BAB IPENDAHULUANAmanat amandemen Undang-undang Dasar Negara RI
tahun 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang Undang. Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah adalah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan
rakyat diwilayah propinsi atau Kabupaten berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk
memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung
oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju
kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab,
sedangkan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu yang dibentuk secara
berjenjang ( Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota , Panwaslu
Tingkat Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan ). Panitia Pengawas
Pemilihan Umum melakukan Pengawasan atas seluruh tahapan
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum menerima Laporan pelanggaran
perundang-undangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
dan mengkajinya dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam
undang-undang.
Panitia Pengawas pemilihan Umum meneruskan temuan dan laporan
yang merupakan pelanggaran Administratif kepada KPUD serta
meneruskan temuan dan laporan yang mengandung unsur pidana kepada
penyidik. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah menyelesaikan sengketa sesuai tahapan yang ditentukan undang
undang.
Pemlilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Pemilukada) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan demokrasi
yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bentuk
Pemilu lainnya baik Pemilu Anggota Legislatif maupun Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dapat dilihat dari tingkat
kompetisi dan kontestasi pasangan calon, besarnya konflik antar
pendukung pasangan calon, ketidak netralan dan parsialitas
penyelenggara Pemilukada. Begitu juga dengan tingginya potensi
pelanggaran terutama menyangkut isu-isu spesifik, antara lain
politik uang, abuse of power, dan manipulasi dana kampanye. Secara
umum pengawasan Pemilu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat,
akan tetapi secara spesipik dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu
Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas
Pemilu Lapangan.Pengawas Pemilu mempunyai tugas, wewenang serta
kewajiban tersendiri sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilu mulai dari pasal 73 sampai dengan
pasal 84.Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersifat tetap sedangkan
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu
Lapangan bersifatad hoc.Sifatad hocini-lahsalah
satuyangmengakibatkan kurang epektifnya kinerja pengawasan. Hal ini
disebabkan karena proses rekrutmen memakan waktu yang tidak singkat
sehingga terkadang sudah berjalan beberapa tahapan baru selesai
rekrutmen anggota panwas. Seperti yang terjadi di Kota Bandar
Lampung, dimana anggota Panwaslu kecamatan di kota ini selesai
dibentuk pada bulan Maret tahun 2014, dimana tahapan Pemilukada
sudah berjalan pada penetapan Daftar Pemilih Tetap
(DPT).Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Bandar Lampung berjalan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun
ada beberapa kendala yang dihadapi. Kurangnya pengetahuan dan
pemahaman terhadap praturan perundang-undangan begitu juga dengan
pengalaman para penyelenggara pemilikada merupakan faktor utama
yang menjadi kendala dalam pesta demokrasi di daerah ini. Ketidak
tahuan dan ketidak ingin tahuan masyarakat terhadap proses
penyelenggaran Pemilukada juga dapat mengakibatkan kurang
efektifnya penyelenggaraan Pemilu.Laporan Akhir hasil pengawasan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014
di wilayah Kota Bandar Lampung ini diharapkan bisa memberikan
gambaran terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Lampung Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2014
yang pelaksanaan pemungutan suara nya bersamaan dengan pemungutan
suara Pemilu Legislatif tahun 2014.
Secara umum dari hasil Pengawasan Panwaslu Kota Bandar Lampung
terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
Tahun 2014 khususnya di Kota Bandar Lampung telah berjalan sesuai
dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat
dilihat dari hasil yang dicapai pada Pelaksanaan Pemilu tersebut,
serta suasana yang kondusif pasca Pelaksanaan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014 yang berjalan dengan aman dan
tentram.
Penyusunan laporan akhir hasil pangawasan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014 ini bertujuan :
a. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Lampung Tahun 2014 atas keseluruhan pelaksanaan tugas
selama masa bakti.
b. Memberikan gambaran umum hasil pengawasan pada setiap tahapan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014 di wilayah
Kota Bandar Lampung.
c. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses
pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun
2014.
d. Sebagai tuntunan normatif peraturan perundang-undangan
tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
Tahun 2014 mengenai laporan pertanggungjawaban.
e. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas
Panitia Pengawas Pemilihan di masa yang akan datang.
BAB II
ORGANISASI PENGAWAS PEMILUA.Tugas dan WewenangPanwaslu Kota
Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pemilihan umum yang
berintegritas dan berkredibilitas serta penyelenggaraan pemilihan
umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil
dan demokratis, diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan
Pemilihan Umum.
Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan
bahwa Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
Sedangkan pasal 70 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan
bahwa Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu
Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1
(satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai
dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan
penyelenggaraan Pemilu selesai.
Dasar :
Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
pasal 77 bahwa Panwaslu Kota mempunyai tugas dan wewenang sebagai
berikut:
A. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah
kabupaten/kota yang meliputi:
1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan
danpenetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
dan pencalonan bupati/walikota;
3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dan calon Kepala Daerah;
4. Penetapan calon Kepala Daerah;
5. Pelaksanaan kampanye;
6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil
Pemilu;
8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan
suara;
9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;11. Pelaksanaan penghitungan
dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
dan12. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan Kepala Daerah;B.
Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan
perundang-undangan mengenai Pemilu;C.Menyelesaikan temuan dan
laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur
tindak pidana;D.Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU
kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti;E.Meneruskan temuan dan
laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang
berwenang;
F.Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk
mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya
dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraanPemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat
kabupaten/kota;G.Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU kabupaten/kota,
sekretaris dan pegawai Sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti
melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;H.Mengawasi
pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; danI.Melaksanakan
tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslu
KotaDalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Point diatas,
Panwaslu Kota dapat:
a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan
sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada Point diatas huruf (g);
b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan
laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana
Pemilu.
Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:
a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
Panwaslu pada tingkatan di bawahnya;c. Menerima dan menindaklanjuti
laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;d.
Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi
sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan
kebutuhan;e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu
Provinsiberkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan
oleh KPU kabupaten/kota yang mengakibatkan terganggunya
penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; danf.
Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.B.Struktur Organisasi1.Struktur
organisasiBawaslu merupakan induk organisasi lembaga pengawas
Pemilu diseluruh wilayahNegara Kesatuan
RepobelikIndonesia.Peraturan Bawaslu nomor 30 tahun 2009 tentang
susunan organisasi dan tata kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupten/Kota, dan
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatanmerupakan panduan dan
acuan dalam menyusun struktur organisasi pengawas Pemilu disetiap
jenjang. Bawaslu telah menetapkan bentuk organisasi Panwaslu
Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, yang
masing-masing terdiri atas: Ketua : 1 orang
Anggota : 2 orang
Kepala Sekretariat : 1 orang
Bendahara : 1 orang
Pegawai Sekretariat : 2 orang
Tenaga Kontrak (Non PNS) : 9 orang
Alat Kelengkapan : Divisi Pokja
Panwascam
: 60 orang (3 org x 20 Kecamatan)
Sedangkan mempermudah kelancaran dalam melaksanakan tugas,
Panwaslu Kota Bandar Lampung melakukan pembagian tugas diatur
sebagai berikut :
a. Ketua : Divisi Pengawasan
b. Anggota : Divisi SDM
c. Anggota : Divisi Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran
d.KeSekretariatan Panwaslu Kota bertugas membantu kelancaran
tugas dan wewenang Panwaslu Kota. Kepala Sekretariat Panwaslu Kota
Bandar Lampung bertanggung jawab kepada Panwaslu Kota Bandar
Lampung.
