LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 - BPKP · Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2019 2. Kelembagaan APIP K/L terbentur pada strukturnya pada K/L yang bersangkutan akibat

1

Halaman Judul

20 JANUARI 2020

Nomor: LKj - 6 /D2/01/2020

Deputi Bidang Pengawasan

Instansi Pemerintah Bidang

Politik, Hukum, Keamanan,

Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan

LAPORAN

KINERJA TAHUN

2019

Badan Pengawasan

Keuangan dan

Pembangunan

Kata Pengantar i

Laporan Kinerja

Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

Tahun 2019

Kata Pengantar

engan mengucapkan puji

syukur ke hadirat Allah SWT,

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 Deputi

Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang

Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan (Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK) telah selesai

disusun. LKj Tahun 2019 merupakan media

pelaporan akuntabilitas kinerja realisasi

Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun

2015–2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun

2019. Laporan ini dimaksudkan untuk

menginformasikan pencapaian kinerja

program dan kegiatan yang dilaksanakan

selama Tahun 2019, sebagai

pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Kedeputian PIP

Bidang Polhukam PMK.

LKj Tahun 2019 disusun berpedoman

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah serta memperhatikan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

D

Kata Pengantar

Laporan Kinerja

Deputi PIP Bidang Polhukam

PMK Tahun 2019

Laporan Kinerja


Tahun 2019

Daftar Isi iii

Bab I Pendahuluan 8

Daftar Isi

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

1

Latar Belakang 1

2 Tugas, Fungsi dan

Wewenang Organisasi

4 Aspek Strategis

Organisasi

i

6 Kegiatan dan Produk

Organisasi

12 Sistematika

Penyajian

13 Bab II Perencanaan

dan Perjanjian Kinerja

13 Rencana Strategis

2015 – 2019

31 Perjanjian

Kinerja 2019

Ringkasan Eksekutif iv

i 34 Bab III Akuntabilitas

Kinerja

34 Ringkasan Capaian

Strategis

Kinerja Lainnya 64

67 Akuntabilitas

Keuangan

i 69 Bab IV Penutup

Ringkasan Eksekutif iv

Laporan Kinerja


Tahun 2019

Kata Pengantar

ebagai bagian dari BPKP, Deputi

Pengawasan Instansi Pemerintah

Bidang Politik, Hukum, Keamanan,

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

(Deputi PIP Bidang Polhukam PMK) turut

berperan dalam mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik sebagaimana

diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019.

Untuk melaksanakan peran tersebut,

Deputi PIP Bidang Polhukam PMK telah

menyusun Rencana Strategis 2015-2019

sebagai turunan dari Renstra BPKP 2015-

2019 berisi visi, misi, tujuan, program dan

kegiatan dilengkapi dengan indikator

kinerja dan target yang akan dicapai serta

rencana pendanaan dalam tahun 2015-

2019. Renstra tersebut menjadi acuan

penyusunan Kebijakan Pengawasan dan

Perjanjian Kinerja setiap Tahun.

Laporan Kinerja (LKj) Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK Tahun 2019 merupakan

wujud pertanggungjawaban atas

pelaksanaan target-target kinerja yang

telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Sa

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja


PMK Tahun 2019

Ringkasan Eksekutif v

Laporan Kinerja


Tahun 2019

Tahun 2019, yang mengacu pada Renstra

BPKP dan Renstra Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK Tahun 2015-2019. Sesuai

dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja

tersebut, BPKP melaksanakan program

pengawasan intern akuntabilitas keuangan

negara dan pembangunan nasional serta

pembinaan penyelenggaraan sistem

pengendalian intern pemerintah serta

Program dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Keberhasilan program diukur dengan

indikator kinerja hasil (outcome),

sedangkan keberhasilan kegiatan diukur

dengan indikator kinerja keluaran (output).

Pengukuran dan penilaian kinerja


didukung dengan sistem pengelolaan data

kinerja yang dapat diandalkan yang berisi

database rencana dan realisasi kinerja.

Sistem tersebut diterapkan pada seluruh

unit kerja BPKP, baik pada kantor pusat

maupun perwakilan.

Hasil penilaian atas pelaksanaan

kinerja selama tahun 2019 ditunjukkan

dalam capaian sasaran strategis dan

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat

diikhtisarkan sebagai berikut:

URAIAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

SASARAN

CAPAIAN

KINERJA

OUTCOME (%)

URAIAN SATUAN TARGET REALISASI

Tujuan Strategis 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Nasional yang Bersih dan Efektif

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional

1.1. Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita Skala

1-5

3 3 100

Sasaran Program

Persentase Program Polhukam dan PMK yang memperoleh

Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Program Prioritas dengan level 3

% 100 100 100

Tujuan Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Ringkasan Eksekutif vi

Laporan Kinerja


Tahun 2019


SASARAN

CAPAIAN

KINERJA

OUTCOME (%)


2. 1. Maturitas SPIP K/L (Level 3) % 89 81 91

Sasaran Program

Maturitas SPIP K/L (Level 3) Bidang Polhukam dan PMK % 89 81 91

Maturitas SPIP K/L (Level 2) Bidang Polhukam dan PMK % 9 13 100

Tujuan Strategis 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan

Kompeten

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

Kementerian/Lembaga/Pemda

3. 1. Kapabilitas APIP K/L (Level 3) % 87 61 70

Sasaran Program

Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 3) % 87 61 70

Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 2) % 9 31 100

Pencapaian IKU Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK Tahun Anggaran 2019 yang

menonjol adalah Indeks Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Program Prioritas dalam Nawa Cita sebesar

100,00%. Program pengawasan yang telah

dilakukan terkait pengawalan program

pembangunan nasional meliputi: (1) Proyek

Strategis Nasional (PSN); (2) Program

prioritas nasional yaitu pendidikan,

kesehatan, penanggulangan kemiskinan,

penanggulangan bencana, pertahanan dan

keamanan, dan konektivitas.

Capaian peningkatan efektivitas

penyelenggaraan SPIP mencapai 91% atau

44 K/L dengan maturitas SPIP level 3.

Sedangkan capaian Kinerja yang paling

rendah adalah kapabiltas APIP K/L (Level 3)

sebesar 70% atau 33 K/L. Kondisi

kapabilitas APIP tahun 2019 sebagian

masih berada pada level 2 dan 1.

Rendahnya capaian tersebut dikarenakan:

1. Proses peningkatan kapabilitas APIP

menjadi level 3 memerlukan

pemenuhan substansi yang mendalam

sehingga tidak dapat dicapai dalam

waktu singkat;

Ringkasan Eksekutif vii

Laporan Kinerja


Tahun 2019

2. Kelembagaan APIP K/L terbentur pada

strukturnya pada K/L yang

bersangkutan akibat kebijakan

pimpinan atau instansi lain yang terkait

(Kemenpan dan Kemenkeu).

3. Pemenuhan elemen dan indikator

kapabilitas APIP level 3 sangat rigid

dan tergantung pada karakteristik K/L,

sehingga memerlukan penyesuaian-

penyesuaian untuk memenuhinya.

Keseluruhan program dan kegiatan

yang dilaksanakan tersebut menggunakan

sumber daya manusia sebanyak 19.930

Orang Hari (OH) atau 164 % dari rencana

sebesar 12.169 OH dan menyerap dana

sebesar Rp.10.394.398.737,00 atau

mencapai 90,17% dari anggaran sebesar

Rp.11.527.253.000,00.

Pendahuluan 1

Laporan Kinerja


Tahun 2019

Bab I Pendahuluan

alam rangka mewujudkan

tata kepemerintahan yang

baik (good governance) diperlukan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur, dan akuntabel. Sistem tersebut

diharapkan dapat mendorong pe-

nyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan secara berdaya guna,

berhasil guna, bersih, dan bertanggung

jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme. Laporan Kinerja (LKj)

merupakan suatu bentuk pertanggung-

jawaban Instansi Pemerintah dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,

serta kewenangan pengelolaan sumber

daya dengan didasarkan perencanaan

strategis yang telah ditetapkan.

Secara umum, penyusunan LKj

ditujukan untuk :

1. Mendorong Instansi Pemerintah

melaksanakan good governance,

karena LKj merupakan dasar untuk

mengukur kinerja Instansi Pemerintah

secara transparan, sistemik, dan dapat

dipertanggungjawabkan;

D

Bab I

Pendahuluan

Laporan Kinerja


PMK Tahun 2019

2 Pendahuluan 2

Laporan Kinerja


Tahun 2019

2. Memberikan informasi capain hasil

pengawasan bagi pihak-pihak yang

berkepentingan (stakeholders); dan

3. Meningkatkan kepercayaan

masyarakat kepada Instansi

Pemerintah.

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Deputi Bidang Pengawasan Instansi

Pemerintah Bidang Politik, Hukum,

Keamanan, Pembangunan Manusia, dan

Kebudayaan berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang

Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan pasal 14 adalah unsur

pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang

pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara dan program lintas

sektoral pembangunan nasional pada

instansi pemerintah pusat bidang politik,

hukum, keamanan, pembangunan manusia,

dan kebudayaan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala.

Lebih lanjut, pasal 15 Peraturan

Presiden Nomor 192 Tahun 2014

menyatakan bahwa tugas Deputi Bidang



Manusia dan Kebudayaan adalah

membantu Kepala di bidang pelaksanaan

pengawasan intern terhadap akuntabilitas





dan kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas, Deputi



Manusia dan Kebudayaan

menyelenggarakan fungsi sebagaimana

diatur pasal 16 sebagai berikut:

a. Pengkajian, perumusan, dan

penyusunan kebijakan teknis

pengawasan, intern terhadap

akuntabilitas keuangan negara dan

program lintas sektoral pembangunan

nasional pada instansi pemerintah

pusat bidang politik, hukum,

keamanan, pembangunan manusia,

dan kebudayaan;

b. Penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis pengawasan intern terhadap


3 Pendahuluan 3

Laporan Kinerja


Tahun 2019


nasional instansi pemerintah pusat

bidang politik, hukum, keamanan,

pembangunan manusia, dan

kebudayaan;

c. Pengawasan intern terhadap

akuntabilitas penerimaan dan

akuntabilitas pengeluaran keuangan

negara dan program lintas sektoral

pembangunan nasional dan/atau

kegiatan lain yang seluruh atau

sebagian keuangannya dibiayai oleh

anggaran negara dan/atau subsidi



kebudayaan;

d. Pengawasan intern terhadap

perencanaan dan pelaksanaan

pemanfaatan aset negara pada instansi

pemerintah pusat bidang politik,

hukum, keamanan, pembangunan

manusia, dan kebudayaan;

e. Pengkoordinasian penyelenggaraan

pengawasan intern terhadap



nasional pada instansi pemerintah

pusat bidang politik, hukum,

keamanan, pembangunan manusia,

dan kebudayaan;

f. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan

pembinaan penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah pada

instansi pemerintah pusat bidang

politik, hukum, keamanan,


kebudayaan;

g. Pembinaan kapabilitas pengawasan

intern pemerintah pada instansi pusat



kebudayaan;

h. Pelaksanaan kegiatan pengawasan

berdasarkan penugasan Pemerintah di



kebudayaan;

i. Pemberian asistensi atas reviu laporan

keuangan dan kinerja pada instansi

pemerintah pusat bidang politik,

hukum, keamanan, pembangunan

manusia, dan kebudayaan;

j. Pengawasan terhadap Penerimaan

Negara Bukan Pajak pada instansi

pemerintah pusat dan wajib bayar


4 Pendahuluan 4

Laporan Kinerja


Tahun 2019


kebudayaan;

k. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan

pengolahan hasil pengawasan

penyelenggaraan akuntabilitas



instansi pemerintah pusat bidang

politik, hukum, keamanan,

pembangunan manusia dan

kebudayaan .

B. Aspek Strategis Organisasi

Dalam memenuhi amanah rakyat

untuk mewujudkan Indonesia yang

mandiri, maju, adil, dan makmur,

pemerintah telah menetapkan target

pembangunan nasional untuk jangka waktu

20 tahun melalui UU Nomor 17 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN). Target tersebut

kemudian dirinci ke dalam target

pembangunan jangka menengah dan

jangka pendek. Target pembangunan

jangka menengah, 5 (lima) tahunan,

dituangkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Target pembangunan jangka pendek, yang

berjangka waktu 1 (satu) tahun, dituangkan

dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dalam rangka mengawal pencapaian

target rencana jangka menengah

pemerintah tahun 2015-2019, BPKP

menyusun Rencana Strategis (Renstra)

BPKP periode Tahun 2015-2019. Renstra

BPKP dimaksud memuat visi, misi, tujuan,

sasaran strategis, sasaran program,

program dan kegiatan yang akan dilakukan

selama tahun 2015-2019 beserta target

output dan outcome yang akan dicapai

termasuk penetapan 4 (empat) fokus

pengawasan (strategic issues).

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun

2008 tentang SPIP pasal 59 (2), BPKP

melakukan pembinaan penyelenggaraan

SPIP. Peran sebagai pembina SPIP terkait

erat dengan peran pengawasan intern,

karena dengan penguatan SPIP maka

pengendalian pelaksanaan kegiatan

pemerintahan menjadi semakin terjaga dari

penyimpangan dan penyalahgunaan.

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014

menyatakan BPKP menyelenggarakan dua

5 Pendahuluan 5

Laporan Kinerja


Tahun 2019

fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan

pengoordinasian pengawasan intern dan

fungsi pengawasan intern.

BPKP harus dapat memberikan unjuk

kerja yang optimal sebagai Auditor Internal

Pemerintah sehingga peran BPKP semakin

nyata dalam membantu pemerintah

meningkatkan akuntabilitas

penyelenggaraan keuangan dan

pembangunan. Strategi pengawasan

Deputi PIP Bidang Polhukam PMK tahun

2015–2019 sejalan dengan strategi BPKP

secara menyeluruh yaitu:

1. Strategi Eksekutif

Strategi eksekutif diharapkan menjadi

acuan terutama bagi pimpinan BPKP di

pusat maupun daerah untuk membangun

kemitraan dan jejaring pengawasan dan

perencanaan pembangunan nasional.

2. Strategi Operasional

a. Pemfokusan pengawasan intern pada

isu strategis atau program

pembangunan nasional bersifat lintas

–RPJMN;

b. Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi;

c. Peningkatan Kapasitas Pengawasan

Intern yang mendukung Sinergi

Pengawasan Program Pemerintah;

d. Penguatan penerapan SPI/Governance

Program Pemerintah (Wajib, Prioritas

& Pendukung) dan SPI KLPK

(Kementerian, Lembaga, Pemda dan

Korporasi).

3. Penguatan Kapasitas Internal

a. Peningkatan Kompetensi SDM BPKP

dan Ketaatan Terhadap Standar dan

SOP Berbasis Risiko

b. Peningkatan Kapasitas Information

and Communication Technology (ICT)

berbasis BPKP’s Enterprise

Architecture dan Pengawasan’s

Bussiness Architecture

c. Peningkatan Sarana Prasarana

Berdasarkan visi dan strategi

pengawasan yang telah ditetapkan,



Keamanan, Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan, sebagai bagian

integral dari BPKP, diharapkan mampu

mengembangkan peran dan kualitas

kegiatan pengawasan dalam upaya

mengawal pencapaian target rencana

jangka menengah pemerintah tahun

6 Pendahuluan 6

Laporan Kinerja


Tahun 2019

2015-2019 secara jangka pendek dan

menjaga proses transformasi

melakukan komunikasi, dan

menyemangati proses transformasi

tersebut secara terus menerus.

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

Secara umum kegiatan pengawasan

BPKP adalah sebagai berikut:

1. Pre-emptif

Jenis kegiatan pre-emptif bertujuan

agar auditan menyiapkan infrastruktur yang

diperlukan untuk pengembangan good

governance, pelayanan publik, dan

pemberantasan KKN. Sasaran jenis kegiatan

ini adalah berkurangnya penyakit birokrasi

yang bersifat laten.

2. Preventif

Jenis kegiatan preventif mencakup

kegiatan konsultasi manajemen untuk

memecahkan permasalahan kesisteman

yang mempengaruhi penciptaan peringatan

dini (early warning system) atas proses

governance, manajemen risiko, dan

pencegahan KKN, berdasarkan pola

kemitraan dengan unsur-unsur manajemen

pemerintah. Sasarannya adalah

meminimalisasi peluang berlangsungnya

moral hazard di birokrasi.

3. Represif

Jenis kegiatan represif berupa audit

investigatif untuk menjustifikasi

perhitungan kerugian negara atas kasus-

kasus dengan atau tidak ditemukannya

indikasi melawan hukum/tindak pidana

korupsi. Sasarannya adalah terungkap dan

terselesaikannya kasus-kasus

penyimpangan dan perbuatan melawan

hukum.

