Laporan Magang Ika Rizki Rahmawati -107101000136

GAMBARAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN WILAYAH

SETEMPAT (PWS) GIZI LIMA PUSKESMAS DI WILAYAH

KERJA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SELATAN

TAHUN 2010

LAPORAN MAGANG

OLEH :

Ika Rizki Rahmawati

Nim : 107101000136

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1430 H/2011 M

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT

PEMINATAN GIZI

MAGANG, APRIL 2011

Ika Rizki Rahmawati, NIM: 107101000136

Gambaran Pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Gizi Lima

Puskesmas Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun

2010

xviii + 121 halaman, 9 bagan, 9 tabel, 2 diagram, 13 lampiran

ABSTRAK

Kurang gizi masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Hal ini

ditandai dengan masih tingginya prevalensi balita gizi buruk yaitu sebesar 4,9 % dan

gizi kurang 13 % (Riskesdas, 2010). Secara nasional sekitar 62,3% rumah tangga

telah megunakan garam beriodium dan baru 6 provinsi yang telah mencapai target

Universal Salt Iodization 2010 (Riskesdas, 2007). Walaupun Indonesia telah

dinyatakan bebas masalah kurang vitamin A klinik (Xeropthalmia) pada tahun 1992

namun kekurang vitamin A pada balita sangat berhubungan dengan pertumbuhan dan

perkembangan balita tersebut, sekitar 71,5% vitamin A telah di distribusikan kepada

anak umur 6-59 bulan (Riskesdas, 2007). Ketersediaan data secara cepat, akurat, dan

berkesinambungan menjadi faktor penting untuk dapat melacak dan menjaring

dengan cepat permasalahan gizi di suatu wilayah.

Kegiatan magang ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum mengenai

pelaksanaan pemantauan wilayah setempat (PWS) gizi lima puskemas wilayah kerja

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2010. Metode pengumpulan data

dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi pustaka selama 26 hari kerja pada

Februari – Maret 2011. Adapun pelaksanaan PWS-Gizi di lima puskesmas meliputi

pengumpulan, pencatatan, pengolahan, pelaporan, penyajian dan analisis data.

Penetapan target sasaran setiap puskesmas dilakukan oleh Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan berdasarkan jumlah penduduk masing-masing wilayah.

Pelaksanaan PWS-Gizi tingkat Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan sudah sesuai dengan ketetapan indikator Depkes 2008 yaitu

prevelensi Ibu hamil Kurang Energi Kronis (Bumil KEK), prevelensi Bayi Berat

Rendah (BBLR), cakupan ASI Ekslusif, cakupan desa dengan garam beryodium baik,

pemantauan pertumbuhan, cakupan 90 TTD ibu hamil dan cakupan kapsul vitamin A

dosis tinggi untuk balita dan ibu nifas. Lokasi utama dalam pengumpulan, pencatatan,

pengolahan data PWS-Gizi dilakukan pada posyandu. Lokasi lain yang menjadi

sumber data Puskesmas, bidan, klinik dan RB swasta. Pelaksanaan pencatatan,

pengolahan dan pelaporan tingkat posyandu dilakukan oleh kader posyandu.

Penanggung jawab PWS-Gizi tinkat puskesmas seorang TPG (tenaga

pelaksana gizi) yang dibantu bidan koordinator, bidan desa dan kader posyandu.

Pelaksanaan PWS-Gizi di lima puskesmas mengalami kelamahan pencatatan,

pengolahan dan pelaporan data pada indikator cakupan ASI eksklusif dan prevelensi

BBLR di tingkat posyandu maupun puskesmas. Hal tersebut ditandai oleh tidak

terdapatnya informasi cakupan ASI eksklusif dan prevelensi BBLR di puskesmas

secara pasti. Kelemahan pun terjadi pada pelaporan data dari bidan, klinik dan RB

swasta kepada puskesmas, diakui puskesmas keterlambatan bahkan tidak

dilaporkannya data sering terjadi. Dari lima puskesmas, hanya satu puskesmas yang

pernah terlambat mengirimkan laporan LB3 kepada pihak Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan. Saran yang diberikan ialah pelatihan dan pengawasan terhadap

kader, bidan desa, juga TPG dalam pencatatan, pengolahan dan pelaporan cakupan

ASI ekslusif dan prevelensi BBLR serta memberikan teguran, sangsi dan membuat

kesepakatan baru dengan bidan, klinik dan RB swasta dalam hal pelaporan data

terkait dengan PWS-Gizi di Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan.

Daftar bacaan : 13 (1996-2011)

KATA PENGANTAR

Segala syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT , atas segala

limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan

magang dengan judul “gambaran pelaksanaan pemantauan wilayah setempat (PWS)

gizi lima puskemas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun

2010. ” walaupun masih ada kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Salawat serta

salam tidak lupa disampaikan kepada baginda Rasulallah SAW yang membawa

umatnya kejalan yang diridhai SWT.

Penyusunan laporan magang ini tidak dapat selesai tanpa bantuan, kerjasama,

dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis

menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. dr. Yuli Prapanca Satar, MARS, Selaku Kepala program studi Kesehatan

Masyarakat.

2. Ibu Yuli Amran SKM, MKM, selaku penanggung jawab magang.

3. Ibu Febrianti, Msc, selaku dosen pembimbing Fakultas Kedokteran dan Ilmu

Kesehatan atas konsultasi, arahan dan bimbingannya selama kegiatan magang

berlangsung.

4. Bapak H. Dadang, S. Ip, M. Epid, selaku kepala Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan atas kesempatan dan izinnya untuk melakukan magang.

5. Ibu Drg. Hj. Khairati, M.Kes, selaku kepala bidang kesehatan keluarga di

Dinas Kesehatan Kota Tangerang atas bimbingan dan ruangan kerjanya

selama kegiatan berlangsung.

6. Ibu Ida Kurniasih, SKM, selaku pembimbing lapangan atas saran dan

bimbingannya selama proses magang berlangsung maupun dalam proses

penyusunan laporan di tempat magang.

7. Seluruh staff Dinas Kesehatan Tangerang Selatan yang telah membantu

penulis selama magang.

8. Seluruh Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) dan staff Puskesmas Ciputat, Ciputat

Timur, Jurang Mangu, Jombang dan Pamulang.

9. Orangtua tercinta yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, motivasi,

perhatian dan pengorbanan yang tidak akan pernah putus serta adik-adikku

Virda Dzikria Rahmawati dan Sarah Rifka Rahmawati.

10. Sahabat-sahabat terbaikku, Mellysa Putri Neldi, Siti Pipit Nurzeha Puspa

Bhayangkaari, Yeni Aryati Safitri, Ayu Pradipta yang selalu menemaniku

dalam suka dan duka, motivasi dan pemberi inspirasi serta Reinaldy Eka

Syahwal.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh

karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun agar di masa

mendatang penulis dapat menyusun laporan yang lebih baik lagi.

Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan

mengenai gizi bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis mohon maaf

apabila dalam penyusunan laporan ini terdapat kekurangan dan kesalahan baik

sengaja maupun tidak disengaja.

Ciputat, April 2011

Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ika Rizki Rahmawati

Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 22 Juni 1989

Alamat : Perumahan Pos dan Giro Blok A.1 no 2

Rt. 04 Rw. 10 Puspasari

Kecamatan Citeureup, Kab. Bogor

Jawa Barat - 16810

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Email : [email protected]

Telepon : 0857 80** 0640

Riwayat Pendidikan

1994 – 1995 TK Islam Karya Mukti

1995 – 2001 SD Negeri Citeureup 04

2001 – 2004 SMP Negeri 1 Citeureup

2004 – 2007 SMA Negeri 1 Cibinong

2007 – sekarang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

mailto:[email protected]

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI .................................................................................................................. i

LEMBAR PERSETUJUAN .........................................................................................iii

LEMBAR PENGUJIAN .............................................................................................. iv

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ...................................................................................... v

KATA PENGANTAR .................................................................................................. vi

DAFTAR ISI ............................................................................................................. viii

DAFTAR SINKATAN DAN ISTILAH ..................................................................... xiii

DAFTAR BAGAN....................................................................................................... xv

DAFTAR DIAGRAM ............................................................................................... xvi

DAFTAR TABEL ..................................................................................................... xvii

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ xviii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1

1.1. Latar Belakang .................................................................................... 1

1.2. Tujuan .................................................................................................. 2

1.2.1. Tujuan Umum ............................................................................. 2

1.2.2. Tujuan Khusus ............................................................................ 2

1.3. Manfaat ................................................................................................ 3

1.3.1. Bagi Penulis ................................................................................ 3

1.3.2. Bagi Prodi Kesmas UIN Jakarta .................................................. 4

1.3.3. Bagi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan............................ 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 5

2.1. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ............................................. 5

2.1.1 Pengertian ................................................................................... 5

2.1.2 Fungsi Puskesmas ....................................................................... 5

2.2. Dinas Kesehatan Kota atau Daerah ....................................................... 8

2.3. Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) - Gizi ........................................ 8

2.3.1 Pengertian ................................................................................... 8

2.3.2 Cakupan PWS-Gizi ..................................................................... 9

2.3.3 Landasan Hukum ........................................................................ 9

2.3.4 Prinsip-prinsip dasar PWS-Gizi ................................................. 10

2.3.5 Tujuan ....................................................................................... 11

2.3.5.1 Tujuan Umum ................................................................. 11

2.3.5.2 Tujuan Khusus ................................................................ 11

2.3.6 Manfaat ..................................................................................... 12

2.3.7 Lingkup Pengelolaan PWS-Gizi ................................................ 12

2.3.7.1 Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (Bumil KEK) ............... 13

A.1 Indikator .................................................................... 13

A.2 Pengumpulan Data ..................................................... 14

A.3 Pencatatan, Pengolahan dan Pelaporan data ................ 14

A.4 Analisis dan Penyajian ............................................... 16

2.3.7.2 Ibu Hamil yang mendapat 90 TTD .................................. 16

B.1 Indikator..................................................................... 16

B.2 Pengumpulan Data ..................................................... 17

B.3 Pencatatan, Pengolahan dan Pelaporan data ................ 17

B.4 Analisis dan Penyajian................................................ 19

2.3.7.3 Berat Badan Lahir Rendah .............................................. 19

C.1 Indikator..................................................................... 19

C.2 Pengumpulan Data ..................................................... 20

C.3 Pencatatan, Pengolahan dan Pelaporan data ................ 20

C.4 Analisis dan Penyajian................................................ 22

2.3.7.4 ASI - Eksklusif ............................................................... 22

D.1 Indikator .................................................................... 22

D.2 Pengumpulan Data ..................................................... 23

D.3 Pencatatan, Pengolahan dan Pelaporan data ................ 23

D.4 Analisis dan Penyajian ............................................... 25

2.3.7.5 Pemantauan Pertumbuhan ............................................... 25

E.1 Indikator ..................................................................... 25

E.2 Pengumpulan Data...................................................... 27

E.3 Pencatatan, Pengolahan dan Pelaporan data ................ 29

E.4 Analisis dan Penyajian ................................................ 30

2.3.7.6 Pemberian Kapsul Vitamin A Dosis Tinggi ..................... 30

F.1 Indikator ..................................................................... 30

F.1.1 Cakupan Balita yang Mendapat Kapsul

Vitamin A dosis tinggi ....................................... 30

F.1.2 Cakupan Ibu Nifas yang Mendapat Kapsul

Vitamin A dosis tinggi ....................................... 31

F.2 Pengumpulan Data ...................................................... 32

F.3 Pencatatan, Pengolahan dan Pelaporan data ................. 33

F.3.1 Bayi (6-11 bulan) ................................................ 33

F.3.2 Balita (12-59 bulan) ............................................ 34

F.3.3 Ibu Nifas (0-42 hari) ........................................... 35

F.4 Analisis dan Penyajian ................................................ 37

2.3.7.7 Desa dengan Garam Beryodium Baik .............................. 37

G.1 Indikator .................................................................... 37

G.2 Pengumpulan Data ..................................................... 38

G.3 Pencatatan, Pengolahan dan Pelaporan data ................ 38

G.4 Analisis dan Penyajian ............................................... 39

2.4 Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan Kab/Kota ................. 39

BAB III ALUR DAN JADWAL KEGIATAN ............................................ 41

3.1. Alur Kegiatan Magang......................................................................... 41

3.2. Jadwal Kegiatan Magang ..................................................................... 42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................ 46

4.1. Hasil ..................................................................................................... 46

4.1.1. Gambaran Umum Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan ........................................................... 46

4.1.1.1 Visi.............................................................................. 46

4.1.1.2 Misi ............................................................................. 47

4.1.1.3 Struktur Organisasi ..................................................... 48

4.1.1.4 Sumber Daya Kesehatan di Puskesmas ........................ 48

4.1.1.5 Prasarana Kesehatan Kota Tangerang Selatan .............. 50

4.1.1.6 Posyandu dan Kader ..................................................... 51

4.1.2. Gambaran Indikator dan Pelaksanaan PWS – Gizi

di Lima Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan ......................................................... 51

4.1.3. Pencatatan, Pengolahan dan Pelaporan Data ............................. 55

4.1.3.1 Prevelensi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis................. 61

4.1.3.2 Cakupan 90TTD Ibu Hamil ......................................... 64

4.1.3.3 Prevelensi Bayi Berat Lahir Rendah ............................. 67

4.1.3.4 Cakupan ASI-Eksklusif ............................................... 70

4.1.3.5 Pemantauan Pertumbuhan ............................................ 74

4.1.3.6 Cakupan Kapsul Vitamin A Dosis Tinggi..................... 78

a. Untuk Bayi dan Balita ............................................... 78

a. Untuk Ibu Nifas ........................................................ 82

4.1.3.7 Cakupan Desa dengan Garan Beryodium Baik ............. 85

4.1.4. Penyajian dan Analisis ............................................................. 88

4.1.4.1 Prevelensi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis................. 91

4.1.4.2 Cakupan 90TTD Ibu Hamil ......................................... 92

4.1.4.3 Prevelensi Bayi Berat Lahir Rendah ............................. 93

4.1.4.4 Cakupan ASI-Eksklusif ............................................... 94

4.1.4.5 Pemantauan Pertumbuhan ............................................ 95

4.1.4.6 Cakupan Kapsul Vitamin A Dosis Tinggi..................... 97

a. Untuk Bayi dan Balita ............................................... 97

b. Untuk Ibu Nifas ........................................................ 98

4.1.3.7 Cakupan Desa dengan Garam Beryodium Baik .......... 100

4.1.5. Desiminasi Informasi Hasil Pengolahan dan Analisis

Data PWS-Gizi Tingkat Puskesmas Di Wilayah Kerja

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ............................ 101

4.2. Pembahasan ........................................................................................ 102

4.2.1. Gambaran Umun Pelaksanaan PWS-Gizi

di lima Puskesmas di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan ....................................................... 102

4.2.2. Pencatatan, Pengolahan dan Pelaporan Data PWS-Gizi

di lima Puskesmas di Kota Tangerang Selatan ...................... 105

4.2.3. Penyajian dan Analisis ........................................................... 113

4.2.4. Desiminasi Informasi Hasil Pengolahan dan Analisis

Data PWS-Gizi Tingkat Puskesmas Di Wilayah Kerja

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ............................ 114

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................... 117

5.1. Kesimpulan ...................................................................................... 117

5.2. Saran ................................................................................................ 119

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 120

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua

komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya (SKN Depkes RI, 2009). Pembangunan

kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak

untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, amandemen kedua UUD 1945,

Pasal 34 ayat (3) menetapkan : “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas

pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak”. (Depkes RI, 2008).

Masalah gizi kurang dapat di sebabkan oleh penyebab langsung dan tidak

langsung. Makanan dan penyakit dapat secara langsung menyebabkan gizi kurang.

Timbulnya gizi kurang tidak hanya dikarenakan asupan makanan yang kurang, tetapi

juga penyakit. Ketahanan pangan keluarga yang kurang memadai, pola asuh dan

pelayanan kesehatan, lingkungan yang kurang memadai, pokok masalah di

masyarakat dan akar masalah menjadi penyebab tidak langsung.

Kurang gizi masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Hal ini

ditandai dengan masih tingginya prevalensi balita gizi buruk yaitu sebesar 4,9 % dan

gizi kurang 13 % (Depkes, 2011). Anemia gizi pada ibu hamil berperan dalam

tingginya kematian ibu dan anak oleh karena itu penanggulangannya menjadi

program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa datang,

pendistribusian Fe1 dan Fe3 pada ibu hamil telah dilakukan pemerintah untuk

menanggulanginya. Secara nasional sekitar 62,3% rumah tangga telah megunakan

garam beriodium dan baru 6 provinsi yang telah mencapai target Universal Salt

Iodization 2010 (Depkes, 2008). Walaupun Indonesia telah dinyatakan bebas masalah

kurang vitamin A klinik (Xeropthalmia) pada tahun 1992 namun kekurang vitamin A

pada balita sangat berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan balita

tersebut, sekitar 71,5% vitamin A telah di distribusikan kepada anak umur 6-59 bulan

(Depkes, 2008).

Ketersediaan data secara cepat, akurat, dan berkesinambungan menjadi faktor

penting untuk dapat melacak dan menjaring dengan cepat permasalahan gizi di suatu

wilayah. Pertemuan dengan perangkat desa dan masyarakat untuk membahas hasil

temuan gizi merupakan salah satu media tepat agar masyarakat mengetahui

perkembangan wilayahnya dan dapat bersama-sama menyelesaikan permasalahan

yang terjadi.

Berkaitan dengan hal tersebut maka pada kegiatan magang kali ini mahasiswa

peminatan gizi program studi kesehatan masyarakat fakultas kedokteran dan ilmu

kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ingin melihat dan mengetahui gambaran

pelaksanaan pemantauan wilayah setempat (PWS) Gizi tingkat puskesmas wilayah

kerja Dinas Kesehatan kota Tangerang Selatan.

1.2. Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Diketahuinya gambaran umum mengenai pelaksanaan pemantauan wilayah

setempat (PWS) gizi tingkat puskemas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan Tahun 2010.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Diketahuinya gambaran umum Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Tahun 2010.

2. Diketahuinya gambaran indikator dan pelaksanaan pemantauan wilayah

setempat (PWS) gizi lima puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan Tahun 2010.

3. Diketahuinya proses pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data

pemantauan wilayah setempat (PWS) Gizi lima Puskesmas wilayah kerja

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2010.

4. Diketahuinya cara penyajian data pemantauan wilayah setempat (PWS)

Gizi lima puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Tahun 2010.

5. Diketahuinya diseminasi PWS-Gizi lima puskesmas wilayah kerja Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2010.

1.1 Manfaat

1.1.1 Bagi Penulis

1. Dapat mengaplikasikan berbagai teori yang didapatkan selama

perkuliahan terutama dalam pelaksanaan pemantauan setempat (PWS) gizi

tingkat Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun

2010.

2. Menambah wawasan dan pengalaman terhadap masalah kesehatan

masyarakat secara nyata di instansi pemerintahan sebagai bagian dari

kesiapan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja.

3. Mengerti dan memahami berbagai masalah kesehatan masyarakat secara

nyata di institusi kerja sebagai bagian dari kesiapan mahasiswa dalam

memasuki dunia kerja.

1.1.2 Bagi Program Study Kesehatan Masyarakat FKIK UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta

1. Salah satu wujud Tridharma (Akademik, Penelitian, dan Pengabdian

Masyarakat) yang dilaksanakan oleh Program Studi Kesehatan

Masyarakat.

2. Terbinanya suatu jaringan kerja sama yang berkelanjutan dengan Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan dalam upaya meningkatkan

keterkaitan dan kesepadanan antara substansi akademik dengan

kompetensi daya manusia yang kompetitif dan dibutuhkan dalam

pembangunan kesehatan masyarakat.

3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan dengan melibatkan

tenaga terampil dari institusi magang.

1.1.3 Bagi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

1. Memberikan kontribusi bagi institusi magang, khususnya dalam

menemukan solusi dari masalah kesehatan masyarakat secara proporsional

2. Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan studi kepustakaan Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

2.1.1 Pengertian

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional

yang merupakan pusat pengembangan kesehatan mayarakat yang juga

memiliki peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan

secara meneyluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya

dalam bentuk kegiatan pokok (Depkes RI, 1997).

