LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN …bappelitbangda.majalengkakab.go.id/web/images/lakip/2016/lakipmjl2016.pdf · Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 105,04 Ket. : *) ...

Kata Pengantar i

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas

berkat, rahmat, hidayah dan anugerah-Nya, Pemerintah Kabupaten

Majalengka mampu menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2016.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada pemerintah daerah atas

penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2016 dalam rangka

pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Majalengka yang telah ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun

2014-2018. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan

kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure)

secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka

Tahun 2016, sebagai implementasi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimaksudkan sebagai

laporan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang

berkepentingan (terutama Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri

Negara PAN dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri), serta

dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan

Kata Pengantar i


KATA PENGANTAR





















Kata Pengantar i


KATA PENGANTAR





















Daftar Isi x


DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI x

BAB. I

:

PENDAHULUAN

I-1

A. Latar Belakang ………………………………………………………………………… I-1

1. Gambaran Singkat Organisasi …………………………………………… I-1

2. Isu-isu Strategis Pembangunan …………………………………………. I-6

3.

4.

Struktur Perekonomian Kabupaten Majalengka …….............

Gambaran Umum Demografis Kabupaten Majalengka

I-24

I-30

B. Dasar Hukum ………………………………………………………………………….. I-33

C. Sistematika Penyusunan …………………………………………………………. I-36

BAB. II

:

PERENCANAAN KINERJA

II-1

A. Rencana Strategis …………………………………………………………………… II-1

B. Perjanjian Kinerja ........................................................................ II-17

BAB. III

: AKUNTABILITAS KINERJA

III-1

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Tahun 2016 ……………………………………………………...................

2. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 dan

Tahun 2015 …………………………………………………………..............

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2016

dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode

RPJMD/Tahun 2018) ……………………………………………………...

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau

Peningkatan/Penurunan Kinerja …………………………………....

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya ……………..

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/

Kegalan Pencapaian Pernyataan Kinerja ……………………….

III-2

III-2

III-15

III-25

III-35

III-47

III-47

B. Realisasi Anggaran III-61

1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 ............

2. Realisasi Program untuk Mencapai Target Kinerja Tahun

2016 .................................................................................

III-61

III-68

Daftar Isi xi


BAB IV. : PENUTUP IV-1

Lampiran

1

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2016

2 Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016

3 Pengukuran Kinerja Tahun 2016

4 Perbandingan Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2015

5 Perbandingan Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)

Daftar Isi xii


DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel. 1.1

:

Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Majalengka

Tahun 2014-2015 (dalam persen) (Atas Dasar Harga berlaku)…..

I-25

Tabel. 1.2. : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Majalengka

Tahun 2014-2015 (Juta Rupiah) (Atas Dasar Harga Konstan

Tahun 2010) ………………………………………………………........................

I-27

Tabel. 1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Majalengka

Tahun 2014-2015 (Juta Rupiah) (Atas Dasar Harga Berlaku)………

I-28

Tabel. 1.4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2015 (dalam persen)

(Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010)…………………………..........

I-30

Tabel. 1.5. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan

Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2016…………….....

I-31

Tabel. 1.6. Persentase Penduduk Kabupaten Majalengka Berdasarkan

Struktur UsiaTahun 2014-2016……………………………………………......

I-31

Tabel. 1.7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Kabupaten

Majalengka Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun

2014-2016 …………………………………………………................................

I-32

Tabel. 1.8. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Kabupaten

Majalengka Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki

Tahun 2013-2015 ………………………………………………….....................

I-33

Tabel. 2.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dana Sasaran Kabupaten

Majalengka Tahun 2014-2018………………………………………………….

II-10

Tabel. 2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama …………………… II-13

Tabel. 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka

Tahun Anggaran 2016 ...................................................................

III-62

Tabel. 3.2. Target dan Realisasi Belanja DaerahKabupaten Majalengka

Tahun Anggaran 2016 ...................................................................

III-64

Tabel. 3.3. Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Majalengka Tahun

Anggaran 2016 ..............................................................................

III-68

Daftar Isi xiii


DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar. 1.1

:

Alur Pikir Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

I-23

Akuntabilitas Kinerja III - 1


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi

pertanggung jawaban kinerja suatu instansi/pemerintah daerah dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis. Laporan tersebut berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana

yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

LAKIP Kabupaten Majalengka ini memiliki dua fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam rangka kewajiban

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.

2. Sebagai sarana evaluasi mandiri (selfevaluation) atas pencapaian kinerja Pemerintah

Kabupaten Majalengka sebagai upaya penyempurnaan kinerja di masa mendatang,

terutama dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta

kebijakan.

LAKIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good

governance). Sistem manajemen pemerintahan dalam rangka peningkatan akuntabilitas

dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara

“self assessment” oleh masing-masing instansi pemerintah daerah, ini berarti pemerintah

daerah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerja

serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, Kabupaten Majalengka wajib menyusun dan menyampaikan Laporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun

anggaran berakhir.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka berisi ikhtisar

pencapaian sasaran strategis beserta Iindikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana

ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD

Kabupaten Majalengka pada tahun 2014-2018. Pengukuran capaian kinerja atas sasaran

dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap

indikator kinerja utama yang ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis

meliputi identifikasi atas realisasi IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya.

Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk

mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja pada

tahun 2016 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement). Capaian atas

IKU Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2015 yang menunjukkan capaian tujuan dan

sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis

sebagaimana terlihat berikut ini:

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016

Sasaran strategis dari misi Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam

RPJMD tahun 2014-2018 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sasaran dan 93 (sembilan

puluh tiga) indikator kinerja, diuraikan berdasarkan misi sebagai berikut :

1.1. Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

Misi 1 terdiri atas 10 (sepuluh) Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan

terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan



pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, terdiri atas 7 (tujuh) indikator kinerja dengan

rincian target, realisasi, dan capaian sebagai berikut:

No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Poin 74,70

65,14 *) Bappeda/BPS

2. Rata - Rata Lama Sekolah tahun 8,55 6,,94 *) Disdik

3. Angka Melek Huruf (AMH) % 99,30 11,88 *) Disdik

4. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar

per sepuluh

ribu penduduk

0,02 0,02 100,00 Disdik

5. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan menengah

per sepuluh

ribu penduduk

0,61 0,06 190,16

Disdik

6. Prosentase bangunan sekolah pendidikan dasar dalam kondisi baik

% 82,00 44,46 54,22 Disdik

7. Prosentase bangunan sekolah pendidikan menengah dalam kondisi baik

% 80,00 60,61 75,76 Disdik

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran

105,04

Ket. : *) = tidak bisa dibandingkan karena perbedaan metode perhitungan.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan kualitas SDM pendidik dan tenaga

kependidikan, terdiri atas 3 (tiga) Indikator kinerja dengan rincian target, realisasi,

dan capaian sebagai berikut:


(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Presentase pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4

% 100 98,30 98,30 Disdik

2. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dilatih

Orang 100 100 100,00 Disdik

3. Rasio guru terhadap murid Poin 1:23 1:28 78,26 Disdik Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 92,19

c. Sasaran 3 : Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana kesehatan pada

seluruh wilayah Kabupaten Majalengka, terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja

dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai berikut:




(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu, per satuan 1,000 penduduk

Rasio 0,09012709 0,1100 122,09 Dinkes

2. Jumlah Puskesmas PONED Unit 28 28 100,00 Dinkes

3. RasioRumah Sakit per 1.000 penduduk

Rasio 0,0026 0,0026 100,00 Dinkes


107,35

d. Sasaran 4 : Meningkatnya mutu layanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan,

terdiri atas 3 (tiga) Indikator kinerja dengan rincian target, realisasi, dan capaian

sebagai berikut:


(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Jumlah Puskesmas terakreditasi Unit 6 4 66,67 Dinkes

2. Tersedianya SOP sistem rujukan dokumen 3 3 100,00 Dinkes

3. Cakupan pelanyanan kesehatan dasar masyarakat miskin

% 100 100 100,00 Dinkes

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 88,89

e. Sasaran 5 : Menurunnya AKI dan AKB, terdiri atas 7 (tujuh) indikator kinerja

dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai berikut:


(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 68,29 69,09 101,17 Dinkes/ BPS

2. Cakupan Desa Siaga aktif % 76 97,96 128,89 Dinkes

3. Cakupan tatanan rumah tangga ber PHBS

% 58 87,06 150,10 Dinkes

4. AKI per 100,000 KH Poin ≤ 132,78 ≤ 86,28 135,86 Dinkes

5. AKB per 1,000 KH Poin ≤ 9.56 ≤ 6,52 139,41 Dinkes

6. Balita Gizi Buruk % 0,04 0,02 150,00 Dinkes

7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization

% 97,96 95,34 97,33 Dinkes


128,97

f. Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan, terdiri atas 4

(empat) indikator kinerja dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai

berikut:




(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Pendidikan formal bagi tenaga medis

Orang 7 8 114,29 Dinkes

2. Pendidikan formal bagi tenaga paramedis (perawat, bidan nutrisionos, dll)


3. Rasio dokter per 1,000 penduduk Poin 0,11 0,25 227,27 Dinkes

4. Rasio tenaga para medis per satuan penduduk

Poin 1,33 1,33 100,00 Dinkes


137,81

g. Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur serta

prasarana sosial dasar masyarakat, terdiri atas 7 (tujuh) indikator kinerja dengan



(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik

% 90,62 92,15 101,69 BMCK

2 Penambahan infrastruktur jalan dan jembatan

% 0,14 0,00 0,00 BMCK

3. Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 72,33 72,40 100,10 PSDAPE

4. Rumah tidak layak huni % 7,15 2,21 169,09 BMCK

5. Rumah yang mempunyai akses sanitasi baik

% 93,5 68,86 73,65 BMCK

6. Rumah tinggal yang mempunyai penerangan listrik

% 92,2 94,52 102,52 PSDAPE

7. Jumlah desa yang dapat diakses angkutan umum

% 80 72 90,00 Dishubkominfo


106,17

h. Sasaran 8 : Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta

kualitas penanggulangan bencana, terdiri atas 8 (delapan) indikator kinerja dengan



(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Prosentase pemenuhan RTH % 59,3 62,39 105,21 BPLH

2. Luas lahan kritis (Ha) yang ditangani

Ha 600

227,82 37,97 Hutbunak

3. Penanganan dan pengelolaan persampahan

% 38 48,77 128,34 BPLH

4. Upaya pelestarian lingkungan % 59,63 53,93 90,44 BPLH

5. Penanganan kebencanaan pra bencana

% 20 20 100,00 BPBD




(%)

OPD Penanggung-

jawab

6. Penanganan kebencanaan saat bencana

% 60 60 100,00 BPBD

7. Penanganan kebencanaan pasca bencana

% 100 100 100,00 BPBD

8. Tersedianya dokumen RDTR dan RTBL

% 88,89 69,23 77,88 BMCK


92,48

i. Sasaran 9 : Terwujudnya pasar tradisional yang representatif, terdiri atas 1 (satu)

indikator kinerja dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai berikut:


(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Jumlah pasar yang direvitalisasi Pasar 1 1 100,00 KUKM Indag


100,00

j. Sasaran 10 : Berkembangnya sektor-sektor ekonomi padat karya, termasuk

sektor pertanian, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan rincian target,

realisasi, dan capaian sebagai berikut:


(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Jumlah outlet yang dibangun Lokasi 5 0 0,00 KUKMIndag


0,00

Berdasarkan Misi 1 : “Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan,

infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka

pencapaian pembangunan yang berkelanjutan” yang terdiri dari 44 (empat puluh

empat) indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka tahun 2014-

2018, bahwa capaian indikator kinerja berdasarkan akumulasi indikator kinerja sasaran

adalah 28 (dua puluh delapan) indikator mencapai target dan 13 (tiga belas) indikator

tidak mencapai target, 2 (dua) indikator tidak bisa dihitung capaianya karena

perbedaan metode, serta indikator tidak ada target tetapi ada realisasinya, tetapi



capaian kinerja tidak bisa dihitung sehingga rata-rata capaian kinerja misi 1 sebesar

95,89 persen.

1.2. Misi 2 : Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (good governance)

dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan

peningkatan kesejahteraan aparatur.

Misi 2 terdiri atas 3 (tiga) Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah, terdiri

atas 6 (enam) indikator kinerja dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai

berikut:


(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. OPD dan OPP dengan nilai IKM Kriteria minimal "B"

% 100 100 100,00 Setda/ Bag Orgaisasi

2. Capaian nilai SAKIP Pemda Nilai CC CC 100,00 Inspektorat/ Bappeda/Setda

3. Pejabat struktural yang telah mengikuti diklat PIM sesuai jenjangnya

% 72 84 116,67 BKD

4. Tingkat perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

% 100 100 100,00 Bappeda

5. Pemenuhan kebutuhan/data informasi

% 100 100 100,00 Bappeda

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Miliar 385 331 85,97 DPKAD


100,44

b. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur

pemerintah daerah, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan rincian target,

realisasi, dan capaian sebagai berikut:


(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti diklat

Orang 275 1.047 380,73 BKD


380,73



c. Sasaran 3 : Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta

kesadaran politik dan hukum, terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja dengan rincian

target, realisasi, dan capaian sebagai berikut:

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Jumlah demo Kali 8 12 50,00 Satpol PP

2. Angka kriminalitas Poin 200 275 62,50 Satpol PP

3. Partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada

% - - - tidak ada

pilkada


56,25

Dengan demikian Misi Kedua : “Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan

yang merata dan terjangkau” terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis dan 10 (sepuluh)

indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka tahun 2014-2018,

bahwa capaian indikator kinerja berdasarkan akumulasi indikator kinerja sasaran

adalah sebanyak 6 (enam) indikator mencapai target, dan 3 (tiga) indikator belum

mencapai target, serta 1 (satu) indikator tidak ada target pada tahun 2016, dengan

rata-rata capaian kinerja misi 2 sebesar 179,14 persen.

1.3. Misi 3 Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan Usaha

Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan kesejahteraan

masyarakat.

Misi 3 terdiri atas 2 (dua) Sasaran Startegis diuraikan sebagai berikut :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya investasi PMA/PMDN dan investasi lokal terkait

pengembangan UMKM, terdiri atas 6 (enam) indikator kinerja dengan rincian

target, realisasi, dan capaian sebagai berikut:


(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Laju pertumbuhan ekonomi % 5,80 5,05 87,07 Bappeda/BPS

2. Daya beli Rp 657,47 8.510,85 *) Bappeda/BPS*)

3. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dengan investasi diatas 500.000.000,00

Pelaku Usaha

33 37 112,12 BPPTPM




(%)

OPD Penanggung-

jawab

4. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dengan investasi diatas Rp. 500.000.000,00

Milyar Rp.

153,30 335,8 219,05 BPPTPM

5. Jumlah investor UMKM Pelaku Usaha

600 627 104,50 BPPTPM

6. Nilai investasi UMKM Milyar Rp.

300 119,8 39,93 BPPTPM


112,53

Ket : *) = tidak dapat dihitung karena perbedaan metode perhitungan

* = Data Sementara

b. Sasaran 2 : Meningkatnya pertumbuhan output sektor UMKM, skala usaha

UMKM, penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM, terdiri atas 3 (tiga) indikator

kinerja dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai berikut :


(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Jumlah UMKM UMKM 30.296 28.260 93,28 KUKMIndag

2. Persentase usaha kecil dan usaha menengah

% 8 6 75,00 KUKMIndag

3. Jumlah tenaga kerja di sektor UMKM Orang

817 (102.964)

2.171 (106.669)

265,73 KUKMIndag


144,67

Dengan demikian Misi 3 : “Membangun iklim investasi yang kondusif dan

pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mencapai

pemerataan kesejahteraan masyarakat” terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis

dengan 9 (sembilan) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka

tahun 2014-2018, bahwa capaian indikator kinerja berdasarkan akumulasi indikator

kinerja sasaran adalah sebanyak 5 (lima) indikator kinerja sasaran mencapai target

dan 3 (tiga) indikator kinerja belum mencapai sasaran, serta 1 (satu) indikator tidak

bisa dihitung capaiannya, sehingga rata-rata capaian kinerja misi 3 sebesar 128,60

persen.



1.4. Misi 4 : Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan

sumber daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan, dan

teknologi dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan.


a. Sasaran 1 : Meningkatnya kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk

mengakses pangan, terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja dengan rincian target,

realisasi, dan capaian sebagai berikut :


(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Cadangan pangan pemerintah Ton 20 20 100,00 BP4K

2. Ketersediaan pangan (LPM) Unit 20 22 110,00 BP4K

3. SLPTT Kelompok 10 24 240,00 BP4K


175,00

b. Sasaran 2 : Terwujudnya destinasi wisata unggulan, terdiri atas 2 (dua) indikator

kinerja dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Jumlah destinasi wisata yang dibangun

Unit 1 1 100,00 Disporabudpar

2. Jumlah kunjungan wisata Orang 162.000 162.517 100,32 Disporabudpar


100,16

c. Sasaran 3 : Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah yang

pro-job, pro poor, dan pro-environment, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja

dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai berikut :


(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Jumlah kawasan industri potensi daerah yang dibangun

Kawasan 1 0 0 KUKMIndag

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 0



d. Sasaran 4 : Meningkatnya peran gender dalam pembangunan, terdiri atas 2 (dua)

Indikator kinerja dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai berikut


(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

% 1 1,04 104,00 BPMDPKB

2. Partisipasi perempuan di lembaga swasta

% 2,50 (4,18) (167,20) BPMDPKB

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran (31.60)

e. Sasaran 5 : Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga

sejahtera, terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja dengan rincian target, realisasi, dan

capaian sebagai berikut :


(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Kemiskinan % 9 13,58* 49,11 Bappeda/BPS

2. Rata - rata jumlah anak per keluarga Rasio 1,16 1,12 103,45 BPMDPKB

3. Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

% 27,68 5,75 *) Bappeda/BPS


Keterangan: *) tidak bisa dihitung capaiannya karena perubahan cara hitung

* Data Sementara diolah Tim Penyusun Lakip

f. Sasaran 6 : Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial, terdiri atas

1 (satu) indikator kinerja dengan rincian target, realisasi, dan capaian sebagai

berikut :


(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

% 42* (3)

38,37 (-3,63)

91,36 Dinsosnakertrans


91,36

Keterangan: *Jumlah agregat dari peningkatan setiap tahun (dalam target indikator 3%)

g. Sasaran 7 : Menigkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas tenaga

kerja yang terlatih, terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja dengan rincian target,





(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)

% 4,24 3,5 117,45 Dinsosnakertrans/ BPS

2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

% 15 33,33 222,20 Dinsosnakertrans

3. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan

% 2* (33)

32,32 97,94 Dinsosnakertrans


145,86

Keterangan: * Data tahun 2015 target 2% (31%), ditahun 2016 bertambah 2% (33%)

h. Sasaran 8 : Memberikan fasilitasi hubungan industrial bagi perusahaan dan

pekerja, menjamin hak-hak pekerja dan melindungi tenaga kerja untuk

meningkatkan kesejahteraan, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan rincian

target, realisasi, dan capaian sebagai berikut :


(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

% 24,78 17,69 128,61 Dinsosnakertrans


i. Sasaran 9 : Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan

prestasi olah raga, terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian target,



(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Jumlah kompetisi olah raga Kali 8 10 125,00 Disporabudpar

2. Jumlah pemuda pelopor Orang 4 4 100,00 Disporabudpar


j. Sasaran 10 : Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan seni dan

budaya, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan rincian target, realisasi, dan

capaian sebagai berikut :




(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Kali 2 2 100,00 Disporabudpar


Dengan demikian Misi 4 : “Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada

pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu

pengetahuan, dan teknologi dengan mengedepankan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan” terdiri atas 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan 19

(sembilan belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka tahun

2014-2018, bahwa capaian indikator kinerja berdasarkan akumulasi indikator

kinerja sasaran adalah sebanyak 13 (tiga belas) indikator kinerja sasaran mencapai

target dan 5 (lima) indikator belum mencapai target, serta 1 (satu) indikator tidak

dapat dihitung karena perubahan cara hitung pada tahun 2016, sehingga rata-rata

capaian untuk misi 4 sebesar 89,82 persen.

1.5. Misi 5 : Mewujudkan Desa Mandiri.

Misi 5 terdiri atas 1 (satu) Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut :

a. Sasaran 1 : Kuatnya pemerintah Desa/Kelurahan pemberdayaan masyarakat

Desa/Kelurahan, terdiri atas 8 (delapan) indikator kinerja dengan rincian target,



(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Jumlah desa mandiri desa 4 31,00 775,00 BPMDPKB

2. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

ribu rupiah

720.886 395.690 54,89 BPMDPKB

3. Ketersediaan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa

buah 330 330,00 100,00 Bag Tapem

4. Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan desa

% 65 100,00 153,85 Bappeda

5. Jumlah peraturan desa jenis 6 6 100,00 Bag Tapem



6. Laporan keterangan pertanggung jawaban kepala desa

desa 330 330 100,00 Bag Tapem

7. Peningkatan kapasitas Desa % 65 392 603,08 BPMDPKB

8. Profil Desa % 50,00 97,95 195,90 BPMDPKB


260,34

Dengan demikian Misi 5 : “Mewujudkan Desa Mandiri” terdiri dari 1 (satu) sasaran

startegis dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka

tahun 2014-2018, bahwa capaian indikator kinerja berdasarkan akumulasi indikator

kinerja sasaran adalah sebanyak 6 (enam) indikator kinerja mencapai target dan 2

(dua) indikator kinerja belum mencapai terget, dengan rata-rata capaian kinerja misi 5

sebesar 260,34 persen.

1.6. Misi 6 : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai

penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai


a. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar

umat beragama, terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja dengan rincian target,



(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Konflik antar umat beragama Kejadian 0 0 100,00 Bag Kesra

2. Jumlah zakat yang terkumpul Miliar 11 7,2 65,45 Bag Kesra

3. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

per 1000 penduduk

0,01 0,01 100,00 Bag Kesra


88,48

Berdasarkan Misi 6 : “Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama

disertai penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai” terdiri atas 1

(satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan

dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Majalengka tahun 2014-2018, bahwa capaian indikator kinerja

berdasarkan akumulasi indikator kinerja sasaran adalah 2 (dua) indikator kinerja



mencapai target, dan 1 (satu) indikator kinerja tidak mencapai target, dengan rata-

rata capaian kinerja untuk misi 6 sebesar 88,48 persen.

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2016 di atas diperoleh bahwa rata-rata

kinerja sasaran strategis untuk masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Misi Uraian Rata-rata Capaian

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan

95,89

2. Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur

179,14

3. Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat

128,60

4. Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

89,82

5. Mewujudkan Desa Mandiri 260,34

6. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai

88,48

Rata-rata 140,39

2. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2015

Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015 (tahun

2016 merupakan tahun III RPJMD tahun 2014-2018) disajikan sebagai berikut :

2.1 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur,

lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian

pembangunan yang berkelanjutan.




a. Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan

terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan

pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, perbandingan kinerja sasaran adalah sebagai

berikut :

No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2015

Tahun 2016

Kenaikan/ penurunan

(%)

OPD Penanggung-jawab


poin 64,51

65,14 *) Bappeda/BPS*)

2. Rata - Rata Lama Sekolah tahun 6,85 6,,94 *) Disdik*)

3. Angka Melek Huruf (AMH)

% 11,76

11,88 *) Disdik*)


per sepuluh

ribu penduduk

0,02 0,02 0,00 Disdik


per sepuluh

ribu penduduk

0,06 0,06 0,00 Disdik


% 83,00 44,46 (46,43) Disdik


%

85,00 60,61 (28,69) Disdik


kependidikan, perbandingan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:


Tahun 2016

Kenaikan/ penurunan

(%)

OPD Penanggung-

jawab


% 99,18 98,30 (0,88) Disdik


Orang 400,00 100,00 (75,00) Disdik

3. Rasio guru terhadap murid Poin 1:21 1:28 6,01 Disdik


seluruh wilayah Kabupaten Majalengka perbandingan kinerja sasaran adalah

sebagai berikut:




Tahun 2016

Kenaikan/ penurunan

(%)

OPD Penanggun

g-jawab


Rasio 0,0893 0,1100 23,18 Dinkes



Rasio 0,0026 0,0026 0,00 Dinkes


perbandingan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:


Tahun 2016

Kenaikan/

penurunan

(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Jumlah Puskesmas terakreditasi

Unit 6 4 (33,33) Dinkes

2. Tersedianya SOP sistem rujukan

Dokumen

3 3 0,00 Dinkes


% 100,00 100,00 0,00 Dinkes

e. Sasaran 5 : Menurunnya AKI dan AKB, perbandingan kinerja sasaran adalah

sebagai berikut :


Tahun 2016

Kenaikan/ penurunan

(%)

OPD Penanggung

-jawab

1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Tahun 68,77 69,09 0,47

Dinkes/ BPS

2. Cakupan Desa Siaga aktif % 99,42 97,96 (1,47) Dinkes


% 53,46 87,06 62,85 Dinkes

4. AKI per 100,000 KH Poin ≤93,34 ≤ 86,27 7,56 Dinkes

5. AKB per 1,000 KH Poin ≤7,65 ≤ 6,51 14,77 Dinkes

6. Balita Gizi Buruk % 0,038 0,02 (47,37) Dinkes


% 94,75 95,34 0,62 Dinkes

f. Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan, perbandingan

kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut:




Tahun 2016

Kenaikan/ penurunan

(%)

OPD Penanggun

g-jawab




Orang 3 34 1.033,33 Dinkes

3. Rasio dokter per 1,000 penduduk

Poin 0,15 0,25 66,67 Dinkes


Pion 1,28 1,33 3,91 Dinkes

g. Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur serta

prasarana sosial dasar masyarakat, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah

sebagai berikut:


Tahun 2016

Kenaikan/ (penurunan)

(%)

OPD Penanggung-

jawab


% 88,80 92,15 3,77 BMCK

2. Penambahan infrastruktur jalan dan jembatan

% 0,078 0,00 (100,00) BMCK

3. Jaringan irigasi dalam kondisi baik

% 66,96 72,40 8,12 PSDAPE

4. Rumah tidak layak huni % 2,49 2,21 (11,24) BMCK


% 62,17 68,86 10,76 BMCK


% 94,52 94,52 0,00 PSDAPE


% 70,00 72 2,86 Dishubkomin

fo

h. Sasaran 8 : Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta

kualitas penanggulangan bencana, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah

sebagai berikut:


Tahun 2016


(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Prosentase pemenuhan RTH

% 11,31 62,39 451,64 BPLH


Ha 527,28 227,82 (56,79) Hutbunak


% 29,19 48,77 67,08 BPLH

4. Upaya pelestarian lingkungan

% 18,50 53,93 191,51 BPLH




Tahun 2016


(%)

OPD Penanggung-

jawab


% 20 20 0,00 BPBD


% 50,00 60 20,00 BPBD


% 100,00 100 0,00 BPBD


% 66,67 69,23 3,84 BMCK

i. Sasaran 9 : Terwujudnya pasar tradisional yang representatif, perbandingan



Tahun 2016


(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Jumlah pasar yang direvitalisasi

Pasar 3 1 (66,67)

KUKMIndag

j. Sasaran 10 : Berkembangnya sektor-sektor ekonomi padat karya, termasuk

sektor pertanian, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut:


Tahun 2016


(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Jumlah outlet yang dibangun

Lokasi 0 0 00,00 KUKMIndag

2.2 Misi 2 : Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (good governance)

dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan

peningkatan kesejahteraan aparatur.


a. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah,

perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut:


Tahun 2016


(%)

OPD Penanggung-

jawab


% 100,00 100 0,00 Setda/ Bag

Orgaisasi

2. Capaian nilai SAKIP Pemda Nilai

CC CC 0,00 Inspektorat/ Bappeda/Set

da




Tahun 2016


(%)

OPD Penanggung-

jawab


% 94,40 84 (11,02) BKD


%

100,00 100 0,00 Bappeda


% 100,00 100 0,00 Bappeda

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Miliar 276,79 331 19,59 DPKAD

b. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur

pemerintah daerah, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai

berikut:


Tahun 2016


(%)

OPD Penanggung-

jawab


orang 640 1.047 63,59 BKD


kesadaran politik dan hukum, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah

sebagai berikut:


Tahun 2016


(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Jumlah demo Kali 19 12 (36,84) Satpol PP

2. Angka kriminalitas Poin 325 275 (15,38) Satpol PP


% - - - tidak ada

pilkada

2.3 Misi 3 : Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan Usaha


masyarakat.



pengembangan UMKM, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah berikut :




Tahun 2016


(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Laju pertumbuhan ekonomi

% 5,33 5,05* 0,60 Bappeda/BPS

2. Daya beli Rp 692,68 8.510,85 *) Bappeda/BPS


Pelaku Usaha

39 37 (5,13) BPPTPM


Milyar Rp.

