i LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA BAGIAN PENAGIHAN DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir Pada Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan Oleh Nama : Firhan Ndruru NPM : 110120140 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
PADA BAGIAN PENAGIHAN DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir
Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara
Medan
Oleh
Nama : Firhan Ndruru
NPM : 110120140
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014
ii
LEMBAR EKSEKUTIF
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan
bahwa Pemerintah Daerah memiliki sumber pendapatan asli Daerah, berasal dari hasil pajak
Daerah, hasil retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan
Pendapatan Daerah lain-lain yang sah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan
penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan meratakan
kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu
mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Berdasarkan kutipan tersebut jelas diketahuai salah satu sumber pendapatan asli
daerah berasal dari Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan
yang di tetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang di
atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Restoran adalah salah satu pajak
yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, yang memberikan kontribusi terhadap
pendapatan asli daerah guna mendukung kesinambungan kota Medan.
Selama penulis melakukan praktik kerja lapangan di Dispenda Kota Medan penulis
banyak mengetahui, mengerjakan laporan yang berhubungan dengan penagihan pajak
restoran dan pajak hotel. pajak ditagih karena diketahui ada masih ada pajak terutang/belum
dibayar maka dikeluarkan surat tagihan yang dibuat sesuai prosedur penagihan pajak daerah.
pertama melakukan PKL disana banyak menemukan kesulitan dalam melakukan tugas yang
diberikan tetapi selanjutnya penulis sudah terbiasa dan bisa mengatasi masalah tersebut.
iii
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI
Jl.Setia Budi No.479-F Tanjung Sari – Medan 20132 (061) 8210161 (4 Lines) ; Fax : (061) 82113269
PERSETUJUAN PEMBIMBING LAPANGAN
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atas :
Nama : Firhani Ndruru
NPM : 110120140
Program Studi : Akuntansi
Judul : LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA
BAGIAN PENAGIHAN DINAS PENDAPATAN KOTA
MEDAN
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan Sebagai Syarat menyusun
skripsi.
Medan, Juni 2014
Ketua Program Studi Dosen Pembimbing
(Joana L.Saragih,SE,Msi) (Dra. I.R.Purba, M.si, Ak)
iv
PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Laporan ini disusun oleh :
Nama : Firhani Ndruru
NPM : 110120140
Departemen : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Judul : LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA
BAGIAN PENAGIHAN DINAS PENDAPATAN KOTA
MEDAN
Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan pada Program
Studi Akuntansi, Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo
Thomas Sumatera Utara Medan.
Medan, Juni 2014
Disetujui Oleh, Diketahui Oleh,
Dosen Pembimbing PKL Kepala Departemen Akuntansi
(Dra. I.R.Purba, M.si, Ak) (Romasi Lumban Gaol, S.E, M.Si)
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya ucapkan kehadirat Tuhan Maha Esa atas limpahan kasih
dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan
(PKL) ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi
Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara
Medan, yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Kota Medan.
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini berisi tentang segala kegiatan yang
dilakukan oleh penulis selama lebih kurang 30 hari kerja di Dinas Pendapatan Kota
Medan serta pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti
Praktik Kerja Lapangan (PKL).
Dalam proses penyelesaian laporan ini penulis telah banyak menerima
dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini
penulis mengucapkan terimakasih kepada:
1. P. Dr. Hieronimus Simorangkir, selaku Rektor Universitas Katolik Santo
Thomas Sumatera Utara.
2. Keluarga saya khususnya ibuku yang penuh dengan rasa kasih telah
mengasuh, membimbing, mendoakan tiada henti dan saudara-saudaraku yang
sangat kusayangi, yang tidak hentinya memberi dorongan dan
semangat,Terimakasih atas doanya.
3. Drs.S.Sihombing MBA selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik
Santo Thomas Sumatera Utara.
4. Ibu Romasi Lumban Gaol, SE, M.Si selaku Kepala Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo ThomasSumatera Utara
vi
5. Ibu Dra. I. R Saragih, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing PKL saya dengan
ikhlas telah meluangkan waktu viember bimbingan dan pengarahan kepada
penulis demi terselesaikannya laporan praktik kerja lapangan ini.
6. Bapak pimpinan serta seluruh Staf pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan
7. Sahabatku The Fighters, Terimakasih buat semangat dan doanya dan juga
buat semua teman-teman yang telah bersedia membantu penulis dalam
penyelesaian laporan PKL ini.
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini masih jauh dari sempurna, karena masih
banyak kekurangan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Maka penulis menerima
saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini. Dengan
harapan akan meningkatkan ilmu pengetahuan di masa sekarang dan yang akan
datang.
