LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2019 PT. BPR DHARMA INDRA J JL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG www.bprdharmaindra.com
LAPORANPENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2019
PP PT. BPR DHARMA INDRAJJ JL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
W www.bprdharmaindra.com
1
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Tata KelolaPerusahaan
“PT. BPR. Dharma Indra berkomitmen untuk
menerapkan dan meningkatkan kualitas tata
kelola perusahaan yang baik secara
berkelanjutan. Penerapan tata kelola perusahaan
yang baik akan sangat mendukung peningkatan
nilai perusahaan serta menjadikan PT. BPR
Dharma Indra sebagai Bank yang sehat secara
fundamental dan memiliki daya saing yang
tinggi.”
2
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Pendahuluan
Seiring dengan semakin
kompleksnya risiko yang dihadapi oleh
Bank, maka penerapan Good Corporate
Governance (GCG) makin diperlukan.
Penerapan GCG diperlukan tidak hanya
untuk meningkatkan kinerja Bank,
melindungi kepentingan stakeholders,
meningkatkan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku
umum dalam industri perbankan.
Pentingnya penerapan Tata kelola
perusahaan (Good Corporate Governance)
bagi suatu Bank disadari sepenuhnya oleh
PT BPR. Dharma Indra seiring dengan
semakin meningkatnya kompleksitas risiko
yang dihadapi oleh dunia perbankan saat
ini.
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
(GCG) di PT BPR DHARMA INDRA pada
tahun 2019 ini dibuat dan disampaikan dalam
rangka untuk memenuhi kewajiban BPR
sebagaimana telah diamanatkan di dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata
Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Secara
garis besar dapat kami jelaskan, bahwa
laporan tentang Pelaksanaan Tata Kelola
(GCG) di PT BPR DHARMA INDRA
menggambarkan proses implementasi Tata
Kelola sepanjang tahun 2019 yang mencakup:
Governance Structure atau struktur
Tata Kelola;
Governance Process atau proses dari
pelaksanaan Tata Kelola; dan
Governance Outcome atau hasil
dari pelaksanaan Tata Kelola.
dimana untuk itu penilaian pelaksanaan Tata
Kelola dilakukan dengan metoda self
assessmentyang dilengkapi dengan laporan-
laporan dan bukti-bukti dokumen pendukung
lainnya, sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari penilaian kinerja BPR.
Pelaksanaan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance (untuk selanjutnya
disebut GCG) merupakan prasyarat utama
bagi keberhasilan perusahaan. Upaya
menerapkan prinsip-prinsip ini telah
dilakukan secara konsisten dan
berkesinambungan oleh Perseroan. Adapun
tujuannya tidak semata-mata memenuh
iketentuan dari pihakotoritas/regulator,
namun juga untuk mendukung pertumbuhan
perusahaan dalam mencapai target bisnisnya
secara sehat dalam jangka panjang dan
dapat pula digunakan untuk kepentingan
stakeholders lain untuk mengetahui secara
lebih jelas tentang Kinerja BPR, sebagai
bentuk kepatuhan Manajemen PT BPR
DHARMA INDRA terhadap Ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku, dan
nilai-nilai etika sebagai pondasi dari prinsip
dasar Tata Kelola (GCG), yaitu transparansi,
akuntabilitas, pertanggungjawaban,
independensi, dan kewajaran.
3
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Implementasi Tata Kelola (GCG) yang
baik dan benar selalu akan menjadi fokus dan
prioritas bagi Manajemen PT BPR DHARMA
INDRA dalam menjalankan seluruh aktivitas
usaha dan operasional BPR. Proses
implementasi Tata Kelola (GCG) di BPR
sepanjang tahun 2019 telah dilaksanakan
secara konsisten dan berkelanjutan, dengan
fokus dan kepatuhan kepada 5 (lima) Prinsip
Dasar Tata Kelola(GCG), yaitu:
tranparancy
keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaandalam proses pengambilan keputusan.
accountability
kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannyaberjalan secara efektif.
responsibility
kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat
independency
memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihakmanapun (independen) serta memiliki komitmen yang tingga dalam mengembangkan BPR.
fairness
keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian danperaturan perundang-undangan yang berlaku.
4
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2019
Selama tahun 2019, Perseroan telah
mengembangkan langkah-langkah yang
kondusif terhadap implementasi Good
Corporate Governance. Dimulai dari
komitmen jajaran Dewan Komisaris dan
Direksi yang merupakan kunci
keberhasilan penerapan GCG. Selanjutnya
diikuti dengan implementasi visi dan misi,
kode etik, peraturan kepegawaian serta
berbagai ketentuan lainnya. Pelaksanaan
GCG juga dimanifestasikan dalam aktivitas
perusahaan seperti rekrutmen,
training/sosialisasi, penilaian kinerja dan
lain-lain.
Dalam proses implementasi tersebut diatas,
berbagai perbaikan dan penyempurnaan
telah dilakukan khususnya yang
berhubungan dengan penyempurnaan
Governance Structure atau Struktur Tata
Kelola, optimalisasi tugas, wewenang, dan
tanggungjawab Pengurus BPR, serta
penyempurnaan Governance Process atau
Proses Tata Kelola.
Aktivitas yang terkait dengan
pelaksanaan Good Corporate Governance
selama tahun 2019, dapat dijelaskan
dibawah ini :
Organ tata kelola PT. BPR. Dharma Indra dibangun untuk mendukung pelaksanaan
prinsip-prinsip tata kelola sehingga dapat berjalan secara sistematis dan tersruktur. Organ
pendukung pelaksanaan tata kelola PT. BPR Dharma Indra memiliki peran dan tanggung
jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol check and balance.
1. STRUKTUR TATA KELOLA BPR(GOVERNANCE STRUCTURE)
5
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Secara umum, jumlah, komposisi, dan
tingkat kompetensi Dewan Komisaris dan
Direksi PT BPR DHARMA INDRA telah
memenuhi "persyaratan minimum" sesuai
dengan ketentuan/regulasi tentang Tata
Kelola BPR. Namun demikian, dengan
memperhitungkan kompleksitas usaha BPR
yang masih relatif sederhana, maka
penguatan pada Struktur Tata Kelola BPR
hanya terbatas dilaksanakan dengan
pembentukan pejabat eksekutif kekatuan,
manajemen risiko dan audit intern tanpa
membentuk komite-komite dibawah
Dewan Komisaris, yaitu: Komite Audit,
Komite Pemantau Risiko, Komite
Remunerasi dan Nominasi, yang hanya
diwajibkan bagi BPR dengan modal inti
diatas Rp 80 milyar.
Dengan demikian, maka Struktur Tata
Kelola PT BPR DHARMA INDRA pada
posisi laporan 31 Desember 2019 adalah
sebagai berikut:
1. Rapat Umum Pemegang Saham
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Pejabat Eksekutif Audit Internal
5. Pejabat Eksekutif Kepatuhan&
Manajemen Risiko
6. Unit Kerja APU & PPT
DIREKTUR DIREKTUR KEPATUHAN
DEWAN KOMISARIS
DIREKTUR UTAMA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM(RUPS)
CHECK BALANCE
5
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Secara umum, jumlah, komposisi, dan
tingkat kompetensi Dewan Komisaris dan
Direksi PT BPR DHARMA INDRA telah
memenuhi "persyaratan minimum" sesuai
dengan ketentuan/regulasi tentang Tata
Kelola BPR. Namun demikian, dengan
memperhitungkan kompleksitas usaha BPR
yang masih relatif sederhana, maka
penguatan pada Struktur Tata Kelola BPR
hanya terbatas dilaksanakan dengan
pembentukan pejabat eksekutif kekatuan,
manajemen risiko dan audit intern tanpa
membentuk komite-komite dibawah
Dewan Komisaris, yaitu: Komite Audit,
Komite Pemantau Risiko, Komite
Remunerasi dan Nominasi, yang hanya
diwajibkan bagi BPR dengan modal inti
diatas Rp 80 milyar.
Dengan demikian, maka Struktur Tata
Kelola PT BPR DHARMA INDRA pada
posisi laporan 31 Desember 2019 adalah
sebagai berikut:
1. Rapat Umum Pemegang Saham
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Pejabat Eksekutif Audit Internal
5. Pejabat Eksekutif Kepatuhan&
Manajemen Risiko
6. Unit Kerja APU & PPT
DIREKTUR DIREKTUR KEPATUHAN
DEWAN KOMISARIS
DIREKTUR UTAMA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM(RUPS)
CHECK BALANCE
5
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Secara umum, jumlah, komposisi, dan
tingkat kompetensi Dewan Komisaris dan
Direksi PT BPR DHARMA INDRA telah
memenuhi "persyaratan minimum" sesuai
dengan ketentuan/regulasi tentang Tata
Kelola BPR. Namun demikian, dengan
memperhitungkan kompleksitas usaha BPR
yang masih relatif sederhana, maka
penguatan pada Struktur Tata Kelola BPR
hanya terbatas dilaksanakan dengan
pembentukan pejabat eksekutif kekatuan,
manajemen risiko dan audit intern tanpa
membentuk komite-komite dibawah
Dewan Komisaris, yaitu: Komite Audit,
Komite Pemantau Risiko, Komite
Remunerasi dan Nominasi, yang hanya
diwajibkan bagi BPR dengan modal inti
diatas Rp 80 milyar.
Dengan demikian, maka Struktur Tata
Kelola PT BPR DHARMA INDRA pada
posisi laporan 31 Desember 2019 adalah
sebagai berikut:
1. Rapat Umum Pemegang Saham
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Pejabat Eksekutif Audit Internal
5. Pejabat Eksekutif Kepatuhan&
Manajemen Risiko
6. Unit Kerja APU & PPT
DIREKTUR DIREKTUR KEPATUHAN
DEWAN KOMISARIS
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM(RUPS)
CHECK BALANCE
6
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Dalam tahun 2019, PT BPR DHARMA INDRA telah menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham baik Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan maupun Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa dengan beberapa keputusan penting/strategis yang dihasilkan,
sebagai berikut:
o RUPS TAHUNAN Tgl. 2 Mei 2019
Rapat dengan suara bulat mengambil keputusan sebagai berikut :
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018,
termasuk Laporan Direksi dan pertanggungjawabannya serta pengawasan dari Dewan
Komisaris perseroan.
2. Atas persetujuan dan diterimanya Agenda pertama, maka pemegang saham yang hadir
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Adi Darmawan
& Rekan dengan pendapat Wajar Dengan Pengecualian.
3. Atas pertimbangan dari pemegang saham yang hadir, maka usulan Agenda ketiga
diputuskan bahwa penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2018 sebesar Rp. 5.114.822.526,12 sebagai berikut :
1) Pembagian Deviden sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
2) Pembentukan Cadangan Umum ( sesuai dengan UU RI No.40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas) dimana minimal cadangan umum yang wajib dibentuk
sebesar 20% dari Modal Disetor. Atas musyawarah mufakat para pemegang
saham memutuskan bahwa akan menambah cadangan umum sebesar Rp.
200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sehingga cadangan umum yang terbentuk
nantinya sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
3) Sisa laba tahun 2018 setelah dikurangi point 1) 2) dan 3) sebesar Rp. Rp.
264.822.526,12 (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua
ribu lima ratus dua puluh enam rupiah dua belas sen)akan diakumulasikan pada
laba di tahan.
4. Tehnis dan ketentuan dalam pembagian deviden :
7
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
1) Deviden akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang tercatat dalam
daftar pemegang saham perseroan.
2) Direksi akan memotong pajak deviden untuk tahun buku 2018 sebesar 10% sesuai
dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3) Pembagian deviden akan dilakukan pada bulan Nopember 2019.
5. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan pembagian deviden tahun buku 2018. Menunjuk Salinan Keputusan Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-7/KO.0403/2019 tentang Hasil Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan Sdr. F.Y. Ruddy Prihananto Selaku Calon Anggota Dewan
Komisaris PT. BPR. Dharma Indra memutuskan dan menetapkan tentang hasil penilaian
kemampuan dan kepatutan Sdr. Ruddy Prihananto selaku calon dewan Komisaris PT.
BPR. Dharma Indra dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Dewan Komisaris
PT. BPR. Dharma Indra. Dari uraian tersebut diatas maka diputuskan :
1. Mengangkat sdr. F.Y. Ruddy Prihananto sebagai Komisaris Independen PT. BPR.
Dharma Indra.
2. Masa Jabatan sebagai Komisaris Independen PT. BPR. Dharma Indra terhitung
tanggal 3 Mei 2019 s/d 12 April 2022.
6. Menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan menjadi sebagai berikut :
Jabatan Nama Masa Jabatan
Komisaris Utama : Eddy Yuswono 12-04-2017 s/d 12-04-2022
Komisaris Independen : Esti Rahayu, SE. 18-08-2018 s/d 12-04-2022
Komisaris Independen : F.Y.Ruddy Prihananto 03-05-2019 s/d 12-04-2022
Direktur Utama : Yeti Kuswindaryanti,SE. M.Hum 12-04-2017 s/d 12-04-2022
Direktur : Ir. Maduratnasari, H.Hum. 12-04-2017 s/d 12-04-2022
Direktur Kepatuhan : Siti Fatimah, SE. 12-03-2018 s/d 12-04-2022
o RUPS LUAR BIASA Tgl. 13 Mei 2019
Rapat dengan suara bulat mengambil keputusan sebagai berikut :
1. Menyetujui perubahan penyebutan jabatan Tuan F.Y. RUDDY PRIHANANTO selaku
Komisaris Independen Perseroan, untuk selanjutnya sebagai Komisaris Perseroan Terbatas
PT. Bank Perkreditan Rakyat Dharma Indra untuk masa jabatan tetap, mengacu pada
keputusan RUPS sebelumnya yaitu terhitung tanggal 03 Mei 2019 s/d 12 April 2022.
2. Menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan menjadi sebagai berikut :
Jabatan Nama Masa Jabatan
8
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Komisaris Utama : Eddy Yuswono 12-04-2017 s/d 12-04-2022
Komisaris Independen : Esti Rahayu, SE. 18-08-2018 s/d 12-04-2022
Komisaris : F.Y. Ruddy Prihananto 03-05-2019 s/d 12-04-2022
Direktur Utama : Yeti Kuswindaryanti,SE. M.Hum 12-04-2017 s/d 12-04-2022
Direktur : Ir. Maduratnasari, H.Hum. 12-04-2017 s/d 12-04-2022
Direktur Kepatuhan : Siti Fatimah, SE. 12-03-2018 s/d 12-04-2022
DEWAN KOMISARIS
Dasar Hukum
1. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan
Undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan
Rakyat.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan
Rakyat.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan
dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 38/SEOJK.01/2016 tentang Penilaian
Kemampuan & Kepatuhan bagi Calon Pemegang Saham pengendali Calon Anggota
Direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank.
Jumlah, Komposisi, dan Independensi
Susunan Dewan Komisaris PT BPR DHARMA INDRA adalah sebagai berikut :
N a m a Jabatan Persetujuan
Bank Indonesia
Persetujuan Perpanjangan
OJK
Nomor Surat BI / Tgl. No. Surat & Tgl Masa
Jabatan
Eddy
Yuswono
Komisaris
Utama
15/140/DKBU/IDAd/Ml
27 Maret 2013
S-766/KO.043/2017
13 April 2017
12-04-2017
s/d
12-04-2022
Esti Komisaris S-677/KO.0403/2018 - 18-08-2018
9
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Rahayu,SE Independent 3 September 2018 s/d
12-04-2022
F.Y. Ruddy
Prihananto
Komisaris S-439/KO.0403/2019 - 03-05-2019
s/d
12-04-2022
Tugas, Wewenang, dan
Tanggungjawab Dewan Komisaris
Dalam menjalankan setiap tugas,
wewenang, dan tanggungjawabnya,
Dewan Komisaris PT BPR DHARMA
INDRA berkewajiban untuk
melaksanakannya secara Transparan,
Akuntabel, dan Independen. Secara
lebih rinci, tugas, wewenang, dan
tanggungjawab Dewan Komisaris yang
telah dilaksanakan sepanjang tahun
2019 adalah sebagai berikut :
Tugas :
1. Mengawasi pelaksanaan tugas
Direksi dalam mengelola
perusahaan/Bank dalam
keseluruhan asset perusahaan.
2. Memberikan arahan
kebijaksanaan terhadap rencana
kerja yang dibuat Direksi.
3. Mengevaluasi realisasi
pelaksanaan rencana kerja yang
dikelola oleh Direktur Utama dan
pelaksanaan tugas lain yang
berkaitan dengan pengelolaan
Bank.
4. Memeriksa dan memberi
petunjuk kepada Direksi
berkaitan dengan masalah
pemberian kredit, proses
pengajuan permohonan kredit,
hubungan kerja dengan Bank-
Bank lain/instansi lain yang
terkait dan masalah-masalah lain
yang berkaitan dengan
kerahasiaan.
5. Mengkaji dan memproses serta
memutuskan tindakan-tindakan
sehubungan dengan program-
program kerja dan usulan-usulan
yang diajukan oleh Direktur
Utama kepada Dewan Komisaris.
6. Memberikan evaluasi terhadap
likuiditas , solvabilitas dan
profitabilitas perusahaan secara
periodik.
7. Memastikan bahwa Direksi telah
merancang sistem manajemen
risiko yang tepat dalam
mengelola risiko utama Bank.
8. Menyusun Laporan Pelaksanaan
Kerja pada setiap semester serta
laporan-laporan lain yang
diwajibkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan
9. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi
dan Pengawasan atas
10
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
pengelolaan Bank secara periodik
dan yang diperlukan oleh
Pemegang Saham.
10. Membuat Laporan keseluruhan
hasil kerjanya kepada para
Pemegang Saham.
11. Mengusulkan kepada RUPS
penunjukan Akuntan Publik yang
akan melakukan pemeriksaan
atas buku-buku Bank.
12. Berkenaan dengan penerapan
Good Corporate Governance pada
Bank :
Memastikan terselenggaranya
pelaksanaan prinsip-prinsip
GCG dalam setiap kegiatan
usaha Bank pada seluruh
tingkatan atau jenjang
organisasi.
Memantau, mengevaluasi dan
menyempurnakan efektivitas
praktik Good Corporate
Governance (GCG) di
Perseroan.
13. Memberikan penjelasan,
pendapat dan saran kepada
RUPS mengenai Laporan
Tahunan, apabila diminta.
14. Membuat Risalah Rapat Dewan
Komisaris dan menyimpan
salinannya.
15. Memastikan bahwa Direksi telah
menindaklanjuti temuan audit
dan rekomendasi dari Pejabat
Eksekutif Audit Intern (PEAI)
Bank, auditor eksternal, hasil
pengawasan Otoritas Jasa
Keuangan.
16. Dewan Komisaris wajib
memberitahukan :
a. Pelanggaran peraturan
perundang-undangan di
bidang keuangan dn
perbankan; dan/atau
b. Keadaan atau perkiraan
keadaan yang dapat
membahayakan kelangsungan
usaha BPR;
Kepada Otoritas Jasa Keuangan
paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja sejak ditemukannya
pelanggaran, keadaan atau
perkiraan keadaan dimaksud.
Wewenang :
1. Berhak meminta penjelasan
tentang segala mengenai
perseroan kepada Direksi dan
setai anggota Direksi wajib
memberikan penjelasan yang
diminta.
Tanggungjawab :
1. Bertanggungjawab atas hasil
pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan tugas Direksi
kepada Rapat Umum Pemegang
Saham.
11
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
2. Bertanggungjawab atas laporan
pelaksanaan rencana kerja per
semester serta laporan-laporan
lain yang menjadi tugas dan
wewenangnya kepada Otoritas
Jasa Keuangan.
3. Bertanggungjawab atas usulan
tindakan pengangkatan,
pemberhentian Direksi dalam
Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Bertanggungjawab kepada
Rapat Umum Pemegang Saham
atas keseluruhan hasil kerjanya.
5. Menyetujui kebijakan dan sistem
prosedur terkait dengan
operasional bank.
DIREKSI
Jumlah, Komposisi, dan Independensi Direksi
Direksi PT BPR DHARMA INDRA pada posisi tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :
N a m a Jabatan
Persetujuan Bank
IndonesiaPersetujuan Perpj. OJK
Nomor Surat BI /
Tgl.No. Surat & Tgl
Masa
Jabatan
Yeti Kuswindaryanti,
SE. M.Hum
Direktur
Utama
15/140/DKBU/IDAd/Ml
27 Maret 2013
S-766/KO.043/2017
13 April 2017
12-04-2017
s/d
12-04-2022
Ir. Maduratnasari,
M.Hum
Direktur 15/140/DKBU/IDAd/Ml
27 Maret 2013
S-766/KO.043/2017
13 April 2017
12-04-2017
s/d
12-04-2022
Siti Fatimah, SE Direktur
Kepatuhan
SR-1067/KO.0403/2017
20 Desember 2017
S-677/KO.0403/2018
03-09-2018
12-03-2018
s/d
12-04-2022
Seluruh anggota Direksi PT BPR
DHARMA INDRA merupakan tenaga
profesional yang memiliki pengalaman
pada industri BPR dan telah lulus dalam
12
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
(Fit and ProperTest). Susunan Direksi
tersebut telah dicatat dalam
administrasi OJK melalui Surat OJK
Nomor : S-677/KO.403/2018 pada
tanggal 3 September 2018.
Seluruh anggota Direksi tidak
melakukan rangkap jabatan sebagai
Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif
pada Bank dan/atau perusahaan
lainnya. Meskipun dimungkinkan untuk
aktif menjadi pengurus Asosiasi BPR
(Perbarindo) sesuai Pasal 8 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor
4/POJK.03/2015, pada saat ini, dengan
pertimbangan untuk lebih fokus pada
pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR.
Seluruh anggota Direksi PT BPR
DHARMA INDRA tidak memiliki
hubungan keluarga atau semenda
sampai dengan derajat kedua dengan
sesama anggota Direksi, dan/atau
anggota Dewan Komisaris. Seluruh
anggota Direksi baik secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama, tidak
memiliki saham dari modal disetor pada
Bank dan/atau menjadi pemegang
saham mayoritas di lembaga jasa
keuangan non Bank.
Seluruh anggota Direksi PT BPR
DHARMA INDRA telah membuat Surat
Pernyataan bahwa yang bersangkutan
tidak memiliki hubungan keuangan,
hubungan kepengurusan, dan
kepemilikan saham di BPR, dan/atau
tidak memiliki hubungan keluarga atau
semenda sampai dengan derajat kedua
dengan sesama anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, dan/atau
Pemegang Saham Pengendali BPR.
Jumlah, komposisi, Indepedensi,
kompetensi, dan integritas dari seluruh
anggota Direksi PT BPR DHARMA
INDRA telah memenuhi persyaratan
"kebutuhan minimal" kegiatan
operasional BPR, dan sesuai dengan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,
antara lain :
1. Jumlah anggota Direksi lebih atau
sama dengan 2 (dua) orang, lebih
banyak atau sama dengan jumlah
anggota Dewan Komisaris;
2. Anggota Direksi bertempat tinggal
di kota/kabupaten yang sama atau
kota/kabupaten yang berbeda,
tetapi pada propinsi yang sama
dengan lokasi Kantor Pusat BPR;
3. Seluruh anggota Direksi telah
memiliki pengalaman kerja lebih
dari 5 (lima) tahun di bidang
operasional perbankan, termasuk
sebagai Pejabat Eksekutif BPR;
4. Tidak ada seorangpun anggota
Direksi yang memberikan kuasa
umum kepada pihak lain yang
mengakibatkan pengalihan fungsi
dan tugas Direksi;
13
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
5. Telah memiliki Pedoman dan Tata
Tertib Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 4/POJK.03/2015;
6. Telah lulus dari proses Fit and
Proper Test dan telah memperoleh
Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan.
Tugas, Wewenang, dan Tanggung
Jawab Direksi
Direksi PT BPR DHARMA INDRA
bertanggungjawab atas pelaksanaan
kepengurusan BPR. Untuk itu, Direksi
wajib mengelola BPR sesuai dengan
kewenangan dan tanggung jawabnya
sebagaimana telah diatur dalam
Anggaran Dasar BPR dan
Ketentuan/Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas, wewenang,
dan tanggungjawabnya, dalam tahun
2019 Direksi PT BPR DHARMA INDRA
telah mengerjakan hal-hal sebagai
berikut :
Tugas :
1. Membuat dan menetapkan
kebijakan-kebijakan bank dengan
mempertimbangkan arahan
Komisaris.
2. Membuat Rencana Kerja
berdasarkan Garis Kebijakan yang
telah ditetapkan.
3. Memimpin dan mengkoordinir
seluruh kegiatan perusahaan dan
bagian-bagian yang ada di dalam
organisasi dalam rangka usaha
mengembangkan dan
meningkatkan perusahaan secara
keseluruhan.
4. Menciptakan dan menjaga
keharmonisan hubungan kerja serta
iklim kerja yang sehat diantara
bagian-bagian di lingkungan
perusahaan.
5. Memberikan pelayanan yang
sebaik-baiknya kepada para
nasabah /tamu dinas dan
membantu memecahkan
permasalahan yang terjadi pada
nasabah yang berkepentingan
pada Bank.
6. Melakukan pembinaan hubungan
baik dengan para nasabah, Bank-
Bank lain dan instansi-instansi yang
terkait dengan kepentingan
perusahaan.
7. Menerapkan dan melaksanakan
ketentuan-ketentuan serta
peraturan-peraturan yang telah
digariskan oleh pemerintah dan
Otoritas Jasa Keuangan.
8. Mengawasi dan mengkoordinir
kegiatan baik operasional maupun
14
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
perkreditan secara keseluruhan
setiap hari .
9. Mengatur dan melakukan segala
tindakan-tindakan dalam rangka
menjaga dan melindungi kekayaan
bank serta meningkatkan TKS
Bank.
10. Melakukan konfirmasi ke lapangan
secara langsung setiap saat, guna
memperoleh kebenaran dan
kelayakan hasil survey Bagian
Pemasaran terhadap calon
nasabah peminjam dan hal-hal lain
yang berkaitan dengan kewajiban
nasabah terhadap bank.
11. Menyusun program-program
perusahaan secara keseluruhan
setiap periode tertentu.
12. Memimpin rapat-rapat dengan
Direksi/Kepala Bagian untuk
membahas masalah strategi dan
taktik perusahaan, pengendalian
terhadap semua pengeluaran-
pengeluaran, menentukan dan
membuat kebijakan perkreditan
bank dan operasional bank,
membuat kebijakan bank tentang
PPAP, Penghapusan Pinjaman dan
lain-lain yang dipandang perlu.
13. Mengevaluasi rencana anggaran
perusahaan dengan realisasinya,
guna pengambilan langkah-
langkah kebijaksanaan dan strategi
perusahaan.
14. Menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham atas persetujuan
Dewan Komisaris serta memipin
rapat dengan staf/bawahan
berkaitan dengan program dan
strategi perusahaan serta masalah-
masalah lain yang timbul, baik
yang terjadi dilingkungan intern
maupun ekstern perusahaan.
15. Menandatangani semua laporan-
laporan untuk Bank Indonesia,
serta surat-surat untuk pihak
ketiga dengan ketentuan
tandatangan dilakukan sendiri
atau bersama-sama dengan
Direktur atau pejabat lain yang
ditentuan oleh Direksi.
16. Membuat usulan-usulan kepada
Dewan Komisaris yang berkaitan
dengan garis-garis kebijaksanaan
perusahaan.
17. Membuat kebijakan yang
mengacu pada UU,peraturan OJK
atau peraturan pemerintah
lainnya.
18. Harus dapat memberikan contoh
dan Suri Tauladan yang baik
kepada karyawan serta staf
dengan Prinsip “ING NGARSO
SUNG TULODHO, ING MADYA
MANGUN KARSO, TUT WURI
HANDAYANI” serta memupuk
tanggungjawab yang penuh atau
tugas yang diberikan dengan
semangat yang tinggi.
15
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
WEWENANG :
1. Melakukan evaluasi terhadap
prestasi, hasil kerja dan kondite
karyawan/bawahan guna
mengambil keputusan.
2. Menetapkan garis-garis
kebijaksanaan dan keputusan
perusahaan secara menyeluruh.
3. Menandatangani surat-surat dinas,
dokumen-dokumen, laporan kerja
dan lain-lain baik untuk kepentingan
intern maupun ekstern perusahaan.
4. Melakukan tindakan-tindakan
promosi, mutasi, schoring, PHK dan
usulan-usulan yang berkaitan
dengan kepegawaian berdasarkan
evaluasi pekerjaan
karyawan/bawahan secara periodic.
5. Menandatangani Cek/Giro atas
Bank-Bank lain bersama dengan
Direktur atau Pejabat lain yang
ditunjuk oleh Direksi.
6. Menolak/memberikan persetujuan
permohonan kredit nasabah yang
diketahui oleh Komisaris.
TANGGUNGJAWAB :
1. Bertanggungjawab atas pengelolaan
Bank.
2. Bertanggungjawab atas laporan
kerja, laporan keuangan dan lain-
lain kepada Dewan Komisaris untuk
kepentingan ekstern dan intern
perusahaan.
3. Bertanggungjawab atas keputusan
pemberian kredit kepada nasabah,
peminjam dan keputusan-keputusan
lain yang berkaitan dengan
kepentingan perusahaan.
4. Bertanggungjawab atas kerahasiaan
bank.
5. Bertanggungjawab atas pelaksanaan
tugas dan hasil kerja bawahan.
6. Bertanggungjawab atas keselamatan
dan keamanan harta milik
perusahaan.
7. Bertanggungjawab kepada Dewan
Komisaris atas keseluruhan hasil
kerjanya.
8. Menetapkan kebijakan Prinsip
Mengenal Nasabah.
9. Memastikan bahwa kebijakan
Prinsip Mengenal Nasabah telah
diterapkan dan dilaksanakan oleh
unit-unit kerja terkait secara
konsisten.
10. Memantau pelaksanaan penerimaan
nasabah sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan.
11. Memantau identifikasi nasabah baru
berikut transaksinya termasuk
identifikasi dan pemantauan
nasabah yang dianggap mempunyai
resiko tinggi.
12. Memantau pengkinian profil
nasabah dan profil transaksinya.
13. Melakukan analisa atas Laporan
Transaksi Keuangan Mencurigakan
16
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
yang disampaikan oleh unit-unit
kerja terkait.
14. Menetapkan keputusan akhir atas
transaksi yang mencurigakan.
15. Memantau penyusunan Transaksi
Keuangan Mencurigakan dan
melaporkannya kepada PPATK.
16. Memantau kebutuhan dan
pelaksanaan pemberian
pengetahuan dan atau pelatihan
bagi karyawan mengenai penerapan
Prinsip Mengenal Nasabah.
17. Memastikan bahwa dalam
pelaksanaan penerimaan nasabah
telah mempertimbangkan Negara-
negara yang diklasifikasikan
mempunyai resiko tinggi, bidang
usaha yang potensial digunakan
sebagai sarana pencucian uang, serta
nasabah yang dianggap mempunyai
resiko tinggi dalam kegiatan
pencucian uang.
18. Memastikan adanya system
pencatatan dalam rangka
memudahkan identifikasi nasabah
dan Transaksi Keuangan
Mencurigakan.
19. Memantau terhadap penyampaian
laporan transaksi keuangan
mencurigakan kepada PPATK paling
lambat 3 hari kerja jika mengetahui
adanya transaksi keuangan yang
mencurigakan.
20. Tidak boleh memberitahukan
kepada pengguna jasa keuangan
atau orang lain baik secara langsung
ataupun tidak langsung dengan cara
apapun mengenai laporan transaksi
laporan keuangan yang
mencurigakan yang telah disusun
atau telah disampaikan kepada
PPATK.
21. Dalam rangka mendukung
terselenggaranya Tata Kelola,
Direksi wajib memastikan
terpenuhinya jumlah SDM yang
memadai, antara lain dengan
adanya :
a. Pemisahan tugas dan
tanggung jawab antara satuan
atau unit kerja yang
menangani pembukuan,
operasioanl, dan kegiatan
penunjang operasional.
b. Penunjukkan pejabat yang
bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan audit intern dan
independen terhadap unit
kerja lainnya.
PENDIDIKAN & PENGEMBANGAN KUALITAS SDM DIREKSI
17
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Anggota Direksi PT BPR DHARMA INDRA telah menjalankan proses pembelajaran secara
berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya dalam upaya
mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya di BPR.
Sepanjang tahun 2019, kegiatan training, seminar, dan workshop yang telah diikuti oleh
anggota Direksi PT BPR DHARMA INDRA adalah sebagai berikut :
1. Workshop Penerapam Aplikasi Baru Laporan Bulanan dan Resfresment Penyusunan
Laporan RBB beserta BMPK dan TKS pada tanggal 27-28 Maret 2019 oleh OJK.
2. Workshop Refresment Fungsi Kepatuhan dan Aplikasi Laporan Pokok-pokok Pelaksanaan
Tugas Anggota Direksi Kepatuhan pada tanggal 25 Maret 2019 oleh Yayasan Perbarindo.
3. Pelatihan Penerapan dan Pelaporan Profile Risiko Manajemen, Risiko Kredit dan
Manajemen Risiko Kepatuhan Bagi BPR pada tanggal 28-29 Maret 2019 oleh Yayasan
Perbarindo.
4. Seminar “Peluang Baru BPR dalam Revolusi Industri 4.0” pada tanggal 5 April 2019 oleh
INFOBANK Jakarta.
5. Workshop tentang Analisa Kredit dan Evaluasi Kinerja BPR pada tanggal 23-24 April 2019
oleh OJK.
6. Workshop Penerapan Manajemen Risiko BPR dalam rangka Pelaksanaan Pengembangan
SDM sektor Jasa Keuangan pada tanggal 29-30 April 2019 oleh OJK.
7. Workshop Aplikasi Realisasi RBB (REBPRK) Semesteran Berbasis Web & Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan penyusunan PKPB dan SOP
8. P Perkreditan pada tanggal 21 Juli 2019 oleh Yayasan Perbarindo.
9. Sosialisasi Penjamin LPS pada tanggal 22 Agustus 2019 oleh OJK.
10. Sosialisasi Tipologi dan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan pada tanggal 24
Oktober 2019 oleh OJK.
11. Pelatihan “Sistem Informasi Perbarindo” pada tanggal 7 November 2019 oleh Perbarindo
Jatim.
12. Workshop Aplikasi RBB pada tanggal 19-20 Novemper 2019 oleh Yayasan Perbarindo.
13. Workshop Publik Speaking Pada tanggal 12 Desember 2019 oleh Yayasan Perbarindo.
18
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
RAPAT DIREKSI
Sepanjang tahun 2019, Direksi PT BPR DHARMA INDRA telah menyelenggarakan Rapat
Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali. Selain itu, sebagian dan seluruh anggota Direksi juga
menghadiri "Rapat Bersama" yang diselengarakan oleh Dewan Komisaris.
Secara keseluruhan, jumlah tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi pada
tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Rapat Direksi Periode Januari 2019 – Desember 2019
No Nama
Rapat Direksi
Jumlah
Rapat
Jumlah
Hadir
Persentase
Kehadiran (%)
Keterangan
Hadir
1 Yeti Kuswindaryanti, SE, M.Hum 12 12 100% Fisik
2 Ir. Maduratnasari, M.Hum 12 12 100% Fisik
3 Siti Fatimah, SE 12 12 100% Fisik
KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI
Direksi tidak memiliki saham pada PT. BPR. DHARMA INDRA maupun pada perusahaan
lainnya.
HUBUNGAN KEUANGAN DAN /ATAU HUBUNGAN KELUARGADIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWANKOMISARIS, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR.
Nama Posisi
Hubungan Keluarga dengan Hubungan Keuangan dengan
AnggotaDewan
Komisaris
AnggotaDireksi
PemegangSaham
Pengendali
AnggotaDewan
Komisaris
AnggotaDireksi
PemegangSaham
Pengendali
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk
Eddy Yuswono Komisaris
Utama & PSP
Esti Rahayu, SE Komisaris
Independen
FY.Ruddy Prihananto Komisaris
19
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Yeti Kuswindaryanti,SE.
M.Hum
Direktur
Utama
Ir.Maduratnasari,
M.Hum
Direktur
Siti Fatimah,SE Direktur
Kepatuhan
KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS POSISI 31DESEMBER 2019 PADA :
1. PT. BPR. DHARMA INDRA
No.Nama Pemegang
Saham
Lembar
Saham
Nominal
(Rp
Ribuan)
% Jabatan
1. Eddy Yuswono 14.150 7.075.000 88,44 Komisaris Utama
2 Bienawan Poedjiono 1.450 725.000 9,06 -
3 Lie Djing 400 200.000 2,50 -
Total 16.000 8.000.000 100,00
2. PT. BPR. ANTAR PARAMA
No.Nama Pemegang
Saham
Lembar
Saham
Nominal
(Rp Ribuan)% Jabatan
1. Eddy Yuswono 1.760 880.000 29,33 Komisaris Utama
2. Bienawan Poedjiono 780 390.000 13,01 Komisaris
3. Edwin Wijono 1.730 865.000 28,83 -
4. Edward Wijono 1.730 865.000 28,83 -
Total 6.000 3.000.000 100,00
20
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015
Pasal 51 dan 52, maka PT BPR DHARMA INDRA wajib menunjuk seorang anggota Direksi
untuk membawahkan Fungsi Kepatuhan. Sehubungan dengan jumlah modal inti BPR yang
kurang dari Rp 50 milyar, maka dalam rangka membantu pelaksanaan tugasnya, Direksi
akan menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan Fungsi Kepatuhan (dalam hal ini
merangkap tugas sebagai Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko).
Sepanjang tahun 2019, Pejabat Eksekutif Kepatuhan pada PT BPR DHARMA INDRA telah
melaksanakan langkah-langkah dalam upaya membangun Budaya Kepatuhan, antara lain
dengan :
1. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap
kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
2. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
3. Memberikan konsultansi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan
terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain;
4. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan
dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.
5. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern
atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran
kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
6. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan
kegiatan usaha BPR; dan
7. Melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem,dan prosedur kepatuhan.
8. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko
kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan
Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen
Risiko;
9. Wajib menyusun laporan atas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap
kepatuhan Bank dan disampaikan kepada Direksi.
10. Memberikan saran dan masukan kepada Direksi atas hasil penilaian dan evaluasi
tingkat kepatuhan Bank.
2. PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN
21
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
11. Melaporkan hasil penilaian dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan BPR kepada
Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan BPR.
12. Memastikan dalam hal ketepatan pelaporan bahwa penyampaian pelaporan Realisasi
Rencana Tindak Penerapan Manajemen Resiko setiap semester kepada OJK tidak
melewati batas waktu laporan, (31 Juli untuk semester I) dan (31 Januari untuk semester
II).
13. Memastikan dalam hal ketepatan pelaporan bahwa penyampaian pelaporan Profil
Resiko setiap semester kepada OJK tidak melewati batas waktu laporan.
14. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait
mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-
undangan lain yang relevan;
15. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian
ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan lain yang relevan;
16. Membuat rekapitulasi hasil penilaian kepatuhan Bank secara berkala sebagai bahan
evaluasi Direksi untuk pelaksanaan perbaikan lebih lanjut.
17. Melakukan pemantauan secara konsisten terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian
khususnya yang berkaitan dengan proses pemberian kredit untuk nasabah besar yang
akan berdampak signifikan terhadap usaha BPR;
18. Melakukan review (kaji ulang) terhadap rancangan kebijakan internal BPR yang akan
diterbitkan untuk memastikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
REALISASI KERJA FUNGSI KEPATUHAN TAHUN 2019
Pada tahun 2019, Satuan Kerja Kepatuhan PT BPR DHARMA INDRA telah melakukan hal-hal
sebagai berikut:
a. Melakukan kaji-ulang, revisi dan penyempurnaan atas SOP (Standard Operating
Procedures), yaitu:
1. Pedoman Pengaduan Konsumen sesuai dengan POJK No. 18/POJK.07/2018 Tentang
Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK No.
17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di
Sektor Jasa Keuangan.
2. Pedoman Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko Kredit & Penetapan Limit
Risiko sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko
22
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK No. 1/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
3. Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB), sesuai dengan POJK No. 33/POJK.03/2018
tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset
Produktif BPR
4. Standar Operasional Prosedur Perkreditan
b. Melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap 25 (dua puluh lima) Surat Keputusan
Direksi yang berkaitan dengan Ketentuan Internal BPR, dengan menyesuaikannya sesuai
Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku:
1. SK DIREKSI BIDANG MANAJEMEN:
- SK No. 001/Kep.Dir/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang perubahan Struktur
Organisasi Pimpinan Cabang Probolinggo.
- SK No. 009/Kep.Dir/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang perubahan Struktur
Organisasi Pengangkatan PEMR dan Kepatuhan.
- SK No. 010/Kep.Dir/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang perubahan Struktur
Organisasi Pengangkatan Kabag Kredit.
- SK No. 012/Kep.Dir/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang perubahan Struktur Organisasi
(Kepala Divisi Kredit ditiadakan).
- SK No. 012A/Kep.Dir/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang perubahan Struktur
Organisasi Pengangkatan Komisaris.
- SK No. 015/Kep.Dir/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Penggantian penamaan
istilah Insenstif dan Tantiem PT. BPR. Dharma Indra
- SK No. 019/Kep.Dir/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 tentang Ketentuan Skala Grade
Gaji 2019
- SK No. 020/Kep.Dir/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Ketentuan Struktur
Penggajian Karyawan
- SK No. 022/Kep.Dir/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Ketentuan Potongan
Kinerja dan Denda Karyawan
2. SK DIREKSI BIDANG OPERASIONAL :
- SK No. 002/Kep.Dir/I/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Kebijakan dan Prosedur
Pemberian Suku Bunga Tabungan dan Deposito
- SK No. 003/Kep.Dir/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Ketentuan Layanan
Perbankan terkait pemanfatan data DUKCAPIL (NIK dan E-KTP).
23
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
- SK No. 007/Kep.Dir/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Ketentuan Perubahan Hari
Kerja PT. BPR. Dharma Indra.
- SK No. 013/Kep.Dir/V/2019 tanggal 30 Maret 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengaduan Konsumen
- SK No. 014/Kep.Dir/V/2019 tanggal 30 Maret 2019 tentang Penunjukan Pejabat yang
melaksanakan fungsi layanan pengaduan
- SK No. 016/Kep.Dir/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Ketentuan aktiva tetap dan
inventaris PT. BPR. Dharma Indra
- SK No. 017/Kep.Dir/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Ketentuan Produk Tabungan
PT. BPR. Dharma Indra
- SK No. 018/Kep.Dir/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang SLA Pembukaan
Tabungan dan Deposito
- SK No. 016/Kep.Dir/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Ketentuan aktiva tetap dan
inventaris PT. BPR. Dharma Indra
- SK No. 006/Kep.Dir/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 tentang Ketentuan Asuransi
Cash In Save (CIS) & Cash In Transit (CIT).
3. SK DIREKSI BIDANG PERKREDITAN :
- SK No.004/Kep.Dir/I/2019 tanggal 26 Januari 2019 tentang Perubahan Perhitungan
Bunga Pinjaman Tetap Secara Bulanan Menjadi Perhitungan Secara Harian.
- SK No. 005/Kep.Dir/II/2019 tanggal 02 April 2019 tentang Ketentuan Kredit Murah
10%, 12%, 13%
- SK No. 008/Kep.Dir/IV/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Perubahan Perangkat dan
Komite Kredit PT. BPR. Dharma Indra.
- SK No. 021/Kep.Dir/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019 tentang Ketentuan Gebyar Kredit
Hadiah Langsung
- SK No. 023/Kep.Dir/XI/2019 tanggal 21 November 2019 tentang SOP Perkreditan 2019
- SK No. 024/Kep.Dir/XI/2019 tanggal 21 November 2019 tentang Pedoman Kebijakan
Perkreditan
- SK No. 025/Kep.Dir/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Ketentuan Gebyar
Kredit Hadiah Langsung.
c. Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja BPR,
terkait mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
lain yang terkini dan relevan.
NO. TGL. PESERTA MATERI SOSIALISASI1. 18-01-2019
24
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
PEMR, Wapinca, CS,Adm Tab, Adm Kredit,TL
Sosialisasi Layanan PengaduanKonsumen di Sektor Jasa KeuanganSesuai POJK nomor: 18/POJK.07/2018
2. 23-12-2019Accounting, Adm Kredit,Audit, PEAI dan PEMR
Sosialisasi perhitungan PPAP sesuaiPOJK No.33/POJK.03/2018 tentang KAPdan Pembentukan KAPBPR
3. 27-12-2019
Direksi, Divisi Ops (CabTempursasi danProbolinggo), DivisiKredit, PEMR
Sosialisasi perhitungan PPAP sesuaiPOJK No.33/POJK.03/2018 tentang KAPdan Pembentukan KAP BPR
d. Penerapan fungsi kepatuhan pada seluruh unit kerja PT. BPR. DHARMA INDRA termasuk
rencana penyesuaian ketentuan intern yang belum sesuai dengan ketentuan dan
pemenuhan struktur organisasi/sumber daya manusia.
NO. TGL. PESERTA MATERI SOSIALISASI
1 11-01-2019Pengurus dan SeluruhKaryawan
Sosialisasi Rencana Bisnis PT. BPR.Dharma Indra Tahun 2019
2. 15-01-2019
Direksi, Kabag Ops,Kabag Kredit, Audit,PEMR, Adm. Kredit,Pinca, Koordinator Kdt
Sosialisasi Perhitungan Bunga HarianKredit
3 18-01-2019PEMR, Wapinca, CS,Adm Tab, Adm Kredit,TL
Sosialisasi Pemanfaatan NIK DataDukcapil & Data Balikan
14-05-2019Dir. Kepatuhan, PEAIdan PEMR, Kabag Ops,K.Kas , HT, Teller
Sosialisasi Flowchart Cetak BukuTabungan dan Penarikan Tabungan
5 18-06-2019
Dir. Kepatuhan, PEMR,Divisi Kredit KantorPusat dan Cab.
- Sosialisasi Sektor Ekonomi Terbaru,Lampiran Data Pendukung LabulForm 6
- Refresh SK Direksi No.016/KEP.DIR/DI/XII/2018 tentangPembatasan Jangka WaktuPerpanjangan Kdt
6 25-07-2019 Direksi, PEAI dan PEMR,Divisi Operasional Pusat
- Sosialisasi SK Direksi No.16/KEP.DIR/DI/VII/ 2019 tentangKetentuan Aktiva Tetap danInventaris
25
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
dan Cabang - Sosialisasi SK DireksiNo.17/KEP.DIR/DI/VII/ 2019 tentangKetentuan Produk Tabungan PT.BPR. Dharma Indra
7 30-07-2019PEMR, Kabag Kredit,CS, Adm Jaminan,Training Front Liner
Sosialisasi Flowcart kredit meliputi :- Pengajuan kredit- Realisasi dan pelunasan kredit- Addendum perpanjangan kredit- Keluar masuk ruang khasanah- Ambil dan tukar jaminan- Titipan samsat dan notaries
8 01-08-2019PEMR, CS, Penilaijaminan, adm jaminan,training front liner
Refresh Jobdesk CS, Admin Jaminan, danPenilai Jaminan
9 06-08-2019Divisi Kredit Ktr Pusat
Refresh SK Direksi nomor011/KEP/DIR/X/2018 tentang Service LevelAgriment (SLA) PT. BPR. Dharma Indra(proses kredit)
10 07-08-2019
Dir. Kepatuhan, PEMR,PEAI, Kabag Ops, HT,Teller Pusat & Teller Kas,Kepala Kas, Kary.Training
- Refresh USER Manual Teller- Alur setoran tunai, kolection
11 08-08-2019Dir. Kepatuhan, PEMR,PEAI, Kabag Ops,Admin Tab & Dep, CRO,Kary Training
- Refresh SK Direksi No. 006 tahun2018 tentang PengambilanTabungan atau Pencairan Depositojika nasabah meninggal dunia
- Sosialisasi SK Direksi No. 017 tahun2019 tentang Produk Tabungan PT.BPR. Dharma Indra
- Refresh USER Manual Admin Tab &Deposito
12 04-09-2019Direksi , Kabag Ops, HT,Pinca, Kepala KantorKas, Training Teller
- Refresh Memo Intern Operasional(MIO) tentang Cetak Mutasi BukuTabungan
- Sosialisasi cara menginput transaksiPenutupan Tabungan
- Sosialisasi input transaksi penutupantabungan
26
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
13 30-09-2019Karyawan dengan masakerja < 1 tahun
- Sosialisasi Budaya Perusahaan danEtika Pelayanan
- Refresh MIO No. 01/Memo.Ops/X/2018
14 17-10-2019Direksi, Komisaris,Seluruh Karyawan
Sosialisasi SK Direksi No.022 Tahun 2019tentang Potongan Kinerja dan DendaKarawan
15 21-11-2019Direksi, Komisaris,PEMR, PEAI, Pinca Probdan Divisi Ops CabProbolingg
Membahas hasil temuan Audit KantorCabang Probolinggo
e. Pemantauan Pelaksanaan pemenuhan komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan
Otoritas lain seperti PPATK, LPS, DUKCAPIL
NAMA
INSTANSI
JENIS PEMENUHAN KOMITMEN KETERANGAN
OJK
- Laporan Rencana Bisnis Bank
- Laporan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank
- Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank
- Laporan Struktur Usaha
- Laporan Pengaduan Konsumen
- Laporan Rencana Edukasi Literasi
Keuangan
- Laporan Pelaksanaan Edukasi Literasi
Keuangan.
- Laporan Rencana Inklusi Keuangan
- Laporan Realiasasi Rencana inklusi
Keuangan
- Laporan Rencana Tindak Penerapan
Manajemen Resiko
- Laporan Keuangan tahunan
- Laporan Self Assesment Edukasi dan
Perlindungan Konsumen
- Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok
Dikirimkan tepat
waktu (sebelum
batas akhir waktu
pelaporan)
27
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Hasil Audit
- Laporan Pelaksanaan Audit tentang
Penyelenggaraan dan Pengawasan
Teknologi Informasi.
- Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas
Direktur Kepatuhan.
- Laporan Evaluasi Audit Internal atas audit
KAP atas informasi Keuangan historis
tahunan.
- Laporan Penerapan GCG Tata Kelola.
- Pembayaran Pungutan OJK.
- Laporan penyampaian Informasi Nasabah
Asing (Sipina)
- Laporan Bulanan
- Laporan BMPK
- Laporan Publikasi
- Laporan SLIK
- Laporan Publikasi Desember (Surat Kabar)
- Laporan Penunjukkan KAP
- Laporan Penyampaian PKPB
- Laporan Rencana dan Realisasi Pengkinian
Data
LPS
- Pembayaran premi LPS per semester.
- Laporan Data Keuangan dan Posisi
Simpanan triwulanan (Hardcopy dan soft
copy).
- Laporan Perubahan Modal dan Pengurus
(jika ada)
- Laporan Keuangan Tahunan (setelah audit
KAP)
- LPS e-Laporan
Dibayarkan dan
Dikirimkan tepat
waktu (sebelum
batas akhir waktu
pelaporan)
PPATK
- Laporan sipesat (Sistem Informasi Pengguna
Jasa Terpadu) secara online via
https://grips2.ppatk.go.id
Dikirimkan tepat
waktu (sebelum
batas akhir waktu
28
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
- Laporan transaksi Keuangan Tunai 500
juta.
pelaporan)
PAJAK
- Pembayaran PPH Pasal 4 ayat 2 (Pajak
Bunga tabungan dan Deposito).
- Pembayaran PPH 21 (Pajak Penghasilan).
- Pembayaran PPH Pasal 25 Badan.
- Pembayaran PPH atas Jasa.
- Laporan Akses Informasi Keuangan (Simp >1
Milyar posisi 31 Des th sebelumnya)
Dibayarkan dan
dilaporkan tepat
waktu (sebelum
batas akhir waktu
pelaporan)
DUKCAPIL- Laporan Data Balikan CIF
Dikirmkan tepat
waktu (sebelum
batas waktu akhir
pelaporan)
Laporan tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR ini merupakan bagian dari kewajiban
sebagaimana pada Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.03/2015, tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR,
PT BPR DHARMA INDRA sesuai dengan jumlah modal intinya, hanya diwajibkan untuk
menerapkan 4 (empat) jenis risiko yaitu: Risiko Operasional, Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, dan
Risiko Kepatuhan.
a. Yang dimaksud dengan Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau
pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR.
b. Yang dimaksud dengan Risiko operasional adalah Risiko yang antara lain disebabkan
adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan
sumberdaya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang
mempengaruhi operasional BPR.
3. PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO BPR
29
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
c. Yang dimaksud dengan Risiko kepatuhan adalah Risiko akibat BPR tidak mematuhi
dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain
termasuk Risiko akibat kelemahan aspek hukum. Kelemahan aspek hukum antara lain
disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang- undangan
yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya
kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
d. Yang dimaksud dengan Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan BPR
untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau
aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas
dan/atau kondisi keuangan BPR.
Perkembangan Pasar Keuangan Global yang sangat dinamis membutuhkan kemampuan
SDM BPR dalam memahami, mengevaluasi, dan menetapkan strategi dan kebijakan untuk
melakukan mitigasi risiko secara lebih baik. Penerapan Manajemen Risiko sudah menjadi
kewajiban bagi BPR sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
Pengukuran, Monitoring, dan Pengendalian Risiko
Dalam tahun 2019, Satuan Kerja Manajemen Risiko PT BPR DHARMA INDRA telah
menjalankan langkah-langkah yang dibutuhkan terkait dengan pemantauan, evaluasi, dan
mitigasi risiko, antara lain dengan cara:
a) Melakukan pengukuran risiko likuiditas dengan membuat proyeksi arus kas bulanan,
membuat maturity profile report mingguan, menghitung rasio likuiditas harian, dan
melakukan stress test bulanan;
b) Melakukan pengukuran risiko kredit dengan proses monitoring yang ketat terhadap
kualitas kredit 25 debitur terbesar, portfolio kredit sektor pertanian, dan portfolio kredit
sektor jasa, khususnya jasa konstruksi yang NPLnya cenderung meningkat;
c) Melakukan pengukuran risiko operasional dengan mengembangkan teknik analisis data
historis dan analisis perilaku, sehubungan dengan meningkatnya hasil temuan audit internal
terkait kasus fraud yang dilakukan pegawai BPR, baik di Kantor Pusat, Kantor Cabang,
maupun Kantor Kas;
30
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
d) Memperbaiki fungsi dan mekanisme penagihan kredit, khususnya untuk kredit pada kondisi
terlambat bayar (late payment) ≤ 90 hari yang pada Bank Umum kualitasnya telah
tergolong dalam "special mention" sementara pada BPR masih dikelompokkan sebagai
kredit lancar;
e) Melakukan peninjauan Kebijakan Risk Limit secara berkala, karena pentingnya Risk Limit
sebagai Parameter Manajemen Risiko dan Early Warning Signals.
Secara umum mekanisme audit internal pada PT BPR DHARMA INDRAdirancang dan
dilaksanakan berdasarkan internal control framework yang mencakup aspek-aspek seperti
pengendalian risiko, aktivitas, informasi, dan pemantauan. Secara reguler, Pejabat Eksekutif
Audit Internal (PEAI) melakukan pemeriksaan yang bersifat ex-post terhadap seluruh unit
kerja, termasuk Kantor Cabang dan Kantor Kas.
Sepanjang tahun 2019, Pejabat Eksekutif Audit Interen (PEAI) PT BPR DHARMA INDRA telah
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam membantu Direksi dan Dewan Komisaris
dengan melakukan pengawasan/pemeriksaan, mengeluarkan rekomendasi atas hasil
pemeriksaan, memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan melaporkan hasilnya kepada
Direksi dan Dewan Komisaris.
AREA
PEMERIKSAANRENCANA 2019 REALISASI 2019 PENCAPAIAN
Audit Operasional
1 Kantor Pusat 1 Kantor Pusat
100,00%2 Kantor Cabang 2 Kantor Cabang
2 Kantor Kas 2 Kantor Kas
Audit Kredit
1 Kantor Pusat 1 Kantor Pusat
85,00%2 Kantor Cabang 2 Kantor Cabang
2 Kantor Kas
Audit Funding1 Kantor Pusat 1 Kantor Pusat
85,00%2 Kantor Cabang 2 Kantor Cabang
4. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
31
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
2 Kantor Kas 1 Kantor Kas
Audit APU & PPT
1 Kantor Pusat 1 Kantor Pusat
100,00%2 Kantor Cabang 2 Kantor Cabang
2 Kantor Kas 2 Kantor Kas
Audit Sistem Informasi
(IT)
1 Kantor Pusat 1 Kantor Pusat
100,00%2 Kantor Cabang 2 Kantor Cabang
2 Kantor Kas 2 Kantor Kas
Special Audit - - -
Dalam rangka memenuhi seluruh aspek Tata Kelola terkait dengan proses penunjukkan
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, PT BPR DHARMA INDRAtelah melakukan
mekanisme yang sepenuhnya patuh kepada ketentuan dalam Pasal 62 Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) Bagi Bank
Perkreditan Rakyat, antara lain:
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing3
(tiga) tahun dan 5 (lima) tahun secara berturut-turut;
Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik disetujui melalui Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Audit Interen
(PEAI) melalui Dewan Komisaris.
Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan
memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) serta
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris telahmengusulkan kepada
Para Pemegang saham dalam RUPS untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Hendro, Busroni,
Alamsyah melakukan Audit Laporan Keuangan PT. BPR DHARMA INDRA untuk tahun buku
yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.
5. PELAKSANAAN AUDIT EKTERNAL
32
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
PT BPR DHARMA INDRA telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis tentang
penyediaan dana, baik kepada pihak terkait atau related party maupun kepada debitur
besar atau debitur inti (large exposure), dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Regulasi
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) per 31 Desember 2019.
LAPORAN PELAMPAUAN BMPK
Dalam Ribuan Rupiah
Modal KPMM : 27.030.986.890 Ribuan Rupiah
Kelompok Peminjam Terkait (10%) : 2.703.098.689 Ribuan Rupiah
BMPK Pihak Tidak Terkait(20%) : 5.406.197.378 Ribuan Rupiah
Kelompok Peminjam Tidak Terkait (30%) : 8.109.296.067 Ribuan Rupiah
No.
Nama
Peminj
am /
Bank
Keterkaitan
Pada saat laporanPelampauan
BMPK
Kualitas KetPenyediaan
dana / Baki
Debet
Agunan
Likuid /
Bagian
yang
dijamin
Penyediaan
Dana / Baki
Debet Netto
(Rp) %
NIHIL
LAPORAN PELANGGARAN BMPK PIHAK TIDAK TERKAIT
Dalam Ribuan Rupiah
Modal KPMM : 27.030.986.890 Ribuan Rupiah
BMPK Pihak Tidak Terkait (20%) : 5.406.197.378 Ribuan Rupiah
Kelompok Peminjam Tidak Terkait (30%) : 8.109.296.067 Ribuan Rupiah
N
o.
Nama
Peminj
am /
Bank
Pada saat Pemberian Realisasi Penyediaan
DanaPelanggaran
BMPK
Presentase
Pelanggaran
BMPK
Kuali
tasKet
Tanggal
Penyediaan
dana / Baki
Debet
Agunan
Likuid /
Bagian
Penye
diaan
Dana /
6. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
33
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
yang
dijamin
Baki
Debet
Netto
NIHIL
Total
Pelan
ggara
n
0
0.00
Total Keseluruhan Pelanggaran Tidak Terkait 0Pelanggaran BMPK :
0.00%
LAPORAN PENYEDIAAN DANA PIHAK TERKAIT& PENYEDIAAN DANA BESAR
Dalam Ribuan Rupiah
Modal KPMM : 27.030.986.890 Ribuan Rupiah
BMPK Pihak Terkait (10%) : 2.703.098.689 Ribuan Rupiah
BMPK Pihak Tidak Terkait (20%) : 5.406.197.378 Ribuan Rupiah
Sesuai dengan kriteria dan kebijakan yang ada, baki debet total penyediaan dana kepada
pihak-pihak tersebut diatas pada posisi 31 Desember 2019 adalah sbb :
Penyediaan Dana
J u m l a h
DebiturNominal
(Ribuan Rp)
Kepada Pihak Terkait - -
Kepada Debitur Inti pihak tidak terkait
- Individu 25 73.358.120
- Kelompok - -
TOTAL 25 73.358.120
Penyediaan Dana kepada Pengurus BPR
Seluruh pengurus PT. BPR. Dharma Indra tidak ada yang menerima / menggunakan fasilitas
pinjaman di PT. BPR. Dharma Indra.
34
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) huruf (d) dan huruf (e) Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Paket Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan
Dewan Komisaris, serta tentang Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah, maka dalam Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT BPR DHARMA INDRA tanggal 28 Desember
2019, telah diputuskan Paket Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai
berikut:
Jenis Remunerasi & Fasilitas Lainnya
Jumlah Diterima dalam 1 Tahun
Dewan Komisaris D i r e k s i
Orang Ribuan Rp Orang Ribuan Rp
Remunerasi (gaji, honor, bonus,
tunjangan rutin, tantiem, dan berbagai
fasilitas lain dalam bentuk non natura) 3 622.727 3 1.240.939
Fasilitas lain dalam bentuk natura,
seperti: premi asuransi kesehatan, iuran
dana pensiun/ hari tua, tunjangan
transportasi, perumahan, dan lain-lain
1 3.042 3 48.896
Paket remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR DHARMA INDRA pada tahun
2019 dapat dikelompokan berdasarkan tingkat penghasilan, sebagai berikut :
Jumlah Remunerasi per orang
dalam 1 tahun
( untuk yang diterima secara tunai )
D i r e k s i Dewan Komisaris
Diatas Rp 1.000,00 Juta - -
Diatas Rp 500,00 Juta sd. Rp 999,00 Juta 1
Diatas Rp 300,00 Juta sd. Rp 500,00 Juta 2 -
Diatas Rp 200,00 Juta sd. Rp 299,00 Juta - 3
Diatas Rp 100,00 Juta sd. Rp 199,00 Juta - -
7. KEBIJAKAN RENUMERASI DAN RASIO GAJI PEGAWAI
35
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
Berdasarkan data pada posisi 31 Desember 2019, Rasio Gaji tertinggi dan terendah pada PT
BPR DHARMA INDRA adalah sebagai berikut :
a) Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah : 3,44 : 1,00
b) Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1,85 : 1,00
c) Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1,50 : 1,00
d) Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai yang tertinggi : 5,41 : 1,00
e) Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Komisaris Tertinggi : 1,44 : 1,00
Pada tahun 2019 Dewan Komisaris PT BPR DHARMA INDRA telah menyelenggarakan Rapat
Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali, dengan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris
sebagai berikut:
Pertemuan Komisaris Periode Januari 2019 – Desember 2019
No Nama
Rapat Direksi
Jumlah
Rapat
Jumlah
Hadir
Persentase
Kehadiran (%)
Keterangan
Hadir
1 Eddy Yuswono 8 8 100% Fisik
2 Esti Rahayu,SE 8 8 100% Fisik
3 Fy. Ruddy Prihananto 6 6 100% Fisik
RISALAH PERTEMUAN KOMISARIS TAHUN 2019 :
PERTEMUAN KOMISARIS I – TGL. 13 MARET 2019
Rapat dengan suara bulat mengambil keputusan sebagai berikut :
1. Agenda pelatihan untuk karyawan.
Manajemen sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas, skill dan kemampuan SDM
dengan mengagendakan pelatihan untuk seluruh karyawan berupa In House Training yang
di tawarkan oleh Management Consulting & Training Partner “EL-KAHFI” dengan Materi
Pelatihan Inner Driven Motivation dan Interpersonal dan Personal Leadership pada tanggal
06 April 2019 di Hall Gadjah Mada.
8. RAPAT DEWAN KOMISARIS
36
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
2. Serangkaian acara dan kegiatan dalam rangka HUT Bank Dharma Indra ke 25 th.
Terkait dengan adanya agenda kegiatan dalam rangka HUT Bank Dharma Indra ke 25 th
dipandang perlu dalam rangka menumbuhkan rasa cinta kepada perusahaan, dimana
pihak manajemen sudah mengagendakan serangkaian kegiatan tersebut sbb :
o Tanggal 12 April 2019 kegiatan donor darah bertempat di kantor pusat bank Dharma
Indra Lumajang.
o Tanggal 24 April 2019 Acara puncak HUT Bank Dharma Indra.
3. Pengundian Hadiah Kupon 3T (Tepat Tanggal, Tepat Jumlah, Tepat Tempat)
Pengundian hadiah kupon 3T akan dilakukan pada acara puncak HUT Bank Dharma Indra
pada tanggal 24 April 2019 dengan mengundang perwakilan dari Nasabah Kredit, Nasabah
Tabungan, dn Nasabah Deposito. Acara akan dimulai pukul 19.00 WIB dan diperkirakan
akan selesai pukul 22.00 WIB.
PERTEMUAN KOMISARIS II – TGL. 15 APRIL 2019
Rapat dengan suara bulat mengambil keputusan sebagai berikut :
1. Rencana Pengurus untuk Pertanggungjawaban Laporan Keuangan tahun 2018
Terkait dengan Laporan keuangan Tahunan tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh KAP
Adi Darmawan & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 31 Desember
2018 menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan dan telah dipublikasikan di surat
kabar harian Jawa Pos Radar Semeru tanggal 24 April 2019. Untuk selanjutnya pertanggung
jawaban atas Laporan Keuangan tahun 2018 akan disampaikan dalam RUPS yang akan
dilaksanakan hari ini kamis tanggal 02 Mei 2019 pukul 13.00 WIB bertempat di kantor pusat
PT. BPR. Dharma Indra Lumajang.
2. Evaluasi Kinerja Triwulan I tahun 2019
a. Dari hasil evaluasi kinerja pada Triwulan I tahun 2019 menunjukkan bahwa hasil yang
dicapai sudah mendekati dengan target RBB tahun 2019.
b. Komisaris berharap bahwa setiap kegiatan operasional yang dijalankan berpedoman dan
mengacu pada RBB tahun 2019 yang sudah dibuat.
c. Komisaris berharap agar target yang belum tercapai pada Triwulan I dapat tercapai
pada Triwulan II tahun 2019.
3. Pergantian PE Management Resiko dan Kabag Kredit
Pada Bulan April ada Roling karyawan Sdr. Agus Prasetyo menjabat sebagai Pejabat
Eksekutif management resiko sedangkan kabag Kredit digantikan oleh Sdr. Zaenal Habsy
dan sudah dilaporkan ke OJK.
37
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
PERTEMUAN KOMISARIS III – TGL. 10 MEI 2019
Rapat dengan suara bulat mengambil keputusan sebagai berikut :
1. Pembahasan masalah Kredit
Bank lebih memprioritaskan kredit dengan plafon dibawah 500 juta dengan bunga yang
bersaing dan dengan analisa kredit yang lebih mendetail untuk mengurangi resiko kredit
bermasalah.
2. Pembahasan masalah suku bunga Deposito
Bank akan memberikan Suku bunga Deposito dibawah suku bunga Lps agar bank masih
memperoleh laba dari bunga kredit.
3. Pembagian zakat untuk kaum dhuafa
Bank akan membagikan zakat fitrah kepada 60 kaum dhuafa hal ini menunjukkan upaya
manajemen untuk mewujudkan Corporate Social Responsibility (CRS) Bank Dhama Indra
serta kepedulian terhadap warga sekitar yang rencananya akan dibagikan pada minggu
keempat di bulan Mei 2019.
4. Pembagian Parcel Lebaran untuk nasabah tabungan, deposito, dan kredit
Bank berencana akan membagikan parcel Idul Fitri 1440 H kepada nasabah tabungan,
deposito, dan kredit sebagai bentuk upaya manajemen untuk meningkatkan branch image
Bank Dharma Indra, dengan rencana anggaran paket parcel @ Rp. 200.000,- s/d. @ Rp.
500.000,-.
PERTEMUAN KOMISARIS IV – TGL. 18 JUNI 2019
Rapat dengan suara bulat mengambil keputusan sebagai berikut :
1. Penerapan APU-PPT
Direksi telah melakukan penerapan APU-PPT serta telah dilakukan pemantauan secara
berkala.
2. Pengawasan penerapan APU-PPT oleh Komisaris
Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan
program APU & PPT yang diusulkan Direksi
Bank telah melakukan Pengkinian Data Nasabah serta telah dilaporkan ke OJK
Bank perlu melakukan edukasi lebih dalam mengenai APU-PPT terhadap semua SDM agar
lebih kompeten,trampil,dan memiliki motivasi dalam mendorong terbentuknya budaya
kepatuhan diseluruh jajaran organisasi.
38
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
PERTEMUAN KOMISARIS V – TGL. 23 JULI 2019
Rapat dengan suara bulat mengambil keputusan sebagai berikut :
1. Pendaftaran Perizinan Usaha lewat OSS ( Online Single Submission )
PT. BPR Dharma Indra telah terdaftar di OSS pada Bulan Juli 2019.
2. Tindak Lanjut atas LHP (laporan hasil pemeriksaan) OJK
Manajemen telah menindaklanjuti sebagian dari Temuan hasil Pemeriksaan OJK, untuk
temuan yang lainnya akan ditindaklanjuti paling lambat akhir Bulan Oktober 2019.
3. Pelatihan Laporan Realisasi RBB dan Pembahasan PKPB terkait POJK No. 33/POJK.03/2019.
Pelatihan Laporan Realisasi RBB dan penbahasan PKPB terkait POJK No.33/POJK.03/2019
diikuti oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen.
PERTEMUAN KOMISARIS VI – TGL. 30 SEPTEMBER 2019
Rapat dengan suara bulat mengambil keputusan sebagai berikut :
1. Penunjukan KAP untuk mengaudit laporan keuangan yang berakhir tahun 2019
Dewan komisaris mengusulkan dan memberikan rekomendasi penunjukan AP/KAP Hendro
Wibowo,SE.,Ak.,CA.,CPA dan KAP HENDRO, BUSRONI, ALAMSYAH, untuk dapat di RUPS
kan.
2. Menyetujui untuk memperpanjang sewa bangunan kantor pusat Lumajang dan cabang
probolinggo untuk 5 tahun kedepan sampai dengan 2024.
3. Menyetujui atas rencana gathering/pelatihan karyawan di Yogjakarta, bagi karyawan diatas
1 tahun untuk diikutkan dalam pelaksanaannya di tahun 2019 ini.
PERTEMUAN KOMISARIS VII – TGL. 11 OKTOBER 2019
Rapat dengan suara bulat mengambil keputusan sebagai berikut :
1. Tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan OJK
Manajemen telah menindaklanjuti hasil temuan OJK
2. Skala Grade Gaji Karyawan dan Ketentuan Tunjangan Kinerja 2019
Menyetujui Skala Grade Gaji Karyawan yangb telah dibuat oleh manajemen sesuai dengan SK
No. 020/KEP/DI/X/2019.
3. Gebyar Kredit Hadiah Langsung
Menyetujui pelaksanaan program Gebyar Kredit Hadiah Langsung yang akan berlaku efektif
tanggal 14 Oktober 2019.
39
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
PERTEMUAN KOMISARIS VIII – TGL. 03 DESEMBER 2019
Rapat dengan suara bulat mengambil keputusan sebagai berikut :
1. Menyetujui atas laporan Rencana Bisnis Bank tahun 2020 yang telah dibuat oleh Direksi.
2. Bank telah melakukan pengkinian Data Nasabah (Resiko Tinggi dan Resiko Rendah).
3. Terkait dengan peraturan POJK No. 33 Tahun 2018, Bank telah menyesuaiakan sistem CBS.
PT BPR DHARMA INDRA telah mengembangkan Sistem Pengendalian Internal dalam skema
yang sederhana. Sebagai bagian inheren dari internal control framework, selama ini
implementasinya dilakukan oleh Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) dengan target atau
sasaran sebagai berikut :
a) Pencegahan
Sebagai salah satu pilar terpenting dalam strategi anti fraud, langkah-langkah dalam
upaya pencegahan atau prevention dilakukan dengan :
Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh unit kerja tentang berbagai modus
kejahatan perbankan dan tindak pencegahannya;
Memperbanyak frekuensi "surprise audit" untuk "membunuh niat" dari pihak-pihak
tertentu di internal BPR yang karena tugas, wewenang, dan jabatannya, mempunyai
kesempatan untuk melakukan penyimpangan dan/atau fraud;
b) Deteksi Dini
Sebagai pilar penting lainnya dalam strategi anti fraud, upaya deteksi atau detection
sangat efektif dalam pencegahan fraud. Untuk itu, PT BPR DHARMA INDRA akan
mengembangkan whistle blowing system, yaitu dengan memberikan kesempatan dan akses
yang seluas-luasnya kepada seluruh pegawai pada seluruh jenjang jabatan untuk berperan
aktif sebagai whistle blower agents, dengan menyampaikan informasi tentang indikasi
penyimpangan/fraud melalui telpon, email, sms, dan sarana/media komunikasi lainnya.
c) Identifikasi dan Investigasi
Menindaklanjuti setiap informasi yang dianggap relevan dan signifikan terkait dengan
potensi penyimpangan/fraud di bidang operasional dan perkreditan dengan cara :
9. PENYIMPANGAN INTERNAL, UPAYA PENCEGAHAN & PENYELESAIANNYA
40
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Mengikuti aliran dana dari nasabah kepada pegawai BPR yang diindikasikan terlibat
dalam penggelapan dana nasabah, atau diindikasikan meminta fee untuk pencairan
kredit kepada debitur yang bersangkutan;
Melakukan analisis dan identifikasi terhadap lonjakan NPL di setiap Kantor yang
sebelumnya memiliki kinerja baik. Langkah ini untuk memastikan apakah telah terjadi
penyimpangan/fraud, atau kurangnya kehati-hatian dalam proses pemberian kredit
yang berpotensi menimbulkan Kredit Macet (NPL).
Melakukan kunjungan lapangan atau on-site visit dalam rangka verifikasi informasi
yang secara psikologis dapat "membangun efek jera" kepada seluruh pegawai BPR agar
tidak melakukan penyimpangan/fraud.
d) Jenis Pelanggaran
Aktivitas pelanggaran dapat terdiri, namun tidak terbatas pada beberapa kategori :
1. Fraud
Terkait dengan tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk
mengambil keuntungan pribadi atau pihak lain dengan cara yang melanggar peraturan
internal maupun eksternal sehingga mengakibatkan kerugian bagi Bank dari sisi
finansial maupun non-finansial.
2. Kesalahan operasional yang signifikan
Terkait dengan tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja atau tidak disadari
sehingga mengakibatkan kerugian finansial ataupun non finansial bagi Bank.
3. Pelanggaran ketentuan Bank
Meliputisemua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan internal Bank maupun
ketentuan yang berlaku bagi bidang usaha perbankan.
4. Benturan kepentingan (conflict of interest) terkait dengan tindakan penyalahgunakan
nama, fasilitas atau hubungan baik Bank untuk kepentingan pribadi dalam bentuk
apapun termasuk penerimaan uang, barang dan fasilitas dari pihak-pihak tertentu
tanpa seizin dari Manajemen.
5. Tindakan melanggar etika moral
Terkait dengan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merugikan nama baik Bank,
seperti konflik kepentingan, penggunaan data Bank, penyalahgunaan aset/inventaris
dan lain-lain.
41
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
6. Tindakan melanggar hukum pidana maupun hukum perdata ataupun peraturan
perundang-undangan lainnya, misalnya pemalsuan tandatangan pejabat berwenang,
penggunaan narkoba, pelecehan, perusakan barang dan lain-lain.
7. Tindakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, membahayakan
keamanan Bank, termasuk membahayakan aset pihak ketiga/nasabah.
e) Tindak Lanjut dan Pelaporan
Selama tahun 2019 tidak ada kasus internal fraud yang terjadi di PT BPR DHARMA INDRA.
Internal Fraud Jumlah Kasus yang dilakukan oleh
Dalam
1 tahunDireksi
Dewan KomisarisPegawai Tetap
Pegawai Tidak
Tetap
Tahun
sebelumnya
Tahun
Laporan
Tahun
sebelumnya
Tahun
Laporan
Tahun
sebelumnya
Tahun
Laporan
Tahun
sebelumnya
Tahun
Laporan
Total Fraud - - - - - - - -
Telah
diselesaikan- - - - - - - -
Dalam proses
penyelesaian di
internal BPR
- - - - - - - -
Belum
diupayakan
penyelesaiannya
- - - - - - - -
Telah
ditindaklanjuti
melalui proses
hukum
- - - - - - - -
Selama tahun 2019 tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi PT BPR DHARMA INDRA.
Permasalahan HukumJumlah
Perdata Pidana
Telah selesai (telah mempunyai - -
10. PERMASALAHAN HUKUM DAN STATUS PENYELESAIAN
42
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
kekuatan hukum yang tetap)
Dalam Proses Penyelesaian - -
Total - -
Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 69 Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, maka
Manajemen PT BPR DHARMA INDRA belum menyusun dan mengesahkan kebijakan interen yang
mengatur mengenai prosedur pemberian persetujuan serta pengungkapan benturan kepentingan
berkaitan dengan segala aktivitas dan transaksi keuangan yang melibatkan kepentingan pihak
terkait, dalam hal ini Pengurus BPR dan/atau Pemegang Saham BPR.
Berdasarkan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) huruf (J) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial & Kegiatan Politik
baik secara nominal maupun penerima dana, hal ini sejalan dengan ketentuan regulasi
mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang
telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.
Sehubungan dengan itu, PT BPR DHARMA INDRA juga menyadari betapa pentingnya
mengimplementasikan Program CSR tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi, akan
tetapi mengejawantahkan nilai-nilai luhur CSR sebagai wujud apresiasi perusahaan kepada
masyarakat/komunitas dan lingkungan sekitar wilayah operasional BPR, dengan saling berbagi
dan membangun nilai-nilai kebersamaan secara kerkelanjutan.
Pada tahun 2019, PT BPR DHARMA INDRAtelah mengadakan Program CSR berupa kegiatan
Edukasi Literasi keuangan diantaranya :
11. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
12. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL
43
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Tanggal Program CSR Sasaran Biaya
05/08/2019 Edukasi Literasi
Keuangan
Ibu Rumah
Tangga/PKK
Rp. 1.153.200,-
08/03/2019 Edukasi Literasi
Keuangan
Pelajar Rp. 1.962.500,-
09/12/2019 Edukasi Literasi
Keuangan
Masyarakat Rp. 538.000.-
Total Pengeluaran Rp. 3.653.700,-
Rencana strategis BPR telah disusun dalam bentuk Rencana Bisnis Bank (RBB) sesuai dengan
visi dan misi Perusahaan. Hal tersebut telah disusun secara realistis, komprehensif, serta
memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan
eksternal. Rencana Bisnis Bank tersebut disusun oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan
Komisaris.
Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di industri perbankan maka pada tahun 2019,
perusahaan telah mempersiapkan sejumlah strategi pengembangan bisnis yang merupakan
bagian dari rencana strategis Bank, yang meliputi:
Memperkuat struktur permodalan dengan melakukan penambahan modal disetor dan
penambahan laba berjalan.
Menerapkan strategi pemasaran yang efisien dan efektif dalam mendorong
pertumbuhan nasabah baru
Mengembangkan inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.
Memperkuat infrastruktur sistem Teknologi Informasi yang mendukung aktivtas
operasional.
Memperkuat kualitas aktivitas operasional Bank melalui penyempurnaan prosedur
operasi standar.
Meningkatkan kualitas SDM yang ada melalui t ran ing - t ran ing dan pe la t ihan
untuk m enambah sk i l l da n peng etahuan SDM.
13. RENCANA STRATEGIS BPR
44
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan memonitor dan menjaga faktor-faktor
penilaian kesehatan seperti, Profil Risiko, GCG, Rentabilitas dan Permodalan
Penerapan Good Corporate Governance (GCG), kepatuhan, manajemen risiko dan
internal audit untuk mendukung operasional BPR yang sehat.
Secara garis besar, rencana jangka panjang (Corporate Plan) PT. BPR DHARMA INDRA
sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis BPR adalah sebagai berikut:
BIDANG PERKREDITAN:
Strategi & Kebijakan Pertumbuhan Kredit:
Pengembangan produk kredit yang lebih inovatif.
Perluasan basis nasabah atau customer base khususnya segmen kredit mikro;
Promo Kredit Murah dengan suku bunga bersaing.
Strategi & Kebijakan Pengelolaan Kualitas Kredit:
Antisipasi dini dan pencegahan kenaikan NPL
Penguatan fungsi control mulai dari proses loan appraisal sampai loan approval;
Percepatan proses penyelesaian Kredit Macet melalui penagihan, restrukturisasi, dan
penjualan agunan kredit maupun proses hukum dengan fasilitas “Gugatan Sederhana”.
BIDANG PENDANAAN:
Strategi Komposisi Sumber Dana:
Penyempurnaan kualitas layanan nasabah melalui service excellence;
Pengembangan produk tabungan sebagai sumber dana murah;
Mengembangkan inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.
BIDANG OPERASIONAL:
Penurunan Rasio BOPO melalui:
Penagihan yang lebih intensif untuk penurunan nonperforming loan sehingga
mengurangi beban untuk pembentukan PPAP.
Peningkatan pengawasan dalam rangka efisiensi biaya operasional BPR;
Meningkatkan SDM BPR yang profesional melalui peningkatan produktivitas dan
kompetensi;
Penurunan biaya dana atau cost of fund melalui perbaikan struktur (komposisi) sumber
dana;
45
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
LIKUIDITAS, PERMODALAN, DAN TINGKAT KESEHATAN BPR:
Pemenuhan Komitmen Kinerja Keuangan BPR :
Penguatan Modal Inti BPR sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 5/POJK.03/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum dan Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
Menjaga risiko likuiditas dengan memperbesar portfolio pinjaman terutama pinjaman
angsuran karena sebagian besar deposito berjangka BPR bertenor 1-3 bulan;
Mempertahankan Tingkat Kesehatan BPR pada level yang "SEHAT" sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.
PT BPR DHARMA INDRA telah menyusun Rencana Bisnis BPR tahun 2019 yang telah mengacu
kepada Rencana Strategi. Proses penyusunan Rencana Bisnis BPR tahun 2019 dilakukan
melalui serangkaian diskusi internal dengan menyerap berbagai feedback dari seluruh unit
kerja yang dilanjutkan dengan diskusi-diskusi yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan
seluruh unit kerja di BPR.
Rencana Bisnis Bank disusun dengan pertimbangan-pertimbangan sbb :
Berpedoman pada POJK No. 37/POJK.03/2016 tentang RBB BPR dan BPRS serta SEOJK
No. 52/SEOJK.03/2016.
Memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi perseroan.
Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat.
Rencana Bisnis BPR tahun 2019 disusun dengan penekanan kepada praktek prinsip kehati-
hatian atau prudential banking principles dalam seluruh aspek operasional BPR, khususnya
dalam hal strategi dan kebijakan penyaluran kredit, dengan mempertimbangkan semakin
ketatnya kondisi persaingan usaha, risiko kredit UMKM yang semakin tinggi, dan semakin
kompleksnya regulasi pada sektor jasa keuangan.
Secara garis besar, Rencana Bisnis Tahun 2019 dari PT BPR DHARMA INDRA dapat diuraikan
sebagai berikut:
14. RENCANA BISNIS BPR TAHUN 2019
46
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
BIDANG PERKREDITAN:
Kebijakan Pertumbuhan Kredit:
Menyempurnakan system analisa kredit sebagai upaya meningkatkan penerapan prinsip
kehati-hatian dalam proses penyaluran kredit.
Pengembangan produk kredit baru sebagai upaya untuk mendongkrak portofolio kredit
dengan “DHARMA INDRA CICIL EMAS” yang masih tertunda untuk dilaksanakan di
tahun 2018.
Pengembangan kredit dengan system “Gadai” untuk perhiasan/batangan emas dan
kendaraan sebagai alternatif memenuhi kebutuhan mendadak dari nasabah.
Masih melanjutkan program “Gebyar Kredit Murah” sebagai upaya untuk
memenangkan persaingan dipasaran dengan pemberian suku bunga pinjaman
khususnya untuk pinjaman angsuran.
Kebijakan Pengelolaan Kualitas Kredit :
Meningkatkan fungsi control mulai dari proses loan appraisal sampai loan approval
sebagian mekanisme yang terintegrasi.
Mengantisipasi secara dini untuk mencegah terjadinya NPL, yang mulai dari kondisi
special mention (terlambat bayar < 90 hari), karena hingga saat ini kredit dengan kondisi
tersebut masih termasuk "Kolektibilitas Lancar", padahal langkah-langkah penagihan
sudah harus dilakukan secara intensif ketika mulai terjadi tunggakan;
Mempercepat proses penyelesaian Kredit Macet melalui penagihan, restrukturisasi, dan
penjualan agunan kredit maupun proses hukum.
BIDANG PENDANAAN:
Kebijakan Komposisi Sumber Dana:
Mengembangkan produk tabungan seperti: Tabungan Berhadiah Langsung sebagai
sumber dana murah yang dapat berkontribusi untuk menurunkan cost of fund atau
biaya dana BPR;
Menyempurnakan kualitas layanan nasabah melalui service excellence, agar dapat
meningkatkan kepuasan nasabah dan loyalitas nasabah (customer satisfaction and
customer loyalty) kepada BPR;
Menurunkan suku bunga deposito disesuaikan dengan kecukupan likuidatas bank.
47
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
BIDANG OPERASIONAL:
Menurunkan Rasio BOPO melalui langkah-langkah:
Memperketat mekanisme pengawasan internal untuk meningkatkan efisiensi biaya
dalam kegiatan operasional BPR. Hal ini antara lain dilakukan dengan memperketat
pengeluaran dana-dana non operasional.
Menurunkan biaya dana atau cost of fund melalui restrukturisasi sumber dana, yaitu
dengan upaya meningkatkan proporsi sumber dana murah (tabungan), bernegosiasi
dengan deposan besar untuk menurunkan suku bunga deposito.
Meningkatkan SDM BPR yang profesional melalui kebijakan peningkatan produktivitas,
kompetensi dan ketrampilan (khusus front liner), namun dengan mematuhi sepenuhnya
koridor dalam Penerapan Tata Kelola BPR. Tentu saja langkah-langkah dalam
peningkatan produktivitas, kompetensi dan ketrampilan SDM ini perlu disertai dengan
komitmen untuk memperbaiki merit system di BPR.
LIKUIDITAS, PERMODALAN, DAN TINGKAT KESEHATAN BPR:
Memenuhi Komitmen Kinerja Keuangan BPR dengan:
Kebijakan Penguatan Modal Inti BPR sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penyediaan
Modal Minimum dan Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan
Rakyat.
Mengelola alat-alat likuid agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan cash flow,
termasuk kebutuhan yang tidak diperkirakan, misalnya penarikan deposito yang belum
jatuh tempo.
Sedapat mungkin memperkecil idle fund.
Melaksanakan monitoring likuiditas harian.
Mempertahankan Tingkat Kesehatan BPR pada level yang "SEHAT" sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan perhitungan internal dengan mengambil posisi
tanggal 31 Desember 2019, diperoleh CAMEL score 93,60 artinya BPR dalam kondisi
SEHAT.
PENGEMBANGAN SDM DAN INFRASTRUKTUR:
Meningkatkan Kualitas SDM BPR dan Infrastruktur Pendukung Operasional melalui:
BPR yang sehat ditandai tersedianya SDM professional yang didukung oleh kebijakan
pengembangan SDM yang baik. Manajemen BPR akan berupaya meningkatkan
48
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
kualitas SDM untuk meningkatkan kompetensi dalam menghadapi persaingan yang ada
dan mendukung kemajuan usaha. Olekarena itu perlu upaya terus-menerus dalam
pengembangan SDM demi pertumbuhan berkelanjutan bagi bank, antara lain :
a) Menata ulang performance Manajement System (PMS)
b) Penataan struktur organisasi sesuai dengan tata kelola BPR
c) Assisgment program sertifikasi serta special training & developing program.
Mengoptimalkan jumlah dan komposisi pegawai di seluruh unit kerja BPR dengan
berbasis komitmen kerja yang tinggi, pengalaman operasional yang memadai, serta
memiliki mindset dan risk awarness yang sejalan dengan Visi dan Misi BPR;
Menyempurnakan Core Banking System BPR agar dapat lebih mendukung kegiatan
operasional BPR, mulai dari data processing, information system, decision support system
dan IT security, sehingga BPR dapat beroperasi secara lebih aman, produktif, dan efisien.
Memastikan bahwa aktivitas pemeliharaan yang mencakup layanan rutin dan
modifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan informasi penyelenggaraan Tehnologi
Informasi telah efektif.
Meningkatkan pengamanan terhadap semua aspek dan komponen Tehnologi Informasi
seperti perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, peralatan pendukung (sumber daya
listrik, AC, jenset dll) dan sumber daya manusia termasuk kualifikasi dan ketrampilan.
Penerapan standard pengadaan dalam hal memastikan pengadaan Sistem Elektronik
memenuhi kebutuhan fungsional, criteria keamanan dan keandalannya.
Selain itu, Dewan Komisaris juga telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) secara periodik (semesteran). Hal ini juga terkait dengan
masukan dari Dewan Komisaris kepada Direksi mengenai langkah-langkah yang perlu
dilakukan dalam pencapaian target perusahaan.
LAPORAN NERACA PER 31 DESEMBER 2019
(SETELAH AUDIT KAP HENDRO BUSRONI ALAMSYAH - MALANG)
(Dalam ribuan rupiah)
POS – POS Posisi Des 2019 Posisi Des 2018
A S E T
15. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN & NON KEUANGAN
49
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Kas 610.924 710.271
Kas dalam Valuta Asing 0 0
Surat Berharga 0 0
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima 804.301 1.163.976
Penempatan pada Bank Lain 57.023.636 59.140.958
Penyisihan Kerugian -/- 234.099 294.958
Jumlah 56.789.537 58.846.000
Kredit yang Diberikan 137.640.288 131.529.682
a. Kepada BPR 0 0
b. Kepada Bank Umum 0 0
c. Kepada non bank - pihak terkait 0 0
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait 137.640.288 131.529.682
Jumlah Kredit yang Diberikan 137.640.288 131.529.682
Penyisihan Kerugian -/- 4.961.027 4.532.593
Jumlah 132.679.261 126.997.089
Agunan yang Diambil Alih 0 0
Aset Tetap dan Inventaris
a. Tanah dan gedung 0 0
b. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai
gedung -/-
0 0
c. Inventaris 2.146.179 1.775.113
d. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai
inventaris -/-
1.392.765 1.252.167
Jumlah aset tetap dan inventaris 753.414 522.946
Aset Tidak Berwujud 75.333 75.333
Akumulasi Amortisasi -/- 75.333 75.333
Aset Lain-lain 1.961.201 1.387.997
Jumlah Aset 193.598.638 189.628.279
50
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
(Dalam ribuan rupiah)
Pos-Pos Posisi Des 2019 Posisi Des 2018
K E W A J I B A N
Kewajiban Segera 895.427 1.141.285
Utang Bunga 444.081 397.980
Utang Pajak 15.388 434.374
Simpanan
a. Tabungan 44.204.908 53.059.133
b. Deposito 118.829.089 108.255.322
Jumlah Simpanan 163.033.997 161.314.455
Simpanan dari Bank Lain 907.876 2.738
Pinjaman Diterima 0 0
Dana Setoran Modal – Kewajiban 0 0
Kewajiban Imbalan Kerja 0 0
Pinjaman Subordinasi 0 0
Modal Pinjaman 0 0
Kewajiban Lain-lain 457.843 939.654
Jumlah Kewajiban 165.754.613 164.230.487
EKUITAS
Modal
Modal Dasar 15.000.000 15.000.000
Modal yang Belum Disetor -/- 7.000.000 8.000.000
Tambahan Modal Disetor (Agio Saham)
Modal Sumbangan
Jumlah
Dana Setoran Modal – Ekuitas 0 1.000.000
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi
Surplus Revaluasi Aset Tetap
Saldo Laba
Cadangan Umum 1.800.000 1.600.000
Cadangan Tujuan 1.750.000 1.534.000
Belum ditentukan tujuannya 16.294.026 14.263.793
51
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Total 19.844.026 17.397.793
Jumlah Ekuitas 27.844.026 25.397.793
Total Kewajiban dan Ekuitas 193.598.638 189.628.279
LAPORAN LABA RUGI PER 31 DESEMBER 2019
(SETELAH AUDIT KAP HENDRO BUSRONI ALAMSYAH – MALANG)
(Dalam ribuan rupiah)
POS – POS Posisi Des 2019 Posisi Des 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN NON
OPERASIONAL
Pendapatan Bunga
Bunga Kontraktual 20.413.243 22.523.661
Amortisasi Provisi 717.767 680.908
Amortisasi Biaya Transaksi -/- 0 0
Jumlah Pendapatan Bunga 21.131.010 23.204.569
Beban Bunga
Bunga Kontraktual 11.591.121 10.981.475
Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi 0 0
Jumlah Beban Bunga 11.591.121 10.981.475
Jumlah Pendapatan Bunga – Bersih 9.539.889 12.223.094
Pendapatan Operasional Lainnya 2.232.685 2.264.101
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 11.772.574 14.487.196
Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif 846.273 878.213
Beban Pemasaran 0 0
Beban Penelitian dan Pengembangan 0 0
Beban Administrasi dan Umum 7.622.911 7.452.468
Beban Operasional Lainnya 162.845 195.219
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 8.632.029 8.525.900
LABA (RUGI) OPERASIONAL 3.140.545 5.961.295
PENDAPATAN DAN BEBAN NON
OPERASIONAL
52
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Pendapatan Non Operasional 359 0
Beban Non Operasional
Kerugian Penjualan Aset 0
Lain-lain 1.700 1.550
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL (1.341) (1.550)
LABARUGI
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 3.139.204 5.959.745
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN 258.971 844.923
LABA (RUGI) BERSIH 2.880.233 5.114.822
LAPORAN KOMITEMEN DAN KONTINJENSI PER 31 DESEMBER 2019
(SETELAH AUDIT KAP HENDRO BUSRONI ALAMSYAH – MALANG)
(Dalam ribuan rupiah)
DESKRIPSI Posisi Des 2019 Posisi Des 2018
KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum
ditarik
0 0
2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum
ditarik
12.736.924 8.671.664
3. Penerusan kredit (channeling) 0 0
4. Lain-lain 6.866.938 5.097.035
Jumlah komitmen 19.603.862 13.768.699
KONTINJENSI
1. Aset produktif yang dihapus buku 16.988.408 11.145.549
2. Agunan dalam proses penyelesaian kredit 0
3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 4.187.266 2.486.311
4. Lain-lain 0
Jumlah kontinjensi 21.175.674 13.631.860
53
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
LAPORAN INFORMASI LAINNYA PER 31 DESEMBER 2019
(SETELAH AUDIT KAP HENDRO BUSRONI ALAMSYAH – MALANG)
(Dalam ribuan rupiah)
KETERANGANDes-19
L DPK KL D M Jumlah
1. Penempatan pada bank lain 57.023.636 57.023.636
2. Kredit yang diberikan
a. Kepada BPR
b. Kepada Bank Umum
c. Kepada non bank - pihak terkait
d. Kepada non bank - pihak tidak
terkait
109.799.450 5.717.174 2.508.105 9.574.941 11.232.852 138.832.522
3. Jumlah aset produktif 166.823.086 5.717.174 2.508.105 9.574.941 11.232.852 195.856.158
4. Rasio-Rasio (%)
a. NPL net 13.62%
b. KPMM 29.57%
c. LDR 73.29%
d. ROA 1.65%
e. KAP 10.05%
f. PPAP 108.62%
g. BOPO 86.56%
h. Cash Ratio 29.27%
PENGURUS BANK PEMILIK BANK
Dewan Komisaris 1. Eddy Yuswono (88,44%)
1. Eddy Yuswono 2. Bienawan Poedjiono (9,06%)
2. Bienawan Poedjiono 3. Lie Djing (2,50%)
Dewan Direksi Pemegang SahamPengendali
1. Yeti Kuswindaryanti, SE, M.Hum 1. Eddy Yuswono
2. Ir. Maduratnasari, M.Hum
3. Siti Fatimah, SE
54
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Penghimpunan dana
Adapun langkah-langkah strategis yang diambil sepanjang tahun 2019 dalam upaya untuk
mencapai target yang telah ditentukan dalam RKT tahun 2019 diantaranya :
o Menurunkan suku bunga deposito di kisaran 0,75 s/d 1% dari suku bunga LPS.
o Semakin meningkatkan hubungan yang berkesinambungan khususnya kepada deposan-
deposan besar dalam upaya penurunan suku bunga deposito pada khususnya agar dana
yang tersimpan tidak dicairkan atau dipindah ke bank lain.
o Selalu memberikan pelayanan yang terbaik buat nasabah.
o Selalu berkomitmen menjaga kerahasiaan simpanan nasabah dan menjaga kepercayaan
nasabah atas keamanan dana yang ditempatkan.
Penyaluran dana
Hal-hal yang telah dilakukan dalam upaya mencapai target sesuai dengan RKT tahun 2019
diantaranya :
1. Top up kredit untuk debitur lancer dan hampir lunas.
2. Memfollow up debitur-debitur yang telah lunas.
3. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam proses kredit dengan sasaran kepuasan
dalam pelayanan kredit.
4. Suku bunga dan biaya kredit dapat bersaing dengan bank lain.
5. Memberikan hadiah langsung kepada debitur saat transaksi pencairan kredit.
6. Memperbaiki kinerja divisi kredit.
7. Memperbaiki proses dan prosedur kredit tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian.
8. Menyempurnakan analisa kredit sebagai upaya untuk menajamkan dalam proses analisa
calon debitur maupun debitur yang existing saat perpanjangan kredit agar kredit yang
disalurkan adalah kredit yang berkualitas.
9. Melanjutkan program “Kredit Murah” dengan sistem pinjaman angsuran dengan suku bunga
relatif kecil dan dapat bersaing dengan bank lain. Tujuan dibuatnya program “Kredit Murah”
ini adalah untuk lam penmendongkrak pertumbuhan kredit, mengalihkan porsi pinjaman
tetap ke pinjaman angsuran sebagai upaya untuk memperkecil risiko kredit, meningkatkan
pencairan kredit dengan sistem pinjaman angsuran dan untuk menumbuhkan motivasi bagi
Account Officer dalam memasarkan kredit karena program kredit murah ini lebih mudah
untuk dijual dan dapat bersaing dengan bank lain.
55
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
10. Dengan telah dibuatkannya program-program kredit yang lebih bisa untuk dijual
diharapkan seluruh Account Officer yang salah satu tugasnya sebagai marketing kredit, maka
sebagai bentuk kompetisi dan merangsang semangat untuk memasarkan produk kredit
manajeman telah membuatkan target untuk masing-masing Account Officer berikut reward
yang akan diterimanya.
11. Proses kredit yang dilakukan untuk menunjang berhasil dan tercapainya tujuan dari
program-program kredit tersebut diatas yaitu dengan proses cepat tanpa meninggalkan
prinsip kehati-hatian.
Sumber Daya Manusia
Upaya-upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2019 berkaitan dengan
peningkatan SDM dan mengatasi permasalahan SDM yang ada diantaranya :
1. Manajemen secara berkesinambungan melakukan coaching terhadap SDM yang ada
dengan harapan untuk melatih dan menajamkan kemampuan SDM dalammemecahkan
permasalahanyang dihadapi sesuai dengan masing-masing divisi/bagian.
2. Secara rutinitas manajemen membudayakan brefing masing-masing bagian maupun antar
bagian demi meningkatkan hubungan yang lebih efektif dan saling menunjang kinerja yang
lebih professional antar divisi, bagian dan unit kerja atau supervise dengan karyawan.
3. Membuat aturan-aturan baru dan penyempurnaan aturan/system prosedur internal untuk
lebih mendukung efektifitas dan produktifitas kerja.
56
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
4. Penyelarasan antara sistem insentif dengan performance management system untuk
meningkatkan motivasi di seluruh jajaran organisasi.
5. Penyelarasan kebijakan dan strategi pengembangan sumber daya manusia yang akan
memberikan dukungan landasan bagi pengembangan bisnis.
6. Melakukan rekruitmen karyawan untuk memenuhi kebutuhan SDM seiring dengan
kebutuhan operasional.
7. Adanya pengembangan tenaga kerja, baik melalui pendidikan dan latihan,
promosi maupun mutasi akan dapat memotivasi karyawan untuk mempunyai kinerja yang
baik sehingga dalam penilaian prestasi kerja dapat maksimal.
8. Melakukan penilaian prestasi kerja karyawan dimana merupakan salah satu aspek yang
penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dengan adanya penilaian prestasi kerja,
maka dapat diketahui karyawan yang mempunyai prestasi kerja yang baik maupun yang
kurang. Hal ini akan berdampak pada pemberian kompensasi.
9. Pemberian Kompensasi dimana fungsi pemberian kompensasi sebagai reward atas kinerja
karyawan. Kompensasi ini dapat berupa finansial maupun non finansial. Kegiatan disini
meliputi penentuan sistem kompensasi yang mampu mendorong prestasi karyawan, dan
juga menentukan besarnya kompensasi yang akan diterima oleh masing–masing pekerja
secara adil.
Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 67 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang kewajiban BPR melaksanakan transparansi informasi
mengenai produk dan/atau jasa layanan penggunaan data nasabah BPR, hal ini tidak lain
adalah dalam rangka pengaturan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan
yang menjadi salah satu tugas pokok dari Otoritas Jasa Keuangan.
Untuk itu, PT BPR DHARMA INDRA telah memiliki Pedoman dan Kebijakan mengenai
Pengaduan Nasabah yang berpedoman kepada:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013, tanggal 26 Juli 2013
tentangPerlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ; dan
16. PERLINDUNGAN NASABAH
57
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014, tanggal 14 Pebruari 2014,
tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa
Keuangan.
Pada kesempatan yang sama, telah ditunjuk dan diangkat seorang pegawai yang bertugas
sebagai unit khusus yang bertanggungjawab dalam menangani dan menyelesaikan setiap
pengaduan nasabah.
Perhitungan secara self assessment atas Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada tahun 2019 di PT
BPR DHARMA INDRA telah dilakukan.
Penilaian tersebut diperoleh daripenjumlahan atas Governance Structure, Governance Process,
dan Governance Outcome dari 11 (sebelas) indikator, yaitu:
No. Kriteria / Indikator Bobot
01 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 10,00%
02 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 20,00%
03 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 10,00%
04 Penanganan Benturan Kepentingan 10,00%
05 Penerapan Fungsi Kepatuhan 5,00%
06 Penerapan Fungsi Audit Internal 5,00%
07 Penerapan Fungsi Audit Eksternal 5,00%
08 Penerapan Manajemen Risiko (termasuk Pengendalian Internal) 7,50%
09 Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana
Besar
7,50%
10 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan
Pelaksanaan GCG
15,00%
11 Rencana Strategis BPR 5,00%
Total 100,00%
17. HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA
58
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Nilai Komposit: Predikat:
< 1,50 Sangat Baik
≥ 1,50 < 2,50 Baik
≥ 2,50 < 3,50 Cukup Baik
≥ 3,50 < 4,50 Kurang Baik
≥ 4,50 < 5,00 Tidak Baik
Penilaian Penerapan Tata Kelola PT. BPR. DHARMA INDRA (Self Assestment) terlampir.
59
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Penutup
Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada PT BPR DHARMA INDRAini masih
terdapat banyak kekurangan yang sewaktu-waktu perlu disempurnakan, lebih-lebih pada era
perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan semakin kompleks, seringkali membutuhkan
penyempurnaan terhadap Regulasi, Ketentuan dan Perundang-undangan.
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR ini sepenuhnya disusun dengan berpedoman pada Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, dan
Ketentuan Pelaksanaannya yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.
5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, pada tanggal 10 Maret 2016.
Lumajang, 25 April 2020
PT BPR DHARMA INDRA
Disetujui, Dibuat,
Eddy Yuswono Yeti Kuswindaryanti, SE, M.Hum
Komisaris Utama Direktur Utama
59
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Penutup
Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada PT BPR DHARMA INDRAini masih
terdapat banyak kekurangan yang sewaktu-waktu perlu disempurnakan, lebih-lebih pada era
perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan semakin kompleks, seringkali membutuhkan
penyempurnaan terhadap Regulasi, Ketentuan dan Perundang-undangan.
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR ini sepenuhnya disusun dengan berpedoman pada Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, dan
Ketentuan Pelaksanaannya yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.
5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, pada tanggal 10 Maret 2016.
Lumajang, 25 April 2020
PT BPR DHARMA INDRA
Disetujui, Dibuat,
Eddy Yuswono Yeti Kuswindaryanti, SE, M.Hum
Komisaris Utama Direktur Utama
59
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLATAHUN 2019
PT. BPR DHARMA INDRAJL. SOEKARNO HATTA 08-10 LUMAJANG
www.bprdharmaindra.com
Penutup
Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada PT BPR DHARMA INDRAini masih
terdapat banyak kekurangan yang sewaktu-waktu perlu disempurnakan, lebih-lebih pada era
perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan semakin kompleks, seringkali membutuhkan
penyempurnaan terhadap Regulasi, Ketentuan dan Perundang-undangan.
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR ini sepenuhnya disusun dengan berpedoman pada Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, dan
Ketentuan Pelaksanaannya yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.
5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, pada tanggal 10 Maret 2016.
Lumajang, 25 April 2020
PT BPR DHARMA INDRA
Disetujui, Dibuat,
Eddy Yuswono Yeti Kuswindaryanti, SE, M.Hum
Komisaris Utama Direktur Utama