LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Nomor 09 Sekojo Pangkalan Balai, Provinsi Sumatera Selatan Telepon/Faksimile (0711) 7690027 Kode Pos 30753
31
Embed
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 201 8disdukcapil.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/248/2019/03/LKjIP-TAHUN-2018.pdfPEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN LAPORAN KINERJA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2018
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Nomor 09
Sekojo Pangkalan Balai, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon/Faksimile (0711) 7690027 Kode Pos 30753
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHDUK-PENCAPIL TAHUN 2016
i
Kata Pengantar
Assalaamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,
Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas berkat
rahmat dan ridho-Nya jualah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Tahun
2018 dapat tersusun dengan baik. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam
rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.
Visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan program dan kegiatan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin lima tahunan
telah direncanakan melalui RencanaStrategis yang selaras dengan Rencana
Strategis Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Selanjutnya kami berharap LKjIP yang kami susun ini dapat digunakan
sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap kinerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Tahun 2018
dan sudah barang tentu LKjIP yang tersusun ini jauh dari sempurna
sehingga pada kesempatan ini kami berharap ada masukan-masukan
sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan LKjIP di tahun berikutnya.
Wassalaamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.
Pangkalan Balai, 2019
Kepala Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, dto.
Saukani, SE.,MM Pembina Utama Muda Nip 19640312 199312 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHDUK-PENCAPIL TAHUN 2016
ii
DAFTAR ISI
KataPengantar ................................................................................. i
Daftar Isi ......................................................................................... ii
Ikhtisar Eksekutif ............................................................................ iii
BAB 1. PENDAHULUAN ................................................................... 1
A. Gambaran Umum .............................................................. 1
B. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi .......... 1
C. Maksud dan Tujuan ........................................................... 3
D. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................ 4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .................................................... 5
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ........................................... 5
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 ..................... 8
C. Indikator Kinerja Utama .................................................... 8
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .................................................. 9
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018.......................... 9
B. Analisis Capaian Kinerja .................................................... 11
C. Akuntabilitas Keuangan ..................................................... 23
D. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya ........................ 28
BAB IV. PENUTUP ........................................................................... 30
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHDUK-PENCAPIL TAHUN 2016
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 setiap Eselon II wajib menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ). Hal ini dimaksudkan
untuk mengukur kinerja yang telah dicapai selama satu tahun dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai bentuk
pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat/
publik/stakeholder dan sejauh mana aspirasi masyarakat sudah terpenuhi.
Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) sebelumnya wajib menyusun Rencana Strategis
dimana didalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan,
Program dan Kegiatan yang dijabarkan setiap tahunnya melalui Rencana
Kerja Tahunan (RKT). Demikian pula Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Banyuasin yang merupakan salah satu instansi
Pemerintah telah juga menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan,
Program dan Kegiatan yang dituangkan kedalam Perencanaan Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin tahun
2014 – 2018.
Dalam Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin dilakukan dengan membandingkan
antara rencana kerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai.
Hasil pengukuran ini memberikan gambaran tentang program, kegiatan,
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin yang
telah tertuang pada LAKIP ini.
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DUK-PENCAPIL TAHUN 2018
BAB I hal 1
BAB I hal 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
Kabupaten Banyuasin memiliki luas wilayah 11.832,99 km dengan jumlah penduduk
808.825 jiwa per tahun 2017 yang tersebar di 19 Kecamatan terdiri 304 desa/kelurahan.
Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Banyuasin merupakan
salah satu bentuk pelayanan publik yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Hal ini sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin
Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran penting didalam pembangunan
Kabupaten Banyuasin yaitu sebagai pendukung administrasi penduduk untuk menciptakan
keselarasan dibidang Kependudukan yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan
Negara Republik Indonesia.
B. KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI
Kewenangan
Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bayuasin
melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
berdasarkan azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.
Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banuasin sebagaimana
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Banyuasin
Nomor 183 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, mempunyai tugas
melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan, dengan
menyelenggarakan fungsi yaitu :
a. Penyusunan program dan anggaran;
b. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang
milik negara, urusan aparatur sipil negara;
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DUK-PENCAPIL TAHUN 2018
BAB I hal 2
BAB I hal 2
c. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan
sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;
d. Perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama
administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta
inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
e. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
f. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
g. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
h. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
i. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
j. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
k. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
l. Pelaksanaan, koordinasi, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang
administrasi kependudukan;
m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang administrasi
kependudukan;
n. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Banyuasin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati
Banyuasin Nomor 183 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bagan struktur 2.
Uraian tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor
183 Tahun 2016 dengan Strukrtur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Banyuasin, terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Subbagian Perencanaan;
b. Subbagian Keuangan;
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DUK-PENCAPIL TAHUN 2018
BAB I hal 3
BAB I hal 3
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
a. Seksi Identitas Penduduk;
b. Seksi Pindah Datang Penduduk;
c. Seksi Pendataan Penduduk.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
a. Seksi Kelahiran;
b. Seksi Perkawinan dan Penceraian;
c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaran dan Kematian.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
b. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data;
c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan
Komunikasi.
