LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)pa-tangerangkota.go.id/v3/2.SEKRETARIAT/LAKIP/2016/LKjIP Th.2016.pdf · Pelayanan penyuluhan hukum, ... Pengadilan Agama Tangerang yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN ANGGARAN 2016 PENGADILAN AGAMA TANGERANG Jl. Perintis Kemerdekaan II, Babakan, Kota Tangerang Banten 2017

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan

hidayah-NYA, kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2106.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sebagai

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Tangerang, sesuai dengan Surat

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November

2016 Perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik dari

semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan di masa mendatang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada

kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa. Amin.

Tangerang, 1 Februari 2017 Ketua, ttd.

Dra.Hj. Muhayah, SH.,MH. NIP. 196307051989032004

ii

Pelayanan terhadap masyarakat merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan

peradilan khususnya Pengadilan Agama Tangerang. Pelayanan yang berwujud birokrasi atau

system berfungsi untuk rangkaian aturan yang harus ditempuh baik oleh masyarakat maupun

aparatur pengadilan guna memaksimalkan pencapaian sasaran kinerja dan memberikan pelayanan

public secara teratur. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan

agenda pencapaian sasaran dalam kerangka upaya merealisasikan visi dan misi Pengadilan Agama

Tangerang.

Secara umum capaian sasaran Pengadilan Agama Tangerang dalam jangka menengah

seperti yang ditargetkan dalam Rencana Strategis (renstra) 2015-2019, menunjukkan

perkembangan yang baik, meskipun beberapa indikator masih memerlukan kerja keras dan

perhatian tidak hanya dari aparatur Pengadilan Agama Tangerang, namun juga masyarakat yang

merupakan tujuan dari hampir seluruh pelayanan yang diterapkan. Sedangkan tingkat capaian

kinerja sasaran Pengadilan Agama Tangerang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang

dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran. Dari 10 sasaran tidak semuanya

dinyatakan berhasil ada beberapa sasaran yang lebih rendah dari target.

Ke depan untuk mencapai visi Pengadilan Agama Tangerang berupa Terwujudnya

Pengadilan Agama Tangerang Yang Terhormat Dan Bermartabat diperlukan koordinasi dan

peningkatan Kerjasama dengan berbagai pihak terutama koordinasi dan kerjasama dengan

Peradilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung R.I. dengan tujuan meningkatkan pelayanan

masyarakat.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2016 telah terealisasi anggaran DIPA 005.01

(Badan Urusan Administrasi MA-RI) sebesar Rp. 6.416.681.648,- atau 98,11% dari pagu sebesar

Rp. 6.540.126.000,- dan DIPA (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI) 005.04

sebesar Rp. 201.958.000,- atau 100% dari pagu sebesar Rp. 201.958.000,-

iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i RINGKASAN EKSEKUTIF ii DAFTAR ISI

iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ..................................................................................... 1 B. Tugas dan Fungsi ................................................................................. 1 C. Kendala Pelaksanaan Tugas ................................................................ 3 D. Sistematika Penyajian .........................................................................

3

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis ................................................................................ 5 1. Visi dan Misi................................................................................... 5 2. Tujuan dan Sasaran Strategis ......................................................... 6 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ............................................ 6 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ........................................................... 9 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................. 13 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ............................................................ 16 C. Realisasi Anggaran ............................................................................... 28 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan .......................................................................................... 31 B. Saran .................................................................................................... 31

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tanggal 4 Januari 2017 Nomor W27-

A3/0085/OT.01.1/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017, Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2017, 2018 pada Pengadilan Agama Tangerang

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tangerang dalam

melaksanakan seluruh kegiatan baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi

mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. Mahkamah Agung RI sebagai salah

satu lembaga negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas,

fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan

yang ada yang dipercayakan oleh publik, oleh karena itu Pengadilan Agama Tangerang

membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2016.

B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Agama Tangerang merupakan lingkungan peradilan Agama di bawah

Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Agama

Tangerang sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang merupakan perpanjangan kekuasaan

Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama, dengan wilayah yurisdiksi Kota

Tangerang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan dasar

Pengadilan Agama Tangerang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan

2. Waris

3. Wasiat

4. Hibah

5. Wakaf

2

6. Zakat

7. Infaq

8. Shadaqah

9. Ekonomi syari'ah.

Dalam melaksanakan tugas, Pengadilan Agama Tangerang menyelenggarakan

beberapa fungsi :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam

tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada

pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial,

administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan,

kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor Nomor

50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan

tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita

Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan

sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor Nomor 50 Tahun

2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

(vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam

kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. ( vide : Pasal 52 ayat

(1) Undang-undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989).

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan

persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan

umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

6. Fungsi Lainnya :

a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi

lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

3

b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta

memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan

transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman

Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. Kendala pelaksanaan Tugas

Kenyataan dilapangan menunjukan ada beberapa kendala yang menghambat

pencapaian kinerja sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi terganggu, tidak semua

pencapaian sesuai yang diharapkan, kendala-kendala tersebut antara lain Kurangnya Sumber

Daya Manusia (SDM), masih terdapat rangkap pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga teknis

(contoh : Panitera Pengganti merangkap pekerjaan administrasi).

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menginformasikan

pencapaian kinerja Pengadilan Agama Tangerang selama tahun 2016 Capaian kinerja

(performance results) tahun 2016 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja

(performance agreement) sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi peradilan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi

perbaikan kinerja di masa datang.

Agar mempermudah memahami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan

Agama Tangerang diperlukan suatu panyajian yang sistematis, untuk itu Tim Penyusun

membuat sistematika penyajian yang sudah sesuai standar pelaporan sebagai berikut :

1. Bab pertama, berisi pendahuluan tentang gambaran umum (dasar hukum) Pengadilan

Agama Tangerang yang merupakan salah satu institusi negara dibawah naungan

Mahkamah Agung R.I. sehingga mempunyai kewajiban untuk melaporkan

pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk LKjIP. Bab ini juga menjelaskan tugas-

tugas, fungsi, aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) peradilan serta

tata organisasi kantor termasuk tanggungjawab masing-msing bagian.

4

2. Bab kedua, berisi Perencanaan dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja dimana

dijelaskan muatan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 dan

Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

3. Bab ketiga, berisi tentang Capaian Kinerja yaitu Pengukuran Kinerja sebagai hasil

perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan Pencapaian Kinerja Tahun 2016

dan Analisis Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan tentang keberhasilan kinerja selama

tahun 2016.

4. Bab keempat, berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari laporan

kinerja dan Saran guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang dijiwai

semangat dan komitmen melakukan reformasi birokrasi pada sektor aparatur maupun

sistemnya yang sudah dicanangkan Mahkamah Agung yang dikenal dengan 8 area

perubahan guna mewujudkan pembaharuan dan perbaikan bidang sumber daya dan

birokrasinya. Untuk mewujudkan hal tersebut telah ditetapkan Visi dan Misi

Pengadilan Agama Tangerang yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan

tugas dan fungsinya. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang

lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals)

organisasi. Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang

2015-2019 telah mengalami revisi pada tahun 2016 karena ada beberapa item perlu

diperbaiki agar sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal.

Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam

pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaaan program dan kegiatan (IKU telah

direviu pada tahun 2016).

1. Visi dan Misi

Pengadilan Agama Tangerang dalam pelaksanaan tugasnya berarah pada

visi dan misi yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun, yaitu :

Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama Tangerang Yang Terhormat Dan

Bermartabat

Misi :

1. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan

2. Meningkatkan kualitas SDM yang memiliki kompetensi dan integritas

dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat

3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara efektif dan efisien

6

4. Melaksanakan tertib adminisrasi dan manajemen peradilan yang efektif

dan efisien

5. Mengupayakan tersedianya anggaran serta sarana dan prasarana sesuai

dengan ketentuan dan kebutuhan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tahap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama

Tangerang Tahun Anggaran 2015-2019 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan

aparatur peradilan dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

2. Meningkatnya penyelesaian putusan maksimal 14 hari sejak dibacakan

3. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi

4. Meningkatnya tertib administrasi perkara

5. Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu

6. Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang jauh dari akses pengadilan

7. Terwujudnya transparansi dan informasi bagi masyarakat

8. Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan

9. Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan

10. Tercapainya tugas pokok aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Dari Program yang utama sebagaiman tertuang dalam Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tangerang Tahun Anggaran

2016 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang

merupakan satu kesatuan dari Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Agama

Tangerang yaitu :

7

DIPA 005.01

a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2016

dipergunakan untuk :

