Laporan Kinerja SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL … · 2019. 6. 18. · bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten

LKj 2017

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BANTUL

2017

ii

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

terlaksananya semua tugas-tugas Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya

penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2017 sebagai bentuk

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2017.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk

menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas

kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul Tahun 2017.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016

– 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016 – 2016 Sebagaimana telah di reviu

dengan Peraturan Bupati nomor 80 tahun 2017 tentang Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.

Menindaklanjuti RPJMD tersebut, makan disusunlah Rencana Strategis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten

Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat

beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan

iii

ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan

menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek

perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun

koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang

telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam

penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2017.

Bantul, Februari 2018

Kepala Pelaksana

Drs. DWI DARYANTO, M. Si

NIP. 19630414 199103 1 006

iv

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang

dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang

baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam

memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga

menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah

untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya

bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul tahun 2017 ini merupakan

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan

mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas

Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara

transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2017 telah

berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 sebagaimana telah direviu

dengan Peraturan Bupati nomor 80 tahun 2017 tentang Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Strategis Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

v

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 46 Tahun 2008 Tentang :

Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor

06 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Bantul adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang penanggulangan bencana dan pengurangan resiko

bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda

Pemerintahan, antara lain:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan

efisien

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana

secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan

mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana

sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan

pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan

dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Target IKU,

disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria Sangat Tinggi, dengan

rata-rata capaian sebesar 97%. Ada 1 (satu ) IKU pencapaiannya masuk

dalam kriteria sangat tinggi (97,34%), meliputi :

1. Desa Tangguh Bencana

vi

2. Sekolah Siaga bencana

3. Relokasi Warga Korban Bencana

4. Kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi

respons time 15 menit

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari

penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga

penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan

program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya

perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan

kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

vii

Daftar Isi

Kata Pengantar ......................................................................................................... ii

Ikhtisar Eksekutif ....................................................................................................... iv

Daftar Isi ................................................................................................................... vii

Daftar Tabel .............................................................................................................. viii

Daftar Gambar .......................................................................................................... ix

Bab I Pendahuluan ................................................................................................ 1

A. Latar Belakang ............................................................................................. 1

B. Pembentukan OPD... ................................................................................... 2

C. Susunan Organisasi ..................................................................................... 4

D. Keragaman SDM .......................................................................................... 6

E. Isu Strategis ................................................................................................. 7

Bab II Perencanaan Kinerja .................................................................................... 11

A. Rencana Strategis ........................................................................................ 11

1. Visi dan Misi ........................................................................................... 12

2. Tujuan dan Sasaran ............................................................................... 12

3. Kebijakan, Strategi dan Program ........................................................... 14

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 ............................................................. 20

C. Program untuk Pencapaian Sasaran............................................................ 24

Bab III Akuntabilitas Kinerja ..................................................................................... 25

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 ............................................. 26

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ......................................................... 27

C. Akuntabilitas Anggaran ............................................................................... 46

D. Efisiensi Sumber Daya ................................................................................. 49

Bab IV Penutup ....................................................................................................... 52

viii

Daftar Tabel

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ......................................... 13

Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan ........................................................................ 17

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama ................................... 19

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 .................................................... 22

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017 .............................. 24

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja ............................................................... 26

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 ..................................... 26

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pertama ........................... 28

Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kedua ................................ 30

Tabel III.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Ketiga ............................... 33

Tabel III.6 Sasaran Strategis yang Diampu Program ........................................... 41

Tabel III.7 Permasalahan dan solusi dalam fungsi penunjang ............................. 45

Tabel III.8 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2017 ............ 47

Tabel III.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017 .................................. 49

Tabel III.10 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 .................... 50

ix

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi ................................................................................................. 5

Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan ...................................................................................... 6

Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin ........................................... 7

1

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sejarah Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bantul – Kegiatan respon penanggulangan

bencana baik yang bersifat lokal maupun lintas wilayah pernah

dilaksanakan oleh Kabupaten Bantul. SAR merupakan satuan tugas

yang dibentuk oleh BPBD Bantul yang pernah turut serta dalam

respon bencana gempa bumi tsunami aceh, tanah longsor di Jawa

tengah sampai dengan respon Erupsi Gunung Merapi. Gempa bumi

dengan kekuatan 5,9 SR pada tanggal 27 Mei 2006 memiliki nilai

historis tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat Bantul, karena

bencana ini terjadi di Bantul dan mengakibatkan ribuan masyarakat

bantul menjadi korban dan kerugian harta benda mencapai ratusan

juta. Dengan bekal semangat dan budaya ke-gotong royong-an

masyarakat bantul, membuktikan bahwa Bantul dapat bangkit dengan

cepat, dan hanya membutuhkan waktu 2 (dua) tahun mayarakat

bantul telah pulih dan beraktivitas seperti sebelum terjadinya bencana

gempa.

Banyaknya korban jiwa dan kerugian yang ditimbulkan oleh

gempa 27 Mei disadari betul, bahwa waktu itu baik masyarakat

maupun pemerintah Bantul belum siap dan Tangguh dalam

Menghadapi bencana, budaya sadar bencana belum dimiliki dan

diwariskan. Empat tahun setelah gempa, sesuai amanat Undang-

undang no. 24 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Bantul bersama

DPRD Kabupaten Bantul telah membuat Perda No. 05 Tahun

2010 Tentang Penanggulangan Bencana dan Perda No. 06 Tahun

2010 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul. Sehingga dalam tahap

ini, pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki lembaga yang

2

bertugas khusus dalam penanggulangan Bencana di masa-masa

mendatang.

Keberadaan lembaga Badan Penanggulangan Bencana

Daerah diamanatkan oleh UU No 24 tahun 2007, Permendagri No 46

Tahun 2008 sebagai penyelenggara urusan pemerintah di bidang

penanggulangan bencana mulai dari pra, saat dan pasca Bencana.


berdasarkan UU No 24 Tahun 2007 dan Perda Kabupaten Bantul No

05 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana serta Perda

Kabupaten Bantul No 06 Tahun 2010 Tentang Pembentukan

Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Bantul, memiliki 3 (tiga) peran sebagai Koordinator, Komando dan

Pelaksana dalam bidang Penanggulangan Bencana baik pada masa

pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana.


merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah,

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana dan

pengurangan resiko bencana. Permasalahan-permasalahan dan

hambatan yang dihadapi oleh BPBD Bantul saat ini tidak berdampak

serius terhadap capaian visi dan misinya.

B. Pembentukan OPD

Dasar Hukum pembentukan Badan penanggulangan Bencana

Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2015

Tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana

3

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2013,

Tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Standarisasi Data Kebencanaan

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2010 Tentang

Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010

Tentang Penanggulangan Bencana

Adapun Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana daerah

Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tugas Badan Penanggulangan bencana Kabupaten Bantul adalah :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha

Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana,

penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan

setara.

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan

bencana.

4. Menyusun, menetapkan, prosedur tetap penanggulangan bencana.

5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada

Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat

dalam kondisi darurat bencana.

6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.

7. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4

8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan

Fungsi Badan Penanggulangan bencana Kabupaten Bantul adalah :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana

dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat,

efektif dan efisien.