289,71 335,8 15,91 BPPTPM


835 627 (24,91) BPPTPM

6. Nilai investasi UMKM Milyar Rp.

162,79 119,8 (26,41) BPPTPM

Keterangan: *) Tidak bisa dihitung kenaikan (penurunan)nya karena perbedaan metode perhitungan. * Data Sementara

b. Sasaran 2 : Meningkatnya pertumbuhan output sektor UMKM, skala usaha

UMKM, penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM, perbandingan kinerja indikator

sasaran adalah sebagai berikut :


Tahun 2016


(%)

OPD Penanggung-

jawab



% 5,60 6 7,14 KUKMIndag

3. Jumlah tenaga kerja di sektor UMKM Orang

1.459 (104.498

)

2.171 (106.669)

(97,92) KUKMIndag

2.4 Misi 4 : Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan


teknologi dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan


a. Sasaran 1 : Meningkatnya kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk

mengakses pangan, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut

:



No. Indikator Kinerja Satuan Tahu

n 2015

Tahun 2016

Kenaikan/ (penuruna

n) (%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Cadangan pangan pemerintah

Ton 0 20 2.000,00 BP4K

2. Ketersediaan pangan (LPM)

unit 20 22 10,00 BP4K

3. SLPTT kelompok 38 24 (36,84) BP4K

b. Sasaran 2 : Terwujudnya destinasi wisata unggulan, perbandingan kinerja

indikator sasaran adalah sebagai berikut :


Tahun 2016


(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Jumlah destinasi wisata Unit 0 1 100,00 Disporabudpar


c. Sasaran 3 : Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah yang

pro-job, pro-poor, dan pro-environment, perbandingan kinerja indikator sasaran

adalah sebagai berikut :


Tahun 2016


(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Jumlah kawasan industri potensi daerah

Kawasan

0 0 0 KUKMIndag

d. Sasaran 4 : Meningkatnya peran gender dalam pembangunan, perbandingan

kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :


Tahun 2016


(%)

OPD Penanggung-

jawab


% 0,13

(46,55) 1,04

(47,59)

2,23 BPMDPKB


% 2,55

(55,38) (-4,18) (51,19)

(7,57) BPMDPKB


sejahtera, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :


Tahun 2016


(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Kemiskinan % 12,73 13,58 6,68 Bappeda/BPS

2. Rata - rata jumlah anak per keluarga

Rasio 1,50 1,12 (25,33) BPMDPKB




Tahun 2016


(%)

OPD Penanggung-

jawab

3. Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

% 42,24 5,75 *) Bappeda/BPS

Keterangan: *) Tidak dapat dihitung karena perbedaan cara hitung

f. Sasaran 6 : Meningkatnya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial,

perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :


Tahun 2016


(%)

OPD Penanggung-

jawab

1. PMKS skala kabupaten yang ditangani

% 39,58 38,37 (3,06) Dinsosnakertrans

g. Sasaran 7 : Meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas tenaga

kerja yang terlatih, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut

:


Tahun 2016


(%)

OPD Penanggung-

jawab


% 4,01 3,5 114,57 Dinsosnakertrans / BPS


% 35,65 33,33 (6,51) Dinsosnakertrans

3. Persentase pencari kerja terdaftar yg ditempatkan


h. Sasaran 8 : Memberikan fasilitasi hubungan industrial bagi perusahaan dan

pekerja, menjamin hak-hak pekerja dan melindungi tenaga kerja untuk

meningkatkan kesejahteraan, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah

sebagai berikut :


Tahun 2016


(%)

OPD Penanggung-

jawab



i. Sasaran 9 : Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan

prestasi olah raga, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :




Tahun 2016

Kenaikan/ (penurunan

) (%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Jumlah kompetensi olah raga

kali 13 10 (23,08) Disporabudpar


j. Sasaran 10 : Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan seni dan

budaya, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :


Tahun 2016


) (%)

OPD Penanggung-

jawab


kali 2 2 0,00 Disporabudpar

2.5 Misi 5 : Mewujudkan Desa Mandiri



Desa/Kelurahan, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :


Tahun 2016


(%)

OPD Penanggung

-jawab

1. Jumlah desa mandiri desa 0,00 31,00 3.100,00 BPMDPKB


ribu rupiah

1.136.136

395.690 (65,17) BPMDPKB


buah 330 330,00 100,00 Bag Tapem


% 60 100,00 66,67 Bappeda

5. Jumlah peraturan desa jenis 5 6 20,00 Bag Tapem


desa 330 330 0,00 BPMDPKB

7. Peningkatan kapasitas Desa % 60 392 553,33 BPMDPKB


2.6 Misi 6 : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai





a. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar

umat beragama, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :


Tahun 2016


) (%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Konflik antar umat beragama

Kejadian 0 0 0,00 Bag Kesra

2. Jumlah zakat yang terkumpul

Miliar 8,00 7,2 (10,00) Bag Kesra


per 1000 penduduk

0,009 0,01 11,11 Bag Kesra

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2016 dengan Target Jangka

Menengah (Akhir Periode RPJMD/Tahun 2018)

Realisasi capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan

target jangka menengah (target akhir periode tahun 2018) disajikan sebagai berikut :

3.1 Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur,


pembangunan yang berkelanjutan


a. Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan terutama

untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pelaksanaan wajib

belajar 12 tahun, perbandingan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:


Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab


Poin 65,14

76,81 *) Bappeda/BPS*)

2. Rata - Rata Lama Sekolah Tahun 6,,94 9,47 *) Disdik*)

3. Angka Melek Huruf (AMH) % 11,88 99,80 *) Disdik*)


per sepuluh

ribu penduduk

0,02 0,02 100,00 Disdik


per sepuluh

ribu penduduk

0,06 1,08 194,44 Disdik


% 44,46 86,00 51,70

Disdik




Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab


% 60,61 84,00 72,15

Disdik

Rata-rata 104,57


kependidikan, perbandingan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:


Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab


% 98,30 100,00 98,30 Disdik


Orang 100 1.200 8,33 Disdik

3. Rasio guru terhadap murid Poin 1:28 1:25 119,05 Disdik

Rata-rata 75,23


seluruh wilayah Kabupaten Majalengka perbandingan kinerja sasaran adalah sebagai

berikut:


Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab


Rasio 0,1100 0,0910 120,88 Dinkes



Rasio 0,0026 0,0026 100,00 Dinkes

Rata-rata 106,96


perbandingan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:


Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Jumlah Puskesmas terakreditasi

Unit 4 32 12,50 Dinkes

2. Tersedianya SOP sistem rujukan

dokumen 3 3 100,00 Dinkes




Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab


% 100,00 100,00 100,00 Dinkes

Rata-rata 70,83

e. Sasaran 5 : Menurunnya AKI dan AKB, perbandingan kinerja sasaran adalah sebagai

berikut:


Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 69,09 69,04 100,07 Dinkes/ BPS

2. Cakupan Desa Siaga aktif % 97,96 80,00 122,45 Dinkes


% 87,06 70,00 124,37 Dinkes

4. AKI per 100,000 KH Poin ≤ 86,27 ≤ 129,32 133,28 Dinkes

5. AKB per 1,000 KH Poin ≤ 6,51 ≤ 8,36 122,01 Dinkes

6. Balita Gizi Buruk % 0,02 0,02 100,00 Dinkes


% 95,34 100,00 95,34 Dinkes

Rata-rata 113,93

f. Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan, perbandingan



Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab





3. Rasio dokter per 1,000 penduduk

poin 0,25 0,11 227,27 Dinkes


Pion 1,33 1,33 100,00 Dinkes

Rata-rata 122,93

g. Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur serta prasarana

sosial dasar masyarakat, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai

berikut:




Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab


% 92,15 94,61 97,40 BMCK

2. Penambahan infrastruktur jalan dan jembatan

% 0,00 0,28 0,00 BMCK

3. Jaringan irigasi dalam kondisi baik

% 72,40 75,00 96,53 PSDAPE

4. Rumah tidak layak huni % 2,21 0,00 200,00 BMCK


% 68,86 100,00 68,86 BMCK


% 94,52 94,52

100,00 PSDAPE


% 72 90,00 80,00 Dishubkominfo

Rata-rata 91,83

h. Sasaran 8 : Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas

penanggulangan bencana, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai

berikut:


Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Prosentase pemenuhan RTH % 62,39 100,00 62,39 BPLH


Ha 227,82 7.058,05 3,23 Hutbunak


% 48,77 50,00 97,54 BPLH

4. Upaya pelestarian lingkungan

% 53,93 100,00 53,93 BPLH


% 20 20,00 100,00 BPBD


% 60 65,00 92,31 BPBD


% 100 100,00 100,00 BPBD


% 69,23 100,00 69,23 BMCK

Rata-rata 72,33

i. Sasaran 9 : Terwujudnya pasar tradisional yang representatif, perbandingan kinerja

indikator sasaran adalah sebagai berikut:




Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Jumlah pasar yang direvitalisasi

Pasar 1 5 20,00 KUKMIndag

Rata-rata 20,00

j. Sasaran 10 : Berkembangnya sektor-sektor ekonomi padat karya, termasuk sektor

pertanian, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut:


Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Jumlah outlet yang dibangun Lokasi 0 20 0,00 KUKMIndag

Rata-rata 0,00

3.2 Misi 2 : Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan

berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan

kesejahteraan aparatur


a. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah,

perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut:


Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab


% 100 100,00 100,00 Setda/ Bag Orgaisasi

2. Capaian nilai SAKIP Pemda Nilai CC B 66,67 Inspektorat/ Bappeda/Setda


% 84 74,00 113,51 BKD


% 100 100,00 100,00 Bappeda


% 100 100,00 100,00 Bappeda

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Miliar 331 924,00 35,82 DPKAD

Rata-rata 86,00

b. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pemerintah

daerah, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut:




Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab


orang 1.047 3.221 32,51 BKD

Rata-rata 32,51


kesadaran politik dan hukum, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai

berikut:


Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Jumlah demo Kali 12 12 100,00 Satpol PP

2. Angka kriminalitas poin 275 218 73,85 Satpol PP


% - 80,00 - tidak ada pilkada

Rata-rata 57,95

3.3 Misi 3 : Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan Usaha Mikro

Kecil Menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat



pengembangan UMKM, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah berikut:

No.

Indikator Kinerja Satuan Tahun 2016

Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Laju pertumbuhan ekonomi %

5,05 6,50 77,69

Bappeda/BPS

2. Daya beli Rp 8.510,85 667,65 *) Bappeda/BPS


Pelaku Usaha

233 165 141,21 BPPTPM


Milyar Rp. 335,8 768,34 43,70 BPPTPM


627 4.168 15,04 BPPTPM

6. Nilai investasi UMKM Milyar Rp. 119,8 1.871 6,40 BPPTPM

Rata-rata 56,81



b. Sasaran 2 : Meningkatnya pertumbuhan output sektor UMKM, skala usaha UMKM,

penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM, perbandingan kinerja indikator sasaran

adalah sebagai berikut :


Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab



% 6 10,00 60,00 KUKMIndag

3. Jumlah tenaga kerja di sektor UMKM

Orang 106.669 (2.171)

106.132 100,51 KUKMIndag

Rata-rata 81,18

3.4 Misi 4 : Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan


teknologi dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Misi 4 terdiri atas 11 (sebelas) Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut :

a. Sasaran 1 : Meningkatnya kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses

pangan, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :


Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Cadangan pangan pemerintah

Ton 20 60 60 BP4K

2. Ketersediaan pangan (LPM) unit 22 180 180 BP4K

3. SLPTT kelompok 24 52 52 BP4K

Rata-rata 30,57

b. Sasaran 2 : Terwujudnya destinasi wisata unggulan, perbandingan kinerja indikator

sasaran adalah sebagai berikut :


Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Jumlah destinasi wisata Unit 1 8 12,50 Disporabudpar


Rata-rata 14,89

c. Sasaran 3 : Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah yang pro-

job, pro-poor, dan pro-environment, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah

sebagai berikut :




Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Jumlah kawasan industri potensi daerah

kawasan 0 8 0.00 KUKMIndag

Rata-rata 0.00

d. Sasaran 4 : Meningkatnya peran gender dalam pembangunan, perbandingan kinerja

indikator sasaran adalah sebagai berikut :


Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab


% 1,04 (47,59)

49,69 95,77 BPMDPKB


% -4,18 (51,19)

63,33 80,83 BPMDPKB

Rata-rata 88,30


sejahtera, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :


Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Kemiskinan % 13,58** 5,00 (71,60) Bappeda/BPS

2. Rata - rata jumlah anak per keluarga

Rasio 1,12 1,12 100,00 BPMDPKB

3. Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera

% 5,75 24,08 *) Bappeda/BPS

Rata-rata 14,20

Keterangan: *) Tidak dapat dihitung karena perubahan metode perhitungannya

** Data sangat sementara

f. Sasaran 6 : Meningkatnya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial,



Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab

1. PMKS skala kabupaten yang ditangani


Rata-rata 79,94

g. Sasaran 7 : Meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas tenaga kerja

yang terlatih, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :




Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab


% 3,5 2,25 44,44 Dinsosnakertrans/ BPS


% 33,33 80 41,66 Dinsosnakertrans

3. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan

Orang 32,32 37,00 87,35 Dinsosnakertrans

Rata-rata 57,82

h. Sasaran 8 : Memberikan fasilitasi hubungan industrial bagi perusahaan dan pekerja,

menjamin hak-hak pekerja dan melindungi tenaga kerja untuk meningkatkan

kesejahteraan, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :


Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab



Rata-rata 100,06

i. Sasaran 9 : Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi

olah raga, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :


Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Jumlah kompetensi olah raga



Rata-rata 21,49

j. Sasaran 10 : Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan seni dan budaya,



Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab



Rata-rata 20,00

3.5 Misi 5 : Mewujudkan Desa Mandiri





Desa/Kelurahan, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :


Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Jumlah desa mandiri desa 31,00 26 119,23 BPMDPKB


ribu rupiah

395.690 760.568 52,03 BPMDPKB


buah 330,00 340 97,06 Bag Tapem


% 100,00 75,00 133,33 BPMDPKB

5. Jumlah peraturan desa jenis 6 8 75,00 BPMDPKB


desa 330 340 97,06 BPMDPKB

7. Peningkatan kapasitas desa % 392 75,00 522,67 BPMDPKB


Rata-rata 149,29

3.6 Misi 6 : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai



b. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat

beragama, perbandingan kinerja indikator sasaran adalah sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2016

Tahun 2018

Capaian (%)

OPD Penanggung-

jawab

1. Konflik antar umat beragama Kejadian 0 0 100,00 Bag Kesra

2. Jumlah zakat yang terkumpul Miliar 7,2 16 45,00 Bag Kesra


per 1000 penduduk

0,010 0,012 83,33 Bag Kesra

Rata-rata 76,11

Dari hasil perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 terhadap target akhir

periode RPJMD tahun 2018 di atas diperoleh bahwa rata-rata kinerja sasaran strategis

untuk masing-masing misi adalah sebagai berikut :




(%)


77,86


58,82


73,05


45,25



76,11

Rata-rata (%) 80,06

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

dirinci berdasarkan misi, sasaran startegis, indikator kinerja, ketercapaian dan prosentase

capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

4.1. Misi : 1 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur,


pembangunan yang berkelanjutan

No. Sasaran Jumlah

Indikator

Ketercapaian Rata-rata

Capaian Tercapai tidak

tercapai

tidak bisa

dihitung

Tidak ada target

1. Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana

7 2 2 3 - 105,04



No. Sasaran Jumlah

Indikator



tercapai

tidak bisa

dihitung

Tidak ada target

pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun

2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan

3 1 2 - - 92,19

3. Sasaran 3 : Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana kesehatan pada seluruh wilayah Kabupaten Majalengka

3 3 - - - 107,36

4. Sasaran 4 : Meningkatnya mutu layanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan

3 2 1 - - 88,89

5. Sasaran 5 : Menurunnya AKI dan AKB

7 6 1 - - 128,97

6. Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan

4 4 - - - 137,81

7. Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur serta prasarana sosial dasar masyarakat

7 4 3 - - 106,17

8. Sasaran 8 : Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanggulangan bencana

8 5 3 - - 92,48

9. Sasaran 9 : Terwujudnya pasar tradisional yang representative

1 1 - - - 100,00

10 Sasaran 10 : Berkembangnya sektor-sektor ekonomi padat karya, termasuk sektor pertanian

1 - 1 - - 0,00

Jumlah 44 28 13 3 - 95,89

Sesuai tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan

mutu sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar

pendidikan dasar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, dari 7 (tujuh) indikator

kinerja, 2 (dua) indikator kinerja mencapai target dan 2 (dua) tidak mencapai target, serta

3 (tiga) indikator tidak bisa dikur capaiannya karena adanya metode baru untuk

perhitungan IPM. Ketiga indikator yang tidak bisa dihitung capaiannya yaitu :



1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), target 74,70 poin (masih menggunakan

metode lama), realiasasi 65,14 poin (menggunakan metode baru), sehingga

capaiannya tidak bisa dihitung. Dalam perhitungan IPM metode baru untuk indeks

pendidikan variabelnya adalah : Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau Mean Years of

Schooling (MYS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) atau Exspected Years of Schooling

(EYS).

2. Rata - Rata Lama Sekolah, target 8,55 tahun (penentuan target masih menggunakan

metode lama), realisasi 6,,94 tahun (menggunakan metode baru), sehingga

capaiannya tidak bisa dihitung.

3. Angka Melek Huruf (AMH), target 99,30, indikator ini tidak dihitung diganti oleh

harapan lama sekolah/EYS yang capainnya tahun 2016 sebesar 11,88 persen.

Dalam rangka meningkatkan IPM terutama indeks pendidikan masih memerlukan

kerja keras karena untuk merubah pola pikir masyarakat yang masih menempatkan

pendidikan pada urutan yang paling belakang dari ketiga indeks variabel IPM, daya beli,

kesehatan dan pendidikan dan diperlukan program pendamping BOS ataupun KIP

khususnya bagi anak usia sekolah yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena alasan

ekonomi serta lebih menajamkan program BOS dan KIP sehingga benar-benar bisa

meningkatkan angka pastisipasi sekolah pada anak usia sekolah.

memperhatikan tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran 2 : Meningkatnya

kualitas dan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan dari 3 (tiga) indikator

kinerja, hanya 1 (satu) indikator yang sudah mencapai target dan 2 (dua) indikakor tidak

mencapai target, yaitu Presentase pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4 (98,30%), dan

Rasio guru terhadap murid (78,26%). Rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai angka

92,19%.

berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran 3 : Meningkatnya akses

dan mutu sarana dan prasarana kesehatan pada seluruh wilayah Kabupaten Majalengka,

dari 3 (tiga) indikator kinerja, selurunya telah telah mencapai target. Rata-rata capaian

kinerja sasaran mencapai angka 107,36%.



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran 4 : Meningkatnya mutu layanan

kesehatan tingkat dasar dan rujukan dari 3 (tiga) indikator kinerja, diantaranya 2 (dua)

indikator yang sudah mencapai target dan 1 (satu) indikakor tidak mencapai target, yaitu

Jumlah Puskesmas terakreditasi (66,67%).

menurut tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran 5 : Menurunnya AKI dan

AKB, dari 7 (tujuh) indikator kinerja, 6 (enam) indikator sudah mencapai target, sedangkan

1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target, yaitu Cakupan Desa/Kelurahan Universal

Child Immunization (97,33%), indikator tersebut perlu tahun 2015 juga belum mencapai

target, oleh karena itu Dinas Kesehatan Kabuoaten Majalengka harus mampu

meningkatkan sasaran kegiatan terhadap anak-anak yang akan diberikan imunisasi, oleh

karena itu koordinasi wajib melibatkan berbagai stakeholder.

Sesuai tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas dan

kuantitas SDM Kesehatan dari 4 (empat) indikator kinerja, seluruh indikator telah

mencapai target dengan rata-rata angka capaian kinerja 137,81%.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas dan

pembangunan infrastruktur serta prasarana sosial dasar masyarakat dari 7 (tujuh)

indikator kinerja, 4 (empat) indikator mencapai target, 3 (tiga) indikator kinerja belum

mencapai target, yakni indikator kinerja penambahan infrastruktur jalan dan jembatan,

rumah yang mempunyai akses sanitasi baik, dan indikator jumlah desa yang dapat diakses

angkutan umum. Rata-rata capaian kinerja sasaran ini mencapai 106,17%.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran 8 : Meningkatnya daya dukung

dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanggulangan bencana dari 8 (delapan)

indikator kinerja, 5 (lima) indikator mencapai target, dan 3 (tiga) indikator kinerja belum

mencapai target. Indikator yang belum memenuhi target yaitu :

1. Luas lahan kritis (Ha) yang ditangani, target 600,00 Ha, realisasi 227,82 Ha, capaian

37,97%, hal ini karena ada beberapa kegiatan rehabilitasi lahan kritis yang tidak bisa

dilaksanakan.

2. Upaya pelestarian lingkungan, target 59,63%, realisasi 53,93%. Hal ini karena ada

kegiatan Pembuatan IPAL dan IPLT belum bisa dilaksanakan serta keterbatasan



sumberdaya baik SDM maupun fiskal sehingga upaya pelestarian lingkungan hidup

belum optimal. Ke depan akan diprioritaskan upaya pelestarian lingkungan terhadap

kegiatan usaha yang memiliki dampak lingkungan yang merusak (degradasi terhadap

lingkungan sangat besar) serta diperlukan adanya instrumen ekonomi dalam rangka

melindungi kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2009

tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga berkomitmen untuk

melakukan konsep pembangunan berkelanjutan.

3. Tersedianya dokumen RDTR dan RTB, target 88,89%, realisasi 69,23%. Hal ini karena

proses penyusunan perda RDTR masih belum tuntas sehingga untuk RTBLnya juga akan

terhambat karena harus menunggu perda RDTR. Kedepan diperlukan komitmen yang

sungguh-sungguh sehingga percepatan proses penyusunan perda RDTR bisa cepat

dituntaskan.

Adapun untuk rata-rata indikator sasaran 8 ini mecapai 92,48%.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran 9 : Terwujudnya pasar tradisional

yang representative dari 1 (satu) indikator kinerja, 1 (satu) indikator mencapai target,

dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran 10 : Berkembangnya sektor-

sektor ekonomi padat karya, termasuk sektor pertanian dari 1 (satu) indikator kinerja,

dan indikator kinerja tersebut belum mencapai target.

1.2. Misi : 2 Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan


kesejahteraan aparatur

No. Sasaran Jumlah

Indikator



tercapai

tidak bisa

dihitung

tidak ada

target

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah

6 5 1 - - 100,44

2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber

1 1 - - - 380,73



No. Sasaran Jumlah

Indikator



tercapai

tidak bisa

dihitung

tidak ada

target

daya aparatur pemerintah daerah

3. Sasaran 3 : Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesadaran politik dan hokum

3 - 2 - 1 56,25

Jumlah 10 6 3 - 1 179,14

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk misi kedua sasaran 1 :

Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah dari 6 (enam) indikator

kinerja, hanya 5 (lima) indikator kinerja yang mencapai target, dan 1 (satu) indikator kinerja

tidak mencapai target, yaitu indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target 385

Milyar, realisasi hanya sebesar 331 milyar. Sedangkan rata-rata capaian kinerja sasaran ini

sebesar 104,446%.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan

kuantitas sumber daya aparatur pemerintah daerah, dari 1 (satu) indikator kinerja, 1

(satu) indikator mencapai target, dengan capaian 380,73%. Hal ini karena komitmen

Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk selalu meningkatkan kapasitas aparaturnya

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari Sasaran 3 : Meningkatnya stabilitas

keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesadaran politik dan hukum, 3 (tiga)

indikator kinerja, dengan rincian 2 (dua) indikator belum mencapai target, dan 1 (satu)

indikator kinerja tidak ada target pada tahun 2016. Kedua indikator yang belum memenuhi

target disebabkan :

1. Meskipun realisasi jumlah demo 12 kali, tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2014

sebesar 43 kali dan tahun 2015 sebanyak 19 kali, memperlihatkan adanya tren yang

menurun setiap tahunnya, sehingga capaian tersebut sudah ada pengurangan yang

signifikan, ke depan akan semakin ditekan dan diarahkan untuk tidak anarkis dan



dilakukan upaya-upaya yang lebih persuasif sedapat mungkin diselesaikan dengan

musyawarah dan dialog tanpa melakukan demo.

2. Angka kriminalitas belum mencapai target dengan jumlah kejadian 275 kali, angka

kriminalitas selama tiga tahun terakhir yakni mulai dari tahun 2014 sebesar 314 kali,

tahun 2015 sebanyak 325 kali, dan di tahun 2016 mengalami penurunan walaupun

targetnya sebesar 200 kali. permasalahan ini memerlukan penanganan yang lebih

komprehensif karena merupakan kewenangan aparat kepolisian Resort Majalengka,

sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intensip antar Muspika dan Satuan Polisi

Pamong Praja pro aktif dalam menciptakan kondisi ketertiban dan ketentraman

masyarakat sehingga bisa menekan angka kriminalitas. Sedangkan indikator yang tidak

ada targetnya yaitu Partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada, karena pada tahun

2016 tidak ada pilkada.

4.3. Misi : 3 Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat

No. Sasaran Jumlah

Indikator



tercapai

tidak bisa

dihitung

tidak ada

target

1. Sasaran 1 : Meningkatnya investasi PMA/PMDN dan investasi lokal terkait pengembangan UMKM

6 3 2 1 - 112,53

2. Sasaran 2 : Meningkatnya pertumbuhan output sektor UMKM, skala usaha UMKM, penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM

3 1 2 - - 144,67

Jumlah 9 4 4 1 0 128,60

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran 1 : Meningkatnya investasi

PMA/PMDN dan investasi lokal terkait pengembangan UMKM, dari 6 (enam) indikator

kinerja, 4 (empat) indikator mencapai target, 1 (indikator) indikator kinerja belum

mencapai target, serta 1 (satu) indikator kinerja tidak bisa dihitung capaiannya karena



perbedaan metode perhitungan. Indikator yang belum memenuhi target yaitu laju

pertumbuhan ekonomi (LPE) target 5,80% realisasi 5,05% (data semetara) dan Nilai

investasi UMKM target Rp300 Milyar dengan realisasi hanya Rp119,8 Milyar. Sedangkan

Indikator yang tidak bisa dihitung capaian kinerjanya yaitu : Daya beli target Rp. (ribu)

657,47, realisasi Rp. (ribu) 8510,85 karena perbedaan metode perhitungan. Adapun rata-

rata capaian sasaran kinerja ini secara agregat sebesar 112,53%.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran 2 : Meningkatnya pertumbuhan

output sektor UMKM, skala usaha UMKM, penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM,

dari 3 (tiga) indikator kinerja, 1 (satu) indikator mencapai target, 2 (dua) indikator kinerja

belum mencapai target. Ke 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target yaitu :

1. Jumlah UMKM target 30.296 UMKM, realisasi 28.260 UMKM, capaian 93,28%.

2. Persentase usaha kecil dan usaha menengah target 8,00%, realisasi 60%, capaian

75,00%.

Meskipun jumlah tenaga kerja di sektor UMKM tahun 2016 di Kabupaten

Majalengka meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2015 tetapi kontribusinya

belum mencapai target kinerja, sementara untuk bantuan penguatan modal memerlukan

syarat harus berbadan hukum, sehingga ke depan perlu dilakukan bimbingan yang lebih

komprehensif untuk legalisasi UMKM atau kelompok usaha.

1.3. Misi : 4 Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan sumber

daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan

mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

No. Sasaran Jumlah

Indikator



tercapai

tidak bisa

dihitung

tidak ada

target

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan

3 3 - - - 175,00

2. Sasaran 2 : Terwujudnya destinasi wisata unggulan

2 2 - - - 100,16

3. Sasaran 3 : Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi

1 - 1 - - 0



No. Sasaran Jumlah

Indikator



tercapai

tidak bisa

dihitung

tidak ada

target unggulan daerah yang pro-job, pro poor, dan pro-environment

4. Sasaran 4 : Meningkatnya peran gender dalam pembangunan

2 1 1 - - 104,00

5. Sasaran 5 : Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga sejahtera

3 1 1 1 - 76,28

6. Sasaran 6 : Meningkatnya penanganan permasalahan kesejahteraan social

1 - 1 - - 91,36

7. Sasaran 7 : Menigkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas tenaga kerja yang terlatih

3 2 1 - - 145,86

8. Sasaran 8 : Memberikan fasilitasi hubungan industrial bagi perusahaan dan pekerja, menjamin hak-hak pekerja dan melindungi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan

1 1 - - - 128,61

9. Sasaran 9 : Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olah raga

2 2 - - - 112,50

10. Sasaran 10 : Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan seni dan budaya

1 1 - - - 100,00

Jumlah 19 13 5 1 0 89,82

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran 1 : Meningkatnya kemudahan

dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan, dari 3 (tiga) indikator kinerja,

seluruhnya dapat mencapai target. Capain indikator kinerja tersebut di atas disebabkan :

Komitmen Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mendukung program kedaulatan

pangan dari pemerintah Pusat, sehingga Program Ketahanan Pangan menjadi prioritas dari

Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran 2 : Terwujudnya destinasi wisata

unggulan, dari 2 (dua) indikator kinerja, seluruh indikator telah mencapai mencapai target,

hal ini disebabkan karena secara kewilayahan Kabupaten Majalengka didukung oleh sarana



konektivitas antar wilayah diantarnya dengan telah dioperasionalkannya tol cipali

mendongkrak kunjungan wisata ke Kabupaten Majalengka, dan Pemerintah Kabupaten

Majalengka menjadikan pariwisata adalah satu prioritas pembangunan melalui dibukanya

destinasi wisata.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran 3 : Meningkatnya pertumbuhan

sektor ekonomi unggulan daerah yang pro-job, pro-poor, dan pro-environment dari 1

(satu) indikator kinerja, untuk tahun 2016 tidak ada target. Kedepannya sektor ekonomi

unggulan harus mampu diciptakan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka sehingga akan

berdampak pada daya saing daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran 4 : Meningkatnya peran gender

dalam pembangunan dari 2 (dua) indikator kinerja, 1 (satu) indikator telah mencapai target

dan 1 (satu) indikator tdak mencapai taget. Hal ini menandakan bahwa peran perempuan

dalam pembangunan dipengaruhi oleh berbagi faktor seperti ketersediaan lapangan

pekerjaan di sektor swasta. Apabila itu terjadi, secara otomatis berdampak pada semakin

membaiknya kesetaraan gender di Kabupaten Majalengka.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran 5 : Terkendalinya pertumbuhan

penduduk dan meningkatnya keluarga sejahtera, terdir atas 3 (tiga) indikator kinerja yang

yang ada, 1 (satu) indikator telah mencapai target, 1 (satu) indikator belum mencapai

target yakni kemiskinan dengan target 9% sedangkan realisasi hanya 13,58% (data sangat

sementara) dengan capaian kinerja sebesar 49,11%, kemudian 1 (satu) indikator tidak bisa

dihitung yakni indikator keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera karena terjadi

perubahan metode perhitungannya.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran 6 : Meningkatnya penanganan

permasalahan kesejahteraan sosial, dengan Indikator PMKS skala kabupaten yang

ditangani target 3 % atau secara agregat peningkatnya dari kondisi awal pada tahun 2013

harus mencapai target di tahun 2016 sebanyak 42 %,, sedangkan realisasinya hanya

mencapai 38,37%. Oleh karena itu untuk mencapai target sasaran indikator tersebut

sebaiknya perlu penataan data yang berkualitas by name dan by addres PMKS sehingga

ketika intervensi program akan semakin jelas dan terarah. Saat ini banyak program yang



bersifat penanggulangan kemiskinan namun pengelolaan dan updating dari data yang telah

ada belum dilakukan pengendalian secara maksimal.

Dari tabel di atas ternyata Sasaran 7 : Meningkatnya ketersediaan lapangan

pekerjaan dan kualitas tenaga kerja yang terlatih, terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja,

dari ketiganya, hanya 2 (dua) indikator yang telah mencapai target dan 1 (satu) indikator

yang belum mencapai target yakni indikator persentase pencari kerja terdaftar yang

ditempatkan, dari target sebesar 33%, terealisasi sebesar 32,32% atau capaian kinerja

sebesar 97,94%. Bagi indikator yang telah tercapai, diindikasi karena adanya industri

garmen/tekstil relokasi dari kota lain di Jawa Barat khususnya Bandung yang merupakan

industri padat tenaga kerja, kemudian secara rutin adanya kegiatan Job Fair sehingga

memudahkan para pencari kerja untuk memasuki dunia kerja.

Dari tabel di atas untuk Sasaran 8 : Memberikan fasilitasi hubungan industrial bagi

perusahaan dan pekerja, menjamin hak-hak pekerja dan melindungi tenaga kerja untuk

meningkatkan kesejahteraan, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja telah mencapai target.

Capaian indikator tersebut karena adanya Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit

Kabupaten.

Dari tabel di atas untuk Sasaran 9 : Meningkatnya peran pemuda, organisasi

kemasyarakatan dan prestasi olah raga, Meningkatnya peran pemuda, organisasi

kemasyarakatan dan prestasi olah raga, terdiri atas 2 (dua) indikator seluruh indikator

mencapai target. Capaian indikator di atas karena Program Pengembangan Keserasian dan

Kebijakan Pemuda khususnya kegiatan Seleksi dan Pembinaan Pemuda Pelopor, serta

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga khususnya kegiatan Penyelenggaraan

kompetisi olah raga. Adapun rata-rata capaian sasran ini sebesar 112,50%.

Dari tabel di atas ternyata Sasaran 10 : Meningkatnya peran masyarakat dalam

pembangunan seni dan budaya, terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu

Penyelenggaraan festival seni dan budaya target 2 kali, realisasi 2 kali, capaian 100,00% dan

mencapai target. Pemerintah Kabupaten Majalengka selain melaksankan festifal lokal juga



senantiasa mengirimkan delegasi seni untuk mengikuti festival di tingkat provinsi dan

nasional.

4.5. Misi : 5 Mewujudkan Desa Mandiri

No. Sasaran Jumlah

Indikator



tercapai

tidak bisa

dihitung

tidak ada

target

15. Sasaran 1 : Kuatnya pemerintah Desa/Kelurahan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

8 7 1 - - 260,34

Jumlah 8 7 1 - - 260,34

Dari tabel di atas ternyata Sasaran 1 : Kuatnya pemerintah Desa/Kelurahan

pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, terdiri atas 8 (dua) indikator kinerja 7 (tujuh)

indikator mencapai target, 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target. Indikator yang

belum memenuhi target yaitu Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan

masyarakat, target Rp720.886 Milyar, realisasi Rp395.690 Milyar. Khusus untuk capain desa

mandiri sebanyak 31 desa didukung oleh Keputusan Bupati Majalengka nomor 50/KEP.134-

BAPPEDA/2016 tahun 2016 tentang Penetapan Desa-Desa Sebagai Percontohan Desa

Mandiri Kabupaten Majalengka

4.6. Misi : 6 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai

No. Sasaran Jumlah

Indikator



tercapai

tidak bisa

dihitung

tidak ada

target

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama

3 2 1 - - 88,48

Jumlah 3 2 1 - - 88,48

Dari tabel di atas ternyata Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kehidupan beragama

dan kerukunan antar umat beragama, terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja, terdapat 2



indikator yang mencapai target. 1 (satu) indikator tidak mencapai target yaitu Jumlah zakat

yang terkumpul dengan target Rp11 Milyar dan realisasi 7,2 Milyar.

5. Analisis Atas Efisiensi Pengunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya merupakan analisis terhadap

sumber daya keuangan, dalam hal ini belanja langsung belum seluruh sumber daya yang

digunakan selama tahun 2016. Efisiensi merupakan perbandingan antara rata-rata realisasi

fisik seluruh program/kegiatan dengan realisasi keuangan yang digunakan untuk

membiayai seluruh program/kegiatan. Penggunaan sumber daya dikatakan efisien jika hasil

pembagaian realisasi fisik dengan realisasi keuangan lebih besar dari 1, sebaliknya tidak

efisien apabila hasil pembagiannya lebih kecil dari 1 atau sama dengan 1. Realisasi belanja

langsung pada tahun 2016 sebesar Rp1.095.164.125.608,00 (realisasi keuangan 85,61%,

realisasi fisik 97,07%) dibandingkan dengan realisasi belanja langsung pada tahun 2015

sebesar Rp1.130.378.212.859,00 (realisasi keuangan 89,71%, realisasi fisik 97,18%) maka

realisasi belanja langsung pada tahun 2016 lebih rendah, dan efisiensi untuk tahun 2015

sebesar 1,083 sedangkan efisiennya untuk tahun 2016 sebesar 1,133, ini menandakan

tahun 2016 lebih baik dari tahun 2015 pada sisi efisiensi anggaran. Hal itu disebabkan

karena ada efisiensi belanja pada rekening perjalanan dinas, rekening honorarium

kepanitiaan dan rekening makan minum. Secara rinci perhitungan efisiensi penggunaan

sumber daya adalah sebagai berikut:

No. Tahun Belanja Langsung Rata-rata

Realisasi Fisik (%)

Efisiensi Keterangan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1 2 3 4 5=4/3*100 6 7=6/5 7

1 2015 1.259.980.806.282,02 1.130.378.212.859,00 89,71 97,18 1,083 Efisien

2 2016 1.279.149.910.085,51 1.095.164.125.608,00

85,62 97,07 1,133 Efisien

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian

Penyataan Kinerja menjelaskan hubungan antara capaian sasaran strategis untuk masing-



masing misi dengan program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran

strategis dimaksud, diuraikan sebagai berikut :

6.1. Misi : 1 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan

Misi

Sasaran Rata-rata Capaian

Didukung Program

Realisasi

Anggaran (Rp) Keuangan

(%) Fisik (%)

1. Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun

105,04

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

10.339.147.230,00 92,39 100,00

Program Pendidikan Menengah 10.296.587.973,00 95,46 100,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

4.581.638.109,00 76,57 100,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

438.962.138,00 90,76 100,00

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan

92,19

Program Pendidikan Non Formal 1.415.522.750,00

98,17 100,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.165.514.395,00 86,28 100,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

441.405.000,00

71,66 100,00

Sasaran 3 : Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana kesehatan pada seluruh wilayah Kabupaten Majalengka

107,35

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

8.264.036.866,00 62,25 100,00

Program Kesehatan Dasar yang Berkelanjutan dan Berkualitas

856.476.450,00 61,44 100,00

Program Pembinaan Lingkungan Sosial (RSUD Cideres)

5.321.835.736,00 92,94 100,00



Misi


Didukung Program

Realisasi


(%) Fisik (%)

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru - paru / RS mata (RSUD Majalengka)

18.288.229.581,00 77,03 100,00

Program Pembinaan Lingkungan Sosial RSUD Majalengka)

10.657.527.500,00 99,60 100,00

Sasaran 4 : Meningkatnya mutu layanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan

88,89 Program standarisasi pelayanan kesehatan

226.071.000,00 98,41 100,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

5.917.459.724,00 63,47 100,00

Program Pelayanan Kesehatan Dasar

50.935.797.285,00 74,33 100,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

4.719.524.345,00 69,13 100,00

Program Peningkatan PONED dan PONEK

345.545.000,00 94,82 100,00

Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan

412.435.196,00 89,83 100,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

192.683.900,00 3,26 75,00

Sasaran 5 : Menurunnya AKI dan AKB

128,97

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.002.229.000,00 93,10 100,00

Program Peningkatan Lingkungan Sehat

237.213.605,00 99,84 100,00

Program Peningkatan Hygiene dan Sanitasi Masyarakat (Prohisan)

482.960.500,00 99,88 100,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

282.955.000,00 95,04 100,00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak balita

36.890.000,00 98,01 100,00

Program Keluarga Berencana 4.033.994.660,00 99,72 100,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

201.646.300,00 73,90 100,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular

1.096.112.793,00 86,76 100,00

Sasaran : 6 Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan

137,81

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur^)

3.136.036.750,00 70,49 94,44

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur^)

5.038.606.036,00 90,96 100,00

Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur serta prasarana sosial dasar masyarakat

106,17

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

219.637.304.821,00 98,81 100,00



Misi


Didukung Program

Realisasi


(%) Fisik (%)

Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan

53.466.200,00 72,74 100,00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

904.673.950,00 96,15 100,00

Program Pengembangan; Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

5.999.485.700,00 99,82 100,00

Program Pengembangan Perumahan

167.072.500,00 73,84 100,00

Program Peningkatan Kesiapan dan Pencagahan Bahaya Kebakaran

739.244.650,00 99,44 100,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

835.800.000,00 99,50 99,64

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

37.713.321.100,00 95,77 98,92

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

18.562.500,00 91,67 100,00

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Air Tanah

119.045.000,00 97,41 100,00

Sasaran 8 : Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanggulangan bencana

92,48

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2.715.695.725,00 78,30 100,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

503.762.500,00 33,53 100,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2.288.901.700,00 66,04 100,00

Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana

286.669.100,00 94,37 100,00

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

318.190.060,00 85,73 100,00

Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

366.561.333,00 97,70 100,00

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

253.261.100,00 81,69 100,00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

3.015.429.500,00 89,38 100,00

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

1.025.730.600,00 93,33 100,00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

7.465.159.736,00 98,05 100,00



Misi


Didukung Program

Realisasi


(%) Fisik (%)

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1.426.280.540,00 91,49 100,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

155.855.750,00 90,02 100,00

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa

860.604.000,00 72,56 100,00

Program Perencanaan Tata Ruang

889.256.500,00 69,83 66,67

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

202.639.500,00 65,83 50,00

Program Perencanaan Bangunan Gedung

1.060.770.000,00 85,85 100,00

Program Pengendalian Bangunan Gedung

70.054.000,00 92,45 100,00

Program Penataan dan Pengawasan Pelaksanaan Jasa kontruksi

35.212.500,00 99,23 100,00

Program Pembangunan Bangunan Gedung

2.718.533.623,00 96,82 100,00

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Gedung

6.527.287.848,00 97,73 98,45

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

2.514.536.410,00 4,58 100,00

Sasaran 9 : Terwujudnya pasar tradisional yang representatif

100,00

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri

2.059.937.428,00 87,09 100,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri

147.929.700,00 84,46 100,00

Sasaran 10 : Berkembangnya sektor-sektor ekonomi padat karya, termasuk sektor pertanian

0,00 - - -

Keterangan : ^) Dilaksanakan di BKD Kab. Majalengka

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk Misi : 1 Meningkatkan kualitas pelayanan

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian

dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, yang terdiri atas 10 sasaran

strategis 6 sasaran berhasil mencapai target, 4 sasaran belum berhasil mencapai target.

Keempat sasaran yang belum mencapai target adalah Sasaran 2: Meningkatnya kualitas



dan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan, sasaran 4: Meningkatnya mutu

layanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan, Sasaran 8 : Meningkatnya daya dukung dan

daya tampung lingkungan serta kualitas penanggulangan bencana, dan Sasaran 10 :

Berkembangnya sektor-sektor ekonomi padat karya, termasuk sektor pertanian. Untuk

sasaran 2, 4 dan 8 tedapat program dengan realisasi fisik rata-rata 100%, terkecuali sasaran

10 tidak tercapai karena tidak ada program yang dilaksanakan untuk sasaran tersebut.

6.2. Misi : 2 Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur

Misi


Didukung Program

Realisasi


(%) Fisik (%)

2. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah

100,44

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

719.447.900,00 76,54 100,00

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.626.915.500,00 78,54 100,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.038.606.036,00 90,96 100,00

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

3.658.951.770,00 91,09 100,00

Program Penggalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah

3.372.970.700,00 94,88 100,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah

1.002.088.780,00 74,95 100,00

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

192.823.100,00 98,00 100,00

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

24.104.609.989,00 72,72 75,00

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

159.457.500,00 99,75 100,00

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

111.675.500,00 98,68 100,00



Misi


Didukung Program

Realisasi


(%) Fisik (%)

Program perencanaan pembangunan daerah

2.359.112.875,00 92,64 100,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi

833.936.000,00 96,69 100,00

Program perencanaan sosial dan budaya 1.359.175.610,00 82,88 100,00

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

362.585.800,00 96,69 100,00

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

103.970.800,00 99,97 100,00

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

53.035.000,00 88,32 100,00

Program Pengembangan Data/informasi/statistik Daerah

297.543.400,00 99,18 100,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

724.125.685,00 62,27 99,69

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pemerintah daerah

380,73

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

3.136.036.750,00 70,49 94,44

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.038.606.036,00 90,96 100,00

Sasaran 3 : Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesadaran politik dan hukum

56,25

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

640.535.100,00 90,50 92,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

4.009.764.500,00 85,65 100,00

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

1.657.285.600,00 98,13 100,00

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk Misi : 2 Membangun tatakelola

pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi pada peningkatan

kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur, yang terdiri atas 3



sasaran strategis 2 sasaran berhasil mencapai target, 1 sasaran belum berhasil mencapai

target. Sasaran yang belum mencapai target adalah Sasaran 3 : Meningkatnya stabilitas

keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesadaran politik dan hukum, dengan capaian

(56,25)%. Meskipun program yang mendukung sasaran tersebut rata-rata realisasi fisik

100,00% , tetapi semua indikator tidak tercapai karena dalam perencanaan program belum

mengarah kepada pencegahan jumlah demo dan angka kriminalitas.

6.3. Misi : 3 Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat

Misi Sasaran Rata-rata

Capaian Didukung Program

Realisasi


(%) Fisik (%)

3. Sasaran 1 : Meningkatnya investasi PMA/PMDN dan investasi lokal terkait pengembangan UMKM

112,53

Program Pengembangan Investasi 61.015.000,00 90,95 100,00

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

73.201.000,00 88,43 100,00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

235.474.500,00 84,12 100,00

Sasaran 2 : Meningkatnya pertumbuhan output sektor UMKM, skala usaha UMKM, penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM

144,67

Program Pengembangan Koperasi dan UKM

198.244.000,00 77,13 100,00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

103.622.500,00 69,79 100,00



Misi Sasaran Rata-rata

Capaian Didukung Program

Realisasi


(%) Fisik (%)

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

834.130.000,00 69,92 100,00

Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.739.534.990,00 96,43 100,00

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk Misi : 3 Membangun iklim investasi

yang kondusif dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk

mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang terdiri atas 2 sasaran strategis

seluruhnya berhasil mencapai target. Ketercapaian kedua sasaran dikarenakan antara lain

telah beroperasinya Tol Cipali dan pembangunan BIJB dan Kertajati Aero City. Meskipun

pada tataran sasaran tercapai tetapi ada kendala pada tataran program terutama Program

Pengembangan Investasi yang realisasinya rendah disebabkan belum optimalnya promosi

investasi karena belum didukung regulasi percepatan penanaman modal dan masih belum

adanya legalitas dari RDTR yang telah disusun. Kedepan perlu dilakukan percepatan

pengesahan regulasi percepatan penanaman modal dan Perda RDTR pada seluruh kawasan

strategis.

6.4. Misi : 4 Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan

sumber daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Misi Sasaran Rata-rata Capaian

Didukung Program

Realisasi

Anggaran Keuanga

n (%) Fisik (%)

4 Sasaran 1 : Meningkatnya kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan

175

10.301.316.500,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

48.745.000,00 97,78 100,00

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

722.893.000,00 94,80 96,07




Didukung Program

Realisasi

Anggaran Keuanga

n (%) Fisik (%)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

231.163.400,00 98,03 100,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

109.162.550,00 94,33 100,00

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

2.284.829.600,00 95,18 100,00

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

443.561.700,00 99,58 100,00

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

73.920.400,00 98,73 52,00

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan

5.321.697.000,00 79,66 80,54

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

40.690.000,00 29,01 100,00

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

102.758.800,00 53,47 55,36

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

318.216.000,00 60,39 78,64

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

315.938.000,00 77,37 100,00

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

89.559.500,00 7,51 100,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

198.181.550,00 96,64 100,00

Sasaran 2 : Terwujudnya destinasi wisata unggulan

100,16

1.534.324.850,00

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

908.260.000,00 98,99 100,00

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

530.259.850,00 93,62 100,00

Program Pengembangan Kemitraan

95.805.000,00 99,28 100,00

Sasaran 3 : Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah

0 tidak ada program - -




Didukung Program

Realisasi

Anggaran Keuanga

n (%) Fisik (%)

yang pro-job, pro poor, dan pro-environment

Sasaran 4 : Meningkatnya peran gender dalam pembangunan

105,8

1.960.781.946,00

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

200.177.400,00 99,95 100,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusatamaan Gender dan Anak

294.650.120,00 99,88 100,00

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

760.328.685,00 99,58 100,00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

705.625.741,00 99,25 100,00

Sasaran 5 : Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga sejahtera

76,28

7.471.562.860,00

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR

3.437.568.200,00 99,96 100,00

yang Mandiri

Program Keluarga Berencana 4.033.994.660,00 99,72 100,00

Sasaran 6 : Meningkatnya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial

91,36

2.627.547.573,00

Program Pemberdayaan Fakir miskin. Komunitas adat terpencil (KAT)

531.756.550,00 98,81 100,00

dan Penyandang masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

705.625.741,00 99,25 100,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

467.945.290,00 99,58 100,00




Didukung Program

Realisasi

Anggaran Keuanga

n (%) Fisik (%)

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

163.840.000,00 99,67 100,00

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana. PSK. Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya )

43.792.000,00 100,00 100,00

Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan

146.206.000,00 99,61 100,00

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

568.381.992,00 87,58 100,00

Sasaran 7 : Menigkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas tenaga kerja yang terlatih

145,86

2.070.762.500,00

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

2.070.762.500,00 99,75 100,00

Sasaran 8 : Memberikan fasilitasi hubungan industrial bagi perusahaan dan pekerja, menjamin hak-hak pekerja dan melindungi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan

128,61

686.214.695,00

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

686.214.695,00 89,97 100,00

Sasaran 9 : Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olah raga

112,5

3.948.138.320,00

Program Pengembangan Keserasian dan Kebijakan Pemuda

73.363.900,00 99,58 100,00

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

320.192.770,00 99,33 100,00

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

498.759.750,00 99,63 100,00

Kecakapan Hidup Pemuda

Program pembinaan dan permasyarakatan olahraga

3.055.821.900,00 96,54 100,00




Didukung Program

Realisasi

Anggaran Keuanga

n (%) Fisik (%)

Sasaran 10 : Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan seni dan budaya

100

1.324.500.500,00

Program Pengembangan Nilai Budaya

647.356.350,00 99,66 100,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

677.144.150,00 99,67 100,00

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk Misi : 4 Meningkatkan daya saing

daerah dengan berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia,

inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan mengedepankan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan, yang terdiri atas 10 sasaran strategis 7 sasaran berhasil

mencapai target, 2 sasaran belum berhasil mencapai target, dan 1 sasaran tidak ada target.

Ke tiga sasaran yang belum mencapai target adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 5 : Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga sejahtera rata-

rata capaian sasaran strategis mencapai 76,28%. meskipun kalau dilihat dari realisasi program

yang mendukung sasaran tersebut mencapai 100,00%, tetapi dalam sasaran ini ada indikator

kemiskinan yang mencakup multi sektor terutama perekonomian yang kondisinya secara umum

belum membaik sehingga angka kemiskinan berkurang tidak terlalu signifikan dan tidak

mencapai target, sehingga diperlukan perencanaan program dan kegiatan yang lebih fokus dan

tepat sasaran untuk menekan angkan kemiskinan. Sedangkan terkendalinya pertumbuhan

penduduk meskipun masih tergolong rendah tetapi kecenderungannya meningkat, karena

indikator rata-rata jumlah anak per keluarga meningkat, diperlukan perencanaan Program

Keluarga Berencana yang terpadu terutama pada pasangan usia subur sehingga bisa menekan

rata-rata jumlah anak per keluarga.

2. Sasaran 6 : Meningkatnya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, rata-rata capaian

sasaran strategis mencapai 91,36%. Sasaran ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan

prioritas penanggulangan kemiskinan, pada kenyataannya penanggulangan kemiskinan lebih

bersifat multidimensional, sehingga perlu penangan yang komprehensifat dan adanya

koordinasi yang baik bersifat lintas sektoral. Selain itu pengendalian data base dan ketapan



sasaran atau intervensi program menjadi bagian yang tidk terpisahkan dari keinginan

tercapaiannya sasaran strategis ini.

6.5. Misi : 5 Mewujudkan Desa Mandiri


Didukung Program Realisasi

Realisasi

Keuangan (%)

Fisik (%)

5 Sasaran 1 : Kuatnya pemerintah Desa/Kelurahan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

260,34

4.908.370.035,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

4.031.948.495,00 99,78 100,00

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

473.518.010,00 99,62 100,00

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

283.013.890,00 99,94 100,00

Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan

119.889.640,00 99,91 100,00

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk Misi : 5 Mewujudkan Desa Mandiri,

yang terdiri atas 1 sasaran strategis dan berhasil mencapai target, dengan rata-rata capaian

260,34%. Capaian tersebut selaras dengan capaian program yang semuanya 100,00%.

6.6. Misi : 6 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai



Didukung Program Realisasi

Realisasi

Keuangan (%)

Fisik (%)

06.00

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama

88,48

Program Peningkatan Kehidupan Beragama

2.611.244.850,00 45,81 100,00



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk Misi : 6 Meningkatkan pemahaman

dan pengamalan ajaran agama disertai penyediaan sarana prasarana keagamaan yang

memadai, yang terdiri atas 1 sasaran strategis namun belum berhasil mencapai target,

dengan capaian 88,48%. Ketidak tercapaian sasaran strategis ini dikarenkan salah satu

indikator dari sasaran ini yaitu Jumlah zakat yang terkumpul belum mencapai target. Hal

itu berpengaruh pada capaian target sasaran strategis secara keseluruhan.

B. Realisasi Anggaran

1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah

antara lain : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang

mengacu kepada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari

sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka struktur

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 terdiri atas

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 setelah perubahan sebesar

Rp2.734.665.109.360,50 dapat direalisasikan Rp2.575.733.501.183,00 atau 94,19%,

dengan rincian pendapatan berdasarkan jenis penerimaan sebagai berikut :



a. PAD dapat direalisasikan sebesar Rp331.208.974.660,00 atau 92,33% dari target

yang ditetapkan dengan rincian realisasi penerimaan pajak daerah

Rp81.781.134.547,00 atau 88,91%, realisasi penerimaan retribusi daerah

Rp16.338.783.187,00 atau 71,39%, realisasi hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan Rp6.958.395.004,00 atau 97,12%, dan Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah Rp226.130.661.922,00 atau 95,54%.

b. Dana Perimbangan direalisasikan sebesar Rp1.723.845.574.035,00 atau 95,87%

dari target yang ditetapkan, dengan rincian penerimaan bagi hasil pajak dan bagi

hasil bukan pajak Rp98.614.229.706,00 atau 114,19%, Dana Alokasi Umum

sebesar Rp1.225.932.872.000,00 atau sebesar 100,00%, dan Dana Alokasi Khusus

Rp399.298.472.329,00 atau 82,20%.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dari target yang ditetapkan dapat

direalisasikan sebesar Rp520.678.952.488,00 atau 90,10%, dengan rincian yang

dapat direalisasi adalah Pendapatan Hibah sebesar Rp2.353.618.973,00 atau

100,00%, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya Rp122.521.101.915,00 atau 99,64%, Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus Rp250.451.327.000,00 atau 100,07%, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi

atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp145.352.904.600,00 atau 71,85%.

Adapun target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 selengkapnya

disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016

No. Uraian Anggaran (Rp) Capaian

(%) Target Realisasi 1 2 3 4 5

1 PENDAPATAN DAERAH 2.734.665.109.360,50 2.575.733.501.183,00 94,19

1.1 Pendapatan Asli Daerah 358.711.291.654,30 331.208.974.660,00 92,38

1.1.1 Pajak Daerah 92.977.346.500,00 81.781.134.547,00 89,11




(%) Target Realisasi 1.1.2 Retribusi Daerah 22.888.044.325,34 16.338.783.187,00 71,39

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.164.440.253,00 6.958.395.004,00 97,12

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 236.681.460.575,96 226.130.974.660,00 95,54

1.2 Dana Perimbangan 1.798.082.915.400,00 1.723.845.574.035,00 95,87

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 86.359.043.000,00 98.614.229.706,00 114,19

1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.225.932.872.000,00 1.225.932.872.000,00 100,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 485.791.000.400,00 399.298.472.329,00 82,20

1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 577.870.902.306,20 520.678.952.488,00 90,10

1.3.1 Hibah 2.353.620.000,00 2.353.618.973,00 100,00

1.3.2 Dana Darurat 0,00 0,00 0,00

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

122.960.857.306,20 122.521.101.915,00 99,64

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 250.269.330.000,00 250.451.327.000,00 100,07

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

202.287.095.000,00 145.352.904.600,00 71,85

1.3.6 Pendapatan Lain-lain yang sah 0,00 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan 2.734.665.109.360,50 2.575.733.501.183,00 94,19

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majalengka, Tahun 2016

1.2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2016, Belanja Daerah setelah Perubahan Anggaran

dianggarkan sebesar Rp2.911.656.644.973,50 dan dapat direalisasikan

Rp2.633.576.705.220,00 atau 90,45%.

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2016 dari anggaran sebesar

Rp1.632.506.734.887,99 dapat direalisasikan Rp1.538.412.579.612,00 atau

94,24%.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2016 dari anggaran sebesar

Rp1.279.149.910.085,51 dan direalisasikan Rp1.095.164.125.608,00 atau

85,62%.



Rincian selengkapnya, alokasi anggaran dan realisasi Belanja Daerah dapat

disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Majalengka

Tahun Anggaran 2016


(%) Target Realisasi

1 2 3 4 5

2 BELANJA DAERAH 2.911.656.644.973,50 2.633.576.705.220,00 90,45

2,1 Belanja Tidak Langsung 1.632.506.734.887,99 1.538.412.579.612,00 94,24

2.1.1 Belanja Pegawai 1.261.652.485.802,57 1.185.802.320.216,00 93,99

2.1.2 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00

2.1.3 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00

2.1.4 Belanja Hibah 12.182.800.000,00 11.825.800.000,00 97,07

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 363.000.000,00 0,00 0,000

2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

16.313.816.989,42 0,00 0,00

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa

340.784.632.096,00 340.784.459.396,00 100

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.210.000.000,00 0,00 0,00

2,2 Belanja Langsung 1.279.149.910.085,51 1.095.164.125.608,00 85,62

2.2.1 Belanja Pegawai 181.069.578.812,00 152.643.271.731,00 84,27

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 367.693.750.970,03 310.762.830.089,00 84,51

2.2.3 Belanja Modal 730.386.580.303,48 631.758.023.788,00 86,50

Jumlah Belanja 2.911.656.644.973,50 2.633.576.705.220,00 90,45

Surplus/ (Deflsit) (176.991.535.613,00) (57.667.870.650,00) 32,68


Adapun untuk pengelolaan pembiayaan daerah dapat kami kemukakan

sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

(SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan

mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD

Tahun Anggaran 2015.



b) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari

pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai Peraturan

Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.

c) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun

pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan

kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek

dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

a) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat

menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana

bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBD

pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis

penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian

obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.

b) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah

dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang

penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang

telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun

sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang

jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan

modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal

melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan

daerah tentang penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan

peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

c) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan

penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk

memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih



berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan,

pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud

guna memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh

Bank Indonesia.

d) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan

terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang

mengatur; tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang

akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang

harus dianggarkan.

e) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan

Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal

kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

f) Dalam rangka penguatan struktur permodalan PDAM, pemerintah daerah dapat

melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas,

kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar

percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan

sebanyak 80% dan wilayah pedesaan sebanyak 60% sesuai target Millenium

Development Goal’s (MDG’s) tahun 2016 dapat segera tercapai.

g) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana

diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan

Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan



Target penerimaan pembiayaan selama Tahun Anggaran 2016 sebesar

Rp239.845.155.613,00. Realisasi penerimaan pembiayaan adalah sebesar

Rp239.717.716.159.611,00 atau 99,95% dengan rincian :

a) Target SILPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp239.710.659.613,00;

dengan realisasi Rp239.710.659.611,00 atau 100,00%.

b) Target Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp0,00; dengan realisasi Rp0,00

atau 0,00%.

c) Target Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp0,00;

dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

d) Target Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah sebesar Rp0,00;

dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

e) Target Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman sebesar Rp0,00; dengan

realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

f) Target Penerimaan Piutang Daerah sebesar Rp134.496.000,00 direalisasi

Rp5.500.000,00 atau 4,76%.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Target pengeluaran pembiayaan selama Tahun Anggaran 2016 sebesar

Rp62.853.620.000,00. Pengeluaran pembiayaan tersebut dari Pembentukan

dana cadangan sebesar Rp58.000.000.000,00, dan Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah sebesar Rp4.853.618.973,00. Realisasi sebesar

Rp62.853.618.973,00 atau 99,99%.

Rekapitulasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada Tabel

berikut ini :



Tabel 3.3.

Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Majalengka

Tahun Anggaran 2016


(%) Target Realisasi 1 2 3 4 6

3 PEMBIAYAAN DAERAH 176.991.535.613,00 176.862.540.638,00 99,93

3,1 Penerimaan Pembiayaan 239.845.155.613,00 239.716.159.611,00 99,95

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

239.710.659.613,00 239.710.659.611,00 100,00

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 0,00 0,00 0,00

3.1.5 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 0,00 0,00 0,00

3.1.6 Penerimaan piutang daerah 134.496.000,00 5.500.000,00 4,76

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 239.845.155.613,00 239.717.059.611,00 99,95

3,2 Pengeluaran Pembiayaan 62.853.620.000,00 62.853.618.973,00 99,99

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 58.000.000.000,00 58.000.000.000,00 100

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4.853.620.000,00 4.853.618.973,00 99,99

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 0,00

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 62.853.620.000,00 62.853.618.973,00 99,99

Pembiayaan Neto 176.991.535.613,00 176.862.540.638,00 99,93

3,3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 0,00 119.019.336.601,00 0,00


A. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan:

a. Terbatasnya potensi daerah merupakan tantangan tersendiri yang harus dihadapi

dalam mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga

diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan APBD Kabupaten

Majalengka.



b. Kesempatan bagi pegawai untuk mengikuti kegiatan pelatihan, lokakarya, seminar

bidang pengelolaan keuangan dan aset yang diselenggarakan oleh pemerintah dan

lembaga penyelenggara lainnya masih perlu ditingkatkan.

2. Solusi:

Upaya meningkatkan potensi pendapatan daerah yang terbatas dengan

cara:

1) Penggalian potensi pendapatan daerah yang dimungkinkan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku tentang pendapatan daerah;

2) Penyesuaian sistem pengelolaan anggaran sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan

efisiensi.

Optimalisasi sumber daya manusia untuk mencapai sasaran kinerja demi

mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan aparatur sipil negara sesuai

tugas pokok dan fungsi masing-masing.

2. Realisasi Program untuk Mencapai Target Kinerja Tahun 2016

Untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana diamanatkan RPJMD Kabupaten

Majalengka Tahun 2014-2018, Pemerintah Kabupten Majalengka telah mengalokasi

anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar Rp1.279.149.910.085,51 dan realisasi

keuangan belanja langsung sebesar Rp1.095.164.125.608,00 atau 85,62%, rata-rata

realisasi fisik sebesar 97,07%. Belanja tersebut untuk mendanai Program Prioritas Utama,

Reguler dan Kecamatan/Kewilayahan.

Program/Kegiatan Prioritas Utama adalah program/kegiatan yang diprioritaskan

pelaksanaan dan penganggarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi, bersifat

mendesak, harus selesai pada tahun rencana, target capaian harus terukur pada skala

maksimal atau ideal, dengan cakupan wilayah yang luas, kegiatan melibatkan sebagian

besar masyarakat dan atau berdampak luas pada masyarakat, serta membentuk pencitraan

positif bagi keberhasilan program pembangunan tersebut.



Program/kegiatan prioritas penunjang adalah program/kegiatan yang dilaksanakan

untuk menunjang pencapaian sasaran program prioritas utama, yang merupakan kegiatan

lanjutan dan atau peningkatan kegiatan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lainnya

disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Program/Kegiatan Reguler adalah kegiatan yang pelaksanaan dan

penyelenggaraanya wajib dan bersifat rutin berulang setiap tahun, dengan maksud, tujuan,

volume, anggaran dan output relatif tetap atau sama, yang apabila tidak dianggarkan

berdampak eksistensial pada organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

Program/kegiatan ini merupakan dasar dari organisasi perangkat daerah untuk melakukan

semua kegiatan dasar yang menunjang keberlangsungan organisasi. Prioritas ini dijabarkan

dalam urusan dasar OPD, urusan wajib, urusan pilihan, program, dan kegiatan.

Program/kegiatan kewilayahan atau kecamatan adalah program/kegiatan yang

pelaksanaannya atas dasar kepentingan kewilayahan yang diselenggarakan oleh kecamatan dengan

pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka menunjang prioritas

pembangunan kabupaten dengan kewenangan yang dimilikinya dalam menyelenggarakan urusan.

Selanjutnya, prioritas program/kegiatan ini akan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang termasuk

dalam kelompok urusan dasar OPD, urusan wajib dan urusan pilihan.

Realisasi program-program tersebut di atas diuraikan menurut program, anggaran,

jumlah kegiatan, realisasi keuangan dan fisik sebagai berikut :

O. URUSAN/PROGRAM

JUMLAH

ANGGARAN (Rp)

REALISASI

PROGRAM KEGIATAN KEUANGAN FISIK

(Rp) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

URUSAN WAJIB, PILIHAN OPD DAN KEWILAYAHAN SERTA URUSAN DASAR

799 2.195 1.279.149.910.085,51 1.095.164.125.608,00 85,62 97,07

URUSAN WAJIB, PILIHAN OPD DAN KEWILAYAHAN

265 1. 096 1.205.113.149.905,51 1.029.749.525.092,00 85,45 95,66

PRIORITAS OPD URUSAN WAJIB DAN PILIHAN

180 711 1.185.920.940.955,51 1.010.825.008.435,00 85,24 92,57

A PRIORITAS OPD URUSAN WAJIB

149 620 1.162.563.635.812,51 992.955.482.237,00 85,41 97,74

I BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

7 72 31.768.396.250,00 28.678.777.595,00 90,27 100

DISDIK 7 72 31.768.396.250,00 28.678.777.595,00 90,27 100



O. URUSAN/PROGRAM

JUMLAH

ANGGARAN (Rp)

REALISASI


(Rp) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 2 615.930.000,00 441.405.000,00 71,66 100

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 13 11.061.351.900,00 10.339.147.230,00 93,47 100

3 Program Pendidikan Menengah

1 8 10.785.792.500,00 10.296.587.973,00 95,46 100

4 Program Pendidikan Non Formal

1 4 1.441.887.950,00 1.415.522.750,00 98,17 100

5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1 8 1.350.803.850,00 1.165.514.395,00 86,28 100

6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1 35 5.983.797.550,00 4.581.638.109,00 76,57 100

7 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1 2 528.832.500,00 438.962.138,00 83,01 100

II BIDANG URUSAN KESEHATAN

23 82 362.783.887.804,94 299.332.970.353,00 82,51 99,43

DINKES 17 53 110.555.929.909,00 75.716.971.469,00 68,49 98,53

1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 3 6.826.626.000,00 4.719.524.345,00 69,13 100

2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 3 9.323.481.600,00 5.917.459.724,00 63,47 100

3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1 5 1.076.540.000,00 1.002.229.000,00 93,10 100

4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1 3 272.877.500,00 201.646.300,00 73,90 100

5 Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular

1 5 1.263.314.700,00 1.096.112.793,00 86,76 100

6 Program standarisasi pelayanan kesehatan

1 3 229.721.000,00 226.071.000,00 98,41 100

7 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

1 4 5.916.319.300,00 192.683.900,00 3,26 75

8 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya

1 6 13.276.546.038,00 8.264.036.866,00 62,25 100

9 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak balita

1 1 37.640.000,00 36.890.000,00 98,01 100

10 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1 6 297.720.500,00 282.955.000,00 95,04 100

11 Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan

1 1 459.145.038,00 412.435.196,00 89,83 100

12 Program Kesehatan Dasar yang Berkelanjutan dan Berkualitas

1 6 1.394.024.500,00 856.476.450,00 61,44 100

13 Program Pelayanan Kesehatan Dasar

1 2 68.447.392.555,00 50.874.349.798,00 74,33 100



O. URUSAN/PROGRAM

JUMLAH

ANGGARAN (Rp)

REALISASI


(Rp) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

14 Program Peningkatan Lingkungan Sehat

1 1 237.604.000,00 237.213.605,00 99,84 100

15 Program Peningkatan Hygiene dan Sanitasi Masyarakat (Prohisan)

1 1 483.560.000,00 482.960.500,00 99,88 100

16 Program Peningkatan PONED dan PONEK

1 2 364.405.000,00 345.545.000,00 94,82 100

17 Program Pembinaan Lingkungan Sosial

1 1 649.012.178,00 568.381.992,00 87,58 100

RSUD CIDERES 3 16 127.979.479.929,94 107.668.967.295,00 84,13 99,76

1 Program Pengadaan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan

1 1 89.566.501.311,00 70.550.590.432,00 78,77 100

2 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru - paru / RS mata

1 10 32.686.978.689,94 32.041.052.011,00 98,02 99,28


1 2 5.725.999.929,00 5.077.324.852,00 88,67 100

RSUD MAJALENGKA 3 13 124.248.477.966,00 115.947.031.589,00 93,32 100

1 Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1 9 18.564.195.901,00 18.288.229.581,00 98,51 100

2 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan

1 1 94.984.282.065,00 87.001.274.508,00 91,60 100


1 3 10.700.000.000,00 10.657.527.500,00 99,60 100

III BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

19 64 551.776.962.625,73 532.326.736.400,00 96,47 93,74

DINAS PSDAPE 4 20 228.433.416.202,03 225.774.398.021,00 98,84 100

1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1 13 222.280.796.565,03 219.637.304.821,00 98,81 100

2 Program Pengembangan; Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1 4 6.010.162.137,00 5.999.485.700,00 99,82 100

3 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Air Tanah

1 2 122.207.500,00 119.045.000,00 97,41 100

4 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

1 1 20.250.000,00 18.562.500,00 91,67 100

DINAS BMCK 15 44 323.343.546.423,70 306.552.338.379,00 94,81 87,48

1 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

1 12 268.703.351.802,70 254.635.006.008,00 94,76 98,47

2 Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan

1 7 73.500.000,00 53.466.200,00 72,74 100



O. URUSAN/PROGRAM

JUMLAH

ANGGARAN (Rp)

REALISASI


(Rp) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

3 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1 4 940.923.821,00 904.673.950,00 96,15 100

4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1 2 840.003.000,00 835.800.000,00 99,50 99,64

5 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1 3 39.379.845.000,00 37.713.321.100,00 95,77 98,92

6 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

1 1 21.137.500,00 0 0,00 0

7 Program Peningkatan Kesiapan dan Pencagahan Bahaya Kebakaran

1 1 743.423.300,00 739.244.650,00 99,44 100

8 Program Pengembangan Perumahan

1 2 226.260.000,00 167.072.500,00 73,84 100

9 Program Perencanaan Tata Ruang

1 3 1.273.549.000,00 889.256.500,00 69,83 66,67

10 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 2 307.842.500,00 202.639.500,00 65,83 50

11 Program Perencanaan Bangunan Gedung

1 2 1.235.605.000,00 1.060.770.000,00 85,85 100

12 Program Pengendalian Bangunan Gedung

1 1 75.776.000,00 70.054.000,00 92,45 100

13 Program Penataan dan Pengawasan Pelaksanaan Jasa kontruksi

1 1 35.487.500,00 35.212.500,00 99,23 100

14 Program Pembangunan Bangunan Gedung

1 1 2.807.821.000,00 2.718.533.623,00 96,82 100

15 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Gedung

1 2 6.679.021.000,00 6.527.287.848,00 97,73 98,45

IV BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

8 38 5.944.328.000,00 5.425.625.135,00 91,27 100

BAPPEDA 8 38 5.944.328.000,00 5.425.625.135,00 91,27 100

1 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

1 1 104.000.000,00 103.970.800,00 99,97 100

2 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

1 1 60.050.000,00 53.035.000,00 88,32 100

3 Program perencanaan pembangunan daerah

1 16 2.546.519.000,00 2.359.112.875,00 92,64 100

4 Program perencanaan pembangunan ekonomi

1 5 862.500.000,00 833.936.000,00 96,69 100

5 Program perencanaan sosial dan budaya

1 7 1.639.882.000,00 1.359.175.610,00 82,88 100

6 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1 4 375.000.000,00 362.585.800,00 96,69 100

7 Program Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah

1 3 56.377.000,00 56.265.650,00 99,80 100

8 Program Pengembangan Data/informasi/statistik Daerah

1 1 300.000.000,00 297.543.400,00 99,18 100

#DIV/0!



O. URUSAN/PROGRAM

JUMLAH

ANGGARAN (Rp)

REALISASI


(Rp) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

V BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN

4 13 13.645.809.681,00 12.932.600.376,00 94,77 100

DISHUBKOMINFO 4 13 13.645.809.681,00 12.932.600.376,00 94,77 100

1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1 3 3.373.892.300,00 3.015.429.500,00 89,38 100

2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1 3 7.613.967.500,00 7.465.159.736,00 98,05 100

3 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

1 2 1.099.029.881,00 1.025.730.600,00 93,33 100

4 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1 5 1.558.920.000,00 1.426.280.540,00 91,49 100

VI URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3 8 1.669.157.450,00 1.269.720.850,00 76,07 100

1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 1 173.137.500,00 155.855.750,00 90,02 100

2 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa

1 6 1.186.009.950,00 860.604.000,00 72,56 100

3 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

1 1 310.010.000,00 253.261.100,00 81,69 100

VII BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

3 10 8.436.613.510,00 5.508.359.925,00 65,29 100

BPLH 3 10 8.436.613.510,00 5.508.359.925,00 65,29 100

1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1 2 3.465.855.300,00 2.288.901.700,00 66,04 100

2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1 6 1.502.544.000,00 503.762.500,00 33,53 100

3 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1 2 3.468.214.210,00 2.715.695.725,00 78,30 100

VIII BIDANG URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1 12 1.162.884.900,00 724.125.685,00 62,27 93,8

DISDUKCAPIL 1 12 1.162.884.900,00 724.125.685,00 62,27 93,8

1 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 12 1.162.884.900,00 724.125.685,00 62,27 93,8

IX BIDANG URUSAN SOSIAL 6 16 2.074.025.100,00 2.059.164.581,00 99,28 100

DINSOSNAKERTRANS 6 16 2.074.025.100,00 2.059.164.581,00 99,28 100

1 Program Pemberdayaan Fakir miskin. Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

1 2 538.176.000,00 531.755.550,00 98,81 100

2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1 3 710.961.100,00 705.625.741,00 99,25 100



O. URUSAN/PROGRAM

JUMLAH

ANGGARAN (Rp)

REALISASI


(Rp) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

3 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

1 3 164.390.000,00 163.840.000,00 99,67 100

4 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana. PSK. Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)

1 1 43.792.000,00 43.792.000,00 100,00 100

5 Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial

1 5 469.931.000,00 467.945.290,00 99,58 100

6 Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan

1 2 146.775.000,00 146.206.000,00 99,61 100

X BIDANG URUSAN TENAGA KERJA

2 8 2.838.688.200,00 2.756.977.195,00 97,12 100

1 Pogram peningkatan kesempatan kerja

1 3 2.075.972.300,00 2.070.762.500,00 99,75 100

2 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1 5 762.715.900,00 686.214.695,00 89,97 100

XI BPBD 4 10 4.136.615.000,00 4.057.894.893,00 98,10 100

1 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

1 1 375.205.000,00 366.561.333,00 97,70 100

2 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

1 1 3.086.474.400,00 3.086.474.400,00 100,00 100

3 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

1 3 371.149.600,00 318.190.060,00 85,73 100

4 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana

1 5 303.786.000,00 286.669.100,00 94,37 100

XII BIDANG URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

4 10 2.352.627.500,00 2.102.161.490,00 89,35 100

DINAS KOPERASI UKM PERINDAG

4 10 2.352.627.500,00 2.102.161.490,00 89,35 100

1 Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah

1 4 1.803.922.500,00 1.739.534.990,00 96,43 100

2 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1 1 143.215.000,00 60.760.000,00 42,43 100

3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1 3 148.480.000,00 103.622.500,00 69,79 100

4 Program Pengembangan Koperasi dan UKM

1 2 257.010.000,00 198.244.000,00 77,13 100

XIII BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL

3 7 429.783.800,00 369.690.500,00 86,02 100

BPPTPM 3 7 429.783.800,00 369.690.500,00 86,02 100



O. URUSAN/PROGRAM

JUMLAH

ANGGARAN (Rp)

REALISASI


(Rp) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1 1 82.775.000,00 73.201.000,00 88,43 100

2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1 5 279.921.300,00 235.474.500,00 84,12 100

3 Program Pengembangan Investasi

1 1 67.087.500,00 61.015.000,00 90,95 100

XIV BIDANG URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

5 12 58.998.067.000,00 6.462.674.730,00 10,95 100

DISPORABUDPAR 5 12 58.998.067.000,00 6.462.674.730,00 10,95 100

1 Program Pengembangan Keserasian dan Kebijakan Pemuda

1 1 73.672.400,00 73.363.900,00 99,58 100

2 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1 1 322.337.000,00 320.192.770,00 99,33 100

3 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

1 1 500.625.000,00 498.759.750,00 99,63 100

4 Program pembinaan dan permasyarakatan olahraga

1 5 3.165.470.000,00 3.055.821.900,00 96,54 100

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1 4 54.935.962.600,00 2.514.536.410,00 4,58 100

XV BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN

2 7 1.328.951.700,00 1.324.500.500,00 99,67 100

1 Program Pengembangan Nilai Budaya

1 3 649.551.700,00 647.356.350,00 99,66 100

2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1 4 679.400.000,00 677.144.150,00 99,67 100

#DIV/0!

XVI BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

5 18 8.079.355.600,00 6.835.398.880,00 84,60 73,38

KANTOR KESBANGPOL 2 6 1.001.323.000,00 527.813.680,00 52,71 100

1 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1 4 438.577.000,00 366.194.680,00 83,50 100

2 Program pengembangan wawasan kebangsaan

1 2 562.746.000,00 161.619.000,00 28,72 100

SATPOL PP 3 12 7.078.032.600,00 6.307.585.200,00 89,11 100

1 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1 8 4.681.355.900,00 4.009.764.500,00 85,65 100

2 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1 4 707.789.100,00 640.535.100,00 90,50 100

3 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

1 8 1.688.887.600,00 1.657.285.600,00 98,13 100

XVII BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

25 151 80.723.888.690,84 58.220.257.473,00 72,12 94,2



O. URUSAN/PROGRAM

JUMLAH

ANGGARAN (Rp)

REALISASI


(Rp) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

SETDA 16 81 55.567.903.190,84 39.990.264.591,00 71,97 97,54

1 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1 4 33.146.672.640,84 24.104.609.989,00 72,72 75

2 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

1 6 3.250.780.000,00 2.913.408.950,00 89,62 100

3 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1 5 801.550.000,00 739.958.080,00 92,32 100

4 Program Pemantapan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1 1 71.000.000,00 39.921.076,00 56,23 100

5 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1 10 1.026.272.000,00 956.802.581,00 93,23 100

6 Program peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

1 1 629.150.000,00 72.607.500,00 11,54 100

7 Program Peningkatan Pelayanan Publik

1 11 4.321.585.100,00 2.769.004.898,00 64,07 100

8 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1 2 276.430.000,00 269.056.590,00 97,33 100

9 Program Sinergitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah

1 3 506.678.000,00 441.886.900,00 87,21 100

10 Program Pembangunan Bidang Perekonomian

1 1 566.065.000,00 475.263.192,00 83,96 100

11 Program Pemantapan Pengendalian Program Pembangunan

1 7 1.817.786.000,00 1.524.916.340,00 83,89 85,71

12 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien

1 3 986.925.000,00 934.976.687,00 94,74 100

13 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1 2 139.128.000,00 108.808.300,00 78,21 100

14 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

1 3 939.925.000,00 719.447.900,00 76,54 100

15 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

1 9 1.388.075.000,00 1.308.350.758,00 94,26 100

16 Program Peningkatan Kehidupan Beragama

1 13 5.699.881.450,00 2.611.244.850,00 45,81 100

SEKRETARIAT DPRD 2 12 13.727.902.500,00 8.340.597.032,00 60,76 95

1 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

1 10 12.474.615.000,00 7.676.049.935,00 61,53 90


1 2 1.253.287.500,00 664.547.097,00 53,02 100

INSPEKTORAT 2 13 2.268.200.000,00 1.819.738.600,00 80,23 86,42



O. URUSAN/PROGRAM

JUMLAH

ANGGARAN (Rp)

REALISASI


(Rp) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 12 2.071.450.000,00 1.626.915.500,00 78,54 74,84

2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

1 1 196.750.000,00 192.823.100,00 98,00 98

DPKAD 5 45 9.159.883.000,00 8.069.657.250,00 88,10 97,83

1 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1 24 4.017.050.000,00 3.658.951.770,00 91,09 100

2 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1 1 227.010.000,00 16.396.000,00 7,22 100


1 1 21.230.000,00 19.250.000,00 90,67 100

4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah

1 9 1.339.722.500,00 1.002.088.780,00 74,80 89,14

5 Program Penggalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah

1 10 3.554.870.500,00 3.372.970.700,00 94,88 100

XVIII BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN

2 24 9.988.636.500,00 8.174.642.786,00 81,84 100

BKD 2 24 9.988.636.500,00 8.174.642.786,00 81,84 97,22

1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 18 4.449.077.500,00 3.136.036.750,00 70,49 94,44

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 6 5.539.559.000,00 5.038.606.036,00 90,96 100

XIX BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

4 13 4.919.236.950,00 4.908.370.035,00 99,78 95,69

BPMDPKB 4 13 4.919.236.950,00 4.908.370.035,00 99,78 366,67

1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1 6 4.040.741.950,00 4.031.948.495,00 99,78 100

2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1 3 475.315.000,00 473.518.010,00 99,62 66,67

3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1 3 283.180.000,00 283.013.890,00 99,94 100

4 Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan

1 1 120.000.000,00 119.889.640,00 99,91 100

XX BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

3 6 1.258.813.600,00 1.255.156.205,00 99,71 100

1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

1 1 200.276.500,00 200.177.400,00 99,95 100



O. URUSAN/PROGRAM

JUMLAH

ANGGARAN (Rp)

REALISASI


(Rp) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusatamaan Gender dan Anak

1 2 294.999.500,00 294.650.120,00 99,88 100

3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1 3 763.537.600,00 760.328.685,00 99,58 100

XXI BIDANG URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

3 11 7.817.579.450,00 7.803.997.060,00 99,83 100

1 Program Keluarga Berencana 1 6 4.045.475.300,00 4.033.994.660,00 99,72 100

2 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

1 4 3.438.964.950,00 3.437.568.200,00 99,96 100

3 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling

1 1 333.139.200,00 332.434.200,00 99,79 100

XXII BIDANG URUSAN KEARSIPAN

3 12 429.326.500,00 425.679.590,00 99,15 100

KANTOR KEARSIPAN DAERAH

3 12 429.326.500,00 425.679.590,00 99,15 100

1 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1 6 156.302.000,00 154.546.590,00 98,88 100

2 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

1 4 159.852.500,00 159.457.500,00 99,75 100

3 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

1 2 113.172.000,00 111.675.500,00 98,68 100

B URUSAN PILIHAN 31 91 23.357.305.143,00 17.869.526.198,00 76,51 87,41

XXIII BIDANG URUSAN PERTANIAN

13 37 12.676.727.371,00 10.247.924.500,00 80,84 92,96

DISTANKAN 6 15 8.761.486.866,00 6.491.981.000,00 74,10 96,1

1 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

1 1 24.550.000,00 23.055.000,00 93,91 100

2 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

1 3 762.537.500,00 722.893.000,00 94,80 96,07

3 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan

1 6 6.680.708.366,00 5.321.697.000,00 79,66 80,54

4 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

1 1 49.850.000,00 48.745.000,00 97,78 100

5 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

1 2 716.920.000,00 57.375.000,00 8,00 100

6 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

1 2 526.921.000,00 318.216.000,00 60,39 100

BP4K 7 22 3.915.240.505,00 3.755.943.500,00 95,93 89,81

1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

1 8 761.956.574,00 728.562.450,00 95,62 76,64



O. URUSAN/PROGRAM

JUMLAH

ANGGARAN (Rp)

REALISASI


(Rp) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

1 3 445.419.524,00 443.561.700,00 99,58 100

3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

1 1 74.869.000,00 73.920.400,00 98,73 52

4 Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

1 6 2.400.509.607,00 2.284.829.600,00 95,18 100

5 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1 1 70.885.000,00 70.523.000,00 99,49 100


1 1 45.875.800,00 45.383.800,00 98,93 100

7 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1 2 115.725.000,00 109.162.550,00 94,33 100

XXIV BIDANG URUSAN KEHUTANAN

9 25 4.588.762.472,00 2.938.671.720,00 64,04 98,15

DISHUTBUNNAK 9 25 4.588.762.472,00 2.938.671.720,00 64,04 98,15

1 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

1 1 140.275.000,00 40.690.000,00 29,01 100

2 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1 2 444.165.000,00 245.415.000,00 55,25 100

3 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1 2 1.192.061.000,00 89.559.500,00 7,51 100

4 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

1 2 205.075.000,00 198.181.550,00 96,64 100

5 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1 6 978.246.972,00 773.536.300,00 79,07 83,33

6 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian/Perkebunan

1 1 48.885.000,00 47.783.500,00 97,75 100

7 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1 6 1.175.910.500,00 1.158.907.470,00 98,55 100

8 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

1 2 168.338.500,00 153.435.000,00 91,15 100

9 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

1 3 235.805.500,00 231.163.400,00 98,03 100

XXV BIDANG URUSAN PARIWISATA

3 8 1.580.400.000,00 1.534.324.850,00 97,08 100

DISPORABUDPAR 3 8 1.580.400.000,00 1.534.324.850,00 97,08 100

1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1 3 566.400.000,00 530.259.850,00 93,62 100

2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1 3 917.500.000,00 908.260.000,00 98,99 100

3 Program Pengembangan Kemitraan

1 2 96.500.000,00 95.805.000,00 99,28 100

DINAS KUKM PERINDAG

XXVI BIDANG URUSAN PERDAGANGAN

2 11 2.540.319.300,00 2.207.867.128,00 86,91 100



O. URUSAN/PROGRAM

JUMLAH

ANGGARAN (Rp)

REALISASI


(Rp) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri

1 6 2.365.171.500,00 2.059.937.428,00 87,09 100

2 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri

1 5 175.147.800,00 147.929.700,00 84,46 100

XXVII BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN

3 9 1.864.476.000,00 834.130.000,00 44,74 33,33

4 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1 5 1.192.976.000,00 834.130.000,00 69,92 100

5 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

1 3 500.000.000,00 0 0,00 0

6 Program Pengembangan Industri

1 1 171.500.000,00 0 0,00 0

XXVIII BIDANG URUSAN TRANSMIGRASI

1 1 106.620.000,00 106.608.000,00 99,99 100

1 DINSOSNAKERTRANS 1 1 106.620.000,00 106.608.000,00 99,99 100

2 Program Tansmigrasi Lokal 1 1 106.620.000,00 106.608.000,00 99,99 100

C PROGRAM KEWILAYAHAN 385 385 19.192.208.950,00 18.924.516.657,00 98,61 99,99

1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

20 20 379.872.500,00 374.710.700,00 98,64 100

2 Program Pendidikan Anak Usia Dini

5 5 71.153.500,00 71.153.500,00 100,00 100

3 Program Pendidikan Menengah

4 4 49.262.000,00 49.262.000,00 100,00 100

4 Program Pendidikan Non Formal

7 7 120.680.400,00 118.725.000,00 98,38 100

5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

22 22 495.836.800,00 488.270.500,00 98,47 100

6 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

21 21 289.639.500 289.331.075 99,89 100

7 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

6 6 110.609.500 110.272.000 99,69 100

8 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KBR yang mandiri

5 5 76.162.500 76.151.000 99,98 100

9 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1 1 13.037.150 13.037.150 100,00 100

10 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

4 4 58.982.500 58.925.850 99,90 100



O. URUSAN/PROGRAM

JUMLAH

ANGGARAN (Rp)

REALISASI


(Rp) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

11 Program Penguatan Kelembagaan Gender dan Anak

1 1 6.550.000 6.538.000 99,82 100

12 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

8 8 156.560.000 149.498.120 95,49 100

13 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

9 9 105.632.000 104.775.750 99,19 100


1 1 14.225.000 14.225.000 100,00 100

15 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

1 1 23.904.900 23.904.900 100,00 100

16 Program Penataan Administrasi Kependudukan

5 5 104.364.750 94.562.550 90,61 100

17 Program Penggalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah

9 9 144.362.500 140.751.500 97,50 100

18 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

9 9 252.944.000 250.483.450 99,03 100

19 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

13 13 325.376.000 320.611.530 98,54 100

20 Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

23 23 656.333.450 651.627.390 99,28 100

21 Program Peningkatan Pelayanan Publik

1 1 27.657.000 27.635.240 99,92 100

22 Program Peningkatan Kehidupan Beragama

26 26 966.740.000 880.861.498 91,12 100

23 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

25 25 1.420.276.200 1.397.595.220 98,40 100

24 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

25 25 680.168.000 670.517.500 98,58 100

25 Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan

3 3 7.201.943.000 7.167.021.720 99,52 100

26 Program Pemantapan Pemerintah dan Pembangunan Desa

23 23 426.724.300 409.464.300 95,96 100

27 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

5 5 85.780.000 85.765.600 99,98 100

28 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

11 11 141.839.000 141.387.225 99,68 100

29 Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah

20 20 470.791.600 449.643.275 95,51 100

30 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

22 22 749.141.250 743.642.964 99,27 100



O. URUSAN/PROGRAM

JUMLAH

ANGGARAN (Rp)

REALISASI


(Rp) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8

31 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1 1 198.285.000 197.849.000 99,78 100

32 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

1 1 24.987.500 24.987.500 100,00 100

33 Program pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan

2 2 75.597.500 75.535.250 99,92 100

34 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2 2 191.245.000 189.586.550 99,13 100

35 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian

6 6 164.032.750 157.219.500 95,85 100

36 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan

3 3 31.925.400 31.925.400 100,00 100

37 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

23 23 512.805.000 502.040.250 97,90 100


7 7 188.470.000 187.052.700 99,25 100

39 Program Penataan Administrasi Perkantoran

1 1 22.647.500 22.647.500 100,00 100

40 Program Pengembangan Nilai Budaya

1 1 24.400.000 24.400.000 100,00 100

41 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1 1 14.720.000 14.720.000 100,00 100

42 Program pembangunan infrastruktur pedesaan

2 2 2.116.544.000 2.116.201.500 99,98 100

D URUSAN DASAR OPD DAN KECAMATAN *)

234 1.099 74.036.760.180,00 65.414.600.516,00 88,35 99,46

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

51 560 40.920.551.570 37.056.043.511

90,56 99,55

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

51 178 21.963.128.200 19.149.822.791

87,19 98,56

3 Program peningkatan disiplin aparatur

29 32 2.554.063.250,00 1.643.540.550,00 64,35 100

4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

50 167 296.281.400,00 273.930.000,00 92,46 100

5 Program Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

51 158 1.673.133.160,00 1.492.578.175,00 89,21 98,08

6 Program Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah

1 1 422.526.100,00 235.217.000,00 55,67 100

7 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

1 3 6.207.076.500,00 5.563.468.489,00 89,63 100

*) Khusus untuk program urusan dasar jumlah program adalah jumlah OPD yang melaksanakan program tersebut



Ikhtisar Eksekutif iii


IKHTISAR EKSEKUTIF

Sudah menjadi kewajiban seluruh jajaran pemerintah untuk mewujudkan

penerapan SAKIP. Oleh karena itu, Pemerintah kabupaten Majalengka menyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016 dengan berpedoman pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun

2014-2018, Kabupaten Majalengka menetapkan Visi “Majalengka Makmur”. Dalam upaya

mewujudkan visi tersebut, maka dijabarkanlah menjadi 6 (enam) misi, beserta tujuan dan

sasaran sebagai berikut :

Misi Pertama, Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur,



Terdapat 3 (tiga) Tujuan dalam Misi Pertama, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan pendidikan, dan kesehatan yang lebih berkualitas dengan

menjunjung tinggi profesionalitas layanan, dengan sasaran:

a. Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk

penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12

tahun;

b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan;

c. Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana kesehatan pada seluruh wilayah

Kabupaten Majalengka;

d. Meningkatanya mutu layanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan;

Ikhtisar Eksekutif iv


e. Menurunnya AKI dan AKB;

f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan.

2. Mengembangkan dan memantapkan infrastruktur yang berkualitas, proporsional,

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan sasaran:

a. Meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur serta prasarana sosial dasar

masyarakat;

b. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas

penanggulangan bencana.

3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perekonomiandalam rangka

mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (inclusive growth), dengan sasaran:

a. Modernisasi pasar tradisional dalam rangka meningkatkan daya saing dengan pasar

modern;

b. Berkembangnya sektor-sektor ekonomi yang padat karya, termasuk sektor pertanian.

Misi Kedua, Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan

berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan

aparatur.

Terdapat 3 (tiga) Tujuan dalam Misi Kedua, yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan menuju pemerintah yang profesional, dengan

sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah;

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pemerintahan dalam rangka peningkatan

layanan publik, dengan sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya

aparatur pemerintah daerah;

3. Meningkatkan stabilitas keamanan daerah, dengan sasaran meningkatnya stabilitas

keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesadaran politik dan hukum.

Ikhtisar Eksekutif v


Misi Ketiga, Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan usaha mikro

kecil menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat 2 (dua) Tujuan dalam Misi Ketiga, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing daerah sebagai tujuan investasi, dengan sasaran :

a. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi

b. Meningkatnya investasi PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN terkait pengembangan

UMKM

2. Peningkatan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) berbasis

potensi lokal, dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan output sektor Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (UMKM), skala usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),

dan penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Misi Keempat, Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan

sumber daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi

dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Terdapat 9 (sembilan) Tujuan dalam Misi Keempat, yaitu:

1. Memantapkan ketahanan pangan daerah, dengan sasaran meningkatnya kemudahan

dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan.

2. Meningkatnya destinasi wisata, dengan sasaran terwujudnya destinasi wisata unggulan.

3. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah berdasarkan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan, dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor-

sektor ekonomi unggulan daerah yang pro-job, pro-poor, dan pro environment.

4. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan, dengan sasaran meningkatnya

peran gender dalam pembangunan.

5. Mengendalikan pertumbuhan penduduk, dengan sasaran terkendalinya pertumbuhan

penduduk dan meningkatnya keluarga sejahtera.

Ikhtisar Eksekutif vi


6. Meningkatkan kemampuan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS), dengan sasaran meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial.

7. Meningkatkan daya saing ketenagakerjaan, dengan sasaran: 1) meningkatnya

ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas tenaga kerja terlatih; 2) memberikan

fasilitasi hubungan industrial bagi perusahaan dan pekerja, menjamin hak-hak pekerja

dan melindungi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan.

8. Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olah

raga dengan sasaran meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan

prestasi olah raga.

9. Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dengan sasaran meningkatnya

peran masyarakat dalam pembangunan seni dan budaya.

Misi Kelima, Mewujudkan Desa Mandiri.

Tujuan Misi Kelima yaitu memperkuat pemerintahan desa dan memberdayakan

masyarakat desa, dengan sasaran kuatnya pemerintah desa dan pemberdayaan

masyarakat desa.

Misi Keenam, Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai

penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai.

Tujuan Misi Keenam yaitu mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan

keagamaan serta meningkatkan layanan kehidupan beragama, dengan sasaran

meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama.

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan

tersebut di atas, ditindaklanjuti melalui penetapan indikator kinerja untuk masing-masing

sasaran strategis.

Capaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2016, sebanyak

27 (dua puluh tujuh) sasaran, dengan didukung sejumlah 93 (sembilan puluh tiga) indikator

sasaran yang capaiannya menunjukkan bahwa yang masuk kategori “mencapai target”

sebanyak 61 (enam puluh satu) lebih banyak dibanding tahun 2015 yang hanya 57 (lima

Ikhtisar Eksekutif vii


puluh tujuh), 27 (dua puluh tujuh) indikator sasaran capaian kinerjanya masuk pada

kategori ”tidak mencapai target” karena realisasinya di bawah 100 persen, 1 indikator

tidak ada target yaitu indikator Partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada, serta 4

(empat) indikator kinerja tidak bisa dihitung karena perbedaan metode perhitungan serta

4 (empat) indikator kinerja tidak ada target di dalam perjanjian kinerja. Program yang

dilaksanakan pada tahun 2016 sebanyak 448 program dengan anggaran belanjan langsung

sebesar Rp1.279.149.910.085,51 dengan realisasi keuangan sebesar

Rp1.095.164.125.608,00 atau 85,62%, realisasi fisik sebesar 97,07%. Sedangkan untuk

analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya bahwa realisasi belanja langsung pada

tahun 2016 lebih rendah, dari efisiensi tahun 2015 sebesar 1,083, sedangkan efisiennya

untuk tahun 2016 sebesar 1,125. Hal itu menandakan tahun 2016 lebih baik dari tahun

2015 pada sisi efisiensi anggaran.

Hasil pengukuran kinerja tahun 2016 di atas diperoleh bahwa rata-rata kinerja

sasaran strategis untuk masing-masing misi adalah sebagai berikut:



95,89


179,14


128,60


89,82


Ikhtisar Eksekutif viii




88,48

Rata-rata 140,39

Sedangkan perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 terhadap

target akhir periode RPJMD tahun 2018 di atas diperoleh bahwa rata-rata kinerja sasaran

strategis untuk masing-masing misi adalah sebagai berikut :


(%)


77,86


58,82


73,05


45,25



76,11

Rata-rata (%) 80,06

Ikhtisar Eksekutif ix


Demikian ringkasan eksekutif LAKIP Kabupaten Majalengka tahun 2016 ini, dengan

tekad yang tinggi diharapkan laporan ini akan menjadi pemicu untuk lebih baik dalam

mencapai berbagai target kinerja sesuai perencanaan di tahun yang akan datang.

Pendahuluan I - 1


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran Singkat Organisasi

Wilayah Kabupaten Majalengka memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang

cukup melimpah. Sebagian besar penduduknya bermata percaharian sebagai petani.

Seiring dengan perkembangan wilayah saat ini, Kabupaten Majalengka mulai menggeliat

pertumbuhannya di sektor Industri, terutama di wilayah utara. Tidak menutup

kemungkinan sektor lainnya pun akan semakin berkembang. Pesatnya pertumbuhan

wilayah untuk beberapa sektor pembangunan tidak lepas dari dibukanya jalur tol cipali,

kemudian untuk rencana tahun berikutnya akan diperkuat dengan dibukanya BIJB dan kota

baru yaitu Aerocity Kertajati. Secara regulasi Pemerintah Kabupaten Majalengka

merupakan salah satu daerah otonom yang berada di Provinsi Jawa Barat, dibentuk dengan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-

undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851). Pusat Pemerintahan

Kabupaten Majalengka terletak di Jl. Jenderal Achmad Yani No. 1 Majalengka Telp. (0233)

281021 – 281022, adapun sekarang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diijabat oleh

Dr. H. Sutrisno, SE, M.Si sebagai Bupati dan Dr. H. Karna Sobahi, M.MPd sebagai Wakil

Bupati yang merupakan periode pemerintahan kedua 2013-2018.

Secara administratif wilayah Kabupaten Majalengka berada di sebelah Timur

Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 1.204,24 km2. Sampai akhir tahun 2014, terdiri

atas 26 kecamatan, 13 kelurahan dan 330 desa. Secara geografis terletak pada koordinat

60 32’ 16,39” Lintang Selatan sampai dengan 70 4’ 24,75” Lintang Selatan dan 1080 2’ 30,87”

Pendahuluan I - 2


Bujur Timur sampai dengan 1080 24’ 32,84” Bujur Timur. Jarak dari Ibukota Kecamatan ke

Ibukota Kabupaten antara 0 - 40 Kilometer, Kecamatan Malausma merupakan daerah

terjauh dari Ibukota Kabupaten yaitu 40 Kilometer. Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota

Provinsi Jawa Barat adalah 91 Kilometer dan jarak Ibukota Kabupaten ke Ibukota Negara

adalah 245 Kilometer. Sedangkan batas wilayah Kabupaten Majalengka adalah sebagai

berikut :

a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu;

b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kuningan, sesuai dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah

Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

14 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;

c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya.

d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Sumedang, sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten

Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Kabupaten Majalengka pada tahun 2016 melaksanakan urusan-

urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk tahun selanjutnya perundan-undangan

tersebut akan berubah seiring dengan penerapan Undnag-Undang nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah. Dalam implementasi pelaksanaan urusan pemerintah

Kabupaten Majalengka tahun 2016, masih memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten

Majalengka Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Majalengka, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan sebagai berikut :

a. Urusan wajib terdiri atas 26 bidang urusan pemerintahan, yang meliputi :

1. Pendidikan;

2. Kesehatan;

Pendahuluan I - 3


3. Lingkungan Hidup;

4. Pekerjaan Umum;

5. Penataan Ruang;

6. Perencanaan Pembangunan;

7. Perumahan;

8. Kepemudaan dan Olah Raga;

9. Penanaman Modal;

10. Koperasi dan Usaha Kecil Menegah;

11. Kependudukan dan Catatan Sipil;

12. Ketenagakerjaan;

13. Ketahanan Pangan;

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

16. Perhubungan;

17. Komunikasi dan Informatika;

18. Pertanahan;

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

22. Sosial;

23. Kebudayaan;

24. Statistik;

25. Kearsipan; dan

Pendahuluan I - 4


26. Perpustakaan.

b. Urusan Pilihan terdiri atas 4 bidang urusan pemerintahan yang meliputi :

1. Pertanian;

2. Kehutanan;

3. Industri; dan

4. Perdagangan.

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka telah ditetapkan melalui

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 17 Tahun 2002 tanggal 5 November 2002

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 17 Seri D), diubah dengan Peraturan Daerah

nomor 27 tahun 2004 tanggal 30 Juli 2004 (Lembaran Daerah nomor 27 tahun 2004 Seri D)

tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah

Kabupaten Majalengka; kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Majalengka Nomor 3 tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008

Nomor 3), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 8), dan

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten

Majalengka Tahun 2009 Nomor 10), serta terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor

8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Organisasi Perangkat Daerah

ditetapkan sebagai berikut :

1) Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;

2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;

3) Lembaga Teknis Daerah terdiri atas Inspektorat; Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Perempuan dan Keluarga Berencana; Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal; Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan; Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah; Badan Penanggulangan

Pendahuluan I - 5


Bencana Daerah; Satuan Polisi Pamong Praja; Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

Kantor Kearsipan Daerah; Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka; dan Rumah Sakit

Umum Daerah Cideres;

4) Dinas-dinas Daerah sebanyak 12 Dinas terdiri atas : Dinas Pertanian dan Perikanan;

Dinas Pendidikan; Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas

Kesehatan; Dinas Bina Marga dan Cipta Karya; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika; Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi; Dinas

Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan; Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; serta Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil;

Kecamatan sebanyak 26 Kecamatan, terdiri atas 13 kelurahan dan 330 desa dirinci sebagai

berikut :

1. Kecamatan Majalengka meliputi 4 Desa dan 10 Kelurahan

2. Kecamatan Kadipaten meliputi 7 Desa

3. Kecamatan Jatiwangi meliputi 16 Desa

4. Kecamatan Dawuan meliputi 11 Desa

5. Kecamatan Jatitujuh meliputi 15 Desa

6. Kecamatan Ligung meliputi 19 Desa

7. Kecamatan Leuwimunding meliputi 14 Desa

8. Kecamatan Rajagaluh meliputi 13 Desa

9. Kecamatan Maja meliputi 18 Desa

10. Kecamatan Talaga meliputi 17 Desa

11. Kecamatan Cikijing meliputi 15 Desa

12. Kecamatan Bantarujeg meliputi 13 Desa

13. Kecamatan Sukahaji meliputi 13 Desa

14. Kecamatan Lemahsugih meliputi 19 Desa

15. Kecamatan Sumberjaya meliputi 15 Desa

16. Kecamatan Argapura meliputi 14 Desa

Pendahuluan I - 6


17. Kecamatan Kertajati meliputi 14 Desa

18. Kecamatan Panyingkiran meliputi 9 Desa

19. Kecamatan Palasah meliputi 13 Desa

20. Kecamatan Cigasong meliputi 7 Desa dan 3 Kelurahan

21. Kecamatan Sindangwangi meliputi 10 Desa

22. Kecamatan Banjaran meliputi 13 Desa

23. Kecamatan Cingambul meliputi 13 Desa

24. Kecamatan Kasokandel meliputi 10 Desa

25. Kecamatan Sindang meliputi 7 Desa

26. Kecamatan Malausma meliputi 11 Desa

2. Isu-Isu Strategis Pembangunan

Penentuan prioritas pembangunan satu tahun ke depan dilakukan dengan

mempertimbangkan secara seksama upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten

Majalengka yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018, sebagai

guidelines dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Majalengka, yaitu :

“MAJALENGKA MAKMUR”

Untuk mewujudkannya, Kabupaten Majalengka dihadapkan pada permasalahan utama

sebagai isu strategis pembangunan pada tahun 2016, sebagai berikut :

2.1. Isu-Isu Strategis Internal

Isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka merupakan permasalahan yang

berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun

sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan

pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Memperhatikan Isu strategis

nasional, regional dan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kabupaten

Majalengka, adapaun isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka adalah sebagai

berikut :

Pendahuluan I - 7


1. Perwujudan Pendidikan gratis dalam rangka penuntasan pendidikan dua belas tahun

(Pendidikan Universal).

Kebijakan otonomi satuan pendidikan dilandasi bahwa sekolah sebagai lembaga

profesional yang bertanggung jawab terhadap klien yang diwakili oleh komite sekolah

dan dewan pendidikan. Fungsi pemerintah adalah fasilitator untuk mendorong sekolah

agar berkembang menjadi lembaga otonomi yang profesional sehingga mutu

pelayanan pendidikan memberikan kepuasan terhadap masyarakat.

2. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance).

Merupakan suatu kebutuhan dan harapan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi

yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,

kolusi dan nepotisme dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); terwujudnya

peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan predikat Sangat

Baik; Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten

Majalengka minimal memperoleh katagori “CC”.

3. Penguatan keahlian dan alih profesi ketenagakerjaan di sekitar wilayah BIJB dan

kawasan industri;

4. Relokasi dan pengembangan sarana kesehatan pelayanan dasar (Puskesmas

Sukamulya) di sekitar kawasan BIJB dan revitalisasi Puskesmas di sekitar kawasan

industri yang akan dikembangkan sebagai Puskesmas modern;

5. Pengembangan RSUD Cideres menjadi pusat rujukan dengan keunggulan trauma

center dan peningkatan menjadi kelas B;

6. Pengembangan RSUD Majalengka yang memiliki keunggulan dalam pelayanan

KIA/obstretri-ginekologi dan pelayanan pengobatan penyakit infeksi;

7. Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;

8. Ketahanan pangan;

9. Penanggulangan bencana dan antisipasi perubahan iklim;

10. Pembentukan Lahan sawah berkelanjutan;

11. Pengelolaan kawasan lindung dalam rangka mendukung Jawa Barat Green provice;

12. Tingginya harga pakan ikan dan pakan ternak;

13. Bioteknologi pertanian;

Pendahuluan I - 8


14. Pembangunan waduk kadu malik dan pasir kuda;

15. Pembangunan kawasan Agropolitan/Minapolitan dan Agroforesty;

16. Konflik penggunaan lahan untuk perkebunan, peternakan dan kehutanan;

17. Peningkatan produktivitas, kualitas dan kontinuitas produk peternakan yang aman,

sehat, utuh dan halal;

18. Perbaikan iklim usaha, investasi dan peningkatan akses permodalan bagi produk

pertanian, perkebunan dan peternakan;

19. Pengendalian pemulihan lahan kritis serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;

20. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan;

21. Pembangunan infrastruktur baru;

22. Peningkatan ketahanan pangan;

23. Kurang maksimalnya fungsi terminal;

24. Mitigasi bencana;

25. Pencapaian target RTH seluas 30% (Permen PU 5 Tahun 2009);

26. Target pencapaian Adipura;

27. Target RDTR 100% Provinsi Jawa Barat.

2.2. Isu Strategis Eksternal

2.2.1. Isu Strategis Nasional

Dalam RPJMN Tahun 2015-2019 yang menjadi isu strategis terbagi kedalam

sepuluh bidang pembangunan. Oleh karena itu, isu strategis pembangunan

nasional tahun 2016 tidak lepas dari isu lima tahunan sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan dan pembangunan lintas bidang, khusus untuk

pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dengan isu strategis yaitu

pertumbuhan ekonomi yang terus ditingkatkan harus dapat menggunakan

sumberdaya alam secara efisien agar tidak menguras cadangan sumberdaya

alam, dipergunakan untuk mencapai kemakmuran yang merata, tidak

menyebabkan masalah lingkungan hidup, sehingga dapat menjaga kualitas

kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan untuk

pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan isu strategis

Pendahuluan I - 9


yaitu: a) peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik. b)

peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan. c)

peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

pusat dan daerah. d) peningkatan kualitas pelayanan publik. Berkenaan

dengan Pengarusutamaan Gender, terdapat isu stratgeis terdiri dari Pertama,

meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan

Kedua, meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak

kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ketiga,

meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan

perempuan dari berbagai tindak kekerasan Sedangkan yang bersifat lintas

bidang terdiri dari beberapa hal meliputi a) Pemertaaan dan Penanggulangan

Kemiskinan, dengan isu stratgeis meningkatkan konsumsi per kapita

penduduk 40 persen terbawah lebih cepat untuk memulihkan distribusi

pendapatan yang lebih merata. 😎 Perubahan Iklim, dengan isu stratgeis yaitu

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/mitigasi (GRK), dan Peningkatan Ketahanan

Masyarakat/adaptasi terhadap Perubahan Iklim. C) Revolusi Mental meliputi

isu strategis yaitu (i) kedaulatan politik, (ii) kemandirian ekonomi, dan (iii)

kepribadian dalam kebudayaan.

2. Bidang pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama, terdiri dari

beberapa sub bidang yaitu: a. Kependudukan dan Keluarga Berencana,

dengan isu strategis meliputi: (1) Penguatan Advokasi dan Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga

Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), (2) Peningkatan Akses dan

Kualitas Pelayanan KB yang Merata, (3) Peningkatan Pemahaman dan

Kesadaran Remaja mengenai Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan

Berkeluarga, (3) Pembangunan Keluarga. Penguatan Landasan Hukum dan

Penyerasian Kebijakan Pembangunan Bidang Kependudukan dan KB (KKB),

dengan isu strategis Penguatan Kelembagaan Pembangunan Bidang

Kependudukan dan KB. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan dan KB,

Pendahuluan I - 10


dengan isu strategis (1) Penguatan Sistem Kependudukan Nasional yang

Terintegrasi (Administrasi Kependudukan), (2) Data dan informasi

pembangunan Kependudukan dan KB yang bersumber dari Sensus Penduduk

dan Survei, (2) Data sektoral pembangunan bidang Kependudukan dan KB. b.

Kesehatan dan Gizi Masyarakat, dengan isu strategis (1) Peningkatan

Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia, (2) Percepatan Perbaikan Status Gizi

Masyarakat, (3) Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, (4)

Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas,

(5) Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan Obat

dan Makanan, (6) Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, (6)

Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, (7)

Peningkatan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, serta Sistem

Informasi Kesehatan, (8) Pengembangan dan Peningkatan Efektifitas

Pembiayaan Kesehatan, (9) Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional. c.

Pendidikan dengan isu strategis, meliputi a) Pelaksanaan Wajib Belajar 12

Tahun yang Berkualitas, dengan memperhatikan beberapa hal (1) Pemenuhan

Hak terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas, (2) Peningkatan

Akses Pendidikan Menengah yang Berkualitas. b) Peningkatan Kualitas

Pembelajaran, dengan melakukan, (1) Penguatan Jaminan Kualitas Pelayanan

Pendidikan, (2) Penguatan Kurikulum dan Pelaksanaannya, (3) Penguatan

Sistem Penilaian Pendidikan. c) Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan

Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK),

dengan isu strategis meliputi (1) Jumlah dan Distribusi Guru Masih Perlu Ditata

Secara Lebih Baik, (2) Kualitas, Kompetensi, dan Profesionalisme Guru Masih

Harus Ditingkatkan, (3) Peningkatan Sertifikasi Profesi Pendidik Juga Belum

Berdampak Signifikan Baik pada Peningkatan Kompetensi Guru dalam Proses

Pembelajaran Maupun pada Hasil Belajar Siswa. (4) Kurangnya Kapasitas LPTK

dalam Menyediakan Guru Berkualitas. d) Peningkatan Akses, Kualitas, dan

Relevansi Pendidikan Tinggi, harus memperhatikan (1) kualitas pendidikan

tinggi masih relatif rendah baik dalam konteks, institusi (Perguruan Tinggi)

Pendahuluan I - 11


maupun program studi, (2) Perguruan tinggi belum sepenuhnya mampu

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), (3) Banyak dosen

kurang memberi prioritas untuk mengajar di universitas asal dan lebih

mengutamakan pekerjaan lain, (4) Angka pengangguran terdidik masih cukup

tinggi yang mengindikasikan bahwa relevansi dan daya saing pendidikan tinggi

masih rendah dan ketidakselarasan antara perguruan tinggi dan dunia kerja,

(5) Kemitraan perguruan tinggi dengan dunia industri pun dinilai lemah bahkan

terjadi diskoneksi dalam lima hal penting. e) Peningkatan Akses dan Kualitas

PAUD. f) Peningkatan Keterampilan Kerja dan Penguatan Pendidikan Orang

Dewasa. g) Peningkatan Pendidikan Keagamaan. h) Penguatan Pendidikan

Agama, Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Karakter untuk Mendukung

Revolusi Mental. i) Peningkatan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan. j) Penguatan

Tata Kelola Pendidikan. d. Perpustakaan dengan isu strategisnya yaitu

Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca. e. Pemuda

dan Olahraga, isu strategisnya meliputi 1) Peningkatan Partisipasi Pemuda

dalam Pembangunan, 2) Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga. f.

Kebudayaan, terdapat 5 (lima) isu strategis kebudayaan yaitu 1) Penguatan

Karakter dan Jati Diri Bangsa, 2) Peningkatan Apresiasi Seni dan Kreativitas

Karya Budaya, 3) Pelestarian Warisan Budaya, 4) Peningkatan Promosi,

Diplomasi, dan Pertukaran Budaya, 5) Pengembangan Sumber Daya

Kebudayaan. g. Agama dengan isu strategis; 1) Peningkatan Kualitas

Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama, 2) Peningkatan Kerukunan Umat

Beragama, 3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama, 4)

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, 5) Peningkatan

Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama. h. Kesejahteraan Sosial, isu

strategisnya yaitu Penyandang disabilitas dan lanjut usia yang sehat dan

mandiri berpotensi untuk tetap produktif sebagai bagian dari sumberdaya

ekonomi. i. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan isu

strategis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

dan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan. j.

Pendahuluan I - 12


Perlindungan Anak, dengan 3 (tiga) isu strategis terdiri dari 1) Peningkatan

Kualitas Hidup dan Tumbuh Kembang Anak yang Optimal, 2) Peningkatan

Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan

Perlakuan Salah Lainnya, 3) Peningkatkan Efektivitas Kelembagaan

Perlindungan Anak.

3. Ekonomi, terdapat beberapa isu strategis berdasarkan beberapa aspek

diantaranya: a. Perkembangan Ekonomi Makro dengan isu strategis krisis

keuangan Eropa yang masih menghawatirkan dan kondisi perekonomian Eropa

yang menekan perekonomian dunia. b. Reformasi Keuangan Negara, meliputi

yaitu 1) peningkatan penerimaan negara, 2) peningkatan kualitas belanja

negara melalui sinergitas perencanaan dan penganggaran baik di pusat

maupun daerah. c. Stabilitas Moneter, berupa 1) menjaga Stabilitas Laju

Inflasi, 2) menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, 3) meningkatkan koordinasi

kebijakan. d. Makroprudensial dan Keuangan yang Inklusif, yakni

meningkatkan ketahanan dan daya saing sektor keuangan dalam

melaksanakan fungsi-fungsinya (pendorong/pengungkit dan pelindung

kegiatan sektor riil (sektor produksi dan sektor perdagangan), terutama

mendukung pembangunan/pertumbuhan ekonomi yang inklusif. e. Re-

Industrialisasi yang Berkelanjutan, menitikberatkan pada isu akselerasi

pertumbuhan industri. f. Peningkatan Efisiensi, Produktivitas, dan Daya Saing

BUMN, meliputi; 1) meningkatkan daya saing BUMN, 2) menjaga pelaksanaan

tata kelola usaha yang baik (good corpo rate governance), 3) mendorong

pelaksanaan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan usaha, termasuk

memberikan ruang gerak dan iklim persaingan yang setara antara BUMN dan

usaha swasta, 4) menggalakkan gerakan anti-penyimpangan/penyelewengan

prosedur-usaha (fraud), 5) penataan pembagian kewenangan dan tanggung

jawab pengelolaan BUMN terkait dengan pemisahan tugas dan tanggung

jawab BUMN sebagai operator maupun Pemerintah sebagai regulator. g.

Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, terdiri dari; 1) kesenjangan produktivitas

antar pelaku usaha dan antarsektor yang semakin lebar, 2) lambatnya

Pendahuluan I - 13


industrialisasi karena kurangnya populasi usaha kecil dan menengah yang

diharapkan berperan sebagai usaha/industri pendukung, 3) lambatnya

peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama pada kelompok pelaku usaha

informal skala mikro. h. Peningkatan Pariwisata, berkenaan dengan isu

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sambil meningkatkan

kontribusinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya

masyarakat di daerah tujuan wisata. i. Peningkatan Ekonomi Kreatif, berupa

mencapai pertumbuhan yang tinggi dan mengutamakan penumbuhan usaha

pemula di ekonomi kreatif. j. Penguatan Investasi, meliputi 1) sebaran

investasi yang belum berimbang dimana pulau Jawa masih sebagai pusat

investasi di Indonesia, 2) investasi di sektor manufaktur meningkat, tetapi

sebagian besar untuk pemenuhan pasar dalam negeri, 3) proses perijinan

masih belum efisien serta proses kerja birokrasi yang rumit karena pemegang

otoritas pemberian izin berada di tangan instansi yang terpisah-pisah, baik di

pusat maupun di daerah, 4) implementasi insentif fiskal bagi pengusaha belum

optimal, 5) ketersediaan infrastruktur dan energi yang masih terbatas, 6)

proses pengadaan dan perijinan lahan yang masih menjadi hambatan, 7) masih

banyaknya regulasi yang tidak harmonis dan peraturan daerah yang distortif,

8) disisi regulasi, kurang harmonisnya peraturan pusat dan daerah, antar

instansi, dan seringnya perubahan peraturan telah mengurangi kepastian

berusaha bagi investor, 9) kondisi bisnis di Indonesia dinilai masih belum cukup

bersaing dibandingkan dengan negara-negara lain terutama dalam satu

kawasan, 10) pasar tenaga kerja yang kurang kondusif, 11) masih tingginya

perilaku anti persaingan yang dapat menghambat insentif untuk berinvestasi

dan menghambat tumbuhnya industri manufaktur dan usaha baru. k.

Mendorong Perdagangan Dalam Negeri, meliputi; 1) masih terdapatnya

kelangkaan stok dan disparitas harga bahan pokok yang tinggi, 2) belum

optimalnya aktivitas perdagangan dalam negeri, 3) masih rendahnya minat

masyarakat terhadap produk domestik. 4) belum optimalnya upaya

pelindungan konsumen. l. Peningkatan Daya Saing Ekspor, meliputi 1)

Pendahuluan I - 14


sebagian besar ekspor merupakan komoditas Primer, 2) masih rendahnya

tingkat diversifikasi pasar tujuan ekspor, 3) masih rendahnya daya saing ekspor

jasa, 4) meningkatnya hambatan non tarif, 5) fasilitasi ekspor yang belum

optimal. m. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan

Kerja, meliputi; 1) pertumbuhan ekonomi tidak menyerap tenaga kerja

sebanyak yang dibutuhkan dalam tiga tahun terakhir. Antara tahun 2010-2013

terjadi pelambatan penyerapan tenaga kerja, 2) tingkat pertumbuhan PDB

dengan kisaran 4,6 -6,5 persen per tahun selama 2005-2013, menghasilkan

pertumbuhan lapangan kerja 2,0 persen, atau dengan pertambahan rata-rata

2,12 juta dalam setahun. 3) transformasi struktur pasar tenaga kerja lebih ke

arah sektor jasa dengan produktivitas rendah. Dalam 12 tahun terakhir,

lapangan kerja baru yang tercipta 20 juta, 17 juta di antaranya terserap di

sektor jasa, 4) rendahnya kualitas pekerja menyebabkan produktivitas dan

daya saing rendah, 5) ketidaksesuaian antara kebutuhan industri terhadap

tenaga kerja dengan pendidikan dan pelatihan menyebabkan

perusahaan/industri mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja

yang berkualitas, 6) pasar tenaga kerja diwarnai banyak pekerja rentan yang

produktivitasnya rendah. Penurunan pengangguran telah menambah jumlah

angkatan kerja tidak penuh (underutilized) dari 31,6 juta orang tahun 2009

menjadi 32,0 juta tahun 2013. Fenomena ini menyebabkan semakin banyaknya

tenaga kerja yang memiliki produktivitas kerja yang rendah, atau curahan

waktu kerja di bawah jam kerja normal meningkat, sehingga menghasilkan

produktivitas sebagian dari rumah tangga menjadi rendah, 6) kenaikan upah

tidak diikuti dengan kenaikan produktivitas, 7) efisiensi pasar tenaga kerja

dalam pilar daya saing melemah, 8) kondisi lingkungan kerja yang belum

memadai dan diskriminasi di tempat kerja. n. Perlindungan Pekerja Migran,

berupa perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia masih belum berjalan

dengan baik meskipun terjadi peningkatan perhatian dunia terhadap

permasalahan migrasi internasional, antara lain pekerja rumah tangga yang

tidak berdokumen dan isu pekerja migran perempuan (domestic workers).

Pendahuluan I - 15


Selain tata kelola penempatan migran yang perlu ditingkatkan dalam

melindungi pekerja migran terutama di dalam negeri, pendekatan penegakkan

hukum terhadap kebijakan migrasi di negara-negara tujuan menempatkan

pekerja migran khususnya pekerja rumah tangga pada posisi yang lemah. o.

Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dititikberatkan pada isu

perluasan kepesertaan, Peningkatan manfaat dan kualitas pelayanan jaminan

sosial, Kesinambungan finansial BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. p.

Kerjasama Ekonomi Internasional, tidak lepas dari isu perkembangan

konstelasi ekonomi global, Indonesia tetap terus berupaya mendorong

peningkatan kerjasama internasional baik di forum bilateral, regional, maupun

multilateral. q. Data dan Informasi Statistik, menitikberatkab pada keinginan

masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa pemerintah

harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya,

relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada

distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan

informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern.

4. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan isu strategis peningkatan

kapasitas IPTEK dalam bentuk; 1) kemampuan memberikan sumbangan nyata

bagi daya saing sektor produksi, keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya

alam, dan penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global

yang maju dan modern. 2) ketersediaan faktor-faktor yang diperlukan (SDM,

sarana prasarana, kelembagaan iptek, jaringan, dan pembiayaan).

5. Bidang politik, dengan isu strategis meliiputi aspek; a. politik dalam negeri,

yakni pemantapan proses positif konsolidasi demokrasi. b. politik luar negeri,

dalam lima tahun ke depan, politik luar negeri Indonesia akan dititikberatkan

pada upaya mengedepankan identitas sebagai negara kepulauan dalam

pelaksanaan diplomasi dan membangun kerja sama internasional, menguatkan

diplomasi middle power yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan

regional dengan keterlibatan global secara selektif, memperluas mandala

keterlibatan regional di kawasan Indo Pasifik, dan meningkatkan pelibatan

Pendahuluan I - 16


peran, aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam perumusan dan

pelaksanaan politik luar negeri, dan menata infrastruktur diplomasi.

6. Bidang pertahanan dan keamanan, dengan isu strategis peningkatan kapasitas

pertahanan dan stabilitas keamanan nasional.

7. Bidang hukum dan aparatur, dengan isu strtagis meliputi 2 (dua) sub bidang; a.

sub bidang hukum, yakni 1) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas

dan berkeadilan; 2) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya

saing ekonomi bangsa; dan 3) meningkatkan kesadaran hukum di segala

bidang. b. sub bidang aparatur, yakni Pemerintah secara konsisten akan

menjalankan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan

restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah, meningkatkan kompetensi

aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik,

dan mendorong masyarakat untuk mengawasi kinerja pelayanan publik.

8. Bidang pembangunan wilayah dan tata ruang, dengan isu strategis berupa

masih besarnya kesenjangan antarwilayah, khususnya kesenjangan

pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur

Indonesia (KTI).

9. Bidang penyediaan sarana dan prasarana, meliputi isu strategis; 1) percepatan

dan penguatan pengambilan keputusan pada tingkat tertinggi pemerintahan

(championship at the top); 2) koordinasi dan integrasi dalam perencanaan dan

penyiapan proyek infrastruktur KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta); 3)

optimalisasi pendanaan dan pembiayaan yang berkelanjutan; 4) daftar proyek

prioritas dan kualitas penyiapan proyek.

10. Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan isu

strategis meliputi; 1) pengamanan produksi untuk kemandirian dan

diversifikasi konsumsi pangan; 2) pengembangan agribisnis, pertanian

berkelanjutan dan kesejahteraan petani; 3) peningkatan produksi dan nilai

tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan/pengolah

dan pemasar hasil perikanan/petambak garam; 4) peningkatan tata kelola laut,

pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi

Pendahuluan I - 17


kelautan berkelanjutan; 5) peningkatan produksi hasil hutan dan

pengembangan jasa lingkungan; 6) peningkatan konservasi dan tata kelola

hutan serta pengelolaan DAS; 7) penguatan pasokan, bauran dan efisiensi

konsumsi energi; 8) peningkatan nilai tambah industri mineral dan

pertambangan berkelanjutan; 9) peningkatan kualitas lingkungan hidup,

pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, dan pelestarian

dan pemanfaatan keekonomian KEHATI; 10) penanggulangan bencana dan

pengurangan risiko bencana; dan 11) penanganan perubahan iklim serta

peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.

Isu strategis nasional tersebut memiliki pengaruh yang tinggi terhadap beberapa

rencana pembangunan pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten

Majalengka antara lain sebagai berikut :

1. Posisi Strategis Majalengka Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Dalam rangka pemetaan dan pengembangan pembangunan nasional yang

bersinergis, pemerintah pusat melakukan pemetaan dan penetapan Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional. Penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bandung, Semarang dan

Cirebon sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional berbasis jasa perdagangan dan

industri.

Posisi Kabupaten Majalengka yang merupakan perlintasan antara Jawa Barat

(Bandung) dan Jawa Tengah (Semarang) sebagai PKN Gerbangkertosusila, menjadi

keuntungan sendiri dalam memanfaatkan pengaruh investasi yang mungkin menjalar ke

Kabupaten Majalengka.

2. Pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Kertajati)

Pemerintah akan membangun Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Kertajati).

Rencana jalan tol ini dimaksudkan untuk mempercepat akses dari Kawasan BIJB menuju ibu

kota provinsi, dan juga untuk mengurangi beban lalu lintas jalan negara (Kadipaten-

Sumedang-Bandung) yang saat ini kondisi jalurnya rentan terhadap bencana longsor.

Pendahuluan I - 18


3. Peningkatan Pelabuhan Laut Nasional di Cirebon

Peningkatan Pelabuhan Laut Cirebon dimaksudkan untuk mendukung kegiatan

ekonomi dan industri di Jawa Barat yang cukup pesat, mendorong keseimbangan akselerasi

pembangunan wilayah Jawa Barat, mendukung sektor transportasi nasional dan sebagai

penyangga kegiatan Pelabuhan Tanjung Priuk.

Keuntungan yang akan diperoleh Kabupaten Majalengka dengan berkembangnya

kegiatan Pelabuhan Cirebon yaitu akan terpacunya pertumbuhan kegiatan sosial ekonomi

dan industri. Hasil komoditas unggulan di Kabupaten Majalengka akan lebih mudah untuk

dipasarkan ke luar pulau bahkan ke luar negeri. Juga dengan adanya kegiatan pelabuhan

yang memberikan akses kemudahan transportasi akan mendukung pertumbuhan industri

karena di Kabupaten Majalengka memiliki potensi lahan, tenaga kerja yang banyak dan

berkualitas serta sumber daya alam yang cukup.

2.2.2. Isu Strategis Regional

Provinsi Jawa Barat dalam mengimplementasikan pembangunannya memiliki

beberapa isu strategis yang terdiri dari 4 (empat) bidang pembangunan yaitu:

1. Bidang Pemerintahan:

1) Kualitas demokrasi;

2) Pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;

3) Keamanan dan ketertiban daerah;

4) Kualitas kesejahteraan aparatur berbasis kinerja;

5) Beberapa kebijakan pascapenetapan Undang-Undang nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6) Penataan Daerah Otonom Baru;

7) Harmonisasi produk peraturan perundang-undangan daerah;

8) Pengembangan Teknologi Informasi dalam berbagai aspek;

9) Sinergitas pembangunan desa-kota;

10) Peran dan fungsi balai untuk pelayanan sosial.

Pendahuluan I - 19


2. Bidang Perekonomian:

1) Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat;

2) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian dan

Perikanan;

3) Pengembangan Perekonomian Wilayah Perbatasan;

4) Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat;

5) Ketahanan Pangan;

6) Peningkatan Investasi;

7) Peningkatan Peran dan daya saing BUMD;

8) Peningkatan Kerjasama Business to Business.

3. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup:

1) Kualitas, Kuantitas, dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, air

bersih, air limbah, drainase, listrik, dan persampahan);

2) Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur strategis (jalan tol, kereta

api, pelabuhan, bandara);

3) Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup;

4) Pengawasan Penataan Ruang;

5) Alih Fungsi Lahan.

4. Bidang Sosial Budaya:

1) Pertumbuhan penduduk dan persebarannya;

2) Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan;

3) Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja;

4) Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat

terhadap bencana;

5) Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal;

6) Penanggulangan penduduk miskin;

7) Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

8) Pembangunan pusat seni, budaya dan stadion olahraga di Kab/Kota.

Pendahuluan I - 20


Isu strategis provinsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rencana-rencana

pembangunan pemerintah provinsi yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Majalengka,

yaitu:

1. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aero City.

Pembangunan Bandar Udara Kertajati dimaksudkan untuk mengurangi beban

Bandar Udara Husein Sastranegara dan Soekarno-Hatta. Pembangunan BIJB ini akan

diintegrasikan dengan pembangunan Kertajati Aerocity seluas 3.200 ha. Dalam tatanan

kebandarudaraan nasional (Permenhub No. 69 Tahun 2013), penggunaannya sebagai

bandar udara internasional, dengan hierarki bandar udara pengumpul sekunder, spesifikasi

bandara :

• luas = 1800 ha

• runway = 4000 m x 60 m ( direncanakan sebanyak 3 runway)

• taxiway = 1360 m x 23 m

• appron = 1300 m x 317 m

• kapasitas = 27 juta penumpang per tahun, 191.423 ton kargo per tahun.

• pembangunan runway sepanjang 2.500 m sudah dilakukan sejak tahun 2012

(perkerasan sudah sepanjang 2.200 m dan sudah bisa dilewati oleh boeing 737).

• pada tahun 2015 cut and fill / pematangan lahan untuk pembangunan runway, taxiway,

dan appron.

• pada tahun 2016 akan dilakukan pembangunan sisi darat (terminal) aksesibilitas dan

bangunan pendukung lainnya.

• sampai tahun 2016, telah dibebaskan lahan seluas 970,23 ha, untuk penyelesaian

runway, fasilitas sisi darat, dan jalan akses menuju DPPU.

• proses pembangunan akses tol dan non tol menuju BIJB Kertajati sedang dilakukan.

Tahapan pembanguan BIJB

• pembangunan sisi darat bandara mulai dibangun sejak Desember 2015 dan sampai saat

ini pembangunan BIJB dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi infrastruktur, bangunan

terminal penunpang, dan bangunan penunjang.

Pendahuluan I - 21


2. Relokasi Kawasan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)

Dalam perkembangan selanjutnya, Departemen Perindustrian Republik Indonesia

juga telah membuat perencanaan suatu Kawasan Industri Terpadu dalam bidang tekstil,

yang diperuntukkan sebagai pengalihan kawasan industri yang ada di wilayah Bandung

Timur, yang keberadaannya saat ini telah mengalami kejenuhan.

Industri TPT telah berkembang secara terintegrasi mengikuti struktur pohon

industrinya, mulai dari perkembangan (industri serat) ke intermediate (industri staple

dan filamen, tenun dan rajut), hingga hilir (industri pakaian jadi dan barang jadi tekstil

termasuk karpet). Struktur industri TPT telah berkembang, baik secara vertikal maupun

horizontal, sehingga dapat menarik dan akan terkait dengan sektor-sektor ekonomi

lainnya. Perencanaan ini, telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Majalengka 2011–2031,

dalam rencana struktur ruang wilayah PKL (Pusat Kegiatan Lokal) Kertajati memiliki fungsi

pelayanan sebagai kawasan komersial dan jasa, kawasan industry terpadu, kawasan BIJB,

pengembangan kawasan perkotaan “aerocity”, dan pertanian yang meliputi Kecamatan

Kertajati, Jatitujuh dan Ligung. Oleh karena itu perencanaan kawasan industri pada

kawasan sekitar BIJB perlu didukung dan ditindaklanjuti.

Sebagai upaya dukungan terhadap rencana pengembangan industri TPT di

Kecamatan Kertajati, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengeluarkan Surat Bupati

Majalengka Nomor : 534/4033/Dalprog tanggal 30 Nopember 2006, perihal Rencana

Penetapan Lokasi Kawasan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Kabupaten Majalengka.

3. Rencana Pembangunan Rel Kereta Api Rancaekek - Jatinangor - Tanjungsari - Kertajati - Kadipaten - Cirebon

Komitmen Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam membangun perekonomian yang

kuat di daerah-daerah, dibuktikan dengan banyaknya rencana pembangunan infrastruktur

transportasi di daerah. Salah satunya dengan adanya rencana pembangunan rel kereta api

yang melintasi wilayah Kabupaten Majalengka.

Dalam rangka mendukung rencana sistem transportasi Kabupaten Majalengka

seiring dengan akan hadirnya bandara internasional Jawa Barat, maka pembangunan

jaringan kereta api akan mengisi dan melengkapi kebutuhan sistem transportasi di

Pendahuluan I - 22


Kabupaten Majalengka. Berfungsinya kembali jaringan kereta api di Kabupaten Majalengka

diharapkan akan memudahkan proses pergerakan barang dan jasa sehingga meningkatkan

efektivitas dan efisiensi produksi yang dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten

Majalengka. Rencana pembangunan jaringan kereta api baru (Bandung-Cirebon) dengan

jalur Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari-Kertajati- Kadipaten-Cirebon akan mendukung

keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat yang ada di Kabupaten Majalengka.

Keberadaan jaringan kereta api dan pelayanannya akan melengkapi pelayanan

terhadap penumpang, terutama untuk mempermudah akses menuju Bandara

Internasional Jawa Barat serta sebagai alternatif sarana transportasi regional yang

menghubungkan Majalengka – Cirebon, Majalengka – Bandung, Indramayu – Majalengka

– Sumedang – Bandung. Majalengka – Sumedang – Bandung. Pembangunan Infrastruktur

transportasi Kereta Api yang melintasi kawasan Kabupaten Majalengka diharapkan dapat

memacu kegiatan perekonomian terutama dalam hal distribusi hasil-hasil produksi dan

mobilitas penduduk yang ada di Kabupaten Majalengka.

2.4.3. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Majalengka

Isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka merupakan permasalahan yang

berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun

sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan

pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Memperhatikan Isu strategis

nasional, regional dan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kabupaten

Majalengka, adapaun isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka adalah sebagai

berikut :

1. Perwujudan Pendidikan gratis dalam rangka penuntasan pendidikan dua belas tahun

(Pendidikan Universal).

Kebijakan otonomi satuan pendidikan dilandasi bahwa sekolah sebagai lembaga

profesional yang bertanggung jawab terhadap klien yang diwakili oleh komite sekolah

dan dewan pendidikan. Fungsi pemerintah adalah fasilitator untuk mendorong sekolah

agar berkembang menjadi lembaga otonomi yang profesional sehingga mutu

pelayanan pendidikan memberikan kepuasan terhadap masyarakat.

Pendahuluan I - 23


2. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance).

Merupakan suatu kebutuhan dan harapan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi

yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,

kolusi dan nepotisme dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); terwujudnya

peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan predikat Sangat

Baik; Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten

Majalengka minimal memperolah katagori “CC”.

3. Penguatan keahlian dan alih profesi ketenagakerjaan di sekitar wilayah BIJB dan

kawasan industri;

4. Relokasi dan pengembangan sarana kesehatan pelayanan dasar (Puskesmas

Sukamulya) di sekitar kawasan BIJB dan revitalisasi Puskesmas di sekitar kawasan

industri yang akan dikembangkan sebagai Puskesmas modern;

5. Pengembangan RSUD Cideres menjadi pusat rujukan dengan keunggulan trauma

center dan peningkatan menjadi kelas B;

6. Pengembangan RSUD Majalengka yang memiliki keunggulan dalam pelayanan

KIA/obstretri-ginekologi dan pelayanan pengobatan penyakit infeksi;

7. Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;

8. Ketahanan pangan;

9. Penanggulangan bencana dan antisipasi perubahan iklim;

10. Pembentukan Lahan sawah berkelanjutan;

11. Pengelolaan kawasan lindung dalam rangka mendukung Jawa Barat Green provice;

12. Tingginya harga pakan ikan dan pakan ternak;

13. Bioteknologi pertanian;

14. Pembangunan waduk kadu malik dan pasir kuda;

15. Pembangunan kawasan Agropolitan/Minapolitan dan Agroforesty;

16. Konflik penggunaan lahan untuk perkebunan, peternakan dan kehutanan;

17. Peningkatan produktivitas, kualitas dan kontinuitas produk peternakan yang aman,

sehat, utuh dan halal;

18. Perbaikan iklim usaha, investasi dan peningkatan akses permodalan bagi produk

pertanian, perkebunan dan peternakan;

Pendahuluan I - 24


19. Pengendalian pemulihan lahan kritis serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

3. Struktur Perekonomian Kabupaten Majalengka

Karakteristik suatu wilayah baik dari sisi demografis, maupun urban dan rural,

akan menentukan beragamnya kegiatan perekonomian wilayah tersebut, sehingga itu

dapat memberikan warna pada struktur perekonomian suatu wilayah. Hal ini juga

karena dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia

(SDM) yang tersedia. Sistem ekonomi yang terbentuk pada suatu wilayah dapat

memberikan gambaran bagaimana struktur perekonomian di wilayah tersebut. Salah satu

indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah

adalah distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha.

Kontribusi sektor PDRB menurut lapangan usaha menunjukkan peranan

masing-masing kategori dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan.

Semakin besar persentase suatu kategori lapangan usaha, semakin besar pula

pengaruh kategori lapangan usaha tersebut di dalam perkembangan ekonomi suatu

daerah. Kontribusi sektor PDRB juga dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah

setiap kategori lapangan usaha dalam pembentukan PDRB, sehingga akan tampak

kelompok lapangan usaha yang menjadi motor penggerak pertumbuhan (lapangan

usaha andalan) di wilayah yang bersangkutan. Semakin besar peranan suatu kategori

lapangan usaha dalam perekonomian, dapat dikatakan bahwa lapangan usaha

tersebut sebagai engine growth atau mesin pertumbuhan ekonomi daerah.

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi sektor

PDRB kelompok lapangan usaha yang terdiri dari kelompok lapangan usaha primer,

kelompok lapangan usaha sekunder dan kelompok lapangan usaha tersier. Kelompok

lapangan usaha primer terdiri dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan; serta Pertambangan dan Penggalian.

Kelompok lapangan usaha sekunder terdiri dari lapangan usaha Industri

Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air; Konstruksi. Kemudian kelompok

lapangan usaha tersier terdiri dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Reparasi

Pendahuluan I - 25


Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estate; Jasa

Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa

Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.

Selama periode 2015-2016, struktur lapangan usaha sebagian masyarakat

Kabupaten Majalengka telah bergeser dari kelompok lapangan usaha sekunder ke

kelompok lapangan usaha tersier yang terlihat dari besarnya kenaikan peranan masing-

masing kelompok lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten

Majalengka atas dasar harga berlaku. Pada tahun 2016, kelompok lapangan usaha tersier

memberikan sumbangan sebesar 46,11 persen yang mengalami kenaikan dibandingkan

dengan tahun 2015 sebesar 45,34 persen dan kelompok lapangan usaha sekunder

memberikan sumbangan sebesar 26,50 persen yang mengalami kenaikan dibandingkan

tahun 2015 sebesar 26,10 persen. Sedangkan kelompok lapangan usaha primer sebesar

27,40 persen mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015 yang

menyumbang sebesar 28,56 persen. Peningkatan kontribusi kelompok lapangan usaha

tersier utamanya terjadi pada peranan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran,

reparasi mobil dan sepeda motor yang mengalami peningkatan dibanding tahun

sebelumnya akibat dari bertambahnya jumlah pedagang besar maupun eceran serta

kendaraan bermotor baru di Kabupaten Majalengka, kemudian yang mengalami kenaikan

pada kelompok lapangan usaha tertier lainnya meliputi transportasi dan pergudangan,

penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan,

dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya.

Tabel 1.1. Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB

Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2016 (dalam persen) (Atas Dasar Harga berlaku)

No. S e k t o r Tahun

2015 2016

Kelompok Primer 28,56 27,40

1 PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

26,44 25,72

Pendahuluan I - 26



2015 2016

2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 2,12 1,68

Kelompok Sekunder 26,10 26,50

3 INDUSTRI PENGOLAHAN 13,68 13,65

4 PENGADAAN LISTRIK DAN GAS 0,06 0,11

5 PENGADAAN AIR, PENGOLAHAN SAMPAH, DAN DAUR ULANG

0,05 0,06

6 KONSTRUKSI 12,31 12,68

Kelompok Tersier 45,34 46,11

7 PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

16,95 17,26

8 TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 4,02 4,51

9 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM 3,1 3,39

10 INFORMASI DAN KOMUNIKASI 2,92 2,87

11 JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 2,68 3,06

12 REAL ESTATE 1,2 1,16

13 JASA PERUSAHAAN 0,33 0,34

14 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB

3,96 3,96

15 JASA PENDIDIKAN 6,72 5,82

16 JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 0,99 1,03

17 JASA LAINNYA 2,47 2,71

Jumlah 100,00 100,00

Sumber : Data diolah

Untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat diperlukan data yang spesifik.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu data statistik yang

digunakan dalam sistem evaluasi dan perencanaan ekonomi makro suatu wilayah.

PDRB Kabupaten Majalengka tahun 2016 atas dasar harga konstan adalah

Rp17.428.207,80 juta meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp16.590.224 juta. Sedangkan

Pendahuluan I - 27


PDRB Kabupaten Majalengka tahun 2016 atas dasar harga berlaku sebesar

Rp23.102.042,40 juta juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar

Rp21.249.128,80 juta. Kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Majalengka masih

didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa, sumber mata pencaharian

utama masyarakat Kabupaten Majalengka adalah di sektor pertanian. Tahun 2016

kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menurut lapangan usaha sebesar 25,72 persen,

mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 sebesar 26,44 persen, hal ini menunjukan

bahwa mulai terjadi pergeseran dari sektor primer ke sektor sekunder dan sektor tertier.

Tabel 1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2016 (Juta Rupiah) (Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010)


2015 2016 Kelompok Primer 4.332.958,10 4.381.277,80


3.916.563,00 3.966.432,60

2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 416.395,10 414.845,20

Kelompok Sekunder 4.440.626,80 4.751.196,90

3 INDUSTRI PENGOLAHAN 2.309.060,10 2.467.166,10

4 PENGADAAN LISTRIK DAN GAS 13.038,80 13.322,00


9.378,10 9.773,20

6 KONSTRUKSI 2.109.149,80 2.260.935,60

Kelompok Tersier 7.816.639,20 8.295.732,90


3.017.828,20 3.168.330,30

8 TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 634.182,40 673.073,60

9 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM

558.805,10 592.788,90

10 INFORMASI DAN KOMUNIKASI 628.127,10 698.385,60

11 JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 480.240,60 505.206,80

12 REAL ESTATE 223.215,10 235.026,30

13 JASA PERUSAHAAN 59.059,30 62.492,10

14 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN

595.149,20 609.752,30

Pendahuluan I - 28



2015 2016

JAMINAN SOSIAL WAJIB

15 JASA PENDIDIKAN 971.867,70 1.049.464,50

16 JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 175.345,40 191.692,30

17 JASA LAINNYA 472.819,10 509.520,20

Jumlah 16.590.224,00 17.428.207,80

Sumber : Buku LKPJ Bupati Majalengka Tahun 2016

Tabel 1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2016 (Juta Rupiah) (Atas Dasar Harga Berlaku)


2015 2016 Kelompok Primer 6.069.491,10 6.329.053,40


5.619.093,70 5.941.569,00

2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 450.397,40 387.484,40 Kelompok Sekunder 5.535.680,80 6.120.817,80

3 INDUSTRI PENGOLAHAN 2.906.279,00 3.152.667,10

4 PENGADAAN LISTRIK DAN GAS 13.294,50 25.862,80


10933.7 12.966,40

6 KONSTRUKSI 2.616.107,30 2.929.321,50 Kelompok Tersier 9.633.023,40 10.652.171,10


3.601.214,90 3.987.294,80

8 TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 854.483,10 1.041.535,70

9 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM

658.634,60 783.100,50

10 INFORMASI DAN KOMUNIKASI 620.828,40 663.364,20

11 JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 568.713,60 706.494,20

12 REAL ESTATE 254.076,70 268.032,10

13 JASA PERUSAHAAN 69.377,00 77.968,50


841.274,00 915.931,90

15 JASA PENDIDIKAN 1.428.312,90 1.343.940,30

Pendahuluan I - 29



2015 2016

16 JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 210.222,90 238.826,60

17 JASA LAINNYA 525.885,30 625.682,30

Jumlah 21.249.128,80 23.102.042,40


Laju Pertumbuhan Ekonomi atau sering dikenal dengan istilah LPE, adalah salah satu

ukuran atau indikator makro ekonomi yang bisa menggambarkan perkembangan

atau tingkat kinerja ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator

makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi

untuk evaluasi pembangunan.

Perekonomian suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan bila terdapat

peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB yang

dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor

internal dapat berupa tabungan domestik, tenaga kerja, teknologi, dan sebagainya;

sedangkan faktor eksternal dapat disebabkan ekspor dan impor yang terjadi.

Perekonomian Kabupaten Majalengka pada tahun 2016 mengalami perlambatan

dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB

Kabupaten Majalengka tahun 2016 mencapai 5,05 persen, sedangkan tahun 2015 sebesar

5,33 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2016 dicapai oleh lapangan usaha informasi

dan komunikasi sebesar 11,19 persen, pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi pada

lapangan usaha yang sama pada tahun 2015 sebesar 12,74 persen. Sedangkan

pertumbuhan terendah terjadi pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang

mengalami penurunan sehingga capaian tahun 2016 sebesar -0,37 persen. Pada tahun

2016 petumbuhan tidak lebih baik dari tahun 2015 karena terdapat lapangan usaha yang

mengalami pertumbuhan negatif.

Pendahuluan I - 30


Tabel 1.4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2016 (dalam persen) (Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010)


2015 2016 Kelompok Primer


-0,87 1,27

2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 1,90 -0,37

Kelompok Sekunder

3 INDUSTRI PENGOLAHAN 8,30 6,85

4 PENGADAAN LISTRIK DAN GAS 0,48 2,17


5,97 4,21

6 KONSTRUKSI 11,60 7,20 Kelompok Tersier


5,26 4,99

8 TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 6,97 6,13

9 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM 5,96 6,08

10 INFORMASI DAN KOMUNIKASI 12,74 11,19

11 JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 5,12 5,20

12 REAL ESTATE 5,08 5,29

13 JASA PERUSAHAAN 6,03 5,81


3,13 2,45

15 JASA PENDIDIKAN 7,53 7,98

16 JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 10,92 9,32

17 JASA LAINNYA 7,81 7,76

LPE 5,33 5,05

Jumlah 100,00 100,00


4. Gambaran Umum Demografis Kabupaten Majalengka

Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka sampai dengan

akhir tahun 2016 mencapai 1.260.469 jiwa, yang terdiri atas laki-laki 638.120 jiwa

Pendahuluan I - 31


dan perempuan 622.349 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk selama 5 tahun terakhir

tidak mengalami perubahan yang nyata, pada tahun 2016 mencapai 1.047 jiwa per

kilometer persegi. Untuk lebih jelasnya perkembangan penduduk dapat dilihat pada

Tabel berikut ini.

Tabel 1.5. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2016

Penduduk Tahun

2014 2015 2016

Jumlah (Jiwa) 1.239.625 1.250.180 1.260.469

Laki-laki (Jiwa) 630.228 632.319 638.120

Perempuan (Jiwa) 609.397 617.861 622.349

Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)

0,26 0,85 0,82

Kepadatan per km2 1.029 1.038 1.047

Sumber: Database SIAK Konsolidasi

Penduduk berdasarkan struktur usia didominasi oleh usia 15-44 tahun dan 45-

64 tahun dengan prosentase yang sama yaitu sebesar 7,91 persen, hal ini menunjukkan

potensi usia produktif di Kabupaten Majalengka cukup besar.

Tabel 1.6. Persentase Penduduk Kabupaten Majalengka Berdasarkan Struktur UsiaTahun 2014-2016

No. Usia Penduduk (Tahun) Tahun (%)

2014 2015 2016

1. 0 –4 7,02 6,64 5,57

2. 5 – 14 16,37 16,50 15,82

3. 15 – 44 48,82 47,81 47,47

4. 45 – 64 21,38 21,96 23,10

5. > 65 6,42 7,09 6,05


Pendahuluan I - 32


Struktur mata pencaharian pada tahun 2016 tidak banyak mengalami

perubahan dibanding pada tahun 2015. Pada tahun 2016 sumber mata pencaharian

penduduk Kabupaten Majalengka sebagian besar masih bergerak di sektor pertanian

28,02 persen, sektor perdagangan 27,11 persen, sektor industri pengolahan 16,88

persen, dan jasa lainnya14,64 persen, serta kontruksi sebesar 7,76 persen.

Selanjutnya, gambaran penduduk Majalengka berdasarkan jenis pekerjaan,

dapat ditunjukkan dari sebaran penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha,

seperti pada Tabel berikut ini.

Tabel 1.7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Majalengka

Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2016

No. Lapangan Usaha Tahun (%)

2014 2015 2016*

1. Pertanian 32,84 38,08 28,02

2. Pertambangan dan Penggalian 0,28 1,46 1,06

3. Industri Pengolahan 12,09 11,71 16,88

4. Listrik, Gas dan Air Minum 0,20 0,40 0,69

5. Konstruksi 9,89 6,63 7,76

6. Perdagangan 21,03 24,23 27,11

7. Angkutan dan Komunikasi 2,16 1,98 3,41

8. Keuangan 1,64 0,61 0,43

9. Jasa-jasa Lainnya 19,87 14,91 14,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, Tahun 2017

* Data diolah

Berdasarkan latar belakang pendidikan, menurut hasil sementara susenas 2016

bahwa penduduk Kabupaten Majalengka sebagian besar berpendidikan SD sederajat

(49,60 persen), kemudian SLTP sederajat (14,14 persen), SLTA sederajat (12,39

persen), D1/D3 (0,92 persen) dan universitas (2,74 persen).

Pendahuluan I - 33


Penduduk Kabupaten Majalengka berdasarkan tingkat pendidikan yang

ditamatkan tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.8. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Kabupaten Majalengka

Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2013-2015

Jenjang Pendidikan Tahun (%)

2014 2015 2016

Tidak/Belum Punya Ijazah SD 28,06 28,10 25,10

SD sederajat 44,42 43,87 45,64

SLTP sederajat 14,74 14,90 15,35

SLTA sederajat 10,03 10,32 10,90

D I/ D3 1,04 1,00 1,00

S1 1,62 1,72 1,91

S2 0,09 0,09 0,10

S3 0,01 0,01 0,01


B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Majalengka Tahun 2015, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pendahuluan I - 34


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

80);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor

12);

Pendahuluan I - 35



Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-

2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun

Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 7);


Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016

(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 4);

15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 20 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja

Utama Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kabupaten

Majalengka Tahun 2014 Nomor 21);

16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2016 (Berita Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 7);

17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun

Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 25);

18. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten

Majalengka Tahun 2016 Nomor 13);

Pendahuluan I - 36


19. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka

Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor

19).

C. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka

Tahun 2016 mengikuti alur pikir sebagai berikut:

Gambar 1.1. Alur Pikir Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Adapun sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kabupaten Majalengka tahun 2016 adalah :

RPJMD 2014-2018

KAB. MAJALENGKA

RENSTRA 2014-2018

SATKER

RKPD 2016

KAB. MAJALENGKA

RENCANA KINERJA 2016

SATKER

ARAH KEBIJAKAN UMUM, STRATEGI & PRIORITAS

R A P B D 2016

A P B D 2016

R K A 2016

D P A 2016

LAKIP 2016 KABUPATEN

MAJALENGKA

LAKIP 2016 SATUAN KERJA

Pendahuluan I - 37


IKHTISAR EKSEKUTIF

Berisi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2018 dan

sejauhmana Pemerintah Kabupaten Majalengka mencapai tujuan dan sasaran strategisnya

dalam rangka mencapai visi dan misi, kendala-kendala yang dihadapi, serta

langkah-langkah dalam mengatasi kendala-kendala dan langkah-langkah antisipatif untuk

menanggulangi kendala yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

BAB. I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang gambaran umum dan struktur organisasi Pemerintah

Kabupaten Majalengka, isu-isu strategis pembangunan, struktur ekonomi Kabupaten

Majalengka; gambaran umum demografis Kabupaten Majalengka; dasar hukum; dan

sistematika penulisan.

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

Berisi gambaran singkat mengenai : Rencana strategis menguraikan secara singkat

visi, misi, tujuan, sasaran, dan Perjanjian Kinerja/Perubahan Kinerja Tahun 2016

menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai.

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi

Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

BAB. IV PENUTUP

Berisi tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan

kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka, dan

strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2016;

Lampiran 2 Perubahan Recana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016;

Lampiran 3 Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2016;

Lampiran 4 Perbandingan Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2015;

Lampiran 5 Perbandingan Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD).

Perencanaan Kinerja II - 1


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Seluruh jajaran pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan

pemerintah kabupaten/kota wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP). Dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, perencanaan

strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar

mampu menjawab tuntutan isu lingkungan strategis lokal, nasional, global, dan tetap

berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui

pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, pemerintah daerah lebih dapat

menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam

upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

2.1. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut ke arah mana Pemerintah

Daerah harus dibawa agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif,

inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa

depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pemerintah Daerah.

RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 merupakan tahapan ketiga dari

RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, yaitu tahap pemantapan pembangunan

secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing

perekonomian dari sektor industri pengolahan berlandaskan keunggulan sumber daya

manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat demi

terwujudnya perekonomian daerah yang kuat dan merata. Berdasarkan potensi, kondisi,

permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten

Majalengka, maka Visi Pemerintah Kabupaten Majalengka, yaitu :

“MAJALENGKA MAKMUR”



Makmur secara harpiah bermakna sejahtera, berkecukupan secara material dan

agamis secara spiritual atau tatanan kehidupan yang rakyatnya mendapatkan kebahagian

jasmani dan rohani sehubungan telah terpenuhi kebutuhannya.

Adapun definisi operasional atau yang dimaksud dengan MAJALENGKA MAKMUR

dalam Visi kami adalah : “Terwujudnya suatu tatanan masyarakat, pemerintahan, dan

pembangunan Majalengka yang Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul, dan Religius”

dalam arti :

Maju : Berada di depan dibanding daerah-daerah lain dilihat dari aspek

pendidikan, kesehatan, perekonomian, infrastruktur, tata kelola

pemerintahan, keagamaan dan berbagai sendi kehidupan lainnya

dengan tetap memperhatikan aspek-aspek pembangunan

berkelanjutan;

Aman : Kondisi daerah yang bebas dari ancaman, gangguan, ketakutan, dan

konflik sosial tanpa adanya diskriminasi terhadap golongan tertentu;

Kondusif : Situasi yang mendukung untuk berinvestasi, nyaman, disertai kualitas

pelayanan aparatur yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

agar tercipta pembangunan yang seimbang di berbagai sektor;

Mandiri : Mampu meningkatkan kemampuan daerah untuk menyelenggarakan

seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

dengan tidak sepenuhnya bergantung kepada bantuan pemerintah

yang lebih atas;

Unggul : Memiliki daya saing yang tinggi berfokus pada kepemilikan sumber

daya alam berlimpah, sumber daya manusia berkualitas, dan inovatif

dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);



2.2. Misi

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas, maka telah ditetapkan Misi sebagai

berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan,

dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang

berkelanjutan;

2. Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan


kesejahteraan aparatur;

3. Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat;

4. Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan sumber daya

alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan

mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;

5. Mewujudkan Desa Mandiri;

6. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai penyediaan sarana

prasarana keagamaan yang memadai.

Misi yang diemban sebagaimana tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi Pertama, Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan,

infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka

pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

Pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan dan sarana prasarana

perekonomian merupakan tuntutan kebutuhan yang esensial untuk dipenuhi secara

terus menerus dengan penekanan pada kualitas pelayanan. Kelima unsur tersebut

memiliki saling keterkaitan yang kuat dalam mencapai tujuan peningkatan IPM. Hal

tersebut didasari pemikiran bahwa pendidikan akan mampu menciptakan masyarakat

yang sehat secara individu dan lingkungan, produktif dalam menghasilkan barang/jasa

dan mampu meningkatkan kemampuan investasi sehingga diperlukan kuantitas dan



kualitas infrastruktur yang baik dan penyediaan sarana prasarana perekonomian yang

memadai. Kesemuanya itu memerlukan upaya pemerintah kabupaten untuk

memberikan pelayanan yang berkualitas mengacu pada standar-standar pelayanan

yang telah ditetapkan.

Misi Kedua, Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan

kesejahteraan aparatur.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh

pemerintah kabupaten.Hal ini didasari bahwa penatakelolaan pemerintahan yang baik

akan menghasilkan produk layanan publik yang baik pula dan seiring dengan itu pula

akan tercipta tingkat kesejahteraan pegawai yang baik. Penciptaan pemerintahan yang

baik dapat diawali salah satunya mewujudkan sosok birokrasi yang ideal dengan upaya

membangun harmonisasi regulasi, penataan kelembagaan, pembenahan struktur,

pembentukan orentasi dan sistem nilai baru, penyederhanaan proses kerja dan

pengembangan lingkungan politik yang sehat.

Misi Ketiga, Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan Usaha


masyarakat.

Kondusivitas iklim investasi teramat penting untuk dibangun dan dijaga serta tidak

semata dibangun dari tingkat stabilitas keamanan belaka, namun iklim investasi harus

juga terbangun dari prakarsa daerah dan kemudahaan investasi yang diberikan oleh

daerah kepada berbagai pihak. Penumbuhkembangan investasi harus juga merupakan

media bagi peningkatan pemberdayaan UMKM sehingga memiliki saling

ketergantungan yang pada gilirannya akan mampu memberikan percepatan

pertumbuhan perekonomian daerah yang tinggi.






Daya saing daerah merupakan hal pokok dari substansi otonomi daerah, karena daya

saing daerah akan memacu pertumbuhan daerah dari berbagai hal. Daya saing daerah

akan tercermin dari kemampuan daerah dalam menghasilkan keunggulan daerah yang

tercipta dari hasil optimalisasi pemanfaatan atas sumber daya alam, sumber daya

manusia yang tercipta dari kemampuan inovasi daerah dalam mengembangkan ilmu

pengetahuan dan beradaptasi dengan teknologi yang terkini.


Kemandirian desa ditengah-tengah percepatan pembangunan daerah adalah hal

mutlak yang harus diwujudkan karena kemandirian desa akan memberikan kontribusi

besar terhadap capaian indikator kinerja daerah dalam berbagai sektor pembangunan.

Kemandirian desa ini tidak semata pada penanaman nilai-nilai baru dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai akibat dari telah terbitnya Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi lebih dari itu yaitu

menumbuhkembangkan otonomi desa melalui kapasitas dan kapabilitas desa dalam

mengolah seluruh potensi kekayaan desa yang dimilikinya.



Pemahaman ajaran agama dan penyediaan sarana prasarana keagamaan yang

memadai merupakan hal yang mendasar bagi masyarakat di Majalengka. Pemahaman

ajaran agama yang baik dan benar dan didukung sarana prasarana keagamaan yang

memadai akan dapat menciptakan sosok masyarakat Majalengka yang berkeyakinan,

berprilaku, bersikap sesuai dengan norma-norma agama yang dianutnya dan mampu



menciptakan masyarakat yang maju dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan

pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung

pelaksanaan misi untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun

mendatang. Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi,

sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah.

Misi Pertama, Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur,



Terdapat 3 Tujuan dalam Misi Pertama, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan pendidikan, dan kesehatan yang lebih berkualitas dengan

menjunjung tinggi profesionalitas layanan, dengan sasaran:

a. Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk

penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pelaksanaan wajib

belajar 12 tahun;


c. Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana kesehatan pada seluruh

wilayah Kabupaten Majalengka;

d. Meningkatanya mutu layanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan;



2. Mengembangkan dan memantapkan infrastruktur yang berkualitas, proporsional,

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan sasaran:

a. Meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur serta prasarana sosial

dasar masyarakat;



b. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas

penanggulangan bencana.

3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perekonomiandalam rangka

mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (inclusive growth), dengan sasaran:

a. Terwujudnya pasar tradisional yang representatif;

b. Berkembangnya sektor-sektor ekonomi yang padat karya, termasuk sektor

pertanian.

Misi Kedua, Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan

berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan

aparatur.

Terdapat 3 Tujuan dalam Misi Kedua, yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan menuju pemerintah yang profesional, dengan

sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah;

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pemerintahan dalam rangka peningkatan

layanan publik, dengan sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya

aparatur pemerintah daerah;

3. Meningkatkan stabilitas keamanan daerah, dengan sasaran meningkatnya stabilitas

keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesadaran politik dan hukum.

Misi Ketiga, Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan usaha mikro

kecil menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat 2 Tujuan dalam Misi Ketiga, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing daerah sebagai tujuan investasi, dengan sasaran :

a. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi

b. Meningkatnya investasi PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN terkait pengembangan

UMKM



2. Peningkatan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM)

berbasis potensi lokal, dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan output sektor

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), skala usaha Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM), dan penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM).




Terdapat 9 Tujuan dalam Misi Keempat, yaitu:

1. Memantapkan ketahanan pangan daerah, dengan sasaran meningkatnya kemudahan

dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan.

2. Meningkatnya destinasi wisata, dengan sasaran terwujudnya destinasi wisata

unggulan.

3. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah berdasarkan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan, dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor-

sektor ekonomi unggulan daerah yang pro-job, pro-poor, dan pro environment.

4. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan, dengan sasaran

meningkatnya peran gender dalam pembangunan.

5. Mengendalikan pertumbuhan penduduk, dengan sasaran terkendalinya pertumbuhan

penduduk dan meningkatnya keluarga sejahtera.

6. Meningkatkan kemampuan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS), dengan sasaran meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial.

7. Meningkatkan daya saing ketenagakerjaan, dengan sasaran: 1) meningkatnya

ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas tenaga kerja terlatih;2) memberikan

fasilitasi hubungan industrial bagi perusahaan dan pekerja, menjamin hak-hak pekerja

dan melindungi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan.



8. Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi

olah raga dengan sasaran meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan

dan prestasi olah raga.

9. Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dengan sasaran meningkatnya

peran masyarakat dalam pembangunan seni dan budaya.


Tujuan Misi Kelima yaitu memperkuat pemerintahan desa dan memberdayakan

masyarakat desa, dengan sasaran kuatnya pemerintah desa dan pemberdayaan

masyarakat desa.



Tujuan Misi Keenam yaitu mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan

keagamaan serta meningkatkan layanan kehidupan beragama, dengan sasaran

meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama.

Hal lain yang akan dilaksanakan dalam periode 2014-2018 adalah janji-janji Bupati

dan Wakil Bupati pada saat pilkada berupa :

1. Wajib belajar 12 tahun;

2. Peningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan terbangunnya

PONED di seluruh Puskesmas di Kabupaten Majalengka;

3. Penuntasan program RUTILAHU;

4. Peningkatan PUAP dan PKH ke dalam UKM, koperasi atau lembaga sejenis lainnya;

5. Peningkatan program TNI Manunggal Sindangkasih, Bhakti Siliwangi Manunggal Satata

Sariksa dan TNIManunggal Membangun Desa;

6. Pengembangan Sekolah Lapangan Pertanian atau sejenisnya untuk peningkatan

produksi pangan;

7. Pemberdayaan ekonomi pondok pesantren dan majelis-majelis taklim;



8. Penumbuhkembangan perdagangan dan industri di Kabupaten Majalengka;

9. Perwujudan desa mandiri.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dana Sasaran Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018

diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018

Visi : “MAJALENGKA MAKMUR”

Misi Tujuan Sasaran

Misi Pertama : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

1. Meningkatkan pelayanan pendidikan, dan kesehatan yang lebih berkualitas dengan menjunjung tinggi profesionalitas layanan.

a. Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun;


c. Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana kesehatan pada seluruh wilayah Kabupaten Majalengka;

d. Meningkatnya mutu layanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan;



2. Mengembangkan dan memantapkan infrastruktur yang berkualitas, proporsional, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

a. Meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur serta prasarana sosial dasar masyarakat;

b. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta



Misi Tujuan Sasaran

kualitas penanggulangan bencana.

3. Meningkatkan ketersediaan

sarana dan prasarana

perekonomian dalam rangka

mencapai pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas

(inclusive growth).

a. Terwujudnya pasar tradisional yang representatif;

b. Berkembangnya sektor-sektor ekonomi yang padat karya, termasuk sektor pertanian.

Misi Kedua : Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur.

1. Peningkatan tatakelola pemerintahan menuju pemerintah yang professional

Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah.

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pemerintahan dalam rangka peningkatan layanan publik.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah.

3. Meningkatkan stabilitas keamanan daerah.

Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesadaran politik dan hukum.

Misi Ketiga : Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat.

1. Meningkatkan daya saing daerah sebagai tujuan investasi.

a. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi;

b. Meningkatnya investasi PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN terkait pengembangan UMKM.

2. Peningkatan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) berbasis potensi lokal.

Meningkatnya pertumbuhan output sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), skala usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).



Misi Tujuan Sasaran

Misi Keempat : Meningkatkan daya saing daerah dengan berfocus pada pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

1. Memantapkan ketahanan pangan daerah.

Meningkatnya kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan.

2. Meningkatnya destinasi

wisata.

Terwujudnya destinasi wisata unggulan.

3. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah yang pro-job, pro-poor, dan pro environment;

4. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Meningkatnya peran gender dalam pembangunan.

5. Mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga sejahtera;

6. Meningkatkan kemampuan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial;

7. Meningkatkan daya saing ketenagakerjaan.

a. Meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas tenaga kerja terlatih

b. Memberikan fasilitasi hubungan industrial bagi perusahaan dan pekerja, menjamin hak-hak pekerja dan melindungi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan;

8. Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olah raga.

Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olah raga.

9. Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal.

Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan seni dan budaya.

Misi Kelima : Mewujudkan Desa Mandiri.

Memperkuat Pemerintahan Desa/ Kelurahan dan Memberdayakan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Kuatnya Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.



Misi Tujuan Sasaran

Misi Keenam : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai penyediaan sarana prasarana keagamaan yang memadai.

Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan serta meningkatkan layanan kehidupan beragama.

Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, maka Indikator Kinerja Utama sebagai acuan dalam menetapkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

SASARAN INDIKATOR

1 Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun

1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2 Rata-Rata Lama

Sekolah

3 Angka Melek Huruf

(AMH)

4 Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar

5 Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan menengah

6 Prosentase bangunan sekolah pendidikan dasar dalam kondisi baik

7 Prosentase bangunan sekolah pendidikan

menengah dalam kondisi baik

2 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan

1 Pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4

2 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan

yang dilatih 3 Rasio Guru terhadap murid

3 Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana Kesehatan pada seluruh wilayah Kab. Majalengka

1 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk



SASARAN INDIKATOR 2 Jumah puskesmas

PONED

3 Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk

4 Meningkatnya mutu layanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan

1 Jumlah Puskesmas terakreditasi

2 Tersedianya SOP

sistem Rujukan

3 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

5 Menurunnya AKI dan AKB 1 Angka Harapan

Hidup (AHH)

2 Cakupan Desa SiagaAktif

3 Cakupan Tatanan Rumah Tangga ber- PHBS 4 AKI per 100.000 KH

5 AKB per 1.000 KH

6 Balita Gizi Buruk

7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child

Immunization

6 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM kesehatan

1 Pendidikan formal bagi dokter spesialis

(medis)

2 Pendidikan formal bagi tenaga non medis (perawat, bidan, nutrisionis, dll)

3 Rasio dokter per

1.000 penduduk 4 Rasio tenaga kesehatan lainnya per 1.000

penduduk

7 Meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur serta prasarana sosial dasar masyarakat

1 Kondisi Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik

2 Penambahan infrstruktur jalan dan

jembatan 3 Jaringan irigasi dalam kondisi baik 4 Rumah tidak layak huni

5 Rumah yang mempunyai akses sanitasi baik

6 Rumah tinggal yang mempunyai

penerangan listrik 7 Jumlah desa yang dapat diakses angkutan

umum



SASARAN INDIKATOR

8 Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanggulangan bencana

1 Pemenuhan RTH

2 Luas lahan kritis yang ditangani

3 Penanganan dan Pengelolaan Persampahan

4 Upaya pelestarian lingkungan

5 Penanganan Kebencanaan Pra bencana

6 Penanganan Kebencanaan Saat Bencana

7 Penanganan Kebencanaan Pasca Bencana 8 Tersedianya dokumen RDTR dan RTBL

9 Terwujudnya pasar tradisional yang representative

Jumlah pasar yang direvitalisasi

10 Berkembangnya sektor-sektor ekonomi yang padat karya, termasuk sektor pertanian.

Jumlah outlet yang dibangun

11 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah

1 OPD dan UPP dengan nilai IKM kriteria minimal "B"

2 Capaian Nilai SAKIP Pemda

3 Pejabat struktural yang telah mengikuti

Diklat PIM sesuai jenjangnya

4 Tingkat perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

5 Pemenuhan kebutuhan data/ informasi

6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

12 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pemerintah daerah

Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Diklat

13 Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesadaran politik dan hokum

1 Jumah Demo

2 Angka Kriminalitas

3 Partisipasi masyarakat dalam pemilu/ pilkada

14 Meningkatnya investasi PMA/PMDN dan investasi lokal terkait pengembangan UMKM

1 Laju Pertumbuhan

Ekonomi

2 Daya beli 3 Jumlah investor berskala nasional

(PMDN/PMA) dengan investasi diatas Rp. 500.000.000,00



SASARAN INDIKATOR 4 Jumlah nilai investasi berskala nasional

(PMDN/PMA) dengan investasi diatas Rp. 500.000.000,00

5 Jumlah Investor UMKM

6 Nilai Investasi UMKM

15 Meningkatnya pertumbuhan output sektor UMKM, skala usaha UMKM, dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM

1 Jumlah UMKM

2 Persentase Usaha Kecil dan Usaha

Menengah 3 Jumlah Tenaga Kerja di Sektor UMKM

16 Meningkatnya kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan

1 Cadangan Pangan

Pemerintah

2 Ketersediaan Pangan (LPM)

3 SLPTT

17 Terwujudnya destinasi wisata unggulan 1 Jumlah Destinasi

Wisata 2 Jumlah Kunjungan Wisata

18 Meningkatnya pertumbuhan sektor- sektor ekonomi unggulan daerah yang pro-job, pro-poor , dan pro- environment

Jumlah Kawasan Industri

Potensi Daerah

19 Meningkatnya peran gender dalam pembangunan

1 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

2 Partisipasi perempuan di

lembaga swasta

20 Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga sejahtera

1 Kemiskinan

2 Rata-rata jumlah anak per keluarga

3 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga

Sejahtera I

21 Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan social

PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan

Dasar

22 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



SASARAN INDIKATOR Meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas tenaga kerja terlatih

2 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

3 Pencari kerja terdaptar yg di tempatkan

23 Memberikan fasilitasi hubungan industrial bagi perusahaan dan pekerja, menjamin hak-hak pekerja dan melindungi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

24 Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olah raga

1 Jumlah kompetisi olah raga

2 Jumlah Pemuda Pelopor

25 Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan seni dan budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

26 Kuatnya Pemerintah Desa dan 1 Jumlah desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri

2 Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

3 Ketersediaan Pedoman Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa 4 Ketersediaan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Desa 5 Jumlah Peraturan Desa

6 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Desa 7 Peningkatan Kapasitas Desa

8 Profil Desa

27 Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama

1 Konflik antar umat beragama

2 Jumlah zakat yang terkumpul

3 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelolanya. Selain itu, Perjanjian kinerja ditujukan antara lain untuk meningkatkan



akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara

penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjajian kinerja digunakan sebagai dasar

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan

tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian

penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran

dari visi, misi tujuan dan sasaran startegis RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018

diuraikan sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur,



Misi 1 terdapat 10 sararan strategis dengan indikator 44 indikator kinerja sebagaimana

diuraikan di bawah ini:

1. Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk

penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pelaksanaan wajib belajar 12

tahun, dengan indikator :

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), target 74,70 poin

b. Rata - Rata Lama Sekolah, target 8,55 tahun

c. Angka Melek Huruf (AMH), target 99,30%

d. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar,

target 0,02 per sepuluh ribu penduduk

e. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan

menengah, target 0,61 per sepuluh ribu penduduk

f. Prosentase bangunan sekolah pendidikan dasar dalam kondisi baik, , target 82%

g. Prosentase bangunan sekolah pendidikan menengah dalam kondisi baik, target 80%

2. Meningkatnya kualitas dan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan, dengan

indikator :

a. Presentase pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4, target 100%

b. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dilatih, target 100 orang

c. Rasio guru terhadap murid, target 1: 23 poin



3. Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana kesehatan pada seluruh wilayah

Kabupaten Majalengka, dengan indikator :

a. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu, per satuan 1,000 penduduk, target rasio 0,0901

b. Jumlah Puskesmas PONED, target 28 unit

c. Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk, target rasio 0,0026

4. Meningkatnya mutu layanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan, dengan indikator :

a. Jumlah Puskesmas terakreditasi, target 6 unit

b. Tersedianya SOP sistem rujukan, target 3 dokumen

c. Cakupan pelanyanan kesehatan dasar masyarakat miskin, target 100,00%

5. Menurunnya AKI dan AKB, dengan indikator :

a. Angka Harapan Hidup (AHH) ,target 68,29 tahun

b. Cakupan Desa Siaga aktif, target 76%

c. Cakupan tatanan rumah tangga ber PHBS, target 58%

d. AKI per 100,000 KH, target ≤ 132,78 poin

e. AKB per 1,000 KH, target ≤ 9,56 poin

f. Balita Gizi Buruk, target 0,04%

g. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization, target 97,96%

6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan, dengan indikator :

a. Pendidikan formal bagi tenaga medis, target 7 orang

b. Pendidikan formal bagi tenaga paramedis (perawat, bidan nutrisionos, dll), target 31

orang

c. Rasio dokter per 1,000 penduduk, target 0,11 poin

d. Rasio tenaga para medis per satuan penduduk, target 1,33 poin

7. Meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur serta prasarana sosial dasar

masyarakat, dengan indikator :

a. Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik, target 90,62%

b. Penambahan infrastruktur jalan dan jembatan, target 0,14%

c. Jaringan irigasi dalam kondisi baik, target 72,23%

d. Rumah tidak layak huni, target 7,15%

e. Rumah yang mempunyai akses sanitasi baik, target 93,50%



f. Rumah tinggal yang mempunyai penerangan listrik, target 92,20%

g. Jumlah desa yang dapat diakses angkutan umum, target 80%

8. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas

penanggulangan bencana, dengan indikator :

a. Prosentase pemenuhan RTH, target 59,30%

b. Luas lahan kritis (Ha) yang ditangani, target 600,00 Ha

c. Penanganan dan pengelolaan persampahan, target 38%

d. Upaya pelestarian lingkungan, target 59,63%

e. Penanganan kebencanaan pra bencana, target 20%

f. Penanganan kebencanaan saat bencana, target 60%

g. Penanganan kebencanaan pasca bencana, target 100%

h. Tersedianya dokumen RDTR dan RTBL, target 88,89%

9. Terwujudnya pasar tradisional yang representatif, dengan indikator : Jumlah pasar yang

direvitalisasi, target 1 pasar

10. Berkembangnya sektor-sektor ekonomi padat karya, termasuk sektor pertanian,

dengan indikator : Jumlah outlet yang dibangun, target 5 lokasi

Misi 2 : Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan


kesejahteraan aparatur.



1. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah, dengan indikator :

a. OPD dan OPP dengan nilai IKM Kriteria minimal "B", target 100,00%

b. Capaian nilai SAKIP Pemda, target Nilai CC

c. Pejabat struktural yang telah mengikuti diklat PIM sesuai jenjangnya, target 72%

d. Tingkat perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

daerah, target 100%

e. Pemenuhan kebutuhan/data informasi, target 100%



f. Pendapatan Asli Daerah (PAD) , target Rp 385 Miliar

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pemerintah daerah, dengan

indikator : Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti diklat, target 275 orang

3. Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesadaran politik

dan hukum, dengan indikator :

a. Jumlah demo, target 8 kali

b. Angka kriminalitas, target 200 poin

c. Partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada, target 0,00%

Misi 3 : Meningkatkan daya saing daerah dengan berfocus pada pemanfaatan sumber

daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi




1. Meningkatnya investasi PMA/PMDN dan investasi lokal terkait pengembangan UMKM,

dengan indikator :

a. Laju pertumbuhan ekonomi, target 5,80%

b. Daya beli, target Rp. 657,47

c. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dengan investasi diatas

500.000.000,00, target 33 pelaku usaha

d. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dengan investasi diatas Rp.

500.000.000,00, target Rp. 153,30 Miliar

e. Jumlah investor UMKM, target 600 pelaku usaha

f. Nilai investasi UMKM, target Rp. 300,00 Miliar

2. Meningkatnya pertumbuhan output sektor UMKM, skala usaha UMKM, penyerapan

tenaga kerja di sektor UMKM, dengan indikator :

a. Jumlah UMKM, target 30.296 UMKM

b. Persentase usaha kecil dan usaha menengah, target 8,00%

c. Jumlah tenaga kerja di sektor UMKM, target 817 orang



Misi 4 : Meningkatkan daya saing daerah dengan berfocus pada pemanfaatan sumber

daya alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi




1. Meningkatnya kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses

pangan,dengan indikator :

a. Cadangan pangan pemerintah , target 20 ton

b. Ketersediaan pangan (LPM) , 20 unit

c. SLPTT, target 10 kelompok

2. Terwujudnya destinasi wisata unggulan, dengan indikator :

a. Jumlah destinasi wisata, target 1 unit

b. Jumlah kunjungan wisata, target 162.000 orang

3. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah yang pro-job, pro-poor,

dan pro-environment, dengan indikator : Jumlah kawasan industri potensi daerah, target

1 kawasan

4. Meningkatnya peran gender dalam pembangunan, dengan indikator :

a. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, target 1,00 %

b. Partisipasi perempuan di lembaga swasta, target 2,5%

5. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkaynya keluarga sejahtera, dengan

indikator :

a. Kemiskinan, target 9,00%

b. Rata - rata jumlah anak per keluarga, target rasio 1,16

c. Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera, target 27,68%

6. Meningkatnya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, dengan indikator :

PMKS skala kabupaten yang ditangani, target 3%

7. Menigkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas tenaga kerja yang terlatih,

dengan indikator :

a. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) , target 4,42%



b. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, target 15%

c. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan, target 2%

8. Memberikan fasilitasi hubungan industrial bagi perusahaan dan pekerja, menjamin hak-

hak pekerja dan melindungi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan, dengan

indikator : Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun, target 28,32%

9. Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olah raga,

dengan indikator :

a. Jumlah kompetensi olah raga, target 8 kali

b. Jumlah pemuda pelopor, target 4 orang

10. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan seni dan budaya, dengan

indikator : Penyelenggaraan festival seni dan budaya, target 2 kali

Misi 5 : Mewujudkan Desa Mandiri.

Misi 5 terdapat 1 sasaran strategis dengan 8 indikator sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Kuatnya pemerintah Desa/Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan,

dengan indikator :

a. Jumlah desa mandiri, target 4 desa

b. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat, target

Rp720.886 ribu

c. Ketersediaan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa, target 330 buah

d. Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan desa, target 65%

e. Jumlah peraturan desa, target 6 jenis

f. Laporan keterangan pertanggung jawaban kepala desa, target 330 desa

g. Peningkatan kapasitas Desa, target 65%

h. Profil Desa, target 50%

Misi 6 : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai penyediaan

sarana prasarana keagamaan yang memadai.

Misi 6 terdapat 1 sasaran strategis dengan 3 indikator sebagaimana diuraikan di bawah ini:



1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umay

beragama,dengan indikator :

a. Konflik antar umat beragama, target 0 kejadian

b. Jumlah zakat yang terkumpul, target Rp 11 Miliar

c. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk, target 0,010 per seribu penduduk

Untuk mewujudkan kinerja tersebut didukung dengan anggaran belanja langsung

tahun 2016 setelah perubahan sebesar Rp1.279.149.910.085,51 dengan didukung dengan

448 program.

Untuk selengkapnya Indikator Kinerja dan Target Kinerja yang ditetapkan dalam

Dokumen Penjanjian Kinerja Tahun 2016 disajikan dalam Lampiran 1.

Penutup IV - 1


BAB IV PENUTUP

Sebagai salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk menyapaikan laporan

akuntabilitas kinerjanya setelah akhir tahun anggaran dan merupakan sarana perwujudan

dari pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, penetapan kinerja,

pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan

sasaran strategis selama tahun anggaran, mengacu pada RPJMD Kabupaten Majalengka

tahun 2014-2018, maka disusunlah dokumen LAKIP Pemerintah Kabupaten Majalengka

tahun 2016.

Dalam tahun anggaran 2016, program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja

sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2014 tentang

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Majalengka tahun 2014-2018 dan amanat Peraturan

Daerah Kabupaten Majalengka tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Majalnegka tahun 2014-2018, mencakup program-program yang telah

diselaraskan dengan misi Pemrintah Kabupaten Majalengka periode kepemimpinan

Dr. H. Sutrisno, SE, M.Si dan Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd. Adapun kelompok program dan

kegiatan tahun 2016 mencakup kelompok program prioritas utama, penunjang, dan

reguler, serta kelompok program kewilayahan. Selama tahun 2016, program dan kegiatan

untuk mencapai target kinerja sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD dan IKU tersebut

dilaksanakan semaksimal mungkin, dengan kondisi anggaran atau pembiayaan yang sangat

terbatas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Capaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2016, sebanyak

27 (dua puluh tujuh) sasaran, dengan didukung sejumlah 93 (sembilan puluh tiga) indikator

sasaran yang capaiannya menunjukkan bahwa yang masuk kategori “mencapai target”

sebanyak 61 (enam puluh satu) lebih banyak dibanding tahun 2015 yang hanya 57 (lima

puluh tujuh), 27 (dua puluh tujuh) indikator sasaran capaian kinerjanya masuk pada

kategori ”tidak mencapai target” karena realisasinya di bawah 100 persen, 1 indikator

tidak ada target yaitu indikator Partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada, serta 4

Penutup IV - 2


(empat) indikator kinerja tidak bisa dihitung karena perbedaan metode perhitungan serta

4 (empat) indikator kinerja tidak ada target di dalam perjanjian kinerja. Program yang

dilaksanakan pada tahun 2016 sebanyak 448 program dengan anggaran belanjan langsung

sebesar Rp1.095.164.125.608,00 atau 85,62%, rata-rata realisasi fisik sebesar 97,07%.

Sebagai upaya perbaikan kedepan, terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan

mengingat masih terdapatnya beberapa indikator yang belum mancapai target, sehingga

diharapkan atas pertimbangan mengungkap indikator yang belum mencapai target

tersebut nantinya kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka akan semakin baik. Dalam

misi pertama, untuk sasaran 1 : Meningkatnya akses dan mutu sarana dan prasarana

pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan

pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, dari 7 (tujuh) indikator kinerja, 2 (dua) indikator

kinerja mencapai target dan 2 (dua) tidak mencapai target, serta 3 (tiga) indikator tidak bisa

dikur capaiannya karena adanya metode baru untuk perhitungan IPM. Ketiga indikator

yang tidak bisa dihitung capaiannya yaitu; 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), target

74,70 poin (masih menggunakan metode lama), realiasasi 65,14 poin (menggunakan

metode baru), sehingga capaiannya tidak bisa dihitung. 2) Rata - Rata Lama Sekolah, target

8,55 tahun (penentuan target masih menggunakan metode lama), realisasi 6,,94 tahun

(menggunakan metode baru), sehingga capaiannya tidak bisa dihitung. 3) Angka Melek

Huruf (AMH), target 99,30, indikator ini tidak dihitung diganti oleh harapan lama

sekolah/EYS yang capainnya tahun 2016 sebesar 11,88 persen. Dalam rangka

meningkatkan IPM terutama indeks pendidikan masih memerlukan kerja keras karena

untuk merubah pola pikir masyarakat yang masih menempatkan pendidikan pada urutan

yang paling belakang dari ketiga indeks variabel IPM, daya beli, kesehatan dan pendidikan

dan diperlukan program pendamping BOS ataupun KIP khususnya bagi anak usia sekolah

yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena alasan ekonomi serta lebih menajamkan

program BOS dan KIP sehingga benar-benar bisa meningkatkan angka pastisipasi sekolah

pada anak usia sekolah. Selain itu, karena indeks daya beli di Kabupaten Majalengka masih

rendah maka penguatan program pendukung untuk beberapa indikator komposit harus

Penutup IV - 3


dilakukan, seperti untuk kelompok non makanan yaitu perluasan rumah tangga yang

terjangkau air bersihnya dengan memakai meteran.

Misi Pertama untuk Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan kualitas SDM pendidik

dan tenaga kependidikan dari 3 (tiga) indikator kinerja, hanya 1 (satu) indikator yang

sudah mencapai target dan 2 (dua) indikakor tidak mencapai target, yaitu Presentase

pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4 (98,30%), dan Rasio guru terhadap murid

(78,26%). Rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai angka 92,19%. Guna mencapai target

sasaran perlu perluasan sasaran program bagi peningkatan kualifikasi guru yang belum

mengikuti jenjang D4/S1. Khusus untuk mencapai target rasio guru terhadap murid perlu

dilakukan pemerataan kebutuhan guru disetiap sekolah.

Misi pertama Sasaran 4 : Meningkatnya mutu layanan kesehatan tingkat dasar

dan rujukan dari 3 (tiga) indikator kinerja, diantaranya 2 (dua) indikator yang sudah

mencapai target dan 1 (satu) indikakor tidak mencapai target, yaitu Jumlah Puskesmas

terakreditasi (66,67%). Guna meningkatkan jumlah puskesmas yang terakreditasi tersebut,

Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka harus tetap melaksanakan program yang selaras

dengan hal itu, dan diupayakan perluasan sasaran puskesmas yang diproyeksikan untuk

terakreditasi.

menurut tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran 5 : Menurunnya AKI dan

AKB, dari 7 (tujuh) indikator kinerja, 6 (enam) indikator sudah mencapai target, sedangkan

1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target, yaitu Cakupan Desa/Kelurahan Universal

Child Immunization (97,33%), indikator tersebut perlu tahun 2015 juga belum mencapai

target, oleh karena itu Dinas Kesehatan Kabuoaten Majalengka harus mampu

meningkatkan sasaran kegiatan terhadap anak-anak yang akan diberikan imunisasi, oleh

karena itu koordinasi wajib melibatkan berbagai stakeholder. Karena UCI tersebut

termasuk kegiatan prioritas nasional, maka Dinas kesehatan harus mampu memperluas

sasaran dan ketajaman informasi yang diterima oleh masyarakat yang memiliki anak/bayi

untuk diimunisasi secara serentak. Pola promosi yang baik dan tepat sasaran serta

pernggerakan massa harus dilakukan secara terstruktur dan menjalin komunikasi atau

kerjasama dengan pihak lain.

Penutup IV - 4


Misi pertama, Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas dan pembangunan infrastruktur

serta prasarana sosial dasar masyarakat dari 7 (tujuh) indikator kinerja, 4 (empat)

indikator mencapai target, 3 (tiga) indikator kinerja belum mencapai target, yakni indikator

kinerja Penambahan infrastruktur jalan dan jembatan, rumah yang mempunyai akses

sanitasi baik, dan indikator jumlah desa yang dapat diakses angkutan umum. Penambahan

jalan dan jembatan masih dimungkinkan untuk pengembangan wilayah perkotaan (lingkar

selatan) di tahun mendatang dan di sekitar wilayah pertumbuhan strategis seperti halnya

di sekitar pembangunan BIJB dan Kertajati Aerocity. Peningkatan sanitasi bagi rumah

penduduk lebih diprioritaskan kepada daerah yang betul-betul masih rendah atau memilik

resiko tinggi untuk sanitasi sebagimana yang telah dilakukan hasil studi EHRA yang tertuang

dalam buku SSK. Kaitannya dengan perluasan akses angkutan umum, teryata masih

terdapat kecamatan yang hampir seluruh desanya tidak memiliki akses tersebut seperti

Kecamatan Argapura dan Kecamtan Sindang. Oleh karena itu, Dinas yang menangani hal

itu harus melakukan pembukaan trayek angkutan umum bagi kepentingan masyarakat

dalam memenuhi kebutuhan aksesibilitas tansportasi guna mendukung peningkatan

kesejahteran masyarakat.

Misi pertama, Sasaran 8 : Meningkatnya daya dukung dan daya tampung

lingkungan serta kualitas penanggulangan bencana dari 8 (delapan) indikator kinerja, 5

(lima) indikator mencapai target, dan 3 (tiga) indikator kinerja belum mencapai target.

Indikator yang belum memenuhi target yaitu; 10 Luas lahan kritis (Ha) yang ditangani,

target 600,00 Ha, realisasi 227,82 Ha, capaian 37,97%, hal ini karena ada beberapa kegiatan

rehabilitasi lahan kritis yang tidak bisa dilaksanakan. 2) Upaya pelestarian lingkungan,

target 59,63%, realisasi 53,93%. Hal ini karena ada kegiatan Pembuatan IPAL dan IPLT

belum bisa dilaksanakan serta keterbatasan sumberdaya baik SDM maupun fiskal sehingga

upaya pelestarian lingkungan hidup belum optimal. Ke depan akan diprioritaskan upaya

pelestarian lingkungan terhadap kegiatan usaha yang memiliki dampak lingkungan yang

merusak (degradasi terhadap lingkungan sangat besar) serta diperlukan adanya instrumen

ekonomi dalam rangka melindungi kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan UU Nomor

32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga berkomitmen

Penutup IV - 5


untuk melakukan konsep pembangunan berkelanjutan. 3) Tersedianya dokumen RDTR dan

RTB, target 88,89%, realisasi 69,23%. Hal ini karena proses penyusunan perda RDTR masih

belum tuntas sehingga untuk RTBLnya juga akan terhambat karena harus menunggu perda

RDTR. Kedepan diperlukan komitmen yang sungguh-sungguh sehingga percepatan proses

penyusunan perda RDTR bisa cepat dituntaskan.

Misi pertama, Sasaran 10 : Berkembangnya sektor-sektor ekonomi padat karya,

termasuk sektor pertanian dari 1 (satu) indikator kinerja, dan indikator kinerja tersebut

belum mencapai target. Oleh karena itu seiring dengan pertumbuhan wilayah di Kabupaten

Majalengka harus terdapat program pengembangan sektor ekonomi padat karya seperti

pembuatan outlet melalui program pembangunan kawasan perdagangan. Berdasarkan

analisis kewilayahan, jalur Majalengka-Kuningan, dan Cikijing-Ciamis, Cirebon-Bandung,

serta jalur lainnya yang strategis dimungkinkan sektor ekonomi non formal dapat

berkembang seperti pembuatan outlet dalam suatu rest area.

Misi Kedua, sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan

pemerintah dari 6 (enam) indikator kinerja, hanya 5 (lima) indikator kinerja yang mencapai

target, dan 1 (satu) indikator kinerja tidak mencapai target, yaitu indikator Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dengan target 385 Milyar, realisasi hanya sebesar 331 milyar. Kabupaten

Majalengka sebenarnya masih memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan PAD, oleh

karena itu setiap sasaran yang dimungkinkan akan berdampak pada peningkatan

pendapatan perlu didukung oleh regulasi yang memberikat pengikat bagi penguatan fiskal

Pemerintah Kabupaten Majalengka yang bersumber dari pendapatan asli daerahnya.

Survey atau pemetan yang jelas harus dilakukan oleh leading sector yang menangani hal

itu. Sehingga dapat memeberikan advise kepada pimpinan daerah untuk mewujudkan

ketercapaian indikator dimaksud.

Misi Kedua, Sasaran 3 : Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban

masyarakat serta kesadaran politik dan hukum, 3 (tiga) indikator kinerja, dengan rincian

2 (dua) indikator belum mencapai target, dan 1 (satu) indikator kinerja tidak ada target

pada tahun 2016. Kedua indikator yang belum memenuhi target disebabkan 1) meskipun

realisasi jumlah demo 12 kali, tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 43 kali

Penutup IV - 6


dan tahun 2015 sebanyak 19 kali, memperlihatkan adanya tren yang menurun setiap

tahunnya, sehingga capaian tersebut sudah ada pengurangan yang signifikan, ke depan

akan semakin ditekan dan diarahkan untuk tidak anarkis dan dilakukan upaya-upaya yang

lebih persuasif sedapat mungkin diselesaikan dengan musyawarah dan dialog tanpa

melakukan demo; 2) angka kriminalitas belum mencapai target dengan jumlah kejadian

275 kali, angka kriminalitas selama tiga tahun terakhir yakni mulai dari tahun 2014 sebesar

314 kali, tahun 2015 sebanyak 325 kali, dan di tahun 2016 mengalami penurunan walaupun

targetnya sebesar 200 kali. permasalahan ini memerlukan penanganan yang lebih

komprehensif karena merupakan kewenangan aparat kepolisian Resort Majalengka,

sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intensip antar Muspika dan Satuan Polisi

Pamong Praja pro aktif dalam menciptakan kondisi ketertiban dan ketentraman

masyarakat sehingga bisa menekan angka kriminalitas.

Misi ketiga, Sasaran 1 : Meningkatnya investasi PMA/PMDN dan investasi lokal

terkait pengembangan UMKM, dari 6 (enam) indikator kinerja, 4 (empat) indikator

mencapai target, 1 (indikator) indikator kinerja belum mencapai target, serta 1 (satu)

indikator kinerja tidak bisa dihitung capaiannya karena perbedaan metode perhitungan.

Indikator yang belum memenuhi target yaitu laju pertumbuhan ekonomi (LPE) target 5,80%

realisasi 5,05% (data semetara) dan Nilai investasi UMKM target Rp300 Milyar dengan

realisasi hanya Rp119,8 Milyar. Sedangkan Indikator yang tidak bisa dihitung capaian

kinerjanya yaitu : Daya beli target Rp. (ribu) 657,47, realisasi Rp. (ribu) 8510,85 karena

perbedaan metode perhitungan. Kondisi PDRB berhubungan erat dengan laju

pertumbuhan ekonomi, sSelama periode 2015-2016, struktur lapangan usaha

sebagian masyarakat Kabupaten Majalengka telah bergeser dari kelompok lapangan

usaha sekunder ke kelompok lapangan usaha tersier yang terlihat dari besarnya

kenaikan peranan masing-masing kelompok lapangan usaha ini terhadap pembentukan

PDRB Kabupaten Majalengka atas dasar harga berlaku. Oleh karena itu program yang

mendukung bagi peningkatan PDRB di sektor primer seperti dibidang pertanian dan

perikanan, dan diimbangi dengan program yang mendukung sektro tertier harus

Penutup IV - 7


dilaksanakan secara nyata, diikuti dengan policy Pemerintah Kabupaten Majalengka seperti

halnya dengan birokrasi yang cepat dan mudah dalam perijinan dan lain-lain.

Misi ketiga, Sasaran 2 : Meningkatnya pertumbuhan output sektor UMKM, skala

usaha UMKM, penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM, dari 3 (tiga) indikator kinerja, 1

(satu) indikator mencapai target, 2 (dua) indikator kinerja belum mencapai target. Ke 2

(dua) indikator yang belum memenuhi target yaitu; 1) jumlah UMKM target 30.296 UMKM,

realisasi 28.260 UMKM, capaian 93,28%; 2) persentase usaha kecil dan usaha menengah

target 8,00%, realisasi 60%, capaian 75,00%. Meskipun jumlah tenaga kerja di sektor

UMKM tahun 2016 di Kabupaten Majalengka meningkat secara signifikan dibandingkan

tahun 2015 tetapi kontribusinya belum mencapai target kinerja, sementara untuk bantuan

penguatan modal memerlukan syarat harus berbadan hukum, sehingga ke depan perlu

dilakukan bimbingan yang lebih komprehensif untuk legalisasi UMKM atau kelompok

usaha.

Misi keempat, Sasaran 4 : Meningkatnya peran gender dalam pembangunan dari

2 (dua) indikator kinerja, 1 (satu) indikator telah mencapai target dan 1 (satu) indikator tdak

mencapai taget, yaitu indikator partisipasi perempuan di lembaga swasta. Pada

kenyataannya indikator tersebut secara agregat mengalami peningatkan, namun secara

persentase mengalami penurunan di banding tahun sebelumnya dan disandingkan dengan

target yang ada. Khusus untuk indikator ini perangkat daerah yang membidangi

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus berkoordinasi dengan perangkat

daerah yang membidangi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar untuk

bidang tenaga kerja terutama dalam memperoleh data dan informasi tenaga kerja

perempuan. Kemudian perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan

dan perliindungan anak, harus mampu memperluas sasaran data selain di sektor

perindustrian juga sektor perbankan dan lain-lain yang merupakan pengelolaannya berada

pada ranah swasta, sehiingga nantinya diharapkan terdapat profil berkenaan dnegan

partisipasi perempuan dan perlindungan anak dalam berbagai indikator yang dibutuhkan

bagi program pembangunan.

Penutup IV - 8


Misi keempat, Sasaran 5 : Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan

meningkatnya keluarga sejahtera, terdir atas 3 (tiga) indikator kinerja yang yang ada, 1

(satu) indikator telah mencapai target, 1 (satu) indikator belum mencapai target yakni

kemiskinan dengan target 9% sedangkan realisasi hanya 13,58% (data sangat sementara)

dengan capaian kinerja sebesar 49,11%, kemudian 1 (satu) indikator tidak bisa dihitung

yakni indikator keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera karena terjadi perubahan

metode perhitungannya. Khusus untuk kemiskinan, perlunya penajaman data yang akurat,

kemudian diikuti program dan kegiatan yang tepat sasaran aksinya sangat diperlukan

secara langsung dalam penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka. Hal itu

didasarkan bahwa banyak program dan kegiatan yang telah diusung oleh Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, disamping program dan kegiatan yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka yang menjangkau terhadap upaya peningkatan

penduduk yang masih dibawah garis kemiskinan.

Misi keempat, Sasaran 6 : Meningkatnya penanganan permasalahan

kesejahteraan sosial, dengan Indikator PMKS skala kabupaten yang ditangani target 3 %

atau secara agregat peningkatnya dari kondisi awal pada tahun 2013 harus mencapai target

di tahun 2016 sebanyak 42 %,, sedangkan realisasinya hanya mencapai 38,37%. Oleh

karena itu untuk mencapai target sasaran indikator tersebut seperti halnya sasaran 5

diatas, karena PMKS berkaitan erat dengan masalah kemiskinan, sebaiknya perlu penataan

data yang berkualitas by name dan by addres PMKS sehingga ketika intervensi program

akan semakin jelas dan terarah. Saat ini banyak program yang bersifat penanggulangan

kemiskinan namun pengelolaan dan updating dari data yang telah ada belum dilakukan

pengendalian secara maksimal.

Misi keempat, Sasaran 7 : Meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan

kualitas tenaga kerja yang terlatih, terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja, dari ketiganya,

hanya 2 (dua) indikator yang telah mencapai target dan 1 (satu) indikator yang belum

mencapai target yakni indikator persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan, dari

target sebesar 33%, terealisasi sebesar 32,32% atau capaian kinerja sebesar 97,94%.

Adanya garmen/tekstil relokasi dari kota lain di Jawa Barat khususnya Bandung yang

Penutup IV - 9


merupakan industri padat tenaga kerja dan adanya kegiatan rutin Job Fair sehingga

memudahkan para pencari kerja untuk memasuki dunia kerja, kedua momen tersebut

harus dilaksanakan dan berkontribusi maksimal bagi para calon tenaga kerja. Kedepannya

promosi dan informasi yang semakin meluas harus terus diupayakan.

Misi kelima, Sasaran 1 : Kuatnya pemerintah Desa/Kelurahan pemberdayaan

masyarakat Desa/Kelurahan, terdiri atas 8 (dua) indikator kinerja 7 (tujuh) indikator

mencapai target, 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target. Indikator yang belum

memenuhi target yaitu Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan

masyarakat, target Rp720.886 Milyar, realisasi Rp395.690 Milyar. Oleh karena itu, program

dan kegiatan seperti yang pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu melalui PNPM

mandiri atau kegiatan sejenisnya harus mampu diadopsi dan direplikasikan sehingga

kesadaran masyarakat untuk terus meningkatkan perannya dalam pembangunan akan

tercipta secara nyata.

Misi keenam, Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan

kerukunan antar umat beragama, terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja, terdapat 2

indikator yang mencapai target. 1 (satu) indikator tidak mencapai target yaitu Jumlah zakat

yang terkumpul dengan target Rp11 Milyar dan realisasi 7,2 Milyar. Kondisi tersebut

sebenarnya telah diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Zakat Profesi

untuk meningkatkan zakat yang terkumpul. Kegiatan mulia tersebut harus terus

ditingkatkan dan perlu advokasi bagi setiap individu yang memiliki pekerjaan sebagai

aparatur sipil negara dan aparatur lainnya termasuk kelompok individu lainnya.

Secara umum, kendala utama dalam usaha mencapai target indikator kinerja adalah

sebagai berikut :

1. Penentuan indikator sasaran masih belum sepenuhnya relevan dengan rencana

capaian kinerja yang akan dicapai;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masih ada yang menggunakan indikator kinerja

dan target yang belum kuantitatif dan terukur, serta belum mencerminkan kinerja

yang akan diukur;

3. Evaluasi capaian kinerja sebagian besar masih pada tataran kegiatan belum sampai

Penutup IV - 10


pada evaluasi capaian program, seringkali outcome program belum bisa diketahui

dalam tahun berkenaan;

4. Masih terjadi inkonsistensi dalam implementasi dokumen perencanaan dan

penganggaran.

5. Sistem pengumpulan data kinerja dan pengukurannya masih belum optimal pada

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;

6. Sebagian data yang diperlukan cukup sulit sehingga perlu koordinasi yang intensif,

karena sebagian Satuan Kerja Perangkat Daerah mengalami perubahan komposisi

sesuai urusan sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah nomor 18

tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka

nomor 16 tentang 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Majalengka.

Sedangkan untuk perbaikan dimasa mendatang secara keseluruhan, seyogyanya

yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah :

1. Mempertahankan kinerja yang baik, efektif dan efisien;

2. Merumuskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan indikator kinerja dan

target yang kuantitatif dan terukur, sehingga memudahkan Satuan Kerja Perangkat

Daerah dalam mencapainya;

3. Konsisten terhadap dokumen perencanaan yang telah ditetapkan;

4. Mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja dan pengukurannya pada masing-

masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga pengukuran kinerja tingkat

Pemerintah Kabupaten Majalengka didukung dengan data kinerja yang memadai dari

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;

5. Terhadap kinerja yang belum mencapai target akan dikaji kembali permasalahan

utamanya untuk dapat dilakukan perbaikan.

Kata Pengantar ii


meningkatkan akuntabilitas juga sebagai sarana untuk mengevaluasi dan

menganalisis capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka .

Sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan telah berhasil dicapai

selama tahun 2016. Capaian kinerja ini telah dievaluasi dan dianalisis untuk

mengetahui hambatan dan kelemahan (bottlenecking) yang terjadi, serta

merencanakan strategi pemecahan permasalahnya (debottlenecking), yang

diperlukan sebagai umpan balik (feedback) untuk perencanaan yang lebih

baik tahun berikutnya.

Harapan kami Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten

Majalengka Tahun 2016 ini menjadi ukuran keberhasilan yang

menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas

fungsi serta mandat (core business) yang diemban serta dapat bermanfaat

dalam pengambilan kebijakan dan mendorong peningkatan kinerja bagi

seluruh anggota Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten

Majalengka. Aamiin.

Majalengka, Maret 2017

BUPATI MAJALENGKA,

Dr. H. SUTRISNO, SE, M.Si

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN …bappelitbangda.majalengkakab.go.id/web/images/lakip/2016/lakipmjl2016.pdf · Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 105,04 Ket. : *) ...

Documents