LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA BAGIAN BPHTB DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir Pada Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan Oleh Nama : Helena Sihotang NPM : 110120123 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014 / 2015
51
Embed
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA BAGIAN … Sihotang.pdf · Laporan PKL ini berisi tentang segala kegiatan yang di lakukan oleh penulis selama lebih kurang 30 hari kerja
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
PADA BAGIAN BPHTB DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir
Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara
Medan
Oleh
Nama : Helena Sihotang
NPM : 110120123
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014 / 2015
LEMBAR EKSEKUTIF
Pajak Daerah merupakan pungutan Daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Salah satu bagian dari Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan.
PBB adalah pajak Negara yang digunakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan UU No. 12 tahun 1985 tentang PBB sebagaiman telah diubah dengan UU No. 12 tahun1994. Namun didalam PBB ada juga pungutan atas perolehan hak atas Tanah dan Bangunan yang disebut dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguna (BPHTB). Pada awalnya BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, tetapi sesuai dengan amanat UU No. 28 tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), mulai 1 Januari 2011 BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.
Selama penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Pendapatan Kota Medan, penulis banyak mengetahui dan mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan BPHTB. BPHTB bisa terjadi jika transaksi / peralihan haknya meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru.
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI
Jl. Setia Budi No. 479-F Tanjung Sari – Medan 20132 (061) 8210161 (4 Lines); Fax : (061) 8213269
PERSETUJUAN PEMBIMBING LAPANGAN
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atas:
Nama : Helena Sihotang
NPM : 110120123
Departemen : Akuntansi
Program Studi : S-1
Judul : LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA BAGIAN BPHTB DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Lapangan sebagai syarat menyusun Skripsi.
Medan, Desember 2014
Ketua Program Studi Pembimbing Lapangan
(Joana L. Saragih, SE.,M.Si) (Dra. I.R. Purba, MS.i, Ak)
NIDN: 0113087201 NIDN: 0103076701
PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Laporan ini disusun oleh :
Nama : Helena Sihotang
NPM : 110120123
Departemen : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Program : S1
Judul Laporan : PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA BAGIAN
BPHTB DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN
SUMATERA UTARA
Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan pada
Program Studi Akuntansi Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas
g) Pembuatan pertimbangan atas surat keberatan wajib pajak / wajib
retribusi
h) Penyiapan bahan dan data penerbitan surat keputusan kepala dinas
tentang persetujuan atau penolakan atas keberatan
i) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2.3.5. Bidang Bagi Hasil Pendapatan
Bidang Bagi Hasil Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang bagi hasil
pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup
bagi hasil pajak dan bukan pajak, penatausahaan bagi hasil dan perundang-
undangan dan pengkajian pendapatan.
Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Hasil Pendapatan
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang bagi hasil pendapatan
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak,
penatausahaan bagi hasil perundang-undangan dan pengkajian pendapatan
c. Pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU, DAK, dan
lain-lain pendapatan yang sah
d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemberi dari dana bagi hasil pajak /
bukan pajak provinsi dan dana bagi hasil pajak / bukan pajak pusat, DAU, DAk
dan lain-lain pendapatan yang sah
e. Pelaksanaan perhitungan penerimaan dari dana bagi hasil pajak / bukan pajak
provinsi dan dana bagi hasil pajak / bukan pajak pusat, DAU, DAK, dan lain-
lain pendapatan yang sah
f. Pelaksanaan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan
pengkajian hasil pendapatan daerah di bidang dana pertimbangan dan lain-lain
pendapatan yang sah
g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang bagi hasil
pendapatan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bidang Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari:
(1) Seksi Bagi Hasil Pajak, menyelenggarakan fungsi:
(a) Penyiapapan rencana, program dan kegiatan seksi bagi hasil pajak
(b) Penyusunan bahan petunjuk teknis dan kegiatan seksi bagi hasil pajak
(c) Penerimaan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
(SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP) / Daftar Himpunan
Ketetapan Pajak (DHKP), Pajak Bumi dan Bangunan
(d) Pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
(e) Pelaksanaan perhitungan penerimaan bagi hasil pajak lainnya,
membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak, penerimaan kembali
hasil pengisian SPOP dan mengirimkannya kepada Kantor Pelayanan
PBB
(f) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
(g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak, menyelenggarakan fungsi:
(a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi bagi hasil bukan pajak
(b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bagi hasil bukan pajak
(c) Pelaksanaan perhitungan dan penerimaan dana bagi hasil pajak
provinsi, dana bagi hasil bukan pajak pusat, DAU, DAK, dan lain-lain
pendapatan yang sah
(d) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
(e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(3) Seksi Penatausahaan Bagi hasil, menyelenggarakan fungsi:
(a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi penatausahaan bagi
hasil
(b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pentausahaan bagi hasil
(c) Pelaksanaan penatausahaan surat-surat ketetapan Pajak Bumi dan
Bangunan
(d) Pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pajak dan bukan pajak DAU,
DAK, dan lain-lain pendapatan yang sah
(e) Penyiapan bahan monitorin, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
(f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya
(4) Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian pendapatan,
menyelenggarakan fungsi:
(a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi peraturan perundang-
undangan
(b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup peraturan perundang-
undangan dan pengkajian pendapatan
(c) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait
tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian atas
penerimaan pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan
yang sah
(d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-
undangan dibidang dana perimbangan
(e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
2.3.6. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang
Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas dinas lingkup pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lain-
lain.
Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengembangan Pendapatan
Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang pengembangan
pendapatan daerah
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak, retribusi
dan pendapatan lainnya
c. Pelaksanaan pengkajian potensi pajak, retribusi dn pendapatan lainnya
d. Penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang
pengembangan pendapatan daerah
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya
Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri dari:
(1) Seksi Pengembangan Pajak, menyelenggarakan fungsi:
(a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan seksi pengembangan pajak
(b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak
(c) Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan
daerah dibidang pajak daerah
(d) Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi pajak
daerah
(e) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
(f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan funsinya
(2) Seksi Pengembangan Retribusi, menyelenggarakan fungsi:
(a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi pengembangan retribusi
(b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan retribusi
(c) Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan
daerah di bidang retribusi daerah
(d) Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi retribusi
daerah
(e) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
(f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(3) Seksi Pengembangan Pendapatan lain-lain, menyelenggarakan:
(a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan seksi pengembangan
pendapatan lain-lain
(b) Penyusunan baham petunjuk teknis lingkup pengembanga pendapatn lain
lain
(c) Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan
daerah di bidang pendapatan lain-lain
(d) Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi pendapatan
lain-lain.
2.3.7. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Unit
Pelaksana Teknis ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
2.3.8. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Adapun peraturan yang berlaku, yaitu :
a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Tenaga Fungsional
Senior yang ditunjuk.
c. Jumlah tenaga kerja fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja
d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
2.4. Gambaran Data Pegawai Dinas Pendapatan
Komposisi pegawai / karyawan di Dinas Pendapatan Kota
Medan adalah sebagai berikut:
TABEL 2.1
Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendapatan
Kota Medan Tahun 2014
No Jabatan Golongan Jumlah 1 Kadis IV / b 1 Orang 2 Sekretaris IV / a 1 Orang 3 Kasubbag Umum III / d 1 Orang 4 Kasubbag Penyusunan Program III / c 1 Orang 5 Kasubbag Keuangan III / d 1 Orang 6 Kabid Penagihan IV / a 1 Orang 7 Kabid Pengembangan dan Pendapatan
Daerah IV / a 1 Orang
8 Kabid Bagi Hasil Pendapatan III / d 1 Orang 9 Kabid Pendataan dan Penetapan IV / a 1 Orang 10 Kasi Pengembangan Restitusi IV / a 1 Orang 11 Kasi Pemeriksaan III / c 1 Orang 12 Kasi Pendataan dan Pendaftaran III / c 1 Orang 13 Kasi Penetapan III / c 1 Orang 14 Kasi Pengolahan Data dan Informasi III / d 1 Orang 15 Kasi Penatausahaan Bagi Hasil Pajak III / d 1 Orang 16 Kasi Peraturan Per-UU-an dan