Sesuai dengan tugas, fungsi dan

kewenangan yang ditetapkan dalam


Tentang BPKP, Deputi Bidang Pengawasan

Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum,

Keamanan, Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan telah menghasilkan beberapa

produk unggulan melalui pelaksanaaan

jenis pengawasan pre-emptif dan preventif

yang bermanfaat bagi pembenahan

manajemen pemerintahan yang berfokus

pada empat aspek permasalahan utama

(strategic issues), yaitu:

7 Pendahuluan 7

Laporan Kinerja


Tahun 2019

1. Pengawalan pembangunan nasional

(sektor wajib dan prioritas).

2. Peningkatan ruang fiskal.

3. Pengamanan aset Negara.

4. Perbaikan governance system.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5

Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan tanggal 29 Maret 2019, struktur

organisasi Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

terdiri dari lima Direktorat yaitu:

1. Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan

dan Keamanan;

a. Subdirektorat Pengawasan Bidang

Pertahanan;

b. Subdirektorat Pengawasan Bidang

Keamanan;

c. Subdirektorat Perencanaan, Analisis,

Evaluasi, dan Pelaporan Hasil

Pengawasan Bidang Politik, Hukum,


Kebudayaan;

2. Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan

Penegakan Hukum;


Politik;


Penegakan Hukum;

3. Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan

Penanganan Bencana;


Perlindungan Sosial;


Pemberdayaan Sosial dan

Penanganan Bencana;

4. Direktorat Pengawasan Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia

dan Kebudayaan;


Pendidikan dan Kebudayaan;


Agama dan Pemberdayaan

Keluarga;

5. Direktorat Pengawasan Bidang

Pengembangan Ilmu Pengetahuan,

Teknologi dan Reformasi Birokrasi;


Pendidikan Tinggi, Riset, Ilmu

Pengetahuan, dan Teknologi;


Reformasi Birokrasi.

8 Pendahuluan 8

Laporan Kinerja


Tahun 2019

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi (existing)

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PIP POLHUKAM & PMK

9 Pendahuluan 9

Laporan Kinerja


Tahun 2019

E. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK per 31 Desember 2019

sebanyak 162 orang. Jika dibandingkan

dengan posisi per 31 Desember 2018

sebanyak 158 orang, maka secara total

terjadi kenaikan jumlah pegawai

sebanyak 4 orang (2,5%).

Dengan terbitnya Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah, tugas dan fungsi BPKP

menjadi lebih luas cakupannya. Jumlah

dan jenis kegiatan pengawasan juga

bertambah dan semakin beragam,

sehingga dibutuhkan lebih banyak tenaga

fungsional auditor yang tidak hanya

kompeten di bidang Auditing dan

Akuntansi, tetapi bidang lainnya seperti

Ekonomi Makro, Manajemen atau Hukum.

Perbandingan jumlah pegawai dari tahun

2014 s.d. 2019 dalam bentuk grafik

sebagai berikut:

Gambar 1.2. Data Pegawai 2014 s.d. 2019

0

50

100

150

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Struktural Fungsional Auditor Staf/Fungsional Lainnya

10 Pendahuluan 10

Laporan Kinerja


Tahun 2019

Posisi pegawai tahun 2019 (termasuk yang dipekerjakan di K/L) dapat diklasifikasikan

sebagai berikut:

1. Berdasarkan golongan

Jumlah pegawai sebanyak 162 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Gol Ruang

Jumlah % A B C D E

IV 14 13 12 3 - 42 26%

III 18 45 9 34 - 106 65%

II - - 9 5 - 14 9%

Total 32 58 30 42 - 162

2. Berdasarkan pendidikan

Menurut jenjang pendidikan, pegawai Deputi PIP Bidang Polhukam PMK adalah sebagai

berikut:

Gambar 1.3. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

1,27%

29%

46,20%

18%

5,06%

Data Pegawai Berdasar Pendidikan

S3

S2

S1/DIV

D III

SLTA

11 Pendahuluan 11

Laporan Kinerja


Tahun 2019

3. Berdasarkan jabatan

Berdasarkan jabatan, kondisi pegawai per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Mutasi Pegawai dalam Tahun 2018-2019

Uraian Posisi

31/12/2018

Mutasi Posisi

31/12/2019 Tambah Kurang

Struktural

– Eselon I 1 0 1 0

– Eselon II 4 1 1 4

– Eselon III 8 3 0 11

Fungsional Auditor

– Auditor Utama 0 1 0 1

– Auditor Madya 25 7 2 30

– Auditor Muda 40 0 13 27

– Auditor Pertama 41 10 0 51

– Auditor Penyelia 12 0 2 10

– Auditor Pelaksana Lanjutan 3 0 1 2

– Auditor Pelaksana 4 4 0 8

Fungsional Lainnya 8 0 3 5

Fungsional Umum 12 1 0 13

Jumlah 158 27 23 162

F. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Deputi Bidang PIP

Bidang Politik, Hukum, Keamanan,


Tahun 2019 melaporkan pencapaian

kinerja Deputi Bidang Pengawasan Instansi



Kebudayaan selama tahun 2019. Capaian

kinerja tahun 2019 diukur dan dinilai

berdasarkan Penetapan/ Perjanjian Kinerja

(Perkin) Tahun 2019 sebagai tolok ukur

keberhasilan tahunan organisasi. Perkin

sendiri merupakan penjabaran Renstra




12 Pendahuluan 12

Laporan Kinerja


Tahun 2019

Kebudayaan Tahun 2015-2019.

Selanjutnya, analisis atas capaian kinerja

terhadap rencana kinerja tahun 2019

memungkinkan dilakukannya identifikasi

atas sejumlah celah kinerja (performance

gap) sebagai masukan bagi perbaikan

kinerja di masa datang. Dengan alur pikir

tersebut, sistematika penyajian Laporan

Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Instansi



Kebudayaan Tahun 2019 dapat

diilustrasikan dalam Gambar berikut ini.

Gambar 1. 4 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Instansi

Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Tahun 2019

Rencana Strategis Perjanjian Kinerja 2019

Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja 13

Laporan Kinerja


Tahun 2019

Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

A. Rencana Strategis 2015-2019

encana Strategis (Renstra)

pada dasarnya merupakan

dokumen perencanaan yang bersifat

taktis stratejik yang menjabarkan

strategi pelaksanaan tugas dan fungsi

yang akan dilaksanakan oleh Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK. Rencana

Strategis Deputi PIP Bidang Polhukam

PMK mengacu pada Rencana Strategis

BPKP yang mencakup visi, misi, tujuan,

serta cara pencapaian tujuan tersebut

melalui program-program tahunan

dengan menciptakan, dan/atau

memberikan manfaat bagi pihak-pihak

yang berkepentingan (stakeholders)

melalui produk yang dihasilkannya.

Dalam rangka memenuhi

kebutuhan stakeholders, Renstra Revisi

BPKP 2015-2019 telah memuat

program-program dan kegiatan-

kegiatan yang telah, dan akan

dilaksanakan oleh Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK. Untuk Tahun Anggaran

2019, telah dilaksanakan program dan

R

Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian

Kinerja

Laporan Kinerja


PMK Tahun 2019

14 14

Laporan Kinerja


Tahun 2019

Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

kegiatan sesuai dengan Penetapan

Kinerja 2019 sebanyak satu program

teknis dan satu program dukungan

dengan indikator keberhasilan, yang

mendukung pelaksanaan tugas Deputi

PIP Bidang Polhukam PMK, dan

dijabarkan dalam kegiatan.

Seiring dengan berjalannya

waktu, dan merujuk pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, maka BPKP

dan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

melakukan penajaman tujuan dan

sasaran strategis dan merekonstruksi

Indikator Kinerja Utama, sehingga sejak

tahun 2016, dapat disajikan

akuntabilitas pencapaian sasaran

strategis.

1. Pernyataan Visi

Melalui proses dan tahapan yang

melibatkan berbagai lapisan pegawai

hingga pimpinan tertingginya, Deputi

PIP Bidang Polhukam PMK menetapkan

suatu komitmen untuk mewujudkan

visi Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

ke depan yaitu:

“Auditor Internal Pemerintah RI

Berkelas Dunia untuk Meningkatkan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

dan Pembangunan Nasional Bidang

Politik, Hukum, Keamanan,


Kebudayaan”

Pernyataan visi ini sekaligus

mengartikan bahwa visi Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK ini telah

konsisten dengan visi Presiden dan

BPKP yang telah berwujud menjadi visi

pembangunan nasional.

Visi Deputi PIP Bidang Polhukam

PMK diharapkan menjadi acuan bagi

setiap pegawai Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK di semua tingkatan

untuk melaksanakan tugasnya ke satu

arah yang sama yaitu “Terwujudnya

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berdasarkan Gotong

Royong”. Hal tersebut dapat dibuktikan

15 15

Laporan Kinerja


Tahun 2019


dari adanya persinggungan antara

peran Deputi PIP Bidang Polhukam

PMK dengan beberapa agenda

prioritas Pembangunan Nasional

(NAWA CITA) antara lain agenda kedua

yang isinya adalah membuat

pemerintah selalu hadir dengan

membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis, dan

terpercaya. Dalam lingkup yang lebih

spesifik, mempertimbangkan

perubahan yang dinamis serta tugas

dan fungsi yang dilaksanakannya,


mengambil peran penting yang

mengerucut sebagai Auditor Internal

Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam

Membangun Tata Kelola Pemerintahan

yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

2. Pernyataan Misi

Misi merupakan penjabaran

lebih lanjut visi dan berisi pernyataan

tentang apa yang akan dilakukan untuk

mencapai visi.

Misi Deputi PIP Bidang Polhukam

PMK merupakan pengejawantahan

tugas dan fungsi yang diamanatkan

dalam peraturan perundang-

undangan, yaitu sebagai pelaksana

fungsi pengawasan intern

sebagaimana diamanatkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2008, Peraturan Presiden Nomor 192

Tahun 2014, serta Instruksi Presiden

Nomor 9 Tahun 2014, Wilayah tugas

dan kewenangan Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK juga dinyatakan dalam

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

dan Undang Undang Nomor 20 Tahun

1997 tentang Penerimaan Negara

Bukan Pajak. Rumusan misi Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK adalah:

1. Menyelenggarakan Pengawasan

Intern terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional guna

Mendukung Tata Kelola

Pemerintahan yang Bersih dan

Efektif;

16 16

Laporan Kinerja


Tahun 2019


2. Membina Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah

yang Efektif; dan

3. Mengembangkan Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemerintah

yang Profesional dan Kompeten.

MISI PERTAMA DAN

PENJELASANNYA

Misi pertama Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK yaitu

“Menyelenggarakan Pengawasan






Efektif”. Misi ini mengandung dua hal

yaitu tugas dan fungsi Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK serta manfaat

Deputi PIP Bidang Polhukam PMK.

Tugas dimaksud adalah “Pengawasan

intern terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan

pembangunan” dan manfaatnya yaitu

“mendukung tata kelola pemerintahan

yang bersih dan efektif.

Misi pertama Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK yaitu

“Menyelenggarakan Pengawasan






Efektif”. Misi ini mengandung dua hal

yaitu tugas dan fungsi Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK serta manfaat

Deputi PIP Bidang Polhukam PMK.

Tugas dimaksud adalah “Pengawasan

intern terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan

pembangunan” dan manfaatnya yaitu

“mendukung tata kelola

pemerintahan yang bersih dan

efektif”.

Pengawasan Intern Akuntabilitas


Pembangunan (Tugas dan Fungsi)

1) Akuntabilitas



Pembangunan dalam misi ini akan

bermuara pada pemberian informasi

assurance dan rekomendasi atas


pengelolaan keuangan Negara dan

17 17

Laporan Kinerja


Tahun 2019


pembangunan nasional. Prinsip dari

akuntabilitas adalah kesiapan

pemerintah untuk merespon

pertanyaan (scrutiny) masyarakat dan

stakeholder lainnya tentang

pelaksanaan mandat dan penggunaan

sumber daya yang diamanatkan

kepada penyelenggara pemerintahan.

Akuntabilitas terdiri dari lima dimensi

pengukuran yaitu:

a. Transparency, yaitu organisasi

mengungkapkan fakta mengenai

kinerjanya;

b. Liability, yaitu organisasi berani

menghadapi konsekuensi dari

kinerjanya;

c. Controllability, yaitu organisasi

mengerjakan apa yang diinginkan oleh

prinsipalnya, yaitu DPR, Presiden dan

masyarakat;

d. Responsibility, yaitu organisasi taat

pada peraturan perundang-undangan;

e. Responsiveness, yaitu organisasi

dapat memenuhi harapan yang

sesungguhnya sesuai dengan

permintaan atau kebutuhan.

Pembinaan kapabilitas pengawasan

intern pemerintah pada instansi pusat



kebudayaan;

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor

192 Tahun 2014, serta peraturan

perundang-undangan lainnya tentang

fungsi pengawasan, Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK menjadi mitra kerja Menteri

dan Kepala Lembaga melalui jasa assurance

dan jasa consultancy. Jasa assurance

mencakup pemberian informasi kepada

Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas

dari para mitra kerja Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK tersebut. Sedangkan jasa

consultancy berwujud rekomendasi yang

mempunyai daya ungkit dalam peningkatan

kinerja K/L sebagai mitra kerja Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK. Perwujudan peran

pengawasan intern tersebut sekurang-

kurangnya harus memberikan keyakinan

yang memadai melalui informasi assurance

atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan

efektivitas pencapaian tujuan

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi

pemerintah dan sasaran pembangunan

nasional. Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

harus berperan aktif dalam memberikan

peringatan dini (early warning system)

terhadap kemungkinan terjadinya

penyimpangan atau kecurangan,

18 18

Laporan Kinerja


Tahun 2019


inefektivitas manajemen risiko, kurang

memadainya kualitas proses tata kelola

penyelenggaraan pemerintahan, dan risiko

tidak tercapainya Sasaran Pembangunan

Nasional dalam RPJMN 2015 - 2019.

Kegiatan assurance dan consultancy

mengacu kepada Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden

Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi

Presiden Nomor 9 Tahun 2014. Peratuan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 memberi

batasan pengawasan intern sebagai seluruh

proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain

terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi

organisasi dalam rangka memberikan

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan

telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur

yang telah ditetapkan secara efektif dan

efisien untuk kepentingan pimpinan dalam

mewujudkan tata kepemerintahan yang

baik.

2) Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan

Sebagai auditor internal yang

bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP

khususnya Deputi PIP Bidang Polhukam

PMK melaksanakan fungsi pengawasan

intern terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan. Dalam

periode sebelumnya fokus pengawasannya

banyak diarahkan pada aspek pengelolaan

keuangan antara lain meliputi: pelaporan

keuangan dan kebijakan fiskal, maka pada

periode 2015 - 2019, sesuai misi ini, sasaran

program pengawasan intern Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK termasuk mengawal

dan mendorong bagaimana program

pembangunan nasional dapat mencapai

tujuannya dengan efektif dan efisien.

3) Pengelolaan Keuangan Negara

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

dan Pembangunan mengikuti kerangka

APBN. Dalam hal pengelolaan keuangan,

pengawasan intern Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK akan berupaya

meningkatkan kualitas akuntabilitas

Presiden sebagai pemegang kekuasaan

pemerintahan tertinggi di bidang keuangan

dan atau Menteri Keuangan selaku

Bendahara Umum Negara.

Dalam hal pengawasan intern atas

kualitas pelaporan, Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK mendorong mitra kerjanya

untuk memenuhi persyaratan minimal

kualitas laporan keuangan (LK) yang

19 19

Laporan Kinerja


Tahun 2019


direpresentasikan oleh opini WTP dari audit

BPK atas LK K/L mitra kerja Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK. Kegiatan

pengawasan intern ini diprioritaskan bagi

K/L yang LK-nya belum mendapatkan opini

WTP dari BPK.

Pengawasan intern atas kualitas

kebijakan fiskal diarahkan baik kepada

penerimaan negara dan belanja negara

termasuk kebijakan yang diterapkan untuk

mengalokasikan belanja negara dan

kebijakan pembiayaan. Dalam kaitan ini

pengawasan intern diarahkan untuk

menghasilkan rekomendasi perbaikan

kebijakan Kebendaharaan Umum Negara

baik dari substansi formulasi maupun

implementasi kebijakan pengelolaan

keuangan negara. Kegiatan pengawasan

atas pengelolaan keuangan negara ini akan

mencakup antara lain kebijakan: (a)

Pengawasan terhadap Peningkatan

Penerimaan Negara untuk meningkatkan

ruang fiskal dan (b) Perencanaan dan

Pelaksanaan Pemanfaatan Aset dan

Kekayaan Negara.

4) Pengelolaan Pembangunan Nasional

Terkait dengan pembangunan

nasional, pengawasan intern dilakukan

secara menyeluruh mengikuti tahapan

pengelolaan keuangan negara, namun

fokus pada implementasi strategi

pembangunan nasional. Strategi

pembangunan nasional membedakan tiga

dimensi pembangunan, yaitu: (1) dimensi

pembangunan manusia yang sifatnya

wajib, (2) dimensi pembangunan sektor

unggulan yang sifatnya prioritas; dan (3)

dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Untuk melaksanakan strategi ini perlu

menciptakan kondisi pendukung sebagai

prasyarat minimal yang harus terpenuhi.

Indikator pencapaian sasaran strategi

pembangunan tersebut dituangkan dalam

Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015

- 2019.

Dalam APBN 2019, maupun RPJMN

2015-2019 terdapat beberapa program

lintas bidang dimana sasaran pokok

program pembangunan tersebut dirancang

dilaksanakan oleh satu atau lebih K/L.

Dalam hal ini, Deputi PIP Bidang Polhukam

PMK akan memastikan sejauh mana

program lintas bidang tersebut dijalankan

secara terintegrasi dalam rangka mencapai

tujuan dari program lintas bidang tersebut.

Arah Pengawasan Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK selanjutnya adalah

20 20

Laporan Kinerja


Tahun 2019


melaksanakan pemantauan, evaluasi dan

pengawasan sinergis bersama APIP K/L

untuk mengawal pencapaian Sasaran

Program yang bersifat program lintas

bidang dalam RPJMN.

Dengan kebijakan ini, pengawasan

nasional pemerintah diarahkan untuk

melakukan pengawasan keuangan negara

dan pembangunan nasional secara

komprehensif, sinergis dan integratif.

Deputi PIP Bidang Polhukam PMK bersama

APIP terkait mengawal pencapaian sasaran

pembangunan lintas sektor dalam RPJMN,

APIP mengawal pencapaian sasaran

pembangunan terkait K/L-nya masing-

masing, sedangkan Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK meningkatkan kapabilitas

pengawasan intern APIP.

Pengawasan intern terhadap tahapan

penyelenggaraan kegiatan pembangunan

juga mengikuti fungsi manajerial, mulai dari

tahap perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, sampai dengan

pertanggungjawaban. Pengawasan intern

diarahkan untuk memastikan bahwa

pengendalian intern sebagai proses yang

integral dengan kegiatan utama. Tindakan

manajemen dalam tahapan ini harus

dirancang dan dilakukan secara memadai

yang melibatkan semua pihak untuk

mencapai tujuan kegiatan, dalam kerangka

pengelolaan keuangan negara melalui

pelaksanaan kegiatan secara efisien dan

efektif. Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

berupaya memberi kepastian bahwa

penyelenggaraan pembangunan telah

memenuhi aspek ketaatan, kehematan,

efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai

Sasaran Pokok Pembangunan dalam

RPJMN 2015 - 2019.

Fokus pengawasan pada sasaran

pembangunan nasional harus konsisten

dan sejalan dengan amanah pengawasan

yang ditugaskan kepada Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK yaitu program atau

kegiatan yang bersifat lintas sektor. Dengan

melakukan pengawasan intern yang fokus

pada pembangunan nasional dan yang

menjadi prioritas dan perhatian

pemerintah, Deputi PIP Bidang Polhukam

PMK diharapkan dapat berkontribusi pada

pencapaian tujuan pemerintah dan

pembangunan yaitu peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Tiga Strategi Pembangunan Nasional,

Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) dan

21 21

Laporan Kinerja


Tahun 2019


Enam Sasaran Pokok Pembangunan

merupakan sarana untuk mewujudkan

tujuan pemerintah. Dalam program ini

terdapat dua atau lebih K/L yang

bertanggung jawab mengelola keuangan

untuk pembangunan nasional. Masing-

masing dibebankan tanggung jawab untuk

menyukseskan tujuan pembangunan

nasional. Tanggung jawab ini mengikuti

struktur dan birokrasi K/L sesuai dengan

kewenangan masing-masing. Pelaksanaan

kewenangan ini sering menghambat

sinergisitas yang pada akhirnya

menghambat pencapaian tujuan semula.

Kehadiran peran pengawasan intern yang

berkualitas dari Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK diharapkan dapat

menghasilkan rekomendasi untuk

peningkatan kinerja program

pembangunan pusat.

Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan

Efektif (Manfaat)

Pengawasan intern terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan diselenggarakan untuk

mendukung tata kelola pemerintah yang

bersih dan efektif. Pengawasan intern

Deputi PIP Bidang Polhukam PMK diarahkan

untuk memastikan bahwa governance

process dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan telah

berjalan secara partisipatif, akuntabel,

transparan dan efektif. Di samping itu,

terdapat struktur organisasi dan mekanisme

yang melibatkan stakeholder kunci dalam

menetapkan dan mengawasi (oversee)

tujuan pemerintah. Masyarakat juga diberi

akses yang cukup terhadap informasi

anggaran dan target pemerintahan dan

pembangunan serta laporan

pertanggungjawaban yang memungkinkan

mereka mengetahui sejauh mana tujuan

pemerintahan dan pembangunan tercapai.

Dengan kerangka transparansi tersebut,

para penyelenggara pemerintahan

menyiapkan diri untuk menjelaskan capaian

targetnya dan menjelaskan jika terjadi

kegagalan, alasan kegagalan pengelolaan

keuangan dan pembangunan atau

menjelaskan ukuran pencapaian efektivitas

pencapaian tujuan dimaksud. Dengan

menjaga partisipasi masyarakat,

transparansi dan akuntabilitas tersebut

diharapkan tercipta tata kelola

pemerintahan yang bersih dan efektif.

22 22

Laporan Kinerja


Tahun 2019


MISI KEDUA DAN PENJELASANNYA

Misi kedua Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK yaitu “Membina

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah yang Efektif”. Misi dua

ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk

menjamin pelaksanaan seluruh program

dan kegiatan adalah dalam rangka

mencapai tujuan suatu organisasi,

termasuk organisasi pemerintahan dan

pembangunan, dibutuhkan suatu sistem

pengendalian intern yang dapat memberi

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan

berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan

pelaporan keuangan yang handal,

penanganan aset yang aman dan taat

terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud

adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut,

Deputi PIP Bidang Polhukam PMK diberikan

mandat untuk melakukan pembinaan

penyelenggaraan SPIP pada K/L bidang

Polhukam PMK.

Pada periode 2015 – 2019,

pembinaan penyelenggaraan SPIP

diarahkan untuk meningkatkan maturitas

SPIP di tingkat K/L dan diharapkan juga

pada tingkat program (prioritas)

pembangunan nasional. Penyelenggaraan

SPIP K/L menjadi tanggung jawab masing-

masing K/L yang bersangkutan. Sebagai

pembina penyelenggaraan SPIP, maka

seluruh insan pengawasan di Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK diarahkan untuk

meningkatkan kualitas pembinaan dari

sekedar pelaksanaan tugas penyusunan

pedoman dan pelatihan SPIP, menjadi

pengawal implementasi seluruh elemen

SPIP di seluruh kegiatan utama dan

tindakan manajemen K/L. Hal tersebut

dilakukan dengan membudayakan

pengenalan dan pengendalian risiko oleh

semua personel dan pimpinan dalam

pelaksanaan kegiatan utamanya yang

dituangkan dalam kebijakan dan prosedur

pelaksanaan kegiatan (SOP).

Pengkomunikasian dan evaluasi reguler

terhadap konsistensi kebijakan dan

pelaksanaan kegiatan sesuai SOP

diharapkan menyadarkan personel dan

pimpinan akan pencapaian tujuan

pemerintahan dan pembangunan, yang

pada akhirnya akan meningkatkan

kematangan implementasi SPIP secara

keseluruhan di K/L.

Dengan demikian, misi pembinaan

penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung

23 23

Laporan Kinerja


Tahun 2019


dengan misi pertama yaitu pengawasan

intern terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan guna

mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang bersih dan efektif. Akan tetapi,

terdapat perbedaan karakteristik di antara

keduanya. Misi pertama menyangkut

penggunaan sumber daya pengawasan

untuk penyelenggaraan fungsi

pengawasan keuangan dan pembangunan

(pengawasan fungsional), sedangkan misi

kedua menyangkut penggunaan sumber

daya pengawasan untuk membangun

sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini

Sistem Pengendalian Intern. Sistem

pengendalian intern, yang dalam

sejarahnya m bentuk lanjutan dari

pengawasan melekat.

MISI KETIGA DAN PENJELASANNYA

Misi ketiga Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK yaitu “Mengembangkan

Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

yang Profesional dan Kompeten”. Misi ini

juga terkait dengan Misi pertama dan Misi

kedua. Salah satu unsur penting SPIP, yaitu

Lingkungan Pengendalian, mewajibkan

setiap pimpinan instansi pemerintah untuk

membentuk dan memelihara lingkungan

pengendalian yang menimbulkan perilaku

positif dan kondusif untuk menerapkan

budaya pengendalian di lingkungan

organisasinya. Upaya pembentukan budaya

kendali ini antara lain diselenggarakan

melalui perwujudan peran aparat

pengawasan intern pemerintah (APIP) yang

efektif. Untuk mewujudkan peran APIP

sebagai aparat pengawasan intern

diperlukan kapabilitas untuk menjalankan

tugas dan fungsinya.

Melanjutkan pembinaan yang telah

dilaksanakan pada periode sebelumnya,

tugas dan fungsi pengembangan

kapabilitas pengawasan intern tersebut,

sesuai dengan Peraturan Pemerintah 60

Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan

kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP diarahkan

untuk peningkatan kapasitas organisasi

APIP maupun peningkatan kompetensi

auditornya. Peningkatan kapabilitas APIP

diarahkan pada peningkatan enam elemen

kapabilitas APIP yaitu (a) peran APIP dalam

organisasi; (b) pola pengembangan auditor

APIP; (c) praktik profesionalisme

pengawasan intern; (d) eksistensi

manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e)

kualitas hubungan Inspektur dengan

pimpinan/atasan dan pimpinan satuan

24 24

Laporan Kinerja


Tahun 2019


kerja lainnya; dan (f) struktur tata kelola

APIP termasuk kualitas independensi APIP.

3. Tujuan Strategis

Tujuan merupakan pengejawantahan

visi dan misi yang telah ditetapkan, dan

berorientasi pada operasionalisasi visi dan

misi.

Dalam menyelenggarakan misinya,


menetapkan tiga tujuan strategis, yaitu

kondisi yang ingin dicapai oleh Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK pada tahun 2019

yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas


Pembangunan Nasional yang Bersih

dan Efektif;

2. Peningkatan Efektivitas


Intern Pemerintah; dan

3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan

Intern Pemerintah yang Profesional

dan Kompeten.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan

penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang

dirumuskan secara spesifik dan terukur

untuk dapat dicapai dalam kurun waktu

lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana

tujuan, sasaran strategis merupakan

kondisi yang diharapkan dalam kurun

waktu tertentu; sasaran strategis

merupakan ukuran pencapaian dari tujuan.

Dengan pengertian ini, dan dikaitkan

dengan tujuannya, sasaran strategis

Deputi PIP Bidang Polhukam PMK untuk

tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas


Pembangunan Nasional;

2. Meningkatnya Maturitas Sistem

Pengendalian Intern pada

Kementerian/Lembaga dan Program

Prioritas Pembangunan Nasional;

3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan

Intern Pemerintah pada

Kementerian/Lembaga.

25 25

Laporan Kinerja


Tahun 2019


Dikaitkan dengan tujuannya, sasaran

strategis Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

untuk tahun 2015-2019 adalah

sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

d. Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi;

e. Peningkatan Kapasitas Pengawasan

Intern yang mendukung Sinergi

Pengawasan Program Pemerintah;

f. Penguatan penerapan SPI/Governance

Program Pemerintah (Wajib, Prioritas

& Pendukung) dan SPI KLPK

(Kementerian, Lembaga, Pemda dan

Korporasi).

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) Deputi

PIP Bidang Polhukam PMK merupakan

indikator kinerja yang berada pada

perspektif manfaat bagi stakeholders yang

menunjukkan peran utama Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK dalam pengawasan


pembinaan penyelenggaraan SPIP.

IKU Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

merupakan ukuran keberhasilan dari

tujuan dan sasaran strategis Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK. Penetapan

indikator dilakukan dengan

mempertimbangkan tujuan dan sasaran

strategis dan kegiatan-kegiatan yang

mendukung tujuan strategis. Indikator ini

digunakan untuk mengukur keberhasilan

sasaran strategis, sedangkan keberhasilan

kegiatan diukur dengan menggunakan

indikator keluaran (output).

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran

Strategis dan Indikator-indikator kinerja

utama pada Deputi PIP Bidang Polhukam

PMK dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai

berikut:

26 26

Laporan Kinerja


Tahun 2019


Tabel 2. 1. Indikator Kinerja Utama Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

Tahun 2015-2019

No Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

dan Pembangunan Nasional

IKU 1 Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program

Prioritas dalam Nawa Cita

Tujuan 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Maturitas SPIP Instansi Pemerintah Bidang

Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

IKU 2 Level Maturitas SPIP Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan,

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Level 3)

Tujuan 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten.

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Instansi

Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan

IKU 3 Level Kapabilitas APIP Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan,

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Level 3)

Sedangkan terhadap sasaran strategis

dan indikator kinerja utama di atas, Deputi

PIP Bidang Polhukam PMK memiliki target

Tahun 2019 dan cara pengukuran dapat

dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

27 27

Laporan Kinerja


Tahun 2019


Tabel 2. 2. Target dan Cara Pengukuran Indikator Kinerja Utama

Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2019

6. Program dan Kegiatan

BPKP melaksanakan program dan

kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya

sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Program dan kegiatan

selama lima tahun didasarkan pada

mandat yang diperoleh dari Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun

2014, serta Instruksi Presiden Nomor 9

Tahun 2014. Wilayah tugas dan

kewenangan Deputi PIP Bidang Polhukam

PMK juga dinyatakan dalam Undang

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Korupsi dan

Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997

tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Penyusunan program dan kegiatan

pada Renstra Deputi PIP Bidang Polhukam

PMK tahun 2015-2019 mengacu pada

program dan kegiatan yang diterapkan

dalam penyusunan RPJMN tahun 2015-

2019 dan Renstra BPKP tahun 2015-2019.

Program didefinisikan sebagai instrumen

kebijakan yang berisi satu atau lebih

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET CARA PENGUKURAN

SATUAN JUMLAH

1 2 3 4 5

1. Meningkatnya

Kualitas Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan dan

Pembangunan

Nasional

1.1 Indeks Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan

dan Pembangunan

Program Prioritas dalam

Nawa Cita

Skala

1-5

3 Rata-rata dari skor AP3N

Kegiatan Prioritas Penguatan

Pelaksanaan

Bantuan Tunai Bersyarat;

Kegiatan Prioritas Surveilans,

Imunisasi, dan Karantina

Kesehatan; Kegiatan Prioritas

Penyediaan Layanan Dasar

2. MeningkatnyaMaturi

tas SPIP

2.1 Maturitas SPIP K/L(Level

3)

% 89 Persentase Maturitas SPIP

Level 3 dibandingkan

dengan Populasi K/L

Deputi

3. Meningkatnya

Kapabilitas

Pengawasan Intern

Pemerintah K/L

3.1 Kapabilitas APIP K/L

(Level 3)

% 87 Persentase Level 3 K/L

IACM atas Populasi K/L di

Deputi

28 28

Laporan Kinerja


Tahun 2019


kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk

mencapai sasaran dan tujuan serta

memperoleh alokasi anggaran, dan/atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan

oleh K/L.

Dengan mempertimbangkan re-

strukturisasi program yang dirancang oleh

Bappenas dan Renstra BPKP tahun 2015-

2019, Renstra Deputi PIP Bidang Polhukam

PMK berisi program, yaitu:

1. Program pengawasan intern


pembangunan nasional serta

pembinaan penyelenggaraan sistem

pengendalian intern pemerintah

(Program 06);

2. Program dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya

(Program 01).

Program 01 bersifat generik antar K/L

yaitu, Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi

PIP Bidang Polhukam PMK. Program ini

ditujukan untuk memastikan terciptanya

kondisi yang diperlukan dalam

melaksanakan tugas teknis pengawasan

oleh kedeputian. Baik program teknis

pengawasan (Program 06) maupun

program dukungan (Program 01) akan

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-

kegiatan oleh unit kerja atau satuan kerja

di lingkungan BPKP.

Program Teknis Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK adalah tunggal yaitu

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan Pembangunan

Nasional serta Pembinaan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah. Program

tunggal ini konsisten dengan eselonisasi

tunggal di BPKP. Dalam rangka lebih

menyelaraskan seluruh aktivitas sesuai

dengan bidang pengawasan masing-

masing unit kedeputian, program indikatif

dibagikan ke subprogram Pengawasan

Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Dari

Program Pengawasan Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK hasil restrukturisasi

program dan kegiatan, yaitu Program



Nasional serta Pembinaan Sistem


dirumuskan 6 subprogram dengan uraian

sebagai berikut:

1. Subprogram Pengawasan Akuntabilitas

Pelaporan Keuangan

29 29

Laporan Kinerja


Tahun 2019


Subprogram ini merupakan seluruh

aktivitas pengawasan yang saling

berkaitan baik assurance maupun

consulting yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan di

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah

Daerah dalam mewujudkan opini atas

Laporan Keuangan.

2. Subprogram Pengawasan

Kebendaharaan Umum Negara



berkaitan baik assurance dan consulting

yang berkaitan dengan peran Kementerian

Keuangan selaku Bendahara Umum

Negara dan peran K/L dalam pengelolaan

keuangan yang bersifat strategis, antara

lain: penerimaan negara, alokasi anggaran,

pengelolaan aset dan kekayaan negara.

3. Subprogram Pengawasan Pendidikan

dan Kesehatan, serta Fokus

Pembangunan Nasional Lainnya.




yang berkaitan dengan pembangunan

yang strategis yang memberikan

aksesibilitas bagi masyarakat atas

beberapa kebutuhan pelayanan dasar dan

pengawasan strategis lainnya yang

berorientasi pada kesejahteraan

masyarakat dan perekonomian rakyat.

4. Subprogram Pembinaan SPIP Program

Prioritas Nasional (Pendidikan dan

Kesehatan serta Fokus Pembangunan

Nasional Lainnya).




consulting dalam membina terwujudnya

efektivitas SPIP pada program lintas.

5. Subprogram Pembinaan SPIP K/L




consulting dalam membina terwujudnya

efektivitas SPIP pada K/L.

6. Subprogram Pembinaan Kapabilitas

Pengawasan Intern K/L




yang berkaitan dengan pembinaan

kapabilitas APIP K/L baik pembinaan

Jabatan Fungsional Auditor maupun tata

kelola APIP.

30 30

Laporan Kinerja


Tahun 2019


Dari program dan sub program

tersebut selanjutnya disusun kegiatan-

kegiatan. Kegiatan merupakan bagian dari

program yang dilaksanakan oleh satuan

kerja setingkat eselon 2 yang terdiri dari

sekumpulan tindakan pengerahan sumber

daya berupa personil, barang modal

termasuk peralatan dan teknologi, dana

dan atau kombinasi dari beberapa atau

kesemua jenis sumber daya tersebut

sebagai masukan (input) untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam

bentuk barang/jasa.

Untuk menjaga konsistensi

nomenklatur perencanaan dan

penganggaran, kegiatan pengawasan


disesuaikan dengan nomenklatur yang

rumusannya mencerminkan tugas dan

fungsi eselon II/satker yang berisi

komponen kegiatan untuk mencapai

keluaran dengan indikator kinerja yang

terukur. Kegiatan dari masing-masing

eselon II teknis akan menghasilkan

rekomendasi sebagai indikator kinerja

pengawasannya. Rekomendasi dihasilkan

melalui pelaksanaan komponen kegiatan,

baik komponen teknis pengawasan

dengan menggunakan berbagai alat

(tools) pengawasan seperti audit, reviu,

evaluasi, pemantauan maupun komponen

yang mendukung langsung kegiatan

seperti penyusunan dan diseminasi

pedoman, pemantauan pelaksanaan

pengawasan, tabulasi dan lain-lain. Selain

itu, terdapat pelaksanaan dukungan

pengawasan meliputi penyiapan kultur

organisasi, penyiapan profesionalisme

SDM, penyiapan SOP pelaksanaan

kegiatan, penyiapan sarana dan prasarana

dan lain-lain yang mendukung secara tidak

langsung kegiatan teknis pengawasan.

Penyediaan sarana dan prasarana

pengawasan juga termasuk di dalamnya.

Konsisten dengan nomenklatur

perencanaan dan penganggaran, terdapat

4 kegiatan pengawasan (program 06) dan

1 kegiatan dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya (program

01) di lingkungan Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK, yaitu:

1. Pengendalian / Pelaksanaan



Nasional serta Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP

31 31

Laporan Kinerja


Tahun 2019


Kementerian/Lembaga Bidang

Pertahanan dan Keamanan;







Penegakan Hukum dan Sekretariat

Lembaga Tinggi Negara;







Kesejahteraan Rakyat;







Polsoskam Lainnya;

5. Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dalam Tahun Anggaran 2019, Deputi

PIP Bidang Polhukam PMK merencanakan

akan melaksanakan program dan kegiatan

sebagaimana tertuang dalam Formulir RKT.

Program dan kegiatan tersebut merupakan

penetapan kinerja program Tahun 2019.

Pada tahun 2019, perjanjian kinerja

disesuaikan dengan Renstra, perjanjian

kinerja atau dokumen Penetapan Kinerja

yang memuat 3 indikator kinerja utama

yang digunakan untuk mengukur

tercapainya delapan sasaran strategis dapat

dilihat pada Tabel 2.3.

32 32

Laporan Kinerja


Tahun 2019


Tabel 2. 3. Perjanjian Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2019

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA

Reff. IKU

Sasaran

Strategis

TARGET 2019

Cara Pengukuran

Satuan Jumlah

1 2 3 4 5 6

1

.

Perbaikan pengelolaan

program Prioritas Nasional

dan Pengelolaan Keuangan

Negara Bidang Polhukam

dan Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan

1.1 Persentase Program Polhukam

dan PMK yang memperoleh

Indeks Akuntabilitas


Pembangunan Program

Prioritas dengan level 2

1.1 % 100 Level yang sesuai

dengan rata-rata skor

program/ kegiatan/

proyek prioritas yang

diukur indeks AP3N

TA 2019.

2

.

Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPIP K/L Bidang

Polhukam dan


Kebudayaan

2.1 Persentase K/L Bidang

Polhukam dan PMK dengan

Maturitas SPIP Level 3

2.1 % 89 Persentase Maturitas

SPIP Level 3

dibandingkan dengan

Populasi K/L Deputi

2.2 Persentase K/L Bidang



2.1 % 9 Persentase Maturitas

SPIP Level 2

dibandingkan dengan

Populasi K/L Deputi

3 Meningkatnya Kapabilitas


Bidang Polhukam dan


Kebudayaan

3.1 Persentase APIP Instansi

Pemerintah (K/L) Bidang


Kapabilitas Level 3

3.1 % 87 Persentase Level 3 K/L

IACM atas Populasi

K/L di Deputi

3.2 Persentase APIP Instansi



Kapabilitas Level 2

3.1 % 9 Persentase Level 2 K/L

IACM atas Populasi

K/L di Deputi

Mengacu pada Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008, Penetapan Kinerja

Tahun 2019 Deputi PIP Bidang Polhukam

PMK, mencakup satu program utama yang

harus diemban dalam pencapaian tujuan

BPKP, yaitu Program Peningkatan

Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Negara Melalui Penyelenggaraan

Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang

Polhukam PMK serta Pembinaan


Intern Pemerintah (SPIP).

Setiap program dan kegiatan dalam

Renstra kemudian dinyatakan dalam suatu

indikator kinerja yang spesifik, terukur,

dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu.

Hanya dengan indikator kinerja yang

memenuhi kelima karakteristik kualitatif

33 33

Laporan Kinerja


Tahun 2019


inilah keberhasilan pencapaian program dan

kegiatan dapat dilakukan. Keberhasilan

program diukur dengan indikator hasil

(outcome), sedangkan keberhasilan

kegiatan diukur dengan menggunakan

indikator keluaran (output). Penetapan

indikator program dilakukan dengan

mempertimbangkan tujuan program dan

kegiatan-kegiatan yang mendukung

program tersebut.

Indikator kinerja utama Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK merupakan indikator

kinerja yang berada pada perspektif

manfaat bagi stakeholders yang

menunjukkan peran utama Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK dalam pengawasan


pembinaan SPIP. Indikator-indikator kinerja

utama Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

dengan target tahun 2019 seperti Tabel 2.3

di atas.

Akuntabilitas Kinerja 34

Laporan Kinerja


Tahun 2019

Bab I Pendahuluan

A. Ringkasan Capaian Sasaran Strategis

engukuran capaian kinerja

tahun 2019 merupakan

bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas

kinerja tahunan Deputi PIP Bidang Politik,

Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan (Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK).

Pengukuran kinerja dilakukan

dengan membandingkan realisasi

pelaksanaan tugas Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK Tahun 2019 dengan target

kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen

perjanjian kinerja Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK Tahun 2019. Rumus yang

digunakan untuk menghitung persentase

pencapaian target kinerja sesuai Surat

Sekretaris Utama Nomor S-

2571/SU/01/2019 tanggal 18 November

2019 hal Petunjuk Penyusunan Laporan

Kinerja (LKj) Tahun 2019 terdiri dari dua

jenis, yaitu: terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Rumus bagi IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih

tinggi dari nilai target yang ditetapkan

P

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja


PMK Tahun 2019

353535 Akuntabilitas Kinerja 35

Laporan Kinerja


Tahun 2019

Persentase Pencapaian Kinerja =Realisasi

Rencana× 100% ……..(Rumus 1)

2. IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari

nilai target yang ditetapkan, yaitu IKU Maturitas SPIP dan kapabilitas APIP K/L level 2

dilakukan dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP di

Lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam & PMK

Kasus Kondisi

Rumus Capaian Kinerja

yang Digunakan

Realisasi Lv 2 Realisasi Lv 3 Tambahan

1. Tidak mencapai target

(< 100%)

Tidak Mencapai

Target (<100%)

Rumus 1 (Capaian Lv 2

tidak mencapai 100%)

2. Mencapai (melampaui

target (≥ 100%)

Tidak Mencapai

Target (<100%)

Capaian Lv 2 ditetapkan

100% (tidak boleh lebih

dari 100%)

3. Realisasi Lv 2 lebih

kecil dari target (<

100%, karena K/L

target Lv 2 ternyata

naik menjadi Lv 3)

Melampaui target (>

100%)

Level 2+3 = 100%

(tidak ada Level 0/1)


melebihi 100%)

4. Tidak mencapai target

(< 100%)

Mencapai/melampaui

target (≥ 100%)

Level 2+3 ≠ 100%

(masih ada Level

0/1)


tidak mencapai 100%)

5. Realisasi Level 2 lebih

kecil dari target (<

100%)

Melampaui target (≥

100%)

Level 2+3 ≠ 100%

% Real Lv 2+3 ≥ %

target Lv 2+3


melebihi 100%)

6. Mencapai (melampaui

target (≥ 100%)

Mencapai/melampaui

target (≥ 100%)


sama/melebihi 100%)

7. =100% =100% Rumus 1 Capaian = 100%

Berdasarkan hasil pengukuran

kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap

indikator kinerja untuk mengidentifikasi

faktor yang mendukung keberhasilan dan

kendala pencapaian kinerja. Faktor

pendukung keberhasilan dan kendala

yang menghambat pencapaian target

kinerja dicermati dan dipelajari guna

perbaikan pelaksanaan program/kegiatan

di masa yang akan datang.

𝑅𝑢𝑚𝑢𝑠 2: 2 × 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 × 100%


Laporan Kinerja


Tahun 2019

Dalam evaluasi kinerja juga

dilakukan pembandingan kinerja yang

meliputi pembandingan antara realisasi

kinerja dengan target tahun berjalan,

realisasi kinerja tahun berjalan dengan

realisasi tahun lalu, dan pembandingan

lain yang diperlukan.

Selain itu, dalam evaluasi kinerja

dilakukan pula analisis efisiensi dengan

cara membandingkan proporsi capaian

kinerja dengan proporsi penggunaan

sumber daya, baik dana maupun sumber

daya manusia, yang dalam hal ini

direpresentasikan dengan Orang/Hari

(OH). Efisiensi sumber daya terjadi

manakala capaian kinerja output lebih

tinggi dari pada capaian penggunaan

sumber daya, baik dana maupun OH.

Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara

sumber daya keuangan dan sumber daya

manusia.

Dalam rencana strategis tahun

2015-2019, BPKP menetapkan tiga tujuan,

yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP

pada tahun 2019, tujuan ini diturunkan

dalam tujuan Deputi Bidang PIP Bidang

Polhukam PMK yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas


Pembangunan Nasional yang Bersih

dan Efektif;

2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggar

aan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah; dan

3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan

Intern Pemerintah yang Profesional

dan Kompeten

Ukuran keberhasilan pencapaian

tujuan Deputi Bidang PIP Bidang

Polhukam PMK, linear dengan ukuran

keberhasilan pencapaian sasaran

strategisnya, oleh karena itu, pengukuran

keberhasilan pencapaian tujuan

menggunakan indikator yang sama

dengan indikator sasaran strategis BPKP.

Realisasi pencapaian sasaran strategis

tahun 2019, secara ringkas diikhtisarkan

capaian kinerja Deputi Bidang PIP Bidang

Polhukam PMK tahun 2019 dalam

Gambar 3.1 sebagai berikut:


Laporan Kinerja


Tahun 2019

Gambar 3.1. Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama

Perincian capaian IKU Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam dan PMK dapat dilihat pada

Lampiran 1.

1. Capaian Sasaran Strategis

Analisis capaian kinerja dilakukan

terhadap capaian kinerja sasaran

strategis, khususnya terhadap Indikator

Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-

tiap sasaran strategis. Dalam

menyimpulkan keberhasilan atau

ketidakberhasilan pencapaian tujuan

strategis dilakukan dengan mengukur

sasaran strategis yang menjadi indikator

dan terkait langsung dengan pencapaian

tujuan strategis.

Analisis juga dilakukan terhadap IKU

yang tidak secara langsung mendukung

capaian kinerja sasaran namun

berpengaruh terhadap perwujudan

sasaran strategis.

Analisis tentang capaian tiga tujuan

strategis yang dijabarkan dalam tiga

sasaran strategis yang ditetapkan oleh


disajikan sebagai berikut:


Laporan Kinerja


Tahun 2019

TUJUAN STRATEGIS 1:

Peningkatan Kualitas Akuntabilitas


Pembangunan Nasional yang Bersih dan

Efektif



Nasional akan bermuara pada pemberian

informasi assurance dan rekomendasi atas


pengelolaan keuangan negara/daerah dan

pembangunan nasional yang bersih dan

efektif. Prinsip dari akuntabilitas adalah

kesiapan pemerintah untuk merespon

pertanyaan masyarakat dan stakeholder

lainnya tentang pelaksanaan mandat dan

penggunaan sumber daya yang

diamanatkan kepada penyelenggara

pemerintahan.

Tujuan tersebut menggambarkan

peran Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

dalam menjaga akuntabilitas keuangan

negara dan tata kelola kepemerintahan

yang baik, mengalami perbaikan melalui

kegiatan quality assurance ataupun

consulting and assistance.

Tujuan strategis adalah kondisi yang

ingin dicapai dalam periode lebih dari satu

tahun atau pada akhir masa renstra.

Indikator untuk menilai keberhasilan

pencapaian tujuan “Peningkatan Kualitas

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan

Efektif” adalah sasaran strategis

“Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas


Nasional”.

Analisis terhadap sasaran strategis

yang ditetapkan oleh Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK sebagai alat untuk

mewujudkan tujuan strategis pada awal

masa Renstra, disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas



Sasaran strategis “Meningkatnya

Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional”

dilengkapi satu indikator kinerja yaitu

“Indeks Akuntabilitas Pengelolaan

Program Pembangunan Nasional (AP3N)”.

Sasaran strategis Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK merupakan kondisi yang

akan dicapai secara nyata oleh Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK pada tahun 2019


Laporan Kinerja


Tahun 2019

yang mencerminkan pengaruh yang

ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome)

dari program teknis Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK yaitu pengawasan intern

akuntabilitas pengelolaan keuangan

negara dan pembangunan nasional.

Indeks AP3N merupakan indeks

untuk mengukur kualitas akuntabilitas

pengelolaan program pembangunan

nasional, yaitu apakah pengelolaan

program pembangunan nasional tersebut

telah dilaksanakan secara transparant,

liable, controllable, responsible, dan

responsive. Akuntabilitas pengelolaan

program tersebut diharapkan mampu

mengawal pencapaian tujuan program

secara holistik, terintegrasi dan sinkron.

