LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHbappeda.kutaitimurkab.go.id/bappeda-kutim/content/media/LKJiP... · Tugas Pokok dan Fungsi ..... 6 1.5. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan

P E M E R I N T A H

KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2015

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

( D I S H U B K O M I N F O )

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dishubkominfo Kab. Kutai Timur Tahun 2016

i

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa,

sehingga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kutai Timur menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016, sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan ini berpedoman pada Keputusan Kepala

Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Secara substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur

merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan

sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian


ii


sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur .

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 merupakan

media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2016 – 2021, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan

pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Clean

Governmen dan Good Governnance. Hasil pencapaian kinerja Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur tidak

terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta

dan aparat pemerintahan daerah baik dari dalam perumusan kebijakan,

implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur ini

bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja

pelaksanaan pembangunan tahun 2016 dan dijadikan sebagai bahan masukan

untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sangatta, Februari 2017

Kepala SKPD,

Drs. H. Johansyah Ibrahim

NIP. 19570101 198303 1 029


v


RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur berupaya menyelenggarakan

pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan

berorintasi kepada hasil (result oriented government) sesuai dengan kewenangannya.

Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan

yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas Kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan

dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan

strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran

dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Tahun 2016 merupakan tahun Pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Secara umum pencapaian sasaran melalui

indikator – indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan

tujuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor

8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Kutai Timur Tahun 2016-2021.

Dengan adanya penyesuaian sasaran dan indikator yang tertuang dalam

Indikartor Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Kutai Timur menetapkan 5 (lima) sasaran, 16 (enam belas)

indikator yang ingin dicapai tahun 2016. Dan berdasarkan hasil pengukuran kinerja

terhadap 16 (enam belas) indikator sasaran dan 5 (lima) sasaran, capaian kinerjanya

adalah berikut :

- Indikator sasaran dengan nilai > 85-100 sebanyak 13 indikator sasaran (100%).

- Indikator sasaran dengan nilai > 75-85 sebanyak 1 indikator sasaran (75,00%).


vi




Dan secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Kutai Timur tahun 2015 sebesar 88,2% atau bermakna

MEMUASKAN. Tencapaian capaian kinerja ini karena ada komitmen membangun

pemerintah yang memuaskan dengan akuntabel serta sinergi seluruh jajaran Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur. Kekurangan,

kelemahan capaian yang belum baik dan bahkan memuaskan menjadi referensi dalam

perencanaan kinerja ke depan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dishubkominfo Kab. Kutai Timur Tahun 2016 iii


DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ……………………………………………………......... i

Daftar Isi …………………………………………………........................ iii

Daftar Tabel ………………………………………………...................... iv

Ringkasan Eksekutif ……………………………………......................... v

BAB I PENDAHULUAN ................................................................ 1

1.1. Latar Belakang ................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum ............................................................ 4

1.3. Dasar Pembentukan Organisasi ....................................... 5

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................... 6

1.5. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama 20

1.6. Struktur Organisasi ...................................................... 21

1.7. Sumber Daya Manusia ......................................................

1.8. Sistimatika Penyajian ......................................................

23

25

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ... 26

2.1. RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 26

2.2. Visi dan Misi ............................................................... 27

2.3. Tujuan dan Sasaran .......................................................

2.4. Indikator Kinerja ..........................................................

2.5. Strategi dan Arah Kebijakan ..........................................

2.6. Program Prioritas Pembangunan .....................................

2.7. Perjanjian Kinerja .........................................................

29

32

38

43

44

BAB

III

AKUNTABILITAS KINERJA ........................................... 48

3.1. Evaluasi Kinerja .............................................................. 51

3.2. Analisis Pencapaian Kinerja .............................................. 54

3.3. Realisasi Anggaran ........................................................... 72

BAB IV PENUTUP ........................................................................ 79

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dishubkominfo Kab. Kutai Timur Tahun 2016 iv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah PNS dan CPNS berdasarkan Pangkat/

Golongan

23

Tabel 1.2 Jumlah PNS dan CPNS berdasarkan Pendidikan 24

Tabel 1.3 Jumlah TK2D dan Non TK2D berdasarkan Pendidikan 24

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kutai Timur

31

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Dishubkominfo yang mengacu

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

34

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dishubkominfo Kab. Kutai

Timur pada RPJMD 2016 - 2021

41

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 pada Dinas Perhubungan

Kab. Kutai Timur

45

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Organisasi 53

Tabel 3.2 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun

ini

56

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja 5 Tahun 61

Tabel 3.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis organisasi

66

Tabel 3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dishubkominfo Kab. Kutai Timur Tahun 2016

70

Tabel 3.6 Anggaran Persasaran Dishubkominfo Kab. Kutai Timur

Tahun 2016

75


1


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi

setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan

masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan

bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan

legitimate sehingga penyelenggaraaan pemerintahan dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta

bebas dari korupsi , kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses

penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan

public good and services dan dalam praktek terbaiknya biasa disebut

dengan Good Governace dan ini bisa terselenggara dengan baik dan dapat

menjadi kenyataan, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua

pihak yaitu pemerintah, private sector dan masyarakat. Good governance

yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas,

profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian

penerapan sistem konsep good governance penyelenggaraan pemerintah

merupakan tantangan tersendiri.

Melihat perkembangan jaman yang terjadi sampai dengan saat ini,

pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar.

Pemerintah harus mampu menjadi derigen pembangunan, dengan

demikian perhatian pemerintah baik di sektor swasta dan segenap

komponen masyarakat sangat diperlukan guna menyikapi tantangan

perkembangan jaman tersebut. Termasuk pula keharusan pemerintah untuk

terus melakukan regulasi, deregulasi, debirokrasi, rekapitalisasi, reposisi,

relokasi dan restrukturisasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan


2


untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan kehidupan

masyarakat yang lebih nyaman dan sejahtera.

Untuk menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di

daerah, sesuai dengan kewarganegaraan dan kewajiban dalam

penyelenggaraan pemerintah otonomi daerah hendaknya dilakukan secara

terencana dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan

pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat dan berkelanjutan. Untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat secara sistematika, terarah, terpadu, menyeluruh

senantiasa tanggap pula terhadap perubahan dan tantangan yang semakin

berat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur, capaian tujuan dan

sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi

dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang

ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kalimantan Timur dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel

merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang tepat, jelas, terukur legitemate sehingga penyelenggaraan pemerintah

dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor

28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Inpres Nomor 7 tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu

pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum

penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib

penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas

proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas

adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara

harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai


3


pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap

Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II ) diminta untuk menyampaikan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden, sebagai perwujudan

kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) dibuat dalam rangka

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem

akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) juga berperan

sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya

good governance. Dalam persepektif yang lebih luas, maka Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) berfungsi sebagai media

pertanggungjawaban kepada publik. Dan kesemua hal tersebut

memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh masyarakat.

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 –

2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur

dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2016 berisi ikhtisar

pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen

penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut

disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi

pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasannya yang memadai


4


atas kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja. Dengan

demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan

Kabupaten Kutai Timur kepada Presiden ini telah disusun dan

dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan

dalam LKj-IP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2016.

Dalam lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 1999 tanggal 15 juni 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Tahunan dari setiap Kabupaten/Kota disampaikan

kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam

Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,

Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi dan Kepala Perwakilan

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

1.2. Landasan Hukum

Pelaksanaan penyusunan LKj-IP Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 dengan

memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi

pelaksanaan LKj-IP, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir UU No. 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;


5


5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021;

11. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2016.

1.3. Dasar Pembentukan Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Kutai Timur.

Mengacu dasar hukum tersebut diatas susunan organisasi Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur terdiri

dari Kepala, Sekretaris, Bidang Perhubungan Darat, Bidang Perhubungan


6


Laut, Bidang Perhubungan Udara, Komunikasi dan Informatika, Unit

Pelayanan Teknis Dinas ( UPTD ) serta kelompok jabatan fungsional.

Adapun secara rinci susunan organisasi tersebut sebagai berikut :

1. Kepala Dinas membawahi :

a. Sekretaris

b. Bidang Perhubungan Darat

c. Bidang Perhubungan Laut

d. Bidang Perhubungan Udara

e. Bidang Komunikasi dan Informatika

f. UPTD. PKB

g. UPTD. Radio

h. UPTD. TV. Kutim

2. Sekretaris membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan Program

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Perhubungan Darat membawahi :

a. Seksi LLAJ

b. Seksi ASDP

c. Seksi Angkutan Darat

4. Bidang Perhubungan Laut membawahi :

a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut

b. Seksi Teknis Sarana dan Prasarana Laut

c. Seksi Keselamatan Penumpang

5. Bidang Perhubungan Udara membawahi :

a. Seksi Teknis Bandar Udara

b. Seksi Angkutan dan Keselamatan Penumpang Udara

c. Seksi sarana dan Prasarana Perhubungan Udara

6. Bidang Komunikasi dan Informatika membawahi :

a. Seksi Informatika dan Telematika

b. Seksi Pos dan Telekomunikasi

c. Seksi Kelembagaan Media dan Kelembagaan Informasi


7


1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

1.4.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6

Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Kutai Timur, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Lembaga

Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai

Timur, maka Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

1.4.2. Fungsi

Dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor

6 Tahun 2013, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

(Dishubkominfo) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

3. Pembinaan dan pelaksanaan Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi masing-masing pejabat struktural

Dishubkominfo

1. Kepala Dinas

a. Uraian Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembangunan.

b. Fungsi


8


1. Penetapan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi

dan informatika sesuai dengan rencana strategis yang

ditetapkan Pemerintah Daerah;

2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di

bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

3. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian

kebijakan teknis bidang perhubungan darat, laut, udara,

komunikasi dan informatika;

4. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;

5. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

6. Pembinaan Kelompok Jabatan fungsional.

2. Sekretaris


Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang dan pelayanan

teknis serta administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam

lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang

meliputi perencanaan program, umum, dan keuangan.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja, anggaran

dan laporan

2. Mempelajari, menindaklanjuti informasi, data dan peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang

tugasnya

3. Pengelolaan dan pengawasan kegiatan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga badan,

dokumentasi dan perpustakaan

4. Pengumpulan data sebagai bahan informasi, hubungan

masyarakat dan keprotokolan

5. Penyelenggaraan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan

inventarisasi


9


6. Pengusulan program pendidikan dan pelatihan aparatur/

kepegawaian.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program


Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok

mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan administrasi

rencana program dan kegiatan tahunan, evaluasi, dan

pelaporan.

b. Fungsi

1. Pengelolaan dan pengkoordinasian penyusunan Rencana

Kerja Anggaran (RKA)

2. Pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi sebagai

bahan untuk penyusunan program

3 Penyusunan bahan evaluasi, monitoring dan pengendalian

program.

4. Kepala Sub Bagian Umum


Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok mengelola

tatausaha, mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris

dan kekayaan, rumah tangga, dan tugas umum lainnya.

b. Fungsi

1. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata

kearsipan; urusan rumah tangga badan; dan administrasi

perjalanan dinas;

2. Pemprosesan administrasi pengadaan perlengkapan,

pemeliharaan dan inventarisasi;

3. Pengumpulan, menyusun dan menilai rencana kebutuhan

badan sesuai dengan standarisasi yang berlaku;

4. Pengajuan usulan untuk penghapusan Barang-Barang Milik

Negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku;


10


5. Pengkoordinasian urusan keprotokolan;

6. Penyiapan bahan informasi tentang kegiatan unit kerjanya;

7. Pengkoordinasian dengan sub bagian, seksi dan instansi

lain.