Puskesmas ialah suatu unit fungsional yang berfungsi sebagai

pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peraan srta masyarakat

dalam bidang kesehatan serta pelayannan kesehatan tingkat pertama yang

menyelanggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu, dan

menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu, dan

berkesinmabungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam

suatu wilayah tertentu (Azwar, 1996).

Pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas adalah pelayanan

kesehatan menyeluruh yang meliputi pelayanan (Hatmoko, 2006):

a. Kuratif (pengobatan)

b. Preventif (upaya pencegahan)

c. Promotif (peningkatan kesehatan)

d. Rehabilitative (pemulihan kesehatan)

2.1.2 Fungsi Puskesmas

Menurut Trihono (2005), ada fungsi dari Puskesmas :

1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan

Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau

penyelenggaraan pembangunan lintas sektoral termasuk oleh

penyelenggaraan pembangunan lintas sektoral termasuk oleh

masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya sehingga berwawasan

serta mendukung pembangunan kesehatan. Disamping itu puskesmas

aktif memantau dan melaporkan dampak kesahatan dari

penyelenggaraan setiap program pembangunan diwilayah kerjanya.

2. Pusat pemberdayaan masyarakat

Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka

masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki

kesadaran kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan

masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan

kepentingan kesehatan termasuk sumber pembiayaannya, serta ikut

menetapkan menyelenggarakan dan memantau program kesehatan.

3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama

Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan

tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertanggung jawab meliputi

:

1. Pelayanan kesehatan perorangan

Pelayanan bersifat pribadi dengan tujuan utama menyembuhkan

penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa

mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.

Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat jalan dan untuk

puskesmas tertntu ditambah dengan rawat inap.

2. Pelayanan kesehatan masyarakat

Pelayanan bersifat publik dengan tujuan untuk memelihara dan

meningkatkan kesehatan serta mencegah penykit tanpa

mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain adalah

promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan

lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga,

keluarga berencana, kesehatan jiwa masyarakat serta berbagai

program kesehatan masyarakat lainnya. (Trihono, 2005)

2.2 Dinas Kesehatan Kota atau Daerah

Untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara terpadu kepada

masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) mengembangkan Sistem Informasi

Kesehatan Online. Informasi kesehatan ini dapat diakses secara online dari

seluruh kabupaten/kota melalui rumah sakit dan Puskesmas. (Rosnini, 2007).

Dengan layanan online, maka koordinasi, proses pangambilan keputusan,

proses penanganan masalah, peningkatan kinerja petugas kesehatan, dan data

kesehatan dapat diperoleh secara akurat dan real time. Perkembangan teknologi

informasi yang sangat cepat merupakan jawaban untuk mendapatkan informasi

dalam bentuk pelaporan yang cepat dari seluruh pusat pelayanan kesehatan di

kabupaten/kota. (Rosnini, 2007).

2.3 Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) –Gizi

2.3.1 Pengertian

PWS – Gizi adalah instrumen manajemen program gizi untuk

mendapatkan informasi dini masalah dalm program gizi di suatu wilayah

secara terus menerus. Berdasarkan informasi data hasil PWS-Gizi, para

pengelola program dan penentu kebijakan di setiap tingkatan administrasi

pemerintahan khususnya kabupaten / kota dapat mengetahui besaran

masalah gizi dan menentukan tindakan yang tepat untuk memecahkan

masalah tersebut di wilayahnya. Disamping itu data hasil PWS – Gizi

merupakan salah satu sumber data rutin untuk kajian epidemiologi sistem

kewaspadaan dini kejadian luar biasa (SKD-KLB) Gizi buruk (Depkes

RI, 2008)

2.3.2 Cakupan PWS – Gizi

PWS – Gizi mencakup beberapa indikator, yaitu : prevelensi Ibu

hamil Kurang Energi Kronis (Bumil KEK), prevelensi Bayi Berat Rendah

(BBLR), cakupan ASI Ekslusif, cakupan desa dengan garam beryodium

baik, pemantauan pertumbuhan, cakupan 90 TTD ibu hamil dan cakupan

kapsul vitamin A dosis tinggi untuk balita dan ibu nifas (Depkes RI,

2008).

2.3.3 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dipakai untuk pelaksanaan PWS-Gizi antara lain :

1. Undang-undang Nomor: 33 tahun 2004 tentang penimbangan

keuangan antara pusat dan pemerintah daerah

2. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

3. Undang-undang Nomor : 25 tahun 2000 tahun kewenangan pemerintah

daerah sebagai daerah otonom

4. Undang-undang Nomor : 23 tahun 1992 tentang kesehatan.

5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 564/Menkes/SK/VII/2006

tentang pelaksanaan pengembangan Desa siaga.

6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 128/Menkes/SK/II/2004

tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1457/Menkes/SK/X/2003

tentang Standar Minimal Bidang Kesehatan Di Kabipaten/Kota.

8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1116/Menkes/SK/VIII/2003

tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistim Surveilens Epidemiologi

Kesehatan.

9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 920/Menkes/SK/V/2000

tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010.

2.3.4 Prinsip-prinsip dasar PWS – Gizi

Prinsip dasar PWS – Gizi adalah mengumpulkan data, mengolah

dan menghasilkan informasi secara cepat, tepat, akurat dan terus menerus

untuk mengetahui gambaran kondisi masalah gizi di suatu wilayah, serta

menentukan tindakan yang perlu dilakukan untuk pencegahan dan

penanggulangan masalah gizi tersebut baik jangka pendek maupun jangka

panjang (Depkes RI, 2008).

2.3.5 Tujuan

2.3.5.1 Tujuan umum

Tersedianya informasi secara terus menerus, cepat, tepat

dan akurat sebagai dasar penentuan tindakan dalam upaya untuk

pencegahan dan penanggulangan masalah gizi (Depkes RI, 2008).

2.3.5.2 Tujuan Khusus

1. Diperolehnya data prevelensi Ibu hamil Kurang Energi Kronis

(Bumil KEK)

2. Diperolehnya data cakupan 90 TTD ibu hamil

3. Diperolehnya data prevelensi Bayi Berat Rendah (BBLR)

4. Diperolehnya data cakupan ASI Ekslusif

5. Diperolehnya data pemantauan pertumbuhan

6. Diperolehnya data cakupan kapsul vitamin A dosis tinggi untuk

balita dan ibu nifas.

7. Diperolehnya data cakupan desa dengan garam beryodium di

tingkat masyarakat

8. Terolahnya data indikator PWS-Gizi

9. Diperoleh hasil analisis dan interpretasi data PWS-Gizi

10. Dilakukannya diseminasi informasi PWS-Gizi

11. Dirumuskannya rekomendasi dan rencana tindak lanjut PWS-

gizi (Depkes RI, 2008).

2.3.6 Manfaat

PWS-Gizi menyediakan informasi untuk melakukan tindakan

secara cepat, tepat dan akurat dalam upaya pencegahan dan

penanggulangan masalah gizi yang akan di manfaatkan dalam :

1) Merumuskan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan,

dan evaluasi program perbaikan gizi masyarakat secara terpadu

2) Melaksanakan sistem kewaspadaan dini terjadinya masalah-masalah

gizi

3) Merencanakan studi epidemiologi gizi, penelitian, dan pengembangan

program perbaikan gizi masyarakat

4) Menilai keberhasilan program gizi

5) Semua hasil analisa data dapat dijadikan advokasi bagi penentu

kebijakan di daerah (Depkes RI, 2008).

2.3.7 Lingkup Pengelolaan PWS-Gizi

Lingkup pengelolaan PWS-Gizi meliputi data prevelensi ibu

hamil Kurang Energi Kronis (KEK), Cakupan Tablet Tambah Darah

(TTD), prevelensi bayi berat rendah (BBLR), cakupan Asi-Eklusif,

cakupan pemantauan pertumbuhan, cakupan kapsul vitamin A dosis

tinggi, dan cakupan konsumsi garam beryodium di tingkat masyarakat

(Depkes RI, 2008).

2.3.7.1 Ibu Hamil Kurang Energi Kronis ( Bumil KEK)

A.1 Indikator

Bumil KEK adalah ibu hamil yang mempunyai ukuran

lingkar lengan atas (LiLA) < 23.5 cm (Depkes, 1982). Bumil KEK

merupakan faktor resiko terjadinya BBLR. Pengukuran lingkar

lengan atas dilakukan dengan menggunakan pita LiLA. Parameter

yang digunakan adalah jumlah bumil KEK dan prevelensi bumil

KEK. Jumlah bumil KEK di hitung setiap bulan untuk intervensi,

sedangkan prevelensi dihitung setiap tahun. (Depkes RI, 2008)

Cara menghitung :

Bumil KEK dianggap sebagai masalah kesehatan bila prevelensi

≥ 10% (Depkes RI, 2008).

A.2 Pengumpulan data

Pengumpulan data bumil KEK pada tiap tingkatan

administrasi, dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Tingkat Sumber Data Lokasi Pengumpul Data Waktu

Bumil KEK Desa/

kelurahan

Kecamatan

Kabupaten

Buku bantu,

SIP, kohort

ibu, stiker

P4K

LB3 Gizi/KIA,

PWS KIA

puskesmas

PWS KIA

Kabupaten

Posyandu,

Polindes,

Poskesdes

Puskesmas,

Pustu, RB,

bidan swasta

Dinkes

Kabupaten

bidan

Bidan & TPG

Puskesmas

Petugas Gizi/

KIA Kabupaten/

kota

Setiap

bulan

Setiap

bulan

Setiap

bulan

(Depkes RI, 2008)

A.3 Pencatatan, Pengolahan dan Pelaporan data

Data Bumil KEK dari hasil kegiatan PWS-Gizi di

Posyandu/desa, Poskesdes, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan

Puskesmas Induk dicatat, dikumpulkan dan diolah. Pencatatan

dilakukan setiap bulan sebagai berikut :

1. Data bumil KEK di desa dan Puskesmas dicatat setiap bulan oleh

bidan di desa atau bidan dipuskesmas pada kohort ibu dan buku

KIA.

2. Setiap kasus bumil KEK yang ditemukan, dilaporkan oleh bidan

di desa ke Puskesmas.

3. Bidan desa dan di puskesmas menjumlah kasus bumil KEK

setiap bulan pada formulir FIII-Gizi/LB3 Gizi/LB-3 KIA

4. TPG dan bidan peskesmas membuat distribusi kasus bumil KEK

berdasarkan wilayah kerja untuk mengetahui sebaran kasus.

5. Menghitung prevelensi bumil KEK berdasarkan wilayah kerja.

6. TPG Puskesmas dan bidan petugas KIA membuat grafik PWS-

GIZI bumil KEK, melakukan interpretasi data kemudian

ditetapkan prioritas wilayah binaan.

7. Data direkap setiap bulan oleh TPG Puskesmas dan bidan

petugas KIA untuk dilaporkan ke tingkat kabupaten dengan

menggunakan formulir PWS, Selanjutnya kabupaten/kota

merekap kemudian membuat grafik PWS-Gizi Bumil KEK dan

mengintrepetasikannya serta memberikan umpan balik ke

puskesmas untuk setiap laporan yang disampaikan.

8. Selanjutnya laporan disampaikan ke tingkat proprinsi dan pusat.

9. Laporan direkap ulang dan dianalisa untuk melihat kondisi setiap

wilayah (kabupaten/propinsi) kemudian ditetapkan upaya tindak

lanjut baik berupa intervensi langsung, bimbingan teknik

maupun pendampingan (Depkes RI, 2008).

A.3 Analisis dan Penyajian

Data dianalisis secara sederhana dan disajikan dalam bentuk

tabel, grafik dan peta menurut wilayah dan waktu atau berdasarkan

faktor resiko tertentu dsb, sesuai kebutuhan program. Analisis

sederhana sudah mulai dilakukan ditingkat kecamatan (Depkes RI,

2008).

2.3.7.2 Ibu Hamil yang Mendapat 90 Tablet Tambah Darah (TTD)

B.1 Indikator

Ibu hamil yang mendapatkan 90 TTD adalah ibu hamil yang

telah mendapat minimal 90 TTD (Fe3) selama periode

kehamilannya disuatu wilayah kerja. Parameter yang digunakan

adalah cakupan ibu hamil yang mendapat 90 TTD dalam kurun

waktu tertentu (cakupan dapat dihitung per bulan atau per tahun)

(Depkes RI, 2008).

Cara menghitung cakupan ibu hamil yang mendapat 90 TTD (Fe3) :

Target cakupan TTD untuk bumil tahun 2010 = 90 % (SPM

Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat, 2005)

B.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data bumil mendapat 90 tablet TTD pada tiap

tingkatan administrasi, dapat dilihat pada tabel berikut :


Ibu hamil

yang

mendapat 90

tablet fe

Desa/

kelurahan

Kecamatan

Kabupaten

Buku bantu,

kohort ibu

FIII Gizi, LB3

Gizi, PWS

KIA

puskesmas

LB3 Gizi, FIII

Gizi, SIRS/RB

Posyandu,

Polindes,

Poskesdes

Puskesmas,

Pustu, RB,

bidan swasta

dan yankes

lainnya yang

ada di wilayah

puskesmas

bidan

Bidan & TPG

Puskesmas

Petugas Gizi

Kabupaten/ kota

Setiap

bulan

Setiap

bulan

Setiap

bulan

(Depkes RI, 2008)

B.3 Pencatatan, Pengolahan, dan Pelaporan Data

Data cakupan 90 TTD bumil dari hasil kegiatan PWS-Gizi

di Posyandu/Desa, Poskesdes, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan

Puskesmas Induk dicatat, dikumpulkan dan diolah. Pencatatan

dilakukan setiap bulan sebagai berikut:

1. Bidan desa atau bidan di Puskesmas mencatat ibu hamil pada

register kohort ibu, kemudian direkap

2. Biadan didesa atau Puskesmas mencatat ibu hamil yang diberi

TTD, dengan memberi tanda pada kolom sesuai usia trisemester

kehamilan (Fe1, Fe2, Fe3)

3. Di tingkat Desa, bidan desa / koordinator wilaya merekapitulasi

seluruh ibu hamil yang telah diberi tablet Fe3 dari seluruh

Posyandu/klinik/Polindes/RB, menggunakan format bantu yang

ada, kemudian melaporkan ke Puskesmas.

4. Di wilayah Puskesmas TPG dan bidan Puskesmas menjumlah

seluruh ibu hamil yang telah diberi tablet Fe3 dari seluruh desa

yang menggunakan formulir bantu untuk tingkat puskesmas, dan

selanjutnya membuat PWS wilayah Puskesmas serta melaporkan

ke tingkat kabupaten/kota menggunakan formulir PWS-Gizi.

5. Petugas kabupaten/kota merekap laporan dari semua puskesmas

kemudian membuat PWS di tingkat kabupaten/kota, serta

memberikan umpan balik berupa pengiriman hasil rekapan

seluruh puskesmas maupun bimbingan teknis.

6. Selanjutnya laporan disampaikan ke tingkat propinsi dan pusat

dengan menggunakan formulir PWS-Gizi.

7. Laporan direkap ulang dan dianalisa untuk melihat kondisi setiap

wilayah (kabupaten/propinsi) kemudian ditetapkan upaya tindak

lanjut berupa bimbingan teknis maupun pendampingan. (Depkes

RI, 2008)

B.4 Analisis dan Penyajian

Analisis dilakukan secara sederhana yaitu dengan

membandingkan antar wilayah, antar waktu dan target atau

dikaitkan dengan faktor resiko seperti kejadian anemia. Penyajian

data berupa tabel, grafik, dan peta menurut wilayah dan waktu

(Depkes RI, 2008).

2.3.7.3 Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

C.1 Indikator

Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah keadaan bayi lahir

dengan berat badan < 2500 gram yang timbang pada saat lahir atau

hari ke 7 setelah lahir (WHO 1987 dalam Depkes RI, 2008).

Parameter yang digunakan adalah jumlah kasus BBLR yang di

timbang pada saat lahir dan hari ke 7 setelah lahir, indikator adalah

prevelensi BBLR. Jumlah kasus BBLR dihitung setiap bulan untuk

intervensi, sedangkan prevelensi di hitung setiap tahun (Depkes RI,

2008).

Cara menghitung :

BBLR sebagai masalah kesehatan masyarakat apabila prevelensi

≥5% (Depkes RI, 2008)

C.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan BBLR di setiap tingkat administrasi :


BBLR

Desa/

kelurahan

Kecamatan

Kabupaten

Buku bantu,

kohort

bayiLB3

Gizi/LB3 KIA

LB3 Gizi, FIII

Gizi,

SIRS/RB

Posyandu,

Polindes,

Poskesdes

Puskesmas,

Pustu, RB,

bidan swasta

Kader terlatih,

bidan

Bidan & TPG

Puskesmas

Petugas Gizi

Kabupaten/ kota

Setiap

kasus

Setiap

bulan

Setiap

bulan

(Depkes RI, 2008)

C.3 Pencatatan, Pengolahan dan Pelaporan Data

Pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kegiatan PWS-

Gizi setiap bulan sebagai berikut :

1. Data berat badan lahir bayi di desa dan puskesmas di catat pada

buku KIA dan kohort bayi oleh bidan di desa dan di Puskesmas.

2. Data BBLR di rumah sakit di catat oleh petugas di ruang

bersalin.

3. Setiap kasus BBLR dilaporkan oleh bidan desa ke petugas KIA

di Puskesmas

4. Bidan puskesmas menjumlah semua kasus BBLR termasuk data

dari rumah sakit, ruma bersalin dan bidan praktek swasta setiap

bulan dalam LB3 KIA

5. Petugas TPG mengambil data bayi lahir dari petugas KIA di

Puskesmas, kemudian menjumlah seluruh bayi BBLR dan

menghitung prevelensi BBLR dengan rumus diatas.

6. TPG puskesmas membuat grafik PWS-Gizi untuk indikator

BBLR dan melakukan interpretasi data.

7. TPG dan bidan Puskesmas membuat sebaran kasus BBLR setiap

bulan berdasarkan wilayah kerja Puskesmas dan melaporkan ke

kabupaten dengan menggunakan formulir PWS-Gizi.

8. Petugas penanggung jawab program Gizi dan KIA di kabupaten

merekap ulang seluruh laporan puskesmas dan membuat PWS-

Gizi untuk indikator BBLR, menginterpretasikan, memberikan

umpan balik, serta melakukan bimbingan teknis maupun

pendampingan pada wilayah yang prevelensinya tinggi.

9. Selanjutnya laporan disampaikan ke propinsi dan pusat. Direkap

ulang dan dianalisa untuk melihat kondisi setiap wilayah

(kabupaten/propinsi), kemudian ditetapkan upaya tindak lanjut

baik berupa intervensi langsung, bimbingan teknis maupun

pendampingan (Depkes RI, 2008).

C.4 Analisis dan Penyajian

Data BBLR dianalisis secara sederhana dan disajikan dalam

bentuk tabel, grafik, dan peta menurut tempat dan waktu atas

berdasarkan faktor resiko tertentu dan sebagainya, sesuai dengan

kebutuhan program (Depkes RI, 2008).

2.3.7.4 ASI – Eksklusif

D.1 Indikator

ASI eksklusif adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) saja kepada

bayi sejak lahir sampai berumur 6 bulan tanpa di berikan minuman

lain, kecuali obat, vitamin dan mineral. Bayi dikatakan

mendapatkan ASI eksklusif, jika saat survei dilakukan masih di beri

ASI secara eksklusif (Depkes RI, 2008).

Cakupan ASI eksklusif di suatu wilayah dapat di ketahui dengan

rumus berikut :

Cakupan ASI Eksklusif 6 bulan

Cakupan ASI Eksklusif 0-6 bulan

Target cakupan ASI Eksklusif 0-6 bulan tahun 2010 = 80 % (SPM-

Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat, 2005).

D.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data ASI eksklusif di setiap tingkat administrasi :


Cakupan ASI Desa/

kelurahan

Kecamatan

Kabupaten

Buku bantu, kohort

bayi, KMS

LB3 Gizi/LB3

KIA, kohort ASI

LB3 Gizi, LB3

KIA

Posyandu,

Polindes,

Poskesdes

Puskesmas,

Kabupaten/ kota

Bidan, kader

Bidan & TPG

Puskesmas

Petugas Gizi

Kabupaten/ kota

Setiap bulan

Setiap bulan

Setiap bulan

(Depkes RI, 2008)

D.3 Pencatatan, Pengelohan dan Pelaporan Data

Pencatatan, pengolahan dan pelaporan data ASI eksklusif pada

PWS Gizi sebagai berikut :

1. Data seluruh bayi 0-6 bulan pada bulan bersangkutan dicatat oleh

kader, bidan dan TPG di kohort bayi dan KMS.

