Pusdatin@2019 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang alam penjelasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik bahwa salah satu elemen penting
dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah
hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka
penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut
makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi
juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak
berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Untuk mengakomodasi
permohonan Informasi Publik tersebut, setiap Badan Publik wajib menunjuk dan
mengangkat PPID guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam
menyediakan dan memberikan informasi Publik.
Sekretariat Kabinet sebagai Badan Publik mempunyai kewajiban untuk
menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di
bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan secara
akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Untuk
mewujudkan hal tersebut, Sekretariat Kabinet
menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi melalui Keputusan Sekretaris
Kabinet Nomor 4/RB Tahun 2012. Seiring
dengan adanya perubahan organisasi dan tata
kerja Sekretariat Kabinet, Keputusan Sekretaris
Kabinet dimaksud perlu disesuaikan dengan
dicabut berdasar Keputusan Sekretaris Kabinet
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.
D
Menurut Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Badan Publik wajib untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik
Pusdatin@2019 2
Dalam pelaksanaannya, PPID Sekretariat Kabinet dibantu oleh Tim Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet yang pada tahun 2018
dibentuk dengan Keputusan Deputi Bidang Administrasi Nomor: KEP.41/ADM/X/2018
tanggal 22 Oktober 2018 (Tim PID). PPID dan Tim PID dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5
Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan
Sekretariat Kabinet. Berdasarkan pedoman tersebut, PPID Sekretariat Kabinet dalam
mengemban tanggung jawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi proses
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik
berupaya mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan
Sekretariat Kabinet sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik.
Sehubungan dengan hal tersebut, PPID Sekretariat Kabinet dalam kurun waktu
2018 telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana diamanatkan dalam
Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 9 tahun 2016 dan bentuk pertanggunjawaban
disajikan secara lengkap dalam laporan tahunan pelaksanaan tugas PPID Tahun
2018 ini, yang meliputi: gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik;
gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik; rincian pelayanan
Informasi Publik; kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan
Informasi Publik, serta rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan
kualitas pelayanan informasi.
B. Tujuan Tujuan dibuatnya laporan tahunan ini adalah:
Pusdatin@2019 3
BAB II
LAYANAN INFORMASI PUBLIK A. Gambaran Umum Kebijakan dan Dukungan Pelayanan Informasi Publik
1. Kebijakan PPID Berdasar Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:
PPID Sekretariat Kabinet terbentuk sejak tahun 2012, dalam
melaksanakan tugas berdasar dan berpedoman pada kebijakan PPID berikut:
a. Pembentukan PPID dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 4/RB
Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet. Namun dengan
ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, pembentukan PPID
Sekretariat Kabinet disesuaikan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.
Pusdatin@2019 4
b. Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (TPID) dengan
Keputusan Deputi Bidang Administrasi Nomor: KEP.41/ADM/X/2018 tanggal
22 Oktober 2018 guna membantu PPID dalam melaksanakan tugas.
c. Pedoman pelaksanaan tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris
Kabinet Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet. Saat ini, Pedoman sedang
direviu dan diusulkan untuk disempurnakan sesuai dengan tuntutan
dinamika organisasi.
d. Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan yang ditetapkan dengan
Keputusan PPID Nomor 1 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Informasi yang
Dikecualikan di lingkungan Sekretariat Kabinet. Menyesuaikan dengan
tuntutan yang ada, saat ini Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan
sedang dalam proses penyempurnaan.
2. Sarana dan Prasarana PPID Sekretariat Kabinet dalam memberikan pelayanan Informasi
Publik, didukung dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut:
a. 1 (satu) meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu;
b. Telepon;
c. Portal PPID;
d. Email PPID ([email protected]);
e. Daftar Informasi Publik yang dipublikasikan di website PPID Sekretariat
Kabinet.
f. Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan.
3. Sumber Daya Manusia
Sesuai Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan
Sekretariat Kabinet ditetapkan bahwa Kepala Pusat Data dan Teknologi
Informasi (Kepala Pusdatin) sebagai PPID. Dalam melaksanakan tugas PPID
mendapatkan dukungan teknis dan administrasi dari Pusat Data dan Teknologi
Informasi dan Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol serta
berkoordinasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.