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana

secara terencana, terpadu dan menyeluruh

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Daerah ( PERDA ) Kabupaten Bantul

Nomor 06 tahun 2010 Susunan Organisasi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah terdiri atas :

a. Kepala Badan

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul secara ex officio adalah

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Bantul. Sedangkan secara operasional dipimpin oleh seorang

Kepala Pelaksana.

b. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah beranggotakan sembilan orang dengan komposisi

5 ( lima ) orang adalah pejabat pemerintah daerah dan 4 (empat)

orang adalah dari kalangan profesional (untuk saat ini belum terisi).

c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

Unsur pelaksana bertanggungjawab langsung kepada Kepala

Badan, membantu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

pelaksanaan penanggulangan bencana.

Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul berdasarkan Perda No 06 tahun 2010 adalah

sebagai berikut:

5

Sebagian besar anggota Satgas adalah non-ASN atau Tenaga

Kontrak yang bertugas 24 jam 7 hari secara bergilir (shift). Kiprah para

anggota Satgas ini sangat besar peranannya dalam mengatasi kondisi

kurangnya personil dari kalangan ASN

KEPALA BPBD (Sekda)

UNSUR PENGARAH

SEKRETARIAT

UNSUR PELAKSANA

UNSUR PELAKSANA

KEPALA PELAKSANA 5 (lima) pejabat daerah 4

(empat) masyarakat

profesional

SEKSI

PENCEGAHAN DAN

KESIAPSIAGAAN

SEKSI

KEDARURATAN DAN

LOGISTIK

SEKSI

REHABILITASI DAN

REKONSTRUKSI

6

D. Keragaman SDM

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri atas :

1) Kepala Pelaksana

2) Sekretaris Pelaksana

3) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

4) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik

5) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

6) Kelompok jabatan fungsional (juga belum terisi).

Jabatan Kepala Pelaksana dengan eselon III/b membawahi

Sekretaris Pelaksana dan tiga Kepala Seksi dengan eselon IV/a.

Jumlah keseluruhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di BPBD

Kabupaten Bantul per 31 Desember 2017 adalah 25 orang, dengan

kualifikasi pendidikan terakhir dan kepangkatan:

Tabel I.1

ASN BPBD Kabupaten Bantul

Jenis Pendidikan Jml Pangkat/Gol Jml

SD SMP SMA D3 S1 S2 S3 25 I II III IV 25

4 5 7 1 6 2 - 6 5 12 2

Sedangkan jumlah personil Satuan Tugas adalah:

Tabel I.2

Satgas BPBD Kabupaten Bantul non-ASN

Jenis Pendidikan Jml Satuan Tugas Jml

SD SMP SMA D3 S1 S2 S3 172 PBK TRC Pusdalops SAR 172

2 17 128 4 18 - - 52 11 13 11

7

Adapun berdasarkan jenis kelamin jumlah personil ASN

BPBD Kabupaten Bantul :

Tabel I.3

Jenis Kelamin ASN BPBD Kabupaten Bantul

Jenis Kelamin Jumlah

Perempuan 1 Orang

Laki-laki 24 Orang

Adapun berdasarkan jenis kelamin jumlah personil SATGAS non

ASN BPBD Kabupaten Bantul :

Tabel I.4

Jenis Kelamin Satgas Non ASN BPBD Kabupaten Bantul

Jenis Kelamin Jumlah

Perempuan 14 Orang

Laki-laki 158 Orang

.

E. Isu Strategis

Masyarakat Bantul, secara umum berpenghidupan dari sektor

agraris, industri kecil, perdagangan dan jasa, sebagian penduduk

bekerja di aras formal profesional (PNS, guru, pegawai swasta

menengah dan besar) dan sebagaian lain hidup dari industri wisata

dan pendidikan. Perjalanan historik dan dinamik dari waktu ke waktu

terjadi pula pergerseran struktural, dimana tingkat pendidikan

masyarakat makin meningkat seiring modernisasi dan perubahan

sosial yang makin memperkenalkan model mobilitas vertikal maupun

horisontal. Ditinjau dari struktur masyarakatnya, Kabupaten Bantul

tergolong heterogen, dari latar belakang etnik, agama dan kelompok

kepentingan. Dalam konteks realitas sosial, kelompok sosial elit

agama memiliki posisi yang strategis baik secara budaya maupun

sosial politik.

8

Nilai sosial budaya yang masih banyak berkembang dalam

masyarakat Bantul antara lain nilai; “guyup rukun” . modal social

capital ini sangat kuat berada dalam jiwa sosial masyarakat Bantul.

Nilai –nilai diatas menjadi dasar bagi kolektivitas dan solidaritas

komunitas, merawat dan bukan merusak, budaya gotong royong

saling membantu, dan etika penghargaan pada institusi agama dan

sosial yang berakar dalam rentang historis, menghargai latar belakang

yang berbeda, berorientasi kohesi sosial.

Dalam konteks penanggulangan bencana di kabupaten

Bantul. Nilai ini menjadi aktual disaat penanganan bencana

gempabumi, banjir dan longsor maupun ancaman lain yang terjadi di

kabupaten Bantul. Namun demikian modal sosial ini belum

terkonsolidasi dengan baik menjadi keputusan bersama untuk

kegiatan yang bersifat pengurangan risiko bencana yang menyeluruh

baik pada fase pra, saat maupun pasca bencana.

Dalam realitasnya, ada beberapa temuan yang perlu

disempurnakan terkait dengan keterpaduan penanganan bencana

baik pada sisi masyarakat maupun pada sisi pemerintah. Antara lain;

1. Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait dengan

penanggulangan bencana. Hal ini disebabkan karena tidak ada

penyebaran pengetahuan pada level masyarakat oleh pemerintah

maupun non pemerintah pada masyarakat terkait penanggulangan

bencana. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan pengurangan

risiko bencana harus senantiasa dikembangkan dilevel masyarakat

sehingga mampu membentuk komunitas yang tangguh dan

tanggap pada ancaman yang ada disekitar masyarakat.

Peningkatan kapasitas individu dan masyarakat perlu dilakukan

terutama dalam hal pengetahuan dan pengembangan

kelembagaan penanggulangan bencana ditingkat masyarakat.

9

2. Peran tokoh masyarakat yang belum optimal dalam

penanggulangan bencana. Dalam perspektif sosiologis. Masayarkat

Bantul memiliki kepatuhan yang tinggi pada tokoh masyarakat

dalam beberapa aspek kehidupan. Namun demikian peran ini

belum maksimal diperankan dalam hal penanggulangan bencana.

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini (BPBD) mampu

mengembangkan keterlibatan tokoh masyarakat dalam setiap

kegiatan pengurangan risiko bencana.

3. Pengembangan pendidikan kebencanaan pada usia sekolah dasar

dan lanjutan. Selama ini hanya ada beberapa sekolah yang

mendapatkan pemahaman tentang pengurangan risiko bencana

berbasis sekolah. Perlu dikembangkan lebih jauh pendidikan

kebencanaan disekolah sehingga mampu memberikan bekal

pemahaman yang baik pada anak didik mengenai pengurangan

risiko bencana

4. Peran serta perempuan dalam kegaiatan penanggulangan

bencana. Peran serta perempuan dalam urusan penanggulangan

bencana masih sangat kecil, padahal setiap kali ancaman

menerpa, seringkali yang menjadi korban berasal dari kaum

perempuan. Oleh karena itu, pelibatan perempuan dalam setiap

perencanaan penanggulangan bencana yang sesuai yang niscaya.

5. Pelibatan pesantren dan perguruan tinggi di kabupaten Bantul.

Dalam perjalanan penanganan bencana di kabupaten Bantul belum

melibatkan pesantren dan perguruan tinggi secara maksimal.

6. Meskipun telah banyak produk hukum daerah yang ditetapkan

untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah,

namun penyediaan produk hukum daerah yang menaungi

kewenangan kelembagaan pengelolaan penanganan bencana

daerah (BPBD) secara fungsional dan optimal di Kabupaten Bantul

belum terwujud.

10

7. Belum memadainya kelembagaaan BPBD Kab Bantul berbanding

dengan ancaman bencana yang ada di Kab Bantul;

8. Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi antara

pemerintah pemerintah daerah dengan stakeholder lainnya;

9. Belum tersedianya sarana dan Prasarana yang memadai untuk

upaya komprehensif dalam penanggulangan bencana, baik upaya

rehabilitasi maupun rekonstruksi wilayah.

10. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan informasi dan komunikasi

yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada

masyarakat;

11. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam

perencanaan pembangunan secara efektif dan berkesinambungan.

12. Masih terbatasnya alokasi dan pendanaan terhadap kegiatan

rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari dana daerah

11

BAB I I Perencanaan K iner ja

A. Rencana Strategis

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat

dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara

transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017.

Perencanaan strategis (Renstra) BPBD adalah suatu proses

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan

pada kurun waktu 2016 – 2021. Dimaksudkan pula untuk memberikan

landasan kebijaksanaan dalam penerapan operasional bagi seluruh

aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam

melaksanakan tugas sehari-hari, disamping itu juga dimaksudkan

untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai

hasil yang optimal secara selaras, serasi, dan seimbang, dengan

demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan

sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. Selain itu Renstra juga dapat

menjadi alat justifikasi bagi pengalokasian anggaran tahunan.

Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi :

a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong

berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa

depan;

b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja)

SKPD pun sebagai dokumen operasional tahunan di SKPD

12

1. Visi dan Misi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang

dinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai dengan Renstra,

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

tahun 2016 – 2021 adalah :

“Terwujudnya Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Masy/arakat

Kabupaten Bantul Dalam Menghadapi Bencana”

Dalam mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka

implementasinya dijabarkan dalam upaya-upaya yang dirumuskan

dalam misi dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Misi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah adalah:

MISI 1 : Melindungi masyarakat Kabupaten Bantul dari ancaman

bencana melalui pengurangan resiko bencana

MISI 2 : Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal

MISI 3 : Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara

terencana, terpadu dan menyeluruh.

Misi-misi BPBD ini relevan dengan Misi ke-4 RPJMD

Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatkan

kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan

penataan ruang dan pelestarian lingkungan.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang

perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan

menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan

daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam

menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk

mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun tujuan dari Badan

Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Bantul :

13

- Memadukan upaya Penanggulangan Bencana dalam Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

- Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan dampak

bencana melalui usaha pemberian informasi dan pengetahuan,

pendidikan, pelatihan, peningkatan ketrampilan dan lain-lain

- Memulihkan dan meningkatkan secara baik kehidupan sosial

ekonomi, budaya dan lingkungan, serta perbaikan infrastruktur,

fasilitas umum dan sosial yang rusak akibat bencana

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun sasaran Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten

Bantul yang tertuang di dalam RPJMD adalah Terpenuhinya sarana

prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Badan

Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Bantul

Tabel II.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Kabupaten

Bantul Dalam Menghadapi Bencana

Misi Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran/ IKU

1. Melindungi

Masyarakat

Kabupaten Bantul

dari ancaman

bencana melalui

pengurangan

resiko bencana

Memadukan upaya

penanggulangan

bencana dalam

rencana

pembangunan daerah

Kabupaten Bantul

Terciptanya

kesadaran

masyarakat

dalam kesiap-

siagaan bencana

Persentase

kecepatan

reaksi tanggap

darurat

bencana yang

memenuhi

respons time

15 menit

14

Visi : Terwujudnya Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Kabupaten

Bantul Dalam Menghadapi Bencana

Misi Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran/ IKU

2. Membangun sistem

Penanggulangan

bencana yang

handal

Melindungi

masyarakat dari

ancaman bencana

dan dampak bencana

melalui usaha

pemberian informasi

dan pengetahuan,

pendidikan, pelatihan,

peningkatan

ketrampilan dan lain-

lain

Terciptanya

kesadaran

masyarakat

dalam kesiap-

siagaan bencana

Persentase

Sekolah Siaga

Bencana

3. Menyelenggarakan

Penanggulangan

Bencana secara

terencana terpadu

dan menyeluruh

Memulihkan dan

meningkatkan secara

baik kehidupan sosial

ekonomi, budaya dan

lingkungan, serta

perbaikan

infrastruktur, fasilitas

umum dan sosial

yang rusak akibat

bencana

Terciptanya

kesadaran

masyarakat

dalam kesiap-

siagaan bencana

Persentase

Relokasi

Warga

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan

sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam

tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan

15

pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan.

Strategi yang diterapkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah

adalah :

- Pengembangan edukasi kebencanaan

- Meningkatkan peran serta masyarakat sebagai aktor utama

penanggulangan bencana dan dunia usaha dalam upaya

penanggulangan bencana, memberi pelayanan yang optimal mulai

dari fase pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana

- Diterapkannya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan

Kepala BPBD yang berhubungan dengan program penanggulangan

bencana, serta penyebarluasannya informasi kepada masyarakat

terkait regulasi, sehingga masyarakat dapat mengerti dan paham

Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil

oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Adapun tindakan

yang diambil Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pada penyelenggaraan

penanggulangan bencana, serta Meningkatkan kualitas pelayanan

masyarakat melalui program Reaksi Cepat

pemantauan/pengawasan terhadap kejadian bencana dan upaya

penanggulangan

- Mengoptimalkan bimbingan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan

teknis kegiatan simulasi penanggulangan bencana, secara

profesional terhadap berbagai program/kegiatan penanggulangan

bencana

- Meningkatkan pemahaman kemampuan masyarakat dan dunia

usaha dalam pengurangan resiko bencana

- Meningkatkan sarana prasarana mitigasi bencana

Dalam kerangka tersebut, Badan Penanggulangan Bencana

Daerah merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan

pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan

16

dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien

(berhasil guna), sebagai berikut :

.

17

Tabel II.2

Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Visi : Terwujudnya Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Kabupaten Bantul Dalam Menghadapi Bencana

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Misi 1 : Melindungi Masyarakat Kabupaten Bantul dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana

Memadukan upaya

penanggulangan bencana

dalam rencana

pembangunan daerah

Kabupaten Bantul

Terciptanya kesadaran

masyarakat dalam

kesiap-siagaan bencana

Pengembangan edukasi

kebencanaan

Meningkatkan kualitas dan

kuantitas SDM pada

penyelenggaraan

penanggulangan bencana,

serta Meningkatkan kualitas

pelayanan masyarakat melalui

program Reaksi Cepat

pemantauan/pengawasan

terhadap kejadian bencana

dan upaya penanggulangan

Misi 2 : Membangun sistem Penanggulangan bencana yang handal

Melindungi masyarakat dari

ancaman bencana dan

dampak bencana melalui


masyarakat dalam


Meningkatkan peran serta

masyarakat sebagai aktor

utama penanggulangan

Mengoptimalkan bimbingan,

pendidikan dan pelatihan,

pembinaan teknis kegiatan

18

Visi : Terwujudnya Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Kabupaten Bantul Dalam Menghadapi Bencana

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

usaha pemberian informasi

dan pengetahuan,

pendidikan, pelatihan,

peningkatan ketrampilan

dan lain-lain

bencana dan dunia usaha

dalam upaya penanggulangan

bencana, memberi pelayanan

yang optimal mulai dari fase

pra-bencana, tanggap darurat

dan pasca bencana

simulasi penanggulangan

bencana, secara profesional

terhadap berbagai

program/kegiatan

penanggulangan bencana

Misi 3 : Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh

Memulihkan dan

meningkatkan secara baik

kehidupan sosial ekonomi,

budaya dan lingkungan,

serta perbaikan

infrastruktur, fasilitas umum

dan sosial yang rusak

akibat bencana


masyarakat dalam


Diterapkannya Peraturan

Daerah, Peraturan Bupati,

Keputusan Kepala BPBD yang

berhubungan dengan program

penanggulangan bencana,

serta penyebarluasannya

informasi kepada masyarakat

terkait regulasi, sehingga

masyarakat dapat mengerti

dan paham

- Meningkatkan pemahaman

kemampuan masyarakat

dan dunia usaha dalam

pengurangan resiko

bencana

- Meningkatkan sarana

prasarana mitigasi bencana

19

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka

dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional

yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu

kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Badan

Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Alam

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas

kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencapai tujuan dan

merupakan ikhtisar Hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan

sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan

dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang

digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Meningkatnya kualitas sarana

prasasrana mitigasi bencana

Persentase Sekolah Siaga Bencana

2 Terciptanya Kesadaran

Masyarakat dalam Kesiapsiagaan

Bencana

Persentase kecepatan reaksi

tanggap darurat bencana yang

memenuhi respons time 15 menit

3 Meningkatnya rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana

Persentase relokasi warga yang

terdampak

20

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun

2017 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Bdan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul melakukan cascade down Perjanjian Kinerja kepada

eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program

(cascading eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan

(cascading eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama

beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2017 dilakukan

dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2017, IKU dan APBD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Pemerintah

Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2017 sebagai berikut :

21

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Alamat : Jl. KH Wahid Hasyim, Sumuran, Bantul telp. (0274) 368222, Fax. (0274) 6462100

Email : [email protected], Website : http://pusdalops-bantul.net

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Dwi Daryanto, M.Si

Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bantul

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Suharsono

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya

sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja

jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi .

mailto:[email protected]

http://pusdalops-bantul.net/

22

Bantul, Januari 2018

Pihak Pertama

Kepala Pelaksana

Drs. Dwi Daryanto, M. Si

NIP.9630414199103006

23

Organisasi Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tahun Anggaran : 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Melindungi masyarakat dari

ancaman bencana dan dampak

bencana melalui usaha

pemberian informasi dan

pengetahuan, pendidikan,

pelatihan, peningkatan

ketrampilan dan lain-lain

Persentase Sekolah

Siaga Bencana % 3,70

2

Persentase

kecepatan reaksi

tanggap darurat

bencana yang

memenuhi respon

time 15 menit

% 98

3 Memulihkan dan meningkatkan

secara baik kehidupan sosial

ekonomi, budaya dan

lingkungan, serta perbaikan

infrastruktur, fasilitas umum

dan sosial yang rusak akibat

bencana

Persentase relokasi

desa yang

terdampak

% 45,46

Program Anggaran Keterangan

1. Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban

Bencana Alam

Rp. 3.646.130.000 Anggaran APBD :

Rp. 13.789.519.500

2. Program Peningkatan

Kesiapsiagaan, Pencegahan

dan Penanggulangan

Kebakaran

Rp. 226.000.000 Anggaran

Dekonsentrasi/

TP : Rp. -

3. Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Wilayah

Bencana

Rp. 811.959.500 Anggaran

Keistimewaan : Rp. -

24

JUMLAH Rp. 13.789.519.500

Bantul, Januari 2018

Pihak Pertama

Kepala Pelaksana

Drs. Dwi Daryanto, M. Si

NIP.9630414199103006

25

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah

kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya

pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui

perumusan program-program prioritas Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang

mendukung masing-masing sasaran tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel II.4

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017

No Sasaran Strategis Didukung jumlah

program

1. Meningkatnya kualitas sarana


Pencegahan Dini dan

Penanggulangan

Korban Bencana Alam 2. Terciptanya Kesadaran

Masyarakat dalam

Kesiapsiagaan Bencana

3. Meningkatnya rehabilitasi dan


26

BAB I I I Akuntabi l i tas K iner ja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa

fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan

program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen

pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong

perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran

adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik

pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di

mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh

mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan

mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa

dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan

pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam

memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah

dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja

ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini,

antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam

penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan

skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam

penyusunan Laporan Kinerja ini.

27

Tabel III.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja Kode

1 ≥ 90,1 Sangat Tinggi

2 75,1 ≤ 90 Tinggi

3 65,1 ≤ 75 Sedang

4 50,1 ≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang

telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target

kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel III.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No Indikator Kinerja Utama

2017

Target Realisasi %

Realisasi

1 Persentase Sekolah Siaga

Bencana

3,19 2,90 90

2 Persentase kecepatan reaksi

tanggap darurat bencana yang

97 100 100

28

No Indikator Kinerja Utama

2017

Target Realisasi %

Realisasi

memenuhi respons time 15

menit

3 Persentase Relokasi Warga 27,28 27 98

Sumber : Esakip

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja

utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017, disimpulkan

bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-

rata capaian sebesar 96%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Rencana Penanggulangan Bencana adalah merupakan bentuk

dari perencanaan partisipatif dalam penanggulangan bencana yang

berfokus pada proses penyusunan rencana penanggulangan

bencana di tingkat Desa, Sekolah, Masyarakat, Lembaga usaha,

dan Satgas BPBD Kabupaten Bantul. Dari semua unsur tersebut

melibatkan partisipasi aktif masyarakat, perangkat desa, para

relawan, Warga sekolah, lembaga usaha dan para anggota Satgas

serta aparat BPBD Kabupaten Bantul.

29

Tabel III.3

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pertama

No Indikator Kinerja

Utama

Capaian

2016

2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi %

Realisasi

1. Persentase Sekolah

Siaga Bencana

2,19 3,19 2,90 90 5,2 100

Sumber : Esakip

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik.

Untuk Indikator Kinerja Utama Prosentase Sekolah Siaga Bencana

dengan target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 3,19%, realisasi

sebesar 2,90%, tercapai 90% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi.

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 2,19% atau

tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2017 menurun sebesar 90%

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 5,2% Capaian tahun

2017 ini telah menyumbangkan 55,77% dari target akhir Renstra tahun

2021. IKU ini didukung oleh kegiatan Pembentukan Sekolah Siaga

Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 136.919.000 terealisasi sebesar

Rp. 136.919.000,- atau sebesar 100 %. Output yang dicapai adalah

terbentuknya 2 sekolah siaga bencana yaitu SD 1 Trirenggo dan SMP 1

Pandak Bantul. Sampai dengan tahun 2017 ada sebanyak 10 (sepuluh)

sekolah, yaitu SD Parangtritis, SD Ar Raihan, SMP 2 Imogiri, SMA 1

Kretek, SMA 1 Bantul, SMA 2 Bantul SMK Kelautan Bantul, SMP 2 Dlingo

SD 1 Trirenggo dan SMP 1 Pandak.

30

Sumber : Foto Sekolah Siaga Bencana SMP Pandak

Sumber : Foto Sekolah Siaga Bencana SD Trirenggo I

31

Tabel III.4

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kedua


Utama

Capaian

2016

2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi %

Realisasi

1.

Persentase

kecepatan reaksi

tanggap darurat

bencana yang

memenuhi respons

time 15 menit

2,69 97 100 100

100 100

Indikator Kinerja Utama yang ketiga adalah Persentase kecepatan

reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi respons time 15 menit

dengan target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 97%, realisasi sebesar

100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan

dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 90% atau tercapai sebesar

100%, maka capaian tahun 2017 sama sebesar 100%

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100% Capaian

tahun 2017 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra

tahun 2021.

Indikator kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang

merupakan formula respons time jajaran pemadam kebakaran, Salah satu

upaya tindak lanjut dari reformasi birokrasi adalah melaksanakan

perbaikan layanan publik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul dalam melakukan perbaikan layanan, diawali dengan

melakukan evaluasi terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam

memperoleh layanan. Evaluasi yang berwujud pengukuran kepuasan

pelanggan merupakan unsur penting dalam menyediakan pelayanan yang

lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif.

32

Gambar 3.11 Kebakaran di sebuah lokasi.

Dalam konteks ini, prinsip pelayanan yang mencakup: mudah,

transparan dan tepat waktu bukan sekedar slogan, melainkan benar-benar

menjadi kenyataan. Dinamika selera dan preferensi pelanggan, dalam hal

ini masyarakat, selalu berkembang, sehingga perlu upaya-upaya untuk

melakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi. Dalam rangka penyesuaian itu harus ada indentifikasi kritis

dalam bentuk feed back dan langsung, karena pelayanan publik harus

ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas dimaksud

adalah ketercapaian indikator-indikator mutu, sedangkan kuantitas yang

dimaksud adalah daya jangkau layanan. Kesemuanya ini membutuhkan

keterlibatan semua pihak dalam melakukan perbaikan layanan publik.

Hasil survey bulan Desember 2017 menunjukkan nilai indeks untuk

pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Bantul adalah 3,205. Apabila nilai tersebut dikonversikan dengan nilai

dasar 25 maka hasilnya adalah 81,67. Berdasarkan perhitungan tersebut

dapat dikatakan bahwa mutu pelayanan di BPBD Kabupaten Bantul

adalah A, ini berarti bahwa kinerja pelayanan di BPBD Kabupaten Bantul

adalah Sangat Baik

33

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan dari 14 indikator

hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks X Nilai Dasar = 3,267 X 25 =

81,67

b. Mutu Pelayanan A

c. Kinerja Unit Pelayanan Sangat Baik.

Sementara itu, nilai SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang dicapai

oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul pada

akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran adalah 34,71 %, masih

sama dari tahun sebelumnya yang hanya 34,71%. Artinya bahwa sarana

dan prasarana serta kemampuan SDM yang tersedia saat ini sebesar

angka tersebut diatas;

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) sebesar 100 %, hal

ini juga masih sama dari tahun sebelumnya yang hanya 100%. Artinya

bahwa kecepatan pergerakan personil dan mobilisasi peralatan menuju

titik terjadinya bencana sebesar angka tersebut diatas; kendala yang

dihadapi antara lain adalah kepadatan arus lalu lintas, dan distansi yang

harus ditempuh menuju titik kejadian.

Terkait pelayanan aparat BPBD terhadap warga masyarakat yang

terpapar bencana kebakaran, instrumen yang menjadi acuan dalam

formula ini adalah bahwa sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum

yang ditetapkan Kemendagri, Time Response bagi Satuan Tugas

Pemadam Kebakaran adalah tidak lebih 15 menit dimulai dari titik

keberangkatan (markas) hingga ke titik kejadian bencana. Sehingga untuk

tahun 2017 nilai capaiannya adalah 9,62. Hal ini didorong oleh semakin

bertambahnya sarana dan prasarana peralatan, kapasitas aparat, motivasi

kerja dan etos kerja.

Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada

Wilayah Manajemen Kebakaran adalah 100 %, dengan adanya hibah 6

(enam) unit damkar dari KPK, total mobil pemadam yang dimiliki ada 8

34

unit namun di tahun 2017 baru terkondisi 5 unit mobil pemadam

kebakaran, 2 unit mobil lama dan 3 unit mobil rekondisi.

Indikator Kinerja Utama ini didukung oleh kegiatan

Penanggulangan bencana kebakaran dengan anggaran sebesar Rp.

214.400.000 terealisasi sebesar Rp. 169.694.250,- atau sebesar 79%. hal

ini tidak mencapai target 100% dikarenakan adanya efisiensi.

Tabel III.5

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Ketiga


Utama

Capaian

2016

2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi %

Realisasi

1. Persentase Relokasi

Warga

9.09 27,28 27 98 100 100

Indikator Kinerja Utama Persentase relokasi warga dengan target

yang ditetapkan tahun 2017 adalah 27,28%, realisasi sebesar 27%,

tercapai 98% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan

realisasi tahun sebelumnya sebesar 9,09% atau tercapai sebesar 100%,

maka capaian tahun 2017 hampir sama sebesar 100%

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100% Capaian

tahun 2017 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra

tahun 2021. Formula dari indikator ini adalah: Penyebut adalah 55 KK

yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2021, sedangkan

Pembilangnya adalah 5 KK yang ditargetkan setiap tahun.

Indikator Utama Kinerja ini didukung oleh kegiatan Relokasi korban

bencana alam dengan anggaran sebesar Rp. 138.754.500 terealisasi

sebesar Rp. 128.029.500,- atau sebesar 93%. Output yang dicapai adalah

terlaksananya bantuan relokasi rumah bagi 5 KK korban bencana tanah

35

longsor dan kegiatan Bina Lingkungan Pembangunan Sarana dan

Prasarana yang diperuntukan bagi warga relokasi dengan anggaran

sebesar Rp. 89.673.605 terealisasi sebesar Rp. 86.543.605,- atau

sebesar 96,5%. Output yang dicapai adalah terlaksananya bantuan bahan

bangunan untuk drainase bagio warga yang direlokasi.

Adapun warga yang direlokasi di tahun 2017 yaitu :

- Bapak Sudiyono beralamat di desa Banjarharjo II RT 006, Munthuk,

Dlingo, Bantul

- Bapak Ngatijo beralamat di desa Banjarharjo II RT 006, Munthuk,

Dlingo, Bantul

- Bapak Sukiman beralamat di Desa Sukorame RT 24, Mangunan,

Dlingo, Bantul

- Bapak Ramtowiyono beralamat di Desa Seropan III, RT 01, Munthuk,

Dlingo, Bantul

- Bapak Kurniawan beralamat di Desa Seropan III, RT 01, Munthuk,

Dlingo, Bantul

-

-

36

Dalam mengoptimalkan upaya penanggulangan bencana di

Kabupaten Bantul, BPBD perlu menggalang kemitraan dengan berbagai

pihak. Untuk itu BPBD perlu memperkuat Forum Pengurangan Risiko

Bencana (Forum PRB) Kabupaten Bantul dan Relawan untuk

meningkatkan sinergi dan mempercepat kemajuan penyelenggaraan

penanggulangan bencana di daerah. Perkuatan ini dilakukan dengan

membangun eksistensi Forum PRB dan Relawan serta mengadakan

pertemuan-pertemuan berkala dalam merencanakan penanggulangan

bencana secara bersama. Kemudian pemerintah perlu meningkatkan

kapasitas Forum PRB baik dari segi kriteria keanggotaan yang mampu

mendorong dan mempercepat upaya penanggulangan bencana maupun

pengetahuan dan kemampuan sumber daya Forum PRB dalam

penanggulangan bencana.

Selain itu, pemerintah juga perlu menjalin kemitraan dengan sektor

usaha dalam pengurangan risiko bencana untuk menunjang

penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bantul.

Kemitraan ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi dari

dunia usaha untuk terlibat dalam peyelenggaraan penanggulangan

bencana terutama untuk pemenuhan dan persediaan kebutuhan-

kebutuhan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana.

Persentase peran serta masyarakat adalah indikator kinerja yang

menunjuk pada responsivitas dan partisipasi warga masyarakat berupaya

dan bergiat untuk meningkatkan pembelajaran dan pemahaman dalam

kesiapsiagaan menghadapi bencana.

37

Permasalahan :

1. Jumlah pembentukan desa tangguh bencana melalui APBD I tidak

dapat di pastikan setiap tahunnya

2. Dalam mewujudkan Kabupaten Tangguh bencana perlu percepatan

penambahan jumlah pembentukan desa tangguh bencana

3. Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi antara

pemerintah pemerintah daerah dengan stakeholder lainnya;

4. Belum tersedianya sarana dan Prasarana yang memadai untuk upaya

komprehensif dalam penanggulangan bencana, baik upaya

rehabilitasi maupun rekonstruksi wilayah.

5. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan informasi dan komunikasi

yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada

masyarakat;

6. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam

perencanaan pembangunan secara efektif dan berkesinambungan

7. Masih minimnya pemahaman sebagian masyarakat dan stakeholder

terhadap upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Bantul.

8. Beragamnya potensi ancaman bencana di wilayah Kabupaten Bantul

9. Belum adanya kurikulum pengurangan risiko bencana yang menjadi

pedoman bagi sekolah-sekolah di Kabupaten Bantul.

10. Terbatasnya Sumber Daya Manusia di BPBD Kabupaten Bantul

11. Jumlah desa dan sekolah di Kabupaten Bantul yang cukup banyak

12. Kurangnya sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu

evakuasi, penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di

sepanjang pantai dan sungai serta togor EWS

Solusi :

1. Penambahan jumlah pembentukan desa tangguh bencana dan

sekolah siaga bencana melalui APBD I maupun APBD II

2. Pembentukan desa tangguh bencana melalui APBD II setiap tahunnya

perlu di tambah dari 2 desa ke 4 atau 5 desa.

38

3. Peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat dalam pengurangan

resiko bencana.

4. Pengarusutamaan mitigasi bencana yang menjadi program prioritas

dalam pengurangan resiko bencana.

5. Integrasi/ pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dalam

RPJMD di Kabupaten Bantul yang didukung oleh seluruh OPD di

Kabupaten Bantul

6. Penetapan kurikulum pendidikan yang berbasis Mitigasi/ Pengurangan

risiko bencana

7. Peningkatan jumlah personil BPBD dan Fasilitator Masyarakat untuk

mendukung program Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Sekolah

Siaga Bencana (SSB).

8. Penambahan sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu

evakuasi, penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di

sepanjang pantai dan sungai serta togor EWS

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Indikator Kinerja Utama

OPD yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pengembangan edukasi kebencanaan lebih ditingkatkan

b. Meningkatkan peran serta masyarakat sebagai aktor utama

penanggulangan bencana dan dunia usaha dalam upaya

penanggulangan bencana, memberi pelayanan yang optimal

mulai dari fase pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana

c. Diterapkannya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan

Kepala BPBD yang berhubungan dengan program

penanggulangan bencana, serta penyebarluasannya informasi

kepada masyarakat terkait regulasi, sehingga masyarakat dapat

mengerti dan paham

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program

yang dilakukan terkait peningkatan sasaran strategis Pada tahun 2017,

program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis diampu oleh program

yaitu :

39

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban bencana Alam

(BPBD). Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp

2.803.743.905,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.449.464.155,00 atau

8.74%. Sasaran dari program ini adalah terciptanya kesadaran

masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana. Adapun kegiatan-kegiatan di

dalam program ini adalah sebagai berikut:

a) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

dengan anggaran sebesar Rp. 85.000.000 terealisasi sebesar Rp.

50.220.000,- atau sebesar 59 % hal ini tidak mencapai target 100%

dikarenakan selain efisiensi ada faktor eksternal yaitu bencana alam

yang pada tahun 2017 dibackup anggaran BTT APBD (Bantuan tak

terduga). Output yang dicapai adalah terlaksananya evakuasi korban

bencana.

b) Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam

dengan anggaran sebesar Rp. 671.684.800 terealisasi sebesar Rp.

631.475.000,- atau sebesar 94%. Output pada kegiatan ini adalah

terlaksananya pelatihan pemadam kebakaran dan tanah longsor di 14

desa.

c) Sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam dan sosial dengan

anggaran sebesar Rp. 321.945.000 terealisasi sebesar Rp.

274.466.250,- atau sebesar 85,25%. Output yang dicapai adalah

terlaksananya kegiatan gelar budaya dalam rangka refleksi gempa

bumi dan FGD Kabupaten Tangguh Bencana.

d) Pemantauan dan penyaluran bantuan bencana alam dengan


187.825.100,- atau sebesar 87%. Output yang dicapai adalah

terlaksannya penyaluran bantuan berupa bahan makanan, bahan

bangunan dan air bersih. Di kegiatan ini tidak terserap 100%

dikarenakan untuk bantuan air bersih hny terserap 49%, hal ini karena

di tahun 2017 untuk bencana kekeringan tidak membutuhkan waktu

40

lama sehingga masyarakat yang terdampak tidak begitu banyak

membutuhkan bantuan air bersih.

e) Penanggulangan bencana kebakaran dengan anggaran sebesar Rp.

214.400.000 terealisasi sebesar Rp. 169.694.250,- atau sebesar 79%.

Output yang dicapai adalah pelatihan bagi petugas pemadam

kebakaran, hal ini tidak mencapai target 100% dikarenakan adanya

efisiensi.

f) Pengembangan desa siaga bencana dengan anggaran sebesar Rp.

88.945.000 terealisasi sebesar Rp. 44.270.000,- atau sebesar

49,77%. Output yang dicapai adalah pengembangan desa tangguh

bencana yang sudah terbentuk untuk menuju desa tangguh bencana

tingkat madya.

g) Gladi posko dan gladi lapang dengan anggaran sebesar Rp.


84,86%. Output yang dicapai adalah terlaksananya gladi atau simulasi

pemadam kebakaran.

h) Pengembangan budaya sadar bencana dengan anggaran sebesar

Rp. 26.355.000 terealisasi sebesar Rp. 26.355.000,- atau sebesar

100%. Output yang dicapai meningkatnya pemahaman budaya sadar

bencana bagi lurah di 75 desa.

i) Relokasi korban bencana alam dengan anggaran sebesar Rp.

138.754.500 terealisasi sebesar Rp. 128.029.500,- atau sebesar 93

%. Output yang dicapai adalah terlaksananya bantuan relokasi rumah

bagi 5 KK korban bencana tanah longsor.

j) Penyelenggaraan posko pengendalian bencana dengan anggaran


sebesar 27,66 %. Output yang dicapai adalah terselenggaranya posko

kedaruratan bencana. Di output ini tidak mencapai target 100%

dikarenakan efisiensi dan faktor eksternal bencana alam.

k) Penguatan kapasitas Satgas BPBD dengan anggaran sebesar Rp.

41.375.000 terealisasi sebesar Rp. 41.375.000,- atau sebesar 100 %.

41

Output yang dicapai adalah meningkatnya kemampuan satgas BPBD

dengan pelatihan-pelatihan.

l) Penguatan FPRB dengan anggaran sebesar Rp. 41.502.000

terealisasi sebesar Rp. 41.502.000,- atau sebesar 100 %. Output yang

dicapai terfasilitasinya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)

yang ada di tingkat kabupaten.

m) Pembentukan Sekolah Siaga Bencana dengan anggaran sebesar Rp.

136.919.000 terealisasi sebesar Rp. 136.919.000,- atau sebesar 100

%. Output yang dicapai adalah terbentuknya 2 sekolah siaga bencana

yaitu SD 1 Trirenggo dan SMP 1 Pandak Bantul.

n) Pembentukan Desa Tangguh Bencana dengan anggaran sebesar Rp.


89,52%. Output yang dicapai adalah terbentuknya 2 Desa Tangguh

Bencana yaitu desa Sriharjo dan desa Srimartani.

o) Peringatan HUT Pemadam Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp.

95.300.000 terealisasi sebesar Rp. 95.299.450,- atau sebesar 99,9%.

Output yang dicapai adalah terlaksananya apel siaga dan simulasi

dalam rangka ulang tahun pemadam kebakaran.

p) Bina Lingkungan Pembangunan Sarana dan Prasarana dengan


86.543.605,- atau sebesar 96,5%. Output yang dicapai adalah

terlaksananya bantuan bahan bangunan untuk drainase di relokasi

korban bencana dan penghijaun di mangrove.

q) Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan dengan anggaran


sebesar 100%. Output yang dicapai adalah tersedianya sistem

aplikasi kebencanaan berbasis android.

Berikut tabel sasaran strategis yang diampu oleh program sebagai

berikut :

42

Tabel. III.6

Sasaran Strategis yang diampu Program

No Sasaran Strategis Program

1. Meningkatnya kualitas sarana


Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban

Bencana Alam 2. Terciptanya Kesadaran Masyarakat

dalam Kesiapsiagaan Bencana

3. Meningkatnya rehabilitasi dan


Selain program pendukung sasaran ada 4 (empat) program rutin

yang di ampu oleh Sekretaris Pelaksana yang terkait dengan operasional

di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Program ini bersifat

supporting dari tugas pokok fungsi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah, program tersebut antara lain;

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Capaian Program ini diukur dengan indikator Nilai AKIP Badan

Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2017 mentargetkan

85 terealisasi sebesar 78,51 dengan capaian sebesar 92,36%.

Capaian Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintahan pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang di lakukan oleh

Inspektorat Kabupaten Bantul. Pada tahun sebelumnya Nilai AKIP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 78,31 sehingga

pada tahun ini ada kenaikan sebesar 0,2. Program ini di dukung

dengan 3 (tiga) Kegiatan, yaitu ;

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

2. Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

43

Jumlah anggaran di program ini sebesar adalah Rp 2.908.621.654

dengan realisasi sebesar Rp 2.752.019.714 atau sebesar 94.6%.

adapun realisasi dari kegiatan – kegiatan tersebut adalah sebagai

berikut :

- Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran pagu


474.313.878 atau sebesar 94,63%, output yang dicapai adalah

terealisasikannya pembayaran honor pengelola keuangan,

barang dan kepegawaian, penyediaan benda pos (materai dan

perangko), alat tulis kantor, alat listrik, penyediaan peralatan dan

bahan pembersih, pembayaran rekening air, listrik, telepon, surat

kabar harian, belanja dekorasi, belanja publikasi, sewa frekuensi

dan pajak radio, cetak dan penggandaan.

- Penyediaan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan pagu


220.825.836 atau sebesar 99,26%, output yang di capai adalah

tersedianya makan minum rapat, makan minum tamu dan makan

minum operasinal kegiatan, serta perjalanan dinas luar daerah

dan dalam daerah.

- Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran dengan

pagu Rp. 2.158.868.000 terealisasi Rp. 2.056.880.000 atau

sebesar 4,4%. Output yang dicapai adalah terbayarnya

honorarium 189 orang tenaga kontrak.

Anggaran yang tidak terserap merupakan efisiensi dari penggunaan

anggaran baik itu pada kegiatan penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan perkantoran maupun kegiatan penyediaan rapat-

rapat koordinasi dan konsultasi.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan

pemenuhan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2017

mentargetkan 100% terealisasi sebesar 87,65%. Pada tahun

44

sebelumnya capaian indikator kinerja program ini tercapai sebesar

90 sehingga pada tahun ini ada penurunan sebesar 1%. Jika

dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang

mentargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini baru

mencapai sebesar 87,65%. Hal ini dikarenakan ada efisiensi di

beberapa kegiatan. Program ini di dukung dengan 5 (lima)

Kegiatan, yaitu ;

1. Pembangunan Gedung

2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

3. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

4. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

5. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Adapun realisasi dari kegiatan - kegiatan tersebut adalah :

- Pembangunan gedung kantor dengan indikator kinerjanya

adalah jumlah pembangunan gedung pos pemadam kebakaran

yang tahun 2017 telah membangun 3 pos di Kecamatan

Banguntapan, Kecamatan Kasihan, dan Kecamatan Imogiri

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.477.740.500 terealisasi

sebesar Rp. 1.356.221.874 atau sebesar 91.77%.

- Pengadaan peralatan dan perlengkapan dengan indikator kinerja

kegiatan adalah jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan

yang diadakan di tahun 2017 ada 5 paket pengadaan yaitu

pengadaan EWS, pengadaan jetsky, pengadaan drone,

pengadaan perlengkapan satgas (PBK, SAR, TRC), dan

pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (komputer,

printer dan LCD Proyektor, mebelair), dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 1.753.269.280 terealisasi sebesar Rp.

1.656.776.708 atau sebesar 94.49%.

- Pemeliharaan rumah dan gedung kantor dengan indikator kinerja

kegiatan adalah jumlah bulan pemeliharaan dan rehab gedung

45

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000 terealisasi

sebesar Rp. 186.689.585 atau sebesar 93.34%.

- Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional dengan

indikator kinerja kegiatan jumlah bulan pemeliharaan dan

rehabilitasi mobil pemadam kebakaran. Ada 3 unit mobil

pemadam yang di rehabilitasi, total anggaran utk kegiatan ini

sebesar Rp. 2.696.958.000 terealisasi sebesar Rp.

2.097.205.491 atau sebesar 77.76%..

- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan dengan indikator

kinerja kegiatan jumlah bulan pemeliharaan peralatam dan

perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.

90.000.000 terealisasi sebesar Rp. 65.238.000 atau sebesar

72.48%, outputnya adalah terawatnya peralatan dan

perlengkapan kantor serta pemeliharaan EWS di pantai selatan

Dari Realisasi Program Sarana dan Prasarana Aparatur tidak dapat

mencapai 100% karena pada kegiatan pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional anggaran hanya terserap 70% dikarenakan

harga hasil lelang di bawah pagu anggaran sehingga terdapat sisa

anggaran yang cukup besar. Selain itu efisiensi pada kegiatan

pemeliharaan peralatan dan perlengkapan yang juga

mempengaruhi jumlah serapan anggaran.

c. Peningkatan Disiplin Aparatur

Capaian dari program ini adalah indikator Cakupan peningkatan

disiplin aparatur pada tahun 2017 mentargetkan 100% terealisasi

sebesar 100%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator kinerja

program ini juga mencapai 90 sehingga di tahun ini tager kinerja

masih sama pada tahun sebelumnaya. Jika dibandingkan dengan

target akhir tahun Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 100

maka pada tahun ini sudah mencapai 100%. Ada 1 (satu) kegiatan

yang diampu di program peningkatan disiplin aparatur yaitu

46

kegiatan pengadaan sarana dan prasarana peningkatan disiplin

aparatur dengan pagu anggaran Rp. 323.650.000 terealisasi Rp.

321.437.850 atau sebesar 99,32%. Keluaran yang dihasilkan di

kegiatan ini adalah berupa belanja pakaian kerja lapangan untuk

Satuan tugas (Pusdalops, PBK, TRC, SAR), dan pakaian olah raga.

d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur pada tahun 2017 mentargetkan

100% terealisasi sebesar 100%. Pada tahun sebelumnya capaian

indikator kinerja program ini tercapai sebesar 100 sehingga pada

tahun ini masih sama sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan

target akhir tahun Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 100

maka pada tahun ini mencapai sebesar 100%. Di Program ini

hanya ada 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pendidikan, Pelatihan,

Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 127.108.761 yang terealisasi sebesar

Rp. 107.520.000 atau sebesar 84,58%. Output dari kegiatan ini

adalah peningkatan kapasitas aparatur yang dilaksanakan di

Banjarnegara selama 3 hari. Anggaran ini tidak terserap 100%

dikarenakan ada efisiensi anggaran. Permasalahan yang ada di

Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu perhatian khusus.

Berikut tabel permasalahan dan solusi yang bisa diharapkan.

Tabel. III.7 Permasalahan dan Solusi dalam Fungsi Penunjang

No Permasalahan Solusi

1 Kekurangan personil pengelola

pengadaan barang dan jasa

Mengupayakan tambahan tenaga

baik ASN maupun non ASN

2 Waktu Pengajuan proses Pembuatan jadwal periodesasi

47

No Permasalahan Solusi

pengadaan lelang terlambat

(Triwulan III-IV)

pengajuan berkas permohonan

lelang

3 Aplikasi SPSE sering mengalami

gangguan

Konsultasi dengan LKPP Jakarta

4 Belum dipahaminya peraturan

pelaksanaan pengadaan barang

dan jasa.

Bimtek, FGD, Forkom pengadaan

barang dan jasa

5 Kurangnya personil yang

menunjang tupoksi

Mengupayakan pengadaan

tenaga non PNS

6 Belum memiliki ruang kerja yang

memenuhi syarat yang

mengakibatkan kurang nyaman

dalam bekerja

Merencanakan rehabilitasi ruang

kerja

7 Belum maksimalnya pengelolaan

surat menyurat dan peralatannya

Mendayagunakan personil yang

ada dan pengelolaan surat-surat

sesuai kemampuan SDM

8 Koordinasi pimpinan yang belum

maksimal sehingga petugas

teknis (staf) sering menunggu

perintah sehingga penyelesaian

suatu pekerjaan menjadi kurang

maksimal

Perlu penguatan komunikasi dan

koordinasi di internal unit kerja

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan

Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah

pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun

Anggaran 2017 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp.

13.841.504.035,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung.

48

Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 12.535.244.047,00,

atau sebesar 90,56%.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan

untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung

pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.8

Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2017

No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) %

1 Meningkatnya kualitas sarana


136.919.000 6

2 Terciptanya Kesadaran Masyarakat

dalam Kesiapsiagaan Bencana

214.400.000 9,3

3 Meningkatnya rehabilitasi dan


138.754.500 6

Jumlah 490.073.500 21,18

Belanja Langsung Pendukung 2.313.670.405 82,52

Total Belanja Langsung 2.803.743.905 100

Sumber : Realisasi 2017

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk

penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk

belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk

program/kegiatan utama sebesar Rp. 490.073.500 atau sebesar 21,18%

dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan

pendukung sebesar Rp 2.313.670.405 atau sebesar 82,52% dari total

belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan

anggaran paling besar adalah sasaran Terciptanya Kesadaran

Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Bencana dengan besaran anggaran

49

9,3% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan

anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatnya kualitas

sarana prasasrana mitigasi bencana sebesar 6% dari total anggaran

belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 96,7% dari

total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan

bahwa akuntabilitas kinerja telah kurang efektif jika dibandingkan dengan

penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan

utama sebesar 21,18%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan

pendukung sebesar 82,52%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran

terbesar pada program/kegiatan di IKU Program Pencegahan Dini dan

penanggulangan Bencana Alam pada kegiatan Penanggulangan bencana

kebakaran sebesar 9,3%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada

program/kegiatan di IKU Program Pencegahan Dini dan penanggulangan

Bencana Alam pada kegiatan Pembentukan Sekolah Siaga Bencana

sebesar 6%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka

sasaran Terciptanya Kesadaran Masyarakat dalam Kesiapsiagaan

Bencana menyerap anggaran paling besar yaitu 9% dari target.

Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas sarana prasasrana mitigasi

bencana menyerap anggaran terkecil yaitu 6% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang

dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian

Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

50

Tabel III.9

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

] Indikator

Kinerja

Kinerja Anggaran

Target Realisasi % Target (Rp) Realisasi

(Rp) %

1 Meningkatnya

kualitas sarana

prasasrana

mitigasi

bencana

3,19 2,90 90 136.919.000 136.919.000 100

2 Terciptanya

Kesadaran

Masyarakat

dalam

Kesiapsiagaan

Bencana

97 100 100

214.400.000 169.694.250 75

3 Meningkatnya

rehabilitasi dan

rekonstruksi

pasca bencana

27,28 27 98 138.754.500 128.029.500 98


D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 13,4%, dari

total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan

bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi,

yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat

penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 9%,

sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 4,4%.

51

Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar

pada program/kegiatan di IKU Program Pencegahan Dini dan

penanggulangan Bencana Alam pada kegiatan Penanggulangan bencana

kebakaran sebesar 25.%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada

program/kegiatan di IKU Program Pencegahan Dini dan penanggulangan

Bencana Alam pada kegiatan Pembentukan Sekolah Siaga Bencana

sebesar 0%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka

sasaran Terciptanya Kesadaran Masyarakat dalam Kesiapsiagaan

Bencana, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 25% dari

anggaran target. Sedangkan sasaran Masyarakat dalam Kesiapsiagaan

Bencana, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai

program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan

sebagai berikut:

Tabel III.10

Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No Indikator Kinerja Anggaran

Target (Rp) Realisasi (Rp) Efisiensi %

1 Meningkatnya kualitas

sarana prasasrana

mitigasi bencana

136.919.000 136.919.000 0 0

2 Terciptanya Kesadaran

Masyarakat dalam

Kesiapsiagaan

Bencana

214.400.000 169.694.250 44.705.750 25

3 Meningkatnya

rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca

138.754.500 128.029.500 10.725.000 2

52

No Indikator Kinerja Anggaran

Target (Rp) Realisasi (Rp) Efisiensi %

bencana

Jumlah 490.073.500 434.642.750 55.430.750 27

Belanja Langsung

Pendukung

2.313.670.405 1.973.446.405 340.224.000 17,24

Total Belanja langsung 2.803.743.905 2.408.089.155 395.654.750 44,24


53

BAB IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah

proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-

prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum,

kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan

pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan

yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari

masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan

gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah

sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul telah

memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran

strategisnya. Sebanyak 3 sasaran, 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang

tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi

masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang

melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 90% atau kinerja kriteria

Sangat Tinggi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap

seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021

khususnya untuk Tahun Anggaran 2017 dipenuhi sesuai dengan harapan.

Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang

ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan

ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan

hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan

54

ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi

di esok hari.

Laporan Kinerja SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL … · 2019. 6. 18. · bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten

Documents