LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH PROGRAM KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK SMK PRIMA TIARA MAKASSAR Laporan ini telah diperiksa dan didetujui/disahkan oleh kepala sekolah dan guru pembimbing sekolah SMK Prima Tiara Makassar bahwa siswa yang prakerin di bawah ini : Nama : MIRNASARI M Nis : 010 01 028 Program keahlian : RPL (Rekayasa Prangkat Lunak) Telah selesai melaksanakan praktek kerja industri (Prakerin) di kantor badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) selama kurang lebih 3 bulan lamanya terhitung mulai tanggal 17 Januari s/d 20 April 2012. Makassar,20 April 2012 Mengetahui : Kepala Sekolah Pembimbing sekolah Ros Gala, SH Laode Hasbull ah.S.pd NUPTK.2251743 6452100 12 NUPTK.9954 7616 6300 0032
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAHPROGRAM KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SMK PRIMA TIARA MAKASSAR
Laporan ini telah diperiksa dan didetujui/disahkan oleh kepala sekolah dan guru
pembimbing sekolah SMK Prima Tiara Makassar bahwa siswa yang prakerin di bawah ini :
Nama : MIRNASARI M
Nis : 010 01 028
Program keahlian : RPL (Rekayasa Prangkat Lunak)
Telah selesai melaksanakan praktek kerja industri (Prakerin) di kantor badan pengawasan
keuangan dan pembangunan (BPKP) selama kurang lebih 3 bulan lamanya terhitung mulai
12. Dan kepada Kedua Orang Tua yang telah memberikan do’a dan dorongan moral
dan material.
13. Hadi Irianto Rachmad selaku pembimbing lapangan instansi
14. Teman –Teman yang telah mendukung
Penulis menyadari bahwa laoparn tersebut belum mencapai Kesempurnaan maka dari itu
penulis mengucapkan banyak Terima Kasih atas kesempatan yang telah di berikan ,dengan
penuh rasa Hormat terima kasih kepada pihak yang telah mendukung dan membantu penulis .
Wassalam......
Makassar 19 April 2012
Penulis
MOTTO
Belajar akan lebih
menyenangkan
ketika kita ihklas
mengerjakannya…
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dengan perkembangan teknologi yang sudah semakin maju, maka Komputer sudah
merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari lagi dan kita harus beradaptasi dengan
segala perkembangan zaman saat ini. Dengan demikian kemampuan dari seorang
individu dalam mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi merupakan suatu
indikator dari masyarakat pengguna jasa dalam memeilih sumber daya manusia (SDM)
yang siap untuk berkarya didalam gejolak perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini
dan hampir semua aktfitas manusia sudah mengarah kesistem komputerisasi mulai dari
dunia pendidikan, kedokteran, dunia bisnis, dan instansi – instansi baik pemerintah
maupun swasta, Semua sudah mengunakan komputerisasi sebagai benda yang sangat
membantu untuk mempercepat suatu pekerjaan.
Oleh karena itu, Sekolah Menengah Kejuruan SMK Prima Tiara Makassar melihat
perkembangan akan system komputerisasi dengan kebutuhan akan tenaga kerja dibidang
komputer, maka siswa – siswi sebelum menyelesaikan studinya diharapkan kiranya dapat
melaksanakan Praktek Kerja Industri (Prakerin) dikantor – kantor, baik instansi negeri
maupun swasta. Selain itu, Praktek Kerja Industri (Prakerin) SMK Prima Tiara Makassar
adalah suatu bentuk aplikasi program pendidikan yang dilakukan oleh siswa – siswi
SMK Priama Tiara Makassar dalam rangka mendapatkan nilai tambah yang lebih besar
di samping usaha penyelarasan kurikulum dengan pengalaman dalam dunia kerja yang
sesuai kebutuhan dan permintaan masyarakat.
Oleh karenanya semua siswa yang akan menyelesaikan studi di SMK Prima Tiara Makassar diwajibkan mengikuti praktek kerja industri (Prakerin) untuk
mengenal dunia kerja, paling tidak dapat mempraktekkan pengetahuan teori dan
keterampilan yang telah diperoleh selama proses belajar di Sekolah sehingga pada
saatnya nanti setelah selesai dari SMK Prima Tiara Makassar diharapkan sudah siap
beradaptasi dengan dunia kerja.
Praktek Kerja Industri tersebut dilakukan selama kurang lebih tiga bulan pada
objek yang telah ditetapkan, oleh pihak Sekolah baik itu di kalangan instansi, lembaga,
ataupun perusahaan.
Dengan dilaksanakannya Praktek Kerja Industri (Prakerin) siswa – siswi
tentunya bisa mendapatkan pengalaman yang nantinya dapat membantu ketika memasuki
dunia kerja dan tidak akan merasa asing lagi ketika mendapati dunia kerja.
Keuntungan yang dapat diperoleh siswa dalam melaksanakan Praktek Kerja
Industri (Prakerin) adalah diberinya kesempatan beradaptasi di perusahaan dan dapat
menerapkan pengetahuan yang telah diperolehnya. Dengan demikian diharapkan terjalin
keterkaitan antara konsep-konsep yang telah diterapkan dalam dunia informatika dan
komputer dengan realitas kerja para siswa dalam dunia kerja, serta tercipta suasana yang
dapat memicu tingkat kinerja pada suatu instansi atau perusahaan tempat siswa
melakukan Praktek Kerja Industri (Prakerin).
B.Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Praktek Kerja Industri
1. Maksud
Sistem Ganda suatu bentuk penyelengaraan pendidikan keahlian kejuruan, yang memadukan secara sistematik dan sinkron program pendidikan disekolah dan program
penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung pada bidang pekerjaan yang relevan, terarah dan mencapai kenyelenggamampuan keahlian tertentu.Dalam pengertian tersebut tersiarat,bahwa ada dua pihak yaitu lembaga pendidikan dan lapangan kerja(industri/perusahaan atau instansi tertentu).
Yang secara bersama-sama menyelenggarakan suatu program keahlian kejuruan. Dengan demikian kedua belah pihak seharusnya terlibat dan bertanggung jawab mulai dari tahap perencanaan program, tahap penyelenggaraan, sampai pada tahap penilaian dan penentuan kelulusan peserta diklat, serta pemasarannya
2. Tujuan
Penyelenggaraan pendidikan dengan Sistem Ganda pada SMK bertujuan untuk :a. Menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, yaitu tenaga kerja memiliki tingkat
pengetahuan , keterampilan, etos kerja yang sesuai dengan tuntunan lapangan pekerjaan.
b. Memperkokok link and match antara SMK dan dunia kerja .c. Meningkatkan efekttifitas dan efesiensi proses pendidikan dan pelatihan kerja
berkualitas. d. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian
dari proses pendidikan.
C. Tujuan Pembuatan/Penyusunan Laporan
Tujuan dari pembuatan/penyusunan laporan kegiatan Praktek Kerja Industri ini adalah
untuk mendukung pelaksanaan Praktek Kerja Industri (prakerin) dimana Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) bekerja sama dengan dunia usaha/instansi agar dapat
menghasilkan lulusan SMK yang bepengalaman serta meningkatkan kualitas dan etos
kerja yang baik sebagai sumber manusia yang handal dan professional. Penulisan laporan
ini juga dimaksud untuk sebagai bekal para,siswa, pembimbing didunia usaha/instansi
dalam rangka pelaksanaan Praktek Kerja Indistri dan juga dijadikan sebagai bukti bahwa
siswa telah selesai atau telah melaksanakan Praktek Kerja Industri (Prakerin) tersebut.
D. Tempat dan waktu pelaksanaan
1. Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN)
Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) ini kami laksanakan di Instansi Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
yang berlokasi di Jln. Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP)
Makassar Telepon 0411-590591; 590592, Fax :0411-590595. Pelaksanaan
PRAKERIN ini di Arsiparis.kemudian di pindahkan ke .
1. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN)
Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Industri ini yaitu selama 3 (Tiga) bulan
yang di mulai dari tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 April2012 ,
dengan waktu 5 hari kerja terhitung dari hari senin – jum’at dimulai dari jam 08.00 –
13.00 WITA, Sabtu-Minggu hari libur
E. Kerangka/Garis Besar Laporan
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang
B. Maksud dan tujuan laporan
C. Tujuan pembuatan/penyusunan laporan
D. Wakktu dan tempat pelaksanaan
E. Kerangka/garis besar laporan
F. Hasil yang di capai
BAB II PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
A. Pelaksanaan Observasi/WawancaraB. Struktur organisasi kantor BPKP prov. SulSelC. Prasarana D. Program diklat/prakerin
BAB III HAMBATAN DAN CARA MENGATASIA. Hambatan atau Masalah yang dihadapi
F. Hasil yang dicapai
Berikut hasil yang dapat dicapai selama melaksanakan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) ini :
No. URAIAN NILAI
HURF ANGKA
1. ASPEK TEKNIS
A. Penanganan surat masuk & keluar A 99
B. Mengoperasikan komputer A 92
C. Pengoperasian Komputer A 98
D. Pengelolaan Arsip A 90
2. ASPEK NON TEKNIS
A. Motivasi
1. perhatian terhadap instruksi/perintah A 95
2. Disiplin Kerja A 98
3. Prakarsa/instansi A 91
B. Kemampuan Kerja
1. Pengetahuan tentang pekerjaan A 99
2. Kualitas pekerjaan/keterampilan A 97
3. Efektifitas penggunaan waktu kerja A 90
C. Kepribadian
1. Disiplin A 96
2. jujur A 92
3. Kebersihan & Kesopanan A 90
4. Bertanggung Jawab A 99
JUMLAH NILAI RATA-RATA A 94,7
Keterangan Nilai :
a. 90-100 = A (Baik Sekali)
b. 75-85 = B (Baik)
c. 60-74 = C (Cukup)
d. 45-59 = D (Kurang)
e. 0-44 = E (Sangat Kurang )
BAB IIPELAKSANAAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
A. Pelaksanaan Observasi/Wawancara
Sejarah Berdirinya BPKP Provinsi Sulawesi SelatanSejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat
dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era
kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit
ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas
melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan
jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di
Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang
bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal
pada Kementerian Keuangan.
Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala
Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan
ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan
alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah
atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu
fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Selanjutnya dengan
Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral
Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN
(dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan
badan usaha/jawatan, yang.
DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan
anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan,
tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh
DJPKN.
Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei
1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non
departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31
Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang
dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan
dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan
Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah
meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi
lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari
semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya
secara lebih baik dan obyektif.
Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan
Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan
dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau
pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan
audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung
kerugian keuangan negara.
Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan Memorandum of
Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan departemen/lembaga
sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk
meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai good governance.
Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan
reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP
diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah "Auditor
Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan
Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih".
Dengan visi ini, BPKP menegaskan akan tugas pokoknya pada pengembangan
fungsi preventif. Hasil pengawasan preventif (pencegahan) dijadikan model sistem
manajemen dalam rangka kegiatan yang bersifat pre-emptive. Apabila setelah hasil
pengawasan preventif dianalisis terdapat indikasi perlunya audit yang mendalam,
dilakukan pengawasan represif non justisia. Pengawasan represif non justisia
digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem manajemen pemerintah yang lebih
baik untuk mencegah moral hazard atau potensi penyimpangan (fraud). Tugas
perbantuan kepada penyidik POLRI, Kejaksaan dan KPK, sebagai amanah untuk
menuntaskan penanganan TPK guna memberikan efek deterrent represif justisia,
sehingga juga sebagai fungsi pengawalan atas kerugian keuangan negara untuk dapat
mengoptimalkan pengembalian keuangan negara.
Visi dan Misi BPKP
Visi :
Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan terpercaya dalam
Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang baik
dan bersih.
Misi :
Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya
pelayanan publik, serta terwujudnya iklim yang mencegah KKn.
Meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah melalui program
kehumasan hasil pengawasan.
Mengembangkan governance system dan sinergi antar APIP dalam rangka
meninggalkan kualitas hasil pengawasan intern pemerintah guna member
dukungan bagi proses pengambilan kebijakan oleh Presiden.
B. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR BPKP PERWAKILAN SULAWESI PROVINSI SELATAN MAKASSAR
1. Tugas pokok dan fungsi Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Makassar
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983 tentang
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang sebelumnya adalah
Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN = DJPKN) yang
dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1968. Perubahan ini
berdasarkan pada kebutuhan adanya suatu lembaga pengawasan intern pemerintah yang
independen dari manajemen pemerintahan di setiap instansi pemerintah ( Departemen
dan Lembaga Pemerintah Non Departemen ).
Dalam Keppres Nomor 31 tahun 1983 ditetapkan tugas pokok BPKP yaitu
Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pengawasan keuangan dan pengawasan
pembangunan;
Menyelenggarakan pengawasan umum atas penguasaan dan pengurusan
keuangan;
Menyelenggarakan pengawasan pembangunan.
Sesuai dengan Keppres Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun
2003 dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005, tugas dan fungsi BPKP adalah
sebagai berikut.
2. Tugas BPKP
Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan
pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas BPKP menyelenggarakan fungsi:
1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan
pembangunan
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan
pembangunan;
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
4. Pemantauan; pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan
keuangan dan pembangunan;
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan,
organisasi dan tatalaksana, kepegawaian keuangan, kearsipan, hukum, persanksian,
perlengkapan, dan rumah tangga.
3. Pelaksanaan Tugas
Pelaksanaan tugas Kantor Perwakilan BPKP diatur dalam Surat kepala BPKP
Nomor: Kep-06.00.00-286/K2001 tanggal 30 Mei 2001. Dalam melaksanakan tugas
dan fungsi tersebut di atas BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan
struktur organisasi yang ada dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian sebagai berikut :
1. Bagian Tata Usaha
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program