2. Jumlah bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif dilaporkan oleh

bidan di desa ke petugas KIA di puskesmas.

3. Bidan dan TPG di Puskesmas menjumlah seluruh bayi 0-6 bulan

yang mendapatkan ASI eksklusif, kemudian menghitung

cakupan ASI eksklusif dengan menggunakan rumus di atas.

4. Bidan dan TPG Puskesmas mencatat cakupan ASI eksklusif

setiap bulan ke dalam LB3-KIA dan LB3-gizi serta membuat

ditribusi cakupan ASI eksklusif berdasarkan wilayah kerja.

5. TPG dan Bidan Puskesmas membuat grafik PWS-Gizi untuk

indikator cakupan ASI eksklusif dan melakukan intrepetasi data

serta melaporkan ke dinas kesehatan kabupaten/ kota dengan

menggunakan formulir PWS-Gizi.

6. Petugas gizi kabupaten/ kota merekap ulang data, membuat

grafik PWS-Gizi untuk indikator cakupan ASI eksklusif dan

melakukan intrepetasi. Kemudian dilakukan follow up dari

laporan yang disampaikan dengan memberikan umpan balik

maupun bimbingan teknis dan pendampingan bagi daerah

dengan cakupan rendah.

7. Selanjutnya laporan disampaikan ke tingkat propinsi dan pusat

dengan menggunakan formulir PWS.

8. Laporan rekap ulang dan analisis untuk melihat kondisi setiap

wilayah (kabupaten / propinsi) kemudian di tetapkan upaya

tindak lanjut berupa konseling, bimbingan teknis maupun

pendampingan. (Depkes RI, 2008)

D.4 Analisis dan Penyajian

Data tersebut dianalisis secara sederhana dan disajikan dalam

bentuk tabel, grafik dan grafik menurut tempat dan waktu atas

berdasarkan faktor resiko tertentu dan sebagainya, sesuai dengan

kebutuhan program (Depkes RI, 2008).

2.3.7.5 Pemantauan Pertumbuhan

E.1 Indikator

Pemantauan pertumbuhan balita biasa dilakukan di

Posyandu maupun di luar Posyandu secara teratur setiap bulan

untuk mengetahui adanya gangguan pertumbuhan. Selama ini

pemantauan pertumbuhan balita dilakukan dengan menggunakan

data SKDN dan BGM sebagai berikut :

S adalah seluruh balita yang ada di wilayah kerja.

K adalah jumlah balita yang terdaftar dan memiliki Kartu Menuju

Sehat (KMS) atau buku KIA.

D adalah jumlah seluruh balita yang ditimbang.

D` yaitu D yang sudah dikurangi dengan jumlah balita yang tidak

ditimbang pada bulan lalu (O) dan yang baru pertama kali

ditimbang (B).

N adalah balita yang naik berat badannya sesuai dengan garis

pertumbuhan .

BGM (Bawah Garis Merah) adalah balita dengan berat badan

menurut umur berada pada dan dibawah garis merah pada KMS.

Persentase D/S yaitu indikator untuk mengetahui partisipasi

masyarakat terhadap kegiatan Posyandu.

Persentase K/S yaitu indikator yang digunakan untuk mengetahui

cakupan program penimbangan.

Persentase N / D yaitu indikator yang digunakan untuk mengetahui

keberhasilan program.

Saat ini perhatian mulai diutamakan pada balita yang tidak

naik berat badannya, sehingga indikator pemantauan pertumbuhan

balita akan ditambah dengan balita yang tidak naik berat badannya

(T).

T adalah balita yang tidak naik berat badannya, tetap atau

kenaikan berat badannya tidak dapat mengikuti garis

pertumbuhannya (Depkes RI, 2008).

Catatan : Balita yang tidak tetap atau < 6 bulan bertempat tinggal

dalam suatu wilayah tidak dicatat dalam register sedangkan jika

bertempat tinggal > 6 bulan dicatat dalam register.

Cara menghitung :

Atau

Presentasi T dapat dihitung dengan cara = 100% - % N/D’

Target 2010 N/D` = 80 %, BGM = 5 % (SPM – Penyelenggaraan

Perbaikan Gizi Masyarakat, 2005).

E.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data pemantauan pertumbuhan di setiap

tingkat administrasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Sumber Data Lokasi Pengumpul

Data Waktu

D/S - Register bayi dan anak balita , KMS,

buku KIA.

- F1 gizi / SIP / buku

bantu

- F2 gizi / SIP / buku bantu

- F3 gizi / LB3-Gizi

Posyandu, pustu

Posyandu, pustu

Posyandu, pustu

Puskesmas

Kader

Pembina desa /

bidan desa

Pembina desa /

bidan desa

TPG Puskesmas

Setiap bulan

Setiap bulan

Setiap bulan

Setiap bulan

T - Register bayi dan

anak balita, KMS, buku KIA.



- SIP / buku bantu

Posyandu, pustu

Posyandu , pustu

Posyandu, pustu

puskesmas

Kader

Pembina desa / bidan di desa

Pembina desa / bidan di desa

TPG Puskesmas

Setiap bulan

Setiap bulan

Setiap bulan

Setiap bulan

BGM / D - Register bayi dan

anak balita , KMS, buku KIA.


Posyandu

Posyandu , pustu

Kader

Pembina desa /

bidan desa

Setiap bulan

setiap bulan

- F2 gizi / SIP / buku

bantu

- F3 gizi / LB3-Gizi

Posyandu, pustu

Puskesmas

Pembina desa /

bidan desa

TPG Puskesmas

Setiap bulan

Setiap bulan

(Depkes RI, 2008)

E.3 Pencatatan, Pengolahan dan Pelaporan data

Pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data pemantauan

pertumbuhan pada PWS– Gizi adalah sebagai berikut :

1. Data pemantauan pertumbuhan di Posyandu dari KMS dan

buku KIA dicatat oleh kader Posyandu pada buku register bayi

dan anak balita (R1- gizi) / SIP.

2. Data pemantauan pertumbuhan dicatat dan diolah dalam bentuk

persentase D/S, K/S, N/D`,T/D` dan BGM/D oleh Pembina

desa / bidan di desa sebagai bahan laporan ke Puskesmas dan

bahan PWS tingkat desa.


persentase D/S, K/ S, N/ D`, T / D` dan BGM / D oleh TPG

Puskesmas sebagai bahan laporan ke tingkat kabupaten / kota

dan bahan PWS tingkat Puskesmas / kecamatan.


persentase D/S, K/S, N/D`, T/D`,BMG/D oleh pengelola Gizi

Kabupaten / kota sebagai bahan laporan ke tingkat propinsi dan

bahan PWS tingkat kabupaten / kota.

5. PWS di masing – masing tingkat administrasi pemerintahan

dianalisis dan disampaikan pada penentu kebijakan di masing-

masing tingkat administrasi yang bersangkutan (Depkes RI,

2008).

E.4 Analisis dan Penyajian

Data tersebut diatas dianalisis secara seerhana dan disajikan

dalam bentuk label, grafik dan peta menurut tempat dan wkatu atau

berdasarkan faktor risiko tertentu dsb, sesuai kebutuhan program

(Depkes RI, 2008).

2.3.7.6 Pemberian Kapsul Vitamin A Dosis Tinggi

Pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi yang digunakan pada

PWS-Gizi adalah pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada

Balita dan Ibu Nifas (Depkes RI, 2008).

F.1 Indikator

F.1.1 Cakupan balita yang mendapat kapsul vitamin A dosis

tinggi

Cakupan balita yang mendapat kapsul vitamin A

dosis tinggi adalah bayi yang berumur 6-11 bulan mendapat

kapsul vitamin A satu kali dengan dosisi 100.00 SI (kapsul

warna biru), dan anak umur 12 – 59 bulan yang mendapat

kapsul vitamin A dosis tinggi 200.000 SI (kapsul warna

merah) sebanyak 2 kali yaitu pada setiap bulan Februari dan

Agustus disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tetentu.

(Depkes RI, 2008).

Cakupan bayi umur 6 – 11 bulan yang mendapat kapsul

Vitamin A dosis tinggi

Cakupan anak umur 12-59 bulan yang mendapatkan

kapsul Vitamin A Dosis tinggi

Target cakupan kapsul vitamin A dosis tinggi untuk bayi dan

anak balita pada tahun 2010 = 90 % (SPM-Penyelenggaraan

Perbaikan Gizi Masyarakat, 2005).

F.1.2 Cakupan Ibu Nifas yang mendapat 2 (Dua) Kapsul

Vitamin A Dosis tinggi

Cakupan ibu nifas (0-42 hari) yang mendapat kapsul vitamin

A dosis tinggi adalah cakupan ibu nifas yang mendapat kapsul

vitamin A sebanyak 2 x 1 kapsul vitamin A 200.000 SI yang

masing-masing sebaiknya diberikan sesaat setelah melahirkan

dan setelah 24 jam berikutnya di suatu wilayah kerja pada

kurun waktu tertentu (Depkes RI, 2008).

Cakupan ibu nifas yang mendapat 2 (dua) kapsul vitamin

A Dosis Tinggi

Target cakupan kapsul vitamin A Ibu nifas pada tahun 2010 =

100%

F.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data cakupan kapsul vitamin A dosis tinggi disetiap

tingkatan administrasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Sumber Data Lokasi Pengumpul Data Waktu

Cakupan

Kapsul

Vit.A Bayi

dan Balita

Buku bantu,

kohort bayi,

Register

pemberian vit A,

FII

LB3, FIII

LB3 Gizi/FIII

Data RS

Hasil

sweeping/valida

si data vit.A

Posyandu,

Polindes,

Poskesdes

Puskesmas,

Kabupaten/

kota

Bidan, kader

Bidan & TPG

Puskesmas

Petugas Gizi

Kabupaten/ kota

Setiap 6

bulan

(Februari

dan

Agustus)

Pada saat

sweeping

F.3 Pencatatan, Pengolahan dan Pelaporan Data

F.3.1 Bayi (6-11 bulan)

1. Kader atau bidan desa mencatat bayi 6-11 bulan yng diberi

kapsul vitamin A dosis tinggi (kapsul warna biru) pasa

buku bantu atau kohort bayi.

2. Ditingkat desa bidan desa menjumlah selutuh bayi 6-11

bulan yang diberi kapsul vitamin A dosis tinggi dari

seluruh posyandu yang ada, dengan mengacu pada formulir

distribusi kapsul vitamin A tingkat posyandu, kemudian

melaporkannya ke puskesmas.

3. Ditingkat puskesmas TPG puskesmas menjumlah seluruh

bayi 6-11 bulan yang diberi kapsul vitamin A dosis tinggi

diseluruh desa yang ada, menggunakan formulir distribusi

kapsul vitamin A tingkat puskesmas mengacu pada laporan

desa dan dilakukan analisis sederhana. Kemudian laporan

disampaikan ke kabupaten/kota.

4. TPG kabupaten/kota menghitung cakupan kapsul vitamin

A dosis tinggi bayi usia 6-11 bulan untuk membuat PWS

dan memberikan umpan balik laporan ke Puskesmas.

5. Laporan direkap ulang dan dianalisa untuk melihat kondisi

setiap wilayah (kabupaten/proponsi), kemudian ditetapkan

upaya tindak lanjut baik berupa bimbingan teknis maupun

pendampingan (Depkes RI, 2008).

F.3.2 Balita (12-59 bulan)

1. Kader atau bidan desa mencatat balita 12-59 bulan yng

diberi kapsul vitamin A dosis tinggi (kapsul warna

merah) pasa buku bantu atau kohort bayi.

2. Ditingkat desa bidan desa menjumlah selutuh balita 12-

59 bulan yang diberi kapsul vitamin A dosis tinggi dari

seluruh posyandu yang ada, dengan mengacu pada

formulir distribusi kapsul vitamin A tingkat posyandu,

kemudian melaporkannya ke puskesmas.

3. Ditingkat puskesmas TPG puskesmas menjumlah seluruh

balita 12-59 bulan yang diberi kapsul vitamin A dosis

tinggi diseluruh desa yang ada, menggunakan formulir

distribusi kapsul vitamin A tingkat puskesmas mengacu

pada laporan desa dan dilakukan analisis sederhana.

Kemudian laporan disampaikan ke kabupaten/kota.

4. TPG kabupaten/kota menghitung cakupan kapsul vitamin

A dosis tinggi balita 12-59 bulan untuk membuat PWS


5. Laporan direkap ulang dan dianalisa untuk melihat

kondisi setiap wilayah (kabupaten/proponsi), kemudian

ditetapkan upaya tindak lanjut baik berupa bimbingan

teknis maupun pendampingan (Depkes RI, 2008).

F.3.2 Ibu Nifas (0-42 hari)

1. kader/bidan desa mendata sasaran ibu nifas (0-42 hari)

diambil dari register kohort ibu, buku KIA atau buku

bantu, kemudian mencatat ibu nifas yang diberi kapsul

vitamin A dosis tinggi dengan memberi tanda A1 untuk

pemberian 1 kapsul yang pertama dan A2 untuk tanda

pemberian kapsul yang kedua di dalam kohort ibu.

2. Ditingkat desa, bidan desa menjumlah seluruh ibu nifas

yang telah diberi 2 kapsul vitamin A dosis tinggi dari

seluruh posyandu/klinik/polindes/RB menggunakan

format buku bantu yang ada, kemudian menyampaikan

leporan ke puskesmas.

3. Cakpan kapsul vitamin A dosis tinggi bufas dihitung

secara kumulatif sampai akhir tahun.

4. Ditingkat puskesmas TPG puskesmas mengambil data

dari petugas KIA. Selanjutnya menjumlah seluruh ibu

nifas yang telah diberi 2 kaspul vitamin A dosis tinggi

dari seluruh desa yang ada dengan menggunakan

formulir bantu untuk tingkat puskesmas dn dilakukan

analisis sederhana, kemudian laporan disampaikan ke

kabupaten/kota.

5. TPG kabupaten/kota menghitung cakupan kapsul

vitamin A dosis tinggi ibu nifas untuk membuat PWS


6. Selanjutnya laporan diampaikan ke tingkat propinsi dan

pusat dengan menggunakan formulir PWS.

7. Laporan direkap ulang dan dianalisa untuk melihat

kondisi setiap wilayah (kabupaten/propinsi), kemudian

ditetapkan upaya tindak lanjut baik berupa bimbingan

teknis maupun pendampingan (Depkes RI, 2008).

F.4 Analisis dan Penyajian



dikaitkan dengan faktor ketersediaan kapsul vitamin A dosis tinggi.

Penyajian dalam bentuk tabel, grafik dan peta menurut tempat dan

waktu (Depkes RI, 2008).

2.3.7.7 Desa dengan Garam Beryodium Baik

G.1 Indikator

Desa dengan garam beryodium baik adalah desa/kelurahan

dengan 21 sampel garam konsumsi yang diperiksa (menunjuk pada

buku pemantauan garam yodium tingkat masyarakat), hanya

ditemukan tidak lebih dari 1 (satu) sampel garam konsumsi dengan

kandungan yodium kurang dari 30 ppm (tidak berwarna ungu tua

setelah ditest dengan iodina test) pada kurun waktu tertentu.

(Depkes RI, 2008)

Cakupan desa dengan garam beryodium baik

Target cakupan desa dengan garam beryodium baik tahun 2010 =

90% (SPM-Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat, 2005)

G.2 Pengumpulan data

Pengumpulan data desa dengan garam beryodium baik

di setiap tingkat administrasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Sumber Data Lokasi Pengumpul Data Waktu

Desa dengan

garam

beryodium

baik

Hasil

pemantauan

garam

beryodium di

tingkat

masyarakat

Sekolah

dasar,

Madrasah

Ibtidaiyah

Guru sekolah

dasar dan TPG

Puskesmas

Setiap 6

bulan

(Februari dan

Agustus)

(Depkes RI, 2008)

G.3 Pencatatan, Pengolahan dan Pelaporan Data

Data tersebut diperoleh melalui anak sekolah dasar dengan

cara sebagai berikut :

1. Setiap desa dipilih 1 SD/MI secara acak dengan jumlah sampel

setiap kelas IV sampai dengan kelas VI yang dipilih secara

acak sistematik dan dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Murid

menjadi sampel diminta membawa garam yang ada di rumah,

kemudian dites dengan iodina test oleh guru sekolah dasar yang

didampingi TPG Puskesmas.

2. Desa dengan kategori baik dan tidak baik :

a. Kategori desa baik jika dari 21 sampel garam yang ditest,

minimal 20 sampel memenuhi syarat.

b. Kategori desa tidak baik jika 21 sampel garam yang dites,

kurang dari 20 sampel memenuhi syarat (Depkes RI,

2008).

G.4 Analisis dan Penyajian



dikaitkan dengan faktor ketersediaan garam beryodium di tingkat

masyarakat. Penyajian dalam bentuk tabel, grafik dan peta menurut

tempat dan waktu.untuk memperoleh peta pemantauan garam

beryodium harus dilaksanakan disemua wilayah desa (Depkes RI,

2008).

2.4 Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota

Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

1457/MENKES/SK/X/2003 bahwa dalam rangka desentralisasi, Daerah diberi

tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab menangani urusan

pemerintahan tertentu, dan mengingat Keputusan Menteri Kesehatan dan

Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 1747 /Menkes

Kesos/SK/12/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal

dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota tidak sesuai lagi (Depkes, 2003).

Maka di tetapkan standar pelayanan minimal bidang kesehatan di

Kabupaten/Kota yang merupakan tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang

diselenggarakan di daerah (Depkes, 2003).

Pada pasal 2 keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

1457/MENKES/SK/X/2003 yang berkaitan dengan pemantauan wilayah

setempat (PWS) gizi tercantum sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi : Cakupan bayi lahir berat rendah /

BBLR yang ditangani (100%)

2. Pemantauan pertumbuhan balita

3. Pelayanan Gizi : Cakupan Balita yang mendapat kapsul vitamin A 2 kali

per tahun (90%), cakupan ibu hamil yang mendapat 90 tablet Fe (90%)

4. Penyuluhan prilaku sehat : Bayi yang mendapat ASI eksklusif (80%),

Desa dengan garam beryodium baik (90%)

Sesuai dengan pasal 4, Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam

penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang

dilaksanakan oleh perangkat Deerah Kabupaten/Kota. Dalam pasal 4 ayat 3,

bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal

dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan

(Depkes, 2003).

