LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) DINAS ...disperinaker.klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2020/07/LKjIP... · Bangunan Air/Irigasi - 15 c. Instalasi - 16 d. Jaringan -

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKj IP)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN KLATEN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

KATA PENGANTAR 2

BAB I PENDAHULUAN 3

A. Gambaran Umum Organisasi 3

B. Fungsi Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 6

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perindustrian

Dan Tenaga Kerja 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9

A. Perencanaan Kinerja 9

B. Perjanjian Kinerja 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018 12

A. Capaian Kinerja Organisasi 12

B. Realisasi Anggaran 19

BAB. IV PENUTUP 21

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten merupakan unsur penunjang

Pemerintah Daerah di Bidang Perindustrian, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian berupaya

melaksanakan Tugas dan Kewajiban sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah untuk menyusun

Kebijakan di Bidang Perindustrian, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Untuk

mendukung Visi dan Misi tersebut diperlukan Kinerja Pelayanan yang terdiri dari :

1. Peningkatan Kualitas SDM Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

2. Pelayanan Pelatihan Kerja

3. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

4. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

5. Pelayanan Penempatan Transmigrasi

7. Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Teknologi Perindustrian

8. Pelayanan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Sedangkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terakhir kali dibentuk berdasarkan

Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.

Tugas pokok Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah melaksanakan urusan Pemerintahan

Daerah di Bidang Perindustrian dan Bidang Tenaga Kerja.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perindustrian

dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang

transmigrasi;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dalam melaksankan tugas

pokok dan fungsinya secara terstruktur dapat dilihat dalam Bagan Organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KAB. KLATEN

Sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten sebanyak 34 orang yang dirinci sebagai

berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUG BAGIAN

PERECANAAN

DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG

PERINDUSTRIAN

BIDANG

TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

SEKSI PERENCANAAN DAN PERIZINAN

INDUSTRI

SEKSI PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN

SEKSI HUBUNGAN

INDUSTRIAL DAN

KETENAGAKERJAAN

SEKSI PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA

KERJA

SEKSI TRANSMIGRASI

NO BIDANG

PENDIDIKAN JUMLAH

PEGAWAI SD SLTP SLTA D I D II D III S 1 S 2 S 3

1 Sekretariat 0 0 2 0 0 3 2 3 0 10

2 Bidang Perindustrian 0 1 3 0 0 0 3 2 0 9

3 Bidang Tenaga Kerja 0 0 0 0 0 0 9 2 0 11

Jumlah 0 1 5 0 0 3 14 7 0 30

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

NO PANGKAT GOL JUMLAH

PEGAWAI

1 Juru Muda I/a 0 Orang

2 Juru Muda Tk.I I/b 0 Orang

3 Juru I/c 1 Orang

4 Juru Tk.I I/d 0 Orang

5 Pengatur Muda II/a 0 Orang

6 Pengatur Muda Tk.I II/b 3 Orang

7 Pengatur II/c 2 Orang

8 Pengatur Tk.I II/d 2 Orang

9 Penata Muda III/a 0 Orang

10 Penata Muda Tk.I III/b 2 Orang

11 Penata III/c 4 Orang

12 Penata Tk.I III/d 9 Orang

13 Pembina IV/a 4 Orang

14 Pembina Tk.I IV/b 2 Orang

15 Pembina Utama Muda IV/c 1 Orang

16 Pembina Utama Madya IV/d 0 Orang

17 Pembina Utama IV/e 0 Orang

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

REKAPIITULASI DAFTAR BARANG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KLATEN

