LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI UNTUK PENINJUAN PENGOLAHAN LIMBAH B3 DI KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2018-2019 TANGGAL 30 NOPEMBER SD 2 DESEMBER 2018 SEKRETARIAT KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 15 NOPEMBER 2018
21
Embed
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI
UNTUK PENINJUAN PENGOLAHAN LIMBAH B3 DI KOTA BATAM, PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2018-2019 TANGGAL 30 NOPEMBER SD 2 DESEMBER 2018
SEKRETARIAT KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, 15 NOPEMBER 2018
I. PENDAHULUAN
Batam mulai dikembangkan sejak awal tahun 1970-an sebagai basis logistik
dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh pertamina. Kemudian
berdasarkan Kepres No. 41 tahun 1973, pembangunan Batam dipercayakan kepada
lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam atau
lebih dikenal dengan Otorita Batam. Pulau Batam pada Era Orde Baru dijadikan
Otorita Khusus yang diarahkan untuk menampung luberan kegiatan ekonomi
Singapura. Indonesia.
Kota Batam merupakan salah satu kota/kabupaten berkembang di Indonesia.
Kota Batam memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan kota/kabupaten yang
lain yakni dengan adanya Hak Pengelolaan (HPL) yang dilaksanakan oleh Badan
Pengusahaan Kawasan Kota Batam yang dikenal dengan BP Batam sebelumnya
bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau Otorita Batam.
Batam yang diarahkan untuk menampung luberan kegiatan ekonomi Singapura
dalam perkembangannya menjadi halaman belakang kota Singapura menghadapi
persoalan serius dalam tata kelola lingkungan.
Berbagai kegiatan industri dan pengembangannya yang dilakukan di Kota
Batam diperkirakan telah dan akan menimbulkan dampak terjadinya degradasi
sumberdaya pesisir da n laut. Kondisi kerusakan lingkungan diperkirakan semakin
parah dengan dipicu oleh semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat sejalan
dengan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, kemiskinan, kurangnya alternatif
usaha, adanya perusahaan-perusahaan yang pada umumnya hanya
mengedepankan keuntungan ekonomi untuk kepentingan jangka pendek tanpa
memperdulikan dampak negatif yang timbul terhadap lingkungan, terjadinyaa konflik
pemanfaatan ruang sebagai akibat adanya berbagai kepentingan serta masih belum
tumbuhnya kesadaran untuk mewujudkan dan menjaga kualitas lingkungan yang baik
dalam hubungannya dengan pengembangan suatu wilayah, khususnya dalam upaya
mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah yang tinggi.
Komisi VII DPR RI sangat menaruh perhatian pada tata kelola lingkungan
terutama tata kelola limbah B3 di Batam. Dalam rangka menjalankan tugas
konstitusional di bidang pengawasan pda tanggal 7 – 9 September 2018 melakukan
Kunjungan Kerja Spesifik ke KPLI Batam di Provinsi Kepulauan Riau.
Hasil kunjungan kerja spesifik ini membuahkan tiga rekomendasi, rekomendasi
yang pertama yaitu Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) dan BP
Batam dalam Pengawasan terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3) untuk meminimalisir dampak dari perkembangan Kota Batam sebagai
kota industri yang berpotensi menghasilkan limbah yang berbahaya bagi kelestarian
lingkungan Kota Batam. Dengan dilakukannya pengawasan ini diharapkan akan dapat
mewujudkan pembangunan Kota Batam yang harmonis, berkelanjutan dan lestari.
Rekomendasi yang kedua adalah mendesak kepada seluruh perusahaan jasa
PLB KPLI B3 di Batam agar segera memiliki izin Prinsip operasional agar bisa
mempunyai teknologi atau alat-alat seperti insenerator. Tim kunjungan kerja spesifik
berharap pengelolaan limbah B3 dapat dikelola, dimanfaatkan serta dilokalisir di
daerah seputar Batam, jadi tidak perlu lagi dikirim ke Jawa. Salah satu langkah ke
depan agar ada multiplier effect dan pemanfaatan serta peningkatan lapangan
pekerjaan di kota Batam.
Rekomendasi Ketiga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) RI untuk menggalakkan sosialisasi Perizinan Pengelolahan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3). Harus ada sosialisasi dari KLHK tentang perubahan
sistem perizinan pengelolaan limbah B3, dengan teknologi yang lebih baik, terkait
keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang One Single
Submission (OSS) dengan semua perizinan yang ada di Indonesia berada dalam satu
pintu, jugatermasuk dalam izin yang terkait pengelolaan limbah B3 prinsipnya
perusahaan-perusahaan yang sudah mengurus izin adalah perusahaan yangsebentar
lagi ditandatangan.