Medan, Juni 2014
Penulis
Firhani Ndruru
vii
DAFTAR ISI
LEMBAR EKSEKUTIF……………………………………......................... i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING PKL….……………………....................... ii
LEMBAR PENGESAHAN………………………………………………….................... iii
KATA PENGANTAR………………..……………………………………...................... v
DAFTAR ISI………………………………………………………….............................. vi
DAFTAR TABEL.......................................................................................................... vii
DAFTAR LAMPIRAN................................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………..................... 1
A. Latar
Belakang PKL………………………………………………..................... 1
B. Tujuan
dan Manfaat PKL …………………………………………..................... 4
C. Waktu
Pelaksanaan PKL……………………………………………................... 7
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL……………………………….................... 8
A. Sejara
h Singkat Dispenda Kota Medan……………………………..................... 8
B. Strukt
ur Organisasi Dispenda Kota Medan………………………….................. 12
C. Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi Dispenda Kota Medan …………................... 13
D. Gamb
aran Umum Pegawai Dispenda Kota Medan…………………................ 24
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN…………….................... 27
viii
A. Bidan
g Kerja………………………………………………………..................... 27
B. Kenda
la Yang Dihadapi…………………………………………….................... 30
C. Cara
Mengatasi Kendala……………………………………………................... 30
BAB IV KESIMPULAN…………………………………………………….................. 31
A. Kesim
pulan………………………………………………………….................... 31
B. Saran
………………………………………………………………...................... 32
DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………….................... 33
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
TABEL NAMA TABEL HAL.
2.1 Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun 2011 24
2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2011 25
ix
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN NAMA LAMPIRAN
1 Surat Permohonan Praktek Kerja Lapangan
2 Surat Rekomendasi Prakerin
3 Absensi Mahasiswa Peserta Praktik Kerja Lapangan
x
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan
Demi mewujudkan suatu kemandirian suatu Bangsa dan Negara
pembiayaan pembagunan, pemerintah perlu melakukan usaha-usaha yang cukup
optimal, salah satunya adalah menggali sumber-sumber dana yang berasal dari
dalam negeri.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sumber pendapatan asli Daerah,
berasal dari hasil pajak Daerah, hasil retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Daerah lain-lain yang sah.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan
penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan
meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu
melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri.
Berdasarkan kutipan tersebut jelas 1diketahui salah satu sumber
pendapatan asli daerah berasal dari Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pungutan
2
daerah menurut peraturan yang di tetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah
sebagai badan hukum publik yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Daerah terbagi menjadi
dua jenis, yaitu pajak provinsi yang terdiri dari :
2. Bea Balik Naman Kenderaan Bermotor
3. Pajak Bahan bakar kederaan bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok
Pajak Kabupaten dan Kota yang terdiri dari :
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pajak daerah tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan daerah
dan dalam pelaksanaan Pajak daerah tersebut tentunya masih banyak di temukan
permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan terutama bagi Pemerintah
Daerah yang mengakibatkan berkurangnya PAD yang diterima. Oleh karena itu,
3
petugas yang berwenang dalam pelaksanaan Pajak daerah ini khususnya bagian
penagihan yang bertanggung jawab menangani pajak daerah yang tertunggak
harus lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat mengatasi permasalahan
yang timbul. Apabila permasalahan tersebut dapat diatasi, tentunya akan dapat
meningkatkan Penerimaan Daerah, yang nantinya akan dapat digunakan sebagai
pembangunan daerah.
Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh
Pemerintah Daerah, yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah
guna mendukung kesinambungan kota Medan. Pajak restoran juga sangat
potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, maka dalam
menyelenggarakan Pajak Restoran tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas
Pendapatan Daerah kota Medan harus mengawasi proses pelaksanaan pajak
Restoran ini sesuai dengan peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang telah
di tetapkan.
Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan mempunyai peranan yang sangat
besar dalam menyelenggarakan Pajak Restoran di Kota Medan. Bagaimana
sebenarnya prosedur penagihan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Kota
Medan, dimana pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan harus melakukan
kegiatan yang lebih intensif dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
( PAD)
Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik dalam memilih kantor Dinas
Pendapatan Daerah Kota Medan sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL)
dan memilih judul “Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Bagian
4
Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kota medan” sebagai objek pajak yang
menarik untuk di jadikan wadah praktik kerja lapangan.
B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan
Praktik kerja Lapangan (PKL) ini adalah hasil penulisan mahasiswa
setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama satu bulan
berdasarkan data yang diperoleh dan dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah.
1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan
Setiap kegiatan yang dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan, adapun tujuan
penulisan Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut:
a. untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program pendidikan strata 1
di Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan dalam
penulisan tugas akhir
b. memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dan
mengetahui secara langsung tentang perusahaan sebagai salah satu
penerapan disiplin dan pengembangan karir. Mahasiswa juga dapat menilai
tentang pengembangan dari ilmu yang mereka miliki.
c. Memperoleh Link dan Match antara perguruan tinggi dan dunia kerja.
d. Mahasiswa diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan dunia kerja yang
sesungguhnya sehingga tantangan berupa kualitas, kuantitas dan kinerja
yang berasal dari dunia pendidikan dapat dijawab dan dipenuhi.
e. Memberikan pengalaman kerja pada dunia kerja kepada mahasiswa dalam
rangka menerapkan dan membandingkan teori dan pengetahuan yang telah
5
diterimanya dalam perkuliahan atau praktikum dengan situasi nyata
ditempat kerja praktek.
f. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian professional yaitu
tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan kerja yang
sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.
g. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang
berkualitas professional.
h. Memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja.
