i KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2107. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Tangerang, sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 Perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih terdapat kekurangan oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa. Amin. Tangerang, 25 Januari 2018 Ketua, Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. NIP. 196307051989032004
35
Embed
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)pa-tangerangkota.go.id/adil/2.SEKRETARIAT/LAKIP/2017/LKJIP2017.pdf · 27 November 2017 Perihal Penyampaian Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya, kami dapat
menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tangerang
Tahun 2107.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sebagai
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Tangerang, sesuai dengan
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal
27 November 2017 Perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian
Kinerja Tahun 2018.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) ini masih terdapat kekurangan oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak
sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan di masa mendatang.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada
kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa. Amin.
Pelayanan yang prima untuk masyarakat pencari keadilan merupakan tujuan utama
dalam penyelenggaraan peradilan khususnya Pengadilan Agama Tangerang. Pelayanan
yang berwujud birokrasi adalah sebuah sistem atau rangkaian aturan yang harus ditempuh
baik oleh masyarakat maupun aparatur pengadilan guna memaksimalkan pencapaian
sasaran kinerja dan memberikan pelayanan publik secara prima. Oleh karena itu, sinergitas
antara keduanya menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pencapaian
sasaran dalam kerangka upaya merealisasikan visi dan misi Pengadilan Agama Tangerang.
Secara umum capaian sasaran Pengadilan Agama Tangerang dalam jangka
menengah seperti yang ditargetkan dalam Rencana Strategis (renstra) 2015-2019,
menunjukkan perkembangan yang baik, sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran
Pengadilan Agama Tangerang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang dihitung
berdasarkan prosentase rata-rata capaian, dari 10 sasaran tersebut masih ada beberapa
sasaran yang capaian sedikit lebih rendah dari target dan beberapa indikator masih
memerlukan komitmen dan perhatian dari aparatur Pengadilan Agama Tangerang.
Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Tangerang berupa “Terwujudnya
Pengadilan Agama Tangerang Yang Terhormat dan Bermartabat” diperlukan koordinasi dan
peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak terutama koordinasi dan kerjasama dengan
Peradilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung R.I. dengan tujuan meningkatkan
pelayanan masyarakat yang PRIMA.
Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2017 telah terealisasi anggaran DIPA
005.01 (Badan Urusan Administrasi MA-RI) sebesar Rp 7.723.926.437,- atau 95.96%
dari pagu sebesar Rp 8.048.999.000,- realisasi anggaran DIPA (Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama MA-RI) 005.04 sebesar Rp 107.085.000,- atau 94,98% dari pagu sebesar
Rp 112.750.000,-.
iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i RINGKASAN EKSEKUTIF ii DAFTAR ISI
iii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................................ 1 B. Tugas dan Fungsi ........................................................................ 1-2 C. Kendala Pelaksanaan Tugas ...................................................... 2 D. Sistematika Penyajian .................................................................
3
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis ....................................................................... 4 1. Visi dan Misi ............................................................................ 4 2. Tujuan dan Sasaran Strategis ................................................ 5 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok .................................... 5-7 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .................................................... 7-8 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi ........................................................ 9 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ...................................................... 10-14 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan .................................................................................. 15 B. Saran ........................................................................................... 15
LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018. 2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tanggal 4 Januari 2017 Nomor
W27-A3/6341/OT.01.1/XII/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 pada Pengadilan Agama Tangerang.
3. Penghargaan yang diterima oleh Pengadilan Agama Tangerang.
2017 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tangerang
dalam melaksanakan seluruh kegiatan baik yang bersifat administratif, keuangan dan
organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan yang
telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.
Mahkamah Agung RI sebagai salah satu lembaga negara sesuai dengan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi
dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan
yang ada yang dipercayakan oleh publik, oleh karena itu Pengadilan Agama Tangerang
membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017.
