LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)pt-banten.go.id/media/files/2018030502232618276473405a9... · 2018. 3. 5. · peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel a. Persentase

| P a g e

LKjIP PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2017

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2017

PENGADILAN TINGGI BANTEN

Pengadilan Tinggi Banten

Jln. Raya Pandeglang No. 6,6 Serang, Banten – 42126 Telp: (0254) 250002, Fax: (0254) 25001

Website: www.pt-banten.go.id – Email: [email protected]

Banten

http://www.pt-banten.go.id/

mailto:[email protected]

i | P a g e


aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Banten

merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian

visi dan misi Pengadilan Tinggi Banten pada tahun anggaran 2017.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Banten mengacu pada Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2017 Pengadilan Tinggi Banten telah melaksanakan berbagai

program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis

Pengadilan Tinggi Banten tahun 2015-2019. Yang diterjemahkan dalam

Perjanjian Kinerja tahun 2017 yang terdiri 6 (enam) Sasaran Strategis.

Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja beserta analisis Capaian

Kinerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2017.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Tinggi Banten ini dapat memenuhi harapan

sebagai pertanggung jawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang

diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong

peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Banten.

Serang, 26 Februari 2018

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H., M.Hum

L

KATA PENGANTAR

ii | P a g e


elama tahun 2017 Pengadilan Tinggi Banten telah berhasil melaksanakan misi

yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Tinggi Banten ini diukur berdasarkan

pencapaian sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur dengan menggunakan

target kinerja pada 13 (tiga belas) indikatornya.

Visi tersebut dijabarkan dalam sebuah Rencana Strategis Tahun 2015 –

2019, disertai dengan penyampaian Penetapan Kinerja Tahun 2018 dan Rencana

Kerja Tahunan Tahun 2019 yang kesemuanya terangkum dalam Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2017 pada Pengadilan Tinggi Banten.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) sasaran strategis

yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2017 terdapat 5 (lima) sasaran

strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (dilihat dari rata-rata capaian

100% atau lebih), yaitu :

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;

2. Terwujudnya system manajemen system informasi yang terintegrasi &

menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel;

3. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

baik internal maupun eksternal;

4. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan

parameter objektif;

5. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntable,

efektif dan efisien. Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Banten adalah sebesar

110,58%.

Keberhasilan pelaksanaan rencana kinerja tahun 2017 juga dapat dilihat dalam matriks

Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2017 dan Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2017

disajikan dalam matriks berikut ini:

Tabel 1. Pengukuran Kinerja dan Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2017

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 1. Terwujudnya proses

peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor

100% 100% 100%

100% 100% NIHIL

100% 100% NIHIL

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor

100% 80%

100%

92% 81% 0%

92% 101%

0%

c. Persentase penurunan sisa perkara 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor

70% 70% 70%

47% -26%

-%

67% -37%

-%

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

• Kasasi

• PK

62% 40%

63% 92%

102% 230%

S

RINGKASAN EKSEKUTIF

iii | P a g e


e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

88 80,41% 91,2%

Rata – rata capaian kinerja pada sasaran 1 94%

2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

90%

100% 111%

b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

100% Nihil Nihil


3. Terwujudnya system manajemen system informasi yang terintegrasi & menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel

a. Persentase perkara banding yang telah di proses pada SIPP

81% 89,5% 110,5%

Rata – rata capaian kinerja pada sasaran 3

110,5%

4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

5. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif

a. Persentase Hakim dan Panitera Penganti yang lulus diklat yudisial

80% 100% 125%

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

75% 100% 133%


129%

6. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntable, efektif dan efisien

a. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima

84% 99,87% 119%


Rata-rata keseluruhan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Banten

110,58%

Selanjutnya laporan akuntabilitas keuangan yang berisi realisasi DIPA Tahun 2017

pada Pangadilan Tinggi Banten dengan persentase capaian serapan anggaran

sebesar 98,81% untuk DIPA-01 Badan Urusan Administrasi dan 93,73% untuk

DIPA-03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

iv | P a g e


KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ....................................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL ................................................................................................................. v

DAFTAR GRAFIK ............................................................................................................. vii

DAFTAR BAGAN ........................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................1

A. Penjelasan Umum Organisasi .............................................................. 1

B. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama Organisasi ... 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................................... 12

A. Rencana Strategis 2015-2019 ...................................................................... 12

B. Indikator Kinerja Utama .............................................................................. 19

C. Rencana Kinerja Tahun 2017 ....................................................................... 21

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .................................................................... 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................ 27

A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................................................. 27

B. Analisis Capaian Kinerja .................................................................................. 29

C. Realisasi Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) .............. 51

BAB IV PENUTUP ......................................................................................................... 61

A. Kesimpulan Umum ............................................................................... 61

B. Hambatan / Masalah ........................................................................... 62

C. Rekomendasi ......................................................................................... 62

LAMPIRAN-LAMPIRAN:;

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2017

Lampiran 2 Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2017

Lampiran 3 Pengukuran Kinerja Tahun 2017

Lampiran 4 Pengukuran Kinerja per tri wulan

Lampiran 5 Indikator Kinerja Utama

Lampiran 6 Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Edisi Reviu Keempat Pengadilan Tinggi Banten.

Lampiran 7 Pernyataan Telah Direviu.

Lampiran 8. Checklist Reviu

Lampiran 9. SK Tim Penyusun LKjIP tahun 2017 Pengadilan Tinggi Banten.

Lampiran10. Hasil Inventarisir LKjIP 2017 Wilayah Pengadilan Tinggi Banten

DAFTAR ISI

v | P a g e


Tabel 1. Pengukuran Kinerja dan Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2017 .......................... ii

Tabel 2. Satuan Kerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten ...................................... 3

Tabel 3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan .................................................................... 4

Tabel 4 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. ...................................................... 4

Tabel 5 Persentase penurunan sisa perkara. ............................................................................... 5

Tabel 6 Persentase perkara yang tidak megajukan upaya hukum. .......................................... 5

Tabel 7 Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. ........ 5

Tabel 8 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus ............................................ 6

Tabel 9 Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP ........................................ 7

Tabel 10 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti ................................................................. 7

Tabel 11 Persentase temuan yang ditindaklanjuti ....................................................................... 7

Tabel 12 Potensi dan permasalahan ............................................................................................. 8

Tabel 13 Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial ............. 9

Tabel 14 Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial .......................................... 9

Tabel 15 Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung

peningkatan pelayanan prima ..................................................................................... 10

Tabel 16 Hubungan tujuan, sasaran strategis dan indicator kinerja utama ........................... 15

Tabel 17 Matriks Reviu keempat Renstra Pengadilan Tinggi Banten 2015-2019 ................. 17

Tabel 18 Matriks reviu keempat Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Banten tahun

2017 ............................................................................................................................... 20

Tabel 19 Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Banten ........... 22

Tabel 20 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Banten ...................................... 25

Tabel 21 Hasil pengukuran capaian kinerja .............................................................................. 27

Tabel 22 Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel ...... 29

Tabel 23 Persentase sisa perkara yang diselesaikan .................................................................. 30

Tabel 24 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu .................................................... 31

Tabel 25 Persentase penurunan sisa perkara .............................................................................. 32

Tabel 26 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ...................................... 33

Tabel 27 Persentase Index reponden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap

layanan Pengadilan Tinggi ........................................................................................... 34

Tabel 28 Sasaran meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ..................... 35

Tabel 29 Persentase Salinan putusan yang dikirim kepengadilan pengaju tepat waktu ........ 36

Tabel 30 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam 1 hari setelah putus ...................................................... 37

Tabel 31 Sasaran terwujudnya system manajemen system informasi yang terintegrasi &

menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel ............. 38

Tabel 32 Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP ...................................... 39

DAFTAR TABEL

vi | P a g e


Tabel 33 Sasaran terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara

optima baik internal maupun ekternal ....................................................................... 40

Tabel 34 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti ............................................................... 41

Tabel 35 Presentase temuan yang ditindaklanjuti ..................................................................... 42

Tabel 36 Hasil pemeriksaan ekternal ke Pengadilan Tingkat Pertama sewilayan Banten

Juni 2017 ....................................................................................................................... 42

Tabel 37 Sasaran terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan

berdasarkan parameter obyektif ................................................................................. 46

Tabel 38 Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial ............ 47

Tabel 39 Data jumlah hakim dan Panitera Pengganti diwilayah hukum Pengadilan Tinggi

Banten yang mengikuti Diklat Teknis Yudisial .......................................................... 47

Tabel 40 Persentase Pegawai yang lulus Diklat non Teknis Yudisial ...................................... 48

Tabel 41 Data jumlah pegawai diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten yang

mengikuti Diklat non Teknis Yudisial ......................................................................... 48

Tabel 42 Sasaran meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara

akuntabel, efektif dan efisien ....................................................................................... 49

Tabel 43 Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung

Peningkatan pelayanan prima ..................................................................................... 50

Tabel 44 Anggaran dan Realisasi Belanja DIPA Badan Urusan Adminitrasi (01) Tahun

2017 ............................................................................................................................... 52

Tabel 45 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

Tahun 2017 ................................................................................................................... 53

Tabel 46 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

Tahun 2017 ................................................................................................................... 53

Tabel 47 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

Tahun 2017 ................................................................................................................... 54

Tabel 48 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang DIPA Badan Peradilan Umum (03) Tahun

2017 ............................................................................................................................... 55

Tabel 49 Realisasi Anggaran per Program Tahun 2017 ........................................................... 56

Tabel 50 Realisasi PNBP Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2017 ....................... 56

Tabel 51 Realisasi PNBP Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 ............................... 57

Tabel 52. Persentase Realisasi Anggaran Dipa 01 dan Dipa 03 terhadap RKT dan PKT ........ 58

vii | P a g e


Grafik 1. Capaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel ................................................................................................................. 30

Grafik 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. .............................................. 31

Grafik 3. Capaian sasaran meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian

perkara ..................................................................................................................... 35

Grafik 4. Capaian Sasaran terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang

terintegrasi & menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan

akuntabel .................................................................................................................. 38

Grafik 5. Capaian Sasaran terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat

peradilan secara optima baik internal maupun ekternal .................................... 40

Grafik 6. Capaian Sasaran terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga

peradilan berdasarkan parameter obyektif ............................................................ 46

Grafik 7. Capaian Sasaran meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan

secara akuntabel, efektif dan efisien ....................................................................... 50

Grafik 8. Anggaran dan Realisasi Belanja DIPA Badan Urusan Adminitrasi (01) Tahun

2017 .......................................................................................................................... 52

Grafik 9. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

Tahun 2017 .............................................................................................................. 54

Grafik 10. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang DIPA Badan Peradilan Umum (03)

Tahun 2017 .............................................................................................................. 55

Grafik 11. Realisasi Anggaran per Program Tahun 2017 ...................................................... 56

Grafik 12. Realisasi PNBP Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2017 .................. 57

Grafik 13 Perbandingan Penerbitan SPM Tahun Anggaran 2017 ....................................... 57

DAFTAR GRAFIK

viii | P a g e


Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Banten .......................................................... 2

Bagan 2. Hubungan Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Tinggi Banten. ................................ 13

DAFTAR BAGAN

1 | P a g e


A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI engadilan Tinggi Banten merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang secara hirarki

organisatoris dan aministratif berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum. Pengadilan Banten selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan

Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 yang menyatakan :

➢ Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara

perdata di tingkat banding. (Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1986

Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8

tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

➢ Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum

kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-

Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 49 Tahun 2009).

➢ Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-

Undang. (Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan

Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004,

terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

Pengadilan Tinggi Banten memiliki fungsi sebagai berikut :

• Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara

yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.

• Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya,

menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum,

perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

• Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah

laku Hakim, Pejabat struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap

jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama

dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi

umum.

• Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada

instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

• Fungsi Administrasi yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan

kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis

peradilan dan administrasi peradilan.

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Banten sebagai berikut:

P

BAB I PENDAHULUAN

2 | P a g e


Bagan 1. STRUKTUR ORGANISASI


KELOMPOK FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI

MAJELIS HAKIM

KETUA

WAKIL KETUA

HAKIM AD HOC TIPIKOR

SEKERTARIS

PANITERA

WAKIL PANITERA

KABAG UMUM DAN

KEUANGAN

KABAG PERENCANAAN DAN

KEPEGAWAIAN

PAN MUD

PIDSUS

TIPIKOR

PANITERA

MUDA

PIDANA

PANITERA MUDA

PERDATA

PANITERA

MUDA

HUKUM

KASUBBAG

KEUANGAN &

PELAPORAN

KASUBBAG

TATA USAHA &

RUMAH

TANGGA

KASUBBAG

KEPEGAWAIAN &

TEKNOLOGI

INFORMASI

KASUBBAG

RENCANA

PROGRAM &

ANGGARAN

3 | P a g e


Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi

Banten dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibawahi beserta wilayah hukumnya

berikut ini.

Tabel 2. Satuan Kerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten

No. Satuan Kerja Wilayah Hukum

1. Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA

Khusus

Kota Tangerang, Kabupaten

Tangerang, Kota Tangerang Selatan

2. Pengadilan Negeri Serang Klas IA Kota Serang, Kabupaten Serang,

Kota Cilegon

3. Pengadilan Negeri Pandeglang Klas II Kabupaten Pandeglang

4. Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Klas II Kabupaten Lebak

Jumlah Pengadilan Tingkat Pertama sesuai data di atas belum sesuai dengan peruntukan

yang seharusnya, yaitu di mana setiap Kabupaten/Kota terdapat satu Pengadilan Tingkat

Pertama. Hal tersebut terlihat dari banyaknya perkara yang ditangani terutama pada

Pengadilan Negeri Tangerang yang wilayah kerjanya terdiri dari 3 (tiga) Kota/Kabupaten

dan Pengadilan Negeri Serang yang wilayah kerjanya terdiri dari 3 (tiga) Kota/Kabupaten.

Sebagai informasi yang kami peroleh bahwa di Kota/Kabupaten pemekaran tersebut telah

terbentuk dan beroperasi mitra Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Kepolisian Resort,

Kejaksaan Negeri dan Rumah Tahanan. Maka diharapkan dengan terbentuknya instansi

Pengadilan Negeri di daerah tersebut akan mempermudah masyarakat untuk mencari

keadilan.

Mengenai hal tersebut Pengadilan Tinggi telah mengusulkan pendirian Pengadilan Negeri

baru yaitu di Kota Cilegon. Usulan tersebut telah disampaikan pada tahun 2008, namun

hingga saat ini belum kepastian dari Mahkamah Agung R.I untuk pembentukannya.

Selain usulan dibentuknya Pengadilan Negeri Cilegon, kami juga mengusulkan untuk

membentuk Pengadilan Negeri Tigaraksa/Tangerang Selatan mengingat volume perkara

yang saat ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Tangerang Klas I.A Khusus yang mencapai

2562 perkara Pidana Biasa (perkara masuk Tahun 2017), 978 perkara Perdata Gugatan

(Tahun 2017), dan Pidana Permohonan sebanyak 1126 perkara (Tahun 2017) dinilai

cukup banyak mengingat luas wilayah hukumnya yang meliputi 3 (tiga) Kota/Kabupaten

dengan kepadatan penduduk tinggi dan merupakan daerah penyangga Ibu Kota DKI

Jakarta, sehingga volume perkara dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus bertambah.

4 | P a g e


B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Banten masih

dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja

Pengadilan. Berikut ini aspek strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi di Pengadilan

Tinggi Banten.

1. Aspek terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntable

Upaya mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di Mahkamah

Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014

Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4

(Empat) Lingkungan Peradilan.

Tabel 3. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Tahun Perkara

Jumlah sisa perkara

yang diselesaikan

Jumlah sisa perkara yang

harus diselesaikan

Realisasi** Target Capaian

2017

Pidana 19 19 100% 100% 100% Perdata 31 31 100% 100% 100% Tipikor Nihil Nihil Nihil 100% Nihil

2016


2015

Pidana 23 23 100% 100% 100% Perdata 15 15 100% 100% 100% Tipikor 0 0 Nihil 100% Nihil

** Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus di selesaikan

Tabel 4. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tahun Perkara

Jumlah perkara yang diselesaikan

tahun berjalan

Jumlah perkara yang

ada Realisasi** Target Capaian

2017

Pidana 120 130 92% 100% 92%

Perdata 167 206 81% 80% 101%

Tipikor 0 2 0% 100% 0%

2016 Pidana 141 160 88% 95% 93% Perdata 156 188 83% 80% 104% Tipikor 12 12 100% 100% 100%

2015

Pidana 198 205 97% 95% 102% Perdata 127 148 86% 80% 108% Tipikor 4 4 100% 99% 101%

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada

5 | P a g e


Tabel 5. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Tahun Perkara

Sisa

perkara

tahun

berjalan

Sisa perkara

tahun

sebelumnya


2017

Pidana 10 19 47% 70% 67%

Perdata 39 31 -26% 70% -37%

Tipikor 2 0 -% 70% -%

2016

Pidana 19 7 -171% 60% -285%

Perdata 31 21 -48% 60% -80%

Tipikor 0 0 -% 60% -%

2015

Pidana 7 23 70% 50% 140%

Perdata 21 6 -250% 50% -500%

Tipikor 0 0 -% 50% -% ** Perbandingan ini berdasarkan IKU poin I.C

Tabel 6. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Tahun Perkara

Jumlah perkara yang

tidak mengajukan

upaya hukum

Jumlah putusan perkara


2017

Kasasi 182 287 63,4% 62% 102% PK 263 287 91,6% 40% 230%

2016 Kasasi 118 309 38% 62% 61,3% PK 281 309 91% 45% 202%

2015 Kasasi 90 310 29% 63% 46% PK 293 310 94,5% 40% 236%

** Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara

2. Aspek Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus,

dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa : prosesnya

berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty),

akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faktor

substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan Teknologi Informasi.

Tabel 7. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Tahun

Jumlah Putusan

dalam Tahun Berjalan

Jumlah Putusan yang dikrim ke

Pengadilan Pengaju

Target

Realisasi

Capaian

2017 Pidana 120 120 90% 100% 111%

Perdata 167 167 90% 100% 111%

Tipikor 2 0 90% 0 0

2016 Pidana 142 142 88% 100% 114%

Perdata 157 157 88% 100% 114%

6 | P a g e


Tipikor 12 12 88% 100% 114%

2015 Pidana 192 192 85% 100% 118%

Perdata 127 127 85% 100% 118%

Tipikor 4 4 85% 100% 118%

** Perbandingan jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju dengan jumlah putusan

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin

diwujudkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan tujuan memberi kemudahan akses

informasi kepada pencari keadilan.

Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan

Tinggi Banten telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi

untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan

pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam

SK Ketua Mahkamah Agung No. 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan

informasi pengadilan.

Tabel 8. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses

secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Tahun Perkara

Jumlah isi putusan perkara

tipikor yang diupload

dalam website

Jumlah perkara menarik

perhatian masyarakat

yang diputus


2017 Tipikor Nihil Nihil Nihil 100% Nihil 2016 Tipikor 12 12 100% 100% 100% 2015 Tipikor 4 4 100% 100% 100%

** Perbandingan jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website dengan perkara menarik perhatian masyarakat yang

diputus.

3. Aspek Terwujudnya System Manajemen Sistem Informasi yang Terintegrasi & Menunjang

Sistem Peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.

Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di

pengadilan adalah memanfaatkan Teknologi Informasi, dengan membuat Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini juga digunakan

sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung

dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur)

penggunaan dan supervisi SIPP.

Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan

perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan Teknologi Informasi dalam

manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya

keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan

untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos

kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

7 | P a g e


Tabel 9. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP

Tahun Perkara

Jumlah Perkara yang

diputus di SIPP

Jumlah Perkara yang deregister di

SIPP


2017 Pidana 94 105 89,5% 81% 110,5% Perdata 125 165 75,8% 81% 93,6% Tipikor 0 2 Nihil 81% Nihil

2016 Pidana 138 153 90,1% 81% 111% Perdata 156 167 93,4% 81% 115% Tipikor 12 12 100% 81% 123,5%

2015 Pidana 179 179 100% 81% 123,5% Perdata 133 133 100% 81% 123,5% Tipikor 4 4 100% 81% 123,5%

** Perbandingan jumlah perkara yang diputus di SIPP dengan jumlah perkara yang deregister di SIPP

4. Aspek terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal

baik Internal maupun Eksternal

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan

kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Tinggi Banten berkewajiban untuk

mengawasi 4 (empat) Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya. Pengadilan

Tinggi Banten harus dapat menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindak lanjuti

laporan dari daerah. Hal ini menjadi tantangan yang harus diperhatikan dalam rangka

memaksimal fungsi pengawasan.

Dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan

Tinggi Banten mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Nomor: 02/PB/MA/IX/2012.02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 tahun

2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Tabel 10. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti

Tahun

Jumlah Pengaduan

yang dilaporkan

Jumlah Pengaduan yang selesai

ditindaklanjuti

Jumlah Pengaduan yang belum

selesai ditindaklanjuti


2017 19 19 - 100% 100% 100% 2016 32 32 - 100% 100% 100% 2015 9` 9 - 100% 100% 100%

** Perbandingan jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Tabel 11. Persentase Temuan yang ditindaklanjuti

Tahun

Jumlah temuan

yang dilaporkan

Jumlah temuan yang

ditindaklanjuti dari hasil pengawasan

ekternal


2017 34 34 100% 100% 100% 2016 116 116 100% 100% 100% 2015 80 80 100% 100% 100%

** Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan ekternal dengan jumlah temuan yang dilaporkan

8 | P a g e


Permasalahan utama dalam aspek kualitas pengawasan ini, yaitu dalam

melaksanakan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan dalam hal

keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak

masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, belum adanya regulasi

jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

Tabel.12. Potensi dan Permasalahan

Potensi Permasalahan

1. Aspek terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

• Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;

• Standar Operasional Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Banten;

• Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat sertifikasi dalam penanganan perkara;

• PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman Umum Penyusuna Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

• Website Pengadilan Tinggi Banten sebagai media informasi dan transparansi diakses 24 jam oleh masyarakat

• Penurunan sisa perkara Pidana dan Perdata yang tidak bisa diprediksi setiap tahun;

• Informasi Salinan putusan di Pengadilan Tinggi Banten yang baru bisa dilihat oleh publik di direktori putusan, sedangkan diaplikasi SIPP belum dapat diakses oleh publik.

2. Aspek meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

• Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan,

• Biaya pengiriman berkas oleh Pengadilan Tinggi Banten bisa diminimalisir.

• Minimnya biaya perkara perdata sebesar Rp. 150.000,-.

• Masih adanya kendala pada sistem aplikasi SIPP yakni sistem belum bisa melakukan validasi data secara cepat dalam waktu satu hari.

3. Aspek Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel

• Mahkamah Agung RI selalu berusaha menyempurnakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

• Pedoman pelayanan informasi yang diatur dalam SK Ketua MA No. 1-144/KMA/SK/I/2011

• Sarana meja informasi dan teknologi informasi;

• Masih adanya kendala pada sistem aplikasi SIPP yakni sistem belum bisa melakukan validasi data secara cepat dalam waktu 1 (satu) hari

4. Aspek Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun ekternal

• Peraturan bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012.02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

• Peraturan Mahkamah Agung RI No. 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

• Pengadilan Tinggi Banten selalu melakukan asistensi terhadap Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri dibawahnya untuk memperbaiki dan mempertahankan Akreditasi yang telah dicapai;

• Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan

9 | P a g e


• Pengawasan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan;

• Dibentuknya Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten.

5. Aspek Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM Lembaga Peradilan berdasarkan parameter obyektif

• Pelatihan bagi Tenaga Teknis dan Non Teknis di Pengadilan

• Beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah;

• Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

6. Aspek Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien

• Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima dan kelancaran proses SIPP.

• Beberapa usulan belanja modal belum dipenuhi oleh Mahkamah Agung

5. Aspek Terwujudnya Trasnparansi Pengelolaan SDM Lembaga Peradilan Berdasarkan

Parameter Obyektif

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak

akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis

peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia

dibidang teknis peradilan maka Pengadilan Tinggi Banten menetapkan kebijakan

dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun

juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan

administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan

Tabel 13. Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus Diklat Teknis Yudisial

Tahun

Jumlah peserta yang dikirim

mengikuti diklat

Jumlah peserta yang lulus diklat


2017 5 5 100% 80% 125% 2016 3 3 100% 75% 133% 2015 3 3 100% 70% 143%

** Perbandingan jumlah peserta yang lulus diklat dengan jumlah peserta yang dikirim mengikuti diklat

Tabel 14. Persentase pegawai yang lulus Diklat Non Teknis Yudisial

Tahun

Jumlah peserta yang dikirim

mengikuti diklat

Jumlah peserta yang lulus diklat


2017 5 5 100% 75% 133% 2016 11 11 100% 70% 143% 2015 11 11 100% 65% 154%

** Perbandingan jumlah peserta yang lulus diklat dengan jumlah peserta yang dikirim mengikuti diklat

10 | P a g e


6. Aspek Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan secara Akuntabel, Efektif

dan Efesien

Untuk meningkatkan layanan peradilan, Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tingkat

Pertama yang berada dibawahnya secara berkesinambungan meningkatkan pengelolaan lembaga

peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien. Dalam upaya mewujudkan sasaran ini, diperlukan

6 indikator sebagai berikut:

1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung

peningkatan pelayanan prima.

2. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja).

3. Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Restrukturisasi

Organisasi Mahkamah Agung.

4. Terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

5. Persentase hasil monev dan hasil review yang dijadikan feedback untuk analisa

kebijakaan.

6. Persentase tercapai target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima

peradilan.

Tabel 15. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung

peningkatan pelayanan prima

Tahun Jumlah Pagu

Realisasi Anggaran Realisasi** Target Capaian

2017 Rp. 489.500.000 Rp. 488.879.000 99,87% 84% 119%

2016 Rp. 224.000.000 Rp. 223.812.000 99,92% 82% 122%

2015 Rp. 15.200.000.000 Rp. 14.254.652.650 94,4% 80% 118%

** Perbandingan jumlah pagu anggaran dengan realisasi anggaran

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

➢ Bab I Pendahuluan,

Pada bab ini diisajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek

strategis organisas iserta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi

organisasi.

➢ Bab II Perencanaan Kinerja,

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

➢ Bab III Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja

11 | P a g e


sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian

Kinerja.

➢ Bab IV Penutup,

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di

masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

12 | P a g e


A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

Pengadilan Tinggi Banten telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019

yang mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2015-2019.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Pengadilan Tinggi Banten untuk periode 5 (lima)

tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang

disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra tersebut juga mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen

Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis Kementerian/

Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019.

Dalam pelaksanaannya, Renstra 2015-2019 Pengadilan Tinggi Banten akan

mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian

juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan

pengendalian pelaksanaaan program dan kegiatan

1. Visi dan Misi

VISI adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan

untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Banten. Visi

Pengadilan Tinggi Banten mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu: “Mendukung

Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banten”.

Artinya : 1. Pengadilan Tinggi Banten menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan

Umum sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan di ibu kota Propinsi

Banten dan membawahi Pengadilan Negeri di wilayah hokum Banten;

2. Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan,

keluhuran;

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Banten sebagai lembaga peradilan yang dihormati,

dan memiliki keluhuran dan kemulian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam

memutus perkara.

MISI adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar

tujuan Pengadilan Tinggi Banten dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan

Tinggi Banten, adalah sebagai berikut :

BAB II PERENCANAAN KERJA

http://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_Umum



http://id.wikipedia.org/wiki/Banding

http://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota

http://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota

13 | P a g e


1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Banten;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada

Pengadilan Tinggi Banten;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Banten;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Banten.

Bagan 2. Hubungan Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Tinggi Banten

a. Tujuan Utama dan Sasaran Stategis

a. Tujuan Strategis

ujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5

(lima) tahun.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Banten.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai

berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Tinggi Banten akan dapat

secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam

memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai dua tahun ke depan dan

T

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Banten;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan

kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi

Banten;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan

Tinggi Banten;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi


Tujuan :

1. Terwujudnya

kepercayaan

masyarakat terhadap

sistem peradilan

melalui proses

peradilan yang pasti,

transparan dan

akuntabel.

2. Terwujudnya

pelayanan prima bagi

masyarakat pencari

keadilan

Visi :

Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan yang

Agung di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banten

14 | P a g e


memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai

mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

b. Sasaran Strategis

asaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih

pendek dari tujuan.

