LAPORAN KINERJA (LKJ) 2017...dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN BANTUL

LAPORAN KINERJA(LKJ)

HPTypewritten text2017

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya

sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

tahun 2017.

Laporan Kinerja Tahun 2017 ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan

kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai

dan berisi mengenai keberhasilan/kegagalan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut guna

mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai

kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance dan juga berfungsi

sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.Dalam kesempatan ini tak lupa kami

ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terselesainya penyusunan

Laporan Kinerja ini.Kami pun menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari

kesempurnaan, oleh karenanya masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak sangat

kami harapkan demi penyempurnaannya di masa mendatang. Demikian Laporan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun semoga membawa manfaat positif bagi

semua pihak dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatikadi tahun mendatang.

Bantul, Februari 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nugroho Eko Setyanto, S.Sos, MM

NIP. 197112301991011001

iii

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... ii

DAFTAR ISI .................................................................................................................. iii

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................ iv

BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................................. 1

A. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi ............................................... 2

B. Aspek Strategis Organisasi ....................................................................... 3

C. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi ................................................ 3

D. Struktur Organisasi .................................................................................... 3

E. Sistematika Pelaporan................................................................................ 5

BAB II. RENCANA STRATEGIK DAN PERJANJIAN KINERJA ............................... 7

A. RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN

BANTUL 2016-2021 ........................................................................................ 7

A. Pernyataan Visi .......................................................................................... 7

B. Pernyataan Misi .......................................................................................... 8

C. Tujuan Strategis ........................................................................................ 9

D. Indikator Kinerja Program .......................................................................... 10

E. Program Dan Kegiatan Tahun 2017 ........................................................... 10

B. PERJANJIAN KINERJA 2017 ......................................................................... 12

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................... 19

A. Capaian Kinerja ......................................................................................... 19

B. Analisis Capaian Kinerja ............................................................................ 22

C. Realisasi Angggaran ................................................................................. 24

D. Analisis Efisiensi ........................................................................................ 28

BAB IV. PENUTUP ....................................................................................................... 38

iv

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka penyelenggaran pemerintah perlu adanya system pertanggungjawaban

yang jelas, tepat dan terukur sehingga dapat terlihat progres kerja dari pelasanaan

pemerintahan.Perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi yang

bersangkutan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikenal dengan

istilah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).Peraturan perundangan yang

mengatur tentang akuntabilitas adalah Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan sarana / alat untuk

melaporkan perwujudan pertanggungjawaban tersebut dikenal dengan istilah Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (sesuai PermenPAN dan RB nomor : 53 tahun 2014) yang

didalamnya terdapat informasi mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan yang

dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program

yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tahun 2017 disusun

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses

pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi serta visi misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dan untuk

mengetahui sejauh mana hasil akhir (evaluasi) kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bantul Tahun 2017. Laporan ini berisi ikhtisar realisasi pencapaian sasaran

sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen Renstra

serta pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Tujuan pembangunan Bidang Komunikasi Dan Informatika yang hendak dicapai dalam

lima tahun ke depan sebagaimana tersebut dalam Renstra Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bantul 2016 - 2021 adalah : “Menuju Bantul Smart City guna

mendukung terwujudnya masyarakat yang berkualitas”

Dari sasaran tersebut dijabarkan dalam 8 (lima) program dan 17 (tujuh belasbelas)

kegiatan dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja. Hasil evaluasi dan analisis kinerja

sasaran kegiatan berdasarkan indicator kinerja adalah 17 kegiatan termasuk dalam nilai

sangat tinggi karena keberhasilannya 100% sedangkan untuk penyerapan anggaran

menunjukkan hasil nilai sangat tinggi untuk 17 kegiatan dengan keberhasilan antara

85.7% sd 100%

Sedangkan dari sisi anggaran realisasi penyerapan sampai dengan akhir tahun adalah

sebesar 14.446.864.544,00atau 97,69% dari jumlah anggaran sebesar Rp.

14.787.733.700,00. Meskipun hasil evaluasi dan analisis kinerja termasuk dalam kategori

berhasil.Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemui

beberapa kendala / permasalahan. Namun demikian dengan segala kemampuan yang

v

dimiliki dinas baik itu sumber daya manusia, sumber daya peralatan maupun sumber daya

modal / keuangan, semua program / kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2017 dapat

dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan.

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang, Landasan Hukum, Tugas, Fungsi

1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul tertanggal 23 September

2016. Berdasarkan peraturan daerah tersebut telah dilaksanakan

penataan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan

bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang

disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan

daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan

pembangunan di daerah.Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bantul sebagai organisasi perangkat daerah baru,

menyelenggarakan aspek komunikasi dan informatika, statistik dan

persandian yang merupakan gabungan OPD dan bagian dari OPD yaitu :

a. Pengolahan Data Telematika melaksanakan tugas penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah bidang komunikasi dan informatika;

b. sebagian dari Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam

melaksanakan fungsi pada bidang penyampaian informasi

penyelenggaraan pembangunan daerah; dan

c. sebagian dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam

melaksanakan fungsi persandian; dan

d. sebagian dari Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas

pengelolaan sumber daya telekomunikasi.

2

2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam membuat Laporan Kinerja Tahun 2017 sebagai

berikut :

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007

tentang Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten

Bantul

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2016-2021;

g. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2016 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bantul.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas

Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintahan

Daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian

yang memiliki ketugasan yaitu melaksanakan urusan rumah tangga

Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan

informatika, statistik dan persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten saat ini menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut :

3

a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, persandian

serta statistik;

b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika,

persandian serta statistik;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan

informatika, persandian serta statistik;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang

komunikasi dan informatika, persandian serta statistik.

B. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Pasal 4, Pemerintahan Daerah mempunyai urusan

pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pemerintahan wajib

yaitu komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Urusan

pemerintahan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah. Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan

Informatika menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik

dan urusan pemerintahan bidang persandian;

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan

kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan

organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh Sub

Bagian Umum, dan Sub Bagian Program Keuangan dan Aset.

4

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi

Publikmempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan bidang pengelolaan informasi dan saluran komunikasi

publik. Dibantu oleh:

Seksi Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik

Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi Publik

Seksi Pengelolaan Saluran Informasi Publik

4. Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandianmempunyai

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang

penyelenggaraan e-government dan persandian.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penyelenggaraan E-

Government dan Persandiandibantu oleh :

Seksi Infrastruktur dan Teknologi

Seksi Pengembangan Aplikasi

Seksi Keamanan Informasi dan Persandian

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan

Informatikamempunyai tugas melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan sumber daya

komunikasi dan informatika.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Sumber Daya

Komunikasi dan Informatikadibantu oleh :

Seksi Statistik dan Pelayanan Informasi Publik

Seksi Kemitraan dan Pengelolaan Sumber Daya Telekomunikasi

Seksi Tata Kelola E-Goverment

6. Pada Diskominfo dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakansesuai

dengan keahlian dan kebutuhan;

5

Gambar 1

Struktur Organisasi Diskominfo

C. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan Menjelaskan

secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran

umum Dinas komunikasi dan informatika yang meliputi sejarah

Dinas komunikasi dan informatika , kewenangan wajib, susunan

dan struktur organisasi, core area, SDM, serta sistematika

penyajian

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Memuat Rencana Strategis 2016-2021 yang memuat visi,

misi, tujuan dan sasaran, Indikator Kinerja Utama tahun 2017

maupun Program Kerja dan Kegiatan tahun 2017 ; Perjanjian

Kinerja tahun 2017

6

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Berisi penjelasan singkat tentang Capaian Kinerja, Analisis Capaian

kinerja, Realisasi Anggaran, Analisi Efisiensi

Bab IV: Penutup

Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja, dan

pemanfaatannya untuk umpan balik dalam perencanaan

pembangunan daerah.

7

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan

turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika memuat gambaran keadaan yang

ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk

pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5

tahun kedepan 2016-2021.

1. Pernyataan Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan gambaran spesifik tentang

apa yang ingin dicapai oleh Pimpinan Daerah. Kemudian berdasarkan visi

dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan

dicapai beserta indikator-indikatornya. Adapun Visi Kabupaten Bantul Tahun

2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan

sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan

kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat

Kabupaten Bantul yang meliputi 6 unsur utama yaitu:

a. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan

jasmani, rohani dan sosial.

b. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan

intelektual, emosional dan spiritual.

c. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri,

memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam

kehidupan sosial.

d. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling

menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.

8

e. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa

patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama

mewujudkan pembangunan.

f. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman,

menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Dari enam visi tersebut, unsur cerdas merupakan unsur yang terkait dengan

tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

yang dimanifestasikan dalam Konsep Bantul Smart City, guna mendukung

terwujudnya masyarakat yang berkualitas.

2. Pernyataan MISI 1:

Dalam Peraturan Bupati No. 80 Tahun 2017 tentang RPJMD, terdapat 5

misi yang merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Bantul, Yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan

bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas,

terampil dan berkepribadian luhur

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan

pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum,

pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana

5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis,

nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Misi pertama, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien

dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi, merupakan

cascade dari Bupati kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.Misi ini

bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan

bebas KK. Sasaran ini dapat diukur dari Indeks Tata Kelola Pemerintahan

(Indonesian Governance Index/IGI)

Terdapat 2 langkah strategisuntuk mewujudkan dari pernyataan visi pertama

tersebut yaitu melalui :

a. Bantul Smart City, yang mempunyai makna sebagai berikut :

9

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Organisasi

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan

infomatika berupaya untuk dapat membangun Bantul sebagai Kota

Cerdas (Bantul Smart City). Bantul sebagai kota cerdas (Smart City)

adalah membangun dan menata Kabupaten Bantul dengan konsep

penataan dengan teknologi digital untuk meningkatkan peforma dan

kesejahteraan masyarakat Bantul, dengan mengurangi biaya dan

konsumsi sumber daya dan berinteraksi secara lebih efektif dengan

penduduk Bantul.

Adapun masing-masing komponen ditempuh dengan upaya

kunci sektor-sektor ‘cerdas’ melibatkan layanan kesehatan, layanan

pendidikan, peningkatan pariwisata, transportasi, energi,

pengelolaan air, ekonomi dan pengelolaan lingkungan/limbah.

Mampu untuk memberikan respon yang cepat kepada tantangan-

tantangan yang terdapat dalam Kabupaten Bantul dengan hubungan

‘transaksional’ sederhana dengan para penduduk atau masyarakatnya

melalui tantangan perubahan iklim, penstrukturan ulang sektor ekonomi,

online retail & entertainment, dan lain sebagainya.

b. Masyarakat yang berkualitas, yang mempunyai makna sebagai

berikut:

Masyarakat yang berkualitas adalah masyarakat yang mampu

menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung dan

berkembang. Seluruh anggotanya mampu mengetahui kebutuhan dalam

menjalankan proses kehidupan dan selanjutnya mampu memenuhi

kebutuhan tersebut dengan tidak meninggalkan norma norma beragama

dan bersosial pada situasi dan kondisi yang berlangsung.Pada era

globalisasi saat ini perkembangan teknologi sangat pesat menuntut

manusia disekitarnya untuk berpacu mampu mengikuti dan

menyesuaikan diri demi tidak pada posisi ketertinggalan.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang ingin

dicapai dan diwujudkan dalam kurun waktu 2016 - 2021 adalah :

10

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien,

transparan dan akuntabel

2. Meningkatkan kualitas layanan Publik guna mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

visi Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

/IKU

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Meningkatnya Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar

Prosentase berkembangnya layanan Digital Government Service (DGS)

Meningkatkan kualitas layanan Publik guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik

Index kualitas layanan informasi publik

4. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai

program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan

proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka

pelaksanaan suatu rencana. Program yang di laksanakan di Dinas

Komunikasi dan Informatika meliputi :

1. Program Kerjasama informasi dengan Mas Media

2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

4. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi

5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama merupakan ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bantul adalah :

11

1. Prosentase berkembangnya layanan Digital Government Service (DGS)

2. Index kualitas layanan informasi publik.

Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengukur kinerja dinas terkait

upaya mengukur berkembangnya layanan Digital Government Service (DGS)

di seluruh opd kabupaten bantul. Untuk tahun 2017 target yang ditetapkan

sebesar 70%. Index kualitas layanan informasi public Untuk tahun 2017 target

yang ditetapkan sebesar 75%

Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Tahun 2016 – 2021

No Indikator R U M U S Satuan

Target

2017 2018 2019 2020 2021

1

Persentase

SKPD yang

menerapkan

Layanan

unggulan Digital

Government

Service (DGS)

Jumlah OPD

yang

menerapkan

DGS/

Jumlah

semua OPD

x100%

% 70 75 80 85 90

2

Index kualitas

layanan

informasi publik

Hasil Survey

terhadap

kualitas

layanan

public terkait

dengan

pelayanan

informasi

dan

komunikasi

di

Kabupaten

Bantul

angka 75 77 80 83 85

3 Meningkatnya

Nilai AKIP Nilai AKIP angka 80 78

12

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah

menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan

setelah dokumen anggaran disahkan. Laporan kinerja merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada

setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.Hal terpenting yang

diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan

evaluasi serta pengungkapan (disclosure)secara memadai hasil analisis

terhadap pengukuran kinerja.

13

14

15

TABEL PERJANJIAN KINERJA ESELON III

Kode

Bidang

Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Formula

TARGET

2017

SATUAN TARGET

Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Cakupan

pelayanan

angkutan

Jumlah

angkutan yang

dilayani dibagi

jumlah

angkutan yang

ada dikali 100

persen

% 100

2.10

- 15

Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan

Media Massa

Persentase

perluasan

infrastruktur

jaringan

Persentase

pengembangan

infrastruktur /

Jumlah seluruh

infrastruktur

x100%

% 70

Persentase

pembangunan

pusat data

(warehouse

data)

Jumlah

warehaouse

data tahun n

dikurangi

jumlah ware

house data n-1

dibagi jumlah

ware house

data n-1

x100%

% 70

2.10

- 16

Program

pengkajian dan

penelitian

Terpantaunya

insfrastruktur

tower komersil

Jumlah tower

yang di pantau/

jumlah tower

% 100

16

bidang

informasi dan

komunikasi

masyarakat yang ada x

100%

Terlaksananya

KIM dan

sosialisasi

masyarakat

Jumlah

KIM/jumlah

kecamatan

yang ada

x100%

% 100

Terlaksananya

Ketugasan

PPID

Jumlah PPID

/jumlah

kecamatan

yang ada

x100%

% 100

2.10

- 17

Program

fasilitasi

Peningkatan

SDM bidang

komunikasi dan

informasi

Persentase

SDM yang

memiliki

pengetahuan

dan

keterampilan

berbasis TI

Jumlah SDM

yang berbasis

TI dibagi

jumlah seluruh

SDM yang ada

x100%

% 70

2.10

- 18

Program

kerjasama

informasi

dengan mas

media

Persentase

peningkatan

sosialisasi

pembangunan

jumlah

sosialisasi

tahun n-1

dibagi jumlah

sosialisasi

tahun N x100%

% 70

Program

perencanaan

pembangunan

daerah

Dokumen

Rencana kerja

jumlah

dokumen dokumen 1

2.10-

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Nilai AKIP

(Akuntabilitas

Kinerja

Nilai Hasil

Evaluasi AKIP Angka 80

17

Perkantoran Instansi

Pemerintah)

2.10

- 2

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentase

pemenuhan

sarana dan

prasarana

aparatur

Jumlah sarpras

aparatur /

Jumlah sarpras

aparatur ideal

x100%

% 85

18

2.3 Rencana Anggaran

Pada tahun 2017 rencana anggaran sesuai dengan yang tercantum dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2017 adalah sebesar Rp. 14,787,733,700

(empat belas milyard tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga

ribu tujuh ratus rupiah ) , anggaran langsung sebesar 14.444.548.700 dan setelah

perubahan menjadi Rp. 14.787.733.700,- yang dialokasikan untuk belanja tidak

langsung sebesar Rp. 1.389.944.000 dan setelah perubahan menjadi Rp.

2.631.126.400

Tabel 2.5 Komposisi Rencana Anggaran Tahun 2017 Menurut Jenis Belanja

NO URAIAN ANGGARAN KET

1 Belanja Tidak Langsung Rp. 14.787.733.700,-

2 Belanja Langsung Rp. 2.631.126.400

-Belanja Pegawai Rp. 132.605.000,-

-Belanja Barang Dan Modal Rp. 7.853.974.300

-Belanja Modal Rp. 6.801.154.400

Rp. 16.744.860.100

Belanja tidak langsung digunakan untuk gaji pegawai sedangkan belanja langsung

digunakan untuk pelaksanaan program kegiatan utama dalam rangka mendukung

pencapaian sasaran dan program kegiatan rutin sebesarRp. 14.787.733.700,-

19

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Kode

Bidang

Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)

Formula

TARGET

Satu

an Target

Cap

aian

%

Capa

ian

Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Cakupan

pelayanan

angkutan

Jumlah

angkutan yang

dilayani dibagi

jumlah

angkutan yang

ada dikali 100

persen

% 100 100 100

2.10

- 15

Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan

Media Massa

Persentase

perluasan

infrastruktur

jaringan

Persentase

pengembangan

infrastruktur /

Jumlah seluruh

infrastruktur

x100%

% 70 68 97

Persentase

pembangunan

pusat data

(warehouse data)

Jumlah

warehaouse

data tahun n

dikurangi

jumlah ware

house data n-1

dibagi jumlah

ware house

data n-1

x100%

% 70 43 61

20

2.10

- 16

Program

pengkajian dan

penelitian

bidang

informasi dan

komunikasi

Terpantaunya

insfrastruktur tower

komersil

masyarakat

Jumlah tower

yang di pantau/

jumlah tower

yang ada x

100%

% 100 100 100

Terlaksananya KIM

dan sosialisasi

masyarakat

Jumlah

KIM/jumlah

kecamatan

yang ada

x100%

% 100 110

% 110

Terlaksananya

ketugasan PPID

Jumlah PPID

/jumlah

kecamatan

yang ada

x100%

% 100 100 100

2.10

- 17

Program

fasilitasi

Peningkatan

SDM bidang

komunikasi dan

informasi

Persentase SDM

yang memiliki

pengetahuan dan

keterampilan

berbasis TI

Jumlah SDM

yang berbasis

TI dibagi

jumlah seluruh

SDM yang ada

x100%

% 70 50 71

2.10

- 18

Program

kerjasama

informasi

dengan mas

media

Persentase

peningkatan

sosialisasi

pembangunan

jumlah

sosialisasi

tahun n-1

dibagi jumlah

sosialisasi

tahun N x100%

% 70 72 102

Program

perencanaan

pembangunan

daerah

Dokumen

Rencana kerja

jumlah

dokumen

doku

men 1 1 100

2.10- Program Nilai AKIP Nilai Hasil Angk 80 78 97

21

1 Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

(Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah)

Evaluasi AKIP a

2.10

- 2

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentase

pemenuhan sarana

dan prasarana

aparatur

Jumlah sarpras

aparatur /

Jumlah sarpras

aparatur ideal

x100%

% 85 90 105

22

B. Analisis Capaian Kinerja

Kode

Bidang

Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)

Formula

TARGET

Satu

an Target

Cap

aian

%

Capa

ian

Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Cakupan

pelayanan

angkutan

Jumlah

angkutan yang

dilayani dibagi

jumlah

angkutan yang

ada dikali 100

persen

% 100 100 100

2.10

- 15

Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan

Media Massa

Persentase

perluasan

infrastruktur

jaringan

Persentase

pengembangan

infrastruktur /

Jumlah seluruh

infrastruktur

x100%

% 70 68 97

Persentase

pembangunan

pusat data

(warehouse data)

Jumlah

warehaouse

data tahun n

dikurangi

jumlah ware

house data n-1

dibagi jumlah

ware house

data n-1

x100%

% 70 43 61

2.10

- 16

Program

pengkajian dan

penelitian

Terpantaunya

insfrastruktur tower

komersil

Jumlah tower

yang di pantau/

jumlah tower

% 100 100 100

23

bidang

informasi dan

komunikasi

masyarakat yang ada x

100%

Terlaksananya KIM

dan sosialisasi

masyarakat

Jumlah

KIM/jumlah

kecamatan

yang ada

x100%

% 100 110

% 110

Terlaksananya

ketugasan PPID

Jumlah PPID

/jumlah

kecamatan

yang ada

x100%

% 100 100 100

2.10

- 17

Program

fasilitasi

Peningkatan

SDM bidang

komunikasi dan

informasi

Persentase SDM

yang memiliki

pengetahuan dan

keterampilan

berbasis TI

Jumlah SDM

yang berbasis

TI dibagi

jumlah seluruh

SDM yang ada

x100%

% 70 50 71

2.10

- 18

Program

kerjasama

informasi

dengan mas

media

Persentase

peningkatan

sosialisasi

pembangunan

jumlah

sosialisasi

tahun n-1

dibagi jumlah

sosialisasi

tahun N x100%

% 70 72 102

Program

perencanaan

pembangunan

daerah

Dokumen

Rencana kerja

jumlah

dokumen

doku

men 1 1 100

2.10-

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Nilai AKIP

(Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah)

Nilai Hasil

Evaluasi AKIP

Angk

a 80 78 97

24

2.10

- 2

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentase

pemenuhan sarana

dan prasarana

aparatur

Jumlah sarpras

aparatur /

Jumlah sarpras

aparatur ideal

x100%

% 85 90 105

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai

dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

No IntervalNilaiRealis

asi

KriteriaPenilaianRealis

asi

Kode

1 91≤ SangatBaik

2 76≤ 90 Tinggi

3 66≤ 75 Sedang

4 51≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 SangatRendah

Hasil pengukuran kinerja program disimpulkan sebagian besar Sangat

Baik untuk realisasi indikator kinerjanya karena pencapaian terendah lebih dari

91%, ada satu program yang memiliki kinerja sedang dengan capaian 71%

yakni pada Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan

informasi DAN pada Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa DENGAN INDIKATOR Persentase pembangunan pusat data (warehouse

data) MEMILIKI Kriteria Penilaian Realisasi RENDAH.

C. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Alokasi Anggaran Program Indikator Kinerja Utama

Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran ini adalah sebesar

Rp. 26,811,462,250,- ( dua puluh enam milyar delapan ratus sebelas

juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah ) dan

dapat terealisasi sebesar Rp. 25,799,535,872,- ( Dua puluh lima milyar

tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu

25

delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) atau sebesar 96.23%.

Sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.011.926.378,-

(satu milyar sebelas juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga

ratus tujuh puluh delapan rupiah). Secara rinci anggaran tersebut

adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.20 Realisasi Alokasi Anggaran Indikator Kinerja Utama

NO PROGRAM ANGGARAN REALISASI % KET

1 Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan 250.415.000 247.425.100 98,81%

IKU 1

2 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

7.277.359.600 7.152.227.400 98,28%

3 Program fasilitasi

Peningkatan SDM bidang

komunikasi dan

informasi

89.847.000 89.777.000,00 99,92%

4 Program pengkajian dan

penelitian bidang

informasi dan

komunikasi

150.495.000 146.435.450 97,30%

IKU 2

5 Program kerjasama

informasi dengan mas

media

2.256.742.600 2.212.010.000 98,02%

14.787.733.70

0,00

14.446.864.544,

00 97,69%

Hasil pengukuran kinerja program disimpulkan Sangat Baik untuk realisasi

indikator kinerjanya karena pencapaian terendah 97,30% pada Program

pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi . Tabel berikut

menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan

Laporan Kinerja ini.

26

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

No IntervalNilaiRealis

asi

KriteriaPenilaianRealis

asi

Kode

1 91≤ SangatBaik

2 76≤ 90 Tinggi

3 66≤ 75 Sedang

4 51≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 SangatRendah

2. Realisasi Alokasi Anggaran Program Selain IKU Alokasi anggaran

selain program yang mendukung iku sebesar

Rp.4.760.594.500 terealisasi sebesar Rp. 4.596.709.594 atau 97%.

Adapun rincian capaian anggran sebagai berikut :

Tabel 3.21 Realisasi Alokasi Anggran Program Selain Pendukung IKU

NO PROGRAM ANGGARAN REALISASI % KET

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

674.873.000

591.377.193 87,63%

2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

4.085.721.500

4.005.332.401 98,03%

3 Program perencanaan

pembangunan daerah 2.280.000,00 2.280.000,00

100,00

%

27

3. Realisasi Alokasi Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

NO KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % KET

1 Pengendalian tower 250.415.000 247.425.100 98,81%

2 Pembinaan dan

Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informasi

651.410.000 636.200.000,00 97,67%

3 Pembinaan dan

Pengembangan Sumber

Daya Komunikasi dan

Informasi

2.373.800.000 2.344.827.000 98,78%

4 Pengkajian dan

pengembangan sistem

informasi

4.182.007.000 4.103.610.400 98,13%

5 Perencanaan dan

pengembangan kebijakan

komunikasi dan informasi

70.142.600 67.590.000 96,36%

6 Pelatihan SDM dalam

bidang komunikasi dan

informasi

89.847.000 89.777.000,00 99,92%

7 Pemberdayaan KID dan

PPID 53.465.000 50.658.850,00 94,75%

8 Pengembangan dan

Pemberdayaan Kelompok

Informasi Masyarakat

(KIM)

97.030.000 95.776.600,00 98,71%

9 Penyebarluasan informasi

pembangunan daerah

2.062.928.400,

00

2.030.865.000,0

0 98,45%

10 Penyebarluasan informasi

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

193.814.200,0

0 181.145.000,00 93,46%

11

Penyusunan dokumen

perencanaan SKPD 2.280.000,00 2.280.000,00

100,00

%

14.787.733.70

0,00

14.446.864.544,

00 97,69%

Hasil pengukuran kinerja program disimpulkan Sangat Baik untuk realisasi

indikator kinerjanya karena pencapaian terendah 93,46% pada kegiatan

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah . Tabel

berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan

28

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam

penyusunan Laporan Kinerja ini.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

No IntervalNilaiRealis

asi

KriteriaPenilaianRealis

asi

Kode

1 91≤ SangatBaik

2 76≤ 90 Tinggi

3 66≤ 75 Sedang

4 51≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 SangatRendah

Analisis Efisiensi

Dari data realisasi disbanding dengan anggaran yang tersedia pada setiap

program, capaian fisik masing-masing program telah mencapai 100 %.

Sementara dari sisi realisasi anggaran masing-masing program tidak sampai

100%, secara agregat realisasi penyerapan anggaran sebesar 97,69% atau

ada efisiensi sebesar 2,31% dari anggaran Rp 14.787.733.700, atau senilai

Rp 341.596.648,00 Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini:

NO PROGRAM ANGGARAN REALISASI % KET

1 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

250.415.000 247.425.100 98,81%

IKU 1

2 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

7.277.359.600 7.152.227.400 98,28%

3 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

89.847.000 89.777.000,00 99,92%

4 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

150.495.000 146.435.450 97,30%

IKU 2

5 Program kerjasama informasi dengan mas media

2.256.742.600 2.212.010.000 98,02%

14.787.733.700,00 14.446.864.544,00 97,69%

29

Capaian Indikator Kinerja Utama Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan

misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Pengukuran ini

merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada

kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan,

keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Strategi pencapaian visi dan misi yang

dilaporkan dalam Laporan Kinerja tahun 2017 ini adalah berdasarkan

kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Bantul.

Penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program, dan

kegiatan yang sesungguhnya dalam masa Januari sampai dengan Desember

2017. Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dan setelah diidentifikasi

ke berbagai komponen indikator, ditemukan bahwa kegiatan tahun 2017

sebagian besar meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu input, output dan

outcome.

Pengukuran indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan

akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi

kinerja dengan rumus sebagai berikut :

Hasil pengukuran kinerja disimpulkan baik untuk masing – masing indikator

kinerjanya. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip

dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai

dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

30

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No IntervalNilaiRealis

asi

KriteriaPenilaianRealis

asi

Kode

1 91≤ SangatBaik

2 76≤ 90 Tinggi

3 66≤ 75 Sedang

4 51≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 SangatRendah

3.1.1 Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bantul adalah :

1. Prosentase berkembangnya layanan Digital Government Service (DGS)

2. Index kualitas layanan informasi publik.

Indikator ini juga digunakan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja

Tahunan. Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengukur kinerja Dinas

komunikasi dan informatika :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis

teknologi sesuai standar. Formulasi pengukuran yang digunakan adalah Jumlah

OPD yang menerapkan DGS dibagi jumlah semua OPD kali 100%

2. Index kualitas layanan informasi public

Formulasi pengukuran yang digunakan adalah Nilai hasil survey Indeks

Kepuasan layanan komunikasi dan informasi public

Data perkembangan capaian indicator kinerja tahun 2017 adalah sebagai

berikut:

31

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No SasaranStrategis Indikator

Kinerja

Satuan Target

Tahunan

Realisasi

tahunan

Prosentase Keterangan

1 Meningkatnya

Penyelenggaraan

sistem informasi dan

komunikasi berbasis

teknologi sesuai

standar

Prosentase

berkembangny

a layanan

Digital

Government

Service (DGS)

% 70 70.33 100

2 Meningkatnya

indeks kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

Index kualitas

layanan

informasi

publik

angka 75 75.23 100.31

Dari data di atas dapat dilihat bahwa target pada tahun 2017 yaitu :

1. Prosentase berkembangnya layanan Digital Government Service (DGS)

Kabupaten Bantul sebesar 70% dapat terealisasi sebesar 70.33 %.

2. Index kualitas layanan informasi public dengan nilai indek 75 terealisasi

sebesar 75.23

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

NO PROGRAM- KEGIATAN

Meningkatnya Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi

sesuai standar

1 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pengendalian tower

2 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

32

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

3 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi

publik

4 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Pemberdayaan KID dan PPID

Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

5 Program kerjasama informasi dengan mas media

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

CapaianNilai akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah

6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Penyediaan Rapar-rapat, koordinasi dan konsultasi

7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

8 Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

Dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut dan dengan didukung

oleh aparatur yang mempunyai komitmen, kemampuan dan kompetensi teknis yang

memadai diharapkan dapat menekan terjadinya pelanggaran lalu lintas sehingga

dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menurunkan angka

kecelakaan lalu lintas dan pada akhirnya dapat meningkatkan keselamatan

lalu lintas.

3.1.2 Capaian Indikator Program Tahun 2017 adalah tahun kedua pelaksanaan

Rencana Strategik 2016 – 2021 Dinas komunikasi dan informatika .

33

Adapun realisasi capaian kinerja program yang tercantum dalam dokumen

tersebut meliputi :

Tabel . 3.5 Capaian Indikator Program Tahun 2017

Kode

Bidang

Urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)

Formula

TARGET

Satu

an Target

Cap

aian

%

Capa

ian

Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Cakupan

pelayanan

angkutan

Jumlah

angkutan yang

dilayani dibagi

jumlah

angkutan yang

ada dikali 100

persen

% 100 100 100

2.10

- 15

Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan

Media Massa

Persentase

perluasan

infrastruktur

jaringan

Persentase

pengembangan

infrastruktur /

Jumlah seluruh

infrastruktur

x100%

% 70 68 97

Persentase

pembangunan

pusat data

(warehouse data)