- Layanan Dukungan Manajemen Peradilan

- Pembayaran gaji dan tunjangan

- Kebutuhan sehari-hari perkantoran

- Langganan daya dan jasa

- Pemeliharaan Kantor

- Pembyaran terkait pelaksanaan operasional kantor

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung



- Pengadaan pengolah data dan komunikasi

- Pengadaan Meubelair

- Pengadaan Air Conditioner (AC)

DIPA 005.04

A. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung



- Penyelenggaraan pos pelayanan hukum

- Pembebasan biaya perkara

- Penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan

8

Tabel 2.1. Matrik perencanaan kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun

2016

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Prosentase mediasi yang diselesaikan

b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

c. Prosentase perkara yang diselesaikan

d. Prosentase penurunan tunggakan perkara (tunggakan perkara yang diselesaikan)

e. Prosentase perkara yang diselesaikan maksimal 5 bulan

2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Prosentase yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Prosentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Prosentase penyampaian pemberitahuan isi putusan tepat waktu

d. Prosentase Penyitaan tepat waktu

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan melalui sidang keliling (sidang diluar Pengadilan)

c. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

9

b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

c. Prosentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti

7. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan

a. Prosentase tersedianya arsip elektronik

b. Prosentase putusan yang telah dianonimisasi

c. Prosentase perkara yang diupload pada direktori putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung

8. Meningkatnya sarana penunjang tupoksi peradilan

Prosentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas

9. Meningkatnya penyerapan anggaran

a. Prosentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)

b. Prosentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan

yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber

daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata

komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja

digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

10

aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi

(punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 merupakan tahun kedua Renstra Pengadilan

Agama Tangerang, sehingga capaian kinerja tahun 2016 tersebut mencerminkan

capaian awal renstra 2015-2019.

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2016

tersebut didukung dengan anggaran sebesar Rp. 6.540.126.000,- untuk DIPA 005.01

dan sebesar Rp. 201.958.000,- untuk DIPA 005.04. Anggaran ini akan digunakan

untuk mendukung tercapainya 9 item sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan

dalam renstra 2015-2019.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

No.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

1. Meningkatnya penyelesaian perkara a. Persentase mediasi yang

diselesaikan

2%

b. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan

100%

c. Persentase perkara yang

diselesaikan

82%

d. Persentase penurunan

tunggakan perkara (tunggakan

perkara yang diselesaikan)

100%

e. Persentase perkara yang

diselesaikan maksimal 5 bulan

75%

2. Peningkatan akseptabilitas putusan

Hakim

Persentase yang mengajukan

upaya hokum (banding, kasasi,

peninjauan kembali)

2%

11

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan

penyelesaian perkara

a. Persentase berkas perkara yang

diajukan banding, kasasi dan

PK yang disampaikan secara

lengkap

100%

b. Persentase berkas yang

diregister dan siap

didistribusikan ke Majelis

100%

c. Prosentase penyampaian

pemberitahuan isi putusan

tepat waktu

87%

d. Prosentase Penyitaan tepat

waktu

100%

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat

terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan

89%

b. Persentase perkara yang dapat

diselesaikan melalui sidang

keliling (sidang diluar

Pengadilan)

3%

c. Persentase pencari keadilan

golongan tertentu yang

mendapat layanan bantuan

hukum (Posbakum)

95%

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap

putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi

atas putusan perkara yang

berkekuatan hukum tetap

1%

6. Meningkatnya kualitas pengawasan a. Persentase pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

12

c. Persentase temuan hasil

pemeriksaan hakim pengawas

bidang yang ditindaklanjuti

100%

7. Meningkatnya akuntabilitas dan

transparansi peradilan

a. Persentase tersedianya arsip

elektronik

20%

b. Persentase putusan yang telah

dianonimisasi

20%


diupload pada direktori

putusan Kepaniteraan

Mahkamah Agung

20%

8. Meningkatnya sarana penunjang

tupoksi peradilan

Persentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas

25%

9. Meningkatnya penyerapan anggaran a. Persentase realisasi anggaran

program dukungan manajemen

dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya Mahkamah Agung

(DIPA 01)

95%

b. Persentase realisasi anggaran

program peningkatan

manajemen peradilan agama

97%

13

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Tingkat capaian didasarkan pada pengukuran kinerja Peradilan Agama Tangerang

tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-

masing indikator kinerja sasaran.

Tabel 3.1. Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2016

No. Sasaran

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi

1. Meningkatnya


a. Prosentase mediasi yang

diselesaikan

2% 1%

b. Prosentase sisa perkara yang

diselesaikan

100% 100%

c. Prosentase perkara yang

diselesaikan

82% 79%

d. Prosentase penurunan



100% 100%

e. Prosentase perkara yang


75% 79%

2. Peningkatan

akseptabilitas putusan

Hakim

Prosentase yang mengajukan

upaya hukum (banding, kasasi,

peninjauan kembali)

2% 2%

3.

Peningkatan

efektifitas pengelolaan


a. Prosentase berkas perkara yang

diajukan banding, kasasi dan

PK yang disampaikan secara

lengkap

100% 100%

14

b. Prosentase berkas yang

diregister dan siap


100% 100%



tepat waktu

87% 90%


waktu

100% 100%

4. Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to

justice)

a. Prosentase perkara prodeo

yang diselesaikan

89% 60%

b. Prosentase perkara yang dapat



Pengadilan)

3% 35%

c. Prosentase pencari keadilan



hukum (Posbakum)

95% 91%

5. Meningkatnya

kepatuhan terhadap

putusan pengadilan.

Prosentase permohonan eksekusi



1% 1%

6. Meningkatnya

kualitas pengawasan

a. Prosentase pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

100% 100%

b. Prosentase temuan hasil

pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti.

100% 100%

c. Prosentase temuan hasil



100% 100%

15

7. Meningkatnya

akuntabilitas dan


a. Prosentase tersedianya arsip

elektronik

20% 43%

b. Prosentase putusan yang telah

dianonimisasi

20% 32%




Mahkamah Agung

20% 32%

8. Meningkatnya sarana

penunjang tupoksi

peradilan


25% 31,94%

9. Meningkatnya

penyerapan anggaran

a. Prosentase realisasi anggaran

program dukungan

manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya

Mahkamah Agung (DIPA 01)

95% 98,11%

b. Prosentase realisasi anggaran

program peningkatan


97% 100%

16

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pada akhir tahun 2016, Peradilan Agama Tangerang telah melaksanakan seluruh

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan

dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :

Tabel 3.2. Peningkatan percepatan penyelesaian perkara

No.

Indikator Kinerja Target

(%)

Realisasi Capaian

((%)

1 Prosentase mediasi yang diselesaikan 2% 1%

2 Prosentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100%

3 Prosentase perkara yang diselesaikan 82% 79%

4 Prosentase penurunan tunggakan perkara (tunggakan perkara yang diselesaikan)

100% 100%

5 Prosentase perkara yang diselesaikan maksimal 5 bulan

75% 79%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah

sebagai berikut :

1. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi ditargetkan sebesar

2% untuk tahun 2016. Tahun 2016 tercatat sebanyak 378 pelaksanaan mediasi dengan

hasil sebanyak 3 mediasi berhasil atau hanya 1% berhasil dan sisanya gagal. Angka ini

masih dibawah target, adapun penyebabnya karena kebanyakan pihak tetap pada

pendiriannya dan tidak ingin berdamai.

Tingkat capaiannya : 3 378

x 100% = 1%

2. Tunggakan perkara pada tahun 2015 berjumlah 731 perkara dan di targetkan sebanyak

100% dapat diselesaikan. Realisasi penyelesaian perkara sisa tahun 2015 sebanyak 731

perkara dapat diselesaikan pada tahun 2016 atau sebanyak 100%, hal ini dikarenakan

pimpinan terus menerus melaksanakan pembinaan kepada para hakim terkait

penyelesaian perkara baik secara formal maupun informal, pada tahun 2016 Pengadilan

Agama Tangerang juga mendapat tambahan tenaga hakim sehingga semakin

mempercepat penyelesaian perkara.

17


x 100% = 100%

3. Prosentase capaian perkara yang diselesaikan pada tahun 2016 termasuk sisa tahun 2015

tercatat sebesar 79%. Jumlah semua perkara putus tahun 2016 sebanyak 2.822 perkara

dan jumlah penanganan perkara tahun 2016 sebanyak 3.548 perkara (731 sisa tahun lalu

dan 2.817 perkara diterima tahun 2016). Dalam perjanjian kinerja capaian penyelesaian

perkara ditargetkan sebesar 82%. Jika dibandingkan dengan capaian masih dibawah

target sebesar 3%, hal ini dikarenakan intensitas perkara yang meningkat, relaas

penggilan banyak bermasalah khususnya panggilan delegasi (tabbayun).