Pengkajian Pendapatan III / d 1 Orang
17 Kasi Bagi Hasil Pajak III / d 1 Orang
18 Kasi Bagi Hasil Bukan Pajak III / c 1 Orang
19 Kasi Pengembangan Pendapatan Lain-Lain
III / c 1 Orang
20 Kasi Pengembangan Pajak Daerah III / c 1 Orang
21 Kasi Pembukuan dan verifikasi III / d 1 Orang
22 Kasi Pertimbangan dan Restitusi III / c 1 Orang
23 Kasi Penagihan dan Perhitungan III / d 1 Orang 24 Kepala UPT
- Wil. I - Wil. II-III - Wil. IV - Wil. V - Wil VI-VII
III / d III / c III / d III / d III / c
7 Orang
25 Kasubbag TU UPT - UPT I - UPT II - UPT III - UPT IV - UPT V - UPT VI - UPT VII
III / b III / a III / c III / c III / d III / a III / b
7 Orang
26 \ Staff IV / a III / d III / c III / b III / a II / d II / c II / b II / a -
2 Orang 37 Orang 21 Orang 108 Orang 84 Orang 11 Orang 9 Orang 34 Orang 15 Orang 1 Orang
Jumlah Pegawai 359 Orang
Sumber: Data diolah oleh Penulis
Keterangan :
1. Golongan IV / b : 1 Orang
2. Golongan IV / a : 7 Orang
3. Golongan III / d : 50 Orang
4. Golongan III / c : 33 Orang
5. Golongan III / b : 108 Orang
6. Golongan III / a : 90 Orang
7. Golongan II / d :11 Orang
8. Golongan II / c : 9 Orang
9. Golongan II / b : 34 Orang
10. Golongan II / a : 15 Orang
11. Golongan - : 1 orang
Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Honor Dinas Pendapatan Kota Medan Tahun
2014
No Bidang Jumlah 1 Sekretariat 14 Orang
2 Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
5 Orang
3 Bidang Penagihan 12 Orang
4 Bidang Pendataan dan Penetapan (DATAP)
8 Orang
5 Bidang Bagi Hasil Pendapatan (BPH)
14 Orang
6 PHL (Pegawai Harian Lepas) 33 Orang
Total Pegawai Honor 86 Orang
Sumber: Data diolah oleh Penulis
GAMBAR 2.1
GAMBAR STRUKTUR DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN
KEPALA DINAS MUHAMMADHUSNI,SE, MSi
SEKERTARIAT Drs.EDLATY,MAP
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KASUBBAG PENY.PROGRAM ILHAMNUR, SE
KASUBBAG UMUM Drs.FITRIATI HASIBUAN
KASUBBAG KEUANGAN DELISAH,S.sos
KABID HASIL PENDAPATAN ZAKARIA, SKom, MM
KAI PENGEMBANGAN PAJAK
T.DAHRISAN, SE
KASI PENGEMBANGAN RETRIBUS
WAN AZMI.AP.MAP
KASI PENGEMBANGAN PENDAPATAN LAIN – LAIN
YUNI FIBRIYANTI,S. Sos
KABID PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH
Drs.H.AHMAD EMPANI LUBIS
KASI BAGI HASIL PAJAK AZHAR M, TANJUNG, S. sos
KASI PENATAUSAHAAN BAGI HASIL
M.AMRI HARAPAN,S.sos
KASI BAGI HASIL BUKAN PAJAK MUTIARA F.A. MANULLANG,SSTP
KASI PERATURAN PER UU AN DAN PENGKAJIAN PEND.
A.UNTUNG LUBIS,S.sos UPT
KA. UPT WIL- 4 ANDIYAN WAHYUDI
S.Sos, MAP
KA. UPT WIL- 5 SOFYAN EFFENDI
HSB, SE
KA. UPT WIL- 6 KIKY ZULFIKAR
S,Sos.M.Si
KA. UPT WIL- 3 HASANAL H.
HARAHAP, SSTP
KA. UPT WIL- 2 M. HADELI
SUNDHANA, SE.M.Si
KA. UPT WIL- 1 EDRAL HASYIM
HARAHAP,S. Sos
KA. UPT WIL- 7
SATRIA RIZAL
KASUBAG TU
RONAL F.I. TARIGAN.SE
KASUBAG TU
Drs.HARDI PUTRA
KASUBAG TU
RESPAWAN LUBIS
KASUBAG TU MUHAMMAD
AMSAR,SE
KASUBAG TU
KHAIRUNSYAH,SH
KASUBAG TU
YAFRIALDI, SH
KASUBAG TU DEDDY
WILISITVAN.SE.
KABID PENDATAAN DAN PENETAPAN Drs.NAWAWI
KASI PENETAPAN
ALIFITRI HARAHAP, SE
KASI PEMERIKSAAN
LINDA MORA, SSTP
KASI PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
BENNY SINOMBA SIREGAR, SE
KASI PENGELOLAHAN DATA DAN INFORMASI
POPY MAYA SYAFIRA,SP.MM
KASI PERTIMBANGAN DAN RESTITUSI
SYAHRUDDIN SERAGAR,SE
KABID PENAGIHAN DAN PERHITUNGAN
SUTAN PARTAHIP, SH
KASI PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI
Hardi Faisal Siregar, S.Sos
KABID PENAGIHAN
HJ.YUSDARLINA,S.Sos
BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
3.1. Bidang Kerja
3.1.1. Bidang PBB
Bidang PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu bidang di bagian
yang menangani pajak khususnya PBB yaitu Pajak Negara yang dikenakan
terhadap bumi dan atau bangunan yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya
pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi / tanah dan atau
bangunan.
3.1.2. Bidang BPHTB
Bidang BPHTB atau Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
adalah suatu bidang yang merupakan bagian dari PBB yang
menangani pajak khususnya BPHTB yaitu pajak yang dikenakan
atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dasar hukum
BPHTB adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997. Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan. Filosofi utama yang melandasi pajak ialah
peran serta masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan
kesejahteraan serta kemakmuran rakyat melalui peningkatan
penerimaan Negara dengan cara pengenaan pajak.
Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan yaitu
terhadap peristiwa hukum atau perbuatan hukum atas transaksi / peralihan haknya
yang meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru.
Pemindahan hak terdiri dari :
a. Jual beli
b. Tukar menukar
c. Hibah yaitu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas
tanah atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu
d. Hibah wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai
pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau
badan hukum tertentu, yang berlaku setalah pemberi hibah meninggal
dunia
e. Waris yaitu pengalihan hak yang dilakukan terhadap tanah dan atau
bangunan dalam garis keturunan lurus
f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, yaitu pengalihan
hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau kepada badan
hukum lainnya
g. Pemisahan yang menyebabkan peralihan, yaitu pemindahan sebagian hak
bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan
kepada sesama pemegang hak bersama
h. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu
peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu
pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut
i. Penunjukkan pembeli dalam lelang, yaitu penetapan pemenang lelang oleh
pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang
k. Penggabungan usaha, yaitu penggabungan dari dua badan usaha atau lebih
dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan
melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung
l. Peleburan usaha, yaitu penggabungan dari dua atau lebih badan usaha
dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan
usaha yang bergabung tersebut
m. Pemekaran usaha, yaitu pemisahan suatu usaha menjadi dua usaha atau
lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian
aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa
likuidasi badan usaha yang lama
n. Hadiah, yaitu suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah
dan bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum
kepada penerima hadiah.
Pemberian hak baru terdiri dari:
a. Kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada
orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari
pelepasan hak
b. Diluar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang
pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik
menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.
Adapun Siklus Administrasi BPHTB adalah:
1. PPAT datang ke loket Kantor Dispenda untuk pendaftaran dan pengisisan
SPPD
2. Staff Dispenda melakukan verifikasi lapangan.
3. Persetujuan oleh Pejabat BPHTB Dispenda atas BPHTB
4. PPAT mengambil Surat Pengantar Pembayaran ke Bank
5. PPAT melakukan pembayaran ke Bank
6. PPAT menyerahkan bukti bayar bank ke loket untuk mendapat Surat
Pengantar ke BPN
7. PPAT mengambil sertifikat di BBPN dan Proses Selesai
3.2. Pelaksanaan Kerja
Selama PKL berlangsung, Penulis di tempatkan di bidang BPHTB. Bekerja
dan belajar ataupun latihan merupakan bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh
Penulis. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Menginput data hasil penerimaan BPHTB Tahun 2014
Data WP yang telah menerimakan BPHTB selama tahun 2014 di input
ataupun di ketik ke dalam kcomputer dengan tujuan agar pencarian data
WP untuk keperluan tertentu akan lebih mudah jika dibandingkan dengan
pencarian data WP pada buku arsip.
b. Menghitung BPHTB
Untuk menghitung BPHTB, terlebih dahulu diketahui berapa Nilai
Perolehan Objek Pajak (NPOP) dan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak
Kena Pajak (NPOPTKP). Jadi perhitungan BPHTB adalah sebagai
berikut:
c. Menghitung BPHTB yang Kurang Bayar sekaligus membuat Surat
Tagihan BPHTB
Untuk menghitung BPHTB yang kurang bayar, terlebih dahulu harus
diketahui jenis transaksinya. Secara umum perhitungan BPHTB yang
kurang bayar adalah sebagai berikut:
Surat Tagihan BPHTB (STB) diterbitkan apabila:
1) Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar
2) Dari hasil pemeriksaan kantor surat setoran BPHTB terdapat
kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah
hitung
3) Wajib pajak dikenakan sanksi berupa denda dan atau bunga.
STB berisi:
a) Kop Surat
b) Tanggal pembuatan surat
BPHTB = 5% x (NPOP – NPOPTKP)
BPHTB Kurang Bayar = 5% X (Nilai Seteleh Verifikasi (Seharusnya) – Nilai Saat Verifikasi)
c) Nomor, Sifat, Lampiran, dan Perihal Surat
d) Nama WP, dan Notaris
e) Nama WP, NOP PBB, Alamat OP
f) Jenis Transaksi
g) Jumlah BPHTB yang di verifikasi, BPHTB yang seharusnya, dan
BPHTB yang kurang bayar atau BPHTB yang harus dibayar.
h) Tanda tangan Kadis
i) Tembusan.
d. Mengarsip Surat Tagihan BPHTB yang keluar
Untuk mengetahui berapa surat yang keluar, kepada siapa saja surat yang
sudah di ajukan, perusahaan perlu membuat arsip surat.
e. Mengisi Formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
Sebelum SSPD di print out, petugas / staff Dispenda harus terlebih dahulu
mengisi data-data WP maupun OP ke formulir SSPD. Setelah itu, formulir
tersebut diserahkan ke bagian Pelayanan.
f. Mengisi Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
Sebelum SPOP Pajak Bumi dan Bangunan di print out, staf terlebih dahulu
mengisi formulir SPOP dan mengirimkannya ke bagian Pelayanan. Seksi
Bagi Hasil Pajak menyampaikan SPOP kepada wajib pajak, penerimaan
kembali hasil pengisian SPOP dan mengirimkannya kepada Kantor
Pelayanan PBB.
g. Menginput Data ke Formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) melalui
Komputer
SSPD yang sudah di input berisi Identitas WP, OP, perhitungan NJOP
PBB, dan berapa Nilai BPHTB yang sudah dibayar WP.
3.3. Kendala Yang Dihadapi
Dalam melakukan kegiatan yang baru sangat lah rentan dengan kesalahan.
Hal ini bisa terjadi karena adanya kendala yang di hadapi. Begitu juga dengan
penulis dalam melakukan kegiatan PKL. Melakukan praktik kerja merupakan
sesuatu yang baru bagi penulis, dimana selama ini hanya teori di bangku kuliah
dan sedikit praktikum. Tidak mampunya penulis membawa diri ke dunia kerja,
kurang mampu mengerjakan kerjaan yang di percayakan perusahaan kepada
penulis menjadi kendala bagi penulis. Kurangnya pengetahuan penulis tentang
dunia kerja menjadi salah satu faktor penyebab adanya kendala. Selain itu,
kurangnya percaya diri penulis dan malu bertanya.
3.4. Cara Mengatasi Kendala
Adanya kendala yang di hadapi menjadi faktor yang memperlama cara kerja
penulis. Namun, penulis mencoba untuk mengatasi kendala tersebut. Selalu
bertanya menjadi salah satu usaha penulis untuk mengatasi kendala tersebut.
Mempelajari kembali apa yang sudah di jelaskan atau diajari oleh staf / pegawai
perusahaan, sehingga jika di percayakan lagi untuk mengerjakan hal sama, penulis
tidak mengalami kesulitan lagi.
BAB IV
KESIMPULAN
4.1. Kesimpulan
Salah satu sumber PendapatanAsli Daerah berasal dari Pajak Daerah. Pajak
Daerah merupakan pungutan Daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna
pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam
Undang-Undang No. 28 tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.
34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Daerah
terbagi menjadi dua jenis yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten / Kota.
Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan
Pemerintah dan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan dan meratakan
kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan
otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Salah satu bagian dari Pajak Kabupaten / Kota adalah Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan. PBB adalah pajak Negara yang
digunakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan UU No. 12 tahun 1985
tentang PBB sebagaiman telah diubah dengan UU No. 12 tahun1994. Namun
didalam PBB ada juga pungutan atas perolehan hak atas Tanah dan Bangunan
yang disebut dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum
yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi
atau badan.
Bidang BPHTB atau Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
adalah suatu bidang yang merupakan bagian dari PBB yang
menangani pajak khusunya BPHTB yaitu pajak yang dikenakan atas
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dasar hukum BPHTB
adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997. Undang-Undang
Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang
Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan. Filosofi utama yang melandasi pajak ialah peran serta
masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan
serta kemakmuran rakyat melalui peningkatan penerimaan Negara
dengan cara pengenaan pajak.
Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan yaitu
terhadap peristiwa hukum atau perbuatan hukum atas transaks i / peralihan haknya
yang meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru.
Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan mempunyai peranan yang sangat besar
dalam menyelenggarakan BPHTB di kota Medan. Sehubungan dengan instruksi
Menteri dalam Negeri KUPD No. 7/12/41-10 tentang Penyeragaman Struktur
Organisasi Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, maka Pemerintah Kota
Medan berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1978 menyesuaikan dan
membentuk struktur organisasi Dinas Pendapatan yang baru. Di dalam struktur
organisasi yang baru ini, dibentuklah seksi-seksi administrasi Dinas Pendapatan,
juga dibentuk Bagian Tata Usaha yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian
yaitu Sub Sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatn Daerah lainnya
yang merupakan kontri busi yang cukup penting bagi pemerintah daerah dalam
mendukung serta memelihara pembangunan dan didalam peningkatan penerimaan
pendapatan daerah.
4.2. Saran
Penulis mencoba mengemukakan beberapa saran untuk Perusahaan, Lembaga
Pendidikan dan Mahasiswa yang sifatnya membangun antara lain sebagai berikut:
4.2.1. Bagi Instansi
a) Dispenda diharapkan lebih meningkatkan kinerjanya, karena adanya
pegawai yang tidak bekerja namun WP terkadang masih antri untuk
menyelesaikan proses administrasinya
b) Dispenda diharapkan lebih meningkatkan pengawasannya terhadap
kinerja pegawai-pegawai Dispenda. Dimana selama PKL, penulis
melihat banyaknya pegawai yang bekerja kurang efektif, banyaknya
pegawai yang datang terlambat, adanya pegawai yang absen tanpa
alasan. Dengan situasi seperti ini sangat tidak mungkin bisa melayani
masyarakat / WP secara maksimal
c) Banyaknya WP yang tidak peduli dalam membayar pajak, Dispenda
diharapkan melakukan upaya pendekatan terhadap WP
d) Dispenda diharapkan melakukan upaya untuk meningkatkan
pengetahuan dan keahlian pegawainya karena pengetahuan dan
keahlian pegawai adalah komponen penting dalam produk perusahaan,
dan biaya tenaga kerja mencerminkan beban utama yang terjadi untuk
menghasilkan pendapatan.
e) Dispenda diharapkan lebih meningkatkan kebersihan lingkungannya.
Banyaknya sampah yang berserak di lantai membuat para pegawai
maupun WP kurang nyaman. Padahal pegawai di bidang kebersihan
telah tersedia.
f) Pegawai Dispenda diharapkan memberikan arahan dan bimbingan
kepada para anak PKL sebagai bentuk peduli terhadap dunia
pendidikan.
4.2.2. Bagi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara
a) Sebaiknya PKL diganti dengan KKN karena untuk tempat PKL sangat
sulit ditemukan, dan tidak jarang perusahaan menolak untuk dijadikan
sebagai tempat untuk PKL dengan alasan internal perusahaan,
sedangkan dengan KKN, mahasiswa diajak lebih mandiri dan menjadi
bentuk pengabdian tehadap masyarakat sekaligus mempublikasikan
UNIKA ke berbagai daerah
b) Diharapkan agar Universitas Katolik Santo Thomas hendaknya lebih
meningkatkan kerja samanya dengan perusahaan-perusahaan Milik
Negara ataupun Swasta dan lebih memasyarakatkan diri agar
mahasiswa tidak mengalami kesulitan dalam mencari tempat PKL
c) Diharapkan kepada Pimpinan Universitas Katolik Santo Thomas
Medan, agar lebih meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana
yang mendukung guna memberikan kenyamanan dalam belajar dan
menciptakan generasi muda yang bermutu dan berkualitas yang siap