1 LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI PERANGKAT DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO Oleh: Agus Dwi Atmoko, SE, MM NIDN : 0609098001 PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT POLITEKNIK SAWUNGGALIH AJI TAHUN 2016
31
Embed
LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT - polsa.ac.idpolsa.ac.id/.../uploads/...dan-SDM-agus-dwi-atmoko.pdfNya dan kasih-Nya, sehingga pengabdian kepada masyarakat ini kami selesaikan.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI
PERANGKAT DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN KUTOARJO
KABUPATEN PURWOREJO
Oleh:
Agus Dwi Atmoko, SE, MM
NIDN : 0609098001
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
POLITEKNIK SAWUNGGALIH AJI
TAHUN 2016
2
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-
Nya dan kasih-Nya, sehingga pengabdian kepada masyarakat ini kami selesaikan. Kami
mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran
pengabdian pada mayarakat ini.
Salah satu kegiatan pengabdian yang dilakukan adalah Pengembangan Sumber Daya
Manusia di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo isi dari materi adalah Pemberdayaan
Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo.
Pengabdian ini di lakukan untuk meningkatkan kineja SDM Perangkat Desa di
Kecamatan Kutoarjo. Tempat pelaksanaan pengabdian masyarakat ada di Kecamatan Kutoarjo
Kabupaten Purworejo.
Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dari hati yang paling dalam semoga
berkah rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita semua. Semoga
pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang
memerlukannya.
Purworejo, 20 Maret 2016
Penyusun
Agus Dwi Atmoko
3
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR..................................................................................................... 2
DAFTAR ISI................................................................................................................... 3
A. ANALIS SITUASI...................................................................................
B. SASARAN...............................................................................................
C. OUTPUT..................................................................................................
D. OUTCOME..............................................................................................
E. WAKTU PELAKSANAAN....................................................................
F. ANGGARAN...........................................................................................
LAMPIRAN
4
4
5
5
5
5
A. SURAT TUGAS
B. SURAT UCAPAN TERIMA KASIH
C. DAFTAR HADIR
D. FHOTO KEGIATAN
MODUL PEMBERDAYAAN EKONOMI A. EKONOMI PERDESAAN DAN PERANAN PEMERINTAH
B. KOPERASI PRODUK UNGGULAN DESA
C. RANCANGAN KEBUN TEKNOLOGI
D. KONSEP DASAR PENDAMPINGAN
MODUL SUMBER DAYA MANUSIA A. MANFAAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
B. KONSEP PENGEMBANGAN
C. IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN SDM
4
1. 1 ANALIS SITUASI
Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat adalah lembaga yang mencakup
layanan pelatihan dan sertifikasi bagi masyarakat umum, industri, lembaga, perusahaan
pemerintah/ swasta, (secara kelompok maupun individual), baik ditangani lembaga P3M
secara langsung atau bekerjasama dengan lembaga lain. Untuk menyongsong Era
Globalisasi dan menabah wawasan bagi Para Pegawai Pemerintah P3M POLSA
melakukan kerjasama di Bidang Sumber Daya Manusia Untuk Perangkat Desa di
Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo.
Pada pelaksanaan program layanan tersebut, proses belajar mengajar dan substansinya
dirancang dan diajukan berdasarkan pada:
Kemampuan sumber daya Dosen Politeknik Sawunggalih Aji,
Pemberdayaan dan peningkatan sumber daya di Politeknik Sawunggalih Aji;
Kebutuhan masyarakat yang mengacu pada upaya peningkatan SDM secara global
dan kemitraan.
Disamping itu, bidang ini juga melaksanakan beberapa bentuk kegiatan yang berorientasi
pada program layanan masyarakat. Kegiatan bidang ini dirancang dan diusulkan
berdasarkan pada:
Kebutuhan masyarakat yang mengacu pada pengembangan & kajian teknologi dan
manajemen industri, peningkatan ketrampilan SDM, atau penyelesaian masalah yang
berkembang di masyarakat;
Penerapan dan produksi (manufacturing) hasil-hasil penelitian dalam upaya
sosialisasi karya cipta seseorang (sekelompok);
Peningkatan ekonomi dan kemitraan;
Pemberdayaan dan peningkatan sumber daya di Politeknik Sawunggalih Aji.
