i LAPORAN KINERJA 2018 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas kehendak-Nya laporan ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban yang memuat gambaran keberhasilan maupun kendala dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan tugas dan fungsinya pada tahun 2018. Selain itu, laporan akuntabilitas ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya good governance di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu. Kinerja tersebut diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah menjadi kontrak dalam Perjanjian Kinerja dan Penetapan Kinerja tahun 2018. Kami menyadari dalam pembuatan laporan ini masih akan dijumpai sejumlah kekurangan, untuk itu masukan dari para pembaca sangat kami harapkan guna untuk menyempurnakan laporan selanjutnya. kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini da pat digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat yang diberikan oleh Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu. Demikian laporan ini kami buat, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu kami dalam menyelesaikan laporan ini. Putussibau, 21 Februari 2019 Kepala Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu, NUSANTARA GAWAT, S.Sos, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19620221 198603 1 007
44
Embed
LAPORAN KINERJA 2018disciptakarya.kapuashulukab.go.id/uploads/LAPORAN KINERJA.pdf · RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penataan Ruang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
LAPORAN KINERJA 2018
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas kehendak-Nya
laporan ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penataan Ruang dan Cipta
Karya Kabupaten Kapuas Hulu disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban yang memuat gambaran
keberhasilan maupun kendala dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas
Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan tugas dan fungsinya
pada tahun 2018. Selain itu, laporan akuntabilitas ini juga berperan sebagai alat kendali dan
penilai kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi
terwujudnya good governance di lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
Kabupaten Kapuas Hulu. Kinerja tersebut diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama
sebagaimana telah menjadi kontrak dalam Perjanjian Kinerja dan Penetapan Kinerja tahun
2018.
Kami menyadari dalam pembuatan laporan ini masih akan dijumpai sejumlah kekurangan,
untuk itu masukan dari para pembaca sangat kami harapkan guna untuk menyempurnakan
laporan selanjutnya. kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini da pat digunakan sebagai
tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat yang diberikan oleh
Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.
Demikian laporan ini kami buat, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
sudah membantu kami dalam menyelesaikan laporan ini.
Putussibau, 21 Februari 2019
Kepala Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu,
NUSANTARA GAWAT, S.Sos, MM.
Pembina Utama Muda NIP. 19620221 198603 1 007
ii
LAPORAN KINERJA 2018
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penataan Ruang dan Cipta
Karya Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018, merupakan bentuk dari perwujudan terlaksananya
tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu yang
mendukung terwujudnya good governance berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu berada pada misi yang ketiga
pada Visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, yang mana Misi tersebut adalah
“Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian
Lingkungan” dengan visi “MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA
SAING DAN HARMONIS” tujuannya adalah tujuan kelima yaitu “Terwujudnya Infrastruktur
dasar yang berkualitas dan berorientasi lingkungan” dengan sasarannya adalah
“Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar”
Disamping capaian kinerja, realisasi anggaran Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp 84.865.394.129,- atau
97,563% dari Pagu anggaran sebesar Rp 87.013.973.875,-. Hasil capaian kinerja Dinas
Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 tersebut akan dijadikan
sumber informasi dan referensi serta media evaluasi yang efektif, yang berfungsi sebagai alat
kendali kinerja seluruh jajaran aparatur Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten
Kapuas Hulu, bagi upaya perbaikan dan optimalisasi kinerja Dinas Penataan Ruang dan Cipta
Karya Kabupaten Kapuas Hulu, yang selanjutnya dapat mendukung cita-cita nasional dalam
rangka mewujudkan agenda reformasi birokrasi khususnya di lingkungan Dinas Penataan
Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu pada Rencana Pemerintah Jangka Menengah
Daerah (RPMJD) tahun 2016 – 2021.
iii
LAPORAN KINERJA 2018
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR....................................................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................................ ii
DAFTAR ISI .................................................................................................................................. iii
DAFTAR TABEL ........................................................................................................................... iv
BAB 1 PENDAHULUAN .............................................................................................................. 2
A. GAMBARAN UMUM ..................................................................................................... 2
4. Sumber Daya Aparatur................................................................................................13
BAB II PERENCANAAN KINERJA .............................................................................................16
A. RENSTRA ......................................................................................................................16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..........................................................................................20
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .............................................................................20
B. REALISASI ANGGARAN .............................................................................................37
BAB IV PENUTUP ........................................................................................................................40
iv
LAPORAN KINERJA 2018
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Jumlah PNS Pada Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu
Berdasarkan Eselon Kondisi 31 Desember 2018............................................................13
Tabel 1.2 Sumber Daya Keuangan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas
Hulu Tahun Anggaran 2018 ..........................................................................................13
Tabel 1.3 Data kendaraan penunjang dalam pelaksanaan tugas. .......................................................14 Tabel 1.4 Data Pendukung dan Perlengkapan Kantor. .....................................................................14
Tabel 1.5 Permasalahan Utama .......................................................................................................15 Tabel 2.1 perjanjian kinerja 2018 dinas penataan ruang dan cipta karya kabupaten kapuas hulu ......18
Tabel 3.9 realisasi pencapaian sasaran dibandingkan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya ................27 Tabel 3.10 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).....................................................27 Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatnya infrastuktur jalan pedesaan dan
lingkungan ....................................................................................................................30 Tabel 3.12 realisasi pencapaian sasaran dibandingkan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya ..............30
Tabel 3.13 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).....................................................31
Tabel 3.14 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 4 Meningkatnya kualitas penataan ruang ..............32 Tabel 3.15 realisasi pencapaian sasaran dibandingkan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya ..............32
Tabel 3.16 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 4 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).....................................................33
Tabel 3.17 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 5 Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan
lingkungan ....................................................................................................................35
Tabel 3.18 realisasi pencapaian sasaran dibandingkan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya ..............35 Tabel 3.19 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 4 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).....................................................35 Tabel 3.20 Belanja tak langsung ......................................................................................................37
Tabel 3.21 Perbandingan capaian kinerja dengan realisasi anggaran ................................................37 Tabel 3.22 Realisasi anggaran Tahun 2018 ......................................................................................38
2
LAPORAN KINERJA 2018
BAB 1 PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
1. Pendahuluan
Berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
merupakan instrument pertanggung-jawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah
awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP merupakan hasil
integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di
dalam suatu Instansi Pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di
lingkungan masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam
LAKIP ini dilaporkan berbagai hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang telah
disusun dan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja), dimana kegiatan-kegiatan
tersebut merupakan hasil penelitian dan pengamatan kondisi nyata yang terdapat di
masyarakat, yang didukung oleh data-data dari evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.