Jumlah

warehaouse

data tahun n

dikurangi

jumlah ware

house data n-1

dibagi jumlah

ware house

data n-1

x100%

% 70 43 61

34

2.10

- 16

Program

pengkajian dan

penelitian

bidang

informasi dan

komunikasi

Terpantaunya

insfrastruktur tower

komersil

masyarakat

Jumlah tower

yang di pantau/

jumlah tower

yang ada x

100%

% 100 100 100

Terlaksananya KIM

dan sosialisasi

masyarakat

Jumlah

KIM/jumlah

kecamatan

yang ada

x100%

% 100 110

% 110

Terlaksananya

ketugasan PPID

Jumlah PPID

/jumlah

kecamatan

yang ada

x100%

% 100 100 100

2.10

- 17

Program

fasilitasi

Peningkatan

SDM bidang

komunikasi dan

informasi

Persentase SDM

yang memiliki

pengetahuan dan

keterampilan

berbasis TI

Jumlah SDM

yang berbasis

TI dibagi

jumlah seluruh

SDM yang ada

x100%

% 70 50 71

2.10

- 18

Program

kerjasama

informasi

dengan mas

media

Persentase

peningkatan

sosialisasi

pembangunan

jumlah

sosialisasi

tahun n-1

dibagi jumlah

sosialisasi

tahun N x100%

% 70 72 102

Program

perencanaan

pembangunan

daerah

Dokumen

Rencana kerja

jumlah

dokumen

doku

men 1 1 100

2.10- Program Nilai AKIP Nilai Hasil Angk 80 78 97

35

1 Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

(Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah)

Evaluasi AKIP a

2.10

- 2

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentase

pemenuhan sarana

dan prasarana

aparatur

Jumlah sarpras

aparatur /

Jumlah sarpras

aparatur ideal

x100%

% 85 90 105

36

3.1.2.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah

Tujuan ditetapkannya indicator kinerja ini adalah untuk mengetahui kinerja

dinas dalam akuntabilitas kinerja instansi daerah. Formulasi yang digunakan adalah

angka akuntabilitas kinerja istansi yang dinilai oleh Inspektorat Kabupaten

Bantul.Untuk tahun 2017 target yang ditetapkan adalah 81 dan dapat terealisasi

sebesar 78.

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Dinas komunikasi dan informatika Kab. Bantul Tahun 2017

No

Indikator

Tahun

RealisasiKinerjaTahun2017

Realisasi

Tahun2016

Target

RPJMD

2016-

2021

Realisasi

Terhadap

RPJMD

2016-

2021

Target

Realisasi

%Capaian

1

Nilai

Akuntabilitas

KinerjaInsta

nsi

Pemerintah

2017

81

78

98.9

-

89

91.01%

37

BAB IV

PENUTUP

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

sebagai instansi teknis sector Komunikasi Dan Informatikaberusaha untuk

memaksimalkan sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia, sarana

dan prasarana maupun anggaran yang telah di tetapkan untuk pelaksanaan

program dan kegiatan serta berusaha untuk memanfaatkan sumber daya

tersebut dengan efekti dan efisien. Meskipun demikian Dinas Komunikasi dan

Informatika berusaha untuk bertanggungjawab memcapai visi dan misi

yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis diperoleh gambaran mengenai

pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bantul yang pada umumnya kondusif dan berjalan lancar sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Dilihat dari manajemen daerah, sebagai salah satu

perwujudan otonomi daerah telah menunjukkan peningkatan kemampuan yang

cukup berarti, salah satunya dengan melibatkan seluruh komponen baik

pemerintah maupun peran swasta dan masyarakat baik dalam perencanaan

partisipasif maupun dari sisi pengisian pelaksanaan pembangunan dalam

pencapaian sasaran tujuan otonomi daerah secara khusus dan tujuan

negara pada umumnya dimana hakekatnya yaitu untuk menyelenggarakan

kesejahteraan rakyat (Welfare State).

Proses pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 secara

keseluruhan dapat berjalan lancar serta menunjukan keberhasilan yang berarti,

tercermin dari : 4. Meningkatnya penerimaan RETRIBUASI MENARA

4.2 Permasalahan dan Strategi Pemecahan

Masalah Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada tahun 2017

tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi sejak terbentuknya Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul baik yang datang dari lingkungan

internal maupun eksternal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan

langkah-

38

langkah dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan secara cermat,

partisipatif, dengan menempuh berbagai cara disesuaikan menurut urgensi

dan prioritas Masalah di lapangan. Beberapa permasalahan yang dihadapi

adalah :

1. Terbatasnya jumlah SDM berbasis IT yang menangani pengelolaan

jaringan, hardware dan software aplikasi di Organisasi Perangkat Daerah

dan di desa.

2. Pembangunan infrastruktur jaringan membutuhkan biaya yang besar,

tetapi alokasi dananya belum memadai.

3. Gangguan yang disebabkan oleh pengaruh cuaca extrim menimbulkan

kerusakan jaringan dan gelombang frekuensi tidak stabil.

Pemecahan masalah :

1. Pemberdayaan SDM yang ada secara optimal dan perekrutan Pegawai

Harian Lepas yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Pembangunan infrastruktur diprioritaskan sesuai kemampuan anggaran

Pemerintah Daerah.

3. Dilakukan pencadangan server sebagai antisipasi jika ada gangguan

cuaca/ iklim.

SAMPUL RENSTRA17.pdfLKJKominfo2018 - Copy - Copy.pdfLKJKominfo2018.pdf