Anggota Panwaslu Kota Bandar Lampung terdiri dari 3 (tiga)
orang, dimana satu orang menjadi Ketua merangkap anggota dan 2
(dua) orang anggota. Ketua diangkat berdasarkan hasil Rapat Pleno
anggota Panwas tersebut. Sekretariat tediri dari Kepala
Sekretariat, Bendahara dan Pegawai Sekretariat (Staff PNS dan
Tenaga Kontrak Non PNS) . Sedangkan alat kelengkapan ini terdiri
dari Divisi-divisi dan Pokja. Anggota Panwaslu tidak bisa bekerja
dengan baik tanpa didukung oleh Sekretariat dan alat kelengkapan
lainnya.Berdasarkan uraian tersebut diatas, susunan organisasi
Panwaslu Kota dapat dilihat dalam skema berikut:
C.Rekrutmen Anggota 1.Pengaturan rekrutmenBahwa yang mengatur
Rekrutmen Panwaslu Kota adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhirkalinyadengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum.Secara teknis rekrutmen Panwaslu Kota juga diatur dalam
Peraturan Bawaslu nomor 10 Tahun 2012 tentang tata cara
Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.2.Rekrutmen
AnggotaBahwa Proses rekrutmen anggota Panwaslu Kota sesuai dengan
pasal 70 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan
Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir
paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan
Pemilu selesai.Dalam hal ini Panwaslu Kota untuk tahapan Pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014 diseleksi dan
ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Bawaslu Provinsi Lampung
Menetapkan dan Mengangkat Panitia Panwaslu Kota Bandar Lampung yang
sebelumnya telah di tetapkan sebagai Panwaslu Kota Tahapan
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagai
Panwaslu Kota Bandar Lampung Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Tahun 2014. Sesuai dengan Rapat Pleno Bawaslu Provinsi
Lampung Nomor 003/Ba/Bawaslu-Lpg/II/2014 Tanggal 28 Februari 2014
Tentang Penetapan Anggota Panwaslu Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD
dan DPRD Tahun 2014 tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
sebagai Anggota Panwaslu Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Masa Jabatan 2014 2019.Setelah rangkaian kegiatan Penetapan
Panwaslu Kota Bandar Lampung dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun2014 selesai, Panwaslu
Kota Bandar Lampung melaksanakan pelantikan Panwaslu Kecamatan
se-Kota Bandar Lampung dengan pengucapan Sumpah Janji sekaligus
penerimaan SK (surat keputusan) secara simbolis di Sekretariat
Panwaslu Kota Bandar Lampung, tanggal 15 Maret 2014.Sama halnya
dengan penetapan Panwaslu Kota Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Lampung Tahun 2014, Panwaslu Kecamatan Pemilu Legislatif
Tahun 2014 di tetapkan kembali sebagai Panwaslu Kecamatan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014. Sesuai dengan Rapat
Pleno Panwaslu Kota Bandar Lampung Nomor
07/RP/Panwaslu-Balam/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 dan Surat
Bawaslu Nomor 040/Bawaslu-Lpg/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 perihal
penetapan pelaksana pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Lampung di tingkat Kecamatan dan
Desa/kelurahan.Pada hari yang sama, setelah selesai pelantikan
seluruh anggota Panwascam diberikan bimbingan tekhnis (bimtek)/
pembekalan tentang penyelenggaraan Pemilukada, dan dilanjutkan
dengan rapat pleno pertama untuk memilih ketua Panwaslu di
kecamatan masing-masing.Sejalan dengan uraian diatas Panwaslu
kecamatan merencanakan rekrutmen/seleksi calon anggota Pengawas
Pemilu lapangan dengan berkoordinasi kepada Panwaslu Kota Bandar
Lampung, dengan memperhatikan peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012
tentang tata cara pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Pengawas Pemilu
Lapangan. D.Penyiapan SekretariatDalam menjalankan tugasnya,
Panwaslu Kota Bandar Lampung dibantu oleh Sekretariat, sebagai mana
diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dimana
untuk mendukung tugas danwewenang Panwasludibentuk Sekretariat
Panwaslu Kabupaten/Kota.Untuk menjamin terselenggaranya Pemilu
sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu dan Peraturan
Perundang-undangan, sesungguhnya Sekretariat harus dapat
difungsikan untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat teknis dalam
Pengawasan Pemilu. Pemberdayaan Sekretariat secara optimal dalam
melaksanakan kerja-kerja pengawasan menjadi tantangan tersendiri
bagi Ketua/Anggota Panwaslu Kota.Dalam rangka mengoptimalkan
pendayagunaan SDM, pasal 13 Peraturan Bawaslu Nomor 30 Tahun 2009
secara teknis telah diatur sesuai dengan kebutuhan Panwaslu
Kabupaten/Kota, pihak-pihakyang berperan dalam membantu penyiapan
Sekretariat Panwaslu Kota dalam hal ini tentunya Panwaslu Kota
berkoordinasi dengan pemerintah ditingkat Kotamadya dengan
mengusulkan permohonan Pegawai Sekretariat Panwaslu Kota kepada
Walikota untuk mengirimkan nama-nama calon Pegawai Sekretariat
Panwaslu Kota agar dapat di verifikasi sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan
Walikota dan Keputusan Panwaslu Kota Bandar Lampung. E.Peningkatan
Kapasitas1.Up-Grading Panitia Pengawas PemiluPanwas dalam tugasnya
harus mampu memebangun sebuah pondasi, prisai, atap yang kokoh,
kuat dan rapat terhadap kepemiluan. Apa-apa saja yang menjadi tugas
dan wewenang serta kewajiban dari Panwas terkait dengan kepemiluan.
Menjalankan danmengamankan kepentingan-kepentingan yang ada untuk
tujuan tegaknya demokrasi yang telah di amanatkan oleh
Undang-undang sesuai dengan visi misi serta asas-asas Pemilu,
memahami aturan dan bekerja sesuai dengan aturan, lalu tegakkan
kode etik, dan melaksanakan tugas sesuai tupoksi yang ada
(diskription). Bertindak sesuai dengan prosedur standar, membangun
motivasi kerja dengan cara transparansi, profesionalitas dan
akuntabilitas.Kegiatan yang pernah diikuti Panwaslu Kecamatan
Se-Kota Bandar Lampung dalam rangka meningkatkan kapasitas kerjanya
antara lain:a. Kegiatan Bimbingan Teknis Panwaslu Kecamatan se-
Kota Bandar Lampung dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014, yang mengadakan kegiatan
tersebut adalah Panwaslu Kota Bandar Lampung di Hotel Kurnia 2 Kota
Bandar Lampung.b. Rapat-rapat koordinasi dalam rangka memantapkan
pengawasan dan laporan hasil pengawasan, kegiatan ini di fasilitasi
oleh Panwaslu Kota Bandar Lampung yang bertempat di Hotel Kurnia 2
Bandar Lampung.F.Kooordinasi dan Kerjasama Dalam rangka
mengoptimalkan Pengawasan Pemilu Kada, Panitia Pengawas Pemilu Kota
melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan (stac holder) yang
memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilu Kada. Panwaslu
Kota Bandar Lampung tidak bisa berdiri sendiri tanpa kerjasama dan
koordinasi dengan pihak lain, baik dalam organisasi Panwaslu pada
jenjang yang berbeda maupun dengan organisasi atau lembaga lain.
Bentuk kerjasama tersebut harus berkaitan dengan peningkatan
pengawasan Pemilu. Adapun kerjasama yang sudah dilaksanakan oleh
Panwaslu Kota Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:
NoNama LembagaBentuk Kerjasama
1.Bawaslu ProvinsiKoordinasi
2.KPU KotaPerbaikan DPT
3.Satpol PPPenertiban alat peraga kampanye
4.KepolisianPenertiban alat peraga kampanye dan Sentra
Gakkumdu
5.Kejaksaan NegeriSentra Gakkumdu
6.Tim pemenanganPenegakan Hukum Pemilu
G.Fasilitas dan Pendanaan1.Pengupayaan dan Penggunaan
FasilitasPanwaslu Kota Bandar Lampung mendapatkan fasilitas untuk
melakukan tugas dan kewenangannya dengan melakukan koordinasi
dengan Bawaslu Provinsi Lapung, dimana agar Dana yang bersumber
dari APBD Provinsi Lampung dapat di upayakan dalam memenuhi
kelengakapan fasilitas keSekretariatan untuk menunjangpelaksanaan
berbagai program kegiatan yang berkenaan dengan tugas, wewenang dan
tanggung jawab pengawasan tahapan Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota.
Adapun fasilitas tersebut diantaranya:NoJenis
FasilitasJumlahKeterangan
1.Ruangan kantor1 BangunanKontrak
2.Komputer Empat setBelanja langsung
3.Meja15 BuahBelanja langsung
4.Kursi 25 buahBelanja langsung
5.Lemari7 buahBelanja langsung
6.Plang merk1 buahBelanja langsung
7.Buku agenda3 buahBelanja langsung
8.Fail surat5 buahBelanja langsung
9.Papan informasi1 buahBelanja langsung
2.Pengupayaan dan Penggunaan Sumber DanaDari uraian pada poin
satu diatas bahwa disamping kebutuhan kelengkapan keSekretariatan
Panwaslu Kota mendapatkan Dana Operasinal Pengawasan. Pengupayaan
dana tersebut melalui usulan tertulis yang dibuat Panwaslu Kota
kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan direalisasikan kepada
Panwaslu Kabupaten/Kota sampai dengan keseluruh Kecamatan se-Kota
Bandar Lampung.BAB IIIPENYELENGGARAAN PEMILUA.Pengaturan Pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi LampungBahwa pengaturan Pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung tidak terlepas dari
aturan yang berlaku menurut Peraturan Perundang-unadangan sebagai
bahan rujukan untuk menyelenggaraan Pemilu. Yang mencakup
pengaturan tersebut adalah sebagai berikut:1.Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 sebagamana telah diubah terakhir kali Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;2.Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum;3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;4.Peraturan dan Keputusan KPU; dan5.Peraturan dan
keputusan Bawaslu Republik Indonesia.B.Tahapan dan JadwalKPU
Provinsi Lampung sesuai dengan tugas dan wewenangnya dapat
merencanakan program, anggaran, dan jadwal Penyelanggaraan
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, menyusun dan menetapkan
tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dengan
berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan, berkonsultasi
dengan DPRD, Pemerintah untuk menetapkan Program Tahapan, Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Lampung.C.Pelaksanaan Pemilu Kepala Darah dan Wakil Kepala Daerah
1.Penyusunan Daftar Pemiliha.KPU Prov/Kab/Kota memberitahukan
kepada Pemprov/Pemkab/Pemkot untuk menyampaikan data kependudukan 6
(enam) Bulan sebelum pemungutan suara. Dalam hal ini Pemerintah
Provinsi Lampung menyerahkan data DP4 kepada KPU Provinsi Lampung
.
b.Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Prov/Kab/Kota sebanyak
jumlah PPS dan RT/RW untuk di umumkan pada tempat-tempat yang mudah
di jangkau masyarakat. Data yang sudah disusun diserahkan kepada
PPS melalui PPK dan hal inilah yang dijadikan sebagai DPS. c.PPS
melakukan perbaikan DPS jika ada kekeliruan serta memasukkan
pemilih yang belum terdaftar dalam DPS ke dalam daftar pemilih
tambahan. Perbaikan DPS dilaksanakan selama 3 hari.Daftar pemilih
yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di
daerah dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari
Pemerintah Daerah Provinsi Lampung , digunakan sebagai data awal
daftar pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
Tahun 2014. Daftar pemilih tersebut dimutakhirkan dan divalidasi
oleh PPS dengan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih
(PPDP) untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih
Sementara (DPS),
Hasil pemutakhiran DP4 tersebut disusun menjadi Daftar Pemilih
Sementara (DPS), kemudian DPS tersebut diumumkan oleh PPS pada
tempat yang mudah terjangkau oleh masyarakat untuk mendapat
tanggapan dari masyarakat sehingga dapat memberikan kesempatan
kepada hak pilih yang belum terdaftar sebagai pemilih.
Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang telah
diperbaiki disahkan dan diumumkan oleh PPS dan di tetapkan pada
tanggal 19 Maret 2014 oleh KPU Kota Bandar Lampung untuk menjadi
Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Dari
hasil pemutakhiran data pemilih di wilayah Kota Bandar Lampung
diketahui bahwa jumlah hak pilih berdasarkan DPT pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014 adalah sebanyak
634.041 Pemilih dan DPK sebanyak 6.649 Pemilih.Sedangkan untuk
pendaftaran dan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU
Provinsi Lampung melakukan penelitian terhadap surat pencalonan
serta melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan
surat keterangan. Apabila dari hasil penelitian telah memenuhi
syarat yang telah ditetapkan KPU Provinsi Lampung, selanjutnya KPU
Provinsi Lampung menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Lampung dan mengumumkannya.
Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014
KPU Provinsi Lampung menetapkan 4 (empat) pasangan calon Gubernur
dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014 yang memenuhi persyaratan.
Berdasarkan hasil rapat pleno undian nomor urut pasangan calon, KPU
Lampung menetapkan nomor 1 jatuh pada pasangan Berlian
Tihang-Mukhlis Basri, nomor 2 pasangan Ridho Ficardo-Bakhtiar,
nomor 3 pasangan Herman HN-Zainuddin Hasan dan nomor urut 4 Alzier
Dianis Tabrani-Lukman Hakim.
Ketua KPU Lampung, Nanang Trenggono menetapkan 4 (empat)
pasangan tersebut dinyatakan sehat dan layak mengikuti Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2014.
2.Kampanye dan Dana Kampanye Kampanye merupakan suatu kegiatan
yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/ pelaksana
kampanye/ petugas kampanye untuk menyakinkan para pemilih dalam
rangkan mendapatkan dukungan yang sebesar-besarnya, dengan
menawarkan visi, misi dan program pasangan calon secara lisan
maupun tertulis kepada masyarakat. Bentuk kampanye yang
diselenggarakan oleh pasangan calon atau tim kampanye, yaitu
sebagai berikut:Pertemuan terbatasTatap muka dan dialogPenyebaran
melalui media cetak dan media elektronikPenyebaran melalui radio
dan televisiPemasangan alat peraga di tempat umumRapat umumDebat
publik/ debat terbuka antar calon, danKegiatan lain yang tidak
melanggar peraturan perundang-undanganKampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2014 dilaksanakan selama 14 (empat
belas) hari, yang berakhir 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara,
yaitu dari tanggal 24 Maret s/d 06 April 2014.Sedangkan untuk dana
kampanye tiap pasangan calon Gubernur didasarkan pada undang-undang
No. 32 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pasal 83 dan 84 yaitu :Pasal 83
(1) Dana kampanye dapat diperoleh dari:
a. Pasangan calon;
b. Partai politik dan/atau gabungan partai politik yang
mengusulkan;
c.Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi
sumbangan perseorangan dan/atau badaa hukum swasta.
(2)Pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye
dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPUD.
(3) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dari perseorangan dilarang melebihi Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta dilarang melebihi Rp
350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
(4) Pasangan Calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan
bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan
Kampanye.
(5) Sumbangan kepada pasangan calon yang lebih dari Rp
2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk
uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan ke
dalam nilai uang wajib dilaporkan kepada KPUD mengenai jumlah dan
identitas pemberi sumbangan.
(6) Laporan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dan ayat (5) disampaikan oleh pasangan calon kepada KPUD
dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1
(satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
(7)KPUD mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana
kampanye setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
kepada masyarakat satu hari setelah menerima laporan dari pasangan
calon.
Pasal 84
(1)Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon, yang teknis
pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye.
(2)Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPUD paling lambat 3 (tiga)
hari setelah hari pemungutan suara.
(3) KPUD wajib menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada kantor akuntan publik paling lambat 2
(dua) hari setelah KPUD menerima laporan dana kampanye dari
pasangan calon.
(4) Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling
lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan dana
kampanye dari KPUD.
(5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan
oleh KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPUD menerima laporan
hasil, audit dari kantor akuntan publik.
(6) Laporan dana kampanye yang diterima KPUD wajib dipelihara
dan terbuka untuk umum.KPU Provinsi Lampung Mengumumkan rincian
Laporan Dana Kampanye 4 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Lampung Tahun 2014 pada tanggal 2 April 2014, yaitu sebagai berikut
:
1. Berlian Tihang Mukhlis Basri : 4,6 Miliar Rupiah
2. Ridho Ficardo Bakhtiar : 12 Miliar Rupiah
3. Herman HN Zainuddin Hasan : 520 Juta Rupiah
4. Alzier Dianis Tabrani - Lukman Hakim : 4,6 Miliar Rupiah
3. Masa Tenang3 (tiga) hari sebelum Pemungutan dan Penghitungan
suara merupakan masa tenang, dan seluruh alat peraga kampanye harus
dibersihkan serta Pasangan Calon tidak dibenarkan untuk
melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun. Pada Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014, tanggal 25 Maret -
5 April 2014 merupakan masa tenang Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014.4. Perlengkapan Pemungutan
Suara
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang
Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta
Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta
Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, meliputi Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kelengkapan Administrasi lainnya
sebagaimana dimaksud berupa tanda khusus/tinta, alat pencoblos dan
alas pencoblosan surat suara, template penyandang cacat, segel
Pemilu, formulir berita acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TPS (formulir seri C-KWK-KPU beserta lampirannya), dan alat
kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label,
spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.5.
Pemungutan dan Penghitungan Suara
Beberapa hari menjelang Pemungutan dan Penghitungan suara,
Logistik Pemilu untuk Pemungutan Suara khususnya di Kota Bandar
Lampung telah didistribusikan oleh Tiap-tiap PPS ke Tiap TPS 1
(satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara di Kota Bandar
Lampung berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada
kekurangan logistik yang diterima oleh TPS.
Pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Lampung Tahun 2014 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang
telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Lampung yaitu tanggal 9 April
2014. Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimulai
pukul 07.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB.6. Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara
Penghitungan suara di setiap TPS pada Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014 dilaksanakan mulai pukul 13.00
sampai selesai.
Jumlah TPS di wilayah Kota Bandar Lampung pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014 berjumlah 1.639 TPS
yang tersebar di 20 (Dua puluh) Kecamatan. Hasil rekapitulasi suara
dari TPS dikirim ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk
selanjutnya dikirim ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk
dilakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan.
Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara di TPS
dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014, dan Rekapitulasi hasil
penghitungan suara di tingkat PPS dilaksanakan tanggal 9 - 10 April
2014. Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara di PPK
dilaksanakan pada 11 12 April 2014. Adapun pelaksanaan rekapitulasi
di KPU Kota Bandar Lampung dilaksanakan pada tanggal 14 16 April
2014. BAB IVPENGAWASAN PEMILUA.Pengertian Pengawasan
PemiluPengawasan merupakan kegiatan pengawasan Pemilu adalah
kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses
Penyelenggaraan Pemilu sesuai Peraturan
Perundang-undangan.Pengawasan Pemilukada bertujuan untuk menegakkan
integritas penyelenggara dan menegakkan hasil Pemilu yang
berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan Pemilu yang
demokratis, serta untuk memastikan terselenggaranya Pemilukada
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemilukada secara
menyeluruh. Strategi pengawasan Pemilukada dilaksanakan dengan
menggunakan cara pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan
penindakan terhadap dugaan pelanggaran.B.Pengawasan Pemilu Gubernur
dan Wakil Gubernur Lampung1.Penyusunan Daftar PemilihDalam
pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tidak
menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan
tahapan tersebut. Untuk itu Panwaslu Kota harus menentukan potensi
dan titik rawan terjadinya pelanggaran Pemilu, misalnya dalam
tahapan penyusunan daftar pemilih. Adapun potensi pelanggaran dalam
tahapan ini antara lain:a.Pemilih yang mempunyai hak pilih tapi
tidak terdaftarb.Pemilih yang berdomisi kurang dari 6 (enam) di
daerah pemilihan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan
KTPc.Pemilih terdaftar lebih dari satu kalid.Pemilih yang sudah
meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam DPTe.WNI yang masih
dibawah umur terdaftar dalam DPTAdapun masalah yang dihadapi
Panwaslu dalam mencegah terjadinya pelanggara yaitu ketidakpedulian
masyarakat terhadap Pemilu, ketidak jujuran masyarakat terhadap
identitas para pemilih dan kerjasama antara penyelenggara Pemilu
dengan Pasangan calon/ tim Kampanye untuk menggelembungkan
suara.Panwaslu Kota Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan
Pemilukada, menggunakan strategi pengawasan:a.Pencegahan terhadap
potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah, dan
upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran
dan/atau indikasi awal pelanggaran.b.Penindakan terhadap dugaan
pelanggaran dengan melakukan tindakan penangangan secara cepat dan
tepat terhadap temuan atau laporan dugaan pelanggaran
Pemilukada.c.Mengupayakan secara optimal untuk mendapatkan salinan
daftar pemilih dari KPUD dan jajarannya.d.Melakukan pengawasan
langsung secara cermat untuk memastikan bahwa pengumuman DPS,
perbaikan DPS, rekapitulasi DPT, dan penetapan DPT untuk
dilaksanakan sesuai aturan dan tepat waktu.e.Melakukan sosialisasi
kepada pemangku kepentingan tentang peraturan perundang-undangan
pemillukada dan sanksi terhadap pelanggarannya.f.Mengajukan nota
keberatan secara tertulis dan terbuka kepada KPU dan jajarannya,
apabila KPU dan jajarannya tidak menindaklanjuti teguran,
peringatan, dan rekomendasi Panwaslu.2.Kampanye dan Dana
KampanyePelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Lampung Tahun 2014 dilaksanakan selama 14 (empat belas)
hari yang berlangsung dari tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan 5
April 2014. Bersama-sama dengan PPL dan Panwaslu Kecamatan Se-Kota
Bandar Lampung, Panwaslu Kota Bandar Lampung melakukan pengawasan
terhadap seluruh kegiatan kampanye yang dilaksanakan di wilayah
Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
Berdasarkan hasil pengawasan dilapangan, kegiatan kampanye
diwilayah Kota Bandar Lampung pada umumnya dilakukan dengan cara
pemasangan Alat Peraga Kampanye (baliho, stiker, spanduk) di tempat
umum, ada juga yang melakukannya dalam bentuk rapat terbatas, atau
kegiatan sosial.