Untuk dapat menghasilkan outcome kegiatan yang berkualitas dan memiliki nilai
manfaat yang luas, maka dibutuhkan proses penyusunan program-program kegiatan
secara terstruktur dan dengan kajian yang mendalam, sehingga berbagai permasalahan
yang terjadi dimasyarakat saat ini dan yang akan datang dapat tertanggulangi secara
penuh dan optimal berdasarkan asas keadilan dan pemerataan hasil pembangunan.
Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
Kabupaten Kapuas Hulu. Dinas Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya mempunyai
tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang sub urusan penataan ruang, bangunan gedung, penataan bangunan gedung dan
lingkungan, permukiman, air limbah, persampahan, dan air minum yang menjadi
kewenangan Daerah. Dalam pelaksanaan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretariat
Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas.
3
LAPORAN KINERJA 2018
2. Susunan Organisasi
Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris
Daerah Susunan Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat ;
c. Bidang Tata Ruang dan Bangunan Gedung;
d. Bidang Penyehatan Lingkungan;
e. Bidang Jalan Desa dan Jalan Lingkungan;
f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Tupoksi
Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan fungsi :
1) Perumusan teknis di bidang penataan ruang, bangunan gedung, penataan bangunan
gedung dan lingkungan, permukiman, air limbah, persampahan, air minum;
2) Pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang di bidang penataan ruang, bangunan
gedung, penataan bangunan gedung dan lingkungan, permukiman, air limbah,
persampahan, air minum;
3) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan
dengan bidang tugasnya;
4) Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
5) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai
susunan organisasi yang terdiri dari :
1. Kepala Dinas
a. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis
Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya sesuai dengan kewenangan di bidang
penataan ruang, bangunan gedung, penataan bangunan gedung dan lingkungan,
permukiman, air limbah, persampahan, air minum.
b. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas melaksanakan fungsi :
1) Penetapan rencana strategis Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya;
2) Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
dengan instansi lainnya;
4
LAPORAN KINERJA 2018
3) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang penataan ruang,
bangunan gedung, penataan bangunan gedung dan lingkungan, permukiman,
air limbah, persampahan, air minum;
4) Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai
dengan rencana operasional dan kebijakan yang ditetapkan;
5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang
penataan ruang, bangunan gedung, penataan bangunan gedung dan
lingkungan, permukiman, air limbah, persampahan, air minum;
6) Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya secara periodik;
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Sekretariat
a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada di bawah serta
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
b. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan
6) Pelaksanaan kerja sama dengan satuan organisasi lain dalam kegiatan
penerbitan pemanfaatan ruang;
7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi
Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang;
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan
Bangunan Gedung sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Penyehatan Lingkungan
a. Bidang Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.
b. Bidang Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam penyusunan rencana teknis, pelaksanaan pembangunan air bersih, air
limbah, pertamanan dan pengembangan dan pengelolaan system persampahan;
c. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penyehatan Lingkungan melaksanakan
fungsi :
1) Penyusunan rencana operasional Bidang Penyehatan Lingkungan;
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang
Penyehatan Lingkungan;
3) Pengelolaan dan pengembangan air bersih dan air limbah domestik;
4) Pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan dan pertamanan;
5) Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi-Seksi pada Bidang Penyehatan
Lingkungan secara periodik;
6) Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan perkembangan pelaksanaan
tugas Bidang Penyehatan Lingkungan secara periodik; dan
9
LAPORAN KINERJA 2018
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya;
d. Bidang Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
2) Seksi Air Bersih dan Air Limbah; dan
3) Seksi Pertamanan.
e. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan.
f. Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Bidang
Penyehatan Lingkungan dalam penyusunan rencana teknis dan pengendalian
pembangunan air bersih dan air limbah, dan pertamanan.
Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perencanaan dan Pengendalian
melaksanakan fungsi :
1) Penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
2) Penyiapan bahan dan petunjuk pelaksanaan dalam perencanaan dan
pengendalian penyehatan lingkungan;
3) Pelaksanaan penyusunan rencana teknis bangunan air bersih, air limbah, dan
pertamanan;
4) Pelaksanaan pengendalian teknis pembangunan air bersih, air limbah, dan
pertamanan;
5) Pelaksanaan pengawasan teknis perencanaan bangunan air bersih, air
limbah, dan pertamanan.
6) Pematauan dan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi
Perencanaan dan Pengendalian; dan
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyehatan
Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
g. Seksi Air Bersih dan Air Limbah mempunyai tugas membantu Bidang Penyehatan
Lingkungan dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas air bersih dan air
limbah.
Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Air Bersih dan Air Limbah melaksanakan
fungsi :
1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Air Limbah dan Air bersih;
2) Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan air
bersih dan air limbah;
3) Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan air bersih dan ail limbah;
4) Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan air
bersih dan air limbah;
10
LAPORAN KINERJA 2018
5) Pembinaan pemanfaatan bangunan air bersih dan air limbah;
6) Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Air
Bersih dan Air Limbah; dan
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyehatan
Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.
h. Seksi Pertamanan mempunyai tugas membantu Bidang Penyehatan Lingkungan
dalam pengelolaan pertamanan dan pengembangan system persampahan.
Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pertamanan melaksanakan fungsi :
1) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pertamanan;
2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan
pertamanan dan pengembangan sistem persampahan;
3) Pemeliharaan lokasi taman dan sarana pendukung keindahan kota;
4) Pengadaan dan pemeliharaan sarana penunjang kegiatan pengelolaan
pertamanan;
5) Pelaksanaan pembersihan jalan dan saluran drainase;
6) Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah
Kabupaten;
7) Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi
Pertamanan; dan
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyehatan
Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Jalan Desa dan Jalan Lingkungan
a. Bidang Jalan Desa dan Jalan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
beradadi bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
b. Bidang Jalan Desa dan jalan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam penyusunan rencana teknis, pelaksanaan jalan desa dan jalan
lingkungan serta pengendaliannya.
c. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang jalan Desa dan Jalan Lingkungan
melaksanakan fungsi :
1) Penyusunan rencana operasional Bidang Jalan Desa dan Jalan Lingkungan;
2) Peyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang Jalan Desa
dan Jalan Lingkungan;
3) Penyusunan rencana teknis pembangunan jalan desa dan jalan lingkungan;
4) Pelaksanaan pembangunan jalan desa dan jalan lingkungan;
5) Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi-Seksi pada Bidang jalan Desa dan
Jalan lingkungan secara periodik;
11
LAPORAN KINERJA 2018
6) Pemantauan, pengevaluasian , dan pelaporan perkembangan pelaksanaan
tugas Bidang jalan Desa dan Jalan Lingkungan secara periodik;
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
d. Bidang Jalan Desa dan jalan Lingkungan terdiri dari :
1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
2) Seksi Jalan Lingkungan; dan
3) Seksi Jalan dan Jembatan Pedesaan.
e. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jalan Desa dan Jalan
Lingkungan.
f. Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Bidang Jalan
Desa dan Jalan Lingkungan dalam penyusunan rencana teknis dan pengendalian
pembangunan jalan lingkungan, jalan pedesaan dan jembatan pedesaan.
Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perencanaan dan Pengendalian
melaksanakan fungsi :
1) Penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam perencanaan dan
pengendalian bangunan jalan lingkungan, jalan pedesaan dan jembatan
pedesaan;
3) Pelaksanaan penyusunan rencana teknis bangunan jalan lingkungan, jalan
pedesaan dan jembatan pedesaan;
4) Pelaksanaan pengendalian teknis perencanaan bangunan jalan lingkungan,
jalan pedesaan dan jembatan pedesaan;
5) Pelaksanaan pengawasan teknis perencanaan bangunan jalan lingkungan,
jalan pedesaan dan jembatan pedesaan;
6) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi
Perencanaan dan Pengendalian; dan
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan Desa dan
Jalan Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
g. Seksi Jalan Lingkungan mempunyai tugas membantu Bidang Jalan Desa dan
Jalan Lingkungan dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan.
Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Jalan Lingkungan melaksanakan fungsi
sebagai berikut :
1) Penyusunan rencana kerja Seksi jalan Lingkungan;
2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan jalan
lingkungan;
12
LAPORAN KINERJA 2018
3) Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan;
4) Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan
jalan lingkungan;
5) Pembinaan pemanfaatan bangunan jalan lingkungan;
6) Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Jalan
Lingkungan; dan
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan Desa dan
Jalan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.
h. Seksi Jalan dan Jembatan Pedesaan mempunyai tugas membantu Bidang Jalan
Desa dan Jalan Lingkungan dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan dan
jembatan pedesaan.
Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Jalan dan Jembatan Pedesaan
melaksanakan fungsi :
1) Penyusunan rencana kerja seksi jalan dan jembatan pedesaan;
2) Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan jalan dan
jembatan pedesaan;
3) Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan;
4) Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan
jalan dan jembatan pedesaan;
5) Pembinaan pemanfaatan bangunan jalan dan jembatan pedesaan;
6) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Jalan
dan Jembatan Pedesaan; dan
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan Desa dan
Jalan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Kegiatan (UPT)
a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
b. UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.
c. Pembentukan UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai kebutuhan
dan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional
yang terdiri dari dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
b. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus
sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.
13
LAPORAN KINERJA 2018
4. Sumber Daya Aparatur
Jumlah PNS yang ada pada Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas
hulu kondisi 31 Desember 2018 sebanyak 55 orang. dari 55 orang PNS Dinas Penataan
Ruang dan Cipta karya , 21 orang tingkat pendidikan SLTA, 1 orang tingkat pendidikan D-
II, 13 orang tingkat pendidikannya D-III, 3 orang tingkat pendidikanya D-IV, 10 orang
tingkat pendidikannya S-1 dan 8 orang tingkat pendidikannya S-2. Berikut rekapitulasi
jumah PNS Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya berdasarkan Jenis Kelamin, eselon,
dan Jenis Jabatan
Tabel 1.1 Jumlah PNS Pada Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu
Berdasarkan Eselon Kondisi 31 Desember 2018
ESELON TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH SLTA D-II D-III D-IV S-1 S-2
II
1 1
III
1 3 4
IV 1 1 3 2 3 3 13
NO ESELON 20 10 1 6 1 37
JUMLAH 21 1 13 3 10 8 55
5. Sumber Daya Keuangan
Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan
kegiatan rutin guna memperlancar proses kegiatan terdapat dana yang bersumber dari
APBD dan APBN tahun anggaran 2017. Berikut Program penggunaan dana pada Dinas
Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017.
Tabel 1.2 Sumber Daya Keuangan Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 No Uraian Anggaran 2017
a. Belanja Tidak Langsung Rp 4.784.176.000,00
1 belanja pegawai Rp 4.784.176.000,00
b. Belanja Langsung Rp 87.013.973.875,00
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 5.650.787.300,00
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 1.283.063.000,00
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 416.542.000,00
4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 648.550.500,00
5 Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah
Rp 14.414.567.275,00
6 Pembangunan Gedung Kantor dan Fasilitas Umum Rp 10.308.562.200,00
7 Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan
Rp 52.608.786.600,00
8 Pengelolaan Pertamanan dan Kebersihan Kota Rp 1.683.115.000,00
Jumlah Belanja (a + b) Rp 91,798,149,875.00
14
LAPORAN KINERJA 2018
6. Sarana dan Prasarana
Tabel 1.3 Data kendaraan penunjang dalam pelaksanaan tugas.
No
Jenis Kendaraan
Jumlah
1. Kendaraan Roda Dua 46 Unit
2. Kendaraan Roda Empat 6 Unit
3. Backhoe Loader 1 Unit
4. Kendaraan Roda Tiga 3 Unit
5. Kendaraan Roda Enam 7 Unit
6. Kendaraan Angkutan Air 1 Unit
Total 59 Unit
Tabel 1.4 Data Pendukung dan Perlengkapan Kantor.
No Nama Barang Jumlah
1. Mesin Ketik 3 Unit
2. Mesin Jilid Kertas 2 Unit
3. Mesin Pemotong Kertas 1 Unit
4. Almari 2 Unit
5. Komputer / PC 44 Unit
6. Note Book 68 Unit
7. UPS/Stabilizer 34 Unit
8. Printer 87 Unit
9. Meja 125 Unit
10. Kursi Plastik 33 Buah
11. Kursi Kerja 206 Buah
12. Kursi Lipat 200 Buah
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)
Dengan telah diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan, maka isu-isu strategis baik yang bersifat internal maupun eksternal saat ini
berkembang maupun isu-isu yang kemungkinan besar dalam kurun 5 (lima) tahun
kedepan dapat diketahui, sebagai berikut :
15
LAPORAN KINERJA 2018
Tabel 1.5 Permasalahan Utama
NO ISU UTAMA PERMASALAHAN SARAN/REKOMENDASI
1 Tumpang Tindih
program dan
Kegiatan
Seringnya tumpang tindih program antara Desa, kecamatan dan Dinas penataan Ruang dan Cipta Karya kabupaten Kapuas Hulu dalam hal pembanguan baik di bidang jalan Desa dan Jalan Lingkungan , bidang penyehatan lingkungan maupun bidang bangunan gedung dan tata ruang.
Adanya Kerja sama dan singkronisasi kegiatan dengan pihak desa, kecamatan terkait dengan penyusunan program pembangunan di tingkat Desa
2 Ijin Galian C Masih terbatasnya perusahaan (kontraktor) yang memiliki ijin Galian C mengakibatkan tertundanya pembangunan, dan tidak semua wilayah memiliki ijin galian C, sehigga untuk tempat-tempat yang tidak memiliki galian C harus didatangkan material dari tempat lain dengan konskuensi dana dan waktu .
Setiap lokasi yang memiliki galian C segera mengurus ijin galian C
3 Kondisi Alam Kondisi alam di Kabupaten Kapuas Hulu yang kurang mendukung seperti banjir dan permukaan tanah yang tidak stabil merupakan ancaman yang selalu ada dan terus menerus merusak hasil-hasil pembangunan.
Arah pembangunan harus menyesuaikan kondisi alam, sehingga pada saat perencanaan harus melakukan survey terlebih dahulu
4 Status Kawasan Status Kawasan juga merupakan masalah utama untuk membangun desa-desa yang terisolir, yang masuk dalam wilayah TNDS dan TNBK sehingga banyak pembanguan yang ditunda bahkan dibatalkan karena harus melalui persetujuan dari Kementrian
Koordinasi dengan kemetrian, agar lokasi tersebut bisa dibangun
5 Luas Wilayah Luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu juga menjadi kendala, sehigga pembanguan tidak berfokus pada satu tempat dan terbatasnya anggaran yang tersedia.
Mengusulkan Dana kepada pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi
16
LAPORAN KINERJA 2018
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. RENSTRA
Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu berada pada
misi yang ketiga pada Visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, yang mana Misi
tersebut adalah “Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan
Kelestarian Lingkungan” dengan visi “MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH
SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS” tujuannya adalah tujuan kelima
yaitu “Terwujudnya Infrastruktur dasar yang berkualitas dan berorientasi
lingkungan” dengan sasarannya adalah “Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar”
Untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut Dinas Penataan Ruang
dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu memiliki program dan kegiatan. Program dan
kegiatan tersebut merupakan tolak ukur untuk mencapai target kinerja Bupati dan Wakil
Bupati selama 5 (Lima) tahun. Program dan Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pengembagan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah
2. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan
Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini
merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya
lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil.
Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan lebih jelas bagi organisasi mengenai arah
yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa yang akan datang.
Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari
perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik. Adapun tujuan strategis tersebut adalah
sebagai berikut :
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,Tranparan dan
Melayani
2. Terwujudnya Infrastruktur Dasar Keciptakaryaan yang Berkualitas
3. Terwujudnya Tertib Penyelenggaraan Penataan Ruang dan penataan
bangunan gedung.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai
secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam
proses perencanaan strategi Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas
Hulu.
17
LAPORAN KINERJA 2018
Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, berorientasi pada hasil dan
dapat dicapai pada priode tertentu. Sasaran Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun periode 2016 - 2021 juga disertai dengan
indikator kinerja sasaran yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran
strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan atau
tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan
dalam mencapai visi dan misi organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas
Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan, sasaran dan
kebijakan sebagi berikut :
1. Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga Dinas Penataan Ruang Dan Cipta
Karya
2. Meningkatnya Pelayanan Air bersih yang berkualitas
3. Meningkatnya infrastuktur jalan pedesaan dan lingkungan
4. Meningkatnya kualitas penataan ruang
5. Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
Kabupaten Kapuas Hulu
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target
2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,Tranparan dan Melayani
Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
Predikat SAKIP C B BB BB BB
2
Terwujudnya Infrastruktur Dasar Keciptakaryaan yang Berkualitas
Meningkatnya Pelayanan Air bersih yang berkualitas
Persentase Penduduk terlayani air bersih dengan sistem perpipaan dan Non Perpipaan
55,38% 80% 90% 95% 100%
Persentase penduduk Bersanitasi layak ( IPAL Komunal, MCK,MCK Plus)
36,52% 69% 90% 95% 100%
Meningkatnya infrastuktur jalan pedesaan dan lingkungan
Persentase jalan desa dalam kondisi mantap
39,95% 58% 60% 62% 64%
18
LAPORAN KINERJA 2018
3
Terwujudnya Tertib Penyelenggaraan Penataan Ruang dan penataan bangunan gedung
Meningkatnya kualitas penataan ruang
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang
NA NA NA 2% 6%
Persentase pemenuhan RTH
NA NA 7% 9% 12%
Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan
Rasio Bangunan Ber- IMB
6,06% 12,10
% 16,06% 21,06% 26,06%
B. PERJANJIAN KINERJA
Pada tahun 2018 Kepala Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas
Hulu mempunyai perjanjian kinerja terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
untuk mencapai sasaran – sasaran strategis, Perjanjian tersebut tidak terlepas dari
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten
Kapuas Hulu.
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja 2018
Dinas Penataan Ruang Dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu
No Sasaran Indikator Target
1 2 3 4
1
Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
1 Predikat SAKIP B
2 Meningkatnya Pelayanan Air bersih yang berkualitas
1 persentase penduduk yang terlayani air bersih
80%
2
Persentase Penduduk Bersanitasi Layak (IPAL Komunal, MCK dan MCK Plus)
69%
3 Meningkatnya infrastuktur jalan pedesaan dan lingkungan
1 Persentase Panjang jalan dan jembatan pedesaan dalam Kondisi Baik
58%
4 Meningkatnya kualitas penataan ruang
1 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang
NA
2 Persentase pemenuhan RTH NA
5 Meningkatnya kualitas penataan ruang
1 Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan
12,10%
19
LAPORAN KINERJA 2018
NO Program Anggaran Ket
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp 5.650.787.300,00 DAU
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp 1.283.063.000,00 DAU
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp 416.542.000,00 DAU
4
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 648.550.500,00 DAU
5 Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah
Rp 14.414.567.275,00 DAU/DAK
7 Pembangunan Gedung Kantor dan Fasilitas Umum
Rp 10.308.562.200,00 DAU
8 Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan
Rp 52.608.786.600,00 DAU/DAK
9 Pengelolaan Pertamanan dan Kebersihan Kota
Rp 1.683.115.000,00 DAU
20
LAPORAN KINERJA 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi
sebagai berikut :
- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan
rumus:
Realisasi
Capaian indikator kinerja = x 100 % Rencana
- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level
sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara
sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan
rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu,
untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator
outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan
sasaran yang diinginkan.
21
LAPORAN KINERJA 2018
Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan
ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimateoutcomes) serta
disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Namun
demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem
dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya
menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut
terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.
Nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai
berikut :
a. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
b. 70 X < 85 : Berhasil
c. 55 X < 70 : Cukup Berhasil
d. < 55 : Tidak Berhasil
Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang
diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi
instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian
sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja
berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indiokator hasil
(outcomes). Sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas
pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran,
mengingat sistem pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kapuas Hulu belum sepenuhnya terbangun.
Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan
tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran
kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).
Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level
sasaran Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu tahun
2018 per sasaran strategis adalah sebagai berikut:
22
LAPORAN KINERJA 2018
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 3 4
1 Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
Predikat SAKIP B B 100%
2 Meningkatnya Pelayanan Air bersih yang berkualitas
Persentase Penduduk terlayani air bersih dengan sistem perpipaan dan Non Perpipaan
80% 81,89% 102,36%
Persentase penduduk Bersanitasi layak ( IPAL Komunal, MCK,MCK Plus)
69% 48,31% 70,01%
3 Meningkatnya infrastuktur jalan pedesaan dan lingkungan
Persentase jalan desa dalam kondisi mantap
58% 52,6% 90,69%
4 Meningkatnya kualitas penataan ruang
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang
NA NA NA
Persentase pemenuhan RTH
NA NA NA
5 Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan
Rasio Bangunan Ber- IMB
12,10% 7,74% 63,97%
Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan
informasi kinerja Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu
pada beberapa table di bawah ini :
Tabel 3.2 Pencapaian IKU
No Capaian Kinerja Jumlah
IKU
Persentase
1 sangat berhasil 2 50%
2 Berhasil - 0%
3 cukup berhasil 1 25%
4 tidak berhasil 1 25%
23
LAPORAN KINERJA 2018
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran
No Capaian Kinerja Jumlah
Sasaran
Persentase
1 sangat berhasil 3 60%
2 Berhasil - 0%
3 cukup berhasil 1 20%
4 tidak berhasil 1 20%
Persentase pencapaian Kinerja sasaran Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 dapat dilihat pada diagram di bawah ini :
Dari 5 (Lima) sasaran Dinas Penataan ruang dan Cipta Karya kabupaen Kapuas
Hulu 3 (Tiga) sasaran Sangat Berhasil, 1 (satu) sasaran Cukup Berhasil, dan 1
(satu) sasaran Tidak Berhasil. 3(tiga) sasaran Yang Sangat Berhasil Adalah
Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga perencanaan pembangunan,
Meningkatnya Pelayanan Air bersih yang berkualitas, dan Meningkatnya
infrastuktur jalan pedesaan dan lingkungan. 1 (satu) Sasaran yang cukup berhasil
adalah Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan. sedangkan
1(satu) sasaran yang tidak berhasil adalah Meningkatnya kualitas penataan
ruang.
1. Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga
Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
Sasaran “ Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga Dinas Penataan
Ruang dan Cipta Karya ” dengan tujuan Terwujudnya Tata Kelola
60%
0%
20%
20%
PERSENTASE PENCAPAIAN KINERJA SASARAN
1 sangat berhasil
2 Berhasil
3 cukup berhasil
4 tidak berhasil
24
LAPORAN KINERJA 2018
Pemerintahan yang Baik,Tranparan dan Melayani. Sasaran tersebut diukur
dengan menggunakan indikator Predikat SAKIP Dinas Penataan Ruang dan
Cipta Karya Kab. Kapuas Hulu . Tahun 2018 Predikat SAKIP Dinas Penataan
Ruang dan Cipta Karya kabupaten Kapuas Hulu adalah B. Predikat B tersebut
Berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Tahun
2018 targetnya adala B. namun demikian walaupun sudah mendapatkan nilai
B, masih banyak kekuarangan diantarnya adalah dari sisi perencanaan,
dimana perencanaan dilakukankan tahun berjalan, seharusnya perencanaan
dilaksanakan tahun sebelumnya. Selain itu dokumen SAKIP belum di up load
di Website. Beranjak dari permasalan tersebut untuk tahun 2019 perencanaan
harus dimulai tahun 2018 dan Dokumen SAKIP harus di up load di Website.
Kinerja sasaran “Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga Dinas
Penataan Ruang dan Cipta Karya” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja
sebagai berikut :
Tabel 3.5 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1
Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga perencanaan pembangunan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6
1
Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga Dinas Penataan Ruang dan CIpta karya
Predikat SAKIP
B B 100%
Capaian sasaran Sangat Berhasil ( 100%)
Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya
No Indikator Kinerja 2016 2017 2018
T R % T R % T R %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Predikat SAKIP C C 100% C C 100% B B 100%
Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
No Indikator Kinerja
Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
2018
Tingkat
Kemajuan
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya
Predikat SAKIP
B B
25
LAPORAN KINERJA 2018
Pencapain kinerja sasaran Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga
Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu diukur dengan
indikator di bawah ini :
Indikator :
Predikat SAKIP Tahun 2018 berdasarkan hasil Penilaian Inspektorat Kabupaten
Kapuas Hulu adalah B. Predikat SAKIP menitikberatkan pada penyusunan
dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan yang disusun pada
umumnya tidak memuat sasaran dan indikator kinerja yang dapat
mengukur keberhasilan atau kegagalan sasaran yang telah ditetapkan.
Dengan demikian pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara target
dengan realisasi, tidak bisa dilakukan. Ketiadaan indikator kinerja dan
target yang ditetapkan adalah hal yang paling krusial dalam penilaian
SAKIP. Proses akuntabilitas tidak mungkin bisa dilaksanakan jika Dinas
tidak menetapkan apa yang ingin dicapai dengan indikator kinerja yang
obyektif dan terukur. Hasilnya, dokumen perencanaan hanya memuat
program dan kegiatan sebagai pelaksanaan janji-janji kepala daerah yang
sulit untuk diukur keberhasilan pertanggungjawabannya.
Dari hasil pemantauan dan evaluasi, terdapat permasalahan yang
menunjukan akuntabilitas kinerja masih lemah, dan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum diimplementasikan secara
nyata dan konsisten, yaitu Kurangnya komitmen dalam mengedepan-kan
akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum
mendapat perhatian yang besar, terutama Eselon III dan Eselon IV;
solusinya adalah adanya evaluasi Internal serta Rapat Tim dalam
menyusun Dokumen SAKIP, yang kemudian hasil Evalasi dimasukkan ke
Dokumen RKA/DPA selanjutnya dilaksanakan dan hasilnya diukur dengan
dokumen perjanjian Kinerja.
Sasaran 1 yaitu Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi lembaga Dinas
Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu dengan
capaian sasaran Sangat Berhasil ( 100%). Capaian Sangat Berhasil
dikarnakan targetnya masih standar, untuk tahun berikutnya Target
dinaikan, hanya ada beberapa Permasalahan pada sasaran 1 yang harus
diselesaikan, misalnya permasalahan dokumen perencanaan, dimana
Sasaran harus berorientasi pada hasil serta ukuran Kinerja harus Jelas.
26
LAPORAN KINERJA 2018
Solusinya adalah meletakan Kinerja pada levelnya, dengan membuat
perjanjian kinerja sampai pada eselon IV, serta adanya evaluasi ukuran
Kinerja.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Air bersih yang berkualitas
Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Air bersih yang berkualitas”. Bertujuan
Terwujudnya Infrastruktur Dasar Keciptakaryaan yang Berkualitas. Dinas
Penataan Ruang dan Cipta Karya Kab. Kapuas Hulu dalam hal ini bertugas
membangun sarana dan prasarana berupa Air Bersih dan Sanitasi, capaian
kinerja diukur berdasarkan jumlah Jiwa yang terlayani dari setiap
pembangunan. Capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 3.8 :
Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2
Meningkatnya Pelayanan Air bersih yang berkualitas
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya
Pelayanan Air bersih
yang berkualitas
1 Persentase Penduduk terlayani air bersih dengan sistem perpipaan dan Non Perpipaan
80% 81,89% 102,36%
2 Persentase penduduk Bersanitasi layak ( IPAL Komunal, MCK,MCK Plus)
69% 48,31% 70,01%
Capaian sasaran Cukup Berhasil (86,19%)
1) Persentase Penduduk terlayani air bersih dengan sistem perpipaan dan
Non Perpipaan
Analisa realisasi Persentase Penduduk terlayani air bersih dengan sistem perpipaan dan
Non Perpipaan sebanyak 198.320 jiwa. Secara total proyeksi jumlah
penduduk Kabupaten Kapuas Hulu pada akhir tahun pencapaian sebanyak
242.170 jiwa. Maka nilai peningkatan cakupan akses terhadap Persentase
Penduduk terlayani air bersih dengan sistem perpipaan dan Non Perpipaan
pada akhir tahun adalah:
198.230 𝐽𝑖𝑤𝑎
242.170 𝐽𝑖𝑤𝑎 X100 = 81,89%
Analisa Capaian
Target pencapaian Persentase Penduduk terlayani air bersih dengan sistem perpipaan dan Non Perpipaan 81,77% dengan Realisasi 81,89% maka Pencapaian adalah
81,89 %
81,77% X100 = 102,14%
27
LAPORAN KINERJA 2018
2) Persentase penduduk Bersanitasi layak ( IPAL Komunal, MCK,MCK
Plus)Analisa realisasi
Persentase penduduk Bersanitasi layak ( IPAL Komunal, MCK,MCK Plus)
sebanyak 116.998 jiwa. Secara total proyeksi jumlah penduduk Kabupaten
Kapuas Hulu pada akhir tahun pencapaian sebanyak 242.170 jiwa. Maka
Persentase penduduk Bersanitasi layak ( IPAL Komunal, MCK,MCK Plus)
pada akhir tahun pencapaian adalah:
116.998 𝐽𝑖𝑤𝑎
242.170 𝐽𝑖𝑤𝑎 X100 = 48,31%
Analisa Capaian Persentase penduduk Bersanitasi layak ( IPAL Komunal, MCK,MCK Plus) 60% dengan Realisasi 48,31% maka Pencapaian adalah
48,31 %
60% X100 = 80,52%
Tabel 3.9
realisasi pencapaian sasaran dibandingkan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
No Indikator Kinerja 2016 2017 2018
T R % T R % T R %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Persentase Penduduk terlayani air bersih dengan sistem perpipaan dan Non Perpipaan
1) Persentase Penduduk terlayani air bersih dengan sistem perpipaan dan
Non Perpipaan
Tahun 2016 realisasinya 50% dengan capaian 97,09%, tahun 2017 realisasi Naik 55,38% tetapi pencapaiannya turun 98,02%, tahun 2018 realisasi 81,89% dengan capaian 102,36%
2) Persentase penduduk Bersanitasi layak ( IPAL Komunal, MCK,MCK
Plus)Analisa realisasi
Tahun 2016 realisasinya 34,45% dengan capaian 83,62%, tahun 2017 realisasi Naik 36,52% tetapi pencapaiannya turun 56,90%, tahun 2018
realisasi 48,31% dengan capaian 70,01%
28
LAPORAN KINERJA 2018
Tabel 3.10 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
No Indikator Kinerja
Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
2018
Tingkat
Kemajuan
1 2 3 4 5
1 Persentase Penduduk terlayani air bersih dengan sistem perpipaan dan Non Perpipaan
80% 81,89% 102,36%
2 Persentase penduduk Bersanitasi layak ( IPAL Komunal, MCK,MCK Plus)
69% 48,31% 70,01%
Indikator 1
1. Persentase Penduduk terlayani air bersih dengan sistem perpipaan dan
Non Perpipaan merupakan indikator sasaran Dinas Penataan Ruang dan Cipta
Karya Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian 102,36%, dari target 80% dan
realisasi 81,89%. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air
minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan
kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Sistem Penyediaan Air Minum
yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik
(teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. Pengembangan
SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau
meningkatkan sistemfisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan,
manajemen,keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan
yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat
menuju keadaan yang lebih baik. Penyelenggaraan pengembangan SPAM
adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola,
memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik
(teknik) dan non fisik penyediaan air minum. Penyelenggara
pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah
badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan
usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan
penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
29
LAPORAN KINERJA 2018
Indikator 2
Persentase penduduk Bersanitasi layak ( IPAL Komunal, MCK,MCK Plus)
merupakan merupakan indikator sasaran Dinas Penataan Ruang dan Cipta
Karya Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian 70,01%, dari target 69%
dan realisasi 48,31%. Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam
pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia
bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya
lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan
meningkatkan kesehatan manusia.
Bahaya ini mungkin bisa terjadi secara fisik, mikrobiologi dan agen-agen
kimia atau biologis dari penyakit terkait. Bahan buangan yang dapat
menyebabkan masalah kesehatan terdiri dari tinjamanusia atau binatang,
sisa bahan buangan padat, air bahan buangan domestik (cucian, air seni,
bahan buangan mandi atau cucian), bahan buangan industri dan bahan
buangan pertanian. Cara pencegahan bersih dapat dilakukan dengan
menggunakan solusi teknis (contohnya perawatan cucian dan sisa cairan
buangan), teknologi sederhana (contohnya kakus, tangki septik), atau
praktik kebersihan pribadi
Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Pelayanan Air bersih yang berkualitas, Dinas
Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian
sasaran Berhasil ( 86,19 %). Permasalahan pada sasaran 1 adalah sebagai
Berikut
1. masih rendahnya tingkat pelayanan air bersih untuk masyarakat yang
menggunakan perpipaan
2. Pemanfaatan air bersih tidak diatur dengan baik dan secara umum
cakupannya kecil
3. Kurangnya respon masyarakat untuk memelihara Sarana Air bersih dan
sanitasi yang ada
4. Masih ada masyarakat yang menolak pembangunan Sanitasi (IPAL)
Tahun 2016 realisasinya 39,95% dengan capaian 96,97%, tahun 2017 realisasi Naik 39,95% tetapi pencapaiannya turun 88,77%, tahun 2018 realisasi 52,6% dengan capaian 90,69%
Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
No Indikator Kinerja
Target
Akhir
RPJMD
Realisasi
2017
Tingkat
Kemajuan
1 2 3 4 5
1 Persentase jalan desa dalam kondisi mantap
58% 52,6% 90,69%
Indikator :
Persentase jalan desa dalam kondisi mantap sampai pada Desember 2018
adalah 52,6%. Total panjang jalan desa keseluruhan 742,357 KM, jadi total jalan
yang sudah tertangani sepanjang 256 KM. Pembangunan jalan didaerah
pedesaan selain perlu memperhatikan aspek teknis konstruksi jalan, juga perlu
memperhatikan aspek konservasi tanah mengingat kondisi wilayah dengan
topografi yang berbukit dan tanah yang peka erosi. Dari hasil survey lapangan
menunjukkan bahwa tidak sedikit erosi tanah yang berasal dari jalan, khususnya
berupa longsoran dari tampingan dan tebing jalan. Tujuan dari pengendalian
erosi pada jalan adalah untuk mengamankan jalan dan membangun jalan yang
tidak menjadi sumber erosi. Pemilihan trase jalan untuk mengurangi masalah
lingkungan perlu dilakukan misalnya dengan mengurangi galian dan timbunan
bilamana mungkin. Alasanya karena tidak mungkin di daerah perbukitan
menghilangkan masalah erosi dengan pemilihan trase (misal dengan
pemindahan trase atau mengurangi tanjakan). Contoh solusi untuk kawasan
perbukitan dalam hal pengendalian erosi misalnya dengan pembangunan
tembok penahan tanah dan bronjong atau penanaman bahan-bahan vegetatif
untuk menstabilkan lereng atau mengurangi erosi alur kecil (erosi percik)
Sasaran 3 yaitu Meningkatnya infrastuktur jalan pedesaan dan
lingkungan, Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu
degan capaian sasaran Sangat Berhasil ( 90,69%). Dalam penyelenggaraan
jalan, satu hal yang harus diperhatikan adalah sistem jaringan jalan yang
merupakan satu kesatuan jaringan jalan yng terdiri dari sistem jaringan jalan
primer dan sistem jaringan sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarki.
32
LAPORAN KINERJA 2018
Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah
dan dengan memperhatikan keterhubungan antar-kawasan dan/atau dalam
kawassan perkotaan, dan kawassan pedesaan. Sistem jaringn jalan penting
untuk menghindari tumpang tindihnya tata ruang wilayah sehingga peranan jalan
yang diharapkan dapat terwujud. Pembangunan infrastruktur di pedesaan sangat
jauh dari apa yang diharapkan untuk meningkatan taraf hidup dan membangun
perekonomian di pedesaan.Kebutuhan jalan atau akses transportasi sangat
dibutuhkan oleh pedesaan. Infrastruktur jalan sangat berkaitan dengan aktivitas
ekonomi. Infrastruktur jalan yang bagus dapat meningkatkan mobilitas penduduk
dan barang yang menghubungkan satu pusat aktivitas dengan pusat aktivitas
lain di area yang berbeda.
Pembangunan infrastruktur menghadapi kendala utama adalah persoalan
pertanahan, selain itu kondisi iklim global dan geologi masih banyak
mempengaruhi kondisi infrastruktur. Hujan sepanjang tahun 2018, diakui atau
tidak juga berpengaruh terhadap pekerjaan fisik di lapangan. Melihat dari
kendala yang ada pada saat pengajuan pembukaan jalan, status jalan harus
benar-benar sudah jelas, minimal lokasi yang dibangun harus memiliki surat
keterangan tanah (SKT).
4. Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas penataan ruang
Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan
Rasio Bangunan Ber- IMB
12,10%
7,74%
63,97%
Capaian sasaran Cukup Berhasil (63,97)
Analisa realisasi
jumlah IMB yang diterbitkan kondisi 31 desember 2018 sebanyak
4.787 Unit. Secara total proyeksi jumlah Banguana Gedung di
Kabupaten Kapuas Hulu pada akhir tahun pencapaian sebanyak
61.885 Unit. Maka nilai peningkatan cakupan pelayanan IMB pada
akhir tahun pencapaian adalah:
4.787 𝐽𝑖𝑤𝑎
61.885 𝐽𝑖𝑤𝑎 X100 = 7.74%
Analisa Capaian
Target pencapaian yang memiliki IMB 60% dengan Realisasi 7,74% maka Pencapaian adalah
7,74 %
60% X100 = 12,9%
Tabel 3.18
realisasi pencapaian sasaran dibandingkan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
No Indikator Kinerja 2016 2017 2018
T R % T R % T R %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Rasio Bangunan Ber- IMB
5.93% 5.3% 89,38% 11.20% 6,06% 54,11%
12,10%
7,74%
63,97%
Tahun 2016 realisasinya 5,5% dengan capaian 89,3%, tahun 2017 realisasi Naik 6,06% tetapi pencapaiannya turun 54,11%, tahun 2018 realisasi 7,74% dengan capaian 63,97%
Tabel 3.19 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 4 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
No Indikator Kinerja Target Akhir
RPJMD
Realisasi
2017
Tingkat
Kemajuan
1 2 3 4 5
1 Rasio Bangunan Ber- IMB 12,10% 7,74% 63,97%
36
LAPORAN KINERJA 2018
Indikator 1 :
Rasio Bangunan Ber- IMB sampai pada Desember 2018 adalah 7,74%.
Capaian tersebut masih sangat rendah, penyebabnya adalah
masyarakat masih kebanyakan tidak tahu menahu dengan yang
dinamakan IMB, karena mungkin kurangnya penggerak atau penyadar
dari pemerintah itu sendiri. IMB belum terlalu di disiplinkan sehingga
banyak masyarakat yang membangun bangunan dengan tanpa IMB
tersebut akhirnya yang dirugikan adalah pihak ke-2 ke-3 dan seterusnya.
Kerugian tersebut yaitu dengan tanpa disadari oleh si pembuat bangunan
tersebut, seperti contohnya dalam penataan denah bangunan yang
menimbulkan akses jalan atau saluran listrik terganggu dan masih banyak
yang lainnya. Lain halnya jika masyarakat mengajukan IMB dengan
disiplin, maka bisa jadi penataan kota di tempat tersebut bisa berjalan
dengan baik, dan sedikit kemungkinan kerugian dapat di timbulkan.
Sasaran 3 yaitu Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan
lingkungan, Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas
Hulu degan capaian sasaran 63,97%. permasalahannya adalah
Banyaknya aturan IMB yang cukup signifikan. Dengan adanya kekosongan
hukum terhadap sanksi dan denda kepada pemilik bangunan yang
mengadakan kegiatan konstruksi sebelum atau tanpa adanya IMB.solusi
untuk masalah ini adalah adanya penggerakan dari pemerintah kepada
masyarakat itu sendiri dengan penegasan hukum yang berlaku untuk saat
ini, yaitu : Berdasarkan ketentuan UU No. 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (“UUBG”), rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret,
rumah susun, dan rumah tinggal sementara untuk hunian termasuk dalam
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 63.070.000 63.058.000 99,98 8. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 150.000.000 149.828.800 99,89
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
35.425.000 35.407.500 99,95
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
223.000.000 222.854.000 99,93
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
43.920.000 43.660.000 99,41
12. Penyediaan Makanan dan Minuman 489.200.000 488.224.000 99,80 13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah 1.080.271.000 1.079.937.000 99,97
14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
990.096.000 989.151.000 99,90
15. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di lingkungan SKPD
1.837.800.000 1.837.230.000 99,97
16. Penyusunan RKA dan DPA 27.324.000 27.314.000 99,96 17. Pembuatan Website SKPD 40.000.000 40.000.000 100,00 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.283.063.000 1.278.729.061 99,66 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 562.938.000 562.938.000 100,00 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor 105.000.000 104.383.000 99,41
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
615.125.000 611.408.061 99,40
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Daya Aparatur 416.542.000 405.556.000 97,36 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 416.542.000 405.556.000 97,36 4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 648.550.500 627.170.000 96,70
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
130.810.000 130.302.000 99,61
2. Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD 27.186.500 27.174.000 99,95 3. Penatausahaan Keuangan dan
4. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
10.458.000 10.458.000 100,00
5. Penyusunan Harga Satuan Upah dan Bahan
99.835.000 98.018.000 98,18
6. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Kabupaten Kapuas Hulu
73.745.000 55.131.000 74,76
5 Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah 14.414.567.275 13.791.357.138 95,68
1. Pembangunan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi
12.826.015.775 12.247.673.138 95,49
39
LAPORAN KINERJA 2018
2. Perencanaan Teknis dan Survey Penyehatan Lingkungan
674.259.000 667.653.000 99,02
3. Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS
296.529.500 273.069.000 92,09
4. Penunjang Operasional dan Pembinaan Pemanfaatan Bangunan Air Bersih dan Sanitasi
77.013.000 77.013.000 100,00
5. Penunjang Kegiatan DAK Air Bersih 121.510.500 118.209.000 97,28 6. Penunjang Kegiatan DAK Sanitasi 419.239.500 407.740.000 97,26 6 Perencanaan Pengendalian dan Pemanfaatan Tata
Ruang 0 0 0,00
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan 0 0 0,00 7 Pembangunan Gedung Kantor dan Fasilitas
Umum 10.308.562.200 10.176.989.883 98,72
1. Peningkatan dan Pembangunan Gedung Kantor dan Fasilitas Umum