B. Tugas dan Fungsi
Pengadilan Agama Tangerang merupakan lingkungan peradilan Agama di
bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan
Agama Tangerang sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang merupakan perpanjangan
kekuasaan Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama, dengan wilayah
yurisdiksi Kota Tangerang.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan
dasar Pengadilan Agama Tangerang untuk menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan;
5. Meningkatnya tertib administrasi perkara melalui dukungan teknologi
informasi (SIPP);
6. Meningkatnya transparansi dan keterbukaan informasi bagi masyarakat
terhadap Pengadilan Agama;
7. Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan; 8. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan; 9. Meningkatnya pengelolaan aset dan keuangan.
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Dari program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tangerang Tahun
Anggaran 2017 yang merupakan satu kesatuan dari Tugas dan Fungsi Satuan
Kerja Pengadilan Agama Tangerang yaitu : DIPA 005.01 a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2017
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 71,3%
b. Persentase yang diselesaikan melalui mediasi 2,1%
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
90,6%
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam
100%
2017 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
12
waktu 1 hari sejak putus
3.
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan 100%
c. Persentase perkara permohonan (voluntair)
Identitas Hukum 100%
d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
100%
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 1%
5. Meningkatnya tertib administrasi perkara melalui dukungan teknologi informasi
a. Presentase perkara yang telah diinput pada SIPP
100%
b. Persentase laporan perkara yang dilaporkan secara akurat, lengkap dan tepat waktu
100%
6
Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
7. Meningkatnya pelayanan meja informasi dan pengaduan
a. Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100%
8.
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan
a. Persentase tersedianya arsip perkara elektronik
71,3%
b. Persentase putusan yang telah dianonimisasi te
50,5%
c. Persentase perkara yang diupload pada direktori putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung
50,5%
9.
Peningkatan pengelolaan asset dan keuangan
a. Persentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas
50%
b. Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan
98%
2017 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
13
tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)
c. Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama (DIPA 04)
100%
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Pada akhir tahun 2017, Peradilan Agama Tangerang telah melaksanakan
seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan
yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut : Sasaran 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Tabel 3.2. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
No. Indikator Kinerja Target (%)
Realisasi Capaian
(%)
1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 99,6%
2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 85% 83,5%
3. Persentase penurunan sisa perkara 10% 11,3%
4.
Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : * Banding * Kasasi * PK
100% 99%
5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 75% 78,54%
Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :
1. Penyelesaian sisa perkara tahun 2016 pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 100% dapat diselesaikan, namun realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan pada tahun 2017 hanya 99.5% atau 723 perkara dari 726 perkara sehingga masih tersisa 3 perkara yang belum diselesaikan.
Tingkat capaiannya : 723 726
x 100% = 99,6%
2. Target perkara 2017 yang diselesaikan tepat waktu adalah 85%, capaian perkara yang diselesaikan sebesar 82,7% dari perkara yang diterima tahun berjalan sebanyak 2.995 ditambah sisa tahun lalu sebanyak 726 perkara sehingga perkara yang ada sebanyak 3.721 perkara, sedangkan perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan sebanyak 3.077 perkara. Peningkatan ini karena komitmen tinggi dari Majelis Hakim dan Panitera Pengganti serta didukung oleh teknologi informasi (SIPP).
Tingkat capaiannya : 3.077 3.721
x 100% = 82,7%
2017 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
14
3. Target penurunan sisa perkara tahun 2017 adalah 85%. Penerimaan perkara tahun
2017 berjumlah 2.995 perkara, dari jumlah tersebut, sisa perkara berjumlah 644, sedangkan tahun lalu perkara diterima 2.817 dan sisanya 726. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja penyelesaian perkara Pengadilan Agama Tangerang meningkat, dengan kata lain tercapai sebesar 88,7% melampau target.