Adapun potensi terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye
yaitu kampanye diluar jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU,
mengunakan fasilitas pemerintah, melibatkan PNS dan anak-anak,
menggunakan isu SARA, black campagn, merusak dan menghilangkan alat
peraga pasangan lain dan Dana Kampanye yang tidak jelas.Panwaslu
Kota Bandar Lampung dalam melakukan pencegahan pelanggaran terhadap
pelaksanaan kampanye dengan mengambil tindakan:a.Mengirim surat
kepada pasangan calon/ tim kampanye untuk mematuhi jadawal kampanye
dan larangan kampanye.b.Mengingatkan peserta Pemilu (melalui surat
dan media lainnya) tentang ketentuan kampanye serta sanksi terhadap
ketentuan tersebut.c.Mengikuti dan mendampingi setiap pertemuan
atau kampanye yang dilakukan oleh pasangaan calon/ tim
kampanye.d.Merekomendasikan kepada KPU Kota terkait dengan
pelanggaran administrasi dan/ atau tindak lanjut ke penyidik
terkait dugaan pelanggaran pidana kampanye.e.Membangun dukungan dan
partisipasi kepada masyarakat untuk turut mengawasi proses
pelaksanaan kampanye.3. Masa TenangSementara itu, pada masa tenang
(3 hari sebelum pemungutan suara) yaitu tanggal 6 April sampai
dengan 8 April 2014, berdasarkan hasil pengawasan dilapangan sama
sekali tidak ditemukan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh
pasangan calon maupun oleh Tim Kampanye pasangan calon, hanya saja
masih terdapat alat peraga kampanye dari tiap pasangan calon yang
masih terpasang.
Pada tahap masa tenang kami bekerjasama dengan Satpol PP Kota
Bandar Lampung untuk menertibkan/membersihkan alat peraga kampanye
yang masih terpasang di wilayah Kota Bandar Lampung.
4. Perlengkapan Pemungutan Suara
Panwaslu Kota Bandar Lampung bersama Panwaslu Kecamatan dan PPL
melakukan pengawasan terkait kesesuaian perlengkapan dan jadwal
pendistribusian perlengkapan pemungutan suara mulai dari tingkat
KPU Kota Bandar Lampung sampai dengan tingkat PPS. Penerimaan surat
suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan
penghitungan suara di tingkat KPU Kota dimulai sejak Tanggal 31
Maret 2014. Adapun pendistribusian ke tiap- tiap TPS dimulai sejak
tanggal 1 April sampai dengan 8 April 2014.5. Pemungutan dan
Penghitungan suara
Pada tahap Pemungutan dan Penghitungan suara, baik di TPS, PPS
maupun di PPK Panwaslu Kota bersama dengan Panwascam dan PPL selalu
mengadakan pengawasan yang optimal. Pelaksanaan Penghitungan Suara
pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014 di
tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 10 - 11 April 2014. Sementara
pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara di KPU Kota Bandar Lampung
dilaksanakan pada tanggal 15 April 2014 . 6. Rekapitulasi dan
Penghitungan suara
Pada tahap Rekapitulasi dan Penghitungan suara, baik di TPS, PPS
maupun di PPK Panwaslu Kota bersama dengan Panwascam dan PPL selalu
mengadakan pengawasan yang optimal. Pelaksanaan Rekapitulasi dan
Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Lampung Tahun 2014 di tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 10 - 11
April 2014. Sementara pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara di
KPU Kota Bandar Lampung dilaksanakan pada tanggal 15 April 2014 .
Berikut hasil penghitungan di KPU Kota Bandar Lampung: 1. Berlian
Tihang Mukhlis Basri : 65.440 (15,08 persen),
2. Ridho Ficardo Bakhtiar : 99.548 (22,19 persen),
3. Herman HN Zainuddin Hasan : 243.368 (56,09 persen),
4. Alzier Dianis Tabrani - Lukman Hakim : 25.509(5,88
persen).
Suara sah di BandarLampung 433.865, tidak sah: 39.695, total
partisipasi: 473.560. Jumlah DPT 634.041, jumlah DPK 6.649.
Total pemilih: 640.690. Golput: 167.130.
Berikut daftar kegiatan aspek pengawasan Panwaslu Kota Bandar
Lampung :
Aspek Pengawasan
1. Bahwa berdasarkan Surat Berita acara KPU Kota Bandar Lampung,
Berita acara No : 09/BA/I/2014 tentang perbaikan Daftar Pemilih
Tetap Tahun 2014 Kota Bandar Lampung, Hari Sabtu tanggal 18 Januari
2014
2. Berdasarkan surat keluar Panwaslu Kota Bandar Lampung No :
08/Panwaslu-Balam/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 perihal
Penyampaian Hasil Pengawasan berkaitan dengan menindak lanjuti
surat Ketua Bawaslu Provinsi Lampung No: 022/Bawaslu-LPG/I/2014
tanggal 23 Januari 2014 tentang Pengawasan Hasil Perbaikan Daftar
Pemilih Tetap
3. Berdasarkan surat Keputusan Bawaslu Provinsi Lampung No:
006/SK/Bawaslu-Lpg/II/2014 tentang Penetapan Anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014
tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebagai Anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung
Masa Jabatan 2014 2019
4. Berdasarkan atas Surat Bawaslu Provinsi Lampung No:
040/Bawaslu-Lpg/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Penetapan
Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tingkat
Kecamatan dan Desa/ Kelurahan
5. Bahwa berdasarkan surat Panwaslu Kota Bandar Lampung No :
26/Panwaslu-Balam/III/2014 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengawasan
Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Lampung Tingkat Kelurahan
Tahun 2014 tanggal 12 Maret 2014
6. Bahwa berdasarkan Surat Panwaslu Kota Bandar Lampung No:
28/Panwaslu-Balam/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 perihal Pengukuhan
dan Bimtek Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur 2014
7. Bahwa berdasarkan Surat Panwaslu Kota Bandar Lampung No :
36/Panwaslu-Balam/IV/2014 tanggal 01 April 2014 Perihal Alat Peraga
Kampanye Partai Politik
8. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Sdr. Dharma Setiawan, SH, MH
No : 038/Panwaslu-Balam/III/2014 atas dasar Surat Bwaslu Provinsi
Lampung No: 083/Bawaslu-Lpg/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 perihal
undangan Rapat Koordinasi Daerah Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
(Sentra Gakkumdu).
9. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panwaslu Kota
Bandar Lampung No : 40/Panwaslu-Balam/IV/2014 tanggal 5 Maret 2014
tentang Penetapan Staff PNS dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat
Panwaslu Kota Bandar Lampung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Lampung Tahun 2014 2019 dan Penetapan Sekretaris, Pembantu
Bendahara dan Staff PNS pada Sekretariat Panwascam se-Kota Bandar
Lampung pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Lampung
Tahun 2014 -2019.
BAB VPELANGGARAN PEMILU DAN PENANGANANNYAA.Pengertian
Pelanggaran Pemilu1.Pelanggaran Administrasi PemiluPelanggaran
Administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan
Undang-undang nomor 32 tahun 2004 jo. Undang-undang nomor 12 tahun
2008 yang bukan merupakan ketentuan Pidana Pemilu dan terhadap
ketentuan lain yang diatur dalam ketentuan KPU terkait
Penyelenggara Pemilu kada.Yang terkait dalam pelangggaran
Administrasi Pemilu adalah Penyelenggara Pemilu, Pasangan Calon dan
Tim Kampanye.2.Pelanggaran Pidana PemiluPelanggaran Pidana Pemilu
adalah pelanggaran terhadap Ketentuan Pidana Pemilu kepala daerah
dan wakil kepala daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32
tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang
penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum. Ketentuan Pidana Pemilukada terdapat dalam Pasal
115 UU Nomor 12 tahun 2008 dan pasal 116, pasal 117, pasal 118 dan
pasal 119 UU nomor 32 tahun 2004. Yang terkait dalam Pelanggaran
Pidana Pemilukada yaitu setiap orang, pasangan calon, tim kampanye
dan Penyelenggara Pemilukada.3.Pelanggaran Kode Etik
PemiluPelanggaran Kode Etik Pemilu adalah pelanggaran yang
dilakukan oleh penyelenggara Pemilu terhadap prinsip-prinsip moral
dan etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman kepada sumpah/janji
yang diucapkan sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara
Pemilu dan asas penyelenggara Pemilu. Yang terkait dalam
pelanggaran kodeetik Pemilu adalah penyelenggara Pemilukada baik
staf Sekretariat dari KPU beserta seluruh jajarannya maupun Bawaslu
beserta seluruh jajarannya. Akibat daripada pelanggaran atas kode
etik penyelenggara Pemilu DKPP dapat menjatuhi saksi dan
rehabilitasi. Yang dimaksud sanksi dapat berupa teguran tertulis,
pemberhentian semenatra dan pemberhentian tetap.4.Sengketa
PemiluSelain tiga jenis pelanggaran Pemilukada di atas, dalam
penegakan hukum Pemilukada juga dikenal istilah sengketa Pemilu
kada yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Panwaslukada.
