LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 - bpkp.go.id BPKP 2015.pdf · BPKP erupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas dan ... tanggung jawab manajemen Badan Pengawasan Keuangan dan ... 1 Perbaikan

LLLAAAPPPOOORRRAAANNN KKKIIINNNEEERRRJJJAAA TTTAAAHHHUUUNNN 222000111555

Nomor : LKIN-7/K/SU/2016 Tanggal: 23 Februari 2016

Laporan Kinerja Tahun 2015 i

KATA PENGANTAR

ahun 2015 merupakan milestone bagi pembuktian peran dan fungsi BPKP sebagai tantangan dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem

Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Tahun 2015 juga merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BPKP periode 2015–2019 yang telah disusun sesuai amanah dalam kedua perundangan tersebut untuk lebih meningkatkan peran dan fungsi pengawasan dalam pemerintahan Republik Indonesia.

Menjawab tantangan tersebut, mulai tahun 2015, BPKP meningkatkan kualitas output-nya dari laporan menjadi rekomendasi. Dengan berfokus pada rekomendasi, diharapkan pengawasan intern akan lebih efektif dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi kelancaran pembangunan nasional. Tercapainya target-target pembangunan merupakan prioritas pemerintah, khususnya Presiden, selaku stakeholders BPKP. Di samping itu, BPKP juga berperan membina peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Perbaikan terhadap kedua komponen tersebut diyakini akan secara signifikan mempercepat tercapainya target-target pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Hasil pengawasan dan pembinaan yang disajikan dalam laporan kinerja ini mencakup hasil yang telah dicapai disertai dengan analisis pencapaian sasaran strategis dan sasaran program terhadap target Renstra BPKP periode 2015-2019. Laporan kinerja disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan merujuk pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan kinerja BPKP merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP serta penggunaan anggaran dalam menjalankan peran pengawasan intern. Keberhasilan pencapaian kinerja BPKP merupakan integrasi kinerja seluruh unit kerja di BPKP dan kinerja individu pegawai yang saling berkaitan. Segenap ide, gagasan, pandangan, dan upaya terbaik telah dicurahkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan hasil akhir kinerja yang tertuang dalam laporan ini.

T

ii Laporan Kinerja Tahun 2015

Capaian kinerja ini akan selalu menjadi semangat dan pendorong dalam meningkatkan peran dan fungsi BPKP sesuai rencana strategis BPKP periode 2015-2019. Peningkatan kualitas hasil pengawasan senantiasa diupayakan melalui penguatan kompetensi SDM BPKP, ketaatan terhadap standar pengawasan, pengembangan implementasi SOP berbasis risiko, peningkatan kapasitas Information and Communication Technology (ICT) serta pemanfaatan sarana prasarana secara optimal menuju tercapainya visi BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah Republik Indonesia Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional.

Kepala,

Ardan Adiperdana

Laporan Kinerja Tahun 2015 iii

iii

DDDaaaffftttaaarrr IIIsssiii Kata Pengantar ..................................... Daftar Isi ................................................ Ikhtisar Eksekutif .................................

i iii v

A. Kerangka Pengukuran Kinerja . B. Akuntabilitas Kinerja .................

1. Ikhtisar Kinerja ....................... 2. Evaluasi Kinerja .....................

a. Kinerja Pengawasan ........ Sasaran Strategis 1 ............ Sasaran Strategis 2 ............ Sasaran Strategis 3 ............

b. Kinerja Dukungan Pengawasan ......................

C. Realisasi Keuangan ....................

23 24 24 25 25 26 45 60

75 83

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Organisasi .................................... B. Aspek Strategis Organisasi ......... C. Kegiatan dan Layanan Produk

Organisasi ..................................... D. Struktur Organisasi ..................... E. Sistematika Penyajian .................

1 3

4 5 7

A. Rencana Strategis 2014 - 2019 ......

1. Pernyataan Visi ..................... 2. Pernyataan Misi .................... 3. Tujuan Strategis .................... 4. Sasaran Strategis ................... 5. Sasaran Program ................... 6. Indikator Kinerja Utama ...... 7. Program dan Kegiatan .........

B. Perjanjian Kinerja .........................

10 10 11 14 14 15 15 18 19

9-22 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

i-viii

Ikhtisar Kinerja

1-8

Pendahuluan

23-84

Akuntabilitas Kinerja

85

Penutup

Lampiran

iv Laporan Kinerja Tahun 2015

iv

Laporan Kinerja Tahun 2015 iv

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

I N S P E K T O R A T

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk tahun anggaran 2015 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 22 Februari 2016

Inspektur,

Achdiman Kartadimadja NIP 19581010 198803 1 001

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015

vii

IIIkkkhhhtttiiisssaaarrr EEEkkkssseeekkkuuutttiiifff

adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun

2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai, serta rencana pendanaan dalam tahun 2015-2019, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Pengawasan (Jakwas) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) setiap tahun.

Visi BPKP adalah menjadi Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional. Sebagai Auditor Internal Pemerintah RI, BPKP berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019.

Untuk mewujudkan visinya, BPKP memiliki tiga misi, yaitu (1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna

Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif; (2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif; serta (3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BPKP menetapkan tiga tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif; (2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan (3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

Untuk mencapai tujuan strategis di atas, BPKP telah merumuskan tiga sasaran strategis dan menetapkan delapan indikator kinerja sasaran strategis sebagai dasar pengukuran kinerja BPKP.

Laporan Kinerja (LKj) BPKP Tahun 2015 ini merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan BPKP untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja tahun 2015. LKj juga dimanfaatkan

B

Laporan K

inerja Tahun 2015

Ringkasan Eksekutif

viii

sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2015 menunjukkan bahwa dari delapan IKU sasaran

strategis BPKP, sebanyak satu IKU mencapai target, tiga tercapai 15,75, 60,25% dan 48,20%, satu IKU belum ditargetkan, dan tiga IKU belum tercapai dengan ringkasan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel RE.1.

Tabel RE.1. Capaian Sasaran Strategis

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

1 Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita Skala 1-5 1 1 100,00

2 Maturitas SPIP K/L (Level 3) % 4 2,41 60,253 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 5 - -4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) % 5 0,79 15,755 Efektivitas SPI Korporasi (Level 3) % - - N/A

6 Kapabilitas APIP K/L (Level 3) % 5 2,41 48,207 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 6 - -8 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) % 2 - -

1 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Prioritas Nasional % 45 59,4 132,00

2 Maturitas SPIP K/L (Level 3) Bidang Perekonomian dan Kemaritiman % 5 7,41 148,20

3 Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 3) % 5 7,41 148,204 Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 2) % 25 33,33 66,685 Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 1) % 70 59,26 115,34


7 Maturitas SPIP K/L (Level 3) Bidang Polhukam dan PMK % 5 - -

Sasaran Program 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Maturitas SPIP

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda

Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Sasaran Program 2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Sasaran Program 4. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Polhukam dan PMK

Sasaran Program 5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam dan PMK

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015

ix

Tabel RE.1 (lanjutan)

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian (%)

8 Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 3) % 5 - -9 Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 2) % 25 18.87 124.52

10 Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 1) % 70 54.72 121.83

11 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Prioritas Nasional % 40 39.39 98.48

12 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 5 20 400.0013 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) % 5 6.78 135.60

14 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 6 - -15 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) % 2 - -16 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % 21 38.24 17.9017 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) % 15 19.69 68.7318 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % 73 58.82 119.4219 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) % 83 64.37 122.45

20 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Kinerja Korporasi % 100 100 100.00

21 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi % 100 100 100.00

22 Persentase Penghematan Biaya (Cost Saving) Dibandingkan dengan Nilai Diaudit Sebesar 4 % per Tahun 4 3.71 92.75

23 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L % 100 100 100.00

24 Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik % 65 65.71 101.0925 Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A

(Baik) % 25 59.55 238.2026 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang % 52 52.57 101.1027 Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina % 58 69.56 119.93

28 Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/KLPK % 50 80.12 160.24

29 Persepsi Kepuasan Layanan Kesetmaan Likert 1-10 7 7.47 106.71

Sasaran Program 15. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis dalam Pengawasan BPKP

Sasaran Program 6. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Polhukam dan PMK

Sasaran Program 7. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah

Sasaran Program 8. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah

Sasaran Program 9. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

Sasaran Program 10. Perbaikan Pengelolaan Program Strategis/Program Prioritas Nasional

Sasaran Program 11. Perbaikan Pengelolaan Korporasi pada Badan Usaha Bidang Akuntan Negara

Sasaran Program 12. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI pada Korporasi

Sasaran Program 13. Meningkatnya Efektivitas SPI Korporasi

Sasaran Program 14. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keinvestigasian

Laporan K

inerja Tahun 2015

Ringkasan Eksekutif

x

Uraian capaian kinerja tiga sasaran strategis tersebut di atas, adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Capaian sasaran strategis tahun 2015 ditunjukkan oleh capaian satu indikator kinerja, yaitu Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas. Pada tahun 2015, realisasi indikator kinerja ini adalah skala 1, atau mencapai 100% dari target.

2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Capaian sasaran strategis tahun 2015 ditunjukkan oleh capaian empat indikator sasaran strategis, dengan ringkasan sebagai berikut.

a. Indikator Maturitas SPIP K/L(Level 3) pada tahun 2015 terealisasi 2,41%, atau mencapai 60,25% dari target sebesar 4%;

b. Indikator Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) pada tahun 2015 belum terealisasi dari target sebesar 5%;

c. Indikator Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) pada tahun 2015 terealisasi sebesar 0,79%, atau mencapai 15,75% dari target sebesar 5%;

d. Indikator Efektivitas SPI Korporasi pada tahun 2015

belum ditargetkan sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.

3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah

Capaian sasaran strategis tahun 2015 ditunjukkan oleh capaian tiga indikator sasaran strategis, dengan ringkasan sebagai berikut.

a. Indikator Kapabilitas APIP K/L (Level 3) pada tahun 2015 terealisasi 2,41%, atau mencapai 48,20% dari target sebesar 5%;

b. Indikator Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) pada tahun 2015 belum terealisasi dari target sebesar 6%;

c. Indikator Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) belum realisasi dari target sebesar 2%.

Kinerja yang telah mencapai target secara umum didukung oleh BPKP secara proaktif menjalin kerjasama dengan K/L dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara serta kemampuan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang meningkat dalam pengelolaan akuntabilitas keuangan. Kinerja terkait peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP yang belum mencapai target disebabkan pedoman yang masih dalam tahap pengembangan pada tahun 2015.

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015

1

PPPeeennndddaaahhhuuullluuuaaannn

adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tugas utama membantu Presiden mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara serta pembangunan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

sekaligus memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan yang terkait.

Tugas, fungsi, dan wewenang BPKP, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk BPKP, struktur organisasi dan komposisi pegawai, serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2015 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut.

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Sejak terbentuk pada tahun 1983, tugas dan fungsi BPKP mengalami beberapa kali penyesuaian. Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP menggantikan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 beserta perubahannya. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;

2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;

B

Laporan K

inerja Tahun 2015

Pendahuluan

2

3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;

4. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis;

5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;

6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) lainnya;

7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja Pemerintah Pusat;

8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;

10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;

11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;

12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP;

14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. BPKP diamanahkan untuk melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Untuk mempercepat implementasi penyelenggaraan SPIP, Presiden menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, sebagai berikut.

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015

Pendahuluan

3

1. Mempercepat efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;

2. Mengintensifkan peran Aparat Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi;

3. Melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/ daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah.

Instruksi Presiden tersebut telah dimuat dalam misi BPKP pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019.

B. Aspek Strategis Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan dalam rangka mengawal pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah, BPKP telah menyusun Rencana Strategis (renstra) Tahun 2015-2019.

Pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Kebijakan pengawasan BPKP juga diarahkan untuk mencapai terwujudnya penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, kebijakan dalam penerapan pengawasan intern yang independen, profesional dan sinergis, serta kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien dan efektif. Arah kebijakan pengawasan BPKP secara rinci sebagai berikut:

1. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan IA-CM (Internal Audit Capability Model) APIP yang mampu mendorong pemantapan penerapan sistem pengendalian intern kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi (KLPK) dan mampu bersinergi dengan APIP lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan dalam melakukan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;

2. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersama-sama dengan APIP kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi untuk mengawal pencapaian sasaran program pembangunan yang bersifat lintas bidang di RPJMN 2015-2019;

3. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk meningkatkan penerimaan negara/daerah; pengawasan untuk efisiensi pengeluaran negara/daerah; pengawasan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset negara/daerah; pengawasan pembiayaan keuangan negara/daerah; dan pengawasan terhadap alokasi keuangan daerah (dana transfer);

Laporan K

inerja Tahun 2015

Pendahuluan

4

4. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui debottlenecking dan clearing house; pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 2015-2019 adalah memfokuskan pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan SPIP, penguatan kapasitas APIP, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia BPKP. Sebagai program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, secara lebih spesifik strategi tersebut tertuang dalam empat butir strategi (fokus dan sinergis).

1. Peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi pengawasan program pemerintah dan mendukung penguatan penyelenggaraan SPIP;

2. Pemfokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program pembangunan nasional bersifat lintas bidang dalam RPJMN 20152019, termasuk di dalamnya menguatkan sistem pengendalian intern program lintas;

3. Pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan negara/daerah; 4. Pengamanan keuangan/aset negara/daerah termasuk pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi.

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Sesuai dengan renstra, BPKP melaksanakan kegiatan pengawasan yang disesuaikan dengan nomenklatur yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II/satker yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan dari masing-masing eselon II teknis akan menghasilkan rekomendasi sebagai indikator kinerja pengawasannya. Rekomendasi dihasilkan melalui pelaksanaan komponen kegiatan, baik komponen teknis pengawasan dengan menggunakan berbagai alat (tools) pengawasan seperti audit, reviu, evaluasi, pemantauan maupun komponen yang mendukung langsung kegiatan seperti penyusunan dan diseminasi pedoman, pemantauan pelaksanaan pengawasan, tabulasi dan lain-lain.

Selain itu, terdapat pelaksanaan dukungan pengawasan meliputi penyiapan kultur organisasi, penyiapan profesionalisme SDM, penyiapan SOP pelaksanaan kegiatan, penyiapan sarana dan prasarana dan lain-lain yang mendukung secara tidak langsung kegiatan teknis pengawasan.

BPKP telah menghasilkan beberapa produk unggulan yang bermanfaat bagi pembenahan manajemen pemerintahan. Selain produk untuk pembinaan penyelenggaraan SPIP menurut PP 60 Tahun 2008, BPKP juga menghasilkan produk unggulan antara lain:

1. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan; 2. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015

Pendahuluan

5

3. Standar Pelayanan Minimal di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat (Performance Enhancement Program);

5. Sistem Informasi Akuntansi PDAM; 6. Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor

Publik; 7. Program Pengembangan GCG BUMN/BUMD; 8. Program Pengembangan Internal Control BUMN/BUMD berbasis COSO; 9. Program Anti Korupsi (PAK); 10. Fraud Control Plan (FCP); 11. Management Assessment Center (MAC); 12. Peningkatan Maturitas SPIP; 13. Peningkatan Kapabilitas APIP.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, Kepala BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Struktur organisasi BPKP terdiri atas Kepala BPKP yang membawahkan satu Sekretariat Utama, lima Kedeputian, empat Pusat, serta satu Inspektorat. Di samping itu, BPKP memiliki 33 Perwakilan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Struktur organisasi BPKP sebagaimana disajikan dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi BPKP

Perwakilan Inspektorat Pusdiklatwas Puslitbangwas Pusinfowas Pusbin JFA

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang

Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Deputi Bidang Pengawasan

Penyelenggaraan Keuangan

Daerah

Deputi Bidang Akuntan Negara

Deputi Bidang

Investigasi

Sekretariat Utama

Kepala

Laporan K

inerja Tahun 2015

Pendahuluan

6

BPKP didukung dengan tenaga SDM yang cukup andal. Posisi pegawai per 31 Desember 2015 berjumlah 6.369 orang, dengan rincian yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan Gambar 1.2.

