PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA 2019
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN KINERJAINSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2018
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA YOGYAKARTA2019
iii
Ikhtisar Eksekutif
LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2018 ini merupakan laporan untuk
menginformasikan dan mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang telah dicapai
selama tahun 2018, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK)
2018 dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target
kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. LKIP ini disusun dengan mengacu
kepada Rencana Strategis (Renstra) 2017- 2022 serta Rencana Kerja (Renja) 2018.
Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah ”TERWUJUDNYA KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KECIL YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING
MENUJU KEMANDIRIAN MASYARAKAT DAN PENANGANAN
KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN YANG
BERKELANJUTAN”. Visi ini dijabarkan dalam misi yakni:
a. Mewujudkan profesionalisme SDM dan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat melalui pengembangan sistem informasi yang sederhana, jelas, pasti,
dan transparan sesuai standar pelayanan.
b. Meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil melalui pengembangan
sumber daya manusia (SDM) , teknologi, dan kemitraan.
c. Meningkatkan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan kualitas
tenaga kerja melalui pelatihan kerja serta ketransmigrasian yang berkelanjutan.
d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan mendorong tenaga kerja yang
mandiri dan handal serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis.
Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, telah ditentukan tujuan dan sasaran
yang harus dicapai pada setiap tahunnya. Tujuan/ sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah menurunkan
angka pengangguran di mana pada tahun 2018 ditargetkan dengan persentase jumlah
penganggur sebesar 5,03% dan meningkatkan Kesejahteraan anggota koperasi dan
pelaku UKM ditargetkan dengan Nilai omset koperasi dan UKM usaha mikro sebesar
Rp 399.330.296.482,00. Beberapa program dan kegiatan dilaksanakan dalam upaya
mendukung pencapaian tujuan/ sasaran tersebut, di mana dalam penyelenggaraannya
dibiayai melalui APBD yang dituangkan ke dalam DPA Tahun 2018 Nomor 32/DPA-
SKPD/I/2018, dengan pagu sebesar: Rp. 9.865.231.625,-. Sementara setelah adanya
anggaran perubahan yakn DPPA tahun 2018 Nomor 10/DPPA-SKPD/X/2018 pagu
bertambah menjadi Rp. 10.056..578.923,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
9.950.224.124,79 (98,94%).
iv
Ketidaksesuaian waktu pelaksanaan kegiatan dengan tatakala yang telah
disusun tidak dapat dihindari karena beberapa kegiatan melibatkan beberapa pihak
lain, baik kelompok masyarakat, koperasi, maupun instansi pemerintah/ swasta
lainnya.
Berbagai upaya telah dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta untuk mengatasi kendala tersebut
seperti dengan meningkatkan koordinasi baik secara internal maupun dengan pihak
terkait yang lain.
Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menunjukkan
bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas Dinas Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menunjukkan
tingkat keberhasilan sangat baik. Kondisi ini dapat dilihat dari persentase rata-rata
capaian kinerja mencapai 98,32 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut memberi
arti bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta telah diupayakan sesuai
dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi target yang telah ditetapkan
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam mencapai tujuan
tersebut antara lain melalui sosialisasi, pelatihan, fasilitasi promosi, dan
pendampingan bagi calon tenaga kerja, pelaku usaha maupun masyarakat umum.
Faktor penentu keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Yogyakarta adalah adanya koordinasi yang baik antar pengampu program dan
kegiatan, kerjasama dan dukungan dari masyarakat, pelaku usaha, maupun instansi
terkait lainnya. Kualitas pelaku usaha/ masyarakat pencari kerja sebagai fokus
perhatian dan masih diupayakan, demikian juga dengan kesejahteraan pekerja dan
keharmonisan hubungan industrial. Hal- hal tersebut dilakukan agar keberhasilan
program dapat dicapai dengan lebih baik. Evaluasi dan monitoring terhadap
pelaksanaan kegiatan juga sangat penting untuk diperhatikan guna ketepatan program
dan sasaran pada tahun berikutnya.
v
DAFTAR ISI
Halaman Judul .................................................................................................... i
Kata Pengantar .................................................................................................... ii
Ikhtisar Eksekutif ................................................................................................ iii
Daftar Isi ............................................................................................................ v
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... I-1
1.1 Latar Belakang ................................................................................... I-1
1.2 Gambaran Umum . .............................................................................. I-1
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi ...................................................................... I-4
1.4 Struktur Organisasi ............................................................................. I-5
BAB II PERENCANAAN KINERJA .............................................................. II-1
2.1 Rencana Strategis ................................................................................ II-1
2.1.1 Visi dan Misi ....................................................................................... II-1
2.1.2 Tujuan dan Sasaran.............................................................................. II-2
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan……… .................................................... II-3
2.1.4 Indikator Kinerja Utama ...................................................................... II-5
2.2 Perjanjian Kinerja 2018 ....................................................................... II-5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................... III-1
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .. .............................................................. III-1
3.2 Realisasi Anggaran .. ........................................................................... III-19
BAB IV PENUTUP ........................................................................................... IV-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, setiap
instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), dengan tujuan untuk mendorong terciptanya
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya
pemerintahan yang baik dan terpercaya. Sistem AKIP meliputi rencana strategis
(Renstra), perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan
kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan produk akhir SAKIP
yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi atas pelaksanaan program
dan kegiatan yang dibiayai APBN/ APBD. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat
dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungi serta
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap
Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat
kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.
Regulasi berkaitan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diatur
dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indoneasia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
1.2 GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI KOTA
YOGYAKARTA
1.2.1 Kedudukan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Dalam
peraturan daerah tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi termasuk dalam kategori Tipe A yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang tenaga kerja dan
bidang transmigrasi.
I-2
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang koperasi,
usaha kecil menengah, tenaga kerja, dan transmigrasi, serta dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
1.2.2 Kepegawaian
Jumlah pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang, terdiri dari 49
orang PNS, 4 orang Naban, 22 orang Tenaga Teknis. Komposisi pegawai Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
disajikan pada tabel 1.1 dan 1.2.