No. Gol Kode Nama Bidang Barang

Jumlah Barang

Keadaan Juli 2018

Mutasi/Perubahan selama Bulan Juli S/D September

2018

Jumlah Barang

Keadaan September

2018 Berkurang Bertambah

1 2 3 4 5 7 9 11

1 01 01 TANAH 2 - -

2

2 - -

2

2 02 PERALATAN DAN MESIN 1.136 9 -

1.127

02 a. Alat-alat Besar

-

03 b. Alat-alat Angkutan 25 - -

25

04 c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur -

05 d. Alat-alat Pertanian/Peternakan -

06 e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 1.067 9 -

1.058

07 f. Alat-alat Studio dan Komunikasi 15 - -

15

08 g. Alat-alat Kedokteran

-

09 h. Alat-alat Laboratorium 29 -

29

10 i. Alat-alat Keamanan -

03 GEDUNG DAN BANGUNAN 2 - -

2

11 a. Bangunan dan Gedung 2 - -

2

12 b. Bangunan dan Monumen - -

-

04 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN - - -

-

13 a. Jalan dan Jembatan -

14 b. Bangunan Air/Irigasi -

15 c. Instalasi -

16 d. Jaringan -

05 ASET LAINNYA 50 - -

50

17 a. Buku Perpustakaan 22

22

18 b. Barang bercorak Kesenian/Kebudayaan 28 -

28

19 c. Hewan Ternak dan Tumbuhan -

06 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN -

Jumlah 1.190 9 -

1.181

B. Fungsi Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memiliki tugas yang harus

dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu membantu Bupati

dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan

bidang transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja secara umum menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan bidang perindustrian dan tenaga kerja;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang

transmigrasi;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan

bidang transmigrasi;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Isu Strategis Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah

Isu strategis adalah suatu kondisi yang bersifat penting, mendasar, mendesak,

berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa mendatang, khususnya selama

periode 5 (lima) tahun ke depan. Adapun isu strategis berdasarkan urusan penyelenggaraan

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja

Jika dilihat dari persentase pencari kerja yang ditempatkan mengalami penurunan,

sedangkan jumlah lowongan terdaftar di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten

Klaten yang cukup banyak, maka dari jumlah lowongan tersebut seharusnya persentase

pencari kerja yang ditempatkan bisa meningkat, namun kenyataannya presentase pencari

kerja menurun. Hal ini disebabkan belum sesuainya kesempatan kerja (lowongan

pekerjaan) dengan keinginan pencari kerja (pencari kerja memilih milih jenis pekerjaan).

2. Rendahnya Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja.

Tuntutan pekerja terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja menjadi Isu Strategis

untuk penanganan ketenagakerjaan 5 (lima) tahun ke depan. Tenaga kerja merupakan

pelaksanaan utama sekaligus tujuan pembangunan ketenagakerjaan. Tenaga kerja perlu

diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan sehingga pada

gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas. Selain itu kebijakan perlindungan

tenaga kerja ditujukan untuk menciptakan suasana hubungan industrial yang harmonis

melalui perbaikan penghasilan (pemenuhan Upah yang layak dan berkeadilan diterima

semua pihak) dan sarana hubungan industrial. Kurangnya perlindungan terhadap pekerja

dapat dijelaskan bahwa masih adanya perilaku yang diskriminasi, adanya ketidaksetaraan,

ketidakadilan antara yang diberikan pada tenaga kerja laki-laki dan perempuan, masih

banyak anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

3. Minat masyarakat yang masih kurang dalam mengikuti program transmigrasi.

Masyarakat yang mendaftar menjadi calon transmigrasi semakin berkurang hal ini

disebabkan masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa transmigran

ditempatkan di tengah hutan jauh dari pusat-pusat kota dan pemerintahan. Melihat dan

mendengar informasi melalui media massa baik itu lewat TV, Koran, radio, dan media

sosial lainnya bahwa permasalahan transmigran yang ada di lokasi penemapatan

transmigran masih ada yang belum terselesaiakan.

4. Rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak globalisasi.

ISO dan SNI merupakan salah satu indikator daya saing, karena adanya fasilitasi / bantuan

start up pencairan ISO dan SNI dari pemerintah / Kementrian Perindustrian dan Provinsi.

Standar produk teknologi manufaktur termasuk produk-produk logam, mesin, furniture

dan rekayasa teknololgi yang merupakan bagian daya saing ISO, SNI, Hak paten, Hak

Desain, Hak Merk, SVLK. Realisasinya melebihi target karena standar produk ini sangat

dibutuhkan untuk dokumen pemasaran dan mengikuti proses lelang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

a. VISI dan MISI

Visi merupakan keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang.