Tabel 1.1. Posisi Pegawai per 31 Desember 2015

Jabatan Jumlah Persen (orang) Pejabat Struktural 429 6,78% Koordinator Pengawasan 64 1,01% Pejabat Fungsional Auditor 3475 54,92% Widyaiswara 18 0,28%

Pejabat Fungsional Arsiparis 79 1,25% Analis Kepegawaian 29 0,46% Pranata Komputer 53 0,84% Dokter 8 0,13% Perawat 3 0,05% Calon JFA 130 2,05%

Pegawai Dipekerjakan di instansi lain 327 5,17% Pembebasan Jabatan Fungsional 671 10,61% Fungsional Umum 1041 16,45%

Jumlah 6327 100%

Gambar 1.2. Jenjang Pendidikan Pegawai per 31 Desember 2015

13, 0% 538, 9%

3.066; 48%

1.783; 28%

5, 0%

851, 13% 33, 1%

38, 1%

S3

S2

S1

D3

D1

SLTA

SLTP

SD

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015

Pendahuluan

7

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja BPKP Tahun 2015 melaporkan capaian kinerja BPKP selama tahun 2015. Capaian kinerja 2015 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran renstra BPKP Tahun 2015-2019.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2015 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja BPKP Tahun 2015 dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.3.

Gambar 1.3. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja BPKP Tahun 2015

Referensi Bab

Bab I

PENUTUP Bab IV

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Rencana Strategis 2015-2019

Perjanjian Kinerja 2015

Bab II

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

PENDAHULUAN

Laporan K

inerja Tahun 2015

Pendahuluan

8

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015

9

PPPeeerrreeennncccaaannnaaaaaannn dddaaannn PPPeeerrrjjjaaannnjjjiiiaaannn KKKiiinnneeerrrjjjaaa

ebagai auditor intern pemerintah, BPKP melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan intern untuk mendukung keberhasilan pembangunan sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMN 2015–2019. Oleh karena itu, arah kebijakan strategi, kerangka

regulasi serta kerangka kelembagaan BPKP difokuskan untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam mencapai keberhasilan sasaran pembangunan yang dicita-citakan selama lima tahun ke depan.

Untuk itu, BPKP merancang strategi pengawasan ke dalam empat fokus atau dimensi sebagai respon terhadap kompleksitas isu pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pengawalan Pembangunan Nasional

Pengawalan Pembangunan Nasional diarahkan untuk memastikan diterapkannya tata kelola yang baik dalam pencapaian target-target pembangunan nasional, memberikan early warning dan solusi terhadap permasalahan yang mungkin menghambat jalannya pembangunaan, serta menyediakan informasi yang mutakhir dan akurat bagi pengambilan keputusan Presiden.

2. Peningkatan Ruang Fiskal

Pengawasan intern diarahkan antara lain untuk memastikan efektivitas kegiatan peningkatan ruang fiskal dari sektor penerimaan negara/daerah. Kegiatan pengawasan difokuskan pada kegiatan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara/daerah yang berasal dari sektor perpajakan, kepabeanan, dan PNBP.

3. Pengamanan Aset Negara/Daerah

Pengawasan atas pengamanan aset negara/daerah diarahkan untuk memastikan efektivitas pengamanan terhadap aset-aset negara. Kegiatan pengawasan difokuskan pada kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, upaya pencegahan korupsi

S

Laporan Kinerja Tahun 2015

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

10

melalui peningkatan kualitas namajemen aset negara/daerah, permasalahan terkait aset sebagaimana hasil audit BPK-RI

4. Peningkatan Governance System

Pengawasan atas peningkatan governance system diarahkan untuk memastikan efektivitas SPIP dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan negara/daerah/desa/BUMN/D. Kegiatan pengawasan diarahkan pada peningkatan kualitas laporan keuangan pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini disclaimer dari BPK-RI, dan peningkatan tata kelola yang baik pada BUMN/BUMD/BUL.

Sebagai alat untuk mengelola sumber daya yang terbatas dalam rangka mengekseskusi strategi pengawasan tersebut, maka BPKP menyusun rencana jangka menengah berupa Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Renstra K/L.

A. Rencana Strategis 2014-2019

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), BPKP wajib menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pengawasan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif.

Pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, merupakan bagian dari pembangunan bidang aparatur dan hukum sebagaimana disebutkan dalam agenda prioritas kedua RPJMN 2015–2019. Sebagai aparat Presiden, seluruh kapasitas dan kapabilitas BPKP telah diamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan.

1. Pernyataan Visi

Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga pimpinan tertingginya, BPKP menetapkan suatu komitmen untuk mewujudkan visi BPKP ke depan sebagai berikut.

Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


11

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya. Visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya sehingga terwujudnya visi BPKP merupakan suatu keniscayaan.

2. Pernyataan Misi

Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi BPKP adalah:

a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif;

b. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif;

c. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut.

Misi ini menggambarkan dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.

Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan dalam misi ini akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

MISI 1 Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih

dan Efektif



12

Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan, BPKP menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala KLPK melalui jasa assurance, jasa consultancy dan pelaksanaan pengawasan intern. Jasa assurance mencakup pemberian informasi kepada Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra kerja BPKP tersebut. Sedangkan jasa consultancy berwujud rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja KLPK sebagai mitra kerja BPKP. Perwujudan peran pengawasan intern tersebut sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional. BPKP harus berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 − 2019.

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif, termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP diarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif.

Misi dua ini terkait erat dengan misi satu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP mendukung penyelenggaraan SPIP KLPK yang menjadi tanggung jawab masing-masing KLPK.

Seluruh insan pengawasan di BPKP diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan menjadi pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut dilakukan dengan membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan

MISI 2 Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah yang Efektif

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


13

pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi reguler terhadap konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan menyadarkan personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kematangan implementasi SPIP secara keseluruhan di KLPK.

Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung dengan misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik antara keduanya. Misi 1 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan fungsional), sedangkan misi 2 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem Pengendalian Intern.

Misi ini juga terkait dengan dua misi sebelumnya. Unsur pertama SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif bagi penerapan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, tugas dan fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut, sesuai dengan PP 60 Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP dengan mengarah pada peningkatan kapasitas organisasi APIP maupun peningkatan kompetensi auditornya. Peningkatan kapabilitas APIP melalui peningkatan enam elemen kapabilitas APIP yaitu (a) peran APIP dalam organisasi; (b) pola pengembangan auditor APIP; (c) praktek profesionalisme pengawasan intern; (d) eksistensi manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur dengan pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tata kelola APIP termasuk kualitas independensi APIP.

MISI 3 Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

yang Profesional dan Kompeten



14

3. Tujuan Strategis

Tujuan merupakan pengejawantahan serta operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lebih dari satu sampai dengan lima tahun. Dalam penetapan tujuan, BPKP mengadopsi konsep Balanced Scorecard (BSC) dengan beberapa modifikasi disesuaikan dengan karakteristik BPKP sebagai organisasi publik. Berbeda dengan konsep BSC di sektor private/bisnis yang berorientasi kepada profit, BPKP memodifikasi perspektif keuangan menjadi perspektif manfaat bagi stakeholders dan perspektif pelanggan menjadi perspektif manfaat bagi auditan/pengguna jasa. Dengan menggunakan pendekatan BSC tersebut maka tujuan utama dari perspektif manfaat bagi pihak stakeholders utama dan auditan/pengguna jasa diseimbangkan dengan tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam. Tujuan utama BPKP tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang bersih dan efektif;

b. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

c. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur, untuk dapat dilaporkan pencapaiannya dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran strategis merupakan indikator kinerja pencapaian tujuan strategis sehingga merupakan dampak (impact) dari sasaran program. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis BPKP yang diharapkan dicapai setiap tahun adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis BPKP adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional;

b. Meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi;

c. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah serta Korporasi.

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


15

5. Sasaran Program

Sasaran program adalah hasil yang akan dicapai dari program dalam rangka pencapaian sasaran strategis BPKP. Sasaran program mencerminkan berfungsinya output yang telah direncanakan pelaksanaannya selama tahun 2015. Empat belas sasaran program yang ingin dicapai oleh BPKP adalah sebagai berikut:

a. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara bidang perekonomian dan kemaritiman;

b. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP K/L bidang perekonomian dan kemaritiman;

c. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern K/L bidang perekonomian dan kemaritiman;

d. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara bidang polhukam dan pembangunan manusia dan kebudayaan;

e. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP K/L bidang polhukam dan pembangunan manusia dan kebudayaan;

f. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern K/L bidang polhukam dan pembangunan manusia dan kebudayaan;

g. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara bidang pengawasan keuangan daerah;

h. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP pada pemerintah daerah; i. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah; j. Perbaikan pengelolaan program strategis/program prioritas nasional; k. Meningkatnya kinerja korporasi guna mendukung program pembangunan

nasional; l. Meningkatnya kualitas penerapan SPI pada K/L bidang akuntan negara; m. Meningkatnya kualitas penerapan SPI pada korporasi; n. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan

keuangan negara bidang pengawasan keinvestigasian; o. Meningkatnya kualitas layanan dukungan teknis pengawasan.

6. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKP merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. IKU BPKP merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKP. IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outward looking



16

yaitu perspektif manfaat langsung bagi stakeholders eksternal yang menunjukkan peran utama BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perspektif kedua bersifat inward looking yang menunjukkan manfaat bagi stakeholders internal BPKP. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis, serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. IKU digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output).

Indikator kinerja utama BPKP sebanyak 38 buah dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis dan Sasaran Program

No. Indikator Kinerja Utama

1 Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita

2 Maturitas SPIP K/L (Level 3)3 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)5 Efektivitas SPI Korporasi (Level 3)

6 Kapabilitas APIP K/L (Level 3)7 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)8 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

1 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Prioritas Nasional

2 Maturitas SPIP K/L (Level 3) Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

3 Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 3)4 Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 2)5 Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 1)


7 Maturitas SPIP K/L (Level 3) Bidang Polhukam dan PMK








Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


17

Tabel 2.1 (Lanjutan)No. Indikator Kinerja Utama

8 Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 3)9 Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 2)

10 Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 1)


12 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

13 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

14 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)15 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)16 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)17 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)18 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)19 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)

20 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Kinerja Korporasi

21 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi

22 Persentase Penghematan Biaya (Cost Saving ) Dibandingkan dengan Nilai Diaudit Sebesar 4 % per Tahun

23 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L

24 Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik 25 Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A

(Baik) 26 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang

Dibina27 Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina

28 Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/KLPK

29 Persepsi Kepuasan Layanan Kesetmaan




Sasaran Program 8. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah

Sasaran Program 9. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah








18

Di samping IKU tersebut, kinerja BPKP juga didukung oleh lima unit kerja Pusat dan satu unit kerja Inspektorat dengan enam IKU sasaran program yang bersifat inward looking. Rincian kinerja diuraikan dalam Bab III.

7. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, BPKP menyesuaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi BPKP dengan program yang ditetapkan oleh Bappenas.

Sesuai dengan Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang diterbitkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, setiap Unit Eselon I pada kementerian atau LPNK melaksanakan program teknis dan program generik. Program teknis merupakan program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan program generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal).

Program BPKP sesuai dengan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas terdiri dari tiga program, yaitu:

Program Teknis Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan anggaran sebesar Rp471.222.514.000,00.

Program Generik Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP dengan anggaran sebesar Rp1.207.422.626.000,00.

Tabel 2.2. Program, Sasaran Strategis, dan Kegiatan

No. Program, Sasaran Strategis, dan Kegiatan

1 Audit Keuangan Program Berbantuan Luar Negeri2 Audit Kinerja Program Ketahanan Pangan3 Audit Kinerja atas Jaminan Kesehatan Nasional4 Audit Kinerja Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu

Keluarga Sejahtera5 Audit Pengelolaan PNBP6 Pendampingan/Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan 7 Evaluasi Ease of Doing Business8 Evaluasi Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman

Modal 9 Evaluasi Program Ketahanan Energi

10 Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah


Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


19

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja BPKP berisi indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders dan berfungsinya output BPKP yang menunjukkan peran utama BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Indikator Kinerja BPKP merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan, sasaran strategis, dan sasaran program BPKP. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan visi, misi, dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis.

Indikator kinerja BPKP terdiri dari indikator kinerja sasaran strategis dan sasaran program.

Tabel 2.2 (Lanjutan)No. Program, Sasaran Strategis, dan Kegiatan

11 Reviu atas Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa12 Pengawasan Atas Pengelolaan Dana Transfer (DAK/DAU/DBH) 13 Evaluasi Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah atas Penyelenggaraan

Penanggulangan Penyakit Menular 14 Bimbingan Teknis dan Asistensi Pengembangan GCG15 Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Pendampingan Implementasi BLUD16 Evaluasi Kinerja BUMD17 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Evaluasi Implementasi Fraud Control Plan (FCP)18 Sosialisasi Program Anti Korupsi (SosPAK)19 Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara20 Audit Investigatif21 Audit Penyesuaian Harga dan Klaim22 Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan

1 Workshop Implementasi SPIP2 Bimtek Penilaian Maturity Level SPIP3 Pendampingan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian dengan metode CSA4 Penilaian Maturitas SPIP5 Pendidikan dan Pelatihan SPIP

1 Diklat Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

2 Sosialisasi Peran dan Fungsi APIP berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

3 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP





20

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja BPKP Tahun 2015

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target

1 Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita Skala 1-5 1

2 Maturitas SPIP K/L (Level 3) % 43 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 54 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) % 55 Efektivitas SPI Korporasi (Level 3) % -

6 Kapabilitas APIP K/L (Level 3) % 57 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 68 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) % 2

1 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Prioritas Nasional % 45

2 Maturitas SPIP K/L (Level 3) Bidang Perekonomian dan Kemaritiman % 5

3 Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 3) % 54 Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 2) % 255 Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 1) % 70


7 Maturitas SPIP K/L (Level 3) Bidang Polhukam dan PMK % 5

8 Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 3) % 59 Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 2) % 25

10 Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 1) % 70












Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


21

Tabel 2.3 (Lanjutan)No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target

12 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 513 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) % 5

14 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 615 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) % 216 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % 2117 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) % 1518 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % 7319 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) % 83

20 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Kinerja Korporasi % 100

21 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi % 100

22 Persentase Penghematan Biaya (Cost Saving) Dibandingkan dengan Nilai Diaudit Sebesar 4 % per Tahun 4

23 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L % 100

24 Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik % 6525 Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A

% 25

26 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang % 5227 Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina % 58

28 Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/KLPK % 50

29 Persepsi Kepuasan Layanan Kesetmaan Likert 1-10 7



Sasaran Program 9. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah








22

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015

23

AAAkkkuuunnntttaaabbbiiillliiitttaaasss KKKiiinnneeerrrjjjaaa A. Kerangka Pengukuran Kinerja

alam rangka penyusunan laporan kinerja BPKP tahun 2015 dilakukan pengumpulan data kinerja yang melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan BPKP. Data kinerja yang dikumpulkan berupa target dan realisasi kinerja BPKP beserta uraian rinci kinerja, target, dan realisasi

keuangan, target dan realisasi penggunaan sumber daya manusia, data-data penghargaan, serta informasi lain yang terkait dengan kinerja BPKP tahun 2015. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan manfaat dan biaya serta efisiensi dan efektivitas. Sebagian besar data realisasi kinerja diperoleh dari aplikasi New IPMS yang membantu dalam penyusunan laporan kinerja BPKP.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja BPKP Tahun 2015. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Rumus bagi IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

Persentase Pencapaian Kinerja =

Realisasi x 100% Rencana

2. IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, yaitu IKU kapabilitas APIP K/L/Pemda level 1 dan 2 dilakukan dengan menggunakaan rumus:

Persentase Pencapaian Kinerja =

Rencana – (Realisasi – Rencana) x 100% Rencana

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan pembandingan-pembandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan pembandingan lain yang diperlukan.