Kewenangan Panwaslu untuk penyelesaian sengketa Pemilukada
merupakan kewenangan sisa atau kewenangan residu yang diperoleh
melalui pasal 66 ayat (4) huruf c UU nomor 32 tahun 2004 jo. Pasal
111 ayat (4) dan pasal 112 PP nomor 6 tahun 2005. Sengketa
Pemilukada adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang
terjadi dalam penyelenggaraan Pemilukada. Penyelesaian sengketa
Pemilukada adalah proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan
para pihak dengan dibantu oleh Panwaslu.B.Pelanggaran Administrasi
Pemilu dan PenanganannyaPanwaslu Kota Bandar Lampung melakukan
penanganan pelanggaran admnistrasi dengan membuat langkah-langkah
sebagai berikut:1.Menerima laporan atau temuan tentang pelanggaran
administrasi melalui petugas penerima laporan/ temuan di bawah
divisi penanganan pelanggaran.2.Memeriksa dan meneliti laporan/
temuan apakah memenuhi persyaratan formal dan material dan/ataupun
tidak memenuhi persaratan formal atau material yang dituangkan
dalalm formulir penerimaan laporan formulir model A-1KWK dan
formulir model A-2KWK diberikan kepada pelapor sebagai tanda bukti
tanda terima laporan/ temuan.3.Diteruskan kepada Divisi Penanganan
Pelanggaran Panwaslu Kota Bandar Lampung untuk dilakukan
pengkajian. Panwaslu Kota Bandar Lampung mengkaji setiap laporan
yang diterima dan memutuskan untuk menindaklanjuti paling lama 7
(tuju) hari setelah laporan diterima.4.Dalam hal Panwaslu Kota
memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi
laporan, keputusan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari
setelah laporan diterima.5.Pengawas Pemilu mengkaji pelanggaran
Pemilukada menggunakan acuan formilir medel A-1KWK dalam Peraturan
Bawaslu Nomor 2 tahun 2012.6.Dalam hal proses pengkajian laporan
pelanggaran, Panwaslu dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor,
saksi dan/ atau ahli untuk didengar keterangan dan/ atau
klarifikasinya di bawah sumpah.7.Meneruskan hasil pengkajian dan
klarifikasi laporan pelanggaran kepada Sentra Gakkumdu Panwaslu
Kota Bandar Lampung untuk di kaji.8.Mengumumkan status laporan,
dalam hal ini keputusan Panwaslu Kota dalam penanganan laporan
pelanggaran diputuskan dalam Rapat Pleno Gakkumdu. Dan keputusan
atas penanganan laporan pelanggaran tersebut disampaikan kepada
pelapor dan di umumkan di Sekretariat Panwaslu.1. Penyusunan Daftar
Pemilih
Jenis pelanggaran administrasi yang terjadi di wilayah kerja
Panwaslu Kota Bandar Lampung pada tahapan penyusunan daftar pemilih
yaitu :
a. Kesalahan Penulisan Nama Dalam Daftar Pemilih, b. Ditemukan
Data Pemilih Yang Sudah Meninggal Duniac. Ditemukan Data Pemilih
Ganda
d. Masih Terdapat Warga Masyarakat Yang Sudah Mempunyai Hak
Pilih Tapi Belum Terdaftare. Tidak Mengumumkan Daftar Pemilih Di
Tempat Yang Strategis Untuk Dijangkau Masyarakat.Dalam hal ini kami
memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Bandar Lampung agar Warga
Masyarakat yang terlewat untuk segera dapat dimasukan pada Daftar
Pemilih.
2. Kampanye dan Dana Kampanye
Kegiatan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
Tahun 2014 di wilayah Kota Bandar Lampung berjalan sesuai dengan
tahapan yang ditetapkan KPU Provinsi Lampung, tidak terjadi
kegiatan kampanye yang melanggar perundang-undangan Pemilu. Hanya
saja pada masa tenang masih terdapat alat peraga kampanye dari tiap
pasangan calon yang masih terpasang, kami bekerjasama dengan Satpol
PP Kota Bandar Lampung menertibkan/membersihkan alat peraga
kampanye yang masih terpasang di wilayah Kota Bandar Lampung.
Pada pelaksanaan kampanye terdapat beberapa laporan dan temuan
dugaan pelanggaran kampanye, namun setelah Panwaslu Kota Bandar
Lampung melakukan klarifikasi dan kajian terhadap laporan dan
temuan tersebut, maka berdasarkan Pleno dan Rapat Pleno Sentra
Gakkumdu Panwaslu Kota Bandar Lampung menyimpulkan bahwa laporan
dan temuan tersebut tidak termasuk kepada pelanggaran kampanye,
sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak cukup
bukti/tidak memenuhi syarat (baik syarat formal maupun syarat
material).
3. Masa Tenang
Kegiatan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
Tahun 2014 di wilayah Kota Bandar Lampung berjalan sesuai dengan
tahapan yang ditetapkan KPU Provinsi Lampung, tidak terjadi
kegiatan kampanye yang melanggar Perundang-undangan Pemilu. Hanya
saja pada masa tenang masih terdapat alat peraga kampanye dari tiap
pasangan calon yang masih terpasang, kami bekerjasama dengan Satpol
PP Kota Bandar Lampung menertibkan/membersihkan alat peraga
kampanye yang masih terpasang di wilayah Kota Bandar Lampung.4.
Perlengkapan Pemungutan Suara
Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemilihan
dilaksanakan sesuai jadwal (tidak ada pelanggaran).5. Pemungutan
dan Penghitungan Suara
Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 April
2014 pukul 07.00 WIB sesuai jadwal / tidak ada pelanggaran,
sedangkan penghitungan suara dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB s/d
selesai.
6. Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara
Rekapitulasi pelaksanaan hasil penghitungan suara mulai dari TPS
hingga Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPUD Kota dan
Provinsi sudah sesuai dengan jadwal.
C.Pelanggaran Pidana Pemilu dan PenanganannyaPanwaslu Kota
Bandar Lampung melakukan penanganan pelanggaran pidana Pemilu
dengan membuat langkah-langkah sebagai berikut:1.Menerima laporan
atau temuan tentang pelanggaran pidana Pemilu melalui petugas
penerima laporan/ temuan di bawah divisi penanganan
pelanggaran.2.Memeriksa dan meneliti laporan/ temuan apakah
memenuhi persyaratan formal dan material dan/ataupun tidak memenuhi
persaratan formal atau material yang dituangkan dalam formulir
penerimaan laporan formulir model A-1KWK dan formulir model A-2KWK
diberikan kepada pelapor sebagai tanda bukti tanda terima laporan/
temuan.3.Diteruskan kepada pengawas Pemilu untuk dilakukan
pengkajian. Panwaslukada mengkaji setiap laporan yang diterima dan
memutuskan untuk menindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) hari setelah
laporan diterima.4.Dalam hal Panwaslukada memerlukan keterangan
tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan, keputusan dilakukan
paling lama 14 (empat belas) hari setelah laporan
diterima.5.Pengawas Pemilu mengkaji pelanggaran pidana Pemilukada
menggunakan acuan formilir model A-1KWK dalam Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 dan Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2012.6.Dalam hal
proses pengkajian laporan pelanggaran, Panwaslu dapat meminta
kehadiran pelapor, terlapor, saksi dan/ atau ahli untuk didengar
keterangan dan/ atau klarifikasinya di bawah sumpah7.Meneruskan
Laporan Pelanggaran TIndak Pidana Pemilukada kepada Sentra Gakkumdu
Panwaslu Kota Bandar Lampung.8.Mengumumkan status laporan, dalam
hal ini keputusan Panwaslu dalam penanganan laporan pelanggaran
diputuskan dalam Rapat Pleno Gakkumdu. Dan keputusan Panwaslu atas
penanganan laporan pelanggaran disampaikan kepada pelapor dan di
umumkan di Sekretariat Panwaslu.1.Penyusunan Daftar PemilihDalam
penyusunan daftar pemilih tidak ada pelanggaran
pidana.2.KampanyeDalam masa kampanye ada beberapa laporan yang
diduga merupakan tindak pidana Pemilukada. Yakni ditemukannya
beberapa laporan dugaan terkait money politic dan pelanggaran
tindak pidana Pemilukada di beberapa titik wilayah di sekitar
Bandar Lampung. Namun setelah di klarifikasi dan dikaji oleh pihak
Panwaslu Kota beserta Sentra Gakkumdu, laporan- laporan tersebut
tidak memenuhi unsur dan tidak terbukti melanggar unsur-unsur
tindak pidana Pemilukada. Penjelasan mengenai rangkaian kejadian
dan penanganannya terdapat pada lampiran II Laporan Penanganan
Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2014. 3.Masa TenangDalam masa tenang tidak
ada pelanggaran pidana.4.Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan
Pemungutan SuaraDalamPengadaan dan Distribusi Perlengkapan
Pemungutan Suara tidak ada pelanggaran pidana.5.Pemungutan dan
PenghitunganDalam pemungutan dan penghitungan suara tidak ada
pelanggaran pidana.6.Rekapitulasi Hasil Penghitungan SuaraDalam
rekapitulasi hasil penghitungan suara baik oleh PPS hingga KPU
tidak ada pelanggaran tindak pidana Pemilukada. Aspek tindak lanjut
penanganan laporan dugaan pelanggaran
1. Bahwa untuk memperoleh data dan informasi tentang Laporan
indikasi penimbunan gula di kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk
betung Selatan, Panwascam, Panwaslu Kota Bandar Lampung, Camat,
Lurah, beserta unsur Kepolisian Polsek dan Poltabes Kota Bandar
Lampung mwelakukan investigasi ke lapangan di kediaman Saudara
Rohim Jln. Raden Imba Kesuma No. 10 Kelurahan Sumur Putri Kecamatan
Teluk Betung Selatan.
2. Bahwa atas temuan tersebut, Panwaslu Kota Bandar Lampung
Mengambil langkah dan kompromi kepada Sdr.Rohim agar gula tersebut
dititipkan ke Kantor Panwaslu Kota Bandar Lampung karena di
indikasikan gula tersebut akan digunakan untuk kepentingan salah
satu calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Lampung tahun 2014.
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran
PemiluKada.
3. Bahwa berdasarkan hasil investigasi diatas, Panwaslu Kota
Bandar Lampung bersama jajaran yang terkait maka Panwaslu Kota
Bandar Lampung Mengirimkan Undangan kepada : Sdr. Rohim, Sdr.Lukman
dan Sdr.Haerudin untuk Di Klarifikasi di kantor Panwaslu Kota
Bandar Lampung.