2. Manfaat Praktek Kerja Lapangan
Adapun manfaat dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah :
a. Manfaat bagi Mahasiswa
Manfaat mahasiswa melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) antara lain:
1. Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri secara
teoritis maupun praktis khususnya dibidang perpajakan.
2. Mahasiswa mendapat bentuk pengalaman nyata serta permasalahan yang
dihadapi dunia kerja.
3. Membangun mental mahasiswa terhadap Lapangan Pekerjaan yang
sesungguhnya baik kesiapan dalam menghadapi tugas yang diberikan
perusahaan maupun kesiapan dalam membina hubungan dilingkungan
perusahaan.
4. Mahasiswa diharapkan dapat memperbaikan sikap terutama cara
berkomunikasi, penampilan, etika, maupun sopan santun sebagaimana yang
terdapat dalam suasana kerja yang sebenarnya.
6
5. Untuk menerapkan teori dan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan.
6. Mengetahui tata cara dan prosedur pelaksanaan penagihan pajak daerah
pada dinas pendapatan kota medan.
b. Manfaat bagi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara
Adapun manfaat Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi Universitas Katolik
Santo Thomas Sumatera Utara antara lain:
1. Dapat meningkatkan kerja sama antara Dinas Pendapatan Kota Medan
dengan Program studi Strata 1 Akuntansi.
2. Untuk memperkenalkan sumber daya Universitas Katolik Santo Thomas
khususnya program studi strata 1 Akuntansi perpajakan.
3. Membuka interaksi antara program studi strata satu akuntansi perpajakan
UNIKA dengan instansi yang bersangkutan yaitu Dinas Pendapatan Kota
Medan.
4. Membantu dunia pendidikan agar dapat menciptakan mahasiswa yang
professional berkualitas dan berdisiplin tinggi.
5. Menyesuaikan kurikulum UNIKA Santo Thomas Sumatera Utara dengan
perkembangan dunia usaha.
c. Manfaat Bagi Instansi
Adapun manfaat bagi instansi yang telah menerima mahasiswa Praktik Kerja
Lapangan adalah sebagai berikut:
1. Sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan antara Dinas Pendapatan
Kota Medan Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara khususnya
program studi strata satu Akuntansi
7
2. Membantu instansi dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari selama PKL
3. Untuk menambah ide dan gagasan untuk perbaikan sistem kerja yang ada di
Dinas Pendapatan Kota Medan.
4. Hasil dari Penulisan Ilmiah ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan
pemikiran kepada Dinas Pendapatan Kota Medan.
C. Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Medan merupakan unit Dinas Pemerintah
Kota Medan yang beralamat di JL. Abdul Haris Nasusition Nomor 32 Medan.
Dispenda Kota Medan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah
tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas-tugas
lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun alasan memilih tempat ini
sebagai tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan adalah karena berhubungan
jurusan konsentrasi yang diambil yaitu Akuntansi perpajakan, maka penulis
memilih Dispenda Kota Medan sebagai instansi pemerintah yang menangani
pajak daerah.
Adapun waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang penulis lakukan
yaitu selama satu bulan:
1. Dimulainya waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan tanggal 1 April
2014 dan selesai tanggal 16 Mei 2014
2. Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Pendapatan Kota
Medan, Jl. A.H Nasution No 32 Medan.
8
BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL
A. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Medan
Dinas Pendapatan Kota Medan dahulu hanya satu unit kerja yang kecil
yaitu Sub-Bagian Penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya
mengelola bidang penerimaan/pendapatan daerah. Mengingat pada saat itu potensi
pajak maupun retribusi daerah di kota medan belum begitu banyak, maka dalam
sub-bagian penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan.
Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan
penduduk serta Potensi Pajak/Retribusi Daerah Kota Medan, maka melalui
Peraturan daerah Kota Medan, Sub-Bagian tersebut di atas ditingkatkan menjadi
bagian dengan nama bagian IX yang tugas pokoknya mengelola penerimaan dan
pendapatan daerah. Bagian IX tersebut terdiri dari beberapa seksi dengan pola
pendekatan secara sektoral pungutan daerah.
Pada tahun 1978 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor :
KUPD-7, tahun 1978, tentang penyeragaman Struktur Organisasi Dinas
Pendapatan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia,
maka pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun
1978 tentang Struktur Organisasi dinas Pendapatan daerah Kotamadya Medan
sebagaimana dimaksudkan dalam Instruksi Mendagri dimaksud. Struktur
Organisasi dinas Pendapatan daerah yang baru ini dipimpin oleh seorang Kepala
9
dinas yang terdiri dari 1 (satu). Bagian Tata Usaha, dengan 3 (tiga) Urusan dan 4
(empat) seksi dengan masing-masing seksi terdiri dari 3 (tiga) subseksi.
Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan wajib
pajak/retribusi daerah, struktur Organisasi Dinas Pendapatan selama ini dibentuk
dengan membagi pekerjaan berdasarkan sektor jenis pungutan maka pola tersebut
perlu dirubah secara fungsional.
Dengan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 973-442, tahun 1988,
tanggal 26 Mei 1988 tentang sistem dan prosedur Perpajakan/Retribusi daerah dan
Pendapatan daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kota
dan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1861/PUOD, tanggal 2 Mei
1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
Nomor 12 Tahun 1978 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah
Kotamadya Medan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 1990
tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja dinas Pendapatan Kotamadya Daerah
TK.II Medan.
Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri Dalam
Negeri dan Otonomi Daerah nomor 50 Tahun 2000, tentang Pedoman susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah
Kota Medan membentuk Organisasi dan Tata Kerja dinas-dinas daerah
dilingkungan Pemerintah Kota Medan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam
Peraturan daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2001, sehingga Peraturan daerah
Kotamadya Daerah TK II Medan Nomor 16 tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku
10
dan diganti dengan SK. Walikota Medan Nomor 25 tahun 2002 tentang Susunan
Organisasi Dinas Pendapatan daerah Kota Medan.
Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pungutan
pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Dinas Pendapatan daerah
di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada
kepala daerah melalui sekretaris daerah, terdiri dari 1 (satu). Bagian Tata Usaha
dengan 4 (empat) sub bagian dan 5 (lima) Sub Dinas dengan masing-masing 4
(empat) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
Adapun yang memimpin Dinas Pendapatan sejak Bagian IX/Pendapatan
sampai dengan saat ini adalah :
1. Aminuddin Yusuf
2. Achmad Purba
3. Drs. Mahluddin Lubis
4. Drs. H. Bahauddin Nasution
5. Drs. H. Amansyah Nasution
6. Drs. H. A. Daim Siregar
7. Drs. H. Azwar S.Msi
8 Drs. H. Basyrul Kamali, MM
11
9. Drs. H. Ramli, MM
10. Drs. H. Dzulmi Eldin S,Msi
11. Lahum SH,MM
12. Drs. H, Randiman Tarigan, MAP
13. Drs. H. Syahrul Harahap, MAP
14. Drs. M. Husni SE, Msi
Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
“Terwujudnya pendapatan daerah sebagai andalan pembiayaan
pembagunan daerah.”
Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelola
pendapatan daerah.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana dinas.
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan daerah.
4. meningkatkan penegakan hukum.
5. Meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam
membayar pajak daerah.
12
B. Sruktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 khusus untuk Dinas
Pendapatan Kota Medan telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pendapatan Kota Medan beserta Struktur Organisasi melalui Surat Keputusan
Walikota Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pendapatan Daerah Kota Medan.
Adapun struktur organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan adalah sebagai
berikut:
1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
a. Sub Bagian Keuangan
b. Sub Bagian Kepegawaian
c. Sub Bagian Perlengkapan
3. Sub Dinas Program terdiri dari:
a. Seksi Penyusunan Program
b. Seksi Pemantauan dan Pengendalian
c. Seksi Pengendalian Pendapatan
d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
4. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan terdiri dari:
a. Seksi Pendataan dan Penetapan
b. Seksi Pengelolahan Data Informasi
13
c. Seksi Penetapan
d. Seksi Pemeriksaan
5. Sub Dinas Penagihan terdiri dari:
a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi
b. Seksi Penagihan dan Perhitungan
c. Seksi Restitusi dan Pembukuan
d. Seksi Pertimbangan dan Keberatan
6. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain terdiri dari:
a. Seksi Penatausahaan Penerimaan Retribusi dab Pendapatan Lain-Lain
b. Seksi Penerimaan Lain-lain
c. Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain-lain
d. Seksi Legalisasi Pembukuan Surat-surat Berharga
7. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari:
a. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak
b. Seksi Bagi Hasil Pajak
c. Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
C. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan
Dinas Pendapatan Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan
tugas-tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
14
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pendapatan mempunyai
fungsi:
1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendapatan
daerah.
2. Melakukan Pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak
daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan
pajak Bumi Bagunan.
3. Melaksanakan koordinasi dibidang pendapatan daerah unit dan instansi
terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi.
4. Melakukan Penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan penetapan daerah
lainnya seta PBB.
5. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidangnya.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.
1) Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok
dinas di bidang ketatausahaan yang meliputi pengelolahan administrasi keuangan
kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan urusan umum lainnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tata Usaha
mempunyai fungsi:
1. Menyusun rencana kerja kegiatan
2. Melaksanakan pengelolahan urusan surat menyurat dan urusan umum lainnya.
15
3. Mengelolah urusan keuangan dan perbendaharaan serta penyusunan laporan
keuangan
4. Mengelolah administrasi kepegawaian
5. Mengelolah urusan perlengkapan, kerumahtanggaan pengadaan barang dinas
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugasnya.