D



24

Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan sumber daya baik dana dan sumber daya manusia, yang dalam hal ini direpresentasikan dengan Orang/Hari (OH). Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya, baik dana maupun OH. Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

B. Akuntabilitas Kinerja

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP, kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan dana, berikut disajikan akuntabilitas kinerja BPKP tahun 2015.

1. Ikhtisar Kinerja

Laporan kinerja tahun 2015 BPKP ini merupakan akuntabilitas kinerja tahun pertama dalam periode Renstra 2015-2019 BPKP. Dalam renstra periode 2015-2019, BPKP menetapkan tiga tujuan, yang kemudian dijabarkan dalam tiga sasaran strategis BPKP dan 14 sasaran program. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi pencapaian sasaran strategis dan sasaran program tahun 2015 BPKP secara ringkas disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Ikhtisar Capaian Kinerja BPKP Tahun 2015


1 Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita Skala 1-5 1 1 100,00

2 Maturitas SPIP K/L (Level 3) % 4 2,41 60,243 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 5 - -4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) % 5 0,79 15,755 Efektivitas SPI Korporasi (Level 3) % - - N/A

6 Kapabilitas APIP K/L (Level 3) % 5 2,41 48,197 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 6 - -8 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) % 2 - -


2 Maturitas SPIP K/L (Level 3) Bidang Perekonomian dan Kemaritiman % 5 7,41 148,20

3 Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 3) % 5 7,41 148,204 Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 2) % 25 33,33 66,685 Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 1) % 70 59,26 115,34


Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan


Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah



Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


25

Tabel 3.1. (Lanjutan)



7 Maturitas SPIP K/L (Level 3) Bidang Polhukam dan PMK % 5 - -

8 Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 3) % 5 - -9 Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 2) % 25 18,87 124,52

10 Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam dan PMK (Level 1) % 70 54,72 121,83


12 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 5 20 400,0013 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) % 5 6,78 135,60

14 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 6 - -15 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) % 2 - -16 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % 21 38,24 17,9017 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) % 15 19,69 68,7318 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % 73 58,82 119,4219 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) % 83 64,37 122,45

20 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Kinerja Korporasi % 100 100 100,00

21 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi % 100 100 100,00

22 Persentase Penghematan Biaya (Cost Saving) Dibandingkan dengan Nilai Diaudit Sebesar 4 % per Tahun 4 3,71 92,75

23 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L % 100 100 100,00

24 Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik % 65 65,71 101,0925 Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A

(Baik) % 25 59,55 238,2026 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang % 52 52,57 101,1027 Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina % 58 69,56 119,93

28 Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/KLPK % 50 80,12 160,24

29 Persepsi Kepuasan Layanan Kesetmaan Likert 1-10 7 7,47 106,71







Sasaran Program 9. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah






2. Evaluasi Kinerja

a. Kinerja Pengawasan

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis berdasarkan tujuan dan sasaran strategis BPKP dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai auditor intern pemerintah dapat diuraikan sebagai berikut:



26

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Akuntabiltas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Nasional

Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional” diukur dengan menggunakan satu Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu “Indeks akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program prioritas” melalui mekanisme penghitungan berupa Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional (APKPN).

Indeks tersebut mencerminkan kualitas akuntabilitas pengelolaan dan pembangunan program prioritas. Nilai indeks adalah skala 1-5. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program prioritas yang semakin baik. Target nilai indeks pada tahun 2015 adalah 1 dari skala 5.

Pada tahun 2015, nilai indeks diukur berdasarkan nilai tertimbang atas empat parameter yaitu:

1) Kategori penilaian SAKIP K/L dengan tujuh kategori (AA, A, BB, B, CC, C, dan D);

2) Opini Laporan Keuangan K/L dengan lima kategori (WTP, WTPDP, WDP, TMP, dan TW);

3) Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP K/L dengan lima kategori (Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, dan Level 5);

4) Level kapabilitas APIP K/L dengan lima kategori (Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, dan Level 5).

Dari hasil tertimbang atas empat parameter tersebut dihasilkan skor, yang digunakan untuk menentukan level indeks, dengan rentang nilai sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skala Indeks APKPN

No. Indeks Skor 1 Menuju Akuntabilitas s.d 2,00 2 1 ≥ 2,00 s.d 3,00 3 2 ≥ 3,00 – 4,00 4 3 ≥ 4,00 - 4,75 5 4 ≥ 4,75 – 5,25 6 5 ≥ 5,25 - 5,50

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


27

Penghitungan realisasi indeks APKPN yang dilakukan pada bidang perekonomian dan kemaritiman, serta bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia dan kebudayaan, menghasilkan nilai sebagai berikut:

Tabel 3.3 Skor Indeks APKPN

No. Bidang Skor 1. Perekonomian dan kemaritiman 2,71 2. Politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia

dan kebudayaan 2,38

Rata-rata 2,54 Level Indeks Level 1

Dari perhitungan tersebut, disimpulkan bahwa realisasi IKU “Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas” sebesar 1 dari skala 5 atau mencapai 100% dari target tahun 2015 sebesar skala 1.

Perbandingan realisasi IKU “Indeks akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program prioritas”dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan IKU belum ada pada tahun 2014.

Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 disajikan dalam gambar 3.1 sebagai berikut:

Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi IKU Sasaran Strategis 1

dengan Target Tahun 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Target (skala 1-5) 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 Realisasi (skala 1-5) 1,00 - - - -

-

1

2

3

4

5

Pencapaian sasaran strategis 1 didukung dengan dana sebesar Rp169.858.409.000,00 atau 91,18% dari anggaran sebesar Rp186.296.130.000,00 dan SDM sebanyak 505.783 OH, atau 77,70% dari rencana sebanyak 650.964 OH.



28

Dari sisi penggunaan dana, realisasi IKU sasaran strategis telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian IKU sasaran strategis sebesar 100%, lebih besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 91,18%.

Dari sisi penggunaan SDM, realisasi IKU sasaran strategis telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian IKU strategis sebesar 100%, lebih besar daripada capaian penggunaan SDM sebesar 77,70%.

Pencapaian sasaran strategis 1, didukung oleh pencapaian lima sasaran program. Sasaran progam tersebut merupakan perwujudan peran BPKP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional di samping consultancy sebagai pengungkit bagi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian intern. Perwujudan peran tersebut mendorong BPKP untuk berperan aktif memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas dan kurang memadainya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan serta risiko tidak tercapainya sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019.

Sasaran Program 1.1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman Pencapaian sasaran program “Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara bidang perekonomian dan kemaritiman” diukur menggunakan satu IKU, yaitu “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program strategis bidang perekonomian dan kemaritiman” dengan target pada tahun 2015 sebesar 45%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam Laporan Hasil Pengawasan termasuk setoran ke Kas Negara dari upaya Optimalisasi Keuangan Negara (OPN).

Realisasi indikator kinerja sasaran program “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional bidang perekonomian dan kemaritiman” sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 59,40% atau 132% dari target tahun 2015 sebesar 45%, dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengelolaan program strategis dan pengelolaan keuangan negara sebesar 53,11% yang dihitung dari tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sebanyak 94 rekomendasi dari 177 rekomendasi yang disampaikan.

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


29

2) Persentase setoran dari hasil pengawasan OPN sebesar 65,68% yang dihitung dari jumlah setoran sebesar Rp39.017.699.234.919,30 dibandingkan dengan jumlah temuan atas potensi optimaliasi keuangan negara sebesar Rp59.731.681.647.523,90.

Perbandingan realisasi IKU program “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program strategis bidang perekonomian dan kemaritiman” dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan IKU belum ada pada tahun 2014.


Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi IKU Sasaran Program 1.1


2015 2016 2017 2018 2019

Target (%) 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00

Realisasi (%) 59,40 - - - -

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 70%, maka realisasi IKU tahun 2015 mencapai 80,43%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja telah menuju pencapaian target tahun 2019.

Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP memberikan jasa assurance dan consulting dalam bidang Perekonomian dan Kemaritiman dapat diuraikan, antara lain sebagai berikut: 1) Akselerasi swasembada pangan melalui perbaikan kebijakan

pemanfaatan dan pemeliharaan bantuan traktor. 2) Meningkatkan keberhasilan program pembangunan pembangkit

listrik 35 GW (Giga Watt) melalui perbaikan kebijakan peningkatan investasi, mengurangi beban pinjaman, dan mengembangkan model bisnis kerjasama PT PLN dengan pihak lain.

3) Reviu terhadap laporan keuangan perusahaan perikanan dan dokumen pendukung terkait lainnya sebelum menerbitkan surat izin bidang perikanan.



30

4) Koreksi kelebihan catat atas nilai perolehan rusunawa dalam laporan BMN dan perbaikan atas kerusakan rusunawa yang terjadi sebelum diserahkan ke Pemerintah Kota/Kabupaten.

5) Memproses hibah aset hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan dalam rangka KAA di Bandung kepada Pemkot Bandung sehingga pemanfaatan dan pengamanan aset menjadi lebih optimal.

6) Mendukung perbaikan rancangan kebijakan pengadaan barang/jasa bahwa pengadaan hanya dapat diikuti oleh penyedia jasa yang menawarkan produksi dalam negeri dengan besaran TKDN tertentu.

7) Hasil verifikasi atas Tagihan Kegiatan RIS PNPM tahun 2015 digunakan sebagai bahan pertimbangan proses penyelesaian pembayaran pekerjaan tiga paket kontrak RPMC Tahun 2015 sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku.

8) Peningkatan pelayanan TKI meliputi penempatan, penegakan ketaatan pada ketentuan, pemeliharaan database, dan cost structure.

9) Perbaikan kelembagaan dan pengelolaan keuangan BP Batam.

Mengaktualisasikan peran pengawasan intern dalam rangka peningkatan ruang fiskal, BPKP berupaya memberikan kontribusi melakukan audit optimalisasi penerimaan negara dan kegiatan pengawasan lain yang berkontribusi pada peningkatan ruang fiskal.

Selama periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, hasil audit penerimaan negara yang dilaksanakan Tim OPN menghasilkan potensi dan tambahan penerimaan negara sebesar Rp5.599.930.641.376,70 yang terinci sebagai berikut:

Pajak Rp 3.995.093.370.076,88 Bea Cukai Rp 2.467.442.063,00 PNBP 1. Pertambangan Rp 1.583.193.331.937,20 2. Kominfo Rp 9.309.528.464,62 3. IP Rp 9.866.968.835,00

Rp 1.602.369.829.236,82 Jumlah Rp 5.599.930.641.376,70

Secara keseluruhan, jumlah temuan sejak tahun 1998 sampai dengan 2015 berjumlah Rp59.731.681.647.523,90 dan telah disetor sebesar Rp39.017.699.234.919,30 atau 65,68% dari total temuan.

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


31

Sasaran Program 1.2 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pencapaian sasaran program “Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara bidang polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) diukur menggunakan satu indikator kinerja yaitu “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional bidang polhukam dan PMK” dengan target pada tahun 2015 sebesar 45%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam Laporan Hasil Pengawasan.

Realisasi indikator kinerja sasaran program “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional bidang polhukam dan PMK” sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 59,60% atau mencapai 132,44% dari target periode yang sama sebesar 45%. Realisasi sebesar 59,60% berupa tindak lanjut atas 59 rekomendasi dari 99 rekomendasi yang disampaikan tahun 2015.

Perbandingan realisasi IKU program “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program strategis bidang polhukam dan PMK” dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan indikator kinerja ini belum ada pada tahun 2014.




2015 2016 2017 2018 2019

Target (%) 45,00 50,00 55,00 60,00 70,00

Realisasi (%) 59,60 - - - -

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00



32


Perbandingan realisasi IKU program “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional bidang polhukam dan PMK” dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan IKU belum ada pada tahun 2014.

Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP memberikan jasa assurance dan consulting dalam bidang Polhukam dan PMK, antara lain sebagai berikut: 1) Perbaikan dalam bidang kesehatan meliputi verifikasi atas data

peserta PBI dan peningkatan efektivitas pembayaran kapitasi melalui evaluasi kinerja.

2) Perbaikan dalam proses pembangunan gedung KPK. 3) Perbaikan kebijakan atas proses perencanaan dan penganggaran

terhadap rincian program dan kegiatan pemanfaatan tambahan anggaran dalam APBN-P TA 2015 pada DPR RI.

4) Rakornas PWNI pada tanggal 22 Oktober 2015 yang melibatkan para stakeholder yang terkait dengan kegiatan perlindungan WNI di luar negeri dalam rangka koordinasi membahas teknis dan strategi penyelesaian TKI bermasalah dan pemberian sanksi yang tegas kepada para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.

5) Pengajuan Surat Permintaan Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) atas pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada KPPN.

6) Pembayaran atas kekurangan bayar TP Guru TK Non PNS tahun anggaran 2014.

7) Pemberian kompensasi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan BPKP penduduk WNI eks Timtim di luar Provinsi NTT.


Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah

Pencapaian sasaran program “Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara bidang pengawasan keuangan daerah” diukur menggunakan satu indikator kinerja, yaitu “Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional” dengan target pada tahun 2015 adalah 40%.

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


33

Realisasi indikator kinerja “Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional” sebesar 39,39%, mencapai 98,48% dari target yang ditetapkan pada tahun 2015. Realisasi sebesar 39,39% tersebut diperoleh berdasarkan tindak lanjut atas 26 rekomendasi hasil pengawasan dari 66 rekomendasi yang disampaikan.

Perbandingan realisasi IKU program “Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional” dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan IKU belum ada pada tahun 2014.

Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 digambarkan dalam gambar 3.4 sebagai berikut:



2015 2016 2017 2018 2019

Target (%) 40,00 50,00 55,00 60,00 70,00

Realisasi (%) 39,39 - - - -

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 70%, maka realisasi IKU tahun 2015 mencapai 56,27%, %, sehingga diperlukan upaya keras dan terukur guna mencapai target tahun 2019.

Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP memberikan jasa assurance dan consulting dalam bidang pengelolaan Keuangan Daerah dapat diuraikan, antara lain sebagai berikut: 1. Kementerian Keuangan mengajukan pencairan pinjaman kepada

Bank Dunia atas VFR (Value Of Final Reimbursment), insentif, dan Advance payment DAK Infrastruktur Tahun Anggaran 2015.

2. Kementerian Keuangan memroses penyaluran dana DAK Tambahan Usulan Daerah Tahap I TA 2015 kepada Pemda yang telah memenuhi persyaratan.

3. Kementerian Keuangan mengintensifkan sosialisasi kegiatan DAK Tambahan, khususnya dalam pelaksanaan/penggunaan DAK



34

Tambahan Usulan Daerah TA 2015 sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 20 Peraturan Menteri KeuanganNo 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Dalam melaksanakan fokus pengawasan berupa peningkatan ruang fiskal dengan melakukan asistensi Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPAD), BPKP menghasilkan dua rekomendasi yang sampai tahun 2015 berakhir belum ditindaklanjuti oleh mitra terkait. Rekomendasi perbaikan kebijakan dengan membuat pedoman penyusunan potensi PAD dan melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait pajak dan retribusi daerah.

Dalam melaksanakan fokus pengawasan peningkatan governance system, BPKP melaksanakan kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan keuangan daerah pada Pemda dan menerbitkan 41 rekomendasi yang 14 diantaranya telah ditindaklanjuti dengan perbaikan sebagai berikut: 1. Kementerian Dalam Negeri melakukan revisi PP 43/2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Kementerian Keuangan membentuk Tim untuk menyusun kebijakan

penyelesaian sisa tunggakan kegiatan debt swap, yang sebelumnya tugas tersebut dilakukan oleh Komite Kebijakan dan Komite Teknis yang saat ini masa kerjanya sudah berakhir;

3. KementerianKeuangan mengomunikasikan dan mengoordinasikan kepada Pemerintah Daerah yang masih mempunyai sisa tunggakan debt swap untuk dilakukan pembahasan skema penyelesaian sisa tunggakan debt swap;

4. Inspektorat Kabupaten Serang melakukan pengawalan secara real time mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima barang/jasa untuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis dan prioritas;

5. Kementerian Dalam Negeri menyusun Sistem dan Prosedur Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa terkait dengan pemantauan pengumuan RUP, kebutuhan riil, dan pengumuman pemilihan penyedian barang/jasa memalui LPSE, website pemda dan/atau papan pengumuman.

Sasaran Program 1.4 Perbaikan Pengelolaan Program Strategis/Program

Pembangunan Nasional

Pencapaian kinerja sasaran program “Perbaikan pengelolaan program strategis/program pembangunan nasional” diukur menggunakan satu indikator kinerja, yaitu “Persentase tindak lanjut rekomendasi peningkatan kinerja korporasi” dengan target pada tahun 2015 sebesar 100%. Indikator

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


35

tersebut mencerminkan upaya BPKP dalam meningkatkan kinerja korporasi melalui pengawasan dengan memberikan rekomendasi perbaikan atas program/kegiatan yang bersifat lintas sektoral atau program prioritas nasional. Semakin banyak rekomendasi yang ditindaklanjuti sebagai bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders maka kinerja BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern yang bertujuan meningkatkan kinerja korporasi yang bersifat lintas sektoral atau program prioritas nasional semakin baik.

Realisasi IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi peningkatan kinerja korporasi” adalah sebanyak tujuh rekomendasi hasil pengawasan program strategis/program prioritas nasional ditindaklanjuti dari tujuh rekomendasi yang disampaikan atau mencapai 100% dari target.

Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP memberikan jasa assurance dan consulting dalam bidang korporasi bersifat lintas sektor yang disampaikan dan ditindaklanjuti pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1) Optimalisasikan pelaksanaan pengadaan tanah melalui penerapan

UU Nomor 2 tahun 2012 dan mempercepat penyelesaian kontrak konstruksi pada pembangunan empat ruas jalan tol oleh mitra di bidang konstruksi;

2) Penyehatan BUMN di bidang pertanian dan mendorong sinergi BUMN untuk optimalisasi pemanfaatan aset kedua BUMN tersebut, serta mengembalikan benih yang dipinjam sebagai CBN;

3) Peningkatan rumusan standar fasilitas pelabuhan, proses bisnis dan kinerja pelabuhan; dan perlunya penetapan koordinator Program Tol Laut yang memiliki otoritas di bidang perencanaan dan monitoring serta evaluasi pelaksanaannya;

4) Pengawasan yang lebih intensif atas pembangunan pembangkit tenaga listrik dan infrastruktur penunjangnya agar sesuai jadwal yang ditetapkan dan optimalisasi pelaksanaan pembebasan tanah melalui penerapan UU Nomor 2 tahun 2012;

5) Peningkatan peran BUMN terkait peningkatan Program Ketahanan Pangan;

6) Potensi penghematan sebesar Rp119 milyar atas verifikasi tagihan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (IJP KUR) pada BUMN bidang asuransi;

7) Peningkatan penyediaan dana bagi keperluan peningkatan mutu layanan kesehatan, pembangunan infrastuktur rumah sakit dan penyediaan peralatan medis yang memadai serta tercukupinya jumlah dokter dan perawat/bidan rumah sakit; perlunya pengamanatan penerapan tata kelola yang baik atau Good Agency Governance bagi BUMD/BUL; serta perlunya percepatan penetapan BLUD pada seluruh Rumah Sakit Daerah.



36

Perbandingan realisasi IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi peningkatan kinerja korporasi” dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan IKU belum ada pada tahun 2014.




2015 2016 2015 2015 2015

Target (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Realisasi (%) 100,00 - - - -

-10 20 30 40 50 60 70 80 90

100

Sasaran Program 1.5 Perbaikan Pengelolaan Korporasi pada Badan Usaha

Bidang Akuntan Negara

Pencapaian kinerja sasaran program “Perbaikan pengelolaan korporasi pada badan usaha bidang akuntan negara” diukur menggunakan dua indikator kinerja, yaitu “Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan korporasi” dan “Persentase penghematan biaya (cost saving) dibandingkan dengan nilai diaudit sebesar 4% per tahun” masing-masing dengan target 100% dan 4%.

IKU 1 Sasaran Program 1.5

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi

IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan korporasi” mencerminkan upaya BPKP dalam rangka meningkatkan kinerja korporasi pada beberapa BUMN/anak perusahaan. Semakin banyak

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


37

rekomendasi yang ditindaklanjuti sebagai bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders maka kinerja BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern yang bertujuan meningkatkan kinerja korporasi semakin baik.

Realisasi IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan korporasi” adalah sebanyak 33 rekomendasi hasil pengawasan program strategis/program prioritas nasional ditindaklanjuti dari 33 rekomendasi yang disampaikan atau mencapai 100% dari target.

Perbandingan realisasi IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan korporasi” dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan IKU belum ada pada tahun 2014.


Gambar 3.6 Perbandingan Realisasi IKU 1 Sasaran Program 1.5


2015 2016 2015 2015 2015


-10 20 30 40 50 60 70 80 90

100

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 100%, maka realisasi IKU tahun 2015 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja telah menuju pencapaian target tahun 2019. Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP memberikan jasa assurance dan consulting dalam bidang tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan korporasi yang disampaikan dan ditindaklanjuti pada tahun 2015, antara lain adalah sebagai berikut:

1) Integrasi terminal peti kemas yang akan dilalui tol laut dan terintegrasi dengan jaringan TI, termasuk pengembangan database kapal secara nasional serta pelaksanaan window connectivity untuk memastikan percepatan proses perijinan pembangunan pelabuhan pada BUMN di bidang perhubungan;



38

2) Peningkatan kordinasi dengan Pemerintah terkait dengan pemberian konsesi pengelolaan terminal petikemas Belawan Fase II kepada BUMN di bidang perhubungan dan perubahan perjanjian penugasan menjadi Kerjasama Bangun Guna Serah;

3) Menyelesaikan adendum perjanjian konsesi dengan Pemerintah terkait perubahan peruntukan dari terminal curah cair menjadi multipurpose pada Pelabuhan Kuala Tanjung;

4) Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam proses pembebasan lahan dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG;

5) Mengambil alih aset dan kewajiban Bank Dalam Likuidasi (BDL) serta penyelesaian hukum yang melekat atas aset BDL senilai Rp1.428 milyar;

6) Optimalisasi aset tetap (Tanah HPL) BUMN di bidang industri dengan PT Redwood Indonesia dan PT Bungasari Flour Mills.


Persentase Penghematan Biaya (Cost Saving) Dibandingkan dengan Nilai yang Diaudit Sebesar 4%

IKU “Persentase penghematan biaya (cost saving) dibandingkan dengan nilai yang diaudit sebesar 4%” mencerminkan upaya BPKP memberikan kontribusi atas peningkatan ruang fiskal dengan melakukan audit atas Bagi Hasil Kontrak Kerjasama Migas. Hasil audit ini terutama berkaitan dengan koreksi terhadap cost recovery dan penerimaan negara lainnya. Koreksi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengeluaran yang tidak seharusnya dibebankan ke negara dan meningkatkan pendapatan yang menjadi hak negara. Selain itu, BPKP membantu pemerintah dalam perbaikan sistem dan aturan di bidang migas. IKU diukur dengan menghitung capaian penghematan biaya (Cost Saving) dibandingkan dengan nilai yang diaudit.

Realisasi indikator kinerja “Persentase penghematan biaya (cost saving) dibandingkan dengan nilai yang diaudit sebesar 4%” dalam tahun 2015, dengan asumsi USD1 ekuivalen Rp8.500 dan €1 ekuivalen Rp12.500, adalah sebesar Rp5.051.240.434.323,47 yang terdiri dari Rp74.785.176.559,21; USD579.210.575,91; dan €4.253.229,00.

Dengan cakupan audit sebesar Rp136.099.732.369.235,00 maka besarnya cost saving yang diperoleh adalah sebesar 3,71% dengan rincian sebagai berikut: Audit KKKS/JOC Rp133.077.694.613.805,00 Audit TAC/KSO Rp 3.022.037.755.430,00 Jumlah Rp136.099.732.369.235,00

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


39

Jika dibandingkan dengan target penghematan biaya (cost saving) tahun 2015 sebesar 4%, capaian IKU “Persentase penghematan biaya (cost saving) dibandingkan dengan nilai yang diaudit sebesar 4%” adalah sebesar 92,75%.

Tidak tercapainya target cost saving tersebut di atas disebabkan rendahnya cakupan audit atas jumlah seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ada. Dari total KKKS produksi tahun 2014 sebanyak 83, audit bagi hasil migas dalam tahun 2015 dilakukan terhadap 17 KKKS atau hanya 20,5% disebabkan keterbatasan sumber daya BPKP khususnya dana.

Perbandingan realisasi IKU penghematan biaya (cost saving) tahun 2014 dengan tahun 2015 menunjukkan adanya penurunan, yaitu tahun 2014 sebesar 7,55%, dan tahun 2015 sebesar 3,71% turun sebesar 68,57%.




2015 2016 2015 2015 2015


-

1

2

3

4

5



Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keinvestigasian

Sistem pengendalian intern dan fungsi pengawasan internal perlu ditingkatkan, antara lain melalui upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terus menerus. Upaya pencegahan korupsi dilakukan dengan meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam



40

pemberantasan korupsi serta memberikan pemahaman dan pengetahuan atas fraud. Untuk itu, BPKP meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi.

IKU keberhasilan pengawasan dalam bidang keinvestigasian yang dilaksanakan BPKP adalah “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada APH/ K/L/P/K” yang dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi yang diserahkan ke APH/ Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi dibandingkan dengan jumlah permintaan penugasan.

Realisasi kinerja IKU “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada APH/ K/L/P/K” sampai dengan tahun 2015 adalah 80,12% atau mencapai 160,24% dari target sebesar 50% dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Perhitungan Kinerja Pengawasan Bidang Keinvestigasian

No. Instansi Permintaan Rekomendasi Capaian (%)

I Aparat Penegak Hukum (Audit Investigatif, Audit PKKN, PKA, Komputer Forensik)

2.400 2.006 83,58

II K/L/P/K 1 Hambatan Kelancaran

Pembangunan 49 36 73.47

2 Penyesuaian Harga 71 65 91.55 3 Klaim 21 11 52.38 4 Instansi Lain 19 19 100,00 5 Fraud Control Plan 67 48 71.64 Jumlah 2.727 2.185 80,12

Keterangan: K/L/P/K = Kementerian/Lembaga/Pemda/Korporasi

Perbandingan realisasi IKU “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada APH/K/L/P/K” dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan IKU belum ada pada tahun 2014.


Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


41



2015 2016 2017 2018 2019

Target (%) 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00

Realisasi (%) 80,12 - - - -

-10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00


Dikaitkan dengan fokus pengawasan BPKP, penugasan pengawasan yang dilaksanakan dalam bidang keinvestigasian mendukung pengamanan aset negara/daerah, peningkatan tata kelola (Governance System), dan peningkatan ruang fiskal. Uraian hasil pengawasan berdasarkan fokus pengawasan BPKP tersebut sebagai berikut:

1. Pengamanan Aset Negara/Daerah

BPKP melaksanakan pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hasil pengawasan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Penanganan Kasus Aparat Penegak Hukum (APH)

Realisasi rekomendasi penugasan Audit Investigatif, Audit dalam rangka PKKN, Pemberian Keterangan Ahli, dan Komputer Forensik dari APH sebanyak 2.006 rekomendasi atau mencapai 83,58% dari permintaan sebanyak 2.400 permintaan. Rincian laporan yang diserahkan ke APH dan jumlah nilai kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Rincian Laporan yang Diserahkan kepada APH

No. Uraian Jumlah Kasus

I Audit Investigatif 1 Kejaksaan 28 2 Kepolisian 94

Sub Jumlah 122



42

No. Uraian Jumlah Kasus

II Audit dalam rangka PKKN 1 Kejaksaan 289 2 Kepolisian 317 3 KPK 5

Sub Jumlah 611 III Pemberian Keterangan Ahli

1 Kejaksaan 172 2 Kepolisian 178 3 KPK 5 4 Pengadilan 908 5 Lainnya 3

Sub Jumlah 1.266 IV Komputer Forensik 7 Jumlah 2.006

b. Penanganan Kasus Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Korporasi

Selain melaksanakan penugasan pengawasan atas permintaan APH, BPKP juga melaksanakan penugasan pengawasan atas permintaan K/L/P/K yaitu Audit Investigatif dan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP). Jumlah permintaan dari K/L/P/K untuk melakukan audit investigatif dan Evaluasi HKP sebanyak 68 penugasan yang ditindaklanjuti dengan penugasan dan penerbitan rekomendasi sebanyak 55 rekomendasi atau 80,88%, terdiri dari 19 rekomendasi Audit Investigatif dan 36 rekomendasi Evaluasi HKP.

2. Peningkatan Tata Kelola (Governance System)

Di samping upaya represif, BPKP juga mengedepankan upaya preventif dalam melawan korupsi. Pencegahan korupsi melalui sistem yang mampu mencegah atau memudahkan pendeteksian adanya kecurangan/penyimpangan, mendorong BPKP untuk terus berperan aktif bermitra dengan K/L/P/K dalam memberikan nilai tambah bagi peningkatan tata kelola.

BPKP melaksanakan penugasan dalam rangka upaya pencegahan korupsi yang terdiri dari Sosialisasi Program Anti Korupsi (SosPAK), Fraud Control Plan (FCP), dan kajian pengawasan.

(a) Sosialisasi Anti Korupsi (SosPAK) Pada tahun 2015 SosPAK dilaksanakan sebanyak 61 kali dengan kelompok sasaran (Focus Group) Pelajar, Mahasiswa, dan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2015 sebagai berikut:

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


43

Tabel 3.6 Realisasi Focus Group

No. Focus Group Jumlah Kegiatan

Jumlah Peserta (orang)

1. Pelajar 23 3.595 2. Mahasiswa 28 19.121 3. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa 11 649 Jumlah 61 23.365

Selain itu, juga dilaksanakan sosialisasi atas permintaan masyarakat dengan target yang berbeda, yaitu Dosen/Guru, Aparatur Desa dan Kelompok Dharma Wanita, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7 Realisasi Focus Group Tambahan

No. Focus Group Jumlah Kegiatan

Jumlah Peserta (orang)

1. Dosen atau Guru 3 116 2. Aparatur Desa 3 370 3. Kelompok Dharma Wanita 1 120 4. CPNS 1 79 Jumlah 8 685

(b) Fraud Control Plan (FCP) Permintaan penugasan FCP pada tahun 2015 sebanyak 67 penugasan dengan realisasi dan jumlah rekomendasi sebanyak 48 rekomendasi.

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Kegiatan

Fraud Control Plan (FCP) Tahun 2015

No. Kegiatan Permintaan Rekomendasi 1. Sosialisasi 36 24 2. Diagnostic Assessment 12 7 3. Bimtek/Implementasi 16 13 4. Evaluasi 3 4 Jumlah 67 48

Dari hasil pembinaan, sebanyak 17 Instansi telah mengimplementasikan FCP, yaitu: 1) RSUD Dr. Soeradji Tirtonegoro Kabupaten Klaten; 2) Kantor Pertanahan Kota Balikpapan; 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon; 4) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;



44

5) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Kabupaten Kutai Kartanegara;

6) Perpustakaan BPAD D. I. Yogyakarta; 7) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

(BPMP2T) Kabupaten Siak; 8) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau; 9) RSD Mardi Waluyo Kota Blitar; 10) Dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten

Minahasa Utara; 11) Dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten

Minahasa Utara; 12) RSU Kota Jantho Kab. Aceh Besar Tahun 2014; 13) PT Semen Padang; 14) PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul; 15) PT Askrindo (Persero); 16) RSUD Kalabahi Kabupaten Alor; 17) RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli Kabupaten Pidie.

(c) Kajian Pengawasan

Pada tahun 2015, target kajian pengawasan ditetapkan sebanyak 37 penugasan dengan realisasi 26 penugasan, antara lain sebagai berikut: (1) Kajian atas Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD

Arifin Achmad Provinsi Riau; (2) Kajian Hasil Pengawasan/Pemetaan Korupsi tahun 2014 oleh

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan; (3) Kajian atas Kenaikan Nilai Tukar Dollar (USD) terhadap

Rupiah pada Pekerjaan Perluasan Gedung Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno–Hatta;

(4) Kajian atas Penyelesaian Pembangunan 11 Pilar di Jampea-Jalan Sulawesi Pada Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok.

3. Peningkatan Ruang Fiskal

Untuk mendorong peningkatan ruang fiskal, BPKP melaksanakan pengawasan atas pengeluaran keuangan negara yang masih dapat ditingkatkan penghematannya melalui Audit Penyesuaian Harga dan Audit Klaim. Jumlah permintaan untuk melakukan Audit Penyesuaian Harga sebanyak 71 permintaan dengan realisasi penugasan dan penerbitan rekomendasi sebanyak 65 rekomendasi. Jumlah permintaan untuk melakukan Audit Klaim sebanyak 21 permintaan, realisasi penugasan dan penerbitan laporan sebanyak 11 laporan. Koreksi audit yang dihasilkan sebesar Rp361.831.685.772,90 dan USD6,471,650.75.

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


45

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Maturitas SPIP

Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya maturitas SPIP” diukur dengan menggunakan empat IKU, yaitu “Maturitas SPIP K/L (Level 3)”, “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)”, “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)”, dan “Efektivitas SPI Korporasi”.

Tingkat maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan serta dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP. Semakin tinggi level maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L/Pemda, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan semakin berkualitas birokrasi. Demikian pula Sistem Pengendalian Intern pada sektor korporasi.

IKU Maturitas SPIP K/L/Kab./Kota Level 3 merupakan tingkat minimal maturitas SPIP yang diharapkan dicapai oleh K/L/Pemda. Pada level 3 atau tingkat “terdefinisi”, berarti K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik meskipun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Capaian kinerja sasaran srategis "Meningkatnya maturitas SPIP" diukur dengan menggunakan empat IKU, yaitu "Maturitas SPIP K/L (level 3)", "Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)", "Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)"dan "Efektivitas SPI Korporasi" dengan ikhtisar sebagai berikut.

Gambar 3.9 Capaian IKU Sasaran Strategis 2 Tahun 2015

4

5

5

-

2.41

0

0.79

-

0 1 2 3 4 5 6

Maturitas SPIP K/L (level 3)

Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)

Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)

Efektivitas SPI Korporasi

Target Realisasi

%



46

Dari gambar 3.9 terlihat bahwa keempat IKU sasaran strategis "Meningkatnya maturitas SPIP" belum mencapai target yang ditetapkan.

Pencapaian sasaran strategis 2 didukung dengan dana sebesar Rp13.934.616.000.00 atau 92,47% dari anggaran sebesar Rp 15.068.659.000,00, dan SDM sebanyak 44.434 OH, atau 71,41% dari rencana sebanyak 62.226 OH.

Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran strategis 2 belum efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran strategis sebesar 19,01% lebih rendah daripada capaian penggunaan dana sebesar 92,47% dan penggunaan OH sebesar 71,41%. Kondisi ini disebabkan rancangan kegiatan belum sepenuhnya mendukung pencapaian target pembinaan SPIP sehingga tingkat maturitas SPIP pada K/L/Pemda mitra kerja BPKP belum mencapai target level 3. Uraian capaian kinerja yang ditunjukkan oleh capaian IKU disajikan sebagai berikut.

IKU 1 Sasaran Strategis 2 Maturitas SPIP Kementerian/Lembaga (Level 3)

IKU "Maturitas SPIP Kementerian/Lembaga (Level 3)" mencerminkan kualitas penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga diharapkan berada pada Level 3. Maturitas SPIP diukur menggunakan skala 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik.

Tingkat maturitas SPIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat maturitas yang dilaksanakan oleh BPKP dan atau dilaksanakan sendiri oleh APIP K/L/Pemda dengan quality assurance dari BPKP menggunakan pedoman penilaian maturitas SPIP yang dikembangkan oleh BPKP.

IKU "Maturitas SPIP Kementerian/Lembaga (Level 3)" diukur dengan menghitung jumlah Kementerian/Lembaga yang telah memperoleh capaian tingkat kematangan/maturitas level 3 dibandingkan jumlah Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja BPKP sebanyak 83 K/L.

Pada tahun 2015, dari 83 K/L yang menjadi mitra BPKP, terdapat dua K/L yang mencapai tingkat maturitas level 3 dalam penyelenggaraan SPIP, yaitu Kementerian Keuangan dan BNP2TKI. Dengan demikian, realisasi maturitas SPIP K/L (level 3) sebesar 2,41% atau mencapai 60,25% dari target sebesar 4%.

Tingkat maturitas SPIP (level 3) yang masih relatif rendah di tingkat K/L antara lain disebabkan faktor utama sebagai berikut:

a. Proses meningkatkan level maturitas SPIP menjadi level 3 tidak dapat dicapai dalam waktu singkat;

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


47

b. Pedoman Evaluasi Maturitas SPIP dalam proses pengembangan selama tahun 2015;

c. Pendekatan penilaian risiko, sebagai salah satu unsur SPIP, relatif belum digunakan dalam proses pencapaian tujuan di lingkungan K/L, di samping peran APIP yang belum optimal dalam pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah implementasi SPIP.

Pembandingan realisasi IKU "Maturitas SPIP Kementerian/Lembaga (Level 3)" dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan IKU belum ada pada tahun 2014.

Pembandingan realisasi IKU sasaran strategis dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 disajikan dalam gambar 3.10.

Gambar 3.10 Perbandingan Realisasi IKU 1 Sasaran Strategis 2


2015 2016 2017 2018 2019

Target (%) 4.00 25.00 45.00 65.00 85.00Realisasi (%) 2.41 - - - -

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00

100.00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 85%, maka realisasi IKU tahun 2015 mencapai 2,84%, sehingga diperlukan upaya keras dan terukur guna mencapai target maturitas SPIP level 3 pada 85% Kementerian/Lembaga.

IKU 1 sasaran strategis 2, didukung oleh pencapaian tiga sasaran program yaitu "Meningkatnya kualitas penerapan SPIP K/L bidang perekonomian dan kemaritiman", "Meningkatnya kualitas penerapan SPIP K/L bidang polhukam PMK", dan "Meningkatnya kualitas penerapan SPI pada K/L bidang akuntan negara".

Sasaran Program 2.1 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang

Perekonomian dan Kemaritiman Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman” diukur menggunakan satu



48

indikator kinerja, yaitu “Maturitas SPIP (level 3) K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman”.

Indikator tersebut mencerminkan kualitas penerapan SPIP pada Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja BPKP pada Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.

Indikator “Maturitas SPIP (level 3) K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman” diukur dengan menghitung jumlah K/L yang telah memperoleh capaian tingkat kematangan/maturitas level 3 dibandingkan jumlah K/L yang menjadi mitra kerja BPKP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman sebanyak 27 K/L.

Berdasarkan hasil evaluasi, dua K/L mencapai tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP level 3, yaitu Kementerian Keuangan dan BNP2TKI. Dengan demikian, realisasi tingkat kematangan SPIP K/L adalah 7,41% atau mencapai 148,20% dari target yang ditetapkan sebesar 5%.

Perbandingan realisasi IKU program “Maturitas SPIP (Level 3) K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman”dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan IKU belum ada pada tahun 2014.

Perbandingan realisasi IKU sasaran program dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 disajikan dalam gambar 3.11.

Gambar 3.11 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 2.1


2015 2016 2017 2018 2019


0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00

100.00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 85%, maka realisasi IKU tahun 2015 mencapai 8,72%, sehingga diperlukan upaya keras dan terukur guna mencapai target maturitas SPIP level 3 pada 85% Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja BPKP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


49

Sasaran Program 2.2 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP K/L Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” diukur menggunakan satu IKU yaitu “Maturitas SPIP K/L (Level 3) bidang polhukam, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK)”.

Indikator tersebut mencerminkan kualitas penerapan SPIP pada Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja BPKP pada bidang polhukam PMK.

Indikator “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP K/L bidang polhukam, PMK” diukur dengan menghitung jumlah K/L yang telah memperoleh capaian tingkat kematangan/maturitas level 3 dibandingkan jumlah K/L yang menjadi mitra kerja BPKP bidang polhukam PMK.

Berdasarkan hasil evaluasi, belum ada K/L bidang polhukam PMK yang mencapai tingkat maturitas SPIP Level 3. Dengan demikian capaian kinerja sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP K/L bidang polhukam PMK” adalah 0% dari target sebesar 5%.

Belum tercapainya target disebabkan antara lain: a. Proses meningkatkan level maturitas SPIP menjadi level 3 tidak dapat

dicapai dalam waktu singkat; b. Pedoman Evaluasi Maturitas SPIP dalam proses pengembangan

selama tahun 2015.

Perbandingan realisasi IKU program “Maturitas SPIP K/L (Level 3) bidang polhukam PMK” dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan IKU belum ada pada tahun 2014.

Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 disajikan dalam gambar 3.12.



50

Gambar 3.12. Perbandingan Realisasi IKU Sasaran Program 2.2


2015 2016 2017 2018 2019

Target (%) 5.00 25.00 45.00 65.00 85.00Realisasi (%) - - - - -

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00

100.00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 85%, maka belum terealisasinya IKU pada tahun 2015 menjadi tantangan untuk berupaya lebih keras dan terukur guna mencapai target maturitas SPIP level 3 pada 85% Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja BPKP Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sasaran Program 2.3 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI pada Korporasi

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP pada korporasi” diukur dengan IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan penyelenggaraan SPIP K/L" dengan menghitung jumlah rekomendasi perbaikan penyelenggaraan SPIP yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang disampaikan kepada korporasi mitra kerja BPKP.

Pada tahun 2015, telah disampaikan sebanyak dua rekomendasi dan seluruhnya telah ditindaklanjuti sehingga capaian indikator kinerja program sebesar 100% dari target. Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti berupa kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan untuk mencapai level 2 kapabilitas APIP dan pengumpulan data/laporan dokumen sebagai data dukungan untuk reviu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2014

Perbandingan realisasi IKU program “Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan penyelenggaraan SPIP K/L" dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan IKU belum ada pada tahun 2014.

Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 disajikan pada gambar 3.13.

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


51



2015 2016 2017 2018 2019


0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00

100.00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 100%, maka realisasi IKU tahun 2015 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2015 telah mengarah pada pencapaian target tahun 2019.

IKU 2 Sasaran Strategis 2 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

IKU "Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)" mencerminkan kualitas penyelenggaraan SPIP seluruh Pemerintah Provinsi yang diharapkan berada pada level 3. Sebagaimana maturitas SPIP K/L, maturitas SPIP Pemerintah Provinsi juga diukur menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik.

Sampai dengan tahun 2015, dari 34 pemerintah provinsi yang menjadi mitra kerja BPKP, belum ada yang mencapai tingkat maturitas SPIP level 3. Dengan demikian, capaian kinerja sasaran strategis "Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)" adalah 0% dari target sebesar 5%. Namun demikian, terdapat satu pemda provinsi dengan tingkat maturitas menuju level 3 yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai maturitas sebesar 2,98.

Belum tercapainya target kinerja IKU "Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)" antara lain disebabkan baseline tingkat maturitas Pemerintah Provinsi mayoritas berada pada level 1 sehingga dibutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk mencapai level 3.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan level maturitas SPIP Pemda antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian maturitas SPIP pada 161 pemda dan memberikan bimtek untuk peningkatan level maturitas SPIP;



52

2. Menyusun strategi peningkatan level maturitas untuk digunakan oleh K/L/P dalam meningkatkan level maturitas SPIP;

3. Membentuk satgas koordinasi SPIP untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penugasan peningkatan level maturitas SPIP Pemerintah Provinsi.

Perbandingan realisasi IKU sasaran strategis "Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)" dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan IKU belum ada pada tahun 2014.

Perbandingan realisasi indikator sasaran strategis dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 disajikan pada gambar 3.14.



2015 2016 2017 2018 2019

Target (%) 5.00 25.00 45.00 65.00 85.00Realisasi (%) - - - - -

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00

100.00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 85%, maka belum terealisasinya IKU pada tahun 2015 menjadi tantangan untuk berupaya lebih keras dan terukur guna mencapai target maturitas SPIP level 3 pada 85% Pemerintah Provinsi.

Sasaran strategis "Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)" oleh didukung sasaran program "Meningkatnya kualitas penerapan SPIP pada pemerintah daerah" dengan IKU dan uraian capaian kinerja yang sama dengan sasaran strategisnya yaitu "Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)".

IKU 3 Sasaran Strategis 2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

IKU "Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)" mencerminkan kualitas penyelenggaraan SPIP seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang diharapkan berada pada level 3. Sebagaimana maturitas SPIP K/L dan Pemerintah Provinsi, maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota diukur

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


53

menggunakan skala 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Target level maturitas SPIP Pemerintahan Kabupaten/Kota (Level 3) pada tahun 2015 adalah 5% dari 508 jumlah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja BPKP.

Dari 508 pemerintah kabupaten/kota, telah dilakukan assessment terhadap 59 pemerintah kabupaten/kota dengan hasil 4 Kabupaten/ Kota mencapai level maturitas 3, yaitu Kota Binjai, Serdang Bedagai, Tangerang, dan Kabupaten Tanah Datar. Dengan demikian, realisasi maturitas SPIP Kabupaten/Kota (Level 3) sebanyak 4 kabupaten/kota atau sebesar 0,79% dari mitra kerja BPKP sebanyak 508 pemkab/pemkot. Dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 5%, indikator sasaran strategis tercapai 15,80%.

Tingkat maturitas SPIP pada 55 pemda lain yang telah di-assess berada pada level 1 dan 2. Tingkat maturitas SPIP yang masih relatif rendah di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota disebabkan belum dimanfaatkannya pendekatan penilaian risiko dan mitigasinya dalam pencapaian tujuan sebagian besar Pemerintah Kabupaten/Kota.

Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran strategis "Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)" dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan indikator kinerja ini belum ada pada tahun 2014.

Pembandingan realisasi indikator sasaran strategis dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 disajikan pada gambar 3.15.

Gambar 3.15. Perbandingan Realisasi IKU 3 Sasaran Strategis 2 dengan

Target Tahun 2019

2015 2016 2017 2018 2019


0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00

100.00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 70%, maka realisasi IKU sebesar 0,79% pada tahun 2015 mencapai 1,13% dari target tahun 2019 tersebut. Sehingga dibutuhkan upaya lebih keras dan terukur guna



54

mencapai target maturitas SPIP level 3 pada 70% Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sasaran strategis "Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)" didukung sasaran program "Meningkatnya kualitas penerapan SPIP pada pemerintah daerah" dengan IKU dan uraian capaian kinerja yang sama dengan sasaran strategisnya yaitu "Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)".

IKU 4 Sasaran Strategis 2 Efektivitas SPI Korporasi

IKU "Efektivitas SPI korporasi" menggambarkan penerapan Sistem Pengendalian Intern pada korporasi yang diwujudkan dalam bentuk komitmen untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu, serta memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha korporasi.

IKU "Efektivitas SPI korporasi" diukur melalui evaluasi/penilaian lima komponen Sistem Pengendalian Intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian (control environment), penilaian risiko (risk assessment), kegiatan pengendalian (control activities), informasi dan komunikasi (information and communication), dan pemantauan (monitoring). Hasil evaluasi berupa lima tingkatan (level) efektivitas yaitu:

a. Level 5: Sangat efektif b. Level 4: Efektif c. Level 3: Cukup efektif d. Level 2: Kurang efektif e. Level 1: Tidak efektif.

Efektivitas SPI Korporasi tahun 2015 belum ditargetkan karena pedoman evaluasi SPI yang mengacu kepada COSO Framework 2013 dan best practices dalam proses penyempurnaan. Pedoman evaluasi SPI akan diimplementasikan pada tahun 2016.

Perbandingan realisasi IKU sasaran strategis " Efektivitas SPI korporasi" dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan IKU belum ada pada tahun 2014.

IKU "Efektivitas SPI Korporasi" didukung oleh satu sasaran program yaitu “Meningkatnya kualitas penerapan SPI pada korporasi”.

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


55

Sasaran Program 2.4 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI pada K/L

Bidang Akuntan Negara Pencapaian sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPI pada korporasi” diukur dengan empat IKU yang diuraikan sebagai berikut.


Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik

Penetapan skor GCG pada BUMN/anak perusahaan didasarkan pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor 16 tahun 2012. Assesment GCG meliputi penilaian atas 572 faktor yang diuji kesesuaian penerapannya. Hasil assessment berupa skor GCG sebagai dasar penentuan kategori penerapan GCG pada BUMN, yang terdiri dari lima kategori yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik.

IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik" diukur dengan menghitung jumlah BUMN/anak perusahaan yang mendapat skor minimal baik atas penerapan GCG dibandingkan dengan jumlah BUMN/anak perusahaan yang di-assess oleh BPKP.

Realisasi IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik" sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 65,71% atau mencapai 101,09% dari target sebesar 65%. Realisasi tersebut merupakan BUMN yang GCG-nya mendapat skor minimal baik sebanyak 23 BUMN dari 35 BUMN yang di-assess.

Realisasi IKU “Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik” tahun 2015 sebesar 65,71%, lebih rendah 26,11% dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar 91,82%. Hal ini disebabkan pada tahun 2015 BPKP memperluas cakupan jumlah BUMN/anak perusahaan yang di-assess dari 31 BUMN di tahun 2014 menjadi 35 BUMN.




56

Gambar 3.16. Perbandingan Realisasi IKU 1 Sasaran Program 2.4


2015 2016 2017 2018 2019


0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00

100.00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 75%, maka realisasi IKU tahun 2015 telah mencapai 87,61%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2015 telah mengarah pada pencapaian target tahun 2019.

IKU 2 Sasaran Program 2.4 Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya

Berpredikat Minimal A (Baik) Pemberian predikat kesehatan BUMN/Anak Perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) dilaksanakan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Tingkat kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi.

IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)" diukur dengan menghitung jumlah BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) dibandingkan dengan jumlah BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya dievaluasi oleh BPKP.

Realisasi IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)" sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 59,55% atau mencapai 119,10% dari target sebesar 50%. Realisasi tersebut merupakan BUMN yang kinerjanya memperoleh predikat minimal A sebanyak 53 BUMN dari 89 BUMN yang dievaluasi.

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


57

Perbandingan realisasi IKU sasaran strategis "Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)" dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan IKU belum ada pada tahun 2014.




2015 2016 2015 2015 2015


-10 20 30 40 50 60 70 80 90

100

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 56%, maka realisasi IKU tahun 2015 mencapai 119,10%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2015 telah mengarah pada pencapaian target tahun 2019.

IKU 3 Sasaran Program 2.4 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik

dari BUMD yang dibina BUMD dibentuk dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah. BPKP melakukan pengawasan terhadap BUMD dalam rangka meningkatkan kinerja agar BUMD berperan optimal sebagai salah satu pemicu kesejahteraan masyarakat di daerah.

IKU "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina" diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dibandingkan dengan jumlah BUMD kinerjanya dievaluasi oleh BPKP.

Realisasi IKU "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina" sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 52,57% atau mencapai 101,10% dari target sebesar 52%. Realisasi tersebut merupakan BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik sebanyak 182 BUMD dari 350 BUMD yang dievaluasi.



58

Realisasi kinerja sebesar 52,57%, sedikit lebih rendah 0,12% dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar 52,69%.




2015 2016 2017 2018 2019


0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00

100.00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 56%, maka realisasi IKU tahun 2015 telah mencapai 93,88%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2015 telah mengarah pada pencapaian target tahun 2019.

IKU 4 Sasaran Program 2.4 Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina

BLUD dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan, namun tetap memperhatikan efisiensi dan produktivitas sehingga wajib menerapkan praktik bisnis yang sehat. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengamanatkan Rumah Sakit yang didirikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, dengan pengelolaan berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, BPKP melakukan pengawasan terhadap BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja BLUD.

IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina" diukur dengan menghitung jumlah BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dibandingkan dengan jumlah BLUD yang dibina oleh BPKP.

Realisasi IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina" sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 69,56% atau

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


59

mencapai 119,93% dibandingkan dengan target sebesar 58%. Realisasi tersebut merupakan BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat baik sebanyak 64 BLUD dari 92 BLUD yang dibina.

Perbandingan realisasi IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina" dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan IKU belum ada pada tahun 2014.




2015 2016 2017 2018 2019


0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00

100.00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 62%, maka kemajuan kinerja tahun 2015 telah mencapai 112,19%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2015 telah mengarah pada pencapaian target tahun 2019.



60

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian, Lembaga, dan

Pemerintah Daerah

Hasil assessment BPKP terhadap 396 APIP menunjukkan bahwa kapabilitas APIP (sampai dengan pertengahan tahun 2014) masih belum menggembirakan. Sebanyak 362 APIP atau 91,42% APIP masih berada pada level 1 (initial), 33 APIP atau 8,33% berada pada level 2 (infrastructure), dan hanya 1 APIP atau (0,25%) berada pada level 3 dari lima level 5 yang mungkin dicapai.

Sasaran strategis “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemerintah Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah” diukur dengan menggunakan tiga IKU yaitu ”Kapabilitas APIP K/L (Level 3)”, “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)”, dan “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)”. Ketiga IKU tersebut mencerminkan kapasitas dan kapabilitas APIP K/L/Pemda dalam menjalankan perannya sebagai auditor intern pada instansinya masing-masing. Penilaian dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter terukur yang diadaptasi dari framework Internal Audit-Capability Model (IA-CM), The Institute of Internal Auditor.

Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah” diukur menggunakan tiga IKU, yaitu “Kapabilitas APIP K/L Level 3”, “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Level 3” dan “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 3” dengan ikhtisar sebagai berikut.

Gambar 3.20 Capaian IKU Sasaran Strategis 3 Tahun 2015

5

6

2

2,41

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7

Kapabilitas APIP K/L Level 3

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Level 3

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 3

Target Realisasi

%

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


61

Dari gambar 3.16 terlihat bahwa ketiga IKU sasaran strategis “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah” belum mencapai target yang ditetapkan.

Pencapaian sasaran strategis 3 didukung dengan dana sebesar Rp3.121.389.000.00 atau 93,47% dari anggaran sebesar Rp3.339.410.000,00, dan SDM sebanyak 8.666 OH, atau 79,82% dari rencana sebanyak 10.857 OH.

Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran strategis 2 belum efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran strategis sebesar 16,07%, lebih rendah daripada capaian penggunaan dana sebesar 93,47% dan penggunaan OH sebesar 79,82%.

Belum tercapainya target disebabkan proses peningkatan kapabilitas APIP menjadi level 3 tidak dapat dicapai dalam waktu singkat dan pedoman teknis peningkatan kapabilitas APIP dalam proses penyempurnaan selama tahun 2015. Uraian capaian kinerja yang ditunjukkan oleh capaian IKU disajikan sebagai berikut.

IKU 1 Sasaran Strategis 3 Kapabilitas APIP K/L (Level 3)

IKU "Kapabilitas APIP K/L (Level 3)" mencerminkan kualitas kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga diharapkan berada pada Level 3. Kapabilitas APIP diukur menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi nilai kapabilitas APIP menunjukkan kualitas APIP yang semakin baik dalam menjalankan perannya sebagai auditor intern.

Tingkat kapabilitas APIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat kapabilitas yang dilaksanakan oleh BPKP dan atau dilaksanakan sendiri oleh APIP K/L/Pemda dengan quality assurance dari BPKP menggunakan pedoman penilaian kapabilitas APIP yang dikembangkan oleh BPKP.

IKU "Kapabilitas APIP K/L (Level 3)" diukur dengan menghitung jumlah APIP Kementerian/Lembaga yang telah memperoleh capaian tingkat kapabilitas level 3 dibandingkan jumlah APIP Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja BPKP sebanyak 83 K/L.

Pada tahun 2015, dari 83 K/L yang menjadi mitra BPKP, terdapat dua K/L yang mencapai tingkat kapabilitas APIP level 3, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan. Dengan demikian, realisasi kapabilitas APIP K/L (level 3) sebesar 2,41% atau mencapai 48,20% dari target sebesar 5%.

Tingkat kapabilitas APIP (level 3) yang masih relatif rendah di tingkat K/L antara lain disebabkan pedoman peningkatan kapabilitas APIP dalam proses penyempurnaan selama tahun 2015.



62

Pembandingan realisasi IKU "Kapabilitas APIP K/L (Level 3)" dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan IKU belum ada pada tahun 2014.

Pembandingan realisasi IKU sasaran strategis dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 disajikan dalam gambar 3.21.

Gambar 3.21

Perbandingan Realisasi IKU 1 Sasaran Strategis 3 dengan Target Tahun 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Target 5% 20% 38% 60% 85%

Realisasi 2,41% - - - -

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 85%, maka realisasi IKU tahun 2015 mencapai 2,84%, sehingga diperlukan upaya keras dan terukur guna mencapai target kapabilitas APIP level 3 pada 85% Kementerian/Lembaga.

IKU 1 sasaran strategis 3, didukung oleh pencapaian dua sasaran program yaitu “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman” dan “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Polhukam dan PMK”.

Sasaran Program 3.1 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang

Perekonomian dan Kemaritiman Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman” diukur dengan tiga IKU yaitu “Kapabilitas APIP K/L bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 3)”, “Kapabilitas APIP K/L bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 2)”, “Kapabilitas APIP K/L bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 1)” yang diuraikan sebagai berikut.

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


63


Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 3)

Indikator “Kapabilitas APIP K/L bidang perekonomian dan kemaritiman (Level 3)” diukur dengan menghitung jumlah APIP K/L yang telah mencapai kapabilitas level 3 dibandingkan jumlah K/L yang menjadi mitra kerja BPKP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman sebanyak 27 K/L.

Berdasarkan hasil evaluasi, dua K/L mencapai tingkat kapabilitas APIP level 3, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan. Dengan demikian, realisasi kapabilitas APIP K/L level 3 adalah 7,41% atau mencapai 148,15% dari target yang ditetapkan sebesar 5%.

Perbandingan realisasi IKU program “Kapabilitas APIP K/L bidang perekonomian dan kemaritiman (Level 3)”dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan IKU belum ada pada tahun 2014.

Pembandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 disajikan dalam Gambar 3.22.



Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 85%, maka realisasi IKU tahun 2015 mencapai 8,72%, sehingga diperlukan upaya keras dan terukur guna mencapai target kapabilitas APIP level 3 pada 85% Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja BPKP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.



Indikator “Kapabilitas APIP K/L bidang perekonomian dan kemaritiman (Level 2)” diukur dengan menghitung jumlah APIP K/L yang telah



64

mencapai kapabilitas level 2 dibandingkan jumlah K/L yang menjadi mitra kerja BPKP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman sebanyak 27 K/L.

Berdasarkan hasil evaluasi, sembilan K/L mencapai tingkat kapabilitas APIP level 2. Dengan demikian, realisasi kapabilitas APIP K/L level 2 bidang perekonomian dan kemaritiman adalah 33,33% atau mencapai 66,68% dari target yang ditetapkan sebesar 25%.

Perbandingan realisasi IKU program “Kapabilitas APIP K/L bidang perekonomian dan kemaritiman (Level 2)”dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan IKU belum ada pada tahun 2014.

Pembandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 disajikan dalam gambar 3.23.



2015 2016 2017 2018 2019


-5,00

10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 10%, maka realisasi IKU tahun 2015 sebesar 33,33% atau capaian sebesar 66,68% memerlukan upaya keras dan terukur guna mencapai target kapabilitas APIP level 2 pada 10% Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja BPKP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.



Indikator “Kapabilitas APIP K/L bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 1)” diukur dengan menghitung jumlah APIP K/L yang telah mencapai kapabilitas level 1 dibandingkan jumlah K/L yang menjadi mitra kerja BPKP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman sebanyak 27 K/L.

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


65

Berdasarkan hasil evaluasi, 16 K/L mencapai tingkat kapabilitas APIP level 1. Dengan demikian, realisasi kapabilitas APIP K/L level 1 adalah 59,26% atau mencapai 115,34% dari target yang ditetapkan sebesar 70%.

Perbandingan realisasi IKU program ““Kapabilitas APIP K/L bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Level 1)”dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan IKU belum ada pada tahun 2014.




2015 2016 2017 2018 2019


-10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 5%, maka realisasi IKU tahun 2015 sebesar 59,26% atau capaian sebesar 115,34% memerlukan upaya keras dan terukur guna mencapai kapabilitas APIP level 1 pada 5% Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja BPKP bidang Perekonomian dan Kemaritiman.

Sasaran Program 3.2 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang

Polhukam PMK Pencapaian sasaran program “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern K/L bidang polhukam PMK” diukur dengan tiga IKU yaitu “Kapabilitas APIP K/L bidang polhukam PMK (Level 3)”, “Kapabilitas APIP K/L bidang polhukam PMK (Level 2)”, “Kapabilitas APIP K/L bidang bidang polhukam PMK (Level 1) yang diuraikan sebagai berikut.



66


Kapabilitas APIP K/L Bidang Polhukam PMK (Level 3)

Indikator “Kapabilitas APIP K/L bidang polhukam PMK (Level 3)” diukur dengan menghitung jumlah APIP K/L yang telah mencapai kapabilitas level 3 dibandingkan jumlah K/L yang menjadi mitra kerja BPKP Bidang bidang Polhukam dan PMK sebanyak 53 K/L.

Berdasarkan hasil evaluasi, belum ada K/L mencapai tingkat kapabilitas APIP level 3. Dengan demikian, realisasi kapabilitas APIP K/L level 3 bidang polhukam PMK adalah nihil atau mencapai 0% dari target yang ditetapkan sebesar 5%.

Perbandingan realisasi IKU program “Kapabilitas APIP K/L bidang bidang polhukam PMK (Level 3)”dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan IKU belum ada pada tahun 2014.

Pembandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 disajikan dalam Gambar 3.25.



2015 2016 2017 2018 2019

Target (%) 5,00 20,00 38,00 60,00 85,00 Realisasi (%) - - - - -

-10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 85%, maka belum terealisasinya IKU di tahun 2015 membutuhkan upaya keras dan terukur guna mencapai target kapabilitas APIP level 3 pada 85% Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja BPKP bidang polhukam PMK.



Indikator “Kapabilitas APIP K/L bidang polhukam PMK (Level 2)” diukur dengan menghitung jumlah APIP K/L yang telah mencapai kapabilitas

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


67

level 2 dibandingkan jumlah K/L yang menjadi mitra kerja BPKP bidang polhukam PMK sebanyak 53 K/L.

Berdasarkan hasil evaluasi, sepuluh K/L mencapai tingkat kapabilitas APIP level 2. Dengan demikian, realisasi kapabilitas APIP K/L level 2 bidang perekonomian dan kemaritiman adalah 18,87% atau mencapai 124,52% dari target yang ditetapkan sebesar 25%.





2015 2016 2017 2018 2019


-5,00

10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 10%, maka realisasi IKU tahun 2015 sebesar 18,87% atau capaian sebesar 124,52% memerlukan upaya keras dan terukur guna mencapai target kapabilitas APIP level 2 pada 10% Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja BPKP bidang polhukam PMK.



Indikator “Kapabilitas APIP K/L bidang polhukam PMK (Level 1)” diukur dengan menghitung jumlah APIP K/L yang telah mencapai kapabilitas level 1 dibandingkan jumlah K/L yang menjadi mitra kerja BPKP Bidang bidang polhukam PMK sebanyak 53 K/L.

Berdasarkan hasil evaluasi, 16 K/L mencapai tingkat kapabilitas APIP level 1. Dengan demikian, realisasi kapabilitas APIP K/L level 1 adalah 54,72% atau mencapai 121,83% dari target yang ditetapkan sebesar 70%.



68





2015 2016 2017 2018 2019


-10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 5%, maka realisasi IKU tahun 2015 sebesar 54,72% atau capaian sebesar 121,83% memerlukan upaya keras dan terukur guna mencapai kapabilitas APIP level 1 pada 5% Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja BPKP.

IKU 2 Sasaran Strategis 3

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) IKU "Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)" mencerminkan kualitas kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi diharapkan berada pada Level 3. Kapabilitas APIP diukur menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi nilai kapabilitas APIP menunjukkan kualitas APIP yang semakin baik dalam menjalankan perannya sebagai auditor intern.


IKU "Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)" diukur dengan menghitung jumlah APIP Pemerintah Provinsi yang telah memperoleh capaian tingkat kapabilitas level 3 dibandingkan jumlah APIP Pemerintah Provinsi yang menjadi mitra kerja BPKP sebanyak 34 Pemerintah Provinsi.

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


69

Pada tahun 2015, dari 34 Pemerintah Provinsi yang menjadi mitra BPKP, belum ada APIP yang mencapai tingkat kapabilitas APIP level 3. Dengan demikian, realisasi kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3) sebesar 0% dari target sebesar 5%. Namun demikian, satu Pemerintah Provinsi menuju level 3 kapabilitas APIP dengan skor sebesar 2,98 yaitu Kalimantas Selatan.

Tingkat kapabilitas APIP (level 3) yang masih relatif rendah di tingkat Pemerintah Provinsi antara lain disebabkan pedoman peningkatan kapabilitas APIP dalam proses penyempurnaan selama tahun 2015.

Perbandingan realisasi IKU "Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)" dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan IKU belum ada pada tahun 2014.

Perbandingan realisasi IKU sasaran strategis dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 disajikan dalam gambar 3.28.

Gambar 3.28 Perbandingan Realisasi IKU 2 Sasaran Strategis 3 dengan

Target Tahun 2019

2015 2016 2017 2018 2019


-10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 82%, maka realisasi IKU tahun 2015 sebesar 0% memerlukan upaya keras dan terukur guna mencapai target kapabilitas APIP level 3 pada 82% Pemerintah Provinsi.

IKU 2 sasaran strategis 3, didukung oleh pencapaian satu sasaran program yaitu “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah”.

Sasaran Program 3.3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

Daerah Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah” diukur dengan enam IKU. Tiga IKU, yaitu



70

“Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)”, “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)”, “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)” mendukung IKU sasaran strategis “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)”. Tiga IKU lainnya, yaitu “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)”, “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)”, “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (Level 1)” mendukung IKU sasaran strategis “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)”.

Berikut diuraikan tiga IKU yang mendukung IKU sasaran strategis “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)”.


Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

Uraian capaian kinerja IKU 1 Sasaran Program 1.3 “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)” sama dengan IKU Sasaran Strategisnya.



Indikator “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)” diukur dengan menghitung jumlah APIP Pemerintah Provinsi yang telah mencapai kapabilitas level 2 dibandingkan jumlah Pemerintah Provinsi yang menjadi mitra kerja BPKP sebanyak 34 Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan hasil evaluasi, tiga belas Pemerintah Provinsi mencapai tingkat kapabilitas APIP level 2. Dengan demikian, realisasi kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi level 2 adalah 38,24% atau mencapai 17,90% dari target yang ditetapkan sebesar 21%.

Perbandingan realisasi IKU program “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)” dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan IKU belum ada pada tahun 2014.


Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


71

Gambar 3.29 Perbandingan Realisasi IKU 2 Sasaran Program 3.3 dengan

Target Tahun 2019

2015 2016 2017 2018 2019


-5,00

10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 9%, maka realisasi IKU tahun 2015 sebesar 38,24% atau capaian sebesar 17,90% memerlukan upaya keras dan terukur guna mencapai target kapabilitas APIP level 2 pada 9% Pemerintah Provinsi yang menjadi mitra kerja BPKP.



Indikator “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)” diukur dengan menghitung jumlah APIP Pemerintah Provinsi yang telah mencapai kapabilitas level 1 dibandingkan jumlah Pemerintah Provinsi yang menjadi mitra kerja BPKP sebanyak 34 Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan hasil evaluasi, dua puluh Pemerintah Provinsi mencapai tingkat kapabilitas APIP level 1. Dengan demikian, realisasi kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi level 2 adalah 58,82% atau mencapai 119,42% dari target yang ditetapkan sebesar 73%.

Perbandingan realisasi IKU program “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)” dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan IKU belum ada pada tahun 2014.




72



2015 2016 2017 2018 2019


-10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 9%, maka realisasi IKU tahun 2015 sebesar 58,82% atau capaian sebesar 119,42% memerlukan upaya keras dan terukur guna mencapai target kapabilitas APIP level 1 pada 9% Pemerintah Provinsi yang menjadi mitra kerja BPKP.

IKU 3 Sasaran Strategis 3 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

IKU "Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota (Level 3)" mencerminkan kualitas kapabilitas APIP Kabupaten/Kota diharapkan berada pada Level 3. Kapabilitas APIP diukur menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi nilai kapabilitas APIP menunjukkan kualitas APIP yang semakin baik dalam menjalankan perannya sebagai auditor intern.


IKU "Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota (Level 3)" diukur dengan menghitung jumlah APIP Kabupaten/Kota yang telah memperoleh capaian tingkat kapabilitas level 3 dibandingkan jumlah APIP Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja BPKP sebanyak 508 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2015, dari 508 Kabupaten/Kota yang menjadi mitra BPKP, belum ada APIP yang mencapai tingkat kapabilitas APIP level 3. Dengan demikian, realisasi kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) sebesar 0% dari target sebesar 5%.

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


73

Tingkat kapabilitas APIP (level 3) yang masih relatif rendah di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain disebabkan pedoman peningkatan kapabilitas APIP dalam proses penyempurnaan selama tahun 2015.

Pembandingan realisasi IKU "Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)" dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan IKU belum ada pada tahun 2014.

Perbandingan realisasi IKU sasaran strategis dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 disajikan dalam gambar 3.31.



2015 2016 2017 2018 2019


-10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 85%, maka realisasi IKU tahun 2015 sebesar 0% memerlukan upaya keras dan terukur guna mencapai target kapabilitas APIP level 3 pada 85% Pemerintah Kabupaten/Kota.

IKU 3 sasaran strategis 3, didukung oleh pencapaian satu sasaran program yaitu “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah” dengan tiga IKU yaitu “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)”, “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)”, “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (Level 1)”.


Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

Uraian capaian kinerja IKU 1 Sasaran Program 1.3 “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)” sama dengan IKU Sasaran Strategisnya.



74



Indikator “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)” diukur dengan menghitung jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencapai kapabilitas level 2 dibandingkan jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja BPKP sebanyak 508 Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan hasil evaluasi, seratus Pemerintah Kabupaten/Kota mencapai tingkat kapabilitas APIP level 2. Dengan demikian, realisasi kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota level 2 adalah 19,69% atau mencapai 68,73% dari target yang ditetapkan sebesar 15%.

Perbandingan realisasi IKU program “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)” dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan IKU belum ada pada tahun 2014.



Target Tahun 2019

2015 2016 2017 2018 2019


-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 10%, maka realisasi IKU tahun 2015 sebesar 19,69% atau capaian sebesar 68,73% memerlukan upaya keras dan terukur guna mencapai target kapabilitas APIP level 2 pada 10% Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja BPKP.

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


75



Indikator “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)” diukur dengan menghitung jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencapai kapabilitas level 1 dibandingkan jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja BPKP sebanyak 508 Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan hasil evaluasi, 327 Pemerintah Kabupaten/Kota mencapai tingkat kapabilitas APIP level 1. Dengan demikian, realisasi kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota level 1 adalah 64,37% atau mencapai 122,45% dari target yang ditetapkan sebesar 83%.

Perbandingan realisasi IKU program “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)” dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019 dan IKU belum ada pada tahun 2014.



Target Tahun 2019

2015 2016 2017 2018 2019


-10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 5%, maka realisasi IKU tahun 2015 sebesar 64,37% atau capaian sebesar 122,45% memerlukan upaya keras dan terukur guna mencapai target kapabilitas APIP level 1 pada 5% Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja BPKP.

b. Kinerja Dukungan Pengawasan

Sejalan dengan kebijakan nasional pengawasan intern dan kebijakan pengawasan BPKP, penataan kelembagaan pengawasan BPKP dilakukan untuk dapat secara efektif mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan BPKP berdasarkan pada Perpres 192 Tahun 2014. Di samping itu, konsisten dengan pencapaian visi BPKP menuju auditor berkelas dunia,



76

dibutuhkan manajemen intern yang andal dalam memberikan fasilitas perencanaan pengawasan, keuangan, kepegawaian dan organisasi, hukum dan humas, serta layanan umum. Selain itu, juga dibutuhkan dukungan manajemen dalam hal audit intern, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, serta pengelolaan informasi pengawasan. Berikut, diuraikan kinerja dukungan pengawasan selama tahun 2015 melalui program “Meningkatnya kualitas layanan dukungan teknis pengawasan”.

Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis

Pengawasan

Sasaran program “Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP diukur dengan IKU berupa “Persepsi kepuasan layanan kesetmaan” meliputi lima bidang layanan yaitu perencanaan, kepegawaian, keuangan, hukum dan kehumasan, serta umum. Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei dengan menyebarkan kuesioner kepada para penerima layanan dalam hal ini pegawai dari seluruh unit kerja di lingkungan BPKP secara uji petik dan dihitung menggunakan metode skala likert 1-10.

Realisasi IKU “Persepsi kepuasan layanan kesetmaan” sebesar 7,47 skala likert atau mencapai 106,71% dari target tahun 2015 sebesar 7 skala likert. Capaian tersebut merupakan rata-rata capaian persepsi kepuasan pada lima bidang layanan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Capaian Kinerja IKU

Persepsi Kepuasan Layanan Kesetmaan Tahun 2015

No. Bidang Layanan Skor Persepsi (skala likert 1-10)

Target (skala likert 1-10)

Capaian (%)

1 Perencanaan 6,51 7 93,00 2 Kepegawaian dan Organisasi 7,80 7 111,43 3 Keuangan 7,79 7 111,29 4 Hukum dan Kehumasan 7,74 7 110,57 5 Umum 7,53 7 107,57 Rata-rata 7,47 7 106,71

Capaian IKU menunjukkan bahwa layanan kesetmaan masih memerlukan peningkatan antara lain:

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


77

1) Masih kurangnya ketersediaan petunjuk/pedoman mengenai penyusunan Renstra dan Renja di lingkungan unit kerja BPKP;

2) Masih kurangnya sosialisasi mengenai petunjuk/pedoman penyusunan Renstra dan Renja;

3) Belum efektifnya rapat/forum perencanaan.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Setma perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. 1) Menyusun pedoman kinerja (IKU) BPKP; 2) Membuat dan melaksanakan sosialisasi pedoman/petunjuk

penyusunan Renstra dan Renja. Selain itu, juga akan meningkatkan koordinasi dan bimbingan penyusunan Renstra serta Renja di lingkungan unit kerja BPKP baik melalui sosialisasi langsung kepada unit kerja maupun melalui forum perencanaan.

Realisasi sebesar 7,47 skala likert mencapai 93,38% dibandingkan dengan target IKU tahun 2019 sebesar 8 skala likert. Untuk itu, Setma perlu terus meningkatkan kualitas layanan agar target tahun 2019 sebesar 8 skala likert dapat dicapai. Capaian IKU “Persepsi kepuasan layanan kesetmaan” menyerap dana sebesar Rp1.089.451.559.000,00 atau 93,11% dari anggaran sebesar Rp1.170.095.722.000,00, dan SDM sebanyak 65.382 OH atau 98,54% dari rencana sebanyak 66.351 OH. Dari sisi penggunaan dana dan sumber daya manusia (OH), IKU “Persepsi kepuasan layanan kesetmaan” telah dicapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKU sebesar 106,71% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 93,11% dan capaian OH sebesar 98,54%. Kinerja dukungan dalam lingkup Kesetmaan meliputi audit intern, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, serta pengelolaan informasi pengawasan, diuraikan sebagai berikut.

a) Inspektorat

Kinerja Inspektorat diukur menggunakan indikator kinerja Ketegori Hasil Evaluasi SAKIP BPKP. Realisasi kinerja diperoleh berdasarkan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kementerian PAN dan RB. Target tahun 2015 adalah SAKIP kategori A (skor minimal 80).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.



78

Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis; perjanjian kinerja; pengukuran kinerja; pengelolaan data kinerja; pelaporan kinerja; dan reviu dan evaluasi Kinerja. Inspektorat BPKP telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan kinerja BPKP dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan Kepala BPKP kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB). Selama tahun 2015, Inspektorat BPKP telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap eselon I (kedeputian) dan eselon II (pusat-pusat dan perwakilan) di lingkungan BPKP.

Keberhasilan evaluasi penyelenggaraan SAKIP dicerminkan dengan IKU “kategori hasil evaluasi SAKIP BPKP” yang akan diukur dengan hasil penilaian evaluasi SAKIP oleh KemenPAN & RB.

Dari hasil evaluasi SAKIP KemenPAN dan RB tahun 2015, skor evaluasi SAKIP BPKP tahun 2015 adalah 77,54 dengan predikat/kategori “BB”, mencapai 96,53% dari target tahun 2015.

Nilai SAKIP tahun 2015 ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2014 yaitu skor 76,24, namun dari sisi predikat mengalami penurunan dibanding tahun 2014 yaitu predikat “A”.

Penurunan predikat penyelenggaraan SAKIP BPKP tahun 2015 disebabkan perubahan metode penilaian oleh KemenPAN dan RB, yaitu interval penilaian predikat “A” tahun 2014 yang semula skor 75 - 85, pada tahun 2015 predikat “A” dinaikkan menjadi 80–90, sehingga walaupun secara absolut nilai penyelenggaraan SAKIP BPKP mengalami peningkatan namun dari sisi predikat mengalami penurunan.