Tingkat capaiannya : 2.822 3.548

x 100% = 79%

4. Prosentase penurunan tunggakan perkara (tunggakan perkara yang diselesaikan) sangat

signifikan, dinama tunggakan untuk tahun tahun 2015 dapat diselesaikan semua,

sebanyak 731 sisa perkara tahuan 2015 dapat diselesaikan semua di tahun 2016. Pimpinan

terus menerus melaksanakan pembinaan kepada para hakim terkait penyelesaian perkara

baik secara formal maupun informal, pada tahun 2016 Pengadilan Agama Tangerang juga

mendapat tambahan tenaga hakim sehingga semakin mempercepat penyelesaian perkara

sehingga target tercapai.


x 100% = 100%

5. Prosentase berkas perkara yang diselesaikan maksimal 5 bulan dihitung sebesar 79%, dari

2.822 perkara putus, sebanyak 2.222 perkara putus kurang dari 5 bulan. Penggunaan SIPP

memicu/mempermudah majelis dalam menangani perkara sehingga perkara dapat

diselesaikan kurang dari 5 bulan.


x 100% = 79%

18

Tabel 3.3. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim

Indikator Kinerja Target Realisasi

Prosentase yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)

2% 2%


sebagai berikut :

Upaya hukum yang merupakan tolok ukur kepuasan masyarakat atas putusan (penyelesaian

perkara) ditargetkan sebesar 2% untuk tahun 2016 dan realisasi selama berjalanya tahun

anggaran tercapai sebesar 2%, hal ini berarti target upaya hukum dan Peninjauan Kembali

tercapai. Sebanyak 42 perkara dimohonkan upaya hukum dan PK dari sebanyak 2.822 perkara

yang diselesaikan tahun 2016. Pembinaan rutin oleh pimpinan telah membuat para hakim

lebih teliti dalam menyelesaikan perkara sehingga masyarakat pencari keadilan merasa puas

dengan putusannya dan tidak mengajukan upaya hukum.

Tingkat capaiannya : 42 2.822

x 100% = 2%

Tabel 3.4. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

No. Indikator Kinerja Target Realisasi

1 Prosentase berkas perkara yang diajukan banding,

kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100% 100%

2 Prosentase berkas yang diregister dan siap


100% 100%

3 Prosentase penyampaian pemberitahuan isi putusan

tepat waktu

87% 90%

4 Prosentase Penyitaan tepat waktu 100% 100%

19


sebagai berikut :

1. Prosentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara

lengkap ditargetkan 100% dan dapat direalisasikan semuanya (100%). Sebanyak 42

perkara yang dimohonkan upaya hukumnya, semua pemberkasan untuk kepentingan

upaya hukum tersebut lengkap. Tidak ada permasalahan pada pemberkasan karena dari

awal perkara masuk data dan berkas sudah lengkap.


x 100% = 100%

2. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, selama tahun 2016

sebanyak 2.817 perkara diterima di Pengadilan Agama Tangerang dan semuanya sudah

didistribusikan kepada majelis dalam waktu kurang dari satu minggu untuk setiap

perkara. Manajemen yang bagus dan pemanfaatan program aplikasi (SIADPA dan SIPP)

sangant menunjang pembagian perkara tersebut.


x 100% = 100%

3. Prosentase penyampaian pemberitahuan isi putusan tepat waktu ditargetkan sebanyak

87% dan dapat direalisasikan sebanyak 90%. Sebanyak 2.136 pemberitahuan isi putusan

(PIP) pada tahun 2016 dapat dilaksankan sebanyak 1.915 PIP. Juru Sita/Juru Sita

Pengganti dalam melaksankan tugasnya tidak terganggu karena merangkap jabatan.

Sebanyak 4 orang JS/JSP Pengadilan Agama Tangerang tidak merangkap jabatan,

pembagian wilayah kerja JS/JSP juga banyak membantu mempercepat pemanggilan para

pihak.


x 100% = 90%

4. Prosentase Penyitaan tepat waktu tahun 2016 ditargetkan sebanyak 100%. Selama tahun

2016 ada sebanyak 1 perkara yang dimohonkan untuk penyitaan dan sudah dilakukan

bahkan sudah dieksekusi jadi penyitaan dapat direalisasikan 100%. Pengadilan Agama

Tangerang jarang sekali mendapat perkara yang dimintakan penyitaan atas objeknya.


x 100% = 100%

20

Tabel 3.5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)


1 Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan 89% 60%

2 Prosentase perkara yang dapat diselesaikan melalui

sidang keliling (sidang diluar Pengadilan)

3% 35%

3 Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang

mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

95% 91%


sebagai berikut :

1. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan sebanyak 89%. Capaian penyelesaian perkara prodeo dari 75 perkara prodeo dapat diselesaikan sebanyak 45 perkara atau tercapai sebanyak 60%. Penyebab utama dikarenakan pengajuan perkaranya dilakukan pada akhir tahun sehingga perkaranya belum terselesaikan.


x 100% = 60%

2. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan melalui sidang keliling (sidang diluar Pengadilan) ditargetkan sebanyak 3% dan dalam kenyataanya dapat direalisasikan sebanyak 35% (lebih dari target). Selama tahun 2016 ada sebanyak 78 perkara yang dilakukan persidangan diluar gedung kantor (sidang keliling) dari sebanyak itu dapat diselesaikan sebanyak 27 perkara. Target penyelesaian tercapai karena masyarakat sangat kooperatif dalam persidangannya mereka selalu melengkapi semua berkas yang diperlukan.


x 100% = 35%

3. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) ditargetkan sebanyak 95% dan dapat direalisasikan sebanyak 91%. Sebanyak 2.817 perkara masuk, ada 2.542 mengajukan perkaranya dibantu petugas POSBAKUM dan sisanya mengajukan gugatan/permohonan menggunakan jasa pengacara (lawyer).


x 100% = 91%

21

Tabel 3.6. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan


Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap

1% 0.04%


sebagai berikut :

Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap ditargetkan sebanyak 1% dan dapat direalisasikan sebanyak 0,04% (lebih rendah dari target). Dari sebanyak 2.822 perkara putus hanya ada 1 perkara yang dimohonkan eksekusi. Masyarakat semakin menyadari akan pentingnya kesadaran hukum sehingga mereka dengan suka rela melaksanakan putusannya sendiri dan tidak mengajukan permohonan eksekusi.


x 100% = 0.04%

Tabel 3.7. Peningkatan kualitas pengawasan


1 Prosentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti

100% 100%

2 Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti

100% 100%

3 Prosentase temuan hasil pemeriksaan hakim

pengawas bidang yang ditindaklanjuti

100% 100%


sebagai berikut :

1. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ditargetkan sebanyak 100%. Selama tahun 2016 ada sebanyak 22 pengaduan masuk dari masyarakat dan semuanya sudah ditindaklanjuti (100%). Pengadilan Agama Tangerang menganggap pengaduan adalah umpan balik (feed back) dari masyarakat untuk perbaikan sehingga terhadap semua pengaduan akan ditindaklanjuti.

22


x 100% = 100%

2. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti ditargetkan sebanyak 100% dan dapat direlisasikan sebanyak 100%. Selama tahun 2016 tidak ada pemeriksaan ekternal.


x 100% = 100%

3. Prosentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti ditargetkan sebanyak 100% dan dapat direalisasikan sebanyak 100%. Dalam tahun 2016 hawasbid telah 2 kali melaksankan pemeriksaan dan semuanya sudah ditindaklanjuti.


x 100% = 100%

Tabel 3.8. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan


1 Prosentase tersedianya arsip elektronik 20% 43%

2 Prosentase putusan yang telah dianonimisasi 20% 32%

3 Prosentase perkara yang diupload pada direktori

putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung

20% 32%


sebagai berikut :

1. Prosentase tersedianya arsip elektronik ditargetkan sebanyak 20% dan dapat direalisasikan sebanyak 43%. Perkara putus tahun 2016 sebanyak 2.822 perkara sudah masuk arsip elektronik sebesar 1.191 perkara. Target dapat dicapai karena ditunjuk petugas khusus untuk membuat arsip elektronik dan sarana untuk kepentingan tersebut juga sudah menunjang.


x 100% = 43%

2. Prosentase putusan yang telah dianonimisasi ditargetkan sebanyak 20% dan dapat direalisasikan sebanyak 32%. Perkara putus tahun 2016 sebanyak 2.822 perkara sudah dianonimasi sebesar 901 perkara. Target anonimisasi tercapai karena telah dibentuk tim khusus untuk anonimisasi.

