LAPORAN KINERJA PENGANTAR Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Laporan Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden

2017

LAPORANKINERJA

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakar ta Pusat | www.ppatk.go.id

T A H U N A N G G A R A N

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Laporan Kinerja Tahun 2017


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Laporan Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK) merupakan wujud pelaksanaan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan

perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran

strategis tahun anggaran 2017.

Laporan Kinerja Tahun 2017 PPATK merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain

sebagai alat penilaian kinerja, perwujudan akuntabilitas

pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK, perwujudan transparansi

dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta merupakan alat kendali dan alat pemacu

peningkatan kinerja setiap unit kerja di PPATK. Kinerja PPATK diukur atas dasar penilaian

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian

sasaran strategis sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 PPATK.

Dalam proses pengelolaan manajemen kinerja dari tingkat PPATK sampai dengan

individu, PPATK menggunakan pendekatan manajemen kinerja yang berbasis balanced

scorecard. Secara keseluruhan, capaian kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan, meskipun terdapat beberapa indikator kinerja belum berhasil mencapai target.

Rata-rata capaian kinerja tahun 2017 PPATK adalah 108%. Capaian kinerja tersebut berhasil

diraih karena komitmen dan keterlibatan seluruh pegawai PPATK dan dukungan aktif dari para

pemangku kepentingan PPATK.

Kami berharap Laporan Kinerja Tahun 2017 PPATK dapat dipahami dengan baik. Bagi

PPATK, setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam memenuhi target IKSS digunakan

sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas

kinerja PPATK pada tahun selanjutnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KATA PENGANTAR

PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O17 ii

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR v

PERNYATAAN TELAH DIREVIU vi

RINGKASAN EKSEKUTIF vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Profil dan Sejarah Singkat PPATK 2

C. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan PPATK 4

D. Struktur Organisasi 7

E. Isu-isu Strategis 10

F. Dasar Hukum 13

G. Sistematika Penyajian 14

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 16

B. Perjanjian Kinerja 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja 24

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja 24

C. Perbandingan Capaian Kinerja 98

D. Realisasi Anggaran 99

E. Hubungan Capaian Kinerja dengan Program Penganggaran Berbasis

Kinerja

103

F. Kinerja dan Capaian Lainnya 105

G. Rencana Pengembangan 107

BAB IV PENUTUP 109

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O17 iii

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai PPATK per 31 Desember 2017 10

Tabel 2.1 Misi PPATK 17

Tabel 2.2 Tujuan PPATK 17

Tabel 2.3 Sasaran Strategis PPATK Tahun 2015-2019 18

Tabel 2.4 Perjanijan Kinerja PPATK Tahun 2017 20

Tabel 2.5 Pagu Anggaran PPATK per Program dan Kegiatan Tahun 2017 23

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-1 PPATK Tahun 2017 29

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi IKSS ke-1 Tahun 2017 dengan Target Tahun 2015-2019 30

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 PPATK Tahun 2017 31



Tabel 3.6 Rekomendasi FATF yang Diadopsi dalam Kebijakan Domestik 37



Tabel 3.9 Rekomendasi NRA yang Ditindaklanjuti Pada Tahun 2015-2017 43

Tabel 3.10 Rekomendasi NRA yang Ditindaklanjuti Pada Tahun 2017 44



Tabel 3.13 Asistensi Penanganan Perkara TPPU Pada Tahun 2017 51







Tabel 3.20 Jumlah HA dan informasi yang Ditindaklanjuti Tahun 2011-2017 66




Tabel 3.24 Jumlah Laporan dari Pihak Pelapor yang Memenuhi Standar Pelaporan Tahun

2017 69


DAFTAR TABEL

PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O17 iv


Tabel 3.27 Interval Indeks Kepatuhan Pihak Pelapor 71


Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi IKSS ke-10 Tahun 2017 dengan Target Tahun 2015-

2019

72



2019 75



2019 79

Tabel 3.34 Tingkatan Maturity Model 81

Tabel 3.35 Nilai Asesmen Tata Kelola TI Setiap Domain Tahun 2017 81



2019 82



2019 85


Tabel 3.41 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PPATK Tahun 2015 dan 2016 87


2019 88


Tabel 3.44 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi PPATK Tahun 2015 dan 2016 92


2019

94



2019 97

Tabel 3.48 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan 2017 98

Tabel 3.49 Perbandingan Realisasi Anggaran PPATK Tahun 2016 dan 2017 99

Tabel 3.50 Realisasi Anggaran Terkait Pencapaian Kinerja PPATK Tahun 2017 101

PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O17 v

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPATK 9

Gambar 2.1 Peta Strategi PPATK 19

Gambar 2.2 Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 PPATK 22

Gambar 3.1 Hasil Indeks Persepsi Publik Tahun 2017 28

Gambar 3.2 Perbandingan IPP APU PPT Tahun 2016 dan 2017 29

Gambar 3.3 Buku Kajian Regional Assessment 48

Gambar 3.4 Konferensi Pers Pelaksanaan 3rd CTF Summit di Kuala Lumpur 49

Gambar 3.5 Pelaksanaan On Site Visit MER 2017 di Jakarta pada 6-17 November

2017

60

DAFTAR GAMBAR

PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 vii

PPATK memiliki rencana strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 PPATK. Renstra tersebut menjadi dasar bagi PPATK untuk bekerja menjalankan misinya. Seluruh kebijakan yang ditempuh selama tahun 2017 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2016 dengan berbagai perbaikan dalam upaya pelaksanaan Renstra PPATK.

Sesuai dengan Renstra Tahun 2015-2019 PPATK, rencana kerja, dan arah kebijakan pimpinan tahun 2017, capaian kinerja PPATK tahun 2017 menunjukkan hasil yang memuaskan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 108%. Dari 17 (tujuh belas) IKSS yang diukur, 3 (tiga) IKSS berhasil mencapai target kinerja. Bahkan terdapat 9 (sembilan) IKSS yang capaian kinerjanya berhasil melebihi 100%. Namun demikian, terdapat 2 (dua) IKSS yang capaian kinerjanya masih di bawah 100% dan 3 (tiga) IKSS yang belum dapat diukur capaian kinerjanya.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2017 tersebut telah direalisasikan anggaran sebesar Rp111.101.226.364,00 atau sebesar 94,82% dari pagu anggaran sebesar Rp117.169.305.000,00. Hal tersebut menunjukkan terdapat efisiensi penggunaan anggaran apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 108%. Efisisensi tersebut berasal dari penghematan dalam paket-paket pengadaan barang/jasa dan penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, seperti pengurangan jumlah pegawai yang mengikuti perjalanan dinas dan sinergi antarunit kerja dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Rata-rata capaian kinerja PPATK tahun 2017 menurun sebesar 0,24% dari rata-rata capaian kinerja tahun 2016 sebesar 108,24%. Penurunan rata-rata kinerja ini terutama terjadi karena terdapat peningkatan target kinerja pada beberapa IKSS. Namun demikian, pencapaian kinerja tersebut tidak lepas dari upaya seluruh unit kerja yang konsisten untuk memperbaiki kinerjanya dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dalam mengevaluasi sistem akuntabilitas kinerja PPATK maupun perbaikan yang dihasilkan dari hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat PPATK.

PPATK terus melakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dan Inspektorat PPATK atas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja PPATK. Selain itu, upaya lain yang telah dilakukan, antara lain:

a. Mendorong setiap unit kerja untuk melakukan analisis dan evaluasi mengenai capaian kinerjanya, termasuk kendala-kendala dalam pencapaian kinerja sebagai bahan evaluasi tengah periode Renstra PPATK Tahun 2015-2019.

RINGKASAN EKSEKUTIF

PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 viii

b. Inspektorat mengevaluasi pengelolaan akuntabilitas kinerja unit eselon I dan II di PPATK. Hasil evaluasi dan rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada masing-masing unit kerja untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

c. Mengembangkan aplikasi e-RKA, yaitu aplikasi perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang digunakan untuk pengelolaan kinerja dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi secara lebih optimal guna meningkatkan kualitas dan pelaporan kinerja.

d. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga yang merupakan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dan Asosiasi Pihak Pelapor. Koordinasi tersebut dilakukan terkait dengan pengumpulan data untuk direktori Pihak Pelapor dan upaya meningkatkan kepatuhan Pihak Pelapor.

e. Meningkatkan kerja sama dengan para penyidik untuk meningkatkan jumlah hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi yang ditindaklanjuti.

Pada tahun 2017, PPATK juga meraih beberapa capaian dan prestasi pada tingkat nasional dan internasional, antara lain:

1. Capaian pada tingkat nasional:

a. Penghargaan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan PPATK selama lima tahun, yaitu Laporan Keuangan PPATK tahun 2012-2016.

b. Akreditasi A (sangat baik) sebagai unit kearsipan terakreditasi untuk penyelenggaraan kearsipan yang berlaku selama lima tahun (2016-2021).

c. Penghargaan peringkat terbaik ketiga pada Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 dalam kategori Lembaga Non Struktural.

d. Penghargaan peringkat pertama kementerian/lembaga berkinerja terbaik pelaksanaan anggaran tahun 2017 untuk kategori pagu anggaran di bawah Rp2,5 triliun.

2. Capaian pada tingkat internasional:

a. Finalis (juara ke-2) Best Egmont Case Awards 2017 yang diselenggarakan pada 2-7 Juli 2017 di Macau, Tiongkok.

b. CTF Codeathon Runner Up Throphy in "Where is the Money" yang diselenggarakan pada 18-19 November 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia.

c. PPATK menjadi co-host dalam penyelenggaraan 3rd Counter-Terrorism Financing Summit (CTF Summit) di Kuala Lumpur, Malaysia pada 20-23 November 2017.

d. PPATK menjadi inisiator dan lead dalam penyusunan Regional Risk Assessment on Non-Profit Organization (RRA NPO).

PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 ix

Meskipun sebagian besar target kinerja PPATK pada tahun 2017 telah berhasil terpenuhi, tetapi PPATK menyadari bahwa masih terdapat kendala-kendala yang akan terus diperbaiki. Evaluasi kinerja melalui perbaikan setiap proses yang terdapat di setiap unit merupakan proses berkelanjutan yang akan terus dilakukan. Berbagai kebijakan, program, dan kegiatan PPATK selama tahun 2017 telah dilaksanakan dan diharapkan dapat menghasilkan dampak positif bagi para stakeholders PPATK.

PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O17 1

A. Latar Belakang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibentuk sebagai

lembaga independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari

intervensi kekuasaan manapun. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi landasan

hukum bagi pelaksanaan tugas PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana

pencucian uang.

PPATK merupakan lembaga negara yang anggarannya menggunakan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga PPATK harus menyampaikan laporan kinerja

kepada para pemangku kepentingan. Hal ini merupakan bentuk komitmen dan kepatuhan

PPATK terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, peraturan

pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, Kepala

PPATK telah menetapkan Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-

10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan. Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dimulai dengan

penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PPATK Tahun 2015-2019 yang dilengkapi

dengan perjanjian kinerja, pengukuran dan pengelolaan data kinerja melalui aplikasi e-

RKA, dan pelaporan kinerja untuk selanjutnya dilakukan reviu dan evaluasi kinerja.

pendahuluan BAB I


Untuk memperkuat penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, setiap tahun PPATK

membentuk Tim Pengelolaan Kinerja PPATK yang ditetapkan melalui keputusan

Kepala PPATK.

B. Profil dan Sejarah Singkat PPATK

PPATK dibentuk sebagai upaya pemenuhan standar internasional sebagaimana

tertuang dalam rekomendasi Financial Action Task Force on Money Laundering

(FATF). Salah satu rekomendasi FATF adalah perlu dibentuknya suatu lembaga intelijen

keuangan (Financial Intelligence Unit/FIU) yang bersifat permanen dan berperan

sebagai focal point dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang (TPPU).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

mengamanatkan pendirian PPATK. PPATK merupakan focal point yang

mengoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang di Indonesia. Pemerintah mengangkat Dr. Yunus Husein dan Dr. I Gde

Made Sadguna sebagai Kepala dan Wakil Kepala PPATK pada Oktober 2002

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 201/M/2002.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 mengalami perubahan pada 13 Oktober

2003 dengan disahkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Sejalan dengan berdirinya PPATK dan untuk

menunjang efektivitas pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia, melalui

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004, pemerintah membentuk Komite Koordinasi

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite

TPPU) yang diketuai oleh Menko Politik, Hukum dan Keamanan dengan wakil Menko

Perekonomian dan Kepala PPATK sebagai sekretaris komite. Anggota Komite TPPU

lainnya adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan,

Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Gubernur Bank Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tersebut telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan


Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan presiden tersebut mengalami

perubahan kembali melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam

peraturan presiden tersebut terdapat tiga instansi yang dikukuhkan untuk masuk menjadi

Anggota Komite TPPU, yaitu Kementerian Perdagangan, Otoritas Jasa Keuangan

(OJK), dan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai upaya strategis untuk memperkuat

Komite TPPU. Komite tersebut bertugas, antara lain merumuskan arah kebijakan

penanganan tindak pidana pencucian uang dan mengoordinasikan upaya penanganan

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2003 telah disahkan oleh Presiden RI pada 22 Oktober 2010. Keberadaan undang-

undang ini diharapkan dapat membantu dalam upaya penegakan hukum tindak pidana

pencucian uang dan tindak pidana lain, memberikan landasan hukum yang kuat untuk

menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan penelusuran dan

pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Undang-undang ini juga

mengakomodasi berbagai ketentuan dan standar internasional di bidang pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana

tertuang dalam rekomendasi FATF dalam FATF Revised 40+9 Recommendations.

Pada 25 Oktober 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Dr.

Muhammad Yusuf sebagai Kepala PPATK dan Agus Santoso, S.H, LL.M sebagai Wakil

Kepala PPATK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 160/M/2011. Dr. Muhammad

Yusuf dan Agus Santoso, S.H, LL.M telah menyelesaikan masa baktinya sebagai Kepala

PPATK dan Wakil Kepala PPATK pada 25 Oktober 2016.

Saat ini PPATK dipimpin oleh Kiagus Ahmad Badaruddin dibantu oleh Dian

Ediana Rae yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61/M Tahun 2016.

Pada 26 Oktober 2016 Presiden Joko Widodo mengangkat Kiagus Ahmad Badaruddin

sebagai Kepala PPATK dan Dian Ediana Rae sebagai Wakil Kepala PPATK untuk masa

bakti periode 2016-2021 di Istana Negara, Jakarta.


C. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan PPATK

PPATK merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mencegah dan

memberantas TPPU dan pendanaan terorisme. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

menyatakan bahwa PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat

independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun.

1. Tugas PPATK

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, PPATK

mempunyai tugas mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Fungsi PPATK

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, PPATK memiliki

fungsi sebagai berikut:

a. Pencegahan dan pemberantasan TPPU;

b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;

c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan

d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang

berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain.

Untuk memperkuat kewenangan PPATK, pemerintah menerbitkan Peraturan

Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Kewenangan-kewenangan PPATK dalam melaksanakan fungsinya, sebagai

berikut:

1. Dalam melaksanakan fungsi “Pencegahan dan pemberantasan TPPU”, PPATK

berwenang:

a. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau

lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi,


termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima

laporan dari profesi tertentu;

b. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan;

c. Mengoordinasikan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan

instansi terkait;

d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan dan

pemberantasan TPPU;

e. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum

internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU;

f. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan

g. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU.

2. Dalam melaksanakan fungsi “Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh

PPATK”, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi yang meliputi

antara lain:

a. Membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem aplikasi;

b. Membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur jaringan

komputer dan basis data;

c. Mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh PPATK

secara manual dan elektronik;

d. Menyimpan, memelihara data dan informasi ke dalam basis data;

e. Menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis;

f. Memfasilitasi pertukaran informasi dengan instansi terkait, baik dalam negeri

maupun luar negeri; dan

g. Melakukan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi kepada Pihak Pelapor.

3. Dalam melaksanakan fungsi “Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor”,

PPATK berwenang:

a. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor;

b. Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan TPPU;

c. Melakukan audit kepatuhan dan audit khusus;


d. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang

melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor;

e. Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban

pelaporan;

f. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha

pihak pelapor; dan

g. Menetapkan ketentuan pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi

pihak pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

4. Dalam melaksanakan fungsi “Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi

transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lainnya”,

PPATK berwenang:

a. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;

b. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;

c. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan hasil pengembangan

analisis PPATK;

d. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi

penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;

e. Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di

dalam maupun luar negeri;

f. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan

TPPU;

g. Meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan

dugaan TPPU;

h. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya

melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. Meminta Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk menghentikan sementara

seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil

tindak pidana;


j. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan

oleh penyidik tindak pidana asal dan TPPU;

k. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung

jawabnya; dan

l. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

D. Struktur Organisasi PPATK

Dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dinyatakan bahwa susunan

organisasi PPATK terdiri dari:

a. Kepala;

b. Wakil Kepala;

c. Jabatan Struktural lain; dan

d. Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi PPATK tersebut, kemudian diatur dalam Peraturan Presiden

Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, susunan

organisasi dan unsur PPATK terdiri atas:

1. Kepala PPATK;

2. Wakil Kepala PPATK;

3. Sekretariat Utama;

4. Deputi Bidang Pencegahan;

5. Deputi Bidang Pemberantasan;

6. Pusat;

7. Inspektorat;

8. Jabatan Fungsional; dan

9. Tenaga Ahli.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Kepala PPATK dibantu

oleh Wakil Kepala PPATK dan didukung oleh unit-unit eselon I yang terdiri dari:


1. Sekretariat Utama;

2. Deputi Bidang Pencegahan;

3. Deputi Bidang Pemberantasan;

serta unit-unit eselon II yang terdiri dari:

1. Biro Umum;

2. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana;

3. Biro Perencanaan dan Keuangan;

4. Direktorat Pengawasan Kepatuhan;

5. Direktorat Pelaporan;

6. Direktorat Hukum;

7. Direktorat Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan;

8. Direktorat Analisis Transaksi;

9. Direktorat Kerja sama dan Hubungan Masyarakat;

10. Inspektorat;

11. Pusat Teknologi Informasi; dan

12. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme (Pusdiklat APU-PPT).

Struktur organisasi PPATK digambarkan, sebagai berikut:


Gambar 1.1

Struktur Organisasi PPATK


Sistem kepegawaian PPATK mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 3

Tahun 2004 tentang Sistem Kepegawaian PPATK. Dalam keputusan tersebut,

PPATK terdiri dari pegawai tetap, pegawai dipekerjakan, dan pegawai kontrak.

Berdasarkan data kepegawaian PPATK hingga 31 Desember 2017, jumlah sumber

daya manusia yang dimiliki oleh PPATK sebanyak 399 orang dengan rincian

termuat dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai PPATK

per 31 Desember 2017

No. Jenis Pegawai Jumlah

1. Pegawai tetap 206 orang

2. Pegawai dipekerjakan 57 orang

3. Pegawai kontrak 136 orang

Jumlah 399 orang

E. Isu-isu Strategis PPATK

Isu-isu strategis PPATK yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja PPATK

pada tahun 2017, antara lain:

1. PPATK bertujuan meningkatkan kompetensi para aparat penegak hukum dan

pihak pelapor. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pembangunan gedung

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme (Pusdiklat APU-PPT) di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Kurikulum

yang diajarkan kepada para aparat penegak hukum dan pihak pelapor merupakan

materi mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

dan pendanaan terorisme. Modul kurikulum lainnya terkait pula dengan kejahatan

asal dan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, serta cara

mengantisipasinya.

2. Presiden RI, Joko Widodo, telah menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2

Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan

Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.


Inpres tersebut dikeluarkan dalam upaya meningkatkan pencegahan dan

pemberantasan TPPU dan TPPT. Keberadaan Inpres ini juga diharapkan dapat

meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dengan terbitnya, Inpres

ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas LHA dan LHP yang

dikeluarkan oleh PPATK dan mengajak instansi terkait untuk menindaklanjuti

LHA dan LHP PPATK, termasuk melihat potensi penerimaan negara dari LHA

dan LHP yang tidak dapat dilanjutkan proses hukumnya.

3. PPATK dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerja sama dalam penyampaian

HA, HP, dan Informasi dalam membantu meningkatkan optimalisasi perpajakan.

HA, HP, dan Informasi tersebut telah dikirimkan oleh PPATK kepada DJP

sebanyak 451 laporan dan telah berkontribusi pada penerimaan negara sebesar

Rp2.488 triliun. Kerja sama terkait penagihan utang pajak juga telah berkontribusi

pada penerimaan negara sebesar Rp2.345 triliun. Selain itu, selama periode 2006

sampai dengan 2017, PPATK telah menyampaikan 2961 data wajib pajak (WP)

yang menunggak kepada DJP. 2393 data WP tersebut telah ditindaklanjuti dengan

total perkiraan utang pajak sebesar Rp25,9 triliun.

4. PPATK menjadi koordinator dalam menghadapi kegiatan Mutual Evaluation

Review (MER) oleh Tim Assessor dari APG dan FATF. MER merupakan suatu

kegiatan untuk menilai tingkat kepatuhan suatu negara dalam melaksanakan

Rekomendasi FATF. Kegiatan MER tersebut menilai penerapan 40 Rekomendasi

FATF yang mencakup bidang regulasi industri keuangan, penyedia barang dan

jasa, dan sektor penegakan hukum terkait dengan pencucian uang dan pendanaan

terorisme. Kegiatan MER juga menilai efektivitas regulasi dan penegakan hukum.

Indonesia menghadapi MER dengan asesor yang berasal dari FATF Style Regional

Bodies, yaitu Asia Pacific Groups on Money Laundering (APG). Indonesia telah

berhasil melalui serangkaian proses krusial dalam MER, antara lain:

a. Indonesia telah menyampaikan jawaban mengenai Technical Compliance

Rekomendasi FATF (terkait peraturan atau dasar hukum) kepada Sekretariat

APG pada 8 Mei 2017.


b. Indonesia telah menyampaikan jawaban mengenai Effectiveness Methodology

Rekomendasi FATF (terkait efektivitas penerapan peraturan) kepada Sekretariat

APG pada 11 Agustus 2017.

c. Jawaban mengenai Technical Compliance dan Effectiveness Methodology

menjadi rujukan dalam penilaian yang dilakukan oleh APG yang ditandai

dengan kegiatan on site visit tim assessor APG pada 6-17 November 2017 di

Indonesia. Hasil penilaian MER tersebut akan disampaikan pada FATF Plenary

di Paris pada Februari 2018 dan ditetapkan pada kegiatan APG Plenary yang

akan dilaksanakan di Nepal pada Mei 2018.

5. PPATK telah melaksanakan penilaian risiko berskala nasional (National Risk

Assessment/NRA). Hasil NRA tersebut dapat dijadikan sebagai pijakan bagi para

stakeholders untuk membuat kebijakan yang terkait dengan Anti Pencucian Uang

dan Pendanaan Terorisme (APUPPT) yang berbasis risiko. Selain itu, Indonesia

melalui PPATK telah menjadi pemrakarsa dalam penilaian risiko pendanaan

terorisme untuk kawasan Asia Tenggara dan Australia yang disebut Terrorist

Financing Regional Risk Assessment (RRA TF).

6. Indonesia belum memiliki peraturan yang spesifik yang mengatur mengenai

pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Oleh karena itu,

pemerintah dalam hal ini beberapa instansi terkait telah menetapkan Peraturan

Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,

dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1

Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, dan nomor 5 Tahun 2017 tentang

Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi

Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik

Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi

Senjata Pemusnah Massal. Penetapan dan implementasi Peraturan Bersama

tersebut bertujuan untuk memenuhi perkembangan konvensi internasional di

bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan

pendanaan terorisme.


F. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja PPATK,

antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

8. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana

Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor 07 Tahun

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-

05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019;


9. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

10. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03

Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan;

11. Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP-229/1.01/PPATK/12/15 tentang

Penetapan Indíkator Kinerja Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan Tahun 2015-2019;

12. Keputusan Kepala PPATK Nomor 138B Tahun 2017 tentang Penetapan Batasan

Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan.

G. Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek

strategis organisasi dan permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi oleh

organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2017 PPATK.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan mengenai capaian kinerja tahun 2017, evaluasi, dan analisis atas

capaian kinerja tersebut. Penjelasan kinerja tahun 2017 meliputi hal-hal yang telah

dilaksanakan, realisasi kinerja, dan perbandingan capaian kinerja dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra PPATK. Dalam bab ini juga

dijelaskan mengenai realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja

organisasi.


BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai simpulan umum atas pencapaian kinerja tahun 2017

dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan bagi perbaikan kinerja pada tahun

yang akan datang.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi substansi-substansi yang mendukung penjelasan dalam laporan

kinerja.

PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O17 16 |

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) PPATK Tahun 2015-2019 merupakan dokumen

perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan

strategi, dan target kinerja, serta kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh

PPATK pada tahun 2015-2019. Renstra PPATK Tahun 2015-2019 merupakan pedoman

dalam menyusun rencana kerja PPATK tahun 2015-2019 dan sebagai dasar pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan kinerja PPATK tahun 2015-2019. Renstra PPATK Tahun

2015-2019 ditetapkan dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-

05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala PPATK

Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-

05/1.01/PPATK/03/15 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan Tahun 2015-2019.

1. Visi dan Misi PPATK Tahun 2015-2019

VISI ppatk

Visi tersebut memberikan makna bahwa PPATK berupaya mewujudkan

Indonesia yang bebas dari tindak pidana pencucian uang dan sejalan dengan visi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu Indonesia

BAB II

PerencAnAAn kInerjA

“Menjadi lembaga intelijen keuangan yang independen dan terpercaya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana

pencucian uang dan pendanaan terorisme.”


yang mandiri, maju, adil, dan makmur, serta dalam mendukung upaya pemerintah

dalam meningkatkan ketahanan sektor keuangan

MISI ppatk

Untuk mendukung pencapaian visi PPATK, dirumuskan upaya-upaya yang

akan dilaksanakan melalui Misi PPATK Tahun 2015-2019, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Misi PPATK

KODE MISI M1 Meningkatkan nilai guna hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK.

M2 Meningkatkan peran dan dukungan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lainnya di Indonesia.

M3 Meningkatkan efektivitas manajemen internal PPATK.

tujuan PPATK

Untuk menjabarkan Visi PPATK dalam rangka mencapai sasaran program

prioritas presiden, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis sebagai indikator

yang lebih jelas dan terukur. Tujuan strategis tersebut dijelaskan, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tujuan PPATK

Kode Tujuan Indikator Kinerja Tujuan T1 Meningkatkan efektivitas

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lainnya di Indonesia.

Indeks persepsi TPPU dan pendanaan terorisme.

Persentase rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme yang ditindaklanjuti. Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia. Indeks kepatuhan pihak pelapor.

T2 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang andal dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.

Nilai AKIP PPATK.

Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK.

Opini BPK.


SASaran strategis

Sebagai bentuk penjabaran dari dua tujuan strategis yang hendak dicapai,

PPATK menetapkan empat belas sasaran strategis, sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sasaran Strategis PPATK Tahun 2015-2019

TUJUAN SASARAN STRATEGIS

T1 Meningkatnya persepsi publik terhadap pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme.

PPATK 01

Meningkatnya tndak lanjut atas rekomendasi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme.

PPATK 02

Meningkatnya pengungkapan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme.

PPATK 03

Meningkatnya efektivitas kerja sama pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme.

PPATK 04

Meningkatnya kualitas hasil riset Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme.

PPATK 05

Meningkatnya hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi yang ditndaklanjuti.

PPATK 06

Meningkatnya kepatuhan pelaporan. PPATK 07

Meningkatnya kemampuan Pihak Pelapor dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme.

PPATK 08

Terpenuhinya produk hukum pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme.

PPATK 09

Meningkatnya keandalan sistem teknologi informasi PPATK.

PPATK 10

T2 Meningkatnya kualitas SDM PPATK. PPATK 11

Meningkatnya kualitas manajemen kinerja PPATK. PPATK 12

Terwujudnya reformasi birokrasi PPATK yang efektif. PPATK 13

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan PPATK PPATK 14


Peta Strategi PPATK

Empat belas sasaran strategis PPATK saling memiliki keterkaitan satu sama lain

dan masing-masing memiliki peran dan kemampuan dalam mendukung pencapaian

visi dan misi PPATK. Keterkaitan antarsasaran strategis beserta masing-masing

Indikator Kinerja Sasaran Strategis dapat dijelaskan dalam Gambar 2.1 Peta Strategi

PPATK Tahun 2015-2019, sebagai berikut:

Gambar 2.1 Peta Strategi PPATK Tahun 2015-2019

Peta strategi tersebut terbagi menjadi empat perspektif, yaitu perspektif

stakeholder, Internal Business Process, Learning and Growth, dan financial. Keempat

perspektif tersebut menggambarkan pola hubungan sebab akibat dalam bentuk sebuah

peta strategi yang terukur dan berkesinambungan. Perspektif Stakeholder yang

merupakan outcome PPATK dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingan


didukung oleh perspektif Internal Business Process yang merupakan proses internal

strategis yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi PPATK, sedangkan

perspektif Learning and Growth dan perspektif Financial diperlukan dalam

mewujudkan perspektif Stakeholder dan Internal Business Process melalui proses

perbaikan, pemanfaatan sumber daya, dan penggunaan anggaran yang optimal.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pasal 7 ayat (1)

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

menyatakan bahwa entitas akuntabilitas kinerja PPATK harus menyusun perjanjian

kinerja.

