerintah melakukan pendataan rumah untuk menyusun kebijaksanaan di bidang perumahan dan pemukiman. Kenyataan yang sering dirasakan di daerah adalah adanya persepsi yang berbeda diantara para pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan. Tidak jarang masalah ini menimbulkan kebingungan. Masalahnya terkadang bukan saja oleh persepsi yang berbeda tapi juga oleh karena ketidaktahuan akan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman ini Umumnya permasalahan tersebut disebabkan oleh keterbatasan akses ke berbagai sumberdaya, cenderung menghasilkan perumahan yang tidak teratur dan kurang layak huni. Mengingat daerah kita merupakan daerah tertinggal, dengan komunitas penduduk tersebar di daerah pesisir pantai dan pengunungan, banyak hal yang dapat kita lakukan melalui monitoring dan pendataan kalau di bidang pembangunan perumahan dan permukiman ini kita ketahui. Karena itu Laporan Pendataan dan Monitoring 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
Searah dengan pembagian urusan kewenangan antara Pemerintah dan
Pemerintah Daerah, Kementerian Perumahan Rakyat melimpahkan sebagian urusan
yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur melalui kegiatan Dekonsentrasi. Untuk
Tahun 2010 ini, kegiatan yang dilimpahkan tersebut meliputi kegiatan Pendataan dan
Monitoring Pembangunan Perumahan dan Pemukiman, dan kegiatan Sosialisasi
Kebijakan di Bidang Perumahan dan Pemukiman.
Ketersediaan data sangat di perlukan khususnya dalam perencanaan dan
penyiapan Kebijakan Pembangunan di Bidang Perumahan dan Pemukiman. Selama ini
data yang tersedia belum sepenuhnya menunjang dan sangat terbatas. Undang–
undang no. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman pada pasal 11 ayat (1)
mengamanatkan bahwa pemerintah melakukan pendataan rumah untuk menyusun
kebijaksanaan di bidang perumahan dan pemukiman.
Kenyataan yang sering dirasakan di daerah adalah adanya persepsi yang
berbeda diantara para pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan
pembangunan perumahan. Tidak jarang masalah ini menimbulkan kebingungan.
Masalahnya terkadang bukan saja oleh persepsi yang berbeda tapi juga oleh karena
ketidaktahuan akan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman ini Umumnya
permasalahan tersebut disebabkan oleh keterbatasan akses ke berbagai sumberdaya,
cenderung menghasilkan perumahan yang tidak teratur dan kurang layak huni.
Mengingat daerah kita merupakan daerah tertinggal, dengan komunitas penduduk
tersebar di daerah pesisir pantai dan pengunungan, banyak hal yang dapat kita lakukan
melalui monitoring dan pendataan kalau di bidang pembangunan perumahan dan
permukiman ini kita ketahui. Karena itu akan membuka peluang dan kesempatan bagi
Pemerintah melalui Pemerintah Daerah untuk menata wilayah komunitas tersebut agar
pembangunan perumahan dan permukimannya tidak kumuh, tidak teratur dan tidak
layak huni. serta dapat didukung oleh sarana dan prasarana yang bermanfaat.
Selain itu dalam serangkaian proses pelaksanaan pembangunan perumahan
kegiatan monitoring merupakan salah satu tahap yang harus dilaksanakan agar
pelaksanaan pembangunan perumahan dapat terlaksanakan sesuai dengan kriteria dan
sasaran yang telah di tetapkan ,pendataan monitoring ini dilakukan di Provinsi Sulawesi
barat sesuai dengan program dari kementrian perumahan rakyat.
Laporan Pendataan dan Monitoring 1
BAB II
PROFIL PERUMAHAN DI PROV/KAB/KOTA
2.1 Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Barat adalah pemekaran dari provinsi Sulawesi
selatan yang terbentuk berdasarkan undang – undang no 26 tahun 2004 pada 5
oktober 2004 sebagai provinsi yang ke–33 di Indonesia dengan 5 kabupaten, 69
kecamatan, 603 kelurahan/Desa, Luas wilayah darat : 16,990,77 km2, Luas
Perairan 20,342.00 km2 panjang pantai : 677 km’ Jumlah Pulau : 31 Pulau
Petani 61,57% Nelayan : 4,77%, Dengan ibu kota Mamuju dengan Jumlah
penduduk 1,158.336 jiwa, Strategi pembangunan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui :
Pemenuhan kebutuhan dasar
Pengembangan SDM
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menunjang
pembangunan secara berkelanjutan.
Pada dasarnya kondisi perumahan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat
sangat bervariasi, hampir setiap perumahan yang ada mengikuti kondisi tofografi
masing – masing wilayah, seperti halnya yang ada di Kabupaten Polman dan
Kabupaten Majene mengikuti pola jalan yang membentang mengikuti bentangan
pantai, Namun perumahan yang berada di daerah yang tofografinya landai
biasanya membentuk suatu kawasan perumahan yang biasa di identikkan
dengan pola grid.
