LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA GOOD … fileupaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) Tahun 2017 Halaman │1

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

BANK PD. BPR SARIMADUTAHUN 2017

Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalamupaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dannasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiringdengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industriperbankan.

Dengan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) dan pengelolaanrisiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak burukoperasional bank, baik dari sisi interen atau eksteren seperti krisisperekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko,untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif danpengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensifdapat meminimalkan dampak tersebut.

Bank senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek tata kelolaperusahaan yang sehat (Good Corporate Governance/GCG) sebagai upayauntuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, danmeningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undanganyang berlaku, menjaga nilai -nilai etika bisnis yang berlaku umum padaindustri perbankan.

Seluruh petugas Bank wajib berpedoman pada prinsip Good CorporateGovernance (GCG) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas JasaKeuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentangPenerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, Sedangkan dalam pelaksanaannyadiatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor:5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata KelolaBagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua Bank melaksanakanprinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatanatau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulaidari Dewan Komisaris/Pengawas, Direksi sampai dengan pegawai tingkatpelaksana.


Untuk lebih memperdalam Penerapan Good Corporate Governance (GCG)suatu praktek tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkanprinsip-prinsip :

Keterbukaan (Transparency)Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevanserta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bankmengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, danmudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuaidengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajibanuntuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yangberlaku.

Akuntabilitas (Accountibility)Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Banksehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukurankinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengancorporate values, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminanakuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawabyang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi,misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnyacheck and balance dalam pengelolaan Bank.

Tanggung Jawab (Responsibility)Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, PeraturanOtoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawabanuntuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan mentaati peraturanperundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai goodcorporate citizen (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduliterhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Independensi (Independency)yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihakmanapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar olehstakeholders, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebasdari benturan kepentingan (conflict of interest). Setiap keputusan berdasarkanobjektifias serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.


Kewajaran (Fairness)yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yangtimbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yangberlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholdersberdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment) sertamemberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank ataumempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan GCG diharapkan melibatkan seluruh stakeholder sehinggamembentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaingpada industri perbankan. Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), BankPerkreditan Rakyat berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam PeraturanOtoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR. Tata kelolaperusahaan harus dijalankan sesuai ketentuan dalam rangka mendukungtujuan bisnis Bank yaitu pertumbuhan, profitabilitas dan nilai tambah (addedvalue) kepada seluruh pemangku kepentingan.

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi BPRdalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional Bank.Pelaksanaan tata kelola di BPR telah dilakukan dengan tetap fokus pada 5(lima) aspek Good Corporate Governance (GCG) yaitu: transparansi(transparancy), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban(responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan SuratEdaran OJK (SEOJK) :1. POJK Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;2. POJK Nomor: 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;3. SE OJK Nomor: 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;4. SE OJK Nomor: 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang

Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat;5. SE OJK Nomor: 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.


maka BPR wajib menyusun laporan penerapan tata kelola (GCG) dan laporanhasil penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan Tata Kelola (GCG)BPR setiap tahun.

Selengkapnya laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) Bank tahun 2017 dapatdijelaskan pada uraian berikut :

I. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCECOMMITMENT)

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dandilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-praktikpenerapan aspek GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh Bank yakni : visi,misi, etika, kerjasama, dinamis serta komitmen menjadi dasar bagigovernance commitment pada Bank PD. BPR SARIMADU.Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baikterhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaancode of conduct (komitmen integritas) serta kepatuhan terhadapperaturan dan perundang-undangan yang berlaku.

II. STRUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCESTRUCTURE)

A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalamstruktur organisasi Bank PD. BPR SARIMADU. RUPS memilikiwewenang untuk menyetujui laporan tahunan, mengangkat dan/ataumenunjuk kembali para anggota Dewan Pengawas dan Direksi,penunjukan kantor akuntan publik/auditor eksternal dan tugas-tugaslain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.Pada tahun 2017, Bank PD. BPR Sarimadu telah menyelenggarakansebanyak 3 (tiga) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu :

1. Pada tanggal 29 April 2017. bertempat di Bank PD.BPRSarimadu.Keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS tersebut yaitu :a. Menerima dan menyetujui dan mengesahkan Neraca dan

perhitungan Laba Rugi Bank PD.BPR Sarimadu tahun buku2016, dengan ikhtisar sebagai berikut :


1) Total Aset Rp.151,371,903,331,-2) Aset Produktif Rp.142,904,281,964,-3) Total Pendapatan Rp. 26,861,763,552,-4) Total Biaya Rp. 33,634,201,947,-5) Laba (Rugi) tahun berjalan 2016 Rp. (6,772,438,395),-6) Koreksi pembukuan tahun lalu Rp. (31,184,642),-7) Akum. Laba (Rugi) Th buku 2016 Rp. (6,803,623,037),-

b. Menyetujui dan mengesahkan Biaya Tenega Kerja tahun2016 sebesar Rp.15.160.926.978 (lima belas milyar seratusenam puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribusembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) denganpersentase sebesar 45,86% dari realisasi pendapatan tahun2015 atau sebesar 46,89% dari realisasi biaya tahun 2015.

c. Direksi segera memperbaharui Rencana Strategis bankperiode tahun 2017-2022 dan mempersiapkan perubahanusaha bank dari system konvensional menjadi systemsyariah.

d. Menyetujui rencana penghapusbukuan kredit tahun 2017maksimal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yangpelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku (tidaktermasuk putusan pengadilan yang sudah inkrah).

e. Menyetujui penghapusbukuan inventaris yang memiliki nilaibuku Rp.1 (satu rupiah) atau tidak dapat digunakan lagi.

f. Untuk kebutuhan aplikasi sesuai dengan peraturan OtoritasJasa Keuangan (OJK) maka disetujui rencana pergantianAplikasi Sistem Teknologi Informasi Bank dengan e-mocrofinance system yang menggabungkan seluruh modulBPR berupa tabungan, kredit, deposito dan pembukuandalam satu aplikasi secara terpadu (integrated).