Tabel 1.1Komposisi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menurut Pangkat dan GolonganURAIAN PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH
Kepala Dinas Pembina Utama Muda /Gol.IV c 1 orangSekretaris Pembina TK I/Gol IV b 1 orangKepala Bidang Pembina /Gol. IVa 4 orangKepala Sub.Bagian Pembina /Gol. IVa 1 orang
Penata TK I/Gol III d 1 orangKepala Seksi Pembina /Gol IV a 1 orang
Penata TK I/Gol. III d 4 orangPenata/ Gol. III c 4 orang
Staf Penata TK I/Gol. III d 3 orangPenata /Gol. III c 3 orangPenata Muda TK I/Gol. III b 11 orangPenata Muda/Gol. III a 3 orangPengatur TK I/Gol. II d 3 orangPengatur Muda TK I/Gol. II c 1 orangPengatur Muda /Gol. II a 1 orang
Mediator Hubungan Industrial Pembina Utama Muda /Gol IV c 2 orangPembina Tk I /Gol III d 1 orang
Pengantar Kerja Pembina Utama Muda /Gol IV c 1 orangPembina Tk.I /Gol. IV b 1 orangPenata TK I/Gol. III c 1 orang
Penggerak Swadaya Masyarakat Pengatur TK I/Gol. IId 1 orangTenaga Bantuan 4 orangTenaga Teknis 22 orang
Sumber : Data s.d. 1 Desember 2018,Sub Bag Umum dan Kepegawaian
I-3
Tabel 1.2Komposisi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menurut jenjang pendidikan
JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH PEGAWAIS2 10 orangS1 23 orangD3 4 orangSMA 12 orangTenaga Bantuan 4 orangTenaga Teknis 22 orang
Sumber : Data s.d. 1 Des 2018, Sub Bag Umum & Kepegawaian
1.2.3 Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana kerja yang tersedia di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tersaji pada tabel 1.3.
Tabel 1.3Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
URAIAN JUMLAH
Kendaraan roda empat 7 buahKendaraan roda dua 23 buahRuang rapat 1 buahMesin ketik 4 buahKomputer 18 buahLap top 3 buahPrinter 18 buahLCD Proyektor 1 buahTelepon/mesin fax 1 buahKamera 1 buahHandycam 2 buahTV Color 2 buahWireless 1 buahMeja Kerja 130 buahKursi Kerja 205 buahMeja Rapat 5 buahKursi Rapat 14 buahAlmari 50 buahFilling Cabinet 38 buahCash Box 1 buah
Sumber Data : Sub Bag Umum dan Kepegawaian, Des 2018.
I-4
1.2.4 Anggaran
Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2018 disajikan pada tabel 1.4.
Tabel 1.4Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota YogyakartaURAIAN ANGGARAN (Rp.)
BELANJA 13.427.473.387,-BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.370.894.464,-BELANJA LANGSUNG 10.056.578.923,-I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.716.578.923,-
1. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.127.999.000,-2. Penyediaan Jasa,Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 488.905.350,-3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 99.454.000,-
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 334.555.500,-1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 127.352.000,-2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional207.203.500,-
III Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
10.500.000,-
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendaliandan Laporan Capaian Kinerja SKPD
10.500.000,-
IV. Program Peningkatan Kualitas Koperasi 785.825.115,-1. Pembinaan Kelembagaan Koperasi 397.550.725,-2. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi 388.274.390,-
V. Program Pengembangan Kewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil Menengah
2.394.711.033,-
1. Kemitraan dan Pembiayaan UMK 551.609.000,-2. Pembinaan, Pengembangan, dan Pemberdayaan UMK 1.843.102.033,-
VI. Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja danTransmigrasi
3.951.412.100,-
1. Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja dan PembinaanLembaga Pelatihan Kerja
2.556.974.700,-
2. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 1.394.437.400,-VII. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga
Kerja643.905.675,-
1. Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan 321.698.000,-2. Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan
Tenaga Kerja322.207.675,-
VIII. Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja danTransmigrasi (Urusan Pilihan)
219.311.150,-
1. Penempatan Transmigrasi 219.311.150,-Sumber Data : Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, Des 2018
1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2016 beserta
perubahannya yakni Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi , Dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
I-5
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja dan
transmigrasi.
Sedangkan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja
dan Transmigrasi sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2016
beserta perubahannya yakni Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2016 adalah
sebagai berikut:
a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang koperasi,Usaha Kecil
Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
Koperasi,Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang
Koperasi,Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang Koperasi,Usaha
Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
e. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan,
evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan urusan
pemerintahan di bidang Koperasi,Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
1.4 STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sebagaimana diubah
dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2016 tentang perubahan
Peraturan Walikota nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, disebutkan bahwa Susunan organisasi Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari:
1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2). Sub Bagian Keuangan
3). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
c. Bidang Koperasi, terdiri dari:
1). Seksi Bimbingan Kelembagaan
I-6
2). Seksi Pengembangan dan Pengawasan Koperasi
d. Bidang Usaha Mikro, terdiri dari:
1). Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro
2). Seksi Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro
e. Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
1). Seksi Pengembangan dan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja
2). Seksi Bimbingan dan Penempatan Tenaga Kerja
3). Seksi Pengembangan dan Penempatan Transmigrasi
f. Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial, terdiri dari:
1). Seksi Kesejahteraan dan Pengupahan;
2). Seksi Hubungan Industrial.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 RENCANA STRATEGIS
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan
langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab
tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan
Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan
perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat
menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi
dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
2.1.1 Visi dan Misi
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta memiliki visi
yaitu :
”TERWUJUDNYA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL YANG
BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING MENUJU KEMANDIRIAN
MASYARAKAT DAN PENANGANAN KETENAGAKERJAAN DAN
KETRANSMIGRASIAN YANG BERKELANJUTAN.”
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Yogyakarta mempunyai misi sebagai berikut:
a. Mewujudkan profesionalisme SDM dan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat melalui pengembangan sistem informasi yang sederhana, jelas,
pasti, dan transparan sesuai standar pelayanan.
b. Meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil melalui
pengembangan sumber daya manusia (SDM) , teknologi, dan kemitraan.
c. Meningkatkan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan
kualitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja serta ketransmigrasian yang
berkelanjutan.
d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan mendorong tenaga kerja yang
mandiri dan handal serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis.
II-2
2.1.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan
yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sesuai dengan Keputusan
Walikota Nomor 503 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun
2017- 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Menurunkan angka
pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM.
Tabel 2.1Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2018
Tujuan Indikator TargetMenurunkan angka pengangguran Persentase jumlah
penganggur5,03%
Meningkatkan kesejahteraan anggotakoperasi dan pelaku UKM
Nilai omset koperasi dan UKMusaha mikro
Rp. 398.099.147.841
Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta diterjemahkan dalam sasaran, yakni: Angka
pengangguran menurun dan kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM
meningkat.
Tabel 2.2Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2018
Sasaran Indikator TargetAngka pengangguran menurun Persentase jumlah
penganggur5,03%
Kesejahteraan anggota koperasi danpelaku UKM meningkat
Nilai omset koperasi danUKM usaha mikro
Rp. 398.099.147.841
Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Yogyakarta
II-3
Tabel 2.3Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Visi Misi Tujuan SasaranTerwujudnya koperasidan usaha mikro kecilyang berkualitas danberdaya saing menujukemandirianmasyarakat danpenangananketenagakerjaan danketransmigrasian yangberkelanjutan
a. Mewujudkan profesionalisme SDM danpeningkatan pelayanan kepadamasyarakat melalui pengembangansistem informasi yang sederhana,jelas, pasti, dan transparan sesuaistandar pelayanan.