Dalam upaya pengukuran kinerja tahun 2017, Kepala PPATK telah menetapkan

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 PPATK pada 22 Desember 2016. Perjanjian kinerja

tersebut disusun dengan mengacu pada dokumen anggaran yang telah mendapat

pengesahan dari Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Induk

Tahun Anggaran 2017 PPATK Nomor: SP DIPA-078.01.1.453374/2017 tanggal 7

Desember 2016. Perjanjian Kinerja PPATK bertujuan untuk menciptakan tolok ukur

kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan merupakan dasar penilaian

keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian

Kinerja Tahun 2017 PPATK dijelaskan dalam Tabel 2.4, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja PPATK

Tahun 2017

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran

Strategis

Target

Program

Pagu Anggaran

Awal (Rp)

PPATK.01

Meningkatnya persepsi publik terhadap pencegahan dan pemberantasan TPPU dan

S1.1

Indeks persepsi TPPU dan pendanaan terorisme.

5,05 Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

dan Pendanaan Terorisme

37.350.000.000



PPATK.

02

Meningkatnya tindak lanjut atas rekomendasi pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme.

S2.1 Persentase rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme yang ditindaklanjuti.

90 %

S2.2 Persentase rekomendasi FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik.

50 %

S2.3 Persentase rekomendasi National Risk Assessment (NRA) yang ditindaklanjuti.

60 %

PPATK.

03

Meningkatnya pengungkapan kasus TPPU dan pendanaan terorisme.

S3.1 Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia.

15 %

PPATK.

04

Meningkatnya efektivitas kerja sama pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme.

S4.1 Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti.

100 %

PPATK.

05

Meningkatnya kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme.

S5.1 Tingkat kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme.

3,5 Indeks

PPATK.

06

Meningkatnya hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi yang ditindaklanjuti.

S6.1 Jumlah Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan informasi yang ditindaklanjuti.

182 Laporan

PPATK.

07

Meningkatnya kepatuhan pelaporan.

S7.1 Persentase laporan dari pihak pelapor yang memenuhi standar pelaporan.

95 %

S7.2 Indeks kepatuhan pihak pelapor.

4,0 Indeks

PPATK.

08

Meningkatnya kemampuan pihak pelapor dan penyidik TPPU dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme.

S8.1 Persentase kelulusan peserta pelatihan.

100 %

PPATK.

09

Terpenuhinya produk hukum pencegahan dan pemberantasan TPPU dan

S9.1 Persentase pemenuhan produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme.

100 %


Anggaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 PPATK adalah

alokasi anggaran pada awal tahun yang diterima oleh PPATK, yaitu sebesar

Rp117.169.305.000,00.

Gambar 2.2 Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 PPATK

Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam dua program, yaitu program Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan

program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK. Dalam


PPATK.

10

Meningkatnya keandalan sistem TI PPATK.

S10.1 Indeks tata kelola teknologi informasi PPATK.

3 Indeks

PPATK.

11

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia PPATK.

S11.1 Persentase pegawai PPATK yang memiliki penilaian prestasi kerja pegawai baik.

100 % Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK

79.819.305.000

PPATK.

12

Meningkatnya kualitas manajemen kinerja PPATK.

S12.1 Nilai AKIP PPATK.

A Nilai

PPATK.

13

Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif.

S13.1 Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK.

75 Nilai

PPATK.

14

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan PPATK.

S14.1 Opini BPK.

WTP Opini


upaya pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2017, pagu anggaran PPATK tersebut dialokasikan ke dalam program

dan kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 2.5 Pagu Anggaran PPATK per Program dan Kegiatan Tahun 2017

Kode

Program/Kegiatan Nama Program/Kegiatan Pagu

Anggaran Awal Pagu

Anggaran Revisi 078.01.01 Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK

Rp 79.819.305.000 Rp79.819.305.000

3374 - Pengawasan Internal PPATK. Rp 500.000.000 500.000.000

3375 - Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK.

Rp 49.460.014.000 49.460.014.000

3376 - Pengelolan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Ketatalaksanaan PPATK.

Rp 5.909.800.000 5.909.800.000

3377 - Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan PPATK.

Rp 23.949.491.000 23.949.491.000

078.01.06 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Rp 37.350.000.000 Rp37.350.000.000

3379 - Pengelolaan Bidang Hukum PPATK.

Rp 2.600.000.000 2.471.150.000

3380 - Pelaksanaan kerja sama dan Hubungan Masyarakat PPATK.

Rp 4.700.000.000 5.258.115.000

3381 - Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK.

Rp 16.000.000.000 15.700.000.000

3382 - Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor.

Rp 1.500.000.000 1.500.000.000

3383 - Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor.

Rp 2.000.000.000 2.000.000.000

3384 - Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat.

Rp 1.300.000.000 1.400.000.000

5232 - Pemeriksaan dan Pengembangan Riset TPPU.

Rp 9.250.000.000 9.020.735.000

Jumlah Rp 117.169.305.000 Rp117.169.305.000


A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang

memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan. Capaian kinerja

merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan

dan sasaran yang telah diperjanjikan. Untuk mencegah terjadinya deviasi yang signifikan

antara realisasi dengan target IKSS, PPATK menerapkan Keputusan Kepala PPATK

Nomor 138B Tahun 2017 tentang Penetapan Batasan Persentase Capaian Indikator

Kinerja Utama Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dalam

keputusan tersebut dijelaskan bahwa capaian maksimum kinerja yang diakui adalah

120% dan capaian minimum kinerja adalah 0%.

Rata-rata capaian kinerja PPATK pada tahun 2017 sebesar 108%. Dari tujuh belas

IKSS yang diukur, tiga IKSS berhasil mencapai target kinerja. Bahkan terdapat sembilan

IKSS yang capaian kinerjanya berhasil melebihi 100%. Namun demikian, terdapat dua

IKSS yang capaian kinerjanya masih di bawah 100% dan tiga IKSS yang belum dapat

diukur capaian kinerjanya. Capaian kinerja tersebut dapat terwujud karena PPATK selalu

melaksanakan upaya perbaikan guna meningkatkan kualitas pengelolaan sistem

akuntabilitas kinerja yang dilakukan dengan cara menindaklanjuti rekomendasi-

rekomendasi dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dan Inspektorat PPATK atas Laporan Kinerja Tahun 2016 PPATK.

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang bertujuan

guna menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan program kegiatan sesuai

dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis PPATK Tahun 2015-

BAB III

Akuntabilitas kinerja


2019. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada

IKSS yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 PPATK.

PPATK telah menetapkan Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP-

229/1.01/PPATK/12/15 tentang Penetapan Indíkator Kinerja Utama Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019. PPATK memiliki empat belas sasaran

strategis dan tujuh belas IKSS. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja PPATK

tahun 2017 menurut masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 1 dimaksudkan untuk mengetahui persepsi pemangku

kepentingan dan masyarakat terkait dengan efektivitas pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilaksanakan oleh PPATK

dan instansi yang terkait dalam periode tertentu (tahunan). Sasaran strategis 1 diukur

keberhasilannya melalui satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), yaitu Indeks

persepsi TPPU dan pendanaan terorisme. Pada tahun 2017, capaian kinerja sangat baik

dengan rata-rata pencapaian kinerja SS 1 adalah 105,15%.

Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT diinisiasi oleh PPATK sejak tahun

2015 bersama-sama dengan stakeholders rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme (APUPPT), para akademisi, tim ahli dari Badan Pusat Statistik, dan

lembaga survei independen. Indeks Persepsi Publik APUPPT merupakan alat ukur

pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal mengukur efektivitas kinerja stakeholders di

Indonesia dalam rezim APUPPT dan mengukur tingkat pemahaman publik Indonesia

terhadap TPPU dan TPPT. Dengan adanya pengukuran indeks persepsi publik APUPPT,

diharapkan pemerintah dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan/program guna

meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap TPPU dan TPPT, serta

IKSS 1: Indeks persepsi TPPU dan pendanaan terorisme

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya persepsi publik terhadap

pencegahan dan pemberantasan TPPU

dan pendanaan terorisme


memperoleh umpan balik dari masyarakat dalam upaya peningkatan kinerja dan

mereduksi peluang risiko terjadinya TPPU dan TPPT di Indonesia.

Tahun 2017 adalah tahun kedua bagi PPATK melaksanakan program Indeks Persepsi

Publik Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (IPP APUPPT).

Sebagai tolak ukur (monitoring tools), Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT

menjadi sangat penting guna mengukur pencapaian tahunan seluruh stakeholders rezim

APUPPT di Indonesia dalam menentukan arah kebijakan yang paling tepat untuk

mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT, khususnya yang berkaitan dengan tindak

lanjut rekomendasi-rekomendasi pokok National Risk Assessment on Money

Laundering/Terrorist Financing. Penyusunan indeks persepsi publik terhadap TPPU dan

TPPT tahun 2017 di Indonesia bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai hal-hal,

sebagai berikut:

1. Postur dan perkembangan tingkat pemahaman masyarakat Indonesia mengenai TPPU

dan TPPT pada periode survei 2017;

2. Postur dan perkembangan tingkat kesadaran (awareness) masyarakat terhadap perilaku

terindikasi TPPU dan TPPT di lingkungan sekitarnya;

3. Tingkat keefektifan kinerja stakeholders rezim anti pencucian uang dan pendanaan

terorisme selama tahun 2016-2017 dalam menindaklanjuti rekomendasi NRA. Penilaian

ini diharapkan dapat memberikan masukan/feedback kepada stakeholders dalam

meningkatkan efektivitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan

TPPT dalam bentuk berbagai program intervensi guna mereduksi peluang atau risiko

terjadinya TPPU dan TPPT di Indonesia;

4. Pandangan dan rekomendasi akademisi dan pakar terhadap peningkatan keefektifan

upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia;

5. Pandangan publik terhadap kecukupan regulasi TPPU dan TPPT di Indonesia per

periode survei tahun 2017;

6. Harapan/feedback publik terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan

TPPT di Indonesia yang telah dilakukan; dan

7. Mengedukasi masyarakat agar memiliki/meningkatkan kepedulian terhadap risiko-

risiko terjadinya TPPU dan TPPT di Indonesia.


Penyusunan indeks dilakukan berdasarkan data hasil survei dengan responden

anggota rumah tangga di Indonesia. Pemilihan sampel survei menggunakan probabilistic

sampling dengan pendekatan complex random sampling. Sampel terdiri dari 11.040

rumah tangga yang tersebar di 1.104 desa/kelurahan di 172 kabupaten/kota pada 34

provinsi di Indonesia. Pada setiap desa/kelurahan dipilih 10 rumah tangga secara

random. Pada setiap rumah tangga yang terpilih sebagai sampel akan dipilih seorang

anggota rumah tangga berusia 17 tahun ke atas sebagai responden. Pada satu

desa/kelurahan lokus survei dipilih secara acak dan proporsional sebanyak sepuluh

responden dengan profil/profesinya bersifat unik (tidak terduplikasi).

Indeks Persepsi Publik terhadap Tindak Pidana Pencucuian Uang (IPP-TPPU)

merupakan indeks komposit tertimbang yang disusun dari dua indeks komposit lain, yaitu

Indeks Persepsi Publik terhadap Tindak Pidana Pencucuian Uang (IPP-TPPU) dan Indeks

Persepsi Publik terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (IPP-TPPT). IPP-TPPU

merupakan indeks komposit tertimbang dari 114 indikator yang secara substansi dan

bersama-sama menggambarkan tingkat keefektifan kinerja pencegahan dan pemberantasan

TPPU dinilai dari perspektif publik. IPP-TPPT juga merupakan indeks komposit

tertimbang mencakup 67 indikator yang secara substansi dan bersama-sama

menggambarkan tingkat keefektifan kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPT dinilai

dari perspektif publik.

Berdasarkan konstruk variabelnya, Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan

TPPT dibangun berdasarkan dua dimensi utama, yaitu dimensi tingkat pemahaman publik

terhadap TPPU/TPPT dan dimensi keefektifan kinerja rezim APUPPT. Dimensi tingkat

pemahaman publik diukur oleh lima aspek, yakni karakteristik TPPU/TPPT, pelaku utama

TPPU/TPPT, pelaku terkait TPPU/TPPT, sumber dana TPPU/TPPT dan faktor pendorong

terjadinya TPPU/TPPT. Sementara itu, dimensi keefektifan kinerja rezim APUPPT diukur

oleh dua aspek, yaitu keefektifan kinerja rezim pencegahan dan keefektifan kinerja rezim

pemberantasan.

Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT diukur dalam skala 0-10. Nilai 0

menunjukkan bahwa tingkat efektivitas kinerja rezim APUPPT (dari sisi pencegahan

maupun pemberantasan) di Indonesia dinilai oleh publik adalah sangat rendah (terendah)

dan nilai 10 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas kinerja rezim APUPPT (dari sisi


pencegahan maupun pemberantasan) di Indonesia dinilai oleh publik adalah sangat baik

(tertinggi). Indeks Persepsi Publik (IPP) dihitung secara terpisah untuk TPPU dan TPPT.

Dengan demikian, terdapat dua indeks utama, yakni Indeks Persepsi Publik Terhadap

TPPU (IPP-TPPU) dan Indeks Persepsi Publik terhadap TPPT (IPP-TPPT).

Gambar 3.1

Hasil Indeks Persepsi Publik Tahun 2017

Hasil perhitungan IPP TPPU tahun 2017 sebesar 5,57 menunjukkan bahwa tingkat

efektivitas rezim dalam penanganan TPPU masih belum memuaskan. Kondisi ini terlihat

pada dimensi tingkat pemahaman publik terhadap TPPU sebesar 5,76 dan dimensi tingkat

keefektifan kinerja rezim anti pencucian uang sebesar 5,28.

Hasil perhitungan IPP TPPT tahun 2017 sebesar 5,06 menunjukkan bahwa tingkat

efektivitas rezim dalam penanganan TPPT masih belum memuaskan, bahkan lebih rendah

jika dibandingkan dengan tingkat keefektifan penanganan TPPU sebesar 5,57. Bila

dibandingkan menurut dimensi pembentuk IPP-TPPT, penilaian publik terhadap

keefektifan kinerja rezim anti PPT sebesar 5,27 lebih baik daripada tingkat pemahaman

publik terhadap TPPT sebesar 4,92.


Gambar 3.2

Perbandingan IPP APU PPT Tahun 2016 dan 2017

Pencapaian kinerja pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia

secara umum masih belum memuaskan. Hasil survei tahun 2017 memperlihatkan adanya

peningkatan efektivitas kinerja dibandingkan tahun 2016. Indeks IPP-APU PPT meningkat

dari 5,21 menjadi 5,31. Selama periode 2016-2017, Indeks IPP-TPPU meningkat dari 5,52

menjadi 5,57, sedangkan IPP-TPPT meningkat cukup tinggi dari 4,89 menjadi 5,06.

Pada tahun 2017, PPATK menargetkan kinerja indikator kinerja Indeks Persepsi

TPPU dan Pendanaan Terorisme dengan nilai sebesar 5,05 indeks. Realisasi kinerja

indikator kinerja adalah 5,31 indeks dari skala 10, sehingga capaian kinerja indikator

kinerja tersebut adalah 105,15%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas kinerja

rezim APUPPT dari sisi pencegahan maupun pemberantasan di Indonesia dinilai cukup

baik oleh publik.

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-1 PPATK

Tahun 2017

IKSS Target

Tahun 2017

Realisasi

Tahun 2017

Capaian Tahun

2017 2016

Indeks Persepsi TPPU dan

Pendanaan Terorisme 5,05 indeks 5,31 indeks 105,15% 104,2%

Keberhasilan pelaksanaan indeks persepsi TPPU dan pendanaan terorisme didukung

oleh hal-hal, sebagai berikut:

1. Penginputan dan pengolahan data survei indeks persepsi TPPU menggunakan

aplikasi online, sehingga data dapat terpantau secara real time.


2. Berkoordinasi dengan para akademisi dan tim ahli dari BPS, serta stakeholders

lainnya untuk pembahasan metode dan penyusunan kuesioner.

3. Penggunaan jasa pihak ketiga dalam pelaksanaan penyebaran kuesioner dan

wawancara dengan responden pengisian kuesioner

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi IKSS ke-1 Tahun 2017 dengan Target Tahun 2015-2019

IKSS Target Tahun Realisasi

Tahun

2017

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target

Tahun 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Indeks Persepsi

TPPU dan pendanaan

terorisme

Indepth

study

5

indeks

5,05

indeks

5,15

indeks

5,3

indeks

5,31

indeks

100,19%

Sasaran Strategis 2 dimaksudkan untuk memantau tindak lanjut rekomendasi-

rekomendasi PPATK dan FATF yang disampaikan kepada pemerintah di bidang

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur melalui tiga IKSS, yaitu:

1. Persentase rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan

pendanaan terorisme yang ditindaklanjuti.

2. Persentase rekomendasi FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik.

3. Persentase rekomendasi National Risk Assessment (NRA).

Pada tahun 2017, rata-rata pencapaian kinerja SS 2 adalah 117,04%. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja SS 2 sudah sangat baik.

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya tindak lanjut atas

rekomendasi pencegahan dan

pemberantasan TPPU dan pendanaan

terorisme


Tabel 3.3

Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2 PPATK

Tahun 2017 NO. INDIKATOR KINERJA SASARAN

STRATEGIS (IKSS)

TARGET

TAHUN 2017

REALISASI

TAHUN 2017

CAPAIAN

TAHUN 2017

1 Persentase rekomendasi PPATK dalam

pencegahan dan pemberantasan TPPU

dan pendanaan terorisme yang

ditindaklanjuti.

90% 100% 111,11%

2 Persentase rekomendasi FATF yang

diadopsi dalam kebijakan domestik.

50% 70% 120%

3 Persentase rekomendasi NRA yang

ditindaklanjuti.

60% 77,78% 120%

Rata-rata capaian kinerja 117,04%

PPATK merencanakan target kinerja indikator kinerja persentase rekomendasi

PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme yang

ditindaklanjuti sebesar 90% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. PPATK telah

menyampaikan seluruh rekomendasi dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan

pendanaan terorisme kepada para pemangku kepentingan, dalam hal ini Kepolisian

Republik Indonesia dan seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti. Dengan

demikian, capaian kinerja indikator kinerja tersebut sebesar 111,11%.

Empat belas rekomendasi yang telah disampaikan selama tahun 2017 kepada

Kepolisian Republik Indonesia, meliputi:

1. Rekomendasi PPATK terkait Pengajuan Pencantuman Individu dan Korporasi dalam

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Terorisyang disampaikan melalui Surat

Kepala PPATK nomor: R/38/KS.02/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.

2. Rekomendasi PPATK terkait Pemutakhiran ISIL (Daesh) dan Al-Qaida Sanctions

List dan Permintaan Bantuan Pemblokiran serta Pencabutan Pemblokiran

IKSS 2: Persentase rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme yang

ditindaklanjuti


berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang disampaikan

melalui Surat Kepala PPATK nomor: R/84/KS.02/II/2017 tanggal 16 Februari 2017.


List per tanggal 22 Februari 2017 dan Permintaan Bantuan Pemblokiran berdasarkan

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dari Dewan Keamanan PBB yang

disampaikan melalui surat Kepala PPATK nomor: R/158A/KS.02/III/2017 tanggal 7

Maret 2017.


List dan Permintaan Bantuan Pencabutan Pemblokiran berdasarkan Daftar Terduga

Teroris dan Organisasi Teroris yang disampaikan melalui surat Kepala PPATK

nomor: R/301/KS.02/V/2017tanggal 17 Mei 2017.


List dan Permintaan Bantuan Pencabutan Pemblokiran berdasarkan Daftar Terduga

Teroris dan Organisasi Teroris yang disampaikan melalui surat Kepala PPATK

nomor: R/314/KS.02/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.


List per tanggal 16 Juni 2017 dan Permintaan Bantuan Pemblokiran berdasarkan

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dari Dewan Keamanan PBB yang

disampaikan melalui surat Kepala PPATK nomor: R/347A/KS.02/VI/2017 tanggal

22 Juni 2017.


List per tanggal 3 Juli 2017 dan Permintaan Bantuan Pencabutan Pemblokiran

berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dari Dewan Keamanan

PBB yang disampaikan melalui surat Kepala PPATK nomor:

R/421C/KS.02/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017.


List per tanggal 6 Juli 2017 dan Permintaan Bantuan Pemblokiran berdasarkan Daftar

Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dari Dewan Keamanan PBB yang


disampaikan melalui surat Kepala PPATK nomor: R/439/KS.02/VIII/2017 tanggal 9

Agustus 2017.


List per tanggal 28 Juli 2017 dan Permintaan Bantuan Pencabutan Pemblokiran

berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dari Dewan Keamanan

PBB yang disampaikan melalui surat Kepala PPATK nomor:

R/455A/KS.02/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017.


List per tanggal 18 Agustus 2017 dan terkait Pemblokiran berdasarkan Daftar

Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dari Dewan Keamanan PBB yang

disampaikan melalui surat Kepala PPATK nomor: R/456A/KS.02/VIII/2017 tanggal

22 Agustus 2017.


List per tanggal 12 September 2017 dan Permintaan Bantuan Pencabutan

Pemblokiran berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dari Dewan

Keamanan PBB yang disampaikan melalui surat Kepala PPATK nomor:

R/498/KS.02/IX/2017 tanggal 13 September 2017.

12. Rekomendasi Pengajuan Perpanjangan Pencantuman Individu dan Korporasi dalam

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang disampaikan melalui Surat

Kepala PPATK nomor: R/590A/KS.02/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017.

13. Rekomendasi PPATK terkait Pengajuan Pencantuman Individu dan Korporasi dalam

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang disampaikan melalui Surat

Kepala PPATK nomor: R/590B/KS.02/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017.


List per tanggal 26 Desember 2017 dan Permintaan Bantuan Pemblokiran serta

Pencabutan Pemblokiran berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

yang disampaikan melalui Surat Kepala PPATK nomor: R/609/KS.02/XII/2017

tanggal 29 Desember 2017.


Rekomendasi yang disampaikan oleh PPATK adalah rekomendasi mengenai

pengajuan pencantuman identitas individu dan korporasi dalam Daftar Terduga Teroris

dan Organisasi Teroris, termasuk perpanjangan dan penghapusan identitas individu dan

korporasi tersebut. Seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kepolisian

Republik Indonesia dengan mencantumkan identitas individu dan korporasi dalam

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

Tabel 3.4


Tahun 2017

IKSS Target

Tahun 2017

Realisasi

Tahun 2017

Capaian Tahun

2017 2016

Persentase rekomendasi PPATK

dalam pencegahan dan

pemberantasan TPPU dan

pendanaan terorisme yang

ditindaklanjuti.

90% 100% 111,11% 117,65%

Berdasarkan Tabel 3.4, secara persentase diketahui bahwa capaian kinerja tahun

2017 mengalami penurunan sebesar 6,54% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja

tahun 2016. Hal ini disebabkan terjadi peningkatan target dari semula target 85% pada

tahun 2016 menjadi sebesar 90% pada tahun 2017. Namun demikian, realisasi kinerja

tahun 2017 telah berhasil melebihi target kinerja tahun 2017.

Tabel 3.5


IKSS

Target Tahun Realisasi

Tahun

2017

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target

Tahun 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

rekomendasi PPATK

dalam pencegahan

dan pemberantasan

TPPU dan pendanaan

terorisme yang

ditindaklanjuti

80% 85% 90% 95% 100% 100% 100%

Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, capaian kinerja IKSS ini

berhasil mencapai 100%. Pencapaian yang berhasil menyamai target jangka menengah


disebabkan PPATK selalu melakukan koordinasi yang efektif dan optimal dengan

Kepolisian Republik Indonesia, sehingga tujuan penyampaian rekomendasi tersebut

dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Rekomendasi Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) terdiri

dari 40 Recommendations dan 9 Special Recommendations. Pada tahun 2017, PPATK

telah melaksanakan kegiatan Mutual Evaluation Review (MER). Kegiatan MER

merupakan suatu proses penilaian kepatuhan suatu negara dalam melaksanakan

Rekomendasi FATF. Rekomendasi FATF merupakan standar global dalam upaya

pencegahan dan pemberantasan TPPU dan terorisme. Kegiatan MER di Indonesia akan

menilai penerapan 40 Rekomendasi FATF yang mencakup bidang regulasi industri

keuangan, penyedia barang dan jasa, dan sektor penegakan hukum terkait dengan

pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kegiatan MER tersebut juga menilai

efektivitas regulasi dan penegakan hukum di Indonesia.

Pada tahun 2017, Indonesia menghadapi MER dengan asesor yang berasal dari

FATF Style Regional Bodies (Asia Pacific Groups on Money Laundering/APG).

Indonesia telah berhasil melalui serangkaian proses krusial dalam MER, antara lain:

a. Indonesia telah menyampaikan jawaban Technical Compliance Rekomendasi FATF

(terkait peraturan atau dasar hukum) kepada Sekretariat APG pada 8 Mei 2017.

b. Indonesia telah menyampaikan jawaban mengenai Effectiveness Methodology

Rekomendasi FATF (terkait efektivitas penerapan peraturan) kepada Sekretariat

APG pada 11 Agustus 2017.

c. Jawaban mengenai Technical Compliance dan Effectiveness Methodology menjadi

rujukan dalam penilaian yang dilakukan oleh APG ditandai dengan kegiatan on-site

visit tim assessor APG pada 6-17 November 2017 di Indonesia. Hasil penilaian

MER tersebut akan disampaikan pada FATF Plenary di Paris pada Februari 2018

dan ditetapkan pada kegiatan APG Plenary yang akan dilaksanakan di Nepal pada

Mei 2018.

IKSS 3: Persentase rekomendasi FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik.


Sebagai upaya menindaklanjuti rekomendasi FATF, selama tahun 2017 PPATK

mengirimkan delegasi Indonesia untuk menghadiri pertemuan-pertemuan internasional

yang terkait dengan kegiatan FATF, meliputi

a. 28 Januari-3 Februari 2017 di Qatar menghadiri The Egmont Group Meetings.

b. 18-25 Februari 2017 di Perancis menghadiri FATF Plenary XXVIII.

c. 1-5 Mei 2017 di Mongolia menghadiri undangan APG Mutual Evaluation Face to

Face Visit.

d. 17-24 Juni 2017 di Spanyol menghadiri FATF Plenary.

e. 1-8 Juli 2017 di Macau menghadiri Egmont Group Plenary 2017.

f. 14-22 Juli 2017 di Srilanka menghadiri APG Annual Meeting and Technical

Assistance Forum 2017.

g. 28 Oktober-5 November 2017 di Argentina menghadiri FATF-GAFILAT Joint

Plenary Week.

h. 9-16 Desember 2017 di Busan, Korea Selatan menghadiri undangan study visit ke

FATF TREIN.

Selain itu, PPATK berhasil menjadi co-host dalam penyelenggaraan 3rd Counter-

Terrorism Financing Summit (CTF Summit) di Kuala Lumpur, Malaysia pada 20-23

November 2017. 3rd CTF Summit tersebut menghasilkan dokumen Kuala Lumpur

Communiqué yang merupakan bentuk komitmen para peserta yang berpartisipasi dalam

3rd CTF Summit. Dalam pertemuan-pertemuan internasional tersebut dibahas mengenai

kemajuan Indonesia dalam penerapan Rekomendasi FATF. PPATK juga telah menyusun

dokumen laporan periodik Indonesia terkait perkembangan rezim APU PPT yang

dibahas dalam pertemuan FATF maupun APG.

Selain pertemuan internasional, PPATK juga telah melaksanakan serangkaian

pertemuan antarinstansi untuk mengefektifkan penerapan FATF Special

Recommendation III mengenai pembekuan aset milik terduga teroris secara serta merta

sebagaimana diatur dalam UNSCR 1267 agar dapat diupayakan dapat dilakukan dalam

waktu tiga hari melalui sistem aplikasi khusus yang telah dibangun oleh PPATK.

Serangkaian pertemuan domestik juga telah dilaksanakan melalui serangkaian workshop

dan Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai instansi terkait dalam upaya

persiapan MER FATF Tahun 2017.


Berdasarkan FATF Methodology 2012, terdapat dua metodologi, yaitu

Technical Compliance dan Effectiveness Assessment, sehingga tidak lagi

menggunakan penilaian Special Recommendations (SR), tetapi menggunakan

Effectiveness Assessment (Immediate Outcomes). Tingkatan penilaian Technical

Compliance, terdiri dari Compliance (C), Largely Compliance (LC), Partially

Compliance (PC), dan Non-Compliance (NC). Tingkatan penilaian Effectiveness

Assessment (IO), meliputi high level of effectiveness, substantial level of effectiveness,

moderate level of effectiveness, dan low level of effectiveness.

Hasil sementara mengenai pemenuhan Rekomendasi FATF telah disampaikan oleh

tim assessor APG per 8 Februari 2018 berupa indicative rating dalam Exit Report MER.

Indonesia telah memperoleh hasil sementara yang cukup memadai dari penilaian

terhadap 40 Rekomendasi FATF, yaitu peringkat Compliance (C) sebanyak lima

rekomendasi, Largely Compliance (LC) sebanyak dua puluh satu rekomendasi, Partially

Compliance (PC) sebanyak sepuluh rekomendasi, Non-Compliance (NC) sebanyak satu

rekomendasi. Pada tiga rekomendasi lainnya, tim assessor APG memberikan penilaian

peringkat PC/LC untuk dua rekomendasi dan LC/PC untuk satu rekomendasi.

Pada tahun 2017, dari 40 rekomendasi FATF, rating pemenuhan rekomendasi

FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik yang berada dalam peringkat Largely

Compliant (LC) sebanyak dua puluh satu rekomendasi dan dalam peringkat Compliant

(C) sebanyak lima rekomendasi. Rekomendasi yang dianggap telah diadopsi adalah

rekomendasi yang berada pada level minimal LC. Dengan demikian, tingkat pemenuhan

rekomendasi FATF adalah 70%

Rekomendasi-rekomendasi FATF yang telah diadopsi dalam kebijakan

pemerintah Indonesia sampai dengan tahun 2017 dijelaskan, sebagai berikut:

Tabel 3.6

Rekomendasi FATF yang Diadopsi dalam Kebijakan Domestik

Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF

(Merujuk pada Buku Metodologi FATF

yang Terbit Februari 2013)

Kondisi per 31

Desember 2016

(Self assessment)

Kondisi per 8

Februari 2018

Rec. 1 Assessing risks and applying a risk-based

approach

PC LC

Rec. 2 National cooperation and coordination PC LC

Rec. 3 Money Laundering Offence LC LC


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF



Kondisi per 31

Desember 2016

(Self assessment)

Kondisi per 8

Februari 2018

Rec. 4 Confiscation and provisional measures C PC

Rec. 5 Terrorist financing offence LC LC

Rec. 6 Targeted financial sanctions related to

terrorism & TF

LC PC


proliferation

NC NC

Rec. 8 Non-profit organisations NC PC

Rec. 9 Financial institution secrecy laws LC LC

Rec. 10 Customer due diligence PC LC

Rec.11 Record keeping LC LC

Rec.12 Politically exposed persons PC LC

Rec. 13 Correspondent banking C C

Rec.14 Money or value transfer services LC C

Rec. 15 New technologies PC LC

Rec. 16 Wire transfers C LC

Rec. 17 Reliance on third parties PC C

Rec. 18 Internal controls and foreign branches and

subsidiaries

PC LC

Rec. 19 Higher-risk countries PC LC

Rec. 20 Reporting of suspicious transaction PC C

Rec. 21 Tipping-off and confidentiality C LC

Rec. 22 DNFBPs: Customer due diligence PC LC

Rec. 23 DNFBPs: Other measures PC LC

Rec. 24 Transparency and beneficial ownership of

legal persons

NC PC/LC


legal arrangements

NC PC

Rec. 26 Regulation and supervision of financial

institutions

PC LC

Rec. 27 Powers of supervisors LC LC

Rec. 28 Regulation and supervision of DNFBPs PC PC

Rec. 29 Financial intelligence units C C

Rec. 30 Responsibilities of law enforcement/

investigative authorities

LC LC

Rec. 31 Powers of law enforcement and


LC PC

Rec. 32 Cash couriers LC PC

Rec. 33 Statistics PC PC/LC

Rec. 34 Guidance and feedback PC LC

Rec. 35 Sanctions PC LC

Rec. 36 International instruments C LC/PC

Rec. 37 Mutual legal assistance PC PC


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF



Kondisi per 31

Desember 2016

(Self assessment)

Kondisi per 8

Februari 2018

Rec. 38 Mutual legal assistance: freezing and

confiscation

NC PC

Rec. 39 Extradition PC LC

Rec. 40 Other forms of international cooperation PC PC

Effectiveness Ratings

IO 1 Risk, Policy and Coordination C Substantial

IO 2 International Cooperation LC Moderate/Low

IO 3 Supervision LC Moderate

IO 4 Prevention Measures PC Moderate

IO 5 Legal Persons and Arrangements PC Low

IO 6 Financial Intelligence LC Moderate/Substantial

IO 7 Money laundering investigation and

prosecution

C Low

IO 8 Confiscation NC Low

IO 9 Terrorist financing investigation and

prosecution

LC Moderate

Tabel 3.7


Tahun 2017

IKSS Target

Tahun 2017

Realisasi

Tahun 2017

Capaian Tahun

2017 2016

Persentase rekomendasi FATF yang

diadopsi dalam kebijakan domestik. 50% 70% 120% 112,24%

Berdasarkan Tabel 3.7, diketahui bahwa capaian indikator kinerja pada tahun 2017

sebesar 70%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016, capaian kinerja

pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 7,76%. Peningkatan ini disebabkan

beberapa rekomendasi yang berhasil mencapai peringkat minimal LC. Capaian kinerja

tersebut dinilai sudah sangat baik.

Tabel 3.8



Tahun

2017

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target

Tahun 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

rekomendasi FATF

yang diadopsi dalam

kebijakan domestik.

80% 40% 50% 60% 70% 70% 100%


Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, capaian kinerja IKSS ini telah

mencapai 100%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah relatif baik. PPATK akan

selalu menempuh langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan capaian kinerja.

Upaya-upaya tersebut, antara lain:

1. Sebagai rerangka kebijakan nasional untuk mendorong seluruh kementerian/lembaga

terkait dalam memenuhi Rekomendasi FATF, PPATK dan instansi dalam keanggotaan

Komite TPPU telah berhasil menyusun Stranas TPPU dan TPPT Tahun 2017-2019

sebagai kelanjutan Stranas TPPU Tahun 2012-2016. Penetapan Stranas TPPU dan TPPT

2017-2019 dilakukan oleh Menko Polhukam selaku Ketua Komite TPPU dalam rapat

high level Komite TPPU yang dihadiri oleh seluruh instansi anggota Komite TPPU di

PPATK pada 5 April 2017. Stranas TPPU dan TPPT 2017-2019 berisi tujuh strategi,

sebagai berikut:

a. Strategi I: menurunkan tingkat tindak pidana narkotika, tindak pidana korupsi,

dan tindak pidana perpajakan melalui optimalisasi penegakan hukum TPPU.

b. Strategi II: mitigasi risiko yang efektif dalam mencegah terjadinya TPPU dan

TPPT di Indonesia.

c. Strategi III: optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan TPPT.

d. Strategi IV: menguatkan koordinasi dan kerja sama antarinstansi pemerintah

dan/atau lembaga swasta.

e. Strategi V: meningkatkan pemanfaatan instrumen kerja sama internasional dalam

upaya optimalisasi asset recovery yang berada di negara lain.

f. Strategi VI: meningkatkan kedudukan dan posisi Indonesia di forum

internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPU.

g. Strategi VII: penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan pembawaan uang

tunai lintas batas negara sebagai media pendanaan terorisme

Tujuh strategi tersebut diperinci dengan rencana aksi dan target tahunan tahun

2018 yang harus dicapai oleh masing-masing anggota Komite TPPU dan capaiannya

dilaporkan secara secured online melalui aplikasi SIPPENAS yang dibangun oleh

PPATK.


2. Stranas TPPU dan TPPT 2017-2019 perlu diukur pelaksanaannya lebih lanjut dengan

penyusunan aksi tahun 2018. Penyusunan aksi tahun 2018 dilaksanakan melalui dua kali

kegiatan workshop Komite TPPU, sebagai berikut:

a. Workshop Evaluasi Capaian Stranas TPPU dan TPPT Tahun 2017 dan Penyusunan

Stranas TPPU dan TPPT Tahun 2018 yang dihadiri oleh Tim Internal Stranas TPPU

dari PPATK pada 14-16 Desember 2017 di Bandung.

b. Workshop Penyusunan Rencana Aksi Stranas TPPU Periode Tahun 2018 yang

dihadiri oleh perwakilan seluruh anggota Komite TPPU pada 20-23 Desember 2017

di Bandung.

3. Persiapan kegiatan MER dibahas dalam empat kali rapat Komite TPPU dan organ

Komite TPPU dengan rincian dua kali rapat Komite TPPU Level Menteri yang dipimpin

oleh Menko Polhukam pada 5 April 2017 dan 29 Agustus 2017, satu kali rapat Tim

Pelaksana Komite TPPU pada 3 November 2017, dan satu kali rapat Kelompok Kerja

Komite TPPU pada 6 Desember 2017.

Penilaian Risiko Nasional (National Risk Assessment/NRA) merupakan suatu

kegiatan dalam upaya mengukur dan mengidentifikasi risiko Tindak Pidana Pencucian

Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Pelaksanaan Penilaian

Risiko Nasional di Indonesia dilatarbelakangi oleh kebutuhan penyusunan strategi

nasional dan memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan regulasi, serta ketentuan

terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia. Kebutuhan nasional tersebut,

yaitu kebutuhan aparat penegak hukum mengenai tren dan risiko dari tindak pidana asal

yang berkembang saat ini dan pihak regulator memerlukan kebijakan dan pelaksanaan

strategi dalam penerapan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan

terorisme yang berbasis risiko.

Terkait dengan kebutuhan internasional, Indonesia melaksanakan NRA untuk

memenuhi FATF Recommendations nomor 1 yang menyatakan bahwa setiap negara

IKSS 4: Persentase rekomendasi National Risk Assessment (NRA) yang ditindaklanjuti.


harus mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko tindak pidana pencucian

uang dan pendanaan terorisme agar risiko tersebut dapat dicegah, dimitigasi, atau

diterima. Selain itu, berdasarkan hasil self assessment Indonesia atas pemenuhan

rekomendasi FATF Tahun 2012 yang dilaksanakan pada Agustus 2015, diketahui bahwa

efektivitas sistem pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia masih berada

pada tingkat yang rendah, terutama terkait dengan lemahnya koordinasi antarlembaga

dan nihilnya kebijakan nasional berbasis risiko.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, pelaksanaan penilaian risiko berskala nasional

atau NRA sangat diperlukan, sehingga hasil NRA dapat dijadikan sebagai pijakan bagi

para stakeholders untuk membuat kebijakan terkait pelaksanaan rezim anti pencucian

uang dan pendanaan terorisme yang berbasis risiko. Oleh karena itu, hasil NRA tersebut

diharapkan dapat mendukung Indonesia agar terhindar dari blacklist FATF.

Penyusunan NRA di Indonesia telah dimulai sejak September 2013 sampai dengan

September 2015. Kegiatan tersebut didukung oleh seluruh stakeholders terkait yang

terdiri dari Pihak Pelapor (PJK bank dan nonbank), aparat penegak hukum, dan lembaga

pengawas dan pengatur.

Selain itu, penyusunan NRA juga turut melibatkan para ahli di bidang politik,

ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legislatif. Penilaian risiko nasional atas

TPPU menghasilkan beberapa pemetaan risiko, antara lain tindak pidana asal yang

berisiko tinggi, yaitu narkotika, korupsi, dan perpajakan. Pihak Pelapor yang berisiko

tinggi yang dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang, yaitu pasar modal, bank, dan

properti. Hasil NRA juga mengidentifikasi adanya emerging threat penggunaan virtual

currency berupa penggunaan Bitcoin dalam bertransaksi.

Penilaian risiko nasional atas TPPT menghasilkan beberapa pemetaan risiko,

antara lain modus pendanaan terorisme yang berisiko tinggi, yaitu menggunakan

pendanaan dalam negeri melalui sumbangan kepada yayasan, penyalahgunaan yayasan,

berdagang/kegiatan usaha, dan melalui kegiatan kriminal. Profil pelaku yang berisiko

tinggi dari perorangan, yaitu pelajar/mahasiswa dan untuk pelaku korporasi/entitas, yaitu

yayasan/organisasi nirlaba (Non Profit Organization/NPO). Sembilan wilayah yang

berisiko tinggi terjadinya tindak pidana pendanaan terorisme, yaitu DKI Jakarta, Jawa

Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Nangroe Aceh Darusalam, Sulawesi

Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Untuk pemindahan dana terorisme yang berisiko


tinggi, yaitu melalui sistem pembayaran elektronik, sistem pembayaran online, dan New

Payment Method. Instrumen transaksi yang berisiko tinggi, yaitu tarik/setor tunai.

Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan NRA, meliputi:

a. Aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih memfokuskan terhadap tiga tindak

pidana asal yang paling berisiko tinggi, yaitu narkotika, korupsi, dan perpajakan.

b. Pihak regulator diharapkan dapat memfokuskan terhadap kebijakan dan pengawasan

pelaksanaan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme pada industri pasar modal.

c. Peranan para stakeholders lainnya untuk mendukung integrasi dan akses data.

Beberapa rekomendasi-rekomendasi NRA tersebut mulai ditindaklanjuti oleh

stakeholders. Berkenaan dengan peningkatan kompetensi dan penanganan terpadu

TPPU, PPATK telah melaksanakan kegiatan Program Mentoring Berbasis Risiko

bersama-sama dengan para apgakum di wilayah-wilayah yang berisiko tinggi terjadinya

TPPU. Pada kegiatan ini, beberapa personil dari setiap apgakum yang memiliki

pengalaman menangani perkara TPPU ditugaskan menjadi mentor untuk membimbing

para apgakum di wilayah Indonesia yang memiliki risiko tinggi.

Sementara itu, PPATK telah mengembangkan suatu alat ukur yang dapat

digunakan sebagai monitoring tools atas tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi

pokok NRA on ML/TF, yaitu berupa Indeks Persepsi Publik Indonesia atas TPPU dan

TPPT. Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman publik terhadap TPPU

dan TPPT serta pengukuran tingkat efektivitas stakeholders dalam upaya pencegahan

dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Pada tahun 2015, PPATK bersama stakeholders

terkait telah melakukan pilot study Survei Persepsi Publik Indonesia atas TPPU dan pada

tahun 2016 melakukan penyusunan metode penilaian Indeks Persepsi Publik Indonesia

atas TPPU dan TPPT.

Tabel 3.9

Rekomendasi NRA yang Ditindaklanjuti Tahun 2015-2017

Tahun Rekomendasi NRA

terkait TPPU

Rekomendasi NRA

terkait TPPT

Total Rekomendasi NRA

Ditindaklanjuti

2015 9 7 16

2016 0 9 9

2017 1 9 10

Total 10 25 35

Kegiatan NRA telah menghasilkan 45 rekomendasi yang terdiri atas empat belas

rekomendasi terkait TPPU dan tiga puluh satu rekomendasi terkait TPPT. Berdasarkan


tabel 3.9 diketahui bahwa pada tahun 2015, PPATK telah menindaklanjuti sembilan

rekomendasi terkait TPPU dan tujuh rekomendasi terkait TPPT. PPATK juga telah

menindaklanjuti sembilan rekomendasi terkait TPPT pada tahun 2016. Selama tahun

2017, PPATK telah berhasil menindaklanjuti satu rekomendasi terkait TPPU dan

sembilan rekomendasi terkait TPPT. Dengan demikian, total rekomendasi yang telah

ditindaklanjuti dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebanyak sepuluh rekomendasi

terkait TPPU dan dua puluh lima rekomendasi terkait TPPT.

Tabel 3.10

Rekomendasi NRA yang Ditindaklanjuti Tahun 2017

No. Kode

Rekomendasi

Rekomendasi NRA on Money

Laundering and Terrorist

Financing

Strategi

Implementasi

1 R.ML.4 Mendorong implementasi Single

Identity Number (SIN) pada

masyarakat untuk selanjutnya akan

diimplementasikan oleh Pihak

Pelapor.

Tersusunnya Prototype

Database Politically Exposed

Persons (PEPs) Berbasis

Single Identity Number (SIN)

atau Nomor Induk

Kependudukan.

2 R.TF.4 Perlunya reaktualisasi nilai-nilai

Pancasila sebagai ideologi bangsa

dalam dunia pendidikan terhadap

mahasiwa/pelajar, terutama yang

menguasai keahlian khusus

(misalnya teknik kimia, ilmu

komputer, dan teknologi

informasi).

Pembentukan Duta Damai

Dunia Maya dan menghasilkan

website Damai Dunia Maya

yang berisiko yang

mengandung konten damai,

aspiratif, kreatif, dan inovatif

(sebaran di wilayah Sumatera

dan NTB), contohnya:

www.mandalika.dutadamai.id;

www.beruga.dutadamai.id;

www.mayung.dutadamai.id;

www.sasambo.dutadamai.id;

www.pepadu.dutadamai.id;

3 R.TF.5 Mendorong implementasi Single

Identity Number (SIN) yang

menyeluruh bagi WNI dalam

bentuk e-KTP.

a) Kebijakan Registrasi SIM

Card Celluler Berbasis NIK

sebagai penerapan Single

Identity Number (SIN).

b) Peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika

Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan

Menteri Komunikasi dan

Informatika Nomor 12 Tahun

2016 tentang Registrasi

Pelanggan Jasa

Telekomunikasi.

c) Keppres No.12/2013


No. Kode

Rekomendasi



Financing

Strategi

Implementasi

tentang Perubahan Keempat

atas Peraturan Presiden Nomor

26 Tahun 2009 tentang

Penerapan Kartu Tanda

Penduduk Berbasis Nomor

Induk Kependudukan secara

Nasional.

4 R.TF.6 Perlunya kontrol terhadap

komunikasi melalui media sosial

yang mengarah kepada pendanaan

terorisme dan menetapkan website

atau situs tersebut sebagai situs

terlarang.

a) Kebijakan Open Sky Policy

(Kebijakan Langit Terbuka).

b) Pemblokiran Media

Komunikasi "Telegram"

Tahun 2017.

5 R.TF.12 Perlunya pengetatan aturan

(regulasi) terhadap penggunaan

New Payment Method (NPM) yang

berpotensi menjadi celah bagi


a) Menerbitkan Peraturan

Bank Indonesia (PBI) Nomor

19/10/PBI/2017 tentang

Penerapan Anti Pencucian

Uang dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme Bagi

Penyelenggara Jasa Sistem

Pembayaran Selain Bank dan

Penyelenggara Kegiatan Usaha

Penukaran Valuta Asing

(KUPVA) Bukan Bank.

b) Menerbitkan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor

77/POJK.01/2016 tentang

Layanan Pinjam Meminjam

Uang Berbasis Teknologi

Informasi.

c) Penyempurnaan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor

12/POJK.01/2017 tentang

Penerapan Program Anti

Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan

Terorisme di Sektor Jasa

Keuangan.

6 R.TF.14 Perlu adanya penerapan

pengawasan Cross Border Cash

Carrying (CBCC) yang lebih ketat,

khususnya terhadap pihak-pihak

yang berasal dari wilayah berisiko

tinggi dalam kasus terorisme.

a) Tersusunnya Kajian

Penilaian Risiko Pembawaan

Uang Tunai di Wilayah

Perbatasan Indonesia

digunakan untuk Pencucian

Uang dan Pendanaan

Terorisme Tahun 2017.

b) Peraturan Menteri

Keuangan Nomor


No. Kode

Rekomendasi



Financing

Strategi

Implementasi

157/PMK.04/2017 tentang

Tata Cara Pemberitahuan dan

Pengawasan, Indikator yang

Mencurigakan, Pembawaan

Uang Tunai dan/atau

Instrumen Pembayaran Lain,

serta Pengenaan Sanksi

Administrasi dan Penyetoran

ke Kas Negara.

c) Meningkatkan Pengawasan

Pembawaan Uang Tunai

dengan menggunakan

Passanger Name Record for

Goverment (PNRGOV).

7 R.TF.16 Aparat penegak hukum perlu

meningkatkan pengamanan dan

pengawasan terhadap wilayah-

wilayah berisiko tinggi kasus

pendanaan terorisme hasil NRA TF

dan pihak regulator dapat

mempertimbangkan wilayah

berisiko tinggi tersebut dalam

melakukan pengawasan pihak

pelapor.

a) Joint Statement Sub

Regional Meeting on Foreign

Terrorist Fighter and Cross

Border Terorism bersama

Australia, Brunei

Daarussalam, Malaysia,

Selandia Baru, dan Filipina.

b) Penyusunan Penilaian

Risiko Regional Pendanaan

Terorisme melalui Non Profit

Organization.

c) Penyusunan White Paper

tentang Pemetaan Risiko

Tindak Pidana Pendanaan

Terorisme terkait Jaringan

Domestik yang terafiliasi

dengan ISIS.

8 R.TF.22 Perlu adanya peraturan turunan

terhadap Undang-Undang Ormas,

khususnya terkait penyebaran

kebencian (hate speech) dan

radikalisme sebagai kelanjutan dari

UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan.

a) Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang

Republik Inndonesia Nomor 2

Tahun 2017 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2013 tentang


b) Peraturan Presiden RI

Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Penerimaan dan

Pemberian Sumbangan oleh

Organisasi Kemasyarakatan

dalam Pencegahan Tindak

Pidana Pendanaan Terorisme.

c) Surat Keputusan Menteri

Dalam Negeri tentang


No. Kode

Rekomendasi



Financing

Strategi

Implementasi

Pembentukan Tim Terpadu

Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan Tahun 2017

d) Pembubaran Ormas HTI di

Indonesia Tahun 2017.

9 R.TF.25 Pengawasan terhadap komunikasi

melalui media sosial yang

mengarah kepada pendanaan

terorisme dan menetapkan bahwa

kelompok pengelola website atau

situs tersebut sebagai anggota dan

kelompok teroris.

a) Kebijakan Open Sky Policy

(Kebijakan Langit Terbuka).

b) Pemblokiran Media

Komunikasi "Telegram".

c) Membuat website damai

dunia maya:

www.mandalika.dutadamai.id;

www.beruga.dutadamai.id;

www.mayung.dutadamai.id;

www.sasambo.dutadamai.id;

www.pepadu.dutadamai.id;

10 R.TF.26 Perlu adanya pencerahan, ceramah,

sosialisasi dari ulama atau pemuka

agama dan tokoh nasional kepada

masyarakat mengenai anti

pendanaan terorisme dan terorisme

yang dikoordinasikan oleh BNPT.

a) Pembinaan kepada Para

Mantan Narapidana Terorisme

dan membuat Gerakan

Masyarakat Anti-Radikalisme

Negara Kesatuan Republik

Indonesia (GEMAR NKRI).

b) Membuat Duta Damai

Dunia Maya Tahun 2017.

Implementasi dari rekomendasi ini dijalankan melalui penyusunan Intelligent

Assessment: Terrorism Financing through Cross-Border Cash Movements dan

penyusunan Regional Risk Assessment Non-Profit Organisations & Terrorism

Financing yang merupakan kolaborasi PPATK dengan lembaga intelijen keuangan

lainnya di kawasan Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru. Kajian ini telah

diluncurkan pada kegiatan 3rd Counter Terrorist Financing (CTF) Summit tahun 2017

di Kuala Lumpur. Negara-negara yang terlibat dalam kegiatan penyusunan kajian

tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Australia, dan

Selandia Baru.


Gambar 3.3

Buku Kajian Regional Assessment

RRA on NPO IA on CBCM

Kegiatan 3rd CTF Summit menghasilkan dokumen Kuala Lumpur

Communique yang merupakan bentuk komitmen para peserta yang berpartisipasi

dalam pertemuan ini. Poin-poin inti yang termuat dalam Kuala Lumpur

Communique, yaitu:

1. Berkolaborasi untuk menghambat sumber pendanaan, pergerakan dan

penggunaan dana, serta jaringan kelompok teroris di Asia Tenggara melalui

pembentukan Kelompok Kerja Anti Pendanaan Terorisme Asia Tenggara (SEA

CTFWG).

2. Menjadi ujung tombak solusi regional melalui inovasi dalam FinTech/RegTech

dan aliansi publik dan swasta terhadap risiko pendanaan terorisme, termasuk

dari mata uang virtual dan teknologi pembayaran baru dan ancaman lainnya.

3. Mendukung temuan hasil penilaian risiko regional terhadap organisasi nirlaba

dan rekomendasinya.

4. Berkomitmen untuk memperluas keanggotaan CTF Summit Working Group ke

semua negara anggota ASEAN ditambah dengan Australia dan Selandia Baru

dan memperluas cakupan CTF Summit untuk memasukkan kejahatan keuangan

berisiko tinggi lainnya.

5. Penyelenggaraan CTF Summit di Thailand pada tahun 2018.


Gambar 3.4

Konferensi Pers Pelaksanaan 3rd CTF Summit di Kuala Lumpur

Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, tiga puluh lima rekomendasi telah

ditindaklanjuti dari empat puluh lima rekomendasi NRA. Target kinerja indikator kinerja

Persentase rekomendasi National Risk Assessment (NRA) yang ditindaklanjuti adalah

60% dan realisasi indikator kinerja adalah 77,78%. Dengan demikian, capaian indikator

kinerja tersebut adalah 120%.

Tabel 3.11


Tahun 2017

IKSS Target

Tahun 2017

Realisasi

Tahun 2017

Capaian Tahun

2017 2016

Persentase rekomendasi

National Risk Assessment

(NRA) yang ditindaklanjuti.

60% 77,78% 120% 120%

Berdasarkan tabel 3.11, secara persentase, capaian kinerja tahun 2017 menyamai

capaian kinerja tahun 2016, yaitu 120%. Keberhasilan pencapaian kinerja IKSS

didukung oleh hal-hal, sebagai berikut:

1. Rekomendasi NRA yang telah ditindaklanjuti lebih banyak mengenai rekomendasi

yang berkaitan kewenangan PPATK.

2. PPATK berkoordinasi secara intensif dengan komite TPPU.

3. PPATK melakukan sosialisasi dan koordinasi terkait hasil rekomendasi NRA kepada

stakeholders terkait.


Tabel 3.12


IKSS


Tahun

2017

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target

Tahun 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

rekomendasi NRA

yang ditindaklanjuti

20% 40% 60% 80% 100% 77,78% 77,78%


mencapai 77,78%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah relatif baik. Upaya-

upaya yang akan ditempuh oleh PPATK untuk mempertahankan kinerja pada periode

pengukuran kinerja selanjutnya adalah:

1. PPATK berkoordinasi secara intensif dengan tim teknis Komite TPPU.

2. PPATK berkoordinasi dengan stakeholders terkait.

3. PPATK melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi NRA yang kewenangannya

berada pada stakeholders terkait secara berkala.

Sasaran strategis 3 dimaksudkan untuk mengetahui kualitas hasil analisis, hasil

pemeriksaan, dan informasi PPATK yang disampaikan kepada penyidik terkait terdapat

dugaan TPPU dan pendanaan terorisme. Sasaran strategis 3 diukur melalui satu IKU,

yaitu Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan pendanaan terorisme di

Indonesia. Pencapaian kinerja SS 3 pada tahun 2017 adalah relatif baik dengan capaian

kinerja sebesar 120%.

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya pengungkapan kasus

TPPU dan pendanaan terorisme


Capaian kinerja sasaran strategis ketiga diukur keberhasilannya melalui

pencapaian satu IKSS, yaitu Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan

pendanaan terorisme di Indonesia. Pada tahun 2017, terdapat sepuluh kasus yang terkait

dengan kasus HA yang berhasil diungkap, sedangkan pada tahun 2016 terdapat delapan

kasus dengan rincian enam kasus HA dan dua kasus HP yang terkait dengan TPPU dan

pendanaan terorisme yang berhasil diungkap. Dengan demikian, terdapat peningkatan

dua kasus yang berhasil diungkap pada tahun 2017 apabila dibandingkan dengan

realisasi kasus yang terungkap selama tahun 2016.

Target kinerja adalah 15% dengan realisasi kinerja sebesar 25%. Capaian kinerja

yang berhasil diraih untuk IKSS tersebut tersebut adalah 120%.

Pencapaian kinerja IKSS tersebut dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan-

kegiatan, sebagai berikut:

1. Dua belas kali penyelenggaraan asistensi penanganan perkara TPPU dengan rincian,

sebagai berikut:

Tabel 3.13

Asistensi Penanganan Perkara TPPU Pada Tahun 2017

No Tanggal Daerah Tindak Pidana Status Perkara

1 8 - 10

Februari 2017

Kejaksaan Tinggi

Sulawesi Tengah

Tindak pidana

(TP) Korupsi

SP 3

(Penghentian

penyidikan)

2 17 - 18

Februari 2017

Kepolisian Daerah

Kalimantan Timur

TP Penggelapan Kasus sudah

dilimpahkan ke

JPU/P.21

3 29 - 30 Mei

2017

Jawa Timur TP Penipuan

dan

Penggelapan

Belum terdapat

peningkatan

kasus

4 31 Mei - 2

Juni 2017

Papua TP Korupsi Kasus sudah

dilimpahkan ke

JPU/P.21

5 19 - 20 Juni

2017

Jawa Timur TP Pencurian

dengan

pemberatan

Kasus sudah

dilimpahkan ke

JPU/P.21

6 7 - 8 Juli

2017

Jawa Barat TP Penipuan

dan

Belum terdapat

peningkatan

IKSS 5: Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan

pendanaan terorisme di Indonesia


No Tanggal Daerah Tindak Pidana Status Perkara

Penggelapan kasus

7 19 - 21 Juli

2017

Riau TP Korupsi Kasus sudah

dilimpahkan ke

JPU/P.21

8 14 - 16

Agustus 2017

Jawa Tengah

(Surakarta)

TP Penipuan

dan

Penggelapan

Kasus sudah

dilimpahkan ke

JPU/P.21

9 13 - 16

September

2017

Nusa Tenggara

Timur (Kupang)

TP Perdagangan

Orang

Kasus sudah

dilimpahkan ke

JPU/P.21

10 26 - 28

Oktober 2017

Yogyakarta TP Penggelapan

dalam Jabatan

Belum terdapat

peningkatan

kasus

11 8 - 10

November

2017

Riau TP Narkotika Penyerahan

berkas tahap

pertama ke

Kejaksaan

12 27 - 29

November

2017

Riau TP Korupsi Kasus sudah

dilimpahkan ke

JPU/P.21

2. Rapat koordinasi dengan instansi apgakum penyidik TPPU, instansi penyidik non-

TPPU, maupun kementerian/lembaga yang terkait dengan HA, HP, dan Informasi.

Hasil rapat koordinasi telah memantau 80 HA, 11 HP, dan 9 Informasi.

3. PPATK mengirimkan 132 surat formal penagihan feedback yang memantau 69 HA

dan 178 Informasi.

4. PPATK mengirimkan 13 surat elektronik permohonan feedback yang memantau

195 HA, 5 HP, dan 125 Informasi.

5. PPATK menerima 52 kuesioner feedback yang berisi feedback terhadap 38 HA, 5

HP, dan 18 Informasi.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diperoleh informasi bahwa

jumlah kasus TPPU dan pendanaan terorisme yang terdapat kontribusi HA, HP, dan

informasi yang telah sampai pada tahap penuntutan di pengadilan selama tahun 2016

dan tahun 2017 adalah:

a. Tahun 2016: delapan kasus dengan rincian enam kasus HA dan dua kasus HP.

b. Tahun 2017: sepuluh kasus dengan rincian sepuluh kasus HA.

Berikut ini rincian dan keterangan terkait capaian IKSS Persentase peningkatan

pengungkapan kasus TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia:


1. Sebagian besar hasil pemantauan yang disampaikan oleh penyidik adalah bahwa kasus

masih pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, terdapat kasus-kasus lain yang

masih dalam tahap prapenyelidikan atau dalam tahap pengumpulan bahan keterangan.

Bahkan, terdapat beberapa kasus telah dihentikan dengan keluarnya Surat Perintah

Penghentian Penyidikan (SP3) karena pelapor mencabut gugatan atau terdapat

kesepakatan secara musyawarah antara pelapor dan terlapor. Dengan demikian, kasus-

kasus tersebut belum sampai pada tahap penuntutan dan/atau pemeriksaan di pengadilan.

2. Rincian mengenai sepuluh kasus dalam capaian IKSS ini, meliputi:

a. Feedback atas HA dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengenai

kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan dan TPPU telah naik ke tahap

penuntutan ke Kejaksaan Negeri Depok pada 7 Desember 2017.

b. Surat feedback atas HA dari kejaksaan Tinggi Riau Nomor: B-

389/N.4.5/Ft.1/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017, surat dari kejaksaan tinggi Riau

Nomor: B-391/N.4.5/Ft.1/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017, dan surat dari kejaksaan

tinggi Riau Nomor: B-390/N.4.5/Ft.1/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang

menyatakan bahwa kasus TP, korupsi, dan TPPU telah naik ke tahap penuntutan.

Surat tersebut merujuk pada HA yang disampaikan oleh PPATK.

c. Surat feedback atas HA dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Polri Nomor: R/612/XII/2017/Dit Tipideksus tanggal 18 Desember 2017 menyatakan

bahwa kasus TP penipuan dan/atau pemalsuan dan TPPU telah naik ke tahap

penuntutan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

d. Surat feedback atas HA dari Badan Narkotika Nasional Nomor:

B/4287/XI/DR/PB.06/2017/BNN tanggal 29 November 2017 menyatakan bahwa

perkara TP Narkotika dan TPPU atas nama tersangka MM telah naik ke tahap

penuntutan.

e. Hasil Asistensi NTT 13-16 September 2017 bahwa perkara TPPU dengan TPA TP

perdagangan orang telah P.21 dan naik ke tahap penuntutan.

f. Feedback HA dari Kejati Bengkulu menyatakan bahwa kasus Tipikor dan TPPU

telah sampai di tahap persidangan pada Mei 2017. Vonis kasus tersebut telah

dijatuhkan pada Oktober 2017.


g. Feedback HA dari Polda Sulawesi Barat menyatakan bahwa kasus TP Narkotika dan

TPPU telah P.21 dan naik ke tahap penuntutan.

h. Hasil asistensi ke Polda Riau pada 8-10 November 2017 bahwa kasus narkotika dan

TPPU telah disidangkan pada 23 November 2017. Vonis mati telah dijatuhkan pada

Desember 2017 di Riau.

i. Hasil asistensi ke Polresta Surakarta pada 14-16 Agustus 2017 bahwa kasus TP

penipuan atau penggelapan telah P.21 ke pengadilan. Persidangan telah dilaksanakan

pada November 2017.

j. Hasil asistensi ke kejaksaan tinggi Kepulauan Riau pada 27-29 November 2017

bahwa perkara tipikor dan TPPU pada 21 Desember 2017 telah dilimpahkan ke

pengadilan tipikor Kepulauan Riau dan telah dilakukan penyitaan terhadap aset

properti milik tersangka.

Tabel 3.14


Tahun 2017

IKSS Target

Tahun 2017

Realisasi

Tahun 2017

Capaian Tahun

2017 2016

Persentase peningkatan

pengungkapan kasus TPPU dan

pendanaan terorisme di Indonesia.

15% 25% 120% 120%

Berdasarkan Tabel 3.14, secara persentase diketahui bahwa capaian kinerja tahun

2017 berhasil menyamai capaian kinerja tahun 2016, yaitu sebesar 120%. Keberhasilan

pencapaian kinerja IKSS didukung oleh hal-hal, sebagai berikut:

1. Koordinasi yang intensif antara PPATK dan instansi penyidik TPPU sebagai

penerima Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK.

2. Koordinasi yang intensif di internal PPATK, yaitu Direktorat Kerja sama dan Humas,

Direktorat Analisis Transaksi, dan Direktorat Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan

terkait mekanisme pertukaran data dan informasi, serta pemantauan tindak lanjut

Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK.


Tabel 3.15



Tahun

2017

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target

Tahun 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

peningkatan

pengungkapan

kasus TPPU dan

pendanaan

terorisme di

Indonesia

10% 10% 15% 20% 20% 25% 125%


mencapai 125%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah relatif baik dan PPATK

akan meningkatkan capaian kinerja tersebut pada tahun mendatang.

Upaya-upaya yang akan ditempuh oleh PPATK untuk meningkatkan kinerja pada

periode pengukuran kinerja selanjutnya adalah:

1) PPATK menyelenggarakan kegiatan asistensi penanganan perkara TPPU di daerah

yang melibatkan para analis, para pemeriksa, dan pegawai yang memiliki kompetensi

sebagai saksi ahli, sehingga dapat membantu penyidik dalam menindaklanjuti

Informasi, HP, dan HA PPATK.

2) PPATK melaksanakan komunikasi secara informal dengan para penyidik yang

menerima Informasi, HA, dan HP PPATK guna menggali kebutuhan penyidik dalam

menindaklanjuti Informasi, HA, dan HP PPATK.

Sasaran strategis 4 dimaksudkan agar PPATK mengetahui tingkat efektivitas

pelaksanaan kerja sama dengan para stakeholders PPATK dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme. Sasaran strategis 4 diukur melalui satu

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya efektivitas kerja sama

pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme


IKSS, yaitu Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti. Pencapaian kinerja SS 4 pada

tahun 2017 adalah relatif baik dengan capaian kinerja sebesar 94,29%.

Capaian kinerja sasaran strategis keempat diukur keberhasilannya melalui satu

IKSS, yaitu Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti. Target kinerja pada tahun 2017

adalah 100% dengan realisasi kinerja sebesar 94,29%. Dengan demikian, capaian kinerja

sebesar 94,29%.

Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti telah dilaksanakan melalui kegiatan-

kegiatan, meliputi:

1. Penandatanganan lima belas dokumen kerja sama berupa Nota Kesepahaman (MoU)

dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian/Lembaga/Instansi (K/L/I),

sebagai berikut:

a. Pembaruan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Narkotika

Nasional pada 11 Januari 2017.

b. Pembaruan MoU dengan Kepolisian Negara RI (Polri) pada 25 Januari 2017.

c. MoU dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) pada 7 Maret

2017.

d. MoU dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada 12 April 2017.

e. Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Pengawas Berjangka Komoditi pada

2 Mei 2017.

f. MoU dengan TNI Angkatan Udara pada 9 Mei 2017.

g. Pembaruan MoU dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional pada 23 Mei 2017.

h. Pembaruan MoU dengan Kementerian Perhubungan pada 9 Juni 2017.

i. PKS dengan Kementerian Perhubungan pada 9 Juni 2017.

j. MoU dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan

Gas Bumi (SKK Migas) pada 6 Juli 2017.

IKSS 6: Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti.


k. Pembaruan MoU dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan tentang

LPSE pada 14 Agustus 2017.

l. Pembaruan MoU dengan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada 21

Agustus 2017.

m. Petunjuk Teknis dengan Dirjen Pajak pada 24 Agustus 2017.

n. MoU dengan Universitas Jayabaya pada 26 September 2017.

o. MoU dengan Universitas Brawijaya pada 4 Desember 2017.

2. PPATK melaksanakan empat kali rapat Komite TPPU dan organ Komite TPPU dan

dua kali workshop dalam rerangka Komite TPPU dengan rincian, sebagai berikut:

i. Rapat Komite TPPU Level Menteri yang dipimpin oleh Menko Polhukam selaku

Ketua Komite TPPU bertempat di kantor PPATK pada 5 April 2017 dengan

agenda pembahasan penetapan Stranas TPPU dan TPPT Periode 2017-2019 dan

persiapan Mutual Evaluation Review (MER);

ii. Rapat Komite TPPU Level Menteri yang dipimpin oleh Menko Polhukam selaku

Ketua Komite TPPU bertempat di kantor PPATK pada 29 Agustus 2017 dengan

agenda pembahasan arahan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan

Keamanan terkait perkembangan persiapan Indonesia menghadapi Mutual

Evaluation Review (MER) Tahun 2017 dan laporan dan pembahasan terkait

perkembangan persiapan Indonesia menghadapi MER Tahun 2017.

iii. Rapat Tim Pelaksana Komite TPPU yang dipimpin oleh Kepala PPATK selaku

Ketua Tim Pelaksana Komite TPPU bertempat di kantor PPATK pada 3

November 2017 dengan agenda pembahasan persiapan on-site visit dalam kegiatan

MER 2017 dan pembahasan Rencana Aksi Stranas TPPU dan TPPT Tahun 2018.

iv. Rapat Kelompok Kerja Komite TPPU yang dipimpin oleh Deputi Bidang

Pemberantasan PPATK bertempat di kantor PPATK pada 6 Desember 2017

dengan agenda pembahasan evaluasi capaian Aksi Stranas TPPU dan TPPT Tahun

2017, revisi Strategi Nasional Tahun 2018 dengan penyesuaian hasil National Risk

Assessment (NRA) dan pembahasan Strategi Nasional Tahun 2018.

Kegiatan workshop Komite TPPU, sebagai berikut:

a. Workshop Evaluasi Capaian Stranas TPPU dan TPPT Tahun 2017 dan

Penyusunan Rencana Aksi Stranas TPPU dan TPPT Tahun 2018 yang dihadiri


oleh Tim Internal Stranas TPPU dari PPATK pada 14-16 Desember 2017 di

Bandung.

b. Workshop Penyusunan Rencana Aksi Stranas TPPU Tahun 2018 yang dihadiri

oleh perwakilan seluruh anggota Komite TPPU pada 20-23 Desember 2017 di

Bandung.

3. PPATK melaksanakan pelatihan bersama penanganan perkara TPPU yang melibatkan

peserta dari apgakum penyidik TPPU (Polda, Kejati, Kanwil Ditjen Pajak, Kanwil

Ditjen Bea dan Cukai, dan BNNP), hakim dari pengadilan tinggi, dan staf bagian

hukum atau kepatuhan dari lima bank selaku penyedia jasa keuangan sebanyak satu

kali di Pekanbaru, Riau pada 20-23 Februari 2017 yang melibatkan 100 peserta.

4. PPATK melaksanakan koordinasi tindak lanjut kerja sama dengan instansi-instansi

dalam negeri yang telah memiliki dokumen kerja sama dengan melalui rapat

koordinasi, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop dengan agenda pembahasan isu-

isu mutakhir dan rancangan peraturan.

Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2017, PPATK telah menandatangani 113

dokumen kerja sama dalam negeri (MoU, PKS, dan Kesepakatan Bersama) dengan 98

K/L/I dalam negeri. Dari 70 dokumen kerja sama tersebut, PPATK telah

menindaklanjuti satu atau lebih ruang lingkup kerja sama dalam 66 dokumen kerja sama.

Dengan demikian, realisasi kinerja IKSS adalah 94,29%. Rincian mengenai bentuk kerja

sama PPATK yang telah ditindaklanjuti dapat dilihat dalam lampiran laporan kinerja ini.

Tabel 3.16


Tahun 2017

IKSS Target

Tahun 2017

Realisasi

Tahun 2017

Capaian Tahun

2017 2016

Persentase kerja sama yang

ditindaklanjuti.

100% 94,29% 94,29% 91,8%

Berdasarkan Tabel 3.16, diketahui bahwa pada tahun 2017 realisasi kinerja IKSS

ini sebesar 94,29%. Capaian kinerja ini sudah relatif baik, tetapi belum berhasil

mencapai target kinerja yang ditetapkan, yaitu 100%. Capaian kinerja IKSS ini sebesar

94,29%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016, terdapat peningkatan

capaian kinerja sebesar 2,49%.


Dampak positif capaian IKSS Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti terhadap

sasaran strategi meningkatnya efektivitas kerja sama pencegahan dan pemberantasan

TPPU adalah:

1. Tindak lanjut kerja sama melalui Komite TPPU telah mendorong efektivitas

Indonesia dalam mempersiapkan dan melaksanakan Mutual Evaluation Review

(MER) yang telah dilaksanakan pada 6-17 November 2017. Hal ini untuk memenuhi

rekomendasi FATF agar Indonesia tidak masuk ke dalam daftar hitam sebagai negara

yang rawan pencucian uang (black-list/FATF Public Statement). Dalam upaya

menghadapi MER 2017, PPATK telah menindaklanjuti kerja sama dalam Komite

TPPU dengan hasil, sebagai berikut:

i. Indonesia telah menetapkan Stranas TPPU dan TPPT periode 2017-2019 berikut

dengan rincian aksinya pada 5 April 2017 yang berisi tujuh strategi dalam upaya

meningkatkan pemenuhan Rekomendasi FATF.

ii. Indonesia telah menyampaikan jawaban kepada Sekretariat APG terkait Technical

Compliance Rekomendasi FATF (terkait peraturan atau dasar hukum) pada 8 Mei

2017 dan Effectiveness Methodology Rekomendasi FATF (terkait efektivitas

penerapan peraturan) pada 11 Agustus 2017.

iii. Indonesia yang meliputi seluruh instansi terkait dalam keanggotaan Komite TPPU

dan di luar Komite TPPU yang mempunyai MoU dengan PPATK telah dinilai

dalam kegiatan on-site visit tim assessor APG pada 6-17 November 2017 di

Jakarta. Hasil penilaian MER tersebut akan disampaikan dalam FATF Plenary di

Paris pada Februari 2018 dan APG Plenary yang akan dilaksanakan di Nepal pada

Mei 2018.


Gambar 3.5

Pelaksanaan On-Site Visit MER 2017 di Jakarta pada 6-17 November 2017

2. Tindak lanjut kerja sama melalui Komite TPPU telah mendorong Indonesia

menetapkan Stranas TPPU dan TPPT 2017-2019 dalam melakukan mitigasi terhadap

risiko merujuk pada hasil National Risk Assessment on Money Laundering and

Terrorist Financing.

3. Efektivitas kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU juga ditingkatkan

dengan diterapkannya sistem aplikasi SIPPENAS dalam upaya pelaporan Strategi

Nasional PP TPPU oleh setiap anggota komite TPPU. PPATK telah melakukan

penyederhanaan aplikasi SIPPENAS agar lebih mudah digunakan, sehingga terdapat

peningkatan jumlah instansi anggota komite TPPU yang melaporkan capaian kinerja

melalui aplikasi. Pada tahun 2017, 12 anggota dari 14 anggota Komite TPPU telah

melaporkan capaian kinerjanya melalui aplikasi tersebut.

4. Efektivitas kerja sama pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme dapat

ditingkatkan melalui kesuksesan PPATK menjadi co-host dalam penyelenggaraan 3rd

Counter-Terrorism Financing Summit (CTF Summit) di Malaysia pada 20-23

November 2017. 3rd CTF Summit menghasilkan dokumen Kuala Lumpur

Communiqué.

5. Tindak lanjut kerja sama melalui penyelenggaraan pelatihan telah meningkatkan

efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU. Pelatihan yang telah dilaksanakan,

meliputi satu kali pelatihan bersama penanganan perkara TPPU di Pekanbaru, Riau


pada 20-23 Februari 2017 telah mampu meningkatkan pemahaman dan kerja sama

dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU kepada 100 peserta pelatihan

yang terdiri dari apgakum penyidik TPPU (Polda, Kejati, Kanwil Ditjen Pajak,

Kanwil Ditjen Bea dan Cukai, dan BNNP), hakim dari pengadilan tinggi, dan staf

bagian hukum atau kepatuhan dari lima bank selaku penyedia jasa keuangan.

Tabel 3.17



Tahun

2017

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target

Tahun 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase kerja

sama yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 94,29% 94,29%


mencapai 94,29%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah baik. Namun demikian

terdapat kendala-kendala dalam upaya pencapaian kinerja. Kendala-kendala yang

dihadapi dalam pencapaian IKSS Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti, antara lain:

1. Belum terdapat integrasi data terkait tindak lanjut ruang lingkup kerja sama yang

dilaksanakan oleh unit kerja PPATK, sehingga pencarian data tindak lanjut kerja

sama masih dilaksanakan secara manual.

2. Terdapat MoU yang tidak ditindaklanjuti karena proses penyusunan MoU tidak

menggunakan analisis kelayakan pihak kerja sama, sehingga mitra kerja sama

bersifat kurang strategis.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, PPATK melakukan upaya-upaya yang

diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada periode pengukuran kinerja selanjutnya,

antara lain

1. PPATK telah menyusun SOP pelaksanaan kerja sama dengan pihak dalam dan luar

negeri. Hasil pembahasan tersebut adalah pengesahan Peraturan Kepala PPATK

Nomor: PER-12/1.03/PPATK/08/15 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan

Evaluasi Perjanjian dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang dan Pendanaan Terorisme. Peraturan kepala tersebut mengatur pedoman yang

dapat menyelesaikan kendala dalam hal-hal strategis, sebagai berikut:


a. Pedoman analisis kriteria kelayakan pihak dalam dan luar negeri dan identifikasi

kebutuhan kerja sama dalam proses penyusunan perjanjian.

b. Pedoman dalam proses penjajakan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi

perjanjian.

2. PPATK akan membuat database seluruh dokumen kerja sama dalam bentuk MoU

dan Perjanjian Kerja Sama yang memuat inventarisasi ketentuan-ketentuan perjanjian

yang strategis yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Masa berlaku.

b. Waktu diperlukannya peninjauan kembali.

c. Ruang lingkup kerja sama.

d. Keterangan terkait masa berlakunya kerja sama.

e. Bentuk tindak lanjut kerja sama pada tahun berjalan.

3. Untuk memastikan dokumen kerja sama dapat ditindaklanjuti, PPATK telah

menyusun analisis kelayakan kerja sama dalam negeri di dalam setiap penjajakan

kerja sama dengan calon mitra kerja sama yang baru ataupun proses penjajakan

dalam pembaruan dokumen kerja sama. Analisis tersebut disampaikan kepada

Direktorat Hukum untuk dilakukan penyusunan legal drafting. Analisis kelayakan

kerja sama tersebut merujuk pada amanat yang tercantum pada pasal 8 ayat (1)

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-12/1.03/PPATK/08/15 tentang Pedoman

Penyusunan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Perjanjian dalam Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dengan

melakukan analisis terkait aspek-aspek, sebagai berikut:

a. Kejelasan status hukum.

b. Kemanfaatan.

c. Kesediaan untuk menjalin kerja sama.

d. Komitmen yang baik dan saling percaya.

e. Kesediaan menaati peraturan perundang-undangan.


Sasaran strategis 5 dimaksudkan agar PPATK dapat mengukur kualitas hasil riset

yang dilakukan PPATK, sehingga diketahui manfaat hasil riset bagi pihak eksternal

dalam upaya mendorong usaha pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan

terorisme. Sasaran strategis 5 dipantau keberhasilannya melalui satu IKSS, yaitu Tingkat

kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme. Pencapaian kinerja SS 5 pada tahun

2017 adalah relatif baik dengan capaian kinerja sebesar 120%.

Tingkat kualitas Hasil Riset TPPU dan Pendanaan Terorisme adalah hasil

penilaian oleh pengguna Laporan Hasil Riset (LHR) untuk mengukur kualitas LHR

melalui kuesioner kepada pengguna LHR,sehingga diketahui manfaat LHR bagi pihak

eksternal dalam upaya mendorong usaha pencegahan dan pemberantasan TPPU. Pada

tahun 2017, kuesioner yang terkait dengan LHR dikirimkan kepada empat puluh enam

responden, yaitu instansi yang terdapat hubungan kerja dengan PPATK maupun yang

memiliki MoU dengan PPATK, antara lain perbankan, aparat penegak hukum, dan

regulator. Aspek yang dinilai dalam tingkat kualitas LHR adalah aspek penyajian, aspek

kekinian, aspek manfaat, dan aspek persepsi kepuasan. Berdasarkan hasil pengolahan

kuesioner, diperoleh nilai sebesar 3,6 indeks dari skala 4.

Selama tahun 2017, PPATK telah melakukan tiga kajian tipologi terhadap tindak

pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dan melakukan enam kajian analisis

strategis terhadap beberapa isu strategis nasional dalam sembilan topik riset, sebagai

berikut:

1. Penilaian Risiko NPO Regional ASEAN PLUS terhadap Pendanaan Terorisme.

IKSS 7: Tingkat kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya kualitas hasil riset TPPU

dan pendanaan terorisme


2. Risiko Pembawaan Uang Tunai di Wilayah Perbatasan Indonesia Digunakan untuk

Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

3. Kerentanan dan Ancaman Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Mata Uang

Virtual.

4. Penilaian Ancaman Pencucian Uang dari dan ke Luar Negeri.

5. Penilaian Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Sektor Kepabeanan dan

Cukai.

6. Ancaman dan Kerentanan Pencucian Uang Bersumber dari Hasil Tindak Pidana

Penipuan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup.

7. Tipologi Cybercrime dan Pencucian Uang.

8. Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Pencucian

Uang Tahun 2016.

9. Tipologi Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika.

Tabel 3.18


Tahun 2017

IKSS Target

Tahun 2017

Realisasi

Tahun 2017

Capaian Tahun

2017 2016

Tingkat kualitas hasil riset TPPU

dan pendanaan terorisme. 3,5 indeks 3,6 indeks 102,86% 104,31%

Berdasarkan Tabel 3.16 diketahui bahwa pada tahun 2017 realisasi indikator

kinerja Tingkat kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme sebesar 3,6 indeks.

Secara persentase, capaian kinerja IKSS ini sebesar 102,86%. Hasil ini menunjukkan

bahwa tingkat kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme berada dalam kategori

sangat memuaskan.

Pada tahun 2017, indeks kualitas hasil riset yang dihasilkan sebesar 3,6 indeks.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, realisasi kinerja tahun 2016 adalah 3,39 indeks.

Capaian indikator kinerja ini meningkat karena hasil riset PPATK dinilai oleh para

stakeholders dapat membantu mereka dalam menyusun kajian di masing-masing instansi

guna menghadapi Indonesia Mutual Evaluation Review 2017 oleh Asia Pacific Group,

sehingga terdapat penilaian sangat memuaskan dari beberapa instansi.


Keberhasilan pencapaian kinerja IKSS ini didukung oleh upaya PPATK dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mendorong pencegahan dan pemberantasan

TPPU dengan senantiasa berkoordinasi berbagai lembaga, antara lain Penyedia Jasa

Keuangan, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga lain yang terkait, para

akademisi, dan asosiasi pihak pelapor.

Tabel 3.19



Tahun

2017

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target

Tahun 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Tingkat kualitas hasil

riset TPPU dan


3

indeks

3,25

indeks

3,5

indeks

3,75

indeks

4

indeks

3,6

indeks

90%


mencapai 90%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah relatif baik. Upaya-upaya

yang akan ditempuh oleh PPATK untuk meningkatkan kinerja pada periode pengukuran

kinerja selanjutnya adalah

1. PPATK berkoordinasi dengan para stakeholders/pengguna hasil riset dalam upaya

penyusunan hasil riset, sehingga didapatkan data penelitian yang lengkap dan valid.

2. PPATK meningkatkan kemampuan periset terkait metodologi, teknik pengumpulan

data, dan analisis data, dan teknik penyajian hasil riset.

3. Para periset melakukan penelitian dengan tema terkini, sehingga hasil riset dapat

digunakan dan bermanfaat langsung kepada para stakeholders pengguna hasil riset.

Sasaran strategis 6 dimaksudkan agar PPATK dapat mengukur kualitas hasil

analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi yang disampaikan ke penyidik, sehingga

diketahui manfaat hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi bagi pihak eksternal

dalam upaya mendorong usaha pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan informasi yang

ditindaklanjuti.


terorisme. Sasaran strategis 6 diukur keberhasilannya melalui satu IKSS, yaitu Jumlah

Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan informasi yang ditindaklanjuti. Pencapaian

kinerja SS 6 tahun 2017 adalah relatif baik dengan capaian kinerja sebesar 120%.

Pada tahun 2017, target kinerja IKSS 8, yaitu Jumlah Hasil Analisis (HA), Hasil

Pemeriksaan (HP), dan Informasi yang ditindaklanjuti sebanyak 182 laporan. Rincian

HA, HP, dan Informasi yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2017, yaitu 360 HA dan

143 Informasi dan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti sampai tahap putusan

sebanyak empat laporan dan sampai proses persidangan sebanyak dua laporan. 503 HA

dan Informasi yang ditindaklanjuti tersebut merupakan rekapitulasi dari HA dan

Informasi yang telah diserahkan kepada pengguna sejak tahun 2011, tetapi baru

ditindaklanjuti pada tahun 2017. Rincian HA dan Informasi yang ditindaklanjuti pada

tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.20

Jumlah HA dan Informasi yang Ditindaklanjuti

Tahun 2011-2017

HA dan Informasi

No Tahun Penyampaian Laporan Ditindaklanjuti Tahun 2017

1 2011 5 laporan

2 2012 5 laporan

3 2013 74 laporan

4 2014 19 laporan

5 2015 16 laporan

6 2016 195 laporan

7 2017 189 laporan

Total 503 laporan

HP yang ditindaklanjuti sampai tahap penuntutan selama 2017 sebanyak enam HP

dari target sebanyak tiga HP atau capaian kinerja sebesar 200%. Namun demikian,

capaian kinerja yang diakui ini sebesar 120%. Enam HP yang ditindaklanjuti tersebut

merupakan rekapitulasi dari HP yang telah diserahkan kepada penegak hukum sejak

tahun 2013, tetapi baru ditindaklanjuti pada tahun 2017. Dari enam HP tersebut empat

HP telah mempunyai putusan inkracht dan dua HP sampai saat ini masih dalam proses

IKSS 8: Jumlah Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan

informasi yang ditindaklanjuti


persidangan Secara keseluruhan, total HA, HP, dan Informasi yang ditindaklanjuti

sebanyak 509 laporan.

Tabel 3.21


Tahun 2017

IKSS Target

Tahun 2017

Realisasi

Tahun 2017

Capaian Tahun

2017 2016

Jumlah HA, HP, dan Informasi

yang ditindaklanjuti

182

Laporan

509

Laporan

120% 120%

Capaian kinerja IKSS ini pada tahun 2017 telah mencapai 120%. Secara

persentase, capaian kinerja tahun 2017 menyamai capaian kinerja tahun 2016 sebesar

120%. Jumlah HA, HP, dan Informasi yang ditindaklanjuti tahun 2017 mengalami

peningkatan sebanyak 114 laporan apabila dibandingkan dengan jumlah HA, HP, dan

Informasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 sebanyak 395 laporan.

Berdasarkan Tabel 3.19 diketahui bahwa capaian kinerja indikator kinerja sebesar

120%. Keberhasilan pencapaian kinerja IKSS ini didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

1. PPATK memantau tindak lanjut atas HA, HP, dan Informasi yang dikirimkan.

2. PPATK berkoordinasi dengan pihak pelapor terkait peningkatan kualitas LTKM dan

laporan lainnya.

3. PPATK berkoordinasi dengan penyidik dan atau instansi terkait terkait pemenuhan

persyaratan permintaan informasi kepada PPATK.

4. PPATK berkoordinasi dengan penyidik dan/atau instansi terkait sehubungan dengan

peningkatan kualitas Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan Informasi PPATK.

Tabel 3.22


IKSS


Tahun

2017

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target Tahun

2019

2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah HA, HP,

dan informasi yang

ditindaklanjuti

77

laporan

181

laporan

182

laporan

255

laporan

301

laporan

509

laporan

169,1%


mencapai 169,1%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah sangat baik. Upaya-


upaya yang akan ditempuh oleh PPATK untuk meningkatkan kinerja pada periode

pengukuran kinerja selanjutnya adalah:

1. PPATK meningkatkan pemahaman pihak pelapor atas kewajiban pelaporan dan

kualitas LTKM dan laporan lainnya.

2. PPATK meningkatkan koordinasi dengan penyidik dan/atau instansi terkait

sehubungan dengan peningkatan kualitas Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan

Informasi PPATK. Sebagian besar HA, Hasil Pemeriksaan, dan Informasi yang

disampaikan baru ditindaklanjuti pada tahun berikutnya, sehingga diperlukan

koordinasi dengan penyidik dan instansi terkait lainnya dalam upaya pemantauan

terkait progress tindak lanjut atas HA, HP, dan Informasi PPATK yang telah

dikirimkan.

3. PPATK memantau pemanfaatan HA, HP, dan Informasi oleh penyidik.

4. PPATK meningkatkan kualitas sumber daya manusia analis melalui kegiatan sharing

knowledge yang dilakukan secara internal maupun dengan instansi lain di dalam dan

luar negeri.

5. PPATK melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion dengan para pengguna HA,

HP, dan Informasi PPATK.