Seperti diketahui bersama bahwa visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dirumuskan dalam

RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 adalah: “MEWUJUDKAN

KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”

Upaya pencapaian visi tersebut akan diimplementasikan melalui beberapa misi Bupati dan

Wakil Bupati. Jika dilihat dari tugas pokok dan fungsinya, misi Bupati dan Wakil Bupati yang

sesuai dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang lebih produktif, kreatif,

inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal.

2. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

b. TUJUAN

Untuk mewujudkan dua misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja mempunyai tujuan yang ingin dicapai pembangunan bidang perindustrian dan

tenaga kerja adalah:

1. Meningkatkan nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor ketenagakerjaan.

2. Meningkatkan nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor perindustrian.

3. Meningkatkan program ketransmigrasian.

1. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam memenuhi tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor ketenagakerjaan.

2. Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan.

3. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian.

4. Pengembangan ketransmigrasian.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,

terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah

atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang

tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-

tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome

yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja

setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan

integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan

sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas

perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten

Klaten pada Tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Klaten untuk

mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

yang telah disepakati antara kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan Bupati Klaten

Tahun 2019, secara lengkap tercantum pada Lampiran berikut:

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang

melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Capaian Kinerja untuk 4 (empat) sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, jika membandingkan antara target dan

realisasi kinerja tahun ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2019

Target Realisasi Capaian

%

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor ketenagakerjaan

Rasio penduduk yang bekerja

Persen 1.05 1.00 95.24

Angka partisipasi angkatan kerja

Persen 69.00 81 117.39

2 Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan

Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan

Persen 87.90 71.48 81.32

3 Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Persen 34.98

36.82 105.26

Persentase IKM yang memiliki daya saing

Persen 6.50

7.6 116.92

4 Pengembangan ketransmigrasian

Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi

Persen 41.00

5.2 12.68

Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan realisasi tahun

sebelumnya dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi adalah sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Kondisi

Awal Renstra

Capaian Kinerja Tahun

Sebelumnya (Tahun (n-

1))

Kondisi Tahun 2019 Capaian

s.d Tahun 2019

Target Akhir

Renstra

Capaian s.d Tahun

2019 terhadap

Target Akhir

Renstra (%)

Target Realisasi Capaian

%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) =

(6)/(5)x100% (8) (9)

(10) = (8)/(9)x100%

1 Rasio penduduk yang bekerja

0.97 84.47 1.05 1.00 95.24 1.00 1.08 92.59

2 Angka partisipasi angkatan kerja

67.79 106.64 69.00 81 117.39 81.00 69.00 117.39

3 Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan

86.81 94.28 87.90 71.48 81,32 71.48 88.20 81.04

4 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

27.55 103.1 34.98 36.82 105.26 36.82 35.20 104.60

5 Persentase IKM yang memiliki daya saing

2.5 32.73 6.50 7.6 116.92 7.60 7.50 101.33

6 Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi

-64.62 -197.53 41.00 5.2 12.68 5.20 42.00 12.38

Analisa kurang terpenuhinya capaian kinerja pada indikator Rasio penduduk yang

bekerja ditargetkan 1,05 % terealisasi 1,00% sehingga capaian kinerjanya sebesar 95,24%

dikarenakan lowongan kerja yang ada tidak sesuai dengan keahlian dan ketrampilan pencari

kerja, selian dari itu banyak pekerja yang cenderung memilih-milih pekerjaan. Angka Partisipasi

angkatan kerja ditargetkan 69,00% terealisasi 81 % sehingga capaian kinerjanya sebesar

117,39% dikarenakan didukung dengan diadakannya kegiatan job market fair untuk membantu

para pencaker mendapatkan pekerjaan. Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program

BPJS Ketenagakerjaan ditargetkan 87,90% terealisasi 71,48 % sehingga capaian kinerjanya

sebesar 81.32% dikarenakan kurangnya kesadaran pengusaha dan pekerja dalam memahami

peraturan per-UU Ketenagakerjaan. Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB ditargetkan