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.Yang dimaksud dengan

indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk

diwujudkan pada tahun bersangkutan.Setiap indikator sasaran disertai dengan

rencana tingkat capaiannya(targetnya) masing-masing.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015

sampai dengan tahun 2019, Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan

Tinggi Banten adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel

2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi &

menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel

4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

baik internal maupun eksternal

5. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan

parameter obyektif

6. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel,

efektif dan efisien

b. Indikator Kinerja Utama

engadilan Tinggi Banten setiap tahun anggaran melakukan Reviu terhadap Indikator

Kinerja Utama yang disinkronisasikan dengan Reviu Rencana Strategis sebagai dasar

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran yang akan dilaksanakan dan Rencana Kinerja

Tahun Anggaran berikutnya.

Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Tinggi Banten Nomor : W29.U/93.a/KPT/SK/I/2017 tanggal 02 Januari

2017 tentang Reviu keempat Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi

Banten yang merupakan reviu atas Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Nomor : W29.U/08/SK/KPT/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Reviu ketiga

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2016.

Indikator Kinerja Utama ini dijadikan acuan dalam mengukur Capaian Kinerja disajikan

dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Banten.

S

P

15 | P a g e


Tabel 16. Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama Penjelasan Indikator Kinerja

Utama 1 Terwujudnya

kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan Sisa Perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Perbandingan perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada

c. Persentase penurunan sisa perkara

Perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hokum dengan putusan perkara


Indeks kepuasan pencari keadilan

2 Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara


a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Perbandingan Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan jumlah putusan

b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Perbandingan isi putusan perkara tipikor yang diupload dalam website dengan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diputus.

2. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel

a. Persentase Perkara banding yang telah diproses pada SIPP

Perbandingan jumlah perkara yang diputus di SIPP dengan jumlah perkara yang deregister di SIPP



Perbandingan jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan


Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan ekternal dengan jumlah temuan yang dilaporkan

4. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter

a. Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis

Perbandingan Hakim dan Panitera yang lulus diklat teknis yudisial dengan jumlah yang mengikuti diklat

16 | P a g e


obyektif yudisial b. Persentase

pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

Perbandingan antara SDM yang lulus / bersertifikat diklat non teknis yudisial dengan jumlah yang mengikuti diklat

5. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien


Indikator ini untuk mengukur realisasi pemakaian anggaran pengadaan sarana dan prasarana dalam hal peningkatan dukungan layanan manajeman terhadap standarisasi gedung dan bangunan pengadilan yang telah sesuai dengan prototype atau telah memenuhi kebutuhan tata ruang layanan pengadilan (akses disabilitas, peradilan anak dan lain sebagainya)

c. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu

program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Banten, perlu

ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas

untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Ada 3 (tiga) Program Utama dan Kegiatan Pokok Pengadilan Tinggi Banten mengacu pada

Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Program : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

2. Program : Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah

Agung

Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

a. Terwujudnya system manajemen system informasi yang terintegrasi & menunjang

system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel

b. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

baik internal maupun ekternal

c. Terwujudnya transaparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan

parameter obyektif

3. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

a. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif

dan efisien.

17 | P a g e


Tabel 17. Matriks Reviu keempat Renstra Pengadilan Tinggi Banten 2015-2019 No Tujuan Target

Jangka Menengah

Sasaran Target Strategi

Uraian Indikator kinerja

Uraian Indikator Kinerja

2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan Indikator Kegiatan

Target Anggaran

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

93% Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel


• Pidana

• Perdata

• Tipikor

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

Peningkatan manajemen peradilan umum


Jumlah putusan perkara pidana umum dan pidana korupsi yang diselesikan ditingkat banding secara tepat waktu

45 perkara

Rp.139.750.000


• Pidana

• Perdata

• Tipikor

95% 80% 99%

95% 80% 100%

100% 80% 100%

100% 80% 100%

100% 80% 100%


• Pidana

• Perdata

• Tipikor

50% 50% 50%

60% 60% 60%

70% 70% 70%

80% 80% 80%

90% 90% 90%


• Kasasi

• PK

63% 40%

62% 45%

62% 40%

63% 45%

63% 45%


80

85

88

90

90

18 | P a g e


2.

Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

50% Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara


85%

88%

90%

90%

90%


100%

100%

100%

100%

100%

Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel

a. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP

81% 81% 81% 81% 81% Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi

Jumlah putusan perkara pidana umum, pidana korupsi dan perkara perdata yang diselesikan ditingkat banding secara tepat waktu

305 perkara

Rp. 17.002.963.000

Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal


100% 100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100% 100%

19 | P a g e


Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif

a. Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial


70% 65%

75% 70%

80% 75%

85% 80%

90% 85%

Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien

b. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima

80% 82% 84% 86% 88% Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Terselesaikannya pengadaan Sarana dan Prasarana : 1. Teknologi

Informasi 2. Alat Pengolah

Data dan Komunikasi

3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

4. Gedung/Bangunan

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

45.000.000,-

112.000.000,-

60.000.000,-

200.000.000,-

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

dapun Indikator Kinerja Utama reviu keempat Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2017 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Banten tertanggal 2 Januari 2017 adalah sebagai berikut:

A

20 | P a g e


Tabel 18. Matriks Reviu keempat Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Banten tahun 2017

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBER DATA

1. Terwujudnya Proses

Peradilan yang Pasti,

Transparan dan

Akuntabel

a. Persentase sisa

perkara yang

diselesaikan

Catatan :

Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya

Panitera Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

b. Persentase

perkara yang

diselesaikan

tepat waktu

Catatan :

• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan

(sisa awal tahun + perkara yang masuk)

Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus

tahun berjalan

Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan

ditambah sisa perkara tahun sebelumnya

• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan


dan

Laporan Tahunan


Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

Panitera

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

Tn.1− Tn

Tn.1

x 100%

Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan

Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan x 100%

x 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan

Jumlah perkara yang ada

21 | P a g e


d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

• Kasasi

• PK

Catatan :

• Upaya hukum = Banding, kasasi, PK

• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan

Panitera Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan


Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Panitera Laporan Semesteran dan

Laporan Tahunan

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara


Catatan:

• SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan


Laporan Tahunan


Catatan:

• One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus

• Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish


Laporan Tahunan

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

dapun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Banten yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten tertanggal

2 Januari 2017 adalah sebagai berikut:

A

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Jumlah Putusan Perkara x 100%

x 100% Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju

Jumlah putusan

Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang

di upload dalam website

Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus x 100%

22 | P a g e


Tabel 19. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Banten

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

TARGET ANGGARAN /

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9



100%

100%

100%

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum


Jumlah putusan perkara pidana umum dan pidana korupsi yang diselesaikan ditingkat banding secara tepat waktu

145 perkara

139.750.000


100%

80%

100%


70%

70%

70%

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1. Kasasi 2. PK

62%

40%

23 | P a g e



88



90%


100%



81%

Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung



305 perkara

17.492.463.000



100%


100%

24 | P a g e




80%


75%



84% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah Agung RI

Terselesaikannya pengadaan Sarana dan Prasarana :

1. Teknologi Iinformasi

2. Alat Pengolah Data dan Komunikasi


4. Gedung/Bangunan

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

489.500.000

25 | P a g e


D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

erjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen,

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Banten berpedoman pada

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banten 2015 – 2019 Reviu keempat (Dokumen

terpisah), yang pelaksanaan beracuan pada Indikator Kinerja Utama Reviu keempat sesuai

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: W29.U/93.a/KPT/SK/I/2017

Tanggal 02 Januari 2017 Tentang Reviu keempat Penetapan Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Tinggi Banten (Dokumen terpisah).

Tabel 20. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Banten

P

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4



100% 100% 100%


100% 80%

100%


70% 70% 70%


62% 40%


88

26 | P a g e




90%


100%



81%



100%


100%



80%


75%



84%

Kegiatan :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

Badan Urusan Administrasi

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan

Mahkamah Agung

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran :

Rp. 17.492.463.000,-

Rp. 489.500.000,-

Rp. 139.750.000,-

27 | P a g e


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

apaian kinerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2017 merupakan pencapaian atas target

kinerja tahun pertama dari Renstra Pengadilan Tinggi Banten tahun 2015-2019.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi

dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah

ditetapkan tercapai atau tidak.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian

kinerja Pengadilan Tinggi Banten pada tahun 2017 adalah sebesar 110,58%. Nilai

tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama,

sebagai berikut:

Tabel 21. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Peningkatan

Penyelesaian Perkara

Banding

a. Persentase Sisa Perkara

Banding yang diselesaikan

1. Pidana

2. Perdata

3. Tipikor

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

NIHIL

100 %

100 %

NIHIL

b. Persentase Perkara Banding

yang diselesaikan tepat

waktu

1. Pidana

2. Perdata

3. Tipikor

100%

80%

100%

92%

81%

0%

92%

101%

0%

c. Persentase Penurunan Sisa

Perkara

1. Pidana

2. Perdata

3. Tipikor

70 %

70%

70%

47%

-26%

-%

67%

-37%

-%

d. Persentase Perkara yang

tidak mengajukan upaya

hokum

• Kasasi

• PK

62%

40%

63%

92%

102%

230%

e. Index responden Pengadilan

Tingkat Pertama yang puas

terhadap layanan

pengadilan Tinggi

88 80,41% 91,2%

Rata-rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara Banding 94%

C

Capaian = Realisasi x 100% Target

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

28 | P a g e


2. Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

1. Persentase Salinan putusan

yang dikirim ke Pengadilan

Pengaju Tepat Waktu

90% 100% 111%

2. Persentase putusan perkara

yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat di

akses secara online dalam

waktu 1 hari setelah diputus

100% Nihil Nihil

Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 111 %

3. Terwujudnya Sistem

Manajemen Sistem

Informasi yang

terintegritas &

menunjang system

peradilan yang

sederhana,

transparan dan

akuntabel

1. Persentase perkara banding

yang telah di proses pada SIPP

81% 89,5% 110,5%

Rata-rata Capaian Sasaran Terwujudnya Sistem Manajemen Sistem Informasi yang terintegritas

& menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel 110,5%

4. Terwujudnya

pelaksanaan

pengawasan kinerja

aparat peradilan

secara optimal baik

internal maupun

eksternal

a. Persentase Pengaduan yang

ditindaklanjuti

100 %

100 %

100 %

b. Persentase temuan yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Rata-Rata Capaian Sasaran Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan

secara optimal baik internal maupun eksternal 100%

5. Terwujudnya

transparansi

pengelolaan SDM

lembaga peradilan

berdasarkan

parameter obyektif

a. Persentase Hakim dan

Panitera Pengganti yang lulus

diklat teknis yudisial

80%

100 %

125 %

b. Persentase pegawai yang

lulus diklat non teknis

yudisial

75%

100 %

133 %

Rata-Rata Capaian Sasaran Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan

berdasarkan parameter obyektif 129%

6. Meningkatnya

pengelolaan

manajerial lembaga

peradilan secara

akuntabel, efektif

dan efisien


84% 99,87% 119%

Rata-Rata Capaian Sasaran Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara

akuntabel, efektif dan efisien 119%

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2017

110,58%

29 | P a g e


2.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

nalisis Capaian Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan

perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya.

Adapun analisis capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2017 sesuai sasaran

yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Tinggi Banten dalam

memberikan peradilan yang pasti, trasnparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 5

(lima) indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 22. Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja Capaian Th.

2015 2016 2017

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

1. Pidana 100% 100% 100%

2. Perdata 100% 100% 100%

3. Tipikor Nihil Nihil Nihil

2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

1. Pidana 102% 93% 92%

2. Perdata 108% 104% 101%

3. Tipikor 101% 100% 0%

3. Persentase penurunan sisa perkara

1. Pidana 140% -285% 67%

2. Perdata -500% -80% -37%

3. Tipikor -% -% -%

4. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

1. Kasasi 46% 61,3% 102%

2. PK 236% 202% 230%

5. Index responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

- 126% 91,2%

Capaian Sasaran Terwujudnya proses

peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel.

48,1% 57,59% 94%

A

Sasaran 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel

30 | P a g e


Grafik 1 . Capaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Pada tabel 13 dan grafik 1 menunjukan bahwa capaian sasaran terwujudnya proses

peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel tahun 2017 mengalami peningkatan

dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 94% dibandingkan tahun 2016 mencapai

57,59% dan tahun 2015 mencapai 48,1%.

Peningkatan ini terutama pada indikator ke-4 yaitu persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum baik kasasi maupun peninjauan kembali.

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan

• Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

• Indikator kinerja ini untuk menggambarkan sisa perkara tahun sebelumnya (tahun 2016) yg belum putus dan harus diselesaikan / diputus ditahun 2017 ini

Tabel 23. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

2017 2016 2015

Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% NIHIL

100% 100% NIHIL

100% 100% NIHIL

0.00% 50.00% 100.00%

Th 2015

Th 2016

Th 2017

Capaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Capaian Sasaranterwujudnya prosesperadilan yang pasti,transparan dan akuntabel

31 | P a g e


Dari table diatas dapat di simpulkan :

➢ Untuk perkara Pidana tahun 2017 sisa 19 perkara, tahun 2016 sisa 7 perkara dan

tahun 2015 sisa 23 perkara semua bisa di selesaikan/diputus sehingga mencapai

target 100%;

➢ Untuk perkara Perdata tahun 2017 sisa 31 perkara, tahun 2016 sisa 21 perkara

dan tahun 2015 sisa 15 perkara semua perkara tersebut diselesaikan/diputus

sehingga persentase capaiannya 100%;

➢ Untuk perkara Tipikor sisa perkara tahun 2015,2016,2017 (0 perkara) sehingga

persentase capaian NIHIL.

Indikator kinerja ke – 2 : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

• Perbandingan antara perkara yang diselesaikan (diputus dan iminutasi/dikirim

ke pengadilan pengaju) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku) dengan jumlah perkara yang ada

• Indikator kinerja ini untuk menggambarkan produktivitas proses penyelesaian

perkara di tahun berjalan (2017) atau untuk mengukur waktu dalam

penyelesaian perkara


Indikator Kinerja

Target

Realisasi Capaian (%)

2017 2016 2015

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor

100% 80%

100%

92% 81% 0%

92% 101%

0%

93% 104% 100%

102% 108% 101%

Grafik 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

PidanaPerdata

Tipikor

2016

2017

2015

32 | P a g e


Dari table dan grafik diatas dapat di simpulkan :

➢ Untuk perkara Pidana, Perdata dan Tipikor capaian ditahun 2017 mengalami

penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan jumlah perkara yang

ada lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 130 perkara untuk

pidana, 206 perkara untuk perdata dan 2 perkara untuk tipikor.