Untuk kondisi perumahan tiap – tiap kabupaten ; Kabupaten Mamuju
rumah yang tersedia 74,906 unit yang tidak layak huni 1100 unit, Kabupaten
Polman rumah yang tersedia 80,162 unit, yang tidak layak huni 9,122, jumlah
rumah yang tersedia di Kabupaten Mamuju Utara 32.830 unit dan jumlah rumah
tidak layak huni sebanyak 2.146 unit, sementara di Kabupaten Mamasa jumlah
rumah yang tersedia 24.460 unit dengan jumlah rumah yang tidak layak huni
sebesar 11.801 unit dari 30.911 KK, dan Kabupaten Majene dengan jumlah
rumah 38.690 unit
2.2 Kabupaten Mamuju
Kabupaten mamuju terletak pada Provinsi Sulawesi Barat pada Provinsi
Posisi 1308’110”-2054’552” Lintang Selatan dan 11038’47” - 1305’35” Bujur Timur
Laporan Pendataan dan Monitoring 2
dari Jakarta ; (000’0” Jakarta = 160048’28” Bujur Timur Green Wich), Kabupaten
yang beribukota di Mamuju mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kabupaten Mamuju
Sebelah Timur : Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sebelah Selatan : Kab. Majene, Kab. Tana Toraja dan Kab. Mamasa
Sebelah Barat : Selat Makassar
Kabupaten Mamuju dengan luas wilayah 1602,812 Ha atau 8014,06 Km2
yang terbagi atas luas daratan 6,252.91 Km2 dan luas laut 1,761.25 Km2
memiliki jumlah penduduk Tahun 2009 sebesar 315. 053 jiwa dengan kepadatan
26,3 jiwa/Km2. Kabupaten Mamuju secara administrasi Pemerintahan terbagi
atas 16 Kecamatan, terdiri dari 142 Desa, 10 Kelurahan dan 2 UPT. Sementara
jumlah Rumah tangga pada tahun 2008 sebanyak 74,906 jiwa dengan luas
wilayah Permukiman 3.818,755 Ha2
Kondisi dan Tantangan
RTRW Belum ada
1. RDTR masih dalam bentuk Draf.
2. RP4D belum ada.
3. SPPIP belum ada
4. Dll
Rumah Tidak Layak Huni
Dari 6 kecamatan yang sudah di survey rata-rata 1100 rumah per kecamatan
namun selebihnya belum dilakukan pendataan
Estimasi berkisar 10-15 ribu unit rumah
Kondisi Eksisting Perumahan
Bangunan Rumah susun dan Tidak Bersusun
1. Rumah Tinggal : 71.161Unit
2. Rumah Campuran : 3745 Unit
Total : 74.906
Tipe Rumah
1. Rumah Sederhana : 552430
2. Rumah Menengah : 18.726
3. Rumah Mewah : 750
Total : 74.906
Jenis Bangunan Rumah1. Rumah Permanen ; 70.4112. Rumah Semi Permanen : 39703. Rumah Tidak Permanen ; 525Total : 74.906
Laporan Pendataan dan Monitoring 3
2.3 Kabupaten Majene
`
Secara geografis kabupaten Majene kabupaten terletak antara 20038’45” -
30038’15” Lintang Selatan dan antara 118045’00” - 11904’45” BT. Kabupaten
Majene merupakan salah satu dari 5 kabupaten dalam wilayah Propinsi Sulawesi
Barat yang terletak di pesisir pantai barat propinsi sulawesi barat memanjang
dari selatan ke utara. Luas wilayah kabupaten Majene adalah 947,84 Km2 atau
5,6% dari luas Provinsi Sulawesi Barat, terdiri atas 8 Kecamatan dan 40
Desa/Kelurahan, dengan luas wilayah permukiman 2.616 ha2 atau 2,76% dari
luas wilayah Kabupaten Majene. Secara administratif Kabupaten Majene
berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten mamuju
Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Polewali mandar dan Mamasa
Sebelah Selatan Berbatasan dengan teluk Mandar
Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.
Kabupaten Majene pada akhir tahun 2009 memiliki jumlah penduduk
sekitar 148.647 jiwa yang terdiri dari 29.729 RT yang tersebar di kawasan
permukiman yang ada di Kabupaten Majene dengan pertumbuhan penduduk
sekitar 0,37 %/ tahun.
Kabupaten Majene pada lima tahun terakhir untuk sektor perumahan dan
permukiman mengalami berbagai peningkatan dan memunculkan berbagai isu
yang antara lain :
a. Isu kesenjangan Pelayanan
Isu ini muncul karena terbatasnya peluang untuk memperoleh pelayanan
dan kesempatan berperan dibidang perumahan dan permukiman, khususnya
bagi kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan rendah. Oleh
karenanya kedepan perlu dikembangkan kepranataan dan instrumen
penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang berorientasi kepada
kepentingan seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan sosial dan
berkelanjutan.
b. Isu Lingkungan
Isu lingkungan pada umumnya muncul karena dipicu oleh tingkat urbanisasi
dan industrialisasi yang tinggi, serta dampak pemanfaatan sumber daya
teknologi yang kurang terkendali.
Laporan Pendataan dan Monitoring 4
c. Isu Urbanisasi Urbanisasi muncul disentra-sentra pertumbuhan kawasan yang tumbuh
cepat dan merupakan tantangan bagi pemerintah baik pemerintah pusat
maupun daerah untuk menjaga agar pertumbuhannya lebih mereta dan
terkendali termasuk upaya pemenuhan kebutuhan perumahan dan
permukiman.
2.4 Kabupaten Polman
Kabupaten Polewali Mandar terletak ± 195 km’ sebelah selatan Mamuju
ibukota Sulawesi Barat atau ± 250 km, Sebelah Utara Kota Makassar Ibukota
Provinsi Sulawesi Selatan. Berada pada posisi 118040’27”-119032”27’ Bujur
Timur dan 02040”00’–3032’00” Lintang Selatan, dengan batas–batas administrasi
Sebagai Berikut :
Utara berbatasan dengan kabupaten Mamasa
Timur Berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
Selatan Berbatasan dengan Teluk Mandar / Selat Makassar
Barat Berbatasan dengan Kabupaten Majene.
Luas Wilayah Kabupaten Polewali Mandar sekitar ± 2.022,30 km2 Secara
administratif terdiri dari enambelas kecamatan, Yaitu Kec. Tubbi Taramanu, Alu,