Menurunkanangkapengangguran
Meningkatkankesejahteraananggotakoperasi danpelaku UKM
Angkapengangguranmenurun
Kesejahteraananggotakoperasi danpelaku UKMmeningkat
b. Meningkatkan kualitas koperasi danUsaha Mikro Kecil melaluipengembangan sumber daya manusia(SDM) , teknologi, dan kemitraan.
c. Meningkatkan penempatan tenagakerja, perluasan kesempatan kerja dankualitas tenaga kerja melalui pelatihankerja serta ketransmigrasian yangberkelanjutan.
d. Meningkatkan kesejahteraan tenagakerja dan mendorong tenaga kerjayang mandiri dan handal sertaterciptanya hubungan industrial yangharmonis.
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi merupakan suatu proses penentuan rencana jangka panjang suatu
organisasi yang menyeluruh dan terpadu disertai upaya agar tujuan dan sasaran
organisasi tersebut dapat tercapai. Kebijakan merupakan ketentuan- ketentuan yang
telah disepakati pihak- pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk
dijadikan pedoman bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat agar
upaya mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran tercapai. Strategi dan arah kebijakan
dalam mewujudkan tujuan dan sasaran disajikan pada tabel 2.4.
Tabel 2.4Strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Peningkatan pengembangandan penempatan tenagakerja dan transmigrasi
a. Meningkatkan produktifitas tenaga kerjab. Meningkatkan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerjac. Meningkatkan Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui
mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) , Antar KerjaLokal (AKL), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
d. Memperluas kesempatan kerja melalui padat karyainfrastruktur
e. Mengoptimalkan penempatan transmigrasi2. Peningkatan perlindungan
dan pengembangan lembagatenaga kerja
a. Meningkatkan pembinaan dan pengembangankesejahteraan tenaga kerja
b. Meningkatan upah minimum kotac. Meningkatkan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan
Industrial
II-4
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
3. Pengotimalan KualitasKoperasi
a. Meningkatan pembinaan kelembagaan koperasib. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan koperasi
4. Pengembangankewirausahaan dankeunggulan kompetitif usahakecil mikro
a. Meningkatkan Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan BagiPelaku UMK
b. MenumbuhkanWirausaha Baru (HBC)c. Meningkatkan Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan
Manajemen bagi Usaha Mikrod. Meningkatkan pengembangan kemitraan UKM dengan
hotel dan restoran, toko, mall, dsb
Program dan kegiatan yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam mendukung tercapainya tujuan
dan sasaran adalah sebagai berikut:
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan:
1. Rapat Koordinasi dan Konsultasi
2. Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan:
1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor
2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan:
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan
Capaian Kinerja SKPD
IV. Program Peningkatan Kualitas Koperasi
Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan:
1. Pembinaan Kelembagaan Koperasi
2. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
V. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan:
1. Kemitraan dan Pembiayaan UMK
2. Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan UMK
VI. Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga kerja dan Transmigrasi
II-5
Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan:
1. Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja
2. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
VII. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan:
1. Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan
2. Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
VIII. Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga kerja dan Transmigrasi
(Urusan Pilihan)
Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan:
1. Penempatan Transmigrasi
2.1.4 Indikator Kinerja Utama
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta disajikan pada tabel 2.5.
Tabel 2.5Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2018No. Sasaran Strategis Indikator Sasaran Cara Pengukuran
1 2 3 41. Angka pengangguran
menurunPersentase jumlahpenganggur
(jumlah angkatan kerja-jumlahyang bekerja)/jumlah angkatankerja x 100%
2. Kesejahteraananggota koperasi danpelaku UKMmeningkat
Nilai omset koperasi danUKM usaha mikro
Nilai Omset Koperasi nditambah Nilai Omset UKMusaha mikro n
2.2 PERJANJIAN KINERJA 2018
Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisi penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang
disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,
tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-
tahun sebelumnya. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
II-6
menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa
mengesampingkan indikator lain yang relevan.
Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2018 merupakan sasaran dan target kinerja
yang sepenuhnya mengacu pada RPJMD Tahun 2017- 2022, Rencana Strategis, dan
IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Yogyakarta. Target kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus
dicapai selama tahun 2018. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan
tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi
misi dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta untuk pencapaian di tahun 2018.
Tabel 2.6Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)1 Angka pengangguran menurun Persentase jumlah
penganggur5,03%
2 Kesejahteraan anggotakoperasi dan pelaku UKMmeningkat
Nilai omset koperasi danUKM usaha mikro
Rp. 398.099.147.841
III-1
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan
dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima
pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.
Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target
masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
Berdasar atas ditetapkannya indikator kinerja, maka kinerja pembangunan
daerah dapat diukur melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang
terjadi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2018 menunjukan
hasil sebagai berikut:
Tabel 3.1Target dan Realisasi Kinerja 2018
No SasaranStrategis
IndikatorKinerja Target Realisasi Capaian
1. Angkapengangguranmenurun
Persentasejumlahpenganggur
5,03% 6,22% 76,34%
2. Kesejahteraananggota koperasidan pelaku UKMmeningkat
Nilai omsetkoperasi danUKM usahamikro
Rp 398.099.147.841 Rp 399.330.296.482 100,31%
Sumber : Renstra Dinas Koperasi UKM Nakertrans Kota Yogayakarta 2017-2022.
Tabel 3.1 menunjukkan bahwa :
1. Capaian kinerja pada sasaran strategis pertama, yakni angka pengangguran menurun
(apabila mendasarkan pada hasil pendataan BPS 2018) belum bisa mencapai target,
yakni dari target sebesar 5,03% terealisir sebesar 6,22% (BPS) atau hanya terealisir
sebesar 76,34% .
2. Capaian kinerja pada sasaran strategis ke dua, yakni kesejahteraan anggota koperasi
dan pelaku UKM meningkat telah melampaui target, yakni dari target sebesar
III─2
Rp398.099.147.841,00 terealisir sebesar Rp 399.330.296.482,00 atau sebesar
100,31% dari target.
Target Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
terhadap angka pengangguran sebesar 5,03% terealisir sebesar 6,22%, atau hanya
terealisir sebesar 76,34%. Capaian sebesar 6,22% tersebut merupakan hasil
penghitungan dari BPS yang didasarkan pada hasil Survei Angkatan Kerja Nasional
(SAKERNAS) yakni survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan.
Angka pengangguran hasil pendataan BPS ini berbeda jauh dengan hasil
pendataan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2018 seperti tertuang dalam tabel 3.2.
Tabel 3.2 Angkatan Kerja, Penganggur, dan Angka Pengangguran
TahunJumlahPendu-
duk
Penduduk Usia Kerja 15 th ke atas
Pendu-dukUsiaKerja
TPTAngkatan Kerja Bukan Angkatan Kerja
Penganggur Bekerja Jumlah Sekolah
MengurusRumahTangga
PenerimaPendapatan
LainJumlah
2017 412.448 6.168 179.104 185.272 90.996 56.815 9.267 157.078 342.350 3,33%
2018 416.075 4.278 180.403 184.681 89.862 56.944 10.476 157.282 341.963 2,32%
Angka pengangguran berdasarkan hasil pendataan Dinas Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah 2,32%, yang
didapatkan dari penghitungan rumus:.