23


x 100% = 32%

3. Prosentase perkara yang diupload pada direktori putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung ditargetkan sebanyak 20% dan dapat direalisasikan sebanyak 32%. Perkara putus tahun 2016 sebanyak 2.822 perkara sudah diupload ke direktori putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung sebesar 901 perkara. Target diupload pada direktori putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung tercapai karena telah dibentuk tim khusus untuk anonimisasi sehingga hasilnya tinggal diupload pada direktori putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung.


x 100% = 32%

Tabel 3.9. Peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan



25% 31,94%


sebagai berikut :

Sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas selama kurun

waktu 5 tahun adalah sebanyak 576 unit (100%), direncanankan capaian tersebut akan

selesai pada tahun 2019 sesuai Rencana Strategis yang sudah ditetapkan. Prosentase

tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas

tahun 2016 ditargetkan 25%. Capaian sarana penunjang tupoksi peradilan tahun 2016 terdiri

dari pengadaan tahun 2016 sebanyak 124 unit dan 60 unit sarana tahun sebelumnya, sehingga

total capaian menjadi 184 unit atau 31, 94%, angka ini sudah melebihi target capaian tahun

2016. Perhitungan capaian didasarkan pada sarana yang dianggap masih bagus dan

berkualitas. Pengadaan tahun 2016 diprioritaskan guna menunjang tupoksi peradilan yang

memadai secara kuantitas dan kualitas.

Tingkat capaiannya : (60+124) 576

x 100% = 31,94%

24

Tabel 3.10. Peningkatan pelaksanaan SDM yang kompeten dan sarana prasarana yang

memadai


1 Prosentase realisasi anggaran program dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya


95% 98,11%

2 Prosentase realisasi anggaran program peningkatan


97% 100%


sebagai berikut :

1. Prosentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01) ditargetkan tercapai 95% dan dapat direalisasikan sebanyak 98%. Total anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 6.540.126.000,- (enam milyar lima ratus emapt puluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.416.681.648,- (enam milyar empat ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus emapat puluh delapan rupiah) atau sekitas 98%. Target tercapai karena semua kegiatan dalam DIPA terlaksana semua.

Tingkat capaiannya : 6.416.681.648 6.540.126.000

x 100% = 98,11%

2. Prosentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama ditargetkan tercapai sebesar 97% dan dapat direalisasikan sebesar 100%. Total anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 201.958.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp. 201.958.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) atau sekitas 100%. Target tercapai karena semua kegiatan dalam DIPA terlaksana semua.

Tingkat capaiannya : 201.958.000 201.958.000

x 100% = 100%

25

Tabel 3.11. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2015 dan 2016

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Capaian

2015

Capaian

2016

1. Meningkatnya penyelesaian

perkara

a. Prosentase mediasi yang

diselesaikan

2% 1%

b. Prosentase sisa perkara yang

diselesaikan

100% 100%


diselesaikan

78% 79%

d. Prosentase penurunan



100% 100%

e. Prosentase perkara yang


77% 79%

2. Peningkatan akseptabilitas

putusan Hakim

Prosentase yang mengajukan upaya

hukum (banding, kasasi,

peninjauan kembali)

1% 2%

3. Peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian

perkara

a. Prosentase berkas perkara yang

diajukan banding, kasasi dan PK

yang disampaikan secara

lengkap

100% 100%

b. Prosentase berkas yang

diregister dan siap


100% 100%


pemberitahuan isi putusan tepat

waktu

88% 90%


waktu

98% 100%

26

4. Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to justice)

a. Prosentase perkara prodeo yang

diselesaikan

81% 60%

b. Prosentase perkara yang dapat



Pengadilan)

41% 35%

c. Prosentase pencari keadilan



hukum (Posbakum)

77% 91%

5. Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan.

Prosentase permohonan eksekusi



2% 1%

6. Meningkatnya kualitas

pengawasan

a. Prosentase pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti

100% 100%

b. Prosentase temuan hasil


ditindaklanjuti.

100% 100%

c. Prosentase temuan hasil



100% 100%

7. Meningkatnya akuntabilitas

dan transparansi peradilan

a. Prosentase tersedianya arsip

elektronik

30% 43%

b. Prosentase putusan yang telah

dianonimisasi

16% 32%


diupload pada direktori putusan

Kepaniteraan Mahkamah

Agung

16% 32%

27

8. Meningkatnya sarana

penunjang tupoksi

peradilan

Prosentase tersedianya sarana

penunjang tupoksi peradilan yang

memadai secara kuantitas dan

kualitas

10,5% 31,94%

9. Meningkatnya penyerapan

anggaran

a. Prosentase realisasi anggaran




(DIPA 01)

88,30% 98,11%

b. Prosentase realisasi anggaran

program peningkatan


100% 100%

Grafik 3.1. Perbandingan capaian kinerja tahun 2015 dan 2016

28

C. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran dan Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun Anggaran 2016

adalah sebagai berikut :

1. DIPA 005.01

a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp.

6.198.126.000,- (enam milyar seratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh

enam ribu rupiah), dan dapat direalisasikan sebagai berikut :

- Layanan Dukungan Manajemen Peradilan Rp. 35.868.529,- (tiga puluh lima juta

delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah)

- Pembayaran belanja pegawai Rp. 5.405.497.925,- (lima milyar empat ratus lima

juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah)

- Pembayaran belanja barang operasional (5211) Rp. 245.403.390,- (dua ratus empat

puluh lima jutaempat ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)

- Pembayaran belanja barang persediaan (5218) Rp. 48.931.175,- (empat puluh

delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)

- Pembayaran belanja jasa (5221) Rp. 147.250.448,- (seratus empat puluh tujuh juta

dua ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah)

- Pembayaran belanja pemeliharaan (5231) sebesar Rp. 192.881.181,- (seratus

sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan

puluh satu)

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp.

40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan dapat direalisasikan sebagai berikut :

- Pengadaan alat pengolah data sebesar Rp.131.430.000,- (seratus tiga puluh satu

juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

- Pengadaan Meubelair sebesar Rp. 194.880.000,- (seratus sembilan puluh empat juta

delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

29

- Pengadaan Air conditioner (AC) sebesar Rp. 14.539.000,- (empat belas juta lima

ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Tabel 3.12. Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Per Program Tahun Anggaran 2016

No Program Pagu

Anggaran

Realisasi

Anggaran (%)

1 Program dukungan manajemen


lainnya

Layanan Dukungan Manajemen

Peradilan 35.919.000 35.868.529 99,89

Pembayaran belanja pegawai 5.520.633.000 5.405.497.925 97,91

Pembayaran belanja barang

operasional 248.506.000 245.403.390 98,75

Pembayaran belanja barang

persediaan 49.034.000 48.931.175 99,79

Pembayaran belanja jasa 151.100.000 147.250.448 97,45

Pembayaran belanja pemeliharaan 192.934.000 192.881.181 99,97

2 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur Mahkamah

Agung

Pengadaan Alat Pengolah Data 132.000.000 131.430.000 99,57

Pengadaan Meubelair 195.000.000 194.880.000 99,94

Pengadaan AC 15.000.000 14.539.000 96,93

TOTAL 6.540.126.000 6.416.681.648 98,11

30

2. DIPA 005.04

Program peningkatan manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 201.958.000,-

(dua ratus satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dan dapat

direalisasikan dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja perjalanan dalam negeri (5241) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

b. Belanja barang non operasional (5212, untuk perkara prodeo) sebesar Rp. 26.250.000,-

(dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

c. Belanja perjalanan dalam negeri (5241, untuk sidang keliling) sebesar Rp. 18.708.000,-

(delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu rupiah)

d. Belanja jasa (5221, untuk layanan pos bantuan hukum) sebesar Rp. 156.000.000,-

(seratus lima puluh enam juta rupiah)

Tabel 3.13. Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Tahun Anggaran 2016

No Program Pagu

Anggaran

Realisasi

Anggaran (%)

Program peningkatan manajemen

Peradilan Agama

1 Belanja perjalanan dalam negeri 1.000.000 1.000.000 100

2 Belanja barang non operasional

(untuk perkara prodeo) 26.250.000 26.250.000 100

3 Belanja perjalanan dalam negeri

(untuk sidang keliling) 18.708.000 18.708.000 100

4 Belanja jasa (untuk layanan pos

bantuan hukum) 156.000.000 156.000.000 100

TOTAL 201.958.000 201.958.000 100

31

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Agama Tangerang telah melaksanakan program kerja secara optimal dengan

anggaran dan sarana yang terbatas.

2. Pengadilan Agama Tangerang telah melaksanakan tugas dan fungsi peradilan (judicial

power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara

yang masuk dan beberapa target belum tercapai.

3. Pengadilan Agama Tangerang telah melaksanakan fungsi pembinaan dan Pengawasan,

yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan

fungsional, para staf serta ditunjuknya hakim pengawas bidang.

5. Pengadilan Agama Tangerang telah melaksanakan fungsi administrasi, yakni

menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi

umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) dengan Sumber Daya

Manuasia (SDM) yang terbatas.

B. Saran

1. Kinerja Pengadilan Agama Tangerang perlu ditingkatkan lagi agar semua target dalam

perjanjian kinerja tercapai

2. Diperlukan adanya penambahan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas, khususnya

untuk petugas administrasi.

3. Diperlukan diklat atau bimtek baik dibidang yudisial maupun non yudisial untuk

meningkatkan kemampuan SDM dalam meningkatkan kinerja aparatur Pengadilan

Agama Tangerang

4. Diperlukan anggaran yang memadai khususnya belanja modal pengadaan sarana dan

prasarana penunjang tupoksi.

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2017 PENGADILAN AGAMA TANGERANG Jl. Perintis Kemerdekaan II, Babakan, Kota Tangerang Banten 2017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. J a b a t a n : Ketua Pengadilan Agama Tangerang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. Abdul Halim Syahran, S.H., M.H. J a b a t a n : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan spervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Tangerang, Februari 2017 Pihak Kedua, Pihak Pertama, Drs. H. Abdul Halim Syahran, S.H., M.H. NIP. 19500515.197603.1.001 NIP. 19630705.198903.2.004

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA TANGERANG

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

1. Meningkatnya penyelesaian perkara a. Persentase mediasi yang diselesaikan

3%

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan

85%

d. Persentase penurunan tunggakan perkara (tunggakan perkara yang diselesaikan)

100%

e. Persentase perkara yang diselesaikan maksimal 5 bulan

80%

2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Persentase yang mengajukan upaya hokum (banding, kasasi, peninjauan kembali)

3%

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100%

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

c. Prosentase penyampaian pemberitahuan isi putusan tepat waktu

88%

d. Prosentase Penyitaan tepat waktu

100%

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

92%

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan melalui sidang keliling (sidang diluar Pengadilan)

4%

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

95%

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap

1%

6. Meningkatnya kualitas pengawasan a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

c. Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti

100%

7. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan

a. Persentase tersedianya arsip elektronik

25%

b. Persentase putusan yang telah dianonimisasi

25%

c. Persentase perkara yang diupload pada direktori putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung

25%


Persentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas

50%

9. Meningkatnya penyerapan anggaran a. Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)

95%

b. Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama

97%

Kegiatan : Anggaran :

1. Penanganan Perkara Prodeo Rp. 8.750.000,- 2. Penyediaan Pos Bantuan Hukum Rp. 104.000.000,- Tangerang, Februari 2017 Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, Pengadilan Agama Tangerang, Drs. H. Abdul Halim Syahran, S.H., M.H. NIP. 19500515.197603.1.001 NIP. 19630705.198903.2.004

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

2017

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

RENCANA KINERJA TAHUNAN


TAHUN ANGGARAN 2017

No.


Indikator Kinerja

Target


diselesaikan

3%


diselesaikan

100%


diselesaikan

85%




100%



80%

2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim Persentase yang mengajukan upaya

hukum (Banding, Kasasi,

Peninjauan Kembali)

3%





yang disampaikan secara lengkap

100%

b. Persentase berkas yang diregister

dan siap didistribusikan ke

Majelis

100%



waktu

88%


waktu

100%




diselesaikan

92%




Pengadilan)

4%




hukum (Posbakum)

95%

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan

pengadilan.




1%



100%

b. Persentase temuan hasil


ditindaklanjuti.

100%




100%




elektronik

25%


dianonimisasi

25%



Kepaniteraan Mahkamah Agung

25%

8. Meningkatnya sarana penunjang tupoksi

peradilan

Persentase tersedianya sarana


50%


kualitas





(DIPA 01)

95%


program peningkatan


97%

Tangerang, 29 Januari 2016

Ketua,

Dra.Hj, Muhayah, SH.,MH.


KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

NOMOR : W27-A3/ 619.a /HK.02/I/2016

T E N T A N G

PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA, RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2017


KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Menimbang : a. Bahwa, sehubungan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 17 November

2016 Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2016 tentang Penyampaian LkjIP Tahun 2015

dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016;

a. Bahwa, telah tersusunya review Indicator Kinerja Utama, review Rencana Strategis

2015 – 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Kinerja Tahun 2017,

untuk itu perlu diterbitkan keputusan ketua tentang penetapan dokumen

dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur

Organisasi, dan Tata Kerja;

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah

Agung;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9

M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG

PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA, REVIEW RENCANA

STRATEGIS 2015 – 2019, PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DAN RENCANA

KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN AGAMA TANGERANG.

KESATU : Dokumen Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis 2015 – 2019, Perjanjian Kinerja

Tahun 2016 Dan Rencana Kinerja Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi aparatur Pengadilan Agama Tangerang;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 29 JANUARI 2016

Ketua,

Dra. Hj. Muhayah, SH.,MH.

Nip. 19630705 198903 2 004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

2. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;

3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;

4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten.



Nomor : W27-A3/ 29.a /OT.01.1/I/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015,

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA, REVIEW RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019,

PERJANJIAN KINERJA 2016,DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2017

PENGADILAN AGAMA TANGERANG TAHUN 2016


Menimbang : a. Bahwa, sehubungan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 17

November 2016 Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2016 tentang Penyampaian

LkjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016;

b. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu diterbitkan surat

keputusan ketua tentang Pembentukan Tim Penyusun.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Menteri Pendayangunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH TAHUN 2015, REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA,

RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019, PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN AGAMA

TANGERANG TAHUN 2016.

KESATU : Menunjuk Hakim dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat

keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015,

Revieu Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis 2015 – 2019, Perjanjian

Kinerja 2016 dan Rencana Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Agama Tangerang

Tahun 2016;

KEDUA : Tugas Tim adalah menyusun dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2015, Revieu Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis 2015 – 2019, Perjanjian

Kinerja 2016 dan Rencana Kinerja Tahun 2017;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 4 Januari 2016

Ketua,

Dra.Hj. Muhayah, SH.,MH.

Nip. 19630705 198903 2 004

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung;

2. Yth. Direktur Jenderal Badilag Mahkamah Agung;


Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang

Nomor : W27-A3/ 29.a /OT.01.1/I/2016

Tanggal : 4 Januari 2016

TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015, REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA,


DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Pembina : Ketu Pengadilan Agama Tangerang

Penanggung Jawab : Wakil Ketua Pengadilan Agama Tangerang

Ketua : Drs. Mukhtar, MH.

Sekretaris : Arif Rachmanto, ST.,SH.

Anggota : H. Karso BC.Kn.S.Ag

: Mardiati, SH.,MH.

: H. Fathtullah, SH.,MH.

: Ahmad Muhtadi, SH.i

: Hadi Sunarso

: Hana Nuraeni, S.Sos.

: Nurwinda Findiani, SE

Ketua,


Nip. 19630705 198903 2 004

RANCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN ANGGARAN 2018 PENGADILAN AGAMA TANGERANG Jl. Perintis Kemerdekaan II, Babakan, Kota Tangerang Banten 2017

RENCANA KINERJA TAHUNAN


TAHUN ANGGARAN 2018

No.


Indikator Kinerja

Target


diselesaikan

4%


diselesaikan

100%


diselesaikan

87%




100%



95%

2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim Persentase yang mengajukan upaya

hukum (Banding, Kasasi,

Peninjauan Kembali)

4%





yang disampaikan secara lengkap

100%

b. Persentase berkas yang diregister

dan siap didistribusikan ke

Majelis

100%



waktu

90%


waktu

100%




diselesaikan

95%




Pengadilan)

4%




hukum (Posbakum)

98%


pengadilan.




1%



100%



ditindaklanjuti.

