LAPORAN MAGANG MEKANISME PEMBIAYAAN KONSUMTIF …

LAPORAN MAGANG

MEKANISME PEMBIAYAAN KONSUMTIF BAGI PNS DI BANK 9

JAMBI SYARIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

OLEH :

YOGA MUBARAQ

NIM. EPS 150557

PROGRAM STUDI DIPLOMA-III PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

2018

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai lembaga keuangan, bank menyediakan berbagai jasa keuangan.

Dinegara-negara maju bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi

masyarakat setiap kali bertransaksi. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana

merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa

bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas. Secara

prinsip bank syariah mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, kemitraan,

dan universalitas. Secara operasional prinsip tersebut diwujudkan melalui

mekanisme bagi hasil dengan meniadakan transaksi berbasis bunga seperti

yang dipraktikkan oleh perbankan konvensional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan

prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling

menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan

dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai

kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan

spekulatif dalam bertransaksi keuangan.1 Sebagai lembaga keuangan yang

berorientasi bisnis, kegiatan bank sehari-hari tidak pernah lepas dari bidang

keuangan. Kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional

adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang

membutuhkan atau ingin memproleh layanan jasa perbankan tanpa harus

1 Sutan remy sjahdeini, “perbankan syariah”, Kencana, Jakarta, 2015.hal 31

1

2

melanggar hukum syara’.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di

Indonesia akan pentingnya kehadiran perbankan syariah merupakan cerminan

dari kesadaran umat terhadap hukum Islam. Sesuai dengan firman Allah swt

dalam surah an-nissa ayat 29 yang berbunyi :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh

dirimu ( An-Nissa : 29).

Dalam firman Allah SWT tersebut jelas bahwa dalam perniagaan

diperbolehkan yang berlaku suka sama suka, dan dilarang memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil. Kegiatan bank yang paling pokok adalah

menyalurkan uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali

kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan. Menurut

undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank

menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada

2 M. Alif Iswanto, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan

Pendapatan Nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon”, IAIN Syekh Nurjati

Cirebon 2012 hal.2

3

masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat

banyak.3 Sejalan dengan pesatnya pembangunan di Indonesia khususnya

pembangunan ekonomi, maka salah satu lembaga keuangan bank 9 Jambi

syariah yang merupakan salah satu alat untuk membantu kelancaran dibidang

ekonomi baik dari segi penyedia modal maupun berupa pemberian pembiayaan.

Adanya Bank 9 Jambi Syariah atau yang dikenal masyarakat luas ialah Bank

Jambi Syariah yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan

masyarakat dalam menitipkan harta atau barangnya kepada bank dan mengelola

dananya dari masyarakat dengan cara disalurkan melalui pembiayaan konsumtif

yang sesuai dengan prinsip syariah dan menghasilkan bagi hasil yang

berdasarkan pendapatan bank (revenue sharing).

Salah satu pembiayaan yang diberikan bank 9 Jambi syariah adalah

pembiayaan konsumtif, dimana pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan

yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

Pembiayaan konsumtif ini dikhususkan bagi pegawai dilingkungan pemerintah,

BUMN, pengusaha, maupun wiraswasta. Dan biasanya bersifat perorangan.

Tidak hanya pegawai pemerintah saja, tetapi pegawai swasta juga diberikan

pembiayaan konsumtif apabila mereka dianggap mampu untuk membayar dan

melunasi pembiayaan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Metode pembayaran angsuran pada pembiayaan konsumtif ini ada dua cara yaitu

melalui pemotongan gaji pegawai oleh bendahara dan pembayaran setor sendiri

oleh nasabah. Secara umum, untuk mendapatkan pembiayaan, nasabah diminta

untuk menyerahkan agunan (jaminan) sebagai pengaman resiko jika nasabah

3 Ismail, perbankan syariah, kencana, Jakarta, 2011 hal 30

4

tidak dapat melunasi tagihan pembiayaan. Agunan ini dapat berupa SK PNS,

kendaraan, tanah dan bangunan, dan surat-surat berharga lainnya.

Tabel 1.1 Perkembangan pembiayaan di Bank 9 Jambi Syariah periode 2015

sampai 2017.

Tahun Jumlah Plafond

Pembiayaan

Jumlah Nasabah

2015 142.403.000.000,00 1349

2016 207.804.000.000,00 1745

2017 243.181.500.000,00 1913

Sumber : Data Pembiayaan Bank 9Jambi Syariah

Dari tabel diatas bahwasanya pembiayaan konsumtif dibank 9 Jambi

syariah terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun dari segi plafond

atau pembiayaan yang diberikan ataupun dari jumlah nasabah , Berdasarkan latar

belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji dan mempelajari tentang “

Mekanisme Pembiayaan Konsumtif Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Bank 9

Jambi Syariah ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut , maka yang menjadi

permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan konsumtif bagi PNS di bank 9 Jambi

syariah ?

2. Apa saja kelebihan dan keunggulan pembiayaan konsumtif ?

3. Apa saja faktor penghambat dalam memberikan pembiayaan konsumtif ?

5

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipaparkan

sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan konsumtif bagi PNS di bank 9

Jambi syariah.

2. Untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan pembiayaan

konsumtif di bank 9 Jambi syariah.

3. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam memberikan pembiayaan

konsumtif di bank 9 Jambi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa kegunaan yang dapat diambil yaitu :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada

program Diploma III Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam UIN Jambi.

2. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan

masukan kepada bank 9 Jambi Syariah dalam meningkatkan pembiayaan

konsumtif bagi masyarakat.

3. Hasil laporan ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dan

keterampilan dalam menulis bagi penulis sendiri, dan dapat digunakan

sebagai bahan masukan bagi mahasiswa dalam pembuatan laporan

selanjutnya.

6

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif

adalah salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan

atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dan belum diukur dari sisi

kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif

diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan,

tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok,

masyarakat dan organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang

dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.4

2. Jenis Data

Dalam usaha melakukan pengumpulan data yang diperoleh dalam

penulisan ini jenis data yang diambil dengan cara sebagai berikut.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data

pertama di lokasi penelitiaan. Data primer dalam penulisan ini di

peroleh melalui observasi dan wawancara langsung kepada pihak

bank 9 Jambi syariah Kantor Cabang Jambi, yakni Pegawai analisis

pembiayaan di unit pembiayaan consumer yang memahami langsung

tentang pembiayaan konsumtif.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh oleh penulis secara tidak

langsung melalui perantara atau bukan diusahakan sendiri

4 Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian, Pustaka Baru Press, (Yogyakarta, 2014) hlm.19

7

pengumpulnya. Data sekunder pada penulisan ini meliputi : sejarah,

lokasi, dan juga data-data lain yang diperlukan untuk penulisan laporan

ini. Data sekunder dalam penulisan laporan ini diperoleh dengan

cara melakukan dengan pendekatan atau dokumentasi terhadap

arsip, dokumen, catatan atau segala sesuatu yang dibutuhkan dalam

penulisan laporan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan magang ini digunakan metode

pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia

dengan menggunkan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya

selain pancaindra lainnya seperti telinga, mulut dan kulit. Oleh

karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata

serta dibantu dengan pancaindra lainnya5. Jadi, metode observasi

adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk

menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati

oleh peneliti melalui penggunaan pancaindra. Dalam hal ini

penulis mengamati secara langsung dengan terlibat aktivitas atau

kegiatan kerja di Kantor Bank 9 Jambi Syariahi melalui kegiatan

Magang.

5Burhan,Bungin.”Metodologi Penelitian sosial dan ekonomi”Kencana. Jakarta.2013

hal.143

8

b. Wawancara

Wawancara disebut juga interview atau disebut sebagai metode

wawancara. Metode wawancara adalah proses memperoleh

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil

bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang

yang diwawancara, dengan atau tanpa menggunanakan pedoman

(guide) wawancara6. Dalam hal ini, penulis mengajukan

pertanyaan dan Tanya jawab kepada pihak bank 9 Jambi Syariah ,

yakni pegawai analisis pembiayaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah data tersimpan dalam bahan

berbentuk dokumen yang menggunakan bukti yang akurat.

Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk suatu laporan.

Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga

memberi peluang pada waktu silam.7

4. Metode Analisis data

Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini berupa metode

analisis deskriptif, yaitu dengan menjelaskan mekanisme pembiayaan

konsumtif di Bank 9 Jambi Syariah.