5. Kepala Sub Bagian Keuangan


Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok

mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan pengelolaan,

evaluasi dan pelaporan urusan keuangan.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi;

2. Pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Penyiapan administrasi pertanggungjawaban serta laporan

keuangan;

4. Pelaksanaan verifikasi keuangan secara berkala.

6. Kepala Bidang Perhubungan Darat


Melaksakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis lingkup bidang

Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Angkutan Sungai Danau

dan Penyeberangan (ASDP) serta Angkutan Darat.

b. Fungsi

1. Penyusunan bahan perencanaan program kegiatan dalam

bidang Perhubungan Darat;

2. Perumusan bahan kebijakan dalam bidang Perhubungan Darat;

3. Perumusan bahan koordinasi kegiatan dalam bidang

Perhubungan Darat;

4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan

pengaturan teknis dalam bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan


11


(LLAJ) dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

(ASDP);


pengaturan teknis dalam bidang Teknis Sarana dan Prasarana;

6. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, Angkutan Darat.

7. Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan ( LLAJ ).


Melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis

kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan

(LLAJ);

2. Penyiapan Bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Lalu

Linta Angkutan Jalan (LLAJ);

3. Penyiapan bahan kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);

4. Penyelenggrakaan analisis dan evaluasi kegiatan Lalu Lintas

Angkutan Jalan (LLAJ);

8. Kepala Seksi Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP).



Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP).

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Angkutan Sungai &

Penyeberangan

2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan Kegiatan Teknis

ASDP.

3. Penyiapan bahan kegiatan ASDP;

4. Penyelenggaraan analisis dan evaluasi Kegiatan ASDP.

9. Kepala Seksi Angkutan Darat


12




kegiatan Angkutan Darat.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program Angkutan Darat;

2. Penyiapan Bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan

Angkutan Darat;

3. Penyiapan bahan kegiatan Angkutan Darat;

4. Penyelenggaraan analisis dan evaluasi kegiatan Angkutan

Darat.

10. Kepala Bidang Perhubungan Laut


Melaksanakan penyiapan pengurusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan, pembimbingan dan pengendalian teknis lingkup

bidang Lalu Lintas Angkutan, Teknis Sarana dan Prasarana serta

keselamatan penumpang.

b. Fungsi

1. Penyusunan bahan perencanaan program kegiatan dalam bidang

Perhubungan Laut;

2. Perumusan bahan kebijakan dalam bidang Perhubungan Laut;

3. Perumusan bahan koordinasi kegiatan dalam bidang Perhubungan

Laut;

4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan

pengaturan teknis dalam bidang Lalu Lintas Angkutan;


pengaturan teknis dalam bidang Teknis, Sarana dan Prasarana.

Perumusan dan Pembinaan Keselamatan Penumpang.

11. Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut



13


Melakukan pengumpulan, penyiapan bahan, dan pembinaan teknis

kegiatan Lalu Lintas Angkutan.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Lalu Lintas Angkutan Laut;

2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Lalu

Lintas Angkutan Laut;

3. Penyiapan bahan kegiatan Lalu Lintas Angkutan Laut;

4. Penyelenggaraan analisis dan evaluasi kegiatan Lalu Lintas

Angkutan Laut.

12. Kepala Seksi Teknis Sarana dan Prasarana Laut



kegiatan Teknis Sarana dan Prasarana Laut.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Teknis Sarana dan Prasarana

Laut;

2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Teknis

Sarana dan Prasarana Laut;

3. Penyiapan bahan kegiatan Teknik Sarana dan Prasarana Laut;

4. Penyelenggaraan analisis dan evaluasi kegiatan Teknis Sarana

dan Prasarana Laut.

13. Kepala Seksi Keselamatan Penumpang



kegiatan Keselamatan Penumpang.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Teknis pemantauan

Keselamatan Penumpang;

2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan

Keselamatan Penumpang;


14


3. Penyiapan bahan kegiatan, usulan Kegiatan Keselamatan

Penumpang;

4. Penyelenggaraan analisis dan evaluasi kegiatan Keselamatan

Penumpang.

14. Kepala Bidang Perhubungan Udara.


Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi,


Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara,

b. Fungsi


bidang Perhubungan Tehnis Bandara;

2. Perumusan bahan kebijakan dalam Angkutan Dan Keselamatan

Penumpang Udara;

3. Perumusan bahan koordinasi kegiatan dalam bidang

Perhubungan Udara;


pengaturan teknis dalam bidang Sarana dan Prasarana

Perhubungan Udara;

5. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian

Perhubungan Udara;

6. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian Udara.

15. Kepala Seksi Teknis Bandar Udara


Melakukan pengumpulan, penyiapan , dan pembinaan teknis

bandara.

b. Fungsi

1. Melaksanakan Penyusunan dan kebijakan teknis bidang;

2. Melaksanakan Penyelenggaraan program dan kegiatan

bidang;


15


3. Melaksanakan Pembinaan, pengkoordinasian,

pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat

non struktural dalam lingkungan seksi;

4. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan.

16. Kepala Seksi Angkutan dan Keselamatan Penumpang



kegiatan Angkutan dan Keselamatan Penumpang.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Teknis Angkutan dan

Keselaman Penumpang;

2. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan serta mengevaluasi

pelaksanaan tugas;

3. Penyiapan bahan kegiatan, usulan Kegiatan Angkutan dan

Keselamatan Penumpang Udara.

17. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara



kegiatan Teknis Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Teknis pemantauan Sarana dan

Prasarana;

2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Teknis

Sarana dan Prasarana;

3. Penyiapan bahan kegiatan, usulan Kegiatan Teknis Sarana dan

Prasarana;

4. Penyelenggaraan analisis dan evaluasi kegiatan Teknis Sarana

dan Prasarana.

18. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika.


16



Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi,


Komunikasi dan Informatika.

b. Fungsi


bidang Komunikasi dan Informatika;

2. Perumusan bahan kebijakan dalam Informatika dan Telematika;

3. Perumusan bahan koordinasi kegiatan dalam bidang Pos dan

Telekomunikasi;


pengaturan teknis Komunikasi dan telematika;

5. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian Pos

dan telekomunikasi;

6. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian

Pendayagunaan Media dan Kelembagaan Informasi.

19. Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi


Melakukan pengumpulan, penyiapan, dan pembinaan teknis

kegiatan Komunikasi.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Pos dan Telekomunikasi;

2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kebijakan

kegiatan Pos dan telekomunikasi;

3. Penyelenggaraan analisis dan evaluasi kegiatan Pos dan

telekomunikasi.

20. Kepala Seksi Pendayagunaan Media dan Kelembagaan Informasi.


Melakukan pengumpulan, penyiapan dan pembinaan teknis

kegiatan Informatika.


17


b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Pendayagunaan Media dan

Kelembagaab Informasi;


Pendayagunaan Media dan Kelembagaan Informasi;

3. Penyiapan bahan kegiatan Pendayagunaan Media dan

Kelembagaan Informasi;

4. Penyelenggaraan analisis dan evaluasi kegiatan PMKI.

21. Kepala Seksi Informatika dan Telematika.


Melakukan pengumpulan, penyiapan dan pembinaan teknis

kegiatan Informatika dan Telematika.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Pendayagunaan Media dan

Kelembagaab Informasi;


Pendayagunaan Media dan Kelembagaan Informasi;

3. Penyiapan bahan kegiatan Pendayagunaan Media dan

Kelembagaan Informasi;

4. Penyelenggaraan analisis dan evaluasi kegiatan PMKI.

22. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor

(PKB)


Melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan

teknis kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Pengujian Kendaraan;


Pelaksanaan Pengujian;

3. Penyiapan bahan kegiatan Cek Fisik Kendaraan Bermotor;


18


4. Penyelenggaraan analisis dan evaluasi kegiatan Pengujian

Kendaraan Bermotor ( PKB ).

23. Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan

Bermotor (PKB)



teknis kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan Koordinasi dan Pengendalian penyusunan

Rencana Kerja, Anggaran dan Pelaporan UPT PKB;

2. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengendalian

administrasi umum, perlengkapan UPT.PKB dan

pengarsipan.

3. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan

pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi barang milik

daerah.

4. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pengelolaan

administrasi keuangan.

24. Kepala Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Daerah (RPD)



teknis kegiatan Radio Pemerintah Daerah Kutai Timur.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan Radio Pemerintah Daerah

Kutai Timur;


Pelaksanaan Radio Pemerintah Daerah Kutai Timur;

6. Penyiapan bahan kegiatan Radio Pemerintah Daerah

Kutai Timur;


19


7. Penyelenggaraan analisis dan evaluasi kegiatan Radio

Pemerintah Daerah Kutai Timur.

25. Kepala Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis Teknis Radio

Pemerintah Daerah (RPD)



teknis kegiatan Teknis Radio Pemerintah Daerah (RPD)

b. Fungsi


Rencana Kerja, Anggaran dan Pelaporan Teknis Radio

Pemerintah Daerah (RPD);


administrasi umum, perlengkapan Teknis Radio Pemerintah

Daerah (RPD) dan pengarsipan.



daerah.



26. Kepala Unit Pelaksana Teknis TV. Kutai Timur



teknis kegiatan TV Kutai Timur.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan program kegiatan TV Kutai Timur.


Pelaksanaan TV Kutai Timur;

3. Penyiapan bahan kegiatan TV Kutai Timur;

4. Penyelenggaraan analisis dan evaluasi kegiatan TV Kutai

Timur.


20


27. Kepala Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis TV Kutai Timur.



teknis kegiatan Teknis TV Kutai Timur.

b. Fungsi


Rencana Kerja, Anggaran dan Pelaporan TV Kutai Timur;


administrasi umum, perlengkapan Teknis TV Kutai Timur;



daerah;



1.5. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama

Peran strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kutai Timur dalam bidang perhubungan, komunikasi dan

informatika adalah menyediakan transportasi dan informasi serta

menyebarkan informasi yang bermanfaat. Penyediaan dan pelayanan

transportasi yang mudah, aman dan nyaman dengan harga yang terjangkau

oleh masyarakat, harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan

mengingat investasi yang dibutuhkan untuk penyediaan dan pelayanan

transportasi tersebut cukup besar sehingga memerlukan dukungan dan

peran serta masyarakat khususnya pengusaha jasa transportasi dan

pemerintah daerah, disamping itu pemberdayaan informasi dilakukan oleh

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur

dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai produsen dan penyedia

informasi, informasi yang dihasilkan harus disebarkan kepada masyarakat

melalui ruang publik yang harus disediakan oleh semua penyelenggara

komunikasi dan informatika sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh


21


seluruh masyarakat. Hal ini juga dalam rangka mempercepat pemerataan

layanan dan kemampuan pemanfaatan informasi yang dibutuhkan oleh

masyarakat kutai timur.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur, antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan

informatika;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

perhubungan, komunikasi dan informatika sebagai berikut:

a. Kemudahan dalam perijinan angkutan umum dan pelayanan pengujian

kendaraan bermotor;

b. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik dan media cetak;

c. Pemberdayaan masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi

melalui penyediaan jaringan internet (M-PLIK) di tempat-tempat

fasilitas umum.

1.6. Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

(DISHUBKOMINFO) merupakan salah satu urusan wajib yang harus

dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan unsur pelaksana

pemerintah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.


22


STRUKTUR ORGANISASI PERDA NO : 04 Tahun 2013

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TANGGAL : 04 Desember 2013

KABUPATEN KUTAI TIMUR

Drs. H.Chairuddin ( IV/a)

Kepala Tata Usaha Kepala Tata Usaha Ka. Tata Usaha Ka. Tata Usaha Ka. Tata Usaha

Arifuddin,ST (III/b) Sutrisno,S.IP (III/b) Drs.Wardi (III/b)

Ka. UPTD PKB Ka. UPTD TV KUTIM Ka. UPTD RADIO Pemth Daerah UPT Pengelolaan Bandar Udara UPT Kepelabuhanan

Abd. Muis, SE,M.Si (III/c) Dia Budi, S. Sos (III/c) Agus Purnama,SH.M.Si (III/b)

Penumpang Udar a Kelembagaan Informasi

La Rusli Latania,SE,M.Si (III/b) Murni Irawati,S.Hut (III/c) H.Mukhlis,S.Sos (IV/a) Selamat Ahyadi,SE,M.Si (III/c)

Soleram,SE.M.Si (III/c) Irwan Wahab,SE.MM ( III/c) Mega Pujiyanti,SE,M.Si (III/c) Jhon Nari Ratu,,ST (III/c)

Ka. Seksi Angkutan Darat Ka. Seksi Keselamatan Ka.Seksi Sapras Perhubungan Kasi Penday agunaan Media dan

Ka. Seksi A S D P Ka. Se k si Te hnik Sap r as Lau t Ka.Seksi Angkutan Dan Ka.Seksi Pos dan

Telekomuni kasiKeselamatan Penumpang Udar a

LLAJ LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT Udara Telematika

Alfa Wahyu Farisaputra,ST (III/b) Hj.Syamsinah,SE ( III/d) E.A Hendardi.P,SH (III/d) M.Ikshan Hafid,S.Kom ( III/c)

Hairi Yamanto,SH,M.Hum ( IV/a)FUNGSIONAL

Kepala Seksi Kepala Seksi Ka. Seksi Teknik Bandar Ka.Seksi Informatika dan

KELOMPOK Ka. BID. PERHUBUNGAN DARAT Ka. BID. PERHUBUNGAN LAUT

JABATANRonny Bonar.H.Siburian,SE ( III/d) Drs. Fauzi ( IV/b)

SUB BAGIAN KEUANGAN

Muh.Hanafi Muslim,ST (III/c) Dra. Yanik Werdi Astutik,M.Si (IV/a) Indra arie iranday,SE (III/c)

Ka.BID.PERHUBUNGAN UDARA Ka.Bid Komunikasi dan Informatika

KEPALA DINAS

Drs.H.Johansyah Ibrahim ( IV/c)

SEKRETARIS

H.Dobby Rinzani,S.Sos ( IV/b)

SUB BAGIAN PENY. PROGRAM SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN


23


1.7. Sumber Daya Manusia

Secara umum jumlah pegawai PNS, TK2D dan Non TK2D di

Dishubkominfo Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2016 berjumlah 210

orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai

Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 87 orang, Pegawai Tidak Tetap TK2D dan

Non TK2D sebanyak 123 orang. Gambaran komposisi aparatur menurut

pendidikan dan kepangkatan secara rinci dapat dilihat dalam tabel 1.1 –

1.3.

Tabel 1.1

Jumlah PNS dan CPNS berdasarkan Pangkat/Golongan

No Golongan Jumlah

1 Golongan IV c 1 orang

2 Golangan IV b 2 orang

3 Golongan IV a 4 orang

4 Golongan III d 4 orang

5 Golongan III c 13 orang

6 Golongan III b 11 orang

7 Golongan III a 10 orang

8 Golongan II d 5 orang

9 Golongan II c 25 orang

10 Golongan II b 9 orang

11 Golongan II a 3 orang

Jumlah 87 orang

Sumber : Data Kepegawaian Bulan Desember Tahun 2016


24


Tabel 1.2

Jumlah PNS dan CPNS berdasarkan Pendidikan

No Golongan Jumlah

1 Pendidikan S 2 12 orang


3 Pendidikan D 3 2 orang

4 Pendidikan SLTA 39 orang

5 Pendidikan SLTP 1 orang

Jumlah 87 orang


Tabel 1.3

Jumlah TK2D dan Non TK2D berdasarkan Pendidikan

No Golongan Jumlah


2 Pendidikan D 3 10 orang

3 Pendidikan SLTA 84 orang

4 Pendidikan SLTP 1 orang

TOTAL 123 orang



25


1.8. Sistimatika Penyajian

Sistimatika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur Tahun

2016 adalah :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini mengemukakan latar belakang, landasan hukum, dasar

pembentukan organisasi, Tugas pokok dan fungsi, aspek strategis

organisasi dan permasalahan utama, struktur organisasi, sumber daya

manusia dan sistimatika penyajian.

Bab II Perencanaan dan perjanjian kinerja

Pada bab ini terdiri dari rencana pembangunan jangka menengah daerah,

visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi dan arah kebijakan

serta perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisikan capaian kinerja organisasi, analisis capaian kinerja dan

realisasi anggaran.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi

untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dishubkominfo Kab.Kutai Timur Tahun 2016 26


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam

undang-undang tersebut ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka

panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur

penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan

masyarakat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,

perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh

instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan startegis

lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan

strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat

menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala

yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan

melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan

meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk

menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan

dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya

dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna

dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya

perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka

menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan

perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai



Timur Tahun 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai

Timur Nomor 8 tahun 2016. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan

tahunan di tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2016 dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016.

Penyusunan LKj-IP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 ini, mengacu pada

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten

Kutai Timur Tahun 2016 – 2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021 merupakan Dokumen

perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 ( lima ) tahun

yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur. Dan secara

sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan kedalam

bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif

dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap

sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


2.2.1. Visi

Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

(Dishubkominfo) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 adalah :

”Terwujudnya Sistem Transportasi dan Pelayanan Teknologi Informasi yang

Andal dalam mendukung Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri”



Makna dari Visi diatas adalah :

1. Mewujudkan penyelenggaraan transportasi dengan

memperhatikan antara sistem moda sehingga tertib pelayanan,

tertib administrasi dan tertib peruntukan serta memperlancar

perkembangan ekonomi;

2. Mewujudkan sistem transportasi dengan menggunakan atau

menyediakan moda angkutan yang dapat melindungi dan dapat

memberikan rasa aman bagi segenap lapisan masyarakat;

3. Mewujudkan pelayanan transportasi yang nyaman dan dapat

dinikmati segenap masyarakat;

4. Mewujudkan sistem transportasi dengan berbagai moda

angkutan yang dapat melayani atau menjangkau segenap

wilayah Kabupaten Kutai Timur, serta menjangkau seluruh

lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau;

5. Mewujudkan rencana dan program pendukung sistem

transportasi dan pelayanan teknologi informasi yang andal

dalam mendukung pembangunan; “GERBANG DESA

MADU“

6. Membuka isolasi daerah melalui pengembangan teknologi

informasi dan membangun infrastruktur transportasi dalam

mendukung tersedianya infrastruktur antar moda.

2.2.2. Misi

Untuk menjabarkan lebih lanjut visi Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) diatas, maka disusun misi

sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional

dibidang Transportasi;

2. Meningkatkan pelayanan dan fungsi Sarana Prasarana Perhubungan;

3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya

peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi;



4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa

transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar

wilayah;

5. Mengembangkan dan menerapkan Teknologi Informasi Komunikasi

(TIK) sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan dan tata

pemerintahan.

Makna dari Misi Dishubkominfo diatas adalah :

Untuk mencapai Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika, yaitu: ”Terwujudnya Sistem Transportasi dan Pelayanan

Teknologi Informasi yang Andal dalam mendukung Pembangunan

Agribisnis dan Agroindustri” maka diperlukan misi yang merupakan

langkah utama yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur yang

mempunyai peran sebagai pengambil keputusan yang menghasilkan

perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan

informatika. Dengan demikian maka diperlukan sumber daya manusia

yang handal dan profesional dalam pelaksanaan pelayanan umum guna

menghasilkan sistem transportasi yang andal.

2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan,


2.3.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan

permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Adapun Tujuan Jangka Menengah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan prilaku Sumber Daya

Manusia (SDM) yang profesional dibidang Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika;

2. Mengoptimalkan pelayanan dan fungsi sarana dan prasaran

perhubungan;



3. Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efisien dalam

penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya

meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi;

4. Mewujudkan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas,

maksimalisasi kualitas dan keterjangkauan dalam pelayanan

transportasi;

5. Meningkatkan peran dan fungsi komunikasi dan informatika sebagai

sarana pendorong pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan secara

efektif dan efisien.

2.3.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan

fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan

yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Jangka Menengah

Dishubkominfo sebagai berikut :

1. Terpenuhinya SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di

bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

2. Terpenuhinya sarana dan prasarana perhubungan;

3. Terlaksananya pelayanan transportasi yang aman, selamat, cepat,

lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien;

4. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan

prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas

antar wilayah;

5. Meningkatkan pengelolaan sumber data bidang perhubungan,

komunikasi dan informatika yang akurat, serta terbukanya akses

komunikasi dan informasi keseluruh kecamatan dan desa.



Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran


Tujuan

Tujuan setelah

Revisi Sasaran

Sasaran Setelah

Revisi

Visi : ”Terwujudnya Sistem Transportasi dan Pelayanan Teknologi Informasi yang

Andal dalam mendukung Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri”

Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional dibidang

Transportasi

1.

Terpenuhinya SDM

yang memiliki

pengetahuan dan

keterampilan di

bidang perhubungan,

komunikasi dan

informatika

1. Terpenuhinya SDM

yang memiliki

pengetahuan dan

keterampilan di

bidang

perhubungan,

komunikasi dan

informatika

Misi 2 : Meningkatkan pelayanan dan fungsi Sarana Prasarana Perhubungan;

1.

Mengoptimalkan

pelayanan dan

fungsi sarana dan

prasaran

perhubungan

1. Terpenuhinya

sarana dan

prasarana

perhubungan

Misi 3 : Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan

kinerja pelayanan jasa transportasi

1.

Mewujudkan

penyelenggaraan

transportasi yang

efisien dalam

penyediaan

infrastruktur sektor

transportasi sebagai

upaya

meningkatkan

efisiensi dalam

penyelenggaraan

transportasi

1. Terlaksananya

pelayanan

transportasi yang

aman, selamat,

cepat, lancar, tertib

dan teratur, nyaman

dan efisien



Tujuan

Tujuan setelah

Revisi Sasaran

Sasaran Setelah

Revisi

Misi 4 : Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi

untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah

1.

Meningkatnya

aksesibilitas

masyarakat terhadap

pelayanan sarana dan

prasarana

transportasi guna

mendorong

pengembangan

konektivitas antar

wilayah

1. Meningkatnya

aksesibilitas

masyarakat

terhadap pelayanan

sarana dan

prasarana

transportasi guna

mendorong

pengembangan

konektivitas antar

wilayah

Misi 5 : Mengembangkan dan menerapkan Teknologi Informasi Komunikasi

(TIK) sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan dan tata pemerintahan

1.

Meningkatkan

peran dan fungsi

komunikasi dan

informatika sebagai

sarana pendorong

pembangunan dan

pelaksanaan

pemerintahan

secara efektif dan

efisien.

1. Meningkatkan

pengelolaan

sumber data bidang

perhubungan,

komunikasi dan

informatika yang

akurat, serta

terbukanya akses

komunikasi dan

informasi

keseluruh

kecamatan dan

desa

2.4. Indikator Kinerja

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan

kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik, secara kuantitatif dan/

atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau

dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau



kegiatan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung

dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

Adapun syarat indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas (Spesific)

Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan

sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat

tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan atau program dan tidak

berdwimakna.

2. Dapat diukur secara obyektif (Measurabel)

Indikator kinerja dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat

kuantitatif maupun kualitatif. Jika ada dua pihak atau lebih yang

mengukur dengan indikator kinerja yang bersangkutan mempunyai

kesimpulan yang sama.

3. Dapat dicapai ( Attainabel)

Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan sesuatu kinerja yang akan

dapat dicapai oleh organisasi. Sehingga dalam penetapan indikator

kinerja perlu mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan hal-hal

yang bersifat controllable dan uncontrollable bagi organisasi.

4. Terkait pada hasil (Relevance)

Indikator kinerja harus terkait dengan apa yang akan diukur.

5. Untuk kurun waktu tertentu (Time bound)

Indikator kinerja yang ditetapkan dapat menggambarkan sesuatu

kinerja dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Indikator kinerja Dishubkominfo yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.2.



Tabel 2.2

Indikator Kinerja Dishubkominfo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Tercapainya

peningkatan

persentase sarana

prasarana pola

pergerakan angkutan

barang

1. Jumlah orang barang melalui terminal/Dermaga per tahun

450.000 Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat

2 Tercapainya

Peningkatan dan

Berkembangnya

Aksebilitas

Masyarakat

Terhadap Sarana dan

Prasarana

Perhubungan Darat

1.Jumlah Terminal 2. Rasio Ijin Trayek 3. Jumlah Uji KIR Angkutan

Umum 4. Angkutan Darat 5. Lama Pengujian

Angkutan Umum ( KIR ) 6. Pemasangan Rambu –

Rambu 7. Rasio Panjang Jalan

Perjumlah Kendaraan

8 0.08 193

0.49

- -

2.66%

9 0.09 250

0.54

3 Hari

Sesuai Standart 2.02%

10 0.10 283

0.59

1 Hari

1.53%

12 0.11 317

0.65

1 Hari

1.16%

13 0.12 350

0.72

1 Hari

0.88%

13 0.13 383

0.79

1 Hari

0.67%

13 0.13 383

0.79

1 Hari

0.67%



3 Tercapainya

Peningkatan dan

Berkembangnya

Aksebilitas

Masyarakat

Terhadap Sarana dan

Prasarana

Perhubungan Laut,

Sungai dan Danau

1.Jumlah Pelabuhan Laut

2

2 2 2 2 4 4

4

Tercapainya

Peningkatan dan

Berkembangnya

Aksebilitas

Masyarakat

Terhadap Sarana dan

Prasarana

Perhubungan Udara

1.Jumlah Pelabuhan Udara

2.Jumlah Penerbangan Per tahun

11 -

11

Meningkat

11 11 11 11 11



5 Terwujudnya

Keterpaduan

telekomunikasi dan

Informasi dengan

Sektor Pembangunan

Lainnya dan merata

ke segenap wilayah

1.Jumlah Kecamatan yang terjangkau komunikasi telepon celuller

2.Jumlah Kecamatan yang terjangkau Siaran Radio RPD

3.Jumlah Kecamatan yang terjangkau Siaran Televisi Kutim

4.Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

5.Website Milik Pemerintah Daerah

6.Jumlah Website Milik SKPD

18

8 Kecamatan

1

Kecamatan

3/1

1

11

18

8 Kecamatan

1

Kecamatan

3/1

1

13

18

8 Kecamatan

1 Kecamatan

3/1

1

15

18

8 Kecamatan

1 Kecamatan

3/1

1

17

18

8 Kecamatan

1

Kecamatan

3/1

1

19

18

8 Kecamatan

1 Kecamatan

3/1

1

21

18

8 Kecamatan

1

Kecamatan

3/1

1

21



2.5. Strategi dan Arah Kebijakan

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945

Pembangunan bangsa diarahkan untuk mewujudkan pembangunan

disegala bidang, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan

penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Landasan yang kokoh

diperlukan bagi pembangunan yang berkelanjutan dengan generasi

mendatang yang lebih baik.

Strategi pembangunan prioritas Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Kutai Timur diarahkan untuk mewujudkan

pembangunan di bidang transportasi darat, laut, udara, komunikasi dan

informasi. Strategi-strategi pembangunan Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur, diarahkan pada lima

sasaran pokok yaitu Tercapainya peningkatan persentase sarana prasarana

pola pergerakan barang, tercapainya peningkatan dan berkembangnya

aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana perhubungan darat,

tercapainya peningkatan dan berkembangnya aksesibilitas masyarakat

terhadap sarana dan prasarana perhubungan laut, sungai dan danau,

tercapainya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan

prasarana perhubungan udara, terwujudnya keterpaduan telekomunikasi

dan informasi dengan sektor pembangunan lainnya dan merata ke segenap

wilayah. Kebutuhan dasar selama ini sudah diperhatikan bukan hanya

menjadi tujuan sampingan dalam proses pembangunan, namun

diprogramkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan

diagendakan dalam agenda lima tahunan yang secara tegas dan jelas

menjadi agenda utama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021.

Landasan yang kokoh diperlukan bagi pembangunan yang

berkelanjutan bagi generasi mendatang yang lebih baik. Ruang gerak bagi

kehidupan yang lebih baik tersebut akan semakin terbuka apabila ekonomi

stabil, mandiri, dan tumbuh dengan cepat, ada jaminan dan kepastian

hukum serta aturan-aturan, serta kapasitas diri dan kualitas kehidupan



warga masyarakat yang meningkat. Pada lima tahun mendatang ini,

pengakuan pemberian pelayanan pemenuhan kebutuhan hak dasar semakin

dioptimalkan. Pembangunan tidak semata-mata menekankan pada

pencapaian dan pengejaran infrastruktur sarana prasarana.

Untuk itu agar dapat mewujudkan kerangka pembangunan tersebut

dalam kurun waktu lima tahun kedepan, maka ditetapkan beberapa strategi

pembangunan yaitu :

1. Peningkatan pengelolaan angkutan transportasi darat dan laut dengan

menjamin keterpaduan antar moda.

2. Peningkatan sistem layanan transportasi udara yang handal dan

berkualitas.

3. Pendayagunaan teknologi dan informasi secara efisien.

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran

transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya,

dan pertahanan keamanan. Sistem jaringan transportasi dapat dilihat dari

segi efektivitas, dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas

mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman,

tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi serta dari segi efisiensi dalam

arti beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan

sistem transportasi. Oleh karena itu, pengembangan transportasi sangat

penting artinya dalam menunjang dan menggerakkan dinamika

pembangunan, karena transportasi berfungsi sebagai katalisator dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Transportasi juga memiliki fungsi strategis dalam merekat integritas

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika dilihat dari aspek

kepentingan publik, sistem transportasi yang meliputi transportasi darat,

laut dan udara mengemban fungsi pelayanan publik dalam skala domestik

maupun internasional. Pengembangan transportasi harus didasarkan pada

pengembangan yang berkelanjutan (sustainability), yaitu melihat jauh ke

depan, berdasarkan perencanaan jangka panjang yang komprehensif dan

berwawasan lingkungan. Perencanaan jangka pendek harus didasarkan



pada pandangan jangka panjang, sehingga tidak terjadi perencanaan

“bongkar-pasang”.

Salah satu kunci keberhasilan program pembangunan daerah

adalah terciptanya pelayanan umum yang prima kepada seluruh

masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya tata kelola pemerintahan yang

bersih, demokratis, bertanggungjawab, efektif dan efisien. Dalam lima

tahun mendatang arah kebijakan pelayanan umum dan tata kelola

pemerintahan diarahkan pada :

- Peningkatan pelayanan publik yang prima dan bermutu kepada seluruh

masyarakat dengan penerapan standar pelayanan minimal.

- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis,

bertanggungjawab, efektif dan efesien untuk dapat memberikan

pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat berdasarkan prinsip

good governace dan clean government melalui pemanfaatan

egoverment.

- Meningkatkan kinerja dan profesional aparatur yang didukung oleh

kelembagaan yang memadai.

- Peningkatan supremasi hukum serta mendorong partisipasi masyarakat

dalam mewujudkan ketentrman dan ketertiban.

Untuk lebih jelasnya strategi dan arah kebijakan Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur Sesuai

RPJMD periode 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 2.3. dibawah ini.



Tabel 2.3.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kutai Timur pada RPJMD 2016-2021

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan pengetahuan,

kemampuan dan prilaku Sumber

Daya Manusia (SDM) yang

profesional dibidang Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika;

Terpenuhinya

SDM yang

memiliki

pengetahuan dan

keterampilan di

bidang

perhubungan,

komunikasi dan

informatika

Mengikuti

Pendidikan dan

Pelatihan

dibidang

perhubungan,

komunikasi dan

informatika

Pemenuhan SDM perhubungan yang

berkualitas

Mengoptimalkan pelayanan dan

fungsi sarana dan prasarana perhubungan

Meningkatnya pelayanan

regulasi bidang transportasi

Meningkatkan keselamatan dan

keamanan transportasi dalam upaya

peningkatan kinerja pelayanan

jasa transportasi

Mewujudkan

penyelenggaraan transportasi yang

efisien dalam penyediaan

infrastruktur sektor transportasi

sebagai upaya meningkatkan

efisiensi dalam penyelenggaraan

transportasi

Terlaksananya

pelayanan

transportasi yang

aman, selamat,

cepat, lancar,

tertib dan teratur,

nyaman dan

efisien

Pembangunan

diarahkan untuk meningkatkan

kapasitas dan kualitas

pelayanan termasuk keselamatan dan

keamanan

Memberikan dan

meningkatkan

kesempatan/peran

seluas-luasnya

kepada Pemerintah

Kab/Kota sesuai

kewenangannya,

BUMN/BUMD,

Swasta maupun

masyarakat untuk

penyediaan

infrastruktur

transportasi

termasuk dalam

penyelenggaraan

sarana dan

prasarana



transportasi sebagai

upaya peningkatan

efisiensi.

Mewujudkan ketersediaan

aksesibilitas, optimalisasi kapasitas,

maksimalisasi kualitas dan

keterjangkauan dalam pelayanan

transportasi

Meningkatnya

aksesibilitas

masyarakat

terhadap

pelayanan sarana

dan prasarana

transportasi guna

mendorong

pengembangan

konektivitas

antar wilayah

Percepatan

penyediaan

infrastruktur

perhubungan

yang merata dan

memadai

Mempercepat

pelaksanaan

penyelenggaraan

konektivitas wilayah

melalui penyediaan

sarana dan prasarana

transportasi yang

handal dalam upaya

kelancaran mobilitas

dan distribusi

barang/jasa untuk

mendukung

peningkatan daya

saing produk

Regional dan

Nasional

Meningkatkan

peran dan fungsi

komunikasi dan

informatika

sebagai sarana

pendorong

pembangunan

dan pelaksanaan

pemerintahan

secara efektif

dan efisien

Meningkatkan

pengelolaan

sumber data

bidang

perhubungan

dan kominfo

yang akurat,

serta terbukanya

akses komunikasi

dan informasi

keseluruh

kecamatan dan

desa

Mengupayakan

kerjasama dengan

pihak ketiga dalam

meningkatkan

jangkauan

pelayanan jasa

pendukung

komunikasi dan

informatika.

(sosialisasi

kerjasama dengan

radio lokal dan

pengembangan

website Pemkab.

Kutai Timur)

Pelayanan informasi

melalui website

www.kutaitimur.go.id

Pelaksanaan LPSE (Layanan Pengadaan

Secara Elektronik) memudahkan dalam

pelaksanaan Kegiatan



2.6. Program Prioritas Pembangunan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan

yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun program - program prioritas

pembangunan sesuai dengan bidang urusan Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur selama periode lima

tahun, dengan prioritas program beserta indikator kinerja program serta

kebutuhan pengadaan, adapun program yang telah ditetapkan dalam

rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur melalui berbagai

kegiatan tahunan. Penyusunan program dilaksanakan seiring dengan

agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen

instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Penyusunan program

pembangunan dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari

kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur untuk mencapainya

dalam tahun tertentu. Di dalam program prioritas pembangunan ditetapkan

Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang

ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Dinas


2016.

Dokumen Rencana Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 memuat informasi

tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan,

indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah

ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian

sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus

didasarkan pada perkiraan yang realitistis dengan memperhatikan tujuan

dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi.



2.7. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan

untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan program/

kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang dimiliki dengan

memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis. Perjanjian kinerja yang ingin dicapai Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur tahun 2016

ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif,

akuntabel adalah sebagai :



Tabel 2.4.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur

No Sasaran Strategis Indikator Kerja Target

1 2 3 4

1. Tercapainya peningkatan

persentase sarana prasarana

pola pergerakan angkutan

barang

1. Jumlah Barang melalui

Terminal/ Dermaga Per Tahun

100%


dan berkembangnya

aksesibilitas masyarakat

terhadap sarana dan

prasarana perhubungan

darat

2. Jumlah Terminal 100%

3. Rasio Ijin Trayek 50%

4. Jumlah Uji KIR Angkutan

Umum

100%

5. Angkutan Darat 50%

6. Lama Pengujian Kelayakan

Angkutan Umum ( KIR )

100%

7. Pemasangan Rambu – Rambu 100%

8. Rasio Panjang Jalan

Perjumlah Kendaraan

75%


dan berkembangnya


terhadap sarana dan

prasarana perhubungan laut,

sungai dan danau

9. Jumlah Pelabuhan Laut 100%



terhadap sarana dan


Udara

10. Jumlah Pelabuhan Udara 80%

11. Jumlah Penerbangan 100%

5. Terwujudnya keterpaduan

telekomunikasi dan

informasi dengan sektor

perhubungan lainnya dan

merata kesegenap wilayah

12. Jumlah Kecamatan yang

terjangkau oleh siaran Radio

RPD

65%


terjangkau oleh siaran TV.

Kutim

65%

14. Jumlah Surat Kabar

Nasional/Lokal

85%



No Sasaran Strategis Indikator Kerja Target

15. Website Milik SKPD 80%

16. Website Milik PEMDA 80%

Program Anggaran Keterangan

1. Peningkatan Pelayanan

Angkutan Rp. 824.078.575,-.000.000,- APBD II

2. Pembangunan sarana &


Rp. 16.677.438.400,-.446.000,- APBD II

3. Pengendalian dan Pengamanan

Lalu lintas

Rp. 2.246.878.881,- APBD II

4. Peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan

bermotor

Rp. 2.516.842.377,-.028.000,- APBD II

5. Optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

Rp. 765.276.108,- APBD II

6. Pengembangan komunikasi,

informasi dan media massa

Rp. 710.286.950,- APBD II



PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2016 - 2021

N

O

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

SATU

AN

TARGET

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Meningkatnya

jumlah

penumpang yang

terlayani dan

menurunnya

angka kecelakaan

1. Jumlah arus

penumpang

angkutan umum

Jumlah 100% 80%

2. Rasio ijin trayek % 50% -1%

3. Jumlah uji kir

angkutan umum Jumlah 100% 95%

4. Jumlah Pelabuhan

Laut/Udara/Termi

nal Bis

Jumlah 100% 75%

5. Persentase

layanan angkutan

darat

% 50% 70%

6. Persentase

kepemilikan KIR

angkutan umum

% 50%

7. Pemasangan

Rambu-rambu % 100% 65%

8. Rasio panjang

jalan per jumlah

kendaraan

% 75% 50%

9. Jumlah orang/

barang yang

terangkut

angkutan umum

Jumlah 100% 90%

10. Jumlah

orang/barang

melalui

dermaga/bandara/

terminal per tahun

Jumlah 100% 90%


48


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

onsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi

responsibilitas managerial pada lingkungan dalam organisasi

yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian.

Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab

atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang

membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak

terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang

secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti ,

kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai

hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui

media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dan dalam dunia birokrasi,

akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

misi instansi yang bersangkutan.

Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka

mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan

wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan

upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan

Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut.

Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang

efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

K


49


Hal itu sejalan pula dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review

atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang bertitik berat pada

penilaian efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur yang

dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat

pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja

kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing

indikator kinerja sasaran yang di tetapkan dalam dokumen RPJMD 2016-

2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan

misi instansi pemerintah.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/X/6/8/2003

tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun

2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai

Timur diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran

serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan

dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan

realisasinya.


50


Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target

dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja

tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan

pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan

program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna

dari nilai tersebut yaitu :

No. Katagori Nilai Angka Interpretasi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

AA

A

BB

B

CC

C

D

> 90 – 100

> 80 – 90

> 70 – 80

> 60 – 70

> 50 – 60

> 30 – 50

0 – 30

Sangat Memuaskan

Memuaskan

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang

Sangat Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang

diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kutai Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat

pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja

kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing –

masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD

2016 – 2021 maupun RKPD Tahun 2016. Sesuai ketentuan tersebut,

pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan

dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja


ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dengan Perubahan Sasaran dan

Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Nomor 8


51


tahun 2016 sebagai upaya penyesuaian atau penyelarasan RPJMD 2016 –

2021.

Telah ditetapkan 5 sasaran dengan 16 indikator kinerja (out comes)

dengan rincian sebagai berikut :

� Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator





3.1. Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari

perorangan, badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada

pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi

amanah.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai

Timur selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Kutai Timur

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kutai Timur yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang

diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor

239/X/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan

Nomor 53 Tahun 2014.

Secara umum Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kutai Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD


52


Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021. Lima sasaran strategis dan

enan belas indikator kinerja.

Berdasarkan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.


53


Tabel 3.1

Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 2 3 4 5

Tercapainya peningkatan



barang

1. Jumlah Orang/Barang

melalui Terminal/

Dermaga Per Tahun

96,631

2.141.280 2215,93


dan berkembangnya


terhadap sarana dan


darat

1. Jumlah Terminal

2. Rasio Ijin Trayek


Umum

4. Angkutan Darat

5. Lama Pengujian

Kelayakan Angkutan

Umum ( KIR )

6. Pemasangan Rambu –

Rambu


Perjumlah Kendaraan

13

0,14

383

0,87

1 Hari

Sesuai Standar

0,67

13

0,0456

5.983

6,42

1

97

0,0192

100,00

32,6

1562,14

737,93

100,00

100,00

2,87


dan berkembangnya


terhadap sarana dan


laut, sungai dan danau

1. Jumlah Pelabuhan Laut

4 3 75,00



terhadap sarana dan


Udara

1. Jumlah Pelabuhan Udara

2. Jumlah Penerbangan

11

Meningkat

11

2.922

100,00

436,12


54


Terwujudnya keterpaduan

telekomunikasi dan





terjangkau oleh siaran

Radio RPD



Televisi Kutim


Nasional/Lokal

4. Website Milik SKPD

5. Website Milik PEMDA

8

1

4

21

1

9

5

5

24

1

112,50

500,00

125,00

114,29

100,00

3.2. Analisis Pencapaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas


2016 memuat data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi

pembuat keputusan. Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan

program dan kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan

perlu adanya solusi pemecahan masalah secara lebih luas dan mendalam.

Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

selama tahun 2016, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh

Bupati Kutai Timur berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah

Kabupaten Kutai Timur, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2016 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif,

transaran, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur telah

dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran tersebut.


55


Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang

telah dicapai pada tahun 2016 dan membandingkan antara target dan

realisasi pada indikator sasaran dari lima sasaran strategis dan enam belas

indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan

Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perencanaan

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) sebagai pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci

dapat dilihat sebagai berikut :


56


Tabel.3.2

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN

CAPAIAN

TAHUN

2015

TAHUN 2016

KATE

GORI

TARGET REALISASI PERSENTASE

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Jumlah Orang/Barang

melalui Terminal/

Dermaga Per Tahun

Jumlah

580.585

96.631

2.141.280

2215,93

AA

2. Jumlah Terminal Unit 13 13 13 100,00 AA

3. Rasio Ijin Trayek % 0,00058 0,14 0,0456 32,6 D

4. Jumlah Uji KIR

Angkutan Umum Jumlah 5.964 383

5.983

1562,14 AA

5. Angkutan Darat % 7 0,87 6,42 737,93 AA

6.

Lama Pengujian

Kelayakan Angkutan

Umum ( KIR )

Hari 1 1 1 100,00 AA


Rambu

Sesuai

Standar 115

97 100,00 AA


Perjumlah Kendaraan % 0,0192 0,67 0,0192 2,87 D

9. Jumlah Pelabuhan Laut Unit 3 4 3 75,00 BB

10. Jumlah Pelabuhan

Udara Unit 11 11 11 100,00 AA

11. Jumlah Penerbangan Kali 2.626 670 2.922 436,12 AA

12. Jumlah Kecamatan

yang terjangkau oleh

siaran Radio RPD Jumlah 9 8 9 112,50 AA

13. Jumlah Kecamatan

yang terjangkau oleh

siaran Televisi Kutim Jumlah 5 1 5 500,00 AA


Nasional/Lokal Jumlah 5 4 5 125,00 AA

15. Website Milik SKPD Ada/Tid

ak 24 21 24 114,29 AA

16. Website Milik PEMDA Ada 1 1 1 100,00 AA


57


Capaian Kinerja Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Kutai Timur terdiri dari 5 sasaran strategis dan 16

indikator kinerja. Adapun Pencapaian Kinerja Organisasi sebagai berikut :

1. Sasaran strategis tercapainya peningkatan presentasi sarana dan

prasarana pola pergerakan angkutan barang

� Indikator Kinerja

Jumlah orang/barang melalui terminal/dermaga per tahun. Adapun

target pada tahun 2016 sebanyak 96.631 sedangkan realisasi jumlah

orang/barang melalui terminal/dermaga pada tahun 2016 sebanyak

2.141.280. Adapun presentase antara realisasi dan target sebesar

2215,93%.

2. Sasaran Strategis

Tercapainya peningkatan dan berkembangnya aksesibilitas masyarakat

terhadap sarana dan prasarana perhubungan darat, untuk sasaran

strategis tersebut terdapat 7 indikator kinerja berupa :

� Jumlah terminal, Adapun target untuk indikator kinerja jumlah

terminal pada tahun 2016 sebanyak 13 terminal, dan realisasi pada

tahun 2016 sebanyak 13 terminal, sehingga capaian untuk indikator

telah memenuhi target, adapun presentase capain indikator tersebut

adalah 100,00 %

� Rasio Ijin Trayek

Untuk indikator kinerja rasio ijin trayek, pencapaiannya masih jauh

dari target, dimana target untuk tahun 2016 sebesar 0,14 adapun

realisasi pada pada tahun 2016 sebesar 0,0456. Hal ini disebabkan

karena tidak adanya penambahan ijin trayek baru selama beberapa

tahun terakhir. Adapun faktor penyebabnya adalah pertumbuhan

kendaraan di kabupaten kutai timur cukup pesat dan aksesibilitas

wilayah yang belum terkoneksi dengan baik sehingga animo

pengusaha dalam berinvestasi masih rendah.

� Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Untuk indikator jumlah uji KIR angkutan umum realisasi capain

ditahun 2016 telah melampaui target, dimana target ditahun 2016


58


sebesar 383, adapun persentase capaian indikator kinerja sebesar

1562,14%. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan kendaraan

yang sangat pesat.

� Angkutan Darat

Untuk indikator kinerja angkutan darat target yang ditetapkan dalam

RPJMD pada tahun 2016 sebesar 0,87%, adapun pencapaian ditahun

2016 adalah sebesar 6,42%, jika dibandingkan dengan capain tahun

2015 terjadi menurunan sebesar 0,58%, akan tetapi indikator ini

tetap melampaui target yang telah ditentukan.

� Lama pengujian kelayakan amgkutan umum (KIR)

Untuk indikator lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

telah memenuhi target, dimana target ditahun 2016 untuk 1 (satu)

unit kendaraan adalah 1 hari, sedangkan realisasinya untuk unit baru

membutuhkan waktu 45 menit dan untuk pengujian berkala

membutuhkan waktu 25 menit. Sehingga untuk indikator tersebut

telah melampaui target kinerja.

� Pemasangan Rambu – Rambu

Untuk indikator kinerja pemasangan rambu – rambu tergetnya

adalah pemasangan yang sesuai standar, adapun pengadaan rambu –

rambu lalu lintas selama ini berdasarkan ketentuan yang telah

ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan RI, adapun pemasangan

rambu ditahun 2016 sebanyak 97 rambu.

� Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan

Untuk indikator rasio panjang jalan, dimana data yang dibutuhkan

adalah panjang jalan dan jumlah kendaraan. Adapun panjang jalan di

tahun 2016 adalah 1.400,11 Km. Sedangkan data kendaraan secara

keseluruhan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Kalimantan Timur ( Samsat ) di tahun 2016 sebanyak 68.933 unit,

dan persentase capaian target untuk indikator ini sebesar 2,87%.


59


3. Sasaran strategis tercapainya peningkatan dan berkembangnya

asesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana perhubungan laut,

sungai dan danau, yang terdiri dari satu indikator kinerja yaitu :

� Jumlah Pelabuhan Laut

Untuk indikator jumlah pelabuhan laut ditahun 2016 telah terbangun

sebanyak 3 pelabuhan yakni pelabuhan sangkulirang, pelabuhan maloy

dan pelabuhan kenyamukan, Adapun target ditahun 2016 sebanyak 4

pelabuhan sehingga target untuk indikator belum tercapai, hal ini

disebabkan karena keterbatasan anggaran dan kebutuhan akan

pelabuhan umum telah terpenuhi.

4. Sasaran strategis tercapainya peningkatan aksesibilitas masyarakat

terhadap sarana dan prasarana perhubungan udara.

� Jumlah Pelabuhan Udara

Jumlah pelabuhan udara yang ada saat ini sebanyak 11 pelabuhan

udara, dengan status bandara khusus. Dari 11 bandara tersebut hanya

2 ( dua ) bandara yang masih beroperasi hingga saat ini, yakni

bandara tanjung bara dan bandara uyang lahai kecamatan kongbeng.

Adapun bandara saat ini dalam tahap perencanaan yang dilakukan

oleh pemerintah kabupaten kutai timur adalah bandara sangkima dan

bandara uyang lahai, sebagai bandara prioritas.

� Jumlah Penerbangan

Untuk target jumlah penerbangan ditahun 2016 sebanyak 670 kali

penerbangan, adapun capaian penerbangan ditahun 2016 mengalami

peningkatan secara signifikan yakni 2.922 kali penerbangan. Hal ini

disebabkan dengan adanya 2 penerbangan perintis di bandara

tanjung bara dan bandara uyang lahai.

5. Sasaran strategis terwujudnya keterpaduan telekomunikasi dan

informasi dengan sektor perhubungan lainnya dan merata kesegenap

wilayah.

� Jumlah kecamatan yang terjangkau oleh siaran RPD Kutim hingga

tahun 2016 sebanyak 9 kecamatan, dimana target telah terialisasi

sebesar 112,50%.


60


� Jumlah kecamatan yang terjangkau oleh Siaran TV. Kutim hingga

tahun 2016 sebanyak 5 kecamatan, adapun target ditahun 2016

sebanyak 1 kecamatan sehingga persentase pencapaian ditahun 2016

sebesar 500%.

� Jumlah Surat Kabar Nasional/lokal

Untuk indikator jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk ke

kabupaten kutai timur ditahun 2016 telah mencapai 125%.

� Website milik SKPD

Untuk indikator website milik SKPD target ditahun 2016 sebanyak

21 website, Adapun yang terealiasi sampai tahun 2016 sebanyak 24

website, sehingga persentase capaian sebesar 114,29%.

� Wibsite Milik PEMDA

Untuk indikator website milik Pemda telah terealiasi berdasarkan

target yang telah ditetapkan Renstra dan RPJMD, sehingga

pencapaian 100%.


61


Tabel 3.3

Realisasi Kinerja 5 Tahun ( 2011-2016 )


REALISASI TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Jumlah Orang/Barang melalui

Terminal/ Dermaga Per Tahun

Jumlah

110.975

112.754

116.437

98.627

580.585

2.141.280

2. Jumlah Terminal Unit 1

2 13 13 13

3. Rasio Ijin Trayek % 0,003 0,016 0,012 0,00058 0,00058 0,0456


Umum Jumlah 3.586 3.702 4.797 5.143 5.964 5.983

5. Angkutan Darat % 5,96 6,14 6,45 6,53 7 6,42

6. Lama Pengujian Kelayakan

Angkutan Umum ( KIR ) Hari 1 1 1 1 1 1

7. Pemasangan Rambu – Rambu Sesuai

Standar 80 90 90

115 97

8. Rasio Panjang Jalan Perjumlah

Kendaraan % 0,023 0,020 0,020 0,021 0,0192 0,0192

9. Jumlah Pelabuhan Laut Unit 2

1 3 3 3

10. Jumlah Pelabuhan Udara Unit 11 11 11 11 11 11

11. Jumlah Penerbangan Kali 491 500 661 670 2.626 2.922


terjangkau oleh siaran Radio

RPD Jumlah 2 2 2 8 9 9


terjangkau oleh siaran Televisi

Kutim Jumlah 1 1 1 2 5 5

14.

Jumlah Surat Kabar

Nasional/Lokal Jumlah 1 1 4 4 5 5

15. Website Milik SKPD Ada/Tidak 2 2 2 10 24 24

16. Website Milik PEMDA Ada 1 1 1 1 1 1


62



Tercapainya peningkatan presentasi sarana dan prasarana pola

pergerakan angkutan barang

- Indikator Kinerja Jumlah Orang/Barang melalui

Terminal/dermaga/bandara Per Tahun.

Apabila dibandingkan Jumlah orang/barang melalui terminal/

dermaga/ bandara selama kurun waktu 5 tahun, selama 3 tahun

berturut – turut mengalami peningkatan (2011-2013). Namun pada

tahun 2014 mengalami penurunan, sedangkan ditahun 2015 dan

2016 mengalami kenaikan yang signifikan hal ini disebabkan karena

adanya aktifitas penerbangan perintis di bandara tanjung bara,

bandara uyang lahai dan aktifitas di pelabuhan dan dermaga

penyeberangan ferry sangkulirang.


Tercapainya peningkatan dan berkembangnya aksesibilitas masyarakat

terhadap sarana dan prasarana perhubungan darat, untuk sasaran

strategis tersebut terdapat 7 indikator kinerja berupa :

� Jumlah Terminal

Realisasi indikator jumlah terminal pada tahun 2016 telah memenuhi

target sebanyak 13 terminal. Adapun target pencapaian indikator

kinerja terus meningkat. Diakhir masa RPJMD untuk indikator

jumlah terminal telah terealisasi 100%,.

� Rasio Ijin Trayek

Untuk rasio ijin trayek, persentase capaian indikator di tahun 2016

sebesar 32,6% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015

mengalami peningkatan sebesar 32,46%. Hal ini disebabkan karena

betambahnya jumlah penduduk ditahun 2016.

� Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Untuk indikator jumlah uji KIR angkutan umum realisasi capain

ditahun terus menerus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan

karena laju pertumbuhan kendaraan yang sangat pesat.


63


� Angkutan Darat

Untuk indikator kinerja angkutan darat realisasi capaian dari tahun

ketahun terus mengalami peningkatan, sehingga target yang

ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra telah terpenuhi. Hal ini

disebabkan karena animo masyarakat akan angkutan umum masih

tinggi.

� Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Untuk indikator lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

telah memenuhi target selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dimana

target untuk 1 (satu) unit kendaraan adalah 1 hari, sedangkan

realisasinya untuk unit baru membutuhkan waktu 45 menit dan

untuk pengujian berkala membutuhkan waktu 25 menit. Sehingga

untuk indikator tersebut telah melampaui target.

� Pemasangan Rambu – Rambu

Untuk indikator kinerja, pemasangan rambu – rambu di tahun

2011-2013 ada pemasangan rambu – rambu sebanyak 260 buah, dan

di tahun 2014 tidak ada pemasangan disebabkan karena adanya

perbaikan jalan, pada tahun 2015 rambu yang terpasang sebanyak

115 buah dan ditahun 2016 terdapat pemasangan rambu sebanyak 97

buah. Adapun target untuk indikator ini adalah sesuai standart dan

rambu – rambu yang terpasang sudah sesuai dengan standarisasi

yang dikeluarkan oleh dirjen perhubungan darat.

� Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan

Untuk indikator rasio panjang jalan perjumlah kendaraan belum

dapat diukur, dikarenakan belum diperolehnya data jumlah

kendaraan yang melibatkan Instansi lain (Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Kaltim).


Tercapainya peningkatan dan berkembangnya asesibilitas masyarakat

terhadap sarana dan prasarana perhubungan laut, sungai dan danau, yang

terdiri dari satu indikator kinerja yaitu :

� Jumlah Pelabuhan Laut


64


Jumlah pelabuhan laut yang terbangun di tahun 2011-2016

sebanyak 3 pelabuhan. Adapun target untuk indikator jumlah

pelabuhan laut ditahun 2016 sebanyak 4 pelabuhan, sehingga target

untuk indikator belum tercapai, hal ini disebabkan karena

keterbatasan anggaran dan kebutuhan akan pelabuhan umum telah

terpenuhi.

4. Sasaran Strategis tercapainya peningkatan aksesibilitas masyarakat

terhadap sarana dan prasarana perhubungan udara.

� Jumlah Pelabuhan Udara

Jumlah pelabuhan udara yang ada saat ini sebanyak 11 pelabuhan

udara, dengan status bandara khusus. Dari 11 bandara tersebut hanya

2 ( dua ) bandara yang masih beroperasi hingga saat ini, yakni

bandara tanjung bara dan bandara uyang lahai kecamatan kongbeng.

� Jumlah Penerbangan

Jumlah penerbangan dari tahun 2011-2016 terus mengalami

peningkatan. Hal ini disebabkan dengan adanya 2(dua) penerbangan

perintis yakni di bandara tanjung bara dan bandara uyang lahai.

5. Sasaran Strategis Terwujudnya keterpaduan telekomunikasi dan

informasi dengan sektor perhubungan lainnya dan merata kesegenap

wilayah.

� Jumlah kecamatan yang terjangkau oleh siaran RPD Kutim kurun

waktu tiga tahun (2011-2013) yaitu 2 kecamatan, pada tahun 2014

mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni 8 kecamatan,

dan tahun 2015 penambahan jangkauan siaran menjadi 9 kecamatan,

meskipun ditahun 2016 tidak mengalami peningkatan, namun tetap

melampaui target yang telah ditetapkan.

� Jumlah kecamatan yang terjangkau oleh siaran TV Kutim kurun

waktu tiga tahun (2011-2013) sebanyak 1 kecamatan, di tahun 2014

mengalami peningkatan menjadi 2 kecamatan yakni Kecamatan

sangatta utara dan sangatta selatan, adapun ditahun 2015 jumlah


65


kecamatan yang terjangkau siaran TV Kutim sebanyak 5 kecamatan,

meskipun ditahun 2016 tidak mengalami peningkatan jangkaun,

akan tetapi tetap melampaui target yang ada.

� Jumlah Surat Kabar Nasional/lokal

Untuk indikator jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk ke

kabupaten kutai timur mengalami peningkatan dan bahkan

melampaui target dengan nilai capaian 125%.

� Website milik SKPD

Untuk indikator website milik SKPD di tahun 2014 mengalami

kenaikan yang signifikan yakni sebanyak 10 Website dibanding

realisasi tiga tahun sebelumnya (2011-2013) yang stag di 2 Website

saja. Target ditahun 2015-2016 sebanyak 21 website, Adapun yang

terealiasi sampai tahun 2016 sebanyak 24 website, sehingga

persentase capaian sebesar 114,29%.

� Website Milik PEMDA

Untuk indikator website milik Pemda telah terealiasi berdasarkan

target yang telah ditetapkan Renstra dan RPJMD yakni 1 Website,

sehingga pencapaian 100%.


66


Tabel 3.4

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi


REALISASI TAHUN RPJMD TAHUN 2016

2012 2013 2014 2015 TARGET REALISA

SI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Jumlah Orang/Barang

melalui Terminal/

Dermaga Per Tahun

Jumlah

112.754

116.437

98.627

580.585

96.631

2.141.280

2. Jumlah Terminal Unit

2 13 13 13 13

3. Rasio Ijin Trayek % 0,016 0,012 0,00058 0,00058 0,14 0,0456

4. Jumlah Uji KIR

Angkutan

Umum

Jumlah 3.702 4.797 5.143 5.964 383 5.983

5. Angkutan Darat % 6,14 6,45 6,53 7 0,87 6,42

6. Lama Pengujian

Kelayakan Angkutan

Umum ( KIR )

Hari 1 1 1 1 1 1


Rambu

Sesuai

Standar 90 90

115

97


Perjumlah Kendaraan % 0,020 0,020 0,021 0,0192 0,67 0,0192

9. Jumlah Pelabuhan Laut Unit

1 3 3 4 3

10. Jumlah Pelabuhan

Udara Unit 11 11 11 11 11 11

11. Jumlah Penerbangan Kali 500 661 670 2.626 670 2.922



Radio RPD Jumlah 2 2 8 9 8 9



Televisi Kutim Jumlah 1 1 2 5 1 5


Nasional/Lokal Jumlah 1 4 4 5 4 5

15. Website Milik SKPD Ada/Tidak 2 2 10 24 21 24

16. Website Milik PEMDA Ada 1 1 1 1 1 1


67


1. Indikator kinerja jumlah orang/barang melalui terminal/dermaga per

tahun.

� Realisasi kinerja untuk indikator jumlah orang/barang melalui

terminal/dermaga/bandara pertahun, ditahun 2016 mengalami

peningkatan yang signifikan yakni 2.141.280 jika dibandingkan

dengan capaian realisasi kinerja tahun 2011-2015, sesuai target

indikator ini yaitu terus meningkat.

2. Indikator kinerja jumlah terminal.

� Capaian realisasi kinerja untuk indikator jumlah terminal ditahun

2016 telah terpenuhi, yakni 13 unit terminal., sehingga capaian

kinerjanya telah 100%.

3. Indikator kinerja rasio ijin trayek.

� Capaian kinerja tahun 2016 adalah 0,0456, jika dibandingkan

dengan realisasi ditahun sebelumnya mengalami peningkatan

walaupun tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena belum adanya

penambahan ijin trayek baru.

4. Indikator jumlah uji KIR angkutan umum.

� Capaian kinerja ditahun 2016 untuk jumlah uji KIR angkutan umum

sebesar 5.983 unit, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

terus mengalami peningkatan ( dapat dilihat pada tabel 3.4 ).

5. Indikator kinerja Angkutan Darat

� Untuk angkutan darat capaian kinerja ditahun 2016 sebesar 6,42%,

jika dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar

0,58%, meskipun mengalami penurunan ditahun 2016, indikator ini

telah melebihi target capaian.

6. Indikator lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR).

� Capaian kinerja ditahun 2016 untuk lama pengujian kelayakan

angkutan umum (KIR) adalah 1 (satu) hari. Capaian ini telah dicapai

pada awal periode RPJMD. Sehingga selasar antara capaian dan

target RPJMD.

7. Indikator kinerja pemasangan rambu – rambu.


68


� Capaian kinerja ditahun 2016 adalah terpasangnya rambu di

kecamatan sangatta utara dan kecamatan sangatta selatan sebanyak

97 rambu, jika diakumulasi dari tahun 2011-2015, rambu yang

terpasang sebanyak 375 rambu. Jika bidandingkan dengan target

kinerja RPJMD adalah sesuai standart, maka pemasangan rambu

sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Kementerian

Perhubungan.

8. Indikator kinerja rasio panjang jalan perjumlah kendaraan.

� Capaian kinerja ditahun 2015 sebesar 0,0192 jika dibandingkan

dengan realisasi ditahun sebelumnya terus mengalami penurunan.

9. Indikator jumlah pelabuhan laut.

� Capaian kinerja ditahun 2016 sebanyak 3 pelabuhan, dan jika

dibandingkan dengan target RPJMD ditahun 2016 yaitu sebanyak 4

pelabuhan, maka target yang tercapai hanya sebesar 75%.

10. Indikator jumlah pelabuhan udara.

� Capaian kinerja untuk jumlah pelabuhan udara ditahun 2016

sebanyak 11 unit, dimana indikator ini tidak mengalami

penambahan, dan telah memenuhi target RPJMD, namun saat ini

pelabuhan udara yang beroperasi hanya 2 bandara, yakni bandara

tanjung bara dan bandara uyang lahai.

11. Indikator kinerja jumlah penerbangan.

� Capaian kinerja ditahun 2016 sebanyak 2.922 kali penerbangan,

jumlah penerbangan meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan

karena adanya beberapa penerbangan perintis.

12. Indikator kinerja jumlah kecamatan yang terjangkau oleh siaran RPD.

� Capaian kinerja ditahun 2016 sebanyak 9 kecamatan yang telah

terjangkau siaran RPD, capain ini masih sama dengan capain tahun

2015. Hal ini disebabkan karena keterbatan anggaran.

13. Indikator kinerja jumlah kecamatan yang terjangkau siaran TV. Kutim.

� Capaian kinerja ditahun 2016 sebanyak 5 kecamatan yang telah

terjangkau siaran TV Kutim, capaian ini masih sama dengan capaian


69


kinerja ditahun 2015, walaupun tidak mengalami peningkatan,

capain kinerja telah melebihi target yang telah ditetapkan.

14. Indikator kinerja jumlah surat kabar nasional/lokal.

� Capaian kinerja jumlah surat kabar nasional/lokal yang ada di

Kabupaten Kutai Timur ditahun 2016 tidak mengalami peningkatan,

meskipun demikian indikator ini telah melampaui target.

15. Indikator Website milik SKPD.

� Capaian kinerja ditahun 2016, ada 24 SKPD yang telah memiliki

website, meskipun tidak mengalami peningkatan karena disebabkan

keterbatasan anggaran, namun indikator ini telah melebihi target

RPJMD.

16. Indikator kinerja Website milik Pemda.

� Capaian kinerja ditahun 2016 untuk website milik pemda adalah 1

(satu) website, capaian ini telah dicapai pada awal periode RPJMD,

sehingga selaras antara capaian dan target.


70


Tabel 3.5

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO SASARAN STRATEGIS % CAPAIAN

KINERJA

% PENYERAPAN

ANGGARAN

TINGKAT

EFISIENSI

1 2 3 4 5




barang

2215,93

2.


dan berkembangnya


terhadap sarana dan


darat

392,37

98,85

25,13

3.


dan berkembangnya


terhadap sarana dan

prasarana perhubungan laut,

sungai dan danau

75,00

100,00

133,33

4.



terhadap sarana dan


Udara

286,06

100,00

37,31

5.

Terwujudnya keterpaduan

telekomunikasi dan




190,36

99,95

52,51


71


Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

1. Tercapainya peningkatan persentase sarana dan prasarana pola

pergerakan angkutan barang.

� Capaian kinerja untuk sasaran strategis I sebesar 2215,93%. Pada

tahun 2016, capaian tersebut tidak menggunakan anggaran sehingga

tidak ada penerapan anggaran.

2. Tercapainya peningkatan dan berkembangnya aksesibilitas masyarakat

terhadap sarana dan prasarana perhubungan darat.

� Sasaran strategis ke 2 terdiri dari 7 indikator kinerja dimana capaian

kinerja adalah 392,37% dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar

98,85%, adapun tingkat efisiensi sebesar 25,13%. Rendahnya tingkat

efisiensi karena ada 2 (dua) indikator kinerja yang belum tercapai

dan indikator tersebut melibatkan pihak lain.

3. Tercapainya peningkatan dan berkembangnya aksesibilitas masyarakat

terhadap sarana dan prasarana perhubungan laut, sungai dan danau.

� Untuk sasaran strategis ke 3 capaian kinerja sebesar 75% dengan

penyerapan anggaran sebesar 100%, adapun tingkat efisiensi sebesar

133,33%.

4. Tercapainya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan

prasarana perhubungan Udara.

� Untuk sasaran strategis ke 4 capaian kinerja sebesar 268,06%

dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 100% dengan tingkat

efisiensi 37,31%.

5. Terwujudnya keterpaduan telekomunikasi dan informasi dengan sektor

perhubungan lainnya dan merata kesegenap wilayah


72


� Untuk sasaran strategis ke 5 adapun capaian kinerja sebesar

190,36% dengan penyerapan anggaran sebesar 99,95% dan tingkat

efisiensi sebesar 52,51%.

3.3. Realisasi Anggaran

Arah pengelolaan belanja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Kutai Timur tahun 2011-2015 adalah sebagai

berikut :

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk

dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang mengarah pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan

masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber

daya manusia aparatur, terutama yang berhubungan langsung dengan

kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2011-2015 diprioritaskan untuk mendanai

kegiatan-kegiatan dibidang perhubungan darat, laut, udara, komunikasi

dan informasi, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Kutai Timur.

3. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada

setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan

pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas

dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik

yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

5. Transparan dan Akuntabel


73


Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula

masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses

informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek

administrasi keuangan, tetapi menyangkut proses, keluaran dan hasilnya.

Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus meliputi pos-

pos belanja. Belanja SKPD dikelompokkan dalam Belanja Langsung dan

Belanja Tidak Langsung yang masing – masing kelompok dirinci ke dalam

jenis belanja. Untuk Belanja Tidak Langsung, jenis belanjanya terdiri dari

Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja

Bantuan Keuangan, Belanja bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan belanja

Tak Terduga. Sementara itu, untuk Belanja Langsung, jenis belanjanya

terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan

tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja tidak langsung meliputi :

1) Belanja Pegawai, dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan

penghasilan pegawai, penerimaan lainnya.

2) Belanja bunga, digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman

pemerintah daerah kepada pihak lainnya.

3) Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi

kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa

yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

4) Belanja Hibah, yaitu pemberian hibah untuk penyelenggaraan

program dan kegiatan yang bersifat cross cutting issue.

5) Bantuan sosial, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan

antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan,

pengadaan pangan dan bantuan partai politik.

6) Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan

retribusi daerah kepada Desa/kelurahan.


74


7) Bantuan Keuangan, yang bersifat umum maupun khusus kepada

Desa/Kelurahan.

8) Belanja Tak Terduga, untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau

diharapkan tidak terulang.

B. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait

langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi :

1) Belanja Pegawai, dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS,

honorarium non PNS dan uang lembur.

2) Belanja Barang dan Jasa, dipergunakan untuk pengeluaran bahan

habis pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan

kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa alat berat, sewa

perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas

dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas,

beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya.

3) Belanja Modal, dipergunakan untuk pengeluaran pengadaan tanah,

alat-alat berat, alat – alat angkutan darat bermotor, alat – alat

angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor,

alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat – alat bengkel, alat –

alat pengolah pertanian dan peternakan, perlatan

kantor,perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.


75


Tabel 3.6

ANGGARAN PERSASARAN

NO SASARAN PROGRAM ANGGARAN %

CAPAI

AN PAGU REALISASI

1 2 3 4 5 6

1. Tercapainya

peningkatan persentase

sarana prasarana pola

pergerakan angkutan

barang

2. Tercapainya

peningkatan dan

berkembangnya


terhadap sarana dan


darat

I.

Program Pembangunan

sarana & prasarana

perhubungan

16.677.438.400

Kegiatan Pembangunan

Terminal dan sub

Terminal

803.790.250,-

803.790.250,-

100,00

II.

Program Peningkatan

kelaikan

pengoperasian

kendaraan bermotor

2.516.842.377

Kegiatan Pengadaan

Peralatan dan Bahan

Cetakan UPT. PKB

436.879.896,-

416.742.396,-

95,39

III.

Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan

824.078.575,-

Kegiatan Koordinasi

Sosialisasi/Penyuluhan

dalam peningkatan

Angkutan Lalu Lintas

Perhubungan Darat

315.767.000,-

315.767.000,-

100,00


76


IV.

Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

lintas

2.246.878.881

Kegiatan Pengadaan

Rambu - Rambu Lalu

Lintas

1.335.376.631

1.335.376.631

100,00

3.

Terciptanya

peningkatan dan

berkembangnya

asesibilitas masyarakat

terhadap sarana


laut, sungai dan danau

Program Pembangunan

sarana & prasarana

perhubungan

Kegiatan Pembangunan

sisi darat pelabuhan

kenyamukan

14.824.650.394

14.824.650.394

100,00

4. Terciptanya

peningkatan dan

berkembangnya

asesibilitas masyarakat

terhadap sarana


udara

Program Pembangunan

sarana & prasarana

perhubungan

Kegiatan Perencanaan

Pembangunan Bandara

367.037.356,-

367.037.356,-

100,00

5. Terwujudnya

keterpaduan

telekomunikasi dan


perhubungan lainnya

dan merata kesegenap

wilayah

V. Program Optimalisasi

pemanfaatan teknologi

informasi

765.276.108,-

Kegiatan Pemanfaatan

Teknologi Informasi

melalui siaran radio

277.551.208,-

277.536.199,-

99,99

Kegiatan Pemanfaatan

Teknologi Informasi

melalui Siaran Televisi

487.724.900,-

487.724.900,-

100,00


77


VI.

Program

Pengembangan

komunikasi, informasi

dan media massa

710.286.950,-

Kegiatan Penyebarluasan

Informasi melalui media

90.152.600,-

90.152.600,-

100,00

Kegiatan Pengembangan

dan Pemeliharaan

Jaringan komunikasi dan

Internet dan Istalasi

Internet

549.634.325,-

548.457.575,-

99,79

Adapun Analisis dan program/kegiatan yang menunjang

1. Untuk sasaran tercapainya peningkatan persentase sarana dan prasarana

pola pergerakan angkutan barang pada tahun 2016 tidak menggunakan

anggaran sehingga tidak ada penerapan anggaran.

2. Untuk sasaran tercapainya peningkatan dan berkembangnya aksesibilitas

masyarakat terhadap sarana dan prasarana perhubungan darat, capaian

ini merupakan kinerja dari Program Pembangunan sarana dan prasarana

perhubungan, Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan

bermotor, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Program

Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas dengan kegiatan pendukung

sebagai berikut :

- Kegiatan Pembangunan Terminal dan sub Terminal

- Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan Cetakan UPT. PKB

- Kegiatan Koordinasi Sosialisasi/Penyuluhan dalam peningkatan

Angkutan Lalu Lintas Perhubungan Darat dan

- Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas

Adapun anggaran yang terealisasi untuk sasaran tercapainya peningkatan

dan berkembangnya aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan

prasarana perhubungan darat sebesar Rp2.871.676.277,-


78


3. Untuk sasaran tercapainya peningkatan dan berkembangnya aksesibilitas

masyarakat terhadap sarana dan prasarana perhubungan laut, sungai dan

danau, capaian ini merupakan kinerja dari Program Pembangunan

sarana dan prasarana perhubungan dengan kegiatan pembangunan sisi

darat pelabuhan kenyamukan.

Adapun anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 14.824.650.394

4. Untuk sasaran tercapainya peningkatan aksesibilitas masyarakat

terhadap sarana dan prasarana perhubungan udara, capaian ini

merupakan kinerja dari Program Pembangunan sarana dan prasarana

perhubungan dengan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bandara,

adapun anggaran yang terealisasi di tahun 2016 sebesar Rp.

367.037.356,-

5. Untuk sasaran terwujudnya keterpaduan telekomunikasi dan informasi

dengan sektor perhubungan lainnya dan merata kesegenap wilayah,

capaian ini merupakan kinerja dari Program Optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi dan Program Pengembangan komunikasi, informasi

dan media massa dengan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyebarluasan Informasi melalui Siaran Radio

- Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui Siaran Televisi

- Kegiatan Penyebarluasan Informasi melalui media dan

- Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan komunikasi dan

Internet dan Istalasi Internet.

Adapun anggaran yang terealisasi di tahun 2016 untuk sasaran

terwujudnya keterpaduan telekomunikasi dan informasi dengan sektor

perhubungan lainnya dan merata kesegenap wilayah sebesar

Rp. 1.403.871.274,-


79


BAB IV

PENUTUP

enyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya

adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik

berdasarkan prinsip – prinsip tranparansi, akuntabilitas,

partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien.

Prinsip – prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan

landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan

menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) bertujuan untuk

memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi

pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi

pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan

yang ditetapkan.

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016, dapat

disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Kutai Timur telah memperlihatkan pencapaian

kinerja yang signifikan atas sasaran – sasaran strategis yang telah

ditetapkan. Sasaran strategis untuk tahun 2016 sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Daerah Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Percanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten

Kutai Timur Tahun 2016-2021 tentang Indikator Utama (IKU) di Dinas

P


80


Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur

berjumlah 5 (lima) sasaran dengan 16 (enam belas) indikator sasaran.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 16 (enam belas)

indikator, 5 (enam) sasaran dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran

dengan nilain > 90-100 sebanyak 13 indikator sasaran (100 %), indikator

sasaran dengan nilai > 70-80 sebanyak 1 indikator sasaran (75,00 %),

indikator dengan nilai > 30-50 sebanyak 1 indikator sasaran (32,6 %),

indikator dengan nilai > 0-30 sebanyak 1 indikator sasaran (2,87 %),

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Inormatika Kabupaten Kutai Timur dapat disimpulkan telah mencapai nilai

rata-rata sebesar 88,2 % atau bermakna MEMUASKAN, dan secara

rinci capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran 1 Tercapainya peningkatan persentase sarana

prasarana pola pergerakan angkutan barang dengan 1 indikator sebesar

100,00% atau bermakna memuaskan.

2. Pencapaian sasaran 2 Tercapainya peningkatan dan berkembangnya

aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana perhubungan

darat dengan 7 indikator sebesar 71,83% atau bermakna baik.

3. Pencapaian sasaran 3 Terciptanya peningkatan dan berkembangnya

aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana perhubungan

laut, sungai dan danau dengan 1 indikator sebesar 75,00% atau

bermakna sangat baik.


81


4. Pencapaian sasaran 4 Tercapainya peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap sarana dan prasarana perhubungan udara dengan

2 indikator sebesar 100,00% atau bermakna memuaskan

5. Pencapaian sasaran 5 Terwujudnya keterpaduan telekomunikasi dan

informatika dengan sektor perhubungan lainnya dan merata kesegenap

wilayah dengan 5 indiakator sebesar 100,00% atau bermakna

memuaskan.

Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur sebesar

Rp. 36.195.909.309,- ( Tiga puluh enam milyar seratus sembilan puluh

lima juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah )

dengan realisasi 99,76 % atau Rp. 36.102.214.958,- ( Tiga puluh enam

milyar seratus dua juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus lima

puluh delapan rupiah).

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian

target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD

Tahun 2016-2021, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja

Utama (IKU) Di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Kutai Timur dapat dipenuhi sesuai dengan

harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang

ditetapkan, kami akui karena semata-mata merupakan kelemahan dan

ketidak sempurnaan sebagai manusia, harus disadari kesempurnaan

hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Namum demikian segala


82


kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi

untuk lebih baik lagi esok hari.

Kepala Dinas,

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHbappeda.kutaitimurkab.go.id/bappeda-kutim/content/media/LKJiP... · Tugas Pokok dan Fungsi ..... 6 1.5. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan

Documents