Persentase jumlah penganggur = jumlah angkatan kerja – jumlah yang bekerja X 100%Jumlah angkatan kerja
Persentase jumlah penganggur = 184.681 – 180.403 x 100%= 4.278 x 100% 184.681 184.681
= 2,32 %
Perbedaan angka pengangguran antara hasil pendataan BPS dengan Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
ini terjadi dikarenakan perbedaan metode dalam melakukan pendataan penganggur.
Pendataan oleh BPS dilakukan dengan metode survey didasarkan pada domisili,
sementara pendataan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah dengan metode survey berdasarkan NIK.
Pendataan berdasarkan domisili memungkinkan seseorang yang berdomisili di Kota
Yogyakarta minimal 6 bulan untuk menjadi target sampel dalam pendataan penganggur.
III-3
Tabel 3.3.KONTRIBUSI TERHADAP PENGENTASAN PENGANGGURAN
TAHUN JUMLAHPENGANGGUR
PENEMPATAN(JOB FAIR, AKL,
AKAD, AKAN)
PERLUASANKESEMPATAN KERJA PEMAGANGAN PENEMPATAN
TRANSMIGRANHBC dan
KAMUPENGENTASAN
PENGANGGURAN% PENGENTASANPENGANGGURANTKM PADAT KARYA
2016 6721 2151 80 48 137 13 40 2469 36,74%2017 6168 2480 140 80 58 7 40 2805 45,48%2018 4278 2094 140 152 80 10 100 2576 60,22%
Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2018 juga dapat diukur dari kontribusi atas
pengentasan pengangguran sebagaimana tersaji pada table 3.3. Pengentasan pengangguran didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:
∑Pengentasan Pengangguran = ∑Penempatan + ∑Perluasan kesempatan kerja + ∑Pelatihan/pemagangan + ∑Penempatan transmigran + ∑HBC dan KAMU
= 2094+140+152+80+10+100
= 2.576
Persentase Pengentasan Pengangguran = ∑Pengentasan Pengangguran X 100% ∑ Pengangguran
= 2.576 x 100% 4.278
= 60,22%
III-4
Pada tahun 2018 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta melalui beberapa program dan kegiatan telah berhasil
mengentaskan penganggur 2.576 orang dari total sebanyak 4.278 penganggur atau
sekitar 60,22%.
Job Fair 2018 (Dok. Dinas Koperasi UKM Nakertrans, 2018)
Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 158 tahun 2018 tentang Penetapan IKU
Tahun 2017- 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, memunculkan sasaran
strategis ke-2 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta yakni kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM
meningkat. Hal ini mengingat bahwa penurunan angka penganggur belum cukup untuk
mengukur kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan
Transmigrasi yang mengampu 3 urusan, yakni tenaga kerja, koperasi UKM, serta
transmigrasi.
Pada tahun 2018, omset koperasi dan UKM usaha mikro ditargetkan sebesar
Rp.398.099.147.841 dan terealisir sebesar Rp. 399.330.296.482 atau memiliki capaian
sebesar 100,31%. Indikator kinerja pada sasaran ini adalah nilai omset koperasi dan
UKM usaha mikro yang didapatkan dari penjumlahan omset koperasi dan omset
UMKM pada tahun 2018, sebagai berikut:
Nilai omset koperasi dan UKM usaha mikro = omset koperasi + omset UMKM
Nilai omset koperasi dan UKM usaha
mikro (th 2018)
= 392.631.416.482 +6.698.880.000
= 399.330.296.482
III─5
Tabel 3.4.Target dan Realisasi Omset Koperasi dan UMKM Tahun 2017- 2018
UraianOmset
Tahun 2017 Tahun 2018
Target (Rp) Realisasi (Rp) Target (Rp) Realisasi (Rp)
Koperasi - 388.391.487.201 391.688.267.841 392.631.416.482
UMKM - 6.105.600.000 6.410.880.000 6.698.880.000
Jumlah - 394.497.087.201 398.099.147.841 399.330.296.482
Semakin tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, serta makin tingginya minat
masyarakat dalam memanfaatkan jasa koperasi merupakan salah satu faktor pendorong
peningkatan omset koperasi dan para pelaku usaha mikro. Peningkatan omset koperasi
ini didukung oleh semakin meningkatnya partisipasi anggota dalam memanfaatkan jasa
koperasi, meskipun koperasi cenderung mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah
koperasi aktif, maupun jumlah keanggotaannya (Tabel 3.5).
Tabel 3.5.Status, Jumlah Anggota, dan Omset Koperasi Tahun 2016 - 2018
TahunStatus Koperasi
Jumlah Anggota Omset (Rp.)Aktif Pasif Jumlah
2016 462 94 556 69.388 414.696.614.214
2017 453 103 556 70.944 388.391.487.201
2018 364 - 364 69.848 392.631.416.482
Omset pelaku UMKM pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp 6.410.880.000
terealisasi sebesar 6.698.880.000 dengan kata lain pencapaiannya 104,49%. Pembinaan,
pelatihan, pendampingan IUM (ijin Usaha Mikro), maupun fasilitasi terus didorong
terutama dengan program HBC (Home Business Camp), KAMU (Karang Mitra Usaha),
maupun dengan adanya beberapa agenda promosi baik dalam maupun luar daerah.
Tabel 3.6.Data Perkembangan Jumlah UMKM Tahun 2016- 2018
TahunUsahaMikro
UsahaKecil
UsahaMenengah
JumlahUMKM
2016 19.149 3.558 761 23.468
2017 18.665 4.510 812 23.987
2018 18.464 5.122 812 24.398
III─6
3.1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dan Tahun Lalu
Persentase jumlah penganggur pada tahun 2018 sesuai penghitungan dari BPS
mencapai 6,22%, sementara pada tahun 2017 mencapai angka 5,08%. Dengan demikian
kenaikan angka pengangguran tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 adalah sebesar
1,14%. Dari target sebesar 5,03% pada tahun 2018, sementara realisasi sebesar 6,22%, hal
ini menunjukkan bahwa tingkat capaian angka pengangguran adalah sebesar 76,34%. Hasil
yang berbeda didapat dari hasil pendataan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta. Angka pengangguran tahun 2018 didapatkan hasil sebesar
2,32%. Angka tersebut menurun bila dibandingkan dengan data versi Dinas Koperasi
UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta pada tahun 2017 dimana realisasi
angka pengangguran dicapai sebesar 3,32%.