2. Pada tanggal 12 Desember 2017 bertempat di ruang rapat BupatiKampar Bangkinang.Keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS-LB tersebut yaitu:a. Menerima Pengunduran Diri Direktur Utama PD. BPR

Sarimadu (Sdr. Siswoyo,SE).b. Pemberhentian dengan Hormat Anggota Direksi PD. BPR

Sarimadu Sdr. Zulhendri, S. Sos. (Direktur Operasional) danSdr. Bustami, S.E., M.Si (Direktur Pemasaran).


c. Penetapan Dewan Pengawas sebagai pengurus PD. BPRSarimadu.

3. Pada tanggal 27 Desember 2017 bertempat di ruang DirekturUtama PD.BPR SarimaduKeputusan penting yang dihasilkan pada RUPS tersebut yaitu :

Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Drs. Abror untukmengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2017.

B. Dewan Pengawas

1. Jumlah dan Komposisi Dewan PengawasJumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orangdengan komposisi pada akhir tahun 2017 sebagai berikut: 1(satu)orang Ketua Dewan Pengawas dan 2 (dua) orang AnggotaDewan Pengawas.Penugasan anggota Dewan Pengawas telah melalui prosesPenilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.Anggota Dewan Pengawas Bank PD. BPR SARIMADU tidakmemiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas, Direksi,atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau perusahaan lain.Sebagian rekomendasi Dewan Pengawas telah ditindaklanjutiDireksi BPR.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan PengawasDewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yaitu:a. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam

menjalankan usaha Bank;b. Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran

tahunan, kebijakan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPRc. Memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan

dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampauikewenangan Direksi.

d. Dewan Pengawas juga melakukan pembinaan danpengembangan agar rencana bisnis Bank PD. BPRSARIMADU dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip


kehati-hatian dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yangbaik.

3. Frekuensi Rapat Dewan PengawasDewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat sebanyak 14(empat belas) kali, dimana seluruh Rapat Dewan Pengawastersebut sebagian besar dihadiri oleh seluruh anggota DewanPengawas. Hasil rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam suaturisalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota DewanPengawas yang hadir dan didokumentasikan secara baiktermasuk perbedaan pendapat, jika terjadi dalam rapat.

No Tanggal Materi Peserta

1 07 Februari 2017PembahasanKondisi Bank perJanuari 2017.

a. Ketua DewanPengawas

b. Anggota DewanPengawas

c. Kepala SKAId. Auditor

2 17 Maret 2017PembahasanKondisi Bank perJanuari 2017.




3 03 April 2017

Exit MeetingTemuan HasilPemeriksaanIntern KantorPusatBangkinang.




4 03 April 2017

PengembalianPinjaman padaBank Lain (BankRiau Kepri).



c. Direktur Utamad. Direktur Pemasarane. Direktur

Operasional


5 04 April 2017

Exit MeetingTemuan HasilPemeriksaanIntern KantorCabangUjungbatu, KantorKas Kotalama,Kantor Kas PasirPangaraian,Kantor Kas Dalu-dalu dan KantorKas Kabun.




6 05 Mei 2017PembahasanKondisi Bank perApril 2017.




7 17 Mei 2017

Exit MeetingTemuan HasilPemeriksaanIntern Kantor KasKuok dan KantorKas Sukaramai.




8 09 Juni 2017

Pemberitaan dimedia cetak koranHaluan Riau hariRabu tanggal 8Juni 2017 tentangpermasalahankredit KantorCabangUjungbatu, an.Nasabah Hamid.



c. Direktur Utamad. Direktur Pemasarane. Direktur

Operasionalf. Mantan Auditor

9 25 Juli 2017PembahasanKondisi Bank perjuni 2017.





10 09 Agustus 2017

Ekspose Direksiterhadap KinerjaBank Per Juli2017.



c. Direktur Utamad. Direktur

Operasionale. Direktur Pemasaran

11 06 September2017

PembahasanKondisi Bank perAgustus 2017.




12 09 Oktober 2017PembahasanKondisi Bank perSeptember 2017.




13 24 November2017

PembahasanKondisi Bank perOktober 2017.




14 28 Desember2017

PembahasanKondisi Bank perNovember 2017.




C. Direksi

1. Jumlah dan Komposisi DireksiDireksi Bank PD. BPR SARIMADU terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Pemasarandan 1 (satu) orang Direktur Operasional dengan susunan sebagaiberikut :


Nama Jabatan

Efektif Penunjukkan TahunBerakhir

MasaJabatan

RUPSTanggal

PersetujuanOJK

Tanggal

H. M. NAZIR,S.E, M.Si.

Plt. DirekturUtama

12Desember

2017

-2018

Ir.H.M.ARMAN,M.M.

Plt. DirekturPemasaran

12Desember

2017

-2018

SUDIARTO,S.E.

Plt. DirekturOperasional

12Desember

2017

-2018

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS-LB) dan Keputusan Bupati Kampar Selaku PemilkPD. BPR Sarimadu Nomor: 539-653/XII/2017 tanggal 12Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas(PLT) Direktur Utama, Direktur Operasional dan DirekturPemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan RakyatSarimadu, bahwa seluruh anggota Direksi merupakan PejabatPelaksana Tugas (PLT) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam)bulan terhitung mulai tanggal 12 Desember 2017 dan berakhirpada saat diangkat pengganti yang definitif.Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksisesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhiketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:a. Jumlah anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) orang.b. Seluruh anggota Direksi berdomisili di kota/kabupaten dalam

wilayah Provinsi Riau.c. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah

memperhatikan rekomendasi Dewan Pengawas sertamemperoleh persetujuan dari RUPS.

d. Direksi tidak mengangkat Anggota Komite Audit, KomitePemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi, tetapifungsi komite tersebut telah diambilalih oleh anggota DewanPengawas.

e. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungankeluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesamaanggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Pengawas.


f. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupunbersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh limapersen) dari modal disetor pada suatu Bank atau perusahaanlain.

g. Tidak terdapat kuasa umum tetapi kuasa terbatas darianggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkanpengalihan tugas dan fungsi Direksi.

h. Sebagian rekomendasi Dewan Pengawas telah ditindaklanjutiAnggota Direksi.