Pusdatin@2019 5
Dukungan teknis dan administrasi dari Pusdatin dilaksanakan oleh
Bidang Pengelolaan Data dan Informasi. Rincian sumber daya manusia
pendukung PPID, sebagai berikut:`
No Jabatan Golongan Pendidikan Jenis Kelamin
IV III S2 S1 Laki-laki Perempuan
1 Kepala Pusat 1 1 1
2 Kepala Bidang 1 1 1
3 Kepala Subbidang 2 1 1 2
4 Analis Data dan Informasi 2 2 1 1
Jumlah 2 4 3 3 4 2
Tabel 1: Jumlah SDM pendukung PPID Sekretariat Kabinet
Guna mengoptimalkan dukungan teknis dan administrasi dimaksud,
melalui Keputusan Deputi Bidang Administrasi Nomor: Kep.41/ADM/X/2018
tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat
Kabinet, dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan
Sekretariat Kabinet (Tim PID) yang susunan Timnya sebagai berikut:
Pusdatin@2019 6
Adapun tugas Tim PID adalah sebagai berikut:
4. Anggaran Pelayanan Informasi
Pelaksanaan layanan informasi PPID Sekretariat Kabinet setiap
tahunnya tidak dianggarkan secara khusus dalam Rancangan Anggaran Biaya
unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Dengan demikian segala biaya
yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas PPID Sekretariat Kabinet
dibebankan sesuai dengan dukungan dan kewenangan unit kerja terkait,
seperti:
a. Untuk dukungan teknis dan administrasi, menggunakan anggaran Pusat
Data dan Teknologi Informasi dan unit kerja yang terkait
b. Untuk dukungan pengembangan kapasitas sumber daya manusia
pendukung PPID, menggunakan anggaran unit kerja terkait khususnya Biro
Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana.
B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 1. Waktu Pelayanan Informasi Publik
Layanan Informasi Publik PPID Sekretariat Kabinet dilaksanakan pada:
No Hari Waktu Operasional Keterangan
1 Senin-Kamis 08.00 s.d. 15.00 WIB Apabila permohonan atau pengaduan Informasi Publik diterima di luar jam layanan, maka akan dilayani pada hari kerja berikutnya
2 Jumat 08.00 s.d. 15.30 WIB
Pusdatin@2019 7
Permohonan atau pengaduan informasi dapat disampaikan diantaranya
melalui email ([email protected]), melalui surat, dan/atau secara
langsung di ruang Layanan Informasi Publik di Gedung III Kementerian
Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jl. Veteran I No. 18, Gambir, Jakarta
Pusat 10110, serta melalui saluran telepon di 021-3510074.
2. Tata Cara Memperoleh Informasi Publik Tata cara memperoleh informasi Publik di lingkungan Sekretariat
Kabinet, sebagai berikut:
Pusdatin@2019 8
3. Pelaksanaan Layanan Pada tahun 2018 PPID Sekretariat Kabinet dengan dibantu oleh Tim
PID telah melaksanakan pemberian layanan Informasi Publik dengan
berpedoman pada pedoman yang ada yakni Peraturan Sekretaris Kabinet
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet .
Guna meningkatkan efektivitas tugas, PPID dan Tim PID telah
melakukan reviu untuk menyempurnakan Pedoman yang dipandang sudah
tidak relevan lagi dengan organisasi dan tata kerja Sekretariat Kabinet saat ini,
dan dari hasil reviu PPID dan Tim PID telah menyusun rancangan Pedoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang saat ini masih menunggu
ditetapkan oleh Sekretaris Kabinet.
Hak untuk memperoleh Informasi Publik tidak bersifat mutlak, terdapat
informasi yang dibatasi dan selanjutnya disebut sebagai informasi yang
dikecualikan. Sehubungan dengan hal tersebut, PPID dan Tim PID juga
mereviu Keputusan PPID Nomor 1 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Informasi
yang Dikecualikan di lingkungan Sekretariat Kabinet, dan selanjutnya
melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan yang
disampaikan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, guna ditetapkan
sebagai daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Sekretariat Kabinet
yang ditetapkan oleh PPID.
Selanjutnya dalam rangka meningkatkan mutu layanan publik di
lingkungan Sekretariat Kabinet, PPID dan Tim PID Sekretariat Kabinet juga
telah melakukan pembahasan mengenai visi, misi, slogan (tagline) dan logo
PPID Sekretariat Kabinet. Hasil pembahasan menyepakati visi, misi, slogan
(tag line), dan logo PPID Sekretariat Kabinet, sebagai berikut:
Pusdatin@2019 9
Saat ini Visi, Misi, Slogan, dan Logo PPID Sekretariat Kabinet tersebut
dalam proses menunggu penetapan Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi oleh Sekretaris Kabinet.
4. Jumlah Permohonan Informasi Publik
Pada tahun 2018, PPID Sekretariat Kabinet telah menindaklanjuti
sebanyak 105 (seratus lima) layanan Informasi Publik melalui media telepon,
email, surat, maupun yang datang langsung ke PPID Sekretariat Kabinet.
