Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 1 A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. 2. Peraturan Presiden RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006. 3. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja. 5. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor: 11 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 6. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor: 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 7. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor: 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 8. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor: 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah. 9. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor: 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 10. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: 1 Tahun 2006 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Pemohon Akta Kelahiran Tidak Terlambat ( Tepat Waktu ). 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007. 13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: 58 Tahun 2007 tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia BAB I PENDAHULUAN
22
Embed
LAPORAN PENYELENGGARAAN CATATAN SIPILdukcapil.kulonprogokab.go.id/v2/files/LKJIP CAPIL (2015).pdfLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 1 A. DASAR HUKUM 1.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 1
A. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.
2. Peraturan Presiden RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan UU
Nomor 23 Tahun 2006.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
Akuntabilitas Kinerja.
5. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor: 11 Tahun 2002 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor: 12 Tahun 2002 tentang Retribusi
Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
7. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor: 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
8. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor: 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah.
9. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor: 12 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
10. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: 1 Tahun 2006 tentang Pembebasan Tarif
Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Pemohon
Akta Kelahiran Tidak Terlambat ( Tepat Waktu ).
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007.
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: 58 Tahun 2007 tentang Dispensasi
Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia
BAB I PENDAHULUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 2
serta Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Lanjut Usia sebagaimana diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 104 tahun 2008.
14. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
B. MANDAT YANG DIMILIKI
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menjalankan
mandat Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 3 disebutkan bahwa “ Setiap penduduk
wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya
kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.
Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan pula bahwa
“Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan
urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan
kewenangan meliputi:
a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi
Kependudukan;
c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi
Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data
Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang
bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Adapun pembentukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil didasarkan pada
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; UPTD Dinas dibentuk berdasarkan pada
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah.
Dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Kulon Progo melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil
dengan susunan organisasi kelembagaan sebagai berikut :
1. Kepala
2. Sekretaris
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 3
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Administrasi Kependudukan
a. Seksi Pendaftaran Penduduk
b. Seksi Perkembangan Penduduk
4. Bidang Data dan Teknologi Informasi
a. Seksi Pengolahan Data dan Teknologi Informasi
b. Seksi Penyuluhan, Pengendalian dan Penyimpanan Data
5. Bidang Catatan Sipil
a. Seksi Kelahiran dan Kematian
b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak
6. UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon
Progo secara lengkap dapat dilihat pada gambar 1.1. dalam lampiran dari laporan ini.
C. URAIAN SINGKAT TUGAS DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bahwa
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan
administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan tugas sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan kegiatan bidang kependudukan;
2. Menyelenggarakan kegiatan di bidang data dan teknologi informasi;
3. Menyelenggarakan kegiatan di bidang catatan sipil; dan
4. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan
Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 92 Tahun 2008
tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pencatatan Sipil Wilayah Utara,
UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara mempunyai fungsi pencatatan sipil dengan tugas
sebagai berikut :
1. melaksanakan pencatatan sipil; dan
2. melaksanakan kegiatan ketatausahaan
Setiap struktur dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon
Progo mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Sekretaris
Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian,
perencanaan dan keuangan.
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan
rumah tangga, perlengkapan, perbekalan, ketatausahaan, kearsipan dan
kepustakaan serta urusan kepegawaian.
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 4
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan perencanaan, pengembangan dan pelaporan program serta
koordinasi administrasi keuangan.
2. Bidang Administrasi Kependudukan
Bidang Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi penyelenggaraan pendaftaran
penduduk dan pemantauan perkembangan penduduk.
a. Seksi Pendaftaran Penduduk
Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyelenggarakan pendaftaran
penduduk.
b. Seksi Perkembangan Penduduk
Seksi Perkembangan Penduduk mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan
teknis dan pemantauan perkembangan penduduk
3. Bidang Data dan Teknologi Informasi
Bidang Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi penyelenggaraan
pengolahan data dan teknologi informasi serta penyuluhan pengendalian dan
penyimpanan data.
a. Seksi Pengolahan Data dan Teknologi Informasi
Seksi Pengolahan Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas
menyelenggarakan pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi
kependudukan.
b. Seksi Penyuluhan, Pengendalian dan Penyimpanan Data
Seksi Penyuluhan Pengendalian dan Penyimpanan Data mempunyai tugas
menyelenggarakan penyuluhan pengendalian dan penyimpanan data.
4. Bidang Catatan Sipil
Bidang Catatan Sipil mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan kelahiran dan
kematian serta urusan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak.
a. Seksi Kelahiran dan Kematian
Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan
pencatatan sipil yang meliputi kelahiran dan kematian.
b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak
Seksi Perkawinan Perceraian Pengakuan dan Pengesahan Anak mempunyai
tugas menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil yang meliputi perkawinan
perceraian pengakuan dan pengesahan anak.
5. UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara
UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara mempunyai fungsi pencatatan sipil.
D. ISU STRATEGIS
Berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka pada hakekatnya negara
berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan
status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 5
yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam/atau di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Negara dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah,
memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan
memilih tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap penduduk mempunyai hak untuk
memperoleh :
a. Dokumen kependudukan
b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
c. Perlindungan atas data pribadi;
d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas
dirinya dan/atau keluarganya; dan
f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi
pelaksana.
Program pembangunan kependudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia
walaupun telah dilaksanakan sejak lama namun sampai dengan sekarang masih harus
disempurnakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin lama
tingkat kompleksitasnya makin tinggi. Dengan hadirnya era globalisasi menyebabkan
tingkat mobilitas penduduk yang semakin meningkat, hal ini menuntut kepada
pemerintah agar penyelenggaraan administrasi kependudukan yang semakin lancar,
cepat, dan tertib. Sehingga tidak akan terjadi kesenjangan harapan (expectation gap)
yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan antara instansi pemerintah dengan para
pengguna layanan langsung dari masyarakat .
Tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada hakekatnya bukan
hanya berada pada tingkat pelayanan yang langsung kepada masyarakat, namun
demikian harus dimulai dari informasi biodata penduduk yang harus valid, sampai
dengan pengelolaan data agar tetap bisa disajikan secara akurat dan mutakhir dalam
rangka melindungi status kependudukan atau peristiwa vital/penting yang dialami oleh
penduduk, sehingga jika dibutuhkan akan segera bisa disajikan secara cepat dan tepat.
Data kependudukan yang valid dan mutakhir merupakan salah satu data pokok
yang diperlukan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan karena
merupakan input utama yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan. Dengan kata lain bahwa proses perencanaan pembangunan secara
umum seharusnya didasarkan pada kualitas data kependudukan, sehingga pengambilan
keputusan pembangunan akan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.
Tertibnya dokumen kependudukan memang tidak saja menjadi tugas Pemerintah
melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai instansi pelaksana, namun
diperlukan pula komitmen yang kuat dari masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 6
kependudukan, yang dimulai dari perkawinan, kelahiran, cerai hidup, cerai mati, pindah
datang, kematian, pendidikan, dan lain-lain yang harus dilaporkan oleh penduduk yang
mengalaminya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 7
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
1. Visi dan Misi
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkan visi dan misinya yang
kemudian dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan strategi Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.
Visi yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 – 2016 adalah :
“Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Penyediaan Informasi
Kependudukan Yang Akurat dan Mutakhir”
Pernyataan visi tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut:
a. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban
dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan
serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor
lain.
b. Penyediaan Informasi Kependudukan adalah tersedianya data perseorangan
dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil.
Dalam mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi yang akan diemban
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2011 – 2016 yaitu:
“ Mewujudkan peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi
kependudukan dan catatan sipil.”
2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan tujuan
sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil ditetapkan tujuan sebagai berikut:
” Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran
atas hukum melalui peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi
kependudukan dan catatan sipil.”
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 8
Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan
strategis, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi,
dan tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran
harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Penjabaran tujuan dalam sasaran
dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah
sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut :
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 – 2016
NO
. TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA SASARAN PADA
TAHUN (%)
2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Terwujudnya
masyarakat yang
tenteram dan tertib
berdasarkan
kesadaran atas
hukum melalui
peningkatan
pelayanan publik
dibidang
administrasi
kependudukan dan
catatan sipil
Meningkatnya
pelayanan
publik dibidang
administrasi
kependudukan
dan catatan
sipil
Persentase
jumlah
penduduk
yang ber-
KTP
79,52
98,88
99,37
100
100
Persentase
jumlah
penduduk
yang ber-
Akte
Kelahiran
62,15 63,76 63,82 64,07 64,96
Dalam pelaksanaan kegiatan Strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dituangkan dalam program dan kegiatan
sebagai berikut :
Tabel 2.2. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
MISI : Mewujudkan peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan
dan akta catatan sipil
Strategi Kebijakan Program dan Kegiatan
Peningkatan
kualitas
pelayanan
administrasi
kependudukan
Meningkatkan
jumlah
penduduk ber-
KTP menjadi
100 %
Meningkatkan
Jumlah
penduduk ber-
Akte Kelahiran
menjadi
64,07%
Program Penataan Administrasi Kependudukan
a. Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan (membangun, updating dan
pemeliharaan)
b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
kependudukan
c. Pengelolaan sarana dan prasarana SIAK
d. Pengelolaan dokumen kependudukan dan
akta capil
e. Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran
dan kematian
f. Pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil
g. Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan,
perceraian, pengakuan dan pengesahan
anak
h. Penyusunan profil/proyeksi kependudukan
i. Sosialisasi kebijakan kependudukan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 9
B. Rencana Kinerja Tahunan
Berdasarkan rencana kerja tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan sasaran yang kemudian disusun dalam
rencana kinerja tahunan sebagai berikut :
Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Target
Meningkatnya pelayanan
publik dibidang
administrasi
kependudukan dan
catatan sipil
1. Prosentase jumlah penduduk yang
ber-KTP
% 100
2. Prosentase jumlah penduduk yang
ber-Akte Kelahiran
% 64,07
C. Perjanjian Kinerja
Untuk mencapai kinerja sasaran dan indikator tersebut dilaksanakan melalui
program utama penataan administrasi kependudukan yang dituangkan dalam perjanjian
kinerja sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 10
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil