1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pada era globalisasi sekarang ini yang ditandai dengan berbagai macam perubahan dalam aspek kehidupan manusia, terutama perubahan pada perkembangan dibidang informasi teknologi yang sangat berkembang pesat dari tahun ke tahun. Perkembangan dibidang ini bertujuan untuk meningkatkan sistem penggajian yang efektif dan efisien, baik pada suatu perusahaan maupun pada pemerintahan. Untuk melaksanakan sistem penggajian tersebut suatu perusahaan dan pemerintahan sangat memerlukan suatu program dalam pengelolaan gaji karyawan/pegawai yang lebih efektif untuk menjaga kelacaran operasi suatu perusahaan dan pemerintahan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan suatu sistem informasi yang tangguh dan dapat diandalkan, sehingga manajemen dituntut untuk menggunakan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satu faktor untuk mencapai tujuan tersebut yaitu tenaga kerja. Tanpa tenaga, pikiran dan kerja sama dari para
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pada era globalisasi sekarang ini yang ditandai dengan berbagai macam
perubahan dalam aspek kehidupan manusia, terutama perubahan pada
perkembangan dibidang informasi teknologi yang sangat berkembang pesat dari
tahun ke tahun. Perkembangan dibidang ini bertujuan untuk meningkatkan sistem
penggajian yang efektif dan efisien, baik pada suatu perusahaan maupun pada
pemerintahan. Untuk melaksanakan sistem penggajian tersebut suatu perusahaan
dan pemerintahan sangat memerlukan suatu program dalam pengelolaan gaji
karyawan/pegawai yang lebih efektif untuk menjaga kelacaran operasi suatu
perusahaan dan pemerintahan tersebut.
Oleh karena itu, pemerintah memerlukan suatu sistem informasi yang
tangguh dan dapat diandalkan, sehingga manajemen dituntut untuk menggunakan
sumber daya manusia (SDM) yang mampu mendukung tercapainya tujuan yang
telah ditetapkan pemerintah. Salah satu faktor untuk mencapai tujuan tersebut yaitu
tenaga kerja. Tanpa tenaga, pikiran dan kerja sama dari para pegawai maka
kegiatan pemerintah tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu, maka
pemerintah harus dapat merekrut pegawai yang profesional dan berusaha untuk
memotivasi kerja para pegawainya. Salah satu cara meningkatkan motivasi kerja
pegawai yaitu dengan memberikan suatu penghargaan atas prestasi yang
disumbangkanya kepada pemerintah dan melakukan pembayaran gaji. Besar
kecilnya gaji tidak terlepas dari tinggi atau rendahnya pangkat (golongan atau
jabatan) maupun lamanya masa bekerja. Dalam melaksanakan hal tersebut,
pemerintah dituntut untuk menciptakan suatu pengelolaan gaji yang baik dan
membuat suatu kebijakan serta prosedur yang tepat dalam pendistribusian gaji pada
para pegawai, sehingga diperlukan sistem akuntansi yang sesuai dengan kondisi
pemerintah tersebut.
2
Salah satu unit instansi pemerintahan yang ada di kantor Pemerintahan
Provinsi Sumatera Selatan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi
Sumatera Selatan yang melakukan aktivitas pembinaan jalan, pembangunan
infrastruktur dan pembangunan jembatan, yang dituntut untuk maju dan
berkembang. Dalam penggajiannya harus dilaksanakan melalui prosedur yang
benar dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien, untuk itu diperlukan prosedur
penggajian yang terbaik dan terpadu. Prosedur penggajian tersebut harus disusun
sedemikian rupa agar data yang diperlukan dapat diproses dengan cepat dan jumlah
yang benar dapat dibayarkan kepada setiap tenaga kerja.
Prosedur penggajian pada Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera
Selatan menggunakan prosedur terkomputerisasi melalui program SIMDA (Sistem
Informasi Manajemen Daerah). SIMDA adalah sebuah aplikasi yang dibuat dan
dikembangkan oleh Tim Aplikasi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan) dengan tujuan membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan
keuangannya. Dengan menggunakan SIMDA akan membuat pembuat daftar gaji
pada Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan lebih mudah dalam
pengelolaan gaji pegawai.
Kebijakan gaji Pegawai Negeri Sipil secara umum diatur dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2003. Jumlah gaji tersebut adalah
jumlah kotor, karena belum dikurangi dengan potongan-potongan dan setiap
pegawai tidak sama dalam menerima gaji tersebut tergantung pada jabatan dan
lamanya masa kerja pegawai tersebut bekerja. Selain gaji, instansi biasanya
memberikan berbagai macam kompensasi berupa tunjangan, seperti : tunjangan
pangan, tujangan istri, tunjangan anak dan tunjangan-tunjangan lainnya. Dengan
adanya komponen yang harus dibayarkan kepada para pegawai, maka pemerintah
memerlukan prosedur penggajian yang baik dan sesuai dengan petunjuk
pelaksanaan yang ada dalam instansi.
3
Berdasarkan uraian di atas, maka laporan kerja praktek disusun dengan
judul “TINJAUAN ATAS PROSEDUR AKUNTANSI PENGGAJIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA PROVINSI SUMATERA SELATAN”.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan
permasalahan yaitu : “Bagaimana Prosedur Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri
Sipil (PNS) pada Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan?”
1.3 Ruang Lingkup Pembahasan
Agar dalam penulisan laporan magang ini lebih terarah dan sesuai dengan
perumusan masalah, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya tentang
Prosedur Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah
No. 58 tahun 2006 dan Permendagri No. 33 tahun 2011 tentang Penatausahaan
Keuangan Daerah.
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan
1.4.1 Tujuan Penulisan mengetahui pelaksanaan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari
penulisan laporan kerja praktek ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Prosedur
Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas PU Bina Marga
Provinsi Sumatera Selatan.
1.4.2 Manfaat Penulisan
Berdasarkan tujuan penulisan, maka manfaat yang dapat diperoleh dari
penulisan laporan kerja praktek ini adalah:
1. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sebagai
sumbangsi saran bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi
Sumatera Selatan untuk lebih meningkatkan kualitas prosedur penggajian
4
pegawai negeri sipil yang telah diterapkan.
2. Sebagai referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk
mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya dalam
melakukan penelitian tentang prosedur penggajian pegawai negeri sipil di
masa yang akan datang.
1.5 Metodelogi Penulisan
1.5.1 Objek Penulisan
Objek penulisan laporan kerja praktek ini didapat dari Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Ade Irma
Nasution No. 10 Palembang.
1.5.2 Jenis Data
Untuk mempermudah dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, maka
digunakan jenis data dan metode pengambilan data, agar pembahasan yang
dilakukan menjadi terarah serta objektif sehingga sasaran yang diinginkan dapat
tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penyusunan laporan kerja praktek
ini, penulis menggunakan dua sumber data yang menurut Anwar Sanusi (2013:104)
yaitu antara lain:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh
peneliti.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak
lain.
Jenis data yang digunakan penulis dalam laporan kerja praktek ini adalah
data sekunder yaitu berupa struktur organisasi perusahaan, prosedur penggajian
pegawai dan lain-lain.
5
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang objektif, relevan serta lengkap guna
mendukung analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka
diperlukan metode atau teknik pengumpulan data. Adapun jenis teknik
pengumpulan data menurut Anwar Sanusi (2013:105) adalah :
1. Cara survei
Cara servei merupakan cara pengumpulan data dimana peneliti atau
pengumpul data mengajukan pertanyaan atau pertanyaan kepada responden
dalam bentuk lisan maupun secara tertulis. Cara survey terbagi menjadi dua
bagian, yaitu :
1) Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan
pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan
pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan
responden atau bisa juga melalui alat komunikasi misalnya telepon.
2) Kuesioner
Kuesioner yaitu pengumpulan data yang tidak perlu kehadiran peneliti,
namun cukup diwakili oleh daftar pertanyaan atau kuesioner yang sudah
disusun secara cermat terlebih dahulu.
2. Cara observasi
Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan
prilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa
adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.
3. Cara dokumentasi
Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder
dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan.
6
Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam laporan kerja
praktek ini adalah cara survei dan observasi berupa wawancara yaitu mengadakan
komunikasi langsung atau tanya jawab dengan pegawai Dinas PU Bina Marga
Provinsi Sumatera Selatan, serta cara dokumentasi berupa struktur organisasi dan
referensi-referensi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas penulis.
7
BAB 2
GAMBARAN UMUM
2.1 Sejarah Singkat Dinas PU Bina Marga
Pada mulanya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ini sesuai dengan surat
keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 651/ KPTS/XII/1984 pada tanggal 18
September 1984 hanya merupakan sub Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Selatan,
tetapi karena semakin meningkatnya volume pekerjaan yang harus dikelola dan
dilaksanakan serta adanya tantangan kemajuan teknologi dan globalisasi politik,
ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan rakyat yang menghendaki
pembangunan di segala bidang, dalam hal ini pemerintah mengambil kebijaksanaan
mangadakan reorganisasi baik administrasi maupun teknis dalam rangka ikut serta
memperdayakan sumber daya manusia ke sektor-sektor dan unit terkecil untuk
menjangkau dan menyebarluaskan pemerataan pembangunan di segala pelosok daerah
bahkan ke desa-desa terpencil dan langkah yang diambil adalah menjadikan Bina
Marga yang semula hanya sub bagian menjadi sebuah Dinas.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000, Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Sumatera Selatan melakukan Pemekaran yang dibagi menjadi tiga dinas, yaitu
:
1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan
2. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan
3. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga diatur dengan Peraturan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 1995 tangggal 1 Maret 1995. Dengan
adanya peraturan ini maka Bina Marga yang semula hanya sub bagian yang tunduk
8
dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas, sekarang menjadi Kepala Dinas yang
bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Sumatera Selatan.
2.2 Visi dan Misi Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan
2.2.1 Visi Dinas PU Bina Marga
“Terciptanya jaringan jalan yang handal berdaya guna dan berhasil guna
dalam meningkatkan kebutuhan masyarakat”.
2.2.2 Misi Dinas PU Bina Marga
1. Meningkatkan peran pemerintah dalam tugas pengaturan melalui perumusan
kebijakan umum maupun penyiapan peraturan perundang-undangan
dibidang jalan.
2. Meningkatkan peran pemerintah dalam pembinaan memalui penyiapan
pedoman dan standar teknis serta mendorong profesionalisme.
3. Meningkatkan pembangunan jalan yang secara optimal melayani sector-
sektor produksi prioritas untuk kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan
semaksimal mungkin semua pelaku pembangunan baik aparat pemerintah
pada setiap tingkatan termasuk dunia usaha maupun perorangan.
4. Meningkatkan kualitas pengawasan seluruh proses Penyelenggaraan
Prasarana Dasar Pekerjaan Umum (PSD PU) dibidang jalan termasuk fungsi
dan manfaat.
5. Mendorong partisipasi dunia usaha maupun partisipasi dalam perluasan
jaringan jalan.
2.3 Tujuan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan
Tujuan dinas PU Bina Marga yaitu:
1. Tersedianya kebijakan publik dibidang jalan.
2. Terwujudnya sistem jaringan jalan yang terpadu.
3. Tersedianya sistem penanganan jalan yang terpadu.
4. Tersedianya sistem peningkatan pengetahuan dan kemampuan karyawan.
9
5. Terwujudnya kompetisi karyawan Dinas PU Bina Marga dalam pelaksanaan
dan pengawasan jalan.
6. Tersedianya sistem jenjang karir akuntabel yang professional .
7. Terwujudnya kesejahteraan karyawan Dinas PU Bina Marga yang manusia.
8. Tersedianya sistem penelitian mengenai kontruksi dan bahan jalan.
9. Terwujudnya sejumlah kontraktor dan konsutan professional yang handal.
2.4 Arti Lambang Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel secara
keseluruhan
Gambar 2.1 Lambang Dinas PU Bina Marga
Sumber : Dinas PU Bina Marga Sumatera Selatan
Keterangan :
1) Lambang Departemen PU berlukiskan Baling-baling dengan ketentuan seperti
tercantum pada gambar.
2) Warna dasar lambang adalah kuning (kuning kunyit).
3) Warna baling-baling adalah biru kehitam-hitaman
10
Arti Simbolis Lambang Dinas Pekerjaan Umum
1. Baling-baling
Menggambarkan “Dinamika”.
Berdaun 3 yang merupakan segitiga berdiri tegak lurus menggambarkan
stabilitas.
Secara keseluruhan menggambarkan “Dinamika yang Stabil” dan
“Stabilitas yang Dinamis”.
Baling-baling Departemen PU terdiri dari :
a) Bagian Daun Baling-Baling Yang Mengarah Keatas yaitu Melambangkan
“Penciptaan Ruang”.
b) Bagian Lengkungnya Dari Daun Baling-Baling yaitu Memberikan
perlindungan untuk ruang kerja tempat tinggal bagi manusia.
c) Bagian Daun Baling-Baling Yang Mengarah Ke Kiri Dengan Bagian
Lengkungnya Yang Telungkup yaitu Menggambarkan penguasaan bumi dan
alam serta kemakmuran rakyat.
d) Bagian Daun Baling- Baling Yang Mengarah Ke Kanan Dengan Bagian
Lengkungnya Yang Terlentang yaitu Menggambarkan usaha pengendalian
dan Penyaluran untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
Baling-Baling dengan 3 daun ini menggambarkan :
1) Tiga unsur kekaryaan Departemen Pekerjaan Umum. Tirta, Wisma (Cipta) dan
Marga.
2) Trilogi Departemen Pekerjaan Umum, Bekerja keras, Bergerak cepat, Bertindak
tepat.
2 Warna
a) Warna kuning sebagai warna dasar melambangkan keagungan yang
mengandung arti KeTuhanan Yang Maha Esa, Kedewasaan dan
Kemakmuran.
11
b) Warna biru kehitam-hitaman mengandung arti Keadilan Sosial, Keteguhan
hati, Kesetiaan pada tugas dan ketegasan dalam bertindak.
c) Warna yang berbentuk dari warna dasar dan likisan baling-baling
membentuk huruf-huruf P.U.
3 Lambang PU
Menggambarkan fungsi dan peranan Departemen Pekerjaan Umum dalam
pembangunan dan Pembinaan prasarana guna memanfaatkan bumi dan air serta
kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat, berlandaskan Pancasila.
2.5 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Dinas PU Bina Marga
Provinsi Sumatera Selatan
2.5.1 Struktur Organisasi
Instansi pemerintah agar dapat melaksanakan kegiatan yang efektif, efisien
dan transparan dibutuhkan suatu organisasi yang teratur dalam suatu sistem
mekanisme fungsional kerja yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan
kinerjanya. Untuk menjelaskan konteks di atas, terlebih dahulu perlu diketahui
definisi dari struktur organisasi yang dimaksud. Struktur Organisasi adalah susunan
dan hubungan antar bagian yang menangani operasional dan masalah yang
berkaitan dengan kegiatan Pemerintahan yang bertujuan agar masing-masing
bagian mengetahui tugas dan wewenang serta tanggung jawab pada bidangnya
masing-masing.
Struktur organisasi sangat penting karena dengan struktur organisasi ini
dapat dilihat dengan jelas hubungan bagian satu dengan bagian yang lain, sehingga
tercipta suatu koordinasi yang baik dalam suatu instansi. Struktur organisasi pada
Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan di pimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang dibantu oleh Sekretaris yang membawahi beberapa kepala subbagian
dan Kabid. Berikut ini adalah struktur organisasi Dinas PU Bina Marga Provinsi
Sumatera Selatan :
12
Gambar 2.2
Struktur Organisasi Dinas PU Bina Marga
Provinsi Sumatera Selatan
PE
RA
TU
RA
N D
AE
RA
H P
RO
VIN
SI
SU
MA
TE
RA
SE
LA
TA
NN
omor
: 8
Tah
un
200
8T
enta
ng
: O
rgan
isas
i dan
Tat
a K
erja
Din
as D
aera
h P
rov.
S
um
sel
(
Lem
bar
an D
aera
h T
ahu
n 2
008
Nom
or 2
Ser
i D)
13
2.5.2 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab
Dari struktur organisasi yang ada, berikut adalah uraian secara umum
mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian. Instansi
Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan aktivitasnya
mengadakan pembagian tugas kepada msing-masing pegawai mulai dari tingkat
yang paling bawah sampai tingkat yang atas.
1. Kepala Dinas
Mempunyai tugas kewenangan disentralisasi dan tugas dekonsentrasi
dibidang prasarana wilayah bina marga. Untuk melaksanakan tugas
kewenangannya kepala dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan,
pembinaan umum,pemberian bimbingan serta perizinan dibidang
kebinamargaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Gubernur.
b. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Bina Marga sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur.
c. Pembinaan dan bimbingan terhadap Dinas Lingkungan Prasarana
wilayah Kabupaten/Kota yang bersifat teknis fungsional dibidang
Bina Marga.
d. Pengelolaan Tata Usaha Dinas
e. Pengelolaan dan Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
MUBA,dan Kab Banyuasin. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Bina
pelaksanaan Wilayah II mempunyai fungsi:
a. Pengendalian Bidang pelaksanaan Wilayah II
b. Pelaksanaan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam bidang Bina
pelaksanaan Wilayah II.
c. Pelaksanaan evaluasi dan administrasi pelaporan kegiatan
pembangunan,peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
dibidang Bina Pelaksanaan Wilayah II.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
6 Kepala Bidang pengujian dan peralatan
Bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dalam bidang pengujian teknik, peralatan dan perbekalan. Untuk
melaksanakan tugasnya bidang pengujian dan peralatan mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan pengujian teknik bidang jalan dan jembatan
b. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan
perawatan dan inventarisasi peralatan dan pembekalan.
c. Pelaksanaan kegiatan administrasi bidang pengujian dan peralatan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai denga tugas dan
fungsinya.
7 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasioanl dan
atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau
beberapa kecamatan, akan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.
8 Kelompok Jabatan Fungsional
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan
Pengelolaan Pasar sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan
Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional
19
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok
Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku
ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.
2.6 Struktur Organisasi SubBagian Keuangan
Berikut ini adalah struktur organisasi subbagian keuangan pada Dinas PU
Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :
Gambar 2.3
Struktur Organisasi Subbag Keuangan Dinas PU Bina Marga
Provinsi Sumatera Selatan
Pembagian tugas pada subbagian keuangan pada Dinas PU Bina Marga
Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :
20
1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
PPK-SKPD bertugas sebagai berikut :
1) Meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP) langsung atau
SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara
pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK.
2) Meneliti kelengkapan SPP uang persediaan (SPP-UP), SPP ganti uang
(SPP-GU), SPP tambah uang (SPP-TU) dan SPP-LS gaji dan tunjangan
PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
3) Melakukan verifikasi SPP
4) Menyiapkan surat perintah membayar (SPM)
2. Bendahara Pengeluaran
Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD. Dengan demikian tugas bendahara pengeluaran adalah menerima,
menyimpan, membayarkan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
pengeluaran yang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Dalam
melaksanakan tugasnya, bendahara pengeluaran
3. Pembuat Daftar Gaji
Pembuat Daftar Gaji melaksanakan tugas sebagai berikut:
1) Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai daftar gaji.
2) Melakukan pembukuan kedalam buku Kas Umum semua penerimaan yang
menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3) Menyetor ke kas Negara seluruh penerimaan Negara dalam batas waktu yang
telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pembukuan SIMDA
21
Bertugas melakukan pencatatan atas pengeluaran-pengeluaran seperti biaya
belanja pegawai dan belanja non pegawai.
5. Staf SPM
Bertugas membuat Surat Permintaan Membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
6. Staf verifikasi
Bertugas memverifikasi kesahihan dokumen yang diterima dari pihak yang
bersangkutan guna untuk penerbitan dokumen yang diperlukan.
7. Staf pelaporan
Staf pelaporan bertugas sebagai berikut :
1) Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi guna penyusunan laporan keuangan
pemerintah.
2) Merumuskan dan menyusun laporan keuangan pemerintah.
3) Merumuskan dan melaksankan kebijakan sistem akuntansi pemerintahan.
8. Staf pajak
Bertugas melakukan perhitungan atas surat setoran pajak PPh 21 dari
masing-masing pegawai, menghitung besarnya setoran pajak PPh 21 dari
keseluruhan pegawai, menghitung pajak pertambahan nilai atas barang,
menghitung pajak PPh 23 atas sewa rumah dinas pegawai serta menghitung
pajak atas jasa konstruksi.
2.7 Jumlah Pegawai
22
Jumlah Pegawai di Dinas PU Bin Marga Provinsi Sumatera Selatan pada
bulan September 2014 sejumlah 408 pegawai.