➢ Sedangkan untuk 2 perkara tipikor belum bisa diseleaikan di tahun 2017

dikarenakan perkara tersebut masuk ke Pengadilan Tinggi Banten pada akhir

tahun 2017 (16 November 2017 dan 22 Desember 2017).

Indikator kinerja ke – 3 : Persentase penurunan sisa perkara

• Perbandingan antara selisih perkara tahun lalu dengan perkara tahun ini dibandingkan dengan tunggakan perkara tahun lalu

• Indikator kinerja ini untuk mengukur penurunan sisa perkara

Tabel 25. Persentase penurunan sisa perkara

Indikator Kinerja

Target


2017 2016 2015

Persentase penurunan sisa perkara

1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor

70% 70% 70%

47% -26%

-%

67% -37%

-%

-285% -80%

-%-

140% -500%

-%

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa :

➢ untuk perkara pidana terjadi penurunan sisa perkara di tahun 2017 (sisa 19

perkara tahun 2016 dan 10 perkara tahun 2017) namun hanya mencapai target

67%, tidak seperti tahun 2015 yang mengalami penurunan sisa perkara sebanyak

3x lipat dari sisa perkara ditahun sebelumnya (sisa 23 perkara tahun 2014 dan 7

perkara tahun 2015), sehingga mencapai target 140%, sedangkan di tahun 2016

yang tidak mengalami penurunan sisa perkara malah mengalami peningkatan

sisa perkara sehingga capaian ditahun 2016 mengalami penurunan capaian

menjadi -285%.

➢ Sedangkan untuk perkara perdata dari tahun 2015 sampai tahun 2017 tidak

mengalami penurunan sisa perkara malah sisa perkara ditahun tersebut semakin

bertambah dibanding tahun sebelumnya, sehingga capaiannya dibawah target

dikarenakan perkara masuk banyak di akhir tahun dan tidak mungkin Majelis

Hakim memenuhi target tersebut.

➢ Dan untuk perkara tipikor, sisa perkara di tahun 2015 dan 2016 selalu NIHIL (0)

sehingga capaian nya dikategorikan tak terdefinsisi/”-“ karena sesuai rumus

mencari presentasi sisa perkara dibagi sisa tahun sebelumnya yang selalu 0/nihil.

33 | P a g e


Indikator kinerja ke – 4 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

• Perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan putusan perkara

• Indikator kinerja ini untuk mengukur capaian kinerja hakim dalam memutus perkara yang diterima oleh masyarakat pencari keadilan dan tingkat kepuasan atas putusan pengadilan.

Tabel 26. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Indikator Kinerja

Target


2017 2016 2015

Persentase perkara yang tidak

mengajuka upaya hukum

1. Kasasi 2. PK

62% 40%

63% 92%

102% 230%

61,3% 202%

46%

236%


➢ Pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi :

Pada tahun 2015 capaian kinerja mencapai 46% terjadi kenaikan pada

tahun 2016 menjadi 61,3% sedangkan tahun 2017 capaian kinerja semakin

menaik menjadi 102%. Hal ini menggambarkan pencari keadilan merasa puas

atas putusan tingkat banding.

Perkara yang diputus di pengadilan tingkat banding di tahun 2017

sebanyak 287 perkara, perkara yang masuk tingkat kasasi sebanyak 105 perkara

atau 36,6% (perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi) maka yang tidak

melakukan upaya hukum kasasi sebanyak 182 perkara atau 63%, sehingga

capaian kinerja pada perkara yang tidak mengajukan hukum pada tingkat

kasasi di tahun 2017 adalah 102%.

➢ Pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali:

Pada tahun 2015 capaian kinerja mencapai 236 % terjadi penurunan

pada tahun 2016 menjadi 202% sedangkan tahun 2017 capaian kinerja

mengalami kenaikan kembali menjadi 230%. Hal ini menggambarkan pencari

keadilan merasa puas atas putusan tingkat kasasi, sehingga sedikit yang

mengajukan Peninjauan Kembali..

Perkara yang diputus di pengadilan tingkat banding di tahun 2017

sebanyak 287 perkara, perkara yang masuk tingkat PK sebanyak 24 perkara atau

8,4% (perkara yang mengajukan upaya hukum PK) maka yang tidak

melakukan upaya hukum PK sebanyak 263 perkara atau 92%, sehingga

34 | P a g e


2.

capaian kinerja pada perkara yang tidak mengajukan hukum pada tingkat PK

di tahun 2017 adalah 230%.

Indikator kinerja ke – 5 : Persentase Index responden Pengadilan Tingkat Pertama

yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

• Index Kepuasan Pencari Keadilan

• Indikator kinerja ini untuk mengukur Index kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan

Instansi Pemerintah sesuai peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014

tentang Pedoman Survwy Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Tabel 27. Persentase Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang

puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

Indikator Kinerja

Target


2017 2016 2015

Index responden Pengadilan

Tingkat Pertama yang puas

terhadap layanan Pengadilan Tinggi 88 80

91,2%

126% -


➢ Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan

Tinggi mencapai 91,2% di atas target, artinya Pengadilan Tingkat Pertama merasa

puas akan kinerja dan pelayanan Pengadilan Tinggi tapi mengalami penurunan

capaian dibandingkan tahun 2016, ini dikarenakan banyaknya tuntutan

Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk meningkatkan

kinerja demi mendapatkan dan mempertahankan ICPE dimana pengadilan

tinggat pertama harus ekstra dalam segala macam pekerjaan.

➢ Sedangkan ditahun 2016 index responden pengadilan tingkat pertama mencapai

126% artinya pengadilan tingkat pertama sangat merasa puas dengan pelayanan

Pengadilan Tinggi

Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi upaya Pengadilan Tinggi

Banten dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur

tertib administrasi berkas yang diajukan banding secara lengkap, diregister dan

didistribusikan ke majelis, serta mengukur rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara.

Sasaran 2 : Meningkatnya efektivitas pengelolaan

penyelesaian perkara

35 | P a g e


Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel

di bawah ini:

Tabel 28. Sasaran meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Grafik 3. Capaian Sasaran Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Dari tabel 19 dan grafik 3 dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran meningkatnya

efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2017 mencapai target sama

halnya dengan tahun sebelumnya. Ini dikarenakan semua prosedure dalam pengelolaan

penyelesaian perkara baik pidana, perdata dan pidana dilaksanakan dengan baik

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 2

Indikator kinerja ke - 1: Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan

Pengaju Tepat Waktu

Th. 2015 Th. 2016 Th. 2017

Capaian SasaranMeningkatnya

Efektivitas PengelolaanPenyelesaian Perkara

100% 100% 100%

0%20%40%60%80%

100%120%

Capaian Sasaran Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian

Perkara

Indikator Kinerja Capaian Th.

2015 2016 2017


1. Pidana 100% 100% 100%

2. Perdata 100% 100% 100%

3. Tipikor 100% Nihil Nihil

b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyakarat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

100% 100% Nihil

Capaian Sasaran Meningkatnya efektivitas

pengelolaan penyelesaian perkara .

100% 100% 100%

36 | P a g e


• Persentase penyelesaian perkara tepat waktu adalah perbandingan antara

perkara yang diselesaikan (diputus dan diminutasi/dikirim ke pengadilan

pengaju) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan perkara yang diselesaikan tidak

tepat waktu.

• Indikator ini untuk mengukur waktu dalam penyelesaian perkara.

Tabel 29 : Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator Kinerja

Target


2017 2016 2015

Persentase Salinan Putusan yang

dikirim ke Pengadilan Pengaju

Tepat Waktu

1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor

90%

90%

90%

100%

100%

0%

111%

111%

0

114%

114%

114%

118% 118% 118%

Dari tabel 29 diatas dapat disimpulkan :

➢ Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju untuk tahun 2017

selalu tepat waktu sesui dengan prosedur yang ada yaitu tidak lebih dari

3 hari sejak putus sehingga tahun 2017 capaiannya 111%, tetapi

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan

jumlah perkara lebih sedikit dengan tahun sebelumnya.

➢ Hanya pada perkara Tipikor ditahun 2017 realisasinya 0% dikarena

perkara yang masuk hanya 2 perkara dan sampai akhir tahun belum

putus, perkara ini masuk Pengadilan Tinggi Banten pada akhir tahun

2017

Indikator kinerja ke - 2: Persentase putusan perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu

1 hari setelah putus

• Perbandingan antara jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload

dalam website dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang

diputus

• Indikator ini untuk mengukur seberapa banyak perkara yang menarik


37 | P a g e


2.

Tabel 30. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

2017 2016 2015

Persentase putusan perkara yang

menarik perhatian masyarakat

yang dapat di akses secara online

dalam waktu 1 hari setelah putus

100% Nihil

Nihil

100% 100%

Dari table 30 di atas dapat disimpulan bahwa :

➢ pada tahun 2017 capaian untuk persentase putusan perkara yang menarik

perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari

setelah putus adalah NIHIL, ini dikarenakan pada tahun 2017 untuk perkara

Tindak Pidana Korupsi masuk 2 perkara tapi sampai akhir tahun 2017 tidak ada

yang putus. Jadi capaian di tahun 2017 adalah Nihil.

➢ Sedangkan ditahun 2016 dan 2015 capaiannya mencapai 100% karena ditahun

itu perkara tipikor yang masuk sebanyak 12 dan 4 perkara dan putus semua di

tahun tersebut dan kesemuanya menarik perhatian masyarakat setelah 1 hari

diputus dan di akses secara online/

Sasaran strategis ke tiga (tiga) kinerja Pengadilan Tinggi Banten adalah

“Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang

sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel”. Untuk mengukur

keberhasilan sasaran tersebut, terdapat 1 (satu) indikator yang akan dijelaskan

dalam table dibawah ini :

Sasaran 3 : Terwujudnya sistem manajemen sistem

informasi yang terintegrasi & menunjnag

system peradilan yang sederhaan,

transparan dan akuntabel.

38 | P a g e


Tabel 31. Sasaran terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi

& menunjnag sistem peradilan yang sederhaan, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja Capaian

2015 2016 2017

Persentase Perkara banding yang telah

diproses pada SIPP

a. Pidana

b. Perdata

c. Tipikor

123,5%

123,5%

123,5%

111%

115%

123,5%

110,5%

93,6%

Nihil

Capaian Sasaran Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjnag system peradilan yang sederhaan, transparan dan akuntabel

123%

116,5%

102.5%

Grafik 4. Capaian Sasaran Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang

terintegrasi & menunjnag sistem peradilan yang sederhana, transparan dan

akuntabel

Dari Tabel 31 dan grafik 4 menunjukan bahwa capaian sistem manajemen sistem

informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana,

transparan dan akuntabel ditahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun

2016 dan 2015, tetapi capaiannya tetap diatas target yang telah ditetapkan.

0%

50%

100%

150%

PidanaPerdata

Tipikor

th 2015

th 2016

th 2017

Capaian sasaran terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjnag system

peradilan yang sederhaan, transparan dan akuntabel

39 | P a g e


Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 3

Indikator kinerja ke - 1: Persentase perkara banding yang telah di proses pada SIPP

• Perbandingan antara jumlah perkara yang diputus SIPP dengan jumlah

perkara yang di register di SIPP

• Indikator ini untuk mengukur transaparansi dan akuntabel data perkara yang

diproses, sehingga mudah di akses oleh para pencari keadilan.

Tabel 32 : Persentase perkara banding yang telah di proses pada SIPP

Indikator Kinerja

Target


2017 2016 2015

Persentase perkara banding

yang telah di proses pada

SIPP

a) Pidana

b) Perdata

c) Tipikor

81%

81%

81%

89,5%

75,8%

Nihil

110,5%

93,6%

Nihil

111%

115%

123,5%

123,5%

123,5%

123,5%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

➢ pada tahun 2017 jumlah perkara yang di putus di SIPP Pengadilan Tinggi

Banten sebanyak 219 perkara sedangkan untuk perkara yang diregister di SIPP

272 perkara, hal ini disebabkan ada 53 perkara yang masuk pada akhir tahun

sehingga perkara tersebut masih ada tunggakan perkara diawal tahun 2018.

➢ Capaian realisasi perkara banding di Pengadilan Tinggi Banten yang di proses

pada SIPP tahun 2017 mencapai target 102,05% ( pidana 110,5%, perdata

93,6% dan tipikor Nihil), capaian ini menurun dibanding dengan capaian 2

tahun sebelumnya yakni 2015 mencapai 123% dan tahun 2016 capaiannya

116,5%. Hal ini disebabkan karena jumlah perkara masuk di tahun 2017 sedikit

lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya dan perkara yang masuk pada

akhir tahun masih menjadi tunggakan tahun depannya.

40 | P a g e


2.

Pengawasan merupakan salah satu faktor kunci guna meningkatan kepercayaan

publik kepada pengadilan, untuk mewujudkan hal tersebut Pengadilan Tinggi Bnten

secara terus menerus berupaya membuat kebijakan baru guna memberikan

pelayanan yang ideal, efektif dan efisien yang dapat memperkuat fungsi pengawasan.

Tabel 23. Sasaran terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan

secara optimal baik internal maupun eksternal.


2015 2016 2017

a. Persentase Pengaduan yang

ditindaklanjuti

100%

100%

100%

b. Persentase temuan yang

ditindaklanjuti

100%

100%

100%

Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

100%

100%

100%

Grafik 5. Capaian Sasaran Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat

peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

Dari tabel 33 dan grafik 5 diatas bahwa capaian sasaran terwujudnya pelaksanaan

pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun ekternal sudah

mencapai target yang ditetapkan.

Sasaran 4 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan

kinerja aparat peradilan secara optimal

baik internal maupun eksternal.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pengaduan yang ditindak lanjutiTemuan yang ditindaklanjuti

Th 2015

Th 2016

Th 2017

41 | P a g e



Sasaran 4

Indikator kinerja ke - 1: Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

• Perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah

pengaduan yang dilaporkan

• Indikator kinerja ini untuk mengukur kinerja dalam menindak lanjuti

pengaduan yang diterima Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri

dibawahnya yang dilaksanakan dan dikoordinir Badan Pengawasan.

Tabel 34 : Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja

Target


2017 2016 2015

Presentase pengaduan yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100%

Penjelasan dari table 34 diatas adalah:

➢ Pengaduan masyarakat yang masuk tahun 2017 sejumlah 19 pengaduan

➢ Dari 19 pengaduan tersebut dirinci sbb :

1. diteruskan ke Badan pengawas sebanyak 9 pengaduan,

2. ditangani oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan membentuk Tim pemeriksa

sebanyak 4 pengaduan,

3. Pengaduan yang di delegasikan / diminta klarifikasi ke PN sebanyak 0

pengaduan

4. Pengaduan yang ditindaklanjuti dengan LHP ke Bawas MARI, tetapi sudah

selesai pada pengadilan Tinggi sebanyak 1 perkara

5. Pengaduan yang selesai ditangani LHP telah disampaikan ke Bawas MARI

sebanyak 5 pengaduan

6. Sisa pengaduan yang belum selesai pada waktu berjalan : NIHIL

7. Sisa pengaduan yang belum diklarifikasi oleh PN : NIHIL

8. Jumlah Hakim dan Pegawai non Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin :

NIHIL

➢ Jumlah pengaduan ditahun 2017 sebanyak 19 pengaduan ini mengalami

penurunan dibandingkan tahun 2016 sebanyak 32 pengaduan, tapi jumlah ini

42 | P a g e


juga lebih besar disbanding tahun 2015 yang hanya 9 pengaduan.

Indikator kinerja ke - 2: Persentase temuan yang ditindaklanjuti

• Perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil

pengawasan eksternal dengan jumlah temuan yang dilaporkan.

• Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan dalam menindaklanjuti hasil

temuan yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawasan ekternal

Pengadilan Tinggi Banten ke Pengadilan Tingkat Pertama.

Tabel 35 : Persentase temuan yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

2017 2016 2015

Presentase temuan yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100%

Penjelasan dari tabel 35 diatas adalah:

➢ Capaian presentase temuan yang ditindaklanjuti tahun 2017 sesuai pada data

mencapai target 100%

➢ Adapun hasil temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 yaitu temuan

dalam pengawasan yang dilakukan terhadap Pengadilan Tingkat Pertama

diwilayah Pengadilan Tinggi Banten. Jumlah temuan dalam pengawasan

tersebut sebanyak 34, jumlah ini lebih sedikit dibandingkan temuan ditahun

2016 sebanyak 116 temuan dan ditahun 2015 sebanyak 80 temuan.

➢ Temuan tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 36 : Hasil pemeriksaan Ekternal ke Pengadilan Tingkat Pertama sewilayah Banten Juni 2017

Satker Klarifikasi Temuan

Jumlah TM QMR Sekretaris Panitera Pidana Perdata Hukum Kepegawaian Umum

PN Tangerang 2 1 1 1 2 1 2 10

PN Serang

PN

RAngkasbitung

1 1 1 1 1 5

PN Pandeglang 1 2 1 1 1 6

PN

Rangkasbitung 4 3 1 2 2 1 13

Jumlah 7 6 1 2 3 5 3 2 5 34

➢ Dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan dilingkungan kantor

Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tingka Pertama sewilayah Banten

43 | P a g e


didapat hasil sebagai berikut :

a. Pengadilan Tinggi Banten

Telah diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Nomor : W29.U/140/KPT/SK/KP.10.01/X/2016 tertanggal 3 Oktober 2016

Tentang Pembentukan TIM Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi

Banten;

Selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2017, dilakukan Audit surveillance oleh

TIM Audit Badan Peradilan Umum MA-RI, Pengadilan Tinggi Banten

memperoleh nilai A (Excellent).

Pengadilan Tinggi Banten yang diwakili oleh Auditor (Guntur Purwanto

Joko Lelono SH, MH dan Chrisno Rampalodji, SH, MH) juga menghadiri

undangan kegiatan penyempurnaan Manual Mutu Akreditasi Penjaminan

Mutu Badan Peradilan Umum tahun 2017 pada tanggal 16 sd 18 Maret 2017

di Patra Jasa Bandung Hotel.

b. Pengadilan Negeri Tangerang Klas I.A Khusus

Pembinaan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yakni dilaksanakan pada

tanggal 11 April 2017, asistensi II dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2017

dan, selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2017 TIM APM Pengadilan Tinggi

Banten melakukan Pra Audit ke PN Tangerang sekaligus Sosialisasi Sistem

Informasi Penelusuran Perkara 3.2.0. Pada tanggal 7 Juli 2017 Pengadilan

Negeri Tangerang telah diaudit oleh Tim APM Badilum dan, hasil penilaian

Akreditasi Penjaminan Mutu PN Tangerang adalah 700 (A - Excellent).

Pada tanggal 17 sd 18 Oktober 2017 dilaksanakan Pengawasan Daerah

oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dengan hasil perincian sebagai berikut :

1. Manajemen Peradilan

SOP belum seluruhnya diimplementasikan dalam fungsi masing-masing.

2. Kinerja Dan Pelayanan Publik

Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

3. Administrasi Persidangan



4. Administrasi Perkara



5. Pemeriksaan Administrasi Umum



6. Pemeriksaan Bagian Umum dan Keuangan



7. Hukuman Disiplin

• Jurusita yang menerima hukuman disiplin sebanyak satu orang (Ausri

M, SH, MH).

44 | P a g e


• Hakim yang menerima hukuman disiplin sebanyak satu orang (Lebanus

Sinurat, SH, MH)

c. Pengadilan Negeri Serang Klas IA

Asistensi II tanggal 16 Mei 2017 dan pada tanggal 18 Desember 2017

TIM APM Pengadilan Tinggi Banten melakukan Pra Audit ke PN Serang

sekaligus Sosialisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara 3.2.0. Pada tanggal

7 Juli 2017 Pengadilan Negeri Serang telah diaudit oleh Tim APM Badilum,

hasil penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Serang

mendapatkan nilai 707 (Excellent). Tahun 2017 Pengadilan Negeri / PHI /

Tipikor Serang Kelas IA inovasinya berupa menyiapkan sarana teleconference

dengan menggunakan aplikasi SKYPE.




• Pada subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana tidak mempunyai staf

• Hakim Pengawas Bidang belum membuat laporan ke Koordinator

Pengawasan (WKPN) secara berkala.













6. Pemeriksaan Kas



7. Hukuman Disiplin

Panitera Pengganti yang menerima hukuman disiplin (Agus Tunas

Setiawan, SH).

d. Pengadilan Negeri Pandeglang Klas II

Pembinaan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 6 April 2017

dan Asistensi II dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017, kemudian pada bulan

Januari 2018 TIM APM Pengadilan Tinggi Banten melakukan Eksternal Audit

ke PN Pandeglang pada tanggal 17-18 Januari 2018. Sebelumnya PN

Pandeglang telah diaudit oleh tim audit Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal

13 Juni 2017 dengan hasil nilainya adalah 715 (A- Excellent).

45 | P a g e





Hakim Pengawas bidang masing-masing sudah ditunjuk namun belum

ada evidence laporan berdasarkan hasil pengawasannya perbaikan, maka

dari itu perlu diberikan pemahaman terhadap Hakim Pengawas Bidang

tentang tata cara pembuatan Laporan Hasil Pengawasan.





Administrasi persidangan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan

SOP namun masih perlu pemahaman yang lebih lanjut dari setiap petugas

dalam melaksanakan tugasnya.


Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara baik perkara pidana dan

perdata berjalan dengan baik mulai dari penerimaan perkara sampai

penetapan hari sidang dan putusan namun ada penyelesaian perkara yang

diselesaikan melebihi waktu 5 bulan

5. Pemeriksaan Administrasi Umum dan Keuangan

Pemeliharaan gedung kantor masih dalam proses pembangunan dan

sedang berjalan.

6. Hukuman Disiplin

Baik Hakim, Panitera maupun Pegawai tidak ada yang dikenai hukuman

disiplin.

e. Pengadilan Negeri Rangkasbitung Klas II

Pembinaan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yakni pada tanggal 5

April 2017 dan asistensi II tanggal 18 Mei 2017. Setelah melakukan

Pembinaan dan Assistensi dalam rangka Akreditasi Penjamian Mutu di

Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada tanggal 8 Juni 2017 Tim APM

Pengadilan Tinggi Banten melakukan Eksternal Audit pertama ke PN

Rangkasbitung dengan nilai 730 (A-Excellent) dilanjutkan audit yang kedua

pada tanggal 13 s.d 14 Desember 2017.







Rehab gedung kantor PN Rangkasbitung masih belum rampung, namun

diharapkan agar sarana dan prasaran ditata dan dijaga kebersihannya.





46 | P a g e


2.

Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara baik perkara pidana dan

perdata berjalan dengan baik.


Pemeliharaan/perawatan inventaris kurang maksimal dilaksanakan.

5. Hukuman Disiplin

Baik Hakim, Panitera maupun Pegawai tidak ada yang dikenai hukuman

disiplin.

➢

Sasaran Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan

berdasarkan parameter obyektif dimaksud untuk menggambarkan upaya

Pengadilan Tinggi Banten untuk meningkatkan kapabilitas dan manajemen

Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan peradilan dalam

menyelenggarakan peradilan.

Tabel 37. Sasaran terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan

berdasarkan parameter obyektif


2015 2016 2017

a. Persentase Hakim dan Penitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial

100%

100%

100%


100%

100%

100%

Terwujudnya Transparansi Pengelolaan SDM Lembaga Peradilan Berdasarkan Parameter Obyektif

100%

100%

100%

Grafik 6. Capaian sasatan terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga

peradilan berdasarkan parameter obyektif

Sasaran 5 : Terwujudnya transparansi pengelolaan

SDM lembaga peradilan berdasarkan

parameter obyektif

0%

50%

100%

A B

A: Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial

B: Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial

Th 2015

Th 2016

Th 2017

47 | P a g e



Sasaran 5

Indikator kinerja ke - 1: Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat

teknis yudisial

• Perbandingan antara jumlah Hakim dan Panitera yang lulus diklat teknis

yudisial dengan jumlah yang mengikuti diklat

Tabel 38: Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial

Indikator Kinerja

Target


2017 2016 2015

Persentase Hakim dan Panitera

Pengganti yang lulus diklat teknis

yudisial

80% 100% 125% 133% 143%


➢ Sesuai data pada Tabel. 29, realisasi persentase Hakim dan Panitera Pengganti

yang lulus diklat teknis yudisial pada tahun 2017 mengalami penurunan

dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 125%. Namun realisasi tersebut

melebihi target.

Tabel 39. D ata jumlah Hakim dan Panitera Pengganti di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten yang mengikuti Diklat Teknis Yudisial :

Tahun Nama Diklat

Jumlah Peserta yang

dikirim memgikuti

Diklat

Jumlah Peserta

yang lulus Diklat

2015 1. Diklat Teknis Fungsional Hakim Tinggi

Pengawas Daerah Lingkungan

Peradilan Umum, Peradilan Agama,

Peradilan Militer dan Peradilan Tata

Usaha Negara

1 1

2.Diklat Pembekalan Sistem Informasi Perkara (SIPP)/CTS bagi Panitera

1 1

3. Diklat Teknis Fungsional Tindak Pidana Narkotika bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum dan Militer seluruh Indonesia

1 1

Jumlah 3 3

48 | P a g e


2016 1. Diklat Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan XVII

2. Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan II

1

1

1

1

3. Diklat Aplikasi SIWAS MA-RI 1 1

Jumlah 3 3

2017

1. Diklat Training of Trainer bagi Hakim Trainer

1 1

2. Diklat Pemaknaan KEPPH Angkatan X 2 2

3. Diklat Manajemen Panitera Peradilan Umum Tingkat Banding

1 1

4. Diklat Sertifikasi Training of Trainer (TOT) bagi calon pengajar calon hakim

1 1

Jumlah 5 5

Indikator kinerja ke - 2: Persentase Pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

• Perbandingan antara jumlah pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

dengan jumlah yang mengikuti diklat

Tabel 40 : Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

Indikator Kinerja

Target


2017 2016 2015

Persentase Pegawai yang lulus

diklat non teknis yudisial 75% 100% 133% 143% 154%


➢ Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial mencapai target 133%

ditahun 2017 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 dan tahun

2015 tetapi capaian tahun 2017 tersebut tetap diatas target yang di tetapkan.

Tabel 41. D ata jumlah P e g a w a i di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten

yang mengikuti Diklat Non Teknis Yudisial :

Tahun Nama Diklat

Jumlah Peserta

yang dikirim

memgikuti Diklat

Jumlah

Peserta yang

lulus Diklat

2015 1. Training of Trainer Sistem Informasi

Penelusuran Perkara Versi 3.0.1, (tanggal 4 s.d

8 Mei 2015)

2 2

2. Diklat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Angkatan III dan IV Tahun 2015 (tanggal 28

Juni s.d 3 Juli 2015)

1 1

3. Diklat Akuntansi Berbasis Akrual T.A. 2015,

(tanggal 27 Sept s.d 2 Okt 2015)

2 2

4. T.O.T Sistem Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP) versi 3.0.1

1 1

5. Training of Trainer 3 3

49 | P a g e


2.

6. Diklat Teknis Fungsional Hakim Perkara Pilkada

LIngkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha

Negara

1 1

7. Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup IV

1 1

Jumlah 11 11

2016 1. TOT Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/Case Tracking System (CTS) Versi 3.1.1

1 1

2. Diklat Prajabatan Gol. III Angkatan XLIX s.d LIV Tahun 2016

1 1

3. Diklat P I M Tingkat III Angkatan VII 1 1

4. Diklat P I M Tingkat IV Angkatan VII

5. Diklat Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Angkatan IV

2 2

6. Diklat PIM Tingkat II 1 1

7. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 2 2

8. Diklat Aplikasi SIWAS MA-RI 1 1

9. Diklat Teknis Perencanaan MA-RI 1 1

10. Diklat PIM Tingkat II 1 1

Jumlah 11 11

2017 1. Diklat Analisa Beban Kerja 2 2

2. TOT SIPP Tahap II 1 1

3. Diklat Pengelolaan Database Pegawai 2 2

Jumlah 5 5

➢

Sasaran ini terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang

mendukung peningkatan pelayanan prima adalah terstandarisasinya sarana

dan prasarana pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

pencari keadilan dalam pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara

yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,

irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap

tak berwujud dan aset tetap yang tidak digunakan.

Tabel 42. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara

akuntabel, efektif dan efesien.


2015 2016 2017

a. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayaan prima

118% 122% 119%

Sasaran 6 : Meningkatnya pengelolaan manajerial

lembaga peradilan secara akuntabel,

efektif dan efesien.

50 | P a g e


Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efesien

118% 122% 119%

Grafik 7. Capaian sasaran meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga

peradilan secara akuntabel, efektif dan efesien

Analisis capaian indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 6

Indikator kinerja ke - 1: Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana

yang mendukung peningkatan pelayaan prima

• Perbandingan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran pengadaan

sarana dan prasarana

• Indikator ini untuk mengukur realisasi pemakaian anggaran pengadaan

sarana dan prasarana dalam hal peningkatan dukungan layanan manajeman

terhadap standarisasi gedung dan bangunan pengadilan yang telah sesuai

dengan prototype atau telah memenuhi kebutuhan tata ruang layanan

pengadilan (akses disabilitas, peradilan anak dan lain sebagainya)

Tabel 43: Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang

mendukung peningkatan pelayaan prima

Indikator Kinerja

Target


2017 2016 2015

Persentase terlaksananya

pengadaan sarana dan prasarana

yang mendukung peningkatan

pelayaan prima

84% 99,87% 119% 122% 118%

Penjelasan dari tabel 43 diatas adalah:

116%

118%

120%

122%

124%

th 2015 th 2016 th 2017

Persentaseterlaksananyapengadaan sarana danprasarana yangmendukungpeningkatan pelayananprima

51 | P a g e


➢ Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung

peningkatan pelayanan prima tahun 2017 mengalami penurunan capaian

disbanding tahun 2016 tetapi tetap diatas target yang di tetapkan..

C. REALISASI ANGGARAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

1. REALISASI ANGGARAN

ada awal tahun anggaran 2017 Pengadilan Tinggi Banten mendapatkan total alokasi

anggaran Rp. 18.121.713.000,- (delapan belas milyar serratus dua puluh satu juta

tujuh ratus tiga belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

➢ Dipa (01) Badan Urusan Administrasi dengan 2 program yaitu :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA Rp. 17.492.463.000,-

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA Rp. 489.500.000,-

➢ Dipa (03) Badan Peradilan Umum dengan 1 program yaitu :

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 139.750.000,-

Rp. 18.121.713.000,-

Pada bulan Desember 2017 telah diadakan revisi anggaran untuk DIPA 01

sehubungan dengan pagu minus belanja pegawai sehingga total alokasi anggaran tahun

2017 menjadi Rp. 20.858.201.000,- ( dua puluh milyar delapan ratus lima puluh

delapan juta dua ratus satu ribu rupiah) dengan perincian anggaran sebagai berikut :

➢ Dipa (01) Badan Urusan Administrasi dengan 2 program yaitu :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA Rp. 20.228.951.000,-

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA Rp. 489.500.000,-

➢ Dipa (03) Badan Peradilan Umum dengan 1 program yaitu :

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 139.750.000,-

Rp. 20.858.201.000,-

A. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Dalam RENSTRA, ditetapkan program dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dan program peningkatan sarana dan

prasarana Aparatur Mahkamah Agung yang diimplementasikan ke dalam penyusunan

rencana kerja dan anggaran pada DIPA (01) Pengadilan Tinggi Banten.

Anggaran dari Badan urusan Administrasi untuk program Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan program peningkatan sarana dan prasarana

P

52 | P a g e


Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 20.718.451.000.,- (dua puluh milyar tujuh

ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan realisasi sebesar

Rp. 20.473.390.939 ( dua puluh milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus

sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang didalamnya

terdiri 3 (tiga) macam belanja yaitu :

Tabel 44. Anggaran dan Realisasi Belanja

DIPA Badan urusan Administrasi (01) Tahun 2017

Grafik 8. Anggaran dan Realisasi Belanja

DIPA Badan urusan Administrasi (01) Tahun 2017

a. Belanja Pegawai :

Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang

diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar

negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang

berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai digunakan antara lain untuk

gaji dan tunjangan pegawai dan tunjangan hakim ad hoc Tipikor. Jumlah belanja

pegawai yaitu sebesar Rp17.961.853.000,- ( tujuh belas milyar sembilan ratus enam

puluh satu juta delapan ratus enam lima puluh tiga ribu rupiah) dan realisasi sebesar

Rp17.824.827.948 ( tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan

Jenis Belanja Pagu

(Rp.)

Realisasi

(Rp)

Capaian

%

Belanja Pegawai 17.961.853.000 17.824.827.948 99,24

Belanja Barang 2.267.098.000 2.159.684.760 95,28

Belanja Modal 489.500.000 488.879.000 99,87

Total 20.718.451.000 20.473.390.939 98,81

53 | P a g e


ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah). Dengan

perincian sebagai berikut :

Tabel 45. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Tahun 2017

No Kode

Akun

Uraian Pagu Rp Realisasi %

1 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 3.952.324.000 3.942.652.800 99,76

2 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 49.000 43.619 87,45

3 511121 Belanja Tunj. Suami Istri PNS 279.475.000 278.520.320 99,66

4 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 63.917.000 63.612.154 99,52

5 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 87.165.000 87.165.000 100,00

6 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 10.244.110.000 10.213.010.000 99,70

7 511125 Belanja Tunj. PPH PNS 1.920..992.000 1.860.240..475 96,84

8 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 163.235.000 162.872.580 99,78

9 511129 Belanja Uang Makan 535.556.000 501.871.000 93,71

10 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 55.530.000 55.340.000 99,66

11 511158 Belanja tunj. Hakim Ad Hoc 659.500.000 659.500.000 100,00

Total Belanja Pegawai 17.961.853.000 17.824.827.948 99,24

b. Belanja Barang

Belanja barang adalah Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang

habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang

tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau

dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Pada tahun anggaran 2017 anggaran untuk belanja yaitu yaitu sebesar

Rp. 2.267.098.000,- ( dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh

delapan ribu rupiah) dan realisasi sebesar Rp2.159.684.760 ( dua milyar seratus lima

puluh sembilan enam ratus delapan puluh empat tujuh ratus enam puluh rupiah)

dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 46. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang


No Kode

Akun

Uraian Pagu

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%%

1 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 398.200.000 385.967.172 96,93

2 521114 Belanja pengiriman surat dinas

pos pusat

22.800.000 20.177.500 88,50

3 521115 Honor Operasional Satuan

Kerja

73.080.000 72.380.000 99,04

4 521119 Belanja Barang Operasional

Lainnya

50.374.000 36.775.150 73,00

5 521211 Belanja Bahan 127.205.000 113.051.150 88,87

6 521219 Belanja Barang Non

Operasional Lainnya

29.630.000 17.007.000 57,40

54 | P a g e


c. Belanja Modal

Belanja modal adalah Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau

menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode

akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan

pemerintah. Untuk tahun anggaran 2017 Program sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung mendapatkan anggaran sebesar Rp. 489.500.000,- ( empat ratus delapan puluh

Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Tabel 47. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal


Grafik 9. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal


7 521811 Belanja Barang Persediaan

Barang Konsumsi

107.100.000 104.794.925 97,85

8 522111 Belanja Langganan Listrik 130.000.000 121.100.408 93,15

9 522112 Belanja Langganan Telepon 4.468.000 3.828.244 85,68

10 522141 Belanja Sewa 23.600.000 23.600.000 100,00

11 522151 Belanja Jasa Profesi 7.500.000 7.500.000 100,00

12 522191 Belanja Jasa Lainnya 400.000 400.000 100,00

13 523111 BelanjaPemeliharaan Gedung

dan Bangunan

355.032.000 354.697.200 99,98

14 523112 Belanja Barang persediaan

Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan

28.729.000 26.320.000 91,61

15

523119 Belanja Biaya Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan Lainnya

54.660.000 47.044.600 86,07

16 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin

300.510.000 300.505.346 100,00

17 523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12.500.000 8.074.000 64,59

18 524111 Belanja perjalanan biasa 246.240.000 224.573.065 91,2

19 524113 Belanja Perjalanan Dinas

Dalam Kota

6.000.000 4.575.000 76,25

20 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket

Meeting Luar Kota

289.070.000 287.444.000 98,43

Total Belanja Barang 2.267.098.000 2.159.684.760 95,26

No Kode

Akun Uraian

Pagu

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

1 523111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 284.500.000 284.011.000 99,82

2 533121 Belanja Penambah Nilai Gedung dan

Bangunan 200.000.000 199.885.000 99,94

3 536111 Belanja Modal lainnya 5.000.000 4.983.000 99,66

Total Belanja Modal 489.500.000 488.879.000 99,87

55 | P a g e


B. DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Dalam RENSTRA, ditetapkan program peningkatan manajemen Peradilan Umum

yang diimplementasikan ke dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada DIPA

(03) Pengadilan Tinggi Banten.

Pada tahun anggaran 2017 Pengadilan Tinggi Banten menerima anggaran dari

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk program Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum sebesar Rp. 139.750. 000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh

ratus lima puluh ribu Rupiah).

Tabel 48. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang

DIPA Badan Peradilan Umum (03) Tahun 2017

Grafik 10. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang

DIPA Badan Peradilan Umum (03) Tahun 2017

C. REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

➢ DIPA (01) Digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

1. (005.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis

Lainnya Mahkamah Agung

N

o

Kode

Akun

Uraian Pagu Rp Realisasi

(Rp)

%

1 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 22.190.000 20.514.400 92,44

2 521211 Belanja Bahan 5.950.000 4.190.500 70,42

3 521811 Belanja Barang Persediaan Barang

Konsumsi

40.910.000 40.339.890 98,60

4 524111 Belanja Perjalanan Biasa 38.900.000 36.545.000 93,94

5 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.200.000 7.800.000 76,47

6 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting

Dalam Kota

21.600.000 21.600.000 100,00

Total Belanja Barang 139.750.000 130.989.790

93,73

56 | P a g e


2. (005.01.02) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Mahkamah Agung

➢ DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program yaitu (005.03.07)

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Tabel 49. Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2017

No Program Pagu Rp. Realisasi Rp Sisa Rp Capaian

%

1 Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Teknis

Lainnya Mahkamah Agung

20.228.951.000 19.984.512.708 244.438.292 98,79

2 Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur Mahkamah

Agung

489.500.000 488.879.000 621.000 99.87

3 Program Peningkatan

Manajemen Peradilan

Umum

139.750.000 130.989.790

8.760.210 93,73

Grafik 11. Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2017

2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

➢ Anggaran Badan Urusan Administrasi

Tabel 50. Realisasi PNBP Badan Urusan Administrasi

Tahun Anggaran 2017

Rp-

Rp5,000,000,000

Rp10,000,000,000

Rp15,000,000,000

Rp20,000,000,000

Rp25,000,000,000

Program DukunganManajemen dan

Pelaksanaan TeknisLainnya Mahkamah

Agung

ProgramPeningkatan Sarana

dan PrasaranaMahkamah Agung

ProgramPeningkatanManajemen

Peradilan Umum

Pagu

Realisasi

Jenis

Akun

Uraian Akun Realisasi

423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan 29.923.495

57 | P a g e


Grafik 12. Realisasi PNBP Badan Urusan Administrasi

Tahun Anggaran 2017

➢ Anggaran Badan Peradilan Umum

Tabel 51. Realisasi PNBP Badan Peradilan Umum

Tahun Anggaran 2017

Jenis

Akun

Uraian Akun Realisasi

423419 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya 1.880.000

Total 1.880.000

➢ Penerbitan SPM

- Badan Urusan Administrasi : 151 berkas

- Badan Peradilan Umum : 26 Berkas

Grafik 13. Perbandingan Penerbitan SPM Tahun Anggaran 2017

423951 Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL 120

423991 Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji 18.717.750

423921 Pendapatan penyelesaian Tuntutan ganti rugi non

bendahara

12.000.000

Total 60.641.365

58 | P a g e


Indikator kinerja yang termasuk ke dalam program peningkatan manajemen Peradilan Umum dan Program dukungan manajemen

dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung serta Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah

Agung, target dalam RKT dan PKT, usulan anggaran, anggaran dalam Dipa dan realisasi anggaran diuraikan sebagai berikut:

Tabel 52. Persentase Realisasi Anggaran Dipa 01 dan Dipa 03 terhadap RKT dan PKT

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

RKT dan PKT

USULAN ANGGARAN

(Rp)

ANGGARAN

(Rp)

REALISASI ANGGARAN

(Rp)

PRESENTASE REALISASI

ANGGARAN Detail Rata-Rata

1 2 3 4 5 6 7 8 9


A. Persentase sisa perkara yang diselesaikan ➢ Pidana ➢ Perdata ➢ Tipikor

100%

100%

100%

81,67%

139.750.000 139.750.000 130.989.790 93,73%

B. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ➢ Pidana ➢ Perdata ➢ Tipikor

100%

80%

100%

C. Persentase penurunan sisa perkara ➢ Pidana ➢ Perdata ➢ Tipikor

70%

70%

70%

59 | P a g e


D. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 3. Kasasi 4. PK

62%

40%

E. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

88


c. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

90%

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

100%


b. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP

81% 87,2% 17.492.463.000 20.228.951.000 19.984.512.708 98,8%

4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja

c. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

100%

60 | P a g e


Hal ini menunjukkan, dari target kinerja RKT/PKT secara rata-rata (sebesar 81,67%) dalam program peningkatan manajemen

peradilan umum dapat terpenuhi oleh anggaran Dipa 03 karena realisasi anggaran sebesar 93,73% sedangnkan untuk program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dan program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung dapat dipenuhi oleh anggaran Dipa 01 karena realisasi anggaran sebesar 98,8% dan 99,87%.

aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

d. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

100%


c. Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial

80%

d. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

75%


b. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima

84% 84% 489.500.000 489.500.000 488.879.000 99,87%

61 | P a g e


A. KESIMPULAN UMUM

Pengadilan Tinggi Banten dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya sebagai lembaga peradilan umum tingkat banding telah

melaksanakan tugasnya dengan baik secara penanganan administrasi

perkara dengan terealisasinya upaya hukum banding perkara pidana

perdata dan perpanjangan penahanan tepat waktu (sesuai prosedur) dari

Pengadilan Negeri se-wilayah Provinsi Banten yang meliputi 8

(kota/kabupaten) yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang,

Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kabupaten

Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Dan pelaksanaan administrasi umum yang menunjang tugas pokok

fungsi sebagai pengadilan tingkat banding, yaitu dalam pelaksanaan

administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan administrasi

umum.

Serta menjalankan tugas peradilan lainnya antara lain :

1. Penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan informasi dengan

menyediakan Meja Pengaduan.

2. Menyusun Standar Operasional Prosedur tugas-tugas pokok peradilan

umum dan pelayanan umum di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten

dengan Pengadilan Negeri se-wilayah Banten.

3. Pengambilan sumpah advokat di wilayah Provinsi Banten sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2017 merupakan

capaian atas target kinerja tahun ketiga dari Renstra Pengadilan

Tinggi Banten tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Banten

Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan

capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Tinggi Banten pada

tahun anggaran 2017. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin

dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja

BAB IV

PENUTUP

62 | P a g e


berdasarkan tujuan dan sasaran.

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2017 secara

umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indicator

kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan

peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Hal

ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan

dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam

hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih terdapat

beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber

daya manusia dan sarana prasarana khususnya pada beberapa

pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten.

B. HAMBATAN / MASALAH

1. Penyusunan Anggaran belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh

bagian / unit kerja pada Pengadilan Tinggi Banten sehingga belum

dapat mengakomodir rencana kegiatan setiap bagian.

2. Perlu dibentukanya Pengadilan Tingkat Pertama pada daerah

pemekaran Kota/Kabupaten di Provinsi Banten, yaitu Kabupaten

Tangerang/Kota Tangerang Selatan untuk mengurangi beban perkara

di Pengadilan Negeri Tangerang.

3. Kekurangan staf pelaksana golongan II maupun golongan III karena

banyaknya staf yang mengajukan pindah lokasi kerja dan banyaknya

pegawai yang mengajukan menjadi jurusita ataupun Panitera

Pengganti dimana penempatannya ada yang diluar Pengadilan Tinggi

Banten sehingga staf di kantor Pengadilan Tinggi Banten maupun

Pengadilan Tingkat Pertama sewilayah Banten banyak berkurang.

4. Optimalisasi penyerapan anggaran khususnya Dipa 03 pada

Pengadilan Tinggi Banten belum sepenuhnya dapat direalisasikan

mencapai 100%.

C. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas

dan menunjang peningkatan kinerja di pengadilan sewilayah hukum

Pengadilan Tinggi Banten maka diperlukan :

63 | P a g e


1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control

yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana

serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan

penyelesaian perkara khususnya di Pengadilan Tinggi Banten.

2. LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LKjIP

sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Tinggi Banten.

3. Kelayakan LKjIP sebagai instrument punish and reward merupakan

mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument

lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan

evaluasi LKjIP) yang harus optimal.

4. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LKjIP sangat

diperlukan.

5. Mahkamah Agung R.I. diharapkan dalam penerimaan CPNS yang akan

datang memprioritaskan kualifikasi pelamar dengan pendidikan SMA /

sederajat yang nantinya akan melaksanakan tugas sebagai pelaksana

pada setiap satuan kerja di 4 (empat) lingkungan peradilan.

6. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana agar kantor

Pengadilan Tinggi Banten dapat memberikan pelayanan yang

maksimal terhadap para pencari keadilan.

Akhirnya, semoga LKjIP Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Banten ini

dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas instansi pemerintah dan menjadi

sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan

kinerja aparatur Mahkamah Agung RI umumnya.

Serta bagi organisasi Pengadilan Tinggi Banten, LKjIP Tahun 2017

ini diharapkan dapat menjadi salah satu kerangka acuan dalam

penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan),

Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan),

dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa mendatang.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2017

Lampiran 2 Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2017

Lampiran 3 Pengukuran Kinerja Tahun 2017

Lampiran 4 Pengukuran Kinerja per tri wulan

Lampiran 5 Indikator Kinerja Utama

Lampiran 6 Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Edisi Reviu Keempat

Pengadilan Tinggi Banten.

Lampiran 7 Pernyataan Telah Direviu.

Lampiran 8 Checklist Reviu

Lampiran 9 SK Tim Penyusun LKjIP tahun 2017 Pengadilan Tinggi Banten.

Lampiran 10 Hasil Inventarisir LKjIP 2017 Wilayah Pengadilan Tinggi Banten

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Lampiran 1 :

Perjanjian Kinerja Tahun 2017


UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4



• Pidana

• Perdata • Tipikor

100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu

• Pidana

• Perdata

• Tipikor

100%

80%

100%

c. Persentase penurunan sisa

perkara

• Pidana

• Perdata

• Tipikor

70% 70% 70%

a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

• Kasasi

• PK

62% 40%

b. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

88



90%


100%

3. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi


81%

& menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel



100%


100%



80%


75%



84%

Kegiatan :

a. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

Badan Urusan Administrasi

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan

Mahkamah Agung

c. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran :

Rp. 17.492.463.000,-

Rp. 489.500.000,-

Rp. 139.750.000,-

Rencana Kinerja Tahun 2017

Lampiran 2 :

Rencana Kinerja Tahunan

RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN ANGGARAN : 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET ANGGARAN / Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Terwujudnya proses



1. Pidana

2. Perdata

3. Tipikor

100% 100% 100%




145 perkara

139.750.000


100% 80%

100%


70% 70% 70%


62% 40%


88



90%


100%



81%

Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung



305 perkara

17.492.463.000



100%


100%



80%


75%


c. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima

84% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah Agung RI


1. Teknologi Iinformasi 2. Alat Pengolah Data

dan Komunikasi 3. Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran 4. Gedung/Bangunan

1 Paket 1 Paket

1 Paket

1 Paket

489.500.000

Lampiran 3:

Pengukuran Kinerja

PENGUKURAN KINERJA


TAHUN ANGGARAN : 2017

NO.

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE

CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 1. Terwujudnya proses



100% 100% 100%

100% 100% NIHIL

100% 100% NIHIL


100% 80%

100%

92% 81% 0%

92% 101%

0%


70% 70% 70%

47% -26%

-%

67% -37%

-%

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

• Kasasi

• PK

62% 40%

63% 92%

102% 230%


88 80,41% 91,2%


2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


90%

100% 111%

b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

100% Nihil Nihil


3. Terwujudnya system manajemen system informasi yang terintegrasi & menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel

a. Persentase perkara banding yang telah di proses pada SIPP

81% 89,5% 110,5%


110,5%




100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%


a. Persentase Hakim dan Panitera Penganti yang lulus diklat yudisial

80% 100% 125%


75% 100% 133%


129%

6. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntable, efektif dan efisien


84% 99,87% 119%


Rata-rata keseluruhan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Banten

110,58%

Lampiran 4:

Pengukuran Kinerja per Triwulan

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN


TAHUN ANGGARAN : 2017

No

Sasaran Indikator

Target Realisasi *Capaian %

Triwulan Triwulan Triwulan

I II III IV I II III IV I II III IV

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel


1. Pidana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Perdata 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Tipikor 100% 100% 100% 100% Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil


1. Pidana 100% 100% 100% 100% 71% 94% 97% 92% 71% 94% 97% 92%

2. Perdata 80% 80% 80% 80% 83% 70,3% 76,6% 81% 103,8% 87,9% 96% 101%

3. Tipikor 100% 100% 100% 100% Nihil Nihil Nihil 0% Nihil Nihil Nihil 0%


1. Pidana 70% 70% 70% 70% 11% 73,7% 84% 47% 15,7% 105% 120% 67%

2. Perdata 70% 70% 70% 70% 74% 13% -10% -26% 105,7% 19% -14% -37%

3. Tipikor 70% 70% 70% 70% Nihil Nihil Nihil -% Nihil Nihil Nihil -%


1. Kasasi 62% 62% 62% 62% 98,8% 100% 67,2% 89,20% 159,4% 161,3% 108% 144%

2. PK 40% 40% 40% 40% 100% 100% 97% 92% 250% 250% 243% 230%


88 88 88 88 - 75,17 75,17 80,41 - 85,42% 85,42% 91,2%



1. Pidana 90% 90% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 111,1% 111,1% 111,1% 111,1%

2. Perdata 90% 90% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 111,1% 111,1% 111,1% 111,1%

3. Tipikor 90% 90% 90% 90% Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil


100% 100% 100% 100% Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

66

Laporan Triwulan I

(Januari – Maret)

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2017


Jln. Raya Pandeglang No. 6,6 Serang. Telp: (0254) 250002

Website: www.pt-banten.go.id

Banten

Pengadilan Tinggi Banten menetapkan 6 (enam) sasaran strategis untuk melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Tinggi Banten ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja pada indikator-indikatornya.

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan 1 Tahun 2017 disajikan dalam uraian pencapaian IKU sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Capaian Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan pada Triwulan 1 tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini :


Perkara

Jumlah sisa perkara

yang diselesaikan


harus diselesaikan



** Perbandingan ini berdasarkan IKU poin I.a

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase sisa perkara yang diselesaikan baik perkara Pidana, Perdata dan Tipikor dapat diselesaikan semua oleh bagian Kepaniteraan.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Capaian Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan 1 tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini:


Perkara

Jumlah perkara

yang diselesaikan

tahun berjalan

Jumlah perkara yang


Pidana 42 59 71% 100% 71% Perdata 40 48 83% 80% 103,8% Tipikor Nihil Nihil Nihil 100% Nihil


Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara pidana sebesar 71%. Adapun yang menyebabkan capaian perkara pidana Triwulan 1 tahun 2017 yang diselesaikan tepat waktu belum mencapai target adalah karena adanya perkara masuk yang lebih banyak pada bulan Maret, yaitu sebanyak 23 perkara. Sedangkan pada bulan Januari masuk 7 perkara dan bulan Februari masuk 6 perkara. Sehingga banyak perkara yang masuk pada bulan Maret tersebut yang belum diselesaikan, yaitu sebanyak 17 perkara belum diselesaikan. Namun demikian, bukan berarti tidak dapat diselesaikan

tepat waktu. Karena batas penyelsesaian perkara di tingkat banding adalah 3 (tiga) bulan. Untuk perkara perdata capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu baik karena dapat melebihi target. Dan untuk perkara tipikor belum ada perkara yang masuk pada triwulan I tahun 2017.

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara Capaian Persentase Penurunan Sisa Perkara pada Triwulan 1 tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini:


Perkara

Sisa perkara tahun

berjalan

Sisa perkara tahun

sebelumnya Realisasi** Target Capaian

Pidana 17 19 11% 70% 15,7%

Perdata 8 31 74% 70% 105,7% Tipikor Nihil Nihil Nihil 70% Nihil

** Perbandingan ini berdasarkan IKU poin I.C

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk perkara pidana terjadi penurunan sisa perkara, namun hanya mencapai 11 %. Untuk perkara perdata juga terjadi penurunan sisa perkara dengan capaian 105,7% yang menunjukkan bahwa penurunan sisa perkara yang terjadi jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Untuk perkara tipikor masih nihil karena belum ada perkara yang masuk pada triwulan I tahun 2017.

d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum pada Triwulan 1 tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini:


Perkara

Jumlah perkara

yang tidak mengajukan

upaya hukum



Kasasi 81 82 98,8% 62% 159,4% PK 82 82 100% 40% 250%


Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat mencapai target.



Capaian Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu pada Triwulan 1 tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Perkara

Jumlah salinan

putusan yang dikirim ke pangadilan

pengaju

Jumlah putusan


Pidana 42 42 100%

90% 111,1%

Perdata 40 40 100% 111,1% Tipikor Nihil Nihil Nihil Nihil

** Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan jumlah putusan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua salinan putusan dikirim ke

Pengadilan Pengaju secara tepat waktu, dan melebihi target yang ditetapkan

sebelumya yaitu sebesar 90%.

b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Capaian Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus pada Triwulan 1 tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 6. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat


Perkara



dalam website



yang diputus


Tipikor Nihil Nihil Nihil 100% Nihil ** Perbandingan jumlah putusan perkara tipikor yang diupload terhadap jumlah putusan perkara yang menarik

perhatian masyarakat.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase putusan perkara

yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu

1 hari setelah diputus masih nihil.

Serang, 3 April 2017 Mengetahui, Panitera Pengadilan Tinggi Banten

Hj. Enok Yayu Maemunah, S.H., M.H NIP. 19570315 198403 2 002

Laporan Triwulan II

( Januari – Juni )


TAHUN 2017



website: www.pt-banten.go.id

Banten


Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan II Tahun 2017 disajikan dalam uraian pencapaian IKU sebagai berikut :


Capaian Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan pada Triwulan II tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini :


Perkara Jumlah sisa

perkara yang diselesaikan


harus diselesaikan



** Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan


b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Capaian Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan II tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini:


Perkara


tahun berjalan

Jumlah perkara yang


Pidana 78 83 94% 100% 94% Perdata 64 91 70,3% 80% 87,9% Tipikor Nihil Nihil Nihil 100% Nihil


Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara pidana sebesar 93% masih dibawah target dikarenakan masih ada 5 perkara yang belum diselesaikan, yaitu perkara yang masuk di bulan Juni. Namun demikian bukan berarti bahwa 5 perkara tersebut tidak diselesaikan tepat waktu, karena batas penyeselesaian perkara di tingkat banding maksimal adalah 3 (tiga) bulan. Sedangkan capaian kinerja perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 87,9%. Dan untuk perkara tipikor masih belum ada perkara yang masuk sampai dengan triwulan II tahun 2017.

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara Capaian Persentase Penurunan Sisa Perkara pada Triwulan II tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini:


Perkara Sisa perkara

tahun berjalan

Sisa perkara tahun


Pidana 5 19 73,7% 70% 105% Perdata 27 31 13% 70% 19% Tipikor Nihil Nihil Nihil 70% Nihil


Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk perkara pidana terjadi penurunan sisa perkara dengan capaian 105% melebihi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu 70% . Untuk perkara perdata juga terjadi penurunan sisa perkara, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk perkara tipikor masih nihil karena belum ada perkara yang masuk pada triwulan II tahun 217.

d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum pada Triwulan II tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini:


Perkara

Jumlah perkara yang

tidak mengajukan

upaya hukum



Kasasi 142 142 100% 62% 161,3% PK 142 142 100% 40% 250%


Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat mencapai target.

e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi periode bulan Januari – Juni 2017 adalah 75,17 sedangkan taget yang ditetapkan adalah 88. Sehingga capaian kinerjanya adalah 85,42%.


a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Capaian Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu pada Triwulan II tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini:


Perkara

Jumlah salinan


pengaju

Jumlah putusan


Pidana 78 78 100%

90% 111,1%



Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua salinan putusan dikirim ke



b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat


Capaian Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus pada Triwulan II tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 6. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat


Perkara



dalam website



yang diputus




Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase putusan perkara yang

menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari

setelah diputus masih nihil.

Serang, 3 Juli 2017 Mengetahui, Panitera Pengadilan Tinggi Banten


Laporan Triwulan III

(Januari – September)


TAHUN 2017




Banten


Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan III Tahun 2017 disajikan dalam uraian pencapaian IKU sebagai berikut :


Capaian Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan pada Triwulan III tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini :


Perkara Jumlah sisa



harus diselesaikan





b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan III tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini:


Perkara


tahun berjalan

Jumlah perkara yang


Pidana 96 99 97% 100% 97% Perdata 111 145 76,6% 80% 96% Tipikor Nihil Nihil Nihil 100% Nihil


Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara pidana sebesar 97% masih dibawah target dikarenakan masih ada 3 perkara yang belum diselesaikan, yaitu perkara yang masuk di bulan Agustus dan September. Namun demikian bukan berarti bahwa 3 perkara tersebut tidak diselesaikan tepat waktu, karena batas penyeselesaian perkara di tingkat banding maksimal adalah 3 (tiga) bulan. Sedangkan capaian kinerja perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 96%, hampir mencapai target yang ditetapkan.. Dan untuk perkara tipikor masih belum ada perkara yang masuk sampai dengan triwulan III tahun 2017.

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Capaian Persentase Penurunan Sisa Perkara pada Triwulan III tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini:



tahun berjalan

Sisa perkara tahun


Pidana 3 19 84% 70% 120% Perdata 34 31 -10% 70% -14% Tipikor Nihil Nihil Nihil 70% Nihil


Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk perkara pidana terjadi penurunan sisa perkara dengan capaian 120% melebihi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu 70%. Untuk perkara perdata pada triwulan III ini tidak terjadi penurunan sisa perkara dibandingkan tahun sebelumnya sehingga bernilai negatif, demikian pula target yang ditetapkan menjadi tidak tercapai. Hal ini disebabkan pada bulan Agustus dan september terjadi peningkatan jumlah perkara yang masuk, yaitu pada bulan Agustus ada 20 perkara masuk dan pada bulan September ada 19 perkara masuk. Untuk perkara tipikor masih nihil karena belum ada perkara yang masuk pada triwulan III tahun 217.

d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum pada Triwulan III tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini:


Perkara

Jumlah perkara yang

tidak mengajukan

upaya hukum



Kasasi 139 207 67,2% 62% 108% PK 201 207 97% 40% 243%


Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat mencapai target.

e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan

Pengadilan Tinggi

Indeks responden bulan Januari –Sept 2017 adalah 75,17 (masih sama dengan Triwulan II, karena proses penilaian indeks responden dilaksanakan satu semester sekali.Dan taget yang ditetapkan adalah 88. Sehingga capaian kinerjanya adalah 85,42%.

2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Capaian Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu pada Triwulan III tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 5. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Perkara

Jumlah salinan


pengaju

Jumlah putusan


Pidana 96 96 100%

90% 111,1%



Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua salinan putusan dikirim ke



b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus Capaian Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus pada Triwulan III tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 6. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat


Perkara



dalam website



yang diputus




Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase putusan perkara yang

menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari

setelah diputus masih nihil.

Serang, 2 Oktober 2017 Mengetahui, Panitera Pengadilan Tinggi Banten


Laporan Triwulan IV

(Januari – Desember)


TAHUN 2017




Banten


Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan IV Tahun 2017 disajikan dalam uraian pencapaian IKU sebagai berikut :


Capaian Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan pada Triwulan IV tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini :


Perkara Jumlah sisa



harus diselesaikan





b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan IV tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini:


Perkara


tahun berjalan

Jumlah perkara yang


Pidana 120 130 92% 100% 92% Perdata 167 206 81% 80% 101% Tipikor 0 2 0% 100% 0%


Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara pidana sebesar 92% masih di bawah target dikarenakan masih ada 10 perkara yang belum diselesaikan, yaitu perkara yang masuk di bulan November dan Desember. Namun demikian bukan berarti bahwa 10 perkara tersebut tidak diselesaikan tepat waktu, karena batas penyeselesaian perkara di tingkat banding maksimal adalah 3 (tiga) bulan. Sedangkan capaian kinerja perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 101%, dapat mencapai target yang ditetapkan.. Dan untuk perkara tipikor ada perkara yang masuk sampai dengan triwulan IV tahun 2017 sebanyak 2 perkara, namun belum diselesaikan dan belum melewati batas waktu maksimal penyelesaian perkara (3 bulan) karena 2 perkara tersebut masuk pada bulan Desember.

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Capaian Persentase Penurunan Sisa Perkara pada Triwulan IV tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini:



tahun berjalan

Sisa perkara tahun


Pidana 10 19 47% 70% 67% Perdata 39 31 -26% 70% -37% Tipikor 2 0 -% 70% -%


Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk perkara pidana terjadi penurunan sisa perkara dengan capaian 67%, tidak mecapai target yang telah ditetapkan karena ada peningkatan jumlah perkara yang masuk pada triwulan IV. Untuk perkara perdata pada triwulan IV ini tidak terjadi penurunan sisa perkara dibandingkan tahun sebelumnya sehingga bernilai negatif, demikian pula target yang ditetapkan menjadi tidak tercapai. Hal ini disebabkan pada bulan November terjadi peningkatan jumlah perkara yang masuk, yaitu ada 27 perkara masuk. Untuk perkara tipikor tidak terjadi penurunan sisa perkara, demikian pula pencapaian targetnya tidak terdefinisi (~) karena dibagi dengan nol (sisa perkara tahun sebelumnya).

d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum pada Triwulan IV tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini:


Perkara

Jumlah perkara yang

tidak mengajukan

upaya hukum



Kasasi 256 287 89,2% 62% 144% PK 263 287 92% 40% 230%


Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat mencapai target.

e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi

Indeks responden bulan Januari – Desember 2017 adalah 80,41. Sedangkan target yang ditetapkan adalah 88. Sehingga capaian kinerjanya adalah 91,2%.

2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Capaian Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu pada Triwulan IV tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini:


Perkara

Jumlah salinan putusan yang

dikirim ke pangadilan

pengaju

Jumlah putusan


Pidana 120 120 100%

90% 111,1%



Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua salinan putusan dikirim ke Pengadilan Pengaju

secara tepat waktu, dan melebihi target yang ditetapkan sebelumya yaitu sebesar 90%..

b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus Capaian Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus pada Triwulan IV tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses

secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Perkara



dalam website



yang diputus


Tipikor Nihil Nihil Nihil 100% Nihil ** Perbandingan jumlah putusan perkara tipikor yang diupload terhadap jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase putusan perkara yang menarik

perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus masih

nihil.

Serang, 2 Januari 2018 Mengetahui, Panitera Pengadilan Tinggi Banten



Lampiran 5:

Indikator Kinerja Utama

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : W29.U/93.a /KPT/SK/I/2017 Tanggal : 2 Januari 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BANTEN REVIU KEEMPAT

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBER

DATA

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel


Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya

Ketua Pengadilan

Tinggi

Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan


Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun

berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan

Ketua Pengadilan

Tinggi

Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan


Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

Ketua Pengadilan

Tinggi

Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan

Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan

Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan x 100%

x 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan

Jumlah perkara yang ada

Tn.1− Tn

Tn.1

x 100%


• Kasasi

• PK

Catatan : • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas

atas putusan pengadilan

Ketua Pengadilan

Tinggi

Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan


Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Ketua Pengadilan

Tinggi

Laporan Semesteran dan Laporan

Tahunan


a. Persentase salinan

putusan yang dikirim

ke Pengadilan Pengaju

Tepat Waktu

Catatan:

• SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan


dan Laporan Tahunan

b. Persentase putusan

perkara yang menarik


yang dapat diakses

secara online dalam

waktu 1 hari setelah

diputus

Catatan:

• One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus

• Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish


dan Laporan Tahunan

x 100% Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju

Jumlah putusan

Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang

di upload dalam website

Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus

x 100%

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Jumlah Putusan Perkara x 100%

Lampiran 6:

Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Edisi

Revisi keempat

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019 (REVIU KEEMPAT)


Visi : Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten

Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Banten;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Banten;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Banten;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Banten

No Tujuan Target

Jangka Menengah

Sasaran Target Strategi

Uraian Indikator kinerja

Uraian Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan Indikator Kegiatan

Target Anggaran

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

93% Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel


• Pidana

• Perdata

• Tipikor

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%



Jumlah putusan perkara pidana umum dan pidana korupsi yang diselesikan ditingkat banding secara tepat waktu

145 perkara

Rp.139.750.000


• Pidana

• Perdata

• Tipikor

95% 80% 99%

95% 80% 100%

100% 80% 100%

100% 80% 100%

100% 80% 100%


• Pidana

• Perdata

• Tipikor

50% 50% 50%

60% 60% 60%

70% 70% 70%

80% 80% 80%

90% 90% 90%


• Kasasi

• PK

63% 40%

62% 45%

62% 40%

63% 45%

63% 45%


80

85

88

90

90

2. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

50% Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara


85%

88%

90%

90%

90%


100%

100%

100%

100%

100%

Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel


81% 81% 81% 81% 81% Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung


Jumlah putusan perkara pidana umum, pidana korupsi dan perkara perdata yang diselesikan ditingkat banding secara tepat waktu

305 perkara

Rp. 17.002.963.000

Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal


100% 100% 100% 100% 100%


100% 100% 100% 100% 100%

Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif


70% 75% 80% 85% 90%


65% 70% 75% 80%

85%

Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien


80% 82% 84% 86% 88% Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung


1. Teknologi Informasi

2. Alat Pengolah Data dan Komunikasi


4. Gedung/Bangunan

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

45.000.000,-

112.000.000,-

60.000.000,-

200.000.000,-

Lampiran 7:

Pernyataan Telah di Reviu

PERNYATAAN TELAH DIREVIU


TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Banten

untuk tahun anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi

informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab

manajemen Pengadilan Tinggi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah

disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan

perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan

kinerja ini.

Serang, 26 Februari 2018


Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H., M.Hum

Lampiran 8:

Ceklis Reviu

CEKLIST REVIU

No Pernyataan Checklist

I Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja

3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung

informasi pada badan laporan

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan

6. Telah menyajikan akuntablitas Keuangan

√

√

√

√

√

√

II Mekanisme

Penyusunan

1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi

untuk itu

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung

dengan data yang memadai

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan

informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan

data/informasi di setiap unit kerja

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj

telah diyakini keandalannya

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit

kerja terkait

7. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja di

bawahnya.

√

√

√

√

√

√

√

III Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan

tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana

strategis

3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat

penjelasan yang memadai

4. Target Indikator Kinerja Tujuan/sasaran dalam LKj telah

sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran

dalam perjanjian kinerja.

5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang

ditetapkan

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat

penjelasan yang memadai

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun

lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran

9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai

10. IKU dan IK telah SMART

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Lampiran 9:

SK Tim Penyusunan LKjIP tahun 2017


KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

NOMOR : W29.U/ 12 /KPT/SK/KP.04.6/2/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP)

PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2017


Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Banten tahun 2017;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Banten tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

5. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

/MEMUTUSKAN…

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2017.

PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat

Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Banten tahun 2017;

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Pengadilan Tinggi Banten tahun 2017 bertugas untuk : 1. Menyumpulkan, menginventaris dan mengolah data-data

pendukung yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut;

2. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Banten;

3. Melaporkan hasil penyusunan laporan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten;

4. Menyerahkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang Pada Tanggal 01 Februari 2018

KETUA,

Dr. Hj. SRI SUTATIEK, S.H.,M.Hum

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI; 2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung

RI;

4. Kepala Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2017 PEMBINA : Dr. Hj. SRI SUTATIEK, S.H.,M.Hum.

PENANGGUNG JAWAB : Dr. H. NARDIMAN,S.H.,M.H.

KOORDINATOR : Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH,S.H.,M.H.

KETUA : SUDIYANTO,S.H.,M.H.

SEKRETARIS : UJAJA,S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA : 1. TEGUH BERNOWO,S.H.,M.H.

2. H. SUNIYANTA,S.H.,M.H.

3. SUTARNO,S.H.

4. H. TOHIRI BIN ASNGAT,S.H.

5. AIF SAIFUDAULLAH,S.H.,M.H.

6. Drs. IDRIS PASLUNI

7. NEVI MUGIA SANTOSA,S.E.,M.Si.

8. SRI DIAN GUNARSIH,S.E.,Ak

9. HERRY SETIYAWAN,S.T.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : W29.U/ 12 /KPT/SK/KP.04.6/2/2018 Tanngal : 01 Februari 2018

KETUA,

Dr. Hj. SRI SUTATIEK, S.H.,M.Hum

Lampiran 10:

Hasil Inventarisis LKjIP 2017 wilayah Pengadilan Tinggi Banten

HASIL INVENTARISIR LKJIP 2017 WILAYAH PENGADILAN TINGGI BANTEN

NO

SATKER TANGGAL DITERIMA

LKJIP 2017

IKU RENSTRA

2015 -2019

RKT PKT Sudah dimasukkan ke website

satker HARDCOPY SOFTCOPY 2017 2018 2019 2017 2018

1 PN TANGERANG 9 Januari 2018 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2 PN SERANG 30 Januari 2018 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3 PN PANDEGLANG 9 Februari 2018 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4 PN RANGKASBITUNG 27 Februari 2018 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Ket : v = Sudah Mengirimkan

X = Belum mengirimkan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)pt-banten.go.id/media/files/2018030502232618276473405a9... · 2018. 3. 5. · peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel a. Persentase

Documents