BAB III

ALUR KEGIATAN DAN JADWAL MAGANG

3.1 Alur Kegiatan Magang di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Mempelajari pelaksanaan PWS-Gizi di tingkat puskesmas

Melakukan pengamatan dan wawancara pelaksanaan PWS-Gizi di tingkat

puskesmas di wilayah kerja dinas kesehatan kota Tangerang Selatan

Berdiskusi dengan pembimbing fakultas dan lapangan mengenai pelaksanaan PWS-

Gizi tingkat puskesmas kota Tangerang Selatan

Membaca dan memahami juknis PWS-Gizi yang di terbitkan Kementrian Kesehatan

tahun 2008

Mengerti dan memahami pelaksanaan PWS-Gizi di tingkat puskesmas wilayah

kerja dinas kesehatan kota Tangerang Selatan

No. Hari, Tanggal Kegiatan Tempat

1. Rabu, 2 Februari 2011 - Fiksasi magang

- Perkenalan dan arahan oleh pembimbing lapangan

Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan

2. Jum’at, 4 Februari 2011

- Merekap data pegawai puskesmas di wilayah kerja Kota Tengerang

Selatan

- Fiksasi kunjungan dan wawancara PWS-Gizi tingkat Puskesmas


Tangerang Selatan

3. Senin, 7 Februari 2011

- Berdiskusi dengan kepala bidang membahas PWS-Gizi di Puskesmas

- Mengentri data gizi

- Membuat draft pertanyaan untuk puskesmas


Tangerang Selatan

4. Selasa, 8 Februari 2011

- Membantu mengentri data gizi tahun 2010 untuk presentasi kepala

sie.bidang gizi

- Berdiskusi dengan kabid kesehatan keluarga mengenai PWS Gizi

- Membuat draft pertanyaan untuk puskesmas


Tangerang Selatan

5. Rabu, 9 Februari 2011 - Diskusi dengan TPG Puskesmas Pamulang Puskesmas Pamulang

6. Kamis, 10 Februari

2011

- Diskusi dengan TPG Puskesmas Ciputat

- Melihat pelaksanaan posyandu di wilayah Puskesmas Ciputat Puskesmas Ciputat

7. Jum’at, 11 Februari

2011 - Diskusi dengan TPG Puskesmas Jombang Puskesmas Jombang

8. Sabtu, 12 Februari 2011 - Kunjungan ke Puskesmas Jurang Mangu Puskesmas Jurang

3.2 Jadwal Kegiatan Magang di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Mangu

9. Senin, 14 Februari 2011 - Kunjungan ke Puskesmas Jurang Mangu

- Tinjauan pustaka ke perpustakaan Kemenkes

Puskesmas Jurang

Mangu dan

Perpustakaan

Kemenkes

10. Rabu, 16 Februari 2011 - Diskusi dengan TPG Puskesmas Jurang Mangu Puskesmas Jurang

Mangu


2011 - Diskusi dengan TPG Puskesmas Ciputat Timur

Puskesmas Ciputat

Timur


2011

- Melihat pelaksanaan posyandu di wilayah kerja Puskesmas Ciputat

- Membantu kerja di Puskesmas Ciputat

Puskesmas Ciputat

dan Posyandu

Pisangan Cipayung

13. Sabtu, 19 Februari 2011 - Diskusi dengan pemengang program KIA di Puskesmas Ciputat Puskesmas Ciputat

14. Senin, 21 Februari 2011 - Diskusi dengan pembimbing fakultas

- Tinjauan Pustaka ke Perpustakaan Kemenkes RI

Gedung FKIK dan

Perpustakaan

Kemenkes RI

15. Selasa, 22 Februari

2011 - Menginput dan mengolah data gizi tahun 2010


Tangerang Selatan

16. Rabu, 23 Februari 2011 - Menginput dan mengolah data gizi tahun 2010 Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan


2011

- Mendata merk dagang garam yang beredar di wilayah Tangerang

Selatan

- Mencari dan merekap data posyandu dan kader di wilayahkota

Tangerang Selatan


Tangerang Selatan


2011

- Menginput dan mengolah data gizi tahun 2010

- Menyusun rancangan laporan magang


Tangerang Selatan

19. Senin, 28 Februari 2011

- Pengetesan garam yang diduga tidak mengandung yodium

- Merekap merk dagang garam berdasarkan kadar yodium

- Membantu kerja TPG Dinkes


Tangerang Selatan

20. Selasa, 1 Maret 2011

- Membuatan contoh menu untuk remaja

- Membuat presentasi menu sehat remaja untuk dipresentasikan kepada

puskesmas


Tangerang Selatan

21. Rabu, 2 Maret 2011

- Menyusun laporan magang

- Mengroscek pencatatan, pelaporan Fe 90 TTD kepada TPG Dinas

Kesehatan


Tangerang Selatan

22. Kamis, 3 Maret 2011 - Membantu pekerjaan TPG dalam pembuatan blanko pelaporan, daftar

tilik pelaksanaan gizi buruk.


Tangerang Selatan

23. Jum’at, 4 Maret 2011 - Mengroscek data masuk ASI eksklusif di Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kota

- Menyusun laporan magang Tangerang Selatan

24. Senin, 7 Maret 2011 - Membantu pekerjaan TPG



Tangerang Selatan

25. Selasa, 8 Maret 2011 - Membantu pekerjaan TPG



Tangerang Selatan

26. Rabu, 9 Maret 2011 - Membantu pekerjaan TPG

- Berpamitan dengan seluruh staf kesehatan keluarga dinas kesehatan


Tangerang Selatan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan merupakan daerah

otonom yang terbentuk pada akhir 2008 berdasarkan Undang-undang

Nomor 51 tahun 2008, tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan di

Propinsi Banten tertanggal 26 November 2008. Pembentukan daerah baru

tersebut, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang, dilakukan

dengan tujuan meningkatkan pelayanan dalam bidang kesehatan.

4.1.1.1 Visi

Visi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan berpedoman

pada visi kesehatan nasional dan provinsi. Melalui visi ini

diharapkan pada tahun 2009 gambaran masyarakat di Kota

Tangerang Selatan dimasa depan ditandai dengan penduduknya

yang hidup dalam lingkungan dan prilaku hidup sehat, memiliki

kemapuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu

secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang

setinggi-tingginya di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan,

yang tentunya diperlukan dukungan dan kerjasama oleh sektor lain

untuk mewujudkannya.

Untuk mewujudkan visi pembangunan kesehatan tersebut,

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan telah menetapkan

visinya untuk tahun 2009 yaitu “ Rakyat Tangerang Selatan

Mandiri Dalam Hidup Sehat”.

4.1.1.2 Misi

Dalam upaya mencapai Visi pembangunan di Kota

Tangerang Selatan, ditetapkan tiga misi pembangunan kesehatan

sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu

dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Mendorong kemandirian masyarakat melalui peningkatan

pemberdayaan kesehatan individu, keluarga, masyarakat

besarta lingkungannya.

3. Meningkatkan kemitraan dengan seluruh pelaku di bidang

kesehatan.

4.1.1.3 Struktur Organisasi

Kepala Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan

Kepala Dinas Kesehatan


Kepala Bidang

Kesehatan Keluarga

Kepala Bidang

Kesehatan Keluarga

Staf ahli

Bidang Gizi

Staf ahli

Bidang Gizi

Kepala Seksi

Bidang Gizi

Kepala Seksi

Bidang Gizi

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan tahun 2010

4.1.1.4 Sumber Daya Kesehatan di Puskesmas

Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) merupakan salah satu unsur

terpenting dalam pelaksanaan program gizi baik di Dinas

Kesehatan maupun di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Tabel berikut ini memperlihatkan jumlah tenaga pelaksana gizi di

tingkat puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan.

Tabel 4.1

Jumlah Tenaga Pelaksana Gizi Tingkat Puskesmas

di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan 2010

No Puskesmas Tenaga Pelaksana Gizi Pendidikan

1 Serpong 1 D3 Gizi

2 Pondok Jagung 1 D3 Perawat

3 Pamulang 1 D3 Gizi

4 Ciputat 1 D3 Kebidanan

5 Kampung Sawah 1 D3 Gizi

6 Jombang 1 D1 Gizi

7 Ciputat Timur 1 D3 Gizi

8 Pondok Aren 1 D3 Gizi

9 Jurang Mangu 1 D3 Gizi

10 Setu 1 D3 Gizi

11 Perigi 1 D3 Kebidanan

12 Keranggan 1 D3 Perawat

Jumlah 12

Sumber: Laporan Tahunan Gizi Dinas Kesehatan Tangerang Selatan 2010

4.1.1.5 Prasarana Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Tabel 4.2

Jumlah Prasarana Kesehatan Menurut Kecamatan

Kota Tangerang Selatan 2010

No KECAMATAN JUMLAH PRASARANA

PUSKESMAS

RUMAH

SAKIT

RUMAH SAKIT

SWASTA

1 2 3 4 5

1 Serpong 1 - 6

2 Serpong Utara - - -

3 Setu 2 - -

4 Pamulang 1 1 1

5 Ciputat 3 - 3

6 Ciputat Timur 1 - 3

7 Pondok Aren 3 - 3

JUMLAH 11 1 16


4.1.1.6 Posyandu dan Kader

Tabel 4.3

Jumlah Posyandu dan Kader Menurut Puskesmas

Kota Tangerang Selatan tahun 2010

No

Puskesmas

Posyandu Jumlah

Kader Pratama Madya Purnama Mandiri

1 Serpong 1 20 41 13 371

2 Ciputat 4 31 3 2 175

3 Ciputat Timur 18 49 40 12 595

4 Pamulang 33 53 28 13 629

5 Pondok Aren 12 42 7 7 189

6 Setu 0 2 14 1 90

7 Pondok Jagung 19 28 20 3 345

8 Jurang Mangu 3 83 6 1 470

9 Jombang 5 16 17 9 240

10 Kampung

Sawah

0 16 24 2 220

11 Keranggan 0 3 16 2 92

12 Perigi 3 13 1 1 240

Kota Tangerang

Selatan

98 356 271 66 3.656


4.1.2Gambaran Indikator dan Pelaksanaan Pemantauan Wilayah

Setempat (PWS) Gizi Lima Puskesmas Wilayah Dinas Kesehatan


Sejak berdiri di akhir tahun 2008, Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan sudah melakukan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Gizi pada

seluruh Puskesmas yang berada di wilayahnya. Output yang diharapkan

oleh Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan PWS-gizi yaitu diketahuinya:

1. prevelensi Ibu hamil Kurang Energi Kronis (Bumil KEK) yaitu

ibu hamil yang mempunyai ukuran lingkar lengan atas (LiLA) <

23.5 cm (Depkes, 1982);

2. cakupan 90 TTD ibu hamil yaitu ibu hamil yang telah mendapat

minimal 90 TTD (Fe3) selama periode kehamilannya disuatu

wilayah kerja (Depkes, 2008);

3. prevelensi Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) yaitu keadaan bayi

lahir dengan berat badan < 2500 gram yang timbang pada saat

lahir atau hari ke 7 setelah lahir (WHO 1987 dalam Depkes RI,

2008);

4. cakupan ASI Eksklusif pemberian Air Susu Ibu (ASI) saja

kepada bayi sejak lahir sampai berumur 6 bulan tanpa di berikan

minuman lain, kecuali obat, vitamin dan mineral. Bayi

dikatakan mendapatkan ASI eksklusif, jika saat survei

dilakukan masih di beri ASI secara eksklusif (Depkes RI,

2008);

5. pemantauan pertumbuhan, pemantauan pertumbuhan balita

biasa dilakukan di Posyandu maupun di luar Posyandu secara

teratur setiap bulan untuk mengetahui adanya gangguan

pertumbuhan. Selama ini pemantauan pertumbuhan balita

dilakukan dengan menggunakan data SKDN dan BGM (Depkes

2008);

6. cakupan kapsul vitamin A dosis tinggi untuk balita dan ibu

nifas. Pengertian untuk balita ialah bayi yang berumur 6-11

bulan mendapat kapsul vitamin A satu kali dengan dosisi

100.00 SI (kapsul warna biru), dan anak umur 12 – 59 bulan

yang mendapat kapsul vitamin A dosis tinggi 200.000 SI

(kapsul warna merah) sebanyak 2 kali yaitu pada setiap bulan

Februari dan Agustus disuatu wilayah kerja pada kurun waktu

tetentu. (Depkes RI, 2008). Dan untuk ibu nifas, ibu nifas yang

mendapat kapsul vitamin A sebanyak 2 x 1 kapsul vitamin A

200.000 SI yang masing-masing sebaiknya diberikan sesaat

setelah melahirkan dan setelah 24 jam berikutnya di suatu

wilayah kerja (Depkes, 2008);

7. cakupan desa dengan garam beryodium baik yaitu

desa/kelurahan dengan 21 sampel garam konsumsi yang

diperiksa (menunjuk pada buku pemantauan garam yodium

tingkat masyarakat), hanya ditemukan tidak lebih dari 1 (satu)

sampel garam konsumsi dengan kandungan yodium kurang dari

30 ppm (tidak berwarna ungu tua setelah ditest dengan iodina

test) pada kurun waktu tertentu. (Depkes RI, 2008).

Output tersebut merupakan indikator yang telah ditentukan

Kementrian Kesehatan sejak tahun 2008 untuk pelaksanaan PWS gizi

tingkat desa, kecamatan maupun kota.

Pelaksanaan PWS-Gizi tingkat puskesmas di wilayah kerja Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan di laksanakan oleh bidang gizi yaitu

tenaga pelaksana gizi (TPG). Hasil observasi yang dilakukan di lima

puskesmas yang berada di kota Tangerang Selatan yaitu Puskesmas

Pamulang, Ciputat, Ciputat Timur, Jombang, dan Jurang Mangu,

Puskesmas memiliki seorang TPG untuk menangani pengolahan data

berkaitan dengan pelaksanaan gizi. Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)

Gizi merupakan salah satu yang ditangani oleh seorang TPG Puskesmas.

Target setiap indikator PWS-Gizi tingkat Puskesmas sudah ditetapkan oleh

pihak dinas kesehatan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk masing-

masing wilayah, sehingga target cakupan setiap puskesmas berbeda-beda.

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan mengacu pada target dari

Kementrian Kesehatan, Provinsi Banten dan perhitungan dari Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan.

4.1.3 Pencatatan, Pengolahan dan Pelaporan Data

Prinsip dasar PWS-Gizi adalah mengumpulkan data, mengolah

dan menghasilkan informasi secara tepat, cepat, akurat dan terus-menerus

(Depkes RI, 2008). Pengumpulan data PWS – Gizi pada prinsipnya

dilakukan secara berjenjang yaitu mulai dari tingkat desa, kecamatan dan

kota. Pengumpulan data di tingkat desa dilakukan oleh bidan desa dan

kader posyandu desa, pengumpulan tingkat kecamatan dilakukan oleh

Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) Puskesmas. Kelengkapan pengumpulan data

PWS – Gizi meliputi :

1. Format 1 yang digunakan untuk pencatatan ibu hamil dalam wilayah

kerja posyandu dan mencatat hasil pendataan status ibu hamil antara

lain identitas ibu, umur, nama suami, kehamilan, jumlah TTD yang

diberikan, tanggal imunisasi, Hb, LiLa, hasil penimbangan, resiko,

status persalinan, berat bayi.

2. Format 2 yang digunakan untuk pencatatan bayi dalam wilayah kerja

posyandu dan mencatat hasil antara lain : nama bayi, tanggal lahir,

nama orangtua, jenis kelamin, berat lahir, hasil penimbangan,

pelayanan yg diberikan, tanggal imunisasi, bayi meninggal, pemberian

ASI eksklusif.

3. Format 3A yang digunakan untuk pencatatan anak balita (12-35 bulan)

dalam wilayah kerja posyandu antara lain : nama anak, tanggal lahir,

jenis kelamin, nama orangtua, hasil penimbangan, pelayanan yang

diberikan (Sirup besi, Vitamin A, PMT, oralit).

4. Format 3B yang digunakan untuk pencatatan anak balita (36-59 bulan)

dalam wilayah kerja posyandu antara lain : nama anak, tanggal lahir,

jenis kelamin, nama orangtua, hasil penimbangan, pelayanan yang

diberikan (Sirup besi, Vitamin A, PMT, oralit).

5. Format 4 yang digunakan untuk pencatatan WUS / PUS dalam wilayah

kerja posyandu antara lain : nama WUS dan PUS, umur, Tahapan KS,

jumlah anak, imunisasi TT, KB.

6. Format 5 yang digunakan untuk rekapan data Format 1 s/d Format 5,

format ini digunakan dari tiap posyandu, kemudian di rekap dalam

Format 5 kelurahan (gabungan seluruh data posyandu dalam satu

kelurahan)

7. Form GB-KEI yang digunakan untuk pemantauan garam beryodium di

tingkat masyarakat. Antara lain kecamatan, kelurahan dan nama

SD/MI yang di ambil sampelnya, jenis garam dan hasil uji sampel

garam.

8. Form Vitamin A yang digunakan untuk daftar registrasi bayi dan balita

yang menerima vitamin A dosis tinggi di posyandu.

9. Kohort ibu hamil (neonatal) yang digunakan untuk pencatatan ibu

hamil oleh bidan desa yang antara lain keterangan : register ibu,

pemeriksaan, pelayanan, laboraturium, integrasi program, resiko

terdeteksi, komplikasi, kegiatan rujukan.

10. Kohort ibu nifas yang digunakan untuk pencatatan ibu nifas oleh bidan

desa yang antara lain keterangan : tanggal periksa, identitas ibu,

registrasi persalinan, tanda vital, dan jenis pelayanan.

11. Buku bantu KIA yang digunakan untuk merekap data kunjungan ibu

hamil, ibu hamil yang mendapatkan 90 TTD kapsul penambah darah,

data BBLR, ASI eksklusif, kapsul vitamin A dosis tinggi untuk ibu

nifas.

12. Buku bantu gizi yang digunakan untuk merekap data Format 5

Kelurahan dan buku bantu KIA.

13. LB3 digunakan sebagai form pelaporan kepada tingkat kota yang

merupakan form terakhir dalam menggabungkan data yang

sebelumnya sudah di rekap dalam buku bantu gizi serta ditambahkan

dengan hasil pemantauan garam beryodium dan cakupan vitamin A

dosis tinggi untuk balita.

Data Bayi,

Balita,

WUS/PUS,

Bumil

PencatatanFormat 1-4

Rekapitulasi data

Format 5

Posyandu

Format 5

KelurahanRekapitulasi data

seluruh Posyandu

Rekapitulasi dataBuku bantu gizi

Pencatatan

LB3 Gizi

Buku bantu KIA

Puskesmas

Data poli KIA

Puskesmas,

Klinik, Bidan dan

RS swasta

Bagan 4.1

Mekanisme Pencatatan, Pengolahan dan Pelaporan Data PWS-Gizi

Tingkat Puskesmas

Berdasarkan observasi yang dilakukan, secara kesulurahan

pencatatan, pengelolaan dan pelaporan data PWS-Gizi di Puskesmas

dilakukan berjalan seiring. Pencatatan dan pengumpulan data di posyandu

dilakukan oleh kader dan bidan desa, pencatatan ditulis pada SIP (Sistem

Informasi Posyandu) format 1 hingga format 4. Bidan desa mencatat pada

kohort ibu dan nifas di setiap posyandu untuk beberapa indikator PWS-

Gizi seperti pemberian tablet 90 TTD dan kapsul vitamin A dosis tinggi

untuk ibu nifas, yang kemudian dicatat kembali dalam SIP. Data yang

telah dicatat kemudian direkapitulasi dalam format 5 posyandu oleh

kader. Format 5 posyandu diserahkan kepada pembina desa/bidan desa

pada saat selesai posyandu tersebut. Namun terkadang apabila kader

belum selesai merapitulasi format 5, laporan baru diserahkan keesokan

harinya. Setelah bidan desa menerima format 5 dari seluruh posyandu

binaannya, bidan desa merekapitulasi menjadi format 5 kelurahan dan

membuat beberapa laporan penunjang PWS – Gizi seperti laporan

cakupan vitamin A untuk bayi dan balita. Pelaporan format 5 kelurahan

kepada TPG Puskesmas paling lambat setiap akhir bulannya. Pengolahan

data sudah dilakukan di tingkat posyandu untuk indikator pemantauan

pertumbuhan, dan untuk indikator lainnya pengolahan dilakukan di

tingkat puskesmas.

Selain dari posyandu sumber data LB3 Gizi adalah poli KIA

puskesmas dan bidan, klinik dan RB swasta. Sumber data yang berasal

dari poli KIA Puskesmas dan bidan, klinik dan RB swasta mencakup

beberapa indikator PWS-Gizi seperti cakupan tablet 90TTD, vitamin A

balita, prevelensi ibu hamil KEK dan ibu nifas dan prevelensi BBLR.

Dalam pelaksanaan pencatatan data di bidan, klinik, dan RB swasta

diserahkan kepada pihak institusi tersebut yang disesuaikan dengan

kebutuhan institusi dan dapat menjawab kebutuhan puskesmas. Pelaporan

data dari bidan, klinik, dan RB swasta kepada pihak puskesmas diwilayah

yang membina wilayahnya dilakukan berbeda. Puskesmas kampung

sawah mengaku harus menjemput laporan ke bidan, klinik, dan RB

swasta. Puskesmas Ciputat, Pamulang, dan Jurang Mangu laporan

dikirimkan langsung oleh pihak bersangkutan ke puskesmas walaupun

terkadang ada beberapa yang tidak mengirimkan setiap bulannya. Dan

Puskesmas Ciputat Timur mengakui bahwa mereka tidak mengandalkan

laporan dari bidan, klinik dan RB swasta karena mereka jarang

melaporkan laporannya ke pihak puskesmas dan puskesmas pun tidak

berusaha menjemput laporan. Hal tersebut akan mempengaruhi kualitas

dari sebuah laporan yang dihasilkan di suatu puskemas.

Pengolahan data tingkat puskesmas dilakukan oleh TPG dan

petugas KIA Puskesmas untuk beberapa indikator. TPG puskesmas

melakukan pengolahan data yang telah direkap oleh bidan desa dalam

format 5 dan buku bantu KIA Puskesmas. Data kemudian dihitung

kembali dan direkap ke dalam buku bantu, kemudian TPG memindahkan

data pada LB3 hal ini masih dilakukan secara manual. Setelah data telah

lengkap masuk ke LB3, TPG mengirimkan laporan ke tingkat kota paling

lambat tanggal 5 setiap bulannya, puskesmas mengirimkan LB3 berupa

lembaran kertas beserta laporan lain yang di minta pihak Dinas Kesehatan

setiap bulannya. Jarang terdapat puskesmas yang terlambat dalam

pengiriman LB3. Berikut ini merupakan pencatatan, pengolahan dan

pelaporan yang di jelaskan melalui beberapa indikator:

4.1.3.1 Prevelensi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (Bumil KEK)

Bumil KEK adalah ibu hamil yang mempunyai ukuran

lingkar lengan atas (LiLA) < 23.5 cm (Depkes, 1982). Untuk

mengetahui ukuran lingkar lengan atas (LiLA), pengukuran

dilakukan dengan menggunakan pita LiLA oleh petugas

kesehatan. Pencatatan data ibu hamil Kurang Energi Kronis yang

dilakukan oleh 5 puskesmas tidaklah berbeda. Pencatatan data

dilakukan di Posyandu, poli KIA Puskesmas, dan bidan/klinik

swasta. Berikut ini alur pencatatan, pengolahan dan pelaporan data

prevelensi ibu hamil KEK di tingkat puskesmas :

PencatatanData Ibu

Hamil KEK

Rekapitulasi data

Format 1

Klinik,

Bidan dan

RB swasta

Poli KIA

Puskesmas

Kohort ibu

Pencatatan

Format 5

Posyandu

Format 5


Pencatatan

Buku bantu KIA

Puskesmas

Buku bantu giziRekapitulasi data

Pencatatan

LB3 Gizi

Bagan 4.2

Pencatatan, Pengolahan dan Pelaporan Data

Prevelensi Ibu Hamil Kek di Tingkat Puskesmas

Di posyandu pencatatan data ibu hamil yang mengalami

Kurang Energi Kronis dicatat dalam kohort ibu oleh bidan desa

dan format 1 oleh kader, selanjutnya kader merekapitulasi format

1 dalam format 5 posyandu yang kemudian di laporkan kepada

bidan desa. Pada tingkat posyandu belum mengalami pengolahan

data hanya melakukan pemindahan data dari format 1 kepada

format 5 posyandu. Kemudian bidan desa merekap data ibu hamil

KEK bersamaan dengan data yang lain pada format 5 kelurahan.

Sedangkan di puskesmas pencatatan dilakukan berdasarkan

kunjungan ANC di poli KIA Puskesmas, dicatat dalam kohort ibu

dan buku bantu KIA puskesmas.

Pencatatan data pihak bidan/klinik swasta dilakukan

dengan format yang beragam disesuaikan dengan kebutuhan dari

institusi tersebut. Bidan, klinik, RB swasta melaporkan temuan

kasus kepada puskesmas yang menaungi tempat praktek mereka,

pelaporan dapat dilakukan secara langsung ke pihak puskesmas

atau bidan desa. Namun pada kenyataannya bidan dan klinik

swasta jarang melaporkan temuan Bumil KEK kepada pihak

puskesmas. Pelaporan dilakukan setiap akhir bulannya.

Data yang di peroleh di Posyandu dalam bentuk format 5

kelurahan kemudian dilaporkan oleh bidan desa kepada

puskesmas. Hal tersebut sesuai dengan juknis PWS-Gizi 2008

bahwa setiap temuan kasus dilaporkan oleh bidan desa kepada

bidan pembina. Kemudian data yang diperoleh dilakukan

rekapitulasi dan pengolahan data oleh pemengang program KIA

puskesmas/ bidan pembina dengan membuat distribusi kasus

bumil KEK untuk mengetahui sebaran kasus dan menghitung

prevelensi Bumil KEK berdasarkan wilayah kerja. Data hasil

rekapan bidan pembina dicatat kembali oleh TPG Puskesmas

setiap bulannya dalam buku bantu gizi yang selanjutnya di

laporkan ke tingkat kabupaten/kota menggunakan LB3.

4.1.3.2 Cakupan 90 TTD Ibu Hamil

Cakupan 90 TTD ibu hamil dapat diketahui dari jumlah

pemberian 90 TTD ibu hamil yang dilakukan di Posyandu, poli

KIA Puskesmas, bidan klinik dan RB swasta. Berikut ini alur

pencatatan, pengolahan dan pelaporan data cakupan 90 TTD ibu

hamil :

Pencatatan

Data Ibu

Hamil yang

mendapat

90 TTD

Rekapitulasi data

Format 1

Klinik,

Bidan dan

RB swasta

Poli KIA

Puskesmas

Kohort ibu

Pencatatan

Format 5

Posyandu

Format 5


Pencatatan

Buku bantu KIA

Puskesmas


Pencatatan

LB3 Gizi

Bagan 4.3

Pengumpulan, Pengolahan dan Pelaporan Data

Cakupan 90 TTD Ibu Hamil Tingkat Puskesmas

Pencatatan ibu hamil yang melakukan pemerikasaannya di

posyandu di catat format 1, kemudian bidan desa mencatat

kembali pada kohort ibu. Kader akan merekapnya dalam format 5

posyandu. Sama halnya dengan data ibu hamil KEK, cakupan

tablet 90 TTD di tingkat Posyandu belum mengalami pengolahan

data karena kader hanya bertugas untuk mencatat jumlah ibu

hamil yang mendapat tablet 90 TTD. Di tingkat desa bidan desa

merekapitulasi seluruh ibu hamil yang telah diberikan tablet Fe3

dari seluruh Posyandu binaannya ke format 5 kelurahan.

Pencatatan yang dilakukan di puskesmas berdasarkan

kunjungan ANC yang mendapatkan tablet 90 TTD di poli KIA

Puskesmas, dicatat dalam kohort ibu dan buku bantu KIA

Puskesmas. Pencatatan pemberian tablet Fe di poli KIA tidak

hanya dilakukan pada tablet 90 TTD namun pada pemberian tablet

zat besi selama masa kehamilan.

Pencatatan pemberian tablet 90 TTD di bidan, klinik dan

RB swasta disesuaikan dengan kebutuhan institusi tersebut.

Pelaporan data cakupan pemberian tablet 90 TTD oleh bidan,

klinik dan RB swasta dilakukan setiap akhir bulan bersama

dengan laporan lain yang di minta oleh puskesmas yang

membina wilayahnya. Dalam pelaksanaan pelaporan data

pemberian 90 TTD ibu hamil kepada puskesmas dari bidan,

klinik dan RB swasta masih terjadi kelemahan.

Pengolahan data dilakukan di tingkat puskesmas oleh

bidan koordinator / pemegang program KIA. Bidan koordinator

melakukan pengolahan data yang berasal dari bidan desa, poli

KIA Puskesmas, bidan praktek swasta, klinik dan RB swasta

mengunakan buku bantu KIA. Bidan koordinator menghitung

cakupan tablet 90 TTD setiap bulannya. Pemberian 90 TTD ibu

hamil tidak hanya dilakukan melalui Posyandu, poli KIA, bidan

praktek swata, klinik dan RB swasta namun melalui swiping yang

dilakukan oleh puskesmas yang kemudian di catat oleh bidan desa

yang kemudian di laporkan ke bidan koordinator.

TPG Puskesmas mencatat cakupan tablet 90 TTD berasal

dari rekapan bidan koordinator pada buku bantu KIA, kemudian

data cakupan 90 TTD ibu hamil rekap kembali kedalam buku

bantu gizi yang kemudian dilaporkan ke tingkat dinas bersama

dengan hasil pemantauan lain pada LB3 Gizi setiap bulan.

4.1.3.3 Prevelensi Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

Untuk mengetahui prevelensi Bayi Berat Lahir Rendah

(BBLR) penjaringan dilakukan di posyandu, puskesmas, bidan,

klinik dan RS swasta pelaksanaannya dilakukan pada setiap bulan.

Berikut ini alur Pencatatan, Pengelolaan dan Pelaporan data

prevelensi BBLR :

Kasus

BBLRPencatatan

KMS

PencatatanFormat 2

Klinik,

Bidan dan

RB swasta

Poli KIA

Puskesmas

Format 5


Pencatatan

Buku bantu KIA

Puskesmas


Pencatatan

LB3 KIA

Format 5

PosyanduRekapitulasi data

Bagan 4.4


Prevelensi BBLR di Tingkat Puskesmas

Pencatatan di posyandu dilakukan setiap kali ditemukan

kasus BBLR di wilayah posyandu tersebut, kasus BBLR di cacat

dalam KMS dan format 2. Pencatatan dapat dilakukan pada

bulan dimana kasus ditemukan atau dicatat pada bulan

berikutnya apabila pelaksanaan posyandu sudah usai

dilaksanakan. Kasus BBLR yang telah di catat dalam format 2

Setiap kasus BBLR dilaporkan oleh kader kepada bidan desa.

Bidan desa merekap kasus BBLR berdasarkan format 5

posyandu dalam format 5 kelurahan. Bidan desa melaporkan

temuan kasus kepada petugas KIA Puskesmas.

Pencatatan yang dilakukan oleh bidan, klinik dan RB

swasta oleh petugas instansi tersebut di ruang bersalin dalam

cacatan yang disesuaikan kebutuhan instansi masing-masing.

Laporan BBLR dari bidan, klinik dan RB swasta dilakukan

setiap kali terdapat kasus kepada pihak puskesmas. Dalam

pelaksanaan pencatatan serta pelaporan data BBLR di bidan,

klinik dan RB swasta masih terjadi kelemahan.

Pengolahan data BBLR berupa pengolahan sederhana

baru dilakukan pada tingkat puskesmas oleh Bidan

koordinator/petugas KIA Puskesmas yang bertugas menjumlah

semua kasus BBLR dari bidan desa, poli KIA Puskesmas, bidan,

klinik dan RS swasta ke dalam buku bantu KIA dan menghitung

prevelensi BBLR. Melalui LB3 KIA, prevelensi BBLR di

wilayah puskesmas dilaporkan ke tingkat kota. Selain dicatat

dalam buku bantu KIA Puskesmas, petugas TPG mencatat data

bayi lahir dalam buku bantu gizi. Jadi secara keseluruhan, data

prevelensi BBLR di tingkat puskesmas di kelola oleh program

KIA puskesmas/bidan koordinator.

4.1.3.4 Cakupan ASI Eksklusif

Penjaringan ASI eksklusif dilakukan di Posyandu dan

Puskesmas setiap bulannya. Di Posyandu data seluruh bayi 0-6

bulan yang diberikan ASI eksklusif dicatat oleh kader pada

format 2 dan KMS. Bidan desa maupun kader diposyandu

biasanya menanyakan kepada orangtua bayi tentang pemberian

ASI ekslusif kepada bayinya, dengan indikator pada buku

Pedoman PWS-Gizi 2008 yaitu pemberian hanya ASI saja

kepada bayi sejak lahir sampai berumur 6 bulan tanpa diberikan

makanan lain kecuali obat, vitamin, dan mineral.

Namun, masih terdapat perbedaan presepsi kader dan

bidan desa mengenai waktu pemberian ASI eksklusif pada bayi.

Karena masih ada yang berpresepsi ASI eksklusif diberikan pada

0-4 bulan dan tercatat sebagai ASI eksklusif, hal tersebut

berakibat pada data yang kurang valid. Berikut ini alur

pencatatan, pengelolaan dan pelaporan data ASI eksklusif:

Bayi yg

melakukan

ASI Eksklusif

berumur 0-6

bln

PencatatanFormat 2

Pencatatan

Format 5

Posyandu

Poli KIA

Puskesmas

Format 5


Pencatatan

Buku bantu KIA

Puskesmas

Buku bantu gizi

Pencatatan

Pencatatan

LB3 KIA

Bagan 4.5


Cakupan ASI Eksklusif di Tingkat Puskesmas

Pencatatan di posyandu dilakukan setiap bulannya dengan

menggunakan KMS dan format 2, namun kolom ASI eksklusif

tidak tercantum pada format 5 posyandu sebagai rangkuman SIP

di tingkat posyandu yang di fasilitasi pihak dinas kesehatan Kota

Tangerang Selatan. Sehingga data ASI Eksklusif dari posyandu

dilaporkan kepada bidan desa melalui laporan tertulis. Pencatatan

di posyandu belum terkordinasi dengan baik, diketahui dari

keterangan bidan desa bahwa pertanyaan mengenai pemberian

ASI kepada orangtua bayi tidak selalu dilakukan. Hal tersebut

dikuatkan dengan hasil observasi Posyandu, setelah bayi

ditimbang kader tidak menanyakan apakah bayi tersebut diberikan

ASI Eksklusif pada bulan tersebut kerena yang bertugas

menanyakan ialah kader Posyandu. Di tingkat Posyandu belum

mengalami pengolahan data menjadi suatu cakupan, yang terjadi

hanya penjumlahan bayi yang mendapatkan ASI. Data yang

diperoleh dari Posyandu kemudian dilaporkan oleh bidan desa

kepada petugas KIA/bidan koordinator.

Pencatatan ASI eksklusif di Puskesmas dilakukan pada

poli KIA Puskesmas dengan cara menanyakan penggunaan ASI

kepada orang tua bayi yang datang ke poli KIA. Seperti halnya di

Posyandu pencatatan di Puskesmas masih lemah karena tidak

setiap bulan bayi yang melakukan ASI Eksklusif datang ke poli

KIA, padahal pencatatan ASI eksklusif harus dilakukan

berkesinambungan sampai bayi berusia 6 bulan. Sehingga

pemberian ASI eksklusif pada bayi yang terdata diberikan ASI

eksklusif di poli KIA tidak dapat di kontrol oleh petugas KIA

puskesmas terlebih lagi bila bayi tidak di bawa ke posyandu

wilayah rumahnya.

Pencatatan yang dilakukan di posyandu dan puskesmas

selama tahun 2010 belum menggunakan cara pencatatan terbaru

tahun 2010 yang di anjurkan. Kader masih mencatat bayi yang di

berikan ASI dengan ketentuan yang berasal dari kabupaten

Tangerang. Pelaksanaan setiap indikaor PWS-Gizi di seluruh

Puskesmas wilayah kota Tangerang Selatan telah di tetapkan oleh

pihak dinas kesehatan kota Tangerang Selatan, dapat dikatakan

indikator cakupan ASI eksklusif pada tahun 2010 belum menjadi

prioritas dalam hal pencatatan, pengolahan dan pelaporan di dalam

PWS-Gizi.

Pengolahan data terjadi pada tingkat Puskesmas, Petugas

KIA menjumlah seluruh bayi yang mendapatkan ASI eksklusif

dari posyandu dan poli KIA di puskesmas. Petugas KIA

menghitung cakupan ASI eksklusif serta mencatat data bayi

cakupan ASI eksklusif pada buku bantu KIA dan memasukkannya

pada PWS-KIA atau LB3 KIA yang kemudian dilaporkan kepada

tingkat kota. Karena penjaringannya masih lemah di tingkat

posyandu maupun puskesmas sehingga data yang diperoleh belum

menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Pelaksanaan

pencatatan ASI eksklusif selama 2010 masih mengacu pada

kabupaten Tangerang. Selain dari kesadaran masyarakat yang

kurang dalam pemberian ASI eksklusif terhadap anaknya,

kurangnya bimbingan dan pelatihan terhadap kader dari petugas

kesehatan menjadi salah satu faktor yang membuat penjaringan

ASI Eksklusif di Kota Tangerang Selatan masih sangat lemah

sehingga tidak terdapat data yang menggambarkan cakupan ASI

Eksklusif selama tahun 2010.

Hingga akhir tahun 2010 indikator cakupan ASI eksklusif

di tingkat puskesmas masih di pegang penuh oleh pemegang

program KIA. Hal tersebut diketahui dari laporan cakupan ASI

eksklusif tingkat puskesmas yang dilaporkan melalui LB3 KIA

kepada dinas kesehatan yang ditunjukan kepada staf KIA dinas

kesehatan. Padahal menurut juknis PWS – Gizi 2008 laporan

cakupan ASI eksklusif dari puskesmas dilaporkan melalui LB3

KIA dan LB3 gizi yang diserahkan kepada petugas gizi tingkat

kota.

4.1.3.5 Pemantauan Pertumbuhan

Pemantauan pertumbuhan balita dilakukan di Posyandu

maupun di luar posyandu secara teratur setiap bulan untuk

mengetahui adanya gangguan pertumbuhan (juknis PWS – Gizi

Depkes 2008). Pemantauan pertumbuhan yang dilakukan dan

terorganisir di kota Tangerang Selatan bertempat di seluruh

posyandu yang tersebar, kegiatan yang dilakukan berupa

penimbangan berat badan. Berikut ini alur pencatatan, pengelolaan

dan pelaporan data pemantauan pertumbuhan :

Data bayi

dan balita

Penimbangan bayi

dan balita serta

pengisian KMS

Format 2

Pencatatan

Format 5

Posyandu

Format 5

Kelurahan

Rekapitulasi data Buku Bantu Gizi

Rekapitulasi data

Format 3a

Format 3b

Pencatatan

LB 3 Gizi

Bagan 4.6


Pemantauan Pertumbuhan Tingkat Puskesmas

Pelaksanaan penimbangan di posyandu dilakukan oleh

kader posyandu, pencatatan hasil pemantauan pertumbuhan

dicatat dalam beberapa format disesuaikan dengan usia bayi dan

balita tersebut diantaranya format 2, format 3A dan format 3B

serta menuliskan dalam KMS oleh kader posyandu.

Transformasi data dilakukan di tingkat Posyandu oleh

kader guna mempersiapkan data untuk siap diolah di tingkat

Puskesmas dalam bentuk D untuk seluruh balita yang

ditimbang, K merupakan jumlah balita yang terdaftar dan

memiliki kartu menuju sehat (KMS), N untuk balita yang naik

berat badannya sesuai dengan garis pertumbuhan, S untuk

seluruh balita yang ada di wilayah kerja, T untuk jumlah balita

yang tidak naik berat badannya dibulan ini, O untuk jumlah

balita yang ditimbang bulan ini tapi tidak di timbang pada bulan

lalu dan A untuk jumalah balita yang mendapat vitamin A bulan

Februari/Agustus pada format 2, 3a dan 3b. Setelah pencacatan

dan pengolahan data pada format 2, 3a dan 3b, kemudian hasil

pemantauan pertumbuhan di rekap dalam format 5 posyandu

dengan poin yang sama dengan hasil pengolahan pada format 2,

3a dan 3b.

Format 5 posyandu dilaporkan kepada bidan desa setelah

pelaksanaan posyandu, namun terkadang kader baru melaporkan

satu hari setelah posyandu kepada bidan desa. Hal tersebut masih

dapat di maklumkan oleh bidan desa yang mengasuh wilayah

tersebut, namun untuk mengantisipasi keterlambatan laporan dari

posyandu bidan desa sering membimbing dan menemani kader

dalam merekap data setelah pelaksanaan posyandu di wilayah

tersebut. Setelah bidan desa menerima seluruh format 5

posyandu, bidan desa merekap menjadi format 5 kelurahan

sebagai bahan laporan ke Puskesmas, laporan di laporkan paling

lambat tanggal 25 setiap bulannya, apabila terjadi keterlambatan

dapat mempengaruhi TPG dalam pengolahan data dan untuk

menghindarinya terkadang TPG membantu bidan desa dalam

merekap format 5 posyandu. Selain itu bidan desa melaporkan

nama balita gizi buruk di wilayah binaannya kepada TPG

Puskesmas.

Di tingkat desa bidan desa selain merekap format 5

posyandu menjadi format 5 kelurahan, bidan desa juga

melakukan tranformasi data dalam bentuk presentase D/S, K/S,

N/D, T/D, BGM/D sebagai bahan laporan pada saat

RAKORDES (rapat kordinasi desa) setiap bulannya.

