LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN JURUSAN …blog.iain-tulungagung.ac.id/labfebi/wp-content/uploads/sites/114/202… · kabupaten Tulungagung”. Penulisan laporan Praktik Pengalaman

LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TERHADAP

PERLINDUNGAN DAN HAK PEKERJA DALAM PERUSAHAAN DI

WILAYAH TULUNGAGUNG

Ditujukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir

Praktik Pengalaman Lapangan Ekonomi Syariah

Fakultas Bisnis dan Islam

Oleh :

Zinny Rabiha Intisyanuddin

NIM.12402173012

Dosen Pembimbing Lapangan :

Syamsul Umam, S.H.I,.M.H

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) TULUNGAGUNG

2020

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan akhir Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung ini telah disetujui dan

disahkan pada :

Hari : Jum’at

Tanggal : 07 Februari 2020

Di : Tulungagung

Judul Laporan : Peran Dinas Tenaga Kerja Terhadap Perlindungan Dan Hak

Pekerja Dalam Perusahaan Di Wilayah Tulungagung

MENYETUJUI

DOSEN PAMONG DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN

TATIK WINARNI,SE SYAMSUL UMAM, S.H.I,.M.H

NIP.19630915 199003 2 008 NIP.2009118002

MENGESAHKAN

a.n DEKAN

KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

SISWAHYUDIANTO,M.M

NIDN. 2015068402

KATA PENGANTAR

iii

Segala puji bagi Allah SWT yang telah meridhoi dan mengilhami selama

masa praktik pengalaman lapangan (PPL). Tanpa Rahmat dan Ridho-nya Peulis

tidak akan mampu mempersembahkan laporan PPL ini. Tidak Lupa Sholawat serta

salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammas SAW yang telah

membimbing dan menunjukkan sunnahnya ke dalam jalan yang benar serta kita

nantikan syafa’atnya kelak diakhirat nanti.

Tugas ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam kelulusan masa

kuliah Praktik Pengalaman Lapangan, dengan judul “Peran Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi terhadap perlindungan dan hak pekerja dalam perusahaan di wilayah

kabupaten Tulungagung”. Penulisan laporan Praktik Pengalaman Lapangan ini

ditulis dengan banyak bantuan dari pihak-pihak yang lain baik secara langsung

maupun tidak langsung.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag, selaku Rektor institut Agama Islam

Negeri Tulungagung.

2. Bapak Prof. Dr. H.Imam Fuadi, M.Ag, selaku Wakil rektorat bidang

akademik dan Pengembangan Lembaga institut Agama Islam Negeri

Tulungagung.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Aswad, M.A selaku ketua jurusan ekonomi

syariah institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

4. Bapak Syamsul Umam, S.H.I,.M.H, sebgai dosen pembimbing lapangan

yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga laporan ini dapat

terselesaikan.

5. Bapak Yumar, ST,MM, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi kabupaten Tulungagung yang telah memberikan ijin

melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan.

6. Bapak Drs.Agus Yuhono,Msi Selaku Kepala Sekretariat Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung yang telah memberikan

arahan dalam melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan.

iv

7. Ibu Tatik Winarni,SE selaku pembimbing PPL Kepala Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi kabupaten Tulungagung.

8. Segenap Bapak/Ibu Karyawan DISNAKERTRANS yang telah

membimbing dan memberikan wawasannya sehingga laporan ini dapt

terselesaikan.

9. Ibu Eko Arsih Yuni Astuti, SH sebagai kasi perlindungan di

DISNAKERTRANS yang telah memberikan wawasan sehingga saya dapat

menyelesaiakan Laporan PPL.

10. Rekan-rekan Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2017, terimakasiha tas

dukungan kalian selama ini.

Saya berharap apa yang saya tulis disini bermanfaat bagi kita semua. Saya

menyadari bahwasannya apa yang saya tulis sangat jauh dari kata sempurna. Untuk

itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca saya harapkan. Akhir

kata, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam laporan ini. Dan hanya

kepada Allah SWT kita berserah diri dan memohon ampunan.

Tulungagung, 24 Februari 2020

Penulis

ZINNY RABIHA INTISYANUDDIN

NIM.12402173012

v

DAFTAR ISI

COVER i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Dasar Pemikiran 1

B. Tujuan dan Kegunaan 2

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 3

BAB II PELAKSANAAN PRAKTIK 5

A. Profil Lembaga 5

B. Pelaksanaan Praktik 12

C. Permasalahan Di Lapangan 13

D. Tanggapan dari Pihak Lembaga Tempat Praktik 13

BAB III PEMBAHASAN ATAU ANALISIS TERHADAP TEMUAN...14

A. Pekerja/Buruh 14

B. Perlindungan Pekerja 17

C. Permasalahan Perlindungan Pekerja 18

D. Penyelesaian Permasalahan Perlindungan Pekerja 19

E. Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap perlindungan

dan Hak Pekerja 20

F. Hasil Analisis Mengenai Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

terhadap perlindungan dan Hak Pekerja 21

BAB IV PENUTUP 23

A. Kesimpulan 23

B. Saran 24

DAFTAR PUSTAKA

vi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Bukti Serah Terima

B. Bukti Kunjungan PPL

C. Bukti Bimbingan

D. Presensi Kehadiran Harian Individual

E. Presensi Kehadiran Kolektif

F. Berita Acara Harian Individual

G. Dokumentasi

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pekerja atau tenaga kerja merupakan pelaku ekonomi dan juga

sebagai pelaku dalam pembangunan ekonomi baik itu dilakukan oleh setiap

individu maupun secara kelompok. Tenaga kerja sendiri memiliki peran

penting dalam meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan

masyarakat hal ini bisa dibuktikan dalam setiap aktivitas perekonomian. Di

Indonesia sendiri tenaga kerja merupakan sumber daya yang jumlahnya

sangat banyak hal ini bisa dibuktikan dengan masih banyaknya tingkat

pengangguran.

Di Indonesia juga sering terjadi permasalahan yang bersangkutan

dengan pekerja, masalah yang sering terjadi ini seringkali bersangkutan

mengenai perlindungan pekerja itu sendiri, berdasarkan data pada

Kementrian Ketenagakerjaan pada tahun 2019 masalah yang paling banyak

tercatat yaitu mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) dan banyak juga

tercatat pelaku usaha atau perusahan tidak membayarkan kompensasinya

kepada pekerja.

Perlindungan pekerja sangat diperlukan hal ini merupakan dampak

dari pentingnya peran tenaga kerja dalam perekonomian, perlindungan

pekerja sendiri berguna untuk menjamin hak-hak dasar dan juga menjamin

kesempatan serta mennghindarkan dari perlakukan diskiriminasi atas dasar

apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja tetapi juga tetap

memperhatikan kepentingan dari perusahaan itu sendiri.

Mengenai perlindungan pekerja ini harus dilakukan oleh setiap

lapisan, mengingat pentingnya peran dari pekerja. Setiap lapisan itu

meliputi masyarakat, perusahaan dan juga pemerintahan, salah satu elemen

dari pemerintahan adalah dinas tenaga kerja. Di wilayah Tulungagung

meruupakan kota yang memiliki banyak perusahan yang berdiri, dan tentu

saja pada perusahaan hal ini tentu saja akan menjadi wadah bagi masyrakat

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2

Untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana perusahaan

melindungi hak-hak pekerjanya, maka tentu saja ini menjadi tanggung

jawab pemerintahan. Dan di Tulungagung sendiri masalah ini menjadi fokus

dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Tulungagung, Oleh

karena itu perlu adanya pembahasan yang lebih mendalam mengenai

bagaimana peran dinas tenaga kerja dalam perlindungan tenaga kerja.