1. 2 SASARAN
Sasaran kegiatan dalam Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Perangkat
Desa di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo antara Lain:
1. Membangun dan mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia yang mampu
berkiprah dalam pembangunan dan mengikuti perkembangan teknologi
2. Menciptakan situasi kondusif bagi kegiatan pengabdian pada masyarakat bagi
Perangkat Desa di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo.
5
3. Mendukung pembangunan dan pengembangan Pemerintah Daerah dan membantu
mencari solusi untuk mengatasi berbagai kendala khususnya dalam bidang IPTEKS.
1.3 Output
Pengabdian kepada Masyarakat merupakan pengamalan iptek yang dilakukan secara
melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat, dalam upaya
mensukseskan pembangunan dan pengembangan manusia pembangunan.
Berdasarkan sumber dana yang digunakan, program pengabdian kepada masyarakat
dibedakan dalam:
1. Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pemberdayaan Kelompok
Masyarakat Desa.
2. Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Desa.
3. Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pemberdayaan SDM.
1.4 Outcome
Outcome merupakan tolak ukur keberhasilan program, yang disusun dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pemberdayaan Kelompok
Masyarakat Desa dapat meningkatkan Kinerja dan Produktifitas masing masing
kelompok
2. Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pemberdayaan Ekonomi dapat
meningkatkan perekonomian masyarakat desa
3. Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pemberdayaan SDM dapat
meningkatkan Kinerja Perangkat Desa dalam pengelolaan SDM di tiap tiap bidang .
1.5 Waktu Pelaksanaan
Peserta : Perangkat Desa di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo
Tempat : Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo
Waktu : 11 -20 Januari 2016
Materi :
1. Pemberdayaan Ekonomi
2. Pemberdayaan SDM.
6
1.6 Anggaran
Anggaran Pelatihan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
Purworejo, 20 Maret 2016
Penyusun
Agus Dwi Atmoko
7
Undangan Narasumber
8
SURAT TUGAS
9
Ucapan Terima Kasih
10
DAFTAR HADIR
11
FHOTO KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN PENINGKATAN SDM
BAGI PERANGKAT DESA DI KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN 2016
12
13
MODUL PEMBERDAYAAN EKONOMI PEDESAAN
BAB I.
EKONOMI PERDESAAN DAN PERANAN PEMERINTAH
Pembangunan sektor-sektor perdesaan (= tradisional; agrokompleks) dapat mendorong
pertumbuhan sektor industri melalui penyediaan bahan pangan yang cukup, tenaga kerja, pemanfaatan
sumberdaya lahan dan modal. Pola pembangunan pertanian (seperti di Jepang ) dapat menganut pola
Rural Sector-Led Growth. Peningkatan produktivitas sektor-sektor perdesaan dapat memberikan
rangsangan bagi pengembangan produksi industri barang-barang konsumsi. Ada dua unsur penting yang
berperan dalam konteks ini. Pertama, pemanfaatan teknologi berlandaskan kemajuan llmu pengetahuan
(change from resource base to science agricultural development), yang didukung oleh pengembangan
kapital dalam bentuk prasarana irigasi dan transportasi, kredit pertanian, pengembangan industri pupuk,
lembaga penyuluhan dan pemasaran. Ke dua, kebijakan nilai tukar petani yang memadai. Pengembangan
industri memerlukan akumulasi kapital, yang terjadi karena peningkatan produktivitas sektor-sektor
agrokompleks melalui inovasi teknologi padat karya (labor intensive innovation). Interaksi sektor
pertanian (pedesaan) dengan sektor industri (perkotaan) bukan saja ditandai oleh arus modal, tetapi juga
arus perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri.