34,98% terealisasi 36,82% sehingga capaian kinerjanya sebesar 105,26% dikarenakan semakin

banyak masuknya investasi industri besar ke Kabupaten Klaten dan semakin meningkantnya

kualitas, kuantitas dan efisiensi produksi industri. Persentase IKM yang memiliki daya saing

ditargetkan 6,50% terealisasi 7,6 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 116,92% dikarenakan

fasilitasi anggaran untuk daya saing kecil, biaya mendapatkan ISO, SNI dan SVLK mahal,

belum adanya intensif khusus setelah mempunyai sertifikat daya saing. Persentase besaran

peningkatan minat transmigrasi ditargetkan 41% terealisasi 5,2% sehingga capaian kinerjanya

sebesar 12,68% dikarenakan berkurangnya masyarakat yang mendaftar transmigrasi karena

masyarakat punya anggapan bahwa program transmigrasi sudah tidak ada dan masyarakat

melihat dan mendengar informasi melalui media massa baik itu lewat TV, Koran, radio, dan

media sosial lainnya bahwa permasalahan transmigran yang ada di lokasi penemapatan

transmigran masih ada yang belum terselesaikan.

Penyebab penurunan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang kurang

memenuhi target kinerja secara umum tidak lepas dari beberapa permasalahan-permasalahan.

Berikut beberapa permasalahan serta alternatife solusi yang telah dilakukan Dinas Perindustrian

dan Tenaga Kerja :

Permasalahan Urusan Perindustrian

a. Belum berkembangnya produk unggulan daerah.

b. Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM di Bidang IKM .

c. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan dari

perkembangan usahanya.

d. Belum adanya Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah (RIPIDA)

e. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk.

f. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan para pelaku usaha

lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM.

g. Belum terwujudnya pola kemitraan antara industri besar dengan industri kecil.

Solusi Urusan Perindustrian:

a. Peningkatan mutu dan kualitas produk unggulan daerah.

b. Bimtek dan pelatihan profesionalisme SDM di Bidang IKM dalam bidang industri.

c. Peningkatan daya saing mutu, desain dan kemasan produk IKM dalam menghadapi

dampak globalisasi.

d. Peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan dari

perkembangan usahanya.

e. Memperkuat jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan para pelaku usaha lainnya

dalam rangka peningkatan daya saing IKM.

f. Peningkatan dan pemberdayaan IKM melalui pola klaster.

Permasalahan Urusan Ketenagakerjaan

a. Belum sesuai antara lowongan kerja yang ada dengan keahlian dan kelulusan pencari

kerja yang ada.

b. Pada satu sisi terdapat pertumbuhan angkatan kerja yang masih tinggi, di sisi lain

perluasan konsep kerja yang kurang berakibat masih banyaknya jumlah penganggur

setiap tahun.

c. Produktivitas tenaga kerja masih rendah yang di sebabkan masih rendahnya tingkat

pendidikan dan ketrampilan angkatan kerja/pencari kerja.

d. Info Pasar kerja yang ada belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

e. Masih banyak perusahaan yang belum menerapkan UMK sesuai dengan ketentuan yang

berlaku

f. Kurangnya kesadaran pengusaha dan pekerja dalam memahami peraturan per-UU

Ketenagakerjaan.

g. Perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang belum optimal: Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) masih belum semua dilaksanakan, belum semua pekerja

dimasukkan dalam BPJS Ketenagakerjaan.

h. Bahwa dalam pemanggilan para pihak (pengusaha / pekerja) dalam upaya penyelesaian

industrial / PHK, sering pihak pengusaha selalu mengabaikan surat pemanggilan.

Solusi Urusan Tenaga Kerja:

a. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan program kegiatan pelatihan

baik Institusional maupun Non Institusional dan Lembaga Latihan Kerja Swasta.

b. Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan prioritas kegiatan Peningkatan

Informasi Pasar Kerja melalui Bursa Kerja Online dan Penyaluran serta penempatan

melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN, Padat Karya Produktif, diselenggarakan

pelatihan .

c. Penetapan upah minimum Kabupaten (UMK) dibuat secara tetap, misalnya kenaikan

UMK berdasarkan prosentase tetap.

d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja

serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkurangnya kasus PHI/

PHK.

Permasalahan Urusan Transmigrasi

a. Target alokasi calon Transmigrasi ditentukan oleh Provinsi, antara target Kabupaten dan

Provinsi tidak sama.

b. Calon Transmigrasi mundur pada saat-saat pengerahan.

c. Potensi calon transmigrasi yang akan diberangkatkan tidak sesuai dengan potensi daerah

tujuan transmigrasi.

d. Pembangunan transmigrasi pada era Otonomi Daerah sangat rumit dan memerlukan

biaya tinggi. Target Penempatan ditentukan oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan

kegiatan penempatan harus melalui: Rintisan penjajagan, Perjanjian Kerjasama,

Peninjauan lokasi, Penandatanganan Kerjasama (MoU), Pelaksanaan Pengiriman,

Pelaksanaan Monitoring.

e. Lokasi Transmigrasi kadang belum sesuai dengan isi Kerjasama Antar Daerah (KSAD).

Solusi Urusan Transmigrasi:

a. Penyelenggaraan Program Transmigrasi dengan melakukan fasilitasi dan mediasi ( MOU

) antara daerah asal dengan Provinsi/ Kabupaten daerah penempatan.

b. Penyuluhan dan pembinaan bagi calon Transmigran penduduk rawan bencana dan

kemiskinan sangat diperlukan.

c. Penjajagan dan cek lokasi tempat pengiriman calon Transmigrans sangat diperlukan

untuk melihat lokasi yang sesungguhnya.

d. Permintaan target Transmigran dari Provinsi melalui surat resmi.

e. Pembuatan KSAD dipersiapkan jauh-jauh hari.

f. Kalau ada masalah transmigrasi supaya berpatokan pada KSAD

g. KSAD supaya selesai ditandatangani sebelum pemberangkatan (KSAD diproses sebelum

penempatan)

h. Kenyataan lokasi trans supaya sesuai dengan isi KSAD

i. Lokasi trans supaya disiapkan yang clear and clean

j. Dalam KSAD supaya ada BAB atau pasal yang mengatur sanksi

k. Mengusahakan calon transmigrasi penerima bantuan sosial tidak mundur sehingga

bantuan sosial dicairkan.

Dari beberapa capaian kinerja indikator sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

ada salah satu indikator yang telah efisiensi dalam penggunaan sumber daya, 2 (dua) indikator

tersebut yaitu Angka Partisipasi angkatan kerja dan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB, yang

efisiensinya bisa dilihat dalam tabel berikut:

Sasaran Indikator KInerja

% Capaian Kinerja

(Indikator Kinerja yang

≥ 100%)

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor ketenagakerjaan

Angka Partisipasi angkatan kerja

117.39 80.51 19.49

Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian

Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB

105.26 91.52

8.48


116.92 84.28

15.72

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2019, apabila dibandingkan Tahun 2018

maka terjadi Peningkatan sebesar 2,03 %. Pada Tahun 2019 penyerapan anggaran sebesar

89,00% dan Pada Tahun 2018 penyerapan anggaran sebesar 86,97 %.

Keberhasilan pencapaian sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sesungguhnya

tidak terlepas dari dilaksanakannya program dan kegiatan pendukungnya, antara lain:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

3. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

4. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

6. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

7. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

8. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

9. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

10. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

11. Kegiatan Penyusunan perencanaan dan pelaporan

12. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor

2. Kegiatan Pengadaan mebeleur

3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. KegiatanPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program pengembangan industri kecil dan menengah

1. KegiatanPembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster

industeri

2. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif

3. Kegiatan Pembinaan, pemantauan dan pengawasan usaha industri

4. Kegiatan Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian

5. Kegiatan Penyusunan profil industri kecil menengah/IKM

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

1. Kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi industri

2. Kegiatan Temu Kemitraan Usaha IKM Kab. Klaten

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

2. Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja AKAD

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1. Kegiatan Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

2. Kegiatan Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

3. Kegiatan Penyiapan tenaga kerja siap pakai

4. Kegiatan Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja

5. Kegiatan Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1. Kegiatan Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan

industrial

2. Kegiatan Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja

3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit

4. Kegiatan Operasional Dewan Pengupahan

5. Kegiatan Sosialisasi Upah Minimum

6. Kegiatan Penyelesaian Kasus PHI/PHK

7. Kegiatan Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan

Program pengembangan wilayah transmigrasi

1. Kegiatan Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam

rangka pengembangan kawasan transmigrasi 2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi

3. Kegiatan Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi

perpindahan serta penempatan transmigran

Program Transmigrasi lokal

1. Kegiatan Penyuluhan transmigrasi lokal

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD II sebesar

Rp. 3.141.442.000,-. Sedangkan realisasi anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp.2.795.965.398,-

secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 196.125.224,-

2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 2.369.286.974,-

3. Belanja Modal sebesar Rp. 230.553.200,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran

adalah sebagai berikut :

No. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Pencapaian Kinerja

Program

Anggaran

Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11



Persen 1.05 1.00 95.24 Program Peningkatan Kualitas & Produktivitas TK

355,000,000

318,335,000

89.67


Persen 69.00 81 117.39 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

327,000,000

263,282,920

80.51



Persen 87.90 71,48 81.32 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

197,000,000

178,475,154

90.60



Persen 34.98

36.82 105.26 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

912,000,000

834,655,750

91.52


Persen 6.50

7.6 116.92 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

225,000,000

189,619,500

84.28



Persen 41.00

5.2 12.68 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

218,000,000

177,255,850

81.31

Program Transmigrasi Lokal

32,000,000

26,592,750

83.10

BAB IV

P E N U T U P

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten sebagai OPD teknis yang

mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan

pemerintah di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi untuk memberikan

pelayanan di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja pada masyarakat. Agar pelaksanaan

tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber

dana, sarana dan prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Jika dilihat dengan skala nilai peringkat kinerja Progresif maka hasil dari capaian

sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Nilai Realisasi

Kriteria Penilaian Realisasi

Kode



95,24 Sangat Tinggi Hijau Tua





81.32 Tinggi Hijau Muda








12,68 Sangat Rendah Merah

Secara umum dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, sudah sesuai dengan yang direncanakan,

meskipun juga tidak terlepas dari adanya kendala yang dijumpai, untuk perbaikan

peningkatan angka harapan hidup masyarakat. Adapun alternatif yang telah dilakukan untuk

meningkatan dan pengembangan produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor

ketenagakerjaan dan perindustrian di Kabupaten Klaten adalah melalui:

1. Merencanakan dan menetapkan adanya Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah

(RIPIDA).

2. Melaksanakan Temu Bisnis untuk pola kemitraan antara industri besar dengan industri

kecil.

3. Mendorong masuknya investor industri besar.

4. Peningkatan koordinasi dengan organisasi Perangkat daerah terkait, khususnya dinas

penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) untuk peningkatan investasi

khususnya investasi yang bisa menumbuhkan perekonomian serta penyerapan tenaga

kerja

5. Pemetaan kondisi ketenagakerjaan per wilayan kebijakan daerah sesuai dengan potensi

daerah, untuk merumuskan kebijakan pengentasan pengangguran

6. Diadakan bimtek penyusunan Peraturan Perusahaan (PP) dan Bimtek Struktur Skala

Upah.

7. Meningkatkan frekuensi sosialisasi dan penyuluhan transmigrasi dengan menambaha

jumlah sasaran dan lokasi penyuluhan.

8. Mengadakan kerjasama antar daerah sebelum ada penempatan transmigran.

9. Sebelum mendapat alokasi target diadakan penjajagan terlebih dahulu.

10. Mengadakan pengecekan lokasi transmigrasi sebelum transmigran ditempatkan.

11. Mempriortaskan penempatan transmigran pada lokasi yang tidak bermasalah, atau sudah

clear and clean.

12. Pembinaan kepada calon trans yang sudah masuk dalam Surat Keputusan Bupati

13. Seleksi yang diperketat kepada calon trans yang benar-benar mempunyai motivasi tinggi

untuk mengikuti program transmigrasi .

14. Memasukkan sanksi pada KSAD yang akan disepakati.

Semoga untuk waktu mendatang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten

Klaten dapat semakin maju lagi sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal terutama

dalam membawa masyarakat Klaten kepada keluarga yang berkualitas untuk menuju kepada

masyarakat Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.

ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

NO PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

PROGRAM / KEGIATAN

PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI

ANGGARAN

(Rp)

CAPAIAN

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

KEU

(%)

FISIK

(%)

I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

454,000,000 480,942,000 436,166,799

1

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Jumlah pembayaran jasa

komunikasi dan listrik

9,600,000 9,600,000 8,400,000 87.50 100

2 Penyediaan jasa administrasi keuangan Cakupan tertib administrasi

keuangan yang optimal

5,140,000 5,140,000 5,126,850 99.74 100

3 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK tersedia 20,000,000 20,000,000 19,086,200 95.43 100

4 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah Jenis Cetak dan

Penggandaan

13,600,000 13,600,000 13,537,000 99.54 100

5 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor tersedia

11,900,000 11,900,000 11,700,500 98.32 100

6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

tersedia

4,560,000 4,560,000 4,560,000 100.00 100

7 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman

tersedia

35,000,000 35,000,000 12,245,000 34.99 100

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Jumlah frekwensi perjalanan luar

daerah

183,800,000 195,000,000 194,442,318 99.71 100

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

Jumlah frekwensi perjalanan dalam

daerah

40,000,000 50,000,000 33,853,707 67.71 100

10 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah THL jasa pengamanan

kantor

42,700,000 42,700,000 42,652,704 99.89 100

11 Penyusunan perencanaan dan pelaporan Jumlah dokumen perencanaan dan

pelaporan

10,000,000 10,000,000 7,988,000 79.88 100

12 Penyediaan jasa tenaga

administrasi/teknis perkantoran

Jumlah THL tenaga

administrasi/teknis kantor

77,700,000 83,442,000 82,574,520 98.96 100

II Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

336,000,000 385,500,000 364,707,225 94.61

1 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor

terbeli

151,000,000 151,000,000 144,203,200 95.50 100

2 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur terbeli 47,500,000 97,000,000 86,350,000 89.02 100

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Jumlah gedung kantor terpelihara 31,500,000 31,500,000 30,674,000 97.38 100

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas

/operasional terpelihara

70,000,000 70,000,000 67,697,025 96.71 100

5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Jenis peralatan gedung kantor

terpelihara

36,000,000 36,000,000 35,783,000 99.40 100

III Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

9,000,000 9,000,000 6,874,450 76.38

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah buku penilaian capaian

kinerja

9,000,000 9,000,000 6,874,450 76.38 100

IV Program pengembangan industri

kecil dan menengah

662,000,000 912,000,000 834,655,750 91.52

1 Pembinaan industri kecil dan menengah

dalam memperkuat jaringan klaster

industeri

Jumlah pembinaan IKM Klaster

Industri

100,000,000 200,000,000 194,360,500 97.18 100

2 Pembinaan dan Pelatihan Industri

Kreatif

Jumlah pelaku usaha yang dilatih

dalam Meningkatkan ketrampilan

dan kompetensi industri kreatif

150,000,000 300,000,000 284,691,000 94.90 100

3 Pembinaan, pemantauan dan

pengawasan usaha industri

Jumlah lokasi usaha industri di Kab.

Klaten yang dipantau

112,000,000 112,000,000 91,849,000 82.01 100

4 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan

pengembangan perindustrian

Jumlah IKM yang disosialisasikan

tentang Undang-undang Industri

100,000,000 100,000,000 87,027,500 87.03 100

5 Penyusunan profil industri kecil

menengah/IKM

Jumlah data profil IKM yang

divalidasi dan memiliki daya saing

200,000,000 200,000,000 176,727,750 88.36 100

V Program peningkatan kemampuan

teknologi industri

125,000,000 225,000,000 189,619,500 84.28

1 Pembinaan kemampuan teknologi

industri

Jumlah IKM yang dibina untuk

meningkatkan kualitas produk

125,000,000 125,000,000 96,412,500 77.13 100

2 Temu Kemitraan Usaha IKM Kab.

Klaten

Jumlah IKM yang diundang dalam

temu kemitraan usaha IKM dan

industri besar di Kab. Klaten

0 100,000,000 93,207,000 93.21 100

VI Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

355,000,000 355,000,000 318,335,000 89.67

1 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan

bagi pencari kerja

Jumlah pencari kerja Miskin yang

dilatih otomotif

300,000,000 300,000,000 285,656,000 95.22 100

Jumlah pencari kerja miskin yang

dilatih las

2 Pembinaan Tenaga Kerja AKAD Jumlah Tenaga Kerja AKAD yang

dibina

55,000,000 55,000,000 32,679,000 59.42 80

VII Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

312,000,000 327,000,000 263,282,920 80.51

1 Penyusunan informasi bursa tenaga

kerja

Jumlah kegiatan Informasi Pasar

Kerja (IPK) Online

75,000,000 75,000,000 51,799,420 69.07 100

2 Penyebarluasan informasi bursa tenaga

kerja

Jumlah Pencari kerja yang

disosialisasi

60,000,000 60,000,000 41,329,000 68.88 100

3 Penyiapan tenaga kerja siap pakai Jumlah perusahaan yang dipantau

jenis lowongan kerjanya

25,000,000 25,000,000 13,927,500 55.71 100

4 Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja Jumlah pencari kerja yang ikut Job

Market Fair

125,000,000 140,000,000 136,600,500 97.57 100

5 Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS

dan BKK

Jumlah Pembinaan Lembaga

PPTKIS, LPTKS dan BKK

27,000,000 27,000,000 19,626,500 72.69 100

VIII Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

197,000,000 197,000,000 178,475,154 90.60

1 Fasilitasi penyelesaian prosedur,

penyelesaian perselisihan hubungan

industrial

Jumlah pengusaha dan pekerja yang

ikut sosialisasi prosedur

penyelesaian perselisihan hubungan

industrial

19,000,000 19,000,000 18,497,400 97.35 100

2 Pembentukan dan Pemberdayaan

Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja

Jumlah serikat pekerja yang

disosialisasi agar lebih meningkat

SDM-nya

16,000,000 16,000,000 15,434,900 96.47 100

3 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama

(LKS) Tripartit

Jumlah pemerintah, pekerja dan

pengusaha yang disosialisasi dalam

menciptakan hubungan yang

harmonis

40,000,000 40,000,000 38,125,500 95.31 100

4 Operasional Dewan Pengupahan Jumlah perusahaan yang dipantau

UMK dan struktur skala upah

30,000,000 30,000,000 28,241,799 94.14 100

5 Sosialisasi Upah Minimum Jumlah Pengusaha dan Pekerja yang

disosialisasi Upah Minimum

22,000,000 22,000,000 20,340,305 92.46 100

6 Penyelesaian Kasus PHI/PHK Jumlah kasus PHI/PHK antara

pengusaha dan Pekerja

12,000,000 12,000,000 10,528,000 87.73 100

7 Bimtek Pembuatan Peraturan

Perusahaan

Jumlah pengusaha dan pekeja yang

dilatih cara membuat Peraturan

Perusahaan

Jumlah pengusaha yang dilatih

membuat struktur dan skala upah

58,000,000 58,000,000 47,307,250 81.56 100

IX Program pengembangan wilayah

transmigrasi

218,000,000 218,000,000 177,255,850 81.31

1 Peningkatan kerjasama antar wilayah,

antar pelaku dan antar sektor dalam

rangka pengembangan kawasan

transmigrasi

Jumlah MUO atau kerjasama antara

Kabupaten / Provinsi yang dituju

dengan Kabupaten Klaten

50,000,000 50,000,000 49,215,000.00 98.43 100

2 Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi Jumlah Kab/Prov lokasi

penempatan transmigrans

53,000,000 53,000,000 49,646,250.00 93.67 100

3 Pendaftaran seleksi penampungan

pengawalan pengerahan dan fasilitasi

perpindahan serta penempatan

transmigran

Jumlah transmigran yang

diberangkatkan

115,000,000 115,000,000 78,394,600.00 68.17 70

X Program Transmigrasi lokal 32,000,000 32,000,000 26,592,750 83.10

1 Penyuluhan transmigrasi lokal Jumlah penyuluhan calon

transmigrasi

32,000,000 32,000,000 26,592,750.00 83.10 100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) DINAS ...disperinaker.klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2020/07/LKjIP... · Bangunan Air/Irigasi - 15 c. Instalasi - 16 d. Jaringan -

Documents