Permohonan informasi hingga pengaduan ini datang dari masyarakat umum,
Kementerian/Lembaga/Badan Pemerintah Indonesia dan Internasional serta
aktivis Internasional.
Pusdatin@2019 10
Rincian permohonan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh PPID tahun 2018, sebagai berikut:
No Bulan Layanan Informasi
Telepon Email Surat Langsung Total
1 Januari - - - - -
2 Februari - - - - -
3 Maret - 2 - - 2
4 April - 3 - - 3
5 Mei - 11 - - 11
6 Juni - 7 - - 7
7 Juli - 22 - - 22
8 Agustus - 17 - - 17
9 September - 8 1 - 9
10 Oktober - 10 - 1 11
11 November - 12 - - 12
12 Desember - 11 - - 11
Total 0 103 1 1 105
Tabel 2: Rincian Permohonan Informasi Publik
Dari permohonan Informasi Publik dimaksud, sejumlah 73 (tujuh puluh
tiga) dikabulkan seluruhnya dengan rincian sebanyak 43 (empat puluh tiga)
merupakan penyampaian informasi undangan dari Kementerian/Lembaga lain
yang ditujukan kepada Pejabat/Pegawai dan unit kerja di lingkungan
Sekretariat Kabinet, 14 (empat belas) permohonan informasi yang secara
langsung dijawab oleh Tim PID, sebanyak 15 (lima belas) permohonan atau
pengaduan informasi yang diteruskan kepada unit kerja yang memiliki
wewenang dalam kepemilikan informasi dimaksud, dan 1 (satu) permohonan
informasi yang pemberiannya dilaksanakan dari hasil pembahasan dalam
rapat koordinasi. Sedangkan, sejumlah 23 (dua puluh tiga) permohonan tidak
ditindaklanjuti dengan pertimbangan permohonan yang disampaikan hanya
bersifat pemberitahuan, serta sejumlah 9 (tujuh) permohonan ditolak dengan
Pusdatin@2019 11
alasan informasi tidak berada dalam wewenang PPID Sekretariat Kabinet
sejumlah 4 (empat) dan 5 (lima) informasi termasuk dalam Daftar Informasi
yang Dikecualikan.
Berikut rincian tindaklanjut permohonan Informasi Publik oleh PPID
Sekretariat Kabinet:
No Tindaklanjut Jumlah Keterangan 1 Dikabulkan sepenuhnya: a. Permohonan Informasi 14 Langsung dijawab oleh
PPID b. Berupa undangan untuk unit
kerja di Sekretariat Kabinet 43 Diteruskan kepada unit
kerja yang berkepentingan c. Berupa pengaduan
masyarakat 15 Diteruskan kepada unit
kerja substansi terkait 2 Dikabulkan sebagian 1 Sebagian permohonan
Informasi tidak berada dalam wewenang PPID Sekretariat Kabinet
3 Tidak ditindaklanjuti 23 Permohonan yang disampaikan hanya bersifat pemberitahuan
4 Ditolak: a. Tidak berada dalam
wewenang PPID Sekretariat Kabinet
4 Diinformasikan bahwa Informasi tidak berada dalam kewenangan PPID Sekretariat Kabinet dan agar menghubungan instansi terkait dengan permohonan Informasi
b. Informasi yang dikecualikan 5 Diinformasikan permohonan Informasi termasuk dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan
Jumlah 105
Tabel 3: Rincian Tindaklanjut Permohonan Informasi Publik
C. Penghargaan
Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik bahwa Komisi Informasi dapat melakukan
evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik 1 (satu) kali dalam setahun. Pada
Tahun 2018 Komisi Informasi Pusat melakukan evaluasi layanan Informasi Publik
Pusdatin@2019 12
dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev)
pada tanggal 10 Oktober 2018 di Hotel Treva Jakarta.
Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2018
melalui tahapan dan menggunakan metodologi, yakni:
1. Pengisian kuesioner yang menitikberakan pada indikator pengembangan
website terkait PPID dan pengumuman informasi publik yang ditampilkan di
website;
2. Penilaian terhadap Badan Publik terhadap indikator Pelayanan Informasi
Publik serta Penyediaan Informasi Publik;
3. Presentasi Badan Publik terkait komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam
implementasi Keterbukaan Informasi Publik.
Sekretariat Kabinet sebagai salah satu Badan Publik yang dievaluasi telah
melakukan tahapan-tahapan monev dimaksud, yakni mengisi kuesioner yang
disampaikan oleh Komisi Informasi Pusat dan mengembalikan kuesioner tersebut
disertai bukti pendukung kegiatan serta melakukan presentasi di depan Tim
Penilai yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi
Informasi selaku PPID Sekretariat Kabinet.
