LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI II DPR – RI KE PROVINSI KALIMANTAN UTARA PADA MASA RESES PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2018 – 2019 TANGGAL 14 FEBRUARI 2019 I I II II II II II II II II II II II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA JAKARTA FEBRUARI 2019
28
Embed
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI II DPR RI KE … · distribusi logistik pemilu (surat suara, formulir, kotak suara, dan bilik suara) 7) pengamanan pemilu, dan lain-lain. Tim
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI II DPR – RI
KE PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PADA MASA RESES PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2018 – 2019
TANGGAL 14 FEBRUARI 2019
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
FEBRUARI 2019
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI II DPR – RI
KE PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PADA MASA RESES PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2018 – 2019
TANGGAL 14 S/D 17 FEBRUARI 2019
I. PENDAHULUAN
A. DASAR KUNJUNGAN KERJA RESES
Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Kalimantan Utara yang dilakukan sebagai salah satu langkah pengawasan Komisi II DPR RI terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pelayanan publik,pengembangan kompetensi SDM, evaluasi rekruitmen CPNS tahun 2018, pengelolaan arsip daerah, penyelesaian program E-KTP, dan persiapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif 2019.
Penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama pada era globalisasi saat ini di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi pola piker dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Birokrasi yang gemuk, lambat, dan tidak efisien serta masih terdapat oknum penyelenggara negara yang menyalahgunakan pengelolaan keuangan negara yang berujung pada korupsi. Pelayanan publik merupakan suatu tolak ukur kinerja pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah yang dapat dinilai langsung oleh masyarakat. Hal ini, menuntut percepatan reformasi birokrasi harus segera dilaksanakan guna menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik harus terus menerus dilaksanakan agar pelayanan prima yang cepat, mudah, pasti, murah, dan akuntabel dapat diwujudkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik.
Rekruitmen CPNS merupakan langkah awal untuk mewujudkan “smart ASN.” Sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan berkinerja tinggi merupakan kunci penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang akuntabel. Smart ASN harus memiliki integritas, nasionalisme, berwawasan global dan memiliki kemampuan IT serta menguasai bahasa asing. Seleksi CPNS dengan menggunakan sistem Computer Assissted Test (CAT) tidak memungkinkan peserta mendapat bantuan dari pihak manapun. Soal-soal pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dapat menjadi salah satu tolak ukur nasionalisme yang harus dimiliki pegawai ASN. Namun, pada pelaksanaan CPNS tahun 2018 banyak peserta yang tidak lulus tes CPNS. Soal-soal pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sulit untuk dijawab serta passing grade yang ditetapkan untuk lolos dirasakan terlalu tinggi sehingga kebutuhan formasi CPNS tahun 2018 belum dapat terpenuhi seluruhnya.
Selain itu, Komisi II DPR RI juga ingin mengetahui sejauh mana persiapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara. Pemilihan umum kali ini berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya mengingat pemilihan
calon presiden dan wakil presiden serta pemilihan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota akan dilaksanakan secara bersamaan. Kondisi ini tentu saja membutuhkan perencanaan yang matang, kesiapan aparatur penyelenggara yang memiliki integritas dan kompetensi, serta dukungan sistem yang optimal. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian antara lain: 1) kesiapan penyelenggara pemilu 2) perubahan jumlah DPT pemilu 3) pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan pemilih yang akan pindah memilih 4) mekanisme pelayanan dan pemenuhan hak pilih bagi masyarakat yang berada di Lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, rumah sakit, panti sosial, dan perguruan tinggi 5) Sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih termasuk pemilih pemula dan pemilih disabilitas 6) pelaksanaan distribusi logistik pemilu (surat suara, formulir, kotak suara, dan bilik suara) 7) pengamanan pemilu, dan lain-lain.
Tim kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Utara
berjumlah 13 orang Anggota. Tim kunjungan kerja didampingi oleh 1 (satu) tenaga
ahli dan 4 (empat) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, 1 (satu) reporter dari TV
parlemen DPR RI, dan 1 (satu) reporter dari media cetak/sosial.
