PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III-A BATCH 2 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH V YOGYAKARTA PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI JUDUL AKTUALISASI OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN REKAPITULASI DATA KEGIATAN PEMERIKSAAN BESAR BENDUNGAN DI BALAI BENDUNGAN DISUSUN OLEH : NAMA : UUN NIATIKA, S.T. NIP : 199604132019032009 FORMASI JAFUNG : TEKNIK PENGAIRAN AHLI PERTAMA UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH V YOGYAKARTA PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2019
104
Embed
LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI · Golongan III Angkatan II, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2019 ini. ... Penyelenggaraan diklat berlangsung secara on-off-on
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III-A BATCH 2
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH V YOGYAKARTA
PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
JUDUL AKTUALISASI
OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN REKAPITULASI DATA KEGIATAN PEMERIKSAAN
BESAR BENDUNGAN DI BALAI BENDUNGAN
DISUSUN OLEH :
NAMA : UUN NIATIKA, S.T.
NIP : 199604132019032009
FORMASI JAFUNG : TEKNIK PENGAIRAN AHLI PERTAMA
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA
AIR
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH V YOGYAKARTA
PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2019
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III-A BATCH 2
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH V YOGYAKARTA
PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN REKAPITULASI DATA KEGIATAN PEMERIKSAAN BESAR BENDUNGAN DI BALAI BENDUNGAN
Disusun oleh :
UUN NIATIKA, S.T. 199604132019032009
TEKNIK PENGAIRAN AHLI PERTAMA DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DISEMINARKAN PADA :
HARI : Jum’at TANGGAL : 27 September 2019
MENTOR
Nalvian, S.ST, M.T.
NIP. 196811251996031001
COACH
Dr. Ir. Alex Abdi Chalik, MM., MT NIP. 195508181985031006
PENYELENGGARA BALAI DIKLAT PUPR WIL. V
YOGYAKARTA
Anwar, S.T., M.T. NIP. 197901182005021001
KEPALA PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
e. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum
dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian
dan pengawasan kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk
mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu,
pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan
yang ketat.
2.1.2 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air merupakan bagian dari Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam bidang penyelenggaraan
keairan. Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka diperlukan visi dan misi
organisasi untuk mengarahkan tujuan organisasi tersebut. Visi Direktorat
Jenderal Sumber Daya Air adalah “Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Permukiman yang Handal dalam mendukung Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mendukung
visi tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memiliki beberapa misi
sebagai berikut:
a. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber
daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan
kedaulatan energi;
b. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung
konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan
sistem logistik nasional;
c. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan
rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak;
d. Mempercepat pembangunan infrastruktur PUPR secara terpadu dari
pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk
kesinambungan pembangunan daerah;
e. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang PUPR yang
meliputi SDM, wasdal, kesekretariatan, dan Litbang.
6
2.1.3 Balai Bendungan
Berdasarkan PERMEN PU No. 25/PRT/M/2006, Balai Bendungan adalah Unit
Pelaksana Teknis di bidang Keamanan Bendungan yang berada di bawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
Sebelum menjadi Balai Bendungan, berdasarkan KEPMEN/PERMEN
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, nama Unit yang bertugas menangani
bidang Keamanan Bendungan dilingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya
Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai
berikut :
1. Unit Keamanan Bendungan (UKB) Berdasarkan KEPMEN PU, Nomor:
98/KPTS/1993, tangal 27 Februari 1993, tentang: Organisasi Keamanan
Bendungan (OKB).
2. Balai Keamanan Bendungan (BKB) Berdasarkan KEPMEN PU, Nomor:
318/KPTS/1998,
tanggal 20 Juli 1998 tentang: Organisasi dan Tata Kerja Balai Keamanan
Bendungan.
3. Balai Bendungan (BB) Berdasarkan PERMEN PU No.:
25/PRT/M/2006,tanggal 09 Nopember 2006 tentang:Organisasi dan Tata
Kerja Balai Bendungan (BB).
Visi Balai Bendungan yaitu Terwujudnya Keamanan Bendungan untuk
Mendukung Visi Direktorat Sumber Daya Air.
Sedangkan Misi Balai Bendungan ditetapkan sebagai berikut;
1. Memberikan bimbingan regulasi teknis bidang keamanan bendungan.
2. Memberikan pelayanan proses persetujuan dan izin keamanan bendungan
kepada semua unsur pembangun dan pengelola bendungan beserta
waduknya.
3. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran, peraturan, pedoman dan
petunjuk teknis keamanan bendungan serta evaluasi kinerja.
4. Melaksanakan inspeksi berkala, inspeksi luar biasa/khusus dan evaluasi data
pemeriksaan bendungan.
7
2.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Unit Kerja
Sesuai dengan PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
No.20/PRT/2016, 1 Juni 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Tugas Balai
Bendungan adalah Melaksanakan pengkajian dan penyiapan bimbingan teknis
bendungan serta pamantauan perilaku bendungan. Balai Bendungan
menyelenggarakan fungsi:
a. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program
b. Pengkajian keamanan bendungan untuk mendapatkan persetujuan
c. Inspeksi berkala dan luar biasa
d. Pelaksanaan analisa perilaku bendungan
e. Penyiapan bimbingan teknis bendungan
f. Pelaksanaan kerjasama dengan istansi terkait dan pihak pemilik bendungan
g. Penyebarluasan dan pemberi bimbingan keamanan bendungan
h. Penyusunan peraturan, pedoman, petunjuk teknis bendungan
i. Inventarisasi, registrasi dan klasifikasi bahaya bendungan
j. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi
barang milik negara, dan
k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Balai Bendungan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dibentuk
berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2006, 09
Nopember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bendungan yang
diperbaharui oleh PERMEN PUPR No. 20/PRT/2016 tentang organisasi dan tata
cara kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat. Susunan organisasi Balai Bendungan, terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan
administrasi kepada semua unsur dilingkungan Balai Bendungan.
b. Seksi Program dan Evaluasi
Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
program dan anggaran, peraturan, pedoman, dan petunjuk teknis keamanan
8
bendungan serta evaluasi kerja.
c. Seksi Pemantauan Bendungan
Seksi Pemantauan Bendungan mempunyai tugas melaksanakan inspeksi
berkala, inspeksi luar biasa/khusus dan evaluasi data pemeriksaan
bendungan.
d. Seksi Kajian Bendungan, Data dan Informasi
Seksi Kajian Bendungan, Data dan Informasi mempunyai tugas pengkajian
pembangunan bendungan, penganalisa perilaku bendungan, penyiapan
bimbingan teknis dan pemberian bimbingan keamanan bendungan, serta
melakukan pengumpulan/pengolahan data bendungan serta penyebarluasan
informasi bendungan dan peraturan/pedoman bendungan.
Berikut merupakan bagan struktur organisasi unit kerja Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air dan Balai Bendungan:
Gambar 2.1. Bagan struktur organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya
Air
9
Gambar 2.2. Bagan struktur organisasi Balai Bendungan
2.3 Uraian Tugas Jabatan Peserta (SKP)
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan unsur yang berhubungan dengan
penilaian prestasi kinerja PNS. Sesuai dengan tugas yang diberikan kepada setiap
CPNS Kementerian PUPR tahun anggaran 2019 maka disusunlah SKP sebagai
syarat kelulusan CPNS. Adapun uraian kegiatan yang terdapat pada SKP dijabarkan
dalam tabel berikut:
Tabel 2.1. Tugas Jabatan Peserta (SKP)
NO KEGIATAN TUGAS JABATAN TARGET
OUTPUT WAKTU
1 Menyusun tugas mandiri 1 1 laporan 1 bln
2 Menyusun tugas mandiri 2 1 laporan 6 bln
3 Mengikuti pelatihan bela negara 1 Sertifikat 1 bln
4 Mengikuti pelatihan dasar 1 sertifikat 2 bln
5 Mengikuti pengenalan kelitbangan 1 laporan 1 bln
6 Mengisi buku (LogBook) lembar pencatatan tugas harian 1 laporan 9 bln
7 Melaksanakan penugasan selama On The Job Training
(OJT)
1 laporan 9 bln
10
BAB III
DESKRIPSI RANCANGAN AKTUALISASI
3.1. Penetapan Isu Yang Diangkat
Dalam pemilihan isu digunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth)
untuk melihat bagaimana suatu isu tersebut urgensi, serius dan berdampak
terhadap instansi atau organisasi tersebut. Metode USG merupakan salah satu
metode untuk menguji apakah suatu isu layak untuk dibahas lebih lanjut dalam
aktualisasi, yang dijabarkan sebagai berikut:
1. Urgency atau urgensi, yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak
atau tidak masalah tersebut diselesaikan.
2. Seriousness atau tingkat keseriusan dari masalah, yakni dengan melihat
dampak masalah tersebut terhadap produktifitas kerja, pengaruh terhadap
keberhasilan, membahayakan system atau tidak.
3. Growth atau tingkat perkembangan masalah yakni apakah masalah tersebut
berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah.
Berikut adalah identifikasi isu yang terjadi di unit kerja menggunakan metode
USG:
Tabel 3.1. Penapisan Isu dengan Metode USG
No Isu Indikator
Total
Urgency Seriousness Growth
1 Belum adanya penilaian kepuasan
pelanggan di Balai Bendungan
3 3 2 8
2 Belum optimalnya penyimpanan laporan
pemantauan bendungan di Balai
Bendungan
3 3 3 9
3 Belum optimalnya pendataan kegiatan
pemeriksaan besar bendungan di
Balai Bendungan
4 3 4 11
4 Belum optimalnya penyimpanan surat
menyurat terkait kegiatan pemeriksaan
besar bendungan di Balai Bendungan
2 2 3 7
11
Berdasarkan penggunaan metode USG untuk penentuan isu yang diangkat, dapat
dilihat bahwa total skor tertinggi adalah isu nomor 3 (Belum optimalnya pendataan
kegiatan pemeriksaan besar bendungan di Balai Bendungan) dengan total skor 11. Maka
dari itu digunakan isu pada nomor 3 sebagai gagasan isu yang akan dibahas.
3.2. Gagasan Pemecahan Isu
Isu yang diangkat yaitu belum terorganisirnya pendataan pemantauan bendungan
khususnya pada pemeriksaan besar bendungan. Berdasarkan isu tersebut, untuk
mencegah potensi masalah baru dikemudian hari yaitu kurang efektifnya
penginformasian mengenai kegiatan pemeriksaan besar bendungan eksisting,
maka dirumuskan usulan yang berupa sebuah gagasan Pengolahan dan Rekapitulasi
Data Kegiatan Pemeriksaan Besar Bendungan pada Balai Bendungan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Berikut ini adalah rincian gagasan pemecahan masalah dari isu tersebut:
Unit Kerja : Balai Bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Isu yang diangkat : Belum optimalnya pendataan kegiatan pemeriksaan
besar bendungan di Balai Bendungan
Alasan isu diangkat : Kurang efektifnya pencarian informasi mengenai data
kegiatan pemeriksaan besar bendungan bagi tim
teknis bendungan terutama seksi pemantauan, dalam
rangka evaluasi kegiatan pemeriksaan besar
bendungan.
Gagasan pemecahan
isu
: Optimalisasi Pengolahan dan Rekapitulasi Data
Kegiatan Pemeriksaan Besar Bendungan pada Balai
Bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
12
3.3. Matriks Rancangan Aktualisasi
Tabel 3.2 Matriks Rancangan Aktualisasi
No.
Kegiatan
Tahapan Kegiatan
Output / Hasil
Nilai - Nilai Dasar
Kontribusi Terhadap Visi -
Misi Organisasi
Penguatan Nilai
Organisasi
1 Konsultasi dengan stakeholder yang terkait
1. Bertemu dengan Kasie Pemantauan, Mentor, co-mentor atau Staff mengenai pencapaian kegiatan, kritik dan saran
2. Konsultasi dengan mentor atau co-mentor
Memperoleh izin dan juga saran untuk melakukan kegiatan
1. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Komitmen Mutu sebagai bentuk menjaga efektivitas program yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan kritik dan saran, serta target pencapaian kegiatan.
3. Etika Publik, khususnya
mengenai etika dalam berhubungan dengan atasan di unit kerja Balai Bendungan
Mewujudkan visi dan misi Kementerian PUPR yaitu
mempercepat pembangunan
infrastruktur sumber daya air
termasuk sumber daya
maritim untuk mendukung
ketahanan air, kedaulatan
pangan, dan kedaulatan
energi, guna menggerakkan
sektor-sektor strategis
ekonomi domestik dalam
rangka kemandirian ekonomi
Penguatan dalam nilai Integritas,
Profesional,
Orientasi Misi
Visioner, dan
Etika Akhlakul
Karimah
2 Mempelajari pedoman
pemeriksaan besar bendungan
1. Konsultasi dengan mentor
atau co-mentor mengenai
pedoman yang digunakan
untuk pemeriksaan besar
bendungan di balai
bendungan
2. Mempelajari pedoman
pemeriksaan besar
bendungan
Pengetahuan mengenai
pemeriksaan besar
bendungan
1. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
2. Komitmen Mutu
sebagai bentuk
efektivitas capaian kerja
3. Etika Publik,
khususnya mengenai
etika dalam
berhubungan dengan
atasan di unit kerja
Balai Bendungan
Mewujudkan visi dan misi Kementerian PUPR yaitu
mempercepat pembangunan
infrastruktur sumber daya air
termasuk sumber daya
maritim untuk mendukung
ketahanan air, kedaulatan
pangan, dan kedaulatan
energi, guna menggerakkan
sektor-sektor strategis
ekonomi domestik dalam
rangka kemandirian ekonomi
Penguatan dalam nilai Integritas,
Profesional,
Orientasi Misi
Visioner, dan
Etika Akhlakul
Karimah
13
No.
Kegiatan
Tahapan Kegiatan
Output / Hasil
Nilai - Nilai Dasar Kontribusi Terhadap Visi -
Misi Organisasi Penguatan Nilai
Organisasi
3 Membentuk tim pelaksanaan
aktualisasi
1. Konsultasi dengan mentor
atau co-mentor
2. Menunjuk rekan untuk
membantu melaksanakan
kegiatan
3. Membagi pekerjaan
kegiatan dengan rekan tim
Tim kerja pelaksanaan kegiatan 1. Etika Publik,
khususnya mengenai
etika dalam
berhubungan dengan
atasan di unit kerja
Balai Bendungan
Mewujudkan visi dan misi Kementerian PUPR yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi
Penguatan dalam nilai Integritas,
Profesional,
Orientasi Misi
Visioner, dan
Etika Akhlakul
Karimah
4 Analisis data mengenai kegiatan pemeriksaan besar bendungan eksisting dan data status keamanan bendungan
1. Konsultasi dengan mentor,
atau co-mentor
2. Mengumpulkan data yang
dibutuhkan
3. Menganalisis data mengenai
kegiatan pemeriksaan besar
bendungan eksisting dan
data status keamanan
bendungan sebagai data
pendukung
Hasil analisis data mengenai kegiatan pemeriksaan besar bendungan eksisting dan data status keamanan bendungan sebagai data pendukung
1. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
2. Komitmen Mutu sebagai bentuk efektivitas capaian kerja
3. Etika Publik, khususnya
mengenai etika dalam berhubungan dengan atasan di unit kerja Balai Bendungan
Mewujudkan visi dan misi Kementerian PUPR yaitu
mempercepat pembangunan
infrastruktur sumber daya air
termasuk sumber daya
maritim untuk mendukung
ketahanan air, kedaulatan
pangan, dan kedaulatan
energi, guna menggerakkan
sektor-sektor strategis
ekonomi domestik dalam
rangka kemandirian ekonomi
Penguatan dalam
nilai Integritas,
Profesional,
Orientasi Misi
Visioner, dan
Etika Akhlakul
Karimah
14
No.
Kegiatan
Tahapan Kegiatan
Output / Hasil
Nilai - Nilai Dasar
Kontribusi Terhadap Visi - Misi Organisasi
Penguatan Nilai Organisasi
5 Menstrukturkan data
mengenai kegiatan
pemeriksaan besar bendungan
eksisting dan data status
keamanan bendungan ke
dalam format digital (excel)
1. Konsultasi dengan mentor
atau co-mentor
2. Merencanakan dan
membuat format tabel
rekap data kegiatan
pemeriksaan besar
bendungan eksisting dan
data status keamanan
bendungan
3. Validasi mengenai format
pemeriksaan besar
bendungan
4. Merekap data kegiatan
pemeriksaan besar
bendungan eksisting dan
data status keamanan
bendungan ke dalam tabel
5. Membuat gambar grafik
atau diagram kesimpulan
File digital (excel) data
perekapan pemeriksaan besar
bendungan eksisting dan
gambar grafik sebagai bahan
informasi
1. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
2. Komitmen Mutu sebagai bentuk efektivitas capaian kerja
3. Etika Publik, khususnya mengenai etika dalam berhubungan dengan atasan di unit kerja Balai Bendungan
Mewujudkan visi dan misi Kementerian PUPR yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi
Penguatan dalam nilai Integritas,
Profesional,
Orientasi Misi
Visioner, dan
Etika Akhlakul
Karimah
6 Safety analisis data rekomendasi izin layak operasi bendungan dalam bentuk soft (scanning)
1. Konsultasi dengan mentor,
atau co-mentor
2. Mengumpulkan data
rekomendasi izin layak
operasi
3. Scanning data rekomendasi
izin layak operasi dalam
bentuk file soft (scanning)
File soft (scanning) backup data rekomendasi izin layak operasi bendungan
1. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
2. Komitmen Mutu sebagai bentuk efektivitas capaian kerja
3. Etika Publik, khususnya
mengenai etika dalam berhubungan dengan atasan di unit kerja Balai Bendungan
Mewujudkan visi dan misi Kementerian PUPR yaitu
mempercepat pembangunan
infrastruktur sumber daya air
termasuk sumber daya
maritim untuk mendukung
ketahanan air, kedaulatan
pangan, dan kedaulatan
energi, guna menggerakkan
sektor-sektor strategis
ekonomi domestik dalam
rangka kemandirian ekonomi
Penguatan dalam
nilai Integritas,
Profesional,
Orientasi Misi
Visioner, dan
Etika Akhlakul
Karimah
15
No.
Kegiatan
Tahapan Kegiatan
Output / Hasil
Nilai - Nilai Dasar
Kontribusi Terhadap Visi - Misi Organisasi
Penguatan Nilai Organisasi
7 Finalisasi kegiatan
optimalisasi pengolahan dan
perekapan data pemeriksaan
besar bendungan
1. Konsultasi dengan mentor atau co-mentor
2. Mengupload file data kegiatan pemeriksaan besar bendungan ke dalam server Balai Bendungan
Digitalisasi data kegiatan pemeriksaan besar bendungan eksisting
1. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
2. Komitmen Mutu sebagai bentuk efektivitas capaian kerja
3. Etika Publik, khususnya
mengenai etika dalam berhubungan dengan atasan di unit kerja Balai Bendungan
Mewujudkan visi dan misi Kementerian PUPR yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi
Penguatan dalam nilai Integritas,
Profesional,
Orientasi Misi
Visioner, dan
Etika Akhlakul
Karimah
16
3.4. Jadwal Rencana Pelaksanaan Aktualisasi
Kegiatan aktualisasi berlangsung selama 30 hari kerja yaitu dari tanggal 14 Agustus 2019 hingga 23 September 2019. Adapun
jadwal pelaksanaannya bisa dilihat pada gambar di bawah ini:
Aktualisasi Latihan Dasar CPNS Golongan III. Jakarta: Badan
Pengembangan Sumber Daya Air.
Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Nasional (LAN) RI No. 25 tahun 2017
Peraturan Menteri PUPR No. 72/PRT/1997 tentang Kemanan Bendungan jo.
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.
296/KPTS/M/2001
LAMPIRAN
Surat Rekomendasi
No. Sertifikat Tanggal Sertifikat Tahun Terakhir Tahun Rencana Status Keamanan Keterangan Layak Operasi
1 Sermo D.I. Yogyakarta Kementerian PUPR/BBWS Serayu Opak 08/KB/Mn/2001 05 Oktober 2001 2017 2022 Sudah memperoleh Rekomendasi Layak Operasi, 24 Agustus 2018 No. PR.02.04/KKB/107
2 Tilong Nusa Tenggara Timur Kementerian PUPR/BWS Nusa Tenggara II 02/KB/Mn/2002 05 Agustus 2002 2018 2023 Inspeksi spesial study oleh Balai Bendungan dilakukan pada bulan Desember
2018. Tindak lanjut hasil inspeksi belum disampaikan ke Balai Bendungan
3 Wonorejo Jawa Timur Kementerian PUPR/BBWS Brantas 03/KB/Mn/2002 23 Oktober 2002 - - Sedang diusulkan untuk inspeksi besar
4 Jatiluhur/Ir. Juanda Jawa Barat Kementerian PUPR/Perum Jasa Tirta II 01/KB/Mn/2003 11 Februari 2003 2015 2020 Belum mengajukan perpanjangan Izin Operasi
5 Batu Bulan Nusa Tenggara Barat Kementerian PUPR/BWS Nusa Tenggara I 02/KB/Mn/2003 05 November 2003 2007 2012 Sedang diusulkan untuk inspeksi besar
6 Grokgak Bali Kementerian PUPR/BWS Bali Penida PR.01.04/Mn/67 12 Februari 2014 2013 2018 Cukup Sedang diusulkan untuk inspeksi besar
7 Batutegi Lampung Kementerian PUPR/BBWS Mesuji Sekampung 01/KB/Mn/2004 19 Februari 2004 2015 2020
8 Sangiran Jawa Timur Kementerian PUPR/BBWS Bengawan Solo 02/KKB/m/2004 29 November 2004 2017 2022
9 Tibu Kuning Nusa Tenggara Barat Kementerian PUPR/BWS Nusa Tenggara I PR.01.04/Mn/10 13 Januari 2010 2009 2014 Sedang diusulkan untuk inspeksi besar
10 Keuliling Aceh Kementerian PUPR/BWS Sumatera I PR.01.04/Mn/21 17 Januari 2011 2013 2018Pembahasan pemeriksaan besar bendungan diajukan ke Sidang Teknis Komisi
Keamanan Bendungan (2014)
11 Benel Bali Kementerian PUPR/BWS Bali Penida PR.01.04/Mn/87 12 Februari 2013 2017 2022 Tindak lanjut inspeksi lapangan belum disampaikan
12 Telaga Tunjung Bali Kementerian PUPR/BWS Bali Penida PR.01.04/Mn/109 28 Februari 2014 2015 2020 Cukup Sidang Teknis Komisi Keamanan (2015)
13 Jatibarang Jawa Tengah Kementerian PUPR/BBWS Pemali Juana PR.01.04/Mn/377 04 Mei 2015 2015 2020 Tindak lanjut inspeksi lapangan belum disampaikan
14 Lahor Jawa Timur Kementerian PUPR/Perum Jasa Tirta I PR.01.04/Mn/291 08 Maret 2018 2015 2020 Cukup Sedang diusulkan untuk inspeksi besar
15 Kalola Sulawesi Selatan Kementerian PUPR/BBWS Pompengan Jeneberang PR.01.04/Mn/1563 19 Oktober 2018 2015 2020 Baik Sedang diusulkan untuk inspeksi besar
16 Sutami Jawa Timur Kementerian PUPR/Perum Jasa Tirta I PR.01.04/Mn/1964 17 Desember 2018 2015 2020 Cukup Sedang diusulkan untuk inspeksi besar
17 Paya Seunara Aceh Kementerian PUPR/BWS Sumatera I SA.04.03-Mn/1135 11 Juni 2019 - - Sedang diusulkan untuk inspeksi besar
18 Palasari Bali Kementerian PUPR/BWS Bali Penida - - 2016 2021 Baru dilaksanakan sidang teknis untuk izin operasi (13 Desember 2016)
19 Sempor Jawa Tengah Kementerian PUPR/BBWS Serayu Opak - - 2017 2022 Baru dilaksanakan sidang teknis untuk izin operasi (21 Desember 2016)
20 Wadaslintang Jawa Tengah Kementerian PUPR/BBWS Serayu Opak - - 2017 2022 Cukup Baru dilaksanakan sidang teknis untuk izin operasi (20 Desember 2016)
21 Beriwit Kalimantan Timur Kementerian PUPR/BWS Kalimantan III - - 2017 2022 Baik Proses evaluasi OP untuk sertifikasi operasi
22 Binalatung Kalimantan Utara Kementerian PUPR - - 2017 2022 Baik Baru dilaksanakan sidang teknis untuk izin operasi (5 Juni 2018)
23 Ponre-Ponre Sulawesi Selatan Kementerian PUPR/BBWS Pompengan Jeneberang - - 2015 2020 Cukup Baru dilaksanakan sidang teknis untuk izin operasi (1 Maret 2016)
24 Salomekko Sulawesi Selatan Kementerian PUPR/BBWS Pompengan Jeneberang - - 2015 2020 Baik Baru dilaksanakan sidang teknis untuk izin operasi (31 Mei 2016)
25 Bili Bili Sulawesi Selatan Kementerian PUPR - - 2018 2023 Diskusi pembahasan tindak lanjut inspeksi besar (28-01 Maret 2019) masih perlu dilakukan perbaikan
26 Darma Jawa Tengah Kementerian PUPR - - 2018 2023 Baik Sudah dilaksanakan sidang pleno untuk izin operasi (17 Juli 2019)
27 Malahayu Jawa Tengah Kementerian PUPR - - 2018 2023 Cukup Sudah dilaksanakan sidang pleno untuk izin operasi (16 Juli 2019)
28 Bolang Jawa Barat Kementerian PUPR - - 2018 2023 Cukup Sudah dilaksanakan sidang pleno untuk izin operasi (16 Juli 2019)
29 Panohan Jawa Tengah Kementerian PUPR/BBWS Pemali Juana - - 2018 2023 Cukup Baru dilaksanakan sidang teknis untuk izin operasi (19 Desember 2018)
30 Haekrit Nusa Tenggara Timur Kementerian PUPR - - 2018 2023 Tindak lanjut inspeksi lapangan belum disampaikan
31 Haliwen Nusa Tenggara Timur Kementerian PUPR - - 2018 2023 Tindak lanjut inspeksi lapangan belum disampaikan
32 Gintung Banten Kementerian PUPR - - 2017 2022 Tindak lanjut inspeksi lapangan belum disampaikan
33 Lempake Kalimantan Timur Kementerian PUPR/BWS Kalimantan III - - 2018 2023 Baru dilaksanakan sidang teknis untuk izin operasi (14 Maret 2019)
34 Sengguruh Jawa Timur Kementerian PUPR - - 2018 2023 Cukup Baru dilaksanakan sidang teknis untuk izin operasi (18 Juli 2019)
35 Selorejo Jawa Timur Kementerian PUPR - - 2019 2024 Tindak lanjut inspeksi lapangan belum disampaikan
36 Mamak NTB Kementerian PUPR/BWS Nusa Tenggara I - - 2007 2012 Baik
37 Rajui Aceh Kementerian PUPR/BWS Sumatera I - - 2016 2021 Inspeksi lapangan dalam rangka izin operasi
38 Benanga Kalimantan Timur Kementerian PUPR/BWS Kalimantan III - - 2017 2022 Inspeksi lapangan dalam rangka izin operasi
40 Way Rarem Lampung Kementerian PUPR/BBWS Mesuji Sekampung 2016 2021 Pembahasan pemeriksaan besar (2016)
41 Nipah Jawa Timur Kementerian PUPR/BBWS Brantas 2016 2021 Inspeksi lapangan dalam rangka izin operasi
42 Sei Pulai Kepulauan Riau Kementerian PUPR/BWS Sumatera IV 2014 2019 Inspeksi lapangan dalam rangka izin operasi
1 Balambano Sulawesi Selatan PT. Vale Indonesia/PT. Vale Indonesia 04/KB/Mn/2001 02 Juli 2001 2018 2023 BaikSudah memperoleh Rekomendasi Layak Operasi (27 Desember 2018) No. PR.02.04/KKB/198
2 Sipansihaporas Sumatera Utara PT. PLN/PT.PLN 08/KKB/M/2005 25 Oktober 2005
3 Cirata Jawa Barat PT. PLN/PT. Pembangkitan Jawa Bali 04/KKB/m/2006 09 Agustus 2006 2015 2020 BaikSudah memperoleh Rekomendasi Layak Operasi (5 Agustus 2018) No. PR.02.04/KKB/108
4 Batubesi Sulawesi Selatan PT. Vale Indonesia/PT. Vale Indonesia PR.01.04/Mn/139 10 Maret 2010 2014 2019 Baik Sidang teknis (april 2014)
5 Mrica/PB. Soedirman Jawa Tengah PT. PLN/PT.PLN PR.01.04/Mn/17 13 Januari 2011 2016 2021 BaikSudah memperoleh Rekomendasi Layak Operasi (3 Agustus 2016) No. PR.02.04/KKB/101
6 Garung/Menjer Jawa Tengah PT. PLN/PT.PLN PR.01.04/Mn/18 13 Januari 2011 2016 2021 BaikSudah memperoleh Rekomendasi Layak Operasi No. PR.02.04/KKB/101, tanggal
3 Agustus 2016 No. PR.02.04/KKB/101
7 Karebbe Sulawesi Selatan PT. Vale Indonesia/PT. Vale Indonesia PR.01.04/Mn/58 08 Februari 2012 2017 2022 BaikSudah memperoleh Rekomendasi Layak Operasi (4 Agustus 2017) No. PR.02.04/KKB/78
8 Saguling Jawa Barat PT. PLN/PT. Indonesia Power PR.01.04/Mn/958 30 Mei 2013 2017 2022 BaikMemperoleh rekomendasi teknis pemeriksaan besar bendungan No.
PR.02.404/KKB/91
Bendungan Milik BUMN dan Swasta
No. Nama Bendungan Lokasi Pemilik/Pengelola BendunganIzin Operasi Bendungan Pemeriksaan Besar (yang telah terlapor di Balai Bendungan)
9 Banyu Urip Jawa Timur Mobile Cepu Ltd/Mobil Cepu Ltd PR.01.04/Mn/1270 10 Desember 2015
10 Wampu (PLTA) Sumatera Utara PT. Wampu Electric Power/PT. Wampu Electric Power PR.01.04/Mn/933 03 Oktober 2016 2016 2021 Sedang diusulkan untuk inspeksi besar
11 Nadra Krenceng Banten PT. Krakatau Tirta Industri/PT. Krakatau Tirta Industri PR.01.04/Mn/13 10 Januari 2017 2016 2021 Baik Sedang diusulkan untuk inspeksi besar
12 Siruar Sumatera Utara PT. Indonesia Asahan Alumunium/PT. Indonesia Asahan Alumunium - - 2018 2023 Baik
13 Sigura-Gura Sumatera Utara PT. Indonesia Asahan Alumunium/PT. Indonesia Asahan Alumunium - - 2018 2023 Baik Sudah melakukan sidang pleno untuk izin operasi (11 Februari 2019) dan beberapa saran perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti kembali
14 Tangga Sumatera Utara PT. Indonesia Asahan Alumunium/PT. Indonesia Asahan Alumunium - - 2018 2023 Baik Sudah melakukan sidang pleno untuk izin operasi (12 Februari 2019) dan beberapa saran perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti kembali
15 Fiona Sulawesi Selatan PT. Vale Indonesia/PT. Vale Indonesia - - 2014 2019 Baik Sudah melakukan sidang teknis untuk izin operasi (april 2014)
16 Nakan dan Namuk Kalimantan Timur PT. Kalian Equatorial Mining/PT. Kalian Equatorial Mining 2018 2023 Tindak Lanjut Sidang pleno KKB (2018)
PROGRES KEGIATAN INSPEKSI BESAR(Status: Agustus 2019)
Total bendungan yang terdata: 58 bendungan
Bendungan yang Telah Memiliki SuratRekomendasi Layak Operasi
Total bendungan yang terdata: 28 bendungan
Bendungan yang Telah Melakukan Inspeksi Besar untukProses Izin Operasi
Total bendungan yang terdata: 58 bendungan
PERSENTASI STATUS KEAMANAN BENDUNGAN
Total bendungan yang terdata: 28 bendungan
Optimalisasi Pengolahan danRekapitulasi Data Kegiatan
Pemeriksaan Besar Bendunganpada Balai Bendungan
PELAKSANAAN AKTUALISASI
Oleh:
UUN NIATIKA, S.T.
199604132019032009
Mentor:
Nalvian, S.ST, M.T.
Coach:
Dr. Ir. Alex Abdi Chalik, M.M, M.T
Profil CPNS- Nama : Uun Niatika, S.T
- NIP : 199604132019032009
- TTL : Temanggung, 13 April 1996
- Jabatan : Teknik Pengairan Ahli Pertama
- UnOr : Direktorat Jendral Sumber Daya
Air
2
Outline- Pendahuluan
- Environmental Scanning
- Problem Solving
- Pelaksanaan Aktualisasi
- Keterkaitan dengan Nilai-NilaiASN
- Kesimpulan dan Saran
3
Latar Belakang
Agenda II (ANEKA)
Agenda III (Manajemen ASN, Pelayanan Publik, Whole of Governement)
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Instasi pemerintahan wajib memberikanpendidikan dan pelatihan terintegrasibagi CPNS, dengan mengedepankanpenguatan nilai-nilai dan pembangunankarakter dalam mencetak PNS.
Peraturan Kepala Lembaga AdministrasiNasional (LAN) RI No. 25 tahun 2017 tentang Pedoman PenyelenggaraanPelatihan Dasar Golongan III
Setiap peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) wajib untuk mengaktualisasikan nilai-nilaidasar serta peran dan kedudukan PNS dalam NKRI untuk menjalankan tugas danfungsinya pada unit kerja masing-masing
4
Peraturan Menteri PUPR No. 72/PRT/1997 tentang Kemanan
Bendungan jo. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana
Wilayah No. 296/KPTS/M/2001
PENDAHULUAN
Mengoptimalkan
pendataan kegiatan
pemeriksaan besar
bendungan di Balai
Bendungan Kementerian
PUPRBahan informasi
mengenai data kegiatan
pemeriksaan besar
bendungan bagi tim
teknis di Balai
Bendungan Kementerian
PUPR
Mengaktualisasikan nilai-
nilai dasar ASN yaitu
ANEKA, peran dan
kedudukan ASN dalam NKRI
di Balai Bendungan
Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
RakyatTujuan
5
Waktu pelaksanaan
adalah 30 (tiga puluh)
hari kerja yang dimulai
dari tanggal 14 Agustus
2019 hingga 23
September 2019
Objek kegiatannya
adalah data kegiatan
pemeriksaan besar
bendungan beserta data
pendukungnya di Balai
Bendungan Kementerian
PUPR
Tempat pelaksanaan
kegiatan dilaksanakan
di lokasi OJT yaitu Balai
Bendungan
Kementerian PUPRRuang Lingkup
6
Identifikasi IsuBelum
optimalnya
penyimpanan
laporan
pemantauan
bendungan di
Balai
Bendungan
Belum
optimalnya
penyimpanan
surat menyurat
terkait kegiatan
pemeriksaan
besar
bendungan di
Balai
Bendungan
Belum
optimalnya
pendataan
kegiatan
pemeriksaan
besar
bendungan di
Balai
Bendungan
7
Belum adanya
penilaian
kepuasan
pelanggan di
Balai
Bendungan
ENVIRONMENTAL
SCANNING
ANALISIS USGNO ISU U S G TOTAL RANK
1Belum adanya penilaian kepuasan pelanggan
di Balai Bendungan3 3 2 8 3
2Belum optimalnya penyimpanan laporan
pemantauan bendungan di Balai Bendungan3 3 3 9 2
3Belum optimalnya pendataan kegiatan
pemeriksaan besar bendungan di Balai
Bendungan4 3 4 12 1
4Belum optimalnya penyimpanan surat
menyurat terkait kegiatan pemeriksaan besar
bendungan di Balai Bendungan2 2 3 7 4
8
1.CORE ISU
Belum optimalnyapendataan kegiatanpemeriksaan besarbendungan di Balai
Bendungan
DAMPAK
10
Berkurangnya nilai akuntabilitas yang diterapkan di Balai Bendungan dalam mempertanggungjawabkanproses pendataan kegiatan pemeriksaan besarbendungan
Berkurangnya nilai komitmen mutu yang diterapkan di Balai Bendungan dalam pendataan kegiatan pemeriksaan besar bendungan
Berkurangnya nilai pelayanan publik sebagai ASN yang diterapkan di Balai Bendungan dalam pemberian informasi terkait data pemeriksaanbendungan kepada pihak terkait
“Optimalisasi Pengolahan danRekapitulasi Data Kegiatan
4 Analisis data mengenai kegiatan pemeriksaan besar
bendungan eksisting dan data status keamanan bendungan
5 Menstrukturkan data mengenai kegiatan pemeriksaan
besar bendungan eksisting dan data status keamanan
bendungan ke dalam format digital (excel)
6 Safety analisis data rekomendasi izin layak operasi
bendungan dalam bentuk soft (scanning)
7 Finalisasi kegiatan optimalisasi pengolahan dan
perekapan data pemeriksaan besar bendungan
Rencana pelaksanaan aktualisasi
Realisasi pelaksanaan aktualisasi
Hari libur
Seminar hasil aktualisasi
NO KegiatanAgustus September
PELAKSANAAN AKTUALISASI
15
“16
Konsultasi dengan
stakeholder yang
terkait
Bertemu dengan Kasie
Pemantauan, Mentor, co-mentor
atau Staff mengenai pencapaian
kegiatan, kritik dan saran.
Konsultasi dengan mentor
atau co-mentor.
1
2
Memperoleh izin dan
saran untuk melakukan
kegiatan
Output
“17
Mempelajari
pedoman
pemeriksaan
besar
bendungan
Konsultasi dengan mentor atau co-
mentor mengenai pedoman yang
digunakan untuk pemeriksaan besar
bendungan di balai bendungan
Mempelajari pedoman pemeriksaan
besar bendungan
1
2
Pengetahuan mengenai
pemeriksaan besar
bendungan
Output
“18
Mempelajari
pedoman
pemeriksaan
besar
bendungan
“19
Membentuk tim
pelaksanaan
rancangan
aktualisasi
Konsultasi dengan mentor atau co-
mentor
Menunjuk rekan untuk membantu
melaksanakan kegiatan
1
2
Membagi pekerjaan kegiatan
pengumpulan data dengan rekan
tim
3
Tim kerja pelaksanaan
kegiatan.
Output
“20
Analisis data
mengenai kegiatan
pemeriksaan besar
bendungan eksisting
dan data status
keamanan
bendungan
Konsultasi dengan mentor, atau
co-mentor
Mengumpulkan data yang
dibutuhkan
1
2
Menganalisis data mengenai kegiatan
pemeriksaan besar bendungan eksisting
dan data status keamanan bendungan
sebagai data pendukung
3
Hasil analisis data mengenai kegiatan
pemeriksaan besar bendungan
eksisting dan data status keamanan
bendungan sebagai data pendukung
Output
“21
Menstrukturkan data
mengenai kegiatan
pemeriksaan besar
bendungan eksisting
dan data status
keamanan bendungan ke
dalam format digital
(excel)Konsultasi dengan mentor, atau
co-mentor
Merencanakan dan membuat format tabel
rekap data kegiatan pemeriksaan besar
bendungan eksisting dan data status
keamanan bendungan
1
2
Validasi mengenai format pemeriksaan
besar bendungan
3
Merekap data kegiatan pemeriksaan
besar bendungan eksisting dan data
status keamanan bendungan ke dalam
tabel
4
Membuat gambar grafik/diagram
kesimpulan
5
File digital (excel) data
perekapan pemeriksaan
besar bendungan
eksisting dan gambar
grafik sebagai bahan
informasi
Output
“22
Hasil Rekapan
Data Pemeriksaan
Besar Bendungan
PROGRES KEGIATAN INSPEKSI BESAR
(Status: Agustus 2019)
Total bendungan yang terdata: 58
bendungan
Bendungan yang Telah Memiliki
Surat Rekomendasi Layak OperasiTotal bendungan yang terdata: 28
bendungan
Bendungan yang Telah Melakukan Inspeksi Besar
untuk Proses Izin OperasiTotal bendungan yang terdata: 58
bendungan
PERSENTASI STATUS KEAMANAN
BENDUNGAN Total bendungan yang terdata: 28
bendungan
“27
Safety analisis data
rekomendasi izin layak
operasi bendungan
dalam bentuk soft
(scanning)
Konsultasi dengan mentor, atau
co-mentor
Mengumpulkan data rekomendasi izin
layak operasi bendungan
1
2
Scanning data rekomendasi izin operasi
dan izin layak operasi dalam bentuk file
soft (scanning)
3
File soft (scanning)
backup data
rekomendasi izin layak
operasi bendungan
Output
“28
Hasil Scan
Data
“29
Finalisasi kegiatan
optimalisasi pengolahan
dan perekapan data
pemeriksaan besar
bendungan
Konsultasi dengan mentor, atau
co-mentor
Mengupload file data kegiatan
pemeriksaan besar bendungan ke dalam
server balai bendungan
1
2
Digitalisasi data kegiatan
pemeriksaan besar
bendungan eksisting
Output
“30
Proses
Upload pada
server
Tampilan hardisk sebagai
server di Balai Bendungan
Menu shares pada server
“31
Proses
Upload pada
serverMenambah pasrtisi untuk
kegiatan pemeriksaan besar
bendungan
Folder Kegiatan
Pemeriksaan Besar telah
ditambahkan
“Proses
Upload pada
server
Berhasil menambah partisi
untuk kegiatan pemeriksaan
besar
Membuat link (1)
“Proses
Upload pada
server
Membuat link (3)
Membuat link (2)
“Proses
Upload pada
server
Link yang telah dibuat
Partisi yang telah ditambah
“Proses
Upload pada
serverLink yang telah dibuat
“Lembar
Catatan dari
Mentor
37
Akuntabilitas
• Bentuk pertanggungjawaban kegiatan
• Kejujuran atas kegiatan yang telahdilaksanakan
Komitmen Mutu
• Bentuk efektivitas capaian kerja
• Berorientasi pada mutu
• Inovasi
Etika Publik
• Hormat dan sopan santun
• Taat pada perintah dan menghargaisaran yang diberikan
Keterkaitan dengan Agenda II
38
Manajemen ASN
• Adanya tanggung jawab pegawaiuntuk pengelolaan pendataan
Pelayanan Publik
• Melayani dengan baik gunakemudahan publik untuk mendapatkan informasi
Whole of Government
• Adanya sistem yang memudahkan koordinasi sehingga mewujudkan keterpaduan dalam organisasi
Keterkaitan dengan Agenda III
KontribusiTerhadap Visi
Misi PUPRMewujudkan misi
Kementerian PUPR yaitu mempercepatpembangunan infrastruktur
sumber daya air termasuk sumberdaya maritim untuk mendukung
ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna
menggerakkan sektor-sektorstrategis ekonomi domestik dalam
rangka kemandirian ekonomi
Terwujudnya
Infrastruktur PUPR
Yang Handal Dalam
Mendukung
Indonesia Yang
Berdaulat, Mandiri,
Dan Berkepribadian
Berlandaskan
Gotong Royong
Visi Misi
“40
Penguatan
Nilai
Bersikap dan perilaku sesuai
antara perbuatan dan ucapan
Melaksanakan fungsi tugas
berdasarkan kompetensi yang
dimiliki
Mengacu kepada visi Kementerian
Melaksanakan tugas untuk
kepentingan yang lebih besar
Memiliki akhlak budi pekerti yang
mulia sesuai ajaran agama
Integritas
Profesional
Orientasi
Misi
Visioner
Etika
KESIMPULAN
41
Dari environmental isu yang didapat di Balai Bendungan, maka diperoleh hasil analisis isu yang sangat krusial yaitubelum optimalnya pendataan kegiatan pemeriksaanbesar di Balai Bendungan.
Dengan adanya isu tersebut, maka diberikan suatugagasan pemecahan isu yaitu Optimalisasi Pengolahandan Rekapitulasi Data Kegiatan Pemeriksaan BesarBendungan pada Balai Bendungan Kementerian PUPR.
Kegiatan aktualisasi ini bertujuan untuk memudahkan pegawaidalam pencarian informasi mengenai kegiatanpemeriksaan besar bendungan dan sebagai bahan evaluasi
KESIMPULAN
42
Sekitar 28 bendungan yang telah memperoleh izin operasi, 6 diantaranya telah memiliki rekomenasi layak operasi danbeberapa diantaranya sedang melakukan tindak lanjut inspeksibesar selanjutnya untuk memperoleh rekomendasi layak operasi.
Dari beberapa buah bendungan yang telah di data, ada sekitar 30 bendungan yang sedang dalamproses izin operasi baik milik pemerintah maupunswasta.
Sampai dengan bulan Agustus 2019 status bendunganterbaru dalam kegiatan inspeksi besar, terdiri dari 14 bendungan telah melakukan sidang teknis dan 7 telah melakukan siding pleno