Tingkat capaiannya : 726-644 726
x 100% = 11,3%
4. Pengajuan upaya hukum merupakan salah satu indikator kepuasan masyarakat atas putusan (penyelesaian) perkara. Tercatat dari 3.077 perkara yang diputus tahun 2017, hanya 32 perkara yang dimohonkan upaya hukum, sehingga pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 3.045 perkara. Prosentase realisasi akseptabilitas putusan hakim tahun 2017 tercapai sebesar 99%. Hal ini merupakan indikator bahwa peningkatan akseptabilitas putusan hakim tercapai. Pembinaan rutin oleh pimpinan, komitmen para majelis hakim dan panitera pengganti serta dukungan teknologi informasi membuat para hakim lebih profesional dan integritas dalam menyelesaikan perkara sehingga masyarakat pencari keadilan merasa puas dengan putusannya dan tidak mengajukan upaya hukum.
Tingkat capaiannya : 3.045 3.077
x 100% = 99%
5. Indeks Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan Survey Kepuasan Pencari Keadilan yang mengacu pada Peraturan
Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Survey Kepuasan Pencari Keadilan, analisa terhadap hasil pengolahan survei kepuasan masyarakat pada Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2017 maka hasilnya adalah sebagai berikut : 1. Hasil Penyusunan Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Tangerang
Tahun 2017 menunjukkan kategori BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM 3,14 atau konversi IKM 78,54%.
2. Hasil pengolahan kepuasan masyarakat memberikan informasi bahwa unsur-unsur pelayanan tertinggi dari hasil survey adalah : - U5 : Keberadaan Petugas Pelayanan. - U9 : Kesopanan Petugas Pelayanan. - U10 : Keramahan Petugas Pelayanan.
Tabel 3.3. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan
Kinerja Unit Pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Survey Kepuasan Pencari Keadilan.
Penyelesaian perkara secara efektif merupakan fokus utama Pengadilan Agama Tangerang yang selalu mengupayakan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya para pihak yang mengajukan perkara. Sejalan dengan hal itu, perlu pengelolaan yang termenej dan sistematis agar hak-hak para pihak dapat terpenuhi. Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Pengadilan Agama Tangerang dapat terlihat dalam tabel di bawah ini :
1 Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 88% 71,3%
2 Persentase yang diselesaikan melalui mediasi 3% 2,1%
3 Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
80% 90,6%
4 Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus
100% 100%
Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai
berikut :
1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2017 ditargetkan dapat tercapai sebanyak 88%. Berdasarkan data perkara Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2017, dari 3.077 perkara yang diputus tahun 2017, sebanyak 2.046 isi putusan verstek yang disampaikan kepada para pihak, ditolak/N.O. sebanyak 52 perkara, gugur/cabut/ coret 420 perkara, sedangkan para pihak yang hadir saat putusan dibacakan sebanyak 559 perkara. Dari 2.046 isi putusan verstek yang disampaikan kepada para pihak, 1.163 disampaikan tepat waktu sedangkan sisanya 883 tidak tepat waktu. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa Pemberitahuan Isi Putusan (PIP) yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu sebanyak 2.194 dari 3.077 isi putusan dengan prosentase capaian sebanyak 56,8%.
Tingkat capaiannya : 2.194 x 100% = 71,3%
2017 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
16
3.077 2. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi ditargetkan
sebesar 3% untuk tahun 2017. Data pelaksanaan mediasi Pengadilan Agama Tangerang pada tahun 2017 tercatat 427 mediasi dengan hasil 9 mediasi berhasil, sisanya 418 media tidak berhasil sehingga dalam prosentase capaian mediasi yang dapat diselesaikan sebesar 2,1%. Hal ini dikarenakan pihak berperkara yang bersikeras untuk tidak berdamai.
Tingkat capaiannya : 9 427
x 100% = 2,1%
3. Prosentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2017 ditargetkan sebanyak 80%. Realisasi tahun ini seb anyak 90,6%. Data Perkara Pengadilan Agama Tangerang yang mengajukan upaya hukum sebanyak 32 dan berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK) yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sebanyak 29 perkara.