Setelah mendapatkan laporan dari bidan desa berupa

format 5 kelurahan, TPG merekap dan mengolah seluruh data

dengan poin K, D, N, BGM kasus baru dan lama, balita gizi

buruk baru dan lama keselurahan poin di olah berdasarkan usia.

Hasil pengolahannya dicatat dalam buku bantu gizi selain itu

TPG membuat presentase D/S, K/S, N/D, T/D, BGM/D pada

buku bantu. Hasil pengolahan dilaporkan TPG puskesmas

kepada tingkat kota melalui LB3 gizi setiap bulannya bersamaan

dengan daftar nama balita gizi buruk, balita yang mendapatkan

PMT, dan balita gakin mendapat MP-ASI.

4.1.3.6 Cakupan Kapsul Vitamin A Dosis Tinggi Untuk Balita dan

Ibu Nifas

a. Untuk Bayi dan Balita

Pengumpulan, pengolahan dan pelaporan cakupan

kapsul vitamin A untuk bayi dan Balita dilakukan setiap 6

bulan sekali. Cakupan balita yang mendapat kapsul vitamin A

dosis tinggi adalah bayi yang berumur 6-11 bulan mendapat

kapsul vitamin A satu kali dengan dosisi 100.00 SI (kapsul

warna biru), dan anak umur 12 – 59 bulan yang mendapat

kapsul vitamin A dosis tinggi 200.000 SI (kapsul warna merah)

sebanyak 2 kali yaitu pada setiap bulan Februari dan Agustus

disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tetentu (juknis PWS –

Gizi Depkes 2008). Berikut ini alur pencatatan, pengolahan dan

pelaporan data cakupan kapsul vitamin A dosis Tinggi untuk

Bayi dan Balita:

Data bayi dan

balita yang

mendapat vit

A dosis tinggi

Pencatatan di

posyandu

Form vit A dosis

tinggi

Pencatatan

Format 3a dan 3b

Rekapitulasi data

Rekapitulasi data

Format 5

Posyandu

Format 5

Kelurahan

Form vit A dosis

tinggi kelurahan

Buku bantu gizi

Poli KIA

Puskesmas

Klinik,

Bidan dan

RB swasta

Pencatatan

Buku bantu KIA

Rekaputulasi data

Pencaatatan

LB 3 Gizi

Data hasil

swiping

Bagan 4.7

Pengumpulan Dan Pengolahan Data Cakupan Kapsul Vitamin A

Untuk Bayi Dan Balita Tingkat Puskesmas

Pemberian kapsul vitamin A dilakukan di posyandu,

puskesmas, bidan, klinik dan RB swasta serta pada saat swiping

yang dilakukan petugas kesehatan Puskesmas. Pemberian

kapsul vitamin A di posyandu dilakukan oleh kader terlatih dan

bidan desa. Pemberian kapsul vitamin A dilakukan setelah

balita melakukan penimbangan.

Pencatatan data balita yang diberikan vitamin A dosis

tinggi dilakukan sebelum balita tersebut di berikan kapsul

vitamin A menggunakan form register vitamin A dosis tinggi

oleh kader atau bidan desa setelah itu balita diberikan kapsul

vitamin A dosis tinggi sesuai dengan usianya. Pencatatan

dilakukan kembali pada format 3a dan 3b oleh kader,

pencatatan ini bisa dilakukan bersamaan dengan pencatatan

form register atau setelah seluruh bayi di berikan kapsul

vitamin A dosis tinggi. Kemudian kader merekap dalam format

5 posyandu sebagai bahan laporan kepada bidan desa,

meskipun demikian form register vitamin A dosis tinggi balita

disimpan oleh bidan desa sebagai arsip dan bahan laporan

kepada TPG puskesmas.

Berdasarkan laporan posyandu berupa format 5 dan

form register vitamin A, bidan desa membuat rekapan data

kelurahan dalam format 5 kelurahan sebagai bahan laporan

kepada TPG Puskesmas. Kegiatan swiping dilakukan untuk

menjangkau balita yang belum diberikan kapsul vitamin A

dosis tinggi dilakukan oleh bidan desa maupun kader.

Pencatatan laporan dibuat terpisah dengan kegiatan pemberian

kapsul vitamin A di posyandu, selanjutnya laporan terkumpul

di bidan desa sebelum dilaporkan kepada TPG.

Pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi untuk balita

dilakukan pula di puskesmas setempat melalui poli KIA. Balita

yang diberikan kapsul vitamin A dosis tinggi akan di catat

dalam buku bantu KIA oleh bidan. Berbeda dengan posyandu

dan puskesmas untuk pencatatan yang dilakukan oleh bidan,

klinik dan RB swasta yang memberikan pelayanan kapsul

vitamin A dosis tinggi balita diserahkan kepada instansi

tersebut. Meskipun demikian mereka dituntut untuk

melaporkan laporan tertulis tentang kegiatan pemberian kapsul

vitamin A balita kepada puskesmas.

Bidan koordinator/pemegang program KIA puskesmas

melakukan perekapan data cakupan kapsul vitamin A balita

yang berasal dari poli KIA puskesmas dan laporan bidan, klinik

dan RB swasta dalam buku bantu KIA. TPG Puskesmas

sebagai penanggung jawab Gizi melakukan perekapan dan

pengolahan data cakupan kapsul vitamin A balita dari seluruh

tempat pemberian kapsul vitamin A balita, laporan yang berasal

dari bidan desa berupa format 5 kelurahan dan laporan swiping

direkap dalam buku bantu gizi. Hasil rekapan bidan koordinator

dicatat kembali dalam buku bantu gizi yang kemudian

dilakukan penghitungan cakupan pemberian kapsul vitamin A

dosis tinggi balita di wilayah puskesmas tersebut.

TPG Puskesmas melaporkan cakupan pemberian kapsul

vitamin A dosis tinggi balita di wilayah puskesmas tersebut

dalam LB3 kepada tingkat Kota.

b. Untuk Ibu Nifas

Cakupan vitamin A dosis tinggi untuk ibu nifas di

peroleh dari hasil pencatatan pemberian kapsul vitamin A dosis

tinggi untuk ibu nifas di posyandu, puskesmas, swiping, bidan

dan klinik/RB swasta. Pelaporan dilakukan setiap bulannya.

Berikut ini alur pencatatan, pengelolaan dan pelaporan lahan

data cakupan kapsul vitamin A dosis Tinggi untuk ibu nifas:

Data ibu nifas

yang

mendapat vit

A dosis tinggi

Pencatatan di

posyandu

Kohort nifas

Rekapitulasi Data

PencatatanFormat 1

Format 5

Posyandu

Format 5

KelurahanRekapitulasi Data

Data Swiping

ibu nifas

mendapat vit

A dosis tinggi

Data poli KIA

ibu nifas yang

mendapat vit

A dosis tinggi

Rekapitulasi Data

Pencatatan

Data

klinik,

bidan, dan

RB swasta

Pencatatan

Buku bantu gizi

Buku Bantu KIA

Puskesmas

Pencatatan

LB 3 Gizi

Bagan 4.8

Pencatatan Dan Pengolahan Data Cakupan Kapsul Vitamin A

Untuk Ibu Nifas Tingkat Puskesmas

Pencatatan ibu nifas yang datang ke posyandu dan di

berikan vitamin A dosis tinggi dicatat pada kohort nifas oleh

bidan desa, kemudian di catat kembali pada format 1. Kader

hanya melakukan penjumlahan pemberian vitamin A dosis

tinggi ibu nifas pada format 5 posyandu. Ibu nifas di desa tidak

selalu datang ke posyandu, jadi pemberian vitamin A dosis

tinggi ibu nifas karena adanya upaya penjaringan yang

dilakukan oleh kader dan bidan desa, hal tersebut merupakan

kegiatan swiping yang dilakukan puskesmas tersebut.

Pencatatan hasil kegiatan swiping vitamin A dosis tinggi ibu

nifas dicatat dalam laporan berbeda.

Bidan desa merekap ibu nifas yang mendapat vitamin A

dosis tinggi dari kohort nifas, format 5 posyandu dan laporan

swiping menjadi format 5 kelurahan kemudian disampaikan

kepada bidan koordinator yang merupakan pemegang program

KIA. Pelaksanaan pemberian vitamin A dosis tinggi ibu nifas

dilaksanakan pula di puskesmas melalui poli KIA, pencatatan

dilakukan pada kohort ibu nifas dan buku bantu KIA. Selain

posyandu, puskesmas dan swiping sumber data cakupan

vitamin A dosis tinggi ibu nifas berasal dari bidan, klinik dan

RB swasta. Sama halnya dengan pencatatan indikator lain PWS

gizi yang dilakukan oleh pihak bidan, klinik dan RB swasta,

pencatatan pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi ibu nifas

diserahkan kepada instansi tersebut disesuaikan dengan

kebutuhan. Mereka melaporkan cakupan kapsul vitamin A

dosis tinggi ibu nifas setiap bulan bersama dengan laporan

lainnya kepada puskesmas.

Bidan koordinator memiliki tanggung jawab dalam

pengolahan data cakupan vitamin A dosis tinggi ibu nifas yang

berasal dari bidan desa, poli KIA Puskesmas, bidan, klinik dan

RB swasta. Hasil pengolahan tersebut dicatat dalam buku bantu

KIA. TPG puskesmas kemudian mencatat ulang dalam buku

bantu gizi, selain itu bersama dengan bidan koordinator

menghitung cakupan ibu nifas yang mendapat kapsul vitamin A

dosis tinggi berdasarkan wilayahnya. TPG Puskesmas akan

melaporkan cakupan ibu nifas yang mendapat kapsul vitamin A

dosis tinggi kepada tingkat kota melalui LB3 setiap bulannya.

4.1.3.7 Cakupan Desa Dengan Garam Beryodium Baik

Desa dengan garam beryodium baik adalah desa/kelurahan

dengan 21 sampel garam yang dikonsumsi yang diperiksa (juknis

PWS-Gizi, Depkes 2008). Untuk mengetahui cakupan desa

dengan garam beryodium baik, Dinas Kesehatan Kota tangerang

Selatan melalui Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas melakukan

pengetesan garam dapur dengan sampel dua SD/MI yang dipilih

secara acak sistimatik di setiap kelurahan. Murid yang menjadi

sampel diminta membawa garam yang ada dirumah kemudian

dites dengan iodina test oleh guru Sekolah Dasar yang di dampingi

oleh Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) Puskesmas.

Pelaksanaan dilakukan pada 2008 dan Oktober -

November 2010, seharusnya dilaksanakan setiap 6 bulan sekali

pada bulan Februari dan Agustus namun mingingat keterbatasan

dana Kota Tangerang Selatan dan bukan temasuk daerah endemis

GAKY maka pemantauan dilakukan hanya satu kali pada tahun

2010 sehingga cakupan garam beryodium bukan merupan prioritas

permasalahan gizi di Dinas Kota Tangerang Selatan di tahun 2010.

Berikut ini alur pencatatan, pengelolaan dan pelaporan cakupan

garam beryodium tingkat masyarakat :

Data hasil

pengetesan

garam 2 SD/

MI tiap

kelurahan

Pencatatan Form GB-KEI

Rekapitulasi data

Laporan

pemantauan garam

per kelurahan

Rekapitulasi data

Laporan

pemantauan garam

di wilayah

puskesmas

Bagan 4.9


Cakupan Desa dengan Garam Beryodium Baik Tingkat Puskesmas

Pencatatan data dilakukan pada saat pelaksanaan

pengetesan garam dapur di 2 SD/MI yang menjadi sampel di

masing-masing kelurahan oleh guru kelas yang didampingi TPG

Puskesmas. Pelaporan data pengetesan garam dapur dari SD/MI

dilakukan seusai pelaksanaan pengetesan garam di SD/MI tersebut

kepada TPG puskesmas melalui form GB-KEI.

Pengolahan data pengetesan garam dapur dilakukan oleh

TPG puskesmas, TPG mengolah data menjadi cakupan garam

beryodium tingkat masyarakat berdasarkan kelurahan yang

kemudian dibuat cakupan desa dengan garam beryodium baik

tingkat puskesmas. Laporan cakupan desa dengan garam

beryodium baik tingkat puskesmas akan dilaporkan kepada tingkat

dinas kesehatan Kota Tangerang sebagai bahan intervensi

selanjutnya.

Jadi diketahui bahwa permasalahan yang terjadi dalam

pelaksanaan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data PWS Gizi dari

beberapa indikator yang dilakukan pengumpulan datanya di Posyandu

sama yaitu pada kader dan bidan desa. Dalam pelaksanaan pelaporan data

beberapa indikotor yang diharapkan Puskesmas dari bidan, klinik dan RB

swasta pun sama yaitu keterlambatan bahkan tidak dilaporkan data yang

diharapkan.

4.1.4 Penyajian dan Analisis

Data dapat diolah menurut waktu (bulanan atau tahunan), kelompok

umur, jenis kelamin, dan wilayah dalam bentuk jumlah kasus (insidens),

proporsi, dan prevelensi. Sedangkan hasil pengolahan data dapat disajikan

dalam bentuk tabel, grafik baris, grafik balok, atau peta wilayah Depkes RI

(2006). Analisis dan penyajian seluruh data PWS-Gizi di tingkat

puskesmas dan kota menurut pedoman PWS-Gizi Depkes 2008 disajikan

secara sederhana dalam bentuk tabel, grafik dan peta manurut tempat dan

waktu atau berdasarkan faktor resiko tertentu sesuai kebutuhan program.

Pelaksanaan penyajian data di lima puskesmas wilayah kerja Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan, dilakukan dalam bentuk tabel serta

grafik menurut tempat dan waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan

program. TPG membuat penyajian hasil PWS-Gizi mengunakan komputer

yang kemudian di simpan dalam bentuk softcopy, tabel maupun grafik

dibuat dalam cakupan PWS-Gizi per-bulannya. Tidak semua indikator di

buat penyajian dan analisisnya oleh TPG karena PWS-Gizi bersifat lintas

sektoral, beberapa indikator seperti : cakupan vitamin A ibu nifas, cakupan

90 TTD ibu hamil, prevelensi BBLR, ASI eksklusif dibuat oleh petugas

KIA Puskesmas. Namun dalam pelaksanaannya prevelensi BBLR dan

cakupan ASI eksklusif hanya disajikan dalam bentuk rekapan data dalam

buku bantu KIA Puskesmas dan tidak disajikan tabel maupun grafik.

Penyajian data Cakupan vitamin A ibu nifas dan cakupan 90 TTD ibu

hamil disajikan dalam bentuk tabel dan grafik berdasarkan waktu dan

tempat.

Penyajian data yang murni dilakukan oleh TPG puskesmas adalah

penyajian pemantauan pertumbuhan, cakupan vitamin A dosis tinggi balita,

cakupan konsumsi garam beryodium di tingkat masyarakat. Setiap

bulannya TPG menyajikan pemantauan pertumbuhan dalam bentuk tabel

dan grafik berdasarkan presentasi SKDN yaitu D/S, T/D, BGM/D, N/D dan

daftar nama balita berdasarkan status gizinya pada papan dinding

puskesmas. Cakupan vitamin A dosis tinggi balita dan cakupan konsumsi

garam beryodium di tingkat masyarakat disajikan berdasarkan tempat dan

waktu. Tabel dan grafik tidak selalu disajikan setiap bulan dalam bentuk

hard copy tidak jarang puskesmas menampilkan tabel dan grafik dalam

hard copy cakupan per-tiga bulan. Meskipun demikian, TPG selalu

membuat dan menyimpan dalam bentuk soft copy pada komputer

puskesmas setiap bulannya. Hal tersebut di maklumkan oleh pihak dinas

kesehatan kota Tangerang Selatan, karena puskesmas tidak memiliki

anggaran dana yang cukup dalam penyediaan tinta printer untuk kegiatan

PWS-Gizi.

Analisis cakupan PWS-Gizi tingkat puskesmas dilakukan apabila

terdapat indikator yang menunjukan hasil dibawah target yang sudah

ditetapkan hal tersebut diperkuat melalui hasil wawancara, TPG puskesmas

lebih sering menganalisis hasil dari pemantauan pertumbuhan apabila

terjadi penurunan presentase dibawah target, dan untuk indikator yang lain

hanya dalam rekapan data dan penyajiannya tanpa dilakukan analisis

cakupan target. Hal tersebut terjadi karena pelaksanaan pencatatan

dilapangan masih lemah sehingga apabila dilakukan analisis data tidak

dapat mewakili keadaan sebenarnya.

Berikut ini hasil penyajian dan analisis yang dilakukan TPG Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan terhadap cakupan PWS-Gizi di 12

Puskesmas:

a. Prevelensi Ibu Hamil KEK

Tabel. 4.4

Prevalensi Ibu Hamil KEK

Kota Tangerang Selatan Tahun 2010

No Puskesmas Sas. Bumil Pencapaian S/D

Desember Prevalensi%

1 Serpong 2544 14 0.55

2 Pondok Jagung 1998 7 0.35

3 Ciputat 838 56 6.68

4 Kampung Sawah 724 46 6.35

5 Jombang 2456 20 0.81

6 Pamulang 6128 144 2.35

7 Pondok Aren 1317 4 0.30

8 Parigi 1655 9 0.54

9 Ciputat Timur 3996 6 0.15

10 Jurangmangu 3125 15 0.48

11 Setu 739 0 0.00

12 Karangan 747 10 1.34

KOTA TANGERANG

SELATAN 26267 331 1.26


Diagram 4.1

Prevalensi Ibu Hamil KEK

Kota Tangerang Selatan tahun 2010


Dari hasil penjaringan selama tahun 2010 diketahui bahwa

prevelensi bumil KEK di Kota Tangerang Selatan sebesar 1,26 %.

Puskesmas Ciputat menujukan angka prevelensi bumil KEK tertinggi

yaitu 6,68% dari total jumlah ibu hamil di wilayah Ciputat.

b. Cakupan 90 TTD ibu hamil

Tabel 4.5

Cakupan Pemberian Fe-1 Dan Fe-3 Pada Ibu Hamil menurut Puskesmas

Di Kota Tangerang Selatan tahun 2010

NO

KELURAHAN

JUMLAH

SASARAN

CAKUPAN

Fe-3 %

1 Serpong 2544 2828 111.16

2 Pondok Jagung 1998 2627 131.48

3 Ciputat 838 886 105.73


5 Jombang 2456 2385 97.11

6 Pamulang 6128 7172 117.04

7 Pondok Aren 1317 1341 101.82

8 Parigi 1655 1984 119.88

9 Ciputat Timur 3996 4031 100.88

10 Jurangmangu 3125 3116 99.71

11 Setu 739 647 87.55

12 Karanggan 747 748 100.31

KOTA TANGERANG SELATAN 26267 28645 109.05


Cakupan pemberian 90 TTD / F3 ibu hamil di Kota

Tangerang Selatan melebihi sasaran yang telah ditentukan, hal

tersebut terjadi karena kunjungan ibu hamil tidak hanya dari wilayah

puskesmas melainkan luar wilayah puskesmas. Sehingga sasaran

yang telah dihitung berdasarkan jumlah ibu hamil yang ada diwilayah

puskesmas tidak sesuai dengan jumlah kapsul yang di distribusikan.

Hanya Puskesmas Setu jumlah cakupannya kurang dari sasaran yang

diharapkan.

c. Prevelensi BBLR

Penyajian dan analisis prevelensi BBLR di suatu wilayah

dibuat berdasarkan hasil laporan dan temuan kader, bidan desa, dan

petugas KIA Puskesmas. Hasil temuan BBLR di pegang oleh bagian

KIA Puskesmas yang kemudian dilaporkan ke bagian KIA tingkat

Kota, bagian gizi tingkat kota meminta data kepada bagian KIA

tingkat kota. Namun di Puskesmas Wilayah Kota Tangerang Selatan

hanya melakukan pencatatan dan perekapan data, tidak dilakukan

penyajian data berupa tabel maupun grafik. Dengan demikian tidak

tersedia analisis prevelensi BBLR berdasarkan tempat dan waktu.