100%




100%




elektronik

30%


dianonimisasi

30%



Kepaniteraan Mahkamah Agung

30%


peradilan




kualitas

75%





(DIPA 01)

95%


program peningkatan


97%

Tangerang, Februari 2017 Ketua, Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

2016


REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA



NOMOR : W27-A3/619.a /HK.02/I/2016

T E N T A N G





Menimbang : a. Bahwa, sehubungan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 17 November

2016 Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2016 tentang Penyampaian LkjIP Tahun 2015

dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016;

a. Bahwa, telah tersusunya review Indicator Kinerja Utama, review Rencana Strategis

2015 – 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Kinerja Tahun 2017,

untuk itu perlu diterbitkan keputusan ketua tentang penetapan dokumen

dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur

Organisasi, dan Tata Kerja;

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;


Agung;



M E M U T U S K A N

Menetapkan



STRATEGIS 2015 – 2019, PERJANIAN KINERJA TAHUN 2016 DAN RENCANA









Ketua,


Nip. 19630705 198903 2 004

Tembusan :





INDIKATOR KINERJA UTAMA


NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER DATA

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya

penyelesaian

perkara

a. Persentase mediasi yang

diselesaikan

Perbandingan antara mediasi yang berhasil

disepakati dengan jumlah mediasi yang

gagal

Mediator Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan


diselesaikan

Perbandingan sisa perkara yang

diselesaikan dengan perkara yang diterima

Hakim Majelis

dan PP

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan


diselesaikan

Perbandingan antara perkara yang

diselesaikan dengan perkara yang berjalan

(yang diterima)

Hakim Majelis

dan PP

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan


tunggakan perkara

(tunggakan perkara yang

diselesaikan)

Perbandingan jumlah tunggakan perkara

yang diselesaikan dengan jumlah

tunggakan perkara

Hakim Majelis

dan PP

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan


diselesaikan maksimal 5

bulan

Perbandingan perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

dengan perkara yang diselesaikan dalam

waktu kurang dari 5 bulan

Hakim Majelis

dan PP

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

2. Peningkatan

akseptabilitas

putusan Hakim

Persentase yang tidak

mengajukan upaya hukum:

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

Perbandingan jumlah perkara yang

dimohonkan upaya hukum selama tahun

berjalan dengan jumlah perkara yang

dimohonkan upaya hukum pada tahun lalu

Hakim Majelis Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

3. Peningkatan

efektifitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara

a. Persentase berkas perkara

yang diajukan banding,

kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan

banding, kasasi dan PK yang lengkap

(terdiri dari bundel A dan B) dengan

jumlah berkas yang masuk upaya hukum

Panitera Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

b. Persentase berkas yang

diregister dan siap


Perbandingan antara berkas perkara yang

diterima Kepaniteraan dengan berkas

perkara yang didistribusikan ke Majelis

Panitera Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan



tepat waktu

Perbandingan antara perkara yang putus

dengan relaas penyampaian pemberitahuan

isi putusan yang disampaikan ke pihak

dengan tepat waktu.

Panitera dan

Juru Sita

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan


waktu

Perbandingan antara permohonan

penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan

dengan tepat waktu

Panitera dan

Juru Sita

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

4. Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat

terhadap peradilan

(acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo

yang diselesaikan

Perbandingan perkara predeo yang

diselesaikan dengan perkara predeo yang

masuk

Majelis Hakim

dan PP

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

b. Persentase perkara yang

dapat diselesaikan melalui

sidang keliling (sidang diluar

Pengadilan)

Perbandingan antara perkara yang

diselesaikan di gedung Pengadilan dengan

perkara yang diselesaikan secara sidang

keliling

Majelis Hakim

PP.

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan




Perbandingan pencari keadilan golongan

tertentu yang mendapat layanan bantuan

hukum (Posbakum) dengan pencari

Panitera dan

Petugas

Posbakum

Laporan bulanan dan

Loporan Posbakum

hukum (Posbakum)

keadilan yang tidak mendapat layanan

bantuan hukum

5. Meningkatnya

kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan.




Perbandingan permohonan eksekusi yang

dilaksanakan dengan eksekusi yang

dilaksanakan secara sukarela setelah

aanmaning

Ketua & Panitera Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

6. Meningkatnya

kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang

ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur

peradilan (teknis dan non teknis) dengan

jumlah pengaduan yang diterima

Ketua & Wakil

Ketua

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan



ditindaklanjuti.

Perbandingan antara temuan hasil

pemeriksaan ekternal yang ditindaklanjuti

dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan

tersebut

Pimpinan dan

Stekholder

Laporan Hasil

Pemeriksaan




Perbandingan antara temuan hasil

pemeriksaan hakim pengawas bidang yang

ditindaklanjuti dengan jumlah temuan

hasil pemeriksaan tersebut

Wakil Ketua &

Hakim Pengawas

Bidang

Laporan Hasil

Pemeriksaan

7. Meningkatnya

akuntabilitas dan

transparansi

peradilan


elektronik

Perbandingan antara jumlah perkara yang

telah diarsip secara elektronik dengan

jumlah perkara yang diarsip secara manual

Panitera Laporan bulanan dan

tahunan

b. Persentase putusan yang

telah dianonimisasi

Perbandingan jumlah putusan yang telah

dianonimisasi dengan jumlah putusan yang

belum dianonimisasi


tahunan




Mahkamah Agung

Perbandingan jumlah putusan yang


Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan

jumlah putusan yang belum diupload pada

direktori putusan Kepaniteraan Mahkamah

Agung


tahunan

8. Meningkatnya

sarana penunjang

tupoksi peradilan


penunjang tupoksi peradilan

yang memadai secara kuantitas

dan kualitas

Perbandingan jumlah kebutuhan sarana

penunjang tupoksi dengan jumlah sarana

yang memadai

Sekretaris Daftar BMN dan Daftar

Kebutuhan Sarana

9. Meningkatnya

penyerapan

anggaran

a. Persentase realisasi anggaran

program dukungan

manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya


Perbandingan realisasi anggaran yang

terserap dengan jumlah anggaran yang ada

pada tahun 2016 untuk DIPA 01

Sekretaris Laporan Realisasi

Anggaran (LRA)


program peningkatan


Perbandingan realisasi anggaran yang

terserap dengan jumlah anggaran yang ada

pada tahun 2016 untuk DIPA 04

Sekretaris Laporan Realisasi

Anggaran (LRA)



Nomor : W27-A3/29.a /OT.01.1/I/2016

TENTANG


REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA, REVIEW RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019, PERJANJIAN

KINERJA 2016,DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2017



Menimbang : b. Bahwa, sehubungan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 17



c. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu diterbitkan surat










M E M U T U S K A N











Tahun 2016;










Ketua,


Nip. 19630705 198903 2 004

Tembusan:





Nomor : W27-A3/ 29.a /OT.01.1/I/2016


TIM PENYUSUN



DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2017


Pembina : Ketua Pengadilan Agama Tangerang





: Mardiati, SH.,MH.



: Hadi Sunarso



Ketua,


Nip. 19630705 198903 2 004

REVIU

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)


2015 – 2019

Tangerang, Februari 2016

PENGADILAN AGAMA TANGERANG JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL – TANGERANG

TELP./ FAX. 021-55456 / 021 – 021-5538573

website : www.pa-tangerangkota.go.id / email : [email protected]

http://www.pa-tangerangkota.go.id/

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengacu pada Pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas nomor 5

tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan/Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga

(Renstra K/L) 2015 – 2019, dan perubahan paradigma tatakelola pemerintahan menuju tatakelola

pemerintahan yang baik (good governance) dalam berbagai aspek, salah satunya mendorong

penerapan system akuntabilitas kinerja penyelenggaran Negara yang terintegrasi sebagai bahan

instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah

satu unsur penting system ini, Rencana Strategis merupakan instrument awal untuk mengukur

kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan, maupun sasaran yang

telah ditetapkan organisasi.

Dengan tersusunnya Review Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan

akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Tangerang dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019

yang lebih akuntabel. Pengadilan Agama Tangerang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang

bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di tingkat pertama

dalam wilayah hukum kota Tangerang.

Reviu Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami

menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya

perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan.

Semoga Reviu Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama

Tangerang yaitu mendukung “Terwujudnya Perngadilan Agama Tangerang yang Terhormat dan

Bermartabat”

Ketua,


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………….. i

DAFTAR ISI ………………………………….. ii

BAB I PENDAHULUAN ………………………………….. 1

1.1. Kondisi Umum ………………………………….. 1

1.2. Potensi Permasalahan ………………………………….. 2

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ………………………………….. 5

2.1. Visi ………………………………….. 5

2.2. Misi ………………………………….. 6

2.3. Tujuan ………………………………….. 7

2.4. Sasaran Strategis ………………………………….. 7

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ………………………………….. 9

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi ………………………………….. 9

BAB IV PENUTUP ………………………………….. 13

Matrik Rencana Strategis 2015 – 2019 ………………………………….. 14

Surat Keputusan Penetapan Dokumen Renstra ………………………………….. 17

Surat Keputusan Tim Penyusun Dokumen Renstra ………………………………….. 19

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1. Pengadilan Agama Tangerang telah berjalan dan melangkah dalam tahun kelima dari

Visi dan Misi Mahkamah Agung sejalan dengan Reformasi Birokrasi Jilid II Tahun

2010-2035 yang menuntut semua lembaga peradilan di bawah lingkungan Mahkamah

Agung untuk melakukan pembaruan dan perubahan.

2. Perubahan yang fundamental tersebut ditindaklanjuti dengan peningkatan pelayanan

dan pemanfaatan teknologi informasi dalam transparansi penyelesaian perkara.

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama; dalam

hal ini Pengadilan Agama Tangerang mempunyai tugas memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama Tangerang menyelenggarakan fungsi:

a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama

dalam tingkat pertama ( vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

b. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan

tugas dan kode etik Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/

Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan

seksama dan sewajarnya ( vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor

No. 7 Tahun 1989) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan

serta pembangunan. ( vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

c. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan

persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan

umum/perlengakapan) ( vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

d. Fungsi Lainnya :

1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan

instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan lain-

lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

2

2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya

serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era

keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007

tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan SK Ketua MARI Nomor 1-

144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

4. Pengadilan Agama Tangerang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituangkan

dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tangerang, dalam hal

ini Renstra Tahun 2015-2019.

5. Renstra Pengadilan Agama Tangerang merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan

visinya secara bertahap. Rencana yang sedang dilaksanakan Pengadilan Agama

Tangerang pada saat ini adalah menyesuaikan dengan program Pembaruan peradilan

atau judicial reform dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Nasional tahun 2015-2019.

6. Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Tangerang lima

tahun ke depan, rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program-program yang

kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan (action plan). Rencana strategis ini

kelak di dalam pelaksanaannya diharapkan didukung oleh anggaran yang memadai

dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten serta ditunjang oleh

sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan

Agama Tangerang, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel

strategis.

7. Pengadilan Agama Tangerang sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung

dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi

dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Analisa SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunistis, Threats) adalah seuatu bentuk

analisis di dalam manajemen perusahaan atau organisasi yang secara sistematis dapat

membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan

orgasisasi, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Analisis SWOT

diperlukan untuk menyusun perencanaan pada Pengadilan Agama Tangerang dalam

3

mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, melalui analisa SWOT dapat dilakukan

identifikasi dan klasifikasi secara kuantitatif terhadap factor internal dan factor eksternal

yang mempengaruhi jalannya organisasi, melihat berbagai alternative kebijakan yang

mungkin dilakukan berdasarkan peluang dan ancaman berikut alternative solusinya.

Berdasarkan analisa SWOT yang dilaksanakan Pengadilan Agama Tangerang, dapat

dijabarkan potensi dan permasalahan sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal.

1. Strength (Kekuatan).

a. Visi dan misi yang jelas dan terukur;

b. Tupoksi dan wewenang yang telah diatur dengan Undang - Undang;

c. Struktur organisasi yang telah tertata dengan baik;

d. Jumlah sumber daya manusia;

e. Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tupoksi.

2. Weakness (Kelemahan).

a. Etos kerja masih rendah;

b. Minimnya penguasaan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagai

pedoman pelaksanaan tupoksi;

c. Ego sektoral masih tinggi pada masing – masing unit kerja dalam melaksanakan

tupoksi;

d. Antara kebutuhan dan anggaran yang masih belum seimbang;

e. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam menunjang tupoksi.

B. Lingkungan Eksternal.

3. Opportunity (Peluang).

a. Tingginya kepercayaan masyarakat dalam mewujudkan peradilan bersih;

b. Sinergi dan kerjasama Pengadilan Agama Tangerang dengan pemerintah

daerah;

c. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

4

4. Threat (Ancaman).

a. Masih terdapat aparatur yang melakukan pelanggaran kode etik / indisipliner;

b. Masih terdapat SDM yang tidak menguasai tupoksi;

c. Masih terdapat SDM yang tidak menguasai teknologi informasi;

5

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS


2.1 Visi Pengadilan Agama Tangerang

Mahkamah Agung telah menetapkan Visi dan Misi yang akan menjadi pandangan arah

kedepan dan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran

atau target yang ditetapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

VISI :

” Terciptanya Badan Peradilan Indonesia yang Agung ”

MISI :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;

2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.

Berdasarkan visi dan misi Mahkamah Agung RI tersebut Pengadilan Agama Tangerang

merumuskan sekaligus menetapkan visi dan misi, sebagai berikut :

”TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TANGERANG YANG TERHORMAT DAN

BERMARTABAT ”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen dalam menegakkan hukum dan

keadilan.

Asumsi Penetapan Visi.

Visi ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi berikut :

a. Kondisi Pengadilan Agama Tangerang yang mencakup :

- Tuntutan penegakan supremasi hukum dalam era reformasi sekarang ini.

6

- Tuntutan independensi dan peningkatan kinerja Pengadilan Agama

Tangerang.

b. Kondisi sumber daya manusia Pengadilan Agama Tangerang selain terintegrasi dan

mampu berkompetisi, juga harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya

mencapai visi Pengadilan Agama Tangerang.

Dasar Pemikiran Penetapan Visi.

Dasar pemikiran penetapan visi Pengadilan Agama Tangerang adalah sebagai berikut :

a. Eksistensi Pengadilan Agama Tangerang sebagai salah satu lembaga peradilan yang

berada di bawah Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman.

b. Pengadilan Agama Tangerang adalah mempunyai salah satu tugas memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama

Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah

dan ekonomi syariah pada tingkat pertama.

2.2 Misi Pengadilan Agama Tangerang

Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Tangerang yang telah ditetapkan tersebut maka

ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Tangerang sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan;

2. Meningkatkan kualitas SDM yang memiliki kompetensi dan integritas dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat

3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara efektif dan efisien;

4. Melaksanakan tertib adminisrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;

5. Mengupayakan tersedianya anggaran serta sarana dan prasarana sesuai dengan

ketentuan dan kebutuhan.

Asumsi Penetapan Misi.

Misi Pengadilan Agama Tangerang ditetapkan berdasarkan asumsi- asumsi :

a. Tersedianya peraturan tentang pengelolaan anggaran (Undang-undang Nomor 17

Tahun 2003), Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2004), pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sarana dan

prasarana, dll.

7

b. Adanya kebijakan pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kinerja,

pemenuhan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana Mahkamah Agung dan

peradilan.

c. Adanya dukungan dari berbagai pihak

Dasar Pemikiran Penetapan Misi.

Dasar pemikiran misi Pengadilan Agama Tangerang adalah sebagai berikut :

a. Kondisi Pengadilan Agama Tangerang yang meliputi sumber daya manusia yang

akan berkembang, unit organisasi yang ada dibawahnya, anggaran dan sarana

prasarana yang akan bertambah.

b. Pengadilan Agama Tangerang sebagai salah satu badan peradilan dibawah

Mahkamah Agung harus dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah

Agung.

c. Pengadilan Agama Tangerang beserta bagian-bagian kepaniteraan dan

kesekretariatan melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

2.3 Tujuan.

1. Meningkatnya penyelesaian perkara;

2. Meningkatnya penyelesaian putusan maksimal 14 hari sejak dibacakan;

3. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi;

4. Meningkatnya tertib administrasi perkara;

5. Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu;

6. Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang jauh dari akses pengadilan;

7. Terwujudnya transparansi dan informasi bagi masyarakat;

8. Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan;

9. Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan;

10. Tercapainya tugas pokok aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat.

2.4 Sasaran Strategis Pengadilan Agama Tangerang.

a. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara;

b. Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan tepat waktu;

c. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi;

8

d. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi perkara;

e. Terwujudnya peningkatan pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu;

f. Terwujudnya lembaga peradilan yang dapat dijangkau oleh masyarakat;

g. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi peradilan.

9

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Tangerang

Dalam rangka mendukung program reformasi judicial atau pembaruan yang dilakukan

oleh Mahakamah Agung serta dalam rangka mewujudkan visi ”TERWUJUDNYA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG YANG TERHORMAT DAN BERMARTABAT ”

maka Pengadilan Agama Tangerang menetapkan 10 (sepuluh) sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya percepatan penyelesaian perkara;

2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara;

3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi;

4. Tersedianya salinan putusan maksimal 14 hari sejak putusan dibacakan;

5. Meningkatnya tertib administrasi perkara;

6. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan;

7. Meningkatnya transparansi dan informasi bagi masyarakat terhadap Pengadilan

Agama;

8. Meningkatnya pelayanan meja informasi;

9. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur peradilan;

10. Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan.