B. Tujuan dan Kegunaan

Kegiatan praktik pengalaman lapangan yang dilakukan ini memiliki

beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Bagi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

a. Menjalin kerjasama yang terjadi antara instansi dengan lembaga

kampus baik dalam hal pendidikan maupun lainnya.

b. Menyiapkan sumber daya Manusia yang berkualitas dan kreatif

serta sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Bagi Lembaga/Instansi Tempat PPL

Menyalurkan ilmu kepada Mahasiswa PPL serta memberikan wawasan

lebih kepada Mahasiswa mengenai dunia demokrasi dalam dunia kerja

baik menyangkut penyusunan laporan keuangan maupun menghadapi

permasalahan yang muncul

3. Bagi Mahasiswa

a. Sebagai bukti dan pertanggungjawaban mahasiswa bahwa telah

mengikuti PPL yang merupakan salah satu bentuk syarat

menempuh pendidikan S1

b. Mahasiswa dapat menerapkan atau megaplikasikan pelajaran yang

dipelajari selama perkuliahan dan menambah ilmu baru mengenai

akuntansi pemerintahan

c. Melatih tanggung jawab dan disiplin serta mengembangkan pola

pikir agar tidak terpacu pada teori saja.

Kegunaan atau manfaat dari kegitan Praktik Pengalaman Lapangan

(PPL) ini diantaranya sebagai berikut:

3

1. Bagi Fakultas Ekonmi dan Bisnis Islam

Meningkatkan hubungan kemitraan dengan instansi yang ditempati

PPL dan mempermudah fakultas untuk penempatan PPL yang

selanjutnya.

2. Bagi Lembaga/Instansi

a. Dapat membantu pekerjaan pegawai dan mengganti disaat pegawai

cuti.

b. Meningkatkan manajemen dan operasional dengan adanya saran

yang diberikan ileh mahasiswa PPL.

3. Bagi Mahasiswa:

a. Mendapatkan pengalaman kerja, mengetahui dunia kerja yang

nyata.

b. Menambah wawasan dan memahami secara umum strategi yang

dilakukan DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Tulungagung dalam perluasan kesempatan kerja.

c. Mengaplikasikan teori yang telah didapat dalam bangku kuliah ke

dalam dunia nyata.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Dalam melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) waktu

yang telah ditentukan dimulai dari tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan

07 Februari 2020. Dengan jadwal kegiatan dan juga jam kerja pada saat

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sebagai berikut:

Hari Jam Masuk Jam Istirahat Jam Pulang

Senin 07.00 WIB 12.00 WIB - 13.00 WIB 14.00 WIB

Selasa 07.00 WIB 12.00 WIB - 13.00 WIB 14.00 WIB

Rabu 07.00 WIB 12.00 WIB - 13.00 WIB 14.00 WIB

Kamis 07.00 WIB 12.00 WIB - 13.00 WIB 14.00 WIB

Jumat 07.00 WIB 11.30 WIB - 13.00 WIB 13.30 WIB

4

Sabtu Libur Libur Libur

Minggu Libur Libur Libur

Adapun tempat pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

yaitu berada di lembaga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Tulungagung yang terletak di Jl.Jayeng Kusuma No.19, Trimulyo, Ngujang,

Kec Kedungwaru, Kab.Tulungagung

5

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTIK

A. Profil Lembaga Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten

Tulungagung

1. Profil Lembaga

Nama Lembaga : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Tulungagung

Alamat : Jl.Jayeng Kusuma No.19, Trimulyo, Ngujang, Kec

Kedungwaru, Kab.Tulungagung

Kode pos : 66251

Telp. : 0355-321293

2. VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Tulungagung

Visi :

Terwujudnya Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Mandiri,

Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia.

Misi :

a. Mendorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis kearifan

Lokal dan Potensi Daerah

b. Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam

Mewujudkan Ketentraman, Rasa Aman, Serta Ketertiban Mayarakat.

Tujuan :

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

di wilayah kabupaten Tulungagung

Sasaran :

Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Masyarakat di wilayah Kabupaten

Tulungagung

6

3. Kondisi Geografis

Lembaga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Tulungagung disingkat dengan DISNAKERTRANS Kabupaten

Tulungagung merupakan suatu organisasi pemerintah yang menangani

bidang ketenagakerjaan dan juga ketransmigrasian dengan

pimpinannya adalah seorang kepala dinas yang bertanggungjawab

kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Tulungagung sendiri berada di Jl. Jayeng Kusuma No.19 Trimulyo Desa

Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Lebih

tepatnya berada tepat di selatan Pengadilan Negeri Tulungagung, serta

berada tepat di sebelah utara dari kantor Dinas Penanaman Modal dan

PTSP.

Ruangan yang dimiliki oleh DISNAKERTRANS sendiri meliputi;

ruang kepala dinas, ruang bagian sekertariat, ruang sekertariat, ruang

kepala sekertariat, ruang bidang pelatihan dan produktivitas,ruang kasi

pelatihan dan produktivitas, ruang bidang hubungan industrial,

resepsionis, ruang bagian penempatan dan perluasan kesempatan kerja,

ruang Kasi penempatan dan perluasan kesempatan kerja, ruang BLK,

dua kamar mandi dan juga beberapa kelas untuk pembelajaran pada saat

pelatihan berada di lantai satu dan dua. Dan juga memiliki gedung untuk

LTSA, gedung PPTKLN, bangunan musholla, kantin dan juga area

parkir di beberapa tempat.

4. Sejarah Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Tulungagung.

Pada awalnya Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(Disnakertrans) Kabupaten Tulungagung yang berada di Jalan

Jayengkusuma Nomor 19 Tulungagung ini merupakan Kantor

Departemen Transmigrasi Kabupaten Tulungagung. Pada Tahun 2001,

ketika diberlakukan otonomi daerah, berdasarkan Undang-undang

7

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah, maka digabunglah 3 instansi yaitu : Kantor

Departemen Transmigrasi, Kantor Departemen Tenaga Kerja, dan

Cabang Dinas Perburuhan Provinsi Jawa Timur menjadi Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tulungagung.

Selanjutnya pada Tahun 2008, berdasarkan Undang-undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka

digabunglah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kantor

Kesejahteraan Sosial menjadi Dinas Sosial, Tenaga kerja dan

Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Tulungagung sampai

dengan akhir Tahun 2016 (Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2014

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah).