Tingkat capaiannya : 29 32
x 100% = 90,6%
4. Persentase amar putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online/diupload pada situs web dalam waktu 1 hari sejak putus, pada tahun 2017 sebanyak 1 perkara.
Tingkat capaiannya : 1 1
x 100% = 100%
Sasaran 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
Tabel 3.5. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
No. Indikator Kinerja Target Realisasi
1 Persentase prodeo yang diselesaikan 92% 100% 2 Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung
pengadilan 100% 100%
3 Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum 100% 100%
4 Persentase pencari keadilan golongan yang miskin dan terpinggirkan yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
95% 100%
Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai
berikut :
1. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan Pengadilan Agama Tangerang ditargetkan sebanyak 92%. Capaian penyelesaian perkara prodeo dari 25 perkara prodeo dapat diselesaikan sebanyak 25 perkara atau tercapai sebanyak 100%.
Tingkat capaiannya : 25 x 100% = 100%
2017 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
17
25
2. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan melalui sidang keliling (sidang di luar gedung pengadilan) yang dibiayai DIPA pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 3% namun pada tahun 2017 tidak ada anggaran sebab anggaran sidang keliling hanya diperuntukkan untuk pengadilan yang berada di kabupaten yang wilayah yuridiksinya lebih luas hingga ke desa, sedangkan Pengadilan Agama Tangerang berada di Kota Tangerang. Meski demikian, terdapat permintaan dari masyarakat kepada Pengadilan Agama Tangerang untuk mengadakan sidang keliling yang dananya dibiayai swadaya oleh masyarakat sebanyak 14 perkara.
Tingkat capaiannya : 0 N/A
x 100% = 100%
3. Presentase target perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum tahun 2017 N/A atau Not Available.
Tingkat capaiannya : 0 N/A
x 100% = 100%
4. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan
hukum (Posbakum) ditargetkan sebanyak 95% dan dapat direalisasikan sebanyak 100% pada tahun 2017. Sebanyak 2.995 perkara masuk, ada 2.748 orang golongan tertentu yang tidak mampu/marjinal yang mengajukan perkara, dan 2.748 perkara tersebut telah dibantu oleh petugas POSBAKUM.
Tingkat capaiannya : 2.748 2.748
x 100% = 100%
Sasaran 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tabel 3.6. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
No. Indikator Kinerja Target Realisasi
1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
1% 0,16%
Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :
Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (eksekusi) ditargetkan sebanyak 1%. Data Tahun 2017 permohonan eksekusi atas putusan sebanyak 0,16% atau 5 perkara dari 3.045 perkara yang telah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap). Hal ini menunjukan peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang.
Tingkat capaiannya : 5 3.045
x 100% = 0.16%
2017 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
18
Sasaran 5. Meningkatnya tertib administrasi perkara melalui dukungan teknologi informasi (SIPP).
Dukungan teknologi informasi pada masa kini telah mematahkan stigma pengelolaan administrasi yang hanya mempersulit urusan dan biaya administratif yang mahal menjadi mudah dan efisien. Setelah Mahkamah Agung melaunching aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada 2016, Pengadilan Agama Tangerang segera menerapkan sistem tersebut dalam pengelolaan tertib administrasi perkara.
Sistem ini tidak hanya mempermudah administrasi perkara namun juga dapat berfungsi
sebagai sistem untuk mengukur kinerja aparatur Pengadilan Agama Tangerang dalam melaksanakan tupoksinya sebab penginputan data pada SIPP dituntut untuk tepat waktu, benar dan valid. Hasil implementasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.7. Meningkatnya tertib administrasi perkara melalui dukungan teknologi informasi (SIPP).