6Burhan,Bungin.”Metodologi Penelitian sosial dan ekonomi”Kencana. Jakarta.2013

hal.133 7 Juliansyah Noor, metode penelitian, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2011), hlm.138

9

F. Waktu dan Lokasi Magang

1. Waktu

Adapun kegiatan magang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, yaitu

terhitung dimulai pada tanggal 22 Januari sampai dengan 22 Maret 2018.

Dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut:

Senin s/d Jum’at : Pukul 07.30 s/d 17.00 WIB

Jam Istirahat : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB

Sabtu s/d Minggu : Libur

2. Lokasi Magang

Lokasi kegiatan magang dan penyusunan laporan magang ini

dilaksanakan di Bank 9 Jambi Syariah Jl. Kapten Pattimura No. 70-71

Simpang IV Sipin Telanaipura, Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan, diperlukan sekali adanya susunan atau hal-hal

yang akan dibahas didalamnya. Sistematika tersebut dimaksudkan untuk

memberikan gambaran secara luas mengenai isi pada laporan magang ini sehingga

pembaca dapat melihat secara jelas hubungan antara BAB yang satu dengan BAB

yang lain. Dalam penulisan laporan ini, penulis membagi ke dalam 4 (empat)

BAB yang selanjutnya setiap bab terbagi dalam sub bab seperti diuraikan di

bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang, identifikasi masalah,

masalah pokok laporan, Tujuan dan Manfaat penulisan laporan, Metode

pengumpulan data, waktu dan lokasi magang serta sistematika penulisan laporan.

10

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang uraian landasan teori atau konsep yang digunakan untuk

penulisan laporan mengenai data yang ditemui selama magang yang berhubungan

erat dengan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan laporan.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI MAGANG DAN HASIL

KEGIATAN MAGANG

Pada bab ini penulis mengemukakan gambaran umum instansi magang, deskripsi

kegiatan magang dan hasil dari kegiatan magang dan membahas mengenai

Mekanisme pemberiaan pembiayaan konsumtif bagi PNS di Bank 9 Jambi

Syariah.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisikan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil

pembahasan dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan pemikiran

dan masukan dalam usaha menuju perbaikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, bank

yang dalam operasionalnya berlandaskan kepada AL-Qur’an dan AL-Hadits

Dalam undang-undang no 21 tahun 2008 : Perbankan Syariah adalah segala

sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah,

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun

dana dari masyrakat dalam bentuk titipan dan investasi dana dari pemilik dana,

fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan

dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama.8

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang

menginvestasikan dananya dibank kemudian selanjutnya bank syariah

menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang

menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi

hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah islam. Bank syariah

menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam

akad jual beli dan kerja sama usaha, imbalan yang diperoleh dalam margin

keuntungan, bentuk bagi hasil dan atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah

islam. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum

islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga kepada nasabah,

8 Ismail, perbankan syariah, kencana, Jakarta, 2011, hal 30

11

12

imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada

nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian

akad yang terdapat diperbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad

sebagaimana diatur dalam syariah islam.

B. Definisi pembiayaan.

Defenisi pembiayaan menurut Ahmad Ifham Sholihin adalah penyediaan

dana yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam

bentuk mudharabah dan musyarakah; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk

ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bit tamlik; (c) transaksi

jual beli dalam bentuk piutang murabahah,salam, dan istisna; (d) transaksi

pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan (e) transaksi sewa menyewa

jasa dalam bentuk ijarah untuk proses multijasa9; berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara bank syariah atau pihak lain yang mewajibkan pihak yang

dibiayai dan/atau diberi fasilitas pembiayaan untuk mengembalikan dana yang

dipinjam dengan cara mengangsur. Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang

perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang

perbankan dalam pasal 1 nomor (12) :” pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13:” prinsip

syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak

9 Asiyah, binti nur, manajemen pembiayaan bank syariah, kalimedia,Yogyakarta, 2015

hal 1

13

lain untuk penyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan

lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan

berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip

penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh

keuntungan(murabahah), atau pembiyaan barang modal berdasarkan prinsip sewa

murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan

atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain(ijara wa iqtina)”.10

Berdasarkan defenisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat

diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan mekanisme pembiayaan

adalah suatu proses yang harus ditempuh dalam rangka untuk mendapatkan

peminjaman dana baik meminjam atara di bank atau lembaga keuangan lain,

guna untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit atau

untuk mendukung investasi yang telah direncanakan yang akan dilakukan sendiri

maupun dijalankan oleh orang lain. Suatu mekanisme yang harus dijalankan

maka pelaksanaan tugas-tugas menjadi teratur, terarah dan berguna juga untuk

menunjang kelancaran aktivitas dalam melakukan pembiayaan agar efektif dan

efisien.

C. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut tujuannnya, jenis – jenis pembiayaan dapat dibagi menjadi dua,

yaitu, :

a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk

kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa.

10

Ibid., hal 3

14

b. Pembiayaan Konsumtif , secara definitif konsumsi adalah kebutuhan

individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak

dipergunakan untuk tujuan usaha11

. Dengan demikian yang dimaksud

pembiayaan konsumtif adalah yaitu pembiayaan yang diberikan

kepada perorangan yang dapat diajukan secara perorangan,kelompok

atau melalui perusahaan untuk keperluan serbaguna. Secara umum,

produk inti pembiayaan konsuntif dapat dikelompokkan menjadi

pembiayaan berbasis Agunan dan pembiayaan Tanpa Agunan.

1) Pembiayaan Berbasis Agunan

a) Pembiayaan kepemilikan rumah, yaitu pembiayaan yang

dibeikan kepada perorangan untuk membiayai pembelian rumah

tinggal / rumah susun apartemen / rumah kantor / rumah took /

kios dalam kondisi baru ataupun bekas.

b) Pembiayaan kepemilikan tanah, yaitu pembiayaan yang

diberikan kepada perorangan untuk membiayaai pembelian

tanah kaveling siap bangun

c) Pembiayaan kendaraan bermotor atau mobil dengan kondisi baru

atau bekas.

d) Pembiayaan dengan Agunan Deposito, yaitu pembiayaan

yang diberikan kepada perorangan dengan agunan deposito atas

nama yang bersangkutan di bank pemberi pembiayaan.

e) Pembiayaan kepemilikan emas

11

Adimarwan, bank islam analisis fiqih dan keuangan, raja grafindo, Jakarta, 2004 hal

244

15

2) Pembiayaan Tanpa Agunan

Pembiayaan tanpa agunan yaitu pembiayaan yang

diberikan kepada perorangan tanpa agunan kebendaan.12

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah,

pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima yaitu :

a) Pembiayaan konsumen akad murabahah.

b) Pembiayaan konsumen akad IMBT.

c) Pembiayaan konsumen akad ijarah.

d) Pembiayaan konsumen akad istishna’.

e) Pembiayaan konsumen akad Qard + ijarah.13

Dalam teori ekonomi islam, perilaku konsumsi muslim tidak hanya untuk

mencapai kepuasan dari konsumsi barang dan penguasaan barang tahan lama

(sebagaimana teori konvensional, yaitu pendekatan utilitas dan indeferensi), tetapi

dalam rangka mendapat ridha Allah SWT. Allah Azz Wa Jalla memerintahkan

kepada manusia agar dalam melakukan aktivitas konsumsi mengambil yang halal

dan toyyib, sebagaimana disebutkan pada surah Al-Baqarah (2) : 168 :

12

Ikatan Bankir Indonesia,Mengelola bank Syariah(PT Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta:2014), hlm.63 13

Adimarwan, bank islam analisis fiqih dan keuangan, raja grafindo, Jakarta, 2004 hal

244

16

Artinya :” Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah

syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata

bagimu.”

As-Sa’di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna “halalan” atau halal

untuk dikonsumsi pada ayat diatas, adalah yang halal sumber mendapatkannya,

bukan dari rampasan maupun curian, bukan pula diperoleh dari transaksi bisnis

yang diharamkan, atau bentuk-bentuk lainnya yang diharamkan secara syariat

islam.