Tabel 2.1Jumlah PNS dan Keluarga di Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera
Selatan berjumlah 1.245 jiwa
No. Gol. Pegawai Istri/Suami Anak Jumlah1 IV 32 27 43 1022 III 285 221 858 8613 II 87 71 111 2704 I 4 3 5 12
Jumlah 408 322 511 1.245
Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumsel
bulan September 2014.
2.8 Pelaksanaan Prosedur penggajian pegawai di Dinas PU Bina Marga
Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan hasil Kerja Praktek di Dinas PU Bina Marga Provinsi
Sumatera Selatan mengetahui bahwa dalam pelaksanaan Prosedur Penggajian PNS
Di Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan yaitu:
1. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat
dalam DPA-SKPD dan anggaran kas
2. Input data gaji ke Program Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
3. Penggajuaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)
4. Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
5. Penerbitan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
2.8.1 Penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang
23
dimuat dalam DPA-SKPD dan anggaran kas
1. PPK-SKPD atas nama Kuasa Pengguna Anggaran membuat
penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat
dalam DPA-SKPD dan anggaran kas.
2. Kemudian DPA-SKPD dan anggaran kas tersebut ditandatangani oleh
Kuasa Pengguna Anggaran lalu diajukan ke kuasa BUD oleh PPK-SKPD
atas nama Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala SKPD.
2.8.2 Input data gaji ke Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Daerah (SIMDA)
1. Pembuat Daftar Gaji menginput daftar gaji pegawai berdasarkan Surat
Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan oleh Kuasa BUD, serta dicocokan
dengan Surat-surat keputusan (jika ada perubahan) menggunakan program
aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang menghasilkan
output daftar gaji dan rekapitulasi daftar gaji. Beserta membuat Surat
Setorah Pajak (SSP) PPh pasal 21 dari masing-masing pegawai yang
dibantu oleh staff pajak.
2. Daftar gaji, rekapitulasi daftar gaji dan Surat Setorah Pajak (SSP) PPh pasal
21 diajukan ke Bendahara Pengeluaran untuk penggajuan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP).
2.8.3 Penggajuaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)
1. Bendahara Pengeluaran meneliti daftar gaji, rekapitulasi daftar gaji dan
Surat Setorah Pajak (SSP) PPh pasal 21 dari Pembuat Daftar Gaji yang
diterima dari Pembuat Daftar Gaji,
2. Jika dokumen yang diajukan Pembuat Daftar Gaji tersebut lengkap maka
Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung
(SPP-LS). SPP-LS tersebut ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan
diajukan ke PPK-SKPD beserta dokumen lampirannya.
24
SPP-LS yang dibuat Bendahara Pengeluaran sebanyak 3 rangkap, yang
berisi:
a. Surat Pengantar SPP-LS
b. Ringkaasan SPP-LS
c. Rincian SPP-LS
3. Jika tidak lengkap semua dokumen tersebut dikembalikan ke Pembuat
Daftar Gaji untuk dilengkapi.
2.8.4 Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
1. PPK-SKPD meneliti SPP-LS dan dokumen lampirannya yang diterima dari
Bendahara Pengeluaran, lalu mencatat SPP-LS ke register SPP.
2. Jika SPP-LS dan dokumen lampirannya tidak lengkap maka dikembalikan
ke Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi.
3. Jika sudah lengkap, PPK-SKPD menyiapkan Surat Perintah Membayar
langsung (SPM-LS) sebanyak 3 rangkap, yaitu:
a. lembar 1 dan 2 dikirim ke Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala
SKPD/Pengguna Anggaran.
b. lembar 3 sebagai arsip PPK-SKPD.
2.8.5 Penerbitan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
Kuasa Pengguna anggaran menerima SPM-LS rangkap 1 dan 2 beserta
dokumen lampirannya dari PPK-SKPD lalu menyiapkan SPTJM sebanyak 3
lembar.
25
BAB 3
TINJAUAN PUSTAKA
3.1 Pengertian Prosedur
Menurut Mulyadi (2009:5) prosedur adalah suatu kegiatan klerikal,
biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu department atau lebih, yang
dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang
terjadi berulang-ulang. Menurut Zaki Baridwan (2009:30) prosedur merupakan
suatu urutan-urutan kegiatan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang
dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang
seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sedang terjadi.
Dari beberapa definisi menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa pengertian prosedur adalah serangkaian kegiatan klerikal yang tersusun dan
melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih departemen dalam suatu
perusahaan untuk melakukan kegiatan yang terjadi berulang-ulang.
3.2 Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan sistem akuntansi
pengeluaran merupakan:
Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Penatausahaan pengeluaran kas merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan keuangan SKPKD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan/atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
26
Berdasarkan di dalam keputusan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor SE.900/316/BPKAD tentang materi pedoman sistem dan prosedur
penatausahaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban serta berdasarkan
Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
yang diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 mengelompokkan:
Sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas terdiri atas 4 sub sistem
yaitu:
1. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pembebanan Uang Persediaan (UP).
2. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pembebanan Ganti Uang Persediaan
(GU).
3. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pembebanan Tambahan Uang
Persediaan (TU).
4. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pembebanan Langsung (LS)
Prosedur Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas, terdiri antara lain sebagai
berikut:
1) Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
2) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
3) Penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM)
4) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
5) Penerbitan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
6) Penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD)
3.2.1 Surat Penyediaan Dana (SPD)
SPD adalah Surat Penyediaan Dana, yang dibuat oleh BUD (Bendahara
Umum Daerah) dalam rangka manajemen kas daerah. SPD digunakan untuk
menyediakan dana bagi tiap-tiap SKPD dalam waktu tertentu. Informasi dalam
SPD menunjukkan secara jelas alokasi tiap kegiatan.
27
SPD yang diterbitkan terdiri atas 3 lembar, terdiri atas:
1. Lembar 1 diterima oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu-SKPD,
2. Lembar 2 diterima oleh Bendahara Pengeluaran-SKPD,
3. Lembar 3 sebagai arsip PPKD selaku BUD,
3.2.1.1 Pihak Terkait
1. Kuasa BUD
Dalam kegiatan ini, kuasa BUD mempunyai tugas:
a. Menganalisa DPA-SKPD yang ada di database
b. Menganalisa anggaran kas pemerintah khususnya data per SKPD
c. Menyiapkan draft SPD
d. Mendistribusikan SPD kepada para pengguna anggaran
2. PPKD
Dalam kegiatan ini, PPKD mempunyai tugas:
a. Meneliti draft SPD yang diajukan kuasa BUD
b. Melakukan otorisasi SPD
3.2.2 Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Berdasarkan SPD atau dokumen lain atau yang dipersamakan dengan SPD,
bendahara pengeluaran mengajukan SPP (Surat Perintah Pembayaran) kepada
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan
Keuangan SKPD (PPK-SKPD).
SPP memiliki 4 jenis yang terdiri dari:
1) SPP Uang Persediaan (SPP-UP)
Dipergunakan untuk mengisi uang persediaan (UP) tiap-tiap SKPD.
Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam setahun, selanjutnya
untuk mengisi saldo uang persediaan akan menggunakan SPP-GU.
2) SPP Ganti Uang (SPP-GU)
28
Dipergunakan untuk mengganti UP yang sudah terpakai. Diajukan ketika
UP habis.
3) SPP Tambahan Uang (SPP-TU)
Dipergunakan hanya untuk memintakan tambahan uang, apabila terjadi
pengeluaran yang sedemikian rupa sehingga saldo UP tidak akan cukup
untuk membiayainya. Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP-TU ini
harus dipertanggungjawabkan tersendiri dan bila tidak habis, harus
disetorkan kembali. Pengajuan SPP UP, GU, dan TU dilampiri dengan
daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.
4) SPP Langsung (SPP-LS)
Dipergunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan
jumlah yang telah ditetapkan.
SPP-LS dikelompokkan menjadi:
a) SPP-LS Gaji dan Tunjangan
b) SPP-LS Barang dan Jasa
c) SPP-LS Belanja Bunga, Hibah, Bantuan dan Tak Terduga, serta
pengeluaran pembiayaan.
Mekanisme atas pengeluaran-pengeluaran belanja bunga, subsidi, hibah,
bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pengeluaran pembiayaan
dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dengan menerbitkan SPP-LS
yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD.
SPP UP,TU dan LS yang diajukan dibuat rangkap 3:
1. Lembar 1 dan 2 untuk Bendahara Pengeluaran yang akan diteruskan
ke PPK-SKPD dan PPKD, setelah ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran.