B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA RESES
Kunjungan kerja reses dilaksanakan pada 14 s/d 17 Februari 2019. Komisi II
DPR RI telah melakukan kunjungan/pertemuan ke Kantor Walikota Tarakan, ruang
rapat Hotel Swiss-Bell Kota Tarakan, dan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan
(lapas) Kelas IIA Kota Tarakan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi
pengawasan DPR RI.
II. HASIL KUNJUNGAN
A. Kunjungan ke Kantor Walikota Tarakan
Pemaparan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara
Setelah melalui proses panjang sejak tahun 1999, pembentukan
Provinsi Kalimantan Utara akhirnya disetujui dalam rapat paripurna
DPR-RI pada tanggal 25 Oktober 2012. Provinsi Kalimantan Utara
secara resmi terbentuk sejak ditandatanganinya Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
pada tanggal 16 November 2012 oleh Presiden RI Susilo Bambang
Yudhoyono. Bersama dengan penetapan itu, Menteri Dalam Negeri
Gamawan Fauzi melantik kepala daerah pejabat Gubernur Provinsi
Kalimantan Utara yakni Irianto Lambrie. Infrastruktur pemerintahan
Kalimantan Utara masih dalam proses persiapan yang direncanakan
akan berlangsung paling lama dalam 1 tahun.
Pada tanggal 22 April 2015, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
melantik Triyono Budi Sasongko sebagai Pejabat Gubernur Provinsi
Kalimantan Utara menggantikan Irianto Lambrie yang telah menjabat
selama 2 periode masa jabatan Pj. Gubernur Kaltara. Provinsi
Kalimantan Utara pada awal terbentuknya terbagi dalam 5 wilayah
administrasi yang terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten yakni Kota
Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten
Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung. Seluruh wilayah tersebut
sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kalimantan Timur.
Berdasarkan bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012,
Provinsi Kalimantan Utara beribukota Tanjung Selor yang berada di
Kabupaten Bulungan.
Setelah dinyatakan sebagai daerah otonomi penuh, Pemilihan Umum
Gubernur Kalimantan Utara dilaksanakan untuk memilih Gubernur
Kalimantan Utara periode 2016-2021. Hal ini merupakan pemilu yang
pertama yang diselenggarakan di provinsi termuda di Indonesia.
Terdapat dua pasang kandidat yang bertarung pada pilgub Kaltara
2015, yaitu Irianto Lambrie dan Udin Hianggio serta Jusuf SK dan
Marthin Billa. Pasangan Irianto Lambrie dan Udin Hianggio
memenangkan pilkada dan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Kalimantan Utara dengan persentase hasil pemungutan suara
sebesar 53.03%. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara mendaptkan
penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai Daerah Otonom
Baru (DOB) terbaik. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2014-2015 Provinsi Kalimantan
Utara mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang
bertahan selama 4 tahun berturut-turut.
Provinsi Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang
terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan
langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu Negara Bagian
Sabah dan Serawak. Provinsi Kalimantan Utara memiliki jumlah
penduduk sebanyak 648.407 jiwa.
No. Nama
Kab/Kota
Jenis Kelamin Jumlah
Penduduk per
Kab/Kota
Laki-Laki Perempuan
1. Bulungan 72.077 64.542 136.619
2. Malinau 42.260 37.643 79.903
3. Nunukan 94.140 84.835 178.975
4. Tana Tidung 12.773 11.417 24.190
5. Tarakan 118.922 109.798 228.720
TOTAL 340.172 308.235 648.407
Provinsi Kalimantan Utara memiliki program Inovasi Pelayanan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sistem Pelayanan
Administrasi Kependudukan Wilayah Perbatasan = SIPELANDUKILAT) yang
melayani di wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Saat ini 97.5% penduduk
yang telah melakukan perekaman E-KTP. Sedangkan Kepemilikan KTP
Elektronik sudah 80% dari jumlah wajib KTP El 439.996 jiwa. Kendala yang
dihadapi dalam perekaman E-KTP antara lain karena letak geografis yang sulit
terjangkau dan minim infrastruktur (jaringan dan listrik). Perekaman E-KTP
bagi warga binaan dapat dilihat dalam tabel berikut:
Lapan Kelas II Kota Tarakan Lapas Kelas II Kab. Nunukan
Jumlah penghuni: 1.208 orang
Sudah direkam: 196 orang
Sisa: 1.012 orang
Jumlah penghuni: 1.005 orang
Sudah direkam: 200 orang
Sisa: 805 orang
Pada awal pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan
dengan serba kekurangan baik itu jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)
begitu pula ketersediaan sarana dan prasarana (kantor, peralatan, dan
alat tulis kantor), namun keterbatasan tersebut tidak
menghentikan/menghalangi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
untuk melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya. Penerimaan CPNS
tahun 2014 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan 300
formasi, tahun 2017 mendapatkan 500 formasi, serta tahun 2017
mendapatkan pegawai mutasi dari PNS se-Provinsi Kalimantan Utara
sebanyak 1.960 orang.
Pada tahun 2014 jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi Kalimantan Utara sangat kecil hanya berjumlah 2.3 triliun,
namun dengan jumlah APBD yang minim Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara tetap dapat membiayai gaji dan memberikan insentif
kepada guru, menyelenggarakan pelayanan rumah sakit, serta
melakukan kegiatan pembangunan (perumahan rakyat).
Pada tahun 2017 Indeks Prestasi Masyarakat (IPM) Provinsi Kalimantan
Utara mencapai nilai 69.84 berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS). IPM Provinsi Kalimantan Utara menempati urutan ke-2 setelah
Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai 75.12. IPM Provinsi Kalimantan
Utara masih di bawah IPM nasional namun Kota Tarakan, Kabupaten
Malinau, dan Kabupaten Bulungan memiliki nilai di atas rata-rata IPM
Provinsi Kalimantan Utara. Rata-rata lama sekolah di Provinsi
Kalimantan Utara pada tahun 2017 mencapai 8.62 tahun (setara SMP)
mendekati rata-rata lama sekolah nasional 8.8 tahun. Provinsi
Kalimantan Utara dapat melalui nilai rata-rata nasional dengan
meningkatkan nilai rata-rata lama sekolah di 4 kabupaten yaitu
Bulungan Malinau, Nunukan, dan Tanah Tidung. Pada tahun 2017
Indeks Gini Rasio (IGR) di Provinsi Kalimantan Utara memiliki nilai 0.313
(semakin mendekati angka 1 maka semakin besar kesenjangan
ekonomi masyarakat), angka tersebut lebih rendah dibandingkan IGR
nasional yang memiliki nilai 0.391. Pertumbuhan ekonomi Provinsi
Kalimantan Utara pada tahun 2017 sebesar 6.59% angka ini lebih besar
jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional hanya sebesar
5.07%. Sumber PDRB terbesar berasal dari sektor pertambangan
sebanyak 27.38% diikuti sektor agrikultur kehutanan dan perikanan
sebesar 16.32%. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara
berjalan dengan cepat, ke depan Provinsi Kalimantan Utara berencana
membangun industri pengolahan agar tidak bertumpu pada sektor
pertambangan dan penggalian. Permasalahan yang dapat mengganggu
gerak pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara salah satunya
adalah telatnya penetapan APBD di daerah yang berdampak pada
sektor ekonomi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan berbagai program
inovasi antara lain dengan melaksanakan program BSPS (Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya. Di 4 kabupaten dan 1 kota
menggunakan dana APBN dan APBD. Pada tahun 2016 sudah
dibangun 2.509 unit rumah, tahun 2017 1.878 unit rumah, dan tahun
22018 2.550 unit rumah. Program BSPS bertujuan untuk membantu
masyarakat menaikkan kepercayaan dirinya dengan memiliki rumah
yang layak huni agar masyarakat bersemangat dalam bekerja,
bersosialisasi, serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, ada pula
program Respons Kaltara sebagai penyebaran informasi publik dengan
jangkauan tertinggi sebanyak 93.367 viewers. Respon dari masyarakat
dijadikan umpan balik oleh Pemerintah Provinsi Kaltara untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Indeks reformasi birokrasi Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017
mendapat nilai CC. Namun, pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur masuk ke zona hijau dan mendapat penghargaan
sebagai penyelenggara pelayanan publik terbaik berdasarkan penilaian
Ombudsman RI.
Penerimaan CPNS Tahun 2014, 2017, dan 2018
5,922
12,300
4,754
300
500
500
8
77
56
292
423
444
- 5,000 10,000 15,000
2014
2017
2018
LULUS JADI PNS
FORMASI TIDAKTERISIFORMASI
Formasi CPNS Tahun 2018
No Daerah Jumlah
Formasi
Eks K2 Umum Cumlaude Disabilitas
1. Pemprov
Kaltara
500 0 490 5 5
2. Kota Tarakan
0 0 0 0 0
3. Kab. Bulungan
230 0 216 2 2
4. Kab. Malinau
230 3 227 0 0
5. Kab. Nunukan
237 0 233 2 2
6. Kab. TanaTidung
214 0 210 2 2
Jumlah 1.411 3 1.376 11 11
Inovasi Pelayanan Publik
No. Nama
Daerah
Inovasi Tahun Unit
Inovasi
Ket
1. Provinsi Kaltara Tidak mengikuti SINOVIK
Kasubbag inovasi (terbentuk 2017)
2. Kota Tarakan Kartu Nelayan berbasis elektronik
2015 Dinas Kelautan & Perikanan
Tidak masuk TOP 99
3. Kab. Nunukan Sistem Administrasi Surat Perjalanan DInas (SI SUPER)
Jumlah 5.349 4.134.236.751 5.349 100 2.790.507.650 67,50
Pencapaian Fisik dan Keuangan Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2018
Unit Kerja
Target Realisasi
Sertipikat Keuangan Sertipikat Keuangan %
6 Kantor Pertanahan
Kabupaten dilingkungan
Kanwil BPN Kaltim
10.000 7.728.990.000 10.000 5.331.683.350 68,98
Rekap Pencapaian Fisik dan Keuangan Kegiatan Redistribusi Tanah
Dilingkungan Kanwil BPN Kaltim Tahun 2018
Target Fisik dan Keuangan Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2019
REDISTRIBUSI TANAH
No. Kantor Pertanahan
Kab/Kota
Target
Sertipikat Keuangan
1 Bulungan 800 618.959.200
2 Nunukan 4.000 3.094.796.000
3 Malinau - -
4 Tarakan - -
Total 4.800 3.713.755.200
Lanjutan…
Unit Kerja
Target
Sertipikat Keuangan
7 Kantor Pertanahan Kabupaten
dilingkungan Kanwil BPN Kaltim
30.000 23.210.970.000
Target Fisik dan Keuangan Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2019
1. Pembentukan Sekretariat PTSL di Kanwil, Kantah danKantor Desa / Kelurahan.
2. Sosialisasi kepada masyarakat, tokoh masyarakat, aparaturKecamatan / Desa / Kelurahan baik oleh Kanwil dan Kantahmaupun bersama-sama dengan PemerintahProvinsi/Pemerintah Kabupaten / Kota dan Forkompimda.
3. Pemasangan spanduk pada Kanwil, Kantah, KantorKecamatan, Kantor Desa / Kelurahan dan lokasi-lokasistrategis termasuk publikasi di Media (TV, Radio, dan MediaSosial) yang berisikan antara lain manfaat dan himbauankepada masyarakat untuk pro aktif dalam penyampaianpuldadis, fisik dan pemasangan patok.
4. Pembuatan dan pembagian brosur terkait persyaratan,waktu, pembiayaan dan penyelesaiannya.
5. Talk Show di RRI Samarinda dan TV.
B. BENTUK SOSIALISASI PROGRAM PTSL
Ketersediaan Sumber Daya Manusia
C. KETERSEDIAAN JURU UKUR, SURVEYOR DAN KERJASAMA DENGAN BLK
No.
Unit Kerja
(Kanwil/Kantah)
SDM
Jumlah
ASN
Tenaga
Ukur
Non
Tenaga Ukur PTT
Surveyor
SKB ASKB
1 Kab. Bulungan 19 4 15 24 -
2 Kab. Nunukan 19 5 14 19 - -
3 Kota Tarakan 22 5 17 25 - 1
4 Kab.Malinau 17 5 12 14 - -
Jumlah 77 19 58 82 - 1
Kerjasama Dengan Balai Latihan Kerja (BLK)/Perguruan TinggiTelah melakukan kerjasama dengan Politeknik Pertanian Samarinda dalam bentuk MoU dalam
rangka penyiapan tenaga juru ukur untuk membantu kegiatan pengukuran PTSL
Unit Kerja
SDM
Jumlah
ASN
Tenaga
UkurNon
Tenaga UkurPTT
Surveyor
SKB ASKB
Kanwil dan Kantor Pertanahan di
Lingkungan Kanwil BPN Kaltim
374 73 301 419 33 115
Rekap Ketersediaan Sumber Daya Manusia Dilingkungan Kanwil BPN Kaltim
Ketersediaan Alat Ukur dan Pendukungnya
NO Unit KerjaTheodolite
/ TSGPS
GPS
GeodetikCors Komputer Printer
Mesin
KetikPloter Scanner Genset AC
1 Kab. Bulungan 8 1 2 - 32 16 5 - 1 - 7
2 Kab. Nunukan 3 3 2 1 38 27 5 - 2 - 13
3 Kota Tarakan 5 3 2 - 40 43 - 1 2 - 9
4 Kab.Malinau 1 1 2 - 5 5 1 - 1 1 7
Jumlah 17 8 8 1 115 91 11 1 6 1 36
D. KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
Unit KerjaTheodolite
/ TSGPS
GPS
GeodetikCors Komputer Printer
Mesin
KetikPloter Scanner Genset AC
Kantor Pertanahan
dilingkungan Kanwil
BPN Kaltim
87 111 257 4 522 460 66 14 36 10 213
Rekap Ketersediaan Alat Ukur dan PendukungnyaDilingkungan Kanwil BPN Kaltim
q Permen ATR/KBPN No. 6/2018 pasal 33 :
1. BPN tetap menerbitkan sertipikat Hak Atas Tanahterhadap masyarakat yang belum mampu membayarBPHTB;
2. Membuat Surat Pernyataan BPHTB terhutang bagimasyarakat yang belum mampu membayar BPHTB;
3. Terhadap adanya BPHTB terhutang, dicatatkan padaBuku Tanah dan Sertipikat sebagai BPHTB terhutang.
q Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untukmemberikan keringanan pembayaran BPHTB terhadapprogram PTSL dalam bentuk pengurangan Nilai PerolehanObyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
E. KEBIJAKAN PEMBAYARAN BPHTB PROGRAM PTSL
Ketersediaan Tanah dan Kantor
D. KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
No. Unit Kerja Tanah
(M2)
Kantor
(M2)
Keterangan
1 Kantah Kab. Bulungan 2.216 496 Aset Kementerian ATR/BPN
2 Kantah Kota Tarakan - - Tanah dan Kantor merupakan aset Pemkot (Pinjam Pakai)
3 Kantah Kab. Nunukan 2.200 300 Aset Kementerian ATR/BPN
4 Kantah Kab. Malinau 2.500 725 Aset Kementerian ATR/BPN