Pada bank 9 Jambi syariah, pembiayaan konsumtif diperuntukan untuk

PNS pemda provinsi Jambi kota/kabupaten, guru dan sebagiannya. Tidak hanya

pegawai pemerintah saja, tetapi pegawai swasta juga diberikan pembiayaan

konsumtif apabila mereka dianggap mampu untuk membayar dan melunasi

pembiayaan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Pemberian pembiayaan dapat dilakukan dengan cara perorangan secara langsung

atau bekerja sama dengan kantor dinas/jawatan tempat pemohon bekerja yang

bersedia menjamin dengan menerbitkan surat jaminan bagi karyawan yang ingin

memenuhi kebutuhan pribadi seperti membiayai perbaikan rumah tinggal,

pembelian alat-alat rumah tangga dan konsumsi lainnya. Presentase maksimal

besarnya angsuran per bulan dibandingkan dengan pendapatan/gaji yang diterima

tiap bulan yang dibuktikan dengan slip penghasilan dari tempat pemohon, bagi

pegawai negeri sipil tidak melebihi 70% dari penghasilan bersih yang diterima,

bagi dewan komisaris, DPS, direksi atau pegawai bank Jambi tidak melebihi 50%

dari penghasilan bersih yang diterima dan atau ditetapkan dengan surat keputusan

17

direksi. Jaminan bagi PNS dengan pembiayaan sampai jumlah tertentu atau sesuai

dengan ditetapkan surat keputusan direksi, wajib menyerahkan SK PNS, SK

pengangkatan pegawai, SK asli pangkat terakhir, kartu pegawai dan kartu taspen.

Demikian juga bagi pegawai tetap pada BUMN/BUMD, perusahaan swasta dan

yayasan lainnya disesuaikan dengan kebijakan intansi/perusahaan yang

bersangkutan. Dengan mudahnya syarat untuk mengajukan pembiayaan ke bank 9

Jambi syariah, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perkembangan pembiayaan

konsumtif di bank 9 Jambi syariah terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 1.2 Jumlah Nasabah, Umur Nasabah dan Golongan PNS

Periode 2015 sampai 2017.

Tahun Jumlah Nasabah Umur Nasabah Golongan PNS

2015 1349

2016 1745 30 tahun sampai

45 tahun

I sampai IV

2017 1913

Sumber : data Pembiayaan Bank 9 Jambi Syariah

Berdasarkan Tabel diatas nasabah yang mengajukan pembiayaan di Bank

9 Jambi Syariah rata-rata berumur 30 tahun sampai 45 tahun, dan berasal dari

semua golongan PNS.

D. Ukuran Dan Prinsip Pembiayaan

Jaminan pembiayaan yang diberikan nasabah kepada Bank hanyalah

merupakan tambahan, terutama dalam melindungi pembiayaan macet akibat

suatu masalah. Akan tetapi bila suatu pembiayaan diberikan telah dilakukan

penelitian secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk

memperoleh pembiayaan , maka fungsi jaminan pembiayaan hanyalah untuk

18

berjaga-jaga.14

Oleh karena itu dalam pemberian pembiayaannya bank harus

memperhatikan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang benar15

. Prinsip

pemberian pembiayaan dengan analisis 5C pembiayaan dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1. Character( Karakter)

Pengertian character adalah sifat atau watak seseorang ( dalam hal ini

calon debitur). Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan

kepada Bank bahwa, sifat atau watak dari orang yang akan diberikan

pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Character merupakan ukuran

untuk menilai “kemauan” nasabah membayar pembiayaan nya. Orang

yang memiliki karakter yang baik, ia akan berusaha dengan berbagai cara.

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat

ditempuh dengan langkah sebagai berikut :

a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah

b. Meneliti reputasi calon nasabah

c. Meminta bank to bank information

d. Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon

mudharib berada.

2. Capacity(Kemampuan)

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar

pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis

serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan

14

Khuzaimah, “strategi mengelolah risiko pada pembiayaan konsumtif di PT bank syariah mandiri cabang dumai Riau”, UIN Sultan syarif kasim, Riau, 2010.

15 Asiyah, binti nur, manajemen pembiayaan bank syariah, kalimedia,Yogyakarta, 2015

hal 80

19

terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang

disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka akan

semakin besar kemampuannya membayar pembiayaan.

3. Capital (Modal)

Biasanya Bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha

100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan

pembiayaan harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau,

modal sendiri dengan kata lain Capital adalah untuk mengetahui

sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang

akan dibiayai oleh nasabah.

4. Collateral (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah baik yang bersifat fisik

atau non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang

diberikan. Jaminan yang harus diteliti ke absahannya, sehingga jika

terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat

dipergunakan secepat mungkin. Fungsi pelindung Bank dari risiko

kerugian.

5. Condition (Kondisi)

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi

sekarang dan untuk di masa akan datang sesuai sektor masing-

masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya

pemberian pembiayaan untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih

20

dahulu dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat

prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.16

E. Tujuan analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan bank syariah bertujuan untuk menilai kelayakan

usaha calon peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan,

menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Dalam pendanaan kepada

nasabah dalam bentuk pemberiaan pembiayaan, ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan berkaitan dengan penilain pembiayaan, oleh karena layak tidaknya

pembiayaan yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank.

Penilaian pembiayaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Keamanan pembiayaan (safety). Harus benar-benar diyakini bahwa

pembiayaan tersebut dapat dilunasi kembali.

2. Terarahnya tujuan penggunaan pembiayaan (sustinability). Pembiayaan

akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan

masyarakat atau setidaknya tidak bertentangan dengan peraturan yang

berlaku.

3. Menguntungkan (profitable). Pembiayaan yang diberikan

menguntungkan bagi bank maupun nasabah.17

16

Ibid., hal 80-84. 17

Ibid., hal 80.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Instansi Magang

1. Latar Belakang Bank 9 Jambi

Bank Jambi merupakan Bank milik pemerintah Provinsi Jambi

pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Jambi yang didirikan berdasarkan

Akte Notaris Adiputra Perlindungan No. 6 tanggal 12 Februari 1959 dengan

nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang kemudian disempurnakan

melalui Akte Notaris Habro Poerwanto No. 70 tanggal 12 Oktober 1959 dan

mendapat pengesahan dari menteri kehakiman Republik Indonesia No.

J.A/5/115/8 tanggal 6 November 1959 dimuat pada tambahan berita Negara

Republik Indonesia No. 110/104 tanggal 29 Desember 1959.

Selanjutnya terbitnya UU No. 13 tahun 1969 bahwa Bank

Pembangunan Daerah disetiap Provinsi wajib menyesuaikan pendiriannya.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah tingkat I Provinsi Jambi No. 3

tahun 1963 dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri No. 9/32/127-164

tanggal 24 September 1964, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi

Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan spesifikasi kegiatan sesuai BPD

sesuai dengan aturan UU No. 13 tahun 1962.

Kemudian berdasarkan UU Republik Indonesia No. 7 tahun 1992

tentang perbankan, bahwa seluruh Bank Komersial untuk menyesuaikan

kembali ketentuannya, dan Bank BPD Jambi juga diatur kembali untuk

menyesuaikan kegiatannya sesuai UU tentang perbankan sebagai Bank

21

22

Umum. tanggal 22 November 2007, Bank BPD berubah status menjadi

Perseroan Terbatas (PT) dan Bank BPD disebut juga dengan sebutan Bank

Jambi berdasarkan No. 2 tahun 2006 Akta Notaris Robert Faizal, SH. No. 1

tanggal 1 Februari 2007 dengan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri

kehakiman dan hak asasi manusia.

Kegiatan Bank Jambi meliputi seluruh kegiatan Bank Umum,

termasuk sebagai pemegang kas daerah yang berfungsi melaksanakan dan

mengelola penyimpanan, penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta

mengutamakan pembiayaan bidang proyek pembangunan daerah. Sebagai

tindak lanjut guna untuk mengembangkan dan mensejahterakan rakyat serta

pembangunan Jambi, tim perbankan mengembangkan layanan perbankan

yang berbasis syariah sebagai respon atas berlakukannya UU No. 10 tahun

1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah

(dual banking system).

Bersamaan dengan meningkatnya pengembangan perbankan syariah

di Indonesia, pada tanggal 03 Januari 2012 diresmikanlah Kantor Cabang

Bank Jambi Syariah oleh Drs. H. Hasan Basri Agus, MM. Perkembangan

usaha Bank Jambi yang semakin meningkat merupakan momentum yang

tepat dalam permukaan Unit Usaha Syariah. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir

yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Aset perseroan meningkat rata-

rata 19% Pertahun, peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun

2010 mencapai 25%. adanya komitmen dari manajemen Bank Jambi dalam

pendanaan sehingga persyaratan modal kerja minimal yang ditetapkan oleh

Bank Indonesia bisa dipenuhi. Sumber daya yang cukup serta jaringan outlet

23

kantor yang tersebar di semua Kabupaten atau Kota Jambi (25 kantor, 16

unit ATM) merupakan faktor utama yang mendukung dalam pengembangan

Unit Usaha Syariah Bank Jambi.

Kemajuan pelaksanaan pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah) Bank

Jambi menetapkan calon dewan pengawas syariah, RUPS-LB tanggal 28

Mei 2011 dan mendapat rekomendasi dari MUI Provinsi Jambi surat No.

AA.53/DP.MUI-JBI/V/2011 pada tanggal 23 Juni 2011. Persiapan SDM

(Sumber Daya Manusia) telah dipersiapkan dan dilaksanakan pelatihan

perbankan syariah dari tanggal 23-26 Juni 2011. Bank Jambi Syariah

menyampaikan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya ke Bank

Indonesia pada tanggal 12 Juli 2011 (pencapaian pekerjaan 85%) dan

persiapan operasional dan IT dimulai pada bulan Juli 2011. Persetujuan izin

Usaha Unit Syariah Bank Jambi dari Bank Indonesia diharapkan dapat

diterima pada awal bulan Agustus 2011 dan operasional Unit Usaha Syariah

baru dilaunching pada tanggal 3 Januari 2011.

Dana modal awal yang disediakan untuk penbembangan UUS (Unit

Usaha Syariah) Bank Jambi sesuai ketentuan Bank Indonesia adalah Rp 100

Miliar yang dibukukan sebagai rekening kantor pusat atau rekening antar

kantor dan tidak dikenakan beban bagi hasil (bunga non persen).

Keuntungan yang diperoleh Unit Usaha Syariah setiap tahun dialihkan di

kantor pusat untuk menambah Bank Jambi sehingga CAR Bank Jambi dapat

dipertahankan di atas 12%.

Bank Jambi sebagai sebuah wilayah dipercaya masyarakat yang

berasal dari kata “jambe” yang berarti pinang. Dan merupakan sebuah

24

persatuan dari beberapa etnis, dengan aegium adat : “sepucuk jambi

sembilan lurah, dengan batangnyo alam rajo” yang artinya :

a. Pucuk yaitu ulu (dataran tinggi)

b. Sembilan lurah adalah representasi dari sembilan negeri/wilayah

c. Batangnyo alam rajo adalah daerah teras kerajaan yang terdiri dari dua

belas daerah/suku.

2. Visi Dan Misi Bank Jambi

a. Visi

1) Menjadi bank yang ideal dan sehat

2) Mewujudkan terpenuhnya kebutuhan masyarakat di bidang jasa bank

3) Memiliki nilai tambah ekonomi daerah khususnya UKM (Usaha

Kecil Menengah)

4) Dikelola secara professional, hati-hati dan berkembang secara wajar.

b. Misi

1) Sebagai bank umum konvensional dan syariah

2) Penggerak ekonomi dan pembangunan daerah

3) Pemegang dan penyimpanan kas daerah

4) Salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah).

3. Profil Perusahaan – Mei 2018

Nama Perusahaan : Bank 9 Jambi Syariah

Alamat : Jl. Kapten Pattimura No. 70-71 Simpang IV Sipin

Jambi

Telepon : (0741) 60199

Faxmile : (0741) 61609

25

Website : www.bankjambi.co.id

Tahun Berdiri : 2012

Jumlah Karyawan : 20

Pimpinan Cabang Ke : 3

Nama Pimpinan Cabang : H. Achmad Jais, SE., M.EI

4. Nilai-Nilai Bank Jambi Syariah

a. Jujur, hati-hati, bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan,

b. Taat pada norma agama dan peraturan yang berlaku,

c. Sanggup bekerja keras, professional dan pantang menyerah,

d. Orientasi melayani pelanggan dengan sepenuh hati,

e. Berpikir positif dan selalu meningkatkan keterampilan, pengetahuan

serta wawasan, dan

f. Peduli dan harmonisasi hubungan kerja dan kenyamanan lingkungan.

5. Motto Perusahaan

Adapun motto bank jambi cabang syariah adalah “bersama meraih

keberkahan”

6. Struktur Organisasi

Struktur organisasi bank jambi cabang syariah terdapat pada lampiran

laporan ini.

B. Deskripsi Tugas Dan Tanggung Jawab Bank Jambi

Deskripsi tugas dari masing-masing instruktur organisasi Bank 9 Jambi

Syariah adalah sebagai berikut:

26

1. Kepala Pimpinan Cabang Syariah

a. Pemimpin Cabang Syariah adalah Pejabat Struktural yang ditetapkan

Direksi untuk memimpin Kantor Cabang Syariah termasuk

membawahi Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas Office Channeling

dalam melaksanakan bisnis dan operasional Bank serta tugas-tugas

lainnya yang bersifat mewakili Direksi di wilayah kerja Kantor

Cabang Syariah.

b. Memimpin Kantor Cabang Syariah dalam melaksanakan bisnis dan

operasional Kantor Cabang Syariah. Serta menyusun rencana bisnis

Kantor Cabang bersama dengan Kepala Pemasaran dan Kepala

Operasional dan Pelayanan.

c. Melaksanakan semua tanggung jawab atas kewajiban dan semua

kinerja karyawan Bank Jambi Syariah.

2. Marketing Manager (Kepala Pemasaran)

a. Kepala Pemasaran Cabang Syariah adalah Pejabat Struktural yang

ditetapkan Direksi untuk membantu Pemimpin Cabang Syariah dalam

pelaksanaan bisnis dan operasional Kantor Cabang Syariah.

b. Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan Pimpinan kepada

Kepala Pemasaran Cabang Syariah.

3. Operation Manager (Kepala Operasional)

a. Kepala Operasional dan Pelayanan adalah Pejabat Struktural yang

ditetapkan Direksi untuk membantu Pemimpin Cabang Syariah dalam

pelaksanaan bisnis dan operasional Kantor Cabang Syariah.

27

b. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pokok unit kerja yang berada di bawah

Supervisi Kepala Operasional dan Pelayanan.

c. Mengontrol pelaksanaan administrasi dan dokumentasi seluruh file

dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan,

dana pihak ketiga dan jasa lainnya serta kegiatan umum dan SDM

Kantor Cabang Syariah.

4. Account Officer (Analisis Pembiayaan)

a. Pelaksana Account Officer adalah pelaksana yang bertanggung jawab

langsung kepada Kepala Pemasaran Cabang Syariah dalam

melaksanakan tugas-tugas pokok, tugas-tugas tambahan, kewajiban,

wewenang dan tanggung jawabnya di Kantor Cabang Syariah.

b. Mencari nasabah baru/calon nasabah untuk menawarkan produk

seperti : Giro Wadiah, Giro Mudharabah, Tabungan Wadiah,

Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah Mutlaqah, Deposito

Mudharabah dan lain sebagainya.

c. Melayani nasabah.

d. Menerima berkas surat permohonan pembiayaan dari nasabah.

e. Cek kelengkapan dokumen/berkas permohonan nasabah.

f. Permintaan BI checking.

g. Melakukan OTS terhadap usaha nasabah.

h. Analisa pembiayaan

i. Pemantauan fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada

nasabah.

28

5. Customer Service Officer (CSO)

a. Pelaksanan Customer Service adalah pelaksana yang bertanggung

jawab langsung kepada Kepala Operasional dan Pelayanan Cabang

Syariah dalam melaksanakan tugas-tugas pokok, tugas-tugas

tambahan, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya di Kantor

Cabang Syariah.

b. Melayani nasabah yang akan membuka rekening simpanan, membuat

ATM, mengganti buku tabungan/cheque/bilyet giro/ATM yang

hilang/rusak, memberikan informasi saldo, mencetak rekening/buku

tabungan, membuat referensi bank, melakukan transfer, inkaso serta

memberikan informasi lainnya yang berkaitan dengan produk dan jasa

bank.

c. Mencatat jumlah buku tabungan, buku cheque dan bilyet giro yang

diminta dari bagian umum.

d. Mencetak rekening koran.

e. Melakukan pemblokiran rekening.

f. Mengotrol dan menutup rekening pasif.

g. Membuat laporan pemakaian buku cheque dan bilyet deposito.

h. Membuat laporan list saldo tabungan, giro dan deposito setiap akhir

bulan.

6. Customer Service Representatif (CSR)

Melaksanakan kegiatan operasional dan pelayanan nasabah sesuai dengan

ketentuan dan standar pelayanan.