Instrumen Indeks AP3N diukur secara

berjenjang pada level pelaksana dan level

koordinator yang menjabarkan

karakteristik lintas sektoral dari program.

Kerangka pengukuran Indeks AP3N

terdiri dari tiga komponen yaitu variable,

dimensi, dan indikator dengan ilustrasi

sebagai berikut:

1. Variabel

Variabel menggambarkan pengelolaan

program pembangunan nasional mulai

dari kebijakan sampai dengan

pengawasan. Dari sisi proses,

pengelolaan keuangan negara/daerah

meliputi beberapa variabel yaitu:

kebijakan; perencanaan dan

penganggaran; pelaksanaan dan

penganggaran; pelaksanaan dan

penataausahaan; pelaporan dan

pertanggungjawaban; dan

pengawasan.

2. Dimensi

Dimensi menggambarkan prinsip-

prinsip akuntabilitas yang didasarkan

dari prinsip-prinsip akuntabilitas

menurut Koppel (2005), yaitu:

a. Transparency: Keterbukaan atas

pengelolaan program

b. Liability: Kesediaan untuk

menanggung konsekuensi atas

performa pengelolaan program.

c. Controllability: Kendali atas

pengelolaan program oleh

prinsipal.

d. Responsibility: Regulasi, ketentuan,

dan norma yang menjadi acuan

pertangungjawaban pengelolaan

program.


Laporan Kinerja


Tahun 2019

e. Responsiveness: Adanya atensi atas “needs and desires” dari konstituen program.

3. Indikator

Indikator secara umum merupakan

sesuatu yang dapat memberikan

petunjuk atau keterangan mengenai

pelaksanaan suatu proses. Dalam

konteks instrumen Indeks AP3N,

indikator ini menunjukkan bahwa

pelaku atau pelaksana program

pembangunan telah menetapkan

mekanisme tertentu yang

memungkinkan terwujudnya

akuntabilitas (transparent, liable,

controlable, responsible dan

responsive).

4. Skala Pengukuran Indeks AP3N.

Skala pengukuran Indeks AP3N dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.2. Skala Pengukuran Indeks AP3N

Level Skor Predikat

1 0-40 Sangat Kurang

Pengelolaan program pembangunan sangat kurang akuntabilitasnya,

hampir seluruh area memerlukan perbaikan

2 41-55 Kurang Baik

Pengelolaan program pembangunan kurang baik akuntabilitasnya,

banyak area memerlukan perbaikan

3 56-70 Cukup

Pengelolaan program pembangunan cukup akuntabilitasnya, beberapa

area memerlukan perbaikan

4 71-85 Baik

Pengelolaan program pembangunan baik akuntabilitasnya, namun perlu

ada area tertentu yang memerlukan perbaikan

5 86-100 Sangat Baik

Pengelolaan Program pembangunan sangat baik akuntabilitasnya, perlu

dipertahankan atau ditingkatkan


Laporan Kinerja


Tahun 2019

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Deputi Bidang PIP Bidang

Polhukam dan PMK

No URAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA Capaian

Kinerja

%

Uraian Satuan Target Realisasi

1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan


1) Indeks Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Program

Prioritas dalam Nawa Cita

Skala

1-5

3 3 100%



Keuangan dan Pembangunan Nasional”

dihasilkan melalui pencapaian sasaran

program “Persentase Program Polhukam

dan PMK yang memperoleh Indeks


Pembangunan Program Prioritas dengan

level “3”.

Realisasi Sasaran Strategis

Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan


Prioritas tahun 2015 hingga 2019 terlihat

dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Realiasi Sasaran Strategis di Lingkungan

Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam dan PMK

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Satuan Realisasi

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatnya

Kualitas

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan dan

Pembangunan

Nasional

Indeks

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan dan

Pembangunan

Program

Prioritas dalam

Nawa Cita

% 1 1 2 3 3


Laporan Kinerja


Tahun 2019

Penilaian sasaran strategis

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas


Pembangunan Nasional menggunakan

indikator kinerja “Indeks Akuntabilitas


Program Prioritas dalam Nawa Cita”

dimulai sejak tahun 2017. Realisasi indek

AP3N selalu memenuhi target, bahkan

pada tahun 2018 realisasi indek AP3N

dengan skor “3” dari target sebesar “2”.

Analisis Efisiensi Anggaran dan OH

Realisasi indikator kinerja program

didukung dengan dana sebesar

Rp.6.412.682.651,00 atau 88,44% dari

anggaran sebesar Rp. 7.251.129.000,00 dan

dengan SDM sebanyak 14.992 OH atau

186,10% dari rencana tahun 2019 sebanyak

8.056 OH.

Dari sisi penggunaan dana, indikator

kinerja sasaran program “Persentase

Program Polhukam dan PMK yang

memperoleh Indeks Akuntabilitas


Program Prioritas dengan level 3” telah

tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat

dari capaian indikator kinerja tahun 2019

sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan

dengan penyerapan dana sebesar 88,44%.

Dari sisi penggunaan sumber daya

manusia (OH), indikator kinerja indikator

kinerja program “Persentase Program

Polhukam dan PMK yang memperoleh

Indeks Akuntabilitas Pengelolaan


Prioritas dengan level 3” belum tercapai

secara efisien. Kondisi ini terlihat dari

capaian indikator kinerja tahun 2019

sebesar 100% sedangkan penggunaan OH

sebesar 186,10%.

TUJUAN STRATEGIS 2:

Peningkatan Efektivitas


Intern Pemerintah

Tujuan strategis kedua Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK adalah

peningkatan efektivitas penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tujuan tersebut menggambarkan peran

Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dalam

menjaga akuntabilitas keuangan negara

dan tata kelola kepemerintahan yang baik,

mengalami perbaikan melalui kegiatan

quality assurance ataupun consulting dan

assistance.


Laporan Kinerja


Tahun 2019





pencapaian tujuan “Peningkatan

Efektivitas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah” adalah

sasaran strategis “meningkatnya maturitas

SPIP”.







Meningkatnya Maturitas Sistem


Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya

merupakan tanggung jawab masing-

masing menteri/pimpinan lembaga,

gubernur, dan bupati/walikota. BPKP

sesuai pasal 59 Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem


bertanggung jawab melakukan

pembinaan. Pada prinsipnya, pembinaan

SPIP diarahkan agar instansi pemerintah

dapat menyelenggarakan SPIP dalam

rangka mencapai tujuannya melalui

kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara, dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan.

Sasaran strategis merupakan kondisi

yang akan dicapai secara nyata oleh K/L

pada tahun 2019 yang mencerminkan

pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya

hasil (outcome) dari berbagai kegiatan

pembinaan SPIP terhadap K/L bahkan

program prioritas nasional. Secara umum

capaian sasaran strategis peningkatan

maturitas SPIP K/L di lingkungan Deputi

Bidang PIP Bidang Polhukam dan PMK

dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut.


Laporan Kinerja


Tahun 2019

Gambar 3.2. Capaian Maturitas SPIP K/L Tahun 2019


Maturitas Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah” diindikasikan oleh satu

indikator kinerja yaitu” Persentase Instansi

Pemerintah (K/L) Bidang Polhukam dan

PMK dengan Maturitas SPIP Level 3”.

Tingkat Maturitas SPIP ini merupakan

kerangka kerja yang menunjukkan

karakteristik dasar kematangan

penyelenggaraan SPIP yang terstruktur

dan berkelanjutan yang dapat digunakan

sebagai instrumen evaluatif dan panduan

generik peningkatan efektivitas SPIP.

Semakin tinggi level maturitas

penyelenggaraan SPIP pada K/L,

diharapkan akan semakin baik kualitas

pencapaian tujuan instansi pemerintah

dan semakin berkualitas birokrasi.

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No. URAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA Capaian

Kinerja

%


1. Meningkatnya Maturitas SPIP

1) Maturitas SPIP K/L (Level 3) % 89 81 91%


Laporan Kinerja


Tahun 2019


Maturitas Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah” dihasilkan melalui pencapaian

sasaran program “Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam,

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”.

Gambaran tentang kualitas

penyelenggaraan sistem pengendalian

intern pemerintah ditunjukkan oleh tingkat

kematangan/maturitas implementasi

penyelenggaraan SPIP pada K/L dalam

rentang lima tingkat mulai dari tingkat

rintisan, berkembang, tersistem,

terintegrasi hingga optimum. Tingkat

kematangan implementasi penyelenggara-

an SPIP ini menunjukkan upaya

komprehensif suatu instansi (K/L) yang

melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai

untuk secara terus-menerus

mengendalikan pencapaian tujuan instansi

dengan memastikan bahwa kegiatan telah

dilaksanakan secara efektif dan efisien,

pelaporan keuangan telah handal, aset

telah dipelihara keamanannya dan

ketaatan pelaksanaan dengan peraturan

perundang-undangan. Penilaian maturitas

dilakukan untuk mencari upaya strategis

dalam mendorong K/L dalam

meningkatkan kualitas SPIP-nya. Realisasi

Sasaran Strategis Peningkatan Maturitas

SPIP tahun 2015 hingga 2019 dapat dilihat

pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3. 6 Realisasi Sasaran Strategis Peningkatan Maturitas SPIP Periode Tahun 2015-2019

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Satuan Realisasi

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatnya

Maturitas SPIP

Persentase

Instansi

Pemerintah (K/L)

Bidang

Polhukam dan

PMK dengan

Maturitas SPIP

Level 3

% 0 1,85 22,22 56 81


Laporan Kinerja


Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan Persentase

Instansi Pemerintah (K/L) Bidang Polhukam

dan PMK dengan Maturitas SPIP Level 3

yang selalu meningkat tiap tahunnya. Hal

ini menunjukan bahwa pengendalian

internal pada Instansi Pemerintah yang

semakin membaik dari tahun ke tahun.



didukung dengan dana sebesar

Rp 2.685.786.928,00 atau 97% dari

anggaran sebesar Rp2.775.135.000,00 dan

dengan SDM sebanyak 1.969 OH atau

134% dari rencana tahun 2019 sebanyak

2.629 OH.

Dari sisi penggunaan dana, indikator

kinerja sasaran program “Persentase K/L

Bidang Polhukam dan PMK dengan

Maturitas SPIP Level 3” belum tercapai

secara efisien. Kondisi ini terlihat dari

capaian indikator kinerja tahun 2019

sebesar 91% lebih rendah dibandingkan

dengan penggunaan dana sebesar 98%.

Untuk indikator kinerja sasaran program

“Persentase K/L Bidang Polhukam dan PMK

dengan Maturitas SPIP Level 2” telah



sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan

dengan capaian dana sebesar 67%.

Dari sisi penggunaan sumber daya

manusia (OH), indikator kinerja program


dengan Maturitas SPIP Level 3” kurang




dengan penggunaan OH sebesar 141%.

Untuk indikator kinerja sasaran program


dengan Maturitas SPIP Level 2” kurang




dengan penggunaan OH sebesar 105%.

Penyebab penggunaan dana belum

efisien adalah belum optimalnya proses

pembinaan SPIP yang mengakibatkan

tingkat maturitas SPIP pada

Kementerian/lembaga mitra kerja Deputi

PIP Bidang Polhukam PMK tidak mencapai

level 3.

TUJUAN STRATEGIS 3:

Peningkatan Kapabilitas Pengawasan

Intern Pemerintah Yang Profesional dan

Kompeten


Laporan Kinerja


Tahun 2019

Tujuan strategis ketiga Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK adalah

peningkatan Kapabilitas Pengawasan

Intern Pemerintah yang Profesional dan

Kompeten. Peningkatan kapabilitas

pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten inilah yang

diharapkan tercapai di akhir tahun 2019.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa peran

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP) yang efektif merupakan perwujudan

dari unsur lingkungan pengendalian. Peran

tersebut sekurang-kurangnya harus:

a) memberikan keyakinan yang memadai

atas ketaatan, kehematan, efisiensi,

dan efektivitas pencapaian tujuan

penyelenggaraan tugas dan fungsi

Instansi Pemerintah;

b) memberikan peringatan dini dan

meningkatkan efektivitas manajemen

risiko dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi Instansi Pemerintah; dan

c) memelihara dan meningkatkan

kualitas tata kelola penyelenggaraan

tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.





pencapaian tujuan “Peningkatan


yang Profesional dan Kompeten” adalah

sasaran strategis “Meningkatnya


Kementerian/Lembaga/Pemda”.







Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan

Intern Pemerintah Kementerian/

Lembaga/Pemda

Permasalahan kapabilitas

pengawasan intern ditunjukkan oleh nilai

kapabilitas APIP menurut framework

Internal Audit-Capability Model (IA-CM).


Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang

Polhukam dan Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan” merupakan kondisi yang

akan dicapai secara nyata oleh APIP K/L

pada tahun 2019 yang mencerminkan

pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya


Laporan Kinerja


Tahun 2019

hasil (outcome) dari berbagai kegiatan

pembinaan APIP.




Kebudayaan” diindikasikan oleh satu

indikator kinerja yaitu ”Persentase APIP

Instansi Pemerintah (K/L) Bidang

Polhukam dan PMK dengan Kapabilitas

Level 3”. Tingkat Kapabilitas APIP ini

merupakan suatu kerangka kerja untuk

memperkuat atau meningkatkan

pengawasan intern melalui langkah-

langkah untuk maju dari tingkat

pengawasan intern yang kurang kuat

menuju kondisi yang kuat, efektif dengan

organisasi yang lebih matang dan

kompleks. Secara umum capaian sasaran

strategis peningkatan maturitas APIP K/L di

lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang

Polhukam dan PMK dapat dilihat pada

Gambar 3.3 dan Tabel berikut.

Gambar 3.3. Capaian Kapabilitas APIP Tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Kapabilitas APIP dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut. Tabel 3. 7 Uraian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No URAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA Capaian

Kinerja

%


1 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda

1) Kapabilitas APIP K/L (Level 3) % 87 61 70


Laporan Kinerja


Tahun 2019



Kementerian/Lembaga/Pemda” dihasilkan

melalui pencapaian sasaran program

“Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan

Intern K/L Bidang Polhukam dan


Sasaran program “Meningkatnya



Kebudayaan” dilengkapi dua indikator

kinerja yaitu “Persentase APIP Instansi


PMK dengan Kapabilitas Level 3” dan

”Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L)


Kapabilitas Level 2” yang diukur dengan

menghitung persentase APIP yang tingkat

IACM sudah mencapai Level 3 atau level 2

dibandingkan dengan seluruh K/L yang

menjadi mitra Deputi Polhukam PMK.

Realisasi Sasaran Strategis Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

K/L tahun 2015 hingga 2019 terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 8 Realisasi Sasaran Strategis Peningkatan Kapabilitas APIP K/L Periode

tahun 2015-2019

Sasaran Strategis Indikator

Kinerja

Satuan Realisasi

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatnya

Kapabilitas

Pengawasan

Intern

Pemerintah

K/L/Pemda

Persentase APIP

Instansi

Pemerintah

(K/L) Bidang

Polhukam dan

PMK dengan

Kapabilitas Level

3

% 0 5,56 20,37 43 61

Tabel diatas menunjukkan Persentase

APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang


APIP yang selalu meningkat tiap tahunnya.

Hal ini menunjukan bahwa tingkat

kapabilitas APIP pada Instansi Pemerintah

yang semakin membaik dari tahun ke

tahun.


Laporan Kinerja


Tahun 2019



“Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L)


Kapabilitas Level 3” didukung dengan dana

sebesar Rp.1.218.297.658,00 atau 89%

dari anggaran tahun 2019 sebesar

Rp.1.372.874.000,00 dan dengan SDM

sebanyak 1.814 OH atau 114% dari rencana

tahun 2019 sebanyak 2.061 OH. Dari sisi

penggunaan dana, indikator kinerja ini

belum efisien karena tercapai 70%

sementara dana yang diserap sebesar 89%.

Sedangkan, dari sisi penggunaan sumber

daya manusia, indikator kurang efisien

karena jumlah OH yang dipakai sebesar

114% sementara kinerjanya hanya tercapai

70%.


“Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L)


Kapabilitas Level 2” didukung dengan dana

sebesar Rp.77.631.500,00 atau 61% dari

anggaran tahun 2019 sebesar

Rp.128.115.000,00 dan dengan SDM

sebanyak 248 OH atau 75% dari rencana

tahun 2019 sebanyak 331 OH. Dari sisi

penggunaan dana, indikator kinerja ini

telah efisien karena tercapai 100 %

sementara dana yang diserap hanya

sebesar 61%. Sedangkan, dari sisi

penggunaan sumber daya manusia,

indikator efisien karena jumlah OH yang

dipakai sebesar 75% sementara kinerjanya

telah tercapai 100%.

Penyebab pendayagunaan SDM

belum efisien adalah proses peningkatan

kapabilitas APIP menjadi level 3 sangat

mendasar sehingga tidak dapat dicapai

dalam waktu singkat sedangkan dana dan

HP telah dialokasikan secara optimal.

2. Capaian Sasaran Program

Sasaran Program 1: Perbaikan

pengelolaan program Prioritas

Nasional dan Pengelolaan Keuangan

Negara Bidang Polhukam dan


Kebudayaan

Sasaran program “Perbaikan

pengelolaan program Prioritas Nasional


Laporan Kinerja


Tahun 2019

dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang


Kebudayaan” merupakan perwujudan

peran pengawasan intern oleh BPKP dalam

rangka memberikan keyakinan yang

memadai melalui informasi akuntabilitas

pengelolaan keuangan program prioritas

dalam Nawacita. Sasaran program tersebut

didukung tidak hanya oleh kegiatan

assurance atas ketaatan, kehematan,

efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi

pemerintah dan sasaran pembangunan

nasional, tetapi juga kegiatan consultancy

sebagai pengungkit bagi peningkatan tata

kelola, manajemen risiko, dan proses

pengendalian intern. BPKP bertekad untuk

berperan aktif dalam memberikan

peringatan dini (early warning system)

terhadap kemungkinan terjadinya

penyimpangan atau kecurangan,

inefektivitas manajemen risiko, dan kurang

memadainya kualitas proses tata kelola

penyelenggaraan pemerintahan dan risiko

tidak tercapainya sasaran pembangunan

nasional dalam RPJMN 2015-2019.

Sasaran strategis tersebut didukung

oleh satu sasaran program, yaitu

“Perbaikan pengelolaan program Prioritas

Nasional dan Pengelolaan Keuangan

Negara Bidang Polhukam dan


Sasaran program ini dilengkapi satu

indikator kinerja yaitu “Persentase

Program Polhukam dan PMK yang

memperoleh Indeks Akuntabilitas


Program Prioritas dengan level 3” yang

diukur dengan menghitung persentase

jumlah program/ kegiatan prioritas

nasional yang memperoleh indeks AP3N

minimal level 3 di Tahun 2019 dengan

jumlah program/kegiatan prioritas yang

diukur indeks AP3N Tahun 2019.

Pengukuran indeks AP3N tahun 2019

dilakukan atas program atau kegiatan

prioritas yang dalam dalam Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) tahun 2019. RKP tahun

2019 sebagaimana dituangkan dalam


tentang RKP Tahun 2019, pemerintah

menetapkan 5 prioritas pembangunan

nasional yang dijabarkan dalam 24

program prioritas dan 100 kegiatan

prioritas sebagaimana dalam Lampiran 7.

Untuk menilai hasil pengawalan,

pembinaan, monitoring dan evaluasi atas


Laporan Kinerja


Tahun 2019

program prioritas tersebut, Deputi Bidang

PIP Bidang Polhukam PMK melakukan

pengukuran indeks AP3N pada 2 (dua)

program prioritas, dengan hasil sebagai

berikut:

Tabel 3.9. Hasil pengukuran Indeks AP3N Tahun 2019

No Program Prioritas Skor Skala

1 Program Prioritas Percepatan Pengurangan Kemiskinan

dengan fokus pada Pelaksana Program Keluarga Harapan

pada Kementerian Sosial untuk periode Tahun 2019

70,67 3

2 Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan

Gizi Masyarakat pada Kegiatan Prioritas Percepatan

Penurunan Stunting

60,92 3

Rata-rata 65,80 3

Skala Cukup

Pengukuran indeks AP3N yang

dilakukan Deputi PIP Bidang Polhukam

PMK baru dapat dilakukan di level kegiatan

prioritas. Idealnya, pengukuran seyogyanya

dilakukan pada level program prioritas atau

level yang lebih tinggi yaitu prioritas

pembangunan nasional. Realisasi dan

capaian indeks AP3N tahun 2017, 2018 dan

2019 berturut-turut senilai 100%, 150% dan

100% .

Perbandingan realisasi kinerja indeks

AP3N tahun 2019 dengan tahun

sebelumnya dan dengan target akhir

Renstra BPKP tahun 2019, serta

perbandingan capaian kinerja disajikan

dalam Gambar 3.4 sebagai berikut:


Laporan Kinerja


Tahun 2019

Gambar 3.5 Perbandingan Kinerja Indeks AP3N

Pencapaian target indeks AP3N

tersebut merupakan hasil dari berbagai

upaya yang telah dilakukan BPKP terkait

pengawalan program pembangunan

nasional yaitu Pelaksanan Percepatan

Penurunan Stunting, dan Pelaksanaan

Program Keluarga Harapan Tahun 2019.

Realisasi dan capaian tahun 2019

tidak dapat dibandingkan dengan realisasi

dan capaian di tahun 2018 dikarenakan

adanya perbedaan sasaran Program

Pembangunan yang dilakukan evaluasi

AP3N.

Realisasi indikator kinerja sasaran

program “Persentase Program Polhukam

dan PMK yang memperoleh Indeks


Pembangunan Program Prioritas dengan

level 3” tahun 2019 sebesar 100% atau

mencapai 100% dari target periode yang

sama sebesar 100%.

Realisasi sebesar 100%, nilai rata-rata

dari dua kegiatan prioritas yang diukur

indeksnya sebesar 65,81 atau level 3.

Pencapaian realisasi sesuai target

menunjukkan bahwa Deputi PIP Bidang

Polhukam telah berperan aktif dalam

melaksanakan penugasan pengukuran

indeks AP3N.

Dari hasil pengukuran indeks AP3N,

sepuluh indikator yang paling banyak

belum terpenuhi dalam pengelolaan

program prioritas yang akuntabel/ area-


Laporan Kinerja


Tahun 2019

area yang memerlukan perbaikan (area of

improvement) sebagai berikut:

Tabel 3.10. Area of Improvement (AOI) Indeks AP3N Tahun 2019

No Area of Improvement (AOI)

Terjadi pada

Program yang

di ukur Indeks

AP3N

PKH Level Pelaksana

1 Perumusan kebijakan program/kegiatan pembangunan telah

mengakomodasi kebutuhan pemangku kepepentingan

Stunting

2 Adanya kebijakan pengelolaan risiko program/kegiatan

pembangunan pada K/L/P/korporasi

PKH & Stunting

3 Adanya kebijakan yang mengatur penghargaan dan sanksi

atas pencapaian sasaran program pembangunan

PKH & Stunting

4 Perencanaan penganggaran telah didasarkan pada baseline

dan database yang valid dan update

PKH

5 Perencanaan penganggaran program pembangunan jangka

menengah (5 tahunan) pada K/L/P/Korporasi

terintegrasi/sinkron/sinergi secara lintas sektoral

Stunting

6 Adanya perencanaan penganggaran atas pengelolaan risiko

program pembangunan

PKH & Stunting

7 Perencanaan penganggaran program pembangunan telah

mencantumkan klausul tentang penghargaan dan sanksi

Stunting

8 Pelaksanaan Program Pembangunan belum sesuai dengan

perencanaan-penganggaran tahunan

PKH & Stunting

9 Penghargaan dan sanksi diterapkan dalam pelaksanaan

program pembangunan

PKH & Stunting

10 Pelaporan pertanggungjawaban mengungkapkan mengenai

pengelolaan risiko dalam pelaksanaan program

pembangunan

PKH & Stunting


Laporan Kinerja


Tahun 2019

Sasaran Program 2: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam,


Sasaran strategis tersebut didukung

oleh sasaran program “Meningkatnya

Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang

Polhukam, Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan” dilengkapi dua indikator

kinerja yaitu “Persentase K/L Bidang

Polhukam dan PMK dengan Maturitas SPIP

Level 3” dan “Persentase K/L Bidang

Polhukam dan PMK dengan Maturitas SPIP

Level 2” yang diukur dengan menghitung

persentase K/L yang tingkat Maturitas SPIP

sudah mencapai Level 3 dan Level 2

dibandingkan dengan seluruh K/L yang

menjadi mitra Deputi PIP Bidang Polhukam

PMK. Secara ringkas dapat dilihat dalam

tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11. Sasaran Program Peningkatan Kualitas Penerapan SPIP K/L Tahun 2019

Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam,


Uraian Satuan Target Realisasi Capaian %

Persentase K/L Bidang Polhukam dan PMK dengan

Maturitas SPIP Level 3 % 89 81 92


Maturitas SPIP Level 2 % 9 13 100

Realisasi indikator kinerja sasaran

program “Persentase K/L Bidang Polhukam

dan PMK dengan Maturitas SPIP Level 3”

sampai dengan tahun 2019 sebesar 81%

atau mencapai 92% dari target periode yang

sama sebesar 89%.

Sampai dengan tahun 2019 sebanyak

44 (Empat Puluh Empat) K/L yang memiliki

tingkat maturitas SPIP mencapai level 3 dan

7 K/L yang tingkat maturitas SPIP-nya telah

mencapai level 2 dari total 54 K/L mitra kerja

Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Namun

demikian, masih terdapat 3 K/L yang perlu

menjadi perhatian pada tahun 2020 yaitu, 2

K/L dengan maturitas level 1 dan 1 K/L yang

belum dilakukan penilaian. Rincian K/L

pencapaian maturitas SPIP pada tahun 2019

terdapat pada Lampiran 6

Dibandingkan dengan tahun 2018,

Terdapat kenaikan realisasi Persentase


Laporan Kinerja


Tahun 2019

Instansi Pemerintah (K/L) Bidang Polhukam

dan PMK dengan Maturitas SPIP Level 3,

dimana tahun 2018 sebesar 56% menjadi

81% pada tahun 2019. Perbandingan

realisasi dan capaian tahun 2019 dengan

2018 dapat dilihat pada lampiran 2.

Dari hasil penilaian maturitas SPIP pada

Kementerian/Lembaga, unsur yang

penerapannya paling rendah adalah unsur

Pemantauan Pengendalian Intern, yang

terdiri atas sub unsur Pemantauan

berkelanjutan dan Evaluasi Terpisah . Lima

subunsur yang nilainya paling

rendah/memerlukan perbaikan (area of

improvement/AOI) sebagai berikut:

Tabel 3.12. Lima AOI Tertinggi Penyelenggaraan SPIP K/L Tahun 2019

No Uraian Unsur Terjadi

pada K/L

1 Evaluasi Terpisah V 16

2 Perwujudan Peran APIP (Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah) yang Efektif

I 15

3 Analisis Risiko II 10

4 Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

serta Transaksi dan Kejadian Penting

III 8

5 Identifikasi Risiko II 7

Sasaran Program 3: Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK Level 3 dan Level 2

Sasaran strategis Kapabilitas APIP K/L yang telah mencapai level 3 didukung dengan 3

sasaran program dengan realisasi dan capaian indikator kinerja sebagai berikut:


SASARAN

CAPAIAN KINERJA

OUTCOME (%)


Sasaran Program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Polhukam dan


Uraian Satuan Target Realisasi Capaian %

Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang

Polhukam dan PMK dengan Kapabilitas Level 3

% 87 61 70



% 9 31 100


Laporan Kinerja


Tahun 2019

Adapun realisasi per indikator sasaran

program dapat dirinci sebagai berikut:

1. Realisasi indikator “Persentase APIP

Instansi Pemerintah (K/L) Bidang


Level 3” sampai dengan tahun 2019

sebanyak 33 K/L atau sebesar 70% dari

target periode tahun 2019.

2. Realisasi indikator kinerja sasaran

program “Persentase APIP Instansi


PMK dengan Kapabilitas Level 2”

sampai dengan tahun 2019 adalah

sebanyak 17 K/L atau sebesar 100% dari

target tahun 2019.

Namun demikian, masih terdapat 5 K/L

yang menjadi fokus dalam peningkatan

kapabilitas APIP pada tahun 2020, yaitu, 4

K/L dengan kapabilitas level 1 dan 1 K/L yang

belum dilakukan penilaian. Rincian K/L

pencapaian kapabilitas APIP pada tahun

2019 terdapat pada Lampiran 6.

Dari hasil penilaian kapabilitas APIP

pada Kementerian/Lembaga, lima area yang

paling banyak belum terpenuhi/memerlukan

perbaikan (area of improvement/AOI)

sebagai berikut:

Tabel 3.13. Lima AOI Tertinggi kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga Tahun 2019

NO Uraian Elemen KPA No

Perny.

Jumlah Kejadian

pada APIP K/L

1 Sistem dan prosedur untuk memonitor

dan melaporkan kinerja dan efektivitas

kegiatan APIP

III/Praktik

profesional

2 28 20

2 Sistem dan prosedur untuk

menindaklanjuti pelaksanaan

rekomendasi yang dibuat dalam rangka

meningkatkan efektivitas kegiatan

pengawasan intern, serta kesesuaian

dengan standar.

III/Praktik

profesional

2 29 20

3 Praktik pengawasan telah meningkatkan

kepercayaan pemangku kepentingan..

III/Praktik

profesional

2 30 19

4 PKPT berbasis risiko (berdasar hasil

penilaian risiko auditi)..

III/Praktik

professional

1 21 19


Laporan Kinerja


Tahun 2019

NO Uraian Elemen KPA No

Perny.

Jumlah Kejadian

pada APIP K/L

5 Sistem dan prosedur untuk memonitor

dan melaporkan pelaksanaan program

quality assurance dan perbaikannya

(Quality Assurance and Improvement

Program).

III/Praktik

professional

2 28 18

Hambatan pencapaian target terkait

dengan sasaran strategis dan sasaran

program kapabilitas APIP, antara lain:

1. Proses peningkatan kapabilitas APIP

menjadi level 3 sangat mendasar

sehingga tidak dapat dicapai dalam

waktu singkat;

2. Kelembagaan APIP K/L terbentur pada

strukturnya pada K/L yang bersangkutan

akibat kebijakan pimpinan atau instansi

lain yang terkait (Kemenpan, dan

Kemenkeu).

3. Nilai Tambah Pengawasan Intern Deputi PIP Bidang Polhukam

PMK

1. Analisis atas Pelaksanaan Belanja

pada Kementerian/Lembaga/

Pemerintah Daerah sampai dengan

Tahun Anggaran 2018 (Tahun IV

RPJMN 2015-2019)

Sejak tahun 2016, BPKP bersinergi

dengan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) pada

Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah (K/L/D) telah melakukan

pemantauan pelaksanaan anggaran

belanja pada K/L/D. Data yang

dikumpulkan melalui proses pemantauan

bersama tersebut diharapkan dapat

menjadi informasi yang bermanfaat

dalam proses pengambilan keputusan

yang relevan. Memasuki pertengahan

Tahun Anggaran (TA) 2019 yang

merupakan tahun terakhir RPJMN 2015-

2019, BPKP menggunakan data hasil

pemantauan sebagaimana tersebut di

atas untuk melakukan analisis atas

pelaksanaan anggaran belanja pada


Laporan Kinerja


Tahun 2019

K/L/D sampai dengan TA 2018. Analisis

tersebut dilakukan dalam rangka

mengidentifikasi hal-hal yang perlu

menjadi perhatian bagi pengambilan

kebijakan untuk peningkatan kualitas

belanja pada periode berikutnya.

Analisis yang dilakukan antara lain

terkait dengan: peningkatan kualitas

belanja melalui SPIP dan Kapabilitas APIP;

Capaian Sasaran Pembangunan Bidang

Pendidikan dan Bidang Kesehatan;

Penyaluran Dana Desa dan Penurunan

Kemiskinan di Desa; serta Penyerapan

Belanja pada Akhir Tahun (Triwulan IV).

Berdasarkan hasil analisis, BPKP

memberikan usulan langkah kebijakan

diarahkan untuk mendorong:

1. Peningkatan disiplin pemerintah

daerah dalam proses perencanaan

dan penganggaran untuk

mengalokasikan porsi belanja bidang

kesehatan dan bidang pendidikan

agar memenuhi ketentuan yang

diatur dalam regulasi yang berlaku

2. Penyerapan anggaran K/L/D untuk

triwulan IV agar berada pada kisaran

30-40%, dengan menerapkan pola

distribusi penyerapan anggaran yang

lebih proporsional antar triwulan;

3. Percepatan pemerataan

pembangunan desa di Indonesia,

antara lain melalui peningkatan porsi

alokasi dana desa berbasis afirmasi;

4. Peningkatan kualitas belanja pada

K/L/D melalui: Peningkatan level

maturitas SPIP, terutama dengan

memperkuat implementasi penilaian

risiko; dan Peningkatan level

kapabilitas APIP, terutama melalui

penguatan elemen peran dan layanan

serta elemen pengelolaan SDM.

2. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

dan Peningkatan Kapabilitas APIP

mendukung Pencapaian Opini WTP

Secara umum, capaian maturitas

SPIP dan kapabilitas APIP K/L

berhubungan positif dengan Opini

Laporan Keuangan K/L mitra Deputi

Bidang PIP Bidang Polhukam PMK.

Berdasarkan hasil pengujian korelasi data

panel antara capaian maturitas SPIP dan

kapabilitas APIP K/L dan Opini Laporan

Keuangan K/L mitra Deputi Bidang PIP

Bidang Polhukam PMK pada tahun 2015-

2019, didapatkan nilai multiple R sebesar


Laporan Kinerja


Tahun 2019

0,2879 (Maturitas SPIP dan Opini Laporan

Keuangan K/L) dan 0,2671 (Kapabilitas

APIP dan Opini Laporan Keuangan).

Multiple R merupakan koefisien korelasi

yang mengukur kekuatan hubungan

linear antara dua variabel. Koefisien

korelasi dapat berupa nilai antara -1 dan

1, dan nilai absolutnya menunjukkan

kekuatan hubungan antara kedua

variabel. Hal ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Franczak (2019) dan

Nurillah (2014) yang menyimpulkan

bahwa tata kelola merupakan salah satu

komponen utama, dan berhubungan

positif dengan kualitas laporan keuangan.

3. Audit Tujuan Tertentu (ATT) atas

Dana Jaminan Sosial (DJS)

Kesehatan 2018

Audit diselenggarakan berdasarkan

surat Menteri Keuangan Nomor S-

126/MK.02/2019 tanggal 11 Februari

2019 tentang Permohonan Audit dengan

Tujuan Tertentu atas Aset Dana Jaminan

Sosial Kesehatan yang meliputi Aset Dana

Jaminan Sosial Kesehatan (DJS)

Kesehatan) dan Aset Dana BPJS Kesehatan

Tahun 2018. Audit dengan Tujuan

Tertentu (ATT) atas DJS Kesehatan

mencakup 5 (lima) sistem utama yaitu

sistem kepesertaan; sistem manajemen

iuran dan penagihan piutang; sistem

biaya manfaat jaminan kesehatan

(termasuk strategic purchasing); Sistem

Teknologi Informasi serta Sistem

Pengelolaan Biaya Operasional.

Pelaksanaan audit mencakup Kantor

Pusat dan 13 Kantor Divisi Regional, 126

Kantor Cabang BPJS Kesehatan, 2.507

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat

Lanjutan (FKRTL) dan 22.791 Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Audit

dilaksanakan oleh BPKP Pusat dan 34

Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia

dengan melibatkan 1.745 auditor (tahap I)

dan 1.894 auditor (tahap II), mulai tanggal

17 Desember 2018 sampai dengan 28

Januari 2019 (tahap I) dan 18 Februari

2019 sampai dengan 22 April 2019 (tahap

II).

Beberapa rekomendasi hasil ATT

yang sedang ditindaklanjuti antara lain:

• Reviu berkala (2 tahun) atas kelas

FKRTL yang diselenggarakan bersama

antara Kementerian Kesehatan, BPJS

Kesehatan dan Pemerintah Daerah;


Laporan Kinerja


Tahun 2019

• Penanganan data peserta bermasalah

secara komprehensif yang melibatkan

kerjasama antar Kementerian/

Lembaga terkait, antara lain

Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Kesehatan, Kementerian

Sosial, Kementerian Keuangan,

TNP2K, dan Pemerintah Daerah;

• Penerbitan beberapa regulasi terkait

pelayanan kesehatan, seperti:

penerapan Sistem Rujukan Terpadu,

yang memungkinkan pasien langsung

dirujuk pada FKRTL yang tepat; dan

koordinasi manfaat (Coordination of

Benefit) yang lebih intensif antar

penyedia pembiayaan.

4. Reviu Akuntabilitas Penyeleng-

garaan Pemilu Tahun 2019

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan

Pemilihan umum serentak di seluruh

Indonesia untuk memilih presiden dan

wakil presiden, serta anggota dewan

perwakilan rakyat dan dewan perwakilan

rakyat daerah. BPKP dengan melibatkan

perwakilannya di seluruh provinsi

bertugas mengawal dengan melakukan

kegiatan reviu akuntabilitas terkait

keuangan dan kinerja penyelenggaraan

pemilu pada masing-masing 101 satker

KPU dan Bawaslu se-Indonesia. Kegiatan

ini bertujuan memberikan keyakinan

bahwa pertanggungjawaban keuangan

Dana Pemilu Tahun 2019 dan kinerja

penyelenggaraan Pemilu 2019 telah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dan didukung bukti yang memadai. Hasil

reviu ini diharapkan dapat memberi

masukan perbaikan bagi pengelolaan

akuntabilitas keuangan dan kinerja

penyelenggaraan Pemilu.

Pokok-pokok rekomendasi hasil

reviu akuntabilitas penyelenggaraan

pemilu, dapat disimpulkan sebagai

berikut:

a. Masukan terhadap peraturan

/kebijakan yang perlu diperbaiki

seperti Dasar pembebanan anggaran

belanja kegiatan (tarif honor

penyelenggara Pemilu, transport

dalam kota antar kecamatan dan

kelurahan, penggunaan kendaraan

operasional dalam perjalanan dinas

dan Surat Tugas/Surat Keputusan

sebagai dasar pelaksanaan kegiatan).


Laporan Kinerja


Tahun 2019

b. Pemenuhan kelengkapan dokumen

administrasi pertanggungjawaban

keuangan yang memadai

c. Pengembalian kepada Kas negara

atas kelebihan pembayaran

5. Reviu LKJPP

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Pasal 31 ayat (3),

menyebutkan bahwa BPKP melakukan

reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah

Pusat dalam rangka meyakinkan

keandalan informasi yang disajikan

sebelum disampaikan oleh Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi kepada Menteri

Keuangan. BPKP melakukan Reviu atas

Laporan Kinerja Pemerintah Pusat dengan

berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2015

tentang Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Pemerintah Pusat.

Tujuan reviu adalah meyakinkan

keandalan informasi yang disajikan dalam

Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP),

sebelum disampaikan kepada Menteri

Keuangan. Keandalan dimaksud meliputi

kesesuaian Laporan Kinerja Pemerintah

Pusat dengan Laporan Kinerja

Kementerian/Lembaga (LKjKL) dan Pedoman

Penyusunan LKjPP.


Laporan Kinerja


Tahun 2019

5. Monitoring Janji Presiden Bersama Kantor Staf Presiden

Monitoring dan evaluasi Janji Presiden

dilaksanakan dengan tujuan untuk

memberikan keyakinan bahwa kemajuan

program prioritas nasional dan rencana aksi

Inpres 9 Tahun 2017 yang dilaporkan oleh

Kementerian/Lembaga sesuai dengan

kondisi lapangan, mengidentifikasi

permasalahan/hambatannya, serta

memfasilitasi debottlenecking pelaksanaan

kegiatan yang mengalami

keterlambatan/hambatan dan penyelesaian

masalah.

Dalam hal ini, BPKP membantu KSP

terkait skill dan experience pada proyek

detail dalam rangka pemantauan rencana

aksi. Lebih jauh lagi, BPKP memiliki

instrumen pengawasan hingga level daerah

yang dapat melaksanakan pemantauan di

lapangan yang dapat membantu KSP dalam

menemukan masalah serta memberikan

rekomendasi.

Adapun sasaran monitoring dan

evaluasi yang dilakukan oleh BPKP pada

tahun 2019, monev yang dilakukan adalah

capaian rencana aksi periode dari B06 dan

B09 Tahun 2019 yang diminta oleh KSP dan

dipilih oleh rendal. Penetapan sampel

disesuaikan dengan kondisi geografis

wilayah kerja Perwakilan BPKP dengan

mempertimbangkan optimalisasi SDM,

waktu, efisiensi biaya, dan efektivitas

pelaksanaan monitoring.


Laporan Kinerja


Tahun 2019

Gambar 3. 4 Hasil Monev Rencana Aksi B09 Tahun 2019 Berdasarkan RKP 2019

B. Kinerja Lainnya

1. Kinerja Lain di Luar Perkin

1. Pengawasan atas Penanganan Gempa

di Sulawesi Tengah dan Nusa

Tenggara Barat

Sehubungan dengan terjadinya

gempa di Provinsi Sulawesi Tengah dan

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun

2019, BPKP melakukan pengawasan yang

bertujuan untuk mengawal akuntabilitas

distribusi bantuan sosial dalam bentuk

Dana Siap Pakai, dan Bantuan Sosial yang

dikelola oleh Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB).

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut

dapat didapatkan penambahan ruang

fiskal sebesar lebih dari Rp130 milyar.

2. Pemantauan pengadaan CPNS

BPKP ikut berpartisipasi aktif dalam

pemantauan pengadaan CPNS sebagaimana

diamanahkan dalam Keputusan Menteri

PAN RB Nomor 160 Tahun 2019 tanggal 6

Februari 2019 tentang Panitia Seleksi

Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara

Tahun 2019. Pemantauan pengadaan CPNS


Laporan Kinerja


Tahun 2019

Tahun 2019 dimulai sejak tahap

pengumuman sampai dengan seleksi

administrasi.

Dalam hal ini, BPKP melakukan

pengawasan berupa pemantauan

berkoordinasi dengan BKN dan Kementerian

PAN RB. Tujuan pemantauan ini adalah

untuk memberikan keyakinan memadai

bahwa pengadaan CPNS Tahun 2019 telah

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur

(SOP) dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.


Laporan Kinerja


Tahun 2019

3. Reviu Pisah Batas Gedung PTN yang Akan Diselesaikan Pembangunannya Oleh

Kementerian PUPR

Kemenristekdikti telah meminta

kepada BPKP untuk melakukan reviu

terhadap gedung/bangunan yang diusulkan

untuk diselesaikan melalui Kementerian

PUPR. Reviu bertujuan untuk menyajikan

informasi yang dapat memberikan

keyakinan yang memadai (reasonable

assurance) kepada pihak-pihak terkait atas:

1. Lingkup atau batasan tanggung jawab

para pihak sebelum dan setelah

bangunan gedung KDP dilanjutkan

pembangunannya (pisah batas);

2. Identifikasi permasalahan/risiko yang

terkait yang perlu diselesaikan terkait

bangunan gedung KDP;

3. Kesiapan pemanfaatan oleh PTN

setelah bangunan gedung diselesaikan.

Adapun sasaran reviu meliputi:

1. Identifikasi atas dokumentasi terkait

persyaratan penyelesaian pembangun-

an gedung (readiness criteria),

ketersediaan dan kelengkapan

dokumen perencanaan dan pelaksanaan

teknis, perhitungan nilai bangunan

eksisting dan usulan penyelesaian

pembangunan gedungnya serta

pencatatan akuntansinya (KDP);

2. Mengidentifikasi pelaksanaan

penyelesaian pembangunan gedung

telah didukung dengan proses uji

kelayakan teknis penyelesaian

bangunan gedung KDP ; dan

3. Mengidentifikasi kesiapan PTN terkait

pemanfaatan setelah bangunan gedung

KDP diselesaikan.


Laporan Kinerja


Tahun 2019

2. Penghargaan

Penghargaan yang diterima Deputi Bidang Polhukam PMK tahun 2019 yang berasal dari

eksternal adalah penghargaan untuk BPKP antara lain: penghargaan atas pelaksanaan

kegiatan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP dari Kementerian Hukum dan

HAM yang diserahkan Menteri Hukum dan HAM kepada Kepala BPKP.

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung capaian program,

sasaran dan kegiatan tahun 2019 tersebut di

atas, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

mendapat alokasi anggaran dalam DIPA

tahun 2018 sebesar Rp.12.792.578.000,00,

terdiri dari anggaran Program Pengawasan

Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembinaan Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah sebesar

Rp11.792.578.000,00 dan anggaran Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya BPKP sebesar

Rp1.000.000.000,00. Dari anggaran tersebut

telah direalisasikan sebesar

Rp12.048.524.653,00 atau mencapai 94%

dari anggaran. Realisasi tersebut terdiri dari


Keuangan Negara dan Pembinaan


Intern Pemerintah sebesar

Rp11.064.260.352,00 atau mencapai 94%

dari anggaran dan realisasi Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya BPKP sebesar Rp.

984.264.301,00 atau mencapai 98%.

Tabel 3. 14 Anggaan dan Realisasi Keuangan Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam dan PMK

No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Program Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembinaan Penyelenggaraan Sistem


1.000.000.000 984.264.301 98,03%


Laporan Kinerja


Tahun 2019

No Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

2 Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

11.792.578.000 11.064.260.352 94,04%

Jumlah 12.792.578.000 12.048.524.653 94,18

Penutup 69

Laporan Kinerja

Bab IV Penutup

A. Ringkasan Capaian Sasaran Strategis

erdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan (a)

pengawasan intern atas akuntabilitas

keuangan negara dalam kegiatan yang

bersifat lintas sektoral, kegiatan

kebendaharaan umum negara berdasarkan

penetapan oleh Menteri Keuangan selaku

Bendahara Umum Negara dan kegiatan

berdasarkan penugasan oleh presiden, serta

(b) pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Sesuai dengan kondisi umum

penyelenggaraan pemerintahan, sejauh ini,

pelaksanaan tugas BPKP terfokus pada

akuntabilitas pelaporan keuangan baik dari

sisi pengawasan intern maupun dalam

pembinaan SPIP untuk peningkatan kualitas

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.


sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi

BPKP di bidang pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan negara dan program

lintas sektoral pembangunan nasional pada



B

Bab IV

Penutup

Laporan Kinerja


PMK Tahun 2019

70 70 Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Laporan Kinerja


Tahun 2019

dan kebudayaan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala.

Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK, di samping merupakan

pertanggungjawaban kinerja Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis tahun 2019, juga

mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP

telah diimplementasikan. Beberapa

perbaikan mendasar telah dilakukan

terhadap seluruh komponen Sistem AKIP

yang meliputi perencanaan kinerja,

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,

evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran

organisasi.

Perbaikan dalam perencanaan kinerja

berupa perbaikan kualitas dokumen renstra,

rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja,

dan indikator kinerja utama (IKU). Terhadap

Renstra Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

2015-2019 telah dilengkapi dengan target

kinerja sasaran strategis, target kinerja

sasaran program, dan target kinerja sasaran

kegiatan. Target-target kinerja jangka

menengah dalam renstra telah dirinci dalam

target-target kinerja tahunan dalam rencana

kinerja tahunan dan penetapan kinerja, serta

dimanfaatkan untuk mengukur

keberhasilan. Sasaran strategis ini

merupakan cermin dari dampak yang

ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian

outcome program yang diselenggarakan,

bukan proses/kegiatan, dan diukur dengan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

Perbaikan dalam pengukuran kinerja

berupa perbaikan mekanisme pengumpulan

data kinerja dengan menggunakan

teknologi informasi, dan melakukan

pengukuran kinerja melalui pembandingan

dengan target tahun berjalan. Upaya

perbaikan dalam evaluasi kinerja dilakukan

berupa pemantauan mengenai kemajuan

pencapaian kinerja beserta hambatannya

oleh pihak internal maupun eksternal, dan

melaksanakan tindak lanjut atas hasil

evaluasi.

Dari tiga sasaran strategis yang telah

ditetapkan, dua sasaran strategis

“Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas


Nasional” dan “Meningkatnya Maturitas

SPIP” telah mampu memenuhi target yang

telah ditetapkan, sedangkan satu sasaran

strategis lainnya yaitu “Meningkatnya


K/L” masih perlu ditingkatkan kembali

capaiannya, dengan rincian sebagai berikut:


Laporan Kinerja


Tahun 2019

1. Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya


Keuangan dan Pembangunan

Nasional” dilengkapi satu indikator

kinerja yaitu “Indeks Akuntabilitas


Pembangunan Program Prioritas

dalam Nawa Cita” diukur dengan

Indeks Akuntabilitas Pengelolaan


Program Prioritas dalam Nawa Cita

tercapai 100%. Dalam rangka

mendukung pencapaian target

tersebut, Deputi PIP Bidang

Polhukam telah melaksanakan

serangkaian pengukuran indeks

AP3N pada dua kegiatan prioritas,

audit operasional, audit kinerja,

evaluasi, monitoring dan evaluasi

probity audit, pendampingan

penyusunan laporan keuangan dan

pendampingan reviu laporan

keuangan pada K/L mitra kerja

Deputi PIP Bidang Polhukam PMK;


Maturitas Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah” diukur dengan

persentase K/L di lingkungan Deputi

PIP Bidang Polhukam PMK

terealisasi 81% atau 91% dari target

yang ditetapkan. Dalam rangka

mendukung pencapaian target

tersebut, Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK telah melaksanakan

serangkaian penugasan berupa

Evaluasi Maturitas SPIP

Kementerian/Lembaga, Bimtek

penilaian risiko dan Monitoring

tindak lanjut hasil assessment

tingkat maturitas penyelenggaraan

SPIP.


Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah Kementerian/Lembaga”

diukur dengan persentase K/L di

Lingkungan Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK yang nilai

kapabilitas APIP pada level 3

terealisasi 61% atau tercapai 70%

dari target. Dalam rangka

mendukung capaian tersebut,

Deputi PIP Bidang Polhukam telah

melaksanakan serangkaian tugas

antara lain evaluasi kapabiltas APIP,

sosialisasi IACM, Focus Group

Disscussion terkait kapabilitas APIP,

bimtek dalam rangka peningkatan

kapabilitas APIP dan join audit.


Laporan Kinerja


Tahun 2019

B. Kelemahan/Hambatan Pencapaian Sasaran Strategis

Pencapaian sasaran strategis Deputi

PIP Bidang Polhukam PMK masih perlu

dioptimalkan. Beberapa kendala dalam

pencapaian sasaran strategis dapat

diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Luasnya lingkup penilaian Maturitas

SPIP mengakibatkan proses

peningkatan level maturitas SPIP

menjadi level 3 tidak dapat dicapai

dalam waktu singkat;

b. Kondisi APIP K/L yang antara lain

struktur organisasi, jumlah dan kualitas

SDM menjadi hambatan yang

memerlukan waktu bagi APIP K/L untuk

melakukan perbaikan;

c. Kurangnya jumlah SDM BPKP untuk

memantau dan mendampingi tindak

lanjut dari action plan perbaikan area

of improvement SPIP dan IACM.

C. Langkah-Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah yang direncanakan

akan dilakukan oleh Deputi PIP Bidang

Polhukam PMK pada tahun yang akan

datang dalam rangka meningkatkan

capaian kinerja antara lain adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi

pengawasan dengan APIP mitra kerja

melalui rapat-rapat koordinasi untuk

mendorong peningkatan level

maturitas SPIP dan kapabilitas APIP;

2. Mengembangkan teknologi

informasi dalam mendukung

kegiatan pengawasan baik yang

bersifat consulting maupun

assurance.;

3. Memantau, mendorong dan

melakukan asistensi pada K/L dalam

melaksanakan tindak lanjut dari

action plan perbaikan area of

improvement SPIP dan IACM

LKj ini diharapkan dapat memberikan

informasi secara transparan kepada seluruh

pihak yang terkait mengenai tugas pokok

dan fungsi Deputi PIP Bidang Polhukam

PMK, sehingga dapat memberikan umpan

balik guna peningkatan kinerja pada tahun-

tahun mendatang. LKj ini merupakan

sarana untuk menilai hasil dari kegiatan

yang telah dilaksanakan, rencana perbaikan

berikutnya dan motivasi dalam


Laporan Kinerja


Tahun 2019

peningkatan kinerja organisasi dalam

menghadapi perubahan lingkungan

strategis termasuk tuntutan stakeholders,

sehingga diharapkan dapat meningkatkan

peran Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

khususnya dan BPKP pada umumnya dalam

pembangunan nasional.

---o0o---

Lampiran 1

A. Pengukuran Outcome

Rencana Realisasi % Anggaran Realisasi %

1 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12

1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional

1.1 Skala 1-5 3 3 100% 8.056 14.992 186,10% 7.251.129.000 6.412.682.651 88,44%

2. Meningkatnya Maturitas SPIP

2.1 % 89% 81% 91% 1.555 2.192 141,01% 2.642.026.000 2.596.626.928 98,28%

3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda

3.1 % 87% 61% 70% 2.145 2.309 107,67% 1.500.989.000 1.295.929.158 86,34%

10.305.238.737

Rencana Realisasi % Anggaran Realisasi %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Perbaikan pengelolaan

program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan

1,1 % 100% 100% 100% 8.056 14.992 186% 7.251.129.000 6.412.682.651 88%

2,1 % 89% 81% 91% 1.555 2.192 141% 2.642.026.000 2.596.626.928 98%

2.2 % 9% 13% 100% 414 437 105% 133.109.000 89.160.000 67%

3,1 % 87% 61% 70% 1.814 2.061 114% 1.372.874.000 1.218.297.658 89%

3,2 % 9% 31% 100% 331 248 75% 128.115.000 77.631.500 61%

Target Realisasi

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan

2 3

Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Program Prioritas dalam Nawa Cita

Persentase Instansi Pemerintah (K/L) Bidang Polhukam dan PMK dengan Maturitas SPIP Level 3

Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang Polhukam dan PMK dengan

Realisasi

PROGRAM


Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

PROGRAM

Program Pengawasan

Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem


Persentase K/L Bidang Polhukam dan PMK dengan Maturitas SPIP Level 3

3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Polhukam,


Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang Polhukam dan PMK dengan Kapabilitas Level

3

Persentase APIP Instansi

Pemerintah (K/L) Bidang Polhukam dan PMK dengan Kapabilitas Level

2

Persentase K/L Bidang Polhukam dan PMK dengan Maturitas SPIP

Level 2

2 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam, Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan

Satuan Target

1 2

Persentase Program Polhukam dan

PMK yang memperoleh Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dengan level 3

SDM (OH) Keuangan (Rp.)

SDM (OH) Keuangan (Rp.)

% Capaian

% Capaian

Lampiran 2


3 4 5 6 7 8

1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional

1.1 Skala 1-5 3 3 1 2 150,00%

2. Meningkatnya Maturitas SPIP 2.1 % 57% 81% 24% 56 1,45%

3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah K/L/Pemda

3.1 % 43% 61% 18% 56 1,09%

3 4 5 6 7 8

1 Perbaikan pengelolaan program Prioritas

Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara

Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan

1,1 % 100% 100% 0% 100 1,00%

2,1 % 57% 81% 24% 56 1,45%

2.2 % 33% 13% -20% 44 0,30%

3,1 % 43% 61% 18% 56 1,09%

3,2 % 41% 31% -10% 44 0,70%

PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019 DENGAN TAHUN 2018


% Realisasi 2019

terhadap target 2018

Target

2018

% Realisasi 2019

terhadap target 2018

SASARAN PROGRAM

1

SASARAN STRATEGISRealisasi

2018

Realisasi

2019

Kenaikan/

Penurunan

2

Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita

Persentase Instansi Pemerintah (K/L) Bidang

Polhukam dan PMK dengan Maturitas SPIP Level 3

Target

2018

Kenaikan/

Penurunan

Realisasi

2018

Realisasi

2019


Maturitas SPIP Level 2Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang

Polhukam dan PMK dengan Kapabilitas Level 3Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang


3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern

K/L Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan

Satuan

1 2

Persentase Program Polhukam dan PMK yang

memperoleh Indeks Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas

dengan level 2





INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA Satuan

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L

Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan

2

Lampiran 3


2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Meningkatnya Kualitas

Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan


1.1

Skala 1-5 1 1 2 2 3 1 1 3 3 3 100% 100% 150,00% 150% 100%

2. Meningkatnya Maturitas

SPIP

2.1

% 5 2 29 56 89 0 1,852 22,22 57,41 81 0% 92,59% 76,63% 103% 91%

3. Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern


3.1

% 5 8 21 56 87 0 5,556 20,37 43 61 0% 69,44% 97,00% 77% 70%

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Perbaikan pengelolaan

program Prioritas

Nasional dan Pengelolaan

Keuangan Negara Bidang

Polhukam dan

Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan

1,1

% 45 50 55 100 NA 59,60 75,31 83,33 100 NA 132% 150,62% 151,51% 100% NA

% NA NA NA NA 100 NA NA NA NA 100 NA NA NA NA 100%

2 Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPIP K/L

Bidang Polhukam dan

Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan

2,1

% 5 2 29 56 89 0 1,85 22,22 57 81 0% 92,59% 76,63% 103% 91%

% NA NA NA 44 9 NA NA NA 33 13 NA NA NA 75% 100%

3,1

% 5 8 21 56 87 0 5,56 20,37 43 61 0% 69,44% 97,00% 77% 70%

3,2

% 25 51 52 44 9 18,87 51,85 48,15 41 31 75% 101,67% 92,60% 93% 100%

3,3% 70 41 27 NA NA 54,72 38,89 27,78 NA NA 78% 105,15% 102,89% NA NA

PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 DENGAN REALISASI DAN TARGET TAHUN 2015-2019


Program Pengawasan

Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan


serta Pembinaan Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah

Realisasi CapaianProgram

Target Realisasi Capaian

Program

Program Pengawasan

Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan


serta Pembinaan Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah

Persentase K/L Bidang





Bidang Polhukam dan

Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan




Kapabilitas Level 3




Kapabilitas Level 2

Kapabilitas APIP K/L Bidang

Polhukam dan PMK (Level 1)

1 2

Persentase Program Polhukam





dengan level 2

Persentase K/L Bidang



Persentase Program Polhukam




Pembangunan Program

Prioritas dengan level 3

Kapabilitas APIP K/L (Level 3)


TargetSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan

Satuan

2 3




dalam Nawa Cita

Maturitas SPIP K/L(Level 3)

Lampiran 4




Nasional

Pengendalian/Pelaksanaan


Keuangan Negara dan

Pembinaan Penyelenggaraan

SPIP

Hasil Pengawasan Proyek

Strategis dan Prioritas Presiden

Laporan 65 71 109%

Jumlah Laporan Hasil

pengawasan pembangunan

Prioritas Nasional

Laporan 266 286 108%

Jumlah Laporan Hasil Reviu atas

Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan

Dana Pemilu Tahun 2019

Laporan 4 4 100%

2 Meningkatnya Maturitas SPIP Pengendalian/Pelaksanaan


Keuangan Negara dan


SPIP

Jumlah Laporan Hasil Penilaian

kualitas penyelenggaraan SPIP

Laporan 35 36 103%


Pengawasan Intern Pemerintah

K/L/Pemda



Keuangan Negara dan


SPIP


Peningkatan Kapabilitas APIP

Laporan 28 30 107%

CAPAIAN KINERJA OUTPUT

No. Sasaran Strategis KegiatanIndikator Kinerja

Output/KegiatanSatuan

DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN,

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2019

Target Realisasi %

Lampiran 5

Satuan Realisasi Satuan Realisasi




Nasional


Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan

Negara dan Pembinaan



Pengawasan InternLaporan 370 Laporan 286 -84


Pengawasan Intern Asian

Games

Laporan 56 Laporan - -56

Hasil Pengawasan Proyek

Strategis dan Prioritas Presiden Laporan - Laporan 71 71

Jumlah Laporan Hasil Reviu

atas Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan

Dana Pemilu Tahun 2019

Laporan - Laporan 4 4

2 Meningkatnya Maturitas SPIP Pengendalian/Pelaksanaan

Pengawasan Intern




Hasil Asistensi dan Penilaian

untuk Peningkatan level

Maturitas Penyelenggaraan

SPIP

Laporan 54 Laporan 36 -18


Pengawasan Intern



Pengawasan Intern




Hasil Bimtek dan Penilaian

Kapabilitas APIPLaporan 36 Laporan 30 -6

516 427 -89

Kenaikan/

(Penurunan)

TOTAL

PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT TAHUN 2019 DENGAN TAHUN 2018

DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, PEMBANGUNAN

MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

No. Sasaran Strategis Kegiatan Indikator Kinerja OutputRealisasi 2018 Realisasi 2019

Lampiran 6 / 1 - 2

Level/Skor

Maturitas SPIPLevel IACM

DIT 1

1 Kementerian Koord. Bid. Polhukam 3,04 2

2 Kementerian Pertahanan 3,235 3 DC

3 Dewan Ketahanan Nasional 3,02 1

4 Lembaga Ketahanan Nasional 3 2

5 Kepolisian RI 3,187 3 DC

6 Badan Keamanan Laut 2,52 2

7 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 3 2

8 Badan Siber dan Sandi Negara 3,21 2DC

9 Badan Intelijen Negara 3,68 2DC

DIT 2

1 Kementerian Luar Negeri 3,347 3

2 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat 3,008 2 DC

3 Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah 2,597 2 DC

4 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 3,185 3 DC

5 Kementerian Hukum dan HAM 3,309 3

6 Kejaksaan RI - 1

7 Mahkamah Agung 3,322 3

8 Mahkamah Konstitusi 3,000 3

9 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 3,031 1

10 Komisi Nasional HAM 3,113 3 DC

11 Komisi Yudisial 3,060 2

12 Komisi Pemberantasan Korupsi 3,582 3

13 Ombudsman RI 3,113 3

14 Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) 2,865 2

15 Komisi Pemilihan Umum (KPU) 3,000 3 DC

16 Badan Narkotika Nasional 3,135 3

17 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila - -

DIT 3

1 Kementerian Koordinator Bidang PMK 3,09 3

2 Kementerian Sosial 3,068 3

3 Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2,33 3

4 Kementerian Kesehatan 3,41 3

5 Badan Informasi Geospasial 3 3

6 Badan SAR Nasional 3,19 3DC

7 Badan Pengawas Obat dan Makanan 3 3

DIT 4

1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3,03 3 DC

2 Kementerian Kominfo 3,098 3

3 Perpustakan Nasional 3,00 2 DC

4 Kementerian Pemuda dan Olahraga 1,72 2 DC

5 Kementerian Agama 2,15 3

6Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak3,038 2

DAFTAR LEVEL MATURITAS SPIP DAN KAPABILITAS APIP

PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DI LINGKUNGAN DEPUTI PIP BIDANG POLHUKAM PMK

NO KEMENTERIAN / LEMBAGA

31 Desember 2019

Lampiran 6 / 2 - 2

7 BKKBN 3,285 3

8 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 3,14 2

DIT 5

1 Badan Pemeriksa Keuangan 3,43 3

2 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 3,04 3

3 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 3,02 3

4 Badan Tenaga Nuklir Nasional 3,07 3

5 Laembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional 3,15 3DC

6 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2,53 2 DC

7Kementerian Sekretariat Negara (KSP, BPKK dan

BPKGBK)3,12 3 DC

8 Sekretariat Kabinet 3,16 2

9 Kementerian PAN-RB 3,02 3

10 Lembaga Administrasi Negara (LAN) 3,08 3 DC

11 Badan Kepegawaian Negara (BKN) 2,77 3 DC

12 Badan Standarisasi Nasional 3,05 2

13 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 3,08 3 DC

Lampiran 7

NoPrioritas


Jumlah Keg. Prioritas

1 1 Percepatan pengurangan kemiskinan 5

2 Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat 5

3 Pemerataan layanan pendidikan berkualitas 5

4 Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak 3

5 Peningkatan tata kelola layanan dasar 3

2 6 Peningkatan konektivitas dan TIK 5

7 Percepatan pembangunan papua dan papua barat 5

8 Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa 3

9 Penanggulangan bencana 4

10 Peningkatan sistem logistik 3

3 11 Peningkatan ekspor dan nilai tambah produk pertanian 5

12 Percepatan peningkatan ekspor dan nilai tambah industri pengolahan 4

13 Peningkatan nilai tambah pariwisata dan jasa produktif lainnya 4

14 Percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja 4

15 Pengembangan Iptek dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas 4

4 16 Peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi 5

17 Peningkatan produksi, akses dan kualitas konsumsi pangan 5

18 Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas sumber daya air 4

19 Peningkatan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan 4

5 20 Kamtibmas dan keamanan siber 5

21 Kesuksesan pemilu 4

22 Pertahanan wilayah nasional 3

23 Kepastian hukum dan reformasi birokrasi 4

24 Efektivitas Diplomasi 4

100JUMLAH

DAFTAR PROGRAM DAN JUMLAH KEGIATAN PRIORITAS RKP 2019

Program Prioritas

Pembangunan Manusia

Pengurangan kesenjangan antarwilayah

Peningkatan nilaitambah ekonomi danpenciptaan lapangankerja

Pemantapan ketahanan energi,pangan dan sumberdaya air

Stabilitas keamanannasional dankesuksesan pemilu

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 - BPKP · Laporan Kinerja Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Tahun 2019 2. Kelembagaan APIP K/L terbentur pada strukturnya pada K/L yang bersangkutan akibat

Documents