2. Tugas dan Tanggung Jawab DireksiTugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuaidengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.Selama tahun 2017.hal-hal yang telah dilakukan antara lain :a. Pembuatan Rencana Bisnis (Rencana Kerja dan Anggaran

tahunan Bank Tahun 2017 pada bulan Januari 2017 danRencana Bisnis Tahun 2018 pada bulan Desember 2017serta mengadakan rapat koordinasi dengan DewanPengawas untuk merumuskan strategi pencapaiannya.

b. Pengaturan dan perubahan tentang ketentuan bank, meliputi:1) Perubahan atas Pedoman Kredit Talangan.2) Pembuatan ketentuan uraian tugas dan tanggungjawab

pelaksanaan Anti Pencucian Uang (APU) danPencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

3) Pengaturan wewenang penandatanganan danpengesahan Bilyet Deposito.

4) Pembuatan ketentuan Standar Operasional Prosedur(SOP) Anti Pencucian Uang (APU) dan PencegahanPendanaan Prosedur (PPT).

5) Pembuatan ketentuan layanan kesehatan Pengurus danPegawai .

6) Pembuatan ketentuan penghasilan pegawai kontrak.7) Pembuatan ketentuan Penerbitan Surat Perintah Tugas

(SPT) untuk memenuhi kekosongan struktur organisasi.8) Penyempurnaan format perjanjian kredit dan addendum

perjanjian kredit.c. Pengaturan dalam rangka mitigasi risiko dan prinsip kehati-

hatian (prudential banking).d. Melakukan review terhadap suku bunga kredit.


3. Frekuensi Rapat DireksiSelama periode tahun 2017 telah diselenggarakan rapat berkalaDireksi sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian berikut :

No Tanggal Materi Peserta

1 14 Maret 2017

PembahasanPerayaan Hari JadiPD. BPR SarimaduKe-25 danPembahasanKinerja bank

a. Direktur Utamab. Direktur

Operasionalc. Direktur

Pemasarand. Kepala Bagian

Bisnise. Kepala Bagian

Perencanaanf. Kepala SKAI

2 2 Juni 2017

Pembahasan revisiRKAT Tahun 2017dan usulanpembayaran THRdan buka bersamatahun 2017.



Pemasarand. Semua Pimpinan

Cabange. Semua Kepala

Bagian

3 7 Juni 2017

Upaya pencapaianlaba akhir tahun2017 untuk KantorPusat Bangkinangdan Kantor CabangUjungbatu.


Pemasaranc. Pimpinan

CabangUjungbatu

d. Kepala BagianRemedial

e. Kepala BagianBisnis

f. Kepala SeksiLending

g. Kepala SeksiRemedial

h. PelaksanaLending

4 13 Juni 2017

Upaya perbaikanperformance kreditserta pencapaianlaba akhir tahun2017 untuk BagianRemedial wilayahkerja Lipatkain dan


Pemasaranc. Kepala Bagian

Remediald. Pelaksana

RemedialUjungbatu


Flamboyan.. e. PelaksanaRemedialLipatkain

5 27 Juli 2017

Pembahasan hasilevaluasi pemegangsaham terhadapperkembanganBank PD. BPRSarimadu dankebijakan-kebijakanyang diperlukandalam upayaperbaikan kreditserta hal-hal lainyang dianggapperlu.



Pemasarand. Kepala Bagian

Bisnise. Kepala Bagian

Remedialf. Semua Pimpinan

Cabangg. Kepala Bagian

Perencanaanh. Kepala SKAI

6 01 November2017

Evaluasi jabatanPegawai An. DeviGustian sebagaiKepala BagianRemedial.



Pemasaran

7 02 November2017

Evaluasi targetkredit dan realisasiOktober 2017,Tindak lanjut LHPOJK, Perbaikanpelaksanaanrestrukturisasikredit.

a. DirekturPemasaran

b. Semua PimpinanCabang

c. Kepala BagianBisnis

d. Semua KepalaSeksi Lending

e. Semua KepalaSeksi Remedial

f. SekretarisDireksi (Notulis)

8 14 Desember2017

KebijakanPenempatanpejabat/pegawaibeserta bebantugas.

a. Ketua dewanPengawas

b. Plt. DirekturUtama

c. Plt. DirekturPemasaran

d. Plt. DirekturOperasional

e. Kepala BagianBisnis

f. Kepala BagianPerencanaan


9 15 Desember2017

1. PembahasanSurat KuasaDireksi kepadaPimpinanCabang.

2. PerubahanPengelolaan seksiRemedial.

3. PembahasanInsentif Kredit


b. Plt. Direktur Utamac. Plt. Direktur

Operasionald. Plt. Direktur

Pemasarane. Kapala Bagian

Bisnis/Remedialf. Kepala Bagian

Umumg. Kepala Bagian

perencanaanh. Kepala Bagian SKAIi. Pimpinan Cabangj. Auditork. Kepala Seksi

Lendingl. Pjs. Kepala Seksi

Umum danPersonalia

10 29 Desember2017

PembahasanLembur KhususTutup Buku AkhirTahun 2017.


b. Plt. Direktur Utamac. Plt. Direktur

Pemasarand. Plt. Direktur

Operasionale. Kepala Bagian

Bisnisf. Kepala Bagian

Perencanaang. Kepala Seksi

Operasionalh. Pjs. Kepala Seksi

Umum danPersonalia

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam suatu risalah rapat yangditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dandidokumentasikan secara baik.

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi KomitePada saat ini modal inti BPR Sarimadu dibawahRp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka tidak wajibmembentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komiteremunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komitetersebut menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Pengawas.


III. PROSES PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE PROCESS)

A. Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi1. Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Direksi

pada Bank PD. BPR SARIMADU dan perusahaan lainnya.2. Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga

anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris/Pengawas,anggota Direksi lain dan/atau atau pemegang saham BPR.

B. Laporan Kepemilikan Saham Anggota DewanKomisaris/Pengawas1. Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Dewan

Pengawas pada Bank PD. BPR SARIMADU dan perusahaanlainnya.

2. Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluargaDewan Pengawas dengan Anggota Dewan Pengawas lain,anggota Direksi dan/atau pemegang saham.

C. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi danDewan Pengawas

1. Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Pengawas, JumlahKeseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas LainRemunerasi Dewan Pengawas dan Direksi untuk tahun 2017adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi danFasilitas lain

Jumlah diterima dalam 1 tahunDewan Pengawas Direksi

orangJutaan

RpOrang

JutaanRp

Remunerasi (gaji, bonus,tunjangan rutin, tantiem danfasilitas lainnya dalam bentukuang)

3 445,6 3 1025,2

Fasilitas lain tidak dalambentuk uang (perumahan,transportasi/Kendaraan,)

1 (orang) yaitu ketuaDewan Pengawasdisediakan Mobil

Seluruh anggotaDireksi yaitu 3

(orang) di berikanfasilitas Mobil


2. Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi

Jumlah remunerasi per orangdalam 1 tahun

Jumlah Direksi(orang)

JumlahDewan

Pengawas(orang)

Diatas Rp 25 juta - -Diatas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta - -Diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta - -Diatas Rp 100 juta 3 3

3. Rasio Gaji Tertinggi dan TerendahRasio gaji tertinggi dan terendah Bank PD. BPR SARIMADUpada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Keterangan

Gajitertinggi(jutaanrupiah)

Gajiterendah( jutaanrupiah)

Skalaperbandingan(jutaan rupiah)

Dewan Pengawas 10,7 8,5 56 : 44Direksi 26,8 21,1 56 : 44Pegawai 10,7 2,6 80 : 20Rasio gaji Direksi tertinggidan Dewan Pengawastertinggi

71 : 29

Rasio gaji Direksi tertinggidan Pegawai tertinggi 71 : 29

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yangditerima secara tunai oleh anggota Dewan Pengawas, Direksi danpegawai dalam satu bulan.

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antarakepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadipemegang saham, anggota Dewan Pengawas, Direksi, pejabat eksekutifserta karyawan Bank. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,anggota Dewan Pengawas, Direksi, pejabat eksekutif dan karyawanharus mendahulukan kepentingan ekonomis Bank diatas kepentingan


ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya. Bank PD. BPRSARIMADU belum memiliki pedoman kebijakan mengenai penangananbenturan kepentingan yang mengatur tentang bentuk, sumber, tindakanterhadap potensi benturan kepentingan, tatacara penanganan, sanksiatas pelanggaran benturan kepentingan dan surat pernyataan potensimunculnya benturan kepentingan.

Data Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan:

No.

Nama danjabatan Pihakyang memiliki

Benturankepentingan

Nama danJabatan

PengambilKeputusan

JenisTransaksi

NilaiTransaksi

(jutaanRp)

Keterangan(jangkawaktu)

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDITOR INTERN DANFUNGSI AUDITOR EKSTERNAL

A. Fungsi Kepatuhan

Bank PD. BPR Sarimadu telah menunjuk Direktur yangmembawahkan fungsi kepatuhan tetapi belum ditetapkan melaluiRapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam penerapan FungsiKepatuhan, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhanmenetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkanbudaya kepatuhan antara lain :1. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan

prosedur kerja yang terkini sesuai dengan job description danstruktur organisasi Bank.

2. Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawaimelalui training yang berkesinambungan dan sertifikasi untukbidang-bidang tertentu.

3. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baiksecara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusanataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakansosialisasi ke divisi/bagian, kantor cabang atau kantor kas.


4. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.

5. Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akanditerbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

6. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruhperjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BankIndonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yangberwenang dan pihak ketiga lainnya.

7. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasukmempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Untuk penerapan fungsi Kepatuhan, pejabat eksekutif kepatuhantelah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengkajian Rancangan Kebijakan :Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan produk &operasional yaitu 9 (sembilan) ketentuan internal dan 1 (satu)Kebijakan Operasional/SOP.

2. Pelaksanaan Sosialisasi KetentuanPelaksanaan sosialisasi merupakan salah satu upayapeningkatan budaya kepatuhan yang telah dilakukan adalahmengadakan sosialisasi ketentuan internal yang telahdisesuaikan dengan ketentuan eksternal (Ketentuan BI/OJK)secara langsung (direct) ataupun secara tidak langsung (indirect).

Indirect sosialisasi dilakukan dengan cara mengirim ke seluruhunit kerja dan Kantor Cabang/Kas tentang ketentuan internalyang diterbitkan.

Direct Sosialisasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :a. Melakukan koordinasi dengan Bagian Umum untuk

melakukan pelatihan Penerapan Fungsi Kepatuhan selamatahun 2017 telah dilakukan untuk pejabat dan staff. Pesertatraining adalah Anggota Direksi, Kepala Bagian, PimpinanKantor Cabang/Kas, dan Karyawan dengan materi trainingadalah Implementasi dan Pelaporan Kepatuhan di BPR danPenerapan APU-PPT serta sosialisasi SOP dan Job DeskTerkait APU-PPT.


b. Melakukan sosialisasi terhadap ketentuan-ketentuan internalyang baru diterbitkan kepada karyawan bank, baik itu yangdilakukan dengan mengumpulkan seluruh karyawan yangterkait maupun dilakukan saat acara brifing setiap hari selasapagi.

3. Pemantauan Pemenuhan KomitmenKomitmen BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengantindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. Sampaidengan akhir Desember 2017 masih terdapat 2 (dua) komitmen(SOP) dibidang Operasional dan Ketentuan mengenai Hak AksesAplikasi Bank. Penyelesaian komitmen tersebut akan dilakukanyang belum diselesaikan yaitu Pembuatan Standar ProsedurOperasional pada tahun 2018.

B. Fungsi Auditor Intern

Penunjukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mengacu kepadaketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),dimana SKAI mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Pengawas dalam

melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secaraoperasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauanatas hasil audit yang dilakukan.

2. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi,operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsungdan pengawasan secara tidak langsung.

3. Mengindentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki danmeningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM)dan keuangan yang telah dianggarkan sebelumnya.

4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentangkegiatan yang diperiksa oleh SKAI pada semua tingkatanmanajemen.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas SKAI telah berupayamelaksanakan amanah yang diberikan.


Pencapaian Tahun 2017Sepanjang tahun 2017 SKAI telah melaksanakan tugas dankewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan olehmanajemen BPR dan Otoritas Jasa Keuangan dan selama periodetersebut, yaitu dengan:1. Melakukan audit terhadap seluruh bagian dan kantor cabang/kas.2. Melakukan audit terhadap fraud yang terjadi.

Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, SKAItelah melakukan pengawasan dengan cara meminta kelengkapandata dan dokumen dari auditee. Tindak lanjut tersebut akan terusdilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan olehauditee.

Rencana Kerja Audit Tahun 2018Sesuai dengan rencana kerja tahun 2018, SKAI akan melaksanakanbeberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :1. Melakukan audit terhadap seluruh bagian dan kantor cabang/kas.2. Melakukan audit khusus/special audit atas indikasi pelanggaran

berat (jika ada).

Meningkatkan Kualitas AuditorBerkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yanghandal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut,Bank PD. BPR SARIMADU kedepan senantiasa melakukanpengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit internyang mendedikasikan dirinya untuk bank melalui program-programpelatihan dan pengembangan yang komperhensif berdasar analisiskebutuhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan berharapsasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan.Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlahprogram di bidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi audit intern danmanajemen risiko.

C. Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. Bank PD. BPRSARIMADU telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan


dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik(KAP) antara lain:1. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank

Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.2. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-

masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.3. Penunjukan KAP tersebut disetujui RUPS sesuai rekomendasi

dari Komite Audit melalui Dewan Pengawas.Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS, danmemperhatikan rekomendasi Komite Audit serta peraturanperundangan yang berlaku, Dewan Pengawas telah menunjuk KantorAkuntan Publik Drs. Abror untuk melakukan audit laporan keuanganBPR untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.

VI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEMPENGENDALIAN INTERN

Bank akan melakukan persiapan dalam penerapan Manajemen Risiko ditahun 2018. Dari seluruh sisi aspek pada tahun 2018, bank akan fokuspada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi area of concern dalamrangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko bank.

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

A. Risk Governance

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanyapengelolaan risiko yang efektif. Bank telah mulai melakukanpenerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :1. Penunjukkan pejabat eksekutif yang menjalankan fungsi

manajemen risiko.2. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan

fungsi manajemen risiko secara reguler mengikutsertakan pejabatuntuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentangmanajemen risiko.

3. Pembuatan pedoman dan prosedur operasional terkaitmanajemen risiko. Beberapa kebijakan internal yang terkaitmanajemen risiko yang antara lain sebagai berikut:a. Pedoman Kerja Penyusunan Laporan Profil Risiko.


b. Kebijakan Manajemen Risiko Kreditc. Kebijakan Manajemen Risiko Operasionald. Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhane. Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas

B. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalammelakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko,khususnya dalam menangkap early warning signal atas kondisi risikoyang akan muncul pada Bank. Untuk itu Bank telah mengembangkanberbagai macam tools, aplikasi, dan SIM lainnya untuk mendukungefektifitas penerapan manajemen risiko.

VII. PENGATURAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait posisi Desember 2017.

No. Penyediaan DanaJumlah

DebiturNominal

(jutaan Rp)1. Kepada pihak terkait 11 1.394

Penyediaan Dana kepada Dewan Pengawas dan Direksi

No. Nama JabatanPinjaman(Rp. juta)

1 Ir. H. ArmanKetua DewanPengawas/ Plt. DirekturPemasaran

54

2 H.M. NazirAnggota DewanPengawas/ Plt. DirekturUtama

21

3 SudiartoAnggota DewanPengawas/ Plt. DirekturOperasional

33

Selama tahun 2017 tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaranterhadap BMPK.


VIII. RENCANA BISNIS BANK

Untuk melaksanakan operasional bank tahun 2018, bank melakukanpenyusunan Rencana Bisnis tahun 2018 mengacu kepada POJKNomor: 37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang RencanaBisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariahsebagai berikut :

A. RENCANA DAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS1. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 1

(satu) tahun.a. Perubahan Aplikasi Bank untuk memenuhi kebutuhan

operasional dan regulasi perbankan.b. Assesment pejabat struktural dengan pihak ketiga yang

independen.c. Penyusunan Key Performance Indikator (KPI) Pegawai.d. Merencanakan/mengaktifkan payment point dan kas keliling

untuk memperluas pelayanan bank.e. Pemisahan tabungan untuk transaksi kredit dan tabungan

untuk simpanan (non kredit).f. Membuka tabungan tanpa bunga dan tanpa biaya.g. Pemberian hadiah langsung dan undian berhadiah atas

penghimpunan dana dan kredit.h. Kebijakan kredit diarahkan pada sektor konsumtif.

2. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengahperiode 3 (tiga) tahun.a. Penyesuaian anggaran dasar bank berdasarkan Permendagri

no. 94 tahun 2017.b. Perubahan Visi dan Misi.c. Pemindahan, pembukaan dan peningkatan jaringan Kantor.d. Penyesuaian system penggajian.e. Persiapan perubahan bentuk usaha dari konvensional menjadi

syariah.

3. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5(lima) tahun.a. Melanjutkan program peningkatan pelayanan nasabah melalui

ATM.b. Penambahan Modal disetor dari Pemerintah Daerah

Kabupaten Kampar.c. Pengajuan perubahan bentuk usaha bank dari konvensional

menjadi syariah.


B. PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 20181. Anggaran Total Aset Rp 164.438.244,-ribu2. Anggaran Aset Produktif Rp 165.523.239,-ribu3. Anggaran Pendapatan Operasional Rp 29.967.048,-ribu4. Anggaran Biaya Operasional Rp 28.632.583,-ribu5. Anggaran Pendapatan Non Opersaional Rp 338.989,-ribu6. Anggaran Biaya Non Operasional Rp 134.622,-ribu7. Anggaran Laba Sebelum Pajak Rp 1.538.832,-ribu8. Anggaran Laba Setelah Pajak Rp 1.184.935,-ribu9. Anggaran Pengadaan dan Investasi Rp 830.000,-ribu

C. RASIO-RASIO KEUANGAN TAHUN 20181. Rasio KPMM 25.91%2. Rasio Modal Inti 25.42%3. Rasio KAP 5.30%4. Rasio PPAP 100.00%5. Rasio NPL

a. Gross 8.90%b. Netto 4.89%

6. Rasio Kredit terhadap total aset produktif 85.00%7. Rasio Return On Assets 1.00%8. Rasio Net Interest Margin 11.32%9. Rasio BOPO 95.55%10.Cash Ratio 9.08%11.Loan to Deposit Ratio (LDR) 90.72%

D. TARGET JANGKA PENDEK DAN JANGKA MENENGAH1. Target jangka pendek

a. NPL Gross dibawah 10%.b. Penghimpunan dana meningkat sebesar 17.03%.c. Penyaluran dana meningkat 10.36%.d. BOPO ditargetkan menjadi sebesar 95.55%.

2. Target jangka menengaha. Pembuatan dan penyempurnaan Standar Operasional

Prosedur (SOP) terkait dengan perbankan.b. Pemenuhan Struktur Organisasi bank sesuai dengan

ketentuan.

E. ARAH KEBIJAKAN BANK1. Penghimpunan dana diarahkan pada tabungan simpel dan

pengelolaan dana-dana pemerintahan daerah yang akandisalurkan kepada pegawai dan atau masyarakat.

2. Penyaluran dana akan dimaksimalkan pada kredit konsumtifmelalui kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta.


3. Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia melalui pendidikandan pelatihan secara komprehensif sesuai dengan operasionalbank.

4. Persiapan perubahan Peraturan Daerah (PERDA) menyesuaikandengan Permendagri dan persiapan perubahan bentuk usaha darikonvensional menjadi syariah.

F. KEBIJAKAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO BANK1. Menyatukan seluruh ketentuan-ketentuan bidang operasional

bank.2. Mengatur dan menetapkan formulir analisa kedit dan taksasi

jaminan.3. Menyusun Key Performance Indicator (KPI) untuk mengukur

kinerja pegawai secara kuantitatif.4. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola bank

dan Manajemen Risiko.5. Memenuhi kekosongan struktur organisasi bank.

G. ANALISIS POSISI BANK DALAM PERSAINGAN USAHABERDASARKAN ASET DAN/ATAU LOKASI1. Berdasarkan lokasi bank masih mampu bersaing dengan bank-

bank lain dimana lokasi kantor bank berada pada daerahpotensial.

2. Bank memiliki kemampuan untuk meningkatkan ekspansi usahaberdasarkan aset yang dimiliki saat ini.

3. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup banyak adalahsumber daya untuk meningkatkan ekspansi usaha denganmeningkatkan kompetensi, motivasi dan integritas pegawai.

H. STRATEGI PENYALURAN KREDIT BERDASARKAN JENISUSAHA1. Sektor ekonomi di wilayah bank khususnya sektor agribisnis

mengalami penurunan sehubungan dengan hal tersebutpenyaluran kredit akan diarahkan pada sektor konsumtif.

2. Mengarahkan kredit ke sektor usaha yang memiliki perputaranusaha yang tinggi sehingga jangka waktu pengembalian kreditmenjadi cepat.

3. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga dan badan usahauntuk penyaluran kredit perorangan maupun lembaganya.


I. STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS1. Meningkatkan upaya promosi dalam rangka menjaga dan

meningkatkan kerjasama dengan lembaga, badan usaha sertanasabah.

2. Meningkatkan upaya penghimpunan dana tabungan denganpemberian hadiah langsung kepada nasabah.

J. RENCANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI1. Rencana Pengembangan Teknologi Informasi

Rencana pengembangan teknologi untuk aplikasi saat ini tidakdilakukan, bank akan melakukan pergantian sistem teknologiinformasi untuk kebutuhan operasional bank sesuai ketentuanyang berlaku.

2. Rencana Pengadaan Teknologi InformasiPada tahun 2108 direncanakan penggantian TeknologiInformasi/Cor Banking Bank.

K. RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA1. Pada tahun 2018 bank merencanakan rekrut pegawai untuk

memenuhi kekurangan pegawai akibat pegawai yangdiberhentikan atau mengundurkan diri serta mengisi kekosonganstruktur organisasi bank maksimal 5 (lima) orang.

2. Rencana biaya pendidikan pada tahun 2018 sebesarRp.1.332.335,-ribu.

L. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA BARU YANGWAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK1. Layanan Keuangan Digital (LKD)

Meningkatkan layanan kepada nasabah /masyarakat untukkemudahan bertransaksi, praktis dan aman dengan registrasi atauupgrade layanan uang elektronik server based dan setor tunai / isiulang /top up uang elektronik server based. (waktu pelaksanaanpada semester II).