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan terdiri dari :
a. Seksi Kerjasama;
b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
c. Seksi Inovasi Pelayanan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Kinerja Tahun 2018 merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban
SKPD yang berisikan informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kinerja
adalah sebagai berikut:
Mendorong untuk melaksanakan good governance secara transparan, sistimatik dan
dapat dipertanggung jawabkan atas kinerja selama tahunan;
Dapat diketahuinya pelakasanan dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan;
Tertibnya pengelolaan administrasi kependudukan;
Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada masyarakat.
Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin
Tahun 2018 dibuat berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Ketentuan ini memberikan tuntunan kepada semua
instansi penerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian dari siklus Sistem.
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DUK-PENCAPIL TAHUN 2018
BAB I hal 4
BAB I hal 4
2.1 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.
Jenis-jenis Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, terdiri dari :
1. Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil, meliputi :
a. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El).
b. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
c. Penerbitan Kartu Identitas (KIA).
d. Surat Keterangan Kelahiran.
e. Surat keterangan Kematian.
f. Surat Keterangan Pindah.
g. Surat Keterangan Pindah Datang Dalam Daerah.
h. Surat Keterangan Pindah Datang Luar Daerah.
i. Surat keterangan Tinggal Tinggal (SKTS)
j. Surat Pengantar Pindah WNA
k. Surat Keterangan Tempat Tinggal
l. Surat ketrangan pendaftaran penduduk
m. Surat keterangan Tidak keberatan Ganti Nama
n. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
o. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.
p. Penerbitan Kutipan Akta Perceraian
q. Penerbitan Kutipan Akta Kematian
r. Pengakuan Anak
s. Pengesahan Anak
t. Pengangkatan Anak
u. Pencatatan Perubahan data
v. Salinan Data
w. Legalisasi Dokumen Peristiwa penting.
Jenis-jenis pelayanan inilah yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin dalam kapasitasnya sebagai institusi pelayanan
publik khusunya bidang Administrasi Kepedudukan) Permohonan Dokumen
kependudukan dan Catatan Sipil).
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DUK-PENCAPIL TAHUN 2018
BAB I hal 5
BAB I hal 5
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA DUK-PENCAPIL TAHUN 2018
BAB II hal 5
BAB II hal 5
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan Perjanjian Kinerja adalah
Lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi
kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang
disertai dengan Indikator kinerja.
Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas,
transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah
pemberi amanah dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagain dasar pemberian reward atau
penghargaan dan sanksi.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin telah membuat
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sesuai dengan kependudukan, tugas dan fungsi yang ada.
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 disusun dengan berdasarkan pada rencana kinerja tahun
2018 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Perjanjian Kinerja Tahun 2018
tidak ada perbedaan dengan Rencana Kerja Tahun 2018.
PEM
ER
INTA
H K
AB
UP
ATE
N B
AN
YU
ASIN
LA
PO
RA
N K
INER
JA
DU
K-P
EN
CA
PIL TA
HU
N 2
01
8
BA
B II h
al 6
TA
BE
L 2
.1
TA
BE
L P
ER
JA
NJIA
N K
INE
RJA
TA
HU
N 2
01
8
NA
MA
SK
PD
: DIN
AS
KE
PE
ND
UD
UK
AN
DA
N P
EN
CA
TA
TA
N S
IPIL
KA
BU
PA
TE
N B
AN
YU
AS
IN
NO
S
asa
ran
Stra
tegis
Ind
ikato
r Kin
erja ( O
utca
me )
Targ
et
1.
Men
ingkatn
ya
Kualitas
Pelay
anan
Pen
daftaran
P
enduduk
(K
K
dan
KT
P).
2.
Men
ingk
atnya
Ku
alitas P
elayan
an
Pen
erbitan
Akta C
atatan S
ipil.
3. M
enin
gkatn
ya P
engelo
laan D
atabase
Kep
endudukan
berd
asarkan
S
IAK
yan
g B
erbasis T
I.
4.
Mem
antap
kan
P
engelo
laan
Sum
ber
Daya
aparatu
r P
elayan
an
Adm
inistrasi k
epen
dudukan
.
1.
Persen
tase Pen
erbitan
Kartu
Kelu
arga (K
K);
2.
Persen
tase Pen
erbitan
Kartu
Tan
da P
enduduk (K
TP
);
3.
Persen
tase P
ermohonan
P
embuatan
D
okum
en
Pen
daftaran
P
enduduk
(KK
/KT
P)
yan
g d
apat d
iselesaikan
dalam
wak
tu y
ang telah
diten
tukan
;
4.
Persen
tase Pen
erbitan
Ak
ta Kelah
iran an
ak u
sia 0-1
8 T
ahun;
5.
Persen
tase pen
erbitan
akta k
ematian
;
6.
Persen
tase perm
ohonan
pem
buatan
dokum
en ak
ta (akta k
elahiran
, akta k
ematian
)
yan
g d
apat d
iselesaikan
dalam
wak
tu y
ang telah
diten
tukan
;
7.
Persen
tase ju
mlah
kecam
atan dalam
m
elaksan
akan
sistem
in
form
asi ad
min
istrasi
kep
endudukan
onlin
e;
8.T
ingkat K
epuasan
masy
arak
at terhad
ap p
elayan
an ad
min
istrasi kep
endudu
kan
.
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
95 %
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA DUK-PENCAPIL TAHUN 2018
BAB II hal 8
BAB II hal 8
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018
Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018, disusun suatu Rencana Kerja
(Permormance Plan) setiap Tahunnya. Rencana kinerja harus dicapai dalam satu tahun
pelaksanaan yang menunjukan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja,
baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembandingan
bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang di lakukan akhir priode pelaksanaan.
Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018, telah dilakukan mapping
tujuan, sasaran, indikator kinerja program yang secara rinci disajikan dalam Rencana
Strategis (RS) .
Rencana Strategis tahun 2018 ditetapkan sebanyak 4 tujuan, 4 Sasaran dengan target
indikator sebanyak 8 indikator, secara rinci dapat dilihat dalam Rencana Kinerja Tahunan
(RKT).
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah dokumen yang berisikan indikator kinerja
pengukur pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil didapat dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, IKU dan
Perjanjian Kinerja yang disepakati antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dan Bupati Banyuasin. Besaran target untuk setiap indikator ditetapkan setiap
tahunnya dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Banyuasin.
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DUK-PENCAPIL TAHUN 2018
BAB III hal 9
BAB III hal 9
BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA
A. Capaian Kinerja Tahun 2018
Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam
Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengukuran yang dimaksud itu
merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok
Indikator Kinerja berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian
dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian
dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap
pencapaian sasaran tujuan. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab
terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang
diperlukan dimasa mendatang.
Laporan Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Banyuasin Tahun 2018 adalah memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun
2014-2018 maupun yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2018.
Akuntabilitas Kinerja Organisasi diperoleh melalui pengukuran kinerja dengan
membandingkan data realisasi kinerja yang diperoleh melalui pengumpulan data kinerja
secara rutin setiap bulan dalam bentuk laporan Perkembangan Fisik dan Keuangan
(Monev) – dengan Rencana Kinerja yang dituangkan dalam Form Rencana Kinerja
Tahunan (RKT). Jadi untuk sampai pada penyusunan Laporan Kinerja ini telah dilalui
beberapa tahapan proses yang seluruhnya telah diatur melalui Standar Operating
Procedure (SOP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.
Metodelogi Pengukuran Pencapaian Kinerja
a. Metode Pengkuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi,
dengan cara perhitungan sebagai berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA DUK-PENCAPIL TAHUN 2018
BAB III hal 10
BAB III hal 35
1.) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:
Realisasi
Capaian Indikator Kinerja = ---------------- x 100
Rencana
2.) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :
Rencana – (Realisasi-Rencana)
Capaian Indikator Kinerja = --------------------------------------------- x 100
Kinerja Rencana
Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga
dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu, serta
capaian sampai dengan tahun ini dengan target pada akhir periode dokumen RENSTRA.
b. Metode penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level
sasaran. Pengkuran dengan menggunakan indikator kerja pada level sasaran digunakan
untuk menunjukan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja
pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan.
Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing
indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan
dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinat sebagai berikut :
≥ 85 = Sangat Berhasil
X ≤ 85 % = Berhasil
< X < 70 % = Cukup Berhasil
≤ 55 % = Tidak Berhasil
Hasil Pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang
diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan
sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi
instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian
sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa
indikator masukan, keluaran dan hasil.
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DUK-PENCAPIL TAHUN 2018
BAB III hal 11
BAB III hal 11
Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Banyuasin, diuraikan sebagai berikut :
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
Tabel 3.1
Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Tahun 2018
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Persentase
Tingkat
Capaian
1 2 3 4 5
A. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Pendudukan (KK/KTP)
1. Persentase Penerbitan Kartu Keluarga (KK) % 100 99,57 99,57
2. Persentase Penduduk yang ber KTP % 100 99,61 99,61
3. Persentase Permohonan pembuatan dokumen
pendaftran penduduk (KK/KTP) yang dapat
diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
% 100 99,60 99,60
B. Sasaran Meningkatnya Kualitas pelayanan Penerbitan Akta catatan Sipil
4. Persentase Penerbitan Akta Kelahiran anak usia 0-18
Tahun % 100 93,36 93,36
5. Persentase penerbitan Akta kematian. % 100 100 100
6. Persentase permohonan pembuatan dokumen akta
(Akta kelahiran, akta kematian) yang dapat
diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
% 100 93,62 93,62
C. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan database Kependudukan berdasarkan SIAK yang
berbasis TI
7. Persentase jumlah kecamatan dalam melaksanakan
sistem informasi administrasi kependudukan online. % 100 100 100
D. Sasaran Memantapkan pengelolaan Sumber Daya Aparatur Pelayanan Administrasi
kependudukan
8. Tingkat Nilai Survei masyarakat terhadap Pelayanan