Bagian Tata Usaha terdiri dari:
a. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas mengelolah keuangan dari
perbendaharaan serta menyusun laporan keuangan.
b. Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pengelolahan administrasi di bidang kepegawaian.
c. Sub Bagian Perlengkapan, mempunyai tugas kegiatan melaksanakan di bidang
perlengkapan,kerumahtanggaan da pengadaan barang.
d. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas mengelolah tatausaha dan surat
menyurat serta urusan umum lainnya.
2) Sub Dinas Program
Sub Dinas Program mempunyai tugas sebagian tugas dinas di bidang
Penyusutan program. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana deimaksud, Sub
Dinas Program mempunyai fungsi:
1. Menyusun rencana kerja kegiatan
2. Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan program kegiatan dan
perencanaan Pendapatan Daerah
16
3. Menyususn kebijakan teknis serta program kerja jangka pendek, menengah
dan panjang
4. Menyusun penerimaan Pendapatan Daerah, merencanakan sistem dan
prosedur kerja
5. Menyusun rencana serta mengkaji pengembangan
potensi pendapatan daerah
6. Melaksanakan pembinaan teknis di bidang pendaptan terhadap semua unit
yang melaksanakan pungutan daerah
7. Menyajikan data statistic target dan realisasi pendapatan serta
mengidentifikasi permasalahan pendapatan daerah
8. Melaksanakan penyuluhan di bidang pendapatan daerah
9. Melaksanakan tukar menukar informasi tentang target dan realisasi
penerimaan daerah dengan daerah lainnya
10. Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah
tentang Pajak Daerah
11. Mengevaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan teknis operasional
pengelolahan pendapatan daerah
12. Menyusun laporan realisasi pendapatan daerah
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikann oleh Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya.
Sub Dinas Program terdiri dari:
17
a. Seksi Penyusunan Program, mempunyai tugas merencanakan penerimaan
Pendapatan Daerah, sitem dan prosedur kerja seta menyusun kebijaksanaan
teknis dan program kerja jangka pendek,menegah serta jangka panjang
b. Seksi Pemantauan dan Pengendalian, mempunyai tugas melaksanakan
pembimbing teknis di bidang daerah dan melaksanakan kegiatan pemantauan
yang melaksanakan dan pengendalian terhadap tugas yang dilaksanakan di
bidang pendapatan serta melaksanakan penyuluhan di bidang pendapatan
daerah
c. Seksi Pengembangann Pendapatan, mempunyai tugasc menyusun rencana
serta mengkaji untuk pengembangan potensi pendapatan daerah dan
mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah
tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.
d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas mengevaluasi dan memonitor
pelaksanaan teknis operasional pengelolahan pendapatan daerah, menyajikan
data statistic target dan realisasi pendapatan daerah, mengidentifikasikan
permasalahan pendapatan daerah dan menyusun laporan realisasi pendapatan
daerah.
3) Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan
Sub Dinas Pendapatan dan Penetaaan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dinas dibidang pendapatan dan penetaan. Untuk melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud, Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan mempunyai
fungsi:
1. Menyusun rencana kegiatan kerja
18
2. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh Wajib Pajak, Wajib
Retribusi,dan Pendapatan Daerah Lainnya
3. Melaksanakan Pengelolahan data dan informasi baik dari Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD)
Hasil Pemerikasaan dan Informasi Terkait Lainnya
4. Melaksanakan Penetapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan
Daerah Lainnya
5. Merencanakan dan menatausahakan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak
dan Wajib Retribusi
6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan bidangnya.
Sub Dinas Pendapataan dan Penetapan terdiri dari:
a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran, mempunyai tugas melaksanakan Pendataan
Objek Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya melalui
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan
Retribusi Daerah (SPTRD), melaksankan pendaftaran Wajib Pajak
Daerah/Wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran, menyimpan,
mendistribusikan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah serta
menyusun Surat Perpajkan Daerah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran
dan pendataan.
b. Seksi Pengelolahan Data dan informasi, mempunyai tugas melaksanakan
pengumpulan dan pengelolahan data Objek Pajak Daerah/Rertibusi Daerah,
19
menuangkan hasil pengelolahan data dan informasi data kedalam kartu data
serta mengirimkan kartu data kepada Seksi Penetapan dan demikian
sebaliknya.
c. Seksi Penetapan, mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan
Pokok Pajak Daerah/Retribusi Daerah berdasarkan kertu data termasuk
perhitungan denda dan sanksi lainnya, menerbitkan dan mendistribusikan
serata menyimpan arsip Surat Perpajakn Daerah/Retribusi Daerah yang
berkaitan dengan penetapan, melaksanakan perhitungan jumlah angsuran
pembayaran/penyetoran atas permohonan Wajib Pajak
d. Seksi Penerimaan, mempunyai tugas menyusun rencana pemeriksaan dan
melaksanakan pemeriksaaan Objek Pajak/Retribusi, menatausahan hasil
pemeriksan lapangan atas objek pajak/retribusi serta mengirim laporan
pemeriksaan kepada Seksi Pengelolahan Data Informasi.
4) Sub Dinas Penagihan
Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
dinas dibidang penagihan meliputi kegiatan pembukuan, verifikasi, penagihan dan
perhitungan restitusi, pemindahbukuan serta pertimbangan terhadap keberatan
Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Dinas Penagihan
mempunyai fungsi:
1. Menyusun rencana kerja kegiatan
20
2. Melaksanakan Pembukuan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan
pendapatan daerah lainnya
3. Melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah,retribusi daerah dan
pendapatan daerah lainnya
4. Melaksanakan perhitungan retribusi dan atau pemindahbukuan atas Pajak
Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya
5. Melaksanakan telaah dan saran pertimbangan terhadap keberatan WP atas
pajak terutang
6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya
Sub Dinas Penagihan terdiri dari:
a. Seksi pembukuan dan verifikasi, mempunyai tugas melaksanakan pembukuan
dan verifikasi tentang penetapan dan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, melaksanakan pembukuan dan
verifikasi penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta pencataan uang
dari hasil pungutan benda berharga ke dalam Kartu Persediaan Benda
Berharga, Menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan
Pajak Daerah Retribusi Daerah dab Pendapatan Daerah Lainnya serta
menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa
persediaan benda berharga secara berkala
b. Seksi Penagihan dan Perhitungan, mempunyai tugas melaksanakan penagihan
atas tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah
21
lainnya menerbitkan dan mendistribusikan serta mmenyimpan arsip surat
perpajakan daerah/retribusi daerah yang berkaitan dengan penagihan
c. Seksi retribusi dan pemindahbukuan, mempunyai tugas menerima
permohonan restitusi dan pemindahbukuan dari Wajib Pajak , meneliti
kelebihan pembayaran Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang Surat Keputusan
Kepala Dinas tentang pemberian restitusi dan atau pemindahbukuan
d. Seksi Pertimbangan dan Keberatan, mempunyai tugas menerima Surat
Keberatan dari Wajib Pajak/restitusi dan meneliti keberatan WP serta
membuat pertimbangan atas keberatan WP dan mempersiapkan Surat
Keputusan Keapala Dinas tentang persetujuan atau penolakan atas keberatan
tersebut.
5) Sub Dinas Retribusi Dan Pendapatan Lain-Lain
Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain dipimpin oleh Kepala Sub
Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain
mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kegiatan kerja
2. Melaksankan penatausahaan penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain
termasuk pinjaman daerah dan dana darurat
3. Melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain
termasuk pinjaman daerah dan dana darurat
4. Melaksanakan penatausahaan penerimaan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dan pendapatan lain-lain
22
5. Melaksanakan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
bidang tugasnya.
Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain terdiri dari:
a. Seksi Penatausahaan penerimaan retribusi dan Penerimaan Lain-Lain,
mempunyai tugas melaksankan penatausahan penerimaan retribusi dan
melaksanakan penatausahaan pendapatan lain-lain
b. Seksi Penerimaan Lain-Lain, mempunyai tugas melaksanakan penatausaahn
penerimaan lain-lain, merencanakan dan mengupayakan penerimaan lain-lain
baik dari penerimaan, wakil pemerintah di daerah maupun dilembaga-lembaga
keuangan dan atau badan-badan lain termasuk pinjaman daerah dan dana
darurat
c. Seksi Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah dan Pendapatan Lain-Lain
mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) dan melaksankan penatausahaan hasil pengelolahan
kekayaan daerah yang dipisahkan
d. Seksi Legalisasi Pembukuan Surat-Surat Berharga, mempunyai tugas
melaksanakan legalisasi surat-surat berharga dann melaksanakan pembukuan
surat-surat berharga. Setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang
dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kapada
Kepala Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain.
23
6) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan mempunyai fungsi:
1. Menyusun rencana kegiatan kerja
2. Melaksanakan pinatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak
3. Melaksanakan koordinasi dengan pemberian bagi hasil, non pajak
4. Melaksankan perhitungan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi
Khusus (DAK)
5. Melaksanakan pengkajian pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan
pengkajian hasil pendapatan daerah di bidang bagi hasil pendapatan
6. Melaksanakan tugas lain-lain yang berkaitan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
bidang tugasnya.
Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari:
a. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak, mempunyai
tugas melaksanakan penatausahaan surat-surat ketetapan Pajak Bumi dan
Bangunan, menatausahakan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak
b. Seksi Bagi Hasil Pajak, mempunyai tugas menerima dan mendistribusikan
suarat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok
Pajak (DHPP), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Bumu dan
Bagunan melaksanakan penagihan pajak bumi dan bangunan, melaksanakan
24
perhitungan penerimaan bagi hasil pajak lainnya serta membantu
menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB kepada wajib
pajak, menerima kembali hasil penagihan SPOP dan mengirimkan kembali
kepada Kantor Pelayanan PBB
c. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak, mempunyai tugas melaksanakan perhitungan
penerimaan dari hasil Dana Alokasi Umum, melaksanakan perhitungan
penerimaan dari Dana Alokasi Khusus
d. Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan,
mempunyai tugas mengkaji tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-
Undangan dan melaksanakan koordinasi dengan unit terkait pelaksanaan
Peraturan Perundang-Undangan serta melaksanakan pengkajian atas
penerimaan pendaptan daerah secara periodik.
7) Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
D. Gambaran Umum Pegawai Dinas Pendapatan
Komposisi pegawai/karyawan di Dinas Pendapatan Kota Medan adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan
Tahun 2011 No Bagian/Subdis/Bendahara/Swakelola Jumla
h
1 Sekretariat 71 Orang
25
Dinas 1 Orang
Bagian Umum/Keuangan/Penyusunan Program 36 Orang
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran 20 Orang
Penyimpan Barang Berharga/Penyimpan
Barang & Pengurus Barang
14 Orang
2 Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah 26 Orang
3 Bidang Penagihan 49 Orang
4 Bidang Pendataan & Penetapan (DATAP) 77 Orang
5 Bidang Bagi Hasil Pendapatan (BHP) 85 Orang
6 Unit Pelaksana Teknis 336 Orang
7 Security 18 Orang
Jumlahan PNS dan Pegawai HONOR 662 Orang
Sumber: Dinas Pendapatan Kota Medan
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Tahun 2011 No Golongan Jumlah
1 Golongan IV/b 1 Orang
2 Golongan IV/a 5 Orang
3 Golongan III/d 35 Orang
4 Golongan III/c 37 Orang
5 Golongan III/b 62 Orang
6 Golongan III/a 70 Orang
7 Golongan II/d 8 Orang
26
8 Golongan II/c
17 Orang
9 Golongan II/b 6 Orang
10 Golongan II/a 51Orang
Jumlah Keseluruhan 292 Orang
Sumber: Dinas Pendapatan Kota Medan
Keterangan:
Pegawai Negeri Sipil : 292 orang
Pegawai Honor : 59 orang
Yang dikaryakan : 1 orang
Pegawai Outsourcing : 310 orang
Jumlah : 662 orang
27
BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
A. Bidang Kerja
Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor
Dinas Pendapatan Kota Medan. Penulis memulai PKL pada tanggal 01 April 2014
sampai dengan 16 Mei 2014. Penulis melaksanakan kegiatan PKL pada hari senin
sampai dengan hari jumat.
Sebelum penulis diberikan tugas, agar tidak terjadi kesalahan maka tugas
yang akan selesai dikerjakan oleh penulis akan diperiksa kembali oleh pegawai
yang memberikan tugas. Pada pelaksanaan PKL penulis ditempatkan di Bidang
Penagihan.
Bagian Penagihan
Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
dinas dibidang penagihan meliputi kegiatan pembukuan, verifikasi, penagihan dan
perhitungan restitusi, pemindahbukuan serta pertimbangan terhadap keberatan
Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.
Penagihan Pajak Restoran
Apabila pajak restoran yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo
pembayaran, walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan
penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam
28
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang
harus dibayar bertambah.
Tata Cara Penagihan Pajak Restoran
a. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal
tindak pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh
tempo pembayaran
b. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waktu sebagaimana telah ditentukan dalm Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenisnya, jumlah pajak yang masih harus
dibayar ditagih dengan surat paksa
c. Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari
sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenisnya.
d. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalan jangka waktu 2x24 jam
sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pajabat segera menerbitkan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)
e. Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang
pajaknya, setelah 10 hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal
pelelangan kepada Kantor Lelang Negara
29
f. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari,tanggal,jam dan tempat
lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib
pajak
g. Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan
pajak daerah ditetapkan oleh kepala daerah.
Adapun kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan PKL yaitu:
1. Mengarsip Surat Setoran Pajak Daerah Pada Pajak Restoran dari Wilayah
01 sampai dengan Wilayah 21. Dalam hal ini penulis mengarsip SSPD
dalam letter file dimana tiap wilayah ada 10 NPWP, di arsip secara
berurutan misalnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.
2. Membuat daftar pajak restoran dan Hotel yang tertunggak dari tahun wajib
pajak (WP) terdaftar sampai tahun 2012 tiap wilayah. Dalam hal ini karena
kota medan terdiri dari 21 kecamatan maka pendataan wajib pajak dibuat
per kecamatan yang dalam praktiknya disebut wilayah. Dari pekerjaan
tersebut penulis mengetahui bahwa kepatuhan WP dalam memenuhi
kewajibannya sudah cukup tinggi.
3. Membuat daftar pajak restoran dan hotel yang tertunggak tahun 2013 tiap
wilayah. pekerjaan ini dilakukan dengan mengecek terhadap sistem
pendapatan daerah didalam computer, masukkan NPWP maka data
mengenai WP tersebut akan muncul berapa jumlah pajak yang terutang.
4. Mencocokkan data pajak restoran dan hotel yang tertunggak dari komputer
yang lama dengan komputer yang baru. pekerjaan ini mencocokkan data
dalam neraca tentang pajak yang tertunggak, mengecek apakah sudah betul
30
data yang ada dineraca. hal ini dikarenakan data dari komputer lama dengan
yang baru bisa berbeda yang mungkin disebabkan oleh data yang belum di
update atau terjadi kesalahan.
5. Memeriksa data WP yang masih terutang pajak hotel dan restoran.
Pekerjaan ini adalah memeriksa kembali WP yang masih terutang karena
pada bulan sebelumnya WP sudah dimasukkan kedalam daftar WP yang
terutang pajak hotel maka pada bulan selanjutnya dicek kembali kedalam
komputer apakah WP tersebut masih tetap terutang. hal ini penting
dilakukan karena bisa saja WP sudah membayar pajak yang terutang karena
jika WP tersebut mempunyai tunggakan maka tim penagih akan turun
kelapangan untuk melihat keadaan WP dan melakukan pendekatan supaya
melunasi pajak terutangnya jadi penting untuk memeriksa kembali supaya
tidak dimasukkan lagi kedalam daftar WP yang masih terutang.
A. Kendala yang dihadapi
Kendala yang dihadapi pada awal pelaksanaan PKL adalah kurangnya
Percaya diri terhadap pekerjaan yang dilakukan, takut serta segan untuk bertanya
bila bertemu kesulitan ditambah lagi sebagian komputer yang dipakai masih
komputer lama yang kerjanya lambat sehingga waktu untuk menyelesaikan satu
pekerjaan menjadi terlalu lama, namun selanjutnya penulis mejadi terbiasa dan
berani untuk bertanya sehingga pekerjaan lebih cepat selesai.
B. Cara Mengatasi Kendala
Mengatasi kendala tersebut dengan membiasakan diri dengan pegawai,
bertanya jika tidak tahu, bertanya kepada pegawai juga kepada teman dan mereka
31
besedia membantu dan menjelaskan sampai paham dan pekerjaanpun bisa
diselesaikan lebih cepat.
BAB IV
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari Pajak Daerah. Pajak
Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang di tetapkan guna
pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang di atur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang
Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak
Daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.
PAD ini diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan
Pemerintah dan Pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan meratakan
kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan
otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Dinas Pendapatan Kota Medan adalah unit kerja Pemerintah Kota Medan
yang bertugas mengelola pendapatan daerah kota medan. Sub Dinas Penagihan
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penagihan
meliputi kegiatan pembukuan, verifikasi, penagihan dan perhitungan restitusi,
pemindahbukuan serta pertimbangan terhadap keberatan Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya. Pajak Restoran adalah salah satu pajak
yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, yang memberikan kontribusi
32
terhadap pendapatan asli daerah guna mendukung kesinambungan kota Medan.
Pajak restoran juga sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah,
maka dalam menyelenggarakan Pajak Restoran tersebut, Pemerintah Daerah
melalui Dinas Pendapatan Daerah kota Medan harus mengawasi proses
pelaksanaan pajak Restoran ini sesuai dengan peraturan Pemerintah dan Peraturan
Daerah yang telah di tetapkan, supaya tidak hilang potensi penerimaan yang bisa
meningkatkan PAD. Petugas yang berwenang dalam pelaksanaan Pajak daerah ini
khususnya bagian penagihan yang bertanggung jawab menangani pajak daerah
yang tertunggak harus lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat mengatasi
permasalahan yang timbul.
B. Saran
a. Bagi Instansi
1. Dispenda diharapkan meningkatkan kinerja lagi dalam
meningkatkan penerimaan pajak karena banyak WP yang berusaha
mengurangi pajak yang dibayar bahkan tidak membayar, jadi perlu
usaha untuk mengawasi WP tersebut.
2. Pegawai Dispenda diharapkan memberi pekerjaan terhadap anak
PKL karena terkadang seharian tidak ada pekerjaan yang membuat
anak PKL mengantuk diruangan
b. Bagi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara
1. Waktu pelaksanaan PKL terlalu singkat sehingga belum sempat
terbiasa dengan wilayah kerja dan waktu pelaksanaan PKL sudah
33
habis, diharapkan menambah waktu pelaksanaan PKL supaya
mahasiswa menjadi leluasa dan mandiri dalam dunia kerja
2. Sebaiknya PKL diganti dengan KKN karena tempat untuk
melaksanakan PKL sangat sulit ditemukan, bahkan tidak jarang
perusahaan menolak untuk dijadikan tempat PKL karena alasan
internal perusahaan sedangkan bila KKN bisa sekalian
memperkenalkan Unika St Thomas keberbagai daerah.
Related Documents