4. Klarifikasi Sdr. Rohim (yang dititipkan Gula) Pada Tanggal 13
Maret 2014 pukul 15.00 WIB dengan Hasil Klarifikasi sebagai berikut
; bahwa Sdr.Rohim mengakui bahwa ia dititipkan Gula oleh Sdr.
Lukman pada tanggal 5 Maret 2014 dengan biaya upah penitipan
sebesar Rp.250.000,-. Menurut keterangan Sdr.Rohim gula tersebut
akan diambil oleh Sdr.Lukman dan akan dibagikan pada hari Minggu
Tanggal 16 Maret 2014 dengan kisaran porsi 2Kg/KK (Kepala Keluarga)
atau 2 Ton/kelurahan. Atau dengan asumsi 10 Ton untuk seluruh
Kepala Keluarga Se-Kecamatan Teluk Betung Selatan.
5. Atas keterangan Sdr. Rohim, Panwaslu Kota Bandar lampung
memutuskan untuk mengklarifikasi Sdr.Lukman sebagai pemilik gula.
Setelah melakukan klarifikasi terhadap Sdr.Lukman pada Tanggal 13
Maret 2014, Sdr.Lukman menyangkal bahwa gula tersebut bukanlah
miliknya, akan tetapi dia mengakui bahwa dia hanyalah perantara,
dan dia menyebutkan bahwa pemilik sah gula tersebut adalah Sdr.
Haerudin.
6. Atas keterangan Sdr.Lukman, Panwaslu Kota Bandar lampung
memutuskan untuk mengklarifikasi Sdr. Haerudin (selaku Pemilik
Gula). Hasil Klarifikasi Panwaslu Kota Bandar Lampung terhadap
Sdr.Haerudin, ia mengakui bahwa benar gula tersebut adalah miliknya
dengan alasan dia adalah seorang pedagang. Sesuai dengan
Klarifikasi, pada tanggal 17 Februari 2014 Sdr.Haerudin membeli
gula tersebut dari seseorang (kenal muka tak kenal nama) sebanyak
kurang lebih 10 Ton dengan harga beli Rp.9000,-/Kg. dengan harapan
memperoleh keuntungan dari penjualan yang kemudian barang (gula)
tersebut diserahkan kepada Lukman. Sdr.Haerudin mengenal Lukman
kurang lebih satu tahun lamanya. Haerudin menyerahkan penitipan
Gula kepada Lukman dikarenakan pada tanggal 1-9 Maret 2014
Sdr.Haerudin akan melaksanakan ibadah umroh. Haerudin tidak
mengetahui kalau gula yang dia beli tersebut akan dititipkan ke Pak
Rohim oleh Sdr.Lukman. oleh karena itu, Haerudin sangat menyesalkan
kejadian ini.
7. Setelah Panwaslu Kota Bandar Lampung melakukan Klarifikasi
terhadap pihak terkait yaitu Sdr.Rohim, Lukman dan Haerudin
Panwaslu Kota Bandar Lampung pada tanggal 14 Maret 2014
melaksanakan Rapat Pleno bersama Sentra Gakkumdu Kota Bandar
Lampung . Hadir dalam Rapat Pleno tersebut :
a. Bpk. Akhmad Hidayat, S.Sos, MM (Ketua Panwaslu Kota Bandar
Lampung)
b. Bpk. Yusrizal, S.Ip, M.Ip (Pimpinan Panwaslu Kota Bandar
Lampung)
c. Bpk. Dharma Setiawan, SH, MH (Pimpinan Panwaslu Kota Bandar
Lampung)
d. Bpk. Derry Agung Wijaya (Kasat Reskrim Kota Bandar
Lampung)
e. Bpk. Aristiyanto Budi S. (Kanit Tipiter Polresta Bandar
Lampung)
f. Bpk. Sugi Haryanto (unsur Polresta Bandar Lampung)
g. Bpk. M. Yani SH (unsur Polresta Bandar Lampung)
h. Bpk. Hartono SH (Unsur Kejari Bandar Lampung)
Dengan kesepakatan :
1. Setelah diadakan penelitian ternyata dugaan adanya
pelanggaran tindak pidana pemilu terhadap barang titipan dimaksud
tidak terbukti (tidak adanya alat peraga Kampanye, yang bersipat
ajakan dari calon tertentu)
2. Berkaitan dengan Poin satu (1) diatas, karna merupakan barang
titipan maka gula tersebut harus segera dikembalikan kepada pihak
penitip Sdr. Rohim dengan syarat penitip membuat pernyataan bahwa
benar gula tersebut tidak akan dipergunakan dalam pelanggaran
Pemilu baik Pemilu LEGISLATIF maupun PILGUB tahun 2014.
3. Sdr. Haerudin Saleh (diakuinya sebagai pemilik barang yang
dibuktikan dengan kwitansi jual beli) harus membuat pernyataan
bahwa gula tersebut bukan barang yang akan dipergunakan dalam
pelanggaran Pemilu baik Pemilu LEGISLATIF maupun PILGUB tahun 2014,
dan bahwa benar Sdr. Haerudin Saleh adalah pemilik Sah barang
tersebut, dan apabila dikemudian hari ada pihak yang mengakui
sebagai pemilik gula tersebut diatas, maka Sdr. Haerudin Saleh akan
bertanggung jawab atas hal tersebut.
4. Panwaslu Kota Bandar Lampung, membuat berita acara serah
terima barang pada saat pengambilan barang oleh pihak penitip (
Sdr. Rohim)
5. Jika ada bukti kepemilikan yang dapat ditunjukan oleh pihak
pemilik (Sdr. Haerudin Saleh) maka bukti tersebut dicopy sebagai
alat bukti. hasil keputusan rapat pleno Panwaslu Kota Bandar
Lampung bersama GAKKUMDU ditanda tanggani oleh semua peserta
rapat.
6. Bahwa Berdasarkan Laporan Panitia Pengawas Kecamatan Kemiling
No :04/Panwascam-Kmlg/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 terkait
perihal Dugaan Indikasi di temukannya gula sebagai alat sosialisasi
untuk kepentingan salah satu calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Lampung.
7.Bahwa berdasarkan atas Laporan Panwascam Kemiling
No:04/Panwascam-Kmlg/III/2014 dilakukannya Klarifikasi dan
investigasi di tempat kejadian pelaporan yaitu di kediaman
Sdr.Sunyoto beralamat di Jln Sejahtera Kelurahan Sumberejo
Sejahtera Kemiling.
8.Bahwa berdasarkan atas hasil investigasi di tempat kejadian
Peristiwa, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sebanyak kurang
lebih 3,2 ton gula di rumah salah satu warga yang bernama Sdr.
Sunyoto yang diindikasi sebagai salah satu Tim sukses calon
Gubernur tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur pelanggaran
pemilu. Turut disertakan surat pernyataan tentang diakuinya barang
tersebut sebagai milik Sdr. Iwan Sarwani dan dijelaskan di surat
tersebut bahwa gula tersebut akan dipergunakan untuk berdagang atau
di perjual belikan.
Keterangan Panwaslu Kota Bandar Lampung Berkaitan dengan Pokok
Permasalahan (Laporan) diatas1. Bahwa terhadap pengkajian terkait
laporan Panwascam Teluk Betung Selatan No :
02/Panwascam-TBS/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 Pukul 11.00 WIB
yang diteruskan oleh Panwaslu Kota Bandar Lampung No:
02/LP/Panwaslu-Balam/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 Pukul 15.00
WIB.2. Kajian Klarifikasi Laporan point 1 (satu) diatas,
berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah khususnya Pasal 117 ayat 2 (dua) yang berbunyi Setiap orang
yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi
lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya,
atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya
dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah,
diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan
paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.
1000.000,-(satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,-
(sepuluh Juta rupiah).dan Pasal 119 yang berbunyi.Jika tindak
pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan
calon, ancaman pidana nya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana
yang diatur dalam pasal 115, 116, 117 dan pasal 118.Bahwa terkait
undang-undang No.32 tahun 2004 pasal 117 ayat 2 (dua) dan pasal 119
diatas, maka Panwaslu Kota Bandar Lampung bersama jajaran Sentra
Gakumdu Kota Bandar Lampung memutuskan bahwa Laporan terkait
indikasi dugaan Gula sebanyak kurang lebih 10 Ton yang diduga akan
dipergunakan untuk kepentingan salah satu calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014 2019, tidak diteruskan karena
tidak mengandung unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam pasal 117 ayat 2 (dua) dan pasal 119 Undang-Undang No.32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.BAB
VIPENUTUPA.Kesimpulan1.Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang
berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan
rakyat dalam pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
2.Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara demokratis
dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.3.Salah
satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu
terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara itu
sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan
Dewan Kohormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi
penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh
undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas
dan kewenangannya masing-masing.4.Bahwa penyelenggaraan
pemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2014 berjalan
sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU
Provinsi Lampung.5.Angka tingkat partisipasi masyarakat dalam
pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun
2014 semakin meningkat dari Pemilu-Pemilu sebelumya mencapai diatas
50%.B.Rekomendasi 1.Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daeraha.Kelemahan- kelemahan Undang-undang
PemilukadaSosialisasi dan diseminasi peraturan perundang - undangan
tentang Pilkada sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 32
Tahun 2004 dan Peraturan Pelaksanaannya, kurang sekali
disosialisasikan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat kurang
memahami aturan main, semangat dan jiwa, serta konsekuensi -
konsekuensi yang bakal terjadi pada Pilkada, sehingga dalam
pelaksanaannya menimbulkan multi - interpretasi dan persepsi yang
berbeda - beda;
b. Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan tentang
Pemilukada
Sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan tentang
Pemilukada dalam hal ini Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur Lampung
perlu ditingkatkan mengingat masyarakat sangat apatis tehadap
kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap
penyelenggaraan pemerintahan.2. Hak Pilih
a.Kelemahan- kelemahan Undang-undang Pemilukada
Permasalahan yang muncul terkait Hak Pilih yang paling mendasar
yaitu daftar pemilih yang tidak akurat dalam Pilkada. Selain itu
juga Hasil penetapan DPT dan DPK oleh KPU dan jajarannya tidak
semuanya diumumkan dan dipasang di tempat-tempat yang dapat
dijangkau oleh masyarakat sekitar.b. Penyempurnaan Peraturan
Perundang-undangan tentang Pemilukada
Berdasar Pasal 47 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilu menyebutkan bahwa PPS mempunyai tugas dan wewenang antara
lain mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih dan membantu KPU,
KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK melakukan pemutakhiran data
pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan,
dan daftar pemilih tetap. Melalui pengaturan ini jika dalam
pemutakhiran data pemilih, melibatkan RT/RW sebagai petugas
pemutakhiran, maka permasalahan data pemilih yang tidak akurat akan
dapat diminimalisir, karena RT/RW adalah lembaga yang paling
mengetahui penduduknya.
3.Persengketaan Kampanyea.Kelemahan- kelemahan Undang-undang
Pemilukada
Kewenangan Panwaslu untuk penyelesaian sengketa Pemilukada
merupakan kewenangan sisa atau kewenangan residu yang diperoleh
melalui pasal 66 ayat (4) huruf c UU nomor 32 tahun 2004 jo. Pasal
111 ayat (4) dan pasal 112 PP nomor 6 tahun 2005. Sengketa
Pemilukada adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang
terjadi dalam penyelenggaraan Pemilukada. Penyelesaian sengketa
Pemilukada adalah proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan
para pihak dengan dibantu oleh Panwaslu. Dalam hal ini
undang-undang nomor 32 tahun 2004 hanya menerangkan sebatas peranan
Panwaslu dalam menyelesaikan sengketa antara peserta Kampanye
Pemilukada tanpa dijelaskan secara mendalam dan sistematis terkait
penanganan pelanggarannya. b. Penyempurnaan Peraturan
Perundang-undangan tentang Pemilukada
Sebaiknya Peraturan perundang-undangan mengenai sengketa Pemilu
dan Penanganan pelanggarannya dijelaskan secara lebih rinci akan
Tugas dan wewenang Panwaslu Kota dikarenakan tidak jarang
terjadinya persengketaan dalam Pemilukada khususnya di Kota Bandar
Lampung itu sendiri.4.Penyelenggaraana.Kelemahan- kelemahan
Undang-undang Pemilukada
Rekrutmenpenyelenggara Pemilukada antara KPU dengan Panwaslu
sesuai dengan tingkatannya harus bersamaan, karena ketidak
bersamaan pembentukan penyelenggara Pemilu sesuai dengan
tingkatannya mengakibatkan hasil penyelenggaraan Pemilu kurang
optimal. Selain itu juga Penegakan hukum terhadap para pelanggar
Pemilu baik itu dari pihak Pemilih, Calon Pasangan maupun dari
pihak Penyelenggara Pemilu harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya,
supaya Pemilu bisa dikatakan sukses dan berhasil serta
berkualitas.
b. Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan tentang
Pemilukada
Undang-undang terkait tentang Penyelenggaraan khususnya tahapan
Pemilukada harus lebih di intensifkan lagi. Baik itu dari segi
sanksi maupun unsur-unsur yang dapat menjerat pelaku pelanggaran
penyelenggaraan Pemilu. Hal ini diperlukan agar Pemilukada dapat
dikatakan sukses dan berkualitas serta terlaksananya Penegakkan
hukum yang adil khususnya bagi pelanggar tindak pidana
Pemilukada.5.Masa Tenang
Masa Tenang merupakan Tahapan dimana semua kegiatan Kampanye
Pilkada tidak diperbolehkan lagi baik itu oleh tim sukses calon
maupun pasangan Calon. Namun dibalik itu semua, Masa Tenang dapat
dijadikan celah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal
ini terkait UU No 32 tahun 2004 Pasal 75 ayat (2) berbunyi dimaksud
pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3
(tiga) hari sebelum hari pemungutan suara (masa tenang), dengan
terbatasnya waktu untuk kampanye maka sering terjadi curi start
kampanye dan kampanye diluar waktu yang telah ditetapkan. Kampanye
yang diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengenalan pemilih
terhadap calon kepala daerah agar pemilih mendapatkan informasi
yang lengkap tentang semua calon, menjadi tidak tercapai. Untuk itu
ke depan perlu pengaturan masa kampanye yang cukup dan peningkatan
kualitas kampanye agar dapat mendidik pemilih untuk menilai para
calon dari segi program.6.Perlengkapan Pemungutan Suara
Perlengkapan Pemungutan Suara sangat erat kaitannya dengan
terlaksananya proses pemungutan suara yang dapat dikatakan sukses.
Dalam hal ini, sebaiknya pendistribusian Logistik Pemilu harus lah
tepat waktu sehingga semua tahapan yang telah dijadwalkan dapat
berjalan dengan optimal, efektif dan efisien.
7. Pemungutan dan Penghitungan SuaraPermasalahan Pemungutan dan
Penghitungan suara sebagian besar adalah disebabkan oleh banyaknya
TPS yang tersebar dalam wilayah yang luas. Dengan banyaknya TPS
yang tersebar luas membuat para Panwaslu dan jajarannya tidak dapat
bekerja secara efektif dan efisien dikarenakan jumlah PPL yang
sangat terbatas untuk dapat memantau langsung kondisi per TPS yang
jumlahnya jauh lebih banyak. Di lain pihak hal itu, memunculkan
konflik pasca pilkada. Munculnya konflik pasca pilkada dapat
terjadi akibat kecurangan-kecurangan pada saat seperti, kempanye,
manipulasi data berupa penggelembungan suara dan rasa tidak puas
akibat calon pasangannya kalah.8. Rekapitulasi Hasil Penghitungan
SuaraManipulasi perhitungan suara dan rekapitulasi hasil
penghitungan suara dapat terjadi di setiap tingkatan, yaitu di
KPPS, PPK, KPU Kabupaten, dan KPU Provinsi. Permasalahan
penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara akan
rentan sekali terjadinya manipulasi, disebabkan oleh banyaknya TPS
yang tersebar dalam wilayah yang luas. Dengan banyaknya TPS yang
tersebar luas membuat para pasangan calon sulit mengontrolnya
karena memerlukan saksi yang banyak dan biaya besar. Di lain pihak
jumlah PPL yang belum memadai dibandingkan dengan jumlah TPS yang
mereka pantau. Hal itu, memunculkan konflik pasca pilkada.
Munculnya konflik pasca pilkada dapat terjadi akibat
kecurangan-kecurangan pada saat seperti, kampanye, dan manipulasi
data berupa penggelembungan suara.9. Penetapan HasilRekapitulasi
perolehan suara di KPU Kota Bandar Lampung dilaksanakan pada
tanggal 15 April 2014 . Berikut hasil penghitungan di KPU Kota
Bandar Lampung: 1. Berlian Tihang Mukhlis Basri : 65.440 (15,08
persen),
2. Ridho Ficardo Bakhtiar : 99.548 (22,19 persen),
3. Herman HN Zainuddin Hasan : 243.368 (56,09 persen),
4. Alzier Dianis Tabrani - Lukman Hakim : 25.509(5,88
persen).
Suara sah di BandarLampung 433.865, tidak sah: 39.695, total
partisipasi: 473.560. Jumlah DPT 634.041, jumlah DPK 6.649. Total
pemilih: 640.690. Golput: 167.130.Dengan demikian berdasarkan hasil
rekapitulasi diatas untuk wilayah Kota Bandar Lampung Pasangan
Calon Nomor urut 3 Herman HN Zainuddin Hasan menempati urutan
teratas dengan perolehan sebesar 56,09 %. Dan untuk keseluruhan
Provinsi Lampung, Pasangan Nomor urut 2 Ridho Ficardo Bakhtiar yang
menempati urutan teratas sehingga Pasangan Calon yaitu Ridho
Ficardo dan Bakhtiar memenangkan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Lampung Periode 2014 2019. 10.Kepengawasana.Kelemahan-
kelemahan Undang-undang Pemilukada
Di wilayah Kota Bandar Lampung terdapat 20 (dua puluh)
kecamatan, dimana pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Lampung Tahun 2014 terdapat 1.639 TPS. Mengingat jumlah
TPS yang begitu banyak, sementara anggota Panwaslu kecamatan dan
Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sangat terbatas maka kami tidak bisa
melakukan pengawasan secara optimal. Pengawasan hanya difokuskan di
TPS-TPS yang dimungkinkan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam
Pemungutan dan Penghitungan Suara.b. Penyempurnaan Peraturan
Perundang-undangan tentang Pemilukada
Agar kepengawasan Pemilukada khususnya pada saat Pemungutan dan
Penghitungan Suara di tiap-tiap TPS lebih maksimal diharapkan untuk
Pemilu yang akan datang ada penambahan jumlah anggota Pengawas
Pemilu Lapangan (PPL). Karena dengan kondisi yang ada sekarang ini
Kami Panwas sangat kesulitan untuk melakukan pengawasan yang lebih
optimal. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan Pemilu yang lebih
berkualitas. Oleh karena itu diharapkan agar adanya penyempurnaan
Peraturan Perundang-undangan Pemilukada yang menjelaskan tentang
proporsional jumlah Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang sebandding
dengan jumlah TPS yang diawasi.11.Persengketaan
Kampanyea.Kelemahan- kelemahan Undang-undang Pemilukada
Kewenangan Panwaslu untuk penyelesaian sengketa Pemilukada
merupakan kewenangan sisa atau kewenangan residu yang diperoleh
melalui pasal 66 ayat (4) huruf c UU nomor 32 tahun 2004 jo. Pasal
111 ayat (4) dan pasal 112 PP nomor 6 tahun 2005. Sengketa
Pemilukada adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang
terjadi dalam penyelenggaraan Pemilukada. Penyelesaian sengketa
Pemilukada adalah proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan
para pihak dengan dibantu oleh Panwaslu. Dalam hal ini
undang-undang nomor 32 tahun 2004 hanya menerangkan sebatas peranan
Panwaslu dalam menyelesaikan sengketa antara peserta Kampanye
Pemilukada tanpa dijelaskan secara mendalam dan sistematis terkait
penanganan pelanggarannya. b. Penyempurnaan Peraturan
Perundang-undangan tentang Pemilukada
Sebaiknya Peraturan perundang-undangan mengenai sengketa Pemilu
dan Penanganan pelanggarannya dijelaskan secara lebih rinci akan
Tugas dan wewenang Panwaslu Kota dikarenakan tidak jarang
terjadinya persengketaan dalam Pemilukada khususnya di Kota Bandar
Lampung itu sendiri.12.Pemantauan
a.Kelemahan- kelemahan Undang-undang Pemilukada
Pemantauan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala
Daerah khususnya di daerah Kota Bandar Lampung dilihat dari
Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Pasal 113 ;(1) Pemantauan
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan
oleh pemantau pemilihan yang meliputi lembaga swadaya masyarakat,
dan badan hukum dalam negeri (2)Pemantau pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi: a.
Bersifat independen; dan
b. Mempunyai sumber dana yang jelas.
(3)Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) harus mendaftarkan, dan memperoleh akreditasi dari
KPUD.
b. Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan tentang
PemilukadaSejauh ini peranan Pemantau Pemilu termasuk Relawan
pemantau Pemilu sudah cukup. Namun didalam UU nomor 32 tahun 2004
tidak dijelaskan fungsi dan tugas pokok pemantau sehingga dalam
tugasnya memantau kondisi pelaksanaan pemilu khususnya pada saat
pemungutan suara berlangsung dapat terlaksana dengan
baik.13.Penegakkan Hukum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daeraha. Administrasi
1)Kelemahan- kelemahan Undang-undang Pemilukada
Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap
ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan
pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam
peraturan KPU. Ketentuan dan persyaratan menurut undang-undang
pemilu tentu saja bisa berupa ketentuan-ketentuan dan
persyaratan-persyaratan yang diatur, baik dalam undang-undang
pemilu maupun dalam keputusan-keputusan KPU yang bersifat mengatur
sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang pemilu. Undang-Undang
Pemilu hanya menyatakan bahwa laporan yang merupakan pelanggaran
administrasi diserahkan kepada KPU. Jadi tidak jelas bagaimana KPU
menyelesaikan pelanggaran administrasi ini serta berapa lama KPU
dapat menyelesaikannya.2) Penyempurnaan Peraturan
Perundang-undangan tentang Pemilukada
Bawaslu dan KPU menetapkan secara bersama-sama sanksi terhadap
pelanggaran administrasi oleh pelaksana dan peserta kampanye,
selain sanksi administrasi yang terdapat dalam UU No.10/2008 dan UU
No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Hal tersebut tidak tepat
karena KPU dan Bawaslu/Panwaslu adalah pelaksana dan pengawas
pemilu, bukan pembuat norma penting pemilu, apalagi menentukan
sanksi. Jadi semestinya UU Pemilu menetapkan secara jelas apa saja
pelanggaran administrasi pemilu serta sanksi untuk masing-masing
pelanggaran itu. Sayangnya, pembuat UU Pemilu tidak melakukan itu,
justru hanya membuat definisi umum dari pelanggaran administrasi
dan membiarkan apa sanksi pelanggaran itu kepada KPU dan
Bawaslu/Panwaslu. Pada UU Pemilu kedepan,mestinya kekurangan ini
diperbaiki.b. Tindak Pidana Pemilu1)Kelemahan- kelemahan
Undang-undang Pemilukada
Perkembangan penting dalam penyelesaian tindak pidana Pemilu
paling tidak menyangkut lima hal, yaitu: (1) waktu
penyelidikan/penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di
pengadilan lebih cepat; (2) waktu dan mekanisme alur pergerakan
berkas perkara diatur lebih detail; (3) pemeriksaan perkara
dilakukan oleh hakim khusus; (4) putusan pengadilan negeri boleh
dibanding ke pengadilan tinggi, tanpa membedakan besar ancaman
hukumannya; dan (5) adanya keharusan pengadilan untuk memutus
perkara pidana pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara
peserta pemilu, paling lambat lima hari sebelum hasil pemilu
ditetapkan secara nasional. Ketentuan tersebut pada kenyataannya
telah mengubur banyak laporan tindak pidana pemilu baik yang sedang
diproses pengawas pemilu, disidik polisi, ditangani jaksa, ataupun
yang masuk pengadilan. Selain dari pada itu, pada kenyataannya
kesiapan dan kemampuan Hakim Kasus Pemilu khusus ini tentang
berbagai peraturan pemilu masih kurang, sehingga perlu ditingkatkan
lagi.2) Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan tentang
Pemilukada
Terkait dengan hal- hal yang telah dijelaskan diatas, maka ke
depannya sebaiknya Peraturan Perundang-undangan Pemilukada
khususnya, harus lebih memperhatikan kembali singkatnya waktu yang
dibutuhkan agar proses jalannya penyidikan perkara laporan
pelanggaran tindak pemilu dapat berjalan dengan maksimal. Selain
daripada itu juga terkait Hakim khusus yang menangani perkara
pelanggaran tindak pidana Pemilu ini mestinya bukan hakim yang
sekadar mendapat surat perintah sebagai hakim khusus pemilu,tetapi
mesti disiapkan secara mendalam tentang kepemiluan dan tentang
kepidanaan. Jadi, para hakim tersebut tidak cukup hanya menguasai
hukum pidana dan acara pidana, tetapi seluk-beluk kepemiluan juga
mesti dikuasai.c. Kode Etik
1)Kelemahan- kelemahan Undang-undang Pemilukada
Sejauh ini proses penanganan pelanggaran Kode Etik sudah
berjalan dengan cukup baik. Di dalam UU Penyelenggara Pemilu Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (yang memeriksa pelanggaran kode
etik, baik untuk KPU maupun Bawaslu) atau disingkat DKPP bersifat
permanen dan bertugas menangani pelanggaran kode etik serta
berkedudukan di ibukota negara. Keanggotaannya pun lebih beragam,
yaitu ada unsur KPU, Bawaslu, partai politik, masyarakat, dan unsur
pemerintah.
2) Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan tentang
Pemilukada
Tidak jauh berbeda dengan point (1) diatas, peran serta DKPP
dalam menangani jenis pelanggaran kode etik sudah berjalan dengan
cukup baik sesuai dengan yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor
10 tahun 2008 tentang Penyelenggara Pemilu. Untuk kedepannya agar
seluruh proses jalannya penanganan pelanggaran Kode etik Pemilu
dapat berjalan dengan baik dan optimal, diharapkan seluruh pihak
yang terkait baik itu dari jajaran KPU beserta Bawaslu/ Panwaslu
dan jajarannya dapat bekerjasama dan saling berkoordinasi dengan
baik.Dari uraian di atas, secara ringkas dapat dilihat beberapa
persoalan dalam penanganan pelanggaran pemilu.Pertama,
kriminalisasi yang banyak dilakukan di dalam UU No. 10/2008 masih
belum menemui sasaran, dengan banyak ancaman sanksi pidana atas
hal-hal yang lebih tepat dikenakan sanksi lainnya, baik sanksi
administrasi maupun kode etik.Kedua, efektivitas penggunaan
ketentuan pidana terkait dana kampanya kurang terbukti, baik karena
proses dan mekanisme audit maupun karena sulitnya membongkar
pelaporan dana kampanye yang tidak akurat atau yang fiktif. Begitu
juga ketentuan pidana terkait money politics justru menimbulkan
ironi, di satu sisi sulit membuktikan praktik politik uang dalam
jumlah besar oleh pelaku elite dengan mengatasnamakan berbagai
jenis sumbangan atau sayembara. Sementara pelaku kelas bawah mudah
terkena pasal politik uang hanya dengan tindakan-tindakan
sepele.Ketiga, batasan waktu dalam pelaporan, penyidikan,
penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, serta proses banding
ternyata di satu sisi bermaksud baik agar proses dan hasil pemilu
tidak banyak diungkit-ungkit, tapi juga berdampak buruk berupa
musnahnya banyak perkara yang mungkin secara materiil memang
memenuhi unsur tindak pidana pemilu.Keempat, pengaturan pelanggaran
administrasi sangat lemah karena diatur terlalu umum, tidak diatur
jenis pelanggaran administrasi serta jenis sanksinya, serta
bagaimana proses penyelesaiannya. Selain itu, di tubuh KPU juga
tidak dibentuk unit atau bidang khusus yang bertugas dan berwenang
menerima, menangani, dan menyelesaikan pelanggaran
administrasi.Kesimpulan tersebut memperlihatkan bahwa masih harus
dilakukan sejumlah perbaikan untuk pengaturan penanganan
pelanggaran pemilu serta penguatan dalam pelaksanaannya
nanti.Sebagai kalimat Penutup tentunya kami menyadari bahwa laporan
ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya,meskipun demikian kami
terus berbuat, introspeksi diri dan mengharapkanbimbingan danbinaan
agar lebih maksimalke depan. Pembuatanlaporanini merupakan bagian
dari tugas penyelenggara Pemilu yang diamanaholeh konstitusi.
Mudah-mudahan tugasdan amanah ini bisa kami emban sesuai dengan
peraturan perundang-undangandemi terwujudnya pemilihan umum yang
bersih, jujur dan adil.Demikian laporan ini dibuat dan disampaikan,
atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.28