Sasaran strategis 7 dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas pembinaan dan

pengawasan yang dilakukan oleh PPATK kepada pihak pelapor dalam pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sasaran strategis

7 diukur keberhasilannya melalui dua IKSS, yaitu Persentase laporan dari pihak pelapor

yang memenuhi standar pelaporan dan Indeks kepatuhan pihak pelapor. Pencapaian

kinerja SS 7 tahun 2017 adalah relatif baik dengan capaian kinerja sebesar 110,29%.

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya kepatuhan pelaporan


Tabel 3.23

Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-7 PPATK

Tahun 2017

NO. INDIKATOR KINERJA SASARAN

STRATEGIS

TARGET

TAHUN 2017

REALISASI

TAHUN 2017

CAPAIAN

TAHUN 2017

1 Persentase laporan dari pihak pelapor

yang memenuhi standar pelaporan.

95% 95,54% 100,57%

2 Indeks kepatuhan pihak pelapor. 4 indeks 5 indeks 120%

Rata-rata capaian kinerja 110,29%

Laporan yang memenuhi standar pelaporan merupakan laporan yang terbatas pada

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). LTKM yang memenuhi standar

pelaporan adalah laporan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata cara

Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi

Keuangan tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan. Laporan yang diterima oleh PPATK

tidak termasuk laporan yang diterima berdasarkan hasil audit Direktorat Pengawasan

Kepatuhan PPATK, laporan dengan status non-aktif, laporan pengujian/sosialisasi, dan

laporan duplikasi. Laporan dari Pihak Pelapor yang memenuhi standar pelaporan

diperoleh dari aplikasi GRIPS (Gathering Reports and Information Processing System)

back end dengan mempertimbangkan field mandatory terisi dan tepat waktu.

Tabel 3.24

Jumlah Laporan dari Pihak Pelapor yang Memenuhi Standar Pelaporan

Tahun 2017

Jenis Laporan Laporan yang Diterima

oleh PPATK

Laporan yang Memenuhi

Standar Pelaporan

LTKM 55.646 53.162

Pada tahun 2017, target laporan dari Pihak Pelapor yang memenuhi standar

pelaporan, yaitu 95%. Realisasi kinerja yang berhasil dicapai adalah 95,54% dengan

penjelasan, yaitu jumlah laporan yang diterima oleh PPATK sebanyak 55.646 laporan

IKSS 9: Persentase laporan dari pihak pelapor yang memenuhi standar pelaporan


dan jumlah laporan yang memenuhi standar pelaporan sebanyak 53.162 laporan. Dengan

demikian, capaian kinerja indikator kinerja tersebut sebesar 100,57%.

Tabel 3.25


Tahun 2017

IKSS Target

Tahun 2017

Realisasi

Tahun 2017

Capaian Tahun

2017 2016

Persentase laporan dari pihak pelapor

yang memenuhi standar pelaporan. 95% 95,54% 100,57% 103,04%

Capaian kinerja IKSS ini pada tahun 2017 telah mencapai sebesar 100,57%.

Secara persentase, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016, capaian kinerja

pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2,47% karena jumlah laporan yang tidak

memenuhi standar pelaporan lebih banyak terjadi pada tahun 2017. Namun demikian,

capaian kinerja IKSS telah berhasil melampaui target tahun 2017. Hal ini menunjukkan

bahwa banyak laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor kepada PPATK telah

memenuhi standar pelaporan yang mengindikasikan bahwa pembinaan PPATK kepada

pihak pelapor telah dilakukan dengan baik.

Tabel 3.26


IKSS


Tahun

2017

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target Tahun

2019

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase laporan

dari pihak

pelapor yang

memenuhi

standar pelaporan

95% 95% 95% 95% 95% 95,54% 100,57%


mencapai 100,57%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah relatif baik. Upaya-

upaya yang akan ditempuh oleh PPATK untuk meningkatkan kinerja pada periode

pengukuran kinerja selanjutnya adalah PPATK lebih meningkatkan koordinasi dengan

Pihak Pelapor, LPP, maupun asosiasi terkait dengan tata cara pelaporan ke PPATK,

sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan persentase laporan dari pihak pelapor

yang memenuhi standar pelaporan.


Kepatuhan Pihak Pelapor mencakup kepatuhan pihak pelapor dalam memenuhi

ketentuan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan yang

meliputi penilaian dari komponen:

1) Tingkat kepatuhan pihak pelapor;

2) Tercapainya sasaran audit khusus;

3) Pemantauan tindak lanjut hasil audit; dan

4) Hasil koordinasi yang ditindaklanjuti oleh LPP.

Nilai dari masing-masing komponen tersebut, sebagai berikut:

1) Tingkat kepatuhan pihak pelapor berhasil memperoleh nilai 3 dengan rata-rata tingkat

kepatuhan sebesar 75,83% yang termasuk dalam kategori tingkat kepatuhan yang

cukup baik.

2) Tingkat pencapaian sasaran audit khusus berhasil memperoleh nilai 95,91%.

3) Pemantauan tindak lanjut hasil audit oleh LPP berhasil memperoleh nilai 85%.

4) Hasil koordinasi pelaksanaan pengawasan kepatuhan yang ditindaklanjuti oleh LPP

berhasil memperoleh nilai 96,22%.

Tabel 3.27

Interval Indeks Kepatuhan Pihak Pelapor

No Interval Indeks Kepatuhan Pihak Pelapor

1 0% ≤ x ≤ 20% Indeks 1 (Tidak baik)

2 20% < x ≤ 40% Indeks 2 (Kurang baik)

3 40% < x ≤ 60% Indeks 3 (Cukup baik)

4 60% < x ≤ 80% Indeks 4 (Baik)

5 80% < x ≤ 100% Indeks 5 (Sangat baik)

Tabel 3.28


Tahun 2017

IKSS Target

Tahun 2017

Realisasi

Tahun 2017

Capaian Tahun

2017 2016

Indeks kepatuhan pihak pelapor. 4 indeks 5 indeks 120% 120%

IKSS 10: Indeks kepatuhan pihak pelapor


Pada tahun 2017, target kinerja Indeks kepatuhan Pihak Pelapor, yaitu 4 indeks.

Realisasi kinerja yang berhasil dicapai dari rata-rata capaian empat komponen Indeks

kepatuhan Pihak Pelapor adalah 5 indeks dari skala 5. Nilai rata-rata indeks kepatuhan

pihak pelapor yang berhasil dicapai oleh PPATK sebesar 88,24%. Berdasarkan Tabel

3.27, kepatuhan pihak pelapor berada dalam kategori yang sangat baik. Dengan

demikian, capaian kinerja indikator kinerja tersebut sebesar 125%, tetapi capaian kinerja

maksimum yang diakui adalah 120%.

Tabel 3.29



Tahun

2017

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target Tahun

2019

2015 2016 2017 2018 2019

Indeks Kepatuhan

Pihak Pelapor 4

indeks

4

indeks

4

indeks

5

indeks

5

indeks

5

indeks

100%


mencapai 100%. Secara persentase, capaian kinerja ini relatif baik. Upaya-upaya yang

akan ditempuh untuk mempertahankan Indeks kepatuhan pihak pelapor pada periode

pengukuran kinerja selanjutnya, antara lain:

a. PPATK dalam melakukan pengawasan kepatuhan akan lebih menitikberatkan kepada

Pihak Pelapor yang sudah melakukan registrasi pelaporan.

b. PPATK menetapkan tujuan audit khusus yang sesuai dengan kewenangan PPATK.

c. PPATK memperbaiki prosedur pemantauan hasil audit.

d. PPATK selalu berkoordinasi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Sasaran strategis 8 dimaksudkan agar PPATK berupaya untuk meningkatkan

kemampuan pihak pelapor dan aparat penegak hukum melalui kegiatan pendidikan dan

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya kemampuan pihak pelapor

dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan

pendanaan terorisme


pelatihan. Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan

serangkaian tugas dan fungsi analisis, pelaporan, penyidikan dan penyelidikan dalam

upaya membangun rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Sasaran strategis 8 memiliki satu ukuran keberhasilan, yaitu Persentase kelulusan

peserta diklat. Pada tahun 2017, realisasi kinerja SS 8 tidak dapat diukur karena gedung

pusat pendidikan dan pelatihan PPATK baru selesai dibangun pada akhir tahun 2017,

sehingga PPATK belum dapat melaksanakan pelatihan kepada pihak pelapor dan aparat

penegak hukum.

Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

bertujuan agar setiap pelaku usaha, yaitu Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan

Jasa, dan para penegak hukum dapat meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan

pekerjaannya. Dengan meningkatnya persaingan usaha, pihak pelapor dan aparat

penegak hukum dituntut untuk terus meningkatkan kemampuannya, sehingga tidak

tertinggal dengan pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang. Pelatihan APU PPT

juga bertujuan untuk menyiapkan kaderisasi bagi pelaku usaha dan penegak hukum

dalam memahami TPPU dan TPPT. Pelatihan APUPPT harus dilaksanakan secara

berkesinambungan dan terintegrasi. Dengan pengelolaan pelatihan yang baik, maka

dapat tercipta sumber daya manusia yang profesional yang memiliki keahlian APU PPT.

PPATK memberikan prioritas bagi pengembangan sumber daya manusia tidak hanya

bagi pihak internal PPATK, tetapi juga bagi pihak eksternal PPATK, yaitu para penegak

hukum dan instasi terkait lainnya untuk bersama-sama dapat mencegah dan

memberantas TPPU dan TPPT.

Sasaran peningkatan kemampuan pihak pelapor dan aparat penegak hukum dalam

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

adalah meningkatnya pemahaman para pemangku kepentingan PPATK, khususnya para

pihak pelapor dan aparat penegak hukum, dalam memudahkan pelaksanaan serangkaian

IKSS 11: Persentase kelulusan peserta diklat


tugas dan fungsi analisis, pelaporan, penyidikan, dan penyelidikan dalam upaya

membangun rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang tangguh.

PPATK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan peran para pihak

pelapor dan juga aparat penegak hukum sebagai garda terdepan pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Banyaknya pihak yang perlu mendapatkan pengetahuan akan rezim anti pencucian uang

yang efektif di Indonesia, sehingga diperlukan banyak tenaga-tenaga yang andal yang

dapat menyampaikan pemahaman. Untuk itu, diperlukan pula pelatihan dan pendidikan

bagi trainer (training for trainers) yang dapat menstimulasi berkembangnya

pengetahuan dan pemahaman akan anti pencucian uang.

Dalam membentuk sumber daya manusia yang andal, PPATK menyelenggarakan

seluruh kegiatan pengembangan kompetensi dan pengetahuan pegawai PPATK dan

pemangku kepentingan melalui pembangunan sarana pendidikan dan pelatihan di bidang

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

yang terintegrasi. Diharapkan melalui wadah tersebut, PPATK dapat mengoptimalkan

kinerja seluruh pihak yang merupakan bagian dari rezim anti pencucian uang di

Indonesia sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak.

Tabel 3.30


Tahun 2017

IKSS Target

Tahun 2017

Realisasi

Tahun 2017

CapaianTahun

2017 2016

Persentase kelulusan peserta diklat 100% N/A N/A N/A

Sampai dengan akhir tahun 2017, PPATK belum dapat menunjukkan realisasi

kinerja pelaksanaan diklat karena Pusdiklat APU PPT belum memiliki Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja Pusdiklat APU PPT dan Peraturan Kepala

PPATK Nomor 03 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Pusat Pelaporan

dan Analisis Transaksi Keuangan baru diundangkan pada 9 Mei 2017. Namun, upaya

yang telah dilakukan oleh PPATK selama tahun 2017 adalah melakukan simulasi

beberapa diklat yang diselenggarakan di Pusdiklat. Diklat tersebut dilaksanakan untuk

meningkatkan kompetensi para pegawai PPATK dalam melakukan tugas dan fungsinya


melalui penyelenggaraan diklat yang dikelola oleh Biro SDM, Organisasi, dan Tata

Laksana. Selain melibatkan para pegawai PPATK, beberapa diklat juga melibatkan

pihak eksternal, contohnya para penyidik, pihak pelapor, dan instansi lainnya. Materi

diklat disesuaikan dengan kebutuhan para stakeholders.

Secara garis besar, beberapa jenis pelatihan yang telah diselenggarakan oleh

PPATK selama tahun 2017, antara lain:

1. Program pengembangan, yaitu pelatihan yang diberikan kepada para pegawai untuk

meningkatkan kemampuan teknis, sehingga dapat membantu pelaksanaan tugas dan

jabatan.

2. Program aplikasi, yaitu pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan

dan keterampilan pegawai maupun institusi eksternal dalam mendukung

pekerjaannya. Pendidikan aplikasi dapat dilaksanakan secara in house training

maupun dengan mengikutsertakan pegawai dalam public training yang

diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Kepala PPATK Nomor 03 Tahun 2017,

PPATK mengalami perubahan struktur organisasi dengan penambahan unit organisasi

baru, yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT. Pusdiklat APU PPT tersebut baru

selesai dibangun, sehingga masih dibutuhkan waktu untuk mempersiapkan perangkat

organisasinya, terutama Pusdiklat APU PPT yang akan dipersiapkan untuk menjadi

satker mandiri. Oleh karena itu, target dan realisasi kinerja indikator kinerja atas sasaran

strategis meningkatnya kemampuan Pihak Pelapor dan aparat penegak hukum dalam

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan

Terorisme belum dapat diukur capaian kinerjanya pada tahun 2017.

Tabel 3.31



Tahun

2017

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target

Tahun 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase kelulusan

peserta diklat.

100% 100% 100% 100% 100% N/A N/A


Capaian kinerja tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan target kinerja tahun

2019 karena belum terlaksananya penyelenggaraan diklat di Pusdiklat APU-PPT hingga

penghujung tahun 2017. Oleh karena itu, upaya-upaya yang akan ditempuh oleh PPATK

untuk meningkatkan kinerja pada periode pengukuran kinerja selanjutnya adalah

melakukan perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan Pusdiklat APU PPT,

mengembangkan modul dan kurikulum Pusdiklat APU PPT, dan pengembangan

kompetensi pegawai Pusdiklat APU PPT PPATK.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja:

Formalisasi struktur organisasi dan pengangkatan pejabat yang menempati Pusat

Pendidikan dan Pelatihan APU PPT Pusdiklat yang baru ditetapkan. Selain itu, sarana

dan prasarana di Pusdiklat juga masih belum memadai, sehingga operasional Pusdiklat

APU PPT belum sepenuhnya dapat berjalan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala:

PPATK melakukan perbaikan sarana dan prasarana di Pusdiklat APU PPT. Selain

itu, telah dilakukan simulasi beberapa diklat yang diselenggarakan di Pusdiklat yang

melibatkan pihak internal dan eksternal. Pada tahun 2018, Pusdiklat APU PPT

diharapkan dapat sepenuhnya beroperasi sebagai satker mandiri.

Sasaran strategis 9 dimaksudkan agar PPATK lebih mengoptimalkan upaya

pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme melalui penyusunan

peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sasaran strategis 9 ini diukur keberhasilannya melalui satu IKSS, yaitu Persentase

pemenuhan produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme. Pencapaian kinerja SS 9

tahun 2017 adalah relatif baik dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Sasaran Strategis 9: Terpenuhinya produk hukum

pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme


PPATK menetapkan target kinerja indikator kinerja Persentase pemenuhan produk

hukum TPPU dan pendanaan terorisme sebesar 100%. PPATK telah menyusun lima

belas rancangan produk hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan

pendanaan terorisme dari lima belas rancangan produk hukum yang telah ditetapkan

dalam road map regulasi PPATK pada tahun 2017. Dengan demikian, capaian kinerja

indikator kinerja tersebut sebesar 100%.

Selama tahun 2017, PPATK telah menyusun lima belas rancangan produk hukum

yang berupa peraturan presiden dan peraturan Kepala PPATK di bidang pencegahan dan

pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme. Produk hukum yang telah ditetapkan

tersebut, meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan

Penerimaan Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik

Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

3. Peraturan Kepala PPATK Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan

Kepala PPATK Nomor PER-14/1.02.1/PPATK/10/2011 tentang Penerapan Prinsip

Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pergadaian.

4. Peraturan Kepala PPATK Nomor 03 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata

Kerja PPATK.

5. Peraturan Kepala PPATK Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan

Kepala PPATK No: KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 tentang Pedoman Identifikasi

Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme Bagi PJK.

6. Peraturan Kepala PPATK Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip

Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan.

IKSS 12: Persentase pemenuhan produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme



Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lain.

8. Peraturan Kepala PPATK Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas

Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Weapon Mass

Destruction dan Pemblokiran Serta Merta.


Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advokat.


Mengenali Pengguna Jasa Bagi PPAT.

11. Peraturan Kepala PPATK Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyampaian

Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan PPATK.

12. Peraturan Kepala PPATK Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-06/1.01/PPATK/06/14 tentang Jadwal

Retensi Arsip pada PPATK.


Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Pos.

14. Peraturan Kepala PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh PJK.

15. Peraturan Kepala PPATK Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi

di Lingkungan PPATK.

Tabel 3.32


Tahun 2017

IKSS Target

Tahun 2017

Realisasi

Tahun 2017

Capaian Tahun

2017 2016

Persentase pemenuhan produk hukum

TPPU dan pendanaan terorisme. 100% 100% 100% 100%

Berdasarkan Tabel 3.30, diketahui bahwa PPATK berhasil mencapai target kinerja

IKSS Persentase pemenuhan produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme sebesar

100%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016, capaian kinerja IKSS


ini juga menyamai capaian kinerja pada tahun 2016, yaitu 100%. Upaya-upaya yang

telah dilakukan oleh PPATK untuk mencapai target kinerja tersebut, antara lain:

1. PPATK mengutamakan asas keadilan, kemandirian, profesionalisme, dan tanggung

jawab dalam melaksanakan layanan penyusunan produk hukum.

2. PPATK melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM selaku mitra

PPATK dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

3. Koordinasi yang efektif dengan unit kerja pemrakarsa, sehingga tujuan penyusunan

produk hukum sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel 3.33



Tahun

2017

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target Tahun

2019

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase

pemenuhan produk

hukum TPPU dan

pendanaan

terorisme yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, capaian IKSS ini telah

mencapai 100% yang telah menyamai target kinerja tahun 2019. Secara persentase,

capaian kinerja ini relatif baik. Upaya-upaya yang akan ditempuh oleh PPATK untuk

meningkatkan persentase pemenuhan produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme

yang ditindaklanjuti pada periode pengukuran kinerja selanjutnya adalah peningkatan

kecepatan penyelesaian produk hukum dan penyelesaian produk hukum yang

menggunakan skala prioritas, sehingga diharapkan persepsi seluruh unit kerja

pemrakarsa sesuai dengan target yang telah ditetapkan.


Sasaran strategis 10 dimaksudkan agar PPATK dapat mengetahui kualitas

manajemen kinerja dan risikonya yang mendukung keberlangsungan bisnis proses

PPATK. Sasaran strategis10 diukur keberhasilannya melalui satu IKSS, yaitu Indeks tata

kelola teknologi informasi PPATK. Pencapaian kinerja SS 10 tahun 2017 adalah relatif

baik dengan capaian kinerja sebesar 98%.

PPATK melakukan penilaian terhadap tata kelola teknologi informasi terkait

pengelolaan teknologi informasi yang dijalankan, termasuk dasar hukum, pedoman,

dan standar baku dalam pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi di PPATK.

Penilaian ini dilakukan secara rutin setiap tahun sebagai pemantauan terhadap tingkat

kematangan tata kelola TI. Sebagai wujud independensi dalam penilaian, mulai tahun

2017, reviu atau audit tata kelola teknologi informasi dilaksanakan oleh Inspektorat

PPATK yang dibantu oleh para akademisi.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap tata kelola teknologi informasi diperoleh

hasil sebesar 2,94 indeks dari skala 5. Capaian kinerja adalah 98% terhadap target

kinerja tahun 2017, yaitu sebesar 3 indeks.

Komitmen peningkatan kematangan tata kelola TI ini adalah upaya untuk

memberikan jaminan dan standardisasi layanan TI untuk menopang peningkatan

keandalan sistem TI sebagai salah satu pilar dari Rencana Strategis PPATK. Secara

keseluruhan, nilai maturitas tata kelola teknologi informasi di PPATK sebesar 2,94

termasuk ke dalam kategori berulang. Hal ini menggambarkan bahwa tata kelola

teknologi informasi di PPATK merupakan suatu proses yang selalu dilaksanakan,

Sasaran Strategis 10: Meningkatnya keandalan sistem

teknologi informasi PPATK

IKSS 13: Indeks tata kelola teknologi informasi PPATK.


sebagian besar terstandardisasi dan terdokumentasi, tetapi pola komunikasi masih

memerlukan perbaikan dan penyempurnaan.

Tingkatan dalam maturity model yang digunakan sebagai acuan penilaian tata

kelola TI di PPATK, sebagai berikut:

Tabel 3.34

Tingkatan Maturity Model

Level Maturity Keterangan

0 Non eksis: Proses tidak ada dan organisasi tidak mengenal adanya tata

kelola TI.

1 Initial/Adhoc: Proses kadang dilaksanakan/ad hoc (khusus) kasus demi

kasus dan tidak ada standardisasi serta tidak terorganisasi.

2 Berulang: Proses telah dibentuk, tetapi belum ada koordinasi dari

prosedur standar dan tanggung jawab, serta tidak terdokumentasi.

3 Terdefinisi: Proses selalu dilaksanakan, terstandardisasi, terdokumentasi,

dan dikomunikasikan.

4 Terkelola: Proses selalu dilaksanakan, terdokumentasi, dikomunikasikan,

dikelola dengan baik, serta dapat diukur pencapaiannya.

5 Optimal: Proses selalu dilaksanakan, terdokumentasi, dikomunikasikan,

dikelola, dapat diukur dan dioptimasi hasilnya sesuai dengan kebutuhan

organisasi secara otomatis (dapat memanfaatkan tool).

Tabel 3.35

Nilai Asesmen Tata Kelola TI Setiap Domain Tahun 2017

Domain Nilai

Plan and Organize (PO) 2,80

Aqcuire and Implement (AI) 2,90

Deliver and Support (DS) 3,04

Monitor and Evaluate (ME) 3,05

Rata-rata 2,94

Tabel 3.36


Tahun 2017

IKSS Target

Tahun 2017

Realisasi

Tahun 2017

CapaianTahun

2017 2016

Indeks tata kelola teknologi

informasi PPATK 3 indeks 2,94 indeks 98% 102,18%

Pada tabel 3.32 dapat terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2017 mengalami

penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016. Capaian kinerja tahun 2017


mengalami penurunan sebesar 2,18% dibandingkan capaian tahun 2016 disebabkan

target kinerja pada tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016.

Tabel 3.37



Tahun

2016

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target

Tahun 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Indeks tata kelola

teknologi informasi

PPATK

2,5

indeks

2,75

indeks

3

indeks

3,25

indeks

3,5

indeks

2,94

indeks

84%

Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, capaian kinerja IKK ini telah

mencapai 84%. Jika mencermati nilai kematangan 3,5 indeks yang dituju pada tahun

2019, target tersebut merupakan target yang cukup tinggi karena mencerminkan

kematangan sistem TI yang cukup baik dan terlaksana dalam tatanan sistem yang

teratur dan rapi, sehingga memerlukan perencanaan yang matang untuk melakukan

peningkatan secara berkelanjutan. Secara persentase, capaian kinerja pada tahun 2017

ini relatif baik. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dan upaya

untuk meningkatkan kinerja pada periode pengukuran kinerja selanjutnya, antara lain:

1. Belum terpenuhinya rekomendasi tahun 2016 terkait penyusunan dokumen

pendukung tata kelola teknologi informasi.

2. Terjadi perubahan jumlah personil yang mengakibatkan beban kerja tiap individu

di Pusat TI menjadi tidak seimbang.

3 Penentuan target yang cukup tinggi tanpa melihat sumber daya manusia yang

dimiliki oleh PTI telah menjadikan beberapa pekerjaan yang terkait tata kelola

teknologi informasi menjadi terbengkalai.

5. Kurangnya pengawasan dari pimpinan Pusat TI dalam penyelesaian hasil

rekomendasi tahun 2016 dan pelaksanaannya pada tahun 2017.

6. Pendidikan dan pelatihan bagi staf TI dalam mengembangkan pengetahuan dan

kemampuan belum dapat dilakukan secara menyeluruh sesuai kebutuhan TI.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada periode



1. PPATK melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman yang dimiliki oleh

PTI, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan prosedur.

2. PPATK menambah jumlah personil di PTI.

3. PPATK melakukan pengawasan terhadap pencapaian tata kelola TI.

4. Pendidikan dan pelatihan bagi staf TI dengan mengacu kepada pemetaan

kompetensi maupun kebutuhan pengembangan.

Sasaran strategis 11 dimaksudkan agar PPATK dapat menyelenggarakan sistem

manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbasis kompetensi yang sejalan

dengan kebijakan nasional melalui program reformasi birokrasi yang mengamanatkan

pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, serta mampu

bersaing secara global. Guna mendukung komitmen tersebut, PPATK menetapkan

indicator kinerja berupa penilaian kompetensi SDM PPATK sebagai tolok ukur

keberhasilan pengelolaan SDM PPATK. Penetapan indikator kinerja tersebut

merepresentasikan program penataan sistem manajemen SDM aparatur melalui

pengembangan model kompetensi dan pengembangan Standar Kompetensi Jabatan.

Sasaran strategis 11 diukur keberhasilannya melalui satu IKU, yaitu Persentase

pegawai PPATK yang memiliki penilaian prestasi kerja yang baik. Pencapaian kinerja

SS 11 relatif baik dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan pasal 18 Peraturan Kepala PPATK Nomor: 16/1.01/PPATK/11/12

tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai PPATK, pegawai yang berprestasi baik adalah

Sasaran Strategis 11: Meningkatnya kualitas sumber daya

manusia PPATK

IKSS 14: Persentase pegawai PPATK yang memiliki penilaian

prestasi kerja baik


pegawai yang memenuhi batas penilaian prestasi kinerja “Baik” atau berada di atas nilai

75, berdasarkan dua komponen penilaian yaitu SKP (60%) dan perilaku kerja (40%).

Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai akan dapat diketahui

terjadinya gap antara tingkat kesesuaian kemampuan dalam pengetahuan, keterampilan,

dan sikap perilaku SDM yang menempati suatu jabatan tertentu dengan kinerja minimal

yang harus dipenuhi, sehingga langkah yang diambil sebagai tindak lanjut dalam

melakukan pengembangan kompetensi SDM PPATK dapat dilakukan dengan tepat.

Indikator keberhasilan dari sasaran strategis tersebut beserta target dan realisasi kinerja,

sebagai berikut:

Tabel 3.38


Tahun 2017

IKSS Target

Tahun 2017

Realisasi

Tahun 2017

Capaian Tahun

2017 2016

Persentase pegawai PPATK yang

memiliki prestasi kerja pegawai baik 100% 100% 100% 100%

Dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015

tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, PPATK harus didukung oleh

para pegawai yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan mampu

menghasilkan kinerja yang optimal.

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan

oleh setiap pegawai agar dapat menyelesaikan pekerjaan secara optimal. Kompetensi

dibagi menjadi dua kategori, yaitu hard competency dan soft competency. Kompetensi

merupakan gambaran potensi yang dimiliki oleh pegawai. Hasil tersebut akan dibuktikan

dengan kinerja pegawai yang bersangkutan pada tahun berjalan untuk dijadikan sebagai

bahan pengembangan diri dan karir para pegawai.

Pengukuran prestasi kerja para pegawai telah dilakukan selaras dengan target

perjanjian kinerja pada unit kerja. Setiap awal tahun, seluruh pegawai PPATK

diwajibkan untuk menyusun SKP (Sasaran Kerja Pegawai) yang merupakan turunan dari

indikator kinerja kegiatan unit eselon II. Sebagai komponen tambahan penilaian prestasi


kerja, perilaku pegawai juga tidak luput dari penilaian. Penyusunan SKP dan

penyampaian penilaian perilaku kurja tersebut telah dilakukan melalui sistem aplikasi

Sistem Informasi Aplikasi Penilaian Kinerja (SIAPIK), sehingga meminimalkan peluang

pegawai yang melakukan tugas atau pekerjaan yang tidak selaras dengan sasaran unit

eselon II yang diembannya.

Pada tahun 2017, PPATK menetapkan target kinerja Persentase Pegawai PPATK

yang memiliki prestasi kerja baik sebesar 100%. Berdasarkan data yang diperoleh per 14

Februari 2018, dari 399 pegawai PPATK, 258 pegawai PPATK telah melakukan input

data SKP ke dalam aplikasi SIAPIK. Pada tahun 2017, tidak seluruh pegawai

memperoleh penilaian prestasi kerja. Pengecualian dilakukan terhadap satu orang

pegawai PPATK dengan status Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) dan empat

orang pegawai kontrak yang telah resign per 31 Desember 2017. Dengan demikian,

perhitungan penilaian SKP tahun 2017 hanya dilakukan terhadap 399 orang pegawai.

Berdasarkan data SIAPIK, 258 pegawai tersebut memiliki rata-rata prestasi kerja

sebesar 91,12 dan berada pada kategori sangat baik atau mengalami peningkatan rata-

rata nilai sebesar 1,91 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan capaian kinerja

disebabkan peningkatan realisasi kinerja pegawai. Selain itu, pada beberapa pegawai

diindikasikan terdapat penetapan target kinerja yang terlalu rendah, sehingga

menyebabkan realisasi kinerja yang terlalu tinggi.

Tabel 3.39



Tahun

2017

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target Tahun

2019

2015 2016 2017 2018 2019

Persentase pegawai

PPATK yang

memiliki prestasi

kerja Baik.

90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



yang akan ditempuh oleh PPATK untuk meningkatkan prestasi kerja pada periode



1. Perbaikan terhadap infrastruktur aplikasi SIAPIK.

2. Penegakan sanksi administrasi bagi para pegawai yang terlambat menyampaikan

formulir Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.

3. Pendampingan secara rutin kepada pegawai yang membutuhkan asistensi dalam

pengisian penilaian prestasi kerja.

Melalui sasaran strategis 12, PPATK bertujuan untuk menjamin agar seluruh

kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan demikian, manajemen kinerja adalah cara mengelola kegiatan organisasi untuk

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sasaran strategis 12 diukur

keberhasilannya melalui satu IKSS, yakni Nilai AKIP PPATK. Persentase capaian

kinerja SS 12 belum dapat diukur capaiannya hingga akhir tahun 2017.

Nilai AKIP PPATK adalah nilai hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan dan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan sistem akuntabilitas

kinerja PPATK. Nilai AKIP PPATK diukur keberhasilannya melalui kesesuaian

penerapan sistem kinerja di PPATK dengan peraturan yang berlaku. Target dan realisasi

kinerja indikator kinerjauntuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya

kualitas manajemen kinerja PPATK, sebagai berikut:

IKSS 15: Nilai AKIP PPATK

Sasaran strategis 12: Meningkatnya kualitas manajemen

kinerja PPATK


Tabel 3.40


Tahun 2017

IKSS Target

Tahun 2017

Realisasi

Tahun 2017

Capaian

2017 2016

Nilai AKIP PPATK Nilai A N/A N/A 91,94%

Berdasarkan surat Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi nomor:

B/583/M.AA.05/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang suratnya diterima oleh PPATK

pada tanggal 6 Juni 2017 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2016, PPATK memperoleh nilai hasil evaluasi sebesar 73,55 dengan

tingkat akuntabilitas kinerja BB (sangat baik) untuk pengelolaan sistem akuntabilitas

kinerja PPATK pada tahun 2016. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa tingkat

efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya,

kualitas pembangunan budaya kinerja organisasi, dan penyelenggaraan pemerintahan

yang berorientasi pada hasil, sudah menunjukkan hasil yang baik.

Pada tahun 2017, PPATK menargetkan nilai AKIP PPATK adalah nilai A.

PPATK telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2016 PPATK. Laporan kinerja tersebut

telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja. Laporan kinerja tersebut juga telah memuat profil PPATK, target kinerja yang

ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran

strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud,

termasuk penggunaan sumber daya.

Hasil penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja PPATK pada tahun 2015 dan 2016

yang diperoleh dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, sebagai berikut:

Tabel 3.41

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PPATK Tahun 2015 dan 2016

No Komponen Bobot Tahun 2015 Tahun 2016

1 Perencanaan kinerja 30 24,28 24,00

2 Pengukuran kinerja 25 16,88 18,00

3 Pelaporan kinerja 15 11,08 11,08


No Komponen Bobot Tahun 2015 Tahun 2016

4 Evaluasi kinerja 10 8,00 8,00

5 Capaian kinerja 20 12,01 12,42

Nilai hasil evaluasi 100 72,25 73,55

Tingkat akuntabilitas kinerja BB BB

Dengan memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi sistem AKIP PPATK dari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan sebagai

upaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan, maka selama tahun 2017,

PPATK telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

1. Pembentukan Tim Pengelolaan Kinerja PPATK Tahun Anggaran 2017 dengan

Keputusan Kepala PPATK Nomor 120 Tahun 2017.

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 PPATK telah ditandatangani oleh Kepala PPATK

pada 22 Desember 2016.

3. Pengembangan aplikasi e-RKA guna mendukung penyelenggaraan sistem anggaran

dan akuntabilitas kinerja PPATK yang berbasis teknologi informasi.

4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja melalui penyusunan laporan capaian

kinerja secara triwulanan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bappenas dan

Direktorat Jenderal Anggaran.

Laporan kinerja disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada

pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan kinerja juga

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi PPATK untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Tahun 2016 PPATK telah disusun dan disampaikan kepada presiden

melalui Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dengan surat Kepala PPATK No.:

B/35/KU.06.03/II/2017 pada 27 Februari 2017.

Tabel 3.42



Tahun

2017

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target Tahun

2019

2015 2016 2017 2018 2019

Nilai AKIP

PPATK

B

Nilai

A

Nilai

A

Nilai

A

Nilai

A

Nilai

N/A N/A


Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, capaian kinerja IKSS ini pada

tahun 2017 adalah N/A. Hal ini disebabkan hingga 31 Desember 2017, PPATK belum

memperoleh hasil penilaian evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja PPATK tahun

2017 dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

PPATK menghadapi beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja nilai AKIP PPATK, antara

lain:

1. Masih kurangnya pemahaman pengelola kinerja dalam melakukan pengukuran

indikator kinerja dan penyusunan laporan kinerja pada unit kerja masing-masing.

2. Terdapat rumusan penghitungan kinerja yang kurang sesuai dengan indikator

kinerja.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka PPATK melakukan upaya-

upaya, antara lain:

1. PPATK menyesuaikan target dan indikator kinerja, melaksanakan perbaikan

rumusan penghitungan kinerja yang kurang sesuai dengan indikator kinerja melalui

reviu tengah periode Renstra PPATK Tahun 2015-2019.

2. PPATK lebih mengintensifkan pelaksanaan kegiatan pendampingan terhadap

pengelola kinerja seluruh unit kerja dalam penyusunan dokumen perencanaan dan

laporan kinerja.

3. PPATK melaksanakan evaluasi dan monitoring capaian kinerja triwulanan dan

penyusunan laporan kinerja masing-masing unit kerja.

4. PPATK melakukan pengintegrasian sistem informasi kinerja dengan

mengembangkan aplikasi e-RKA dalam upaya pemantauan dan pelaporan kinerja.


Melalui sasaran strategis 13, PPATK ingin mewujudkan reformasi birokrasi

PPATK yang efektif untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik yang

mencakup seluruh sasaran area perubahan reformasi birokrasi dengan indicator, antara

lain bebas korupsi, bebas pelanggaran, komunikasi publik yang baik, penggunaan jam

kerja yang produktif dan efektif, serta penerapan reward dan punishment secara

konsisten dan berkelanjutan. Capaian kinerja SS 13 belum dapat diketahui realisasi

kinerjanya karena PPATK belum memperoleh hasil penilaian evaluasi program

reformasi birokrasi PPATK tahun 2017 dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah

menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 melalui Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun

2015. Dengan ditetapkannya Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 tersebut,

PPATK dituntut untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap program

mikro reformasi birokrasi PPATK. Sasaran reformasi birokrasi yang ingin dicapai

selama periode lima tahun tersebut adalah (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2)

birokrasi yang efektif dan efisien; dan (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik

berkualitas. Guna memperoleh pemahaman dan pengetahuan terkait kebijakan Road

Map Reformasi Birokrasi Nasional periode 2015-2019, PPATK telah berkoordinasi

dengan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk memperoleh pendalaman

sebagai dasar dan pertimbangan dalam menetapkan langkah-langkah konkret yang akan

ditempuh selama periode lima tahun mendatang, serta berupaya lebih baik lagi dalam

memperbaiki kualitas penyelenggaraan PPATK yang sejalan dengan nawacita

pemerintah.

Sasaran strategis 13: Terwujudnya reformasi birokrasi

PPATK yang efektif

IKSS 16: Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK


Kesadaran untuk melakukan transformasi kelembagaan dan organisasi telah

mendorong PPATK untuk menetapkan Peraturan Kepala PPATK Nomor 08 Tahun 2016

tentang Road Map Reformasi Birokrasi PPATK periode 2015-2019. Arah kebijakan

dalam Road Map Reformasi Birokrasi PPATK tersebut berpedoman pada delapan area

perubahan dan tujuan kelembagaan, yakni (1) penguatan birokrasi pemerintah dalam

rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;

(2) meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan (3) meningkatnya

kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di PPATK pada tahun

2017 dilaksanakan berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi PPATK tahun 2015-

2019 yang meliputi delapan program, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan

Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana,

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan

Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 3.43


Tahun 2017

IKSS Target

Tahun 2017

Realisasi

Tahun 2017

Capaian Tahun

2017 2016

Nilai pelaksanaan reformasi

birokrasi

Nilai 75 N/A N/A 107,69%

Pada tahun 2017, PPATK menargetkan nilai pelaksanaan reformasi birokrasi

PPATK, yaitu nilai 75. Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK pada tahun 2016

adalah 75,38. PPATK terus melakukan langkah perbaikan untuk dapat meningkatkan

pencapaian pada tahun berikutnya. Sampai dengan 31 Desember 2017, PPATK belum

menerima hasil penilaian evaluasi reformasi birokrasi untuk periode 2017 yang

dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Keterlambatan

penerimaan informasi mengenai hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK

menjadi kendala yang berada di luar kendali PPATK, sehingga PPATK belum dapat

menyampaikan realisasi kinerja IKSS ini hingga akhir tahun 2017.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan Reformasi

Birokrasi dalam surat Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi nomor: B/83/RB.06/2017


tanggal 16 Februari 2017 yang suratnya diterima pada tanggal 6 Juni 2017 perihal Hasil

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, diperoleh penilaian berdasarkan komponen,

sebagai berikut:

Tabel 3.44

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi PPATK Tahun 2015 dan 2016

No Komponen Nilai Tahun 2015 Tahun 2016

A Komponen pengungkit

1 Manajemen perubahan 5 3,06 3,78

2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5 4,59 3,96

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6 2,66 4,18

4 Penataan Tata Laksana 5 3,63 3,60

5 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 15 8,60 11,70

6 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 6 4,19 4,35

7 Penguatan Pengawasan 12 6,98 6,67

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6 4,21 3,53

Subtotal 60 37,92 41,77

B Komponen Hasil

1 Nilai akuntabilitas kinerja 14 9,31 10,12

2 Survei internal integritas organisasi 6 4,59 5,00

3 Survei eksternal persepsi korupsi 7 5,79 6,56

4 Opini BPK 3 3,00 3,00

5 Survei eksternal pelayanan publik 10 7,00 8,93

Subtotal 40 29,69 33,61

Indeks reformasi birokrasi 100 67,60 75,38

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan

reformasi birokrasi di PPATK. Output pelaksanaan reformasi birokrasi yang dihasilkan

selama tahun 2017, sebagai berikut:

1) Program 1: Manajemen Perubahan

✓ Penetapan Peraturan Kepala PPATK Nomor 08 Tahun 2016 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi PPATK periode 2015-2019.

✓ Pembentukan Agen Perubahan pada setiap lini organisasi sebagai program

percontohan dalam membudayakan dan menginternalisasi nilai-nilai reformasi

birokrasi di PPATK.

2) Program 2: Penataan Peraturan Perundang-undangan

✓ Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan secara berkala.


3) Program 3: Penataan dan Penguatan Organisasi

✓ Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK.

✓ Peraturan Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata

Kerja PPATK.

4) Program 4: Penataan Tata Laksana

✓ Penetapan Peraturan Kepala PPATK Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-06/1.01/PPATK/04/15 tentang

Standar Operasional Prosedur Unit Kerja di Lingkungan PPATK;

✓ Penyusunan dokumen proses bisnis PPATK level 0-2 di PPATK;

5) Program 5: Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

✓ Penyusunan dokumen Analisis Jabatan PPATK;

✓ Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan pegawai dan organisasi;

✓ Implementasi Sistem Penilaian Kinerja secara online melalui aplikasi SIAPIK

yang terintegrasi dengan Perjanjian Kinerja;

✓ Penyusunan dokumen evaluasi jabatan PPATK;

✓ Pengembangan Aplikasi Assessment Centre di PPATK;

✓ Tersedianya Sistem Aplikasi Kepegawaian (SIMPEG) PPATK;

6) Program 6: Penguatan Akuntabilitas Kinerja

✓ Penetapan dokumen Peraturan Kepala PPATK Nomor 07 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-05/1.01/PPATK/03/15

tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Tahun 2015-2019.

✓ Penetapan Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pada PPATK.

7) Program 7: Penguatan Pengawasan

✓ Penetapan kerangka kerja dan rencana mitigasi manajemen risiko PPATK.

✓ Penetapan Peraturan Kepala PPATK Nomor 19 Tahun 2017 tentang

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PPATK.

8) Program 8: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


✓ Penetapan SOP Layanan pada Peraturan Kepala PPATK Nomor 12 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-

06/1.01/PPATK/04/15 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Kerja di

Lingkungan PPATK.

✓ Dukungan Keterbukaan Informasi Publik melalui Peraturan Kepala PPATK

Nomor PER-17/1.01/PPATK/11/15 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Kepala PPATK Nomor PER-11/1.01/PPATK/08/14 tentang Klasifikasi dan

Pengelolaan Informasi Pada PPATK.

✓ Pengembangan Sistem Informasi Publik-PPID PPATK dengan alamat

www.ppid.ppatk.go.id untuk menjamin keterbukaan informasi publik PPATK

kepada masyarakat.

✓ Peraturan Kepala PPATK Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Uji

Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan PPATK.

✓ Penyediaan layanan call center untuk memudahkan laporan pengaduan

masyarakat kepada PPATK.

Tabel 3.45



Tahun

2017

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target Tahun

2019

2015 2016 2017 2018 2019

Nilai pelaksanaan

reformasi

birokrasi PPATK.

65

Nilai

70

Nilai

75

Nilai

80

Nilai

85

Nilai

N/A N/A

Pada tahun 2017, PPATK menargetkan kinerja nilai pelaksanaan reformasi

birokrasi, yaitu nilai 75. Realisasi kinerja IKSS pada tahun 2017 belum dapat

dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 karena masih menunggu hasil penilaian

evaluasi program reformasi birokrasi PPATK periode 2017 yang dilakukan oleh

Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. PPATK akan terus berupaya untuk

mempercepat pelaksanaan program reformasi birokrasi melalui langkah-langkah, antara

lain:


1. PPATK melakukan sosialisasi dan internalisasi secara berkala dalam upaya mencapai

keseragaman dalam persepsi dan pemahaman terhadap kebijakan reformasi birokrasi

kepada seluruh pegawai PPATK.

2. PPATK melakukan koordinasi mengenai program dan kegiatan reformasi birokrasi

kepada seluruh pimpinan dan pegawai PPATK.

3. PPATK melakukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang menangani

reformasi birokrasi.

Sasaran strategis 14 dimaksudkan agar PPATK mampu menyajikan laporan

keuangan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga

mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan di

PPATK. Sasaran strategis 14 diukur keberhasilannya melalui satu IKSS, yaitu Opini

BPK. Pencapaian kinerja SS 14 relatif baik dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Opini BPK atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa

mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang

didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi

pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pada tahun 2017, PPATK menargetkan opini BPK atas Laporan Keuangan PPATK

adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). PPATK telah menyusun Laporan Keuangan

PPATK Tahun 2016 dengan menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis

akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan Keuangan

PPATK disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang

IKSS 17: Opini BPK

Sasaran strategis 14: Meningkatnya akuntabilitas

pengelolaan keuangan PPATK


Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga, laporan keuangan berbasis akrual tersebut terdiri atas Neraca, Laporan

Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas

Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Tahun 2016 PPATK Unaudited telah disusun dan disampaikan

kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tepat waktu

melalui surat Kepala PPATK nomor: T/112/KU.06.01/II/2017 tanggal 28 Februari 2017

dan juga telah disampaikan kepada BPK melalui surat Kepala PPATK nomor:

T/113/KU.06.01/II/2017 tanggal 28 Februari 2017. Laporan Keuangan Tahun 2016

PPATK Audited telah disampaikan kepada BPK melalui surat Kepala PPATK nomor:

T/143/KU.06.01/IV/2017 tanggal 27 April 2017 perihal Penyampaian Laporan

Keuangan Tahun 2016 (Audited) dan juga disampaikan kepada Menteri Keuangan cq.

Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui surat Kepala PPATK nomor:

T/144/KU.06.01/IV/2017 tanggal 27 April 2017 perihal Penyampaian Laporan

Keuangan Tahun 2016 (Audited).

Berdasarkan surat BPK nomor: 178/S/XV/05/2017 tanggal 19 Mei 2017 perihal

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan PPATK Tahun 2016, hasil evaluasi

atas Laporan Keuangan PPATK Tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal ini menunjukan bahwa laporan keuangan PPATK dianggap telah memberikan

informasi yang bebas dari salah saji yang material. Opini WTP ini merupakan

penghargaan yang berhasil dicapai oleh PPATK selama sebelas kali berturut-turut.

Target dan realisasi kinerja indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran

strategis meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan PPATK, sebagai berikut:

Tabel 3.46


Tahun 2017

IKSS Target

Tahun 2017

Realisasi

Tahun 2017

Capaian Tahun

2017 2016

Opini BPK Opini WTP Opini WTP 100% 100%


Tabel 3.42 menunjukkan bahwa selama tahun 2017, PPATK berupaya optimal

dalam mempertahankan IKSS Opini BPK sesuai target kinerja, yaitu Wajar Tanpa

Pengecualian. Keberhasilan ini disebabkan oleh hal-hal, sebagai berikut:

1. PPATK menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Sistem Akuntansi Pemerintahan.

2. PPATK menerapkan sistem akuntansi akrual dalam pencatatan akuntansi barang

milik negara dan akuntansi keuangan.

3. PPATK selalu melaksanakan rekonsiliasi realisasi belanja bulanan secara online

melalui aplikasi e-Rekon dari KPPN.

4. PPATK menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari Inspektorat PPATK dan

BPK terkait temuan dalam Laporan Keuangan PPATK.

Tabel 3.47



Tahun

2017

Persentase

Realisasi

Dibanding

Target Tahun

2019

2015 2016 2017 2018 2019

Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100%



yang akan ditempuh oleh PPATK untuk mempertahankan kinerja pada periode


1. Penguatan Sistem Pengendalian Intern dalam pengelolaan keuangan.

2. Penilaian risiko atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis.

3. Penyusunan rencana dan kegiatan pengendalian atas munculnya risiko pada kegiatan

strategis.

4. Pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan pengendalian pada kegiatan strategis.


C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan 2017

Perjanjian Kinerja PPATK Tahun 2017 meliputi empat belas Sasaran Strategis

dengan tujuh belas Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Perbandingan capaian kinerja

tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat dalam Tabel 3.48, sebagai berikut:

Tabel 3.48

Perbandingan Capaian Kinerja PPATK

Tahun 2016 dan 2017

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

(IKSS)

Capaian Kinerja

Tahun

2016

Tahun

2017

PPATK 01 Indeks persepsi TPPU dan pendanaan terorisme. 104,2% 105,15%

PPATK 02 Persentase rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan

pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme yang

ditindaklanjuti.

117,65% 111,11%

Persentase rekomendasi FATF yang diadopsi dalam

kebijakan domestik.

112,24% 120%

Persentase rekomendasi NRA yang ditindaklanjuti. 120% 120%

PPATK 03 Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan

pendanaan terorisme di Indonesia.

120% 120%

PPATK 04 Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti. 91,8% 94,29%

PPATK 05 Tingkat kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan

terorisme.

104,31% 102,86%

PPATK 06 Jumlah Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan informasi

yang ditindaklanjuti.

120% 120%

PPATK 07 Persentase laporan dari pihak pelapor yang memenuhi

standar pelaporan.

103,04% 100,57%

Indeks kepatuhan pihak pelapor. 120% 120%

PPATK 08 Persentase kelulusan peserta diklat. N/A N/A

PPATK 09 Persentase pemenuhan produk hukum TPPU dan


100% 100%

PPATK 10 Indeks tata kelola teknologi informasi PPATK. 102,18% 98%

PPATK 11 Persentase pegawai PPATK yang memiliki penilaian

prestasi kerja pegawai baik.

100% 100%

PPATK 12 Nilai AKIP PPATK 91,94% N/A

PPATK 13 Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK. 107,69% N/A

PPATK 14 Opini BPK. 100% 100%


D. Realisasi Anggaran Tahun 2017

Pagu anggaran pada awal tahun 2017 adalah sebesar Rp117.169.305.000,00. Pada

tahun berjalan, presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang

Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Menindaklanjuti instruksi

presiden tersebut, PPATK juga menerapkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Realisasi anggaran PPATK per 31 Desember 2017 adalah sebesar

Rp111.101.226.364,00 atau sebesar 94,82% dari total alokasi anggaran sebesar

Rp117.169.305.000,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa PPATK melakukan

efisiensi/penghematan dalam penggunaan anggaran apabila dibandingkan dengan rata-

rata capaian kinerja yang relatif sangat baik, yaitu sebesar 108%. Efisiensi tersebut

berasal dari penghematan dalam paket-paket pengadaan barang/jasa dan penghematan

dalam pelaksanaan kegiatan, contohnya melalui pengurangan jumlah peserta dan biaya

perjalanan dinas dan konsinyering sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4

Tahun 2017 dan sinergi dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

dan anggaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2017, PPATK

berhasil mencapai kinerja secara optimal dan mencapai realisasi anggaran yang relatif

tinggi. Perbandingan realisasi anggaran tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat dalam Tabel

3.49. Realisasi anggaran terkait capaian kinerja tahun 2017 dapat dilihat dalam Tabel

3.50, sebagai berikut:

Tabel 3.49

Perbandingan Realisasi Anggaran PPATK

Tahun 2016 dan 2017

Kode

Program/

Kegiatan

Nama

Program/Kegiatan

Realisasi

Tahun 2016

(Rp)

Realisasi

Tahun 2017

(Rp)

% Naik

(Turun)

01 Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya PPATK

66.998.691573,00 77.130.624.708,00 15,12%

01.3374 Pengawasan Internal

PPATK

376.825.939,00

458.981.179,00 21,80%

01.3375 Pengelolaan Perencanaan

dan Keuangan PPATK

51.419.436.073,00 48.102.788.874,00 (6,45%)


Kode

Program/

Kegiatan

Nama

Program/Kegiatan

Realisasi

Tahun 2016

(Rp)

Realisasi

Tahun 2017

(Rp)

% Naik

(Turun)

01.3376 Pengelolaan Sumber Daya

Manusia, Organisasi, dan

Ketatalaksanaan PPATK

2.731.320.974,00 5.341.526.553,00 95,57%

01.3377 Penyelenggaraan

ketatausahaan,

kerumahtanggan, dan

Perlengkapan PPATK

12.471.108.587,00 23.227.328.102,00 86,25%

02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur PPATK

97.329.404.780,00 - -

02.3378 Pengadaan dan Peningkatan

Sarana dan Prasarana

PPATK

97.329.404.780,00 - -

06 Program Pencegahan dan

Pemberantasan

31.336.055.181,00 33.970.601.656,00 8,41%

06.3379 Pengelolaan Bidang Hukum

PPATK

2.029.575.000,00 2.120.709.039,00 4,49%

06.3380 Pelaksanaan Kerjasama dan

Humas PPATK

3.226.671.033,00 4.505.948.301,00 39,65%

06.3381 Pengelolaan Teknologi

Informasi PPATK

15.007.770.300,00 13.921.277.637,00 (7,24%)

06.3382 Pengawasan Kepatuhan

Pihak Pelapor

1.397.061.050,00 1.391.582.052,00 (0,39%)

06.3383 Pengawasan Kewajiban

Pelaporan dan Pembinaan

Pihak Pelapor

1.698.141.315,00 1.943.686.450,00 14,46%

06.3384 Analisis Transaksi dan

Pengelolaan Laporan

Masyarakat

1.077.136.802,00 1.310.558.548,00 21,67%

06.5232 Pemeriksaan dan

Pengembangan Riset TPPU

6.899.699.681,00 8.776.839.629,00 27,21%

Jumlah 195.664.151.534 111.101.226.364,00 (43,22%)


Berdasarkan Tabel 3.49, pada tahun 2017, diketahui bahwa realisasi anggaran PPATK

per 31 Desember 2017 sebesar Rp111.101.226.364,00, sehingga realisasi anggaran pada tahun

2017 mengalami penurunan sebesar Rp84.562.925.170,00 atau 43,22% apabila dibandingkan

dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp195.664.151.534,00. Penurunan

realisasi anggaran yang sangat signifikan terdapat pada program Peningkatan sarana dan

prasarana PPATK yang dihapuskan dari DIPA PPATK dan telah selesainya pembangunan

gedung Pusdiklat APU PPT di Cimanggis , Depok, Jawa Barat.

Sejak tahun 2017, program Peningkatan sarana dan prasarana PPATK dihapuskan dari

DIPA PPATK dan dimasukkan ke dalam program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya PPATK. PPATK mengusulkan penghapusan program Peningkatan

Sarana dan Prasarana dalam upaya penyederhanaan jumlah program pada PPATK. Usulan

tersebut disampaikan dalam pembahasan Rencana Kerja PPATK Tahun 2017. Program

tersebut tidak sepenuhnya dihapus, tetapi dipindahkan ke dalam program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada kegiatan Penyelenggaraan

ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan PPATK pada output Layanan internal

(overhead). Usulan ini telah disampaikan pada rapat pertemuan tiga pihak antara Bappenas,

Kementerian Keuangan, dan PPATK, sehingga dihasilkan keputusan penghapusan program

Peningkatan sarana dan prasarana PPATK dan pemindahan pada program lainnya.

Tabel 3.50

Realisasi Anggaran Terkait Pencapaian Kinerja PPATK

Tahun 2017

No Sasaran

Strategis

IKSS Capaian

Kinerja

Program Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Persent

ase

1 Meningkatnya

persepsi publik

terhadap

pencegahan dan

pemberantasan

TPPU dan

pendanaan

terorisme.

Indeks

persepsi TPPU

dan pendanaan

terorisme.

105,15% Program

pencegahan dan

pemberantasan

TPPU dan

pendanaan

terorisme

37.350.000.000 33.970.601.656 90,95%

2 Meningkatnya

tindak lanjut

atas

rekomendasi

pencegahan dan

pemberantasan

TPPU dan

pendanaan

terorisme.

Persentase

rekomendasi

PPATK dalam

pencegahan

dan

pemberantasan

TPPU dan

pendanaan

terorisme yang

111,11%


No Sasaran

Strategis

IKSS Capaian

Kinerja

Program Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Persent

ase

ditindaklanjuti.

Persentase

rekomendasi

FATF yang

diadopsi dalam

kebijakan

domestik.

120%

Persentase

rekomendasi

NRA yang

ditindaklanjuti.

120%

3 Meningkatnya

pengungkapan

kasus TPPU

dan pendanaan

terorisme.

Persentase

peningkatan

pengungkapan

kasus TPPU

dan pendanaan

terorisme di

Indonesia.

120%

4 Meningkatnya

efektivitas kerja

sama

pencegahan dan

pemberantasan

TPPU dan

pendanaan

terorisme.

Persentase

kerja sama

yang

ditindaklanjuti.

94,29%

5 Meningkatnya

kualitas hasil

riset TPPU dan

pendanaan

terorisme.

Tingkat

kualitas hasil

riset TPPU dan

pendanaan

terorisme.

102,86%

6 Meningkatnya

hasil analisis,

hasil

pemeriksaan,

dan informasi

yang

ditindaklanjuti.

Jumlah Hasil

Analisis, Hasil

Pemeriksaan,

dan informasi

yang

ditindaklanjuti.

120%

7 Meningkatnya

kepatuhan

pelaporan.

Persentase

laporan dari

pihak pelapor

yang

memenuhi

standar

pelaporan.

100,57%

Indeks

kepatuhan

pihak pelapor.

120%

8 Terpenuhinya

produk hukum

pencegahan dan

pemberantasan

TPPU dan

pendanaan

terorisme.

Persentase

pemenuhan

produk hukum

TPPU dan

pendanaan

terorisme.

100%


No Sasaran

Strategis

IKSS Capaian

Kinerja

Program Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Persent

ase

9 Meningkatnya

keandalan

sistem TI

PPATK.

Indeks tata

kelola

teknologi

informasi

PPATK.

98%

10 Meningkatnya

kemampuan

pihak pelapor

dan penyidik

TPPU dalam

pencegahan dan

pemberantasan

TPPU dan

pendanaan

terorisme.

Persentase

kelulusan

peserta diklat.

N/A Program

dukungan

manajemen dan

pelaksanaan

tugas teknis

lainnya PPATK

79.819.305.000 77.130.624.708 96,63%

11 Meningkatnya

kualitas sumber

daya manusia

PPATK.

Persentase

pegawai

PPATK yang

memiliki

penilaian

prestasi kerja

pegawai baik.

100%

12 Meningkatnya

kualitas

manajemen

kinerja PPATK.

Nilai AKIP

PPATK

N/A

13 Terwujudnya

reformasi

birokrasi yang

efektif.

Nilai

pelaksanaan

reformasi

birokrasi

PPATK.

N/A

14 Meningkatnya

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

PPATK.

Opini BPK. 100%

Total 117.169.305.000 111.101.226.364 94,82%

E. Hubungan Capaian Kinerja dengan Program

Penganggaran Berbasis Kinerja

Proses penganggaran telah terintegrasi dengan perencanaan strategis PPATK. Hal

ini menunjukkan bahwa program-program penganggaran PPATK yang terdiri dari satu

program teknis dan satu program generik telah selaras dengan implementasi perencanaan

strategis yang dijabarkan dalam sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis.

Pencapaian kinerja program penganggaran PPATK tahun 2017, sebagai berikut:

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan

Pendanaan Terorisme


Program ini diukur melalui Sasaran Strategis (SS) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, dan 10.

Capaian kinerjanya, sebagai berikut:

a. Nilai kinerja SS 1 (Meningkatnya persepsi publik terhadap pencegahan dan

pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme) sebesar 105,15%.

b. Nilai kinerja SS 2 (Meningkatnya tindak lanjut atas rekomendasi pencegahan dan


c. Nilai kinerja SS 3 (Meningkatnya pengungkapan kasus TPPU dan pendanaan

terorisme) sebesar 120%.

d. Nilai kinerja SS 4 (Meningkatnya efektivitas kerja sama pencegahan dan


e. Nilai kinerja SS 5 (Meningkatnya kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan

terorisme) sebesar 102,86%.

f. Nilai kinerja SS 6 (Meningkatnya hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi

yang ditindaklanjuti) sebesar 120%.

g. Nilai kinerja SS 7 (Meningkatnya kepatuhan pelaporan) sebesar 110,29%.

h. Nilai kinerja SS 9 (Meningkatnya produk hukum pencegahan dan pemberantasan

TPPU dan pendanaan terorisme) sebesar 100%.

i. Nilai kinerja SS 10 (Meningkatnya keandalan sistem teknologi informasi

PPATK) sebesar 98%.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa program penganggaran

terkait Program Teknis telah dicapai dengan baik dengan tingkat penyerapan

anggaran sebesar Rp33.970.601.656,00 atau 90,95% dari pagu anggaran sebesar

Rp37.350.000.000,00.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK

Program ini diukur melalui SS 8, 11, 12, 13 dan 14. Capaian kinerjanya, sebagai

berikut:

a. Nilai kinerja SS 8 (Meningkatnya kemampuan pihak pelapor dan aparat penegak

hukum dan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme)

belum dapat tercapai pada tahun ini karena Pusdiklat APU PPT belum memiliki

DIPA sendiri.


b. Nilai kinerja SS 11 (Meningkatnya kualitas sumber daya manusia PPATK)

sebesar 100%.

c. Nilai kinerja SS 12 (Meningkatnya kualitas manajemen kinerja PPATK) belum

diperoleh hasil penilaian evaluasi dari Tim Evaluator SAKIP Kementerian PAN

dan Reformasi Birokrasi.

d. Nilai kinerja SS 13 (Terwujudnya reformasi birokrasi PPATK yang efektif)

belum diperoleh hasil penilaian evaluasi dari Tim Evaluator Reformasi Birokrasi

Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

e. Nilai kinerja SS 14 (Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan PPATK)

sebesar 100%.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa program penganggaran

terkait program generik telah dicapai dengan baik dengan tingkat penyerapan

anggaran sebesar Rp77.130.624.708,00 atau 96,63% dari pagu anggaran sebesar

Rp79.819.305.000,00.

Secara keseluruhan, pencapaian program-program penganggaran di PPATK

sudah relatif baik. Hal ini terlihat dari tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis

yang mendukung pencapaian masing-masing program. Upaya-upaya perbaikan untuk

penguatan akuntabilitas kinerja akan terus dilakukan, sehingga capaian tujuan

strategis dan program penganggaran pada tahun yang akan datang akan meningkat.

F. Kinerja dan Capaian Lainnya

Selama tahun 2017, PPATK berhasil meraih beberapa prestasi pada tingkat

nasional dan internasional, meliputi:

1. Prestasi PPATK pada tingkat nasional, meliputi:

a. Penghargaan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk

Laporan Keuangan PPATK selama lima tahun, yaitu Laporan Keuangan

PPATK tahun 2012-2016.

b. PPATK meraih peringkat ketiga Keterbukaan Informasi Publik yang

diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat dalam kategori Lembaga Non

Struktural.


c. Unit kearsipan terakreditasi untuk penyelenggaraan kearsipan dengan

kualifikasi Akreditasi A (sangat baik) untuk masa berlaku lima tahun (2

Desember 2016-2 Desember 2021).

d. Penghargaan peringkat pertama kementerian/lembaga berkinerja terbaik

pelaksanaan anggaran tahun 2017 untuk kategori pagu anggaran di bawah

Rp2,5 triliun.

2. Prestasi PPATK pada tingkat internasional, meliputi:

a. Finalis (juara ke-2) Best Egmont Case

Awards 2017 yang diselenggarakan

pada 2-7 Juli 2017 di Macau, Tiongkok.

b. CTF Codeathon Runner Up

Throphy in "Where is the Money" yang

diselenggarakan pada 18-19 November

2017 di Kuala Lumpur, Malaysia.

c. PPATK menjadi co-host dalam

penyelenggaraan 3rd Counter-Terrorism

Financing Summit (CTF Summit) di

Kuala Lumpur, Malaysia pada 20-23

November 2017.

e. PPATK menjadi inisiator dan lead dalam penyusunan Regional Risk Assessment on

Non-Profit Organization (RRA NPO).


G. Rencana Pengembangan

Berdasarkan hasil analisis, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pencapaian kinerja

tahun 2017, PPATK terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan menyusun

rencana pengembangan dalam bidang manajemen kinerja, pengembangan infrastruktur,

dan aplikasi yang meliputi:

1. PPATK menyempurnakan dan menindaklanjuti rencana aksi yang tercantum dalam

Peraturan Kepala PPATK Nomor 8 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi PPATK Tahun 2015-2019 yang sesuai dengan arahan strategis dari

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dengan

melibatkan seluruh pimpinan dan pegawai sebagai penggerak organisasi.

2. Sebagai tindak lanjut kegiatan Mutual Evaluation 2017, PPATK mempersiapkan

kegiatan plenary APG yang akan dilaksanakan pada Mei 2018 dan menindaklanjuti

rekomendasi-rekomendasi NRA, meliputi:

a. Penyusunan Subsectoral Risk Assessment on Legal Person (PPATK-KPK).

b. Penyusunan Sectoral Risk Assesment on Money Laundering and Terrorist

Financing pada kementerian/lembaga yang terkait sesuai rencana aksi Stranas

2018-2019.

c. Penyusunan Financial Integrity Report on Money Laundering and Counter

Terrorist Financing.

d. Penyampaian Know Your Neighbourhood Program.

e. Pembuatan Sistem Integrasi Metadata.

3. Peningkatan jumlah pertukaran informasi dengan FIU negara lain dengan

mengoptimalkan tim khusus yang telah dibentuk sebagai liaison officer FIU melalui

forum Financial Intelligence Consultable Group dan Analyst Exchange atas kasus-

kasus kejahatan lintas negara.

4. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Advokasi untuk merangkum kegiatan

advokasi yang diberikan kepada para stakeholders PPATK.

5. Pengembangan sistem layanan bantuan dan persiapan implementasi aplikasi web

pelaporan GRIPS LTKM Profesi fungsi minimalis.


6. PPATK akan memprioritaskan analisis proaktif dan reaktif yang didasarkan kepada

hasil NRA, yaitu tindak pidana korupsi, narkotika, perbankan, kehutanan, dan pasar

modal. Selain itu, prioritas analisis juga akan dilakukan sesuai dengan program

prioritas pemerintah dan pimpinan, antara lain pemilihan kepala daerah tahun 2018.

7. Dalam upaya penyusunan prototype database PEP berbasis SIN, PPATK telah

membangun kerja sama yang baik dengan KPK, Dirjen Dukcapil Kemendagri, dan

Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam prototype tersebut telah didesain sarana

bagi pertukaran informasi dalam bentuk web service yang terkoneksi antar-

database. Pada tahun 2017, PPATK menitikberatkan pada penyusunan prototype,

sehingga proses pembangunan aplikasi akan dimulai pada awal tahun 2018 dan

direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2018 sesuai dengan road map

pengembangan sistem basis data PEP.


Laporan Kinerja Tahun 2017 PPATK menyajikan pencapaian sasaran strategis yang

tercermin pada capaian empat belas sasaran strategis dan tujuh belas IKSS yang termuat

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Rata-rata capaian kinerja PPATK pada tahun 2017

adalah 108%. Capaian kinerja tersebut didukung dengan realisasi anggaran sebesar

Rp111.101.226.364,00 atau sebesar 94,82% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar

Rp117.169.305.000,00.

Berdasarkan capaian IKSS PPATK pada periode 2017, tidak semua IKSS berhasil

mencapai target. Dari tujuh belas IKSS yang diukur, tiga IKSS berhasil mencapai target

kinerja. Bahkan terdapat sembilan IKSS yang capaian kinerjanya berhasil melebihi 100%.

Namun demikian, terdapat dua IKSS yang capaian kinerjanya masih di bawah 100% dan

tiga IKSS yang belum dapat diukur capaian kinerjanya.

Beberapa upaya yang akan dilakukan atas IKSS-IKSS yang belum dapat tercapai

secara optimal, antara lain:

1. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan menindaklanjuti

rekomendasi-rekomendasi yang berasal dari stakeholders dan Inspektorat PPATK guna

perbaikan pengelolaan kinerja PPATK.

2. Perbaikan tata kelola teknologi informasi dan manajemen kinerja yang mendukung

keberlangsungan bisnis proses PPATK.

3. Menindaklanjuti kerja sama yang termasuk dalam ruang lingkup kegiatan yang diatur

dalam dokumen kerja sama PPATK.

4. Meningkatkan kemampuan pihak pelapor dan aparat hukum mengenai rezim anti

pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melalui Pusdiklat APU-PPT

PPATK.

Selain itu, untuk mendorong tercapainya target dalam Renstra PPATK Tahun 2015-

2019, PPATK memberikan perhatian yang lebih terhadap IKSS yang berpengaruh

BAB IV

Penutup


signifikan untuk mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang ditetapkan

dalam upaya mencapai tujuan-tujuan strategis PPATK. Upaya-upaya tersebut, antara lain:

a. Mendorong setiap unit kerja untuk melakukan analisis dan evaluasi mengenai capaian

kinerjanya, termasuk kendala-kendala dalam pencapaian kinerja sebagai bahan evaluasi

tengah periode Renstra PPATK Tahun 2015-2019.

b. Inspektorat mengevaluasi pengelolaan akuntabilitas kinerja unit eselon I dan II di

PPATK. Hasil evaluasi dan rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada masing-

masing unit kerja untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada tahun-tahun

selanjutnya.

c. Mengembangkan aplikasi e-RKA, yaitu aplikasi perencanaan, monitoring, evaluasi, dan

pelaporan kinerja yang digunakan untuk pengelolaan kinerja dengan memanfaatkan

sistem teknologi informasi secara lebih optimal guna meningkatkan kualitas dan

pelaporan kinerja.

d. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga yang merupakan Lembaga

Pengawas dan Pengatur (LPP) dan Asosiasi Pihak Pelapor. Koordinasi tersebut

dilakukan terkait dengan pengumpulan data untuk direktori Pihak Pelapor dan upaya

meningkatkan kepatuhan Pihak Pelapor.

e. Meningkatkan kerja sama dengan para penyidik untuk meningkatkan jumlah hasil

analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi yang ditindaklanjuti.

Hal tersebut menunjukkan PPATK yang selalu berupaya memperbaiki pengelolaan

kinerja dalam kondisi lingkungan yang terus berubah. Selain itu, keberhasilan PPATK juga

tidak lepas dari peran para pemangku kepentingan PPATK yang senantiasa memberikan

dukungan dan saran bagi perbaikan kinerja PPATK. Dengan demikian, eksistensi dan

manfaat PPATK dapat semakin dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam upaya

penegakan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia.

PPATK |LAPORAN KINERJA TAHUN 2O17

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 PPATK

LAMPIRAN



B. Penghargaan atas Capaian Opini WTP untuk Laporan Keuangan Tahun 2016

PPATK

C. Penghargaan atas Capaian Opini WTP untuk Laporan Keuangan Tahun 2012-

2016 PPATK


D. Pemberian Penghargaan Terbaik Ketiga Keterbukaan Informasi Publik Kategori

Lembaga Non Struktural di Jakarta pada 21 Desember 2017

E. PPATK sebagai Unit Kearsipan Terakreditasi untuk Penyelenggaraan Kearsipan

dengan Kualifikasi Akreditasi A (sangat baik)


F. Penyelenggaraan 3rd Counter-Terrorism Financing Summit di Malaysia pada 20-23

November 2017

G. Peluncuran Indeks Persepsi Publik Indonesia Anti Pencucian Uang dan

Pendanaan Terorisme Tahun 2017 di PPATK pada 19 Desember 2017


H. Aplikasi Perencanaan dan Monitoring Kinerja (Aplikasi e-RKA)

I. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PPATK dengan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta pada 21 Agustus 2017.


J. Daftar Lembaga/Organisasi Domestik yang Menjalin MoU dengan PPATK Tahun 2017

No. Lembaga/Organisasi Tindak Lanjut Tahun 2017

1 Ditjen Pajak 1. Pertukaran informasi.

2. Pelatihan bersama penanganan perkara TPPU.

3. Komite TPPU.

4. Pertukaran informasi melalui SOC.

5. Pengembangan SOC.

6. Pemenuhan jawaban MER 2017 dan pelaksanaan on-site MER 2017.

7. Rapat koordinasi penanganan perkara.

8. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan

TPPT Tahun 2017.

9. Penempatan pegawai Ditjen Pajak di PPATK

2 Ditjen Bea dan Cukai 1. Pertukaran informasi.


3. Komite TPPU.






TPPT Tahun 2017.

9. Penempatan pegawai Ditjen Bea dan Cukai di PPATK.

3 Departemen Kehutanan 1. Pertukaran informasi.

2. Kerja sama KPK-Kemenhut-PPATK dalam Rencana Aksi PNBP di Bidang

Kehutanan.



5. Sosialisasi rezim TPPU

4 Itjen Departemen Keuangan 1. Pertukaran informasi.


3. Sosialisasi



5 Ditjen Administrasi Hukum Umum 1. Pertukaran informasi.

2. Komite TPPU

6 Ditjen Imigrasi 1. Pertukaran informasi.

2. Rapat koordinasi pengembangan akses data ke Imigrasi

7 Badan Pengawasan Keuangan dan

Perbankan

Pertukaran informasi.

8 Pemerintah Daerah Nangroe Aceh

Darussalam

Tidak ada.

9 Badan Pengawas Pemilu 1. Pertukaran informasi.

2. Sosialisasi

10 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Komoditi

1. Pertukaran informasi.

2. Koordinasi dalam Komite TPPU.


11 Komisi Pengawas Persaingan Usaha 1. Pertukaran Informasi.

2. Rapat koordinasi evaluasi kerja sama

12 Setjen BPK RI Pertukaran informasi.

13 Kejaksaan Agung RI 1. Pertukaran informasi.


3. Komite TPPU.






TPPT Tahun 2017.

9. Penempatan pegawai kejaksaan di PPATK

14 Itjen Kementerian Perhubungan Pertukaran informasi.

15 Universitas Indonesia dan Bank

Indonesia (terkait pendirian Pusat Kajian

APU di UI)

1. Penelitian.

2. Kunjungan mahasiswa dalam upaya sosialisasi

16 Universitas Udayana Sosialisasi



17 Universitas Bina Nusantara

1. Penelitian.


18 Universitas Esa Unggul 1. Penelitian.


19 Universitas Airlangga Sosialisasi

20 Itjen Kementerian Pekerjaan Umum RI Pertukaran informasi.

21 Itjen Kementerian Hukum dan HAM RI Pertukaran informasi

22 Universitas Lambung Mangkurat Pelaksanaan kegiatan penyusunan Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan TPPT

Tahun 2017

23 Universitas Cendrawasih Tidak ada.

24 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tidak ada.

25 Divisi Hubungan Internasional [NCB-

INTERPOL] (terkait tindak lanjut

turunan dari Nota Kesepahaman dengan

POLRI)


2. Rapat koordinasi penanganan perkara

26 Itjen Kementerian Agama RI Pertukaran informasi.

27 Setjen Mahkamah Konstitusi RI Pertukaran informasi.

28 Sistem Administasi Badan Hukum

(Sisminbakum) DJ AHU Kementerian

Hukum dan HAM RI


29 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 1. Pertukaran informasi.

2. Komite TPPU.




TPPT Tahun 2017.

30 Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri RI


2. Pembangunan prototype Database PEPs.

3. Komite TPPU



31 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Tidak ada.

32 Itjen Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan RI


33 Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil

(Perjanjian Kerja Sama)


34 Badan Pengawasan Obat Makanan Pertukaran informasi.

35 PT Indonesia Power Pertukaran informasi.

36 PT PLN (persero) Pertukaran informasi.

37 Kementerian Kelautan dan Perikanan 1. Pertukaran informasi.

2. Satgas Illegal Fishing.

3. Rapat koordinasi penangan perkara

38 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 1. Pertukaran informasi melalui SOC.




TPPT Tahun 2017


39 Bank Indonesia (Pembaruan MoU) 1. Pertukaran informasi.

2. Perumusan produk hukum.

3. Komite TPPU


TPPT Tahun 2017

5. Pemenuhan jawaban MER 2017 dan pelaksanaan on-site MER 2017

40 Bank Indonesia (Perjanjian Kerja

Sama/PKS)


41 Kementerian Pemuda dan Olahraga 1. Pertukaran informasi.

2. Sosialisasi.

42 Kementerian Kesehatan 1. Pertukaran Informasi.

2. Sosialisasi.

3. Rapat koordinasi penanganan tindak lanjut informasi

43 Badan SAR Nasional (BASARNAS) 1. Pertukaran informasi.



2. Sosialisasi.

44 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Perpanjangan


45 Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (BAPPENAS)


2. Rapat koordinasi dalam upaya RAN PPK.

46 Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)

(MoU)

1. Pengembangan aplikasi mobile DTTOT.

2. Sosialisasi.

3. Penempatan pegawai Lemsaneg di PPATK

47 Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)

(Perjanjian Kerja Sama)

Pengembangan aplikasi mobile DTTOT.

48 Universitas Gadjah Mada

Perpanjangan


TPPT Tahun 2017

2. Penelitian

49 Universitas Jember (UNEJ)

Perpanjangan

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Indeks Persepsi Publik terhadap TPPU dan

TPPT Tahun 2017

50 Kementerian Pertahanan 1. Pertukaran informasi.

2. Rakor penanganan perkara.

3. Sosialisasi.

4. Pelatihan penanganan TPPU untuk penyidik POM TNI

51 Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)


2. Sosialisasi.

52 Universitas Islam Negeri Alauddin Sosialisasi

53 Badan Intelijen Negara 1. Pertukaran informasi.

2. Rapat koordinasi dalam rangka pertukaran informasi.

3. Koordinasi Stranas TPPU dalam Komite TPPU.

4. Koordinasi monitoring NPO


54 Kementerian Koperasi dan UKM 1. Koordinasi pelaksanaan PMPJ bagi koperasi yang melakukan kegiatan simpan

pinjam



2. Koordinasi Stranas TPPU dalam Komite TPPU


55 Kesepakatan Bersama antara

Kementerian Keuangan, Bank Indonesia,

Otoritas Jasa Keuangan, dan PPATK

Koordinasi mengenai pertukaran informasi.

56 Badan Narkotika Nasional (BNN)

Pembaruan



3. Komite TPPU.






TPPT Tahun 2017

57 Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Polri) Pembaruan



3. Komite TPPU.






TPPT Tahun 2017

58 Lembaga Pengembangan Perbankan

Indonesia (LPPI)

Pelatihan pegawai PPATK di LPPI.

59 Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme (BNPT)

1. Kerjasama dalam Tim Sinergitas Antar Kementerian/Lembaga dalam Program

Penanggulangan Terorisme



TPPT Tahun 2017

4. Komite TPPU.



60 Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka dan Komoditi (BAPPEBTI)

Perjanjian Kerjasama / PKS

Koordinasi dalam perumusan produk hukum dan pelaksanaan mengenai

pengenaan sanksi administratif bagi pedagang berjangka dan komoditi selaku

Pihak Pelapor

61 TNI Angkatan Udara (TNI AU) 1. Pertukaran informasi.

2. Rakor penanganan perkara.

3. Pelatihan penanganan TPPU untuk penyidik POM TNI AU

62 Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional

(Kementerian ATR/BPN)

1. Pertukaran informasi

2. Koordinasi rencana pengembangan prototype database PEPs

63 Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 1. Pertukaran informasi.

2. Sosialisasi

3. Rakor penanganan perkara

64 Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Perjanjian Kerjasama / PKS


2. Rakor penanganan perkara

65 Satuan Kerja Khusus Pelaksana

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas

Bumi (SKK Migas)


2. Sosialisasi

66 Sekretaris Jenderal Kementerian

Keuangan (Kemenkeu) Tentang LPSE

Pembaruan

Penggunaan aplikasi LPSE Kemenkeu oleh PPATK dalam pengadaan barang/jasa

secara elektronik.

67 Dirjen Bea Dan Cukai

Kemenkeu Pembaruan



3. Komite TPPU.






TPPT Tahun 2017.

9. Penempatan pegawai Ditjen Bea dan Cukai di PPATK

68 Ditjen Pajak Kemenkeu Petunjuk Pertukaran informasi.



Teknis

69 Universitas Jayabaya 1. Sosialisasi

2. Koordinasi rencana penyusunan kurikulum khusus TPPU di program magister

kenotariatan Universitas Jayabaya

70 Universitas Brawijaya 1. Sosialisasi

2. Koordinasi rencana penyusunan kurikulum khusus TPPU di kampus Universitas

Brawijaya

K. Rekomendasi FATF yang Diadopsi dalam Kebijakan Domestik Tahun 2017

Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF

(Merujuk pada Buku Metodologi

FATF yang Terbit Februari 2013)

Kondisi per 8

Februari 2018

Tindak Lanjut Tahun 2017

Rec. 1 Assessing risks and applying a risk-based

approach

LC ▪ Indonesia telah melakukan serangkaian penilaian risiko

yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan menilai

risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dan

National Risk Assessment (NRA) telah diperbarui.

▪ Sebagian besar pihak pelapor telah menjadi subjek

penilaian risiko, termasuk sektor-sektor yang berisiko

tinggi seperti perbankan, sekuritas, agen penukaran uang

nonbank dan Money or Value Transfer Services (MVTS),

real estate, dan kendaraan bermotor.

Rec. 2 National cooperation and coordination LC ▪ Implementasi Strategi Nasional 2017-2019 dimonitor

setiap 3 (tiga) tahun dengan pertemuan regular untuk

mendiskusikan progress rencana aksi.

▪ PPATK telah membangun sistem online yang aman, yaitu

Sistem Informasi Pelaporan dan Pemantauan Strategi

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang

dan Pendanaan Terorisme (SIPENAS). Dengan perubahan

terhadap NRA mengenai Pencucian Uang, Pendanaan

Terorisme dan Legal Persons, maka Stranas harus segera

diperbarui.


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF



Kondisi per 8

Februari 2018


▪ Pada 3 Oktober 2017, PPATK membentuk Satuan Tugas

(Task Force) dalam Pencegahan dan Pemberantasan

Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Satgas WMD) yang

terdiri dari PPATK, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian

RI, dan Bapeten. Isu yang didiskusikan dalam forum

koordinasi tersebut adalah implementasi UNSCR 1540,

1718, 1737. Satgas WMD dibentuk untuk meningkatkan

forum koordinasi, walaupun dalam pelaksanaannya juga

melibatkan regulator dan institusi keuangan.

Rec. 3 Money Laundering Offence LC ▪ Pemidanaan TPPU dan pelaksanaan pemidanaannya

sesuai Pasal 3, 4, dan 5 UU 8/2010 telah sesuai Konvensi

Wina dan telah cukup memadai.

▪ Indonesia telah mempunyai aturan hukum nasional

mengenai pemidanaan korporasi.

▪ Indonesia telah mempunyai putusan inkracht pada

pemidanaan TPPU korporasi.

▪ Terkait dengan rekomendasi 3, Indonesia mempunyai

kekurangan, yaitu masih terjadi beberapa pelanggaran

seperti pemalsuan dan pembajakan produk yang bukan

merupakan tindak pidana asal.

Rec. 4 Confiscation and provisional measures PC ▪ Rerangka Hukum Pidana Indonesia untuk penyitaan

dibentuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) dengan tambahan tindakan penyitaan yang

terkait dengan Pencucian Uang dan Terorisme/Pendanaan

Terorisme juga termasuk dalam Undang-Undang

Pencucian Uang, Undang-Undang Pendanaan Terorisme,

dan Undang-Undang Anti Teror dan untuk beberapa tindak

pidana asal lainnya dimasukkan dalam Undang-Undang

Narkotika, Undang-Undang Bea Cukai, Undang-Undang

Perpajakan, dan Undang-Undang Anti Korupsi.

▪ Indonesia memiliki beberapa mekanisme untuk

pengelolaan dan bila perlu membuang barang/properti

yang dibekukan, dirampas, atau disita dalam Peraturan


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF



Kondisi per 8

Februari 2018


Pemerintah No. 27 Tahun 1983 mengenai Implementasi

KUHAP, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor

16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Objek

Negara yang disita dan Hasil Penyitaan Negara di Rumah

Penyimpanan Objek Sitaan Negara, dan Peraturan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor

3/PMK.06/2011 mengenai Pengelolaan Barang Milik

Negara yang berasal dari Barang Hasil Sitaan dan Barang-

Barang Gratifikasi.

▪ Indonesia mempunyai langkah-langkah untuk memberikan

perlindungan terhadap bona fide Pihak Ketiga yang

dijelaskan dalam pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Rec. 5 Terrorist financing offence LC ▪ Pemidanaan pendanaan terorisme dan pelaksanaan

pemidanaannya dalam UU Nomor 9 Tahun 2013 telah

cukup memadai.

▪ Defisiensi Indonesia terletak pada pemidanaan beberapa

tindakan terorisme yang belum sesuai dengan beberapa

aturan internasional, antara lain Diplomatic Agents (1973),

the UN Convention against the Taking of Hostages

(1979), the Protocol forthe Suppression of Unlawful Acts

against the Safety of Fixed Platforms located on the

Continental Shelf (1988), and the Convention for the

Suppression of Unlawful Acts against the Safety of

Maritime Navigation (1988)


terrorism & TF

PC ▪ Pada 3 Mei 2017, PPATK menerbitkan Keputusan Kepala

PPATK Nomor 122 Tahun 2017 (Surat Keputusan PPATK

No.122), mengenai pembentukan satuan tugas (Satgas

DTTOT) untuk mengatur mengenai proses pencantuman

(listing) dan pencabutan (delisting) yang dibuat sesuai

dengan UNSCR 1267/1989/2253, UBSCR 1988 dan

UNSCR 1373. Instansi-instansi kunci Indonesia yang

terlibat dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme, antara lain

PPATK, Kepolisian Republik Indonesia, BNPT, BIN dan

Kementerian Luar Negeri RI masuk dalam keanggotaan


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF



Kondisi per 8

Februari 2018


Satgas DTTOT.

▪ PPATK telah membuat aplikasi online mengenai

pencantuman nama-nama individu dan entitas yang terduga

terkait dengan terorisme dan organisasi teroris ke dalam

DTTOT. Aplikasi DTTOT ini dapat mempercepat proses

pencantuman nama-nama individu dan entitas dalam

DTTOT.

▪ PPATK telah mempublikasikan informasi dan prosedur

terkait dengan peninjauan kembali mengenai penetapan,

pencabutan dalam PBB dan dari domestic list, dan akses

pembekuan dana (frozen funds) dalam website PPATK.

▪ PPATK telah mempublikasikan dalam website mengenai

prosedur untuk memfasilitasi penilaian oleh Komite 1988

berdasarkan dengan panduan yang dikeluarkan oleh Komite

DK PBB 1988 dan ketersediaan Ombudsperson.

▪ PPATK mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016

yang menjelaskan mengenai bagaimana perusahaan-

perusahaan perposan menyediakan jasa pengiriman uang,

pegadaian dan Penyedia Barang dan Jasa harus

menyampaikan false positives.


proliferation

NC ▪ Pada 26 Mei 2017, Indonesia menyetujui Peraturan

Bersama antara Kementerian Luar Negeri RI, PPATK,

Kepolisian Negara RI dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

(BAPETEN) (“Peraturan Bersama Pendanaan Proliferasi

2017) untuk mengimplementasikan United Nations

Targeted Financial Sanctions (UN TFS) terkait dengan

proliferasi senjata pemusnah massal dan pendanaannya.

Peraturan Bersama Pendanaan Proliferasi 2017 and

Lampirannya menjelaskan proses implementasi

pencantuman nama individu dan entitas yang terduga

dengan pendanaan proliferasi.

▪ Untuk Rekomendasi 7, masih terdapat defisiensi, khususnya

dalam pencantuman domestik bagi individu/entitas yang

terkait dengan Korea Utara tanpa penundaan, tidak adanya

pencantuman domestik terhadap individu/entitas dari Iran

dan penegakan mekanisme pembekuan.


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF



Kondisi per 8

Februari 2018


Rec. 8 Non-profit organisations PC ▪ Indonesia telah mengidentifikasi sifat ancaman yang

dimiliki oleh entitas teroris terhadap Organisasi

Kemasyarakatan dalam National Risk Assessment terkait

Pendanaan Terorisme tahun 2015, Sectoral Risk Assessment

NPO Tahun 2016 dan White Paper terkait dengan

Pendanaan terorisme Tahun 2017.

▪ Reviu risiko Pendanaan Terorisme bagi Organisasi

Kemasyarakatan dimasukkan dalam NRA Pendanaan

Terorisme tahun 2015 dan pada tahun 2016 telah

dilaksanakan Sectoral Risk Assessment (SRA) Organisnasi

Kemasyarakatan. Pada tahun 2017, Indonesia telah

menerbitkan White Paper Pendanaan Terorisme yang

memasukkan update tingkat risiko bagi Organisasi

Kemasyarakatan (NPO). PPATK berencana melakukan

reviu periodik secara reguler berdasarkan pada identifikasi

perubahan terhadap risiko pendanaan terorisme di


▪ Kementerian Dalam Negeri dalam berkoordinasi dengan

PPATK (dan instansi terkait lainnya jika diperlukan),

memantau Ormas yang masuk dalam Peraturan Ormas

dengan mereviu laporan donasi yang diterima dan dana

yang disalurkan, dan dapat meminta informasi tambahan

mengenai dana yang diterima atau disalurkan, serta

informasi mengenai pegawai atau Direktur Ormas.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Ormas, kegiatan tersebut

telah dilaksanakan dengan berpedoman pada identifikasi

risiko dalam NRA Pendanaan Terorisme Tahun 2015.