29

7. Head Teller

a. Head Teller adalah Pejabat Struktural yang ditetapkan Direksi yang

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Operasional dan

Pelayanan Cabang Syariah dalam melaksanakan tugas-tugas pokok,

tugas-tugas tambahan, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya

di Kantor Cabang Syariah.

b. Mengatur persediaan uang tunai dalam ruangan khasanah utama

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Operasional dan Pelayanan

penunjukan teller ATM dalam transaksi pengisian uang tunai dan atau

cash opname ATM pada mesin ATM yang berada dalam wilayah kerja

kantor cabangnya.

d. Mengajukan permohonan penambahan uang tunai kepada kepala

operasional dan pelayanan jika diperlukan.

e. Memberikan laporan rencana pengambilan uang tunai ke bank lain,

KCU atau ke bank indonesia.

f. Mengajukan penyetoran uang tunai ke KCU atau BI kepada kepala

operasional.

g. Memberikan laporan tentang penarikan uang tunai.

h. Menyerahkan uang kepada teller berdasarkan falidasi dan denominasi

modal kerja awal kepada teller.

i. Membukukan transaksi melalui menu head teller untuk memberikan

modal kerja yang dibuat oleh pelaksana teller.

30

j. Mengotorisasi transaksi pelaksana teller, kalau melebihi diatas limit

pelaksana teller.

k. Akhir hari terima setoran dari teller dan melakukan perhitungan secara

terperinci, dan mencocokan jumlah uang yang diterima dengan yang

tertulis pada form denominasi kas teller pertanggal hari ini.

l. Mengajukan penutupan cash in safe kepada kepala operasional dan

pelayanan apabila dalam brangkas melebihi limit.

m. Memeriksa semua kebenaran transaksi teller setiap akhir hari.

n. Menyerahkan rekapitulasi pemasukan dan pengerluaran kas harian

kantor cabang syariah yang telah ditanda tangani oleh head teller,

kepala opersional dan oleh pimpinan cabang kepada petugas bagiam

IT dan Akuntansi.

8. Pelaksana Teller

a. Pelaksanan teller adalah pelaksana yang bertanggung jawab langsung

kepada Head Teller Cabang Syariah dalam melaksanakan tugas-tugas

pokok, tugas-tugas tambahan, kewajiban, wewenang, dan tanggung

jawabnnya di Kantor Cabang Syariah.

b. Melayani nasabah yang melakukan transaksi penarikan, pembuatan

rekening, buku tabungan, penyetoran tunai serta transaksi setoran

kliring (wakalah) dan pemindahbukuan untuk semua jenis rekening

pada Bank.

c. Awal hari membuat denominasi modal kerja teller.

d. Meminta tanda tangan persetujuan modal kerja dari head teller dan

kepala opersional dan pelayanan.

31

e. Melakukan transaksi pengisian kas teller dari HT di sistem IBA untuk

modsl kerja teller.

f. Setelah mendapat modal kas teller, uang tunai disimpan dalam laci

teller.

g. Uang yang disimpan harus tersususn berdasarkan nilai uang.

h. Melakukan transaksi teller sesuai dengan transaksi yang terjadi.

i. Teller tidak dibenarkan untuk menuliskan pada slip setoran atau slip

penarikan, teller juga tidak diperbolehkan merubah atau mencoret

tulisan di slip setoran atau penarikan nasabah, dan bila ada koreksi

harus ada tanda tangan nasabah didekat coretan yang dibuat.

j. Bila uang kas teller habis, teller membuat denominasi untuk tambahan

kas teller dengan meminta tanda tangan persetujuan dari head teller

dan kepala operasional dan pelayanan.

k. Pada akhir hari, teller menghitung saldo kas dan membuat rekap kas

dan laporan transaksi teller ( jurnal transaksi sukses dan laporan

transaksi pembatalan bila ada pembatalan transaksi ) dan menyetorkan

uang tunai yang ada pada teller ke head teller, berikut rekap kas dan

laporan jurnal transaksi untuk diperiksa.

9. Back Office Officer (BOO)

a. Pelaksana PPT, Kliring dan RTGS adalah pelaksana yang

bertanggung jawab langsung kepada Head Operasional Cabang

Syariah dalam melaksanakan tugas-tugas pokok, tugas-tugas

tambahan, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya di Kantor

Cabang Syariah.

32

b. Menerima permintaan penyelesaian transaksi dari bagian umum dan

operasional yang ada di Kantor Cabang.

c. Menyelesaikan permintaan-permintaan yang masuk tersebut sesuai

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

d. Membuat PPAP penempatan antar bank setiap akhir bulan.

e. Membukukan PPAP.

f. Merekonsiliasi rekening UUS yang ada dibank lain.

g. Merekonsiliasi rekening konvensional syariah (RAK syariah) setiap

akhir bulan.

h. Membukukan gaji pegawai yang masuk ke rekening masing-masing

pegawai.

i. Memindahbukukan dana berdasarkan nota yang diberikan oleh

bagian lain.

j. Melakukan proses penyusutan pada bagian umum berdasarkan nota

setiap bulan.

k. Memastikan saldo rekening non costumer (rek perantara) bersaldo 0

setiap hari.

10. Pelaksana Akuntasni

a. Melakukan pengendalian mutu terhadap laporan keuangan, pelaporan

kepada BI dan pelaporan keuangan kepada pihak lainnya, serta

ketentuan perpajakan.

b. Menatausahakan buku besar dan sub buku besar.

c. Memastikan sebelum neraca dicetak melihat terlebih dahulu neraca

percobaan dimana neraca tersebut telah klop tidak terjadi selisih.

33

d. Mencetak neraca harian.

e. Menatausahakan neraca dan menjilidnya tiap bulan.

f. Memberikan informasi yang diminta oleh management mengenai

laporan keuangan misalnya laporan LPS, estimasi, dan realisasi bagi

hasil, perkembangan jumlah DPK/bulan dan lainnya.

g. Membayar dan melaporkan kekantor pelayanan pajak pratama, pajak

bagi hasil/bonus tabungan dan bagi hasil deposito tiap bulannya

h. Memverifikasi voucher-voucher tanda tangan pejabat.

i. Menatausahakan voucher.

j. Membundel voucher setiap harinya.

11. IT Coordinator

a. Pelaksana IT adalah pelaksana yang bertanggung jawab langsung

kepada Head Operasional Cabang Syariah dalam melaksanakan

tugas-tugas pokok, tugas-tugas tambahan, kewajiban, wewenang dan

tanggung jawabnya di Kantor Cabang Syariah.

b. Memastikan tiap pc telah terhubung dengan core banking system.

c. Memastikan bahwa core banking telah online.

d. Mengaktifkan server teller dan head teller .

e. Melakukan proses end off day dan end off month.

f. Melakukan back up data tiap harinya.

g. Menutup kantor pada core banking system.

h. Menindaklanjuti permasalahan core banking ke vendor.

34

12. Pelapor

a. Mengisi LBUS berdasrkan neraca bulanan pada form-form yang

tersedia.

b. Memastikan bahwa sudah tidak terjadi kesalahan pengisian pada tiap

form.

c. Mengirimkan dan memvalidasi laporan untuk bank Indonesia.

13. Pelaksana Umum

a. Pelaksana Umum adalah pelaksana yang bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Operasional dan Pelayanann Cabang Syariah dalam

melaksanakan tugas-tugas pokok, tugas-tugas tambahan, kewajiban,

wewenang dan tanggung jawabnya di Kantor Cabang Syariah.

b. Mempersiapkan rekomendasi-rekomendasi, dokumen-dokumen dan

pembukuan yang berkaitan dengan pengelolaan Aktiva Tetap dan

Inventaris, Alat Tulis Kantor, Administrasi Kepegawaian,

Pengamanan Kantor, Eksploitasi Kendaraan Dinas, Arsip dan

Ekspedisi, biaya umum dan SDM, pembukuan dan pelaporan

keuangan Kantor Syariah.

c. Membuat daftar penggajian karyawan/ti, honor, cleaning service, sopir

dan satpam sesuai dengan ketentuan yang berlaku disetujui oleh

kepala operasional dan pimpinan cabang kemudian diserahkan kepada

bagian PPT untuk dibukukan.

d. Membuat dan membayar setoran pajak penghasilan karyawan setiap

bulannya.

e. Membuat slip gaji dan menyerahkan kepada yang bersangkutan.

35

f. Membuat laporan penggajian setiap bulannya dan diteruskan ke

direksi divisi SDM kantor pusat.

g. Melakukan rekap absensi karyawan/ti setiap harinya dan dilaporkan

kepada kepala operasional dan pimpinan cabang.

h. Membuat nota tagihan sewa kendaraan, pembelian barang dan nota-

nota lainnya yang berkaitan dengan umum dan diserahkan ke bagian

PPT untuk dibukukan.

i. Membuat nota tagihan asuransi dari PT asuransi bangun askrida

syariah.