Dari hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan publik Badan Publik
diberikan penghargaan dengan lima kategori. Kategori pertama adalah informatif
(nilai 90-100), menuju informatif (nilai 80-
89,9), cukup informatif (nilai 60-79,9),
kurang informatif (nilai 40-59,9), dan tidak
informatif (nilai < 39,9).
Dalam pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
tersebut, Komisi Informasi Pusat
memberikan Penganugerahan
Keterbukaan Informasi Badan Publik
Tahun 2018 kepada 104 (seratus empat)
Badan Publik dari 289 (dua ratus delapan
puluh sembilan) Badan Publik yang
mengikuti monitoring dan evaluasi, yakni 15 (lima belas) Badan Publik
Pusdatin@2019 13
memperoleh penghargaan dengan kategori “Informatif” serta 36 (tiga puluh
enam) memperoleh penghargaan dengan kategori “Menuju Informatif” dan PPID
Sekretariat Kabinet berhasil memperoleh penghargaan Keterbukaan Badan
Publik dengan kategori “Cukup Informatif” bersama dengan 6 (enam) Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dari 53
(lima puluh tiga) Badan Publik yang memperoleh penghargaan kategori cukup
informatif. Penghargaan ini diberikan pada Acara Penganugerahan Keterbukaan
Informasi Badan Publik Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi
Pusat di Istana Wakil Presiden pada 5 November 2018. Penghargaan ini
merupakan untuk pertama kali bagi PPID Sekretariat Kabinet mengingat pada
tahun-tahun sebelumnya belum pernah memperoleh penghargaan.
D. Kendala yang Dihadapi Kendala dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik bagi PPID
Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:
1. Terbatasnya dukungan sumber daya manusia dan anggaran dalam
mendukung pelaksanaan tugas PPID.
2. Pengelolaan data dan media penyajian layanan Informasi Publik belum optimal
Saat ini pengelolaan data PPID masih dilakukan secara manual dan belum
didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi sehingga pemantauan
terhadap tindak lanjut terhadap permohonan atau pengaduan informasi belum
optimal.
3. Adanya masyarakat yang menyampaikan permohonan melalui email
[email protected] tidak mengajukan permohonan Informasi Publik
mengenai Sekretariat Kabinet dan di luar tugas dan kewenangan PPID. Hal ini
menjadi kendala ketika PPID Sekretariat Kabinet harus menyampaikan
permasalahan tersebut kepada Pemohon bahwa permohonan yang diajukan
bukan menjadi tugas dan tanggung jawab PPID Sekretariat Kabinet, namun
yang bersangkutan tidak bisa menerima.
Pusdatin@2019 14
BAB III
Penutup PPID Sekretariat Kabinet secara umum telah melaksanakan pengelolaan
Informasi Publik dengan baik, meskipun didukung sumber daya manusia dan
anggaran yang terbatas, sehingga pada tahun 2018 berhasil memperoleh
penghargaan dari Komisi Informasi dengan predikat “cukup informatif”. Penghargaan
tersebut menjadi penyemangat PPID Sekretariat Kabinet untuk terus menyiapkan
langkah-langkah terbaik guna pelayanan Informasi Publik oleh PPID Sekretariat
Kabinet yang lebih baik.
Untuk meningkatkan pelayanan Informasi Publik yang lebih baik tersebut,
PPID memberikan rekomendasi dan rencana tindak lanjut, antara lain:
1. Merevitalisasi Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan
Sekretariat Kabinet;
2. Mereviu secara berkala dan menyusun daftar Informasi Publik yang informatif
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi
Publik secara efektif dan efisien;
4. Mengusulkan alokasi anggaran yang memadai untuk pelaksanaan tugas PPID;
5. Meningkatkan kapasitas pegawai yang mengelola PPID dengan mengikutsertakan
dalam pendidikan dan pelatihan yang relevan;
6. Meningkatkan pemahaman tugas dan fungsi PPID kepada pegawai di lingkungan
Sekretariat Kabinet agar tumbuh komitmen untuk mendukung PPID, baik untuk
penyiapan data/informasi dan fasilitas (seperti anggaran, ruang tempat pelayanan
PPID, dan SDM) yang diperlukan.
7. Melakukan benchmark ke PPID kementerian/lembaga lain yang lebih baik.
Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini selain sebagai bentuk
pertanggungjawaban, juga diharapkan sebagai evaluasi kinerja Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Kabinet tahun 2018 yang dapat dijadikan
bahan pertimbangan untuk PPID Sekretariat Kabinet lebih baik.