Rec. 9 Financial institution secrecy laws LC ▪ Undang-Undang Indonesia tidak melarang pertukaran

informasi antar institusi keuangan yang diharuskan oleh

Rekomendasi 13, 16, dan 17.

▪ Pasal 58 dalam Peraturan APU/PPT OJK bagi Penyedia

Jasa Keuangan (PJK) menyediakan kerahasian informasi

bersama bagi group. Terdapat ketentuan sejenis dalam Pasal

10 ayat (2) dalam Peraturan APU/PPT Bank Indonesia bagi

Pembayaran Non Bank dan Penyedia Jasa Penukaran Uang

dan Pasal 43 Peraturan Mengenal Nasabah Bappebti bagi


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF



Kondisi per 8

Februari 2018


Pedagang Berjangka.

▪ Masih terdapat kekurangan penjelasan mengenai berbagi

informasi dengan institusi keuangan lainnya, khususnya

untuk penyedia pos dan koperasi.

Rec. 10 Customer due diligence LC 1. Indonesia telah mempunyai rerangka hukum mengenai

implementasi Customer Due Diligence, khususnya terkait

dengan larangan menyimpan rekening tanpa nama atau

dengan nama fiksi, antara lain:

▪ Pasal 18 ayat (1) Peraturan OJK bagi Penyedia Jasa

Keuangan, OJK mengawasi Institusi Keuangan harus

dilarang membuat atau menyimpan rekening tanpa nama

atau rekening dengan nama fiksi.

▪ Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bapebti mengenai Prinsip

Mengenali Nasabah bagi Perdagangan Komoditi Berjangka.

▪ Pasal 17 ayat (1) Peraturan PPATK mengenai Prinsip

Mengenal Nasabah bagi Penyedia Perposan.

2. Masih terdapat kesenjangan dalam waktu persyaratan CDD

bagi pedagang berjangka (future traders), koperasi, dan

bank penerima dalam wire transfer, definisi mengenai

Beneficial Ownership dan pendekatan berbasis risiko untuk

koperasi, dan persyaratan CDD tentang pengaturan hukum

untuk pedagang berjangka.

Rec.11 Record keeping LC

▪ Pasal 21 Undang-Undang Anti Pencucian Uang mewajibkan

pihak pelapor untuk menyimpan rekaman dan dokumen-

dokumen mengenai identitas nasabah minimum selama 5

tahun.

▪ Pasal 56 ayat (2) Peraturan APU/PPT OJK mensyaratkan

OJK mengawasi Institusi Keuangan untuk menyimpan

dokumen-dokumen nasabah atau nasabah tidak tetap (walk-

in customer) terkait dengan transaksi keuangan dalam

jangka waktu yang ditentukan.

▪ Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Anti Pencucian Uang

menetapkan bahwa dalam kasus pencucian uang, penyidik,

penuntut umum, atau hakim harus diberikan kewenangan


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF



Kondisi per 8

Februari 2018


untuk meminta pihak pelapor untuk menyediakan

pernyataan tertulis mengenai aset orang yang (1) dilaporkan

oleh PPATK kepada penyidik, (2) tersangka, (3) terdakwa

▪ Namun, belum terdapat kejelasan mengenai apakah

informasi dapat diberikan dengan cepat oleh beberapa

entitas pelapor.

Rec.12 Politically exposed persons LC ▪ Dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan APU/PPT OJK bagi

Penyedia Jasa mensyaratkan Institusi Keuangan untuk

memiliki sistem manajemen risiko untuk mengidentifikasi

apakah nasabah atau pemilik manfaat (Beneficial

Ownership) adalah PEP asing.

▪ Untuk Lembaga Keuangan lainnya juga telah ada peraturan,

misalnya Peraturan APU/PPT Bank Indonesia bagi

Pembayaran Non Bank dan Penyedia Jasa Penukaran Uang

Non Bank, Peraturan Mengenali Nasabah (KYC) Bappebti

bagi Pedagang Berjangka dan Peraturan PPATK mengenai

Prinsip Mengenali Nasabah (KYC) bagi Penyedia Perposan.

▪ Namun, masih belum jelas mengenai apakah koperasi

diperlukan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang

berada di bawah Peraturan mengenai Prinsip Mengenali

Nasabah bagi Koperasi.

Rec. 13 Correspondent banking C ▪ Peraturan APU/PPT OJK bagi Penyedia Jasa Keuangan

(PJK) mewajibkan bank untuk memberikan pelayanan

koresponden bank lintas negara untuk meminta informasi

profil bank penerima dan/atau bank perantara, reputasi

bank, tingkat program APU/PPT di suatu negara dan

informasi terkait lainnya yang dibutuhkan.

▪ Telah diatur juga dalam Peraturan APU/PPT bagi Penyedia

Jasa Keuangan (PJK) untuk melaksanakan penilaian

program APU/PPT dari bank penerima dan/atau bank

perantara.

▪ Peraturan APU/PPT OJK bagi PJK melarang hubungan atau

koresponden dengan shell banks. Pengertian mengenai shell


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF



Kondisi per 8

Februari 2018


banks dalam Peraturan APU/PPT OJK telah sesuai dengan

persyaratan FATF.

Rec.14 Money or value transfer services C ▪ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992

sebagaimana diamandemen oleh Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang RI

Nomor 3 Tahun 2011 mengenai Transfer Dana mewajibkan

Penyedia Jasa Layanan Transfer Dana dan Nilai harus

berlisensi.

▪ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011,

Penyedia Layanan Transfer Dana Nilai dan agen-agen

mereka harus merupakan entitas legal Indonesia dan

mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia.

Rec. 15 New technologies LC ▪ Indonesia telah memiliki aturan mengenai penggunaan

teknologi baru, yaitu pasal 14 Peraturan APU/PPT OJK

bagi PJK, pasal 50 Peraturan APU/PPT Bank Indonesia

bagi Pembayaran Non Bank dan Penyedia Jasa Penukaran

Uang Non bank, pasal 15 Peraturan Bappebti mengenai

KYC bagi Pedagang Berjangka dan Peraturan Kementerian

Koperasi dan UKM mengenai KYC bagi Koperasi dan juga

Peraturan PPATK mengenai KYC bagi Penyedia Perposan.

▪ Masih terdapat kekurangan terhadap Rekomendasi 15, yaitu

Koperasi dan Penyedia Jasa Perposan belum diwajibkan

untuk melakukan penilaian risiko terkait peluncuran dan

penggunaan produk baru, praktik dan teknologi baru.

Rec. 16 Wire transfers LC ▪ Peraturan APU/PPT OJK bagi PJK mewajibkan bank untuk

mendapatkan dan memverifikasi informasi pengirim dan

penerima baik trasfer domestik maupun transfer lintas batas

negara.

▪ Masih terdapat kekurangan dengan penyimpanan data bagi

bank perantara untuk nasabah tidak tetap dan bank

penerima. Selain itu, masih terdapat beberapa kekurangan

dalam wire transfer dan rezim pemberian sanksi keuangan

(targeted financial sanctions) yang mengatur penyedia

perposan, walaupun sektor perposan tidak signifikan.

Rec. 17 Reliance on third parties C ▪ Peraturan APU/PPT OJK bagi PJK mengatur agar lembaga


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF



Kondisi per 8

Februari 2018


keuangan mengandalkan langkah-langkah CDD Pihak

Ketiga. Tanggung jawab CDD tetap pada lembaga

keuangan, yaitu lembaga keuangan diharuskan untuk

memperoleh informasi CDD, memastikan bahwa pihak

ketiga diawasi, dan dipantau dalam penerapan kepatuhan

APU/PPT.

▪ Peraturan APU/PPT OJK dan Peraturan APU/PPT Bank

Indonesia bagi Pembayaran Non Bank dan Penyedia Jasa

Penukaran Uang telah memenuhi rekomendasi 17.

Rec. 18 Internal controls and foreign branches and

subsidiaries

LC ▪ Peraturan APU/PPT OJK bagi PJK mewajibkan Lembaga

Keuangan untuk mempunyai prosedur internal, termasuk

penyaringan pegawai baru, program pelatihan dan tingkat

kepatuhan dan audit.

▪ Dalam pasal 8-9 Peraturan APU/PPT OJK dijelaskan bahwa

diperlukan untuk membentuk unit khusus atau menunjuk

petugas, yaitu kepala unit dari tingkat eksekutif.

▪ Untuk lembaga keuangan lainnya, persyaratan kontrol

internal diatur dalam pasal 8-10 Peraturan APU/PPT Bank

Indonesia untuk Pembayaran Non Bank dan Penyedia Jasa

Penukaran Uang. Pasal 42-46 Peraturan Bappebti mengenai

KYC bagi Pedagang Berjangka; Pasal 30-33 Peraturan

PPATK mengenai KYC bagi Penyedia Jasa Perposan; dan

Pasal 39-42 dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM

mengenai KYC bagi Koperasi.

▪ Tidak ada persyaratan bagi koperasi dan penyedia jasa

perposan untuk kelompok-kelompok keuangan sebagaimana

koperasi dan penyedia jasa perposan tidak mempunyai

cabang di luar negeri.

Rec. 19 Higher-risk countries LC ▪ Pasal 30 Peraturan APU/PPT OJK bagi PJK dan

penjelasannya memasukkan daftar negara-negara yang

berisiko tinggi yang ditetapkan oleh FATF dan OJK

mengawasi lembaga keuangan untuk menerapkan EDD

mengenai kategori nasabahnya.


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF



Kondisi per 8

Februari 2018


▪ Telah ada mekanisme bahwa PPATK secara aktif

menginformasikan semua lembaga keuangan mengenai

kelemahan sistem APU/PPT negara lain yang diidentifikasi

oleh FATF. PPATK menerbitkan Pernyataan Publik (Public

Statement) FATF yang terbaru di website PPATK.

Rec. 20 Reporting of suspicious transaction C ▪ Dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Anti Pencucian

Uang dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan

Pendanaan Terorisme mewajibkan Lembaga Keuangan

untuk melaporkan transaksi mencurigakan terkait dengan

Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, sesegera

mungkin, tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja.

▪ Lembaga keuangan diwajibkan untuk melaporkan semua

jenis transaksi mencurigakan yang dijelaskan dalam pasal 1

ayat (5) huruf a Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan

pasal 1 ayat (6) huruf a Undang-Undang Pemberantasan

Pendanaan Terorisme yang tidak ada batasan jumlah untuk

pelaporan.

▪ Dalam pasal 1 ayat (5) huruf c Undang-Undang Anti

Pencucian Uang juga mewajibkan Lembaga Keuangan

untuk melaporkan transaksi yang telah dilaksanakan

ataupun dibatalkan.

▪ Peraturan APU/PPT OJK untuk PJK, pasal 42 ayat (6)

menyatakan bahwa lembaga keuangan harus melaporkan

calon nasabah, atau nasabah tidak tetap jika transaksi

mereka dianggap mecurigakan.

▪ Peraturan APU/PPT Bank Indonesia untuk Pembayaran

Non bank dan Penyedia Jasa Penukaran Uang, pasal 1,

transaksi mencurigakan diartikan sebagaimana Undang-

Undang Anti Pencucian Uang dan wajib untuk melaporkan

Transaksi Keuangan Mencurigakan berdasarkan pasal 55.

Rec. 21 Tipping-off and confidentiality LC ▪ Ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Anti

Pencucian Uang dan Undang-undang Anti Pendanaan

Terorisme di Indonesia telah memuat bahwa Pihak Pelapor,

pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut baik secara

perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF



Kondisi per 8

Februari 2018


pelaporan.

▪ Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Anti

Pencucian Uang dan Undang-undang Anti Pendanaan

Terorisme di Indonesia juga menyebutkan bahwa Direksi,

Komisaris, pengurus, atau pegawai Pihak Pelapor dilarang

memberitahukan ke pihak lainnya terkait laporan transaksi

keuangan mencurigakan yang telah disampaikan kepada

PPATK, kecuali kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Pelanggaran mengenai ketentuan ini juga telah diatur, yaitu

pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling

banyak Rp1 miliar.

Rec. 22 DNFBPs: Customer due diligence LC • Pada tahun 2017, seluruh LPP telah melakukan

penyempurnaan terhadap peraturan mengenai prinsip

mengenali pengguna jasa, meliputi:

a. Peraturan Kepala PPATK Nomor 06 Tahun 2017

tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Bagi Perencana Keuangan

b. Peraturan Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2017


Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain

c. Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017


Bagi Advokat

d. Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2017


Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah

e. Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2017


Bagi Penyelenggara Pos.

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017

tentang PMPJ bagi Akuntan dan Akuntan Publik

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF



Kondisi per 8

Februari 2018


KeuanganNomor 155/PMK.01/2017

g. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 8 Tahun 2017

tentang Penerapan Program APU PPT pada Pialang

Berjangka

h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

156/PMK.06/2017 tentang PMPJ bagi Balai Lelang

i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

j. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017

tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara

Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan

Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta

Asing Bukan Bank

k. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun

2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna

Jasa Bagi Notaris

• Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor

06/Per/M.KUKM/V/2017 tentang Penerapan Prinsip

Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi yang Melakukan

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

• Ketentuan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) telah

sesuai dengan Rekomendasi FATF yang tertuang dalam

Peraturan Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penerapan PMPJ bagi Penyedia Barang dan/atau

Jasa Lain.

• Peraturan Kepala PPATK terkait penerapan PMPJ bagi

Profesi juga telah dituangkan, yang terdiri atas Advokat,

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Penyelenggara

Pos.


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF



Kondisi per 8

Februari 2018


• Pasal 303 KUHP telah memuat ketentuan yang melarang

permainan judi, termasuk kasino.

• Real estat, pedagang logam mulia, dan pedagang batu

mulia telah dimasukan sebagai Pihak Pelapor dengan

kategori sebagai PBJ dan dimuat dalam Undang-undang

PPTPPU.

• Pengacara, notaris, dan akuntan telah menjadi bagian dari

Pihak Pelapor dengan ketentuan yang termuat dalam

Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang

Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan

TPPU.

• Indonesia telah mengatur penerapan Telaah Tuntas

Terhadap Nasabah/Customer Due Diligence (CDD) terkait

dengan Penyedia Barang dan Jasa (PBJ). Ketentuan itu

mengatur mengenai kapan CDD dilakukan, identifikasi,

dan verifikasi terkait legal persons dan legal

arrangements, persyaratan beneficial ownership secara

umum, pemantauan transaksi, dan pemutusan hubungan

usaha dengan pengguna jasa.

• Ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang, Peraturan

Kepala PPATK, Peraturan Menteri Hukum dan HAM, dan

Peraturan Menteri Keuangan telah mengatur mengenai

penyimpanan dan catatan dokumen mengenai identitas

pelaku transaksi paling singkat 5 tahun sejak berakhirnya

hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut.

• Ketentuan yang ada di Indonesia juga telah mengatur

kepatuhan PBJ untuk mematuhi Rekomendasi 15 terkait

New Technology dan diperkenankan untuk menggunakan

jasa pihak ketiga terkait penerapan CDD.

• Indonesia sedang dalam proses menuju pengesahan

Peraturan Presiden tentang Beneficial Ownership yang

diharapkan bisa disahkan dalam waktu dekat.

Rec. 23 DNFBPs: Other measures LC • Pada tahun 2017, telah ditetapkan berbagai peraturan

mengenai kewajiban pelaporan dan PMPJ bagi Profesi,

yaitu:


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF



Kondisi per 8

Februari 2018


a. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015

tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Peraturan Kepala PPATK Nomor 06 Tahun 2017


Bagi Perencana Keuangan.

c. Peraturan Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2017


Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain.

d. Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017


Bagi Advokat.

e. Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2017


Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah.

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017

tentang PMPJ bagi Akuntan dan Akuntan Publik

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 155/PMK.01/2017.

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

156/PMK.06/2017 tentang PMPJ bagi Balai Lelang.

h. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun

2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna

Jasa Bagi Notaris.

• Perka PPATK Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur

mengenai mekanisme pelaporan LTKM bagi PBJ untuk

perkara tertentu seperti terorisme.

• Ketentuan yang tertera dalam UU PPTPPU telah memuat

ketentuan mengenai transaksi keuangan mencurigakan,

termasuk transaksi keuangan yang dilakukan atau batal


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF



Kondisi per 8

Februari 2018


dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang

diduga berasal dari hasil tindak pidana (attempted

transactions).

• PPATK dan lembaga terkait telah mengeluarkan Peraturan

Menteri atau Peraturan Kepala PPATK mengenai

kebutuhan PBJ dan untuk mematuhi persyaratan kendali

internal, termasuk di cabang-cabang yang terletak di

daerah maupun luar negeri.

• Ketentuan mengenai kepatuhan PBJ terhadap negara

berisiko tinggi telah ditetapkan dalam sejumlah Peraturan

Menteri atau Peraturan Kepala PPATK.


legal persons

PC/LC • Telah disusunnya RPerPres tentang Penerapan Prinsip

Mengenali Pemilik Informasi Dalam Upaya Pencgahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak

Pidana Pendanaan Terorisme.

• Saat ini, ketentuan perolehan informasi BO dari korporasi

dilakukan melalui penerapan peraturan PMPJ yang

ditetapkan oleh LPP, khususnya Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Menteri

Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

• Indonesia memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi dan

menggambarkan berbagai jenis badan hukum (entitas

komersial, koperasi, asosiasi, dan yayasan)

• Indonesia telah ini mengidentifikasi dan menilai risiko

TPPU/TPPT dan kerentanan legal persons di Indonesia

dalam penyusunan Risk Assessment of Legal Persons yang

dilakukan oleh konsultan eksternal dan dikelola oleh

PPATK dengan masukan dari pejabat berwenang, PJK,

PBJ, dan asosiasi industri.

• PJK dan PBJ diwajibkan untuk mengumpulkan informasi

mengenai Kepemilikan Badan Hukum (Beneficial

Ownership/BO) sebagai bagian dari proses CDD yang


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF



Kondisi per 8

Februari 2018


mereka terapkan.


legal arrangements

PC • Indonesia tidak mengenal trust. Namun, terkait dengan

transparansi foreign trust, maka mengacu pada ketentuan

PMPJ yang dikeluarkan oleh LPP seperti diatur dalam

P.OJK Nomor 25/P.OJK.03/2016.

• PPATK dan OJK memiliki kewenangan untuk melakukan

pertukaran informasi terhadap CDD Beneficial Ownership

yang diperoleh dari PJK dan PBJ. Tidak ada larangan

menggunakan kewenangan dalam permintaan informasi ini

sebagai respon atas permintaan Mutual Legal Assistance

(MLA).

Rec. 26 Regulation and supervision of financial

institutions

LC OJK dan BI telah melakukan supervisi atas kepatuhan

industri jasa keuangan.

Rec. 27 Powers of supervisors LC Lembaga Pengawas dan Pengatur diperkuat dengan

kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atas ketidakpatuhan

Pihak Pelapor.

Rec. 28 Regulation and supervision of DNFBPs PC • Sejak 2016 PPATK telah melakukan audit terhadap pihak

pelapor Profesi.

• Regulasi terkait mekanisme pelaporan dari pihak pelapor

Profesi telah diatur dalam Peraturan Kepala tentang

Penerapan PMPJ bagi advokat dan pejabat pembuat akta

tanah.

• UU PPTPPU telah menetapkan Lembaga Pengawas dan

Pengatur wajib melaksanakan pengawasan kepatuhan

terhadap Pihak Pelapor termasuk PBJ.

• PBJ yang telah ditetapkan di Indonesia, antara lain

pedagang barang seni dan antik, balai lelang, pedagang

kendaraan bermotor, termasuk perencana keuangan.

• Pengenaan sanksi administratif telah ditetapkan dalam

berbagai Peraturan Kepala PPATK kepada Pihak Pelapor

seperti Perencana Keuangan, PBJ, Advokat, Notaris, dan

Akuntan.

• PPATK telah menerapkan pendekatan berbasis risiko

untuk pengawasan Pihak Pelapor.


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF



Kondisi per 8

Februari 2018


Rec. 29 Financial intelligence units C Indonesia telah membentuk PPATK selaku FIU sejak tahun

2002.

Rec. 30 Responsibilities of law enforcement/


LC Indonesia telah menetapkan empat lembaga penegak hukum

untuk penyelidikan dan penyidikan TPPU, yang terdiri dari

Polri, Kejaksaan, KPK, dan BNN. Densus 88 yang

menyelidiki TPPT. Selain itu, penyelidikan TPPU juga bisa

dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dari Ditjen

Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai.

Rec. 31 Powers of law enforcement and


PC • Ketentuan dalam UU PPTPPU dan UU PPTPPT telah

menyebutkan bahwa penegak hukum berwenang meminta

Pihak Pelapor untuk memberi keterangan secara tertulis

mengenai harta kekayaan dari tersangka, terdakwa, atau

orang yang telah dilaporkan PPATK kepada penyidik.

• Seluruh penyidik tindak pidana pencucian uang memiliki

kewenangan untuk melakukan penelusuran, meminta

pernyataan saksi, hingga menyita barang bukti.

Rec. 32 Cash couriers PC Indonesia telah membentuk suatu sistem deklarasi

pembawaan uang tunai lintas batas untuk instrumen mata

uang asing atau lokal, dengan nilai minimal Rp100 juta atau

US$7.750. Sanksi atas pelanggaran aturan ini juga telah

diatur dengan persentase 10% dari total bawaan.

Rec. 33 Statistics PC/LC Seluruh lembaga penegak hukum diwajibkan untuk

mempublikasikan laporan tahunan yang di dalamnya memuat

data-data komprehensif dan statistik.

Rec. 34 Guidance and feedback LC PPATK dan Lembaga Pengawas dan Pengatur menyediakan

pedoman dan masukan balik (feedback) kepada PJK dan PBJ

yang diregulasi dan diawasi untuk memberikan pemahaman

yang baik mengenai kepatuhan terhadap rezim APUPPT.

Rec. 35 Sanctions LC Pengenaan sanksi atas ketidakpatuhan terhadap penegakan

rezim APUPPT telah dimuat dalam UU PPTPPU dan UU

PPTPPT.

Rec. 36 International instruments LC/PC Indonesia merupakan bagian dari Vienna Convention,

Palermo Convention, Merida Convention, dan Terrorism

Financing Convention dan telah mengimplementasikannya

dalam beberapa UU, antara lain:


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF



Kondisi per 8

Februari 2018


1. UU TPPU

2. UU TPPT

3. UU Narkotika

4. UU Korupsi

5. UU Anti Terorisme

6. UU MLA

7. UU Ekstradisi

Rec. 37 Mutual legal assistance PC • Kemenkumham sebagai central authority sebagaimana

diamanatkan dalam UU MLA tahun 2006 telah

menetapkan prosedur MLA yang lebih rinci dalam SK

Menkumham M.HH-01.AH/12/07 Year 2017 on April 28,

2017.

• Melalui penetapan Stranas TPPU 2017-2019 pada 5 April

2017, Komite TPPU mendorong percepatan revisi UU

Nomor 1 Tahun 2006 tentang MLA agar dapat

mengakomodasi rekomendasi FATF.

Rec. 38 Mutual legal assistance: freezing and

confiscation

PC • Kemenkumham sebagai central authority sebagaimana

diamanatkan dalam UU MLA tahun 2006 telah

menetapkan prosedur MLA yang lebih rinci dalam SK

Menkumham M.HH-01.AH/12/07 Year 2017 on April 28,

2017.

• Melalui penetapan Stranas TPPU 2017-2019 pada 5 April

2017, Komite TPPU mendorong percepatan revisi UU

Nomor 1 Tahun 2006 tentang MLA agar dapat

mengakomodasi rekomendasi FATF

Rec. 39 Extradition LC • Implementasi UU Ekstradisi telah mengakomodasi

pemberlakuan dual criminality.

Rec. 40 Other forms of international cooperation PC • Kerja sama internasional telah dilaksanakan merujuk Pasal

90 UU TPPU

• Pengaturan mengenai bentuk kerja sama internasional

lainnya diatur dalam SE PPATK Nomor 4 Tahun 2017.

IO 1 Risk, Policy and Coordination Substantial • Indonesia melakukan update NRA.

• Indonesia akan melakukan penilaian risiko pada sektor

legal arrangement.

• Update Stranas TPPU dan TPPT 2017-2019 dengan


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF



Kondisi per 8

Februari 2018


penguatan rencana aksi terkait NPO/Ormas.

• Penguatan implementasi Keputusan Bersama mengenai

pemblokiran proliferasi WMD yang telah diatur secara

lebih rinci dalam SE Kepala PPATK Nomor 2 Tahun 2017.

IO 2 International Cooperation Moderate/Low Telah dilaksanakan koordinasi mengenai statistik kerja sama

internasional yang dilakukan oleh instansi apgakum dan LPP.

IO 3 Supervision Moderate Telah dilaksanakan koordinasi mengenai statistik

pengawasan kepatuhan yang dilakukan oleh instansi LPP

bagi PJK, PBJ, dan Profesi.

IO 4 Prevention Measures Moderate • Pelaksanaan regulasi APU PPT oleh Pihak Pelapor telah

cukup memadai.

• Defisiensi Indonesia terletak dalam belum jelasnya tingkat

kepatuhan yang dilakukan oleh pedagang berjangka,

koperasi, perposan dan profesi.

IO 5 Legal Persons and Arrangements Low • Indonesia telah menetapkan aturan untuk mengenali legal

persons, antara lain melalui dokumen NPWP, SKDKP,

SIUP, dan TDP dan data-data tersebut telah dapat diakses

oleh apgakum dalam upaya penegakan hukum.

• Defisiensi Indonesia adalah terkait isu BO yang belum

memadai.

IO 6 Financial Intelligence Moderate/Substantial • PPATK menambah pegawai analis dan pemeriksa untuk

meningkatkan kemampuan PPATK dalam mendukung

apgakum dalam penyidikan dan penuntutan TPPU, TPPT,

dan TP asal.

• PPATK memprioritaskan peningkatan pelaporan LTKM

sesuai penilaian risiko TPPU Indonesia

• PPATK semakin meningkatkan akes pertukaran informasi

domestik

• PPATK meningkatkan implementasi penggunaan SOC dan

GRIPS.

• Instansi apgakum meningkatkan kemampuan penelusuran

informasi intelijen keuangan dalam penegakan hukum

terkait TPPU, TPPT dan TP asal.

• PPATK meningkatkan efektivitas implementasi tindak


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF



Kondisi per 8

Februari 2018


lanjut Informasi Proaktif.

IO 7 Money laundering investigation and

prosecution

Low • Indonesia meningkatkan penyelidikan dan penyidikan

TPPU.

• Indonesia meningkatkan kapasitas dan kemampuan

kejaksaan dalam penuntutan perkara TPPU.

• Peningkatan kemampuan apgakum dalam dalam

penyidikan TPPU sesuai dengan penilaian risiko Indonesia,

penanganan perkara stand-alone money laundering, dan

perkara yang melibatkan korporasi.

IO 8 Confiscation Low • Indonesia harus meningkatkan jumlah penyitaan aset

dalam penanganan perkara TPPU dan TPPT.

• Percepatan perampasan RUU tentang perampasan aset

sebagai upaya nasional yang memadai.

IO 9 Terrorist financing investigation and

prosecution

Moderate • Melalui Stranas TPPU dan TPPT 2017-2019, Indonesia

telah menerapkan kerja sama antara apgakum, LPP, dan

pihak terkait dalam menangani perkara TPPT.

• Indonesia telah melakukan penyitaan aset terkait perkara

TPPT.

• Indonesia melalui UU ITE telah melaksanakan pencegahan

penyebaran paham radikalisme mengarah TPPT yang

dilakukan melalui media sosial.

IO 10 Terrorist financing preventive measures &

financial sanctions

Moderate/Low • Dalam upaya pencegahan pendanaan terorisme melalui

Ormas, Indonesia telah mempunyai tim terpadu

pengawasan Ormas domestik dan ormas asing.

• Indonesia telah melaksanakan asset freezing pada list

DTTOT sesuai UNSCR 1267 dan 1373 pada 26 rekening

bank dan 7 properti.

• Pada tahun 2017 telah disahkan Peraturan Presiden

(Perpres) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi

Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana

Terorisme.

• Penguatan implementasi aplikasi mobile digital signature

dalam DTTOT.


Nomor

Rekomendasi

Rekomendasi FATF



Kondisi per 8

Februari 2018


IO 11 Proliferation Financing Sanctions Low • Pada 3 Oktober 2017, PPATK membentuk Satuan Tugas

(Task Force) dalam Pencegahan dan Pemberantasan

Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Satgas WMD) yang

terdiri dari PPATK, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian

RI, dan Bapeten. Isu yang didiskusikan dalam forum

koordinasi tersebut adalah implementasi UNSCR 1540,

1718, 1737. Satgas WMD dibentuk untuk meningkatkan

forum koordinasi, walaupun dalam pelaksanaannya juga

melibatkan regulator dan institusi keuangan.

• Indonesia belum melakukan UNSCR 2231.

• Indonesia belum melakukan asset freezing terkait

proliferasi senjata pemusnah massal (WMD).


LAPORAN KINERJATAHUN 2017

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakar ta Pusat | www.ppatk.go.id

LAPORAN KINERJA PENGANTAR Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Laporan Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Presiden

Documents