Tabel 3.7.Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-1
SASARAN I Angka pengangguran menurunTahun 2017 Tahun 2018
Indikator KinerjaSasaran
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Prosentase jumlahpenganggur
5,08 5,08 100% 5,03 6,22 76,34%
Nilai omset koperasi dan UKM usaha mikro pada tahun 2018 ditargetkan sebesar
Rp.398.099.147.841 dan terealisir Rp.399.330.296.482, sehingga didapat capaian sebesar
100,31%. Indikator kinerja ke-2 yakni Nilai omset koperasi dan UKM usaha mikro muncul
setelah keluarnya Keputusan Walikota Nomor 158 Tahun 2018 tentang Penetapan IKU
Tahun 2017- 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga target belum
dimunculkan pada tahun 2017. Realisasi atas omset koperasi dan UKM usaha mikro pada
tahun 2017 adalah sebesar 394.497.087.201 sehingga telah terjadi peningkatan pada
realisasi tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 yakni sebesar 4.833.209.281 atau
1,23%
Tabel 3.8.Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-2
SASARAN 2 Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkatTahun 2017 Tahun 2018
Indikator KinerjaSasaran
Target
Realisasi Capaian
Target Realisasi Capaian
Nilai omsetkoperasi danUKM usahamikro
394.497.087.201 Rp.398.099.147.841 Rp.399.330.296
.482 100,31%
III─7
3.1.3 Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah Renstra
Secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Perbandingan
realisasi kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta pada tahun 2017 dan 2018 dengan target jangka menengah
Renstra tahun 2017-2022 disajikan pada tabel 3.9
Tabel 3.9Realisasi Kinerja dan Target Renstra Tahun 2017-2022
No IndikatorRealisasiKinerjaTahun2017
Realisasi KinerjaTahun 2018
Target Jangka Menengah
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
Tahun2022
1.
Persentase jumlahpenganggur
5,08%*) 6,22%*) 5,08% 5,03% 4,98% 4,94% 4,90% 4,86%
3,33%**) 2,32%**)
2.
Nilaiomsetkoperasidan UKMusahamikro
399.330.296.482 398.099.147.8
41
401.716.472.481
405.377.572.823
409.083.483.781
412.835.282.30
5
*) berdasarkan data BPS**) berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Realisasi indikator konerja 1 (satu) sebagaimana pada tabel 3.9 disajikan dalam 2 versi
sebagai berikut:
1. Berdasarkan data BPS, persentase penganggur pada tahun 2018 mengalami peningkatan
sebesar 1,14% dibandingkan tahun 2017, sementara itu persentase jumlah penganggur
ditargetkan per tahun menurun sebesar 0,04%-0,05% sampai dengan tahun 2022.
2. Berdasarkan hasil pendataan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, persentase jumlah penganggur pada tahun 2018
mengalami penurunan sebesar 1,01% dibandingkan tahun 2017.
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan
Kinerja serta Solusi yang telah Dilakukan
Adanya perbedaan dalam metode pendataan baik oleh BPS maupun Dinas Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
mengakibatkan adanya perbedaan hasil dalam penghitungan angka pengangguran.
Berdasarkan data dari BPS, angka pengangguran di Kota Yogyakarta cenderung mengalami
kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini kemungkinan disebabkan:
III─8
1. Banyaknya lulusan perguruan tinggi di mana didalamnya banyak terdapat mahasiswa
yang berasal dari luar Kota Yogyakarta yang masih memilih tinggal di Kota
Yogyakarta. Hal ini terlihat dari melonjaknya TPT pada pendidikan diploma/
universitas (table 3.10).
2. Banyaknya pelaku usaha e-commerce di Kota Yogyakarta, akan tetapi belum ada
klasifikasi untuk golongan ini sehingga belum bisa dikategorikan bekerja.
3. Pendataan berdasarkan domisili memungkinkan pendatang (ber KTP luar Kota
Yogyakarta dan sudah tinggal selama 6 bulan/ lebih) menjadi target sampel
penganggur.
Tabel 3.10TPT Menurut Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2018
TahunTingkat Pendidikan
<= SD SMP SMA Umum SMAKejuruan
DiplomaI/II/III
Universitas
2017 1,97 1,61 7,56 6,94 2,13 5,91
2018 - - 8,32 5,13 9,84 11,20Data BPS
Hasil pendataan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa angka pengangguran tahun 2018 telah
mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Jumlah penganggur di Kota Yogyakarta
pada tahun 2018 adalah sebanyak 4.278 orang, dengan angka pengangguran 2,32%,
menurun jika dibandingkan angka pengangguran tahun 2017 yakni sebesar 3,33% (tabel
3.2). Hal ini bisa terjadi karena: terjadi peningkatan yang bekerja dan menurunnya bukan
angkatan kerja yang berasal dari penurunan yang bersekolah (tabel 3.2). Hal ini juga
dibuktikan dengan tingginya penempatan pencari kerja pada pendidikan SLTA pada tahun
2018 (tabel 3.11). Pendataan penganggur yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta ini mendasarkan pada NIK
Kota Yogyakarta, di samping itu pelaku usaha e-commerce sudah dimasukkan dalam
kategori bekerja (karena sudah sesuai dengan definisi bekerja yang dipakai oleh BPS).
Upaya untuk pencapaian sasaran ke-1 ini ditujukan untuk memberikan kontribusi
pada peningkatan kompetensi, perluasan kesempatan kerja, maupun penempatan
transmigrasi dengan melalui berbagai program dan kegiatan yang ada. Pelatihan dilakukan
dalam rangka mempersiapkan pencari kerja agar terampil dan siap di pasar kerja, maupun
agar mampu menciptakan peluang usaha sendiri. Kerjasama dengan berbagai perusahaan
telah dilakukan dalam upaya mendapatkan informasi kerja maupun penempatan tenaga
kerja.
III─9
Tabel 3.11Penempatan Pencari Kerja Menurut Jenis Antar Kerja
dan Tingkat Pendidikan Pencari Kerja Tahun 2018
Kode Tk.PendidikanJenis Antar Kerja
AKL AKAD AKAN Jumlah
1 Non 0 0 0 0
2 SD 2 0 0 2
3 SLTP 4 0 14 18
4 SLTA 655 401 70 1.126
5 Diploma 1 1 0 0 1
6 Diploma 2 2 0 0 2
7 D3/sarjana muda 182 18 2 202
8 D4 1 0 0 1
9 Akta 2 0 0 0 0
10 Akta 3 0 0 0 0
11 Sarjana 647 64 2 713
12 Magister 26 0 3 29
13 Doktoral 0 0 0 0
Jumlah 1.520 483 91 2.094
Kesejahteraan pekerja tetap diupayakan melalui penyuluhan dan pembinaan perihal
regulasi ketenagakerjaan. Pemahaman akan hak dan kewajiban bagi pekerja maupun
perusahaan diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kasus perselisihan antara pekerja
dan perusahaan.
Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam upaya pencapaian
indikator kinerja ke-1 serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut
antara lain:
No. Permasalahan Solusi
1. Upaya dalam meningkatkan kompetensi
masyarakat/ pencari kerja dengan
menyelenggarakan berbagai pelatihan
terkendala pada terbatasnya minat
masyarakat/ pencari kerja hanya pada
jenis- jenis pelatihan tertentu saja.
Penentukan jenis pelatihan yang akan
diselenggarakan berdasarkan survey
kebutuhan pasar kerja di perusahaan dan
usulan masyarakat melalui musrenbang.
2. Informasi terkait pelatihan belum secara
luas menjangkau masyarakat karena
Penyampaian informasi melalui berbagai
media antara lain melalui leaflet, brosur,
III─10
keterbatasan akses dari masyarakat
untuk mendapatkan informasi pelatihan.
media social, tokoh masyarakat dan lain-
lain.
3. Masyarakat terlalu selektif dalam
memilih pekerjaan terkait dengan lokasi
maupun jenis pekerjaan. Lokasi yang
dekat dan jenis pekerjaan di dalam
kantor lebih diminati masyarakat.
Peningkatan sosialisasi pada pencari kerja
terkait kebutuhan pasar kerja
4. Minimnya informasi lowongan kerja Peningkatan kerjasama dengan pemberi kerja
(perusahaan)
5. Masyarakat terlalu selektif dalam
memilih lokasi transmigran
Upaya sosialisasi dan pemahaman kepada
masyarakat dan para calon transmigran
Koperasi merupakan lembaga dimana salah satu tujuannya adalah mensejahterakan
anggotanya. Selaras dengan tujuan tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mendorong dan memotivasi kelompok-
kelompok pra koperasi agar berminat membentuk koperasi melalui sosialisasi dan
penyuluhan. Koperasi yang sudah terbentuk dilakukan pembinaan dengan titik berat bukan
pada jumlah, tetapi pada sisi kualitas, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia
yang dimiliki serta kepastian kelembagaan berupa Badan Hukum.
Workshop/ Sarasehan dalam rangka Hari Koperasi Nasional (Dok. Dinas Koperasi UKM Nakertrans, 2018)
Usaha Mikro dan Kecil sebagai penggerak sektor ekonomi di daerah terus
diupayakan pemberdayaannya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para
pelaku UMKM. Beberapa kegiatan dalam mendukung upaya ini diantaranya berupa
III─11
pelatihan dan pembinaan, pendampingan IUM, fasilitasi promosi dan pameran, maupun
menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah maupun swasta.
Jogja Mandiri Expo di Panakkukang Square Makassar (Dok. Dinas Koperasi UKM Nakertrans 2018)
Beberapa kendala yang dihadapi dalam pecapaian indikator kinerja ke-2 serta
solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:
No. Permasalahan Solusi
1. Manajemen koperasi belum dikelola secara
professional (mindset bahwa koperasi dibentuk untuk
memenuhi kebutuhan anggota sehingga kurang
termotivasi untuk semakin memajukan koperasi)
Pelatihan, pembinaan, dan
pendampingan bagi
perangkat organisasi
koperasi
2. Perkembangan UMKM yang sangat dinamis, baik dari
jenis usaha/ komoditas sebagai pengaruh dari
perkembangan teknologi/ perubahan perilaku masyarakat
menyebabkan data yang ada harus selalu terupdate
Updating data UMKM
dilaksanakan secara
kontinyu
3. Masih kurangnya promosi dan pemasaran Melaksanakan promosi
melalui pameran, kerjasama
dengan penyedia pemasaran
online
4. Kurang siapnya UMKM dalam menghadapi pemasaran
secara online
Pelatihan dan
pendampingan secara online
III─12
3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sesuai dengan hasil analisa jabatan, personil yang dibutuhkan di Dinas Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah sebanyak
78 personil. Sumber daya manusia yang ada sampai dengan 31 Desember 2018 tercatat
sebanyak 49 orang PNS yang terdiri dari 17 orang pejabat struktural, 7 orang pejabat
fungsional, dan 25 orang pada jabatan fungsional umum. Sebanyak 4 orang tenaga bantuan
turut mendukung ketugasan pada jabatan yang masih belum terisi. Dari sisi jumlah, masih
dibutuhkan 25 orang untuk mengisi kekosongan pada beberapa nama jabatan. Dari sisi
kualifikasi pendidikan, terdapat beberapa nama jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang
belum sesuai, namun demikian program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang
direncanakan.
Analisis efisiensi atas program-program yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta disajikan Tabel 3.12.
Terjadi efisiensi dalam penggunaan sumber daya, yakni dibuktikan dengan capaian fisik
pada 7 (tujuh) program yang ada melebihi capaian keuangannya.
III─13
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran dan Fisik Program Tahun 2018
No. Program Anggaran RealisasiCapaian
(%)Indikator Program
TargetProgra
m
RealisasiIndikatorProgram
Capaian(%)
1. Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
1.716.358.350 1.695.417.156,92 98,78 Persentase kelancaran administrasi,keuangan, dan operasionalperkantoran
100% 100% 100
2. Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
334.555.500 325.785.475 97,38 Persentase sarana dan prasaranaaparatur yang memadai
100% 100% 100
3. Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
10.500.000 10.481.975 99,83 Persentase peningkatan laporancapaian kinerja dan keuangan
100% 100% 100
4. Program Pengembangan danPenempatan Tenaga Kerja danTransmigrasi
3.951.412.100 3.919.793.109,46 99,20 Persentase penempatan pekerja 62,50% 62,51% 100,01219.311.150 218.306.278 99,54 Persentase penempatan transmigran 100% 100% 100
5. Program Perlindungan danPengembangan Lembaga Tenaga Kerja
643.905.675 624.152.675 96,93 Persentase perusahaan yang sudahmempunyai sarana hubunganindustrial
34,46% 35,17% 102,06
Persentase peningkatan upahminimum kota
5,50% 8,03% 146,01
6. Program Peningkatan Kualitas Koperasi 785.825.115 783.077.015 99,65 Persentase peningkatan assetkoperasi yang dibina
4,75% 4,79% 100,86
Persentase peningkatan omsetkoperasi yang dibina
0,85% 1,09% 128,43
7. Program Pengembangan Kewirausahaandan Keunggulan Kompetitif Usaha KecilMenengah
2.394.711.033 2.373.210.440 99,10 Persentase peningkatan omset UKMyang dibina
5% 9,72% 194,34
III-14
3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Kinerja
Keberhasilan capaian ini didukung oleh semua program yang ada di
Dinkopukmnakertrans, 4 (empat) program yang terkait, yakni Program Pengembangan
dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Mikro, Program Peningkatan
Kualitas Koperasi, serta Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga
Kerja.
3.1.6.1.1 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Program ini mempunyai indikator kinerja persentase penempatan pekerja
dan persentase penempatan transmigrasi, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yakni
:Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator
kinerja persentase penempatan pekerja dan persentase penempatan transmigrasi, terdiri
dari 3 (tiga) kegiatan, yakni :
1) Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan
Kerja.
Pelatihan Menjahit (Dok. Dinas Koperasi UKM Nakertrans, 2018)
Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan adalah pelatihan berbasis kompetensi,
pelatihan yang banyak dibutuhkan oleh perusahaan dan diminati oleh para pencari
kerja. Pada tahun 2018 terdapat 20 jenis pelatihan dengan total 31 angkatan dan
diikuti oleh 625 orang peserta. Tersedianya tenaga kerja yang terampil akan
meningkatkan serapan tenaga kerja pada perusahaan yang membutuhkan, sehingga
akan menurunkan jumlah penganggur. Kendala yang dihadapi adalah
kecenderungan minat pencari kerja pada sektor- sektor tertentu saja, sehingga upaya
yang keras terus diperlukan untuk menurunkan angka pengangguran.
III─15
2) Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
Kegiatan ini berisi penyuluhan maupun sosialisasi baik ke siswa SMK, pencari
kerja, maupun perusahaan terkait semua informasi mengenai pasar kerja. Untuk
meningkatkan ketrampilan, pelatihan juga dilakukan bagi masyarakat yang telah
memiliki rintisan usaha. Kegiatan bursa kerja (job fair) dan informasi pasar kerja
online akan mempermudah bertemunya pencari kerja dengan perusahaan.
Disamping itu kegiatan yang secara nyata dapat menyerap tenaga kerja adalah padat
karya infrastruktur yang dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 152 orang.
Bimbingan Teknis Informasi Pasar Kerja Online (Dok. Dinas Koperasi UKM Nakertrans, 2018)
3) Kegiatan Penempatan Transmigrasi
Kegiatan ini terdiri dari kegiatan sosialisasi kepada masyarakat perihal program
transmigrasi, fasilitasi kepada calon transmigran yang telah terseleksi, maupun
koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Secara umum
kegiatan Penempatan Transmigrasi dapat dijelaskan sebagai berikut :
Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE). Kegiatan ini bertujuan melakukan
koordinasi dan penyampaian informasi terkait program transmigrasi kepada
perwakilan kelompok masyarakat (tokoh masyarakat). Tahapan selanjutnya kepada
pewakilan kelompok masyarakat tersebut diminta bantuannya untuk
menyebarluaskan informasi terkait program transmigrasi dan memotivasi
masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi.
Pelatihan calon transmigran. Kegiatan ini untuk memberikan tambahan bekal
kemampuan dan ketrampilan teknis dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan
pengolahan hasil pertanian bagi calon teransmigran sebagai persiapan sebelum
penempatan di lokasi transmigrasi.
Pembinaan Mental Bagi Calon Transmigran. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai
upaya mendorong kesiapan mental calon transmigran yang nantinya akan memulai
III─16
penghidupan baru di lokasi transmigrasi. Diharapkan calon transmigran termotivasi
dan aran tertantang untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan mengolah lahan di
lokasi transmigrasi. Sedangkan pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk menjamin
bahwa calon transmigran dipastikan dalam kondisi sehat
Kegiatan Penjajagan/Checking/Monev dan Pengawalan Calon Transmigran.
Penjajagan/Checking lokasi transmigrasi dilaksanakan untuk memperoleh gambaran
sebenarnya dari lokasi transmigrasi yang dipersiapkan oleh daerah tujuan.
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh informasi terkait kondisi
transmigran yang sudah ditempatkan dan upaya penyelesaian atas permasalahan
yang timbul terkait penempatan transmigrasi.
Pemberangkatan transmigran ke UPT.Tanjung Buka SP.6B, Kabupaten Bulungan, ProvinsiKalimantan Utara (Dok. Dinas Koperasi UKM Nakertrans, 2018)
Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berhasil memberangkatkan
dan menempatkan transmigran sebanyak 10 KK (33 jiwa) di tiga lokasi transmigran,
yaitu :
1) UPT. Tanjung Buka SP.6B, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.
Terdiri dari 5 KK (17 jiwa), yang berasal dari Kec. Umbulharjo 1 kk (4 jiwa);
kecamatan Gondomanan 1 KK (2 jiwa); Mergangsan 1 KK (4 jiwa); Ngampilan
1 KK (4 jiwa) dan Kotagede 1 KK (3 jiwa).
2) UPT.Keladen , Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 2 KK
(6 jiwa), yang berasal dari Kec. Gondokusuman 1 KK (3 jiwa) dan Kec.
3) UPT.Padang Tarok SP.1, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Terdiri
dari 3 KK (10 jiwa), berasal dari kel Sorosutan kec. Umbulharjo 1 KK (5 jiwa);
kel tahunan umbulharjo 1 KK (2 jiwa); dan kel Terban Gondokusuman 1 KK (3
jiwa).
III─17
Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan kuota transmigran dari pemerintah
pusat, adanya kecenderungan masyarakat untuk memilih lokasi transmigrasi
tertentu, sementara penentuan lokasi sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.
Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan kuota transmigran dari pemerintah
pusat, adanya kecenderungan masyarakat untuk memilih lokasi transmigrasi
tertentu, sementara penentuan lokasi sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Pada
tahun 2018 telah berhasil menempatkan transmigran sebanyak 10 KK (33 jiwa).
3.1.6.1.2 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
Program ini memiliki indikator kinerja persentase perusahaan yang sudah
mempunyai sarana hubungan industrial dan persentase peningkatan upah minimum
kota, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yakni:
1) Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan
Program kesejahteraan pekerja yang telah berjalan maupun upah yang telah sesuai
dengan ketentuan akan dapat menekan adanya kasus perselisihan antara pekerja dengan
pihak perusahaan.
Sosialisasi Upah Minimum Kota (UMK) Kota Yogyakarta 2019 (Dok. Dinas Koperasi UKM Nakertrans, 2018)
2) Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
Kegiatan yang dilakukan meliputi pembinaan ke perusahaan dan pekerja, maupun
fasilitasi penyelesaian kasus hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan.
Hubungan yang terjalin harmonis antara pengusaha dan pekerja akan dapat
meminimalisir terjadinya pemutusan hubungan kerja.
3.1.6.1.3 Program Peningkatan Kualitas Koperasi
Program ini mempunyai indikator kinerja persentase peningkatan aset
koperasi yang dibina dan persentase peningkatan omset koperasi yang dibina, terdiri
dari 2 (dua) kegiatan, yakni:
III─18
1) Pembinaan Kelembagaan Koperasi
Penyuluhan dan sosialisasi secara optimal kepada masyarakat maupun kelompok pra
koperasi tentang perkoperasian, sehingga masyarakat berminat untuk bergabung
menjadi anggota koperasi maupun mendirikan lembaga koperasi. Upaya pembinaan
kelembagaan koperasi dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya pengurus
dan pengawas koperasi antara lain melalui diklat, pendampingan, maupun pembinaan
untuk koperasi pasif agar bisa menjadi aktif kembali. Kualitas koperasi lebih menjadi
perhatian dari pada kuantitasnya. Dari awalnya sejumlah 555 koperasi, 191 diantaranya
pasif dan dibubarkan sehingga jumlah koperasi pada akhir tahun 2018 menjadi 364
koperasi dan semuanya merupakan koperasi aktif. Kendala yang dihadapi adalah
semakin menurunnya minat masyarakat untuk membentuk koperasi,serta sulitnya
mengaktifkan kembali koperasi pasif, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya
dukungan dari pengurus atau anggota koperasi untuk membenahi organisasinya.
Bimbingan Teknis Bagi Pengurus Koperasi Konvensional (Dok. Koperasi UKM Nakertrans, 2018)
2) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
Pengawasan koperasi dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada di koperasi.
Penilaian kesehatan koperasi dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP). Aset koperasi yang
meningkat diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi tersebut.
3.1.6.1.4 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Indikator kinerja pada program ini adalah persentase peningkatan omset
UMK yang dibina. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yakni:
III─19
1) Kemitraan dan Pembiayaan UMK
Untuk mendukung peningkatan omset para pelaku usaha, dilakukan fasilitasi promosi
produk UMK antara lain melalui pameran di mall maupun pusat perbelanjaan baik di
dalam maupun luar Pulau Jawa. Fasilitasi kemitraan dan pembiayaan UMK ditujukan
untuk mempertemukan pelaku usaha dengan lembaga perbankan maupun non
perbankan dalam mengakses informasi antara lain terkait permodalan usaha. Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga melakukan
pendampingan/ konsultasi kepada pelaku usaha dalam rangka mendapatkan legalitas
usaha. Sampai akhir tahun 2018 telah tercetak sebanyak 2058 IUM.
2) Pembinaan, Pengembangan, dan Pemberdayaan UMK
Kegiatan yang dilakukan meliputi promosi dan pameran, serta pelatihan Home Business
Camp (HBC). HBC menjaring pelaku usaha baru yang masih muda untuk dilatih dan
dilakukan pendampingan selama 2 (dua) tahun. Kegiatan ini sebagai sarana untuk
memacu pelaku usaha muda untuk lebih mengembangkan usahanya, sehingga
diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan menciptakan lapangan kerja
melalui usahanya.
Penguatan Kapasitas Karang Mitra Usaha I (Dok. Dinas Koperasi UKM Nakertrans, 2018)
3.2 REALISASI ANGGARAN
Realisasi anggaran yang digunakan dalam mewujudkan kinerja Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang
bersumber dari APBD 2018 adalah Rp. 13.202.230.262,79 atau 98,32% dari anggaran
sebesar Rp. 13.427.473.387,00.
III─20
Realisasi belanja langsung sebesar Rp 9.950.224.124,79 dari yang dianggarkan
sebesar Rp 10.056.578.923,00 atau dengan tingkat capaian realisasi 98,94% dan belanja
tidak langsung sebesar Rp 3.252.006.138,00 atau 96,47% dari yang dianggarkan sebesar
Rp 3.370.894.464,00. Realisasi anggaran per program dan kegiatan disajikan pada tabel
3.13 dan realisasi anggaran tiap triwulan disajikan pada tabel 3.14.
Tabel 3.14Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta TA 2018
URAIAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
BELANJA 13.427.473.387 13.202.230.262,79 98,32%BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.370.894.464 3.252.006.138 96,47%BELANJA LANGSUNG 10.056.578.923 9.950.224.124,79 98,94%Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
1.716.358.350,00 1.695.417.156,92 98,78%
- Penyediaan Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi
1.127.999.000,00 1.114.193.909,00 98,78%
- Penyedia Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor
488.905.350 482.606.657,00 98,71%
- Penyediaan Jasa PengelolaanPelayanan Perkantoran
99.454.000,00 98.616.590,90 99,16%
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
334.555.500,00 325.785.475,00 97,38%
- Pemeliharaan rutin/ berkalagedung/bangunan kantor
127.352.000,00 127.352.000,00 100,00%
- Pemeliharaan rutin/ berkalakendaraan dinas/operasional
207.203.500,00 198.433.475,00 95,77%
Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
10.500.000,00 10.481.975,00 99,83%
- Penyusunan Dokumen Perencanaan,Pengendalian, dan Laporan CapaianKinerja
10.500.000,00 10.481.975,00 99,83%
Program Peningkatan Kualitas Koperasi 785.825.115,00 783.077.015,00 99,65%- Pembinaan Kelembagaan Koperasi 397.550.725,00 397.298.425,00 99,94%- Pembinaan dan Pengembangan
Koperasi388.274.390,00 385.778.590,00 99,36%
Program Pengembangan Kewirausahaandan Keunggulan Kompetitif UKM
2.394.711.033,00 2.373.210.440,00 99,10%
- Kemitraan dan Pembiayaan UMK 551.609.000,00 539.549.610,00 97,81%- Pembinaan Pengembangan dan
Pemberdayaan UMK1.843.102.033,00 1.883.660.830,00 99,49%
Program Pengembangan danPenempatan Tenaga Kerja danTransmigrasi
3.951.412.100,00 3.919.793.109,46 99,20%
- Pelatihan Produktivitas tenaga Kerjadan Lembaga Latihan Kerja
2.556.974.700,00 2.536.024.408,82 99,18%
- Pembinaan dan Penempatan TenagaKerja
1.394.437.400,00 1.383.768.700,64 99,23%
Program Perlindungan danPengembangan Lembaga Tenaga Kerja
643.905.675,00 624.152.675,00 96,93%
- Pembinaan Pengembangan Pekerjadan Pengupahan
321.698.000,00 321.286.750,00 99,87%
- Pelayanan Hubungan Industrial danPerlindungan Tenaga Kerja
322.207.675,00 302.865.925,00 94,00%
Program Pengembangan danPenempatan Tenaga Kerja danTransmigrasi
219.311.150,00 218.306.278,41 99,54%
- Penempatan Transmigrasi 219.311.150,00 218.306.278,41 99,54%
III─21
Tabel 3.13Realisasi anggaran tiap triwulan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta TA 2018
URAIAN ANGGARANBERDASARKAN SPD REALISASI % (TERHADAP TARGET)
s/d Triwulan 1 2.642.543.774 1.632.677.369,79 70,23%
s/d Triwulan 2 7.593.027.749 5.750.672.974,79 75,74%
s/d Triwulan 3 11.735.681.810 9.487.015.946,79 81,83%
s/d Triwulan 4 13.427.473.387 13.202.230.262,79 98,32%
Penyerapan anggaran pada tiriwulan awal masih rendah, namun mengalami
peningkatan yang progresif pada triwulan berikutnya. Pelaksanaan kegiatan yang
mundur (tidak sesuai) dengan tatakala disebabkan antara lain beberapa kegiatan banyak
melibatkan pihak dari luar maupun harus memenuhi jumlah kuota tertentu, sehingga
beberapa di antaranya harus dilakukan penjadwalan ulang.
Beberapa langkah pengendalian dan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan
antara lain melalui rapat koordinasi internal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maupun pengendalian kegiatan oleh Bagian
Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Setda Kota Yogyakarta serta Bappeda
Kota Yogyakarta.