Masing – masing sasaran strategis diatas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Strategi dan kebijakan 1 : Terwujudnya percepatan penyelesaian perkara.

Sasaran : percepatan penyelesaian perkara kurang dari 5 bulan

Strategi :

- Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berkaitan dengan penyelesaian

perkara;

- Mengharuskan adanya kelengkapan dokumen bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN sebagai

syarat dalam pengajuan gugatan/permohonan di Pengadilan Agama Tangerang.

Strategi dan kebijakan 2 : Terwujudnya penyelesaian perkara

Sasaran : Peningkatan penyelesaian perkara

10

Strategi :

- Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur)

- Pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan.

Strategi dan kebijakan 3 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara melalui

mediasi

Sasaran : Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi

Strategi :

- Mengikutsertakan hakim pada diklat mediasi;

- Mengefektifkan peran mediator.

- Evaluasi secara berkala oleh pimpinan.

Strategi dan kebijakan 4 : Tersedianya salinan putusan maksimal 14 hari sejak putusan

dibacakan

Sasaran : tersedianya putusan maksimal 14 hari setelah dibacakan

Strategi :

- Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur);

- Optimalisasi aplikasi SIADPA Plus;

Strategi dan kebijakan 5 : Meningkatnya tertib administrasi perkara

Sasaran : Peningkatan tertib administrasi perkara

Strategi :

- Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur);

- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIADPA Plus;

- Pengawasan secara berkala oleh Hawasbid.

Strategi dan kebijakan 6 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat tidak mampu

dan terpinggirkan

Sasaran : peningkatan akses peradilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan

11

Strategi :

- Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat tidak mampu;

- Sidang Keliling (zatting plaats);

- Pos Bantuan Hukum.

Strategi dan kebijakan 7 : Meningkatnya transparansi dan informasi bagi masyarakat

terhadap Pengadilan Agama

Sasaran : Peningkatan transparansi dan informasi bagi masyarakat terhadap Pengadilan

Agama

Kebijakan : pemanfaatan media elektronik sebagai media informasi

Strategi :

- Transparansi informasi penyelenggaraan penyelesaian perkara;

- Transparansi informasi perkara;

- Transparansi putusan melalui media elektronik (website);

- Layanan pengaduan melalui media elektronik (website);

- Transparansi pengelolaan keuangan perkara dan anggaran DIPA.

Strategi dan kebijakan 8 : Meningkatnya pelayanan meja informasi

Sasaran : Meningkatnya pelayanan meja informasi

Kebijakan : Pembentukan Tim PPID (Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada

Pengadilan Agama Tangerang

Strategi :

- Mengoptimalkan peran tim PPID (Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi);

- Adanya buku register permintaan informasi;

- Menindaklanjuti setiap permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Agama

Tangerang.

Strategi dan kebijakan 9 : Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur

peradilan

Sasaran : Tidak adanya pengaduan oleh masyarakat terhadap kinerja pegawai Pengadilan

Agama Tangerang.

12

Strategi :

- Pembinaan secara berkala;

- Pemberian teguran terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin;

- Pemeriksaan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin berat dan

menindaklanjuti secara hirarkis.

Strategi dan kebijakan 10 : Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan.

Sasaran : Tersedianya sarana dan prasaranan yang memadai dan penggunaan anggaran

secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang tupoksi.

Strategi :

- Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana;

- Perawatan sarana dan prasarana secara rutin;

- Penatausahaan asset secara tertib;

- Membuat rencana umum pengadaan;

- Membuat jadwal pelaksanaan anggaran.

13

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2015-2019 disusun dengan

mengacu dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dalam kurun waktu tahun

2015-2019 dengan memperhitungkan kondisi Pengadilan Agama Tangerang yang terus berubah.

Dokumen Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun program Pengadilan

Agama Tangerang agar lebih terencana dan terpadu. Selanjutnya, setiap tahun usulan program/

kegiatan Pengadilan Agama Tangerang yang telah mengacu pada rencana strategis ini diajukan

sebagai bahan masukan penyusunan RKA-KL Pengadilan Agama Tangerang.

Renstra Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2015-2019 ini telah memuat langkah-

langkah kegiatan yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi di bidang peradilan sesuai dengan

perubahan paradigma peradilan satu atap (one roof system). Penyusunan rencana strategis ini

diharapkan, Pengadilan Agama Tangerang dapat menjalankan tugas dan fungsinya melayani

masyarakat pencari keadilan, dalam hal tuntutan transparansi di era reformasi ini serta

mendukung terwujudnya lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang

bermartabat, berwibawa dan dihormati melalui pengadilan yang modern.

14

MATRIK RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)


TAHUN 2015 – 2019

Tujuan : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara;

2. Meningkatnya percepatan penyelesaian perkara;

3. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;

4. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice);

6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

7. Meningkatnya kualitas pengawasan;

8. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan;


NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA

(TAHUN)

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatnya penyelesaian perkara a. Persentase mediasi yang diselesaikan 1% 2% 3% 4% 5%

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100% 100% 100% 100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan 80% 82% 85% 87% 90%

d. Persentase penurunan tunggakan perkara (tunggakan


100% 100% 100% 100% 100%

e. Persentase perkara yang diselesaikan maksimal 5 70% 75% 80% 95% 97%

15

bulan

2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim Persentase yang mengajukan upaya hukum (banding, 1% 2% 3% 4% 5%



a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding,

kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase berkas yang diregister dan siap


100% 100% 100% 100% 100%

c. Prosentase penyampaian pemberitahuan isi putusan

tepat waktu

85% 87% 88% 90% 97%

d. Prosentase Penyitaan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100%



a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 88% 89% 92% 95% 97%

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan melalui

sidang keliling (sidang diluar Pengadilan)

3% 3% 4% 4% 5%

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang

mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

95% 95% 95% 98% 98%


pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara

yang berkekuatan hukum tetap

1% 1% 1% 1% 1%

6. Meningkatnya kualitas pengawasan a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti.

100% 100% 100% 100% 100%

c. Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas


100% 100% 100% 100% 100%

7. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi a. Persentase tersedianya arsip elektronik 18% 20% 25% 30% 35%

16

peradilan

b. Persentase putusan yang telah dianonimisasi 18% 20% 25% 30% 35%

c. Persentase perkara yang diupload pada direktori

putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung

18% 20% 25% 30% 35%


peradilan

Persentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan

yang memadai secara kuantitas dan kualitas

25 % 25% 50% 75% 100%

9. Meningkatnya penyerapan anggaran a. Persentase realisasi anggaran program dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya


95% 95% 95% 95% 95%

b. Persentase realisasi anggaran program peningkatan


97% 97% 97% 97% 97%

Ketua,


Tangerang, 29 Januari 2016

Sekretaris,

Hadi Sunarso

17



NOMOR : W27-A3/ 619.a /HK.02/I/2016

T E N T A N G







LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016;

a. Bahwa, telah tersusunya review Indicator Kinerja Utama, review Rencana

Strategis 2015 – 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Kinerja

Tahun 2017, untuk itu perlu diterbitkan keputusan ketua tentang penetapan

dokumen dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi,

Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah

Agung;


Agung;



18

M E M U T U S K A N

Menetapkan



STRATEGIS 2015 – 2019, PERJANIAN KINERJA TAHUN 2016 DAN RENCANA









Ketua,


Nip. 19630705 198903 2 004

Tembusan :





19



Nomor : W27-A3/ 29.a /OT.01.1/I/2016

TENTANG


REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA, REVIEW RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019,

PERJANJIAN KINERJA 2016,DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2017






b. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu diterbitkan surat










M E M U T U S K A N







20





Tahun 2016;










Ketua,


Nip. 19630705 198903 2 004

Tembusan:




21


Nomor : W27-A3/ 29.a /OT.01.1/I/2016


TIM PENYUSUN



DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2017


Pembina : Ketu Pengadilan Agama Tangerang





: Mardiati, SH.,MH.



: Hadi Sunarso



Ketua,


Nip. 19630705 198903 2 004

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)pa-tangerangkota.go.id/v3/2.SEKRETARIAT/LAKIP/2016/LKjIP Th.2016.pdf · Pelayanan penyuluhan hukum, ... Pengadilan Agama Tangerang yang

Documents