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Tulungagung, maka berpisahlah urusan sosial sehingga dalam

Peraturan Daerah Nomer 55 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Tulungagung menjadi Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi (Disnakertrans) dengan tipe B, yaitu terdiri dari 3 Bidang

(masing-masing 3 Seksi), 1 Sekretariat (2 Subbag) dan 1 UPT BLK (1

Subbag).1

5. Struktur Organisasi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 55

Tahun 2016, tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Tulungagung; bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 Database DiSNAKERTRANS 2020

8

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

9

KEPALA UPT BLK

SEKRETARIS

BIDANG PELATIHAN DAN

PRODUKTIVITAS

SEKSI

PENYELENGGARAAN

PELATIHAN

SEKSI KELEMBAGAAN

PELATIHAN

SEKSI

PRODUKTIVITAS

TENAGA KERJA

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL

DAN KESEJAHTERAAN TENAGA

KERJA

SEKSI PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA

SEKSI HUBUNGAN

INDUSTRIAL

SEKSI KESEJAHTERAAN

TENAGA KERJA

SUB BAGIAN

PERENCANAAN

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG PERLUASAN KESEMPATAN

KERJA DAN TRANSMIGRASI

SEKSI PENGEMBANGAN

DAN PERLUASAN

KESEMPATAN KERJA

SEKSI PENEMPATAN TENAGA

KERJA

SEKSI TRANSMIGRASI

KEPALA DINAS

10

Keterangan :

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Tulungagung dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung

disajikan dalam bagan berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekertariat, Membawahi :

1) Sub bagian Perencanaan

2) Sub bagian umum dan keuangan

c. Bidang pelatihan dan produktivitas, membawahi:

1) Seksi Kelembagaan pelatihan

2) Seksi Penyelenggaran Pelatihan

3) Seksi Produktivitas Tenaga Kerja

d. Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi:

1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja

2) Seksi Pengembangan dan perluasan kesempatan Kerja

3) Seksi Transmigrasi

e. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

membawahi :

1) Seksi Hubungan Industrial

2) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja

3) Seksi Kesejahteraan Tenaga Kerja

f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

1) Kepala UPT

2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

3) Koordinator Pelatihan dan Sertifikasi

4) Koordinaor dan Pengembangan dan Pemasaran

g. Kelompok Jabatan Fungsional

11

Daftar Jabatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No NAMA JABATAN

1. YUMAR, ST, MM Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

2. Drs. AGUS YUHONO, Msi Sekretaris

3. Dra. TRININGSIH CH.RAHAYU,

M.Si

Kepala Bidang

Penempatan,Perluasan

Kesempatan Kerja dan

Transmigrasi

4 DEDY EKA PURNAMA, SS.TP Kepala Upt Balai Latian Kerja

5 PARJANA, SH.MM Kepala Seksi Pengembangan dan

Peluasan Kesempatan Kerja

6 TRIAGUS RIYADI, MIP Kasubag Perancanaan

7 TAMIRIN, S.Sos Kepala Seksi Trasmigrasi

8 NINIK ERNAWATI, SE Kepala Seksi Kesejatraan Tenaga

Kerja

9 SUNARTO, SH Kepala Seksi Penempatan Tenaga

Kerja

10 TATIK WINARNI, SE Kepala Seksi Hubungan Industrial

11 EKO ARSIH YUNI ASTUTI, SH Kepala Seksi Perlindungan Tenaga

Kerja

12 ELOK YUSWARI, S.Sos Kepala Tata Usaha

13 ANWAR RIPANGI, ST Instruktur Ahli Pertam

14 SITI QOYUMI, SH Penyusun Bahan Pembinaan 2

15 Drs. SRI HARYONO Analis Kompetensi dan Kualifikasi

Tenaga Kerja

16 RONALD ARBI BAWA, SE Penyusun Bahan Pembinaan

17 BAHMAN, SH Penyuluh transmigrasi

18 HIDDJRAH ARIS SAPUTRA ,SE Penyusun Bahan Pembinaan 4

12

19 DIYAH ARIANTI Bendahara

20 JOKO MAHENDRO,SH Penyusun Bahan Pembinaan

21 RADITYO DIMAS FIRMANSYAH Anaslisis Perencanaan Progam dan

Anggaran

22 ALFAN DWI PUTRANTO Penyususun Bahan Pembinaan 3

23 LISWATIN, S.Sos Pengelola keuangan 3

24 HARMONO NUGROHO, A.Md Pengelola Data 6

25 SEPTI RAHAYU Pengelola Keuangan 2

26 SUDARPO,Ssos Pengelola Keuangan 4

27 YOHAN PRANANTO Pengelola Data 1

28 UMI HANIK, SE Pengelola Program dan Laporan 2

29 SUPRIANI Pengelola Keuangan

30 SUKARMI Penelola Keuangan 1

31 SUKONO Pengelola Brang Milik negara 19

32 YUNI RATMINI Pengadministrasi Kepegawian

33 KATIYAH Pengadminsitrasi Umum

34 HYATIN ARIANI Pengadministrasi umum

35 AGUS SAMSUDIN Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana 2

36 HERI SUYANTO Pengadministrasi Kepegawian

13

37 MOH. MUHAIMIN Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana 3

38 LUTFI ALI Pemelihara Sarana dan Prasarana 1

39 SHOBARI Pengadministrasi umum

B. Pelaksanaan Praktik

Dalam Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan yang berada di Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulunggagung, beberapa

kegiatan yang diikuiti dan juga tugas yang dilaksanakan antara lain sebagai

berikut :

1. Mengikuti kegiatan Apel setiap hari senin pagi

2. Mempelajari dan memahami terkait deskripsi, tugas dan wewenang

DISNAKERTRANS

3. Mempelajari dan Memahami tugas terkait struktur organisasi dan tata

kerja.

4. Mempelajari dan memahami tugas terkait administrasi surat dan juga

pengarsipan surat

5. Mempelajari dan memahami tugas terkait pembuatan dan penyususnan

Laporan Pengeluaran bendahara

6. Memepelajari dan memahami tugas terkait mengenai LKJIP

DISNKAERTRANS

7. Memahami dan memplejari bagaimana pembuatan program kegiatan

yang akan dilaksanakan

8. Memahami dan mempelajari mengenai undang-undang ketenagakerjaan

9. Memahami dan mempelajari bagaimana proses penyusunan SPJ

bulanan.

10. Memahami dan mempelajari bagaimana proses yang harus dilakukan

dalam penanganan kasus perselisihan pekerja

11. Memahami dan mempelajari bagaimana perusahan dalam memiliki

peraturan perusahaan (PP)

12. Memhami dan mempelajari bagaimana proses pemberangkatan PMI.

14

C. Permasalahan Di Lapangan

Dalam melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi saya menemukan permasalahan yaitu pada

bidang hubungan Industrial pada bagian Perlindungan. Saat saya berada di

ruang HI saya melihat bahwasannya ada beberap orang yang datang dan

meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahannya yang

berhubungan dengan PHK. Selain itu saat saya berada di ruang Sekertriat

saya juga melihat bahwasnnya banyak sekali perushaan baik yang berupa

CV maupun PT mengajukan pengesahan peraturan perusahaan.

Oleh karena itu saya ingin mengkaji lebih dalam lagi kenapa dengan adanya

PP perusahan masih ada pekerja yang menuntut haknya, dan apa pula peran

dinas tenaga kerja untuk mencegah adanya hal ini.

D. Tanggapan Dari Pihak Lembaga Tempat Praktik

Tanggapan pihak dinas sendiri untuk mengatasi hal itu dengan

adanya sosialisai yang dilakukan kepada perusahaan-persuahaan, mengenai

peraturan perusahan dan juga hak dari pekerja, dan syarat yang harus

dipenuhi dalam pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) yaitu dengan jumlah

karyawan minimal 10 orang. Selain itu menanggapi permasalahan-

permasalah yang ada tentang pekerja maka akan sepenuhnya di serahkan

kepada badan pengawas, pihak dinas sendiri hanya akan membantu sebagai

mediator dari pekerja itu sendiri kepada perusahaan jika ada masalah yang

muncul.

BAB III

PEMBAHASAN ATAU ANALISIS TERHADAP TEMUAN

15

A. Pekerja/ Buruh

Pengertian pekerja atau buruh dapat diketahui dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “ setiap orang

yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pekerja/buruh

adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah pekerja.

Sementara itu Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000

tentang Serikat Pekerja juga memberikan pengertian yang sama dari definisi

pekerja/buruh yaitu “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau

imbalan dalam bentuk lain2”.

Pekerja/buruh berupa orang-orang yang bekerja pada suatu tempat,

pekerja tersebut harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang

diadakan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggung jawab atas

lingkungan perusahaannya yang kemudian atas pekerjaannya pekerja

tersebut akan memperoleh upah dan atau jaminan hidup lainnya yang layak.

Hal ini didasarkan kerena adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh

dengan pengusaha (majikan).

Hubungan kerja adalah Suatu hubungan antara seorang buruh

dengan seorang majikan, hubungan kerja harusnya menunjukkan

kedudukan kedua pihak, yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan

kewajiban-kewajiban buruh terhadap majikan serta hak-hak dan kewajiban-

kewajiban majikan terhadap buruh. 3

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan

pekerja/buruh yang berdasarkan suatu perjanjian kerja, yang mempunyai

unsur pekerjaan yang harus dikerjakan selama pekerja/buruh bekerja,

mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dikerjakannya, dan adanya

suatu perintah dari pemberi kerja/ pengusaha/ majikan. Perjanjian kerja

yang dibuat dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan.

2 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung; PT Citra Aditya Bakti,

2003)Hl.60 3 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta:PT Raja Grafindo

Persada,2005)Hl.133

16

Adanya perjanjian kerja maka secara tidak langsung timbul suatu ikatan

antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Sehingga adanya ikatan perjanjian

kerja inilah yang akan menimbulkan hubungan kerja.

Hak Pekerja

1. Menjadi Anggota Seikat Tenaga Kerja

Menjadi anggota serikat tenaga kerja dalam regulasi disebutkan

bahwa setiap karyawan berhak menjadi anggota atau membentuk

serikat tenaga kerja. Setiap karyawan diperbolehkan untuk

mengembangkan potensi kerja sesuai dengan minat dan bakat.

Karyawan juga mendapatkan jaminan dari perusahaan dalam hal

keselamatan, kesehatan, moral, kesusilaan serta perlakuan yang

sesuai dengan harkat dan martabat berdasarkan norma serta nilai

keagamaan dan kemanusiaan.

hak ini tercantum dalam uu nomor 13 tahun 2003 pasal 104, terkait

serikat pekerja dan uu nomor 21 tahun 2000 mengenai

serikat pekerja.

2. Jaminan Sosial dan Keselamatan Kerja

Karyawan juga berhak mendapatkan jaminan sosial yang

berisi tentang kecelakaan kerja, kematian, hari tua hingga

pemeliharaan kesehatan. Sekarang ini implementasi hak karyawan

bidang jaminan sosial dan k3 adalah berupa bpjs. Anda sebagai

pemilik perusahaan atau pemberi kerja wajib mendaftarkan setiap

karyawan sebagai anggota bpjs dalam rangka pemenuhan hak ini.

Hak karyawan yang satu ini tercantum dalam uu ketenagakerjaan

nomor 13 tahun 2003, uu nomor 03 tahun 1992, uu nomor 01 tahun

1970, ketetapan presiden nomor 22 tahun 2003, peraturan

pemerintah nomor 14 tahun 1993 dan peraturan menteri nomor 4

tahun 1993 dan nomor 1 tahun 2008.

3. Menerima Upah Yang Layak

Tercantum dalam permen nomor 1 tahun 1999 pasal 1 ayat

1, uu nomor 13 tahun 2003, pp tahun 1981, peraturan menteri nomor

17

01 tahun 1999 dan paling baru adalah permenaker nomor 1 tahun

2017.

4. Membuat Perjanjian Kerja atau PKB

Hak karyawan atau pekerja ini tercantum dalam undang-undang

ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 dan juga undang-undang

nomor 21 tahun 2000. Karyawan yang telah tergabung dalam serikat

pekerja memiliki hak untuk membuat perjanjian kerja yang

dilaksanakan berdasarkan proses musyawarah.

5. Hak Atas Perlindungan Keputusan PHK tidak Adil

Hak ini tercantum dalam surat edaran menteri tenaga kerja NOMOR

907/Men.PHI/X/2004. Setiap karyawan berhak mendapat

perlindungan dan bantuan dari pemerintah melalui dinas tenaga

kerja bilamana mengalami phk secara tidak adil.

6. Hak Karyawan Perempuan Seperti Libur PMS Atau cuti Hamil

Secara umum hak ini tercantum dalam uu nomor 13 tahun

2003 pasal 76 ayat 2 yang menyatakan bahwa perusahaan atau

pengusaha dilarang mempekerjakan perempuan hamil yang bisa

berbahaya bagi kandungannya dan dirinya sendiri.

Selain point tersebut, pada pasal 82 Ayat 2 UU Nomor 13 Tahun

2003 juga menyebutkan perihal hak cuti keguguran. Selanjutnya

pada uu nomor 3 tahun 1992 mengatur tentang hak biaya persalinan

yang bisa didapat oleh karyawan. Pada Pasal 83 UU

Nomor 13 Tahun 2003 juga masih membicarakan mengenai

hak karyawan perempuan yakni terkait hak menyusui. Terakhir

adalah hak cuti menstruasi yang diatur dalam Pasal 81 UU Nomor

13 Tahun 2003.

7. Pembatasan Waktu Kerja, Istirahat, Cuti dan Libur

Misalnya, terkait waktu istirahat, disebutkan bahwa karyawan

memiliki hak untuk mendapatkan istirahat antara jam kerja minimal

setengah jam setelah bekerja selama empat jam.4

4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

18

B. Perlindungan Pekerja

Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan

tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-

hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma

yang berlaku dalam perusahaan. secara teoretis dikenal ada tiga jenis

perlindungan kerja, yaitu sebagai berikut ;

1. Perlindungan Sosial

yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha

kemasyarakatan, yang tujuannya adalah memeberikan

kesempatan kepada pekerja/ tenaga kerja mengembangkan

kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan

khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga.

Perlindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja.

2. Perlindungan Teknis

yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-

usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya

kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau

bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut

sebagai keselamatan kerja.

3. Perlindungan Ekonomis

yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-

usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu

penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari

baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh

tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya.

Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial5.

Sedangkan dari hasil wawancara yang sudah dikakukan mengenai

perlindungan pekerja bahwasannya yang peru dilakukan dalam melakukan

perlindungan pada perkerja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu

5 Andrian Sutedi, Hukum Perburuhan,(Jakarta:Sinar Grafika,2009),hl.171

19

yang pertama mengenai penerima Upah/Gaji, selanjutnya mengenai jaminan

kesejahteraan.

C. Permasalahan Perlindungan Pekerja

Pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja

berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh

pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin,

suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan

tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap

para penyandang cacat. Sedangkan Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha

untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan

jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Dari isi pada

pasal tersebut merupakan wujud perlindungan hukum bagi para tenaga

kerja.Di antara sebab-sebab mutlak diperlukannya perlindungan

bagi tenaga kerja adalah:

1) Posisi tawar yang rendah

Lemahnya kedudukan tenaga kerja dari segi ekonomi dan pendidikan,

menyebabkan rendahnya kualitas si pekerja. Tenaga kerja dengan

pendidikan yang tidak memadai akan cenderung mendominasi

pekerjaan kasar. Hal ini juga disebabkan adanya kualifikasi dari pihak

penyedia lapangan kerja dalam mempersyaratkan calon tenaga kerja

yang direkrutnya.

2) Hubungan kerja yang tidak seimbang antara pengusaha dan

pekerja/buruh dalam pembuatan perjanjian

Pembebanan hak dan kewajiban yang tidak seimbang antara penyedia

lapangan kerja dengan pekerja/buruh ini menyebabkan suatu

ketimpangan. Secara tidak langsung pekerja/buruh hanya akan diberi

pilihan-pilihan yang cenderung merugikan dirinya, sedang di sisi lain

memberi banyak keuntungan pada pengusaha.

3) Pekerja/buruh diperlakukan sebagai obyek

20

Dalam konteks ini, seorang pekerja/buruh diperlakukan tak ubahnya

alat yang dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya,

sehingga berakibat pada; Kesewenang-wenangan pengusaha,Tuntutan

kerja maksimal,Upah yang sebatas pada upah minimum

regional/provinsi, Kurang diperhatikannya masa kerja pekerja/buruh,

dan sebagainya.

4) Diskriminasi golongan

Meskipun perbuatan diskriminasi dilarang, namun tidak bisa dipungkiri

bahwa hal ini masih sering terjadi di kalangan masyarakat, seperti

mengenai jenis kelamin, ras, latar belakang sosial, fisik, dan

sebagainya.6

Penjabaran diatas adalah mengenai apa saja yang bisa memicu

permasalahan dalam perlindungan tenaga kerja, dan yang sering terjadai

adalah pada posisi tawar yang rendah dan juga pada hubungan yang

tidak seimbang antara pengusaha dan buruh, oleh karena itu munjul

permaslaahan yaitu gaji yang diberikan tidak sesuai dengan UMK atau

mengenai PHK.

D. Penyelesaian Permasalahan Perlindungan Pekerja

Dalam sebuah perusahaan atau tempat kerja pada dasarnya memiliki

kepentingan yaitu keberlangsungan usaha dan juga keberhasilan dalam

mencapai target, akan tetapi tidak dipungkiri dalam hal ini sering terjadi

permasalahan yang masih sering terjadi antara pengusaha dan dengan

pekerjanya, dan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan

dengan perlindungan pekerja bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantara

yaitu sebagi berikut;

1. Dengan perundingan Bipatrit

Yaitu perundingan yang harus diselesaikan dalam waktu

maksimal 30 hari guna mencapai kata mufakat, atau dalam kata

lain dilakuakn musyawarah terlebih dahulu antara pekeja dengan

pihak perusahan untuk mencapai kesepakatan, dan apabila

6Ibid hl.60

21

dengan perundingan ini maslah sudah dapat diselesaikan maka

semua pihak wajib membuat perjanjian bersama dan

didaftarakan pada Pengadilan Hubungan Industrial.

2. Dengan Konsoliasi

Jika pada perundingan bipatrit tidak ditemukan kesepakatan

maka akan berlanjut pada tahap konsolisai, pada tahap ini

memerlukan pihak ketiga yang disebut dengan konsiliator.

Konsoliator bertugas untuk menyelesaikan perselisihan diantara

kedua pihak secara damai.

3. Dengan Mediasi

Penyelesaian permasalahan dengan cara mediasi dibantu oleh

seorang mediator, dimana ia meruapakan pegawai instansi

pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan dan memenuhi syarat-syarat mediator yang

ditetepkan oleh Mentri Tenaga Kerja.7

Dari penjelasan diatas maka dinas tenaga kerja menjadi tempat

mediasi bagi para pekerja yang memiliki masalah dengan peruhaan ataupun

sebaliknya, akan tetapi jika tidak bisa diselesaikan pada proses mediasi

maka selanjutnya akan masuk pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Pada proses PHI akan langsung ditangai oleh badan pengawas yang ditunjuk

langsung oleh pemerintah Provinsi

E. Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap perlindungan

dan Hak Pekerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung merupakan dinas yang

di berada dibawah naungan bupati, sehingga peran dinas sendiri sebagai

pelaksana dari visi dan misi dari bupati itu sendiri, akan tetap dinas tenaga

kerja dalammelaksakan tugasnya memiliki peran sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga kerja sama bipatrit dimana Lembaga kerja sama

bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal

yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang

7 Hasil wawancara dengan ibu Eko Arsih

22

anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh

yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.

2. Sebagai Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi,

konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang

anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat

pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.

3. Sebagai pemberi ijin dalam pembuatan peraturan perusahaan, dimana

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh

pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

4. Sebagai mediator dalam penyeleseaian permasalahan hubungan

industrial, dimana hubungan industrial adalah perbedaan pendapat

yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan

pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh

karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan,

dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar

serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

5. Sebagai pengawas ketenagakerjaan dengan cara melakuakan kegiatan

mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-

undangan di bidang ketenagakerjaan.

Dapat disimpulkan bahwasannya peran dinas tenaga kerja

transmigrasi adalah menjamin bahwasanya pekerja diberikan hak oleh

perusahaan dan juga memastikan bahwasannya pekerja menjalakan

tugasnya sesuai dengan ketentuan.

F. Hasil Analisis Mengenai Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

terhadap perlindungan dan Hak Pekerja di Tulungagung

Dari penjabaran mengenai pekerja, perlindungan

pekerja,penyelesaian permasalahan pekerja, peran dinas tenaga kerja dan

transmigrasi dalam perlindungan dan hak perja, dan juga berdasarkan hasil

wawancara yang telah dilakukan dinas tenaga kerja kabupaten tulunggaung

memeiliki peran yang sangat penting dalam menangani dan juga

23

menyelesaikan kasus permasalahan kasus pekerja. Hal ini dibuktikan

dengan Permasalahan tentang hak pekerja dan juga perlindungan pekerja

bisa diatasi dari awal dengan adanya peraturan perusahaan.

Peraturan perusahaan berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-

Undang No 13 Tahun 2003 tentang keteenagakerjaa adalah peraturan yang

dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memeuat syarat-syarat kerja dan

tata tertib perusahaan. Dimana PP ini dibuat dengan tujuan menjamin

keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja, serta antara kewenanagan

dan kewajiban pengusaha, memberikan pedoman bagi pengusaha dan juga

pekerjauntuk melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing, dam

memnciptakan hubungan kerja yang harmonis, aman dan dinamis anatar

pekrja dan pengusaha.

Dalam pembuatan PP perusahaan harus menyerahkan terlebih

dahulu rancangannya kepada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi di

Tululungagung, hal ini dilakukan guna perluadanya kajian ulang apakah PP

tersebut sudah sesuai dengan undang-undang apa tidak, jika tudak sesuai

maka PP akan diserahkan kembali pada perusahaan untuk dirubah kembali.

Biasanya sebelum diadakannya penyerahan PP ihak dinas sendiri akan

memeberikan sosialisasi kepada perusahaan tentang betapa pentingnya

membuat PP, data yang diperoleh dari DISNAKERTRANS kapada tahun

2020 ini ada sekitar 60 perushaan di Tulungagung yang telah membuat PP,

dan kasus mengenai perlindungan pekerja hanya satu kasusu yang

ditemukan bipatrit.

Menurut penulis dengan adanya intensitas sosialiasi dan pengarahan

yang diberikan kepada perusahaan akan memberikan dampak yang besar

terhadap perwujudan perlindungan dan hak pekerja di wilayah

Tulungagung, selain itu dalam perijinan PP yang di terima perlu adanya

pengkajian yang lebih detail sehingga tingkat kasus mengenai hak pekerja

akan sedikit terkurangi.

24

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pekerja/buruh berupa orang-orang yang bekerja pada suatu tempat,

pekerja tersebut harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang

diadakan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggung jawab atas

lingkungan perusahaannya yang kemudian atas pekerjaannya pekerja

tersebut akan memperoleh upah dan atau jaminan hidup lainnya yang layak.

Hal ini didasarkan kerena adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh

dengan pengusaha (majikan).

Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan

tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-

hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma

yang berlaku dalam perusahaan. secara teoretis dikenal ada tiga jenis

perlindungan kerja yaitu perlindungan sosial, ekonimis dan juga teknis.

Permasalahan yang sering terjadi dalam perlindungan dan hak

pekerja di dasari oleh beberapa hal, diantaranya yaitu posisi tawar yang

rendah, hubungan kerja yang tidak seimbang antara pengusaha dan pekerja

dlam pembuatan perjanjian,pekrja diperlakukan sebagai obyek, dan adanya

diskriminasi golongan di dalam perusahaan.

Dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan

perlindungan pekerja bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantara yaitu

sebagi berikut; yaitu dengan cara perundingan bipatrit atau hanya dengan

kedua belah pihak yang bersangkutan saja, selanjutnya dengan jalan

konsiliasi yaitu dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah dalm

musyawarah, kemudian dengan mediasi yaitu perundingan yang pihak

ketiiganya adalah dari instansi pemerintah yang memenuhi syarat sebagai

mediator, dan yang terakhir jika permasalahan belum terselesaiakn maka

akan masuk pada Pengadilan Hubungan Industria (PHI).

Peran dinas tenaga kerja dan transmigrasi dalam perlindunag dan

hak perkaja yaitu dengan adanya sosialisasi dan pengesahan perijinan

25

peraturan perusahaan atau PP, selaian itu jika ada masalah mengenai pekerja

dan hak pekerja DISNKAERTRANS bisa sebgai mediator dan juga bisa

sebagai pihak konsiliator untuk menemukan jalan keluarnya.

Dari penjabaran tersebut perlu adanya intensitas sosialiasi dan

pengarahan yang diberikan kepada perusahaan akan memberikan dampak

yang besar terhadap perwujudan perlindungan dan hak pekerja di wilayah

Tulungagung, selain itu dalam perijinan PP yang di terima perlu adanya

pengkajian yang lebih detail sehingga tingkat kasus mengenai hak pekerja

akan sedikit terkurangi.

B. Saran

Praktik Pengalaman Lapangan yang dilakukan di Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupataen Tulungagung merupakan pengalaman

yang sangat berharga, dengan adanya kerjasama yang baik dan juga

keramahan dari seluruh karyawan yang ada memberikan eksan tersenderi

bagi penulis. Dan melalui laporan praktik pengalaman lapangan ini penulis

ingin sampaikan bahwasannya perlu dengan meningkatkan tingkat

sosialisasi dan juga terjun langsung kelapanngan akan sangat membantu

dalam mengurangi tingkat permasalahan dalam kasus pekerja pada

perusahaan. Selain itu penulis juga ingin menyampaikan saran untuk pihak-

pihak dalam PPL ini;

1. Untuk Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung

a. Pihak Fakultas dapat memeberikan perhatian lebih terhadap

mahasiswa yang mengikuti program PPL

b. Intensitas dalam peninjauan dan juga monitoring mahasiswa PPL di

temapt tugas lebih ditingkatkan

c. Pemberian informasi atau bekal dalam mengikuti kegiatan PPL ini

perlu dipersiapkan dengan matang.

2. Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrai Kabupaten Tulungagung

a. Perlunya peningkatan kedisiplinan dalam kerja

b. Pemberian pekerjaan yang bermanfaat bagi mahasiswa PPL, supaya

bisa mengembangkan ilmu yang sudah di dapat.

26

c. Peningkatan mengenai rasa tanggung jawab akan tugas yang telah

dibebankan.

3. Untuk Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan

a. Pelunya peningkatan kedisiplinan dan juga keikhlasan dalam

menjalankan setiap tugas yang diberikan

b. Menjaga nama baik almamater dan kekompakan anggota pada

praktik pengalaman lapangan

c. Lebih aktif dalam menjalankan tugas yang diberikan dan juga lebih

aktif dalam menemukan permasalahan yang ada.

d. Membina hubungan baik dengan pihak lembaga tempat lokasi PPL,

baik itu dosen pamong maupun semua pihak yang ada pada lembaga

lokasi PPL.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim.2020.Sejarah Dinas.Tulungagung:DinasTenaga dan Transmigrasi

Kabupaten Tulungagung

Husni,Lalu. 2005.Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.Jakarta:PT Raja

Grafindo Persada

Khakim,Abdul.2003.Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.Bandung:PT

Citra Aditya Bakti

Pemerintahan Indonesia.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan.Lembaran Ri Tahun 2010. Jakarta :Sekertariat Negara

Sutedi,Andrian.2009.Hukum Perburuhan.Jakarta: Sinar Grafika

Zinny,Yuni Interview.2020. “Peran Disnakertrans terhadap Perlindungan dan Hak

Pekerja di Tulungagung”.Tulungagung

BERITA ACARA HARIAN INDIVIDUAL

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) GELOMBANG I

JURUSAN EKONOMI SYARI’AH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN TULUNGAGUNG

TAHUN 2020

Pada hari ini, Selasa tanggal 07 bulan Januari Tahun 2020, bertempat di

lembaga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, telah

dilaksanakan PPL Gelombang I Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam IAIN Tulungagung Tahun 2020 oleh mahasiswa dengan identitas sebagai

berikut :

Nama/NIM/Jurusan : Zinny Rabiha Intisyanuddin/12402173012/Ekonomi

Syariah

Bentuk kegiatan adalah :

JAM DESKRIPSI KEGIATAN

07.15-07.30 Melakukan pencatatan surat masuk di buku agenda surat

masuk, surat masuk dari BPKAD

07.30-08.00 Brefing dan juga Pembagian anggota yang akan ditempatkan

di bagian Sekertariat dan HI

08.00-12.00 Membantu pengeditan KPU menjadi PDF

Membantu teman menginput data tentang lowongan

pekerjaan dan penempatan kerja di KEMNAKER

Pencatatan surat masuk dari BLK Surakarta

Menulis agenda di papan pengumuman

Pencatatan surat masuk dari Artha Selaras

Mengangkat telfon masuk

Mengarsipkan surat masuk

12.00-13.00 Istirahat

13.00-15.00 Mengetik Rekap Belanja perjalanan luar daerah tahun 2019

15.00 Pulang

Tulungagung, 08 Januari 2020

MENGETAHUI :

Pembimbing/Dosen Pamong

TATIK WINARNI, SE

NIP. 19630915 199003 2 008





TAHUN 2020

Pada hari ini, Rabu tanggal 08 bulan Januari Tahun 2020, bertempat di




berikut :


Syariah



07.15-07.30 Membantu membersihkan ruangan Sekertariat dan juga HI

07.30-12.00 Membantu teman menyusun laporan pengeluaran tahun

2019

Membantu membuat surat pengantar

Membantu mengarsip surat

Membantu penyusunan LKJIP tahun 2019


13.00-15.00 Menyelesaikan penyusunan LKJIP Tahun 2019

Memasukkan data tenaga kerja pada web KEMNAKER

Membuat rekapan data dari KEMNAKER pada bulan

Desember 2019

15.00 Pulang


MENGETAHUI :


TATIK WINARNI, SE

NIP. 19630915 199003 2 008





TAHUN 2020

Pada hari ini, Kamis tanggal 09 bulan Januari Tahun 2020, bertempat di




berikut :


Syariah




07.30-12.00 Membantu menyelesaikan laporan pengeluaran asset tahun

2019

Membantu mengambilkan minum khusus kepala dinas di

kantin

Membantu mengarsipkan surat masuk

Membantu membuat surat pengantar cuti

Membantu menyelesaikan laporan Rekap Belanja

perjalanan luar daerah tahun 2019


13.00-15.00 Membantu menyelesaikan laporan Rekap Belanja

perjalanan luar daerah tahun 2019

15.00 Pulang


MENGETAHUI :


TATIK WINARNI, SE

NIP. 19630915 199003 2 008





TAHUN 2020

Pada hari ini, Jumat tanggal 10 bulan Januari Tahun 2020, bertempat di




berikut :


Syariah




07.30-11.00 Membantu mencari informasi pada buku agenda surat

masuk


Membantu membuat surat pengantar dinas

Membantu teman membuat rekapan data belanja

perjalanan dalam daerah tahun 2019

Membuat surat pengantar data gaji karyawan Honorer

tahun 2020


13.00-13.30 -

13.30 Pulang


MENGETAHUI :


TATIK WINARNI, SE

NIP. 19630915 199003 2 008





TAHUN 2020

Pada hari ini, Senin tanggal 13 bulan Januari Tahun 2020, bertempat di




berikut :


Syariah




07.30-12.00 Mengikuti Apel pagi

Melakukan Breafing dengan Bapak Kepala Dinas

Menyelesaikan SK Gaji honorer

Membantu memindahkan file

Membuat surat Balasan

Menghancurkan kertas


13.00-14.45 Menyelesaikan menghancurkan kertas

Menulis surat masuk di agenda

Membuat disposisi

Membaca laporan PPL terdahulu

14.45 Pulang


MENGETAHUI :


TATIK WINARNI, SE

NIP. 19630915 199003 2 008





TAHUN 2020





berikut :


Syariah




07.30-12.00 Membuat berita acara serah terima

Menginput data rancangan program tahun 2018-2023

Membuat disposisi

Mengarsip surat masuk

Menginput SPT dalam daerah

Menulis dalam buku agenda SPT


13.00-15.00 Menyelesaikan input data rancangan program tahun 2018-

2023

Melanjutkan menulis SPT dalam daerah di buku agenda

SPT

15.00 Pulang


MENGETAHUI :


TATIK WINARNI, SE

NIP. 19630915 199003 2 008





TAHUN 2020





berikut :


Syariah



07.15-07.30 Membantu membersihkan ruangan Sekertariat , HI dan juga

ruang rapat

07.30-12.00 Melanjutkan menulis SPT dalam daerah dibuku agenda

Membantu mencuci piring kotor

Mengikuti serah terima oleh DPL dengan pihak lembaga



13.00-15.00 Membaca laporan PPL terdahulu

Mengambilkan klip

15.00 Pulang


MENGETAHUI :


TATIK WINARNI, SE

NIP. 19630915 199003 2 008





TAHUN 2020





berikut :


Syariah



07.15-07.30 Membantu membersihkan ruangan Sekertariat dan HI

07.30-12.00 Membantu membuat SK

Membantu menginput rincian kegiatan dan anggaran tahun

2019

Membantu merekap surat masuk 3 hari terakhir

Mengantar berkas ke LTSA


13.00-15.00 Mengarsip surat masuk dari koperasi

Mengarsip surat masuk dari BAZNAS

15.00 Pulang


MENGETAHUI :


TATIK WINARNI, SE

NIP. 19630915 199003 2 008





TAHUN 2020





berikut :


Syariah




07.30-11.00 Membantu teman mengedit data di excel

Izin membayar UKT di Bank BNI


13.00-13.30 Membantu teman membuat surat cuti

13.30 Pulang


MENGETAHUI :


TATIK WINARNI, SE

NIP. 19630915 199003 2 008





TAHUN 2020





berikut :


Syariah




07.30-12.00 Mengikuti apel pagi

Menulis surat masuk di buku agenda surat masuk

Memfoto copy surat masuk

Megarsipkan surat masuk

Menulis di undangan di papan pengumuman

Membantu menginput data tentang pemetaan program

berdasarkan bidangnya.


13.00-14.00 Membuat lembar disposisi

Memfoto copy surat masuk

Mengagendakan surat masuk dibuku agenda.

14.00 Pulang


MENGETAHUI :


TATIK WINARNI, SE

NIP. 19630915 199003 2 008





TAHUN 2020





berikut :


Syariah




07.30-12.00 Membuat absen manual

Menulis undangan di papan pengumuman

Menulis barang keluar di buku barang keluar

Membuat disposisi

Mengarsipkan surat

Menulis surat masuk di buku Penta dan juga HI

Menulis surat masuk dibuku Sekertariat dan BLK

Megantarkan surat masuk ke BLK

Memfoto Copy surat masuk

Izin keluar untuk melakukan pemograman mata kulah di

kampus


13.00-14.00 Mengantrakan surat ke dinas sosial

Menulis undangan di papan pengumuman

Mencatat barang masuk di buku barag masuk

Menulis surat keluar di buku agenda surat keluar

Menulis nomor surat keluar

14.00 Pulang


MENGETAHUI :


TATIK WINARNI, SE

NIP. 19630915 199003 2 008





TAHUN 2020





berikut :


Syariah




07.30-12.00 Membuat surat balasan Prakerin

Mengedit surat cuti

Mencari alamat BPS pusat untuk alamat pada surat keluar

Membantu mengoreksi SPJ-Belanja Fungsional

Membantu mengedit data Karyawan

Membantu membuat data filter PMI tahun 2019


13.00-14.00 Membantu membuat data filter PMI tahun 2019

Mengantarkan berkas ke BLK, Penta,HI

14.00 Pulang


MENGETAHUI :


TATIK WINARNI, SE

NIP. 19630915 199003 2 008





TAHUN 2020





berikut :


Syariah




07.30-12.00 Membantu mengedit data karyawan

Membantu memasukkan data di perdin luar tahun 2019

Mengarsipkan dan mengagendakan surat masuk

Membuat diposisi

Menulis undangan dipapan pengumuman

Mencatat surat keluar dibuku agenda surat keluar

Menulis nomor surat keluar di surat keluar

Mengantrakan berkas ke LTSA

Membantu menginput data SKP


13.00-14.00 Membantu memasukkan data di perdin luar tahun 2019

Membuat disposisi dan mengarsipkan surat masuk

14.00 Pulang


MENGETAHUI :


TATIK WINARNI, SE

NIP. 19630915 199003 2 008





TAHUN 2020





berikut :


Syariah




07.30-11.30 Membuat disposisi surat masuk

Memfoto copy dan mengarsipkan surat masuk

Menginput data pemetaan program baru tahun 2020


Membuat disposisi dan memfoto copy surat masuk

Menulis surat keluar di buku agenda surat keluar

Menulis No surat keluar


13.00-13.30 Menulis undangan di papan pengumuman

Membuat disposisidan mengarsipkan surat masuk

13.30 Pulang


MENGETAHUI :


TATIK WINARNI, SE

NIP. 19630915 199003 2 008





TAHUN 2020





berikut :


Syariah





Menginput data pada laporan anggaran belanja tahun

2018/2019

Menyapu ruang kepala secretariat

Membuat surat SPT


2018/2019


13.00-14.00 Membuat surat SPT


2018/2019

14.00 Pulang


MENGETAHUI :


TATIK WINARNI, SE

NIP. 19630915 199003 2 008





TAHUN 2020





berikut :


Syariah




07.30-12.00 Mengedit Surat Panggilan II

Mencatat barang masuk di buku barang masuk

Menempelkan bukti Transaksi di kertas kuning

Menginput data pada ikhtisar Eksekutif bidang pelatihan

Membuat Disposisi, dan mem foto copy serta megarsip

surat masuk dari SEKDA

Merekap data surat masuk

Mencatat barang keluar dibuku barang keluar


surat masuk dari BAKASBANGPOL


13.00-14.00 Membuat Disposisi, dan mem foto copy serta megarsip

surat masuk dari BANK BPR



Input Data BPS

Konsultasi judul Laporan PPL pada dosen pamong

14.00 Pulang


MENGETAHUI :


TATIK WINARNI, SE

NIP. 19630915 199003 2 008





TAHUN 2020





berikut :


Syariah




07.30-12.00 Mengarsip surat keluar

Menata arsip surat-surat

Mengetik data kinerja individu a/n Bu Yuni

Membuat Disposisi

Menulis Undangan Dipapan Pengumuman

Membuat Disposisi dan Arsip Surat keluar



Menginput data BPS

14.00 Pulang


MENGETAHUI :


TATIK WINARNI, SE

NIP. 19630915 199003 2 008





TAHUN 2020





berikut :


Syariah




07.30-12.00 Mengedit SPT ke Surabaya

Membuat SPT ke Madiun

Menginput data pemetaan Progran


surat masuk dari PKK Tulungagung

Mengarsip dan menulis Surat keluar di buku agenda surat

keluar



Mencatat barang keluar pada buku barang keluar



Membantu teman menyelesaikan input data perdin dalam

bidang penta

14.00 Pulang


MENGETAHUI :


TATIK WINARNI, SE

NIP. 19630915 199003 2 008





TAHUN 2020





berikut :


Syariah




07.30-12.00 Membuat disposisi, dan arsip surat masuk dari cv


Menempelkan halaman baru pada buku Renja 2019

Menempelkan halaman baru pada buku RENSTRA 2018-

2023

Mengarsipkan surat keluar

Membentu print dokumen

Membantu merekap surat masuk pada bagian skertariat


13.00-13.30 Membuat Disposisi, dan mem foto copy serta megarsip

surat masuk dari Badan Kepegawaian Daerah

13.30 Pulang


MENGETAHUI :


TATIK WINARNI, SE

NIP. 19630915 199003 2 008





TAHUN 2020

Pada hari ini, Senin tanggal 03 bulan Februari Tahun 2020, bertempat di




berikut :


Syariah





Memprint out absensi untuk tanggal 20 Januari

Mengarsipkan surat keluar

Menginput data untuk pemetaan program

Meminta data mengenai target program di ruang pelatihan,

BLK, HI, Penta

Mencatat barang keluar di buku barang keluar




13.00-14.00 Menulis undangan di papan pengumuman

Mencatat surat cuti pegawai di buku cuti

Mengagendakan surat keluar

14.00 Pulang


MENGETAHUI :


TATIK WINARNI, SE

NIP. 19630915 199003 2 008





TAHUN 2020

Pada hari ini, Selasa tanggal 04 bulan Februari Tahun 2020, bertempat di




berikut :


Syariah



07.15-07.30 Menyiapkan snack untuk acara penutupan

07.30-12.00 Membuat resuman beberapa bab dalam buku Tulungagung

dalam angka tahun 2018

Mencatat barang masuk di buku barang masuk


Memfoto copy bukti transaksi

Membantu menyusun SPJ



Membersihkan dan menata ruang rapat untuk acara

penutupan PPL

Melaksanakaan acara penutupan PPL

15.00 Pulang


MENGETAHUI :


TATIK WINARNI, SE

NIP. 19630915 199003 2 008





TAHUN 2020

Pada hari ini, Rabu tanggal 05 bulan Februari Tahun 2020, bertempat di




berikut :


Syariah



07.15-07.30 Membantu membersihkan ruang sekertariat dan juga HI

07.30-12.00 Mencari data tentang kegiatan dan juga jadwal kegiatan di

ruang pelatihan

Melakukan wawancara sebagai bahan pembuatan laporan

PPL



surat masuk dari PLN ULP Tulungagung

Membantu memotong kwintansi


surat masuk dari BKD Tulungagung

Mencari data tentang kegiatan dan juga jadwal kegiatan di

ruang penta


13.00-14.00 Mencari data tentang kegiatan dan juga jadwal kegiatan di

bidang HI

Mencari data tentang kegiatan dan juga jadwal kegiatan di

bidang BLK

14.00 Pulang


MENGETAHUI :


TATIK WINARNI, SE

NIP. 19630915 199003 2 008





TAHUN 2020

Pada hari ini, Kamis tanggal 06 bulan Februari Tahun 2020, bertempat di




berikut :


Syariah



07.15-07.30 Membantu membersihkan ruang sekertariat, Kepsek dan juga

HI

07.30-12.00 Mencatat barang masuk di buku barang masuk

Menata barang masuk di almari


Memfoto copy surat masuk dai PLN

Membantu memasukan berkas SPJ di snail plastik


surat masuk dari DISNAKERTRANS Surabaya

Memasukkan surat masuk pada buku arsip surat masuk

tahun 2020

Membuat contoh untuk tulisan pemesanan stempel


13.00-14.00 Membaca buku tentang laporan PPL terdahulu

Membaca buku tentang perundang-undangan kementrian

tenaga kerja tahun 2010

Membantu teman mengedit di power point

14.00 Pulang


MENGETAHUI :


TATIK WINARNI, SE

NIP. 19630915 199003 2 008





TAHUN 2020

Pada hari ini, Jumat tanggal 07 bulan Februari Tahun 2020, bertempat di




berikut :


Syariah



07.15-07.30 Menyiapkan snack untuk perpisahan dengan beberapa

ruangan

07.30-12.00 Menemani teman wawancara di ruang BLK

Menemani teman meminta data

Membantu membuat pembatas pada SKP

Membantu log in pada akun pajak online

Membantu menelfon kantor perpajakan


13.00-15.00 Menemani teman meminta data di LTSA

Berpamitan dengan pegawai di bidang sekertariat dan juga

HI

15.00 Pulang


MENGETAHUI :


TATIK WINARNI, SE

NIP. 19630915 199003 2 008

DOKUMENTASI

Pembukaan PPL

Pembukaan PPL

Merekap perdin kel luar daerah

Wawancara untuk bahan Laporan PPL

Acara penutupan PPL

Penyerahan kenang kenangan PPL

LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN JURUSAN …blog.iain-tulungagung.ac.id/labfebi/wp-content/uploads/sites/114/202… · kabupaten Tulungagung”. Penulisan laporan Praktik Pengalaman

Documents