Berdasarkan informasi yang didalami oleh Panja Limbah dan Lingkungan
Komisi VII DPR RI di Batam masih ada sejumlah permasalahan terkait limbah dan
lingkungan. Diantaranya adalah Pengelolaan dan pemanfaatan limbah bahan
berbahaya beracun (B3), yang di kelola PT Mecorin Mitra Jaya dalam beroperasi
melanggar kesepakata antara Badan Pungusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota
(Pemko) Batam. Kedua belah pihak telah sepakat yaitu BP Batam dan Pemko Batam
menetapkan kawasan penampungan limbah B3 di Kawasan Pengelolaan Limbah B3
Kabil. Namun realiasnya kegiatan pengelolaan limbah PT Mecorin Mitra Jaya masih
berlokasi ditengah pemukiman masyarakat. Jika dibiarkan maka akan berdampak
pada masyarakat. Kegiatan usaha dan masyarakat yang ada di kawasan Dutamas,
Anggrek Sari, Plamo Garden, Golden Land, Lagenda Malaka, Lagenda Bali, Oma
Batam Centre, Komplek Hang Tuah, Renanta akan terganggu.
Beberapa waktu yang lalu (25 Oktober 2018) Badan Pengusahaan (BP) Batam
bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Kota Batam, Pemerintah Provinsi
Kepri, Pemko Batam, melakukan pemusnahan limbah B3 (bahan berbahaya
beracun). Limbah beracun tersebut merupakan limbah B3 yang ditemukan oleh
anggota Ditpam BP Batam saat melakukan operasi penyisiran di wilayah perairan
sekitar nongsa. BP Batam juga sudah melakukan pemusnahan sekitar 100 drum
limbah B3. Kali ini, sisa 176 drum yang akan dimusnahkan dan limbah tersebut
rencananya akan dibawa ke KPLI (Kawasan Pengolahan Limbah Industri) Kabil,
sehingga total limbah B3 yang ditemukan dan dikumpulan oleh BP Batam berjumlah
276 drum. Limbah B3 tersebut merupakan oil sludge dimana limbah tersebut adalah
limbah hasil pengolahan, penyaluran dan penampungan minyak bumi yang
mengandung bahan-bahan logam berat yang berasal dari refinery minyak, ataupun
sisa pembuangan dari kapal.
I. DASAR HUKUM KUNJUNGAN
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dilaksanakan berdasarkan Hasil
Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tanggal 20 Agustus 2018 Masa
Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 dan merujuk pada Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2014 tentang Tata
Tertib DPR RI.
II. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN
Maksud dan Tujuan diadakannya Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI
ke dan Badan Pengelola Kota Batam dan KPLI B3 Batam untuk melihat secara
langsung implementasi pengolahan limbah B3 dan mengetahui tingkat
kepatuhan perusahaan di kawasan Kota Batam dalam melakukan tata kelola
limbah sesuai apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang
berlaku.
III. WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN
Waktu pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke adalah
tanggal 30 November sampai dengan 2 Desember 2018. Adapun agenda tim
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI adalah sebagai berikut :
1. Pertemuan dengan Dirjen PSLB Kementerian LHK, Dirjen PPKL, Kepala
Badan Pengelola Kota Batam.
2. Peninjauan Lapangan lokasi pengolahan Limbah
IV. WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN
Waktu pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke adalah
tanggal 30 Nopember sampai dengan 2 Desember 2018. Adapun agenda tim
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI adalah sebagai berikut :
1. Pertemuan dengan Dirjen PSLB Kementerian LHK, Dirjen PPKL, Kepala
Badan Pengelola Kota Batam, dan Kepala Badan Pengelola Kota Batam.
2. Peninjauan Lapangan lokasi pengolahan Limbah
V. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN
Sasaran dari kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Badan
Pengelola Kota Batam adalah untuk mengetahui secara tepat tentang
permasalahan operasi pengolahan limbah khususnya limbah B3 yang dilakukan
oleh Perusahaan-perusahaan yang ada di Batam dan sejauh mana peran KPLI
B3 Batam dalam melakukan tatakelola Limbah B3 di Batam dan sekitarnya. Hasil
kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi
referensi untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah dan mitra terkait.
VI. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK PANJA FREEPORT KOMISI
VII DPR RI
Adapun anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI yang
melakukan Kunjungan ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai
berikut: (terlampir)
No. NAMA PESERTA No.Angg. FRAKSI JABATAN
1 Muhammad Nasir 405 P.Demokrat Ketua Tim
2 Dony Maryadi Oekon 167 PDIP Anggota
3 Yulian Gunhar, SH, MH 138 PDIP Anggota
4 Tony Wardoyo 231 PDIP Anggota
5 Adian Yusak Napitupulu 156 PDIP Anggota
6 Ivan Doly Gultom 252 P.Golkar Anggota
7 H.Firmandez 234 P.Golkar Anggota
8 Aryo P.S. Djojohadiksumo 342 P.Gerindra Anggota
9 Ramson Siagian 362 P.Gerindra Anggota
10 H.Iwan Datu Adam, SE 447 P.Demokrat Anggota
11 Sayed Abu Bakar Assegaf 404 P.Demokrat Anggota
12 H.Totok Daryanto, S.E. 489 PAN Anggota
13 H.Agus Sulistyono, ST. MT 61 PKB Anggota
14 Ir.H.Tifatul Sembiring 65 PKS Anggota
15 H.Achmad Farial 517 PPP Anggota
16 Dr.Kurtubi, SE, M Sp M Sc 26 P.Nasdem Anggota
17 Ferry Kase 558 P.Hanura Anggota
VII. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN
Metode pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Panja Limbah dan
Lingkungan Komisi VII DPR RI adalah sebagai berikut :
a. Persiapan
- Menghimpun data dan informasi awal.
- Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang akan menjadi
lokasi kunjungan kerja.
- Mempersiapkan administrasi keberangkatan
b. Pelaksanaan Kunjungan KerjaSpesifik
Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Panja Limbah dan Lingkungan
Komisi VII DPR RI dilakukan dengan cara kunjungan lapangan dan diskusi
didalam ruangan.
c. Pelaporan
Pelaporan merupakan resume kegiatan yang dituangkan secara deskriptif.
BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA
2.1. Kunjungan ke Galangan Kapal Pax Oceanica Batam
PaxOcean Nanindah mengkhususkan diri dalam pembuatan kapal dan
fabrikasi baja, dengan fokus utama pada pembangunan kapal pendukung pasar
minyak dan gas lepas pantai. Nanindah juga telah diakui karena kemampuan
perbaikannya yang tajam dan perputaran yang cepat.
Sejak 2007, PaxOcean Nanindah telah berhasil menyelesaikan pembangunan
kapal khusus teknologi tinggi seperti DP3 semi-submersible kompak, kapal pasokan
dengan platform spesifikasi tinggi dan kapal pukat ikan yang disertai mesin freezer.
Galangan kapal Pax Oceanica Batam menempati lahan seluas 570.000 m2
dengan 15 tempat berlabuh, lahan ini mampu mengeksekusi 15 proyek
pembangunan bersama secara bersamaan.
PaxOcean memberikan solusi inovatif berskala besar untuk Sektor Kelautan
dan Energi. Mengumpulkan fasilitas dan keahlian canggih, PaxOcean sejak tahun
2000 telah berhasil membangun lebih dari 600 kapal sebagian besar adalah kelas
kapal utama sejak tahun 2000. Pax Oceanica telah dikenal sebagai galangan kapal
bereputasi dunia untuk produk kapal jenis Tanker Kimia, Rig Pengeboran Jack-up,
Liftboat, OSV ( AHTS, PSV, Multi-purpose Offshore Support Vessels, Pipe Lay Heavy
Lift Construction Vessels, Kapal Dukungan Bawah Laut), Tugs serta Carrier Semen
dan Bulk Carriers.
Kapal yang dibuat di galangan kapal Pax Oceanica
Salah satu kegiatan utama PaxOcean adalah memperbaiki dan merekondisi
kapal. Spektrum pekerjaan perbaikan dan modifikasi untuk semua jenis kapal dari
proyek perbaikan rutin hingga rumit, dengan aman dan cepat. Keahlian yang lain dari
Pax Oceanica memberikan solusi penyimpanan, pemindahan dan tansporasi LNG
berkualitas tinggi untuk melayani permintaan yang meningkat di pasar energi dan
kelautan.
Pax Oceanica adalah bagian dari sekitar 150 galangan kapal yang ada di Pulau
Batam. Banyaknya Industri Shipyard (galangan kapal) yang ada di Indonesia,
khususnya di Pulau Batam tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya permasalahan
terhadap lingkungan perairan laut. Bila hal tersebut terjadi merupakan sebuah
ancaman bagi perairan di sekitar pesisir Kota Batam. Industri Shipyard adalah industri
yang bergerak dalam bidang perkapalan dimana terdapat proses kegiatan perbaikan
kapal. Limbah yang dihasilkandari kegiatan perbaikan kapal terdiri dari limbah cair
maupun limbah padat.
Penelitian yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia untuk mengetahui
kualitas air laut di daerah pesisir dan mengetahui pencemaran logam berat Cu dan Zn
di daerah pesisir Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau serta arah pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan
perbaikan kapal diperoleh hasil sebagai berikut.
Hasil Analisis Laboratorium yang di lakukan di PT. Surveyor Indonesia Kota
Batam menunjukkan bahwa: Suhu dari 10 titik pengambilan sampel hanya pada Sea
water-2, nilai yang di dapat yaitu 32,90 °C melebihi baku mutu (Suhu yang ditoleansi
adalah 28 – 30 °C) dan selebihnya masih dibawah nilai baku mutu. Kadar TSS dari 10
titik pengambilan sampel, nilai diperoleh masih sesuai dengan baku mutu untuk TSS
(80 mg/l). Kadar pH dari 10 titik pengambulan sampel berkisaran pH 7,13– 8,02 ,(baku
mutu pH 7 – 8,5). Kadar Salinitas dari 10 titik pengambulan sampel berkisaran
28,92 – 32,50 mg/l (baku mutu Salinitas 32 – 34 mg/l). Kadar DO dari 10 titik
pengambilan sampel, hanya pada Sea water - 2 nilai yang didapat yaitu 4 mg/l tidak
sesuai dengan baku mutu ( DO > 5 mg/l) dan selebihnya masih sesuai dengan nilai
baku mutu. Kadar Tembaga (Cu) dari 10 titik pengambilan sampel, untuk 9 titik
pengambilan sampel nilai yang didapat berkisaran 0,014 – 0,041 mg/l dan melebihi
nilai baku mutu (Cu 0,008 mg/l). Kadar Seng (Zn) dari 10 titikpengambilan sampel,
untuk 9 titik pengambilan sampel nilai yang didapat berkisar 0,21 – 0,33 mg/l dan
melebihi nilai baku mutu (Zn 0,05 mg/l)
2.1.Temuan hasil sidak Panja Limbah Komisi VII
Hasil kunjungan Pana Limbah Komisi VII DPR RI memperoleh sejumlah
temuan:
2.1.1. Pengumpulan limbah B3 yang dihasilkan 50 kg sehari melampaui masa
simpan.
Limbah B3 yaitu kelompok limbah yang secara langsung maupun tidak
langsung dapat mencemarkan, membahayakan lingkungan, kesehatan dan
kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya melebihi masa simpan, yaitu
di atas 90 hari dan belum diangkut ke tempat pembuangan libah akhir. Limbah B3
dikarakterisasikan berdasarkan beberapa parameter yaitu total solids residue (TSR),
kandungan fixed residue (FR), kandungan volatile solids (VR), kadar air (sludge
moisture content), volume padatan, serta karakter atau sifat B3 (toksisitas, sifat
korosif, sifat mudah terbakar, sifat mudah meledak, beracun, serta sifat kimia dan
kandungan senyawa kimia).
Sebanyak 15 ribu ton lebih limbah karbit berbahaya dan beracun (B3)
tertimbun di dalam kawasan pengelolaan limbah industri (KPLI) B3 Kabil sejak 2008,
PT Haiki Green. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang
pengelolaan limbah berbahaya dan beracun terutama pasal 28, 29 dan 30. disebutkan
bahwa batas penyimpanan limbah B3 itu maksimal selama 90 hari atau tiga bulan.
Untuk itu para penghasil limbah dan pengelola limbah harus mengikuti
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimaa diatur oleh Peraturan
Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun.
Kegiatan penyimpanan limbah B3 dimaksudkan untuk mencegah terlepasnya
limbah B3 ke lingkungan sehingga potensi bahaya terhadap manusia dan lingkungan
dapat dihindarkan. Maka kepada Badan Usaha penghasil limbah B3 diwajibkan untuk
mengurus Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.
Dasar Penyimpanan Sementara Limbah B3 :
Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan