LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)disbun.jabarprov.go.id/cassets/libs/uploads/dokumen/LAKIP/LAKIP 2014.pdf · Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun bahan-bahan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP)

TAHUN 2014

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PERKEBUNAN Jalan Surapati No. 67 (022) 2506156 - 2504422

Fax.(022) – 2509066 Website : www.disbun.jabarprov.go.id e-mail [email protected] Bandung – 40133

http://www.disbun.jabarprov.go.id/

mailto:[email protected]

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2013-2018, yaitu “Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua”, maka Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Visi yang dituangkan dalam Renstra Tahun 2013-2018 yaitu “Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing”.

Dalam rangka pencapaian Visi Dinas Perkebunan tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga)

Misi dengan 3 (tiga) tujuan, 7 (tujuh) Sasaran Strategis dan 9 (sembilan) indikator Sasaran, sebagai berikut: Misi I: Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan, dengan tujuan: 1. Meningkatnya Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan berkualitas,

dengan sasaran strategis: a. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan; dengan indikator

sasaran: 1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan; 2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis

perkebunan; b. Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat, dengan indikator sasaran:

3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis;

4) Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi; Misi II: Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan Secara Berkelanjutan, dengan tujuan: 2. Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan, dengan sasaran

strategis: c. Terjaganya Proporsi Luas minimum eksisting Lahan perkebunan, dengan indikator

sasaran: 5) Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa

Barat d. Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan, dengan indikator sasaran:

6) Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) e. Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan, dengan indikator sasaran:

7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan Misi III: Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan, dengan tujuan: 3. Meningkatnya Daya Saing Produk Usaha Perkebunan, dengan sasaran strategis:

f. Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI; 8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI

g. Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan. 9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan

Perwujudan indikator sasaran kinerja tersebut dalam pelaksanaannya difasilitasi

melalui 2 (dua) sumber anggaran, yaitu dari dana APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 15.971.344.078,- yang dijabarkan kedalam 4 (empat) Program dengan 10 (sepuluh) kegiatan, serta dari dana APBN sebesar Rp. 59.292.541.000,- yang dijabarkan kedalam 3

(tiga) Program dan 9 (sembilan) kegiatan, sehingga total anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp 75.263.885.078,-. Adapun realisasi anggaran tersebut untuk dana APBD adalah sebesar Rp 14.750.099.307,- atau sekitar 92,35% dan fisiknya sekitar 93,90%, sedangkan realisasi dana APBN adalah sebesar Rp 57.214.694.114,- atau sekitar 96,50% dan fisiknya sekitar 98,67%.

Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Stratejik, diperoleh gambaran

sebagai berikut: 1. Hasil pengukuran perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja 2014 yang

diperjanjikan, diperoleh nilai rata-rata sebesar 105,61%. 2. Hasil pengukuran perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2014 dengan tahun

2013 dan tahun sebelumnya, diperoleh nilai rata-rata sebesar 111,40%.

3. Hasil pengukuran pencapaian target indikator kinerja Renstra berdasarkan hasil capaian sampai dengan tahun 2014 atau tahun pertama Renstra, diperoleh nilai rata-rata sebesar 65,50%, artinya bahwa target akhir Renstra pada tahun 2018 cukup optimis untuk tercapai secara optimal (>100%).

4. Hasil pengukuran perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dengan capaian Nasional, diperoleh gambaran bahwa beberapa capaian indikator provinsi memiliki kesetaraan nilai yang wajar terhadap Nasional, terutama pada peningkatan produksi dan produktivitas, serta NTP-R.

Kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan sub sektor

perkebunan selama tahun 2014 umumnya bersifat teknis dan non teknis, antara lain berupa: - Masih belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan paket teknologi budidaya

komoditas perkebunan; - Masih terbatasnya kebun sumber benih bina dan nonbina untuk pengembangan

produksi benih berkualitas yang dibutuhkan para pelaku usaha perkebunan di Jawa Barat.

- Masih tingginya alih fungsi lahan dan alih komoditas serta Gangguan Usaha Perkebunan

- Masih belum optimalnya capaian kinerja SDM dan Kelembagaan pelaku usaha perkebunan;

- Masih luasnya wilayah yang terindikasi serangan Organisme Pengganggu Tanaman; - Masih belum optimalnya penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai

SNI; - Masih rendahnya volume ekspor produk perkebunan Jawa Barat.

Berbagai kendala/permasalahan tersebut solusinya terus diupayakan melalui

peningkatan koordinasi dan konsultasi antar unit kerja terkait, serta peningkatan kualitas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan ketersediaan dan sumber daya yang dimiliki.

Bandung, Januari 2015

KEPALA DINAS PERKEBUNAN

PROVINSI JAWA BARAT,

H. ARIEF SANTOSA, SE., M.Sc.

Pembina Utama Muda NIP. 19580516 198603 1 003

i

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2014 ini disusun berdasarkan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53

tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah

berasal dari Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran

(PPS) dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018.

LKIP ini pada hakekatnya merupakan dokumen pertanggungjawaban kepala OPD

kepada Gubernur Jawa Barat terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan,

berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah disepakati bersama dalam dokumen Perjanjian Kinerja

(PK) Tahun 2014. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan

sub sektor perkebunan Jawa Barat selama tahun 2014 dapat dilihat dari hasil pengukuran

kinerja dalam LKIP ini.

Pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Jawa Barat pada tahun 2014

diselenggarakan melalui 4 program pokok dengan 10 kegiatan yang difasilitasi dana APBD,

serta 3 program dengan 9 kegiatan yang difasilitasi dana APBN. Adapun dalam pelaksanaannya

seluruh Program/Kegiatan tersebut masih terdapat beberapa kendala yang menghambat

pencapaian indikator kinerja secara optimal, namun demikian upaya perbaikan kinerja terus

dilakukan melalui berbagai pendekatan koordinasi dan konsultasi.

Semoga dokumen ini menjadi acuan perbaikan dalam upaya pencapaian target

indikator kinerja secara optimal pada tahun mendatang.

Bandung, Januari 2015,

KEPALA DINAS PERKEBUNAN

PROVINSI JAWA BARAT,

H. ARIEF SANTOSA, SE., M.Sc. Pembina Utama Muda

NIP. 19580516 198603 1 003

ii

DAFTAR ISI

Hal IKHTISAR EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR ....................................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................................ iv

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ............................................................................. 1

1.2. Dasar Hukum ................................................................................ 2

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi .............................................................. 5

1.4. Permasalahan Aktual Tahun 2014 ............................................... 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................................... 8

2.1. Perencanaan ................................................................................ 8

2.1.1. Rencana Stratejik Tahun 2013-2018 .............................. 8

1. Visi, Misi dan Tujuan ............................................... 8

2. Sasaran dan Indikator Sasaran .............................. 9

3. Strategi dan Kebijakan ........................................... 12

4. Program dan Kegiatan ........................................... 13

2.1.2. Rencana Kinerja Tahun 2014 ......................................... 19

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 ..................................................... 27

2.3 Program/Kegiatan dan Anggaran ................................................. 31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................... 37

3.1. Capaian Kinerja Organisasi .......................................................... 37

3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tahun 2014 .....................................................................

38

3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2014

dengan Tahun 2013 ........................................................

42

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dari Tahun Awal

Renstra (2013) Sampai dengan Tahun 2014 terhadap

Target Total Renstra OPD 2013-2018 ...........................

45

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan

Capaian Nasional ...........................................................

48

3.1.5. Analisis Kendala Pencapaian Kinerja dan Alternative

Solusinya .......................................................................

51

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .......... 52

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

pernyataan kinerja ..........................................................

54

iii

3.2. Realisasi Anggaran ...................................................................... 57

3.2.1 Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD ………….. 58

3.2.2 Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBN ………….. 62

BAB IV PENUTUP ................................................................................................ 66

4.1. Kesimpulan Umum ....................................................................... 66

LAMPIRAN: Lampiran 1 : Formulir Rencana Stratejik

Lampiran 2 : Formulir Rencana Kinerja Tahunan

Lampiran 3 : Perjanjian Kinerja

Lampiran 4 : Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2014

Lampiran 5 : Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2013-2018

Lampiran 6 : Data-Data Pendukung

iv

DAFTAR TABEL

Hal Tabel 2.1 : Skema Indikator Kinerja Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2013-2018 .........................................................................

17

Tabel 2.2 : Rencana Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun

2014 .......................................................................................................

21

Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2014 Dinas Perkebunan Provinsi

Jawa Barat …………………………………………………………………..

28

Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Kegiatan Tahun 2014 Dinas Perkebunan Provinsi

Jawa Barat …………………………………………………………………..

29

Tabel 2.5a : Pagu Program/Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat TA. 2014 .............. 31

Tabel 2.5b : Pagu Program/Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat TA. 2014 Yang

Terkait Langsung Upaya Pencapaian Target Kinerja ……………………

33

Tabel 2.6a : Pagu Program/Kegiatan APBN Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat

TA. 2014 .................................................................................................

34

Tabel 2.6b : Pagu Program/Kegiatan APBN Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat

TA. 2014 Yang Terkait Langsung Upaya Pencapaian Target Kinerja …

35

Tabel 3.1 : Pengukuran Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2014 .. 39

Tabel 3.2 : Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2014 terhadap Tahun 2013 ......... 42

Tabel 3.3 : Pengukuran Pencapaian Kinerja Renstra dari Tahun Awal s.d Tahun

2014 terhadap Target Renstra 2013-2018 .............................................

45

Tabel 3.4 : Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2014 terhadap Capaian

Nasional .................................................................................................

48

Tabel 3.5a : SILPA Total APBD dan APBN Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Tahun Anggaran 2014 ............................................................................

53

Tabel 3.5b

: SILPA APBD dan APBN Yang Terkait Langsung pada Pencapaian

Sasaran Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat ......................

54

Tabel 3.6a

: Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat TA.

2014 .......................................................................................................

58

Tabel 3.6b : Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat TA.

2014 Yang Terkait Langsung Terhadap Capaian Kinerja ......................

61

Tabel 3.7a : Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBN Sub Sektor Perkebunan

Jawa Barat TA. 2014...............................................................................

62

Tabel 3.7b

: Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBN Sub Sektor Perkebunan

Jawa Barat TA. 2014 Yang Terkait Langsung Terhadap Pencapaian

Kinerja ....................................................................................................

64

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat 2014

LKIP Dinas Perkebunan Jawa Barat Tahun 2014 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya good governance (kepemerintahan yang baik) merupakan

prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai

tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Adapun prinsip-prinsip kepemerintahan yang

baik sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 adalah:

profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas,

supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Salah satu upaya konkrit

untuk mewujudkan transparansi dan Akuntabilitas untuk menuju “good governance” adalah

menjalankan pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien

terhadap pelaksanaan kebijakan program yang telah ditetapkan, serta menyampaikan

laporan tepat waktu dan akurat yang disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku,

sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik

Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut setiap instansi pemerintah sebagai

unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk memberikan Laporan Kinerja

sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan

pengelolaan sumberdaya.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.Hal

terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan

evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban

instansi pemerintah tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan

yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi

organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui

perjanjian kinerja yang disusun secara periodik. Adapun tujuan pelaporan Kinerja adalah: (1)

Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah

dan seharusnya dicapai; (2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 ini merupakan salah satu dari

wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta

kewenangannya.



Agar suatu laporan pertanggungjawaban tersebut dapat diukur kinerjanya

(performance-nya) secara lebih objektif baik dari aspek keluaran, hasil, manfaat maupun

dampaknya, maka sejak awal pelaksanaan program/kegiatan tersebut perlu ditetapkan suatu

instrumen tolok ukurnya, yakni dengan diterbitkannya dokumen Rencana Stratejik (Renstra),

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK), yang didalamnya terdapat

rincian indikator kinerja untuk diwujudkan selama tahun anggaran berjalan.

Terkait dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2014 ini, maka

instrumen dokumen yang digunakan adalah: Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Renstra Dinas Perkebunan Tahun

2013-2018, Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014, RKT Tahun 2014 serta Perjanjian Kinerja Tahun

2014.

Pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Jawa Barat pada tahun 2014

diselenggarakan melalui 4 (empat) program pokok dan 7 (tujuh) program penunjang, dengan

10 (sepuluh) kegiatan pokok dan 19 (sembilan belas) kegiatan penunjang yang difasilitasi

dana APBD; serta 3 (tiga) program dengan 9 (sembilan) kegiatan yang difasilitasi dana

APBN. Dalam kaitannya dengan analisis pengukuran kinerja ini, maka yang dijadikan dasar

pengukuran adalah terhadap program dan kegiatan pokok APBD maupun APBN saja.

Sedangkan capaian indikator program dan kegiatan penunjang dijadikan sebagai penjelasan

tambahan terhadap capaian indikator kinerja secara umum.

LKIP ini pada hakekatnya merupakan dokumen pertanggungjawaban kepala OPD

kepada Gubernur Jawa Barat dalam hal pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan.

Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sub sektor

perkebunan Jawa Barat selama tahun 2014 dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dalam

LKIP ini.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan LKIP ini didasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih

dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75,

Tambahan Lembaran Negara No 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang telah diperbaharui

dengan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

7. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnforrnasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4689);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025;

15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

16. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

Per/O9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dl

Lingkungan Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

20. Peraturan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (lembaran Daerah Tahun 2008

Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah (Sisrenbangda) Provinsi Jawa Barat;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-

2018;

24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi,

Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (Berita

Daerah Tahun 2009 Nomor 111 Seri D);

25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi,

Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat;

26. Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2014

27. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 45 tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan

Rincian Tugas Unit Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;

28. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 900/Kep.13-Keu/2014, Tanggal 3 Januari 2014

tentang Penunjukkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Perkebunan Provinsi

Jawa Barat Tahun Anggaran 2014.

29. Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tahun Anggaran 2014 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Nomor : 2.01.02.

Tanggal, 13 Januari 2014.

30. Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Nomor

: 2.01.02. Tanggal 3 April 2014.

31. Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Nomor

: 2.01.02. Tanggal 3 November 2014.

32. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat (05) Ditjen Bun Tahun Anggaran 2014, Dana

Dekonsentrasi No. DIPA-018.05.3.029101/2014 tanggal 5 Desember 2013.




Perkebunan Provinsi Jawa Barat (05) Ditjen Bun Tahun Anggaran 2014, Dana Tugas

Pembantuan No. DIPA-018.05.4.029161/2014, tanggal 5 Desember 2013.


Perkebunan Provinsi Jawa Barat (07) Ditjen PPHP Tahun Anggaran 2014, Dana

Dekonsentrasi No. DIPA-018.07.3.029025/2014 Tanggal 5 Desember 2014.


Perkebunan Provinsi Jawa Barat (07) Ditjen PPHP Tahun Anggaran 2014, Dana Tugas

Pembantuan No. DIPA-018.07.4.029164/2014 Tanggal 5 Desember 2013.


Perkebunan Provinsi Jawa Barat (08) Ditjen PSP Tahun Anggaran 2014 Dana

Dekonsentrasi No. DIPA-018.08.3.029026/2014 tanggal 5 Desember 2013.


Perkebunan Provinsi Jawa Barat (07) Ditjen PSP Tahun Anggaran 2014, Dana Tugas

Pembantuan No. DIPA-018.08.4.029167/2014 tanggal 5 Desember 2013.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008, tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi

Jawa Barat mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional dibidang

perkebunan yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi Provinsi, serta

kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan tugas

pembantuan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun

2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan

Provinsi Jawa Barat, Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan

Daerah bidang perkebunan, berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas

pembantuan.

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat,

bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan tugas pokoknya

mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan operasional di bidang perkebunan;

2. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang perkebunan;

3. Fasilitasi di bidang perkebunan;

4. Penyelenggaraan ketatausahaan.

Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Perkebunan

mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan perkebunan

meliputi produksi perkebunan, pengembangan SDM kelembagaan dan permodalan,



pengembangan dan pengendalian perkebunan serta pengolahan pemasaran dan usaha

perkebunan.

2. Penyelenggaraan urusan perkebunan meliputi produksi perkebunan, pengembangan

SDM, kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan pengendalian perkebunan

serta pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas perkebunan meliputi produksi perkebunan,

pengembangan SDM, kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan pengendalian

perkebunan serta pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan.

1.4. Permasalahan Aktual Tahun 2014

Pelaksanaan pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat selama tahun 2014

dihadapkan kepada beberapa pemasalahan aktual yang bersifat isu strategis sebagai

berikut:

1 Masih rendahnya tingkat produksi dan produktivitas sebagian besar komoditas

perkebunan, yang diperkirakan sebagai akibat dari belum optimalnya pengembangan

dan pemanfaatan paket teknologi budidaya komoditas perkebunan oleh para pelaku

usaha perkebunan, terutama oleh para pelaku usaha perkebunan rakyat yang

mendominasi lebih dari 50% usaha perkebunan secara keseluruhan.

2 Masih rendahnya pemanfaatan benih unggul tanaman perkebunan bersertifikat, yang

diperkirakan sebagai akibat dari terbatasnya kebun sumber benih bina dan nonbina

untuk pengembangan benih berkualitas yang dibutuhkan pelaku usaha perkebunan di

Jawa Barat.

3 Masih tingginya penyusutan lahan perkebunan (-0,416% per-tahun) sebagai akibat dari

tingginya alih fungsi lahan dan alih komoditas serta adanya Gangguan Usaha

Perkebunan terutama okupasi lahan perkebunan oleh pihak-pihak tertentu;

4 Menurunnya indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) yang diperkirakan

oleh belum optimalnya pengembangan management usaha tani sebagai akibat dari

belum maksimalnya pembinaan kompetensi SDM dan kemantapan kelembagaan pelaku

usaha perkebunan;

5 Masih luasnya wilayah yang terindikasi serangan Organisme Pengganggu Tanaman;

6 Masih belum optimalnya penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai

SNI;

7 Masih rendahnya volume ekspor produk perkebunan Jawa Barat.

Permasalahan aktual tersebut selama kurun waktu tahun 2014 telah diupayakan

untuk diatasi melalui berbagai langkah pelaksanaan Program/Kegiatan dari sumber anggaran

APBD dan APBN, yang substansinya merupakan penjabaran dari arah kebijakan

pembangunan sub sektor perkebunan Jawa Barat, sebagaimana telah dikemas di dalam

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018, dengan Visi “Akselerator Terwujudnya

Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju Sejahtera dan Berdaya Saing”, serta

dengan 3 (tiga) Misinya yaitu: (1) Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Usaha



Perkebunan, (2) Meningkatkan Pemberdayaan Sumberdaya Perkebunan secara

Berkelanjutan, dan (3) Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha

Perkebunan; yang dijabarkan kedalam 7 (tujuh) sasaran strategis sebagai berikut:

1) Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan;

2) Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat;

3) Terjaganya Proporsi Luas Minimum Eksisting Lahan Perkebunan;

4) Meningkatnya Kinerja Usaha Tani Perkebunan;

5) Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan;

6) Meningkatnya Penerapkan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI; serta

7) Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan selama kurun waktu Tahun 2014 tersebut

secara kualitatif telah mampu mendekati penyelesaian persoalan yang dihadapi, meskipun

secara kuantitatif belum semuanya melampaui target indikator kinerja yang disepakati.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan

kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.

Dalam mekanisme kepemerintahan, perencanaan pembangunan tersebut dijalankan

melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan terintegrasi, untuk

menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah,

dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan

landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan

mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang

berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada hakekatnya terkait

erat, dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan tersebut, dimana hasil

dari evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini akan menjadi acuan bagi

tahapan siklus perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu substansi dari LKIP ini harus

memuat kajian terhadap dokumen perencanaan pembangunannya.

2.1.1 Rencana Stratejik Tahun 2013-2018

Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-

2018 telah dirumuskan pada pertengahan tahun 2013, yang substansinya merupakan

turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Adapun ruang lingkup substansi pokok yang tertuang di dalam dokumen Renstra

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Visi, Misi dan Tujuan

Sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD

Tahun 2013-2018, yaitu “Jawa Barat Maju Dan Sejahtera Untuk Semua”, maka Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Visi yang dituangkan dalam Renstra

Tahun 2013-2018 yaitu “Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat

Yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing”.

Dalam rangka pencapaian Visi Dinas Perkebunan tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga)

Misi dengan 3 (tiga) tujuan, sebagai berikut:

Misi I Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan,

dengan tujuan :



1) Meningkatnya Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan

berkualitas.

Misi II Meningkatkan Pemberdayaan Sumberdaya Perkebunan secara Berkelanjutan,

dengan tujuan:

2) Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan.

Misi III Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan, dengan

tujuan:

3) Meningkatnya Daya Saing Produk Perkebunan.

2. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai

secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran berfokus

pada tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi dan harus bersifat

spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam kurun

waktu tertentu.

Dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 telah

ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) Indikator Sasaran Strategis

(Benefit) dan 9 (sembilan) Indikator Sasaran Program (Outcome), serta 33 (tiga Puluh Tiga)

Indikator Sasaran Kegiatan (Output), sebagai berikut:

- Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas

Perkebunan, dengan indikator sasaran Strategis (Benefit):

1. Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan

(2,1-2,5% selama 5 tahun), dengan indikator sasaran program (Outcome):

a. Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Perkebunan (ton), dengan

indikator sasaran kegiatan (Output):

1) Luas Intensifikasi (Ha)

2) Luas Rehabilitasi (Ha)

3) Luas Peremajaan (Ha)

2. Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis

perkebunan (2,1-2,5% selama 5 tahun), dengan indikator sasaran program

(Outcome):

b. Peningkatan Produktivitas Komoditas Strategis Perkebunan (ton/Ha),

dengan indikator kegiatan (Output):

4) Jumlah Demplot/Demfarm/Dem Area Teknologi Budidaya tanaman

perkebunan (lokasi)

5) Jumlah Sarana budidaya perkebunan yang tersalurkan (poktan)

- Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat ,

dengan indikator sasaran strategis (Benefit):



3. Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas

strategis (2,1-2,5% selama 5 tahun), dengan indikator sasaran program

(Outcome):

c. Jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Perkebunan di Jawa Barat

(pohon/batang), dengan indikator sasaran kegiatan (Output):

6) Jumlah benih tanaman perkebunan yang disalurkan Balai Benih

(Phn/Btg)

7) Jumlah Pengembangan Teknologi Pembenihan (jenis)

8) Jumlah Penangkar Benih yang terbina (penangkar)

9) Jumlah Penetapan Kebun Sumber Benih (lokasi)

4. Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi (2,1-2,5% selama 5

tahun), dengan indikator sasaran program (Outcome):

d. Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi (pohon/batang),

dengan indikator sasaran kegiatan (Output)

10) Jumlah Pengembangan Inovasi Pengujian Mutu Benih (jenis)

11) Jumlah Penanganan kasus Peredaran Benih Tanaman Perkebunan

yang tidak bersertifikat (Kasus)

- Sasaran Strategis 3: Terjaganya Proporsi Luas Minimum Eksisting Lahan

Perkebunan, dengan indikator sasaran strategis (Benefit):

5. Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa

Barat (13% selama 5 tahun), dengan indikator sasaran program (Outcome):

e. Luas Minimum Eksisting Lahan Perkebunan yang Terkendalikan (Ha),

dengan indikator sasaran kegiatan (Output):

12) Jumlah dokumen Norma, Standar, Kebijakan, Pedoman (NSKP)

Penataan dan Pelestarian Lahan Perkebunan (Dokumen)

13) Jumlah Demplot/Demfarm penataan dan penerapan teknologi

pelestarian lahan perkebunan (lokasi)

14) Perluasan areal perkebunan (Ha)

15) Jumlah Pengembangan Optimasi Lahan (Ha)

16) Jumlah Pengembangan Konservasi Air dan Anomali Iklim (Unit)

17) Jumlah Pengembangan Sumber Air (unit)

18) Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Usaha Perkebunan (Kasus)

- Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kinerja Usaha Tani Perkebunan, dengan

indikator sasaran strategis (Benefit):

6. Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R)

(1% selama 5 tahun), dengan indikator sasaran program (Outcome):

f. Capaian Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) rata-rata

tahunan (point), dengan indikator sasaran kegiatan (Output):

19) Jumlah Hasil Pembinaan Kompetensi SDM Pelaku Usaha Perkebunan

(Org)



20) Jumlah Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan

(Kelompok/lembaga)

21) Jumlah Akses Permodalan Usaha Perkebunan (kali)

- Sasaran Strategis 5: Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan, dengan


7. Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (-1% selama 5

tahun), dengan indikator sasaran program (Outcome):

g. Luas wilayah Maksimum yang terindikasi serangan OPT Perkebunan

(Ha), dengan indikator sasaran kegiatan (Output):

22) luas penanggulangan OPT melalui penerapan teknologi proteksi

tanaman perkebunan (Ha)

23) Jumlah OPT hasil eksplorasi dan seleksi jenis - jenis agensia hayati

musuh alami untuk PHT perkebunan (jenis)

24) Jumlah pengembangan Bahan dan alat Teknologi PHT:

a) Agens Hayati (ton)

b) Petisida Nabati (kwintal)

c) Musuh Alami (jenis)

25) Jumlah aplikasi pengujian, pengendalian dan penanggulangan OPT

perkebunan (lokasi)

- Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk

perkebunan sesuai SNI, dengan indikator sasaran strategis (Benefit):

8. Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI

(2,1-2,5% selama 5 tahun), dengan indikator sasaran program (Outcome):

h. Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan sistem jaminan

Mutu sesuai SNI (org), dengan indikator sasaran kegiatan (Output):

26) Jumlah Produk yang difasilitasi uji mutu Hasil Perkebunan (jenis)

27) Jumlah Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (jenis)

28) Jumlah Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan yang

tersalurkan (poktan)

- Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan, dengan


9. Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (2,1-2,5% selama

5 tahun), dengan indikator sasaran program (Outcome):

i. Jumlah Volume Ekspor Produk Perkebunan Jawa Barat (Kg), dengan

indikator sasaran kegiatan (Output):

29) Jumlah Kab/Kota yang aktif menjalankan Pelayanan Informasi Pasar

(PIP) Produk Perkebunan (Kab/Kota)

30) Jumlah promosi pemasaran hasil perkebunan di dalam dan luar negeri

(kali)

31) Jumlah Pengembangan Agrowisata Perkebunan (lokasi)



32) Jumlah Pelayanan Rekomendasi Perijinan Usaha Perkebunan (Kali)

33) Jumlah Jalinan Kemitraan Usaha Perkebunan (Poktan)

3. Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan 9 (sembilan) indikator sasaran strategis sebagaimana tersebut

diatas, dalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018 telah dirumuskan 9 (sembilan)

Strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan faktor-faktor produksi dan fokus pengembangan komoditas

perkebunan;

2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi budidaya adaptif yang ramah lingkungan;

3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan kelembagaan perbenihan tanaman

Perkebunan;

4. Optimalisasi Pelayanan Sertifikasi Benih dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman

Perkebunan;

5. Meningkatkan pengawasan alih fungsi lahan dan alih komoditas serta pengendalian

degradasi sumber daya lahan perkebunan secara berkelanjutan;

6. Meningkatkan indeks NTP Perkebunan sebagai refleksi dari peningkatan Kinerja pelaku

dan kelembagaan usaha Perkebunan;

7. Menurunkan luas wilayah perkebunan yang terindikasi serangan OPT;

8. Meningkatkan Jumlah Pelaku penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan

sesuai SNI, dan

9. Meningkatkan penguasaan pasar Ekspor dan pembinaan kemitraan usaha perkebunan.

Adapun kebijakan pembangunan Sub Sektor Perkebunan yang dijalankan sebagai

penjabaran dari strategi tersebut didalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018 telah

dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan faktor-faktor produksi melalui intensifikasi, rehabilitasi dan

peremajaan komoditas strategis;

2. Pengembangan kaji terap teknologi budidaya dan peningkatan dukungan sarana

produksi secara berkelanjutan;

3. Peningkatan produktivitas balai benih dan pemberdayaan penangkar benih tanaman

perkebunan;

4. Pengembangan sistem pelayanan sertifikasi yang efektif dan Peningkatan Pengawasan

Jaringan Peredaran Benih;

5. Peningkatan koordinasi penanganan penyusutan lahan perkebunan dan Pengembangan

teknik konservasi sumber daya lahan serta penanganan gangguan usaha perkebunan

secara berkelanjutan;

6. Peningkatan Kompetensi Pekebun, Kelembagaan dan akses Permodalan Usaha

Perkebunan;



7. Peningkatan teknologi dan sistem pengendalian hama terpadu yang efektif, efisien serta

ramah lingkungan;

8. Peningkatan kemampuan dalam Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan

sesuai SNI; dan

9. Peningkatan promosi dan pemasaran serta pembinaan kemitraan usaha perkebunan.

4. Program dan Kegiatan

Dari 9 (sembilan) kebijakan pembangunan perkebunan tersebut di atas, selanjutnya

dijabarkan kedalam Program/Kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2014, sebagai

berikut :

1. Program Pokok APBD TA. 2014

a. Program Peningkatan Produksi Pertanian, dengan kegiatan:

1) Kegiatan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan;

2) Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman

Perkebunan;

3) Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan;

4) Kegiatan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau (DBHCHT);

5) Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tembakau di Jawa

Barat (DBHCHT).

b. Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian, dengan kegiatan:

6) Kegiatan Pengembangan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani

Perkebunan;

7) Kegiatan Pengembangan Usaha dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber

Daya Perkebunan;

8) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Petani Tanaman Tembakau (DBHCHT).

c. Progam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan,

dengan kegiatan:

9) Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu.

d. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan ,

Perikanan dan Kehutanan, dengan kegiatan:

10) Kegiatan Pengembangan Usaha, Pengolahan, Pengawasan Mutu dan

Pemasaran Produk Perkebunan

2. Program Penunjang APBD TA. 2014

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah

1) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan di Dinas Perkebunan

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran



4) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Balai Proteksi

Tanaman Perkebunan (BPTP)

5) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Balai

Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP)

6) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengawasan dan

Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BP2MB)

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

8) Kegiatan Revitalisasi Kantor UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman

Perkebunan (BPBTP) (Rev-2)

9) Kegiatan Revitalisasi Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan

(BPTP) (Rev-2)

10) Kegiatan Revitalisasi Kantor UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu

Benih Tanaman Perkebunan (BP2MB) (Rev-2)

11) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Proteksi

Tanaman Perkebunan (BPTP) (DAK)

12) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Pengembangan

Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP) (DAK)

13) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengawasan dan

Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BP2MB) (DAK)

e. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

14) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

15) Kegiatan Pemeliharaan Sarana Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman

Perkebunan (BPTP)

16) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai

Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP)

17) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengawasan dan

Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan

f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

18) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Perkebunan

g. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

19) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Perkebunan

3. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang difasilitasi dari APBN:

a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan

1) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah

dan Penyegar (TP)



2) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim

(TP)

3) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan

(TP)

4) Kegiatan Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan

(TP)

5) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP)

6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

Perkebunan (TP)

b. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan

Ekspor hasil Pertanian

7) Kegiatan Pengembangan Pemasaran Internasional (TP)

8) Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (TP)

c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

9) Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian (TP)

10) Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (TP)


Prasarana dan Sarana Pertanian (TP)

4. Program dan Kegiatan Dekonsentrasi yang difasilitasi dari APBN:

a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan

1) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (DK)


Perkebunan (DK)

b. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan

Ekspor hasil Pertanian

3) Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik (DK)

4) Kegiatan Pengembangan Pemasaran Internasional (DK)

5) Kegiatan Pengembangan Usaha dan Investasi (DK)

6) Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (DK)

c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

7) Kegiatan Pengeiolaan Air Irigasi untuk Pertanian (DK)

8) Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (DK)

9) Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin

Pertanian (DK)

10) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP

(DK)

11) Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida (DK)



12) Kegiatan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha

Agribisnis Pedesaan (PUAP)

Selengkapnya mengenai struktur keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator

Sasaran, Kebijakan serta Program/Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Stratejik Dinas

Perkebunan Tahun 2013-2018 dapat dilihat dalam tabel 1 di bawah ini:



Tabel 2.1

Skema Indikator Kinerja Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

Visi

Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju, sejahtera dan Berdaya Saing

Misi 1

Meningkatkan Kavasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan

Misi 2

Meningkatkan Pemberdayaan Sumberdaya Perkebunan secara Berkelanjutan

Misi 3

Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan

Tujuan 1 Meningkatnya Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan berkualitas

Tujuan 2 Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara

berkelanjutan

Tujuan 3 Meningkatnya Daya Saing Produk Perkebunan

Sasaran 1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas

Komoditas Perkebunan

Sasaran 2 Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul

Bersertifikat

Sasaran 3 Terjaganya Proporsi

Luas Minimum Eksisting Lahan

Perkebunan

Sasaran 4 Meningkatnya

Kinerja Usaha Tani Perkebunan

Sasaran 5 Menurunnya

intensitas serangan OPT Perkebunan

Sasaran 6 Meningkatnya

Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI

Sasaran 7 Meningkatnya Volume

Ekspor Produk Perkebunan

Indikator 1 Prosentase

Peningkatan Produksi rata-rata

komoditas strategis

perkebunan (2,1-2,5%)

Indikator 2

Prosentase

Peningkatan

Produktivitas rata-

rata komoditas

strategis perkebunan

(2,1-2,5%)


peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas

strategis (2,1-2,5%)

Indikator 4

Peningkatan Benih

tanaman

perkebunan yang

Tersertifikasi

(2,1-2,5%)

Indikator 5 Prosentase Luas

minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa

Barat (13%)

Indikator 6 Prosentasi

Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani

Perkebunan Rakyat

(NTP-R) (1%)


Penurunan Intensitas Serangan

OPT Perkebunan

(-1%)


Peningkatan jumlah penerapan sistem

jaminan mutu sesuai

SNI (2,1-2,5%)


Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan

(2,1-2,5%)

Strategi 1

Optimalisasi pemanfaatan faktor-faktor produksi dan

fokus

pengembangan komoditas

perkebunan

Strategi 2

Optimalisasi

pemanfaatan

teknologi budidaya

adaptif yang ramah

lingkungan

Strategi 3

Optimalisasi pemanfaatan

sumber daya dan kelembagaan

perbenihan tanaman Perkebunan

Strategi 4

Optimalisasi Pelayanan Sertifikasi

Benih dan Pengawasan

Peredaran Benih Tanaman

Perkebunan

Strategi 5

Meningkatkan pengawasan alih

fungsi lahan dan alih komoditas serta

pengendalian degradasi sumber

daya lahan

perkebunan secara berkelanjutan

Strategi 6

Meningkatkan indeks NTP Perkebunan

sebagai refleksi dari peningkatan Kinerja

pelaku dan kelembagaan usaha

Perkebunan

Strategi 7

Menurunkan luas wilayah perkebunan

yang terindikasi serangan OPT

Strategi 8

Meningkatkan Jumlah Pelaku penerapan

sistem jaminan mutu produk perkebunan

sesuai SNI

Strategi 9

Meningkatkan penguasaan pasar

Ekspor dan pembinaan kemitraan usaha

Perkebunan

Kebijakan 1 Peningkatan

pemanfaatan faktor-

faktor produksi melalui intensifikasi,

rehabilitasi dan peremajaan

komoditas strategis

Kebijakan 2 Pengembangan kaji

terap teknologi

budidaya dan peningkatan

dukungan sarana produksi secara

berkelanjutan


produktivitas balai

benih dan pemberdayaan

penangkar benih tanaman

perkebunan

Kebijakan 4 Pengembangan

sistem pelayanan

sertifikasi yang efektif dan

Peningkatan Pengawasan

Jaringan Peredaran

Kebijakan 5 Peningkatan koordinasi

penanganan penyusutan lahan perkebunan dan Pengembangan

teknik konservasi

Kebijakan 6 Peningkatan Kompetensi

Pekebun, Kelembagaan dan akses Permodalan Usaha Perkebunan


teknologi dan sistem

pengendalian hama terpadu yang efektif, efisien serta ramah

lingkungan


kemampuan dalam

Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI

Kebijakan 7 Peningkatan promosi dan pemasaran serta

pembinaan kemitraan usaha perkebunan



Benih sumber daya lahan serta penanganan

gangguan usaha perkebunan secara

berkelanjutan

Program Program Program Program Program Program Program Program Program

1. Peningkatan Produksi Pertanian (APBD)

2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan

Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)










1. Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian (APBD)

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan

Sarana Pertanian (PSP)

3. Program Peningkatan

Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan (APBN)

1. Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian (APBD)



1. Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit

Tanaman, Hewan dan Ikan (APBD)

2. Program Peningkatan

Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan (APBN)

1. Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian,

Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (APBD)

2. Program

Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan

Ekspor Hasil Pertanian (APBN)

3. Program

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman


1. Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian,

Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (APBD

2. Program

Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan

Ekspor Hasil Pertanian (APBN)

3. Program

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman


Program Penunjang

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah; 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Sumber Daya Aparatur;

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; dan

7. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah.



2.1.2. Rencana Kinerja Tahun 2014

Di dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-

2018, Skema Indikator Kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 2.1 tersebut di

atas telah dijabarkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan, yaitu dari Tahun 2013 sampai

dengan Tahun 2018, yang memuat target-target capaian indikator Sasaran Strategis,

Sasaran Program, maupun Sasaran Kegiatan, dengan mempertimbangkan Isu Strategis,

Arah Kebijakan Pembangunan, Tugas Pokok dan Fungsi OPD, serta kemampuan sumber

daya yang dimiliki. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahun 2014 sendiri adalah

sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.2. berikut ini:



Tabel 2.2.