1. Kas KelilingMelayani nasabah di wilayah eks kantor kas bank yangdipindahkan untuk menerima setoran tabungan dan kredit sertapenarikan tabungan nasabah. (waktu pelaksanaan pada semesterI dan II).

M. RENCANA PENGEMBANGAN DAN/ATAU PERUBAHANJARINGAN KANTOR1. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kas keliling pada :

a. Tenayan Raya di Kec. Tenayan Rayab. Kabun di Kec. Kabunc. Dalu-dalu di Kec. Tambusai


2. Pemindahan alamat Kantor Kas :a. Kas Tenayan raya pindah ke kec. Siak Hulub. Kas Kabun pindah ke XIII Koto Kamparc. Kas Dalu-dalu pindah ke kec. Tapung Hilir

N. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH1. Melakukan komunikasi dan penagihan secara intensif kepada

debitur macet, sehingga didapatkan solusi agar kredit dapatdiselesaikan;a. Melanjutkan upaya penyelesaian kredit macet melalui jalur

hukum dengan jalan somasi, eksekusi serta penjualan agunankredit dengan bekerjasama dengan lawyer bank;

b. Rencana melakukan hapus buku (PH) kredit maksimalRp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

c. Pemisahan tugas tim remedial dan bisnis dimana untuk prosespenagihan tim remedial khusus menagih kredit hapus buku.

2. Penyelesaian Agunan Yang Diambilalih (AYDA) dan Hapus bukua. Melakukan pelelangan dan penjualan Agunan Yang Diambil

Alih untuk mengembalikan kerugian bank menjadipendapatan;

b. Tetap berupaya untuk melakukan penagihan secara maksimalterhadap kredit yang telah di Hapus Buku, agar secaramaksimal dapat kembali menjadi pendapatan bank.

IX. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/suratkabar lokal, papan pengumuman bank dan pengiriman langsung kepadaOtoritas Jasa Keuangan.Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur dan mediapromotion lainnya.Dalam hal transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance(GCG), BPR telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengancakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebutdisertai dengan hasil assessment bank terhadap pelaksanaan tata kelola(GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas JasaKeuangan (OJK).Laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada OtoritasJasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yangditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan bank.


X. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD) YANGTERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Selama tahun 2017 ditemukan adanya beberapa penyimpangan intern(internal fraud), yaitu :1. Penundaan setoran kredit yang dipakai oleh petugas lending dan

remedial Kantor Cabang Ujungbatu.2. Petugas lending dan remedial Kantor Cabang Ujungbatu tidak

menyetorkan sebagaian dari setoran pelunasan kredit debitur kebank.

3. Petugas remedial Kantor Cabang Ujungbatu tidak menyetorkan kebank seluruh setoran kredit dari debitur Kantor Kas PasirPangaraian.

4. Pimpinan Cabang Ujungbatu dan petugas remedial tidakmenyetorkan ke bank setoran kredit debitur.

Bank telah melakukan upaya penyelesaian terhadap penyimpanganintern (internal fraud), yaitu :1. Melakukan pemeriksaan khusus dan meminta pertanggungjawaban

dengan mengembalikan uang debitur tersebut dan menyetorkan kekredit debitur.

2. Memberikan sanksi terhadap pegawai yang telah melakukantindakan penyimpangan interen (internal fraud) dan akan dilakukanpemberhentian sebagai pegawai.(dalam proses pemeriksaan);

3. Deteksi dini kejadian fraud dilakukan secara bersinergi dengan unitkerja yang terkait, dengan harapan dapat mencegah terjadinya fraudsedini mungkin.

XI. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIANOLEH BPR

Jumlah permasalahan hukum yang terjadi selama tahun 2017 besertastatus penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.Permasalahan Hukum Periode Tahun 2017:


Permasalahan HukumJumlah

Perdata Pidana Telah diselesaikan (telah

mempunyai kekuatan hukumyang tetap)

Dalam proses penyelesaian

18

22

T o t a l 40

Uraian singkat dari permasalahan hukum tersebut adalah sebagaiberikut:1. Total perkara hukum yang selesai secara litigasi baik inkracht tingkat

pengadilan pertama yang ditangani oleh bank selama tahun 2017adalah sebanyak 18 (delapan belas) perkara Perdata.

2. Jumlah Total Perkara Litigasi adalah 40 (empat puluh) PerkaraPerdata yang sebagian besarnya merupakan perkara NonPerforming Loan (NPL),.

XII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATANPOLITIK1. Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, bank

diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalampembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melaluikegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. bankmengimplementasikan program fungsi sosial ini tidak sekedar untukmemenuhi ketentuan regulasi melainkan merupakan wujud apresiasiterhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembanganbank.

2. Secara filosofis, program-program fungsi sosial bank lebihditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis denganalam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat salingmemberikan nilai tambah kepada semua pihak secaraberkesinambungan. Dalam konteks pemberian dana untuk kegiatansosial bank telah melaksanakan beberapa fungsi sosial dan edukasikepada masyarakat antara lain yaitu :a. Pelaksanaan Edukasi untuk meningkatkan Literasi Keuangan

pada sekolah-sekolah dan guru-guru yang ada di KabupatenKampar .


b. Melakukan Edukasi untuk meningkatkan Literasi Keuangan agarmengerti cara pengendalian resiko usaha dan pengembanganusaha dan pelatihan tentang cara pemeliharaan ikan yang baik.

c. Bank ikut berkontribusi dalam bentuk dana untuk kegiatan sosialseperti kegiatan hari besar nasional dan keagamaan di wilayahsekitar kantor bank.

XIII. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) BPR

A. Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan Good Corporate Governance (GCG)dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (selfassessment) pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2017sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas JasaKeuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank PerkreditanRakyat.

B. Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR

No. Aspek YangDinilai

Bobot(a)

Peringkat (b)

Nilai

(a) + (b)Catatan

1

Pelaksanaantugas dantanggungjawabDireksi

20% 2.67 0.59

Jumlah, Komposisi,Integritas danKompetensi anggotaserta pelaksanaan tugasdan tanggung jawabDireksi sebagian besarmemenuhi prinsip-prinsipGCG.

2

Pelaksanaantugas dantanggungjawabDewan Pengawas

15% 2.14 0.36

Jumlah, Komposisi,Integritas danKompetensi anggotaserta pelaksanaan tugasdan tanggung jawabDewan Pengawassebagian besar telahmemenuhi prinsip-prinsipGCG terlihat dari fungsipengawasan yang


dilakukan DewanPengawas terhadapKebijakan Direksi.

3

Kelengkapan danPelaksanaanTugas atau FungsiKomite

0% 0 0.00

Mengingat modal intiBPR dibawahRp.50.000.000.000 (limapuluh milyar rupiah),maka BPR tidak wajibmembentuk komite audit,komite pemantau risikodan komite remunerasidan nominasi, namunpelaksanaan fungsikomite menjadi bagianfungsi dan tugas DewanPengawas.

4PenangananBenturanKepentingan

10% 4.00 0.44

Bank belum memilikikebijakan, sistem danprosedur penyelesaianmengenai benturankepentingan yangmengikat setiap pengurusdan pegawai yangdidokumentasikan sertapengungkapan dalamrisalah rapat. selamatahun 2017 dalam halterjadi benturankepentingan, anggotaDewan Pengawas,anggota Direksi danPejabat Eksekutif tidakmengambil tindakan yangdapat merugikan bank.

5 Penerapan FungsiKepatuhan Bank 10% 2.67 0.30

Pelaksanaan fungsikepatuhan dilakukandengan menunjukPejabat Eksekutif yangmenangani fungsikepatuhan independenterhadap satuan kerjaatau fungsi operasional.


6 Penerapan FungsiAudit Intern 10% 2.43 0.27

Bank telah memilikiPejabat Eksekutif yangbertanggungjawabterhadap pelaksanaanfungsi Audit Intern. SKAIbelum mengkinikanpedoman kerja sertasystem dan pedomanuntuk melaksanakantugas bagi auditor intern.

7 Penerapan FungsiAudit Ekstern 2,5% 2.00 0.06

Bank telah menunjukAkuntan Publik dan KAPyang terdaftar di OJKserta telah memperolehpersetujuan RUPS, HasilAudit KAP danManajemen Letter telahmenggambarkanpermasalahan bank dandisampaikan secara tepatwaktu kepada bank dankepada OJK.

8

PenerapanManajemen RisikoTermasuk Sistem

PengendalianIntern

10% 0.00 0.00

Bank telah memulaimenerapkan ManajemenRisiko termasuk sistempengendalian intern ,walaupun belum terdapatSOP mengenaimenajemen risiko.

9Batas MaksimumPemberian Kredit(BMPK)

7.5% 2.00 0.17

Bank Tidak melanggardan/atau melampauiBMPK sesuai ketentuanOJK.

10 Rencana BisnisBPR 7.5% 3.00 0.25

Rencana Bisnis Bankbelum sepenuhnyasesuai dengan visi danmisi bank.

11

TransparansiKondisi Keuangandan NonKeuangan

7,5% 2.00 0.17

Tersedianya sistempelaporan keuangan dannon keuangan yangdidukung oleh sisteminformasi yang memadaisesuai ketentuan, bankmenyusun laporanpublikasi setiap triwulan


dan laporan tahunanyang memuat laporankeuangan dari akuntanpublik sesuai ketentuanOJK.

Nilai Komposit 100% 2.5998Peringkat Komposit

(Baik)

Tabel Peringkat KompositNilai Komposit Peringkat Komposit

1,0 ≤ Nilai Komposit ≤ 1,8 Sangat Baik

1,8 ≤ Nilai Komposit ≤ 2,6 Baik

2,6 ≤ Nilai Komposit ≤ 3,4 Cukup Baik

3,4 ≤ Nilai Komposit ≤ 4,2 Kurang Baik

4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0 Tidak Baik

Manajemen Bank PD. BPR SARIMADU belum sepenuhnya melakukanpenerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalampenilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan GCG dinilai Baik. Halini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasarpelaksanaan Good Corporate Governance.

Dalam hal pelaksanaan tata kelola (GCG), Manajemen Bank PD. BPRSARIMADU akan melakukan hal-hal sebagai berikut :1. Membuat pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas.2. Membuat pedoman dan tata tertib kerja Direksi.3. Membuat pedoman kebijakan pelaksanaan Tata kelola (GCG)4. Membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan

kepentingan.5. Melakukan penyempurnaan pedoman pelaksanaan audit intern.6. Dewan Pengawas meningkatkan pengawasan terhadap

pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan.7. Direksi melakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan budaya

kepatuhan dan pelaksanaan GCG.8. Direksi lebih meningkatkan upaya penerapan fungsi audit internal

dengan cara memberikan training untuk peningkatan kompetensiauditor.


Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (SelfAssessment) atas pelaksanaan Tata Kelola (Good CorporateGovernance) BPR periode 31 Desember 2017.Demikian Laporan pelaksaaan tata kelola (GCG) BPR ini disampaikansebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemenserta seluruh jajaran Bank PD. BPR SARIMADU dalam mewujudkantata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepadaseluruh stakeholder yang telah memberikan kepercayaan sertadukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembanganBank PD. BPR SARIMADU.

Ditetapkan di : Bangkinang,Pada Tanggal : 23 April 2018

BANK PD. BPR SARIMADU

dto

DEWAN PENGAWAS,Mengetahui/MenyetujuiDEWAN PENGAWAS,

Ir. H. ARMAN, M.M.Ketua

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA GOOD … fileupaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring

Documents