36

Gambar 3.1 Struktur Organisasi

Bank 9 Jambi Syariah

DIREKSI

Pemimpin Cabang Syariah

H. ACHMAD JAIS

Kepala Pemasaran M Achsien Anthony

Kepala Operasional dan Pelayanan Nasabah

R O S N I

Head Pembiayaan Firsan Sadli

Pelaksana Pembiayaan

1. Kiki Febriantama

2. Wilza Utami

Marketing 1. Dian shelyna 2.Mira Nathasa

Pelaksana Penyelamata

n Pembiayaan

----------

Kantor Cabang Pembantu

Kantor Kas

Head Teller Indah Syairani

Head Operasional -------

Teller Nining Roihani

Customer Service

1. Tengku Weyla

2. Astari

Pel. Akuntansi, Pelaporan, TI &

Penyelesaian Transaksi

1. Devi Muthia Rizqi (Akuntansi

/Pelaporan) 2. Iswanto (PPT) 3. Khairon Ansori

(Pelaporan)

37

C. Produk-Produk Bank 9 Jambi Syariah

1. Produk Dana (funding)

a. Tabungan

1) Tabungan Siginjai Ib

2) Tabunganku iB

3) Tabungan Niat Haji

b. Giro Wadi’ah

c. Deposito Mudharabah

2. Produk Pembiayaan (financing)

a. Akad Murabahah

1) Modal Kerja

2) Investasi

3) Konsumtif, terdiri dari Kendaraan dan Perumahan

b. Akad Musyarakah

1) Modal Kerja

2) Investasi

3. Jasa Produk

1) ATM Card

2) Pembayaran melalui menu pemindahbukuan di ATM

3) Transfer sesama Bank Jambi

4. Jasa Operasional

1) RTGS (Real Time Gross Settlement)

2) Referensi bank

38

D. Hasil Kegiatan Magang.

1. Karakteristik Pembiayaan Konsumtif untuk PNS di Bank 9 Jambi

Syariah

a. Jenis-jenis pembiayaan konsumtif dibank 9 Jambi syariah

Dalam usaha meningkatkan daya saing bank 9 Jambi syariah,

direksi telah mengeluarkan kebijakan pembiayaan konsumtif yang terdiri

dari :

1) iB pembiayaan pemilikan rumah ( iB PPR )

2) iB pembiayaan pada pegawai negeri ( iB PPP )

3) iB pembiayaan pensiunan pegawai ( iB PPPN )

4) iB pembiayaan profesi ( iB PP )

5) iB pembiayaan pembelian kendaraan bermotor ( iB PPKB )

6) iB pembiayaan multi guna ( iB PMG )

b. Ketentuan Umun/kebijakan pembiayaan pada Pegawai Negeri

1) Calon nasabah

Pembiayaan konsumtif diberikan langsung kepada perorangan (end

user) dengan tujuan untuk penggunaan pribadi dan bukan digunakan

untuk tujuan niaga (usaha). Pembiayaan yang digunakan untuk tujuan

usaha tidak dapat digolongkan dalam pembiayaan konsumtif. Yang

dapat diberikan pembiayaan konsumtif adalah :

a) Pegawai Negeri Sipil

b) Pensiunan Pegawai Negeri

c) Anggota DPRD

d) Pegawai Bank Jambi

39

e) Pegawai swasta

Dalam bank 9 Jambi syariah jenis pembiayaan yang diperuntukan

untuk pegawai negeri sipil adalah pembiayaan pada pegawai (iB PP).

Pembiayaan pada pegawai ( iB PP ) adalah pembiayaan yang

menggunakan prinsip jual beli dengan akad murabahah. Dalam hal

ini, nasabah bertindak sebagai pembeli dan bank sebagai penjual.

Di mana harga jual bank adalah harga beli pada supplier ditambah

keuntungan yang disepakati bersama sebagaimana tercantum

dalam akad. Pemberian pembiayaan dapat dilakukan dengan cara

perorangan secara langsung atau bekerja sama dengan kantor

dinas/jawatan tempat pemohon bekerja yang bersedia menjamin

dengan menerbitkan surat jaminan bagi karyawan yang ingin

memenuhi kebutuhan pribadi seperti membiayai perbaikan rumah

tinggal, pembelian alat-alat rumah tangga dan konsumsi lainnya.

2) Jumlah pembiayaan

Jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan dan didasarkan pada analisa

kelayakan dari besar angsuran yang dimungkinkan, jangka waktu dan

jaminan yang diserahkan sebagai agunan kecuali untuk PNS, CPNS

jumlah maksimal pembiayaan yang dapat diberikan sebesar Rp.

100.000.000 (seratus juta rupiah) tanpa agunan/jaminan dan atau

ditetapkan dengan surat keputusan direksi tentang batas maksimum

plafond pembiayaan konsumtif. Bagi dewan komisaris, direksi

pegawai bank Jambi dan dewan pengawas syariah bank Jambi jumlah

maksimum pembiayaan yang dapat diberikan mengacu pada surat

40

keputusan direksi bank Jambi tentang pembiayaan intern dan

maksimal jumlah pembiayaan dapat berubah setiap saat sesuai surat

keputusan direksi.

3) Jangka waktu pembiayaan.

Jangka waktu pembiayaan maksimal yang dapat diberikan pegawai

tetap/ pegawai negeri sipil disesuaikan dengan masa kerja dengan

batas maksimal 10 tahun, bagi calon pegawai negeri sipil maksimal

jangka waktu pembiayaan 2 tahun dan atau ditetapkan dengan surat

keputusan direksi. Bagi dewan komisaris, direksi, pegawai bank

Jambi, atau dewan pengawas syariah jangka waktu ditetapkan dengan

surat keputusan direksi.

4) Besar angsuran

Persentase maksimal besarnya angsuran per bulan dibandingkan

dengan pendapatan/gaji yang diterima setiap bulan yang dibuktikan

dengan slip penghasilan dari tempat pemohon, bagi calon pegawai

negeri sipil, pegawai negeri sipil tidak melebihi 70% dari penghasilan

bersih yang diterima, bagi dewan komisaris, dewan pengawas syariah,

direksi atau bank Jambi tidak melebihi 50% dari penghasilan bersih

yang diterima dan atau ditetapkan dengan surat keputusan direksi.

Marjin yang harus dibayar adalah sesuai dengan jangka waktu

nasabah tersebut misalnya nasabah tersebut meminjam dana

Rp.10.000.000,00. dengan jangka waktu 5 tahun dengan marjin 7,00%

maka nasabah tersebut harus membayar ansuran setiap bulan sebesar

Rp.225.000,00.

41

5) Jaminan.

Bagi CPNS, PNS dengan pembiayaan sampai jumlah tertentu atau

sesuai yang ditetapkan dalam surat keputusan direksi, wajib

menyerahkan surat keputusan calon pegawai, surat keputusan

pengangkatan pegaawai, surat keputusan asli pangkat terakhir, asli

kartu pegawai, asli kartu taspen demikian juga bagi pegawai

BUMN/BUMD dan yayasan lainnya disesuaikan dengan kebijakan

instansi/perusahaan yang bersangkutan.

Bagi PNS dengan pembiayaan diatas Rp. 100.000.000 ditetapkan

dengan surat keputusan direksi dan bagi pegawai tetap

BUMN/BUMD, perusahaan swasta atau yayasan lainnya serta bagi

dewan komisaris, direksi, pegawai bank jambi dan dewan pengawas

syariah dengan pembiayaan diatas tertentu sesuai yang ditetapkan

dalam surat keputusan direksi, calon nasabah wajib menyerahkan

jaminan berupa : tanah atau tanah dan bangunan yang telah

bersertifikat hak milik dan hak guna bangunan, surat-surat kendaraan

roda empat dengan umur kendaraan maksimal 5 tahun pada saat akad

pembiayaan.

6) Asuransi

Nasabah harus menutup asuransi jiwa pembiayaan sebesar nilai pokok

pembiayaan dengan jangka waktu asuransi selama jangka waktu

pembiayaan kepada asuransi yang ditunjuk bank jambi syariah dengan

banker`s clause bank Jambi syariah.

42

7) Pengikatan pembiayaan

Pengikatan pembiayaan dilakukan secara dibawah tangan.

8) Pengikatan jaminan

Harus dilakukan secara notariil oleh notaris yang ditunjuk bank Jambi

syariah, kecuali untuk jaminan berupa deposito dapat dilakukan secara

dibawah tangan.

9) Denda keterlambatan.

Atas setiap keterlambatan angsuran dikenakan dana keterlambatan.

Jumlah denda keterlambatan pembayaran angsuran mengacu pada

surat keputusan direksi yang berlaku, atas denda tersebut dimasukan

dalam rekening dana kebajikan.

10) Pelunasan dipercepat.

Pelunasan dipercepat/ sebelum jatuh tempo pembiayaan dapat

dilakukan setiap saat.

E. Mekanisme pembiayaan konsumtif pada pegawai

1. Mengajukan Permohonan

Dalam hal ini nasabah datang ke bank untuk meminta agar diberikan

permohonan pembiayaan dengan membawa dokumen-dokumen yang

diperlukan, dalam hal ini kriteria pemohon adalah CPNS atau PNS yang

gaji atau penghasilannya melalu bank 9 Jambi syariah, dewan komisaris,

dewan pengawas syariah, dewan direksi dan pegawai bank 9 Jambi.

Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah yaitu :

a. Foto copy ktp nasabah suami / istri nasabah ( jika telah menikah )

termasuk kartu keluarga dan surat nikah/cerai (jika cerai).

43

b. Khusus untuk PNS dengan pembiayaan diatas Rp. 100.000.000 wajib

menyerahkan jaminan sebagai agunan dan bagi pegawai lainnya yang

pembayaran gaji/penghasilannya tidak melalui bank 9 Jambi syariah

wajib menyerahkan jaminan sebagai agunan.

c. NPWP untuk pembiayaan diatas Rp. 100.000.000.

d. Tidak termasuk daftar hitam dan daftar macet bank indonesia.

e. Slip gaji terakhir yang ditandatangani bendaharawan kantor

dinas/jawatan.

f. Surat jaminan dari kantor dinas/jawatan.

g. Surat pernyataan bendaharawan gaji.

h. Surat kuasa memotong gaji dari pemohon.

i. Pas photo ukuran 3x4 (satu buah).

2. Wawancara awal

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung

berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan

bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan

yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan

kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

3. On the spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai

objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot

dicocokkan dengan hasil wawancara awal.

44

4. Analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan hal penting untuk realisasi pembiayaan

dalam perbankan syariah. Analisi bertujuan mencegah secara dini

kemungkinan terjadinya default oleh nasabah, analisis pembiayaan

merupak faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil

keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan,

analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis

dikerjakan oleh aparat pelaksana khusus atau pejabat pembiayaan. Pada

dasarnya untuk meneliti apakah usaha tersebut telah memenuhi prinsip

perbankan syariah atau tidak, serta dimaksudkan untuk :

a. Menilai kelayakan usaha calon peminjam

b. Meminimalisir atau menekan resiko akibat tidak terbayarnya

pembiayaan

c. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

5. Persetujuan Pembiayaan

Setelah tahap-tahap diatas dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah

memberikan persetujuan. Apakah bank setuju atau tidak dalam

memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut. Dalam bank 9 Jambi

syariah persetujuan pembiayaan harus disetuji oleh pimpinan cabang. Jika

pimpinan cabang setuju maka pembiayaan akan diberikan, namun apabila

pimpinan cabang tidak setuju maka pembiayaan tersebut dibatalkan

atau tidak akan dikeluarkan.

45

6. Keputusan Pembiayaan

Apabila telah di setujui, maka langkah selanjutnya adalah keputusan

pembiayaan. Keputusan pembiayaan ini dilakukan untuk menilai

apakah pembiayaan tersebut diterima ataupun ditolak. Dan seluruh berkas

dapat diterima oleh bank.

7. Kontrak perjanjian

Dalam kontrak perjanjian antara bank dengan nasabah terdapat akad-akad

yang harus dibaca, dipahami, dan ditandatangani oleh nasabah tersebut.

Dalam akad kontrak perjanjian tersebut berisi harga beli, harga jual,

keuntungan yang diperoleh oleh bank (margin), jangka waktu pelunasan

dan pembayaran yang harus di bayar setiap bulan oleh nasabah serta

biaya-biaya lainnya seperti biaya administrasi pembiayaan dan biaya

notaris.

8. Pencairan

Jika nasabah sudah memahami dan menandatangani isi dari akad

kontrak perjanjian maka pembiayaan akan dicairkan oleh bank, dan

nasabah tidak harus ke bank karena akan di kabarkan melalui telepon

oleh pihak bank bahwa pembiayaan tersebut sudah dikirim ke rekening

nasabah.

F. Kelebihan dan kelemahan Pembiayaan Konsumtif

Beberapa kelebihan yang membuat meningkatnya pembiayaan konsumtif

di bank 9 Jambi syariah meningkat, antara lain :

46

1. Pelayanan cepat

Apabila nasabah yang meminjam pembiayaan adalah pegawai negeri sipil

maka dalam satu hari pembiayaan tersebut dapat dicairkan apabila berkas-

berkas yang dibutuhkan dapat terpenuhi.

2. Promosi

Dalam mengenalkan produk pembiayaan di bank 9 Jambi syariah, peran

marketing sangatlah penting, karena strategi marketing bank 9 Jambi

syariah sangatlah baik, mereka memperkenalkan produk ke kantor atau

dinas pemerintah provinsi Jambi, hal ini banyak dari PNS dari kabupaten

ataupun kota banyak mengajukan pembiayaan ke bank 9 Jambi syariah.

3. Minat nasabah

Dengan mudahnya syarat pengajuan pembiayaan di bank 9 Jambi syariah,

membuat minat nasabah ke bank 9 Jambi syariah untuk melakukan

pengajuan pembiaayan lebih terbuka, sebab mereka tidak perlu repot-repot

ke bank lain yang dengan persyaratan yang lebih sulit.

4. Pelayanan yang prima.

Dalam perbankan syariah pelayanan merupakan poin penting untuk

memajukan suatu lembaga keuangan, karna dengan pelayan prima dan

ramah nasabah menjadi terbuka untuk melakukan transaksi di bank

tersebut.

5. Ditangani oleh orang yang profesional

Dengan demikian, dapat dilakukan bahwa profesional merupakan kunci

utama dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah. Apabila semua

47

kriteria tersebut dipenuhi, maka setiap permasalahan yang terjadi

ditengah-tengah masyarakat akan dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat

dan tepat.

Beberapa kelemahan yang terdapat di pembiayaan konsumtif di bank 9

Jambi syariah, antara lain :

a. Apabila pegawai swasta, pengusaha atau lainnya mengajukan pembiayaan,

pencairan pembiayaan sedikit lama, karena pihak bank harus melakukan

on the spot ke lokasi agunan yang ditangguhkan.

b. Apabila nasabah yang mengajukan pembiayaan dari kalangan pengusaha,

usaha tersebut minimal 3 tahun berjalan atau beroperasi, hal ini untuk

mengurangi resiko yang terjadi akibat dari pembiayaan macet.

G. Faktor Penghambat Pembiayaan Konsumtif

Selama dalam memberikan pembiayaan kepada pegawai negeri sipil, bank

9 Jambi syariah hanya sedikit menemukan hambatan dalam memberikan

pembiayaan tersebut, karena setiap bulan pegawai negeri sipil setiap bulan

menerima gaji dan langsung dipotong dengan angsuran sesuai dengan perjanjian

antara nasabah dengan pihak bank. Kecuali dalam memberikan pembiayaan

kepada swasta, karena dalam memberikan pembiayaan harus dilihat dari

kemampuan nasabah tersebut dari segi jaminan ataupun usaha yang dikerjakannya

tersebut.18

Kasus yang pernah terjadi dalam memberikan pembiayaan konsumtif

kepada PNS adalah seorang dokter mengajukan pembiayaan di bank 9 Jambi

syariah, dengan cara mengangsur pembiayaan dengan cara setor sendiri, awal

18

Wawancara dengan Bapak H. Achmad Jais, SE.,M.EI (Branch Manager) Bank 9 Jambi

Syariah pada tanggal 13 Juli 2018 pukul 16.28 WIB

48

mula nasabah tersebut lancar membayar pokok dan marjin pembiayaan tersebut,

lama-kelamaan nasabah tersebut tidak mau membayar marjin dari bank tersebut

dan hanya mau membayar pokoknya saja, dia menyebut jika marjin dari bank

tersebut adalah riba dan kasus itu sekarang diselesaikan dengan cara musyawarah.