Rencana Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2014

No Misi Tujuan

Sasaran Strategis

Program Indikasi Kegiatan Indikator Sasaran Strategis, Indikator

Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif

Narasi Indikator 2014

Volume Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan

1.1 Meningkatnya Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan berkualitas

1.1.1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan

1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)

1) Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD). 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)

1) Kegiatan yang berkaitan dengan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)

2,10 13.500

Peningkatan Produksi Komoditas Startegis Perkebunan (ton)

373.030

a. Teh 108.000

b. Kopi 17.000

c. Karet 33.660

d. Kakao 2.250

e. Kelapa 105.100

f. Cengkeh 6.120

g. Tebu 92.750

h. Tembakau 8.150

1) Luas Intensifikasi (Ha) 2.400 5.500

2) Luas Rehabilitasi (Ha) 1.500 5.500

3) Luas Peremajaan (Ha) 1.150 2.500

2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)


2) Kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan Teknologi Budidaya dan dukungan sarana produksi tanaman perkebunan

Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (%)

2,10 950

Peningkatan Produktivitas Komoditas Strategis Perkebunan (Kg/Ha)

a. Teh 1.455

b. Kopi 800

c. Karet 500

d. Kakao 459

e. Kelapa 791

f. Cengkeh 335



No Misi Tujuan

Sasaran Strategis





Volume Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

g. Tebu 4.475

h. Tembakau 816

4) Jumlah Demplot/Demfarm/Dem Area Teknologi Budidaya tanaman perkebunan (Lokasi)

69 550


4 400

1.1.2 Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat

3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (%)

1) Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD); 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)

3) Kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan

Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (%)

2,10 7.040

Jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (pohon/batang)

28.500.000

a. The 4.500.000

b. Kopi 3.500.000

c. Karet 300.000

d. Kakao 1.500.000

e. Kelapa 125.000

f. Cengkeh 225.000

g. Tebu 16.500.000

h. Tembakau 1.500.000

i. Komoditas Lainnya 350.000

6) Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersalurkan (Phn/Btg)

1. 250.000 4.750


1 1.700


60 240


4 350

4) Prosentase Peningkatan Benih

1) Program Peningkatan

4) Kegiatan yang berkaitan dengan

Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (%)

2,10 1.400



No Misi Tujuan

Sasaran Strategis





Volume Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (%)

Produksi Pertanian (APBD); 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)

sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan

Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi (pohon/batang)

28.500.000 550


2 150

11) Jumlah Penanganan kasus Peredaran Benih Tanaman Perkebunan yang tdk bersertifikat (Kasus)

2 700

2. Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan Secara Berkelanjutan

2.1 Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan

2.1.1 Terjaganya Proporsi Luas eksisting minimum Lahan perkebunan

5) Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (%)

1) Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian; 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP); 3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)

5) Kegiatan yang berkaitan dengan Penataan dan Konservasi Sumber Daya Lahan, Antisipasi Perubahan Iklim, Pengendalian Gangguan Usaha serta Pendukungan Sarana Prasarana Perkebunan,

Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (%)

13,00 3.700

Luas Minimum Eksisting Lahan Perkebunan yg Terkendalikan (Ha)

482.238

12) Jumlah dokumen Norma, Standar, Kebijakan, Pedoman (NSKP) Penataan dan Pelestarian Lahan Perkebunan (Dokumen)

2

200

13) Jumlah Demplot/Demfarm penataan dan penerapan teknologi pelestarian lahan perkebunan

3

700


100 1.000


100 150


10 150


9 800


3

700



No Misi Tujuan

Sasaran Strategis





Volume Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.1.2 Meningkatnya Kinerja Usaha Tani Perkebunan

6) Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%)

1) Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian (APBD); 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)

6) Kegiatan yang berkaitan dengan Pembinaan Kompetensi SDM, Kelembagaan, dan akses Permodalan Usaha Perkebunan

Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%)

1,00 4.550

Capaian Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) rata-rata tahunan (point)

110

19) Jumlah Hasil Pembinaan Kompetensi SDM Pelaku Usaha Perkebunan (Org)

3.225 3.750

20) Jumlah Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan (Kelompok/lembaga)

125 700


2 100

2.1.3 Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan

7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (%)

1.Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan (APBD); 2.Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)

7) Kegiatan yg berkaitan dengan Pengembangan sarana teknologi dan Aplikasi Pengendalian Hama Terpadu (PHT)

Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (%)

-1,00 3.730

Luas wilayah Maksimum yang terindikasi serangan OPT Perkebunan (Ha)

38.000

22) luas penanggulangan OPT melalui penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (Ha)

650 1.600

23) Jumlah OPT hasil eksplorasi dan seleksi jenis - jenis agensia hayati musuh alami untuk PHT perkebunan (jenis)

7 120

24) Jumlah pengembangan Bahan dan alat Teknologi PHT

a. Agens Hayati (ton) 7 270

b. Petisida Nabati (kwintal) 5 270

c. Musuh Alami (jenis) 3 270

25) Jumlah aplikasi pengujian, pengendalian dan penanggulangan OPT perkebunan (lokasi)

5 1.200



No Misi Tujuan

Sasaran Strategis





Volume Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan

3.1 Meningkatnya Daya Saing Produk Perkebunan

3.1.1 Meningkatnya Penerapkan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI

8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (%)

1) Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (APBD); 2) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (APBN)

8) Kegiatan yg berkaitan dengan Peningkatan Mutu dan Pengolahan Produk Perkebunan

Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (%)

2,10 3.720

Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan sistem jaminan Mutu sesuai SNI (org)

50


8 120


1 1.100

28) Jumlah Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan yang tersalurkan (poktan)

5 2.500

3.1.2 Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan

9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (%)


9) Kegiatan yg berkaitan dengan Pemasaran Produk dan Pengembangan Usaha Perkebunan

Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (%)

2,10 3.600

Jumlah Volume Ekspor Produk Perkebunan Jawa Barat (Kg)

225.000.000

29) Jumlah Kab/Kota yang aktif menjalankan Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Produk Perkebunan (Kab/Kota)

15 500

30) Jumlah promosi pemasaran hasil perkebunan di dalam dan luar negeri (kali)

3 2.000


1 150


4 700

33) Jumlah Jalinan Kemitraan Usaha Perkebunan (poktan)

1 250



No Misi Tujuan

Sasaran Strategis





Volume Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah (Rp Juta) 42.190

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014


2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2014

Menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), bahwa

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian

kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang

serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target

kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-

tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja menurut PERMENPAN-RB Nomor 53

Tahun 2014 (Lampiran I), adalah:

1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi dan sebagai dasarpemberian penghargaan dan sanksi;

4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, serta dengan

mempertimbangkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan

sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi

Jawa Barat Tahun 2014, maka target kinerja yang diperjanjikan Dinas Perkebunan

Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014, adalah sebagai berikut:

2.2.1. Perjanjian Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja Utama adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala OPD

dengan Kepala Daerah (Gubernur), dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang

merupakan indikator sasaran strategis dan tercantum dalam Renstra Dinas Perkebunan

Tahun 2013-2018. Perjanjian Kinerja Utama ini sebagai dasar pengukuran pencapaian

sasaran strategis.

Untuk Tahun 2014 Perjanjian Kinerja Utama yang dimaksud memuat 7 (tujuh)

sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator strategis berdasarkan IKU, ditambah

beberapa indikator Program (outcome) sebagai penegasan terhadap indikator strategis

tersebut. Adapun struktur serta rincian dari Perjanjian Kinerja Utama tersebut adalah

sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3. berikut ini:



Tabel: 2.3

Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2014

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis

dan Indikator Kinerja Program Target

1 2 3 4

1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan


2,10

Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Perkebunan (ton)

a. Teh 108.000

b. Kopi 17.000

c. Karet 33.660

d. Kakao 2.250

e. Kelapa 105.100

f. Cengkeh 6.120

g. Tebu 92.750

h. Tembakau 8.150


2,10


a. Teh 1.455

b. Kopi 800

c. Karet 500

d. Kakao 459

e. Kelapa 791

f. Cengkeh 335

g. Tebu 4.475

h. Tembakau 816

2. Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat


2,10

Jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis di Jawa Barat (pohon/batang)

28.500.000

a. Teh 4.500.000

b. Kopi 3.500.000

c. Kakao 300.000

d. Karet 1.500.000

e. Kelapa 125.000

f. Cengkeh 225.000

g. Tebu 16.500.000


i. Komoditas lainnya 350.000

4) Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (%)

2,10


28.500.000

3. Terjaganya Proporsi Luas eksisting minimum Lahan perkebunan

5) Prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (%)

13,00



No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis

dan Indikator Kinerja Program Target

1 2 3 4

Luas Minimum Eksisting Lahan Perkebunan yang Terkendalikan (Ha)

482.238

4. Meningkatnya Kinerja Usaha Tani Perkebunan


1,00


110

5. Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan


-1,00


38.000

6. Meningkatnya Penerapkan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI


2,10


50

7. Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan


2,10


225.000.000

2.2.2. Perjanjian Kinerja Kegiatan

Perjanjian Kinerja Kegiatan adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala

OPD dengan Kepala Unit Kerja Esselon-III, dengan target Indikator kinerja yang

diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Kegiatan (Output).

Perjanjian Kinerja Kegiatan ini sebagai dasar pengukuran kinerja kegiatan yang

akan memperkuat hasil analisis dalam pengukuran pencapaian indikator sasaran

strategis. Adapun untuk tahun 2014 ini Perjanjian Kinerja Kegiatan yang dimaksud adalah

sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kegiatan Tahun 2014 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

No Sasaran Startegis Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Target 2014

1 2 3 4

1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan

1) Luas Intensifikasi (Ha) 2.400

2) Luas Rehabilitasi (Ha) 1.500

3) Luas Peremajaan (Ha) 1.150

4) Jumlah Demplot/Demfarm/Dem Area Teknologi Budidaya tanaman perkebunan (lokasi)

69




1 2 3 4


4

2 Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat

6) Jumlah benih tanaman perkebunan yang disalurkan Balai Benih (Phn/Btg)

1.250.000


1


60


4


2


2

3 Terjaganya Proporsi Luas eksisting minimum Lahan perkebunan


2

13) Jumlah Demplot/Demfarm penataan dan penerapan teknologi pelestarian lahan perkebunan (lokasi)

3

14) Perluasan areal perkebunan (Ha) 100


100


10


9


3

4 Meningkatnya Kinerja Usaha Tani Perkebunan


3.225


125


2

5 Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan


650


7


a. Agens Hayati (ton) 7

b. Pestisida Nabati (kwintal) 5

c. Musuh Alami (jenis) 3




1 2 3 4


5

6 Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI


8


1

28) Jumlah Penguatan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan (Unit)

5

7 Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan


15


3


1


4

33) Jumlah Jalinan Kemitraan Usaha Perkebunan (Poktan)

1

2.3. Program/Kegiatan dan Anggaran

Dalam Tahun 2014, pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat secara

keseluruhan difasilitasi oleh 11 Program dan 29 Kegiatan APBD, serta 3 Program dan 23

Kegiatan APBN (Tugas Pembantuan & Dekonsentrasi).

Adapun berdasarkan pertimbangan substansi yang terdapat pada masing-

masing Program/Kegiatan tersebut, maka yang akan menjadi tolok ukur dalam

pencapaian indikator kinerja ini, adalah sebanyak 4 (empat) Program dengan 10

(sepuluh) kegiatan APBD, serta 3 (tiga) Program dan 9 (sembilan) kegiatan APBN, yang

rinciannya dapat dilihat pada tabel 2.5a, 2.5b, 2.6a dan 2.6b, berikut ini:

Tabel 2.5a Pagu Program/Kegiatan

APBD Provinsi Jawa Barat TA. 2014

No Program/ Kegiatan Jml Anggaran (Rp) Program/Kegiatan terpilih (Rp) *)

1 2 3 4

TOTAL APBD 33.065.096.203 15.971.344.078

1 Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah

455.914.800

1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan di Dinas Perkebunan

455.914.800

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

697.623.000

2. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur

697.623.000

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.173.210.000




1 2 3 4

3. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

1.899.240.000

4. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BPTP

361.530.000

5. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BPBTP

634.160.000

6. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BP2MB

278.280.000

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8.556.574.325

7. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

1.074.970.000

8. Kegiatan Revitalisasi Kantor UPTD BPTP (Rev-2)

1.983.262.000

9. Kegiatan Revitalisasi Kantor UPTD BPBTP (Rev-2)

2.132.768.025

10. Kegiatan Revitalisasi Kantor UPTD BP2MB (Rev-2)

616.378.000

11. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (DAK)

1.231.654.200

12. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor UPTD BPBTP (DAK)

911.000.000

13. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BP2MB (DAK)

606.542.100

5 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.311.630.000

14. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

1.079.190.000

15. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPTP

1.086.080.000

16. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPBTP

746.810.000

17. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BP2MB

399.550.000

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100,000,000

18. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Perkebunan

100,000,000

7 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

798.800.000

19. Kegiatan Pengembangan Data Dan Informasi Perkebunan

798.800.000

8 Program Peningkatan Produksi Pertanian 9.427.993.860 9.427.993.860

20. Kegiatan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan

4.802.996.200 4.802.996.200

21. Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan

989.198.000 989.198.000

22. Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

2.635.799.660 2.635.799.660

23. Kegiatan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau (DBHCHT)

600.000.000 600.000.000

24. Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tembakau di Jawa Barat (DBHCHT)

400.000.000 400.000.000

9 Program Pemberdayaan Sumber Daya 2.780.700.000 2.780.700.000




1 2 3 4

Pertanian

25. Kegiatan Pengembangan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan

750.000.000 750.000.000

26. Kegiatan Pengembangan Usaha dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perkebunan

1.091.500.000 1.091.500.000

27. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Petani Tanaman Tembakau (DBHCHT)

939.200.000 939.200.000

10 Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan

795.356.000 795.356.000

28. Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

795.356.000 795.356.000

11 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

2.967.294.218 2.967.294.218

29. Kegiatan Pengembangan Usaha, Pengolahan, Pengawasan Mutu dan Pemasaran Produk Perkebunan

2.967.294.218

2.967.294.218

Keterangan: *) = Program/Kegiatan Terpilih yang akan menjadi tolok ukur dalam pengukuran kinerja

Tabel 2.5b

Pagu Program/Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat TA. 2014

Yang Terkait Langsung Upaya Pencapaian Target Kinerja No Program/ Kegiatan Jml Anggaran

(Rp) Program/Kegiatan

terpilih (Rp) *)

1 2 3 4

TOTAL APBD 15.971.344.078 15.971.344.078

8 Program Peningkatan Produksi Pertanian 9.427.993.860 9.427.993.860

30. Kegiatan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan

4.802.996.200 4.802.996.200

31. Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan

989.198.000 989.198.000

32. Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

2.635.799.660 2.635.799.660

33. Kegiatan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau (DBHCHT)

600.000.000 600.000.000

34. Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tembakau di Jawa Barat (DBHCHT)

400.000.000 400.000.000

9 Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian

2.780.700.000 2.780.700.000

35. Kegiatan Pengembangan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan

750.000.000 750.000.000

36. Kegiatan Pengembangan Usaha dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perkebunan

1.091.500.000 1.091.500.000

37. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Petani Tanaman Tembakau (DBHCHT)

939.200.000 939.200.000

10 Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan

795.356.000 795.356.000

38. Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

795.356.000 795.356.000



No Program/ Kegiatan Jml Anggaran (Rp)

Program/Kegiatan terpilih (Rp) *)

1 2 3 4


2.967.294.218 2.967.294.218

39. Kegiatan Pengembangan Usaha, Pengolahan, Pengawasan Mutu dan Pemasaran Produk Perkebunan

2.967.294.218

2.967.294.218

Tabel 2.6a.

Pagu Program/Kegiatan APBN Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat TA. 2014

PROGRAM/ KEGIATAN/ URAIAN Jumlah Anggaran


1 2 3 4

TOTAL APBN 63.685.291.000 59.292.541.000

I DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP) 59.716.501.000 59.292.541.000

A Satker Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat (05)

54.089.901.000 53.858.541.000

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

54.089.901.000 53.858.541.000

1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar (TP)

33.017.685.000 33.017.685.000

2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim (TP)

13.540.005.000 13.540.005.000

3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan (TP)

2.788.232.000 2.788.232.000

4) Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan (TP)

1.794.354.000 1.794.354.000

5) Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP)

2.718.265.000 2.718.265.000

6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (TP)

231.360.000

B Satker Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat (07)

2.934.000.000 2.934.000.000

2. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil

2.934.000.000 2.934.000.000

7) Pengembangan Pemasaran Internasional (TP)

1.500.000.000 1.500.000.000

8) Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (TP)

1.434.000.000 1.434.000.000

C Satker Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat (08)

2.692.600.000 2.500.000.000

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

2.692.600.000 2.500.000.000

9) Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian (TP)

840.000.000 840.000.000

10) Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (TP)

1.660.000.000 1.660.000.000

11) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP (TP)

192.600.000

II DANA DEKONSENTRASI 3.968.790.000

A Satker Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat (05)

2.667.790.000

1 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan

2.667.790.000





1 2 3 4

12) Dukungan Perlindungan Perkebunan (DK)

446.650.000

13) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (DK)

2.221.140.000

B Satker Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat (07) Ditjen PPHP

801.000.000

2 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor hasil Pertanian

801.000.000

14) Pengembangan Pemasaran Domestik (DK)

218.550.000

15) Pengembangan Pemasaran Internasional (DK)

12.000.000

16) Pengembangan Usaha dan Investasi (DK)

146.150.000

17) Pengembangan Pengolahan hasil Pertanian (DK)

424.300.000

C Satker Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat (08)

500,000,000

3 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

500,000,000

18) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian (DK)

65.800.000

19) Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (DK)

73.000.000

20) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (DK)

22.000.000

21) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (DK)

295.200.000

22) Fasilitas Pupuk dan Pestisida 22.000.000

23) Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

22.000.000

Keterangan: *) = Program/Kegiatan Terpilih yang akan menjadi tolok ukur dalam pengukuran kinerja

Tabel 2.6b. Pagu Program/Kegiatan APBN

Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat TA. 2014 Yang Terkait Langsung Upaya Pencapaian Target Kinerja



1 2 3 4

I DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP)

59.292.541.000 59.292.541.000

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

53.858.541.000 53.858.541.000

1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar (TP)

33.017.685.000 33.017.685.000

2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim (TP)

13.540.005.000 13.540.005.000

3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan (TP)

2.788.232.000 2.788.232.000





1 2 3 4

4) Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan (TP)

1.794.354.000 1.794.354.000

5) Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP)

2.718.265.000 2.718.265.000

2. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil

2.934.000.000 2.934.000.000

6) Pengembangan Pemasaran Internasional (TP)

1.500.000.000 1.500.000.000

7) Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (TP)

1.434.000.000 1.434.000.000

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

2.500.000.000 2.500.000.000

8) Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian (TP)

840.000.000 840.000.000

9) Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (TP)

1.660.000.000 1.660.000.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan digunakan pengukuran kinerja sebagaimana

yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Menurut peraturan tersebut, bahwa salah satu fondasi utama dalam

menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja, yang dilakukan dalam

rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan

akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan

seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang

(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini

dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan

kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi

pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran,

yaitu dengan memanfaatkan data kinerja, baik berupa data internal (dari dalam instansi)

maupun data ekternal (dari luar instansi). Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan

yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil

kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit

organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat

diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Sedangkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan

kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core

business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil

diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator

kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/

Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekurang-

kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan

fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah

indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari

keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat

Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).



Pengukuran kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dimaksudkan dalam

laporan kinerja ini, adalah untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja yang telah

ditetapkan dalam Renstra Tahun 2013-2018, guna memberikan gambaran tentang

keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Stratejik tersebut.

Dalam kerangka pengukuran kinerja ini terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data

kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Adapun mengenai rumus yang digunakan untuk

pengukuran kinerja ini adalah sebagai berikut:

Rumus 1:

Persentase Pencapaian Rencana

=

Realisasi Tahun t x 100

Target Rencana Tahun t

.

Rumus 2:

Persentase Peningkatan/Penurunan

capaian Kinerja =

Realisasi Thn t – Realisasi Thn t-1 x 100

Realisasi Tahun t-1

Rumus 3:

Persentase Perbandingan dengan

Tahun Sebelumnya =

Realisasi Thn t x 100

Realisasi Tahun t-1

Rumus 4:


Target Jangka Menengah

=

Realisasi Thn Awal Renstra sd Thn t

x 100 Target Akhir Renstra Tahun n

Rumus 5:


Nasional =

Realisasi Thn t x 100

Realisasi Nasional Thn t

Untuk memberikan makna terhadap nilai persentase pencapaian kinerja

tersebut, maka ditentukan melalui sebutan sebagai berikut :

1) Nilai diatas 100% dengan sebutan sangat baik (SB)

2) Nilai diatas 80% s/d 100% dengan sebutan baik (B)

3) Nilai diatas 55% s/d 80% dengan sebutan cukup (C)

4) Nilai dibawah 55% dengan sebutan kurang (K)

Adapun klasifikasi hasil pengukuran kinerja Dinas Perkebunan selama tahun 2014 yang

disajikan dalam laporan ini adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014

Target Kinerja 2014 yang sudah dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja

antara Kepala OPD dengan Gubernur Jawa Barat, selama kurun waktu 2014 telah

dilaksanakan dengan hasil pengukuran realisasi capaian kinerja sebagaimana tercantum

dalam tabel 3.1 berikut ini:



Tabel 3.1. Pengukuran Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2014

No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi

Tahun 2014

Target Perjanjian

Kinerja (PK) Tahun 2014

Capaian Kinerja Tahun 2014 Thdp PK

(4/5)*100%

1 2 3 4 5 6

1. 1.1.Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan


1,97 2,10 93,95


a. Teh 107.966 108.000 99,97

b. Kopi 21.405 17.000 125,91

c. Kakao 34.272 33.660 101,82

d. Karet 2.298 2.250 102,13

e. Kelapa 124.063 105.100 118,04

f. Cengkeh 6.293 6.120 102,83

g. Tebu 94.181 92.750 101,54

h. Tembakau 6.877 8.150 84,38


2,07 2,10 98,39


a. Teh 1.273 1.455 87,49

b. Kopi 1096 800 137,00

c. Kakao 966 500 193,20

d. Karet 470 459 102,40

e. Kelapa 996 791 125,92

f. Cengkeh 345 335 102,99

g. Tebu 4.290 4.475 95,87

h. Tembakau 673 816 82,48

1.2 Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat


2,33 2,10 110,72

Jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Perkebunan di Jawa Barat (pohon/batang)

29.135.021 28.500.000 102,23

a. Teh 4.797.128 4.500.000 106,60

b. Kopi 3.613.777 3.500.000 103,25

c. Kakao 225.000 300.000 75,00

d. Karet 1.761.186 1.500.000 117,41

e. Kelapa 122.300 125.000 97,84

f. Cengkeh 199.650 225.000 88,73

g. Tebu 16.325.280 16.500.000 98,94

h. Tembakau 1.452.000 1.500.000 96,80

i. Komoditas lainnya 638.700 350.000 182,49


2,33 2,10 110,72


29.135.021 28.500.000 102,23

2. 2.1. Terjaganya Proporsi Luas eksisting minimum Lahan perkebunan (Luas Jabar 3709528,44)


13,17 13,00 101,30


488.500 482.238 101,30

2.2 Meningkatnya Kinerja Usaha Tani Perkebunan


-0,0895 1,00 91,05



No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi

Tahun 2014

Target Perjanjian

Kinerja (PK) Tahun 2014

Capaian Kinerja Tahun 2014 Thdp PK

(4/5)*100%

1 2 3 4 5 6


100,43 110 91,30

2.3 Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan


-1,02 -1,00 101,52


37.545 38.000 98,80

3. 3.1. Meningkatnya Penerapkan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI


2,04 2,10 97,18


50 50 100,00

3..2 Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan


2,06 2,10 98,32


224.695.297 225.000.000 99,86

105,61

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang disajikan pada tabel 3.1 tersebut di

atas, secara keseluruhan diperoleh hasil rata-rata sebesar 105,61%. Jika dilihat masing-

masing dari ke 9 (sembilan) indikator kinerjanya tersebut, dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Untuk sasaran (1.1) yaitu Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas

Perkebunan, ternyata indikator (1) yaitu prosentase Peningkatan Produksi rata-rata

komoditas strategis perkebunan, pada tahun 2014 hanya mencapai target kinerja

sebesar 93,95%. Sedangkan untuk indikator (2) yaitu Prosentase Peningkatan

Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan juga hanya mencapai target

kinerja sebesar 98,39%. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang

dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan produksi dan produktiitas komoditas

perkebunan di Jawa Barat, secara kualitatif sudah dilakukan secara optimal,

meskipun secara kuantitatif belum melampaui target kinerjanya.

2. Untuk sasaran (1.2) yaitu Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat,

dengan indikator (3) yaitu prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul

Komoditas Strategis mencapai target kinerja sebesar 110,72 %, sama halnya

dengan indikator (4) yaitu prosentase peningkatan benih tanaman perkebunan yang

tersertifikasi mencapai target kinerja sebesar 110,72 %. Kondisi tersebut menunjukan

adanya upaya maksimal yang dilakukan OPD dalam mendorong ketersediaan benih

unggul bersertifikat, baik yang dilakukan UPTD maupun penangkar benih tanaman



perkebunan se Jawa Barat, serta adanya upaya pengawasan peredaran benih yang

tidak bersertifikat (benih palsu) di lapangan.

3. Untuk Sasaran (2.1) yaitu Terjaganya Proporsi Luas eksisting minimum Lahan

perkebunan, dengan indikator (5) yaitu prosentase luas minimum eksisting lahan

perkebunan terhadap luas Jawa Barat mencapai target kinerja sebesar 101,30%.

Artinya target luas minimal eksisting lahan perkebunan sebesar 13 % dari luas

Provinsi Jawa Barat (3.709.528,44 Ha) atau dengan luas minimal lahan perkebunan

sebesar 482.238 Ha, masih dapat dipertahankan dari adanya kecenderungan alih

fungsi lahan, alih komoditas dan okupasi lahan.

4. Untuk Sasaran (2.2) yaitu Meningkatnya Kinerja Usaha Tani Perkebunan, dengan

indikator (6) yaitu Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan

Rakyat (NTP-R), mencapai target kinerja sebesar 91,05%. Kondisi tersebut

menunjukan adanya upaya maksimal yang dilakukan OPD dalam mendorong

peningkatan kinerja pelaku usaha tani perkebunan dalam mewujudkan keuntungan

usahanya yang tergambar dalam pencapaian indeks NTP perkebunan, meskipun

secara kuantitatif belum melampaui target kinerjanya.

5. Untuk sasaran (2.3) yaitu Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan,

dengan indikator kinerja (7) yaitu Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT

Perkebunan mencapai target kinerja sebesar 101,52. Kondisi tersebut menunjukan

adanya upaya maksimal yang dilakukan OPD dalam mengendalikan dan

menurunkan intensitas serangan OPT perkebunan di Jawa Barat.

6. Untuk sasaran (3.1) yaitu Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu Produk

Perkebunan sesuai SNI, dengan indikator (8) yaitu Prosentase Peningkatan jumlah

penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI, mencapai target kinerja sebesar

97,18%. Kondisi tersebut menunjukan adanya upaya maksimal yang dilakukan OPD

dalam meningkatkan penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai

SNI, meskipun secara kuantitatif belum melampaui target kinerjanya.

7. Untuk sasaran (3.2) yaitu Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan,

dengan indikator kinerja (9) yaitu Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk

Perkebunan, mencapai target kinerja sebesar 98,32%. Kondisi tersebut menunjukan

bahwa telah adanya upaya optimal dari OPD untuk mendorong peningkatan volume

ekspor dan pengembangan jaringan pemasaran produk perkebunan, meskipun

secara kuantitatif belum melampaui target kinerjanya.

Dari gambaran hasil pengukuran tahun 2014 tersebut diatas, meskipun secara

keseluruhan telah mencapai kinerja diatas 100%, namun masih diperlukan adanya

pemikiran untuk meningkatkan berbagai upaya yang perlu dilakukan terhadap beberapa

indikator kinerja, terutama terkait dengan indikator yang ke (1), (2), (6), (8) dan (9).



3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2013

Berdasarkan hasil pengukuran perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2014

dengan capaian kinerja pada Tahun 2013, diperoleh angka rata-rata sebesar 111,40%,

dengan rincian capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel: 3.2.

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2014 Terhadap Tahun 2013

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran

Strategis

Realisasi Realisasi 2014 Thdp Thn 2013

(5/4)*100 Tahun 2013 Tahun 2014

1 2 3 4 5 6

1. 1.1.Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan


2,00 1,97 98,65


a. Teh 113.885 107.966 94,80

b. Kopi 16.654 21.405 128,53

c. Kakao 36.137 34.272 94,84

d. Karet 2.223 2.298 103,37

e. Kelapa 102.838 124.063 120,64

f. Cengkeh 6.570 6.293 95,78

g. Tebu 93.896 94.181 100,30

h. Tembakau 8.872 6.877 77,51


2,00 2,07 103,31


a. Teh 1.538 1.273 82,77

b. Kopi 854 1096 128,34

c. Kakao 1.078 966 89,61

d. Karet 406 470 115,76

e. Kelapa 817 996 121,91

f. Cengkeh 339 345 101,77

g. Tebu 4.258 4.290 100,75

h. Tembakau 890 673 75,62


3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategsis (%)

2,00 2,33 116,25


28.472.998 29.135.021 102,33

a. Teh 2.393.000 4.797.128 200,47

b. Kopi 1.860.140 3.613.777 194,27

c. Kakao 414.500 225.000 54,28

d. Karet 552.155 1.761.186 318,97

e. Kelapa 99.627 122.300 122,76

f. Cengkeh 372.950 199.650 53,53

g. Tebu 20.614.176 16.325.280 79,19

h. Tembakau 624.000 1.452.000 232,69

i. Komoditas lainnya 1.542.450 638.700 41,41


2,00 2,33 116,25


28.472.998 29.135.021 102,33

2. 2.1 Terjaganya Proporsi Luas eksisting minimum


13,32 13,17 98,85




Strategis

Realisasi Realisasi 2014 Thdp Thn 2013

(5/4)*100 Tahun 2013 Tahun 2014

1 2 3 4 5 6

Lahan perkebunan (Luas Jabar 3709528,44)


494.166 488.500 98,85



1,00 -0,09 91,05


100,52 100,43 99,91



(1,0) -1,02 101,52


37.930,54 37.545 98,98

3. 3.1 Meningkatnya Penerapkan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI


2,00 2,04 102,04


49 50 102,04

3.2 Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan


2,00 2,06 103,23


220.150.000 224.695.297 102,06

111,40


atas, secara keseluruhan diperoleh hasil rata-rata sebesar 111,40%. Jika dilihat masing-

masing dari ke 9 (sembilan) indikator kinerjanya, dapat dijelaskan sebagai berikut:


Perkebunan, dengan indikator (1) yaitu prosentase Peningkatan Produksi rata-rata

komoditas strategis perkebunan pada tahun 2014 hanya mencapai target kinerja

sebesar 98,65% atau lebih kecil dari realisasi tahun 2013. Sedangkan untuk indikator

(2) yaitu Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis

perkebunan, mencapai target kinerja sebesar 103,31%. Kondisi tersebut dapat

ditafsirkan, bahwa dari segi pengembangan teknologi budidaya untuk peningkatan

produktivitas komoditas perkebunan sudah dilakukan secara optimal dan melampaui

target kinerjanya, meskipun peningkatan produktivitas tersebut belum sepenuhnya

dapat meningkatkan volume produksi.


dengan indikator (3) yaitu prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul

Komoditas Strategis mencapai target kinerja sebesar 116,25 %, sama halnya

dengan indikator (4) yaitu prosentase peningkatan benih tanaman perkebunan yang

tersertifikasi mencapai target kinerja sebesar 116,25 %. Kondisi tersebut menunjukan



adanya upaya maksimal yang dilakukan OPD dari tahun 2013 ke 2014 dalam hal

mendorong ketersediaan benih unggul bersertifikat, baik yang dilakukan UPTD

maupun penangkar benih tanaman perkebunan se Jawa Barat, serta adanya upaya

pengawasan peredaran benih yang tidak bersertifikat (benih palsu) di lapangan.



perkebunan terhadap luas Jawa Barat mencapai target kinerja sebesar 98,85%.

Artinya dari tahun 2013 sebesar 13,32% ke 2014 menjadi sebesar 13,17% (494.166

Ha) telah terjadi penyusutan lahan perkebunan karena berbagai sebab, baik karena

pengaruh alih fungsi lahan, alih komoditas, maupun degradasi lahan. Namun

demikian capaian kinerja 2014 tersebut masih diatas target luas minimal eksisting

lahan perkebunan sebesar 13 % dari luas Provinsi Jawa Barat (3.709.528,44 Ha)

atau dengan luas minimal lahan perkebunan sebesar 482.238 Ha.



Rakyat (NTP-R), mencapai target kinerja sebesar 91,05%. Kondisi tersebut

menunjukan telah adanya penurunan NTP-R dari tahun 2013 ke tahun 2014, sebagai

akibat dari melemahnya kondisi perekonomian yang diperkirakan berdampak kurang

menguntungkan bagi pelaku usaha perkebunan.



Perkebunan mencapai target kinerja sebesar 101,52. Kondisi tersebut menunjukan

adanya upaya maksimal yang dilakukan OPD dari tahun 2013 ke tahun 2014 dalam

hal mengendalikan dan menurunkan intensitas serangan OPT perkebunan di Jawa

Barat.


Perkebunan sesuai SNI, dengan indikator (8) yaitu Prosentase Peningkatan jumlah

penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI, mencapai target kinerja sebesar

102,04%. Kondisi tersebut menunjukan adanya upaya maksimal yang dilakukan OPD

dari tahun 2013 ke tahun 2014 dalam hal meningkatkan penerapan sistem jaminan

mutu produk perkebunan sesuai SNI.



Perkebunan, mencapai target kinerja sebesar 103,23%. Kondisi tersebut menunjukan

bahwa telah adanya upaya optimal yang dilakukan OPD dari tahun 2013 ke tahun

2014 untuk mendorong peningkatan volume ekspor dan pengembangan jaringan

pemasaran produk perkebunan.

Dari gambaran hasil pengukuran perbandingan capaian kinerja pada tahun 2013

ke tahun 2014 tersebut diatas, secara keseluruhan telah mencapai kinerja diatas 100%,



namun masih diperlukan adanya berbagai upaya yang perlu dilakukan terhadap

peningkatan capaian indikator kinerja, terutama terkait dengan indikator yang ke (1), (5),

dan (6).

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun awal Renstra (2013) sampai

dengan Tahun 2014 terhadap target total Renstra OPD 2013-2018

Dalam Dokumen Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018 telah ditentukan

target kinerja tahunannya, yaitu dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Adapun sebagai

tolok ukur perkembangan capaian target kinerja Renstra tersebut maka dilakukan

pengukuran capaian kinerja pada tahun yang sudah berjalan (2013-2014) terhadap total

target Renstra di tahun 2018, sebagaimana disajikan dalam tabel 3.3 berikut ini:

Tabel: 3.3 Pengukuran Pencapaian Kinerja Renstra dari Tahun Awal S.D Tahun 2014

Terhadap Target Renstra 2013-2018


Strategis

Realisasi s.d Tahun 2014 (2013+2014)

Target Renstra sd 2018 (2013-

2018)

Realisasi sd 2014 Thdp

Target Renstra sd 2018

(4/5)*100%

1 2 3 4 5 6

1. 1.1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan


1,97 2,50 78,80


a. Teh 221.851 652.500 34,00

b. Kopi 38.059 105.300 36,14

c. Kakao 70.409 208.526 33,77

d. Karet 4.521 13.590 33,27

e. Kelapa 226.901 641.493 35,37

f. Cengkeh 12.863 37.914 33,93

g. Tebu 188.077 561.000 33,53

h. Tembakau 15.749 50.400 31,25


2,07 2,50 82,65


a. Teh 1.273 1.475 86,31

b. Kopi 1096 900 121,78

c. Kakao 966 600 161,00

d. Karet 470 495 94,95

e. Kelapa 996 853 116,76

f. Cengkeh 345 355 97,18

g. Tebu 4.290 4.575 93,77

h. Tembakau 673 880 76,48



2,33 2,50 93,00


57.608.019 177.124.046 32,52

a. Teh 7.190.128 27.967.103 25,71




Strategis

Realisasi s.d Tahun 2014 (2013+2014)

Target Renstra sd 2018 (2013-

2018)

Realisasi sd 2014 Thdp

Target Renstra sd 2018

(4/5)*100%

1 2 3 4 5 6

b. Kopi 5.473.917 21.752.035 25,17

c. Kakao 639.500 1.864.480 34,30

d. Karet 2.313.341 9.322.401 24,81

e. Kelapa 221.927 776.863 28,57

f. Cengkeh 572.600 1.398.350 40,95

g. Tebu 36.939.456 102.545.209 36,02

h. Tembakau 2.076.000 9.322.401 22,27

i. Komoditas lainnya 2.181.150 2.175.204 100,27


2,33 2,50 93,00


57.608.019 177.124.046 32,52

2. 2.1 Terjaganya Proporsi Luas eksisting minimum Lahan perkebunan (Luas Jabar 3709528,44)


13,17 13,00 101,30


488.500 482.238 101,30



(0,09) 1,00 91,05


100,43 114 88,10



-1,02 -1,00 101,52


37.545 36.000 104,29

3. 3.1 Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI


2,04 2,50 81,63


99 309 32,04



2,06 2,50 82,59


444.845.297 1.399.500.000 31,79

65,50


atas, secara keseluruhan diperoleh gambaran bahwa meskipun pelakanaan dari Renstra

Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018 tersebut baru memasuki tahun pertama tetapi rata-

rata capaian kinerjanya pada tahun 2014 sudah mencapai 65,50%. Jika dilihat masing-

masing dari ke 9 (sembilan) indikator kinerjanya, dapat dijelaskan sebagai berikut:



komoditas strategis perkebunan, sampai dengan tahun 2014 sudah mencapai target



kinerja sebesar 78,80%. Sedangkan untuk indikator (2) yaitu Prosentase

Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan, sampai dengan

tahun 2014 sudah mencapai target kinerja sebesar 82,65%. Kondisi tersebut dapat

ditafsirkan, bahwa upaya pencapaian target kinerja Renstra 2013-2018 pada sasaran

kinerja ini optimis bisa tercapai secara optimal pada tahun 2018.


dengan indikator (3) yaitu jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis

sampai tahun 2014 sudah mencapai target kinerja sebesar 32,52%, sama halnya

dengan indikator (4) yaitu benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi mencapai

target kinerja sebesar 32,52%. Kondisi tersebut menunjukan bahwa target Renstra

2013-2018 tentang capaian penyediaan benih yang bersertifikat pada tahun 2018

yaitu sebanyak 177.124.046 pohon/batang optimis tercapai secara optimal, berkat

upaya bersama yang akan dilakukan antara UPTD maupun penangkar benih

tanaman perkebunan se Jawa Barat, serta adanya upaya pengawasan peredaran

benih yang tidak bersertifikat (benih palsu) di lapangan.



perkebunan terhadap luas Jawa Barat. Jika dilihat dari perkembangan penyusutan

lahan dalam beberapa tahun terakhir diperkirakan indikator ini yang paling sulit

dikendalikan. Akan tetapi jika upaya rehabilitasi, peremajaan dan perluasan lahan

perkebunan terus dilakukan dalam tahun-tahun mendatang maka proporsi

keberadaan luas lahan minimal perkebunan sebesar 13 % dari luas total Jawa Barat

pada tahun 2018 optimis bisa tetap dipertahankan.



Rakyat (NTP-R) sampai posisi tahun 2014 dibandingkan dengan target NTP-R pada

tahun 2018 (yaitu sebesar 114) baru mencapai target sebesar 88,10%. Jika dilihat

dari perkembangan kondisi ekonomi makro serta pertimbangkan daya saing produk

perkebunan terhadap pasar ekspor, maka target indikator NTP Renstra pada tahun

2018 optimis dapat tercapai.



Perkebunan, jika upaya pengendalian luas wilayah yang terkena serangan OPT

perkebunan dilakukan secara konsisten setiap tahun, maka target penurunan

intensitas serangan sebesar -5% pada tahun 2018 optimis tercapai.


Perkebunan sesuai SNI, dengan indikator (8) yaitu Jumlah Pelaku Usaha

Perkebunan yang menerapkan sistem jaminan Mutu sesuai SNI, dimana capaian

kinerja pada tahun 2014 baru mencapai 99 pelaku dibandingkan dengan target



tahun 2018 yaitu sebanyak 309 baru mencapai sekitar 32,04 %. Dengan

pertimbangan upaya OPD yang dapat terus meningkatkan kinerja pembinaan pelaku

usaha dalam penerapan sistem jaminan mutu hasil sesuai SNI, maka target kinerja

tahun 2018 tersebut optimis dapat tercapai secara optimal.



Perkebunan, bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2014 dibandingkan

dengan target kinerja pada tahun 2018 baru mencapai target kinerja sebesar

31,79%. Jika melihat perkembangan kondisi perekonomian serta peluang pasar

ekspor untuk produk perkebunan Jawa Barat, maka target kinerja tahun 2018

tersebut dapat tercapai secara optimal.


ke akhir tahun Renstra yaitu tahun 2018 tersebut diatas, maka diperkirakan bahwa target

kinerja tersebut dapat dicapai secara optimal pada saatnya. Beberapa indikator kinerja

yang diperkirakan mengalami kesulitan untuk mencapa target, sehingga perlu perhatian

khusus untuk melakukan akselerasi, yaitu target kinerja nomor (1), (5), dan (7).

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Capaian Nasional

Kualitas pencapaian target kinerja pembangunan perkebunan Jawa Barat tentu

saja perlu diperbandingkan dengan capaian kinerja di tingkat Nasional. Hal tersebut perlu

dilakukan untuk melihat seberapa besar peran dan prestasi sub sektor perkebunan Jawa

Barat di tingkat Nasional. Adapun berdasarkan hasil pengukuran perbandingan kinerja

Tahun 2014 terhadap kinerja Nasional, adalah sebagaimana yang disajikan dalam tabel

3.4 berikut ini:

Tabel: 3.4

Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2014 Terhadap Capaian Nasional


Strategis Realisasi

Tahun 2014

Capaian Kinerja dan

Standar Nasional

Realisasi 2014 Thdp Capaian

kinerja Nasional

(4/5)*100%

1 2 3 4 5 6

1. 1.1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan


1,97 0,05


a. Teh 107.966 143.751 75,11

b. Kopi 21.405 685.089 3,12

c. Kakao 34.272 709.331 4,83

d. Karet 2.298 3.153.186 0,07

e. Kelapa 124.063 3.031.310 4,09

f. Cengkeh 6.293 110.579 5,69

g. Tebu 94.181 2.632.424 3,58

h. Tembakau 6.877 166.262 4,14


2,07 -0,02




Strategis Realisasi

Tahun 2014

Capaian Kinerja dan

Standar Nasional


kinerja Nasional

(4/5)*100%

1 2 3 4 5 6


a. Teh 1.273 1.464 86,95

b. Kopi 1.096 741 147,91

c. Kakao 966 817 118,24

d. Karet 470 1.053 44,63

e. Kelapa 996 1.128 88,30

f. Cengkeh 345 353 97,73

g. Tebu 4.290 5.549 77,31

h. Tembakau 673 934 72,06


3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategsis (%)

2,33


29.135.021 302.491.119

a. Teh 4.797.128 36.252.000 13,23

b. Kopi 3.613.777 79.669.816 4,54

c. Kakao 225.000 121.664.380 0,0002

d. Karet 1.761.186

e. Kelapa 122.300

f. Cengkeh 199.650 5.539.250 0,004

g. Tebu 16.325.280


i. Komoditas lainnya 638.700 59.365.673 0,0011


2,33


29.135.021

2. 2.1 Terjaganya Proporsi Luas eksisting minimum Lahan perkebunan (Luas Jabar 3709528,44)


13,17


488.500



-0,09 -2,45


100,43 101,32 99,12



-1,02 -1.09


37.545 1.136.309,63 3,30

3. 3.1 Meningkatnya Penerapkan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI


2,04


50 150 33,33


9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Komoditas Strategis Jawa Barat (%)

2,06 13,99




Strategis Realisasi

Tahun 2014

Capaian Kinerja dan

Standar Nasional


kinerja Nasional

(4/5)*100%

1 2 3 4 5 6

Jumlah Volume Ekspor Produk Komoditas Strategis Jawa Barat (Kg)

224.695.297 4.495.159.161 5,00

Berdasarkan hasil pengukuran perbandingan antara capaian kinerja tahun 2014

terhadap capaian Nasional sebagaimana yang disajikan dalam tabel 3.4 diatas, ternyata

tidak semua indikator sampai saat ini belum memiliki kesetaraan data yang tepat untuk

diperbandingkan. Adapun beberapa hal yang bisa diperbandingkan dapat dijelaskan

sebagai berikut:



komoditas strategis perkebunan, dimana berdasarkan hasil pebandingan tersebut

posisi peningkatan produksi komoditas strategis Jawa Barat pada tahun 2014 lebih

tinggi yaitu 1,97% dibandingkan dengan nasional yaitu 0,05%. Begitu pula dengan

indikator (2) yaitu Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis

perkebunan, posisi Jawa Barat pun masih lebih tinggi yaitu sebesar 2,07%

dibandingkan dengan Nasional yang menurun sebesar -0,02%.


dengan indikator (3) yaitu jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis

serta indikator (4) yaitu benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi, ternyata belum

memiliki data perbandingan di tingkat Nasional. Namun secara umum bahwa peran

Jawa Barat dalam penyediaan benih unggul komoditas perkebunan bersertifikat

sudah cukup baik dibandingkan dengan daerah lainnya, hal itu sangat dimungkinkan

oleh karena ketersediaan SDM dan teknologi yang memadai.



perkebunan terhadap luas Jawa Barat. Dari indikator ini yang dapat diperbandingkan

dengan Nasional adalah perubahan proporsi lahannya, dimana untuk Jawa Barat

berdasarkan perhitungan data Statistik tahun 2008-2013 diperoleh tingkat penurunan

lahan perkebunan sebesar -0,416 % per-tahun, sedangkan untuk tingkat Nasional

perkembangannya masih sekitar 2,21%. Artinya kondisi perubahan lahan

perkebunan di Jawa Barat perlu mendapat perhatian untuk dikendalikan secara

optimal.



Rakyat (NTP-R), dimana pada posisi tahun 2014 NTP-R Jawa Barat tercapai sebesar

99,12% dibandingkan dengan NTP-R Nasional.





Perkebunan. Indikator inipun belum ada data perbandingannya di tingkat Nasional.


Perkebunan sesuai SNI, dengan indikator (8) yaitu Jumlah Pelaku Usaha

Perkebunan yang menerapkan sistem jaminan Mutu sesuai SNI, dimana posisi Jawa

barat pada tahun 2014 tercapai sebesar 33,33 % dibandingkan dengan Nasional.



Perkebunan, bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2014 dibandingkan

dengan capaian Nasional pada Tahun 2014 untuk komoditas strategis, hanya

sebesar 5 %.


antara Jawa Barat dengan Nasional secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian

kinerja Jawa Barat masih mampu mengimbangi capaian kinerja Nasional.

3.1.5 Analisis Kendala Pencapaian Kinerja dan Alternative Solusinya

Dari 9 (sembilan) indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah

diuraikan tersebut diatas, dalam upaya pencapaiannya memiliki beberapa kendala

sebagaimana penjelasan berikut ini:

1 Dalam pencapaian Indikator (1) yaitu prosentase Peningkatan Produksi rata-rata

komoditas strategis perkebunan, terdapat kendala berupa rendahnya produksi

beberapa komoditas srategis. Adapun alternative solusi yang dilakukan adalah

meningkatkan teknik budidaya melalui intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan

tanaman.

2 Dalam pencapaian indikator (2) yaitu Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata

komoditas strategis perkebunan, terdapat kendala berupa rendahnya produktivitas

beberapa komoditas strategis. Adapun alternative solusi yang dilakukan adalah

peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat mendorong peningkatan

produktivitas tanaman perkebunan.

3 Dalam pencapaian indikator (3) yaitu jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas

Strategis, terdapat kendala berupa terbatas sumber benih untuk peningkatan

produksi benih, baik yang dimiliki oleh UPTD maupun masyarakat. Adapun

alternative solusi yang dilakukan adalah meningkatkan penilaian dan penetapan

Kebun Sumber Benih untuk berbagai komoditas perkebunan binaan Jawa Barat.

4 Dalam pencapaian indikator (4) yaitu benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi,

terdapat kendala berupa banyaknya peredaran benih palsu atau yang tidak

bersertifikat. Adapun alternative solusi yang dilakukan adalah peningkatan

pengawasan peredaran benih.



5 Dalam pencapaian indikator (5) yaitu prosentase luas minimum eksisting lahan

perkebunan terhadap luas Jawa Barat, terdapat kendala berupa tingginya

penyusutan lahan perkebunan akibat adanya alih fungsi lahan maupun alih

komoditas. Adapun alternative solusi yang dilakukan adalah membuat peraturan

yang lebih ketat terhadap gejala alih fungsi lahan, serta mendorong petani untuk

tidak menjual atau mengalihfungsikan lahannya, dengan cara pemberian insentif bagi

petani yang mematuhi aturan tersebut.

6 Dalam pencapaian indikator kinerja (6) yaitu Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai

Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R), terdapat kendala berupa sulitnya

menurunkan Indek yang Dibayarkan Petani (IB) serta menaikan Indek yang Diterima

Petani (IT). Adapun alternative solusi yang dilakukan adalah melakukan pembinaan

peningkatan kompetensi petani/pekebun agar mampu meningkatkan produktivitas

usahanya serta meningkatkan daya saing produknya.

7 Dalam pencapaian Indikator kinerja (7) yaitu Prosentase Penurunan Intensitas

Serangan OPT Perkebunan, terdapat kendala berupa luasnya wilayah yang

terindikasi serangan OPT dibandingkan dengan ketersediaan SDM aparatur

pengendalian OPT. Adapun alternative solusi yang dilakukan adalah melakukan

pembagian peran dengan OPD Kabupaten/Kota yang menangani perkebunan, dalam

hal melakukan pengendalian OPT sesuai dengan perwilayahannya.

8 Dalam pencapaian indikator kinerja (8) yaitu Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang

menerapkan sistem jaminan mutu sesuai SNI, terdapat kendala berupa sulitnya

membuktikan adanya keterkaitan antara penerapan sistem mutu dengan peningkatan

kualitas produk yang dihasilkan. Adapun alternative solusi yang dilakukan adalah

perlu peningkatan pengawasan mutu produk dari lembaga uji mutu sampai ke tingkat

unit usaha.

9 Dalam pencapaian indikator kinerja (9) yaitu Prosentase Peningkatan Volume Ekspor

Produk Perkebunan, terdapat kendala berupa kurangnya daya serap pasar ekspor

terhadap produk perkebunan Jawa Barat, yang diperkirakan akibat promosi serta

pengembangan jejaring pasar yang efektif dan efien. Adapun alternative solusi yang

dilakukan adalah meningkatkan promosi produk melalui berbagai event strategis,

serta didukung dengan pengembangan sistem informasi pasar.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan Jawa

Barat pada hakekatnya memerlukan ketersediaan sumber daya yang tidak sedikit, baik

berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya peralatan maupun

sumber daya keuangan (anggaran pembangunan).

Dari segi pemanfaatan sumber daya alam, seperti sumber daya lahan, air,

tanaman, plasma nutfah dan lain sebagainya, khususnya dalam rangka meningkatkan



produksi dan produktivitas komoditas perkebunan, sejauh ini telah dilakukan secara

efektif dan efisien melalui berbagai upaya, antara lain dengan cara:

- Melakukan pengaturan/penataan pemanfaatan sumberdaya lahan berdasarkan

tingkat kesesuaian lahannya, yaitu melalui pemetaan kesesuaian lahan perkebunan

Jawa Barat;

- Melakukan pengembangan sumber benih melalui eksplorasi, identifikasi, penilaian

dan penetapan kebun induk terpilih, maupun pohon induk terpilih, inventarisasi

kekayaan plasma nutfah tanaman perkebunan, dan lain sebagainya;

- Mengembangkan lahan-lahan yang idle untuk dimanfaatkan sebagai lahan budidaya

tanaman perkebunan, melalui upaya perluasan, peremajaan, rehabilitasi serta

pendukungan prasarana perkebunan, seperti pengembangan sumber daya air,

optimasi lahan dan irigasi;

- Melakukan pengembangan kaji terap teknologi budidaya perkebunan dalam rangka

meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perkebunan;

- Peningkatan kompetensi SDM aparatur perkebunan, dalam rangka meningkatkan

kinerja OPD dalam mengembangkan produksi dan produktivitas tanaman

perkebunan, pengembangan benih unggul, pengendalian hama penyakit tanaman

perkebunan, serta pegolahan produk perkebunan.

Dari segi pemanfaatan anggaran pembangunan pada tahun 2014 juga dilakukan

penghematan anggaran terkait dengan adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran

(SILPA) atas belanja-belanja yang secara teknis maupun administratif harus dilakukan

penghematan. Adapun besarnya SILPA pada tahun anggaran 2014 ini adalah

sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel: 3.5a SILPA Total APBD dan APBN

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014

No Sumber Anggaran Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) SILPA*)

Rp %

1 2 3 4 5 6

Total 96.750.387.203 92.437.104.569 4.313.282.634 4,46

1 APBD 33.065.096.203 31.162.783.420 1.902.312.783 5,75

2 APBN 63.685.291.000 61.274.321.149 2.410.969.851 3,79

a. Tugas Pembantuan 59.716.501.000 57.572.999.714 2.143.501.286 3,59

b. Dekonsentrasi 3.968.790.000 3.701.321.435 267.468.565 6,74

Keterangan: *) SILPA dari selisih pengadaan Barang/Jasa melalui Pihak Ketiga, serta pengembalian anggaran karena tidak cukup waktu pelaksanaan serta adanya pembatalan jadwal kegiatan terkait dengan keputusan pihak lain (pihak penyelenggara) yang tidak bisa dihindari.



Tabel: 3.5b SILPA APBD dan APBN

Yang Terkait Langsung pada Pencapaian Sasaran Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Tahun Anggaran 2014

No Sumber Anggaran Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) SILPA*)

Rp %

1 2 3 4 5 6

Total 75.263.885.078 71.964.793.421 3.299.091.657 4,38

1 APBD 15.971.344.078 14.750.099.307 1.221.244.771 7,65

2 APBN 59.292.541.000 57.214.694.114 2.077.846.886 3,50

a. Tugas Pembantuan 59.292.541.000 57.214.694.114 2.077.846.886 3,50

b. Dekonsentrasi

Keterangan: *) SILPA dari selisih pengadaan Barang/Jasa melalui Pihak Ketiga, serta pengembalian anggaran karena tidak cukup waktu pelaksanaan serta adanya pembatalan jadwal kegiatan terkait dengan keputusan pihak lain

(pihak penyelenggara) yang tidak bisa dihindari.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

Dalam upaya pencapaian target-target kinerja selama tahun 2014 ini, telah

dialokasikan program/kegiatan sebagai berikut:

1 Dalam pencapaian Indikator (1) yaitu prosentase Peningkatan Produksi rata-rata

komoditas strategis perkebunan, pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan

sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD), dengan rincian kegiatan:

1) Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan.

2) Kegiatan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau (DBHCHT)

b. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan (APBN), dengan rincian kegiatan:


dan Penyegar (TP).


(TP).


(TP).

2 Dalam pencapaian indikator (2) yaitu Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata

komoditas strategis perkebunan, dalam pelaksanaannya didukung oleh

program/kegiatan sebagai berikut:


1) Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan.






dan Penyegar (TP).


(TP).


(TP).

3 Dalam pencapaian indikator (3) yaitu jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas

Strategis, dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut:


1) Kegiatan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan.




dan Penyegar (TP).


(TP).


(TP).

4 Dalam pencapaian indikator (4) yaitu benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi,

dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD), dengan rincian kegiatan:,

dengan rincian kegiatan:

1) Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman

Perkebunan.

2) Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tembakau di Jawa

Barat (DBHCHT)


Berkelanjutan (APBN), dengan rincian kegiatan.


dan Penyegar (TP).


(TP).


(TP).

5 Dalam pencapaian indikator (5) yaitu prosentase luas minimum eksisting lahan

perkebunan yang terkendalikan, dalam pelaksanaannya didukung oleh




a. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian (APBD), dengan rincian

kegiatan:

1) Kegiatan Pengembangan Usaha dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber

Daya Perkebunan.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

(PSP), dengan rincian kegiatan:

1) Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian (TP).

2) Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (TP)

c. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan


1) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP)

6 Dalam pencapaian indikator kinerja (6) yaitu Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai

Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R), dalam pelaksanaannya didukung oleh


a. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian (APBD), dengan rincian

kegiatan:

1) Kegiatan Pengembangan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani

Perkebunan.

2) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Petani Tanaman Tembakau (DBHCHT).




dan Penyegar (TP).


(TP).


(TP).

7 Dalam pencapaian Indikator kinerja (7) yaitu Prosentase Penurunan Intensitas

Serangan OPT Perkebunan, dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan

sebagai berikut:

a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit Tanaman, Hewan

dan Ikan (APBD), dengan rincian kegiatan:

1) Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu.



1) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP).

8 Dalam pencapaian indikator kinerja (8) yaitu Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang

menerapkan sistem jaminan mutu sesuai SNI, dalam pelaksanaannya didukung oleh




a. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan

dan Perikanan (APBD), dengan rincian kegiatan:


Pemasaran Produk Perkebunan.

b. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan

Ekspor Hasil Pertanian (APBN), dengan rincian kegiatan:

1) Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (TP)




(TP).

9 Dalam pencapaian indikator kinerja (9) yaitu Prosentase Peningkatan Volume Ekspor

Produk Perkebunan, dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan

sebagai berikut:

a. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan

dan Perikanan (APBD, dengan rincian kegiatan:


Pemasaran Produk Perkebunan.

b. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan

Ekspor Hasil Pertanian (APBN), dengan rincian kegiatan:

1) Kegiatan Pengembangan Pemasaran Internasional (TP).




(TP).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2014, bahwa keseluruhan Program

maupun Kegiatan sebagaimana tersebut diatas, secara umum semuanya memiliki

konstribusi yang baik terhadap upaya pencapaian target kinerja yang sudah ditentukan.

Namun demikian dalam jangka ke depan perlu adanya upaya perbaikan substansi pada

masing-masing kegiatan tersebut, agar lebih mengarah pada upaya pencapaian target

kinerjanya, termasuk dengan ketersediaan anggaran yang memadi sesuai dengan target

kinerja yang harus diwujudkan.

3.2 Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan perkebunan Jawa Barat pada

Tahun 2014 didukung melalui dana APBD maupun APBN. Dalam pelaksanaannya

alokasi anggaran tersebut ada yang terkait langsung dengan upaya pencapaian target

kinerja, ada pula yang berfungsi sebagai penunjang. Adapun uraian anggaran

selengkapnya dijelaskan berikut ini:



3.2.1 Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD

Dalam mewujudkan program/kegiatan pembangunan perkebunan pada tahun

2014 Dinas Perkebunan mendapat Total alokasi APBD sebesar Rp. 49.445.504.614,-

dengan Realisasi keuangan sebesar Rp 46.788.693.910 (94,63%) dan capaian fisiknya

sebesar 98,85%. Data selengkapnya mengenai anggaran dan realisasi APBD 2014

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6a Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat TA. 2014

No

Program/ Kegiatan

Jml Anggaran

Rp

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik

Rp % %

BELANJA DAERAH 49.445.504.614 46.788.639.910 94,63 98,85

BELANJA TIDAK LANGSUNG

16.380.408.411 15.625.910.490 95,39 100,00

BELANJA LANGSUNG 33.065.096.203 31.162.783.420 94,25 97,70

1 Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah

455.914.800 455.744.800 99,96 100,00

1) Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan di Dinas Perkebunan

455.914.800 455.744.800 99,96 100,00

2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

697.623.000 623.960.600 89,44 91,49

2) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur

697.623.000 623.960.600 89,44 91,49

3 Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.173.210.000 2.915.072.121 91,87 98,11

3) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

1.899.240.000 1.734.929.153 91,35 96,84

4) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BPTP

361.530.000 325.443.371 90,02 100,00

5) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BPBTP

634.160.000 600.592.841 94,71 100,00

6) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BP2MB

278.280.000 254.106.756 91,31 100,00

4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8.556.574.325 8.330.749.550 97,36 100,00

7) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

1.074.970.000 1.071.660.000 99,69 100,00



No

Program/ Kegiatan

Jml Anggaran

Rp


Rp % %

8) Kegiatan Revitalisasi Kantor UPTD BPTP (Rev-2)

1.983.262.000 1.930.392.600 97,33 100,00

9) Kegiatan Revitalisasi kantor UPTD BPBTP (Rev-2)

2.132.768.025 2.098.305.650 98,38 100,00

10) Kegiatan Revitalisasi Kantor UPTD BP2MB (Rev-2)

616.378.000 592.724.200 96,16 100.00

11) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (DAK)

1.231.654.200 1.189.466.700 96,57 100.00

12) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor UPTD BPBTP (DAK)

911.000.000 878.070.600 96,39 100,00

13) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BP2MB (DAK)

606.542.100 570.129.800 94,00 100,00

5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.311.630.000 3.195.794.042 96,50 99,77

14) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

1.079.190.000 1.051.819.143 97,46 99,29

15) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPTP

1.086.080.000 1.016.602.000 93,60 100,00

16) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPBTP

746.810.000 732.771.899 98,12 100,00

17) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BP2MB

399.550.000 394.601.000 98,76 100,00

6 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100,000,000 99,900,000 99,00 100,00

18) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Perkebunan

100,000,000 99,900,000 99,00 100,00

7 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

798.800.000 792.363.000 99,19 100.00

19) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Perkebunan

798.800.000 792.363.000 99,19 100.00

8 Peningkatan Produksi Pertanian

9.427.993.860 9.036.607.355 95,85 99,08

20) Kegiatan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan

4.802.996.200 4.666.613.395 97,16 100.00

21) Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih

989.198.000 985.739.900 99,65 100,00



No

Program/ Kegiatan

Jml Anggaran

Rp


Rp % %

Tanaman Perkebunan

22) Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

2.635.799.660 2.502.377.460 94,94 100,00


600.000.000 568.903.600 94,82 100.00

24) Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tembakau di Jawa Barat (DBHCHT)

400.000.000 312.973.000 78,24 78,28

9 Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian

2.780.700.000 2.463.748.400 88,60 89,67

25) Kegiatan Pengembangan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan

750.000.000 728.888.600 97,19 100,00

26) Kegiatan Pengembangan Usaha dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perkebunan

1.091.500.000 1.082.827.800 99,21 100.00

27) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau (DBHCHT)

939.200.000 652.032.000 69,42 69,42

10 Pencegahan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan

795.356.000 782.220.984 98,35 100,00

28) Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

795.356.000 782.220.984 98,35 100,00

11 Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

2.967.294.218 2.467.522.568 83,16 91,26

29) Kegiatan Pengembangan Usaha, Pengolahan, Pengawasan Mutu dan Pemasaran Produk Perkebunan

2.967.294.218

2.467.522.568 83,16 91,26

Keterangan:

1. Program APBD yang terkait langsung dengan pengukuran kinerja, adalah program

nomor: 8, 9, 10 dan 11; sedangkan untuk Program 1 sd 7 merupakan program

penunjang.

2. Kegiatan APBD yang terkait langsung dengan pengukuran kinerja, adalah kegiatan

nomor: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 dan 29, denga; sedangkan kegiatan nomor 1 sd

19 merupakan kegiatan penunjang.



3. Total anggaran Program/Kegiatan APBD yang secara langsung terkait dengan upaya

pencapaian target kinerja adalah sebesar Rp 15.971.344.078,- dengan Realisasi

keuangan sebesar Rp 14.750.099.307,- (92,25%) dan realisasi fisiknya sebesar

93,90%. Rincian selengkapnya adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel 3.5b

sebagai berikut:

Tabel 3.6.b

Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan

APBD Provinsi Jawa Barat TA. 2014 yang terkait langsung terhadap capaian kinerja

No Program/ Kegiatan Jml Anggaran Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

Rp Rp % %

1 2 3 4 5 6

JUMLAH 15.971.344.078 14.750.099.307 92,35 93,90

8 ProgramPeningkatan Produksi Pertanian

9.427.993.860 9.036.607.355 95,85 95,66

20) Kegiatan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan

4.802.996.200 4.666.613.395 97,16 100,00

21) Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan

989.198.000 985.739.900 99,65 100,00

22) Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

2.635.799.660 2.502.377.460 94,94 100,00


600.000.000 568.903.600 94,82 100,00

24) Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tembakau di Jawa Barat (DBHCHT)

400.000.000 312.973.000 78,24 78,28

9 Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian

2.780.700.000 2.463.748.400 88,60 89,81

25) Kegiatan Pengembangan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan

750.000.000 728.888.600 97,19 100,00

26) Kegiatan Pengembangan Usaha dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perkebunan

1.091.500.000 1.082.827.800 99,21 100,00

27) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau (DBHCHT)

939.200.000 652.032.000 69,42 69,42

10 Pencegahan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan

795.356.000 782.220.984 98,35 100,00

28) Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu

795.356.000 782.220.984 98,35 100,00

11 Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

2.967.294.218 2.467.522.568 83,16 91,26



No Program/ Kegiatan Jml Anggaran Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

Rp Rp % %

1 2 3 4 5 6

29) Kegiatan Pengembangan Usaha, Pengolahan, Pengawasan Mutu dan Pemasaran Produk Perkebunan

2.967.294.218 2.467.522.568 83,16 91,26

3.2.2. Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBN

Pada Tahun Anggaran 2014 dana APBN yang diterima Dinas Perkebunan

disalurkan melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Satker 05), Direktorat Jenderal

Pengolahan dan Pemasaran hasil (Satker 07) dan Direktorat Jenderal Sarana Prasarana

(Satker 08), dengan klasifikasi berupa Dana Tugas Pembantuan (TP) dan Dana

Dekonsentrasi (DK).

Dana Tugas Pembantuan APBN yang diterima Dinas Perkebunan adalah

sebesar Rp 59.716.501.000,-, dengan realisasi sebesar Rp 57.572.999.714,- atau sekitar

96,41 % dengan realisasi fisik sebesar 99,71%. Sedangkan Dana Dekonsentrasi (DK)

yang diterima Dinas Perkebunan adalah sebesar Rp 3.968.790.000,-, dengan realisasi

sebesar Rp 3.701.321.435,- atau sekitar 93,26%, dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran APBN melalui Dana Tugas Pembantuan

(TP) dan Dana Dekonsentrasi (DK) sub sektor perkebunan Jawa Barat Tahun 2014

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7a Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBN Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat TA. 2014

PROGRAM/ KEGIATAN/ URAIAN Jumlah Anggaran Realisasi Keuangan Realisas

i Fisik (%) (Rp) (%)

1 2 3 4 5

TOTAL APBN 63.685.291.000 61.274.321.149 96,21 99,86

I DANA TUGAS PEMBANTUAN 59.716.501.000 57.572.999.714 96,41 99,71

A Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat (05)

54.089.901.000 52.560.647.214 97,17 100.00

1

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

54.089.901.000 52.560.647.214 97,17 100.00

1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar

33.017.685.000 32.741.121.804 99,16 100.00

2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim

13.540.005.000 12.840.323.375 94,83 100.00

3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan

2.788.232.000 2.746.691.585 98,51 100.00

4) Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan

1.794.354.000 1.700.609.850 94,78 100.00





1 2 3 4 5

5) Dukungan Perlindungan Perkebunan

2.718.265.000 2.365.585.000 87,03 100.00

6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

231.360.000 166.315.600 71,89 100.00

B Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat (07)

2.934.000.000 2.320.402.500 79,09 94,13

2 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil

2.934.000.000 2.320.402.500 79,09 94,13

7) Pengembangan Pemasaran Internasional

1.500.000.000 1.324.271.750 88,28 100.00

8) Pengembangan Pengolahan hasil Pertanian

1.434.000.000 996.130.750 69,47 88,00

C Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat (08)

2.692.600.000 2.691.950.000 99,98 100,00


2.692.600.000 2.691.950.000 99,98 100,00

9) Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian

840.000.000 840.000.000 100,00 100,00

10) Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian

1.660.000.000 1.659.960.000 100,00 100,00

11) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP

192.600.000 191.990.000 99,68 100,00

II DANA DEKONSENTRASI 3.968.790.000 3.701.321.435 93,26 100.00

A

Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat (05)

2.667.790.000 2.557.271.435 95,86 100.00

1 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan

2.667.790.000 2.557.271.435 95,86 100.00


446.650.000 364.250.735 81,55 100,00

13) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

2.221.140.000 2.193.020.700 98,73 100,00

B

Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat (07) Ditjen PPHP

801.000.000 644.830.000 80,50 100,00

2 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor hasil Pertanian

801.000.000 644.830.000 80,50 100,00

14) Pengembangan Pemasaran Domestik

218.550.000 197.890.000 90,55 100,00


12.000.000 11.470.000 95,58 100,00

16) Pengembangan Usaha dan Investasi

146.150.000 144.060.000 98,57 100,00

17) Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian

424.300.000 291.410.000 68,68 100,00

C Dinas Perkebunan Prov. Jawa Barat (08)

500.000.000 499.220.000 99,84 100,00


500.000.000 499.220.000 99,84 100,00

18) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

65.800.000 65.735.000 99,90 100,00





1 2 3 4 5


73.000.000 72.504.400 99,32 100,00

20) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

22.000.000 22.000.000 100,00 100,00

21) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP

295.200.000 294.980.600 99,93 100,00

22) Fasilitas Pupuk dan Pestisida

22.000.000 22.000.000 100,00 100,00

23) Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

22.000.000 22.000.000 100,00 100,00

Keterangan:

1. Program/Kegiatan APBN yang terkait langsung dengan pengukuran kinerja, adalah

program/kegiatan yang bersumber dari alokasi Dana Tugas Pembantuan, kecuali

untuk kegiatan nomor (6) dan (11).

2. Program/Kegiatan APBN yang bersumber dari alokasi Dana Dekonsentrasi

merupakan Program/Kegiatan penunjang dalam pencapaian target indikator.

3. Total anggaran Program/Kegiatan APBN yang secara langsung terkait dengan upaya

pencapaian target kinerja adalah sebesar Rp 59.292.541.000,- dengan Realisasi

keuangan sebesar Rp. 57.214.694.114,- (96,50%) dan realisasi fisiknya sebesar

98,67%

Tabel 3.7b

Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBN Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat TA. 2014 yang terkait langsung terhadap

pencapaian kinerja

PROGRAM/ KEGIATAN/ URAIAN Jumlah Anggaran Realisasi Keuangan Realisasi

Fisik (%) (Rp) (%)

1 2 3 4 5

I DANA TUGAS PEMBANTUAN 59.292.541.000 57.214.694.114 96,50 98,67

1 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

53.858.541.000 52.394.331.614 97,28 100,00

1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar

33.017.685.000 32.741.121.804 99,16 100,00

2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim

13.540.005.000 12.840.323.375 94,83 100,00

3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan

2.788.232.000 2.746.691.585 98,51 100,00

4) Pengembangan Penanganan Pascapanen Komoditas Perkebunan

1.794.354.000 1.700.609.850 94,78 100,00



PROGRAM/ KEGIATAN/ URAIAN Jumlah Anggaran Realisasi Keuangan Realisasi

Fisik (%) (Rp) (%)

1 2 3 4 5


2.718.265.000 2.365.585.000 87,03 100,00

2 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil

2.934.000.000 2.320.402.500 79,09 94,13


1.500.000.000 1.324.271.750 88,28 100,00

8) Pengembangan Pengolahan hasil Pertanian

1.434.000.000 996.130.750 69,47 88,00


2.500.000.000 2.499.960.000 100,00 100,00

9) Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian

840.000.000 840.000.000 100,00 100,00


1.660.000.000 1.659.960.000 100,00 100,00



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan Umum

Visi Dinas Perkebunan yang dituangkan dalam Renstra Tahun 2013-2018 yaitu

“Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju, Sejahtera

dan Berdaya Saing”, telah dijabarkan kedalam 3 Misi dengan 3 tujuan, 7 Sasaran

Strategis, 9 indikator Sasaran Strategis, 9 Strategi, 9 Kebijakan, 4 Program dan 10

Kegiatan APBD, 3 Program dan 9 Kegiatan APBN, serta 9 indikator Program (Outcome

dan 33 indikator Kegiatan (output).

Misi I: Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan,

dengan tujuan:

1. Meningkatnya Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan berkualitas,

dengan sasaran strategis:

a. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan; dengan

indikator sasaran:

1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan;

2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis

perkebunan;

b. Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat, dengan indikator

sasaran:

3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas

Strategis;

4) Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi;

Misi II: Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan Secara

Berkelanjutan, dengan tujuan:

2. Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan, dengan

sasaran strategis:

c. Terjaganya Proporsi Luas minimum eksisting Lahan perkebunan, dengan

indikator sasaran:

5) Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa

Barat

d. Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan, dengan indikator sasaran:

6) Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-

R)

e. Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan, dengan indikator sasaran:

7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan



Misi III: Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan,

dengan tujuan:

3. Meningkatnya Daya Saing Produk Usaha Perkebunan, dengan sasaran strategis:

f. Meningkatnya Penerapkan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai

SNI;

8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI

g. Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan.

9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan

Perwujudan indikator sasaran kinerja tersebut dalam pelaksanaannya difasilitasi

melalui 2 (dua) sumber anggaran, yaitu dari dana APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.

15.971.344.078,- yang dijabarkan kedalam 4 (empat) Program dengan 10 (sepuluh)

kegiatan, serta dari dana APBN sebesar Rp. 59.292.541.000,- yang dijabarkan kedalam 3

(tiga) Program dan 9 (sembilan) kegiatan, sehingga total anggaran yang tersedia adalah

sebesar Rp 75.263.885.000,-. Adapun realisasi anggaran tersebut untuk dana APBD

adalah sebesar Rp 14.750.099.307,- atau sekitar 92,35% dan fisiknya sekitar 93,90%,

sedangkan realisasi dana APBN adalah sebesar Rp 57.214.694.114,- atau sekitar

96,50% dan fisiknya sekitar 98,67%.

Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Stratejik, diperoleh

gambaran sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja 2014

yang diperjanjikan, diperoleh nilai rata-rata sebesar 105,61%.

2. Hasil pengukuran perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2014 dengan tahun

2013 dan tahun sebelumnya, diperoleh nilai rata-rata sebesar 111,40%.

3. Hasil pengukuran pencapaian target indikator kinerja Renstra berdasarkan hasil

capaian sampai dengan tahun 2014 atau tahun pertama Renstra, diperoleh nilai rata-

rata sebesar 65,50%, artinya bahwa target akhir Renstra pada tahun 2018 cukup

optimis untuk tercapai secara optimal (>100%).

4. Hasil pengukuran perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dengan capaian

Nasional, diperoleh gambaran bahwa beberapa capaian indikator provinsi memiliki

kesetaraan nilai yang wajar terhadap Nasional, terutama pada peningkatan produksi

dan produktivitas, serta NTP-R.

Kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan sub sektor

perkebunan selama tahun 2014 umumnya bersifat teknis dan non teknis, antara lain

berupa:

- Masih belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan paket teknologi budidaya

komoditas perkebunan;

- Masih terbatasnya kebun sumber benih bina dan nonbina untuk pengembangan

produksi benih berkualitas yang dibutuhkan para pelaku usaha perkebunan di Jawa

Barat.



- Masih tingginya alih fungsi lahan dan alih komoditas serta Gangguan Usaha

Perkebunan

- Masih belum optimalnya capaian kinerja SDM dan Kelembagaan pelaku usaha

perkebunan;

- Masih luasnya wilayah yang terindikasi serangan Organisme Pengganggu Tanaman;

- Masih belum optimalnya penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai

SNI;

- Masih rendahnya volume ekspor produk perkebunan Jawa Barat.

Berbagai kendala/permasalahan tersebut solusinya terus diupayakan melalui

peningkatan koordinasi dan konsultasi antar unit kerja terkait, serta peningkatan kualitas

pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan ketersediaan dan sumber daya yang

dimiliki.

Lampiran 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Visi : Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat Yang Maju, Sejahtera Dan Berdaya Saing Misi : 1. Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan 2. Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan Secara Berkelanjutan 3. Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan

No Misi Tujuan

Sasaran Strategis

Program Indikasi Kegiatan

Indikator Sasaran Strategis, Indikator Program (Outcome)

dan Indikator Kegiatan (Output)

Kondisi Tahun Dasar Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif

Narasi Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Volume Rp (juta) Volume Rp (juta) Volume Rp (juta) Volume Rp (juta) Volume Rp (juta) Volume Rp (juta) Volume Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22








2,00

6.500

2,00

9.750

2,10

13.500

2,20

14.750

2,30

16.000

2,40

17.250

2,50

18.500


385.347

371.423

373.030

376.370

379.860

383.300

386.740

a. Teh 109.313

107.500

108.000

108.500

109.000

109.500

110.000

b. Kopi 15.567

16.650

17.000

17.350

17.750

18.100

18.450

c. Karet 33.054

33.626

33.660

34.320

34.980

35.640

36.300

d. Kakao 2.596

2.240

2.250

2.260

2.270

2.280

2.290

e. Kelapa 104.408

104.993

105.100

106.200

107.300

108.400

109.500

f. Cengkeh 6.435

6.114

6.120

6.240

6.360

6.480

6.600

g. Tebu 104.779

92.250

92.750

93.250

93.750

94.250

94.750

h. Tembakau 9.195

8.050

8.150

8.250

8.450

8.650

8.850

1) Luas Intensifikasi (Ha)

300

4.500

1.300

5.000

2.400

5.500

2.400

6.000

2.400

6.500

2.400

7.000

2.400

7.500

2) Luas Rehabilitasi (Ha)

-

-

500

2.500

1.500

5.500

1.500

6.000

1.500

6.500

1.500

7.000

1.500

7.500

3) Luas Peremajaan (Ha)

750

2.000

1.050

2.250

1.150

2.500

1.150

2.750

1.150

3.000

1.150

3.250

1.150

3.500





2,00

700

2,00

825

2,10

950

2,20

1.075

2,30

1.200

2,40

1.325

2,50

1.400


a. Teh 1.469

1.450

1.455

1.460

1.465

1.470

1.475

b. Kopi 889

775

800

825

850

875

900

c. Karet 995

475

500

525

550

575

600

No Misi Tujuan

Sasaran Strategis







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

d. Kakao 481

459

459

468

477

486

495

e. Kelapa 830

790

791

806

822

837

853

f. Cengkeh 337

330

335

340

345

350

355

g. Tebu 4.746

4.450

4.475

4.500

4.525

4.550

4.575

h. Tembakau 891

815

816

832

848

864

880


65

500

68

525

69

550

70

575

71

600

72

625

73

600

5) Jumlah sarana budidaya perkebunan yang tersalurkan (poktan)

4

200

4

300

4

400

5

500

6

600

7

700

8

800






2,00

4.100

2,00

5.720

2,10

7.040

2,20

7.360

2,30

7.680

2,40

8.000

2,50

8.320

Jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (phn/btg)

27.913.23

0

27.913.2

30

28.500.0

00

29.127.0

00

29.796.9

21

30.512.0

47

31.274.8

48

a. The 4.407.500

4.407.50

0

4.500.00

0

4.599.00

0

4.704.77

7

4.817.69

2

4.938.13

4

b. Kopi 3.427.900

3.427.90

0

3.500.00

0

3.577.00

0

3.659.27

1

3.747.09

4

3.840.77

1

c. Karet 293.840

293.840

300.000

306.600

313.652

321.179

329.209

d. Kakao 1.469.200

1.469.20

0

1.500.00

0

1.533.00

0

1.568.25

9

1.605.89

7

1.646.04

5

e. Kelapa 122.430

122.430

125.000

127.750

130.688

133.825

137.170

f. Cengkeh 220.370

220.370

225.000

229.950

235.239

240.885

246.907

g. Tebu 16.160.00

0

16.160.0

00

16.500.0

00

16.863.0

00

17.250.8

49

17.664.8

69

18.106.4

91


1.469.20

0

1.500.00

0

1.533.00

0

1.568.25

9

1.605.89

7

1.646.04

5

i. Komoditas Lainnya

342.790

342.790

350.000

357.700

365.927

374.709

384.077


1.200.000

2.100

1.225.00

0

3.575

1.250.00

0

4.750

1.275.00

0

4.925

1.300.00

0

5.100

1.325.00

0

5.275

1.350.00

0

5.450


1

1.500

1

1.600

1

1.700

1

1.800

1

1.900

1

2.000

1

2.100

No Misi Tujuan

Sasaran Strategis







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


50

200

55

220

60

240

65

260

70

280

75

300

80

320


3

300

3

325

4

350

4

375

5

400

5

425

6

450



4) Kegiatan yang berkaitan dengan sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan


2,00

1.075

2,00

1.275

2,10

1.400

2,20

1.525

2,30

1.650

2,40

1.775

2,50

1.900

Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi (phn/btg)

27.913.23

0

500

27.913.2

30

525

28.500.0

00

550

29.127.0

00

575

29.796.9

21

600

30.512.0

47

625

31.274.8

48

650


1

75

2

150

2

150

2

150

2

150

2

150

2

150


1

500

1

600

2

700

2

800

3

900

3

1.000

4

1.100





1) Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian; 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP); 3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)

5) Kegiatan yang berkaitan dengan Penataan dan Konservasi Sumber Daya Lahan, Antisipasi Perubahan Iklim, Pengendalian Gangguan Usaha serta Pendukungan Sarana Prasarana Perkebunan,


13,58

2.900

13,00

3.300

13,00

3.700

13,00

4.100

13,00

4.450

13,00

4.850

13,00

5.400


492.660

482.238

482.238

482.238

482.238

482.238

482.238


2

150

2

175

2

200

2

225

2

200

2

225

2

300

13) Jumlah Demplot/Demfarm penataan dan penerapan teknologi pelestarian lahan perkebunan (lokasi)

2

500

3

600

3

700

3

800

3

900

3

1.000

3

1.100

No Misi Tujuan

Sasaran Strategis







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


100

800

100

900

100

1.000

100

1.100

100

1.200

100

1.300

100

1.400


100

100

100

125

100

150

100

175

100

200

100

225

100

300


10

100

10

125

10

150

10

175

10

200

10

225

10

300


9

750

9

775

9

800

9

825

9

850

9

875

9

900


3

500

3

600

3

700

4

800

4

900

5

1.000

5

1.100






3.590

1,00

4.445

1,00

4.550

1,00

4.655

1,00

4.760

1,00

4.865

1,00

4.970


108

109

110

111

112

113

114


1.000

3.000

3.200

3.750

3.225

3.750

3.250

3.750

3.275

3.750

3.300

3.750

3.325

3.750


56

500

67

600

125

700

130

800

135

900

140

1.000

145

1.100


1

90

1

95

2

100

2

105

3

110

3

115

4

120



1.Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan (APBD); 2.Program Peningkata

7) Kegiatan yg berkaitan dengan Pengembangan sarana teknologi dan Aplikasi Pengendalian Hama


-1,00 3.230

-1,00 3.480

-1,00 3.730

-1,00 3.980

-1,00 4.230

-1,00 4.480

-1,00 4.730


38.852

38.500

38.000

37.500

37.000

36.500

36.000

No Misi Tujuan

Sasaran Strategis







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

n Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)

Terpadu (PHT)


630

1.400

640

1.500

650

1.600

660

1.700

670

1.800

680

1.900

690

2.000


6

80

7

100

7

120

7

140

7

160

7

180

7

200


a. Agens Hayati (ton)

6

250

7

260

7

270

7

280

7

290

7

300

7

310

b. Petisida Nabati (kwintal)

5

250

5

260

5

270

5

280

5

290

5

300

5

310

c. Musuh Alami (jenis)

3

250

3

260

3

270

3

280

3

290

3

300

3

310


5

1.000

5

1.100

5

1.200

5

1.300

5

1.400

5

1.500

5

1.600



3.1.1 Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI





2,00

3.080

2,00

3.350

2,10

3.720

2,20

4.090

2,30

4.460

2,40

4.830

2,50

5.200


48

49

50

51

52

53

54


7

80

7

100

8

120

8

140

9

160

9

180

10

200

27) Jumlah Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (Jenis)

1

1.000

1

1.000

1

1.100

2

1.200

2

1.300

3

1.400

3

1.500

No Misi Tujuan

Sasaran Strategis







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

28) Jumlah Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan yang tersalurkan (Poktan)

4

2.000

5

2.250

5

2.500

5

2.750

5

3.000

5

3.250

5

3.500






2,00

2.550

2,00

3.050

2,10

3.600

2,20

4.100

2,30

4.650

2,40

5.150

2,50

5.700


220.000.0

00

220.250.

000

225.000.

000

230.000.

000

235.500.

000

241.250.

000

247.500.

000


13

250

14

350

15

500

15

600

15

750

16

850

16

1.000


2

1.500

3

1.750

3

2.000

4

2.250

4

2.500

5

2.750

5

3.000


1

100

2

125

2

150

2

175

2

200

3

225

3

250


3

500

4

600

4

700

4

800

4

900

5

1.000

5

1.100


1

200

2

225

2

250

3

275

3

300

4

325

4

350

27.725

35.195

42.190

45.635

49.080

52.525

56.120

Lampiran 2 Rencana Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif

Tahun 2014

No Misi Tujuan

Sasaran Strategis





Volume Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10








2,10 13.500


373.030

a. Teh 108.000

b. Kopi 17.000

c. Karet 33.660

d. Kakao 2.250

e. Kelapa 105.100

f. Cengkeh 6.120

g. Tebu 92.750

h. Tembakau 8.150

1) Luas Intensifikasi (Ha) 2.400 5.500

2) Luas Rehabilitasi (Ha) 1.500 5.500

3) Luas Peremajaan (Ha) 1.150 2.500





2,10 950


a. Teh 1.455

b. Kopi 800

c. Karet 500

d. Kakao 459

e. Kelapa 791

f. Cengkeh 335

g. Tebu 4.475

h. Tembakau 816


69 550

5) Jumlah sarana budidaya perkebunan yang tersalurkan (poktan)

4 400

No Misi Tujuan

Sasaran Strategis





Volume Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






2,10 7.040

Jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (pohon/batang)

28.500.000

a. Teh 4.500.000

b. Kopi 3.500.000

c. Karet 300.000

d. Kakao 1.500.000

e. Kelapa 125.000

f. Cengkeh 225.000

g. Tebu 16.500.000


i. Komoditas Lainnya 350.000


1. 250.000 4.750


1 1.700


60 240


4 350



4) Kegiatan yang berkaitan dengan sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan


2,10 1.400


28.500.000 550


2 150


2 700





1) Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian; 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP); 3) Program

5) Kegiatan yang berkaitan dengan Penataan dan Konservasi Sumber Daya Lahan, Antisipasi Perubahan Iklim, Pengendalian Gangguan Usaha serta Pendukungan Sarana Prasarana


13,00 3.700


482.238


2

200

No Misi Tujuan

Sasaran Strategis





Volume Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)

Perkebunan, 13) Jumlah Demplot/Demfarm penataan dan penerapan teknologi pelestarian lahan perkebunan (lokasi)

3

700


100 1.000


100 150


10 150


9 800


3

700






1,00 4.550


110


3.225 3.750


125 700


2 100



1.Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan (APBD); 2.Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN)

7) Kegiatan yg berkaitan dengan Pengembangan sarana teknologi dan Aplikasi Pengendalian Hama Terpadu (PHT)


-1,00 3.730


38.000


650 1.600


7 120


a. Agens Hayati (ton) 7 270

No Misi Tujuan

Sasaran Strategis





Volume Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b. Petisida Nabati (kwintal) 5 270

c. Musuh Alami (jenis) 3 270


5 1.200



3.1.1 Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI





2,10 3.720


50


8 120


1 1.100

28) Jumlah Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan yang tersalurkan (poktan)

5 2.500






2,10 3.600


225.000.000


15 500


3 2.000


1 150


4 700


1 250

Jumlah (Rp Juta) 42.190

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ARIEF SANTOSA, SE., M.Sc.

Jabatan : KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : AHMAD HERYAWAN

Jabatan : GUBERNUR JAWA BARAT

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 2015

PIHAK KEDUA,

AHMAD HERYAWAN

PIHAK KESATU,

H. ARIEF SANTOSA, SE., M.Sc.

Pembina Utama Muda 19580516 198603 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1. Meningkatnya Produksi dan

Produktivitas Komoditas

Perkebunan

1) Prosentase Peningkatan Produksi

rata-rata komoditas strategis

perkebunan (%)

2,10

2) Prosentase Peningkatan

Produktivitas rata-rata komoditas

strategis perkebunan (%)

2,10

2. Meningkatnya Ketersediaan

Benih Unggul Bersertifikat

3) Prosentase peningkatan jumlah

ketersediaan benih unggul

Komoditas Strategis (%)

2,10

4) Prosentase Peningkatan Benih

tanaman perkebunan yang

Tersertifikasi (%)

2,10

3. Terjaganya Proporsi Luas

eksisting minimum Lahan

perkebunan

5) Prosentase luas minimum

eksisting lahan perkebunan

terhadap luas Jawa Barat (%)

13,00

4. Meningkatnya Kinerja Usaha

Tani Perkebunan

6) Prosentasi Peningkatan Indeks

Nilai Tukar Petani Perkebunan

Rakyat (NTP-R) (%)

1,00

5. Menurunnya intensitas

serangan OPT Perkebunan

7) Prosentase Penurunan Intensitas

Serangan OPT Perkebunan (%)

-1,00

6. Meningkatnya Penerapkan

Sistem Jaminan Mutu produk

perkebunan sesuai SNI

8) Prosentase Peningkatan jumlah

penerapan sistem jaminan mutu

sesuai SNI (%)

2,10

7. Meningkatnya Volume

Ekspor Produk Perkebunan

9) Prosentase Peningkatan Volume

Ekspor Produk Perkebunan (%)

2,10

No Program Anggaran Keterangan 1 Program Peningkatan Produksi

Perkebunan Rp 9.427.993.860,- APBD

2 Program Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan

Rp 2.780.700.000,- APBD

3 Program Pencegahan dan Penggulangan Penyakit Tanaman Ternak dan Ikan

Rp 795.356.000,- APBD


Rp 2.967.294.218,- APBD

5 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Rp 53.858.541.000,- APBN (TP)

6 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Indusri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

Rp 2.934.000.000,- APBN (TP)


Rp 2.500.000.000,- APBN (TP)

Bandung, 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

KEPALA DINAS PERKEBUNAN,

PROVINSI JAWA BARAT

H. ARIEF SANTOSA, SE., M.Sc. Pembina Utama Muda

19580516 198603 1 003

Lampiran 4

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2014 Terhadap Tahun 2013


Strategis

Realisasi Realisasi 2014

Thdp Thn 2013

(5/4)*100 Tahun 2013 Tahun 2014

1 2 3 4 5 6

1. 1.1.Meningkatnya

Produksi dan

Produktivitas

Komoditas

Perkebunan


Produksi rata-rata komoditas


2,00 1,97 98,65

Peningkatan Produksi

Komoditas Strategis

Perkebunan (ton)

a. Teh 113.885 107.966 94,80

b. Kopi 16.654 21.405 128,53

c. Kakao 36.137 34.272 94,84

d. Karet 2.223 2.298 103,37

e. Kelapa 102.838 124.063 120,64

f. Cengkeh 6.570 6.293 95,78

g. Tebu 93.896 94.181 100,30

h. Tembakau 8.872 6.877 77,51


Produktivitas rata-rata

komoditas strategis

perkebunan (%)

2,00 2,07 103,31

Peningkatan

Produktivitas Komoditas

Strategis Perkebunan

(Kg/Ha)

a. Teh 1.538 1.273 82,77

b. Kopi 854 1096 128,34

c. Kakao 1.078 966 89,61

d. Karet 406 470 115,76

e. Kelapa 817 996 121,91

f. Cengkeh 339 345 101,77

g. Tebu 4.258 4.290 100,75

h. Tembakau 890 673 75,62

1.2 Meningkatnya

Ketersediaan Benih

Unggul Bersertifikat

3) Prosentase peningkatan

jumlah ketersediaan benih

unggul Komoditas Strategsis

(%)

2,00 2,33 116,25

Jumlah ketersediaan

benih unggul Komoditas

Perkebunan di Jawa

Barat (pohon/batang)

28.472.998 29.135.021 102,33

a. Teh 2.393.000 4.797.128 200,47

b. Kopi 1.860.140 3.613.777 194,27

c. Kakao 414.500 225.000 54,28

d. Karet 552.155 1.761.186 318,97


Strategis

Realisasi Realisasi 2014

Thdp Thn 2013

(5/4)*100 Tahun 2013 Tahun 2014

1 2 3 4 5 6

e. Kelapa 99.627 122.300 122,76

f. Cengkeh 372.950 199.650 53,53

g. Tebu 20.614.176 16.325.280 79,19

h. Tembakau 624.000 1.452.000 232,69

i. Komoditas lainnya 1.542.450 638.700 41,41


Benih tanaman perkebunan

yang Tersertifikasi (%)

2,00 2,33 116,25

Jumlah benih tanaman

perkebunan yang

tersertifikasi

(pohon/batang)

28.472.998 29.135.021 102,33

2. 2.1 Terjaganya

Proporsi Luas

eksisting minimum

Lahan perkebunan

(Luas Jabar

3709528,44)

5) Prosentase Luas minimum



13,32 13,17 98,85

Luas Minimum Eksisting

Lahan Perkebunan yg

Terkendalikan (Ha)

494.166 488.500 98,85

2.2 Meningkatnya

Kinerja Usaha Tani

Perkebunan

6) Prosentasi Peningkatan

Indeks Nilai Tukar Petani

Perkebunan Rakyat (NTP-R)

(%)

1,00 -0,09 91,05

Capaian Indeks Nilai

Tukar Petani

Perkebunan Rakyat

(NTP-R) rata-rata

tahunan (point)

100,52 100,43 99,91

2.3 Menurunnya

intensitas serangan

OPT Perkebunan

7) Prosentase Penurunan

Intensitas Serangan OPT

Perkebunan (%)

(1,0) -1,02 101,52

Luas wilayah Maksimum

yang terindikasi

serangan OPT

Perkebunan (Ha)

37.930,54 37.545 98,98

3. 3.1 Meningkatnya

Penerapaan Sistem

Jaminan Mutu

produk perkebunan

sesuai SNI


jumlah penerapan sistem

jaminan mutu sesuai SNI (%)

2,00 2,04 102,04

Jumlah Pelaku Usaha

Perkebunan yang

menerapkan sistem

jaminan Mutu sesuai

SNI (org)

49 50 102,04

3.2 Meningkatnya

Volume Ekspor

Produk Perkebunan


Volume Ekspor Produk

Perkebunan (%)

2,00 2,06 103,23

Jumlah Volume Ekspor

Produk Perkebunan

Jawa Barat (Kg)

220.150.000 224.695.297 102,06

111,40

Lampiran 5

Pengukuran Pencapaian Kinerja Renstra dari Tahun Awal S.D Tahun 2014 Terhadap Target Renstra 2013-2018


Strategis

Realisasi s.d

Tahun 2014

(2013+2014)

Target Renstra

sd 2018 (2013-

2018)

Realisasi sd

2014 Thdp

Target Renstra

sd 2018

(4/5)*100%

1 2 3 4 5 6

1. 1.1 Meningkatnya

Produksi dan

Produktivitas

Komoditas

Perkebunan




1,97 2,50 78,80


Komoditas Startegis

Perkebunan (ton)

a. Teh 221.851 652.500 34,00

b. Kopi 38.059 105.300 36,14

c. Kakao 70.409 208.526 33,77

d. Karet 4.521 13.590 33,27

e. Kelapa 226.901 641.493 35,37

f. Cengkeh 12.863 37.914 33,93

g. Tebu 188.077 561.000 33,53

h. Tembakau 15.749 50.400 31,25



komoditas strategis

perkebunan (%)

2,07 2,50 82,65

Peningkatan

Produktivitas

Komoditas Strategis

Perkebunan (Kg/Ha)

a. Teh 1.273 1.475 86,31

b. Kopi 1096 900 121,78

c. Kakao 966 600 161,00

d. Karet 470 495 94,95

e. Kelapa 996 853 116,76

f. Cengkeh 345 355 97,18

g. Tebu 4.290 4.575 93,77

h. Tembakau 673 880 76,48

1.2 Meningkatnya

Ketersediaan Benih

Unggul Bersertifikat




(%)

2,33 2,50 93,00

Jumlah ketersediaan

benih unggul

Komoditas

Perkebunan di Jawa


57.608.019 177.124.046 32,52

a. Teh 7.190.128 27.967.103 25,71

b. Kopi 5.473.917 21.752.035 25,17

c. Kakao 639.500 1.864.480 34,30

d. Karet 2.313.341 9.322.401 24,81


Strategis

Realisasi s.d

Tahun 2014

(2013+2014)

Target Renstra

sd 2018 (2013-

2018)

Realisasi sd

2014 Thdp

Target Renstra

sd 2018

(4/5)*100%

1 2 3 4 5 6

e. Kelapa 221.927 776.863 28,57

f. Cengkeh 572.600 1.398.350 40,95

g. Tebu 36.939.456 102.545.209 36,02

h. Tembakau 2.076.000 9.322.401 22,27

i. Komoditas lainnya 2.181.150 2.175.204 100,27




2,33 2,50 93,00

Jumlah benih

tanaman perkebunan

yang tersertifikasi

(pohon/batang)

57.608.019 177.124.046 32,52

2. 2.1 Terjaganya

Proporsi Luas

eksisting minimum

Lahan perkebunan

(Luas Jabar

3709528,44)




13,17 13,00 101,30

Luas Minimum

Eksisting Lahan

Perkebunan yg

Terkendalikan (Ha)

488.500 482.238 101,30

2.2 Meningkatnya

Kinerja Usaha Tani

Perkebunan




(%)

(0,09) 1,00 91,05


Tukar Petani

Perkebunan Rakyat

(NTP-R) rata-rata

tahunan (point)

100,43 114 88,10

2.3 Menurunnya

intensitas serangan

OPT Perkebunan



Perkebunan (%)

-1,02 -1,00 101,52

Luas wilayah

Maksimum yang

terindikasi serangan

OPT Perkebunan (Ha)

37.545 36.000 104,29

3. 3.1 Meningkatnya

Penerapan Sistem

Jaminan Mutu

produk perkebunan

sesuai SNI




2,04 2,50 81,63

Jumlah Pelaku Usaha

Perkebunan yang

menerapkan sistem

jaminan Mutu sesuai

SNI (org)

99 309 32,04

3.2 Meningkatnya

Volume Ekspor

Produk

Perkebunan



Perkebunan (%)

2,06 2,50 82,59

Jumlah Volume

Ekspor Produk

Perkebunan Jawa

Barat (Kg)

444.845.297 1.399.500.000 31,79

65,50

Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2014 Terhadap Capaian Nasional

No Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Sasaran

Strategis

Realisasi

Tahun 2014

Capaian

Kinerja dan

Standar

Nasional

Realisasi 2014

Thdp Capaian

kinerja

Nasional

(4/5)*100%

1 2 3 4 5 6

1. 1.1 Meningkatnya

Produksi dan

Produktivitas

Komoditas

Perkebunan




1,97 0,05


Komoditas Startegis

Perkebunan (ton)

a. Teh 107.966 143.751 75,11

b. Kopi 21.405 685.089 3,12

c. Kakao 34.272 709.331 4,83

d. Karet 2.298 3.153.186 0,07

e. Kelapa 124.063 3.031.310 4,09

f. Cengkeh 6.293 110.579 5,69

g. Tebu 94.181 2.632.424 3,58

h. Tembakau 6.877 166.262 4,14



komoditas strategis

perkebunan (%)

2,07 -0,02

Peningkatan

Produktivitas

Komoditas Strategis

Perkebunan (Kg/Ha)

a. Teh 1.273 1.464 86,95

b. Kopi 1.096 741 147,91

c. Kakao 966 817 118,24

d. Karet 470 1.053 44,63

e. Kelapa 996 1.128 88,30

f. Cengkeh 345 353 97,73

g. Tebu 4.290 5.549 77,31

h. Tembakau 673 934 72,06

1.2 Meningkatnya

Ketersediaan

Benih Unggul

Bersertifikat




(%)

2,33

Jumlah ketersediaan

benih unggul

Komoditas

Perkebunan di Jawa


29.135.021 302.491.119

a. Teh 4.797.128 36.252.000 13,23

b. Kopi 3.613.777 79.669.816 4,54

c. Kakao 225.000 121.664.380 0,0002

d. Karet 1.761.186

No Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Sasaran

Strategis

Realisasi

Tahun 2014

Capaian

Kinerja dan

Standar

Nasional

Realisasi 2014

Thdp Capaian

kinerja

Nasional

(4/5)*100%

1 2 3 4 5 6

e. Kelapa 122.300

f. Cengkeh 199.650 5.539.250 0,004

g. Tebu 16.325.280


i. Komoditas lainnya 638.700 59.365.673 0,0011




2,33

Jumlah benih tanaman

perkebunan yang

tersertifikasi

(pohon/batang)

29.135.021

2. 2.1 Terjaganya

Proporsi Luas

eksisting minimum

Lahan perkebunan

(Luas Jabar

3709528,44)




13,17

Luas Minimum

Eksisting Lahan

Perkebunan yg

Terkendalikan (Ha)

488.500

2.2 Meningkatnya

Kinerja Usaha

Tani Perkebunan




(%)

-0,09 -2,45


Tukar Petani

Perkebunan Rakyat

(NTP-R) rata-rata

tahunan (point)

100,43 101,32 99,12

2.3 Menurunnya

intensitas

serangan OPT

Perkebunan



Perkebunan (%)

-1,02 -1.09

Luas wilayah

Maksimum yang

terindikasi serangan

OPT Perkebunan (Ha)

37.545 1.136.309,63 3,30

3. 3.1 Meningkatnya

Penerapan Sistem

Jaminan Mutu

produk

perkebunan

sesuai SNI




2,04

Jumlah Pelaku Usaha

Perkebunan yang

menerapkan sistem

jaminan Mutu sesuai

SNI (org)

50 150 33,33

3.2 Meningkatnya

Volume Ekspor

Produk

Perkebunan



Komoditas Strategis Jawa

Barat (%)

2,06 13,99

Jumlah Volume

Ekspor Produk

Komoditas Strategis

Jawa Barat (Kg)

224.695.297 4.495.159.161 5,00

Lampiran 6. Data Pendukung

Misi : 1. Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan Sasaran : 1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan Indikator Kinerja

: 1. Prosentase Peningkatan Produksi Rata-Rata Komoditas Strategis Perkebunan

PRODUKSI KOMODITAS STRATEGIS PERKEBUNAN DI JAWA BARAT TAHUN 2013-2014

KOMODITAS PRODUKSI (TON)

% 2013 2014

Teh 113.885 107.966 94,80

Kopi 16.654 21.405 128,53

Kakao 36.137 34.272 94,84

Karet 2.223 2.298 103,37

Kelapa 102.838 124.063 120,64

Cengkeh 6.570 6.293 95,78

Tebu 93.896 94.181 100,30

Tembakau 8.872 6.877 77,51

TOTAL 381.075 397.355 104,27

Misi : 1. Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan Sasaran : 1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan Indikator Kinerja

: 2. Prosentase Peningkatan Produktivitas Rata-Rata Komoditas Strategis Perkebunan

PRODUKTIVITAS KOMODITAS STRATEGIS PERKEBUNAN DI JAWA BARAT TAHUN 2013-2014

KOMODITAS PRODUKTIVITAS (TON/HA)

% 2013 2014

Teh 1.538 1.273 82,77

Kopi 854 1096 128,34

Kakao 1.078 966 89,61

Karet 406 470 115,76

Kelapa 817 996 121,91

Cengkeh 339 345 101,77

Tebu 4.258 4.290 100,75

Tembakau 890 673 75,62

Misi : 1. Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan Sasaran : 2. Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat Indikator Kinerja

: 3. Prosentase Peningkatan Jumlah Ketersediaan Benih Unggul Komoditas Strategis

JUMLAH KETERSEDIAAN BENIH UNGGUL KOMODITAS PERKEBUNAN DI JAWA BARAT TAHUN 2013-2014

KOMODITAS BENIH UNGGUL (PHN/BTG)

% 2013 2014

Teh 2.393.000 4.797.128 200,47

Kopi 1.860.140 3.613.777 194,27

Kakao 414.500 225.000 54,28

Karet 552.155 1.761.186 318,97

Kelapa 99.627 122.300 122,76

KOMODITAS BENIH UNGGUL (PHN/BTG)

% 2013 2014

Cengkeh 372.950 199.650 53,53

Tebu 20.614.176 16.325.280 79,19

Tembakau 624.000 1.452.000 232,69

Komoditas Lain 1.542.450 638.700 41,41

TOTAL 28.472.998 29.135.021 102,33

Misi : 1. Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan Sasaran : 2. Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat Indikator Kinerja

: 4. Peningkatan Benih Tanaman Perkebunan yang Tersertifikasi

JUMLAH BENIH KOMODITAS PERKEBUNAN YANG TERSERTIFIKASI DI JAWA BARAT TAHUN 2013-2014

KOMODITAS

BENIH YG TERSERTIFIKASI (BTG/PHN) %

2013 2014

Teh 2.393.000 4.797.128 200,47

Kopi 1.860.140 3.613.777 194,27

Kakao 414.500 225.000 54,28

Karet 552.155 1.761.186 318,97

Kelapa 99.627 122.300 122,76

Cengkeh 372.950 199.650 53,53

Tebu 20.614.176 16.325.280 79,19

Tembakau 624.000 1.452.000 232,69

Komoditas Lain 1.542.450 638.700 41,41

TOTAL 28.472.998 29.135.021 102,33

Misi : 2. Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan Secara Berkelanjutan

Sasaran : 3. Terjaganya Proporsi Luas Eksisting Minimum Lahan Perkebunan Indikator Kinerja

: 5. Persentase Luas Minimum Eksisting Lahan Perkebunan yang Terkendalikan

LUAS LAHAN PERKEBUNAN DI JAWA BARAT DI JAWA BARAT TAHUN 2013-2014

KOMODITAS LUAS LAHAN (Ha)

% 2013 2014

Aren 14.392 14.215 98,77

Cengkeh 34.018 32.683 96,08

Guttapercha 417 283 67,87

Jambu Mete 234 214 91,45

Jarak 2.513 1.615 64,27

Kakao 8.960 9.330 104,13

Kapok 3.182 2.665 83,75

Karet 57.081 60.503 105,99

Kayu Manis 125 124 99,20

Kelapa Dalam 172.540 169.894 98,47

Kelapa Hibrida 9.305 8.037 86,37

Kelapa Sawit 12.549 13.132 104,65

Kemiri 2.035 1.902 93,46

Kemiri Sunan 1.057 1.057 100,00

Kenanga 118 75 63,56

Kina 1.147 1.155 100,70

Kopi Arabika 16.730 16.355 97,76

KOMODITAS LUAS LAHAN (Ha)

% 2013 2014

Kopi Robusta 15.580 15.766 101,19

Kumis Kucing 260 217 83,46

Lada 2.536 2.501 98,62

Pala 5.332 5.938 111,37

Pandan 608 614 100,99

Panili 1.182 1.084 91,71

Pinang 712 666 93,54

Teh 94.391 84.987 90,04

Akarwangi 2.378 2.348 98,74

Mendong 442 422 95,48

Nilam 1.166 1.042 89,37

Serehwangi 1.153 1.473 127,75

Tebu 22.052 22.002 99,77

Tembakau 9.973 10.155 101,82 TOTAL 494.166 488.653 98,88


Sasaran : 4. Meningkatnya Kinerja Usaha Tani Perkebunan Indikator Kinerja

: 6. Persentase Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R)

INDEKS HARGA DITERIMA, INDEKS HARGA DIBAYAR DAN NILAI TUKAR PETANI SUB

SEKTOR PERKEBUNAN DI JAWA BARAT TAHUN 2009-2013

No Tahun/ Kelompok

Sub Sektor

Tan

am

an

Pan

gan

Tan

am

an

Ho

rtik

ult

ura

Tan

am

an

Perk

eb

un

an

Rakyat

Pete

rnakan

Peri

kan

an

RA

TA

-RA

TA

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Indeks Harga yang diterima Petani

Tahun 2009, rata-rata 112.55 124.71 132.19 121.82 132.05 119.17

Tahun 2010, rata-rata 121.10 144.70 147.64 129.06 139.33 129.77

Tahun 2011, rata-rata 139.61 154.26 161.98 132.73 150.54 144.18

Tahun 2012, rata-rata 154.72 166.96 169.55 138.50 153.71 156.01

Tahun 2013, rata-rata 167.41 180.86 174.24 147.32 161.49 167.02

Rata-rata (2009-2013) 139.08 154.30 157.12 133.89 147.42 143.23

2 Indeks Harga yang dibayar Petani

Tahun 2009, rata-rata 123.32 122.20 122.66 122.35 120.36 122.58

Tahun 2010, rata-rata 131.87 130.27 131.54 129.89 126.78 130.67

Tahun 2011, rata-rata 139.18 136.80 138.87 135.80 132.03 137.42

Tahun 2012, rata-rata 145.41 142.50 144.50 140.95 136.63 143.20

Tahun 2013, rata-rata 155.76 152.15 154.86 149.72 144.46 152.53

Rata-rata (2009-2013) 139.11 136.78 138.49 135.74 132.05 137.28

3 Nilai Tukar Petani

Tahun 2009, rata-rata 91.27 102.01 107.73 99.55 109.71 97.21

Tahun 2010, rata-rata 91.79 111.04 112.24 99.37 109.88 99.28

Tahun 2011, rata-rata 100.29 112.76 116.63 97.74 114.02 104.90

Tahun 2012, rata-rata 106.38 117.15 117.33 98.26 112.50 108.93

No Tahun/ Kelompok

Sub Sektor

Ta

na

ma

n

Pa

ng

an

Ta

na

ma

n

Ho

rtik

ult

ura

Ta

na

ma

n

Pe

rke

bu

na

n

Ra

ky

at

Pe

tern

ak

an

Pe

rik

an

an

RA

TA

-RA

TA

1 2 3 4 5 6 7 8

Tahun 2013, rata-rata 107.48 118.86 112.60 98.38 111.80 109.51

Rata-rata (2009-2013) 99.44 112.36 113.31 98.66 111.58 103.97


Sasaran : 5. Menurunnya Intensitas Serangan OPT Perkebunan Indikator Kinerja

: 7. Persentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan

LUAS WILAYAH PERKEBUNAN YANG TERINDIKASI SERANGAN OPT DI JAWA BARAT TAHUN 2013-2014

KOMODITAS

LUAS WILAYAH YG TERKENA SERANGAN OPT (Ha) %

2013 2014

Kelapa 2.712,72 3.081,98 113,61

Kakao 121,37 55,14 45,43

Kopi 4.234,41 4.551,84

Tebu 190,66 272,70

Cengkeh 4.352,93 4.001,62

Teh 20.393,79 20.310,41

Tembakau 333,41 105,17

Karet 5.502,72 4.306,70

Panili 20,50 11,50

Lada 88,03 48,41

TOTAL 37.950,54 36.745,47

Misi : 3. Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan Sasaran : 6. Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu Produk Perkebunan Sesuai

SNI Indikator Kinerja

: 8. Prosentase Peningkatan Jumlah Penerapan Sistem Jaminan Mutu Produk Perkebunan sesuai SNI

PELAKU USAHA YANG MENERAPKAN SISTEM JAMINAN MUTU SESUAI SNI DI JAWA BARAT TAHUN 2014

NO NAMA PERUSAHAAN ALAMAT PERUSAHAAN KOMODITAS

1 PT. Fomosa Indah Indonesia Jl. Kol. Masturi No. 48 RT.006/RW 005 Lembang Ds. Cikahuripan Kab. Bandung Barat

Kopi

2 CV. Haur Koneng Kp. Rancasalak RT.01/03 Ds. Rancasalak Kec. Kadungora Kab. Garut

Kopi

3 PT. Sinar Mayang Lestari Kp. Cigendel RT. 02 RW. 12 Ds. Margamulya Pangalengan Kab. Bandung

Kopi

4 CV. Anugrah Jaya Jl. Pahlawan No. 18 RT. 04/04 Kopi

NO NAMA PERUSAHAAN ALAMAT PERUSAHAAN KOMODITAS

Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut

5 PT. Aimfood Manufacturing Indonesia

Kawasan Industri Fajar MM2100 Jl. Selayar Blok B2 No. 7 Kel. Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Jawa Barat

Kopi

6 PT. Hap Liong Teknopangan Jl. Gn. Lawu No. 10 RT. 004/016 TMN, Simpruk LC Desa Cibatu Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi

Kopi

7 CV. Golden Malabar Kp. Pasir Mulya RT.05/14 Ds. Margamulya Kec. Pangalengan

Kopi

8 PT. Panen Indo Pratama Jl. Bukit Dago Utara II No. 34 Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung

Kopi

Misi : 3. Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan Sasaran : 7. Meningkatnya Volume Ekspor dan Pangsa Pasar Produk Perkebunan Indikator Kinerja

: 9. Prosentase Peningkatan Volume Ekspor dan Pangsa Pasar Produk Perkebunan

EKSPOR KOMODITAS PERKEBUNAN JAWA BARAT

TAHUN 2014

KOMODITAS VOLUME NILAI (USD)

Kopi 81.177,30

Teh 24.865.419 50.339.270

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)disbun.jabarprov.go.id/cassets/libs/uploads/dokumen/LAKIP/LAKIP 2014.pdf · Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun bahan-bahan

Documents