No. Indikator Kinerja Target Realisasi
1 Presentase perkara yang telah diinput pada SIPP
70% 100%
2 Persentase laporan perkara yang dilaporkan secara akurat, lengkap dan tepat waktu
90% 100%
Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :
1. Persentase perkara yang telah diinput pada SIPP pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 70% dan dapat direalisasikan sebanyak 100%. Perkara diterima tahun 2017 sebanyak 2.995 dan diputus sebanyak 3.077 perkara. Berdasarkan data SIPP Pengadilan Agama Tangerang, perkara yang telah diinput sebanyak 3.077 perkara.
Tingkat capaiannya : 3.077 3.077
x 100% = 100%
2. Persentase laporan perkara bulanan yang dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Banten secara akurat, lengkap dan tepat waktu (dikirim setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya) ditargetkan 90% dan dapat direalisasikan sebanyak 100%.
1 Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 100% 100%
2 Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti 100% 100%
2017 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
19
Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :
1. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti ditargetkan sebanyak 100% dan dapat direlisasikan sebanyak 100%. Selama tahun 2017 pemeriksaan eksternal telah dilakukan sebanyak 2 kali dan semuanya sudah ditindaklanjuti.
Tingkat capaiannya : 2 2
x 100% = 100%
2. Prosentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti ditargetkan sebanyak 100% dan dapat direalisasikan sebanyak 100%. Dalam tahun 2017 hawasbid telah 3 kali melaksanakan pemeriksaan dan semuanya sudah ditindaklanjuti.
Tingkat capaiannya : 3 3
x 100% = 100%
Sasaran 6. Meningkatnya pelayanan meja informasi dan pengaduan. Tabel 3.6. Meningkatnya pelayanan meja informasi dan pengaduan.
NO. Indikator Kinerja Target Realisasi
1 Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti. 100% 100%
2 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100% 100%
Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :
1. Prosentase permohonan yang ditindaklanjuti ditargetkan sebanyak 100% dan dapat direlisasikan sebanyak 100%. Selama tahun 2017 permohonan informasi pada Meja Informasi Pengadilan Agama Tangerang tercatat sebanyak 1.564 permohonan dan dan semuanya sudah ditindaklanjuti.
Tingkat capaiannya : 1.564 1.564
x 100% = 100%
2. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti ditargetkan sebanyak 100% dan dapat direalisasikan sebanyak 100%. Berdasarkan data pada Buku Register Pengaduan, dalam tahun 2017 pengaduan yang masuk sebanyak 1 perkara dan sudah ditindaklanjuti.
Tingkat capaiannya : 1 1
x 100% = 100%
Sasaran 7. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan. Tabel 3.7. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan
No. Indikator Kinerja Target Realisasi
2017 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
20
1 Prosentase tersedianya arsip elektronik 50% 71,3%
2 Prosentase putusan yang telah dianonimisasi 30% 50,5%
3 Prosentase perkara yang diupload pada direktori
putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung
30% 50,5%
Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai
berikut :
1. Prosentase tersedianya arsip elektronik ditargetkan sebanyak 50% dan dapat direalisasikan sebanyak 71,3%. Perkara putus tahun 2017 sebanyak 3.077 perkara sudah masuk arsip elektronik sebesar 2.193 perkara. Target dapat dicapai karena Pengadilan Agama Tangerang telah menunjuk petugas khusus untuk membuat arsip elektronik dan sarana untuk menunjang kepentingan tersebut telah disediakan.
Tingkat capaiannya : 2.193 3.077
x 100% = 71,3%
2. Prosentase putusan yang telah dianonimisasi ditargetkan sebanyak 25% dan dapat direalisasikan sebanyak 50,5%. Perkara putus tahun 2017 sebanyak 3.077 perkara dan telah dianonimasi sebanyak 1.555 perkara.
Tingkat capaiannya : 1.555 3.077
x 100% = 50,5%
3. Prosentase perkara yang diupload pada direktori putusan Kepaniteraan Mahkamah
Agung ditargetkan sebanyak 25% dan dapat direalisasikan sebanyak 50,5%. Perkara putus tahun 2017 sebanyak 3.077 perkara telah diupload ke direktori putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung sebanyak 1.555 perkara.
Persentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas
50% 35,24%.
Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :
Sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas selama kurun waktu 5 tahun direncanakan berjumlah 576 unit (100%). Capaian tersebut akan selesai pada tahun 2019 sesuai Rencana Strategis yang sudah ditetapkan.
2017 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
21
Prosentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas tahun 2017 ditargetkan 50%.
Capaian sarana penunjang tupoksi peradilan tahun 2017 terdiri dari pengadaan tahun 2017 yaitu alat pengolah data dan komunikasi sebanyak 19 unit sedangkan sarana penunjang tupoksi peradilan sampai dengan tahun sebelumnya sebanyak 184 unit, sehingga total capaian menjadi 203 unit atau 35,24%.
Meski angka ini tidak mencapai target (50%) karena jumlah anggaran yang terbatas namun jumlah sarana yang ada sudah meningkat dari capaian tahun lalu pada angka 31,94%. Perhitungan capaian didasarkan pada sarana yang dianggap masih bagus dan berkualitas.
Tingkat capaiannya : (19+184)
576
x 100% = 35,24%
Sasaran 9. Meningkatnya pengelolaan asset dan keuangan. Tabel 3.9.Meningkatnya pengelolaan asset dan keuangan.
No. Indikator Kinerja Target Realisasi
1 Prosentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)
95% 98,11%
2 Prosentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama (DIPA 04)
97% 100%
Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai
berikut :
1. Prosentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01) ditargetkan tercapai 95% dan dapat direalisasikan sebanyak 98%. Total anggaran tahun 2016 sebesar Rp 6.540.126.000,- (enam milyar lima ratus emapt puluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp 6.416.681.648,- (enam milyar empat ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) atau sekitas 98%. Target tercapai karena semua kegiatan dalam DIPA terlaksana semua.
Tingkat capaiannya : 6.416.681.648 6.540.126.000
x 100% = 98,11%
2. Prosentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama
(DIPA 04) ditargetkan tercapai sebesar 100% dan dapat direalisasikan sebesar 95%. Dari total anggaran tahun 2017 sebesar Rp 112.750.000,- (seratus dua belas
2017 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
22
juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp 107.085.000,- (seratus tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah). Target tidak tercapai karena Posbakum yang ditunjuk tidak menyelesaikan kontraknya hingga akhir tahun berjalan disebabkan pengaduan dari masyarakat.
Tingkat capaiannya : 201.958.000 201.958.000
x 100% = 100%
C. Realisasi Anggaran
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,
pengelolaan keuangan Negara harus dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel dan
transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadilan Agama Tangerang pada
Tahun Anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran sebagai berikut :
DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) Rp 8.048.999.000,-
DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) Rp 112.750.000,-
Berikut tabel realiasasi anggaran :
3.11. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
Pengadaan Teknologi Informasi 2.350.000 2.344.100 99,75
Pengadaan Alat Pengolah Data & Komunikasi 55.150.000 55.124.100 99,95
Pengadaan Alat Pengolah Data & Komunikasi Pendukung SIPP 139.500.000 139.040.000 99,67
Pengadaan Daya Listrik 40.000.000 38.933.650 97,33
Pengadaan AC 15.000.000 14.539.000 96,92
2017 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
25
TOTAL 8.038.999.000 7.994.228.431 99,44
2. DIPA 005.04
Realisasi program peningkatan manajemen Peradilan Agama adalah sebesar Rp 107.085.000,- (seratus tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah), dan dapat direalisasikan dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja barang non operasional (5212, untuk perkara prodeo) sebesar Rp 8.086.000,- (delapan juta delapan puluh enam ribu rupiah)
b. Belanja jasa (5221, untuk layanan pos bantuan hukum) sebesar Rp 98.335.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
Tabel 3.15. Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.04 Tahun Anggaran 2017
No Program Pagu Anggaran
Realisasi
Anggaran (%)
Program peningkatan manajemen Peradilan Agama
1 Belanja barang non operasional (untuk perkara prodeo) 8.750.000 8.086.000 92,41
2 Belanja jasa (untuk layanan pos bantuan hukum) 104.000.000 98.335.000 94,55
TOTAL 122.750.000 107.085.000 94,98
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Pengadilan Agama Tangerang telah melaksanakan program kerja secara optimal
dengan anggaran dan sarana yang terbatas.
2. Pengadilan Agama Tangerang telah melaksanakan tugas dan fungsi peradilan
(judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara
dan melaksanakan administrasi keperkaraan yang ditunjang dengan teknologi
informasi, namun ada beberapa target yang belum tercapai.
3. Pengadilan Agama Tangerang telah melaksanakan fungsi pembinaan dan
pengawasan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada
pejabat struktural dan fungsional, para staf serta ditunjuknya hakim pengawas
bidang.
5. Pengadilan Agama Tangerang telah melaksanakan fungsi administrasi, yakni
menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan
2017 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
26
administrasi umum (perencanaan, teknologi informasi, kepegawaian, keuangan,
umum/perlengkapan dan pelaporan) dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
terbatas.
B. Saran 1. Kinerja Pengadilan Agama Tangerang perlu ditingkatkan lagi agar semua target
dalam perjanjian kinerja tercapai.
2. Diperlukan adanya penambahan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas,
khususnya untuk petugas administrasi.
3. Diperlukan diklat atau bimtek baik di bidang yudisial maupun non yudisial untuk
meningkatkan kemampuan SDM dalam meningkatkan kinerja aparatur Pengadilan
Agama Tangerang.
4. Diperlukan anggaran yang memadai khususnya belanja modal pengadaan sarana
dan prasarana penunjang tupoksi.
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. J a b a t a n : Ketua Pengadilan Agama Tangerang
Selanjutnya disebut Pihak Pertama;
Nama : Drs. H. Ahmad, S.H., M.H. J a b a t a n : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Tangerang, 22 Desember 2017 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, Ketua Pengadilan Agama Tangerang, Drs. H. Ahmad, S.H., M.H. NIP. 19511021.197603.1.003 NIP.19630705.198903.2.004
Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA TANGERANG
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Terwujudnya Proses Peradilan
yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
85%
c. Persentase penurunan sisa perkara 99%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
* Banding * Kasasi * PK
99%
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
88%
b. Persentase yang diselesaikan melalui mediasi
3%
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
95%
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus
100%
3.
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
N/A
c. Persentase perkara permohonan (voluntair)
Identitas Hukum
100%
d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
100%
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
1%
5. Meningkatnya tertib administrasi perkara melalui dukungan teknologi informasi
a. Presentase perkara yang telah diinput pada SIPP
100%
b. Persentase laporan perkara yang dilaporkan secara akurat, lengkap dan tepat waktu
100%
6
Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
7. Meningkatnya pelayanan meja informasi dan pengaduan
a. Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100%
8.
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan
a. Persentase tersedianya arsip perkara elektronik
80%
b. Persentase putusan yang telah dianonimisasi te
60%
c. Persentase perkara yang diupload pada direktori putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung
60%
9.
Peningkatan pengelolaan asset dan keuangan
a. Persentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas
75%
b. Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)
98%
c. Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama (DIPA 04)
100%
Kegiatan : Anggaran : 1. Penanganan Perkara Prodeo Rp. 15.750.000,- 2. Penyediaan Pos Bantuan Hukum Rp. 60.000.000,- Tangerang, 22 Desember 2017 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, Ketua Pengadilan Agama Tangerang, Drs. H. Ahmad, S.H., M.H. NIP. 19511021.197603.1.003 NIP.19630705.198903.2.004