H. Resiko Dalam Memberikan Pembiayaan.

Dalam kehidupan pasti ada yang namanya resiko, begitu pula dalam

memberikan pembiayaan konsumtif kepada nasabah, tetapi dalam memberikan

pembiayaan kepada pegawai negeri sipil resiko yang terjadi kemungkinan sangat

kecil, dikarenakan pegawai negeri sipil sulit untuk diberhentikan kecuali ada suatu

masalah yang diharuskan pegawai tersebut diberhentikan. Jika pun pegawai negeri

sipil tersebut berhenti dan menyebabkan pembiayaan macet maka pembiayaan

tersebut di cover oleh asuransi. Sedangkan resiko yang terjadi dalam memberikan

pembiayaan kepada swasta adalah sangat tinggi, sebab bank menilai kemampuan

nasabah dari kelayakan usaha dan jaminan yang diberikan, apabila pembiayaan

tersebut macet maka pembiayaan tersebut dicover oleh asuransi. Walaupun

diasuransikan bank tetap berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada

pegawai negeri sipil ataupun swasta.

I. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah

Secara umum strategi yang dijalankan sebagai upaya penyelesaian

pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Stay Strategy

Strategi saat Bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan

nasabah dalam konteks waktu jangka panjang.

49

a. Penagihan intensif

b. Rescheduling ( penjadwalan kembali )

Memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini si debitur

diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pemiayaan

misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan

menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih

lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang jangka waktu

angsuran Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka

waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran

pembiayaannya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36

kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun

menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.19

c. Reconditioning ( persyaratan kembali ).

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti;

1) Penundaan pembayaran marjin sampai waktu tertentu.

Dalam hal penundaan pembayaran marjin sampai waktu tertentu,

maksudnya hanya marjin yang dapat ditunda apembayarannya,

sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

2) Penurunan marjin

Penurunan marjin dimaksudkan agar lebih meringankan beban

nasabah. Sebagai contoh jika marjin per tahun sebelumnya

dibebankan 20 % diturunkan menjadi 18 %. Hal ini tergantung

dari pertimbangan yang bersangkutan.

19 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syari’ah, Kencana, Jakarta:2014 hal. 434

50

a) Penurunan marjin akan mempengaruhi jumlah angsuran yang

semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu

meringankan nasabah.

b) Pembebasan marjin

Dalam pembebasan marjin diberikan kepada nasabah dengan

pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar

pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai

kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai

lunas.

d. Restructuring ( penataan kembali ), yaitu perubahan persyaratan

pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling dan reconditioning

antara lain meliputi : penambahan dana fasilitas pembiayaan bank,

konversi akad pembiayaan dan konversi pembiayaan menjadi surat

berharga syariah berjangka waktu menengah.20

2. Phase out Strategy

Strategi saat pada prinsipnya Bank tidak ingin melanjutkan hubungan

bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang

panjang,kecuali bila ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung

kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah. Strategi yang umumnya

dijalankan, selanjutnya akan ditempuh dengan melibatkan jalur hukum,

yaitu dapat berupa:

20

Ibid, hal 434

51

a. BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), penyelesaian

tersebut dilakukan melalui keadaan setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah.

b. Pengadilan, Melakukan gugatan terhadap aset-aset lainnya milik

nasabah; baik yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri

Pelaporan pidana terhadap nasabah dan sebagainya.

c. Melibatkan pihak kepolisian

Alternatif terakhir ini dilakukan apabila:

1) Nasabah tidak dapat dihubungi.

2) Nasabah melarikan diri.

3) Nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan

kewajibannya sementara sesungguhnya nasabah memiliki

kemampuan untuk itu.

4) Nasabah tidak bersedia menyerahkan agunannya

J. Manfaat Dalam Memberikan Pembiayaan.

1. Bagi perusahaan dan karyawan

a) Dapat meningkatkan aset, modal dan keuntungan perusahaan. Hal ini

dapat tercermin pada perolehan laba, dengan adanya peningkatan

laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas

bank.

b) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan

memasarkan produk dana dan jasa bank.

c) Dapat meningkatkan kesehjateraan dan loyalitas karyawan.

52

d) Dalam mudahnya mencari nasabah pegawai negeri sipil, karyawan

tidak perlu repot-repot turun ke lapangan, langsung saja pergi ke

instansi-instansi pemerintah.

e) Memperbaiki produktifitas karyawan.

2. Bagi masyarakat

a) Terpenuhinya kebutuhan nasabah yang bersifat konsumtif.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank keapda nasabah memberikan

manfaat untuk memenuhi kebutuhannya misalnya pembelian bahan

bangunan, pembelian kendaraan dan lainnya yang bersifat

konsumtif.

b) Dalam cepatnya penanganan dalam meberikan pembiayaan kepada

nasabah, nasabah tidak perlu repot-repot untuk datang dan kembali

ke bank karena apabila berkas-berkas untuk pengajuan permohonan

terpenuhi, pencairan dapat dilakukan satu hari setelah pengajuan

pembiayaan.

c) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan

kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya,

sehingga nasabah dapat mengestimasikan keuangnnya dengan

tepat.21

21

Ismail, perbankan syariah, kencana, Jakarta, 2011, hal 111

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah jelaskan di atas mengenai “

Mekanisme Pembiayaan Konsumtif bagi PNS di Bank 9 Jambi Syariah” maka

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada bank 9 Jambi Syariah pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan

yang paling meningkat dari tahun ke tahun, dilihat dari segi plafond

pembiayaan ataupun dari jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan

konsumtif. Pembiayaan konsumtif ini dikhususkan bagi pegawai

dilingkungan pemerintah, BUMN, pengusaha, maupun wiraswasta. Dan

biasanya bersifat perorangan. Tidak hanya pegawai pemerintah saja, tetapi

pegawai swasta juga diberikan pembiayaan konsumtif apabila mereka

dianggap mampu untuk membayar dan melunasi pembiayaan tersebut

sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan

2. Pada bank 9 Jambi Syariah pasar dari bank adalah nasabah dari Pegawai

Negeri Sipil karena perbandingan jumlah nasabah yang mengajukan

pembiayaan pegawai negeri sipil dan swasta adalah 80 : 20 .

3. Dalam memberikan pembiayaan konsumtif di bank 9 Jambi Syariah resiko

yang terjadi karena kemungkinan tidak terbayarnya sangatlah kecil,

dikarenakan angsuran langsung dipotong melalui bendaharawan instansi

atau dinas tempat nasabah bekerja.

53

54

B. Saran

Berdasarkan pengamatan yang diamati pada Bank 9 Jambi Syariah

selama melakukan kegiatan kerja praktik maka ada beberapa saran yang diberikan

yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank 9 Jambi Syariah harus sesuai

dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh instansi tersebut. Dalam hal

ini analisis pembiayaan harus benar-benar mensurvei nasabah yang

mengambil pembiayaan seperti terlalu percaya kepada nasabah dalam

kelengkapan data, kurang memahami dan mengetahui karakter nasabah,

sehingga nasabah melalaikan kewajibannya untuk melunasi

pembiayaan murabahah yang telah diberikan.

2. Seorang analisis pembiayaan harus benar-benar teliti dalam

memberikan pembiayaan kepada nasabah supaya tidak terjadi pembiayaan

bermasalah dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

3. Bank 9 Jambi Syariah seharusnya menggunakan semua jenis akad yang

sudah ditentukan supaya memudahkan nasabah dalam melakukan

transaksi keuangan berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Adimarwan, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, Raja Grafindo, 2004.

Asiyah, Binti Nur, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Kalimedia,

Yogyakarta, 2015.

Burhan,Bungin.”Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi”,Kencana.

Jakarta.2013

Ikatan Bankir Indonesia,Mengelola Bank Syariah(PT Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta:2014

Juliansyah Noor, Metode Penelitian, Jakarta: Pranadamedia Group, 2011

Soeratno.Lincolin Arsyad, Metodelogi Penelitian, Sekolah Tinggi Ilmu

Manajemen YKPN, Yogyakarta:2008

Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syari’ah, Kencana, Jakarta:2014

Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2014

LAMPIRAN

SimPel di SDN 149/IV Kota Jambi dengan memberikan Hadiah kepada

Siswa/Siswi sebagai wujud apresiasi mereka yang telah menyisihkan uang

jajannya untuk ditabung di Bank Jambi Syariah melalui tabungan SimPel iB

Melakukan kegiatan tabungan simpel

Disela Waktu Istirahat Kami Membiasakan Untuk Beribadah Terlebih

Dahulu

Mengentri Askum Bundel Nasabah Baru Dan Top UP

Mengentri Dana pembiayaan nasabah

Mengocek Bundel Voucher Pembelian

Foto Bersama Dengan Karyawan PT BPD Jambi Unit Usaha Syariah

Foto Bersama Siswi Dari SMKN 1 Betara Tanjung Jabung Barat