Sama halnya dengan bagian KIA tingkat Kota yang

memegang prevelensi BBLR, hanya merekap data yang berasal dari

semua puskesmas melalui LB3 KIA sedangkan penyajian sederhana

seperti tabel dan grafik belum dilakukan.

d. Cakupan ASI Eksklusif

Cakupan ASI eksklusif diperoleh dari rekapan data bayi yang

telah melakukan ASI eksklusif selama 0-6 bulan. Menurut pedoman

PWS-Gizi Depkes 2008, puskesmas melakukan penyajian dan

analisis sederhana untuk cakupan ASI eksklusif. Namun, pelaksanaan

di tingkat Puskesmas wilayah Kota Tangerang Selatan hanya

melakukan perekapan data dalam buku bantu, dan LB3 tanpa

melakukan penyajian ataupun analisisnya. Hal tersebut terjadi dengan

keadaan di tingkat Kota, bagian KIA yang memegang ASI Eksklusif

hanya menyimpan laporan yang berasal dari puskesmas tanpa

melakukan rekapan data dari setiap puskesmas dan membuat

penyajian sederhana yang disertai dengan analisis perbulannya.

e. Pemantauan Pertumbuhan

Tabel 4.6

Cakupan Pemantauan Pertumbuhan (SKDN) Menurut Puskesmas

Kota Tangerang Selatan Tahun 2010

NO PUSKESMAS

HASIL PENIMBANGAN BALITA TAHUN 2010

K/S (85%) D/S (75%) N/S (40%) N/D (70%)

Th

2010

Th

2009

Th

2010

Th

2009

Th

2010

Th

2009

Th

2010

Th

2009

1 SERPONG 93,17 91,38 74,65 74,89 41,41 55,69 55,47 74,37

2 PONDOK JAGUNG 98,82 90,52 87,32 72,37 76,41 52,26 87,51 72,21

3 CIPUTAT 100,00 91,04 68,60 77,16 40,24 55,57 58,65 72,02

4 KP SAWAH 86,00 98,87 73,08 73,90 45,32 60,11 62,02 81,34

5 JOMBANG 85,60 94,09 70,28 72,43 43,30 50,84 61,61 70,18

6 PAMULANG 99,74 93,75 80,02 75,54 46,47 54,58 58,08 72,26

7 PONDOK AREN 96,82 91,18 77,92 73,12 60,20 51,18 77,27 70,00

8 PARIGI 88,00 - 77,84 - 68,47 - 87,97 -

9 CIPUTAT TIMUR 92,68 96,24 65,08 72,29 53,88 53,03 82,79 73,36

10 JURANG MANGU 87,63 90,50 76,48 72,24 56,05 51,12 73,29 70,77

11 SETU 90,55 94,49 78,48 82,51 57,70 60,91 73,75 73,82

12 KARANGGAN 85,75 - 69,43 - 51,09 - 73,58 -

KOTA TANGERANG

SELATAN

93,28

93,1 75,30 74,10 52,52 53,60 69,75

72,33


Secara keseluruhan Cakupan K/S semua puskesmas di Kota

Tangerang Selatan selama 2010 telah mencapai target sebesar 85%

selama tahun 2010 dan tertinggi dimiliki Puskesmas Ciputat sebesar

100%. Namun untuk cakupan D/S dengan target 75% di tahun 2010,

masih terdapat puskesmas yang belum mencapai target tersebut

antara lain Puskesmas Serpong, Kampung Sawah, Jombang,

Karanggan, Ciputat dan terendah di Ciputat Timur 65,08%. Hal

tersebut dikarenakan oleh partisipasi masyarakat yang kurang dalam

pelaksanaan posyandu di wilayahnya.

Cakupan N/S ditargetkan 40% selama tahun 2010, sudah

semua puskesmas dapat mencapai target yang telah ditentukan oleh

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Dan untuk cakupan N/D

target yang ditetapkan sebesar 70%, namun barulah 7 puskesmas

yang telah mencapai target tersebut.

f. Cakupan Vitamin A dosis Tinggi untuk Bayi, Balita dan Ibu

Nifas

Tabel 4.7

Cakupan Distribusi Vitamin A dosis Tinggi untuk Bayi dan Balita

Di Kota Tangerang Selatan tahun 2010

N

O KELURAHAN

JUMLAH

SASARAN

CAKUPAN VITAMIN A FEBRUARI

2010

CAKUPAN VITAMIN A AGUSTUS 2010

6-11

bl

12-59

bl

6-11 bl 12-59 bl 6-11 bl 12-59 bl

n % N % N % N %

1 Serpong 1125 10329 1093 97,16 6893 66,73 1104 98,13 9399 91.00

2 Pondok Jagung 883 8113 899 101,81 5871 72,37 900 101,93 6100 75.19

3 Ciputat 370 3402 467 126,22 2271 66,75 547 147,84 3074 90.36

4 Kampung Sawah 320 2941 298 93,13 2034 69,16 312 97,50 2459 82.59

5 Jombang 1086 9973 1170 107,73 6858 68,77 1098 101,10 8210 82.32

6 Pamulang 2709 24882 2587 95,50 16836 67,66 2590 95,61 21570 86.69

7 Pondok aren 582 5346 658 113,06 3165 59,20 666 114,43 5039 94.26

8 Parigi 732 6718 1097 149,86 4838 72,02 615 84,02 5493 81.77

9 Ciputat Timur 1767 16225 1572 88,96 10528 64,89 1931 109,28 12419 76.54

1

0 Jurang Mangu 1382 12689 1513 109,48 9217 72,64 1459 105,57 12019 94.72

1

1 Setu 327 2999 312 95,41 1984 66,16 293 89,60 2679 89.20

1

2 Keranggan 330 3034 310 93,94 2014 66,38 330 100,00 3034 100

Kota

Tangerang

Selatan

11613 10665

1 11976 103,13 72509 67,99 11845 102,00 91461 85.76


Cakupan vitamin A di Kota Tangerang Selatan untuk Balita umur 6-59

bulan pada bulan Februari 88,25 % dan bulan Agustus 91,71 %. Bila di

bandingkan dengan RJPMN 2010-2014 telah mencapai target yaitu 85%. Seluruh

puskesmas selama tahun 2010 telah memenuhi target yang diharapkan.

Tabel 4.8

Cakupan Distribusi Vitamin A Dosis Tinggi Pada Ibu Nifas

Di Kota Tangerang Selatan Tahun 2010

NO

KELURAHAN

JUMLAH

SASARAN CAKUPAN %

1 Serpong 2475 2355 95.15

2 Pondok Jagung 1944 1702 87.55

3 Ciputat 815 742 91.04


5 Jombang 2389 2102 87.99

6 Pamulang 5962 5411 90.76

7 Pondok Aren 1281 1330 103.8

8 Parigi 1610 1533 95.22

9 Ciputat Timur 3887 4017 103.3

10 Jurangmangu 3040 2913 95.22

11 Setu 719 622 86.51

12 Karanggan 727 674 92.71

KOTA TANGERANG

SELATAN 25554 24306 95.12



Pemberian vitamin A pada ibu nifas mencapai 95,12% sedangkan

target Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 adalah 87%.

Hanya terdapat satu Puskesmas yang masih dibawah target yang telah

ditetapkan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, yaitu Puskesmas

Setu.

g. Cakupan Garam Beryodium Tingkat Masyarakat

Tabel 4.9

Pemantauan Garam Beryodium Di Tingkat Masyarakat

Dinas Kesehatan Tangerang Selatan Tahun 2010


Target cakupan desa dengan garam beryodium baik di Kota

Tangerang Selatan tahun 2010 mengikuti SPM-Penyelenggaraan

Perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2005 dan RJPMN 2010-2014 yaitu

90%. Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan melalui TPG Puskesmas di dapatkan angka

NO Nama

Puskesmas

Ju

mla

h S

D

Ju

mla

h S

am

pel

Hasil Uji Jenis Garam

Cu

ku

p

Ku

ran

g

Tid

ak

Ad

a

Halu

s

Cu

rai/

Koro

sok

Bata

/Bri

ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

n % n % n % n % n % n %

1 Serpong 18 576 573 99.48 3 0.52 0 0.00 575 99.83 1 0.17 0 0.00

2 Pondok Jagung 14 448 448 100.00 0 0.00 0 0.00 446 99.55 2 0.45 0 0.00

3 Ciputat 4 128 110 85.94 9 7.03 9 7.03 119 92.97 0 0.00 9 7.03

4 Jombang 6 192 186 96.88 0 0.00 6 3.13 188 97.92 0 0.00 4 2.08

5

Kampung

Sawah 4 128 111 86.72 7 5.47 10 7.81 117 91.41 0 0.00 11 8.59

6 Pamulang 16 512 459 89.65 53 10.35 0 0.00 511 99.80 0 0.00 1 0.20

7 Ciputat Timur 12 384 301 78.39 58 15.10 25 6.51 367 95.57 0 0.00 17 4.43

8 Jurang Mangu 8 256 192 75.00 41 16.02 23 8.98 242 94.53 0 0.00 14 5.47

9 Pondok Aren 6 192 186 96.88 4 2.08 2 1.04 188 97.92 0 0.00 4 2.08

10 Parigi 8 256 202 78.91 48 18.75 6 2.34 246 96.09 0 0.00 10 3.91

11 Keranggan 6 192 185 96.35 0 0.00 7 3.65 186 96.88 0 0.00 6 3.13

12 Setu 6 192 189 98.44 0 0.00 3 1.56 191 99.48 0 0.00 1 0.52

Jumlah 108 3456 3142 90.91 223 6.45 91 2.63 3376 97.69 3 0.09 77 2.23

cakupan garam beryodium di tingkat masyarakat yang

dikatakan cukup yaitu sebesar 90,91%. Puskesmas yang masih

rendah cakupan garam beryodiumnya yaitu puskesmas Jurang Mangu

dengan angka 75,00%.

4.1.5 Diseminasi Informasi Hasil PWS-Gizi tingkat Puskesmas Di Wilayah

Kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Menurut Depkes RI (2006), diseminasi atau penyebarluasan

informasi dapat ditempuh melalui berbagai cara, antara lain dengan cara

mengirimkan laporan singkat hasil analisis tentang situasi terkini yang

perlu mendapat perhatian kepada para pengambil keputusan dan melakukan

pemaparan hasil analisis kepada para pengambil keputusan yaitu dinas

kesehatan kota Tangerang Selatan.

Penyebaran informasi yang dilakukan tingkat Puskesmas dengan

mengirimkan laporan LB3 gizi kepada bidang gizi dan LB3 KIA kepada

bidang KIA di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Selain LB3 gizi

dan KIA yang dilaporkan, laporan cakupan garam beryodium pada waktu

yang telah ditentukan dinas kesehatan untuk melakukan pemantauan garam

beryodium di tingkat masyarakat ikut dilaporkan.

Selanjutnya, laporan PWS-Gizi tersebut akan di presentasikan

dalam RAKORDES (Rapat Koordinasi Desa) bersama kader posyandu,

istri lurah dan bidan desa setiap bulannya. Selain itu laporan disampaikan

pada LOKBUL (Loka Karya Bulanan) bersama kepala dan seluruh staf di

puskesmas untuk mengetahui serta memantau pelaksanaan PWS-Gizi di

lapangan.

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Gambaran Umum Pelaksanaan PWS-Gizi 5 (lima) Puskesmas di kota

Tangerang Selatan

Pelaksanaan PWS-Gizi tingkat puskesmas wilayah Kota Tangerang

Selatan berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lima puskesmas

berujung tombak pada kader karena sumber data indikator PWS-Gizi selama

tahun 2010 masih terletak di posyandu. Hampir seluruh penjaringan dan

pencatatan indikator PWS-Gizi dilakukan di posyandu, hanya pemantauan

garam beryodium tingkat masyarakat yang tidak dilakukan di posyandu.

Bukan hanya kader namun seluruh komponen di dalam PWS-Gizi tingkat

puskesmas menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaannya yaitu bidan

desa, bidan koordinator dan TPG Puskesmas. Pada tahun 2010, bidan desa

dapat membina hingga 23 posyandu hal tersebut dapat membuat bidan desa

kurang fokus dalam membina posyandu.

Pembinaan bidan desa terhadap posyandu berdampak pada kinerja

kader posyandu binaannya, apabila bidan desa kurang dalam memberi

binaan pada kader maka penjaringan kasus, pelaksanaan PWS-Gizi dan

program puskesmas lainnya akan lemah di posyandu tersebut dan berakibat

pada kualitas laporan yang dihasilkan puskesmas pada akhirnya. Menyadari

demikian, dinas kesehatan Kota Tangerang selatan mulai februari 2011

memekarkan beberapa puskesmas, sehingga wilayah pembinaan posyandu

pada suatu puskesmas menjadi lebih kecil, puskesmas bisa lebih berfokus

pada wilayah yang semakin kecil sehingga bidan desa tidak lagi di bebankan

oleh banyaknya posyandu yang harus dibinan. Diharapkan kualitas kinerja

dari seluruh staf puskesmas meningkat sehingga berbanding lurus dengan

kualitas laporan pada akhirnya. Namun apabila pemekaran puskesmas tidak

diimbangi dengan pelatihan, pembinaan dan pemantauan terus-menerus oleh

pihak dinas kesehatan kepada staf puskesmas dalam hal ini TPG puskesmas

maka akan dirasakan percuma, karena TPG puskesmas menjadi penanggung

jawab dalam pelaksanaan pelaporan gizi termasuk PWS-Gizi di puskesmas.

Apabila TPG puskesmas tidak mendapatkan pembinaan dan pelatihan yang

cukup maka akan berakibat pada kemampuan bidan desa dalam membina

posyandu. Dari hasil wawancara diketahui bahwa pihak dinas kesehatan

memang melakukan pembinaan dan pemantauan kepada TPG puskesmas

melalui pertemuan seluruh TPG yang waktunya tidak ditentukan, pertemuan

bisa dilakukan setiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali atau pada waktu yang

tidak ditentukan. Namun untuk pelatihan hal tertentu seperti pelatihan yang

berkaitan dengan PWS-Gizi, dinas kesehatan Kota Tangerang Selatan hanya

memilih beberapa TPG dari puskesmas untuk diikut sertakan dalam

pelatihan. Hal tersebut dapat berdampak pada kesenjangan informasi antara

sesama TPG Puskesmas. Sebaiknya pelaksanaan pertemuan dalam rangka

membina dan memantau kinerja TPG puskesmas dilaksanakan secara

terjadwal rutin, agar kinerja TPG Puskesmas dapat terpantau dan dapat

segera dibenahi bila terdapat kekurangan bahkan kekeliruan. Dan untuk

pelaksanaan pelatihan sebaiknya diikut sertakan seluruh TPG Puskesmas

yang bertugas agar terjadi kesamaan informasi dan pengetahuan sehingga

tidak terjadi kesalahan presepsi.

TPG Puskesmas dari hasil wawancara, selain memegang program

gizi banyak pula yang dibebankan dengan tugas lainnya. Dari 5 TPG

Puksesmas tenyata hanya satu saja yang murni memegang program gizi di

puskesmas selebihnya memengang satu hingga dua program lain yang tidak

berkaitan dengan gizi di puskesmas. Hal tersebut akan menambah beban

pekerjaan seorang TPG puskesmas dan membuat fokus kerja yang terbelah.

Namun hal tersebut dilakukan karena Puskesmas tidak jarang kekurangan

SDM untuk menjalankan berbagai program yang berjalan di Puskesmas.

Solusi yang dapat ditawarkan bilamana jumlah SDM kurang dan TPG

Puskesmas masih harus memegang lebih dari satu program maka program

yang lain sebaiknya masih berkaitan dengan gizi agar dapat dilakukan

seiring dan sejalan. Solusi lain dapat ditawarkan untuk mewujudkan

pembebanan satu tugas kepada TPG Puskesmas yaitu menambah SDM baru

agar pekerjaan lain yang dipegang oleh TPG Puskesmas dapat di alihkan

pada SDM baru, untuk mewujudkan hal tersebut dinas kesehatan merupakan

jembatannya karena dinas kesehatan dapat mengadvokasi jumlah SDM baru

yang dibutuhkan dalam penerimaan pegawai negeri kepada Badan

Kepegawaian Daerah.

Setelah TPG puskesmas yang diperhatikan kualitasnya, maka

kualitas dari bidan desa perlu ditingkatkan. Karena bidan desa menjadi

pembina kelurahan termasuk seluruh posyandu didalamnya, dilapangan yang

terjadi ada saja bidan desa yang kurang peduli dengan posyandu binaannya

pada pelaksanaan posyandu ditempat tersebut. Diketahui dilapangan seorang

bidan desa biasanya merupakan bidan yang baru mulai bertugas / PTT,

karena minimnya pengalaman sehingga bidan desa tersebut mungkin belum

terbiasa membina suatu posyandu sehingga perlu sekiranya selalu dilakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap bidan desa oleh puskesmas secara terus

menerus. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas kinerja kader

yang selalu butuh dibina.

4.2.2 Gambaran pencatatan, pengolahan dan pelaporan data PWS-Gizi 5

(lima) Puskesmas di kota Tangerang Selatan

Seperti diketahui tujuan dari pelaksanaan PWS-gizi ialah tersedianya

informasi terus menerus, cepat, tepat dan akurat sebagai dasar penentuan

tindakan dalam upaya untuk pencegahan dan penanggulangan masalah gizi.

Informasi dapat diketahui dari data-data terkumpul berdasarkan pencatatan,

pengolahan serta pelaporan. Untuk itu dalam pelaksanaannya terdapat

indikator-indikator yang harus diperoleh informasinya agar dapat

menggambarkan keadaan di suatu tempat. Lokasi dari pengumpulan data

PWS-gizi tingkat puskesmas yaitu posyandu, puskesmas, sekolah dasar,

bidan, klinik dan RB swasta. Setiap bulannya data dicatat, diolah dari lokasi-

lokasi tersebut yang kemudian menjadi bahan informasi kepada tingkat kota.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan yang terjadi di berbagai

lokasi pengumpulan data PWS-gizi tingkat puskesmas berdasarkan hasil

wawancara dan observasi di lima puskesmas selama tahun 2010.

Posyandu yang merupakan kepanjangan tangan dari puskesmas

menjadi pusat pengumpulan data PWS-gizi tingkat puskesmas selama tahun

2010 hal itu dikarenakan posyandu selalu terpantau pelaksanaannya oleh

bidan desa. Namun demikian tetap saja masih terjadi kekurangan dalam

pelaksanaannya, seperti yang sudah dibahas diatas bahwa kader memiliki

peranan penting pada pelaksanaan posyandu. Keaktifan kader di posyandu

dapat dikatakan dampak dari binaan bidan desa, jadi apabila pembinaannya

baik maka akan baik pula peran serta kader di posyandu. Kader akan

melaksanakan kegiatan sesuai dengan instruksi dari bidan desa, jadi bila

bidan desa memberikan instruksi yang kurang jelas kaderpun akan

menjawab dengan laporan yang kurang maksimal. Yang cukup

membanggakan kebanyakan dari kader di Kota Tangerang Selatan memiliki

loyalitas dalam menggemban tugasnya, jadi meskipun ada saja bidan desa

yang kurang aktif membina posyandu kader punya inisiatif sendiri untuk

bertanya apabila ada yang kurang dipahami dalam pelaksanaan pencatatan

dan pelaporan SIP tingkat posyandu.

Bidan, klinik dan RB swasta walaupun menjadi lokasi pengumpulan

data namun peran serta dalam pelaporannya kepada puskesmas masih belum

dapat diandalkan. Seperti yang terjadi di Puskesmas Ciputat Timur, pihak

puskesmas tidak mengandalkan laporan dari instansi lain selain posyandu

dan puskesmas. Bidan, klinik dan RB swasta diwilayah tersebut kurang

koperatif dalam pelaporan padahal setiap bidan, klinik dan RB swasta pasti

memiliki kesepakatan bersama untuk pelaporan kepada puskesmas pada

waktu mereka mulai membuka prakteknya. Hal kurang koperatif ditunjukan

pula diwilayah Puskesmas Jombang, TPG puskesmas mengaku harus

menjemput laporan dari pihak bidan, klinik dan RB swasta di wilayahnya.

Hal berbeda ditunjukan pada Puskesmas Ciputat dan Pamulang karena

bidan, klinik dan RB swasta wilayahnya mengantarkan sendiri laporan

bulannya kepada puskesmas, meskipun sering kali ada bidan, klinik dan RB

swasta yang telat dalam melaporkan laporannya. Untuk mengatasi kurang

koperatif dan keterlambatan pengiriman laporan kepada puskesmas, ada

baiknya puskesmas ataupun melalui dinas kesehatan memberikan teguran

baik secara tertulis maupun tidak kepada bidan, klinik dan RB swasta.

Selanjutnya pemanggilan dan pembuatan kesepakatan baru agar pihak

swasta lebih koperatif dan pembuatan blangko yang seragam dari dinas

kesehatan agar pihak swasta sulit untuk berkelit lagi dalam melaporkan

laporan yang seharusnya, serta peran serta dari puskesmas perlu ditingkatkan

yang dilakukan oleh Puskesmas Kampung Sawah dapat dicontoh oleh

puskesmas lainnya.

Poli KIA puskesmas merupakan lokasi lain dalam pengumpulan data

PWS-gizi proses pengumpulannya diserahkan kepada bidan di poli KIA

kemudian tertulis dalam buku bantu KIA dan diolah oleh bidan pembina.

Tidak semua indikator dihasilkan dari lokasi tersebut, pemantauan

pertumbuhan, dan garam beryodium tidak dapat dilakukan di poli KIA

puskesmas. Sempat dikemukakan oleh salah seorang TPG puskesmas bahwa

pemantauan pertumbuhan juga dilakukan dipuskesmas namun setelah

diamati lebih lanjut tidaklah mungkin pemantauan pertumbuhan seorang

anak dapat dilakukan di puskesmas karena tidak setiap bulan anak tersebut

datang ke puskesmas untuk melakukan penimbangan berat badannya saja.

Mungkin yang dimaksudkan pemantauan pertumbuhan di puskesmas ialah

terhadap balita yang mengalami gizi kurang bahkan buruk dan mendapatkan

rawat jalan di puskesmas sehingga setiap bulannya balita tersebut datang ke

puskesmas untuk dipantau perkembangannya.

Kelengkapan informasi PWS-gizi terdiri dari 7 indikator didalamnya,

yaitu prevelensi Ibu hamil Kurang Energi Kronis (Bumil KEK), prevelensi

Bayi Berat Rendah (BBLR), cakupan ASI Ekslusif, cakupan desa dengan

garam beryodium baik, pemantauan pertumbuhan, cakupan 90 TTD ibu

hamil dan cakupan kapsul vitamin A dosis tinggi untuk balita dan ibu nifas.

Dalam pelaksanaan untuk mendapatkan data PWS-gizi di lapangan

masih terdapat kekurangan. Indikator yang masih kurang dalam

penjaringannya yaitu cakupan ASI eksklusif, pencatatan memang dilakukan

di Posyandu maupun Puskesmas namun dapat dikatakan masih lemah dan

belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hingga tahun 2010,

dinas Kota Tangerang Selatan masih menggunakan acuan dari kabupaten

Tangerang yang belum menggunakan perhitungan menggunakan rumus yang

benar. Bayi yang datang ke posyandu ditanyakan kepada

orangtua/pengantarnya mengenai penggunaan ASI eksklusif, namun hasil

observasi menunjukan kader maupun bidan desa jarang menayakan

penggunaan ASI eksklusif sehingga pencatatannya kurang jelas. Bilapun

ditanyakan penggunaan ASI eksklusif yang dicatat dalam SIP hanya yang

diberikan ASI eksklusif, bayi yang masih ASI dan sudah diberikan makanan

tambahan ataupun hanya diberikan makanan tidak dicatat. Bidan desa

kurang koperatif dalam pelaksanaan pencatatan cakupan ASI eksklusif

seharusnya bidan desa menegaskan kepada kader untuk selalu menanyakan

penggunaan ASI eksklusif kepada bayi yang datang ke posyandu. Karena

pelaksanaan pencatatan ASI eksklusif dapat berjalan baik bila didukung oleh

kerjasama antara bidan desa dan kader di lapangan. Pelaksanaan pencatatan

ASI eksklusif dilapangan sebaiknya selalu di awasi TPG karena TPG

biasanya yang mendapatkan pembinaan dari tingkat Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan, namun sepertinya pada tahun 2010 ASI eksklusif belum

menjadi perhatian pihak dinas kesehatan karena masih berfokus kepada gizi

buruk di Kota Tangerang Selatan. Sehingga pengawasan terhadap

pelaksanaan pencatatan ASI eksklusif di tingkat Puskesmas belum dilakukan

maksimal, bilamana dinas kesehatan mengalakan pencatatan ASI eksklusif

hal tersebut akan mempengaruhi kader dalam melakukan pengumpulan data

di lapangan. Pelatihan terhadap kader, bidan desa maupun TPG Puskesmas

sebaiknya dapat dilakukan guna membenahi pencatatan, pengolahan dan

pelaporan cakupan ASI eksklusif. Selain itu difasilitasinya form khusus

cakupan ASI eksklusif dengan kolom yang disesuaikan guna mendapatkan

gambaran cakupan ASI eksklusif sesungguhnya dilapangan sebaiknya segera

dapat diwujudkan dinas kesehatan. Menyadari kekurangannya Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan berencana akan segera melakukan

pelatihan di tahun 2011 terhadap TPG puskesmas dalam pencatatan,

pengolahan dan pelaporan ASI eksklusif karena diketahui bahwa petugas

gizi dinas kesehatan juga baru mengetahui cara pencatatan, pengolahan dan

pelaporan ASI eksklusif yang benar dari dinas kesehatan Provinsi Banten

pada bulan November 2010. Selain itu dinas kesehatan berencana

mengalihkan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan cakupan ASI eksklusif

tingkat puskesmas dan kota, di puskesmas kepada TPG puskesmas karena

sebelumnya di pegang oleh bidan koordinator, dan di dinas kesehatan kepada

petugas gizi tingkat kota yang sebelumnya di pegang oleh KIA tingkat kota.

Namun di harapkan, tidak hanya berujung pada pelatihan semata namun

pada pembinaan dan pengawasan terhadap kader, bidan desa dan TPG

puskesmas guna semakin baiknya pelaksanaan pencatatan, pengolahan dan

pelaporan cakupan ASI eksklusif.

Seperti halnya cakupan ASI eksklusif, prevelensi BBLR dilapangan

masih mengalami kekurangan dalam hal penjaringan dilapangan sehingga

pencatatan, pengolahan dan pelaporannya belum dapat menggambarkan

keadaan sebenarnya. Prevelensi BBLR dapat diketahui dari pencatatan yang

dilakukan di posyandu, puskesmas dan instansi swasta. Di posyandu, kader

yang bergerak mencari data BBLR karena kader mengetahui wilayahnya

kasus kemudian dilaporkan kepada bidan desa, jadi keaktifan kader berandil

besar pada penjaringan BBLR di suatu wilayah. Puskesmas sebagai tempat

kedua dalam penjaringan BBLR, namun tidak semua puskesmas menjadi

rujukan persalinan sehingga puskesmas mendapatkan data dari kunjungan

bayi kepada poli KIA. Yang seharusnya menjadi ujung tombak data BBLR

ialah bidan, klinik dan RB swasta namun karena kurangnya peran serta dari

instansi swasta dalam pelaporan data sehingga kasus BBLR yang mungkin

saja ada dan menjadi suatu informasi pada akhirnya tidak terwujudkan.

Cakupan desa dengan garam beryodium baik diperoleh dari hasil

pemeriksaan garam dapur pada siswa sekolah dasar yang menjadi sampel.

Pelaksanaan pemeriksaan garam dapur di Kota Tangerang Selatan hanya

dilakukan satu kali pada tahun 2010 yaitu bulan Oktober-November.

Seharusnya dapat dilakukan dua kali dalam setahun yaitu februari dan

agustus, namun Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan baru menyanggupi

melaksanakan satu kali pada tahun 2010 karena cakupan desa dengan garam

beryodium belum menjadi prioritas perhatian di tahun 2010. Diketahui dari

observasi bahwa pemeriksaan garam dapur terahir sebelum tahun 2010 yaitu

pada tahun 2008 yang dahulu masih dalam kesatuan Kabupaten Tangerang,

itu pun sama hanya dilakukan satu kali. Dari data pemeriksaan garam di

tahun 2010, 50% hasil pemeriksaan garam diwilayah puskesmas dibawah

angka 90% sehingga dinas kesehatan Kota Tangerang Selatan perlu

sekiranya melakukan pemeriksaan garam dua kali dalam satu tahunnya.

Karena bila tidak dilakukan pemantauan dikhawatirkan cakupan desa dengan

garam beryodium baik akan menurun dan lama kelamaan berdampak pada

kualitas sumber daya manusia di Kota Tangerang Selatan.

Dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi pada

pelaksanaan PWS-Gizi lima Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota

Tangerang Selatan yaitu terjadi pada kader dan bidan desa di Posyandu,

instansi swasta seperti bidan, klinik dan RB Swasta dalam hal pelaporan dan

pelaksanaan pemantauan desa dengan garam beryodium baik yang hanya

dilakukan satu kali pada tahun 2010.

4.2.3 Penyajian dan Analisis

Setelah dilakukan pengolahan data pada tingkat puskesmas

langkah selanjutnya yang dilakukan ialah penyajian dan analisis. Penyajian

terutama analisis cakupan PWS-gizi tidak selalu dilakukan oleh puskesmas.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan penyajian dan analisis tidak selalu

dilakukan, ketidaksediaan fasilitas penunjang seperti yang dialami di

Puskesmas Jurang Mangu yang mengaku membuat penyajian dalam 3 bulan

sekali, namun pembuatan setiap bulannya dilakukan pada komputer

puskesmas. Analisis tidak dilakukan kepada semua data yang telah

diperoleh, biasanya analisis baru dilakukan ketika terjadi kenaikan gizi

kurang pada balita, jadi analisis tidak dilakukan setiap bulan, analisis baru

dilakukan pada laporan tahunan puskesmas yang menjabarkan seluruh

kegiatan yang dilakukan puskesmas setahun terakhir, selebihnya hanya

berupa penyajian data berupa tabel dan diagram pada komputer. Hal

demikian terjadi pula pada indikator lainnya seperti cakupan 90 TTD,

cakupan tablet vitamin A dosis tinggi balita dan ibu nifas, dan cakupan desa

dengan yodium baik. Bahkan untuk indikator ASI eksklusif dan BBLR

hanya dibuat rekapitulasi dalam buku bantu gizi tanpa dilakukan penyajian

dan analisis lebih lanjut. Hal tersbut dapat disebabkan oleh TPG puskesmas

yang merasa tidak perlu dilakukan analisis lebih lanjut karena dengan

melaporkan kepada tingkat kota sudahlah cukup.

Untuk mengetahui akar masalah yang sebenarnya dalam suatu

cakupan yang rendah bahkan tinggi, analisis perlu dilakukan secara rutin

setiap informasi baru yang diperoleh. Namun apabila analisis sulit dilakukan

maka dengan penyajian data secara terus menerus dapat memberikan

gambaran keadaan yang terjadi di wilayah tersebut. Sebaiknya ada

peningkatan pengolahan data pada data BBLR dan ASI eksklusif, data tidak

hanya direkapitulasi dalam sebuah buku namun sebaiknya di intrepetasikan

melalui tabel dan grafik agar dapat menggambarkan keadaan yang

sebanarnya dan dapat menjadi bahan analisis di tingkat puskesmas.

4.2.4 Diseminasi Informasi Hasil PWS-Gizi tingkat Puskesmas Di Wilayah

Kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa proses

desiminasi puskesmas dilakukan kepada dua instansi berbeda, pertama

puskesmas menyebarluaskan informasi kepada dinas kesehatan Kota

Tangerang Selatan dalam LB3 gizi dan LB3 KIA setiap bulannya. Dari lima

TPG puskesmas yang diwawancarai hanya satu yang mengaku pernah

terlambat mengirimkan laporan kepada dinas kesehatan. Namun hal tersebut

tidak dapat dibuktikan begitu saja karena di dinas kesehatan tidak terdapat

bukti tertulis/serah terima laporan, bukti tertulis hanya dimiliki pihak

puskesmas karena setiap kali petugas puskesmas mengirimkan laporan ke

dinas kesehatan, petugas gizi dinas kesehatan akan menadatangani bukti

tertulis serah terima laporan yang kemudian di bawa kembali ke puskesmas.

Sehingga bila hanya puskesmas yang memiliki bukti tertulis itu tidak dapat

dihitung presentase ketepatan pengiriman laporan selama tahun 2010 oleh

dinas kesehatan. Sebaiknya dinas kesehatan membuat bukti tertulis/serah

terima laporan juga seperti puskesmas, agar segera dapat diketahui dan

dievaluasi bila terdapat keterlambatan pengiriman laporan. Hal yang sudah

cukup baik dilakukan dinas kesehatan selama ini dengan memanggil TPG

puskesmas bila terjadi keterlambatan pengiriman laporan oleh kepala bidang

kesehatan keluarga yang membawahi program gizi. Semoga hal tersebut

dapat selalu dilakukan terus menurus sehingga terus terjadi peningkatan

kualitas TPG puskesmas.

Kedua ialah mempresentasikan hasil temuan setiap bulannya di

tingkat desa dan puskesmas. Pertemuan kader, istri lurah, bidan desa

bersama TPG Puskesmas dilakukan untuk mempresentasikan hasil

pemantauan yang dilakukan di desa tersebut dalam RAKORDES (rapat

koordinasi desa). Diharapkan dengan adanya RAKORDES seluruh kader

dapat mengetahui situasi dan keadaan di wilayahnya sehingga diharapkan

dapat menyebarkan informasi pada masyarakat sekitar dan meningkatkan

kualitas dari setiap posyandu. RAKORDES juga dimanfaatkan puskesmas

sebagai wadah sosialisasi informasi baru kepada kader, namun mengingat

usia kader yang kebanyakan sudah lanjut diharapkan sosialisasi informasi

baru tidak hanya dilakukan pada saat RAKORDES namun pada bidan desa

yang menjadi pembina posyandu. Pertemuan lain dilakukan oleh TPG

puskesmas bersama kepala dan seluruh staf puskesmas dalam LOKBUL

(laporan bulanan) pertemuan ini tidak hanya membahas pelaksanaan PWS-

gizi saja namun kegiatan lain yang dilakukan Puskesmas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang

terbentuk pada akhir 2008. Jumlah tenaga pelaksana gizi di tingkat puskesmas di

wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan tahun 2010 sebanyak 12

orang. Jumlah posyandu yang di miliki sebanyak 791 dan 3.656 kader posyandu.

2. Pelaksanaan PWS-Gizi tingkat puskesmas di wilayah kerja dinas kesehatan kota

Tangerang Selatan mengunakan indikator antara lain: prevelensi Ibu hamil

Kurang Energi Kronis (Bumil KEK), prevelensi Bayi Berat Rendah (BBLR),

cakupan ASI Ekslusif, cakupan desa dengan garam beryodium baik, pemantauan

pertumbuhan, cakupan 90 TTD ibu hamil dan cakupan kapsul vitamin A dosis

tinggi untuk balita dan ibu nifas. Semua indikator ini telah dilaksanakan oleh

seluruh Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan

selama tahun 2010. Target setiap indikator PWS-Gizi tingkat Puskesmas sudah

ditetapkan oleh pihak dinas kesehatan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk

masing-masing wilayah.

3. Kelengkapan pengumpulan data PWS-Gizi meliputi: SIP (sistem informasi

posyandu) format 1-5, form vit.A, kohort ibu hamil, kohort ibu nifas, form GB-

KEI, buku bantu KIA, buku bantu gizi dan LB3 Gizi. pencatatan, pengelolaan

dan pelaporan data PWS-Gizi di Puskesmas dilakukan berjalan seiring. Lokasi

pengumpulan data PWS-gizi posyandu, puskesmas, bidan, klinik dan RB swasta.

Pencatatan dan pengumpulan data di posyandu dilakukan oleh kader dan bidan

desa. Pencatatan ASI eksklusif belum maksimal diranah posyandu, sehingga

informasi yang dihasilkan belum dapat menggambarkan keadaan sebenarnya.

Sumber data yang berasal dari poli KIA Puskesmas dan bidan, klinik dan RB

swasta mencakup beberapa indikator PWS-Gizi seperti cakupan tablet 90TTD,

vitamin A balita, prevelensi ibu hamil KEK dan ibu nifas dan prevelensi BBLR.

Dalam pelaksanaannya bidan, klinik dan RB swasta kurang koperatif dalam

menyampaikan laporan yang seharusnya kepada puskesmas.

4. Pelaksanaan penyajian data di lima puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan

Kota Tangerang Selatan, dilakukan dalam bentuk tabel serta grafik menurut

tempat dan waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan program. TPG membuat

penyajian hasil PWS-Gizi mengunakan komputer yang kemudian di simpan

dalam bentuk softcopy, tabel maupun grafik dibuat dalam cakupan PWS-Gizi

per-bulannya. Analisis cakupan PWS-Gizi tingkat puskesmas dilakukan apabila

terdapat indikator yang menunjukan hasil dibawah target yang sudah ditetapkan

hal tersebut diperkuat melalui hasil wawancara, TPG puskesmas lebih sering

menganalisis hasil dari pemantauan pertumbuhan apabila terjadi penurunan

presentase dibawah target, dan untuk indikator yang lain hanya dalam rekapan

data dan penyajiannya tanpa dilakukan analisis cakupan target.

5. Penyebaran informasi yang dilakukan tingkat Puskesmas dengan mengirimkan

laporan LB3 gizi dan KIA kepada dinas kesehatan. laporan PWS-Gizi tersebut

akan di presentasikan dalam RAKORDES (Rapat Koordinasi Desa) bersama

kader posyandu, istri lurah dan bidan desa setiap bulannya. Selain itu laporan

disampaikan pada LOKBUL (Loka Karya Bulanan) bersama kepala dan seluruh

staf di puskesmas.

5.2 Saran

1. Pelaksanaan pertemuan antara bagisan gizi dinas kesehatan dengan TPG

puskesmas dalam rangka membina dan memantau kinerja TPG puskesmas

sebaiknya dilaksanakan secara terjadwal rutin, agar kinerja TPG Puskesmas

dapat terpantau dan dapat segera dibenahi bila terdapat kekurangan bahkan

kekeliruan.

2. Untuk mengatasi kurang koperatif dan keterlambatan pengiriman laporan kepada

puskesmas, ada baiknya puskesmas ataupun melalui dinas kesehatan

memberikan teguran baik secara tertulis maupun tidak kepada bidan, klinik dan

RB swasta. Selanjutnya pemanggilan dan pembuatan kesepakatan baru agar

pihak swasta lebih koperatif dan pembuatan blangko yang seragam dari dinas

kesehatan agar pihak swasta sulit untuk berkelit lagi dalam melaporkan laporan.

3. Adanya pelatihan terhadap pencatatan, pengolahan dan pelaporan cakupan ASI

eksklusif terbaru kepada kader, bidan desa maupun TPG puskesmas.Serta

pembinaan dan pengawasan selalu dilakukan oleh dinas kesehatan agar selalu

terjaga kualitas data cakupan ASI eksklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Azwar, Azrul. Dasar-dasar Perencanaan di Bidang Kesehatan. Badan Ilmu Kesehatan

Masyarakat dan Ilmu Kedokteran Pencegahan – FKUI, Jakarta. 1996

Depkes, RI. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003.

Jakarta: Depkes RI. 2003

Depkes, RI. Pedoman Manajemen Puskesmas. Jakarta : Proyek Kesehatan Keluarga dan

Gizi Depkes RI. 2002

Depkes, RI. Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat – Gizi (PWS-Gizi). Jakarta:

Depkes RI. 2008

Depkes, RI. Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas. Jakarta: Depkes RI. 2006

Depkes, RI. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Gizi. Jakarta: Depkes RI. 2005

Depkes, RI. Riset Kesehatan Dasar 2007. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan

Kesehatan Depkes RI. 2007

Depkes, RI. Riset Kesehatan Dasar 2010. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan

Kesehatan Depkes RI. 2011

Depkes, RI. Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta : Depkes RI. 2009

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Laporan Tahunan Gizi. Tangerang Selatan:

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. 2010

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Profil Dinas Kesehatan. Tangerang Selatan:

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. 2010

Hatmoko. Manajemen Kesehatan. Samarinda: Universitas Mulawarman. 2006

Trihono. Manajemen Puskesmas Berbasis Paradigma Sehat. Jakarta: CV. Agung Seto.

2005

Laporan Magang Ika Rizki Rahmawati -107101000136

Documents