Pembangunan ekonomi Indonesia telah menimbulkan dampak serius, yaitu antara lain
kesenjangan pembangunan antara sektor perkotaan dan perdesaan atau sektor modern dengan sektor
tradisional (sektor-sektor kerakyatan). Untuk mengatasi maslaah ini, harus diprioritaskan upaya-upaya
untuk memperkuat sektor-sektor tradisional dan kerakyatan dan pemerintah menjadi fasilitator
penggeraknya. Sektor-sektor ini harus terbuka dan tanggap terhadap perubahan-perubahan dan
kesempatan-kesempatan domestik dan global.
Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka sektor-sektor kerakyatan (tradisional dan
pedesaan) harus menjadi kuat; dan untuk itu sangatlah dibutuhkan pemerintahan yang kuat. Hal ini
berarti pemerintah perlu menyusun rencana yang rasional, dan mempunyai daya gerak fasilitatif yang
kuat untuk pelaksanaannya. Dalam hubungan ini sangat diperlukan situasi stabil yang dinamis untuk
berlangsungnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada tahap awal campur tangan pemerintah
cukup besar sehingga terlihat seperti otoriter. Tetapi sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi,
negara akan menjadi semakin lebih demokratis. Keadaan semacam ini memang diperlukan karena proses
transformasi dalam kondisi proses globalisasi tidak dapat hanya didasarkan pada kebijaksanaan
mekanisme pasar saja.
Dalam sistem perekonomian Indonesia, proses transformasi berlangsung dalam situasi ketidak-
seimbangan dan respon unit-unit ekonomi tidak begitu fleksibel terhadap insentif harga karena
sumberdaya tidak dapat bergerak cepat (peculiary immobile), terutama tenaga kerja. Dengan demikian
untuk menjaga keseimbangan pembangunan, maka diperlukan campur tangan pemerintah. Apabila
pembangunan daerah berlangsung tanpa adanya campur tangan pemerintah secara memadai, maka
tingkat pembangunan akan menjadi tidak seimbang karena di daerah tertinggal lebih banyak kendala
daripada faktor pendorongnya.
STRATEGI pemberdayaan sistem perekonomian harus didukung oleh langkah-langkah sebagai
berikut:
1. Mobilisasi sumber keuangan (financial resources mobilization). Untuk mendorong akumulasi
modal di perdesaan, maka perlu dibangun lembaga ekonomi rakyat yang mengakar dan mandiri.
Lembaga ini digunakan bagi peningkatan tabungan masyarakat dan investasi untuk diversifikasi
ekonomi rakyat di pedesaan. Lembaga ini dikelola secara amanah dan profesional oleh tenaga-
tenaga muda desa, yang didampingi oleh “supervisor” tenaga terdidik perbankan. Peranan
14
pemerintah adalah pendidikan dan pelatihan tenaga-tenaga muda perbankan, bekerja-sama dengan
lembaga -lembaga perbankan. Untuk memberdayakan kelembagaan ekonomi ini diperlukan
kebijakan publik yang memihak kepada rakyat banyak.
2. Nilai Tukar Desa (Terms of trade). Nilai tukar desa yang tinggi perlu diupayakan pemerintah
melalui keterpaduan ekonomi pedesaan ke dalam reformasi nasional dan internasional. Untuk itu
perlu ketersediaan prasarana komunikasi dan teknologi tepat guna. Upaya lainnya ialah peningkatan
kelancaran arus barang dan jasa. Untuk itu alokasi dana pembangunan perlu ditekankan pada
pembangunan prasarana fisik dan perbaikan sistem transportasi ke wilayah perdesaan yang
langsung berkaitan dengan kegiatan ekonomi rakyat. Sasarannya adalah rendahnya biaya transpor
dan peningkatan keuntungan yang diterima oleh pengusaha-pengusaha di desa.
3. Program Paritas Pendapatan (Income Parity Program). Maksud dari kebijaksanaan sektor-sektor
perdesaan ini adalah menjaga kesetimbangan tingkat pendapatan antara perdesaan dan perkotaan.
Program ini terdiri atas: (a). pengembangan struktur ekonomi pedesaan untuk mencapai skala
ekonomi. (b). perluasan sistem produksi secara selektif, yang sesuai dengan perubahan permintaan.
(c) kebijaksanaan harga pangan untuk pemantapan nilai tukar produk-produk perdesaan.
4. Peningkatan kemampuan teknologi tepat guna. Kemampuan teknologi perlu diarahkan untuk
pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam di pedesaan. Alokasi dana dan anggaran
pembangunan untuk biaya penelitian (research and development) teknologi desa perlu mendapat
prioritas. Pola penelitian partisipatif perlu dikembangkan, bekerjasama dengan lembaga-lembaga
penelitian pemerintah dan swasta.
5. Pemberdayaan kelompok-kelompok fungsional masyarakat di wilayah perdesaan menjadi
“Receiving Systems” yang mampu mengakses dan mengadopsi berbagai peluang inovasi dari
berbagai sumber inovasi yang umumnya berada di wilayah perkotaan.
BAB II.
KOPERASI PRODUK UNGGULAN DESA
2.1. Produk Unggulan Wilayah Desa
Komoditas unggulan wilayah merupakan produk hasil usaha masyarakat desa yang memiliki
peluang pemasaran yang tinggi dan menguntungkan bagi masyarakat desa. Produk unggulan wilayah ini
dapat berupa komoditi pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan, kehutanan, kerajinan/industri
kecil, dan lainnya.
2.2. Koperasi Pengelola Produk Unggulan
Pengembangan produk-produk unggulan wilayah dalam rangka untuk memberdayakan
ekonomi rakyat setempat dapat dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan Koperasi Pengelola Produk
Unggulan Desa sebagai “LEMBAGA EKONOMI RAKYAT YANG MENGAKAR & MANDIRI”.
Koperasi seperti ini dapat dikembangkan dari lembaga-lembaga ekonomi tradisional yang telah ada, atau
melalui rekayasa sosial yang sesuai. Konsep pemberdayaan Koperasi ini dapat diabstraksikan dalam
bagan berikut.
2.3. Strategi Pengembangan Sentra Produksi
Beberapa macam kendala dalam pemberdayaan ekonomi rakyat di wilayah pedesaan ialah (1) keterbatasan kapabilitas sumberdaya alam, (2) masih adanya lokasi yang terisolir dan terbatasnya sarana dan prasarana fisik, (3) keterbatasan penguasaan modal dan teknologi, (4) lemahnya kemampuan kelembagaan penunjang pembangunan di tingkat perdesaan, dan (5) masih rendahnya akses masyarakat
15
terhadap peluang-peluang bisnis. Berdasarkan faktor pembatas & kendala tsb disusunlah konsep strategi pemberdayaan sbb:
2.4. Kelompok sasaran dan Lingkup Kegiatan
Kelompok sasaran:
a. Kelembagaan sosial -tradisional yang ada di masyarakat, seperti koperasi, kelompok tani, kelompok
peternak, Paguyuban dan lainnya
b. Kelompok-kelompok fungsional yang telah ada di masyarakat.
c. Warung pengecer bahan pokok, baik milik perorangan, kelompok (pra koperasi), maupun waserda
milik koperasi untuk diberdayakan / dikembangkan usahanya.
d. Pengusaha dan Pengusaha Kecil, baik perorangan maupun kelompok, terutama jama'ah
masjid/Kopontren yang bersangkutan yang bergerak di bidang produksi agribisnis/agroindustri dan
sektor lainnya untuk diberdayakan/dikembangkan, sehingga pada gilirannya dapat memperluas
kesempatan kerja (menyerap tenaga kerja).
e. Tenaga Kerja Terampil untuk dilatih dan ditempatkan sebagai pendamping dan atau tenaga
profesional / pengelola unit-unit usaha.
Lingkup Kegiatan:
a. Sosialisasi konsep pemberdayaan ekonomi rakyat dan identifikasi kelompok sasaran yang akan
mengembangkan unit usaha produk unggulan,
b. Rekruitmen tenaga terampil terdidik (yang nganggur ) untuk dijadikan petugas pendamping
lapangan (PPL)
c. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dengan thema:
(a) Pengembangan KUBA pengelola usaha produk unggulan wilayah
(b) Pra-koperasi simpan-pinjam pola perkreditan sederhana
(c) Usaha di berbagai sektor riil seperti agribisnis/agroindustri,
d. Penyaluran modal bergulir dan pendampingan untuk: (a) unit simpan-pinjam; (b) modal kerja
penyalur (grosir dan sub grosir) dan (c) modal kerja untuk mendukung usaha masyarakat di berbagai
sektor riil, terutama kelompok usaha bersama Agribisnis/agroindustri (KUBA).
e. Penyaluran dana, sesuai dengan tahapan pelaksanaan program, dilakukan langsung pengelola KUBA
melalui Bank yang ditunjuk setelah persetujuan diberikan oleh Tim Pembina atas usulan tim teknis
daerah.
f. Tim Pembina dan Tim Teknis melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan
program dan menyampaikan laporan kemajuan program secara periodik (bulanan dan triwulanan).
2.5. RANCANGAN KEBUN TEKNOLOGI:
PUSAT INFORMASI DAN PELAYANAN TEKNOLOGI DESA
Penerapan teknologi tepat guna diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produksi
produk unggulan di wilayah pedesaan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Beberapa kriteria yang dikemukakan oleh para pakar agar supaya suatu teknologi dapat disebut “TEPAT
GUNA” adalah:
1. Mampu menciptakan lapangan kerja atau kesempatan kerja
2. Menggunakan lebih banyak tenaga manusia
3. Pemeliharaannya mudah
4. Menggunakan lebih banyak bahan baku lokal
5. Pemanfaatan modal setempat
6. Pemanfaatan teknologi menengah/madya
7. Tidak boros sumberdaya alam dan tidak mengganggu lingkungan hidup.
16
Proses alih teknologi yang efektif mensyaratkan beberapa hal penting, a.l.:
1. Peran-serta secara aktif semua instansi terkait dan masyarakat penerima/pengguna untuk menghadapi
dan mengatasi kendala yang ada
2. Kerjasama dan komunikasi yang terprogram dalam suatu forum dialogis yang melibatkan semua
komponen yang terkait
3. Tersedianya wadah bagi forum dialogis antara masyarakat, pembawa, dan sumber teknologi yang
berada dekat dengan masyarakat dan mudah diakses oleh segenap masyarakat.
4. Adanya kelembagaan yang akomodatif dan partisipatif, didukung oleh adanya iklim inovatif dan
tenaga yang terlatih, serta dilengkapi dengan fasilitas penunjang dan sistem informasi yang memadai.
5. Adanya tokoh panutan masyarakat yang mampu menggalang segenap potensi masyarakat untuk
diarahkan dan disiapkan untuk mengadopsi teknologi.
Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, tampaknya keberadaan “POSYANTEKDES” di
bawah kendali Koperasi Produk Unggulan dan bermitra dengan Instansi teknis / Perguruan Tinggi
mampu menjadi wahana yang efektif dalam proses alih teknologi tepat guna di wilayah pedesaan. Kebun
Teknologi ini dapat berfungsi ganda sebagai:
(1). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Tepat-guna, yang dapat diakses oleh para anggaota dan
oleh masyarakat sekitar
(2). Pusat Penyuluhan, DEMOPLOT Ujicoba Penerapan Teknologi, dan Kaji Tindak
(3). Pusat Pelayanan dan Informasi IPTEK yang mampu menjalin hubungan dengan jaringan informasi
IPTEk yang lebih luas..
POSYANTEKDES ini secara operasional berada di bawah koordinasi dari Lembaga KOPERASI
PRODUK UNGGULAN yang ada di wilayah. POSYANTEKDES ini dapat melibatkan beberapa divisi