LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2018-2019 KE PROVINSI JAWA TIMUR TANGGAL 29 April – 02 MEI 2019 SEKRETARIAT KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 2019
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2018-2019 KE PROVINSI JAWA TIMUR
TANGGAL 29 April – 02 MEI 2019
SEKRETARIAT KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 2019
A. Latar Belakang
Sampah, terutama sampah plastik telah banyak mencemari lingkungan.
Indonesia adalah penghasil sampah plastic nomor 2 terbesar di dunia. Berdasarkan
informasi yang didalami oleh Komisi VII DPR RI, Provinsi Jawa Timur termasuk
daerah penghasil sampah plastik yang cukup banyak dan berada di ambang toleransi
atau kritis. Per tahun, Jawa Timur menghasilkan 1,2 juta ton sampah plastik.
Selain sampah plastik, Jawa Timur juga menghadapi persoalan pengelolaan
limbah B3. Ada limba zona penimbunan limbah B3 di Jawa Timur. Zona I meliputi
kawasan militer di Kawasan AURI Raci Pasuruan, Kawasan Lapangan Tembak Bumi
Marinir, Karang Pilang dan AURI Surabaya. Zona 2 pemukiman Baru. Beberapa lahan
kavling baru di Kabupaten Sidoarjo menggunakan limbah B3 menjadi media urug
pondasi atau penguat tanah. Zona 3 bekas Galian C : Bekas galian C di beberapa
lokasi di Paciran Lamongan dan Kecamatan Wringinanom digunakan sebagai lokasi
timbunan Limbah B3. Zona 4 Lakardowo : terdapat 6 Dusun di dua Wilayah desa di
kecamatan Jetis yang terkontaminasi oleh Limbah B3, selain jaraknya yang dekat
dengan PT PRIA di beberapa rumah warga juga menggunakan limbah B3 sebagai
media urug seperti yang terjadi di Dusun Kedungpalang, Dusun Sumber Wuluh,
Sambigembol, Lakardowo dan dusun Greol, terdapat 50 Lokasi timbunan di lahan
warga. Zona 5 Sumobito-Kesamben (dua kecamatan di Kabupaten Jombang)
terdapat 20 Desa yang menjadikan abu aluminium sebagai media pengguat tanggul,
penguat jalan, pondasi dan penguat sarana pengairan irigasi.
Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) jenis limbah aluminium diduga
ditimbun di kawasan militer. Kawasan militer yang dimaksud adalah di Kawasan AURI
Raci Pasuruan, Kawasan Lapangan Tembak Bumi Marinir Karangpilang dan AURI
Kenjeran Surabaya. Limbah B3 ditimbun di lokasi kawasan militer karena tidak
adanya sarana pengolahan limbah yang memadai di Jawa Timur, satu-satunya lokasi
legal di Indonesia untuk menimbun limbah B3 berlokasi di Ciulengsi Bogor, untuk
mengangkut limbah ke Cileungsi membutuhkan biaya relatif tinggi.
Di Jawa Timur, terdapat delapan industri daur ulang kertas yang mengimpor
bahan baku dari luar negeri. Pabrik tersebar di Mojokerto, Surabaya, Gresik, Sidoarjo,
Nganjuk dan Malang. Diduga dalam container bahan baku kertas disisipkan sampah
plastic. Sampah plastik impor ini disembunyikan dalam tumpukan kertas.
Volume sampah plastik mencapai 60% dari dibanding sampah kertas. Dalam
sebulan sekitar 9.000-an kontainer sampah impor masuk Jawa Timur. Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebenarnya telah melarang impor sampah plastic.
Namun diduga karena kurang memadainya pengawasan maka terjadi kebocoran
impor sampah plastik.
Mengacu Kepada PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan beracun yang mengamanatkantkan bahwa Pemanfaatan, Pengolahan
dan Pengangkutan harus mendapatkan izin menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Amanat ini belum disertai dengan kesiapan Infrastruktur pendukung
berupa ketersediaan dan kesiapan sumberdaya manusia di KLHK yang berujung pada
lemahnya pengawasan, minim penguasaan teknologi, keluhan sulitnya pengurusan
ijin pemanfaatan, penimbunan, pengangkutan dan pengelolaan Limbah B3.
Selain persoalan limbah B3, Provinsi Jawa Timur juga menghadapi persoalan
ketersediaan sumber daya air yang berkualitas. Mengkutip hasil laporan Indeks
Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur di tahun 2016, Indeks
kualitas air di Jawa Timur yang pada tahun 2015 tercatat pada angka 52,51,
mengalami penurunan kualitas menjadi 50,75 pada tahun 2016 atau berada pada
status “Sangat Kurang”. Sedangkan Indeks kualitas air di wilayah sungai strategis
nasional yaitu Wilayah Sungai Brantas yang pada tahun 2015 tercatat sebesar 49,17,
pada tahun 2016 turun menjadi 47,68. Sedangan kualitas di wilayah sungai Bengawan
Solo sebesar 48,75. Kedua sungai strategis nasional ini berada dalam kondisi
“Waspada”. Pada tahun 2017 indeks kualitas sumber daya air sudah mengalami
peningktan menjadi 52,77.
Kondisi eksisting kualitas air sungai di Jawa Timur menunjukan konsentrasi
BOD sebesar 87,4 %, Total Coli sebesar 49 %, Coli tinja 55,98 %, COD sebesar 7,2%,
TSS sebesar 65% di lokasi pantau cenderung jauh melebihi baku mutu kualitas air
sungai kelas II berdasarkan hasil pemantauan kualitas air terpadu yang dilakukan
oleh BLH Provinsi Jawa Timur, Perum Jasa Tirta, Dinas Pengairan Provinsi Jawa
Timur maupun BLH Kabupaten/Kota.
Penurunan kualitas air di Jawa Timur ini merupakan sebab langsung dari krisis
lingkungan hidup yang terjadi, baik di wilayah hulu maupun hilirnya. Di kawasan hulu
seperti di Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu) misalnya, data
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menemukan bahwa kerusakan
lingkungan di wilayah ini telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Konfigurasi
titikmata air dan kebutuhan mata air di Malang Raya menunjukkan kecenderungan
kritis. Kabupaten Malang misalnya, memiliki 873 sumber air dengan debit airnya
bervariatif antara 1 liter perdetik – 4 ribu liter perdetik. Tahun 2008 tercatat sepertiga
dari sumber air yang ada mengalami penurunan debit air. Sementara itu, untuk
keberadaan sumber mata air di kota Batu, dari sebelumnya tercatat ada 111 titik kini
telah mengalami kemerosotan. Dari 57 titik sumber air yang berada di Kecamatan
Bumiaji, saat ini tinggal 28 titik. Sedangkan di Kecamatan Batu, dari 32 sumber air,
kini tinggal 15 titik. Sementara itu sumber air di Kecamatan Junrejo, dari 22 titik
sumber mata air, kini tersisa 15 titik.
Beberapa waktu yang lalu Provinsi Jawa Timur membuka lelang proyek
pertambangan di sejumlah daerah potensi tambang di Jawa Timur yang saat ini dalam
proses perizinan. Sejumlah daerah memiliki potensi tambang dengan kandungan
mineral seperti emas, perak, mangan, tembaga dan pasir besi tersebut di antaranya
adalah Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Trenggalek, Pacitan, Tulungagung,
dan Blitar.
Permasalahan di sektor pertambangan yang dihadapi Jawa Timur adalah pada
aspek pengawasan. Data yang dihimpun melalui Koordinasi-Supervisi Komisi
Pemberantasan Korupsi (Korsup KPK) untuk Pertambangan Mineral dan Batubara
menyebutkan luasan lahan pertambangan di Jawa Timur, pada tahun pada 2012
tercatat seluas 86.904 hektar namun pada tahun 2016 meningkat menjadi 551.649
hektar atau naik hingga 535 persen. Sementara tenaga inspektur tambang (IT) dan
pejabat pengawas yang mengawasi pemengang Izin Usaha Pertambangan (IUP)
sangat terbatas. Saat ini Jatim baru memiliki 11 inspektur tambang dan belum memiliki
pejabat pengawas sehingga kegiatan pembinaan dan pengawasan kurang optimal.
Kegiatan pertambangan yang kurang terawasi sedikit banyak berkontribusi bagi
terbentuknya lahan kritis seperti di kabupaten Pacitan, kabupaten Trenggalek,
kabupaten Lumajang dan kabupaten Bondowoso.
Saat ini di Jawa Timur beroperasi sejumlah perusahaan tambang yang
melakukan penambangan emas diantaranya PT Sumber Mineral Nusantara (SMN),
dengan wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP) seluas 20.000 Ha menambang
emas di wilayah Trenggalek. Rencananya akan mulai berproduksi tahun ini. Di Jember
kawasan pertambangan emas dengan luasan wilayah usaha izin pertambangan 4.023
hektar ada di blok Silo, namun mendapat tentangan dari masyarakat yang akhirnya
untuk sementara waktu dihentikan. Di Banyuwangi, lahan tambang Tumpang Pitu
telah dikelola oleh PT Bumi Suksesindo (BSI), anak usaha PT Merdeka Copper Gold
Tbk.
Hilirisasi produk mineral adalah komitmen Pemerintah untuk meningkatkan
nilai tambah sektor mineral dan batubara. Evaluasi progress pembangunan smelter
sangat penting. Pembangunan smelter merupakan salah satu syarat yang harus
dipenuhi perusahaan pertambangan untuk bisa mendapatkan izin ekspor konsentrat.
PT Freeport Indonesia berkomitmen membangun smelter di Gresik. Rencana
pembangunan sudah cukup lama, pihak Freeport menyebutkan investasi untuk
pembangunan smelter mencapai US$ 2,6 Miliar atau setara dengan RP 36,4 triliun
dengan asumsi kurs US$ terhadap Rupiah Rp 14.000. Berdasarkan informasi yang
didalami oleh Komisi VII DPR RI bahwa pembangunan smelter Freeport di Gresik
telah mencapai 97% dari target yang ditetapkan selama enam bulan terakhir yaitu
4,01%.. Saat ini PT Freeport Indonesia tengah mempersiapkan pemadatan tanah,
sewa tanah, dan Amendemen Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
Adapun smelter Freeport akan dibangun di Java Integrated Industrial and Port Estate
(JIIPE), Gresik, Jawa Timur.
Seiring dengan kemajuan pembangunan smelter, Kementerian ESDM
mengeluarkan rekomendasi ekspor konsentrat tembaga untuk Freeport sebesar
198.282 wet ton. Rekomendasi tersebut untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor
(SPE) dari Kementerian Perdagangan. SPE Freeport telah habis masa berlaku pada
15 Februari 2019.
Untuk melihat secara langsung konsistesi PT Freeport dalam berkomitmen
membangun smelter maka Komisi VII mengagendakan kunjungan kerja pada masa
reses ini melihat langsung progres pembangunan smelter.
Jawa Timur saat ini menjadi penghasil minyak dan gas yang cukup penting.
Jawa Timur menduduki posisi peringkat ke-3 (tiga) sebagai daerah penghasil
pertambangan migas setelah Riau dan Kalimantan Timur. Di wilayah Jawa Timur
terdapat 39 blok migas, yang berstatus produksi sebanyak 13 (tiga belas) wilayah
kerja, status eksplorasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) wilayah kerja dan status
pengembangan sebanyak 3 (tiga) wilayah kerja. Lapangan minyak di Jawa Timur
masih mampu menyumbang 30 persen dari 800 ribu Barrel of Day (BoD) kebutuhan
nasional.
Selain itu di perut bumi Jawa Timur terkandung sekitar 4,66 Trillions of
Standard Cubic Feet of gas (TSCF) sedangkan gas yang sudah di ekploitasi sekitar
628,66 MMCFD. Cadangan gas di Jawa Timur diperkirakan cukup hingga 20 tahun
lagi. Lapangan gas lepas pantai yang ada di Jaswa Timur saat ini dikelola Kangean
Energy Indonesia dan Husky CNOOC Madura Limited (HCML) dan Petronas.
Jawa Timur adalah satu-satunya daerah yang sudah memiliki jaringan gas
yang terkoneksi, namun kebutuhan gas untuk industry yang terus meningkat
mengakibatkan para pelaku industri masih mengalami kesulitan mendapatkan
pasokan gas. PT PGN Tbk sebagai pelaku utama bisnis gas tidak mampu memenuhi
permintaan gas dari para pelaku industri karena keterbatasan pasokan. Sebab PT
PGN Tbk hanya melayani kebutuhan konsumen berdasarkan kemampuan pasokan
gas dari blok migas dari daerah sekitarnya yang merupakan kewenangan dan
tanggung jawab pemerintah.
Para pelaku Industri khususnya di Kabupaten Sidoarjo kerap menghadapi
masalah akibat kondisi kekurangan pasokan gas bumi. PT PGN Tbk mendapat
pasokan gas dari beberapa blok migas PHE West Madura Offshore, Keangean
Energy Indonesia, Husky CNOOC Madura dan lainnya, yang sudah berproduksi
sekitar 597.42 MMSCFD dan blok migas tertunda produksinya seperti lapangan
Jambaran Tiung Biru 171 MMSCFD karena persoalan lisensi tehnologi yang berubah.
Pelanggan PT PGN Tbk saat ini untuk seluruh wilayah Jawa Timur sekitar
53.956. pelanggan. Untuk area Surabaya, total jumlah pelanggan mencapai 42.699
pelanggan, yang terdiri dari 42.351 pelanggan Rumah Tangga (RT), 132 Pelanggan
Kecil (PK), 216 pelanggan Komersial dan Industri. Total penyaluran gas bumi PGN
pada Maret 2018 di seluruh wilayah Jawa Timur telah tercatat mencapai 118.591.490
m3 atau sekitar 4.291.300 million metric british thermal unit (MMBTU). Untuk Area
Surabaya mencapai 48.572.009 m3 atau sekitar 1.775.019 MMBTU, Area Sidoarjo
mencapai 44.641.449 m3 atau sekitar 1.576.536 MMBTU dan Area Pasuruan sebesar
25.378.032 m3 atau sekitar 939.745 MMBTU.
Selain untuk melayani kebutuhan industry dan komersil, gas alam juga
diarahkan untuk kebutuhan rumahtangga. Saat ini di Jawa Timur jaringan gas sudah
dibangun di Surabaya, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Pasuruan dengan jumlah total
jaringan gas yang ada di Jawa Timur sebanyak 65.961 sambungan rumahtangga.
Kelistrikan di Jawa Timur termasuk salah satu yang terbaik di Indonesia, namun
beberapa waktu yang lalu terjadi gangguan listrik yang sagat luar biasa. Pemadaman
listrik terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur meliputi Madiun, Caruban, Ngawi,
Magetan, Ponorogo, Trenggalek hingga Pacitan. Penyebabnya transmisi 150 KV dari
Kediri ke Manisrejo (Madiun) terkena sambaran petir yang mengakibatkan isolator
pada dua tower pecah sehingga aliran listrik ke gardu induk 70 KV yang diambil dari
GI 150 KV Manisrejo tidak bisa beroperasi. Untuk itu diperlukan mitigasi plan guna
mengantisipasi peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi.
Dalam upaya memelihara keandalan kelistrikan di Jawa Timur sedang
dibangun PLTGU Gresik dengan kapasitas 800 MW. PJB akan menjadi pemilik
saham mayoritas, yaitu 51%, sedangkan Marubeni telah sepakat mendapat
penawaran sebesar 49%. Selain itu, perseroan menawarkan skema seluruh
pendanaan PLTGU Jawa 3 ditanggung oleh Marubeni. Berdasarkan informasi yang
diperoleh Komisi VII DPR RI pasokan gas untuk kebutuhan PLTGU Jawa 3 berasal
dari Lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB), Blok Cepu yang dioperatori oleh PT
Pertamina EP Cepu, anak perusahaan PT Pertamina (Persero).
Dalam perjanjian jual beli gas (PJBG) antara PLN dan PT Pertamina (Persero),
harga gas ditetapkan senilai US$7,6 per MMBtu selama masa kontrak 30 tahun. PLN
sebenarnya mendapatkan jatah alokasi gas dari JTB sebesar 100 juta kaki kubik per
hari (MMSCFD). Namun, untuk kebutuhan gas di PLTGU Jawa 3 hanya sekitar 80
MMSCFD.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018—2027,
proyek PLTGU Jawa 3 dijadwalkan beroperasi secara komersial atau commercial on
date (COD) pada 2021. Pembangkit tersebut akan terdiri dari dua unit dengan masing-
masing kapasitas sebesar 600 MW dan 200 MW.
PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur memproyeksikan di tahun 2019
penjualan listrik mampu naik sekitar 6,97 persen dibanding tahun 2018. Untuk
mencapai target tersebut Program Super Power akan diperpanjang. Program tersebut
merupakan program yang menawarkan 9 paket produk unggulan bagi pelanggan
maupun calon pelanggan.
Saat ini PLN Jawa Timur mengirimkan pasokan listrik ke Jawa Tengah dan Bali
sebesar 727 MW. Cadangan daya yang dimiliki PLN Jawa Timur ada pada kisaran
2.400 MW. Dalam upaya perluasan akses kelistrikan PLN akan menggratiskan
pemasangan sambungan listrik sebanyak 128.098 sambungan di Jawa Timur.
Penggratisan pasang baru PLN ini khusus untuk masyarakat miskin atau tidak
mampu. Program ini ditujukan untjk 128.098 keluarga kurang mampu yang rumahnya
belum tersambung listrik PLN. Angka tersebut diperoleh berdasarkan data Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sampai akhir Maret
ditargetkan telah tersambung 5.000 warga miskin d wilayah Magetan, Madiun dan
Ngawi. Penyambungan listrik gratis ini dananya dipikul bersaa 35 BUMN yang akan
menanggung biaya penyambungan PLN Rp 1 juta tiap sambungan.
B. DASAR HUKUM
Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014
tentang Tata Tertib.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa
Persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019
C. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA
Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Jawa
Timur adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara langsung
perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi dan sumber daya
mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi.
Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut:
1. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor
energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi;
2. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi Jawa
Timur khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup
serta riset dan teknologi;
3. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh
masyarakat di daerah.
4. Secara khusus, fokus perhatian kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur pada
kesempatan ini pada sektor penyediaan energi dan tata kelola sumber daya
mineral.
B. WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN DAN AGENDA KEGIATAN
Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada tanggal 29
s/d 2 Mei 2019 dengan tujuan kunjungan ke Provinsi Jawa Timur. Sedangkan
agenda kegiatan Kunjungan Kerja adalah melakukan pertemuan dengan pihak
yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke lokasi, dengan agenda sebagai
berikut:
1. Pertemuan di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, yang dihadiri oleh:
a. Gubernur Provinsi Jawa Timur
b. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur
c. Kapolda Jawa Timur
d. Pangdam V Brawijaya
e. Eselon I Kementerian ESDM
f. Eselon I Kementeian LHK
g. Eselon I Kementerian Ristek & Dikti
h. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur
i. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur
j. Kepala LAPAN
k. Kepala LIPI
l. Kepala BPPT
m. Kepala BIG
n. Kepala Batan
o. Kepala BAPETEN
p. Direksi PT Pertamina (Persero)
q. Direksi PT PLN (Persero)
r. Direksi PT PGN Tbk
s. Kepala BPH Migas
t. Kepala SKK Migas
Dilanjutkan penyeraha beasiswa Kementerian Ristek & Dikti dan produk
LPNK secara simbolis.
2. Pertemuan dan Peninjauan Jaringan Gas Rumah Tangga Kecamatan Prajurit
Kulon, Kota Mojokerto didampingi oleh:
a. Direksi PT Pertamina (Persero)
b. Direksi PT PGN Tbk
c. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur
d. Jajaran Pemerintah Kota Mojokerto
e. Jajaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto
3. Pertemuan dengan Eselon I Kementerian ESDM , Eselon I Kementerian LHK,
Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, Direksi PT PLN (Persero), Direksi PT
PGN, TBk, KKKS Jawa Timur, Kepala Dinas ESDM Provnsi Jawa Timur.
4. Pertemuan dengan Direksi PJB Gresik dan peninjauan PLTGU Gresik dengan
didamping oleh
a. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM b. Direksi PT PLN (Persero) c. Direksi PT PGN (Tbk) d. Direksi PT Pertamina Persero
.
C. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN
Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Jawa
Timur adalah melihat langsung untuk memperoleh informasi terkait dengan bidang
Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup (LH), serta Riset dan
Teknologi (RISTEK) serta ketenagalistrikan.
Hasil kegiatan kunjungan Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi
rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI dengan
mitra terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan
anggaran.
D. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut:
1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi sekunder,
koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi kegiatan)
2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan
melihat langsung objek kunjungan.
3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta
rekomendasinya.
4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-rapat
Komisi VII DPR RI.
E. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN
Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan
representasi dari tiap-tiap fraksi, sebagai berikit:
No Nama No
Angg Fraksi Jabatan
1 H. Gus Irawan Pasaribu, SE,Ak, MM, Ca 327 P.Gerindra Ketua Tim
2 Ir. H.M. Ridwan Hisyam 286 P. Golkar WK. Tim
3 Syaikhul Islam Ali, Lc, M.Sos 63 PKB WK. Tim
4 Ir. Daryatmo Mardiyanto 221 PDIP Anggota
5 Adian Yunus Yusak Napitupulu 156 PDIP Anggota
6 Ivan Dolly Gultom 262 P. Golkar Anggota
7 Dr.Ir. H. Kardaya Warnika, DEA 350 p. Gerindra Anggota
8 Ramson Siagian 362 P. Gerindra Anggota
9 Bambang Haryadi, SE 367 P.Gerindra Anggota
10 H. Totok Daryanto, SE 489 PAN Anggota
11 H. Abdul Kadir Karding, S.Pi, MSi 55 PKB Anggota
12 Peggi Patricia Pattipi 83 PKB Anggota
13 H. Rofi Muncawar, Lc 116 PKS Anggota
14 Ir. H. Tifatul Sembiring 85 PKS Anggota
15 H. Abdul Halim, SH 533 PPP Anggota
16 Dr.Kurtubi, SE, M.Sp, MSc 26 Nasdem Anggota
17 Ferry Kase, SH 558 Hanura Anggota
18 Evita Waro 549 Hanura Anggota
BAB II
KUNJUNGAN LAPANGAN
2.1. Pertemuan di Kantor Gubernur Jawa Timur.
Pertemuan di Kantor Gubenur Jawa Timur Tim Kunjungan Kerja Komisi VII
Masa Reses Persidangan IV 2018 – 2019 diteria oleh Sekretaris Daerah Provinsi
Jawa Timur. Heru Tjahjono. Pertemuan ini diikut oleh: Tim Kunker Reses Komisi VII,
Pejabat Eselon I Kementerian ESDM, Pejabat Eselon I Kementerian LHK, Pejabat
Eselon I Kementerian Riste Dikti, Para Kepala LPNK yang berada di bawah koordnasi
Kementerian Ristek Dikti, Direksi PT Pertamina (Persero), Direksi PT PLN (Persero),
Direksi PT PGN, Tbk, Kepala BPH Migas, Kepala SKK Migas.