2. Lembar 3 diarsip oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Sedangkan SPP-GU yang diajukan dibuat rangkap 2 yang dua-
duanya diserahkan ke Bendahara Pengeluaran.
29
3.2.2.1 Pihak Terkait
1. Bendahara Pengeluaran
Dalam kegiatan ini, Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas:
a. Mempersiapkan dokumen SPP beserta lampiran-lampirannya
b. Mengajukan SPP kepada PPK-SKPD
2. PPK-SKPD (Pejabat Pengelola Keuangan-SKPD)
Dalam kegiatan ini, PPK-SKPD mempunyai tugas:
a. Menguji kelengkapan dan kebenaran SPP yang diajukan Bendahara
Pengeluaran.
3. PPTK (Pejabat Pengelola Teknik Kegiatan)
Dalam kegiatan ini, PPTK mempunyai tugas:
a. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam
pengajuan SPP-LS.
3.2.3 Surat Perintah Membayar (SPM)
Proses penerbitan SPM adalah tahapan penting dalam penatausahaan
pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan SPP. Sebagai
tahap lanjutan, SPM juga dibedakan menjadi 4 (empat) sesuai dengan jenis SPPnya,
yaitu SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS.
SPM dapat diterbitkan jika:
1. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia.
2. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Waktu pelaksanaan penerbitan SPM:
1. Diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari sejak SPP diterima.
2. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 (satu) hari sejak diterima
SPP.
SPM yang diajukan dibuat rangkap 3, antara lain:
30
1. Lembar 1 dan 2 untuk Kepala SKPD/Pengguna Anggaran yang diteruskan
ke PPKD dan PPK SKPD, setelah ditandatangani oleh Kepala
SKPD/Pengguna Anggaran.
2. Lembar 3 diarsip oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
3.2.3.1 Pihak Terkait
1. PPK-SKPD
Dalam kegiatan ini, PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut:
a. Menguji SPP beserta kelengkapannya,
b. Membuat rancangan SPM atas SPP yang telah diuji kelengkapan dan
kebenarannya dan mengajukannya ke Pengguna Anggaran,
c. Menerbitkan Surat Penolakan SPM bila SPP yang diajukan oleh
Bendahara SKPD tidak lengkap,
d. Membuat Register SPM.
2. Pengguna Anggaran
Dalam kegiatan ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagai berikut:
a. Mengotorisasi dan menerbitkan SPM,
b. Mengotorisasi Surat Penolakan SPM yang diterbitkan PP-SKPD bila
SPP yang diajukan bendahara SKPD tidak lengkap.
3.2.4 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat yang dipergunakan
untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD.
SP2D adalah spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM saja.
Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D:
a. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima.
b. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM.
Penerbitan SP2D terdiri atas 5 lembar yang terdiri atas:
31
a. Lembar 1 dikirim ke bank.
b. Lembar 2 diarsip oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
c. Lembar 3 diarsip oleh fungsi akuntansi SKPKD.
d. Lembar 4 diarsip oleh fungsi akuntansi PPK-SKPD.
e. Lembar 5 diarsip oleh PPKD.
3.2.4.1 Pihak Terkait
1. Kuasa BUD
Dalam kegiatan ini, Kuasa BUD memiliki tugas sebagai berikut:
a. Melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan SPM.
b. Mencetak SP2D.
c. Mengirimkan SP2D kepada bank.
d. Membuat dokumen :
1) Register SP2D,
2) Register surat penolakan penerbitan SP2D, dan
3) Buku kas penerimaan dan pengeluaran.
2. Pengguna Anggaran
Dalam kegiatan ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas:
a. Menandatangani SPM.
3. Bendahara Pengeluaran SKPKD
Dalam kegiatan ini, Bendahara Pengeluaran SKPKD memiliki tugas:
a. Mencatat SP2D pada dokumen penatausahaan yang terdiri atas:
BKU Pengeluaran
Buku Pembantu Simpanan Bank
Buku Pembantu Pajak
Buku Pembantu Panjar
Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek
3.2.5 Surat pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ)
32
Bendahara pengeluaran secara administrative wajib melakukan untuk
mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yaitu uang persediaan/ganti uang
persediaan/tambah uang persediaan (UP/GU/TU) kepada kepala SKPD melalui
PPK-SKPD paling lambat 10 bulan berikutnya.
Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan