BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD negara Indonesia tahun 1945. Menurut Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat,baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa dalam pembangunan nasional. 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD negara Indonesia tahun 1945.
Menurut Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan
adalah keadaan sehat,baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang
memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip
nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan
sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing
bangsa dalam pembangunan nasional.
Seluruh upaya pembangunan juga harus dilandasi dengan wawasan
kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan
masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun
masyarakat
Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan
yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk
pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan
kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai
1
kesehatan yang baik, pemerintah daerah maupun provinsi berusaha melaksanakan
upaya kesehatan yang optimal pula. Salah satunya adalah menjamin ketersediaan,
pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan dengan jenis dan jumlah
yang cukup sehingga mudah diperoleh pada tempat dan waktu yang tepat yaitu
dengan mendirikan gudang farmasi di setiap kabupaten. Selain menyelenggarakan
upaya kesehatan, gudang farmasi juga dipergunakan untuk kepentingan
pendidikan dan pelatihan serta penelitian, pengembangana ilmu pengetahuan dan
teknologi di bidang kesehatan.
Obat merupakan salah satu komponen penting dan tidak dapat tergantikan
dalam pelayanan kesehatan karena obat adalah bahan atau perpaduan bahan,
termasuk produk biologi yang dipergunakan untuk mempengaruhi atau
menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan
diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan
kontrasepsi untuk manusia. Oleh karena itu, obat harus dikelola dengan baik,
efektif dan efisien. Tujuan pengelolaan obat dan perbekalan farmasi tersebut
antara lain untuk menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan
alat kesehatan dengan jenis dan jumlah yang cukup sehingga mudah diperoleh
pada tempat dan waktu yang tepat.
Gudang Farmasi adalah tempat penerimaan, penyimpanan,
pendistribusian, pencatatan pelaporan barang persediaan berupa obat, alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya yang tujuannya akan digunakan
untuk melaksanakan program kesehatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
2
Pengelolaan obat yang dilaksanakan di gudang farmasi merupakan bentuk
pelayaan kesehatan dasar.
Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian
yang terdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Oleh karena itu, tenaga
farmasi merupakan tenaga kesehatan yang berperan penting dalam menunjang
proses kesehatan dalam penyediaan obat dan alat kesehatan di Gudang Farmasi
untuk mewujudkan tenaga farmasi ahlimadya yang berkemampuan dan
berkompeten harus melaksanakan Praktek Belajar Lapangan (PBL) sebagai
mahasiswa yang menekuni bidang kesehatan khususnya farmasi hendaklah
mengetahui gambaran umum, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi instalasi
farmasi dan alat kesehatan yang ada di lapangan, agar saat kita bekerja di instansi
yang serupa tidak mengalami kesulitan-kesulitan dalam melakukan kegiatan
farmasi.
1.2 Tujuan Praktek Belajar Lapangan (PBL)
Adapun tujuan dilaksanakan praktek Belajar Lapangan (PBL) ini antara
lain:
a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
pendididkan DIII di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jurusan Farmasi
Medan
b. Meningkatkan keterampilan serta menambah pengetahuan tentang cara
perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat dan alat
kesehatan di Gudang farmasi
3
c. Mengetahui tugas dan fungsi gudang farmasi
d. Membina sikap profesional mahasiswa yang diperlukan dalam memasuki
dunia kerja
e. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyesuaikan diri
dengan lingkungan kerja yang sesungguhnya.
1.3 Manfaat Praktek Belajar Lapangan (PBL)
a. Mahasiswa menjadi lebih terampil dan memiliki kemampuan dalam
melaksanakan kegiatan kefarmasian khususnya di Gudang Farmasi
b. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa, dalam
bidang kegiatan kefarmasian di Gudang Farmasi
c. Memperluas pola pikir mahaisiswa dalam dunia kerja
d. Mengembangkan wawasan tentang dunia kefarmasian.
1.4 Tujuan Pembuatan Laporan
Adapun tujuan pembutan laporan ini yaitu sebagai bukti bahwa telah
dilaksanakannya kegiatan Praktek Belajar Lapangan (PBL) di Gudang Farmasi
Kabupaten Deli Serdang Lubuk Pakam.
4
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Defenisi Gudang Farmasi
Gudang perbekalan di bidang farmasi di Kabupaten/Kota adalah Unit
Pelaksanaan Teknis (UPT) dalam lingkungan Dinas Kesehatan yang selanjutnya
disebut gudang farmasi. Gudang farmasi adalah sarana atau tempat
dilaksanakannya pekerjaan kefarmasian berupa penerimaan, penyimpanan,
pendistribusian, pencatatan dan pelaporan serta pemeliharaan barang persediaan
berupa obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya yang tujuannya
untuk melaksanakan program upaya kesehatan di Kabupaten/Kota madya yang
bersangkutan.
Menurut Keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
610/MENKES/SK/XI/1981 tentang Organisasi dan tata kerja Gudang Perbekalan
Kesehatan di bidang farmasi kabupaten Kabupaten/Kota madya (Gudang farmasi)
menetapkan bahwa gudang farmasi berkedudukan sebagai unit pelaksanaan teknis
dalam lingkungan Dinas Kesehatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian
perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kotamadya.
Gudang farmasi di Kabupaten/Kotamadya dipimpin oleh seorang Kepala
Gudang farmasi yang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi semua
kegiatan di lingkungan gudang farmasi di Kabupaten/Kotamadya serat
memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
5
2.2 Tugas dan Tanggungjawab Gudang Farmasi
Gudang farmasi di Kabupaten/Kotamadya mempunyai tugas pokok
melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan
pelaporan serta pemeliharaan obat, perbekalan farmasi dan alat kesehatan yang
diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan
penyakit, di Puskesmas se Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan petunjuk
Kepala Dinas Kesehatan Kebupaten Deli Serdang.
2.3 Fungsi Gudang Farmasi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, gudang farmasi
mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan perencanaan pengadaan obat, alat kesehatan, dan
perbekalan farmasi lainnya.
b. Melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian
obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya.
c. Melakukan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum yang
ada dalam persediaan.
d. Melakukan usaha tata usaha, keuangan, kepegawaian di lungkungan
gudang farmasi.
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang.
6
2.4 Persyaratan Gudang Farmasi dan Pengaturan Penyimpanan
2.4.1 Persyaratan gudang
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh gudang farmasi, antara lain:
a. Pengaturan tata letak ruang yang baik untuk memudahkan pergerakan.
b. Mempunyai sirkulasi udara yang baik dan cukup.
c. Penggunaan rak dan pallet yang baik.
d. Cahaya yang cukup
e. Lantai dari tegel atau semen
2.4.2 Pengaturan penyimpanan obat
a. Penyusunan obat menurut sumber dana dan menggunakan sistem FIFO
(First In First Out) dan FEFO (First Expired First Out) yaitu obat
yang mas kadaluarsanya lebih awal atau yang diterima lebih awal
harus digunakan terlebih dahulu, sebab umumnya obat yang datang
lebih awal diproduksi lebih awal juga.
b. Kondisi penyimpanan obat yang baik dalam ruangan yang khusus
misalnya:
Golongan narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya harus disimpan
di lemari khusus dan selalu terkunci.
Bahan-bahan yang mudah terbakar seperti alkohol, eter harus disimpan
di ruangan khusus yang terpisah dari gudang induk.
c. Pencegahan kebaran dengan alat pemadam kebakaran harus dipasang
pada tempat mudah dijangkau dan jumlah yang cukup.
7
2.5 Tujuan penyimpanan
1. Memelihara mutu barang dan menjaga kelangsungan persediaan
(selalu ada stok)
2. Menjamin keamanan dari kecurian dan kebakaran
3. Memudahkan dalam pencarian dan pengawasan persediaan barang
kadaluarsa
4. Menjamin pelayanan yang cepat dan tepat
.
\
8
BAB III
STRUKTUR ORGANISASI
3.1 Susunan Organisasi di Gudang Farmasi
Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
610/Menkes/S.K./XI/81 Tahun 1981 Gudang Farmasi di
Kabupaten/Kotamadya terdiri dari 2 tipe, yaitu:
a. Susunan Gudang Farmasi di Kabupaten/Kotamadya tipe A
b. Susunan Gudang Farmasi di Kabupaten/Kotamadya tipe B
Pembagian Gudang Farmasi seperti yang dimaksud diatas didasarkan
atas beban kerja jumlah kefarmasian, institusi kesehatan dan jumlah
penduduk dilayani, jumlah proyek kesehatan yang dilaksanakan serta
intensitas tata hubungan antara Departemen Kesehatan dengan Pemerintah di
daerah sesuai dengan azas dekonsentrasi dan tugas pembuatan di wilayah.
Susunan Organisasi Gudang Farmasi di Kabupaten/Kotamadya tipe A
dan tipe B terdiri dari:
a. Kepala Gudang Farmasi
b. Urusan Tata Usaha
c. Sub Seksi Penerimaan
d. Sub Seksi penyimpanan
e. Sub Seksi Pendistribusian
f. Sub Seksi Pencatatan dan Pelaporan
9
Susunan Organisasi di Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan peraturan Bupati Deli Serdang No.
1310 Tahun 2009 terdiri dari:
a. Kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT)
b. Kepada Sub Bidang Tata Usaha
c. Kelompok Jabatan Fungsional
10
Struktur Organisasi di Gudang Farmasi Tipe A dan B
Menurut menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
610/Menkes/S.K./XI/81 Tahun 1981
11
KEPALA
GUDANG FARMASI
TATA
USAHA
SUB SEKSI
PENCATAAN &
PELAPORAN
SUB SEKSI
PENDISTRIBU
SIAN
SUB SEKSI
PENYIMPANA
N
SUB SEKSI
PENERIMAAN
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
DELI SERDANG BERDASARKAN PERATURAN BUPATI DELI
SERDANG NOMOR 1310 TAHUN 2009
3.2 Tata Kerja di Gudang Farmasi
12
KEPALA GUDANG FARMASI
URUSAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
a. Gudang Farmasi Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Gudang
Farmasi yang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala
Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
b. Kepala Gudang Farmasi bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan semua kegiatan di lingkungan Gudang Farmasi di
Kabupaten/Kota dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi
pelaksanaan tugas masing-masing.
c. Setiap unsur di lingkungan Gudang Farmasi di Kabupaten/Kota wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab
kepada Kepala Gudang Farmasi di Kabupaten/Kotamadya.
d. Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur dilingkungan Gudang
Farmasi di Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada atasan masing-
masing, diantaranya :
Melaksanakan pengadaan obat-obatan, alat kesehatan dan
perbekalan farmasi lainnya melalui berbagai sumber anggaran.