Dalam pertemuan ini dibahas berbagai isu-isu yang yang terkait dengan energi
dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, riset dan teknologi.
1. Bantuan Pemasangan Listrik untuk keluarga tidak mampu
Program Bantuan Pemasangan Listrik Gratis menyasar 128.098 keluarga
kurang mampu yang rumahnya belum tersambung listrik PLN. Angka tersebut
diperoleh berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K). Program ini melibatkan 35 BUMN yang akan menanggung biaya
penyambungan PLN Rp 1 juta tiap sambungan. Dari 35 BUMN yang terlibat dalam
program sambungan listrik gratis ini yakni BNI, BRI, Pertamina, Bank Mandiri, Telkom,
Angkasa Pura II, Pelindo II, BTN, Pupuk Indonesia, Wijaya Karya, PT PP, PGN,
Waskita Karya, Pegadaian, PTPN III, Antam, Jasa Marga.
Penyambungan listrik gratis untuk keluarga tidak mampu juga diprioritaskan
untuk kawasan-kawasan yang rasio elektrifkasinya masih berada di zona merah dan
hitam terutama di kabupaten Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Bangkalan,
Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
2. Pembangunan Pusat Pengolah Sampah dan Limbah Industri B3 (PPSLI B3
Pembangunan Pusat Pengolah Sampah dan Limbah Industri B3 (PPSLI B3) di
desa Cendoro, Kecamatan Damar Blandong, Kabupaten Mojokerto, PPSLI dibangun
di atas tanah Perhutani seluas 50 hektare. Kawasan tersebut dinilai memenuhi
persyaratan untuk mendirikan pabrik pengolah limbah B3.
Pembangunnya sendiri dilakukan secara bertahap, di tahap pertama
pembangunan akan dilakukan pada 2019-2020 dengan memanfaatkan tanah seluas
5 hektare terlebih dahulu. Pembangunan PPSLI B£ ini sebagai respon atas
pertumbuhan industri di Jawa Timur yang terus meningkat hingga 7,53 persen setiap
tahunnya. Jumlah industri di Jawa Timur saat itu sudah mencapai 813.140 unit.
Sementara di Jawa Timur belum memiliki PPSLI B3. Industri di Jawa Timur yang
menghasilkan limbah B3 sebanyak 218 industri dan berpotensi menghasilkan limbah
sebanyak 49 juta ton pertahun.
Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur menyebutkan j potensi limbah pertahun mencapai 177 juta ton. Dari 177 juta
ton limbah yang sudah dikelola baru 35 persen atau sekitar 60 juta ton limbah.
Sehingga, masih ada sekitar 110 juta ton yg perlu penangganan. Pembangunan
PPSLI B3 di Cendoro ini mendapatkan penolakan oleh sebagian warga.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjelaskan tentang
pentingnya sosialisasi dalam tata kelola limbah. Sosialisasi pembangunan pabrik
Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Industri B3 (PPSLI) di Desa Cendoro,
Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ke masyarakat cukup penting.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah i melakukan sosialisasi kepada warga pada 10
September 2017. Saat itu Pemprov Jatim mengumpulkan 60 orang warga dan 10
orang dari unsur Pemerintah Desa dan BPD Cendoro. Masyarakat di sekitar desa
Cendoro ada yang tidak setuju dengan pembangunan pabrik PPSLI B3, Dinas
LIngkungan Hidup Provinsi Jawa Timur menyikapinya protes tersebut sebagai input
untuk membuat kajian sosial.
Jarak pemasangan patok tapal batas untuk pembangunan pabrik PPSLI B3
sudah sesuai dengan aturan yang ada, yakni 500 meter. Meski jarak patok antara
pemukiman warga kali ini hampir 1 km. Nantinya limbah yang akan diolah di pabrik
tersebut dapat diolah kembali dan diharapkan bisa dimanfaatkan kembali. di Jawa
timur sangat kekurangan tempat untuk pengolahan limbah. Sehingga sesuai dengan
kajian dan penelitian tim ahli lokasi tersebut dinilai sangat strategis ditambah jauh dari
lingkungan masyarakat. Pihaknya akan melakukan sosialisasi dan pendekatan ke
warga.
Sebagai tindak lanjut, Pihak Pemprov Jawa Timur kini sedang mengajukan proses
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ke Kementerian LHK RI. Setelah
AMDAL selesai barulah mengajukan perizinan.
Jawa Timur juga menghadapi persoalan limbah plastik. Indikasi impor sampah
plastik ini ditemukan secara nyata di beberapa daerah, seperti Gresik, Jawa Timur.
Di daerah ini, ditemukan beberapa bentuk sampah, seperti serpihan plastik bercampur
kertas yang tidak bisa didaur ulang, yang biasanya digunakan untuk bakar tahu atau
bahan bakar lainnya, serta sampah plastik, yang bentuknya beragam berupa jenis
botol, sachet, kemasan makanan, personal care, serta produk rumah tangga.
Maraknya sampah plastik di Jawa Timur karena ada beberapa pabrik plastik
mengubah bahan baku virgin plastic dengan sampah plastik impor. Kebutuhan bahan
baku plastik nasional 5,6 juta ton, bahan baku plastik virgin bisa terpenuhi 2,3 juta ton,
impor 1,6 juta ton. Jadi, masih perlu sisa (skrap, reja) plastik impor sebagai bahan
baku industri plastik. Skrab plastik yang tak bisa didaur ulang jadi bahan bakar batu
kapur dan batu bata. Pembakaran plastik menghasilkan asap hitam yang
mengandung dioksin.
Berdasarkan Proyeksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
diperkirakan pada tahun 2025 sampah plastic mencapai 25% dari total sampah yang
dihasilkan. Pemakaian plastik diperkirakan akan terus meningkat. Dalam Kebijakan
dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017), tahun 2018 ini
diperkirakan jumlah sampah mencapai 66,5 juta ton dan pada tahun 2025 akan
mencapai 70,8 juta ton. Ini dengan perkiraan setiap orang menghasilkan 0,7 kilogram
sampah per hari.
Pengurangan volume sampah plastik dapat dilakukan, salah satu cara yang efektif
adalah dengan menggerakkan partisipasi masyarakat. Kota Surabaya, Jawa Timur
telah membuktikannya. Ini membuat TPA Benowo yang pada 2014 menjadi sasaran
1.441,62 ton sampah menjadi 1.439,43 ton (2015), 1.433 ton (2016), dan 1.417 ton
(2017). Padahal jumlah penduduk selalu bertambah dari 3 juta jiwa pada 2014 menjadi
3,21 juta (2015), 3,3 juta (2016), dan 3.34 juta jiwa (2017).
Pada akhir April 2019 sebuah LSM (Ecoton) di Jawa Timur menyoroti dugaan
penyelundupan sampah plastik dari Australia ke Indonesia dan diduga mencemari
mencemari Kali Brantas, Jawa Timur. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) masih belum mendapatkan laporan terkait adanya penyelundupan sampah
dari Australia. Sampah plastik Australia disebut diselundupkan lewat impor kertas
bekas. Kertas bekas ini diimpor dalam rangka kegiatan industri di Indonesia. Ecoton
menyebut impor kertas bekas dari Australia ke Indonesia mencapai 52 ribu ton, tapi
30% dari jumlah itu ternyata sampah plastik. Sampah itu mencemari lingkungan Kali
Brantas, Jawa Timur.
Di Indonesia telah ada regulasi yang mengatur tentang sampah impor yaitu UU
Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan peraturan Kemendag
Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang impor limbah non bahan berbahaya dan
beracun.
Dalam pertemuan di Kantor Gubernur Jawa Timur, anggota tim Kunjungan Kerja
Masa Reses, Tifatul Sembiring berpendapat perlunya pihak Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Timur untuk
mendata volume impor kertas bekas dan siapa pelakunya, serta menyelidiki lebih
lanjut tentang limbah plastic yang disisipkan pada kertas bekas impor. Sedangkan
Ketua Tim Kunjungan Kerja Masa Reses ke Provinsi Jawa Timur, Ridwan Hisyam
menyatakan perlunya tindak lanjut dengan melakukan kunjungan spesifik untuk
menyelidiki persoalan limbah plastik.
Tim Kunker reses Komisi VII DPR RI ke Jawa Timur berdiskusi dengan mitra membahas
Isu-isu yang berkaitan dengan ESDM, Lingkungan Hidup dan Ristek
2.2. Pertemuan dan Peninjauan Jarigan Gas Rumah Tangga di Kecamatan
Prajurit Kulon, Kota Mojokerto
Peran gas bumi menjadi semakin penting sebagai sumber energi bersih dan
murah. Di Provinsi Jawa Timur pemanfaatan gas bumi sebagian besar untuk
kepentingan industry dan kelisrtrikan. Sektor kelistrikan yang memanfaatkan gas
bumi adalah PLN Gresik, PLTU Grati, PLTGU Pasuruan. Untuk industry pemakai
terbesar adalah Petrokimia Gresik mencapai 27%, sedangkan PGN yang
melayani kebutuhan industri, komersil, dan rumah tangga mencapai 26%.
Pelanggan gas yang dilayani oleh PT PGN Tbk di Jawa Timur pada tahun
2018 tediri dari 692 pelanggan Industri dan komersil, 130 BPTUD Niaga gas
bumi, 65.846 sambungan rumah tangga, dan 1.300 km jaringan pipa. Pemakaian
pelanggan gas sektor industry didominasi oleh sektor industry makanan, disusul
industry keramik, kimia, logam dasar, kaca, CNG, dan kertas.
Pemakaian Pelanggan Per Sektor Industri
Permasalahan yang dihadapi oleh PT PGN Tbk dalam memasok gas bumi
adalah pada ketidakpastian pasar untuk menyerap gas. Ini terjadi pada era tahun
2010 sampai dengan 2014, gas dari PT PGN Tbk tidak termanfaatkan oleh
pasar, terjadi surplus terutama pada kurun 2012 sampai dengan 2014.
Sebaliknya pada era 2015 sampai dengan 2018 terjadi gap antara Pasok
terkontrak dengan realisasi pasok, kemampuan pasokan PT PGN Tbk menurun
sehingga terjadi kelangkaan gas.
Neraca gas PT PGN Tbk untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk
periode 2018 sampai dengan 2037 diproyeksikan terjadi kekurangan pasokan
gas.
History Pasokan Gas PT PGN ke Pelanggan dari tahun 2010 sampai dengan 2018
Ketidakstabilan Pasokan menjadi masalah bagi PGN
Neraca Gas Jawa Tengah dan Jawa Timur 2019 – 2037, Perlu ada pasokan gas baru
Agar mampu memenuh permintaan.
Solusi yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan pasokan gas ada tiga tahap
yang harus dilakukan. Tahap pertama adalah solusi jangka pendek regasifikasi. Ini
dilakukan dengan pembangunan terminal penerimaanLNG menggunakan FSU dan
membuat fasilias regasifkasi untuk memenuhi kebutuhan 30 MMSCFD. Solusi jangka
menengah atau yang dikenal dengan Tahap kedua adalah pembangunan LNG Filling
Station. Pembangunan Terminal Pengisian LNG skala kecil (Iso Tank 20 feet - 40 feet
container) untuk distribusi LNG di luar sistem pipa PGN, sebesar 10 MSCFD. Tahap
ketiga adalah gasifikasi jangka panjang. Ini dilakukan dengan pembangunan tanki
permanen untuk memenuhi demand PT PGN Tbk di Jawa Timur ± 180 MSCFD
(perkiraaan kebutuhan tahun 2023), dan dapat berkembang untuk pemenuhan
kebutuhan gas di Jawa Timur sebesar 600 MSCFD.
Untuk jaringan gas rumah tangga, PT PGN Tbk mendapat penugasan dari
Pemerintah untuk membangun jaringan gas (jargas) rumahtangga satu juta
sambungan per tahun mulai 2019. Proyek ini telah mendapat payung hukum dengan
diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan
Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi
Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil tanggal 23 Januari 2019. Penetapan ini
dengan pertimbangan bahwa sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang
strategis dan sangat penting bagi hajat hidup rakyat banyak dalam rangka
mewujudkan ketahanan energi nasional sehingga harus dikuasai negara dan
dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, dalam
menjamin ketahanan energi nasional dan mempercepat terwujudnya diversilikasi
energi serta mendorong terwujudnya penyediaan energi secara mandiri, diperlukan
percepatan penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga dan
pelanggan kecil. Peraturan Presiden ini merupakan pedoman dalam penyediaan dan
pendistribusian gas bumi sebagai bahan bakar melalui jargas untuk percepatan
program diversifikasi energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional.
Proyek jargas dengan target satu juta pelanggan per tahun rencananya akan
sampai tahun 2025. Jaringan gas rumahtangga yang sudah berhasil dibangun dari
tahun 2009 sampai dengan 2018 sebanyak 325.852 sambungan gas rumahtangga.
Untuk Provinsi Jawa Timur saat ini sudah ada 65.846 sambungan gas rumahtangga
yang terdistribusi di beberapa lokasi. Surabaya 26.900 srt, Mojokerto 27.544 srt,
Pasuruan Probolinggo 11.402 srt.
Kota Mojokerto untuk tahun 2019 mendapat jatah 4.000 sambungan gas
rumahtangga. Masih ada sekitar 31.000 rumahtangga yang menunggu untuk
mendapatkan jaringan gas. Dari jumlah 4.000 Sambungan Rumatangga (SR)
tersebut tersebar di 8 kelurahan. Di antaranya, Kelurahan Magersari, Gedongan,
Balongsari, Kedundung, Purwotengah, Jagalan, Sentanan, dan Mentikan. Menurut
Walikota Mojokerto Ika Puspitasari menilai bahwa penggunaan jargas mampu
menghemat pengeluaran rumah tangga mencapai kisaran 30-35 persen per bulan,
dibanding menggunakan tabung gas elpiji.
Wakil Ketua Komisi VII Syaikhul Islam berbincang dengan walikota Mojokerto
Ika Puspitasari tentang pentingya perluasan jaringan gas untuk rumahtanga
Salah satu rumah yang telah mendapat sambungan gas dari PT PGN
Stasiun Gas di jaringan gas yang ada di Kecamatan Prajurit Kulon
2.3. Pertemuan dengan PT PLN Persero, PT Pertamina Persero dan SKK Migas
Pertemuan dengan PT PLN Persero dan PT Pertamina Persero, dan SKK
MIgas. Fokus diskusi membahas isu-isu tentang kelistrikan dan migas di Jawa
Timur, terutama kesiapan dalam menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri serta
prospek produksi migas di Jawa Timur.
2.3.1. Kelistrikan di Jawa Timur
Jawa Timur merupakan wilayah penting dan strategis bagi sistem kelistrikan
nasional. Pembangkit di Jawa Timur memiliki kapasitas 8.838 MW, jaringan
transmisi dengan panjang 7.867 Kms, gardu induk sebesar 20,94 GVA, jaringan
tegangan menengah mencapai 38.560 Kms, total pelanggan sebanyak
11.611.415 pelanggan.
Peta Operasional PT PLN di Jawa Timur
Kinerja Keuangan PT PLN per 31 Maret mampu membukukan penjualan sebesar
Rp 9,6 triliun naik 5,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara beban usaha
sebesar Rp 9,1 triliun atau turun sebesar 11,05%. PT PLN Persero juga mampu
meningkatkan efisiensi yang ditandai dengan menurunnya biaya pokok produksi yang
sebelumnya sebesar Rp 1.227, pada 31 Maret harga pokok produksi menjadi Rp
1.081. Harga pokok penjualan Rp 1.075 per Kwh, naik Rp 4 per Kwh. Terdapat selisih
antara HPP dengan harga penjualan sebesar Rp 6 per Kwh. PT PLN Persero wilayah
Jawa Timur perlu untuk terus menerus melakukan langkah efisiensi agar harga pokok
produksi itu lebih rendah dibandingkan harga penjualan supaya mampu berlaba.
Rasio elektlrifikasi di Jawa Timur per 31 Maret 2019 baru mencapai 96,51%.
Jumlah KK yang ada di Jawa Timur sebesar 10.913.994 sedangkan jumlah pelanggan
di Jawa Timur sebesar 10.515.593. Wilayah yang memiliki rasio elektrifikasi rendah
adalah Kabupaten Sumenep (64,47%), Pamekasan (77,57%), Sampang (70,48%),
Bangkalan (87,35%), Bondowoso (75,18%), Situbondo (78,25%), Probolinggo
(80,67%). Rendahnya rasio elektrifikasi di wilayah tersebut disebabkan rendahnya
pendapatan masyarakat yang mengakibatkan mereka tidak mampu membayar
sambungan listrik dari PLN.
Rasio Elektrifikasi di Jawa Timur per Kabupaten
Di Jawa Timur berdasarkan data dari BDT TNP2K terdapat 367.358 rumahtangga
yang belum berlistrik dan menyalur listrik dari tetangganya. Jumlah yang belum
berlistrik mencapai 238.687 rumahtangga, sedangkan yang menyalur 128.671. Pada
tahun 2019 sebanyak 6.463 Rumahtangga yang belum berlistrik diberi akses
penyambungan gratis melalui kegiatan CSR. 4.050 rumahtangga mendapat
sambungan listrik dari program CSR BUMN, 1.500 rumahtangga dari program
pemasangan listrik gratis pemerintah daerah setempat, 500 rumahtangaga dari PLN,
dan 413 rumahtangga dari instansi lain.
Kebutuhan listrik di Jawa Timur tahun 2019 sebesar 37,86 TWH. Diproyesikan
pada tahun 2028 akan mencapai 60,25 TWH atau rata-rata tumbuh 5,33%. Saat ini
daya mampu kelistrikan Jawa Timur sebesar 8.838 MW, beban puncak 5.716 MW,
dipasok ke Jawa Tengah dan Bali 727 MW, cadangan 2.410 MW. Cadangan listrik
yang cukup besar menjadikan Jawa Timur memiliki peran strategis dalam sistem
kelistrikan nasional terutama dalam menjaga stabilitas pasokan listrik sistem Jawa –
Bali.
Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) BUMN diatur oleh Peraturan Menteri
BUMN PER-02/MBU/7/2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha
Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program
Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara menjadi landasan untuk melakukan
program CSR berupa kemitraan dan bina lingkungan.
PT PLN wilayah Jawa Timur telah mengalokasikan dana CSR pada tahun 2018
sebesar Rp 6.642.008.700. Alokasi CSR berdasarkan Kabupaten/Kota dapat dilihat
pada gambar di bawah ini.
Alokasi CSR PT PLN Persero Wilayah Jawa Timur.
Dalam menghadapi bulan Ramadan, PT PLN Persero Wilayah Jawa Timur cukup
siap dengan daya mampu 8.051 MW, beban puncak 5.730 MW dan cadangan daya
sebesar 2.321 MW. Bahkan PT PLN mampu mengirimkan daya listrik ke Jawa Tengah
sebesar 1.422 MW dan ke Bali 338 MW.
2.3.2. Sektor Hilir Minyak dan Gas di Jawa Timur
Marketing Operation Regional V PT Pertamina Persero memiliki wilayah kerja
yang meliputi Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT. Pertamina MOR V memiliki 11 DPPU
(Depot Pengisian Pesawat Udara) 11 unit, 19 TBBM, 1 LPG FP, 1 terminal LPG, 1
BPG dan 1 PAG. Untuk lembaga penyalur ada 1.217 SPBU, SPDN, SPBN, SPBB
sebanyak 82 unit. APMS 26, AMT PSO dan Non PSO 70. Agen BBM Industri 31,
Agen Petkim 18, SPPBE PSO 102, SPPBE Non PSO 12, agen LPG PSO 734, Agen
LPG Non PSO 96. Pangkalan LPG PSO 28.865.
Sarana dan Prasarana Supply BBM di Jawa Timur
Di Jawa Timur MOR V memiliki 877 SPBU, 9 APMS, 1 SPBN dan 13 AMT Non
PSO. Realisasi penjualan BBM PSO dan Penugasan untuk tahun 2019 ditargetkan
2.531.502 KL, realisasi per Maret 2019 sebesar 652.470 KL atau 25,77%. Untuk Solar
PSO sebesar 2.369.351 KL, realisasi Maret 2019 sebesar 615.923 KL atau 27,54%.
Untuk kerosen target 162.151 KL realisasi per Maret 2019 36.547 Kl atau 22,54%.
Untuk premium penugasan target 2.167.425 KL realisasi per Maret 642.805 KL atau
23,66%.
Penyaluran BBM jenis gasoline didominasi oleh pertalite sebesar 51%, disusul
premium 35%, Pertamax 13%, Pertamax Turbo 1%. Untuk solar didominasi oleh solar
PSO 96%, Solar Non PSO 2%, Pertadex 1%.
Untuk konversi gas, Provinsi Jawa Timur 100% telah berhasil melakukan
konversi dari minyak tanah ke gas. Untuk BBM 1 harga, MOR V per April 2019 telah
melaksanakan di 18 titik. Jawa Timur 2 yaitu di kabupaten Sumenep yaitu di pulau
Raas dan pulau Sapudi. Di Bali 1 titik, yaitu di kepulauan Nusa Penida. Di Nusa
Tenggara Barat 7 titik, 5 titik di pulauSumbawa 2 titik, di Bima 1 titik. Di Nusa Tenggara
Timur 8 titik yaitu di Sumba 1 titik, Belu 1 titik, pulau Sabu 2 titik, Ende 1 titik,
Manggarai 1 titik, dan Timor Tengah Selatan 1 titik.
Untuk Penugasan LPG PSO yang berkaitan dengan konversi BBM ke LPG
PSO untuk nelayan direncanakan sebanyak 6.740 dan direalisasikan 6.740. Untuk
rinciannya sebagai berikut:
Penugasan LPG PSO Konversi Nelayan
Untuk kesiapan Ramadan dan Idul Fitri tahun 2019, PT Pertaminan (Persero)
MOR V meningkatkan pasokan gasoline dari DOT (Daily Objective Throughput)
normal sebesar 92.563 KL untuk satgas Ramadan dan idul fitri ditingkatkan menjadi
107.165 KL atau naik sebesar 10,12%. Untuk gas oil DOT normal 40.050 KL untuk
satgas Ramadan dan Idul Fitri diturunkan karena banyak kendaraan berbahan bakar
solar yang mengurangi operasinya menjadi 35.866 atau turun sebesar 10,45%. Dalam
upaya pengamanan pasokan BBM dan LPG untuk menghadapi Ramadan dan lebaran
2019 PT Pertamina (Persero) melakukan langkah-langkah yang ada dalam gambar di
bawah ini.
Upaya PT Pertamina (Persero) dalam pengambanan pasokan BBM & LPG
selama Idul Fitri 2019
2.3.1. Sektor Hulu Minyak dan Gas di Provinsi Jawa Timur
Produksi Minyak dan Kondensat di Jawa Timur per 31 Maret 2019 mencapai
262.945 BOP, contributor terbesar adalah Mobil Cepu sebesar 220.709 BOP atau
sebesar 83,94% dari total produksi minyak dan kondensat. Produksi minyak dan
kondensat di Jawa Timur saat ini sedang mencapai titik puncak.
Untuk produksi gas per Maret 2019 mencapai 614,39 MMSCFD (Million Standard
Cubic Feet per Day). Kontributor terbesar adalah Pertamina Hulu Energy West
Madura Offshore 132,46 MMSCFD, Kangean Energi Indonesia 100,01 MMSCFD,
Husky-Cynoc Madura Ltd 98,50 MMSCFD.
Profil Produksi Minyak dan Kondensat Wilayah Jawa Timur 2014 – 2019
Profil Produksi Gas Bumi Wilayah Jawa Timur 2014 – 2019
Lifting gas berdasarkan work program & budget (WP&B) 2019 sebesar 552
MMSCFD, sedangkan yang ditetapkan oleh APBN 758 MMSCFD. Rincian pasokan
gas di Jawa Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Realisasi Pasokan Gas Eksisting di Jawa Timur 2019 sebelum Lapangan Sirasun
OnStream
Realisasi Pasokan Gas Eksisting di Jawa Timur 2019 sesudah Lapangan Sirasun
OnStream
Puncak produksi gas di Jawa Timur terjadi antara tahun 2020 sampai dengan
2023, sesudah itu produksi gas menurun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
gambar proyeksi produksi gas di Jawa Timur.
Proyeksi Produksi gas di Jawa Timur sampai dengan tahun 2028
Potensi Pasokan Gas dari Hulu
Saat ini pasokan gas untuk Jawa Timur masih kurang, untuk itu sumber gas yang
ada di 5 lapangan di Jawa Timur harus dioptimalkan. Sumber gas lapangan Sirasun
Batur yang dikelola oleh KEIL diperkirakan produksinya antara 160 – 180 BBUTD
pada Maret 2019 diprioritaskan untuk memasok sektor pupuk dan kelistrikan. Perlu
ada percepara proses Tie in Gas ke fasilitas TSB. Saat ini masih sering terjadi kendala
di FPU Joko Tole.
Sumber Gas Lapindo pada akhir 2019 diperkirakan mampu berproduksi sebear
30 BBUTD. Saat ini masih menghadapi masalah perijinan di Pemda Sidoarjo dan
penentangan dari masyarakat. Perlu ada percepatan proses evaluasi sub-surface dan
persetujuan POD dan mempercepat proses komersial.
Lapangan MAC yang dikelola oleh HCML dperkirakan pada tahun 2020
berproduksi sebesar 54 BBTUD. Masalah yang dihadapi adalah harga gas relatif
tinggi karena lapangan gas berada di area offshore dengan cadanga kurang besar,
perlu ada penyelesaian komersial dengan calon pembeli (Pertagas atau PGN).
Lapangan Meliwis yang dikelola oleh OPHIR diperkirakan pada tahun 2020
menghasilan 20 BBTUD, saat ini sedang dalam proses pelaksanaan pengembangan
lapangan Meliwis.
Lapangan Lengo, wilayah kerja Bulu Kris Energy, diperkirakan akan
berproduksi sebesar 50 BBTUD pada tahy 2922. Masalah yang perlu segera
diselesaikan adalah percepatan penyelesaian komersial dengan calon pembeli untuk
persetujuan FID (Final Investment Development). Yang menjadi masalah gas dari
lapangan ini mengandung 18 – 22% N2 seningga mengurangi nilai jual.
Untuk jaringan gas rumahtangga di Provinsi Jawa Timur, pasokan gas didapat
dari KKKS HCML, Kangean Energy Indonesia, Lapindo Brantas dan PHE WMO.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Pasokan Gas Untuk Jaringan Gas Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur
2.4. Peninjauan Lokasi Calon Pabrik Smelter PT Freeport Indonesia
Pembangunan smelter oleh PT. Freeport merupakan syarat perpanjangan izin
usaha pertambangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Minerba. Tujuan pembangunan smelter adalah untuk mendorong
hilirisasi produk pertambangan dan mineral agar memiliki nilai tambah.
Lambatnya progres pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik,
salah satunya karena pergantian operator. Freeport memutuskan tidak lagi
menggunakan Mitsubishi sebagai operator di pabrik pengolahan, kini PT
Freeport menggunakan teknologi Auto Tech. Semula progres pembangunan
smelter sudah mencapai 4,67% lalu karena berganti ke sistem Auto Tech
progressnya menurun menjadi 3,86%. Meskipun sebenarnya sudah mencapai
target 6 bulan yang ditetapkan pemerintah.
Progres 3,86% tersebut termasuk persiapan awal, feasibility study, studi
lingkungan, sewa lahan selama lima tahun. Kegiatan yang nampak di lapangan
adalah pemadatan lahan. Pemancangan paku bumi (piling) di lahan inti dengan
luasan sekitar 35 hektare juga akan dikerjakan secara pararel dengan proses
pemadatan, sambil menunggu kesiapan lahan yang
lainn.Pembangunan smelter ini diperkirakan selesai pada 2022 mendatang.
Smelter Freeport Indonesia yang akan dibangun di Gresik, Jawa Timur ini akan
mengelola 2 juta ton konsentrat.
Dibutuhkan dana investasi mencapai sekitar US$ 2,8 miliar atau setara dengan
Rp 40 triliun (asumsi kurs Rp 14.200/US$) dan banyak lembaga keuangan yang
berminat untuk membiayai investasi pembangunan smelter ini, baik dari luar
maupun dari dalam negeri.
Melalui tim pengawasan independen (independent verificator), pemerintah
akan mengevaluasi kemajuan pembangunan smelter setidaknya 6 bulan
sekali. Jika perkembangannya tidak sesuai dengan yang disampaikan ke
pemerintah, maka izin ekspor akan dicabut. Izin ekspor adalah fasilitas yang
diberikan pemerintah kepada Freeport Indonesia untuk bisa melakukan kegiatan
penjualan keluar selama smelter belum terbangun sempurna.
Kawasan Industri JII:E Gresik
Calon lokasi pabrik smelter PT Freeport berada Gresik tepatnya di kawasan
industri JIIPE, sebuah kawasan industri terintegrasi dengan luas lahan mencapai
3.000 ha. Terdiri dari industrial estate dengan pusat logistik dan fasilitas berikat,
pelabuhan multipurpose yang mempunyai konektivitas antar pulau maupun
internasional. JIIPE Gresik merupakan kawasan industri yang sangat strategis di
kaawasan Asia Pasifik.
Failitas yang dimiliki oleh JIIPE antara lain:
Kawasan bebas banjir selama 100 tahun yang didesain oleh Nippon Koei
Power plant independen dengan kapasitas di atas 1.200 MW, fase pertama 23 MW
dan mulai beroperasi sejak kuartal keempat tahun 2017.
Independent water treatment plant dan waste water management. Fase pertama
mengolah 2.500 M3 air per hari dan sudah siap pada semester I tahun 2019.
Tersedianya gas alam melalui jaringan pipa mandiri
Sistem telekomunikasi serat optic
Konektivitas logistic untuk domestic maupun internasional: Pelabuhan laut dalam
(-16 LWS), koneksi langsung ke jalan tol akan siap pada tahun 2023 untuk
hantaran barang di pulau Jawa.
Industrial Park dan Logistic Park
Kawasan Perkantoran dan Komersil
Fasilitas berikat: Bonded ware house, Bonded area, dan Bonded Logistic Area.
Kawasan Pelabuhan JIIPE dengan luas 400 Ha dengan 4 Jetti
Kawasan industri JIIPE Gresik merupakan perusahaan joint venture dengan
pemegang saham PT AKR Corporindo 60%, melalui anak usahanya PT Usaha Era
Pratama Nusantara dan 40% PT Pelindo III melalui anak perusahaan PT Berlian Jasa
Terminal Indonesai.
Sedangkan untuk perusahaan pengelola pelabuhan merupakan hasil joint venture
antara PT Pelindo III dengan saham 60% dan PT AKR Corporindo 40%. Lokasi
kawasan industri JIIPE Gresik berada di mulut selat Madura yang mampu
menampung kapal dengan tonase 100.000 DWT. Ada tiga jalan untuk mengakses
kawasan industri JIIPE yaitu melalui laut, melalui akses jalan tol sepanjang 39 KMyang
menghubungkan JIIPE ke jalur tol Jawa Timur yaitu Krian – Legundi – Bunder –
Manyar/JIPPE yang akan siap pada tahun 2020. Jaringan jalan kereta api yang akan
siap pada tahun 2023.
Untuk lahan smelter PT Freeport Indoensia yang sudah matang 35 hektare.
Adapun keperluan lahan untuk smelter ini mencapai 100 ha. Diperkkirakan pada akhir
2022 pembangunan pabrik smelter akan selesai dan ekspor konsentrat dihentikan,
karena sudah diolah di dalam negeri
Tim Kunker Reses Serius berdiskusi dengan Presdir PT Freeport, Dirjen MInerba dan Dirut
JIIPE
Tim Kunker Reses Komisi VII meninjau lokasi calo pabrik smelter PT Freeport
BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
3.1. Kesimpulan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan langkah yang tepat
membangun PPSLI B3 untuk mewujudkan tata kelola limbah industry di Jawa
Timur yang semakin besar.
Limbah plastic telah menjadi masalah lingkungan yang serius di Jawa Timur.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Jawa Timur untuk mendata volume impor kertas bekas dan
siapa pelakunya, serta menyelidiki lebih lanjut tentang limbah plastic yang
disisipkan pada kertas bekas impor.
Cadangan listrik yang cukup besar menjadikan Jawa Timur memiliki peran
strategis dalam sistem kelistrikan nasional terutama dalam menjaga stabilitas
pasokan listrik sistem Jawa – Bali.
Jawa Timur memiliki wilayah dengan rasio elektrifikasi yang masih rendah,
diperlukan inovasi dan terobosan untuk memberikan akses sambungan listrik
gratis bagi keluarga tidak mampu melalui sinergi dan kerjasama antara BUMN,
Swasta. Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Peran gas bumi menjadi semakin penting sebagai sumber energi bersih dan
murah. Di Provinsi Jawa Timur pemanfaatan gas bumi sebagian besar untuk
kepentingan industry dan kelisrtrikan. Sektor kelistrikan yang memanfaatkan
gas bumi adalah PLN Gresik, PLTU Grati, PLTGU Pasuruan. Untuk industry
pemakai terbesar adalah Petrokimia Gresik mencapai 27%, sedangkan PGN
yang melayani kebutuhan industry, komersil, dan rumah tangga mencapai
26%.
Untuk mengurangi beban subsidi gas, peran jaringan gas rumahtangga
semakin penting. dalam menjamin ketahanan energi nasional dan
mempercepat terwujudnya diversilikasi energi serta mendorong terwujudnya
penyediaan energi secara mandiri, diperlukan percepatan penyediaan dan
pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.
Kegiatan Sektor Hilir Migas di Jawa Timur cukup baik dan dapat diandalkan
terutama dalam menghadapi peristiwa-peristiwa penting seperti Hari Raya Idul
Fitri.
Kegitatan sektor hulu migas di Provinsi Jawa Timur telah menempatkan Jawa
Timur sebagai penghasil migas terbesar di Indonesia. Untuk menjaga
keberlanjutan usaha sektor hulu migas perlu sinergi antara pemerintah,
pemerintah daerah dan KKKS agar keberadaan industri hulu migas membawa
manfaat bagi masyarakat sekitar.
PT Freeport Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk membangun
pabrik smelter di Gresik dibuktikan dengan adanya kegiatan pematangan tanah
untuk calon lokasi pabrik smelter.
3.1. Rekomendasi
Isu sampah plastic yang mengemuka di Provinsi Jawa Timur dan mencemari
lingkungan perlu ditindaklanjuti dengan kunjungan spesifik untuk melihat
seberapa besar dampak limbah plastik bagi lingkungan.
Cadangan listrik yang cukup memadai di Provinsi Jawa Timur perlu dijaga
dengan memperhatikan aspek efesiensi dan optimalisasi supaya
keberlangsungan usaha dan kemampuan berlaba PT PLN (Persero) terjaga.
DIperlukan langkah-langkah konkrit bagi pemerintah daerah, pemerintah,
BUMN dan swasta untuk membantu pemasangan sambungan listrik bagi
penduduk miskin melalui program CSR terutama di daerah yang rasio
elektrifikasinya masih rendah.
Produksi Gas di Jawa Timur yang akan mencapai fase puncak pada tahun
2020 hingga 2023 harus diikuti dengan perluasan jaringan gas ke kawasan
industry di Jawa Timur dan perluasan jaringan gas rumahtangga sebagai upaya
untuk perluasan diversifikasi energi dan mengurangi beban subsidi gas LPG..
Kegiatan hulu migas di Jawa Timur perlu mendapat dukugan dari Pemerintah
Daerah baik Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi untuk
mendukug kelancaran usaha para KKKS migas sehingga tercipta iklim usaha
yang kondusif bagi investasi migas.
Pembangunan pabrik smelter PT Freeport Indonesia harus terus menerus
dimonitor kemajuannya agar dapat selesai sesuai dengan jadwal dan
mempercepat proses hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk mineral.
BAB IV
PENUTUP
Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI Masa
Persidangan IV 29 April sd 2 Mei ke Provinsi Jawa Timur, dengan harapan dapat
memberikan manfaat untuk perbaikan kinerja para Mitra Komisi VII DPR RI.
Jakarta, 6 Mei 2019
Pimpinan Komisi VII DPR RI
Ir. Ridwan Hisjam