1 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT RESOR PAYAKUMBUH LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)POLRES PAYAKUMBUH TA. 2019 BAB – I PENDAHULUAN A Latar Belakang Berdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Polri memiliki tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta melakukan penegakan hukum dengan memperhatikan supremasi hukum dan hak asasi manusia dalam mewujudkan postur Polri yang profesional, bermoral, dan modern serta transparan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Pedoman organisasi dalam melaksanakan tupoksi telah diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 dan Peraturan Kapolri nomor 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010, dengan susunan organisasi tersebut Polri dipercaya untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sampai dengan komunitas terkecil di masyarakat.Untuk mewujudkan institusi Polri yang profesional, bermoral, dan modern tersebut diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal baik internal maupun eksternal agar pelaksanaan tupoksi berjalan efektif dan efisien serta akuntabel. Kepolisian Resor Payakumbuh merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang keberadaannnya sebagaimana dituangkan dalam pasal 30 ayat 4 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dalam melaksanakan apa yang tertuang dalam pasal 30 ayat 4 Undang Undang Dasar
84
Embed
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP ......BAB – I PENDAHULUAN A Latar Belakang Berdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR PAYAKUMBUH
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)POLRES PAYAKUMBUH TA. 2019
BAB – I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang
Berdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, bahwa Polri memiliki tugas pokok sebagai pemelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta
melakukan penegakan hukum dengan memperhatikan supremasi hukum dan hak asasi
manusia dalam mewujudkan postur Polri yang profesional, bermoral, dan modern serta
transparan dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
Pedoman organisasi dalam melaksanakan tupoksi telah diatur dalam Peraturan
Kapolri nomor 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 dan Peraturan Kapolri nomor
23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010, dengan susunan organisasi tersebut Polri
dipercaya untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat sampai dengan komunitas terkecil di masyarakat.Untuk mewujudkan
institusi Polri yang profesional, bermoral, dan modern tersebut diperlukan keterpaduan
langkah dan koordinasi yang optimal baik internal maupun eksternal agar pelaksanaan
tupoksi berjalan efektif dan efisien serta akuntabel.
Kepolisian Resor Payakumbuh merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang keberadaannnya sebagaimana dituangkan dalam pasal 30 ayat 4
Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
Dalam melaksanakan apa yang tertuang dalam pasal 30 ayat 4 Undang Undang Dasar
2 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
Republik Indonesia Tahun 1945, Kepolisian Resor Payakumbuh terus berupaya
melakukan sinergi dengan segenap komponen masyarakat untuk menciptakan kondisi
wilayah hukum Polres Payakumbuh yang aman dan kondusif, sehingga masyarakat
dapat melakukan aktivitas tanpa ada diikuti rasa takut dan khawatir yang timbul dari
situasi dan kondisi yang tidak aman.
Dengan era reformasi yang sedang bergulir sampai dengan saat ini, Kepolisian
Resor Payakumbuhsenantiasa terus berupaya mendukung dan mengawasi agar
reformasi dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk mewujudkan
harapan tersebut Polda Sumatera Barat yang juga bagian dari instansi kepemerintahan
telah melaksanakan reformasi di dalam pengelolaan organisasi baik dari aspek
akuntabilitas kinerja serta aspek akuntabilitas penggunaan keuangan Negara, dimana
ketentuan tersebut seperti yang telah tertuang dalam Tap MPR RI No.XI/MPR/1998 dan
Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang peyelenggaraan Negara yang bersih, bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dibutuhkan suatu bentuk pertanggung jawaban
terkait pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas dan nyata secara
periodik. Pemerintah melalui Intruksi Presiden No 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut TAP MPR RI dan Undang
Undang tersebut, mewajibkan tiap Pimpinan Departemen/lembaga Pemerintah Non
Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau unit kerja di dalamnya untuk
membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) secara berjenjang serta berkala
untuk disampaikan kepada atasannya,serta sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015, tanggal 24 Juni 2015 tentang
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Polda Sumbar memperhatikan permasalahan
yang bersifat global baik yang menyangkut permasalahan yang terjadi yang
cakupannya internasional, nasional dan lebih khusus lag yang bersifat regional,
sehingga pelaksanaan tugas harus disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi.
Adapun kondisi yang sedang berkembang di wilayah hukum Polda Sumatera Barat
antara lain :
3 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
1. Ideologi
a. berkembangnya berbagai aliran kepercayaan di beberapa wilayah
Indonesia termasuk aliran radikal yang baru-baru ini muncul yaitu ISIS
(Islamic state of Irak and Syria) yang menginginkan perubahan ideologi
Pancasila menjadi syariah yang berkedok Islam, hal tersebut sangat
bertentangan dengan Pancasila sebagai azas negara di Indonesia,
kelompok Islam radikal ini akan terus berupaya menyebarkan
pengaruhnya dan tidak tertutup kemungkinan penyebaran ini akan
meluas di seluruh wilayah Indonesia termasuk Payakumbuh;
b. pengaruh situasi global dari negara barat saat ini, dimana masyarakat
merasa mendapat suatu kebebasan dalam berdemokrasi khususnya dalam
membentuk suatu organisasi termasuk organisasi yang akan
menghidupkan kembali paham idiologi komunis.
2. Politik
a. kondisi politik secara nasional masih dihadapkan pada upaya untuk
melanjutkan reformasi disegenap aspek kehidupan nasional dengan
bertumpu pada prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila yang telah
ditetapkan sebagai dasar negara. Hasil pembangunan politik dirasakan
masih kurang antara lain tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga
politik semakin merosot karena makin banyak elite politik yang terjerat
kasus korupsi dan tidak ada keteladanan dari para pemimpin serta eforia
yang kebablasan yang mengakibatkan norma-norma hukum dan
kepatutan yang berlaku di masyarakat;
1) munculnya kelompok-kelompok baru yang tidak puas dengan sistem
politik dan kehidupan partai politik sekarang, mereka berobsesi
menciptakan sistem politik baru dengan menolak format politik yang
berlaku sekarang, kelompok ini biasanya berada di level akar
rumput mengangkat kepentingan rakyat yang paling riil yang
mudah diartikulasikan menjadi issu politik dengan arah gerakannya
adalah sebagai berikut :
4 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
a) mendelegitimasi partai dan sistem politik sekarang melalui
issu korupsi;
b) memobilisasi massa dan melakukan tekanan ekstra
parlementer;
c) memasuki gelanggang politik dengan mengkampanyekan
calon independen.
2) sistem politik dalam negeri menganut sistem demokrasi sesuai nilai-
nilai Pancasila yang mengedepankan azas musyawarah untuk
mufakat namun realitanya demokrasi liberal lebih menonjol dalam
sistem proses pengambilan keputusan yakni melalui mekanisme
voting;
3) struktur politik saat ini masih menghadapi berbagai tuntutan
masyarakat antara lain :
a) masih banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat
negara maupun pejabat tingkat daerah sehingga terkesan
bahwa para pejabat belum bisa dijadikan panutan/contoh
teladan bagi masyarakat luas;
b) pelayanan publik yang dianggap masyarakat belum baik
sebagai akibat sikap mental yang masih berorientasi kepada
kepentingan pribadi dan kelompok, tanggung jawab pekerjaan
pada instansi/lembaga masih tumpang tindih serta birokrat
belum mendapat imbalan penghasilan yang memadai sesuai
yang diharapkan sehingga masing-masing individu dan
kelompok saling melemparkan tanggung jawab bila terjadi
permasalahan dilapangan;
c) perkembangan netralitas birokrasi masih semu sebagai akibat
adanya aturan bahwa partai politik berhak menetapkan calon
pimpinan pemerintah pusat maupun pimpinan daerah;
d) sistem multi partai belum sepenuhnya mampu menghasilkan
pemerintah yang kuat karena di negara Indonesia tidak
menganut sistem oposisi yang dapat mengontrol dan
mengkritisi kebijaksanaan pemerintah;
5 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
e) proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan
nasional masih didominasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
parpol melalui wakil rakyat dan elite politik yang berada di
kursi pemerintah. Musyawarah untuk mufakat yang
merupakan amanat pembukaan UUD 1945 tidak
terimplementasi secara konsisten, indikatornya dapat terlihat
dari dominasi peran fraksi dari pada peran wakil rakyat,
pengambilan keputusan lebih cenderung menggunakan model
Voting.
4) budaya politik dalam berdemokrasi kondisinya belum menunjukkan
iklim dan budaya politik yang benar, budaya politik masih bersifat
parokial, primordial, oportunis, nepotis feodal dan anarkis,
indikatornya antara lain masih adanya pengerahan kekuatan massa
politik sebagai kelompok penekan yang bernuansa kekerasan dan
destruktif;
5) budaya paternalistik masih kuat pengaruhnya pada kontek pemilihan
kepemimpinan, etika poliitik belum sepenuhnya mempedomani
prinsip-prinsip demokrasi, hal ini terlihat banyaknya pemaksaan
kehendak dan adanya kelompok yang tidak siap kalah dalam
pertarungan politik. Figur kharismatik masih menjadi faktor yang
sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan partai;
6) kebebasan pers sangat dinamis dan belum diimbangi oleh tanggung
jawab sesuai etika jurnalistik sehingga mengarah kepada kebebasan
tanpa batas dan tidak tanggung jawab serta cenderung
mengabaikan etika terhadap berbagai pemberitaan, media massa
masih mengutamakan kepentingan keuntungan bisnis dibandingkan
dengan resiko sosial politik;
7) sistem hukum nasional belum berjalan maksimal yang meliputi
substansi hukum, kelembagaan, sarana dan prasarana dan budaya
hukum sebagai akibat dari pembangunan hukum yang belum selesai
secara tuntas;
6 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
8) perumusan perundang-undangan belum sepenuhnya berorientasi
kepada kepentingan masyarakat umum disebabkan sebagian
penyusun undang-undang lebih mengedepankan kepentingan politik
sesaat dari pada kepentingan nasional;
9) penegakan hukum masih dihadapkan belum optimalnya kinerja
aparatur penegak hukum, selain itu masih terjadi mafia peradilan
dan diskriminasi dalam penerapan hukum, faktor lain yang dapat
menghambat penegakan hukum disebabkan integritas, moralitas dan
prafesionalisme penegak hukum hingga saat ini masih belum
sepenuhnya mendukung pelayanan kepada masarakat pencari
keadilan;
3 Sosial Ekonomi
a. krisis multi dimensional, strategi pembangunan nasional khususnya
dibidang perekonomian menggunakan strategi stabilitas ekonomi makro
sebagai persyaratan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,
mengingat masih tingginya resiko ketidakpastian perekonomian dunia
dan munculnya hambatan-hambatan terhadap ketersediaan pembiayaan
sehingga strategi tersebut sebagai perwujudan clean goverment dan
good governance belum sepenuhnya berhasil, sebagai Indikator stabilitas
ekonomi makro antara lain:
1) pertumbuhan ekonomi domistik Tahun 2018 diperkirakan hanya
akan tumbuh sekitar 4,8 – 5,8 %, seiring dengan perkembangan
kondisi ekonomi global, yang diperkirakan stagnan karena
adanya beberapa konflik dibeberapa negara tertentu yang
berimbas terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia;
2) dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro dan momentum
pertumbuhan ekonomi nasional ditengah perlambatan ekonomi
dunia, kebijaksanaan moneter dititik beratkan pada kestabilan
tingkat suku bunga dan pengendalian inflasi, namun disatu sisi
kebijaksanaan penerbitan suku bunga obligasi, Suku Bunga
7 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
Nasional (SBN) dari ORI yang tidak disertai pengawasan yang
baik, sehingga menguras devisa negara untuk membayar bunga;
3) penetapan ratio pajak terhadap PDB (Produk Domistic Bruto) yang
relatif rendah dibandingkan negara lain dibawah 125 (negara lain
minmal 20 %) berpengaruh terhadap kemampuan negara dalam
memenuhi APBN, disisi lain membuka peluang terjadinya
penyimpangan terkait penerimaan pajak oleh aparatur negara,
penggunaan pita cukai memiliki kelemahan dalam pengawasan
sehingga mudah ditiru atau dipalsukan;
b. potensi sumber daya energi dan mineral pada Tahun 2019 diperkirakan
akan semakin berkurang disebabkan karena ketersediaan sumber daya
energi dan mineral yang semakin berkurang dan tingginya permintaan
pasar internasional disamping lokasi sumber energi dimaksud sebagian
besar berada dalam kawasan hutan lindung yang harus tetap dilestarikan
untuk mencegah kerusakan lingkungan;
c. isu pertambangan mengalami stagnan dengan tidak adanya investasi
baru, karena hambatan-hambatan seperti isu tumpang tindih lahan
tambang dan hutan, lingkungan, otonomi daerah, fiskal, peraturan
perundang-undangan yang kurang kondusif, jaminan kepastian hukum
dan keamanan serta gangguan kegiatan pertambangan liar;
d. kebijaksanaan industri otomotif kurang memberikan peluang tumbuhnya
industri otomotif nasional, sehingga peningkatan kendaraan bermotor di
Indonesia dipenuhi oleh merek asing, dan munculnya mobil murah
dipasaran Indonesia sehingga penerimaan devisa negara berkurang untuk
membayar royalti atas lisensi, sebagian besar industri bermasalah dengan
pencemaran lingkungan, penegakan hukum masih lemah, sehingga
dikhawatirkan kondisi ini akan terus berkelanjutan dan diperkirakan akan
berdampak sosial yang luas;
e. kebijakan Liberalisme perdagangan menimbulkan beberapa kendala
antara lain meningkatnya tenaga kerja asing di sektor formal dan bidang
jasa sehingga mempersempit peluang kerja bagi masyarakat pribumi itu
sendiri karena kalah kompetensi/ keahlian;
8 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
f. perdagangan bebas ASEAN dan CHINA/Asean-China Free Trade
Agreement (AC-FTA) mempengaruhi produk dalam negeri, dimana
banyaknya produk dari China masuk ke Indonesia bersaing dengan
produk dalam negeri khususnya produk jenis mainan anak-anak,
elektronik, tekstil dan produk lainnya, dimana produk China harganya
lebih terjangkau dengan kualitas baik, sehingga para konsumen
cenderung lebih memilih produk asal China sehingga berdampak pada
menurunnya omset pedagang khususnya industri kecil/lokal;
g. bencana alam, Sumbar merupakan zona kritis rentan terjadinya gempa
baik tektonik maupun volkanik karena Sumbar terletak diatas lempeng
Indo australia dan eurosia yang pergerakannya sangat aktif, terdapatnya
beberaapa gunung yang aktif (Gunung Merapi dan Gunung Talang) yang
sewaktu-waktu bisa saja meletus atau terjadi gempa Bumi/tsunami, hal
tersebut merupakan ancaman bagi masyarakat sumbar yang bertempat
tinggal di kawasan rawan gempa/tsunami;
4 Sosial Budaya
a. pembangunan kehidupan umat beragama di Payakumbuh telah mampu
mempermudah, memperluas dan mengembangkan masyarakat untuk
melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-
masing, namun masih bersifat formalistik dan belum mampu
meningkatkan keimanan dan spritualitas dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, pemahaman dan implementasi ajaran agama
belum berkembang secara baik, bahkan pada sisi tertentu mengalami
penurunan, sehingga muncul gejala fanatisme sempit sehingga cenderung
menggunakan agama untuk kepentingan tertentu (politisasi agama untuk
kepentingan partai politik) atau munculnya aliran/kepercayaan baru yang
dinilai sesat dan menyesatkan;
b. kemajemukan adat dan budaya daerah serta keindahan alam merupakan
potensi nasional yang mempunyai daya tarik terhadap wisatawan asing di
9 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
Payakumbuh, namun apabila hal tersebut tidak dikelola dengan baik
merupakan potensi konflik ditengah-tengah masyarakat. Masyarakat
Sumatera Barat/ Minangkabau yang hidup dilingkungan adat dan budaya
yang khas memiliki falsafah hidup adat yang berdasarkan “Adat Basandi
sara’ dan sara’ basandi Kitabullah” yang artinya adat ditopang oleh Sara’
(Agama) dan Agama ditopang oleh Kitabullah (Al-quran). Makna yang
terkandung di dalamnya adalah bahwa setiap pola sikap dan pola tindak
masyarakat akan selalu diukur dengan kepatutan menurut adat dan
agama Islam. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa arus globalisasi juga
telah ikut menerpa masyarakat Sumatera Barat yang berakibat terjadinya
perubahan-perubahan sosial atau terjadi pergeseran status sosial di
masyarakat sumbar, hal ini disebabkan karena membaurnya masyarakat
pendatang dengan penduduk asli suku Minangkabau yang dapat
berpotensi timbulnya konflik horizontal maupun vertikal;
c. transformasi budaya dalam proses modernisasi tidak dapat dihindarkan
dan cenderung semakin berpengaruh luas pada sistem nilai, norma dan
tatalaku masyarakat yang dapat menimbulkan gejala krisis identitas,
penamaan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang bersumber dari
kebhinekaan masyarakat telah dilakukan secara berkelanjutan, namun
belum mampu menjadi andalan untuk menangkal dan menyaring
pengaruh budaya asing;
d. perkembangan masyarakat yang mengarah kepada sikap dan perilaku
yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa antara lain:
kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan bangsa, gaya hidup bebas
serta menurunnya kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat;
e. organisasi masyarakat/LSM, RUU Ormas sebagai salah satu landasan hak-
hak setiap warga negara untuk berkumpul dan berserikat, apabila
pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai dengan kaedah hukum dapat
10 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
menimbulkan berbagai permasalahan antara lain: persaingan antar ormas
yang dapat berujung pada bentrokan fisik antar kelompok/antar
organisasi;
f. pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM) khususnya yang berkaitan dengan
perlindungan kaum perempuan dan anak didominasi oleh tindakan
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebabkan belum terealisasinya
penerapan Konvensi Hak Anak (KHA) dan undang-undang perlindungan
anak-anak dengan baik, akibatnya kasus kekerasan yang terjadi pada
anak seperti eksploitasi anak untuk bekerja sebagai pengemis, pekerja
seks komersial, pelaku kriminalitas jalanan yg dilakukan anak-anak serta
kekerasan berupa seksual, phisik dan phisikis yang dilakukan oleh orang
tua kandung/tiri, teman, tetangga, guru dan keluarga lainnya cenderung
mengalami peningkatan setiap tahunnya;
g. lingkungan hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam strategis yang ada di
daerah serta pemanfaatannya cenderung mementingkan perekonomian
daerah pada jangka pendek serta masih terjadinya pengelolaan sumber
daya alam secara illegal (penambangan liar dan kegiatan pertambangan
yang tidak ramah lingkungan) yang dapat mengorbankan kepentingan
jangka panjang dengan terjadinya kerusakan lingkungan hidup
(pencemaran air, penurunan kondisi hutan, kerusakan DAS, kerusakan
habitat ekosistem pesisir laut, ancaman terhadap keanekaragaman hayati
dan terjadinya pemanasan global);
h. pertanahan, pada awalnya kasus pertanahan di sumbar hanyalah
merupakan persoalan hukum sederhana yang dapat diselesaikan dengan
menggunakan hukum adat setempat, namun dalam perkembangannya
permasalahan pertanahan menjadi berkaitan dengan ekonomi, sosial,
politik dan budaya yang dapat berdampak luas mengganggu stabilitas
nasional, yang penanganannya harus diselesaikan secara komprehensif;
11 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
i. permasalahan konflik sosial yang didominasi masalah persengketaan
tanah/agraria di Sumbar sangat komplek dan rumit penyelesaian, baik
masalah sengketa antara perusahaan dengan masyarakat, antara nagari
dengan nagari, antar batas nagari/kecamatan dan batas antar provinsi
dengan provinsi lainnya, hal ini bila kedepan tidak ada upaya hukum atau
terobosan lain untuk menyelesaian permasalahan secara komprehensif
kasus pertanahan di Sumbar diperkirakan investor asing tidak mau
menanamkan modalnya ke Sumbar karena takut akan keamanannya;
j. bencana alam, Sumatera Barat merupakan zona kritis terjadinya gempa
bumi baik tektonik maupun volkanik karena Sumbar terletak diatas
lempeng Indo australia dan eurosia yang pergerakannya sangat aktif,
terdapatnya beberapa gunung yang aktif (Gunung merapi dan Gunung
Talang) yang sewaktu-waktu bisa saja meletus atau terjadi gempa
bumi/tsunami, hal tersebut merupakan ancaman bagi masyarakat Sumbar
yang khususnya yang bertempat tinggal di kawasan rawan
gempa/tsunami;
5. Keamanan
a. konflik Horizoltal dan Vertikal
Konflik horizoltal dan vertikal dengan latar belakang berbagai
permasalahan (idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya) bila tidak
ditangani secara tepat dapat menimbulkan gangguan kamtibmas,
berbagai penyebab terjadinya gangguan kamtibmas di Wilkum
Payakumbuh di Tahun 2018/2019 dilatar belakangi beberapa
permasalahan diantaranya adalah:
1) kondisi masyarakat di Wilkum Payakumbuh yang majemuk terdiri
dari berbagai macam suku, agama dan budaya serta adat istiadat
yang cenderung dimunculkan sikap primodialisme/kedaerahan
merasa lebih dari yang lain sehingga berpotensi menimbulkan
konflik sosial;
12 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
2) pemanfaatan lahan untuk perkebunan, pertambangan dan
pertanian oleh masyarakat maupun perusahaan menimbulkan
konflik kepemilikan, karena adanya tumpang tindih perizinan yang
diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang;
3) perbedaan pemahaman dan pelaksanaan ibadah antar dan intra
penganut agama serta pendirian tempat ibadah dapat menimbulkan
konflik atau protes oleh kelompok agama mayoritas yang dapat
berakhir dengan tindakan anarkis.
b. terorisme
1) kegiatan teroris di Indonesia sampai Tahun 2020 mendatang
diperkirakan masih tetap eksis walaupun sedikit menurun dengan
tertangkap dan matinya beberapa aktor utama pelaku terorisme di
Indonesia akibat operasi yang dilakukan oleh Densus 88 anti teror,
namun jaringan terorisme di Indonesia diperkirakan tidak akan
habis dalam waktu beberapa tahun kedepan;
2) munculnya kelompok garis keras lainnya seperti Islamic State of
Irak and Syria (ISIS) diberbagai negara dunia termasuk Indonesia
yang saat ini telah menunjukan eksistensinya dengan cara
melakukan peperangan secara terbuka di Irak dan Suriah serta
melakukan propaganda di seluruh dunia melalui media sosial
sehingga mampu mempegaruhi masyarakat yang minim akan
pengetahuan agam sehingga banyak masyarakat yang ikut
bergabung ke ISIS dengan alasan untuk meningkatkan ekonomi
keluarga sekaligus berjihat kejalan Allah untuk memerangi kafir
sehingga bila meninggal akan masuk surga;
3) doktrinasi yang dilakukan oleh kelompok terorisme dengan cara
penanaman faham-faham radikalisme, anti terhadap pemerintah
dan sistem demokratisasi yang dilaksanakan secara langsung
13 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
ataupun memanfaatkan sarana media massa terutama Internet,
melakukan rekrutmen terhadap masyarakat yang mudah untuk
dipengaruhi terutama masyarakat kalangan ekonomi lemah,
masyarakat yang sedang menjalani hukuman dilembaga
pemasyarakatan, kalangan masyarakat yang menjadi korban terkait
dengan kebijaksanaan pemerintah, masyarakat eks narapidana
bahkan sampai dengan kalangan masyarakat terpelajar, sehingga
aksi-aksi terorisme kedepan akan tetap eksis di Indonesia;
4) perkembangan terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok
terorime saat ini terkait dengan metode dan strategi yang
digunakan dapat dikatakan telah mengalami pergeseran terutama
apabila dilihat dari obyek yang dijadikan sasaran yang semula
adalah yang terkait dengan kepentingan asing terutama
kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya, untuk saat ini obyek
yang dijadikan sasaran adalah aset kepentingan nasional termasuk
aparat penegak hukum dalam hal ini TNI, Polri, PNS yang selama
ini dianggap sebagai thogut penghambat utama perjuangan
kelompok terorisme;
5) kelompok teroris dalam melakukan kegiatan memerlukan sarana
dan prasarana transportasi, komunikasi, sarana perekrutan sampai
dengan sarana operasional lainnya seperti dukungan senjata
terutama senjata api, bahan peledak yang dapat dirakit menjadi
bom serta sarana kebutuhan akomodasi lainnya yang semuanya itu
dibutuhkan dukungan pendanaan, sehingga kelompok terorisme
akan melakukan kegiatan-kegiatan fa’i dengan cara melakukan
kegiatan aksi-aksi kriminal seperti pencurian, perampokan dengan
bersenjata;
6) kegiatan terorisme di Sumbar secara umum relatif aman, namun
embrio pelaku terorisme telah ditemukan di Sumbar namun adanya
pembakaran Mako Polres Dharmasraya mengindikan bahwa wilayah
14 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
hukum Polda Sumbar rawan terhadap kegiatan terorisme
khususnya yang menjadilan Polri sebagai sasarannya.
Di wilayah hukum Polres Payakumbuh terdapat beberapa aspek sasaran strategis
serta indikator diantaranya:
1. Terdukungnya pelaksanaan Tupoksi Polres dengan terpenuhinya sarana
prasarana meliputi pengembangan fasilitas, peralatan Kepolisian dan teknologi
informasi Kepolisian modern dengan indikator Persentase pemeliharaan Almatsus
dari berbagai jenis pembiayaan.
2. Terbangunnya Postur Polri Polres Payakumbuh yang efektif, profesional, bermoral,
modern dan terpercaya pada aspek sistem dan metode, sumberdaya manusia,
anggaran dan sarana prasarana dengan indikator:
a) Jumlah personel Polres Payakumbuh yang telah mengikuti assesment center;
b) Persentase terpenuhinya kebutuhan jumlah Pegawai Negeri Polri;
c) Persentase kesesuaian penugasan personel dengan pendidikan
pengembangan;
d) Persentase penyampaian informasi dalam rangka Rekrutmen Polri;
e) Persentase terlaksananya penyuluhan hukum dan HTCK Polres Payakumbuh.
3. Tergelarnya kekuatan Polri Polres Payakumbuh secara proporsional di jajaran
Polres Payakumbuh, dengan indikator:
a) Persentase personel di masing- masing Polsek;
b) Persentase jumlah Polsek di Kecamatan;
c) Persentase jumlah Bhabinkamtibmas di Polsek- Polsek;
d) Persentase tergelarnya kekuatan personel Polres Payakumbuh dalam rangka
Pilpres 2019 (Operasi Mantab Brata).
4. Meningkatnya pelayanan publik, dengan indikator:
a) Persentase kepuasan masyarakat dengan pelayanan Polri;
b) Persentase penyelesaian komplain masyarakat terhadap pelayanan Polri;
c) Persentase penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan di tingkat Polres
dan Polsek.
15 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
5. Terkelolanya Situasi Kamtibmas melalui peningkatan peran Intelijen, dengan
indikator:
a) Persentase informasi Intelijen yang didistribusikan ke lintas sektoral;
b) Persentase informasi Intelijen yang didistribusikan ke fungsi lain.
6. Terbangunnya kerjasama dengan Instansi terkait dan stake holder lainnya dalam
rangka sinergi polisional, dengan indikator Jumlah kerjasama dengan Pemda dan
stake holder lainnya.
7. Tergelarnya Bhabinkamtibmas di setiap desa/kelurahan dalam rangka
implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan
keamanan dan gejala sosial masyarakat, dengan indikator:
a) Persentase Bhabinkamtibmas yang tergelar di kelurahan/ desa;
b) Persentase penyelesaian permasalahan yang dilakukan Bhabinkamtibmas/
petugas Polmas;
c) Jumlah komunitas masyarakat yang membantu tugas-tugas Kepolisian dalam
menciptakan Kamtibmas.
8. Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas,
dengan indikator:
a) Persentase penurunan trend jumlah laka lantas;
b) Persentase penurunan korban meninggal dunia pada laka lantas;
c) Persentase penyelesaian kasus laka lantas.
9. Meningkatnya penyelesaian tindak pidana, dengan indikator Persentase
penyelesaian tindak pidana.
B Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Perkap Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja pada tingkat Polres, maka tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Polres Payakumbuh adalah sebagai berikut:
1. Tugas Pokok Polres Payakumbuh.
Dalam melaksanakan tugas pokok Polres Payakumbuh bertugas selalu melakukan
kegiatan berupa:
16 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat
Payakumbuh;
b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,
dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan;
d. turut serta dalam pembinaan hukum di wilayah Payakumbuh;
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa di wilayah hukum Polres Payakumbuh;
g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian yang berhubungan dengan TPTKP
untuk kepentingan tugas kepolisian;
i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani
oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya
dalam lingkup tugas kepolisian.
17 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
2. Fungsi Polres Payakumbuh.
Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan secara umum berfungsi:
a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum;
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif
kepolisian;
f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian
dalam rangka pencegahan;
g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. mencari keterangan dan barang bukti;
j. menyelenggarakan pusat informasi kriminal di Polres Payakumbuh;
k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam
rangka pelayanan masyarakat;
l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; menerima dan
menyimpan barang
3. Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan secara umum berfungsi:
a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum;
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif
kepolisian;
f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian
dalam rangka pencegahan;
18 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. mencari keterangan dan barang bukti;
j. menyelenggarakan pusat informasi kriminal di Polres Payakumbuh;
k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam
rangka pelayanan masyarakat;
l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
4. Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan secara umum berfungsi: a. Menerima laporan dan/ atau pengaduan; b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum; c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa; e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif
kepolisian; f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian
dalam rangka pencegahan; g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian; h. Mengambil sidik jari dan identitas lainya serta memotret seseorang; i. Mencari keterangan dan barang bukti; j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal di Polres Payakumbuh; k. Mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang diperlukan dalam
rangka pelayanan masyarakat; l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
5. Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan secara umum berfungsi:
19 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum;
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif
kepolisian;
f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian
dalam rangka pencegahan;
g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. mencari keterangan dan barang bukti;
j. menyelenggarakan pusat informasi kriminal di Polres Payakumbuh;
k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam
rangka pelayanan masyarakat;
l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
6. Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan secara umum berfungsi:
a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum;
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif
kepolisian;
f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian
dalam rangka pencegahan;
g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
20 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. mencari keterangan dan barang bukti;
j. menyelenggarakan pusat informasi kriminal di Polres Payakumbuh;
k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam
rangka pelayanan masyarakat;
l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
j. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
7. Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan secara umum berfungsi:
a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum;
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif
kepolisian;
f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian
dalam rangka pencegahan;
g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. mencari keterangan dan barang bukti;
j. menyelenggarakan pusat informasi kriminal di Polres Payakumbuh;
k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam
rangka pelayanan masyarakat;
l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
8. Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan secara umum berfungsi:
a. menerima laporan dan/atau pengaduan.
21 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum.
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa.
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif
kepolisian.
f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian
dalam rangka pencegahan.
g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
i. mencari keterangan dan barang bukti.
j. menyelenggarakan pusat informasi kriminal di Polres Payakumbuh.
k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam
rangka pelayanan masyarakat.
l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
9. Polres Payakumbuh sesuai peraturan perundang-undangan lainnya berfungsi:
a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan
masyarakat lainnya;
b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak,
dan senjata tajam.
f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan
usaha di bidang jasa pengamanan.
g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan
petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
22 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
h. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang
berada di wilayah Kota Payakumbuh dengan koordinasi instansi terkait.
i. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas
kepolisian.
10. Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polres
Payakumbuh berfungsi untuk:
a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara
untuk kepentingan penyidikan.
c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka
penyidikan.
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa
tanda pengenal diri.
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara.
h. mengadakan penghentian penyidikan.
i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang
berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau
mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan
tindak pidana.
k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri
sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk
diserahkan kepada penuntut umum.
l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
11. Tugas dan fungsi dari tindakan lain adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan
yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
23 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut
dilakukan.
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
e. menghormati hak asasi manusia.
12. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polres Payakumbuh
senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma
agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung
C Struktur Organisasi .
1. Susunan organisasi Polres terdiri dari:
a. unsur pimpinan.
b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan.
c. unsur pelaksana tugas pokok.
d. unsur pendukung.
e. unsur pelaksana tugas kewilayahan.
2. Unsur pimpinan terdiri dari:
a. Kapolres;
b. Wakil Kapolres (Wakapolres).
3. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan terdiri dari:
a. Bag Ops.
b. Bag Ren.
c. Bagsumda.
d. Siwas.
e. Sipropam.
f. Sikeu.
g. Sium.
4. Unsur pelaksana tugas pokok terdiri dari:
a. SPKT.
b. Satintelkam.
c. Satreskrim.
24 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
d. Satresnarkoba.
e. Satbinmas.
f. Satsabhara.
g. Satlantas.
h. Sattahti.
5. Adapun tugas dan wewenang dalam struktur organisasi sebagai berikut :
a. Kapolres Payakumbuh
1) Kapolres Payakumbuhadalah pimpinan Polres Payakumbuhyang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kapolda Sumbar.
2) Kapolres Payakumbuhbertugas memimpin, membina, mengawasi dan
mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres
Payakumbuhdan berfungsi unsur pelaksana kewilayahan dalam
jajarannya serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan
tugas lain sesuai perintah Kapolres Payakumbuh.
b. Wakapolres Payakumbuh
1) Wakapolres Payakumbuhadalah pembantu utama Kapolres yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kapolres Payakumbuh
2) Wakapolres Payakumbuhbertugas membantu Kapolres
Payakumbuhdalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi,
mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas- tugas seluruh satuan
organisasi Polres Payakumbuhdan berfungsi dalam batas
kewenangannya memimpin Polres Payakumbuhdalam hal Kapolres
Payakumbuhberhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah
Kapolres Payakumbuh
c. Bagian Operasional Polres Payakumbuh
1) Bagops Polres Payakumbuhadalah unsur pembantu pimpinan Polres
Payakumbuhyang berada dibawah Kapolres Payakumbuh
2) Bagops Polres Payakumbuhbertugas merencanakan, mengendalikan dan
menyelenggarakan administrasi operasi kepolisian, termasuk latihan pra
25 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
operasi, melaksanakan koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi
maupun dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan
pengamanan kegiatan masyarakat serta melaksanakan fungsi hubungan
masyarakat termasuk pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID).
3) Bagops Polres Payakumbuh dipimpin oleh Kabagops, yang
bertanggungjawab kepada Kapolres Payakumbuh dan dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres
Payakumbuh.
4) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres/Wakapolres
Payakumbuhmengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas
Bagops Polres Payakumbuh.
5) Kabagops Polres Payakumbuh dalam melaksanakan tugas
kewajibannya dibantu oleh 3 Kasubbag dijabat oleh perwira, 1 Paurmin
dijabat seorang Bintara, 1 Paur Humas, , 1 Paur Bin Ops, 1 Paur Dal
Ops, 5 Brig Bag Ops.
d. Bagian Perencanaan Polres Payakumbuh
1) Bagren Polres Payakumbuh adalah unsur pembantu pimpinan Polres
Payakumbuh yang berada dibawah Kapolres Payakumbuh.
2) Bagren Polres Payakumbuh bertugas menyusun rencana kerja dan
anggaran, pengendalian program dan anggaran serta analisa dan
evaluasi atas pelaksanaannya, termasuk program pengembangan
satuan kewilayahan.
3) Bagren Polres Payakumbuh dipimpin oleh Kabagren, yang
bertanggungjawab kepada Kapolres Payakumbuh dan dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres
Payakumbuh.
4) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres / Wakapolres
Payakumbuh mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang
tugas Bagren Polres Payakumbuh
5) Kabagren Polres Payakumbuh dalam melaksanakan tugas kewajibannya
dibantu oleh 1 Paurmin dijabat seorang Brigadir, 2 Kasubbag dijabat
26 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
oleh Perwira, 1 Paur Progar dijabat seorang Perwira, 1 Paur Dalgar
dijabat seorang Brigadir dan 6 Bamin.
e. Bagian Sumber Daya Polres Payakumbuh
1) Bagsumda Polres Payakumbuh adalah unsur pembantu pimpinan Polres
Payakumbuh yang berada dibawah Kapolres Payakumbuh.
2) Bagsumda Polres Payakumbuh bertugas menyelenggarakan pembinaan
dan administrasi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan,
pembinaan dan administrasi logistik serta pelayanan bantuan dan
penerapan hukum.
3) Bagsumda Polres Payakumbuh dipimpin oleh Kabagsumda, yang
bertanggungjawab kepada Kapolres Payakumbuh dan dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres
Payakumbuh.
4) Kabagsumda Polres Payakumbuh dalam melaksanakan tugas
kewajibannya dibantu oleh 1 Kasubbag dijabat oleh Perwira, 8 Paur, 15
Bamin dan 2 Banum.
f. Seksi Pengawasan Polres Payakumbuh
1) Siwas Polres Payakumbuh adalah unsur pengawas dan pembantu
pimpinan Polres Payakumbuh yang berada dibawah Kapolres
Payakumbuh.
2) Siwas Polres Payakumbuh bertugas menyelenggarakan monitoring dan
pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap
pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya
dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja,
termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran
tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.
3) Siwas Polres Payakumbuh dipimpin oleh Kasiwas, yang
bertanggungjawab kepada Kapolres Payakumbuh dan dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres
Payakumbuh.
27 LKIP POLRES PAYAKUMBUH T.A. 2019
4) Menyiapkan perumusan kebijakan umum Kapolres Payakumbuh di
bidang penyelenggaraan pengawasan fungsional di lingkungan Polres
Payakumbuh.
5) Menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum dan pemeriksaan
bersifat supervisi baik terprogram (rutin) maupun tak terprogram
(Supervisi khusus dan verifikasi) terhadap aspek manajerial di
lingkungan Polres Payakumbuh dan satuan-satuan kewilayahan Polsek
yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian
program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan
perbendaharaan yang meliputi :
a) Bidang operasional, termasuk pembinaan kesiapsiagaan, sistem
dan metode serta dukungan operasional.
b) Bidang pembinaan, termasuk pembinaan personel baik personel
Polri maupun PNS Polres Payakumbuh.
c) Bidang sarana prasarana, termasuk pembinaan materiil, fasilitas
dan jasa serta perbendaharaan.
d) Bidang anggaran dan keuangan, termasuk pembinaan anggaran
serta pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan
serta pertanggungjawaban keuangan.
e) Menyusun laporan hasil pengawasan umum dan supervisi,
termasuk saran tindak terhadap penyimpangan atas pelaksanaan
tugas yang dilakukan personel Polri dan PNS Polres Payakumbuh.
f) Penganalisaan dan evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan umum
dan superivisi serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (LKIP) di jajaran Polres Payakumbuh.
g) Kasiwas Polres Payakumbuh dalam melaksanakan tugas
kewajibannya dibantu oleh , 3 Bamin dan 1 Banum.
g. Seksi profesi dan pengamanan Polres Payakumbuh
1) Sipropam Polres Payakumbuh adalah unsur pengawas dan pembantu
pimpinan Polres Payakumbuh yang berada dibawah Kapolres