Dalam melaksanakan kegiatan terkait dengan implementasi SAKIP di BPKP, realisasi anggaran tahun 2015 adalah sebesar Rp2.712.614.000,00 atau 64,33% dari anggaran sebesar Rp4.216.395.000,00.

b) Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan

Penelitian dan pengembangan pengawasan BPKP untuk menuju BPKP yang berkelas dunia melalui pemenuhan standar internasional, baik dalam kualitas SDM, metodologi yang dilakukan, dan produk penelitiannya. Upaya untuk memenuhi standar internasional telah dilakukan melalui ISO untuk business process kegiatan penelitian. upaya peningkatan kualitas SDM yang menerapkan standard operating procedure (SOP) dan memperhatikan standar audit dari Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) atau the Institute of Internal Auditors (IIA). Peningkatan kompetensi pegawai juga ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan.

Terkait aspek produk, output yang mampu meningkatkan daya ungkit (leverage) Rekomendasi Hasil Pengawasan. Sebagian dari fokus

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


79

penelitian dan pengembangan diarahkan untuk menghasilkan metode pengawasan dalam menghasilkan rekomendasi strategis dari kegiatan assurance dan consultance sehingga mempunyai leverage yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan program pembangunan.

Keberhasilan seluruh upaya tersebut dicerminkan dengan IKU “persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan” yang diukur dengan tingkat pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh pengguna (user) berdasarkan tingkat outcome yaitu mulai dari initial outcome, intermediate outcome, dan end/ultimate outcome dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.10 Tingkat Pemanfaatan Hasil Litbang

Tingkat Pemanfaatan Nilai Penjelasan

Initial outcome 0 < x < 33 manfaat minimal yang ditandai dengan penambahan atau perubahan pengetahuan (change knowledge) pengguna

Intermediate outcome

33 < x < 66 outcome antara dimana hasillitbang telah menambah pengetahuan dan telah menimbulkan kepedulian (increasing awareness) pengguna terhadap tema atau topik yang disajikan dalam laporan hasil litbang

Ultimate/end outcome

66 < x < 100 tahapan tertinggi dalam pencapaian outcomeyang ditandai adanya perubahan yang berarti (meaningful change) pada pengguna berupa penggunaan hasil litbang sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan

Realisasi IKU tersebut dalam tahun 2015 sebesar 79,83% atau sebesar 99,79% dari target sebesar 80%

Faktor yang menghambat pencapaian IKU antara lain:

(a) Beberapa hasil penelitian masih memerlukan pengembangan lebih lanjut

(b) Di lingkungan BPKP, secara umum, belum diterapkan perlunya pengambilan kebijakan atau keputusan oleh pimpinan berdasarkan pada kajian akademik

(c) Pengguna sudah melaksanakan sendiri kegiatan litbang (d) Beberapa topik penelitian belum sesuai kebutuhan pengguna

Upaya yang telah dilakukan untuk meminimalisir permasalahan tersebut antara lain: (a) Beberapa hasil penelitian dikembangkan lebih lanjut untuk

menjadi pedoman.



80

(b) Melakukan penajaman topik litbang agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Dalam mencapai IKU tersebut realisasi dana yang berkaitan dengan penelitan dan pengembangan adalah sebesar Rp10.768.522.000,00 atau 94,34% dari anggaran sebesar Rp11.414.514.000,00, sedangkan SDM yang terlibat sebanyak 10.645 OH atau mencapai 90,00% dari rencana setahun sebanyak 11.828 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKU tersebut telah efisien, dimana capaian IKU sebesar 99,79% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 94,34% serta lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH sebesar 90,00%.

c) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

BPKP berperan dalam rangka peningkatan mutu SDM pengawasan Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan APIP. Peningkatan mutu tersebut diwujudkan dengan mempersiapkan infrastruktur JFA, antara lain ketentuan yang mendukung pelaksanaan JFA yang efisien dan efektif, mengupayakan kesejahteraan auditor, dan pelaksanaan sertifikasi JFA agar terbentuk auditor internal pemerintah yang profesional dengan pembinaan yang berkelanjutan.

Keberhasilan seluruh kegiatan tersebut dicerminkan dengan IKU ‘tingkat kepuasan pembinaan JFA dan pengelola keuangan negara” yang diukur dengan membandingkan pengangkatan auditor oleh pejabat pengelola kepegawaian pada unit APIP dengan persetujuan teknis auditor yang diterbitkan oleh Kepala BPKP.

Realisasi IKU tersebut dalam tahun 2015 adalah sebesar 41, 87% atau 104,68% dibandingkan dengan targetnya sebesar 40%. Realisasi IKU dihitung dari jumlah auditor yang diangkat oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian (PPK) selama tahun 2015 sebanyak 309 auditor dibandingkan dengan jumlah PNS di lingkungan APIP dengan persetujuan teknis auditor yang diterbitkan oleh Kepala BPKP sebanyak 738.

Realisasi penggunaan dana adalah sebesar Rp132.661.715.000,00 atau 85,98% dari anggaran.

d) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

BPKP melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan melalui unit kerja Pusdiklatwas BPKP. Pembinaan tersebut untuk mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten melalui kegiatan perencanaan, pengembangan, dan evaluasi diklat pengawasan, penyelenggaraan diklat pengawasan

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


81

maupun pengelolaan sumber daya diklat pengawasan yang berkualitas sesuai standar penyelenggaraan diklat.

Keberhasilan seluruh kegiatan kediklatan dicerminkan dengan IKU “persentase SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat” yang akan diukur dengan membandingkan antara jumlah peserta diklat yang meningkat kompetensinya dengan jumlah peserta yang mengikuti diklat dalam satu periode kalender diklat.

Realisasi IKU tersebut dalam tahun 2015 adalah sebesar 77,48 % atau mencapai 110,68% dari target sebesar 70%. Realisasi IKU dihitung dari jumlah peserta diklat yang meningkat kompetensinya sebanyak 7.266 orang dibandingkan dengan jumlah peserta diklat sebanyak 9.378 orang dalam tahun 2015 atau satu periode kalender diklat. Jumlah peserta diklat yang meningkat kompetensinya adalah akumulasi dari penjumlahan peserta diklat Jabatan Fungsional Auditor yang dinyatakan lulus ujian sertifikasi auditor, peserta diklat kedinasan yang dinyatakan lulus, dan peserta diklat teknis substansi yang berdasarkan hasil pre test dan post test meningkat nilainya. Capaian kinerja ini diharapkan dapat terjaga konsisten setiap tahunnya sesuai dengan target renstra sebesar 70% tiap tahunnya.

Upaya untuk menyelenggarakan diklat pengawasan yang lebih berkualitas sesuai standar penyelenggaraan diklat merupakan faktor pendukung keberhasilan kinerja diklat yaitu :

(a) Standarisasi proses kerja telah diterapkan sesuai ISO 9001:2008 yang dikeluarkan oleh TUV NORD Indonesia dan diaudit oleh TUV NORD Indonesia setiap tahun.

(b) Pendelegasian kewenangan Akreditasi Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan diklat teknis dan diklat fungsional dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).

(c) Akreditasi “A” dari LAN (SK LAN Nomor 2033/1/1/9/2010 tanggal 13 Desember 2010) untuk program diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III, Kepemimpinan Tingkat IV, dan Kepemimpinan Tingkat III.

Realisasi penyerapan anggaran terkait diklat adalah sebesar Rp84.558.378.000,00 atau mencapai 76,98% dari nilai anggaran setelah revisi sebesar Rp 109.844.475.000,00. Rendahnya penyerapan anggaran disebabkan karena: (a) Adanya perubahan kebijakan dalam pembayaran uang harian

peserta diklat. (b) Adanya penghematan dalam realisasi penyelenggaraan diklat STAR. (c) Lamanya pengadaan konsultan pengembangan e-learning yang

baru ditetapkan di bulan Oktober 2015.



82

Realisasi penggunaan sumber daya manusia sebanyak 33.828 OH atau mencapai 82,84% dari rencana sebanyak 40.834 OH.

e) Pusat Informasi Pengawasan

Peran pengawasan intern yang dilakukan BPKP melalui kegiatan assurance dan consulting diharapkan dapat memberikan perbaikan dan nilai tambah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mendukung dan menyediakan informasi hasil-hasil pengawasan, BPKP membutuhkan penataan dan pengelolaan proses pengawasan yang akurat, tepat waktu, relevan dan informatif. Untuk mengimplementasikan penataan dan pengelolaan tersebut, BPKP telah menyusun Arsitektur Pengembangan Sistem Informasi BPKP (BPKP Enterprise Architecture) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BPKP nomor KEP-212/K/IP/2008 dan terakhir telah direvisi tahun 2014.

Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan pengembangan sistem informasi yang mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengawasan yang lebih berkualitas agar dapat menghasilkan masukan strategis bagi stakeholder BPKP. Sistem informasi yang dikembangkan dan diimplementasikan selama tahun 2015-2019 terutama adalah Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA) Pelaporan, SIMA Perencanaan, SIMA Pengawasan K/L/P/K, SIMA Pengawasan Investigasi, SIMA IACM, Dashboard Pimpinan, E-Reviu, Knowledge Management System, Whistle Blower System (WBS) dan Sistem Management Asset Teknologi Informasi.

Keberhasilan seluruh kegiatan tersebut dicerminkan dengan IKU “tingkat pemakaian sistem informasi yang terotomatisasi” yang akan diukur dari tingkat implementasi sistem informasi di BPKP, dimana implementasinya disesuaikan dengan praktek implementasi sistem di BPKP.

Realisasi IKU tersebut dalam tahun 2015 adalah sebesar 15% atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 15%. Realisasi IKU dihtung dari adanya aktivitas implementasi sistem atas SIMA Perencanaan, SIMA Pengawasan Investigasi, SIMA IACM, Dashboard Pimpinan dan Whistle Blower System (WBS) dibandingkan dengan seluruh sistem informasi utama yang dikembangkan di BPKP. Bila dibandingkan dengan target capaian tahun 2019 capaian tahun 2015 baru mencapai 3,31% dari target 2019 yaitu 91%.

Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp20.087.890.000,00 atau 83,44% dari anggaran sebesar Rp24.075.010.000,00, dan SDM sebanyak 8.372 OH atau mencapai 82,83% dari rencana setahun sebanyak 10.107 OH.

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015


83

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), kegiatan tersebut telah menggunakan SDM secara efisien, yang terlihat dari capaian IKU sebesar 100% dengan penggunaan SDM sebesar 82,83% dengan penggunaan dana sebesar 83,44%.

C. Realisasi Keuangan

Anggaran BPKP tahun 2015 sebesar Rp1.678.645.140.000,00, dengan realisasi sebesar Rp1.527.155.091.508,00. Rincian per program dan per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 3.11 dan Tabel 3.12.

Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program

No. Program Anggaran Realisasi 1 Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

1.207.422.626.000 1.124.587.895.334

2 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

471.222.514.000 402.567.196.174

Jumlah 1.678.645.140.000 1.527.155.091.508

Dari Tabel 3.10 menunjukkan realisasi anggaran untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP sebesar Rp1.124.587.895.334,00 dari rencana sebesar Rp1.207.422.626.000,00, dan program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar Rp402.567.196.174,00 dari rencana sebesar Rp 471.222.514.000,00.

Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja

No. Jenis Belanja Anggaran Realisasi 1 Belanja Pegawai 871.303.741.000 817.121.792.474

2 Belanja Barang 647.252.993.000 558.157.865.231

3 Belanja Modal 160.088.406.000 151.875.433.803

Jumlah 1.678.645.140.000 1.527.155.091.508

Tabel 3.11 menunjukkan realisasi belanja pegawai sebesar Rp817.121.792.474,00 dari rencana sebesar Rp871.303.741.000,00, realisasi belanja barang sebesar Rp558.157.865.231,00 dari rencana sebesar Rp647.252.993.000,00, dan realisasi belanja modal sebesar Rp151.875.433.803,00 dari rencana sebesar Rp160.088.406.000,00.



84

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015

85

PPPeeennnuuutttuuuppp

aporan Akuntabilitas Kinerja BPKP, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja BPKP dalam mencapai sasaran strategis tahun 2015, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah

dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.

Realisasi kinerja BPKP tahun 2015 tercermin dari pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 4.1 Capaian Sasaran Strategis BPKP Tahun 2015

No. Sasaran Strategis Capaian IKU

1. Sasaran Strategis 1 IKU 1 Tercapai 100% 2. Sasaran Strategis 2 IKU 2 Tercapai 60,25%

IKU 3 Belum tercapai IKU 4 Tercapai 15,75% IKU 5 Belum ditargetkan

3. Sasaran Strategis 3 IKU 6 Tercapai 48,20% IKU 7 Belum tercapai IKU 8 Belum tercapai

Uraian ringkas hasil pengukuran dari delapan IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional, diukur berdasarkan IKU “Indeks akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program prioritas dalam nawa cita” dengan realisasi indeks pada skala 1 atau mencapai 100% sesuai target.

2. Sasaran strategis “Meningkatnya maturitas SPIP” diukur berdasarkan empat IKU sebagai berikut: a. Maturitas SPIP K/L (Level 3), tercapai 60,25%. b. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3), belum tercapai. c. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3), tercapai 15,75%. d. Efektivitas SPI Korporasi belum ditargetkan pada tahun 2015.

L


Penutup

86

3. Sasaran strategis “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pada K/L/Pemda” diukur berdasarkan tiga IKU sebagai berikut: a. Kapabilitas APIP K/L (Level 3) tercapai 48,20%. b. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) belum tercapai. c. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) belum tercapai.

Disadari sepenuhnya bahwa pencapaian sasaran strategis memerlukan upaya dan kerja keras yang berkesinambungan. Kendala pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. Pedoman Evaluasi Maturitas SPIP pada K/L/Pemda masih dalam proses

penyempurnaan. 2. Peningkatan level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP menjadi level 3 tidak

dapat dicapai dalam waktu singkat. 3. Kurangnya koordinasi secara efektif dengan K/L/Pemda. 4. Belum dirasakan manfaat nyata dari SPIP oleh K/L/Pemda. 5. Kurangnya komitmen pimpinan mitra kerja dalam menindaklanjuti

rekomendasi yang disampaikan oleh BPKP.

Langkah-langkah yang direncanakan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain adalah:

1. Menyempunakan Pedoman Evaluasi Maturitas SPIP pada K/L dan melakukan sosialisasi intern.

2. Memperbaiki sistem perencanaan pengawasan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP mitra kerja untuk mendorong peningkatan kapabilitas APIP.

4. Meningkatkan/mengembangkan kompetensi SDM BPKP. 5. Memantau dan mendorong instansi yang dievaluasi untuk menetapkan

kebijakan sesuai dengan rekomendasi yang disarankan. 6. Melaksanakan diklat/sosialisasi/workshop penyelenggaraan SPIP bagi

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 7. Meningkatkan intensitas pembimbingan teknis penyelenggaraan SPIP, antara

lain untuk penyusunan desain penyelenggaraaan SPIP. 8. Berkoordinasi lebih intensif dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah

Daerah untuk percepatan peningkatan kapabilitas APIP serta implementasi dan internalisasi penyelenggaraan SPIP menuju level 3 secara integral dalam kegiatan instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi, termasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan laporan keuangan yang wajar.

Lapo

ran

Kin

erja

Tah

un 2

015

LLLaaammmpppiiirrraaannn

LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 - bpkp.go.id BPKP 2015.pdf · BPKP erupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas dan ... tanggung jawab manajemen Badan Pengawasan Keuangan dan ... 1 Perbaikan

Documents