LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI JAWA TENGAH Jalan Imam Bonjol Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3546469, 3546607 Faksimile 024-3551289 Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik [email protected]
89
Embed
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN …dkp.jatengprov.go.id/ppid/uploads/dokumen/calk_2017.pdfLaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng BAB I PENDAHULUAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROPINSI JAWA TENGAHJalan Imam Bonjo l Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024 -3546469, 3546607
Faks imi le 024-3551289 Laman ht tp : / / ja tengprov.go. idSurat Elekt ron ik dkp@ja tengprov.go. id
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang
terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional;
(d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun
Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran,
posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.
Semarang, Januari 2018
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. LALU M. SYAFRIADI, MMNIP.19610707 199003 1 006
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAHDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 10.201.741.180,00 atau179,29 % dari target Rp 5.690.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran2016 sebesar Rp 5.087.994.464,00 dengan rincian sebagai berikut :
2017%
Realisasi2016Anggaran Realisasi
PendapatanAsli Daerah 5.690.000.000 10.201.741.180 179,29 5.087.994.464
Jumlah 5.690.000.000 10.201.741.180 179,29 5.087.994.464
5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah
Total realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 10.201.741.180,00 atau179,29% dari target Rp 5.690.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran2016 sebesar Rp 5.087.994.464,00 dengan rincian sebagai berikut :
2017%
Realisasi2016Anggaran Realisasi
Retribusidaerah
5.690.000.000 10.197.491.980 179,22 5.084.644.464
Lain-LainPendapatanDaerah yangsah
- 4.249.200 - 3.350.000
Jumlah 5.690.000.000 10.201.741.180 179,29 5.087.994.464
14
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 10.197.491.980,00 atau179,22% dari target Rp 5.690.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran2016 sebesar Rp 5.084.644.464,00 dengan rincian sebagai berikut :
2017%
Realisasi2016Anggaran Realisasi
RetribusiJasa Umum
- - - 687. 600
RetribusiJasa Usaha 4.590.000.000 5.142.300.180 112,03 4.098.031.424
RetribusiPerizinanTertentu
1.100.000.000 5.055.191.800 459,56 985.925.440
Jumlah 5.690.000.000 10.197.491.980 179,22 5.084.644.464
5.1.1.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp -,00 atau -% dari target Rp -,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 687.600,00 denganrincian sebagai berikut :
2017%
Realisasi2016Anggaran Realisasi
RetribusiJasa Umum
- - - 687. 600
Jumlah - - - 687. 600
15
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
5.1.1.1.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 5.142.300.180,00 atau112,03% dari target Rp 4.590.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran2016 sebesar Rp 4.098.031.424,00 dengan rincian sebagai berikut :
2017%
Realisasi2016Anggaran Realisasi
RetribusiPemakaianKekayaanDaerah
2.702.000.000 3.220.578.380 119,19 2.118.274.929
RetribusiPenjualanProduksi UsahaDaerah
1.888.000.000 1.921.721.800 101,78 1.979.756.495
Jumlah 4.590.000.000 5.142.300.180 112,03 4.098.031.424
5.1.1.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 5.055.191.800,00 atau459,56% dari target Rp 1.100.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran2016 sebesar Rp 985.925.440,00 dengan rincian sebagai berikut :
2017%
Realisasi2016Anggaran Realisasi
Retribusi IjinUsahaPerikanan
1.100.000.000 5.055.191.800 459,56 985.925.440
Jumlah 1.100.000.000 5.055.191.800 459,56 985.925.440
16
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
5.1.1.1.1.2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 4.249.200,00 dan untukTahun Anggaran 2016 sebesar Rp 3.350.000,00 dengan rincian sebagaiberikut:
2017%
Realisasi2016Anggaran Realisasi
Penerimaan Lain-Lain - 4.249.200 - 3.350.000
Jumlah - 4.249.200 - 3.350.000
5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA
5.1.2.1.BELANJA OPERASI
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 85.360.256.004,00 atau95,65% dari anggaran Rp 89.245.117.000,00 dan untuk Tahun Anggaran2016 sebesar Rp 79.552.717.180,00 dengan rincian sebagai berikut :
Jumlah 89.245.117.000 85.360.256.004 95,65 79.552.717.180
17
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
5.1.2.1.1.Belanja Pegawai
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 53.745.308.910,00 atau97,07% dari anggaran Rp 55.366.206.000,00 dan untuk Tahun Anggaran2016 sebesar Rp 52.463.847.488,00 dengan rincian sebagai berikut :
Jumlah 55.366.206.000 53.745.308.910 97,07 52.463.847.488
5.1.2.1.1.1.Belanja Barang dan Jasa
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 31.614.947.094,00 atau93,32% dari anggaran Rp 33.878.911.000,00 dan untuk Tahun Anggaran2016 sebesar Rp 27.088.869.692,00 dengan rincian sebagai berikut :
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
5.1.2.1.1.1.1.Belanja Modal
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 10.785.994.150,00 atau93,77% dari anggaran Rp 11.502.424.000,00 dan untuk Tahun Anggaran2016 sebesar Rp 11.420.583.600,00 dengan rincian sebagai berikut :
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 4.576.428.600,00 atau91,86% dari anggaran Rp 4.982.104.000,00 dan untuk Tahun Anggaran2016 sebesar Rp 6.593.064.500,00 dengan rincian sebagai berikut :
2017%
Realisasi2016Anggaran Realisasi
Belanja Alat-alat Besar 340.000.000 333.872.000 98,20 -
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
Belanja Alat-alat Studio danKomunikasi
39.000.000 38.800.000 99,49 155.075.000
Belanja Alat-alat Kedokteran - - - -
Belanja Alat-alatLaboratorium
- - -59.931.000
Belanja Alat-alat Keamanan - - - -
Jumlah 4.982.104.000 4.576.428.600 91,86 6.593.064.500
5.1.2.1.1.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 2.325.402.550,00 atau96,03% dari anggaran Rp 2.421.470.000,00 dan untuk Tahun Anggaran2016 sebesar Rp 3.249.275.600,00 dengan rincian sebagai berikut :
Jumlah 2.421.470.000 2.325.402.550 95,73 3.249.275.600
5.1.2.1.1.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 2.116.453.000,00 atau95,17% dari anggaran Rp 2.223.850.000,00 dan untuk Tahun Anggaran2016 sebesar Rp 1.377.031.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
2017%
Realisasi2016Anggaran Realisasi
Belanja Jalan danJembatan
- - - -
Belanja BangunanAir (Irigasi)
2.223.850.000 2.116.453.000 95,17 1.269.951.000
21
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
Belanja Instalansi
Belanja Jaringan
-
-
-
-
-
-
16.000.000
91.080.000
Jumlah 2.223.850.000 2.116.453.000 95,17 1.377.031.000
5.1.2.1.1.4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp -,00 atau -% dari anggaranRp 215.685.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesarRp 201.212.500,00 dengan rincian sebagai berikut :
2017%
Realisasi2016Anggaran Realisasi
Belanja BukuPerpustakaan
- - - 728.500
Belanja Barang BercorakKesenian, Kebudayaan
- - - 200.484.000
Belanja Aset TetapRenovasi
- - - -
Jumlah - - - 201.212.500
5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)
SiLPA Tahun Anggaran 2017 sebesar (Rp 85.944.508.974,00)sedangkan Tahun 2016 sebesar (Rp 85.885.306.316,00)
5.2.PENJELASAN POS-POS NERACA
5.2.1. Aset
Total Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp 264.271.517.021,52 naiksebesar Rp 4.335.378.004,21 atau 101,67 % dibandingkan saldo per 31Desember 2016 sebesar Rp 259.936.139.017,31
5.2.1.1 Aset Lancar
Aset Lancar per 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.816.494.444,00 naiksebesar Rp 153.165.993,00 atau 109,21% dibandingkan saldo per 31Desember 2016 sebesar Rp 1.663.328.451,00
22
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
5.2.1.1.1.Kas
Kas per 31 Desember 2017 sebesar naik/turun sebesar - atau -dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 43.732,00 denganrincian sebagai berikut :
2017 2016
Kas di Bendahara Pengeluaran - 43.732
Kas di Bendahara Penerimaan - -
Kas BLUD - -
Jumlah - -
5.2.1.1.1. Piutang
Piutang Pajak per 31 Desember 2017 sebesar - naik/turun sebesar - atau -% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar - dengan rinciansebagai berikut:
2017 2016
Piutang Pajak - -
Penyisihan Piutang Pajak - -
Piutang Pajak Netto - -
2017 2016
Piutang Retribusi - -
Penyisihan Piutang Retribusi - -
Piutang Retribusi Netto - -
2017 2016
Piutang Lainnya 4.182.248.718 4.185.248.718
Penyisihan Piutang Lainnya (4.182.248.718) (4.185.248.718)
Piutang Lainnya Netto - -
23
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
5.2.1.1.1.1. Piutang Lainnya
Piutang Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp 4.182.248.718,00turun sebesar Rp 3.000.000,00 atau 0,071% dibandingkan saldo per 31Desember 2016 sebesar Rp 4.185.248.718,00 dengan rincian sebagaiberikut :
2017 2016
Piutang Retribusi TempatPelelangan Ikan
4.182.248.718 4.185.248.718
Jumlah 4.182.248.718 4.185.248.718
Penjelasan Mutasi Piutang Lainnya
NO URAIAN Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
5.2.1.1.1.2. Penyisihan Piutang
Penyisihan Piutang per 31 Desember 2017 sebesar(Rp 4.182.248.718,00) turun sebesar (Rp 3.000.000,00) atau 0,071%dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar(Rp 4.185.248.718,00) dengan rincian sebagai berikut :
Jumlah 4.182.248.718 (4.182.248.718) 4.185.248.718 (4.185.248.718)
5.2.1.1.2. Belanja Dibayar Dimuka
Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 sebesar - turun sebesar Rp-,00 atau % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesarRp -,00 dengan rincian sebagai berikut :
2017 2016
Asuransi BMD - -
Asuransi Pegawai Non PNS - -
Sewa - -
Jumlah - -
25
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
No Persediaan Nilai
1 Bahan Pakai Habis 62.272.650
2 Pakan 252.755.000
3 Benih 245.250.500
4 Induk 907.851.000
5 Pupuk 30.000
6 ikan konsumsi 7.980.000
7 Obat 14.910.000
8 Bahan Laboratorium 325.445.294
1.816.494.444Jumlah Persediaan
5.2.1.1.3. Persediaan
Persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.816.494.444,00mengalami kenaikan sebesar Rp 153.209.725,00 atau 8,43% dibandingkansaldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.663.284.719,00 dengan rinciansebagai berikut :
2017 2016
Persediaan Bahan Pakai Habis 315.027.650 542.742.300
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
Penyerahan dari APBN
No UPT JenisPersediaan
Nilai
Persediaan
1. Loka BBITambaksogra
Pakan 6.750.000
2. Loka PIAP Sluke Pakan 61.450.000
Obat-obatan 1.000.000
Pupuk 1.200.000
JUMLAH 70.400.000
5.2.1.2. Aset Tetap
Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp 317.584.534.502,00naik sebesar Rp 12.807.261.852,00 atau 4,03% dibandingkan saldo per 31Desember 2016 sebesar Rp 304.777.272.650,00 dengan rincian sebagaiberikut :
Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :
Saldo Awal Rp 304.777.272.650,00
Penambahan
Belanja Modal Rp 10.785.994.150,-
Belanja Barang/Jasa Rp -
Hibah Rp -
Mutasi Masuk Rp 1.318.267.702,-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp 1.427.223.500,-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp -
Koreksi Rp 718.000.000,-
Jumlah Rp 14.249.485.352,00
27
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
Berkurang
Ekstrakontable Rp -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp 1.427.223.500,-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp -
Mutasi Keluar Rp 15.000.000,-
Koreksi Rp -
Jumlah Rp 1.442.223.500,00
Grand Total Rp 317.584.534.502,00
5.2.1.2.1. Tanah
Tanah per 31 Desember 2017 sebesar Rp 114.984.794.150,00 naiksebesar Rp 3.293.803.000,00 atau 2,86 % dibandingkan saldo per 31Desember 2016 sebesar Rp 111.690.991.150,00 dengan rincian sebagaiberikut :
2017 Bertambah Berkurang 2016
Tanah 114.984.794.150 3.368.510.000 74.707.000 111.690.991.150
Jumlah 114.984.794.150 3.368.510.000 74.707.000 111.690.991.150
Rincian mutasi tanah terdiri dari :
Saldo Awal Rp 111.690.991.150,00
Penambahan
Belanja Modal Rp 1.767.710.000,00
Belanja Barang/Jasa Rp -
Hibah Rp -
Mutasi Masuk Rp 882.800.000,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp -
Koreksi Rp 718.000.000,00
Jumlah Rp 3.368.510.000,00
28
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
Berkurang
Ekstrakontable Rp -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp 74.707.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp -
Mutasi Keluar Rp -
Koreksi Rp -
Jumlah Rp 74.707.000,00
Grand Total Rp 114.984.794.150,00
5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sebesarRp 40.896.301.472,00 naik sebesar Rp 4.910.389.902,00 atau 12,01%dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesarRp 35.985.911.570,00 dengan rincian sebagai berikut :
2017 Bertambah Berkurang 2016
Alat Besar1.769.756.490 338.872.000 - 1.435.884.490
Alat Angkut 16.275.628.483 3.375.703.700 15.000.000 12.914.924.783
Alat Bengkeldan Ukur 931.865.600 - - 931.865.600
Alat Pertaniandan Peternakan
837.730.000 543.827.000 - 293.903.000
Alat Kantor danRumah Tangga 10.995.908.234 633.187.202 - 10.362.721.032
Alat Studio danKomunikasi 1.133.893.000 38.800.000 - 1.095.093.000
29
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
2017 Bertambah Berkurang 2016
Alat Kedokteran
AlatLaboratorium
-
8.951.519.665
-
-
-
-
-
8.951.519.665
Alat Keamanan - - - -
Jumlah 40.896.301.472 4.925.389.902 15.000.000 35.985.911.570
Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :
Saldo Awal Rp 35.985.911.570,00
Penambahan
Belanja Modal Rp 4.576.428.600,-
Belanja Barang/Jasa Rp -
Hibah Rp -
Mutasi Masuk Rp 274.254.302,-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp 74.707.000,-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp -
Koreksi Rp -
Jumlah Rp 4.925.389.902,00
Berkurang
Ekstrakontable Rp -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp -
Mutasi Keluar Rp 15.000.000,-
Koreksi Rp -
Jumlah Rp 15.000.000,00
Grand Total Rp 40.896.301.472,00
30
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 sebesarRp 67.414.931.588,00 naik sebesar Rp 2.486.615.950,00 atau 3,68%dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesarRp 64.928.315.638,00 dengan rincian sebagai berikut :
2017 Bertambah Berkurang 2016
Gedung 65.503.837.588 2.282.910.950 174.050.000 63.394.976.638
Monumen 1.911.094.000 377.755.000 - 1.533.339.000
Jumlah 67.414.931.588 2.660.665.950 174.050.000 64.928.315.638
Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :
Saldo Awal Rp 64.928.315.638,00
Penambahan
Belanja Modal Rp 2.325.402.550,-
Belanja Barang/Jasa Rp -
Hibah Rp -
Mutasi Masuk Rp 161.213.400,-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp 174.050.000,-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya
Koreksi
Rp -
Rp -
Jumlah Rp 2.660.665.950,00
31
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
Berkurang
Ekstrakontable Rp -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp 174.050.000,-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp -
Mutasi Keluar Rp -
Koreksi Rp -
Jumlah Rp 174.050.000,00
Grand Total Rp 67.414.931.588,00
5.2.1.2.4. Jalan, irigasi dan Jaringan
Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2017 sebesarRp 93.489.291.622,00 naik sebesar Rp 2.116.453.000,00 atau 2,26%dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesarRp 91.372.838.622,00 dengan rincian sebagai berikut :
2017 Bertambah Berkurang 2016
Jalan dan Jembatan 2.871.170.500 967.166.500 - 1.904.004.000
Bangunan Air/Irigasi88.591.020.122 2.116.453.000 1.178.466.500 87.653.033.622
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari :
Saldo Awal Rp 91.372.838.622,00
Penambahan
Belanja Modal Rp 2.116.453.000,-
Belanja Barang/Jasa Rp -
Hibah Rp -
Mutasi Masuk
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap
Rp -
Rp 1.178.466.500,-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp -
Koreksi Rp -
Jumlah Rp 3.294.919.500,00
Berkurang
Ekstrakontable Rp -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp 1.178.466.500,-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp -
Mutasi Keluar Rp -
Koreksi Rp -
Jumlah Rp 1.178.466.500,00
Grand Total Rp 93.489.291.622,00
33
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
5.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp 799.215.670,00tidak mengalami kenaikan dibandingkan saldo per 31 Desember 2016sebesar Rp 799.215.670,00 dengan rincian sebagai berikut :
2017 Bertambah Berkurang 2016
Buku Perpustakaan 598.731.670 - - 598.731.670
Barang BercorakKesenian danKebudayaan 200.484.000 - - 200.484.000
Hewan, Ternak danTanaman
Jumlah 799.215.670 - - 799.215.670
Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :
Saldo Awal Rp 799.215.670,00
Penambahan
Belanja Modal Rp -
Belanja Barang/Jasa Rp -
Hibah Rp -
Mutasi Masuk Rp -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp -
Koreksi Rp -
Jumlah Rp -
34
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
Berkurang
Ekstrakontable Rp -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp -
Mutasi Keluar Rp -
Koreksi Rp -
Jumlah Rp -
Grand Total Rp 799.215.670,-
5.2.1.3. Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 sebesarRp 317.584.534.502,00 naik sebesar Rp 270.363.046.041,35 atau 85,13%dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesarRp 47.221.488.460,65 dengan rincian sebagai berikut:
2017 2016
Tanah
Alat Besar
114.984.794.150
1.769.756.490
-
1.067.104.718,75
Alat Angkut 16.275.628.483 5.496.710.430,09
Alat Bengkel 931.865.600 466.097.560
Alat Pertanian 837.730.000 196.505.750
Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.995.908.234 8.079.590.922,80
Alat Studio dan Komunikasi 1.133.893.000 757.502.200
Alat Kedokteran - -
Alat Laboratorium 8.951.519.665 4.557.105.567
Alat Keamanan - -
Gedung 65.503.837.588 16.572.481.731,33
35
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
2017 2016
Monumen 1.911.094.000 102.911.260
Jalan dan Jembatan 2.871.170.500 776.211.500
Bangunan Air dan Irigasi 88.591.020.122 8.721.174.370,66
Instalasi 1.599.171.000 402.376.425
Jaringan 427.930.000 25.716.025,02
Buku Perpustakaan 598.731.670 -
Barang Bercorak 200.484.000 -
Jumlah 317.584.534.502 47.221.488.460,65
5.2.1.3.1. Aset Tidak Berwujud
Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.081.344.220,00tidak mengalami kenaikan/penurunan (tetap) sebesar - atau 100%dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.081.344.220,00
5.2.1.3.2. Amortisasi Aset Tak Berwujud
Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 sebesarRp 1.081.344.220,00 naik sebesar Rp 26.400.000,00 atau 2,44%dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.054.944.220,00
36
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
5.2.1.3.3. Barang Rusak Berat
Barang Rusak Berat per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.075.862.813,00 tidak mengalami kenaikan dibandingkan saldo per 31Desember 2016 sebesar Rp 1.075.862.813,00 merupakan barang rusakdan tidak digunakan untuk aktifitas operasional SKPD serta dalam prosespenghapusan dengan rincian sebagai berikut :
2017 2016
Alat Besar - -
Alat Angkut - -
Alat Bengkel 8.290.000 8.290.000
Alat Pertanian - -
Alat Kantor dan Rumah Tangga 43.032.545 43.032.545
Alat Studio dan Komunikasi - -
Alat Kedokteran - -
Alat Laboratorium - -
Alat Keamanan - -
Gedung 1.024.540.268 1.024.540.268
Monumen - -
Jalan dan Jembatan - -
Bangunan Air dan Irigasi - -
Instalasi - -
Jaringan - -
Buku Perpustakaan - -
Barang Bercork Kebudyaan - -
Hewan dan Tumbuhan - -
Jumlah 1.075.862.813 1.075.862.813
37
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
5.2.1.3.4. Penyusutan Barang Rusak Berat
Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2017 sebesarRp 1.075.862.813,00 naik sebesar Rp 690.626.376,96 atau 64,19%dibandingkan saldo per 31 Desember 2016Rp 385.236.436,04 dengan rincian sebagai berikut :
2017 2016
Alat Besar - -
Alat Angkut - -
Alat Bengkel 8.290.000 6.574.000
Alat Pertanian - -
Alat Kantor dan RumahTangga
43.032.545 43.032.545
Alat Studio dan Komunikasi - -
Alat Kedokteran - -
Alat Laboratorium - -
Alat Keamanan - -
Gedung 1.024.540.268 335.629.891,04
Monumen - -
Jalan dan Jembatan - -
Bangunan Air dan Irigasi - -
Instalasi - -
Jaringan - -
Jumlah 1.075.862.813 385.236.436,04
5.2.2. EKUITAS
Total Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp 178.327.008.047,52 naiksebesar Rp 4.276.175.346,21 atau 2,39% dibandingkan saldo per 31Desember 2016 sebesar Rp 174.050.832.701,31
38
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
5.3.1. PENDAPATAN-LO
Pendapatan-LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp 10.198.741.180,00turun sebesar Rp 93.041.676.596,00 atau 912,3% dibandingkan saldo per31 Desember 2016 sebesar Rp 103.240.417.776,00 dengan rinciansebagai berikut :
2017 2016
Pendapatan Asli daerah 10.198.741.180 5.084.994.464
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah - 98.155.423.312
Jumlah 10.198.741.180 103.240.417.776
5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2017 sebesarRp 10.198.741.180,00 naik sebesar Rp 5.113.746.716,00 atau 50,14%dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 5.084.994.464,00dengan rincian sebagai berikut:
2017 2016
Pendapatan Retribusi Daerah 10.197.491.980 5.084.644.464
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerahyang sah
1.249.200 350.000
Jumlah 10.198.741.180 5.084.994.464
39
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
5.3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2017 sebesarRp 10.197.491.980,00 naik sebesar Rp 5.112.847.516,00 atau 50,13%dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 5.084.644.464,00dengan rincian sebagai berikut :
2017 2016
Retribusi Jasa Umum - 687. 600
Retribusi Jasa Usaha 5.142.300.180 4.098.031.424
Retribusi Perizinan Tertentu 5.055.191.800 985.925.440
Jumlah 10.197.491.980 5.084.644.464
5.3.1.1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2017 sebesarRp 1.249.200,00 naik sebesar Rp 899.200,00 atau 71,98% dibandingkansaldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 350.000,00,00 dengan rinciansebagai berikut :
2017 2016
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang TidakDipisahkan
- -
Pendapatan Bunga - -
Tuntutan Ganti Rugi - -
Pendapatan Denda keterlambatan - -
Pendapatan Denda Pajak - -
Pendapatan Denda Retribusi - -
Pendapatan dari Pengembalian - -
Penerimaan Fasilitas Sosial dan FasilitasUmum
- -
40
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
2017 2016
Penerimaan dari PenyelenggaraanPendidikan dan Pelatihan
- -
Penerimaan dari BLUD - -
Penerimaan Lain-Lain 1.249.200 350.000
Jumlah 1.249.200 350.000
5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Lain-Lain Pendapatan yang Sah LO per 31 Desember 2017 sebesarRp 1.249.200,00 naik sebesar Rp 899.200,00 atau 71,98% dibandingkansaldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 350.000,00,00 akun inimerupakan hibah barang aset tetap dari pemerintah pusat dan/ataupemerintah kabupaten/kota.
5.3.2. BEBAN
Beban per 31 Desember 2017 sebesar Rp 93.547.154.652,09 turunsebesar (Rp 776.096.239,80) atau (0,83%) dibandingkan saldo per 31Desember 2016 sebesar Rp 94.323.250.891,89
5.3.2.1. Beban Operasional
Beban Operasional per 31 Desember 2017 sebesarRp 93.547.154.652,09 turun sebesar (Rp 776.096.239,80) atau (0,83%)dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesarRp 94.323.250.891,89
2017 2016
Beban Pegawai 53.745.308.910 52.463.847.488
Beban Barang & Jasa 31.461.737.369 26.899.391.153,33
Beban Penyusutan dan Amortisasi 8.340.108.373,09 14.960.012.250,56
Beban Lainnya - -
Jumlah 93.547.154.652,09 94.323.250.891,89
41
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
5.3.2.1.1. Beban Pegawai
Beban Pegawai per 31 Desember 2017 sebesar Rp 53.745.308.910,00naik sebesar Rp 1.281.461.422,00 atau 2,38% dibandingkan saldo per31 Desember 2016 sebesar Rp 52.463.847.488,00
2017 2016
Beban Pegawai Tidak langsung 46.194.593.910 45.550.057.488
Beban Pegawai Langsung 7.550.715.000 6.913.790.000
Jumlah 53.745.308.910 52.463.847.488
5.3.2.1.2.Beban Barang dan Jasa
Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2017 sebesarRp 31.461.737.369,00 naik sebesar Rp 4.562.346.215,67 atau14,50% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesarRp 26.899.391.153,33
2017 2016
Beban Persediaan 11.048.094.817 11.841.714.096
Beban Jasa 5.025.731.444 5.672.798.329,33
Beban Pemeliharaan 11.426.215.092 2.643.253.017
Beban Perjalanan Dinas 3.603.434.896 6.280.238.354
Beban Barang & Jasa Lainnya 358.261.120 461.387.357
Jumlah 31.461.737.369 26.899.391.153,33
42
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset
Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2017 sebesarRp 8.340.108.373,09 turun sebesar (Rp 6.619.903.877,47) atau (79,37%)dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 14.960.012.250,56
2017 2016
Beban Penyusutan Aset Tetap 8.306.219.223,73 14.140.828.838,83
Beban Amortisasi 13.200.000 13.200.000
Beban Penyusutan Aset Lainnya 20.689.149,36 805.983.411,73
Jumlah 8.340.108.373,09 14.960.012.250,56
5.3.2.1.4. Beban Lain-Lain
Beban Lain-Lain per 31 Desember 2017 sebesar – tidak mengalamikenaikan/penurunan sebesar - atau - % dibandingkan saldo per 31Desember 2016 sebesar -
2017 2016
Beban Penyisihan Piutang - -
Beban Penghapusan aset - -
Jumlah - -
5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periodebersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangiekuitas dan ekuitas akhir.
43
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov. Jateng
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
6.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas KelautanDan Perikanan
Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Jawa Tengah, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 75 tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
a. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang
ditugaskan kepada Daerah.
b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang dimaksud, Dinas
Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan
Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pengawasan, Penyuluhan dan
Usaha Kelautan Perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan
Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pengawasan, Penyuluhan dan
Usaha Kelautan Perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan
Budidaya, Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan
Pengawasan, Penyuluhan dan Usaha Kelautan Perikanan;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit
kerja di lingkungan Dinas; dan
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai
tugas dan fungsinya.
Untuk menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya, Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ditopang oleh
struktur/susunan organisasi adalah sebagai berikut :
A. Kepala Dinas
Kepala Dinas bertugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan
fungsi, sebagaimana tersebut di atas.
B. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai
fungsi:
a. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program
dan kegiatan di lingkungan Dinas;
c. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
d. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan
organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian
intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan
dokumentasi;
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
f. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah
dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat membawahkan :
1. Subbagian Program:
Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang program; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan
teknis di bidang program; menyiapkan bahan pengendalian
program dan kegiatan di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan
pengelolaan data dan informasi di bidang program; menyiapkan
bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Subbagian Keuangan:
Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang keuangan; menyiapkan bahan pengoordinasian
kebijakan teknis di bidang keuangan; menyiapkan bahan
pelaksanaan verifikasi dan pembukuan; menyiapkan bahan
pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian:
Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang umum dan kepegawaian; menyiapkan bahan
pengoordinasian kebijakan teknis di bidang umum dan
kepegawaian; menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di
lingkungan Dinas; menyiapkan bahan pengelolaan rumah
tangga dan aset di lingkungan Dinas: menyiapkan bahan
kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas; menyiapkan
bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan
Dinas; menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan
ketatalaksanaan di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan
evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
C. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan
Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
konservasi, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil,
pengelolaan ruang laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Kelautan,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi :
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
konservasi, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengelolaan ruang laut; dan
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan, membawahkan:
1. Seksi Konservasi, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil:
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan
di bidang konservasi, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau
kecil.
2. Seksi Pengelolaan Ruang Laut:
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan
di bidang pengelolaan ruang laut.
3. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan.
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan
di bidang pengawasan sumber daya kelautan perikanan.
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
D. Bidang Perikanan Tangkap
Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber
daya ikan dan kenelayanan, pengendalian penangkapan ikan, kapal
perikanan dan alat penangkapan ikan serta kepelabuhan perikanan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang
Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :
i. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengelolaan sumber daya ikan dan kenelayanan;
ii. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengendalian penangkapan ikan, kapal perikanan dan alat
penangkapan ikan; dan
iii. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
kepelabuhan perikanan.
Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:
1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Kenelayanan:
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan
di bidang pengelolaan sumber daya ikan dan kenelayanan.
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
2. Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan dan
Alat Penangkapan Ikan:
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan
di bidang pengendalian penangkapan ikan, kapal perikanan dan
alat penangkapan ikan.
3. Seksi Kepelabuhan Perikanan:
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan
di bidang kepelabuhan perikanan.
E. Bidang Perikanan Budidaya
Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas penyiapan
perumusan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta
pelaporan di bidang produksi perikanan budidaya, sarana dan
prasarana perikanan budidaya serta kesehatan ikan dan lingkungan
budidaya.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang
Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
produksi perikanan budidaya;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana
dan prasarana perikanan budidaya; dan
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
Bidang Perikanan Budidaya membawahkan:
1) Seksi Produksi Perikanan Budidaya:
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan
di bidang produksi perikanan budidaya.
2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya:
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan
di bidang sarana dan prasarana perikanan budidaya.
3) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya:
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan
di bidang kesehatan ikan dan lingkungan budidaya.
F. Bidang Penyuluhan dan Usaha Kelautan Perikanan
Bidang Penyuluhan dan Usaha Kelautan Perikanan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
penyuluhan kelautan dan perikanan, pengembangan usaha dan
logistik serta bina mutu dan diversifikasi produk.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang
Penyuluhan dan Usaha Kelautan Perikanan mempunyai fungsi :
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
penyuluhan kelautan dan perikanan;
2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengembangan usaha dan logistik; dan
3) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina
mutu dan diversifikasi produk.
Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan membawahkan:
1. Seksi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan:
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan
di bidang penyuluhan perikanan kelautan.
2. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk:
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan
di bidang bina mutu dan diversifikasi produk.
3. Seksi Pengembangan Usaha dan Logistik:
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan
di bidang pengembangan usaha dan logistik.
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
G. UPT – Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
(BP2MHP)
UPT BP2MHP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa
Tengah terdiri dari:
a. BP2MHP Semarang
b. BP2MHP Pekalongan
Unit Pelaksana Teknis (UPT) di atas mempunyai tugas
melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu Dinas di bidang pengujian dan penerapan mutu
hasil perikanan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPT-BP2MHP
mempunyai fungsi :
1) penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian dan
penerapan mutu hasil perikanan;
2) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di
bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
3) evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan penerapan mutu
hasil perikanan;
4) pengelolaan ketatausahaan; dan
5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
tugas dan fungsinya.
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
Struktur Organisasi UPT-BP2MHP sebagai berikut:
a. Kepala Balai;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
d. Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional
H. UPT-Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
Unit Pelaksana Teknis (UPT)-PPP Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:
1. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Kota Tegal;
2. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Asemdoyong Kab.
Pemalang;
3. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Wonokerto Kab.
Pekalongan;
4. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Klidang Lor Kab. Batang;
5. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tawang Kab. Kendal;
6. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak Kab. Demak;
7. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Karimunjawa Kab. Jepara;
8. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo Kab. Pati;
9. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung Kab. Rembang;
10. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lohgending Kab. Kebumen
Unit Pelaksana Teknis tersebut di atas mempunyai tugas teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola
dan pelayanan usaha.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPT-PPP
mempunyai fungsi:
1) penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional
pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan
usaha;
2) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di
bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata
kelola dan pelayanan usaha;
3) evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan
kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
4) pengelolaan ketatausahaan; dan
5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
tugas dan fungsinya.
Adapun Struktur Organisasi UPT-PPP sebagai berikut:
1. Kepala Pelabuhan;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
4. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
I. UPT-Balai Budidaya Ikan (BBI)
Unit Pelaksana Teknis BBI Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Jawa Tengah terdiri dari:
a. Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBIAT)
b. Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut (BBIAPL)
Unit Pelaksana Teknis di atas mempunyai tugas pokok
melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu Dinas di bidang produksi dan penerapan
teknologi serta pelayanan usaha dan jasa.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPT-BBI
mempunyai fungsi:
1) penyusunan rencana teknis operasional di bidang produksi dan
penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
2) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di
bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha
dan jasa;
3) evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan penerapan
teknologi serta pelayanan usaha dan jasa.;
4) pengelolaan ketatausahaan;
5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
tugas dan fungsinya.
Adapun Struktur Organisasi UPT BBI adalah sebagai berikut:
1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi;
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
4. Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
J. UPT Balai Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan (BPKSKP)
Unit Pelaksana Teknis tersebut di atas mempunyai tugas
melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu Dinas di bidang pengawasan dan konservasi
sumberdaya kelautan dan perikanan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang dimaksud, UPT-
BPKSKP mempunyai fungsi:
1. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengawasan
dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan;
2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di
bidang pengawasan dan konservasi sumber daya kelautan dan
perikanan;
3. evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan konservasi
sumber daya kelautan dan perikanan;
4. pengelolaan ketatausahaan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
tugas dan fungsinya.
Adapun Struktur Organisasi UPT-BPKSKP sebagai berikut:
1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
4. Seksi Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
K. UPT - Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan
Perikanan
Unit Pelaksana Teknis Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di
bidang pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan
perikanan.
Adapun Struktur Organisasi UPT-UPSDMKP sebagai berikut:
1. Kepala Unit;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
L. UPT – Pangkalan Pendaratan Ikan Larangan
Unit Pelaksana Teknis PPI Larangan mempunyai tugas
melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu Dinas di bidang pengelolaan pendaratan ikan
dan kesyahbandaran.
Adapun Struktur Organisasi UPT-PPI sebagai berikut:
1. Kepala Pangkalan;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
M. Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretariat, Bidang-bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Usaha
Kelautan dan Perikanan, UPT serta Kelompok Jabatan Fungsional
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa
Tengah dapat dilihat pada Gambar 6.1.
Gambar 6.1. Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
Gambar 6.2. Bagan Organisasi UPT Balai Pengujian DanPenerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A DinasKelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
Gambar 6.3. Bagan Organisasi UPT Pelabuhan Perikanan PantaiKelas A Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiJawa Tengah
Gambar 6.4. Bagan Organisasi UPT Balai Budidaya Ikan AirTawar Kelas A Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Jawa Tengah
KEPALABALAI
Sub Bag Tata Usaha
SeksiPenerapan MutuHasil Perikanan
SeksiPengujian MutuHasil Perikanan
KelompokJabatan
Fungsional
KEPALAPELABUHAN
KelompokJabatan
Fungsional
Sub Bag Tata Usaha
SeksiTata Kelola Dan
Pelayanan Usaha
SeksiOperasional Pelabuhan Dan
Kesyahbandaran
KEPALABALAI
KelompokJabatan
Fungsional
Sub Bag Tata Usaha
SeksiPelayanan Usaha dan
Jasa
SeksiProduksi dan
Penerapan Teknologi
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
Gambar 6.5. Bagan Organisasi UPT Balai Budidaya Ikan AirPayau Dan Laut Kelas A Dinas Kelautan danPerikanan Provinsi Jawa Tengah
Gambar 6.6. Bagan Organisasi UPT Balai Pengawasan DanKonservasi Sumber Daya Kelautan Dan PerikananKelas A Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiJawa Tengah
KEPALABALAI
KelompokJabatan
Fungsional
SeksiPelayanan Usaha dan
Jasa
SeksiProduksi dan
Penerapan Teknologi
Sub Bag Tata Usaha
KEPALABALAI
KelompokJabatan
Fungsional
Sub Bag Tata Usaha
SeksiPengawasan
Sumberdaya KelautanDan Perikanan
SeksiKonservasi
Sumberdaya KelautanDan Perikanan
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
Gambar 6.7. Bagan Organisasi Unit Pengembangan SumberDaya Manusia Kelautan Perikanan Kelas B DinasKelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
Gambar 6.8. Bagan Organisasi Pangkalan Pendaratan IkanKelas B Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiJawa Tengah
KEPALAUNIT
KelompokJabatan
Fungsional Sub Bag Tata Usaha
KEPALAPANGKALAN
KelompokJabatan
Fungsional Sub Bag Tata Usaha
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
6.2 Sumberdaya Dinas Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Pegawai
Pada tahun 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa
Tengah memiliki jumlah pegawai sebanyak 340 orang. Sejumlah
pegawai tersebut tersebar di seluruh bidang dan UPT dibawah Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
Sebagaimana disajikan pada Tabel 6.2, dapat diketahui bahwa
berdasarkan golongannya jumlah pegawai Golongan I berjumlah 18
orang, Golongan II sebanyak 64 orang, Golongan III sebanyak 234
orang dan Golongan IV sebanyak 34 orang.
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
Tabel 6.2.1. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun2017
NO. UNIT ORGANISASIJUMLAH(4+9+14+
19+25)
P E G A W A I
JUMLAH
(5 S/D8)
IJUMLAH(10S/D13)
II
JUM-LAH15S/D18
III
JUMLAH20S/D24
IV
a b c d a b c d a b c d a b c d e1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Dinas IndukKepala Dinas 1 1 1Sekretaris 1 1 1Sub Bag Program 9 8 2 6 1 1Sub Bag Keuangan 11 1 1 2 7 4 1 3 1 1Sub Bag UmumKepegawaian 17 3 3 4 1 3 9 5 3 1 1 1
35 2 0 1 0 1 10 0 3 7 0 21 3 7 4 7 2 1 1J U M L A H 340
Sumber : DKP Jateng, 2017
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
6.2.2. Aset/ModalSarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Jawa Tengah secara bertahap terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Hingga
Januari 2017, secara umum prasarana kerja berupa gedung perkantoran yang
sudah milik sendiri antara lain : balai budidaya, laboratorium, kapal inspeksi
perikanan, mobil laboratorium keliling dan mobil Gemarikan. Berikut ini merupakan
Tabel 6.1. mengenai aset/modal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa
Tengah yang merupakan sarana dan prasarana penunjang kinerja.
Tabel 6.1. Aset/Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Tahun 2017
No Gedung AlamatLuas Lahan
(termasuk bangunan)1 Kantor Dinas
Kelautan Dan
Perikanan Provinsi
Jawa Tengah
Jl. Imam Bonjol No. 134
Semarang-50132 Telp.
(024) 3546469, 3546607
Fax. (024) 3551289
Luas Tanah:
5.793,96 m2
Luas Bangunan: 1.919,95
m2
2 Balai Pengujian dan
Penerapan Mutu
Hasil Perikanan
(BP2MHP)
Semarang
Jl. Siliwangi no. 636
Semarang. Telp.(024)
7605311, 7623231. Fax.
(024) 7605311
Luas Tanah: 2.320 m2
Luas Bangunan:
540 m2
3 Balai Pengujian dan
Penerapan Mutu
Hasil Perikanan
(BP2MHP)
Pekalongan
Jl. Pantaisari II Panjang
Wetan Pekalongan
Telp. (0285) 421675
Luas Tanah:
2.000 m2
Luas Bangunan: 417,24 m2
4 Pelabuhan
Perikanan Pantai
(PPP) Tegalsari
Kota Tegal
Jl. Blanak No.10C Kota
Tegal Telp. (0283) 358787
Luas Tanah:
162.299 m2
Luas Bangunan:
4.802 m2
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
No Gedung AlamatLuas Lahan
(termasuk bangunan)5 Pelabuhan
Perikanan Pantai
(PPP) Asemdoyong
Kab. Pemalang
Desa Asemdoyong
Kec. Taman Kab. Pemalang
Telp. (0248) 3278421
Luas Tanah:
5.780 m2
Luas Bangunan:
204 m2
6 Pelabuhan
Perikanan Pantai
(PPP) Wonokerto
Kab. Pekalongan
Desa Tratebang
Kec. Wonokerto
Kab. Pekalongan
Luas Tanah:
13.935 m2
Luas Bangunan:
3.243 m2
7 Pelabuhan
Perikanan Pantai
(PPP) Klidang Lor
Kab. Batang
Jl Yos Sudarso Utara, Boom
Batang Telp. (0285) 391283
Luas Tanah:
88.559 m2
Luas Bangunan:
6.704 m2
8 Pelabuhan
Perikanan Pantai
(PPP) Tawang Kab.
Kendal
Desa Gempol Sewu
Kec. Rowosari Kab. Kendal
Telp. (0294) 3645668
Luas Tanah:
1.300 m2
Luas Bangunan:
792 m2
9 Pelabuhan
Perikanan Pantai
(PPP) Morodemak
Kab. Demak
Dukuh Kongsi Desa
Purworejo Kec. Bonang,
Kab. Demak, Telp. (0291)
3406224
Luas Tanah:
3.900 m2
Luas Bangunan:
770 m2
10 Pelabuhan
Perikanan Pantai
(PPP) Karimunjawa
Kab. Jepara
Tanjung Benteng,
Desa/Pulau Karimunjawa,
Kec.Karimunjawa Kab.
Jepara
Luas Tanah:
10.790 m2
Luas Bangunan: 1.395 m2
11 Pelabuhan
Perikanan Pantai
(PPP) Bajomulyo
Kab. Pati
Jl. Panglima Sudirman
No.12A Desa Bajomulyo
Kec. Juwana Kab. Pati
Telp.(0295) 381689
Luas Tanah: -
Luas Bangunan: 2.200 m2
(TPI Bajomulyo 1)
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
No Gedung AlamatLuas Lahan
(termasuk bangunan)12 Pelabuhan
Perikanan Pantai
(PPP) Tasikagung
Kab. Rembang
Jl Dorang No.1
Kec.Rembang
Kab.Rembang Telp. (0295)
691094
Luas Tanah:
8.200 m2
Luas Bangunan: 6.099 m2
13 Pelabuhan
Perikanan Pantai
(PPP) Lohgending
Kab. Kebumen
Desa Logending Kecamatan
Ayah Kabupaten Kebumen
Luas Tanah:
18.850 m2
Luas Bangunan: 1.743 m2
14 Sentra Pendaratan
Ikan Pasir Kab.
Kebumen
Desa Pasir
Kecamatan Ayah Kabupaten
Kebumen
Luas Tanah:
132.681 m2
Luas Bangunan: 1.743 m2
15 Sentra Pendaratan
Ikan Sentolokawat
Kab.Cilacap
Jl. Veteran No. 2 Cilacap Luas Tanah:
14.012 m2
Luas Bangunan: 650 m2
16 Balai Budidaya Ikan
Air Tawar Muntilan
Kab. Magelang
Jl. Kerkop No.1 Muntilan
Kabupaten Magelang Telp.
(0293) 587022
Luas Kolam keseluruhan:
±15.000 m2;
Luas Bangunan:
1.638 m2
17 Loka Budidaya Ikan
Air Tawar Ngrajek
Kab. Magelang
Jl Mayor Kusen (Jl Raya
Borobudur) Km 4, Desa
Ngrajek, Kec. Mungkid,
Kabupaten Magelang Telp.
(0293) 788306
Luas Kolam :
±35.000 m2,
Luas Bangunan:
±1.085 m2
18 Loka Budidaya Ikan
Air Tawar Janti Kab.
Klaten
Desa Janti
Kec. Polanharjo,
Kab. Klaten.
Telp./Fax. (0272) 552 947
Luas kolam ±15.000 m2,
Luas bangunan dan ruang
terbuka: 2.500 m2, saluran:
21 m2
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
No Gedung AlamatLuas Lahan
(termasuk bangunan)
19 Loka Budidaya Ikan
Air Tawar
Ambarawa Kab.
Semarang
Ds.Pojok Sari,
Kec. Ambarawa, Kabupaten
Semarang
Luas tanah:
9.510 m2,
Luas bangunan:
965 m2
20 Loka Perbenihan
Budidaya
Ikan Air Tawar
Tambaksogra
di Kab. Banyumas
Desa Tambaksogra,
Kec. Banyumas,
Kab. Banyumas
Luas Tanah:
20.000 m2
Luas Bangunan: 1.500 m2
Luas kolam:
±10.000 m2
21 Loka Perbenihan
Budidaya
Ikan Air Tawar
Singosari
di Kab. Banyumas
Desa Singosari,
Kec. Karangwelas,
Kab. Banyumas
Luas Tanah:
20.000 m2
Luas Bangunan: 2.000 m2
Luas kolam:
±10.000 m2
22 Loka Perbenihan
Budidaya
Ikan Air Tawar
Randudongkal
di Kab. Pemalang
Desa Banjaranyar,
Kec. Randudongkal,
Kab. Pemalang
Luas Tanah:
21.110 m2
Luas Bangunan:
150 m2
Luas kolam:
±10.000 m2
23 Balai Budidaya Ikan
Air Payau dan Laut
Tugu Semarang
Desa Karanganyar
Kec.Tugu
Kota Semarang
Luas tanah:
43.036 m2
Luas bangunan:
462 m2
Luas Tambak:
+35.000 m2
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
No Gedung AlamatLuas Lahan
(termasuk bangunan)24 Loka Budidaya Ikan
Air Payau Maribaya
Kab. Tegal
Jl Beringin Raya Km.10
Maribaya Kec. Kramat Kab.
Tegal Telp. (0283) 3335709
Luas tanah:
91.940 m2
Luas bangunan:
540 m2
Luas Tambak:
+35.000 m2
25 Loka Perbenihan
Ikan Air Payau
Sluke Kab.
Rembang
Ds.Jatisari
Kec.Sluke
Kab.Rembang
Luas tanah:
5.751 m2
Luas bangunan:
384 m2
Luas Tambak/ Hatchery:
2.800 m2
26 Loka Perbenihan
dan Budidaya Ikan
Air Laut
Karimunjawa,
Kab.Jepara
Pulau Karimunjawa
Kec.Karimunjawa
Kab.Jepara
Luas tanah :
11.236 m2
Luas bangunan:
240 m2
27 Balai Pengawasan
dan
Konservasi
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan
Pantai Utara Barat
dan Pansela
Jl. Siliwangi no. 636
Semarang. Telp.(024)
7605311, 7623231. Fax.
(024) 7605311
(Kantor Sementara)
-
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
No Gedung AlamatLuas Lahan
(termasuk bangunan)28 Balai Pengawasan
& Konservasi
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan
Pantai Utara Timur
Jl. Mpu Tantular No. 2
Semarang
Luas tanah:
692 m2
Luas bangunan:
350 m2
29 Pangkalan
Pendaratan Ikan
Larangan
Desa Mujungagung,
Kecamatan Kramat,
Kabupaten Tegal
Luas tanah:
1.790 m2
Luas bangunan:
200 m2
30 Unit
Pengembangan
SDM Kelautan
Perikanan
Jl. P. Diponegoro No.1
Magelang
Luas tanah:
54.000 m2
Luas bangunan:
200 m2
Sarana kerja penunjang lain yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah adalah berupa sarana informasi portal berupa website dengan
alamat akses http://dkp.jatengprov.go.id dan Email: [email protected] Sarana
informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi pembangunan
kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah.
Gambar 6.9Tampilan Website Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa
Tengah
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
6.3. Strategi Dan Kebijakan Dinas Kelautan Dan Perikanan Jateng
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah,
maka diperlukan suatu strategi dan kebijakan yang tepat. Berikut ini adalah beberapa strategi dan kebijakan yang
ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah :
Tabel 6.3. Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017
Strategi Kebijakan
1. Strategi pengembanganusaha perikanan budidayasesuai komoditas unggulanyang diminati pasar denganmeningkatnya mutu ikanmelalui penerapan CaraBudidaya Ikan yang Baik
1. Penyiapan pembangunan perikanan budidaya, melalui:a. pengembangan kawasan perikanan yang sudah adab. penetapan/pencanangan kawasan perikanan baru dengan mendorong Kab./Kota
memiliki dokumen perencanaan (masterplan dan DED) kawasan budidaya ikan
2. Pengembangan produk benih dan induk berkualitas unggul melalui:a. pengembangan Broodstock Center di BBIAT (Balai Budidaya Ikan Air Tawar)b. pemenuhan jaminan mutu dan keamanan benih dan induk ikan
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
Strategi Kebijakan
3. Meningkatnya produksi perikanan budidaya, melalui:a. optimasi dukungan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukanb. peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, terutama penerapan Cara
Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)c. peningkatan produktivitas budidaya : demfarm udang vanamei, penerapan
teknologi bioflocd. pengembangan Minapadi dan UGADI (Udang Galah dengan Padi)e. pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
Strategi Kebijakan
2. Strategi pengembangan danpemasyarakatan penggunaanalat tangkap yang ramahlingkungan, mendekatkankepada daerah penangkapanikan dengan pembuatanrumah/apartemen ikan danpengembangan sarana danprasarana pendukungperikanan tangkap
1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap, melalui:a. peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkunganb. pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkapc. pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil, antara lain melalui:
pemberian alat bantu penangkapan ikan bagi nelayan kecil (GPS, Fish Finder,dan solar cell ), pembuatan rumah /apartemen ikan, bantuan mesin tempel,bantuan alat tangkap ramah lingkungan, peralatan perbengkelan, dan cool box
d. pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) danPangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
2. Penerbitan Kartu (BBM) Nelayan dan peningkatan koordinasi antara DinasKelautan dan Perikanan Provinsi dengan instansi terkait (Dinas ESDM, BPHMigas, Ditjen KP3K KKP RI, PERTAMINA, P.T Aneka Kimia Raya, dan HNSI)
3. Fasilitasi pembangunan SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) di pusat-pusataktivitas nelayan
4. Meningkatnya kerjasama antar provinsi dan lintas sektoral dalam pengaturannelayan andon
3. Pengembangan usahapengolahan dan pemasaranyang masih tradisionaldalam hal mutu produksesuai dengan sistemjaminan mutu keamanan
Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yang bertujuan untuk :(i) peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan,teknologi, sanitasi dan higien agar memenuhi mutu ekspor; (ii) pemenuhan kebutuhandalam negeri; (iii) peningkatan konsumsi ikan.
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
Strategi Kebijakan
pangan guna pemenuhankebutuhan dalam dan luarnegeri, dengan tetapmembina usaha pengolahandan pemasaran modern
4. Peningkatan upayarehabilitasi dan konservasihabitat vital di laut/pesisir,peningkatkan pengetahuan,kesadaran dan peran sertamasyarakat pesisir dalammenjaga kelestarianekosistem/lingkunganmelalui pembinaan,pelatihan dan sosialisasiperaturan perundangan yangberlaku
Rehabilitasi dan konservasi eksosistem vital di laut/pesisir baik dengan penangananfisik maupun vegetasi serta meningkatnya pengetahuan, kesadaran dan peran sertamasyarakat dalam menjaga kelestarian eksosistem /lingkungan
5. Pencegahan konflik antarnelayan dan meningkatnyaperan Kelompok MasyarakatPengawas (POKMASWAS)dalam pengawasan danpengendalian eksploitasisumberdaya kelautan danperikanan, menumbuhkankelompok-kelompok baru
Meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasisumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperbesar peran serta kelompokmasyarakat pengawas (POKMASWAS)
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
Strategi Kebijakan
serta membantu saranakelengkapan operasionalnya,dengan tetap melakukanpembinaan dan operasipengawasan bersama aparatterkait
6. Strategi peningkatanefektifitas dan efisiensipelayanan Dinas Kelautandan Perikanan Propinsi JawaTengah
a. Kebijakan penyediaan data dan informasi sektor kelautan dan perikanan yangberkualitas
b. Kebijakan peningkatan kualitas perencanaan program Dinas Kelautan danPerikanan
c. Kebijakan serifikasi penyuluh perikanan
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
6.4. Program Dan Kegiatan Dinas Kelautan Dan Perikanan Jateng
Program-program yang dilaksanakan selama tahun 2017 pada Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
4. Program Pengembangan Perikanan Budidaya
5. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
6. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan selama tahun 2017
pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai
berikut :
1. Optimalisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan
2. Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan
3. Revitalisasi Perikanan Tangkap dan statistik perikanan tangkap
4. Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana 10 Pelabuhan Perikanan
Pantai dan 1 Pangkalan Pendaratan Ikan
5. Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan
Ikan
6. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan
7. Pengembangan sistem kerja pelabuhan perikanan pantai
8. Penyediaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan
Tangkap
9. Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya ikan
10. Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan
11. Pengembangan sarana dan prasarana perbenihan dan budidaya ikan air
tawar
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
12. Pengembangan sarana dan prasarana perbenihan dan budidaya ikan air
payau
13. Optimalisasi dan pengembangan karantina dan kesehatan Ikan
14. Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Tawar
15. Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Payau
16. Pengelolaan lingkungan pengendalian penyakit ikan
17. Pengembangan dan pembinaan teknologi pengolahan dan pemasaran
produk hasil perikanan dan kelautan
18. Peningkatan dan pengembangan 2 (dua) BP2MHP
19. Peningkatan perluasan usaha dan koordinasi kelembagaan pelaku usaha
perikanan
20. Peningkatan Pengembangan UPSDM KP
21. Peningkatan pelayanan mutu usaha perikanan
22. Pengembangan kawasan perikanan
23. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan
24. Rehabilitasi Habitat Vital
25. Peningkatan Pengembangan Balai Pengawasan dan Konservasi SDKP
Wilayah Pantura Barat dan Pansela
26. Peningkatan Pengembangan Balai Pengawasan dan Konservasi SDKP
Wilayah Pantura Timur
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
6.5. Capaian Kinerja Program dan Indikator Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Jawa Tengah
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah melalui APBD
Provinsi tahun 2017 memperoleh anggaran sebesar Rp.100.747.541.000,-
untuk membiayai program dan kegiatan sektor kelautan dan perikanan di Jawa
Tengah.
Tabel 6.5. Target dan Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Jawa Tengah 2014-2017
Sumber : DKP Jateng, 2017
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
Pengukuran kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 mengacu pada Indikator Kinerja Utama di atas dalam rangka mencapai
sasaran yang ditetapkan. Pembangunan kelautan dan perikanan di Jawa Tengah
dilaksanakan melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan; Pengembangan Perikanan Tangkap; Pengembangan
Perikanan Budidaya; Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
serta Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan. Indikator kinerja yang
mendukung urusan kelautan dan perikanan sebanyak 12 indikator, dengan rincian
sebanyak 12 indikator (92%) tercapai dan 1 indikator (8%) tidak tercapai. (data fix
rilis akhir bulan Maret 2018)
Pada akhir tahun 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab
Dinas. Adapun Pada akhir tahun 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa
Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung
jawab Dinas. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan diuraikan
sebagai berikut :
Peningkatan Pendapatan Wanita Pesisir dan Taruna Pesisir Serta
Peningkatan Produksi Garam
Target kinerja pelayanan pada Sasaran 1 di dukung oleh Program Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Pesisir meliputi Rata-rata pendapatan pemberdayaan
wanita pesisir, Rata-rata Pendapatan taruna pesisir dan Produksi Garam. Capaian
kinerja pada kurun waktu 2016-2017 sebagai berikut :
a. Rata-rata pendapatan pemberdayaan wanita pesisir pada tahun 2017 melebihi
target yang ditentukan, yaitu sebesar 7.188.740,00 (Rp/Kap/Th) atau 105,72%
melebihi capaian tahun 2016 sebesar 6.008.400,00(Rp/Kap/Th);
b. Rata-rata pendapatan taruna pesisir pada tahun 2017 melebihi target yang
ditentukan, yaitu sebesar 9.075.075,00(Rp/Kap/Th) atau 100,83% melebihi
capaian tahun 2016 sebesar 5.343.750,00(Rp/Kap/Th);
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
c. Produksi garam tahun 2017 hanya terealisasi 307.249,18 ton atau 42,24%
mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2016 yang hanya mencapai
26.150,37 ton.
Menurunnya Jumlah Pelanggaran Peraturan Kelautan dan Perikanan dan
Meningkatnya Peran serta Masyarakat Pengawas Dalam Kelestarian
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Target kinerja pelayanan sasaran 2 didukung oleh Program Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan meliputi Operasi Pengawasan dan Jumlah kelompok masyarakat
Swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan yang aktif. Capaian kinerja Tahun
2017 melebihi target, apabila dianalisis lebih lanjut disebabkan oleh
terlaksananya kegiatan operasi pengawasan sebanyak 10 kali di laut, sosialisasi
peraturan perundang-undangan bagi kelompok masyarakat pengawas sehingga
menambah kesadaran masyarakat nelayan dalam menjaga sumber daya
perikanan kelautan serta terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap kelompok
pokmaswas di tahun 2017 yang diikuti oleh 35 kelompok melebihi target 2017
sejumlah 20 kelompok dengan tingkat capaian 175%.
Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Tercapainya
Peningkatan Pendapatan Nelayan
Target kinerja pelayanan sasaran 2 didukung oleh Program Pengembangan
Perikanan Tangkap meliputi Jumlah produksi perikanan tangkap dan Rata-rata
pendapatan nelayan. Capaian kinerja pada kurun waktu 2016-2017 sebagai
berikut :
a. Capaian kinerja jumlah Produksi Perikanan Tangkap pada pada tahun 2017
sebesar 437.936,36** ton (angka sementara) dari target 283,714,75 ton atau
mencapai 154,36%, pada tahun 2016 dari target 317.424,48 ton tercapai
327.625,00;
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
b. Capaian kinerja Rata-rata pendapatan nelayan pada pada tahun 2017
60.010.127,34 (Rp./Kap/Th)dari target 11.718.192,54 (Rp./Kap/Th) atau
mencapai 512,11%, pada tahun 2016 dari target 13.608.817,20 (Rp/Kap/Th)
tercapai 41.319.676,00 (Rp/Kap/Th)
Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Tercapainya
Peningkatan Pendapatan Pembudidaya Ikan
Program Pengembangan Perikanan Budidaya
Target kinerja pelayanan sasaran 4 didukung Program Pengembangan Perikanan
Budidaya meliputi Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Rata-rata
pendapatan pembudidaya ikan. Capaian kinerja pada kurun waktu 2016-2017
sebagai berikut :
a. Capaian kinerja jumlah Produksi Perikanan Budidaya pada pada tahun 2017
sebesar 508.695,11** ton dari target 463.123,90 ton ( Data sementara) atau
mencapai 100,73 %, pada tahun 2016 tercapai 448.897,00 ton
b. Capaian kinerja Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan pada tahun 2017
42.821.237,15 (Rp/Kap/Th) dari target 32.587.070,28 (Rp/Kap/Th) atau
mencapai 131,41%, pada tahun 2016 dari target 18.314.307,57(Rp/Kap/Th)
tercapai 39.790.969,00 (Rp/Kap/Th)
Meningkatnya Jumlah dan Ragam Produk Olahan yang MemenuhiJaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Ekspor ProdukPerikanan dan Tercapainya Peningkatan Angka Konsumsi Makan Ikan diJatenga. Capaian kinerja Tingkat Konsumsi Ikan pada pada tahun 2017 sebesar
27,78 Kg/Kapita/Tahun dari target 21,55 Kg/Kapita/Tahun atau mencapai
128,91%, pada tahun 2016 dari target 20,55 Kg/Kapita/Tahun tercapai 26,71
Kg/Kapita/Tahun
b. Capaian kinerja Volume Ekspor Produk Perikanan pada tahun 2017 sebesar
42.242,88 ton dari target 27.181,41 ton atau mencapai 155,41%, pada tahun
2016 dari target 26.466,80 ton tercapai 43.873,16 ton
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
Meningkatnya Upaya Pencegahan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Target kinerja pelayanan sasaran 6 didukung Program Rehabilitasi dan
Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan meliputi Luas Penanaman
Mangrove dan Luas Terumbu Karang Buatan. Capaian kinerja pada kurun waktu
2016-2017 sebagai berikut :
a. Capaian kinerja Luas Penanaman Mangrove pada pada tahun 2017 sebesar
14,20 Ha dari target 8,38 Ha atau mencapai 169,45%, pada tahun 2016 dari
target 8,25 Ha tercapai 8,26 Ha;
b. Capaian kinerja Luas Terumbu Karang Buatan pada tahun 2017 sebesar 7,47
Ha dari target 6,03 Ha atau mencapai 123,88%, pada tahun 2016 dari target
5,58 Ha tercapai 7,99 Ha.
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2017 ini disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2016
tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014. Sedangkan bentuk atau format
laporan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengharapkan agartahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada parastakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilankeputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan olehinstansi lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja. Dari target yangditetapkan berdasarkan akumulasi pencapaian sasaran maka diperoleh keseluruhankinerja pencapaian tujuan sebesar 92,98 %. Dengan demikian hasil dari AkuntabilitasKinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017menunjukan tingkat capaian sasaran dan kegiatan yang optimal sesuai dengankebijakan serta strategi yang telah ditetapkan dalam Restra Dinas Kelautan danPerikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018.
84
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng
BAB VII
P E N U T U P
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat tersusunnya Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah
kami sajikan pada Bab I sampai dengan Bab VI tersebut diatas.
Adapun tahapan dalam Penyusunan Laporan pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 meliputi :
1. Neraca;
2. Laporan Realisasi Anggaran;
3. LO;
4. LPE;
5. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan.
Demikian laporan ini disusun sebagai kewajiban SKPD didalam akuntabilitas
kinerja keuangan Tahun Anggaran 2017.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah
Ir. LALU M SYAFRIADI, MMNIP. 19610707 199003 1 006
84
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 DKP Prov Jateng