LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS … · Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) disusun sebagai wujud dan tekad Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam melaksanakan kewajiban

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2016

LKIP DLH Kabupaten Bandung Tahun 2016 i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Tahun 2016 dapat

diselesaikan. Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) disusun sebagai wujud dan tekad Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana

diamanatkan dalam Intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah .

LKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup terhadap

publik/masyarakat tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan secara transparan.

LKIP DLH Kabupaten Bandung menggambarkan program dan kegiatan yang menjadi

tupoksi DLH, capaian kinerja program dan akuntabilitas keuangan. Program dan Kegiatan

yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 berdasarkan Rencana Kerja tahun 2016 yang

konsisten dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun

2016-2021 serta Arah Kebijakan Pemerintah daerah Tahun 2016-2021.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Bandung masih belum sempurna. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak untuk bahan

perbaikan dari semua pihak yang berkepentingan sangat kami harapkan.

Soreang, Januari 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BANDUNG

ASEP KUSUMAH, S.Sos.,M.Si. Pembina Tingkat I

NIP. 19720105 199101 1 003

LKIP DLH Kabupaten Bandung Tahun 2016 ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) disusun sebagai wujud dan tekad Dinas


diamanatkan dalam intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah serta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Lingkungan

Hidup (DLH) memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 12

tahun 2016 tersebut maka terdapat penambahan lingkup pengelolaan persampahan yang

menjadi Tupoksi DLH Kabupaten Bandung.

Isu strstegis lingkungan hidup yang terus berkembang dan perlu solusi dan

komitmen yaitu berkaitan dengan perkembangan wilayah dan dampaknya terhadap

lingkungan Kabupaten Bandung adalah pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan.

Isu tersebut didasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung terkait dengan

lingkungan hidup. Isu tersebut meliputi pencemaran air di badan sungai, pencemaran tanah

akibat limbah industri, pencemaran akibat limbah peternakan, pencemaran udara, dan

rendahnya pelayanan persampahan.

Berdasarkan isu strategis tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup menetapkan 4

(Empat) Sasaran strategis yaitu Terciptanya lingkungan yang bersih, tersusunnya

kebijakan dan perencanaan di bidang lingkungan hidup, terwujudnya peningkatan

penaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan

terwujudnya laboratorium lingkungan yang profesional. Adapun Indikator kinerja dari

sasaran strategis tersebut terdiri 7 (Tujuh) Indikator Kinerja (IK) yaitu Persentase

Penaatan Usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran Lingkungan dengan(IK-1),

Perolehan nilai adipura (IK-2), jumlah kajian perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup (IK-3), Nilai Indeks Kualitas Air (IK-4), Persentase usaha/kegiatan yang

ditertibkan dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup (IK-5), Persentase

parameter pengujian Kualitas air permukaan (sungai) terhadap parameter baku mutu

(IK-6) dan Persentase parameter pengujian terhadap parameter baku mutu kualitas

udara ambien (IK-7). Sedangkan untuk pengelolaan persampahan, pada tahun 2016

masih menjadi kewenangan Bidang Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang,

Kebersihan. Adapun sasaran strategis yang ditetapkan yaitu Meningkatkan

pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut adalah Prosentase volume sampah

LKIP DLH Kabupaten Bandung Tahun 2016 iii

yang dapat dikelola pemerintah (IK-1), Rasio penduduk yang terlayani TPS/TPST

terhadap penduduk yang belum terlayani (IK-2), dan Rasio penduduk yang terlayani

truk sampah terhadap penduduk yang belum terlayani (IK-3).

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup di Tahun 2016 berdasarkan sasaran

strategis dan indikator kinerja tersebut mencapai angka sebesar 101.9% dengan kategori

“Sangat Baik”. Persentase capaian kinerja tersebut dihitung berdasarkan perbandingan

target terhadap realisasi dikali 100% dari setiap indikator kinerja yang kemudian dirata-

ratakan. Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan persampahan capaian kinerja mencapai

angka sebesar 93.19% dengan kategori “Baik”.

Adapun Target Anggaran untuk Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup yaitu Rp. 2.983.330.000,- dan Program Peningkatan Pengendalian Polusi

dan Pencemaran dengan jumlah anggaran Rp. 3.363.230.000,-. Sedangkan Realisasi

Anggaran Program yang mendukung sasaran strategis di Tahun 2016 yaitu pada program

pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebesar Rp. 2.806.087.971

dan Program peningkatan pengendalian Polusi dan Pencemaran sebesar Rp.

3.058.951.532,-. Dari perbandingan realisasi anggaran terhadap target anggaran maka

didapat persentase sebesar 92.4%. Sedangkan realisasi anggaran untuk kegiatan

pengelolaan persampahan oleh Bidang Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang,

Kebersihan yaitu target anggaran sebesar Rp. 22.729.345.600,- dan realisasi anggaran

sebesar Rp. 21.521.331.555,- atau sebesar 94.69%.

Sehingga secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, nilai capaian

kinerja pada tahun 2016 sebesar 97.54% dengan realisasi anggaran sebesar 93,54%. Nilai

capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup lebih besar dibandingkan dengan realisasi

anggaran maka Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya Menciptakan lingkungan yang serasi

dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan

serta perubahan iklim dilaksanakan secara efektif dan efisien.

LKIP DLH Kabupaten Bandung Tahun 2016 iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN

1 1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi I-2

1.3 Struktur Organisasi I-5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis DLH Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 II-1

2.2 Visi dan Misi DLH Kabupaten Bandung II-1

2.3 Tujuan Strategis dan Sasaran Jangka Menengah DLH Kabupaten Bandung

II-2

2.4 Draft Revisi Renstra II-2

2.5 Rencana Kinerja dan Target Jangka Menengah II-7

2.6 Indikator Kinerja Utama II-8

2.7 Penetapan Kineja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 II-10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja DLH Kabupaten Bandung III-1

a. Perbandingan target dan Realisasi masing-masing indikator Kinerja

III-1

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016

III-5

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

III-8

d. Analisis Program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja BPLH sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

III-10

3.2 Realisasi Anggaran

a. Pendapatan III-15

b. Belanja III-15

BAB IV PENUTUP

4.1 Capaian Kinerja IV-1

4.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Sasaran IV-3

4.3 Langkah Antisipasi IV-3

LKIP DLH Kabupaten Bandung Tahun 2016 v

DAFTAR TABEL

No. Judul Tabel Hal

Tabel 2.1 Draft Revisi Renstra DLH Kabupaten Bandung II-3 Tabel 2.2 Rencana Kinerja dan Target Jangka Menengah II-7 Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama DLH Kabupaten Bandung II-9 Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Bandung Tahun 2016

II-10

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Badan Pengendalian

Lingkungan Hidup

II-13

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Bidang Kebersihan Dinas Perumahan,

Penataan Ruang, Kebersihan Tahun 2016

II-14

Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja DLH Kabupaten bandung Tahun 2016

III-1

Tabel 3.2 Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Bidang Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Tahun 2016

III-2

Tabel 3.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

III-3

Tabel 3.4 Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2016 yang disandingkan dengan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2017

III-4

Tabel 3.5 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dan Tahun 2016

III-5

Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dan Tahun 2016 Bidang Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan

III-7

Tabel 3.7 Rincian Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016

III-10

Tabel 3.8 Rincian Program dan kegiatan Bidang Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Tahun 2016

III-14

Tabel 3.9 Rencana dan Realisasi Belanja Tidak langsung dan Belanja

Langsung DLH Tahun 2016

III-15

Tabel 3.10 Rincian Rencana dan Realisasi Belanja per Jenis Kegiatan

Tahun Anggaran 2016

III-16

Tabel 3.11 Rincian Rencana dan Realisasi Belanja per Jenis Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Bidang Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan

III-17

DAFTAR GAMBAR

No. Judul Gambar Hal

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingungan hidup Kabupaten Bandung

I-6

LKIP DLH Kabupaten Bandung Tahun 2016 I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan

pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan

tujuan organisasi. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka diwujudkan dalam

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah, ditetapkan prioritas pembangunan diantaranya adalah

pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana. Oleh karena itu, DLH

memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan

pengendalian pencemaran lingkungan dan peruskan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung dalam penyusunan LKIP

tahun 2016 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DLH Kabupaten Bandung

tahun 2016-2021 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2016-2021 serta Rencana

Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016. Sedangkan peraturan perundang-

undangan yang melatarbelakangi penyusunan LKIP DLH Tahun 2016 adalah

sebagai berikut:

a. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang

penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme.

b. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

c. Peraturan pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara

Pertangggungjawaban Kepala Daerah.

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunn 2014 Nomor 244, Tambahan

Lemabaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015


tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2014

Tentang pemerintahan daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan lemabran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

e. Undang-unang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

f. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

h. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Bandung Tahun 2010-2015;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung di

Tahun 2016 mengalami penggabungan dengan bidang persampahan dari Dinas

Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan (Dispertasih) dan berubah nama menjadi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dengan klasifikasi kelas A. Hal ini

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016

tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mempunyai tugas pokok yaitu: memimpin,

mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan

mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan

dibidang Lingkungan Hidup. Sedangkan fungsi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bandung yaitu:

a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan

lingkup tugasnya

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya


d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi pada DLH diuraikan ke dalam masing-masing

sub unit Kerja tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Bandung, yaitu:

- Uraian tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas yang meliputi

kesekretariatan, tata lingkungan, pengawasan dan pengendalian, konservasi

sumber daya alam dan peningkatan kapasitas, pengelolaan sampah dan

jabatan fungsional berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi

Dinas;

b. menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana kerja yang meliputi

kesekretariatan, tata lingkungan, pengawasan dan pengendalian, konservasi

sumber daya alam dan peningkatan kapasitas, pengelolaan sampah dan

jabatan fungsional berdasarkan visi dan misi serta kebijakan umum Dinas dan

Standar Pelayanan Minimal;

c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan

Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana

Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (Tapkin), Standar Operasional

Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Dinas serta mengkoordinasikan

kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa

jabatan Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta

dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja lainnya;

d. menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum

daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang

Pengendalian Lingkungan Hidup;

e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian monitoring,

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang

kepegawaian dan diklat;

f. menyelenggaraan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di

bidang tata lingkungan, pengawasan dan pengendalian, konservasi sumber


daya alam dan peningkatan kapasitas, pengelolaan sampah berdasarkan visi

dan misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas;

g. menyelenggarakan pembentukan dan pengembangan kelembagaan bidang

Pengendalian Lingkungan Hidup di kabupaten berdasarkan kebijakan

pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

h. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan

mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas Dinas;

i. menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan/pembangunan bidang tata

lingkungan, pengawasan dan pengendalian, konservasi dan peningkatan

kapasitas, pengelolaan sampah sebagai bahan perencanaan pembangunan

daerah;

j. menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup

Pengendalian Lingkungan Hidup;

k. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan

dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang Pengendalian

Lingkungan Hidup;

l. menyelenggarakan pembinaan tenaga fungsional bidang Pengendalian

Lingkungan Hidup;

m. mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang

tugasnya;

n. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik

teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Dinas;

o. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;

p. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk

langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;

q. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan

program kerja Dinas;

r. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan

karier staf;

s. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum

ditandatangani;

t. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan/atau Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk


mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya

tindak lanjut;

u. mengadakan koordinasi dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif

untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;

v. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai

kebutuhan kepada pimpinan;

w. memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang

tugas Dinas;

x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

1.3 Struktur organisasi

Rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi tercantum dalam

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Berdasarkan peraturan

tersebut maka Struktur organisasi DLH Kabupaten Bandung tercantum dalam

Gambar I-1, dengan susunan sebagai berikut:


Gambar I-1

Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

JABATAN FUNGSION

AL

KEPALA DINAS

SUB BAGIAN

PENYUSUNAN PROGRAM

SUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SEKRETARIAT

BIDANG

PENGELOLAAN SAMPAH

SEKSI PERENCANAA

N PENGELOLAAN

SAMPAH SEKSI PENGEMBANG

AN SARANA DAN PRASARANA

SEKSI

PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

BIDANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN

LINGKUNGAN DAN PENAATAN HUKUM

LINGKUNGAN

SEKSI PEMANTAUAN

KUALITAS LINGKUNGAN

SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

SEKSI PENAATAN

HUKUM LINGKUNGAN

BIDANG

TATA LINGKUNGAN

SEKSI KAJIAN

DAMPAK LINGKUNGAN

SEKSI INVENTARISASI

DATA LINGKUNGAN

SEKSI MANAJEMEN LINGKUNGAN

BIDANG

KONSERVASI DAN PENGENDALIAN

KERUSAKAN LINGKUNGAN

SEKSI KONSERVASI

SUMBER DAYA ALAM

SEKSI PENGENDALIAN

KERUSAKAN LINGKUNGAN

SEKSI PENINGKATAN

KAPASITAS

KEPALA UPTD

SUBBAG TATA USAHA

UPTD LABORATORIUM

LINGKUNGAN

KEPALA UPTD

SUBBAG TATA USAHA

UPTD PENGANGKUTAN

SAMPAH WILAYAH SOREANG

KEPALA UPTD

SUBBAG TATA USAHA

UPTD PENGANGKUTAN

SAMPAH WILAYAH CIPARAY

KEPALA UPTD

SUBBAG TATA USAHA

UPTD PENGANGKUTAN

SAMPAH WILAYAH BALEENDAH

KEPALA UPTD

SUBBAG TATA USAHA

UPTD

PENGANGKUTAN

SAMPAH

WILAYAH

RANCAEKEK

LKIP DLH Kabupaten Bandung Tahun 2016 II-1

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2016-2021

Rencana Strategis (Renstra)Dinas Lingkungan Hidup (DLH) disusun untuk

mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang

Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan DLH serta upaya meningkatkan

efektivitas dan efisiensi dan tepat sasaran dalam alokasi sumber daya. Dalam

penyusunan RENSTRA DLH Kabupaten Bandung terdapat program kegiatan yang

dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dilakukan secara terencana

dengan dukungan pembiayaan APBD Kabupaten Bandung dan mengutamakan

kewenangan bidang lingkungan hidup yang dimiliki sesuai prioritas pembangunan

Kabupaten Bandung.

2.2 Visi dan Misi DLH Kabupaten Bandung

Dengan berpedoman kepada Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2016–

2021, Dinas Lingkungan Hidupmemiliki visi yaitu: “Menjadikan Lingkungan Hidup

sebagai Arus Utama Dalam Pelaksanaan Pembangunan Yang Berkelanjutan”.

Rumusan visi tersebut dapat dijelaskansebagai berikut.“Arus utama” memiliki

arti harfiah “Bergerak menjadi Yang Terbaik”. Hal ini berarti bahwa DLH akan “Terus

bergerak” dalam menjawab kondisi, tantangan, dan permasalahan sehingga

lingkungan hidup Menjadi Bersih, Sehat, Hijau dan Lestari.

Visi dapat dicapai melalui misi yang merupakan suatu kebijakan operasional

yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan strategis. Mengacu kepada

visi di atas, maka DLH menetapkan 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan Daerah dan sinkronisasi di bidang Lingkungan Hidup;

2. Meningkatkan pencegahan Dampak lingkungan melalui pengendalian perijinan

dan penerapan manajemen lingkungan;

3. Meningkatkan pengendalian kerusakan lingkungan dan pengendalian dampak

perubahan iklim;

4. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran lingkungan;

5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan kemitraan dengan para pemangku

kepentingan untuk mewujudkan integrasi dan sinkronisasi program-program

lingkungan;

6. Meningkatkan pengelolaan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan


hidup;

7. Meningkatkan upaya penaatan dan penegakan hukum lingkungan;

8. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan;

9. Meningkatkan tata kelola persampahan.

Secara umum penyelenggaraan visi dan misi DLH Kabupaten Bandung

tertuang dalam Rencana Strategis DLH Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.

2.3 Tujuan Strategis dan Sasaran Jangka Menengah DLH Kabupaten Bandung

Untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik, maka tujuan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bandung adalah, Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang

dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan serta

perubahan iklim. Tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan bidang lingkungan hidup melalui perumusan

kebijakan lingkungan

2. Menurunnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dan

meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan

dalam pengelolaan lingkungan

4. Menyediakan data dan informasi lingkungan yang transparan dan akuntabel

untuk pengambilan kebijakan dan pelayanan masyarakat,

5. Menerapkan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup

6. Pengembangan inovasi pengelolaan lingkungan hidup

7. Meningkatkan pelayanan persampahan.

Sedangkan yang menjadi sasaran dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun

2016-2021 adalah:

1. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan

kerusakan lingkungan

2. Terselenggaranya konservasi sumber daya alam

3. Pengelolaan Persampahan

2.4 Draft Revisi Renstra

Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja birokrasi di pemerintahan

Kabupaten Bandung maka dilakukan revisi Renstra. Revisi dilakukan sesuai dengan

arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.

Arahan disampaikan pada kegiatan expose SAKIP 11 April 2017. Berikut ini matriks

Revisi Renstra.


Tabel 2.1 Draft Revisi Renstra DLH Kabupaten Bandung

NO TUJUAN DLH SASARAN DLH STRATEGI KEBIJAKAN INDIKATOR INDIKATOR KINERJA

UTAMA

1 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas ASN

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Instansi DLH

- Menyusun perencanaan di bidang lingkungan

Meningkatkan kinerja organisasi melalui pendayagunaan aparat dan penyediaan sarana dan prasarana

- Rata-rata Nilai SKP

- meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan

- Capaian Nilai AKIP

- Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran

- Prosentase Aset Dalam Kondisi Baik

2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan Penerapan Dokumen dan Manajemen

Lingkungan

- Melaksanakan Pembinaan, penilaian dan Pengawasan pelaksanaan Dokumen Lingkungan

Mendorong setiap pelaku usaha dan atau kegiatan memiliki dokumen lingkungan dan menerapkan sistem manajemen lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan

- Prosentase Pelaku Usaha yang memiliki dokumen Lingkungan

Prosentase Pelaku Usaha yang memiliki dokumen Lingkungan

- Menyusun Juklak dan Juknis Penerapan Manajemen Lingkungan

1. Tersedianya data dan informasi lingkungan yang dapat diakses masyarakat

- Melaksanakan inventarisasi sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Melaksanakan pemutakhiran data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Jumlah data inventarisasi

- Menyusun laporan

informasi kualitas pengelolaan lingkungan hidup

jumlah data inventarisasi

- Pengembangan sistem informasi

jumlah sarana pengolahan data dan informasi yang dapat diakses



UTAMA

- Menyusun Profil pengendalian pencemaran , keanekaragaman hayati, dam pengelolaan lingkungan hidup lainnya

- menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup daerah

Peningkatan konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan

- Melaksanakan pembangunan sarana Konservasi Sumber Daya Air

Meningkatkan upaya KSDA, pengendalian kerusakan lingkungan, konservasi kehati, dan pengendalian PI dengan optimalisasi peran serta masyarakat danpenguatan koordinasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan

- Jumlah sarana konservasi Sumber Daya Air (KSDA)

Persentase cadangan air yang dapat diresapkan untuk air bersih

- Membentuk kelompok kader lingkungan

- Jumlah masyarakat/kader yang melakukan upaya KSDA dan jumlah desa berbudaya lingkungan

- Menyusun kajian terkait Konservasi Sumber Daya Alam

- Jumlah kajian terkait Konservasi Sumber Daya Alam

- Meningkatkan luas

area penghijauan - Luas area tertanami

- Menyusun kajian terkait Pengendalian Kerusakan Lingkungan

- Jumlah kajian terkait Pengendalian Kerusakan Lingkungan

- Membangun TKH

dan persemaian cadangan bibit

- Jumlah TKH dan luas persemaian

- Melaksanakan sosialisasi PDPI

- Jumlah masyarakat yang memahami Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (PDPI)



UTAMA

- Membuat model

adaptasi PI - Jumlah sarana model

adaptasi Perubahan Iklim (PI)

Meningkatkan Upaya pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan

- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran

Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dari sumber institusi dan non institusi

- Penurunan Beban Pencemaran Lingkungan dari sumber institusi

3. Penurunan Beban Pencemaran Lingkungan dari sumber institusi

- Menyelenggarakan sosialisasi peraturan dan teknologi pengendalian pencemaran lingkungan

- Melaksanakan pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan meliputi kualitas air, udara dan limbah B3

- Peningkatan kualitas air sungai (indeks kualitas air) dan peningkatan kualitas udara (indeks kualitas udara)

- Melakukan kajian /studi pengendalian pencemaran

- Penurunan beban pencemaran dari sumber non institusi (non point source)

- Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait yang menjadi sumber pencemar

- Melakukan pembangunan sarana percontohan pengendalian pencemaran lingkungan

Meningkatnya upaya pelayanan masyarakat terkait penanganan pengaduan dan sengketa di bidang lingkungan hidup

- Mengembangkan sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa di bidang lingkungan hidup

Meningkatkan upaya penanganan pengaduan dan sengketa di bidang lingkungan hidup

- Persentase penanganan kasus dan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup

Persentase penanganan kasus dan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup



UTAMA

- Melakukan koordinasi dalam penanganan pengaduan dan sengketa dengan stakeholder terkait

- Melaksanakan penertiban/penaatan hukum sebagai tindak lanjut kegiataan pembinaan dan pengawasan

Melaksanakan upaya penegakan hukum dalam rangka penaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Persentase penaatan usaha / kegiatan yang dilakukan penertiban/ penegakan hukum

- Menyebarluaskan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

Peningkatan persentase pengelolaan sampah

- Mengoptimalkan volume sampah yang terangkut

Pengembangan inovasi teknologi persampahan dan peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

- Persentase volume sampah yang dapat dikelola oleh pemerintah dan masyarakat

Persentase volume sampah yang dapat dikelola

- Upaya pengelolaan sampah dengan metode 3R

- Jumlah/persen tempat pengelolaan sampah

- Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana persampahan

- Jumlah sarana dan prasaran pengelolaan sampah

- Meningkatkan peran serta masyarakat

- Jumlah kelompok masyarakat, orang yang terlibat dalam pengelolaan sampah

- Pengembangan Inovasi dan teknologi persampahan

- Jumlah alat, tempat pengelolaan sampah yang modern dan bertambahnya jumlah sampah yang terangkut.


2.5 Rencana Kinerja dan Target Jangka Menengah

Berikut ini merupakan rencana kinerja dan target jangka menengah Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung pada Tahun 2016

Tabel 2.2

Rencana Kinerja dan Target Jangka Menengah

No Sasaran Strategi Program

PembangunanDaerah

Indikator Capaian Kinerja

2016-2021

Target Satuan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan

Mengembangkan sistem informasi lingkungan

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Jenis dokumen yang dapat diakses

15 Dokumen

Membina dan mengawasi usaha/ kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan

Program pengendalian lingkungan hidup

Persentase cakupan pengawasan pelaksanaan dokumen/ ijin lingkungan

25 %


Persentase penataan usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup

64 %


Persentase parameter kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu

95 %


Persentase kegiatan penertiban pelanggaran hukum lingkungan

100

%


Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

100 %

Program peningkatan pengendalian polusi

Persentase parameter kualitas lingkungan yang dapat diuji

100 %

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Prosentase volume sampah yang dapat dikelola pemerintah

80 %

2 Terselenggaranya konservasi sumber daya alam

Memelihara dan meningkatkan ketersediaan air tanah

Program perlindungan dan konservasi sumber daya

Jumlah sarana konservasi sumber daya air

40.000 220,

3

LRB SR, 3 KR

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi sumber daya alam

Program perlindungan dan konservasi sumber daya

Jumlah masyarakat yang kompeten dalam konservasi SDA

2.500 orang

3 Adaptasi perubahan Iklim

Meningkatkan Upaya Adaptasi perubahan Iklim

Program adaptasi perubahan iklim

Jumlah Desa yang memiliki RAD API

2 Desa


2.6 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan

(BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja (performance

indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara

kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada

target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan

kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi

yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator kinerja (performance indicator) sering disamakan dengan ukuran

kinerja (performance measure). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan

kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu

pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya

merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif.

Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian

kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator

kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian

tujuan, sasaran, dan strategi.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan pada Tahun 2017.

Berikut ini merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun

2016-2021 :


Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

Tahun 2016-2021

No SASARAN IKU ALASAN / SUMBER DATA

(1) (2) (3) (4)

1

Peningkatan Penerapan

Dokumen dan Manajemen Lingkungan

Persentase Pelaku Usaha yang memiliki

dokumen Lingkungan

2

Peningkatan Konservasi

Sumber Daya Alam dan

Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Persentase cadangan Air yang dapat

diresapkan untuk air bersih

3

Meningkatnya Upaya

Pengendalian dan

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan

Persentase Penurunan

Beban Pencemaran Air Sumber Institusi

𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑒𝑚𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖

𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑛) − 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑒𝑚𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖

𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑛 − 1)𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑒𝑚𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖

𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 (𝑛 − 1)

𝑥 100%

Keterangan: (n) merupakan tahun kegiatan

4

Meningkatnya

Pelayanan

Masyarakat

terkait

penanganan

Pengaduan dan

sengketa di

bidang

lingkungan

Persentase penanganan pengaduan masyarakat

terkait pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan

5

Peningkatan Persentase Pengelolaan

Sampah

Presentase volume sampah

yang dapat dikelola

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ

𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ

𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛

𝑥 100%

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔

𝑚𝑒𝑚𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑢 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎

𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛 𝐼𝑧𝑖𝑛

𝑥 100%

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟

𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑠𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑒𝑘𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛

𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑖𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛

𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔

x 100%

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑢𝑎𝑛

𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑢𝑎𝑛𝑥 100%


2.7 Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016 yang ditetapkan pada Bulan

September Tahun 2016 maka Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten

Bandung berganti nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.

Dengan adanya perubahan nama tersebut maka terdapat penambahan Tugas dan

Fungsi untuk Dinas Lingkungan Hidup. Tupoksi tersebut yaitu berkaitan dengan

pengelolaan persampahan. Sehingga pada tahun 2016, DLH Kabupaten Bandung

belum menetapkan kinerja yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan. Tugas

dan fungsi tersebut masih menjadi kewenangan Dinas Perumahan Tata Ruang dan

Kebersihan (Dispertasih). Penetapan kinerjaDLH Kabupaten Bandung Tahun 2016

meliputi kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja dan kegiatan pendukung

lainnya.

Tabel 2.4

Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2016

No

Penanggung

Jawab Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp)

1. Dinas

Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Bandung

Meningkatnya

pengawasan dan

pengendalian terhadap

pencemaran dan

kerusakan lingkungan

Terselenggaranya

pembinaan kader lingkungan

dan perusakan lingkungan

hidup

pembinaan kader

lingkungan sebanyak

60 orang, 6 kali

pelatihan pengelolaan

lingkungan

791.500.000

Terbina dan terawasinya

usaha/kegiatan yang

berpotensi menimbulkan

pencemaran lingkungan

hidup dan terpantaunya

kualitas lingkungan

- 345 usaha/kegiatan :

200 industri, 2 TPA,

14 RS/Puskesmas,

10 RPH/Peternakan,

12 Agroindustri, 7

Hotel/RM, 2

lapangan golf, 4

IPAL/IPLT, 3

laboratorium, 3

SPPBE, 3 pengelola

limbah B3, 75 lokasi

pemantauan kualitas

air, 10 lokasi

pemantauan kualitas

udara ambient

- 1 paket pengujian

kualitas udara

ambien (metode

passive sampler)

417.000.000

Terlaksananya penertiban

penaatan pengelolaan

lingkungan

- 30 usaha dan/atau

kegiatan

343.580.000

Terlaksananya penanganan

pengaduan sengketa

lingkungan hidup

- penanganan 17

pengaduan

Tersedianya dokumen KLHS

RPJMD Kabupaten Bandung

Tahun 2016-2020

- 1 paket 274.500.000


No

Penanggung


Tersedianya Referensi untuk

Produksi Bersih pada Industri

Tekstil Di Kabupaten Bandun

- Tersedianya

Petunjuk Teknis

(Juknis)

Pelaksanaan

Kegiatan Produksi

Bersih

149.250.000

Tersusunnya Road Map

Pengendalian Pencemaran

Air, Dokumen Daya Tampung

Beban Pencemaran Anak-

anak Sungai, DED IPAL

Majalaya, Dokumen IKLH

- 1 kajian DTBP

anak-anak sungai

Citarum

- 1 Roadmap

Pengendalian

Pencemaran Air

- 1 Masterplan

Pengendalian

Pencemaran

Udara

1.172.500.000

Meningkatnya pemahaman

pengelolaan lingkungan pada

usaha/kegiatan yang telah

menyusun dokumen

lingkungan di Kabupaten

Bandung

- 150 Kegiatan/

Perusahaan

131.500.000

Tersedia data kualitas udara

/Terlaksana sampling &

pengujian di 40 lokasi udara

ambien & 30 lokasi udara

emisi

- 40 Lokasi Udara

Ambien

- 30 lokasi Udara

Emisi

599.400.000

Tersedia data kualitas

air/Terlaksana sampling &

pengujian 600 sampel air

- 600 sampel 500.000.000

Terbangunnya model

instalasi pengolahan air

limbah

- 4 unit IPAL

komunal domestik,

- 10 unit

biodigester,

1.874.000.000

Dinas

Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Bandung

Tersedianya referensi kondisi

lingkungan hidup Kabupaten

Bandung/Tersedianya buku

SLH Kabupaten Bandung

tahun 2016 yang berisi data,

informasi dan dokumentasi

kondisi/status lingkungan

untuk seluruh pemangku

kepentingan di Kabupaten,

Tersedianya SIL

- 1 paket buku SLH

- 1 Paket SIL

299.850.000

Bidang

Kebersihan

Dispertasih

Tersusunnya dokumen

perencanaan

pendampingan/bimbingan

teknis pengelolaan bank

sampah dan data pelayanan

pengankutan sampah

berbasis teknologi informasi

2 Dokumen

164,605,000

Bidang

Kebersihan

Dispertasih

Terlaksananya pengadaan

sarana prasarana penunjang

penataan TPA Babakan dan

pengolaan persampahan

121 unit, 7 set, 4

paket di 9

Kecamatan

Kabupaten

Bandung

3,694,819,200


No

Penanggung


Bidang

Kebersihan

Dispertasih

Terpeliharanya sarana

prasarana TPA Babakan,

IPAL Soreang dan IPLT

Cibeet-Ibun, Terpeliharanya

sarana mobilitas angkutan

sampah dan tinja yang layak

jalan pengangkutan sampah

UPTD Soreang, Baleendah,

Rancaekek, Ciparay serta

KJP TPPAS Sarimukti

19 kecamatan di

Kab. Bandung

16,578,938,900

Bidang

Kebersihan

Dispertasih

Terselengaranya sosialisasi

dan pelatihan prihal

pengelolaan sampah kepada

masyarakat

315 Orang 83,015,000

Bidang

Kebersihan

Dispertasih

Tersedianya alat-alat

pengelola sampah

56 unit (Motor Tiga

Roda, Mesin

Pencacah Organik,

Mesin Pencacah

Plastik, Unit

Pengelola Sampah

2,207,967,500

2.

Dinas

Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Bandung

Terselenggaranya

konservasi sumber

daya alam

Tersedianya Buku Status

Kerusakan Tanah untuk

Produksi Biomassa Tahun

2016 dan Profil Pengelolaan

Tutupan Vegetasi

- 2 dokumen 249.600.000

Dinas

Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Bandung

Terselenggaranya sosialisasi

upaya konservasi KSDA dan

terbangunnya SRA

- 7 sosialisasi dan

20 SRA

599.500.000

Dinas

Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Bandung

Terselenggaranya sosialisasi

Taman Kehati, terlaksananya

pembentukan kelompok

calon pengelola TKH,

tersusunnya Pra-DED TKH,

dan terbangunnya

persemaian

- 4 sosialisasi, 2

kelompok, 1 paket

dokumen, 1 paket

298.500.000

Dinas

Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Bandung

Terselenggaranya

kampanye/sosialisasi dan

dukungan program terkait

perlindungan dan konservasi

SDA

- 10 kampanye/

sosialisasi dan

bintek terhadap

600 masyarakat

791.500.000

3. Dinas

Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Bandung

Terselenggaranya

adaptasi perubahan

iklim

Terbentuknya Pokja

Perubahan Iklim,

Terlaksananya Sosialisasi

dan Koordinasi Pengaruh

Perubahan Iklim

- 100% Pokja

Perubahan Iklim,

1x sosialisasi

Perubahan Iklim,

dan 100%

koordinasi

Perubahan Iklim

99.250.000

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Badan PengendalianLingkungan Hidup

Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:


Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Terciptanya

Lingkungan Yang Bersih

Persentase Penaatan

Usaha/Kegiatan dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan

60%

Perolehan Adipura

72

2.

Tersusunnya kebijakan dan perencanaan di Bidang Lingkungan

Hidup

Jumlah Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

9 Dokumen

Nilai Indeks Kualitas Air

20

3. Terwujudnya

Peningkatan penaatan terhadap peraturan

perundang-undangan di bidang lingkungan

Hidup

Persentase Usaha/Kegiatan yang ditertibkan dalam pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

100%

4.

Terwujudnya Laboratorium

Lingkungan yang profesional

Persentase Parameter Pengujian Kualitas Air Permukaan (Sungai) terhadap parameter baku mutu

78%

Persentase Parameter Pengujian

terhadap parameter baku mutu udara ambien

80%

Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja Bidang Kebersihan Dispertasih Tahun 2016.

No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4)

1.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Rp. 2.983.330.000,- APBD

2 Program Peningkatan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

Rp. 3.363.900.000,- APBD

Jumlah Rp. 6.347.230.000,-


Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Bidang Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan

Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1

Meningkatkan pengawasan

dan pengendalian terhadap

pencemaran dan kerusakan

lingkungan


24 %

Rasio penduduk yang terlayani TPS/TPST terhadap penduduk yang belum terlayani

1 : 18,20

Rasio penduduk yang terlayani truk sampah terhadap penduduk yang belum terlayani

1 : 14

No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4)

1.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Rp. 22.729.345.600,- APBD

Jumlah Rp. 22.729.345.600,-

LKIP DLH Kabupaten Bandung Tahun 2016 III-1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja DLH Kabupaten Bandung

Dalam Bab ini dibahas Capaian Kinerja Dinas Lingkungan hidup (DLH) Kabupaten

Bandung untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja DLH.

Analisis capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2016

dilakukan dengan cara :

1. membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja;

2. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

lalu;

3. analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dan peningkatan/penurunan kinerja

serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan

4. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.

a. Perbandingan target dan realisasi masing-masing indikator kinerja

Tabel 3.1 membahas perbandingan target dan realisasi indikator kinerja DLH pada tahun

2016 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis.

Tabel 3.1

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja DLH Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Terciptanya Lingkungan Yang Bersih

Persentase penaatan usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan

60% 62% 103

Perolehan nilai Adipura

72 74,09 103

2 Tersusunnya kebijakan dan perencanaan di bidang lingkungan hidup

Jumlah kajian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

9 Dokumen 8 Dokumen 89


20 20 100


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase

3 Terwujudnya peningkatan penaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

Persentase usaha/kegiatan yang ditertibkan dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup

100% 100% 100

4 Terwujudnya laboratorium lingkungan yang professional

Persentase parameter pengujian kualitas air permukaan (sungai) terhadap parameter baku mutu

78 %

85% 109

Persentase parameter pengujian terhadap baku mutu kualitas udara ambien

80 % 85% 106

TOTAL 101.9 %

Berdasarkan Tabel 3.1. diatas, hasil analisis capaian kinerja berdasarkan perbandingan

target dan realisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung tahun 2016, maka

capaian kinerja yang dicapai adalah 101.9% dengan kategori sangat baik. Hasil analisis

capaian kinerja ini merupakan rata-rata dari capaian kinerja perbandingan target dan

realisasi DLH pada tahun 2016.

Sedangkan untuk capaian kinerja Bidang Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan

Ruang, Kebersihan dalam hal pengelolaan persampahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Bidang Kebersihan Dinas

Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Presentase

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan


24 % 22,26 %

92,75%


1 : 18,20

1 : 14,34

79,67 %


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Presentase


1 : 14 1 : 15 107,14

TOTAL

93.19%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja dalam hal pengelolaan

persampahan yang dilaksanakan oleh Bidang Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan

Ruang, Kebersihan Tahun 2016 mencapai angka 93.19% dengan kategori Baik.

Pada tahun 2017,dilakukan review terhadap Rencana Strategis (renstra) Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Hasil Review tersebut menunjukkan adanya

perubahan terhadap indikator dan target Dinas Lingkungan Hidup. perubahan tersebut

dapat dilihat pada perjanjian kinerja Tahun 2017 berikut:

Tabel 3.3

Pejanjian Kinerja Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

No SASARAN Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan Penerapan


Persentase Pelaku Usaha yang memiliki dokumen Lingkungan

60%

2 Peningkatan Konservasi Sumber

Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Persentase cadangan Air yang dapat diresapkan untuk air bersih

0,31%

3

Meningkatnya Upaya Pengendalian dan


Persentase Penurunan Beban Pencemaran Air Sumber Institusi

10%

4

Meningkatnya Pelayanan Masyarakat terkait penanganan

Pengaduan dan sengketa di bidang lingkungan

Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

100%

5 Peningkatan Persentase

Pengelolaan Sampah Persentase volume sampah yang

dapat dikelola

24%


No SASARAN Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

6 Meningkatkan Tata Kelola

Pemerintahan Instansi Dinas Lingkungan Hidup

Nilai AKIP B

Rata-rata Nilai SKP 84,92

Prosentase Aset dalam Kondisi Baik

60%

Sebagai bahan evaluasi untuk capaian kinerja tahun 2017 berikut ini beberapa capaian

kinerja pada tahun 2016 yang dapat disandingkan dengan target pada tahun 2017.

Tabel 3.4

Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2016 yang disandingkan dengan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2017

No SASARAN Indikator Kinerja Realisasi/capaian Kinerja Tahun 2016

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan Penerapan


Persentase Pelaku Usaha yang memiliki dokumen Lingkungan

belum dapat dihitung

2

Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan

Lingkungan

Persentase cadangan Air yang dapat diresapkan untuk air bersih

Belum Dapat Dihitung

3

Meningkatnya Upaya Pengendalian dan


Persentase Penurunan Beban Pencemaran Air Sumber Institusi

Belum dapat dihitung

4

Meningkatnya Pelayanan Masyarakat terkait

penanganan Pengaduan dan sengketa di bidang lingkungan

Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

100%

5 Peningkatan Persentase

Pengelolaan Sampah Persentase volume sampah yang

dapat dikelola

22,26%

6 Meningkatkan Tata Kelola

Pemerintahan Instansi Dinas Lingkungan Hidup

Nilai AKIP B

Rata-rata Nilai SKP 84,92


No SASARAN Indikator Kinerja Realisasi/capaian Kinerja Tahun 2016

(1) (2) (3) (4)

Prosentase Aset dalam Kondisi Baik

Belum dapat dihitung

Untuk beberapa capaian kinerja yang belum dapat dihitung di atas, diperlukan

pengumpulan data dan informasi yang harus diolah di tahun sebelumnya sehingga

capaian kinerja belum dapat disandingkan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja tahun

2017.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016

Visi Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 yaitu “Memantapkan Kabupaten Bandung

yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan

Sinergi Pembangunan Pedesaan yang berlandaskan Religius, Kultural dan

Berwawasan Lingkungan” memiliki kesamaan dengan Visi Kabupaten Bandung Tahun

2010-2015 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung Yang Maju, Mandiri dan Berdaya

Saing, Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan

Perdesaan Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”. Sehingga

ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2016 dapat dibandingkan dengan

kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2015.

Tabel 3.3 membahas perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dan

tahun 2016 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis DLH kabupaten Bandung.

Tabel 3.5

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dan Tahun 2016

No. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Realisasi Kineja Tahun 2015

Realisasi Kinerja Tahun 2016

Peningkatan/Penurunan Kinerja (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Terciptanya Lingkungan Yang Bersih

Persentase penaatan usaha/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan

- 62% -

Perolehan nilai Adipura 72,24 74,09 + 3


No. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Realisasi Kineja Tahun 2015

Realisasi Kinerja Tahun 2016

Peningkatan/Penurunan Kinerja (%)

2 Tersusunnya kebijakan dan perencanaan di bidang lingkungan hidup

Jumlah kajian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

3 Dokumen

8 dokumen

+ 167


- 20 -

3 Terwujudnya peningkatan penaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

Persentase usaha/kegiatan yang ditertibkan dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup

24 31 + 25

4 Terwujudnya laboratorium lingkungan yang professional

Persentase parameter pengujian kualitas air permukaan (sungai) terhadap parameter baku mutu

78 %

85% + 12

Persentase parameter pengujian terhadap baku mutu kualitas udara ambien

89 % 85% - 4

Berdasarkan Tabel 3.5. hasil analisis capaian kinerja berdasarkan perbandingan realisasi

kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bandung menunjukkan adanya peningkatan. Peningkatan capaian kinerja

tersebut dengan masing-masing peningkatan sebesar:

a) 3% untuk capaian kinerja perolehan nilai adipura;

b) 167% untuk capaian kinerja jumlah kajian perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup;

c) 25% untuk capaian kinerja persentase usaha/kegiatan yang ditertibkan dalam

pengendalian pencemaran lingkungan hidup; dan


d) 12% untuk capaian kinerja persentase parameter pengujian kualitas air permukaan

(sungai) terhadap parameter baku mutu.

Sedangkan untuk capaian kinerja Bidang Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan

Ruang, Kebersihan Tahun 2016 jika dibandingkan dengan realisasi kegiatan di tahun

2015, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dan Tahun 2016 Bidang Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Realisasi

Tahun 2015 Realisasi

Tahun 2016

Peningkatan /Penurunan Kinerja (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan


21,22 % 22,26 %

+5


1 : 19,23

1 : 14,34

-25


1 : 15,10 1 : 15 -1

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa peningkatan kinerja pada tahun

2016 pada indikator Prosentase volume sampah yang dapat dikelola pemerintah

mengalami kenaikan sebesar 5 poin terhadap capaian kinerja Tahun 2015. Sedangkan

untuk indiikator Rasio penduduk yang terlayani TPS/TPST terhadap penduduk yang

belum terlayani mengalami penurunan sebesar 25 poin dan Rasio penduduk yang

terlayani truk sampah terhadap penduduk yang belum terlayani dengan penurunan

sebesar 1 poin.


c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta

alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari capaian seluruh indikator kinerja pada kegiatan ini terdapat 3 kriteria pencapaian:

a) Pencapaian 100% atau sama dengan target dan mengalami peningkatan

dibanding tahun sebelumnya yaitu untuk indikator kinerja:

1) Nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2016 mencapai angka 20 sesuai dengan target.

2) Persentase usaha/kegiatan yang ditertibkan dalam pengendalian pencemaran

lingkungan hidup.Berdasarkan hasil analisis, penyebab keberhasilan dan

peningkatan capaian kinerja tersebut antara lain dikarenakan:

a. Pelaksanaan kegiatan penertiban ketaatan pengelolaan lingkungan hidup

dilakukan berdasarkan hasil pengawasan terhadap usaha dan/atau

kegiatan yang tidak taat. Penetapan usaha dan/atau kegiatan tersebut

didasarkan pada hasil koordinasi dengan bidang Pengendalian

Pencemaran Lingkungan.

b. Berdasarkan data di atas setiap tahun pengaduan masyarakat terhadap

pencemaran lingkungan yang disampaikan kepada DLH Kabupaten

Bandung terus meningkat. Kondisi ini menunjukan peranserta masyarakat

dan kesadaran masyarakat semakin tinggi terhadap lingkungan hidup,

untuk itu peran serta masyarakat perlu terus di upayan dengan berbagai

kegiatan.

c. Selain peran serta pemerintah daerah dalam menangani permasalahan

lingkungan hidup, DLH pada tahun 2015 membentuk pos pelayanan

pengaduan masalah lingkungan hidup yang dilengkapi dengan fasilitas

internet dan webesite untuk mempercepat akses kepada publik terhadap

permasalahan lingkungan.

b) Pencapaian realisasi diatas 100% untuk indikator kinerja:

1) Persentase penaatan usaha/kegiatan, Realisasi di atas 100% karena:

- Adanya usaha/kegiatan baru yang menjadi prioritas sehubungan dengan

dokumen lingkungannya baru terbit atau datanya baru diperoleh dari SKPD

dan/atau bidang lain;

- meningkatnya penaatan teknis usaha/kegiatan akibat pembinaan dan

pengawasan yang intensif.

2) Perolehan Nilai adipura, penyebab keberhasilan antara lain :

- Telah dilaksanakannya kajian tentang penataan titik pantau adipura yang

digunakan sebagai acuan untuk menata dan mengelola lingkungan terutama


di lokasi-lokasi titik pantau Adipura untuk mencapai lingkungan yang bersih,

hijau dan teduh;

- Partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah

dalam pengelolaan lingkungan;

- Kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan

dinas/instansi terkait;

- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan yang bersih,

hijau dan teduh.

- Telah dilaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah,

berupa 35 unit tong sampah terpilah, 25 unit komposter, dan 50 pot bunga

dan 50 pohon pucuk merah.

3) Persentase parameter pengujian kualitas air terhadap baku mutu dan presentase

pengujian terhadap baku mutu udara ambien, penyebab keberhasilan antara

lain:

1) Terpeliharanya status akreditasi laboratorium, UPT Laboratorium Lingkungan

sejak 30 Maret 2007 telah mendapatkan status akreditasi laboratorium

berdasarkan ISO 17025;2005 dari Komite Akrteditasi Nasional (KAN). Setiap

tahun laboratorium harus memelihara status akreditasi melalui unjuk kerja

pada kegiatan tahunan survailen laboratorium yang dilakukan oleh asesor

dari KAN. Tahun 2016 target kinerja pemeliharaan status akreditasi di UPT

laboratorium Lingkungan ditetapkan 100%;

2) Terpenuhinya persyaratan sarana prasarana Laboratorium sesuai Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup nomor 6 tahun 2009 tentang Laboratorium

Lingkungan.

c) Pencapaian realisasi belum mencapai 100% untuk:

Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 berkaitan dengan

tersusunnya dokumen kajian lingkungan hidup menargetkan 9 (sembilan) dokumen

yang tesusun. Realisasi dari penyusunan dokumen tersebut yaitu 8 (Delapan)

Dokumen yang tersusun dengan rincian sebagai berikut :

a) 1 Paket road map pengendalian pencemaran air,

b) 1 paket daya dukung dan daya tampung beban pencemaran anak-anak

S.Citarum,

c) 1 paket dok DED IPAL terpadu Majalaya,

d) 1 paket Dok. Master plan pengendalian pencemaran udara,

e) 1 dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021,

f) 2 (dua) paket dokumen Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan,


g) 1 Buku Juknis Produksi Bersih.

Sedangkan untuk 1 dokumen yang berkaitan dengan Indeks Kualitas udara belum dapat

terealisasi karena kegiatan pengujian udara ambien untuk beberapa parameter belum

dapat dilaksanakan sehingga penyusunan dokumen indeks kualitas udara di kabupaten

bandung belum dapat dilaksanakan.

d. Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian kinerja DLH sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Tabel 3.7

Rincian Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016

No. Sasaran Indikator Kinerja

Uraian Target Realisasi %

1. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan

Terselenggaranya pembinaan kader lingkungan dan perusakan lingkungan hidup

pembinaan kader lingkungan sebanyak 60 orang, 6 kali pelatihan pengelolaa lingkungan

60 orang, 6 kali pelatihan

100

Terbina dan terawasinya usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan terpantaunya kualitas lingkungan

- 345 usaha/kegiatan : 200 industri, 2 TPA, 14 RS/Puskesmas, 10 RPH/Peternakan, 12 Agroindustri, 7 Hotel/RM, 2 lapangan golf, 4 IPAL/IPLT, 3 laboratorium, 3 SPPBE, 3 pengelola limbah B3, 75 lokasi pemantauan kualitas air, 10 lokasi pemantauan kualitas udara ambient

- 1 paket pengujian kualitas udara

- 379 usaha/kegiatan: 201 industri, 2 TPA, 15 RS/Puskesmas, 14 RPH/Peternakan, 17 Agroindustri, 8 Hotel/RM, 2 lapangan golf, 7 IPAL/IPLT, 3 laboratorium, 3 SPPBE, 3 pengelola limbah B3, 77 lokasi pemantauan kualitas air, 20 lokasi pemantauan kualitas udara ambien,

- 1 paket

110 100




ambien (metode passive sampler)

pengujian kualitas udara ambien (metode passive sampler)

Terlaksananya penertiban penaatan pengelolaan lingkungan

- 30 usaha dan/atau kegiatan

- 30 usaha dan/atau kegiatan 100

Terlaksananya penanganan pengaduan sengketa lingkungan hidup

- penanganan 17 pengaduan

- penanganan 39 pengaduan

140

Tersedianya dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020

- 1 paket - 1 paket 100

Tersedianya Referensi untuk Produksi Bersih pada Industri Tekstil Di Kabupaten Bandun

- Tersedianya Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Kegiatan Produksi Bersih

- 1 dokumen petunjuk produksi bersih (Cleaner Production) Industri Tekstil

100

Tersusunnya Road Map Pengendalian Pencemaran Air, Dokumen Daya Tampung Beban Pencemaran Anak-anak Sungai, DED IPAL Majalaya, Dokumen IKLH

- 1 kajian DTBP anak-anak sungai Citarum

- 1 Roadmap Pengendalian Pencemaran Air

- 1 Masterplan Pengendalian Pencemaran Udara

- 1 kajian DTBP anak-anak sungai Citarum

- 1 Roadmap Pengendalian Pencemaran Air

- 1 Masterplan Pengendalian Pencemaran Udara

100

Meningkatnya pemahaman pengelolaan lingkungan pada usaha/kegiatan yang telah menyusun dokumen lingkungan

- 150 Kegiatan/ Perusahaan

- 130 Kegiatan /Perusahaan

87




di Kabupaten Bandung

Tersedia data kualitas udara /Terlaksana sampling & pengujian di 40 lokasi udara ambien & 30 lokasi udara emisi

- 40 Lokasi Udara Ambien

- 30 lokasi Udara Emisi

- 85 lokasi Udara Ambien

- 54 lokasi Udara Emisi

210 180

Tersedia data kualitas air/Terlaksana sampling & pengujian 600 sampel air

- 600 sampel - 991 sampel air 165

Terbangunnya model instalasi pengolahan air limbah

- 5 unit IPAL komunal domestik,

- 10 unit

biodigester,

- 4 unit IPAL komunal domestic (2 Unit IPAL Sekolah, 2 Unit IPAL Permukiman)

- 10 Unit IPAL Biodigester

80 100

Tersedianya referensi kondisi lingkungan hidup Kabupaten Bandung/Tersedianya buku SLH Kabupaten Bandung tahun 2016 yang berisi data, informasi dan dokumentasi kondisi/status lingkungan untuk seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten, Tersedianya SIL

- 1 paket buku SLH

- 1 Paket SIL

- 1 paket buku SLH

- 1 Paket SIL

100 100

2. Terselenggaranya konservasi sumber daya alam

Tersedianya Buku Status Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa Tahun 2016 dan Profil Pengelolaan Tutupan Vegetasi

- 2 dokumen - 2 dokumen 100




Terselenggaranya sosialisasi upaya konservasi KSDA dan terbangunnya SRA

- 7 sosialisasi dan 20 SR

- 7 sosialisasi dan 20 SRA

100

Terselenggaranya sosialisasi Taman Kehati, terlaksananya pembentukan kelompok calon pengelola TKH, tersusunnya Pra-DED TKH, dan terbangunnya persemaian

- 4 sosialisasi, 2 kelompok, 1 paket dokumen, 1 paket

- 2 kelompok calon pengelola Taman Kehati

- 1 dokumen pra DED TKH

- 1 persemaian - 4 sosialisasi

100%

Terselenggaranya kampanye/sosialisasi dan dukungan program terkait perlindungan dan konservasi SDA

- 10 kampanye/ sosialisasi dan bintek terhadap 600 masyarakat

- 10 kampanye/ sosialisasi dan bintek terhadap 600 masyarakat

100%

3. Terselenggaranya adaptasi perubahan iklim

Terbentuknya Pokja Perubahan Iklim, Terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi Pengaruh Perubahan Iklim

- 100% Pokja Perubahan Iklim, 1x sosialisasi Perubahan Iklim, dan 100% koordinasi Perubahan Iklim

- 1 tim pokja perubahan iklim lintas sektor, 1x sosialisasi Perubahan Iklim, dan 100% koordinasi Perubahan Iklim

100

Sedangkan untuk kegiatan yang menunjang sasaran strategis Meningkatkan

pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang

dilaksanakan oleh Bidang Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan

dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3.8 Rincian Program dan kegiatan

Bidang Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan Tahun 2016



1. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan

Tersusunnya dokumen perencanaan pendampingan/bimbingan teknis pengelolaan bank sampah dan data pelayanan pengankutan sampah berbasis teknologi informasi

2 Dokumen 2 Dokumen 100

Terlaksananya pengadaan sarana prasarana penunjang penataan TPA Babakan dan pengolaan persampahan

121 unit, 7 set, 4 paket di 9 Kecamatan Kabupaten Bandung

121 unit, 7 set, 4 paket di 9 Kecamatan Kabupaten Bandung

100

Terpeliharanya sarana prasarana TPA Babakan, IPAL Soreang dan IPLT Cibeet-Ibun, Terpeliharanya sarana mobilitas angkutan sampah dan tinja yang layak jalan pengangkutan sampah UPTD Soreang, Baleendah, Rancaekek, Ciparay serta KJP TPPAS Sarimukti

19 Kecamatan Kabupaten Bandung

19 Kecamatan Kabupaten Bandung

100

Terselengaranya sosialisasi dan pelatihan prihal pengelolaan sampah kepada masyarakat

315 Orang 315 Orang 100

Tersedianya alat-alat pengelola sampah

56 unit (Motor Tiga Roda, Mesin Pencacah Organik, Mesin Pencacah Plastik, Unit Pengelola Sampah

56 unit (Motor Tiga Roda, Mesin Pencacah Organik, Mesin Pencacah Plastik, Unit Pengelola Sampah

100


3.2. Realisasi Anggaran

Secara umum pencapaian kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Bandung pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

3.2.1 Pendapatan

Untuk tahun anggaran 2016 DLH tidak mengelola pendapatan.

3.2.2 Belanja

Rencana Belanja DLH Kabupaten Bandung Tahun 2016 berdasarkan perubahan APBD

tahun 2016 adalah sebesar Pencapaian kinerja keuangan setelah perubahan anggaran

adalah sebesar Rp. 17.979.602.600 terealisasi sebesar Rp. 16.312.912.868terdiri dari

Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp 5.696.292.492 dan

BelanjaLangsung sebesar Rp. 10.616.620.376.

Rencana dan realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tertuang dalam Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.9

Rencana dan Realisasi Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung DLH Tahun 2016

No Uraian Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %

1. Belanja Tidak Langsung 6.751.203.400

Belanja Pegawai 6.751.203.400 5.696.292.492 84,4%

2. Belanja Langsung : 11.228.399.200 10.616.620.376

Belanja Pegawai 451.610.000 430.639.000

Belanja Barang/jasa 8.935.042.850 8.372.281.526

Belanja Modal 1.841.746.350 1.813.699.850

Jumlah 11.228.399.200 10.616.620.376 95%

Dari target belanja DLH Kabupaten Bandung Tahun 2016 sebesar Rp. 11.228.399.200 tercapai sebesar Rp. 10.616.620.376 (95%) dengan sisa Rp.1.666.689.732 Anggaran tidak terserap seluruhnya diakibatkan hal-hal sebagai berikut :

Adanya sisa pembayaran Gaji

Adanya efisiensi beberapa kegiatan dan sisa lelang tanpa mengurangi volume fisik

yang telah direncanakan.

Adapun Rincian Belanja dan Realisasi berdasarkan Jenis Kegiatan yang dilaksanakan

Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2016 adalah sebagaimana tercantum pada Tabel

3.8.


Tabel 3.10

Rincian Rencana dan Realisasi Belanja per Jenis Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Stlh. Perubahan

(Rp)

Realisasi Anggaran (Rp)

Sisa Anggaran (Rp)

1.08.1.08.01.16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

2,983,330,000

2,806,087,971

177,242,029

1.08.1.08.01.16.01 KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA

495,000,000

494,822,044

177,956

1.08.1.08.01.16.01.5.2.1 Belanja Pegawai 24,190,000

24,190,000

-

1.08.1.08.01.16.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 470,810,000

470,632,044

177,956

1.08.1.08.01.16.03 PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN

417,000,000

398,599,977

18,400,023

1.08.1.08.01.16.03.5.2.1 Belanja Pegawai 18,000,000 18,600,000 -

1.08.1.08.01.16.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 399,000,000 380,599,977

18,400,023

1.08.1.08.01.16.03.5.2.3 Belanja Modal - - -

1.08.1.08.01.16.04 PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

343,580,000

299,907,000

43,673,000

1.08.1.08.01.16.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 342,230,000 298,557,000 43,673,000

1.08.1.08.01.16.03.5.2.1 Belanja Pegawai 1.350.000 1.350.000 -

1.08.1.08.01.16.11 PENGEMBANGAN PRODUKSI RAMAH LINGKUNGAN

149,250,000 147,117,450 2,132,550

1.08.1.08.01.16.11.5.2.1 Belanja Pegawai 9,350,000 9,350,000 -

1.08.1.08.01.16.11.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 139,900,000 137,767,450 2,132,550

1.08.1.08.01.16.12 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1,172,500,000

1,076,136,500

96,363,500

1.08.1.08.01.16.12.5.2.1 Belanja Pegawai 67,380,000 67,380,000 -

1.08.1.08.01.16.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1,105,120,000

1,008,756,500

96,363,500

1.08.1.08.01.16.14 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

200,000,000

197,227,000

2,773,000

1.08.1.08.01.16.14.5.2.1 Belanja Pegawai 15,150,000

14,650,000

500,000


182,577,000

2,273,000

1.08.1.08.01.16.16 MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN

131,500,000 131,072,500 427,500

1.08.1.08.01.16.16.5.2.1 Belanja Pegawai 1,350,000 1,350,000 -

1.08.1.08.01.16.16.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 130,150,000 129,722,500 427,500

1.08.1.08.01.20 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI

3,363,900,000

3,058,951,532

304,948,468

1.08.1.08.01.20.02 PENGUJIAN EMISI/POLUSI UDARA AKIBAT AKTIVITAS INDUSTRI

599,400,000

596,243,361

3,156,639

1.08.1.08.01.20.02.5.2.1 Belanja Pegawai 31,300,000 -



Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Stlh. Perubahan

(Rp)

Realisasi Anggaran (Rp)

Sisa Anggaran (Rp)

1.08.1.08.01.20.02.5.2.3 Belanja Modal 322,054,000

1.08.1.08.01.20.03 PENGUJIAN KADAR POLUSI LIMBAH PADAT DAN LIMBAH CAIR

500,000,000

496,527,609

3,472,391

1.08.1.08.01.20.03.5.2.1 Belanja Pegawai 35,300,000


1.08.1.08.01.20.03.5.2.3 Belanja Modal 53,744,550

1.08.1.08.01.20.05 PENYULUHAN DAN PENGENDALIAN POLUSI DAN PENCEMARAN

248,500.000

244,819,300

3,680,700

1.08.1.08.01.20.05.5.2.1 Belanja Pegawai 14,400,000

14,400,000

-


230,419,300

3,680,700

1.08.1.08.01.20.07 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM LINGKUNGAN

390,000,000

384,251,328

5,748,672


149,670,428

1,339,572

1.08.1.08.01.20.07.5.2.3 Belanja Modal 238,990,000 234,580,000 4,409,100

1.08.1.08.01.20.08 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT MASALAH LINGKUNGAN

200,000,000 199,459,500 540,500

1.08.1.08.01.20.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71,000,000 71,000,000 -

1.08.1.08.01.20.08.5.3.3 Belanja Modal 129,000,000 128,459,500 540,500

Sedangkan Rincian Belanja dan Realisasi berdasarkan Jenis Kegiatan yang

dilaksanakan oleh Bidang Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan

pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11 Rincian Rencana dan Realisasi Belanja per Jenis Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Bidang Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan

KODERING PROGRAM / KEGIATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

TARGET (RP) REALISASI (RP) SISA ANGGARAN (RP)

1 2 3 4 5

1.08.15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan 22,729,345,600 21,521,331,555

1,208,014,045

1.08.15.01 Penyusunan Kebijakan manajemen

pengelolaan sampah 164,605,000 160,146,600

4,458,400

1.08.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan 3,694,819,200 3,571,597,900

123,221,300

1.08.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahan 16,578,938,900 15,622,204,655

956,734,245

1.08.15.10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan

persampahan 83,015,000 80,660,000

2,355,000

1.08.15.11 Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan persampahan 2,207,967,500 2,086,722,400

121,245,100

LKIP DLH Kabupaten Bandung Tahun 2016 IV- 1

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) disusun sebagai wujud dan tekad Dinas


diamanatkan dalam intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah serta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Lingkungan

Hidup (DLH) memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup.

4.1 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran strategis, maka Nilai capaian kinerja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2016 berada pada nilai 101.9 %

dengan kategori “Sangat Baik”. Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Bandung pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya lingkungan yang bersih

Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dapat dilakukan dengan 2 indikator

kinerja yaitu dengan realisasi persentase penaatan usaha/kegiatan dalam

pengendalian pencemaran lingkungan mencapai 62% dari jumlah industri yang

terdaftar di Kabupaten Bandung dan perolehan adipura mencapai angka 74.09.

2. Tersusunnya kebijakan dan perencanaan di bidang Lingkungan Hidup

Peningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan

lingkungan dilakukan melalui penyusunan kebijakan dan perencanaan di bidang

lingkungan melalui penyusunan 8 kajian yaitu 1 Paket road map pengendalian

pencemaran air, 1 paket daya dukung dan daya tampung beban pencemaran anak-

anak S.Citarum, 1 paket dok DED IPAL terpadu Majalaya, 1 paket Dok. Master plan

pengendalian pencemaran udara, 1dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bandung

Tahun 2016-2021, 2 (dua) paket dokumen Pengendalian Kerusakan Hutan dan

Lahan, 1Buku Juknis Produksi Bersih. Untuk Nilai indeks kualitas air mencapai

angka 20.

3. Terwujudnya peningkatan penaatan terhadap peraturan perundang-undangan di

bidang lingkungan hidup

Persentase Kegiatan atau usaha yang ditertibkan dalam pengendalian pencemaran

lingkungan di kabupaten Bandung mencapai 103.3%.


4. Terwujudnya Laboratorium Lingkungan yang profesional

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan laboratorium lingkungan yang profesional

dengan target pencapaian pada persentase parameter pengujian kualitas air

permukaan (sungai) terhadap parameter baku mutu sebesar 85% dan persentase

parameter pengujian terhadap baku mutu kualitas udara ambien sebesar 85%.

Dengan adanya penambahan tupoksi pengelolaan persampahan maka Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung pada LKIP ini juga melaporkan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Bidang Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan.

Dalam upaya Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan

kerusakan lingkungan capaian kinerja bidang Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan

Ruang, Kebersihan adalah sebagai berikut:

1. Prosentase volume sampah yang dapat dikelola pemerintah mencapai 22.26%.

2. Rasio penduduk yang terlayani TPS/TPST terhadap penduduk yang belum terlayani

yaitu 1:14.34

3. Rasio penduduk yang terlayani truk sampah terhadap penduduk yang belum

terlayani yaitu 1: 15

Berdasarkan capaian tersebut maka dibandingkan dengan target dalam perjanjian

kinerja maka capaian kinerja dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian

terhadap pencemaran lingkungan mencapai 93.19% dengan kategori “Baik”.

Untuk mendukung capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung,

realisasi penggunaan anggaran meliputi Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Rp. 2.806.08.7.971 dari target Rp. 2.983.330.000

dan Rp. 3.058.951.532 untuk program Peningkatan Pengendalian Polusi dengan target

Rp. 3.363.900.000. Sehingga Persentase rata-rata target terhadap realisasi dari kedua

program tersebut adalah 92.4%. Sedangkan untuk realisasi anggaran dalam capaian

kinerja Bidang Kebersihan Dinas Perumahan, Penataan Ruang, Kebersihan yaitu target

anggaran sebesar Rp. 22.729.345.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.

21.521.331.555,- atau sebesar 94.69%.

Sehingga secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, nilai capaian

kinerja pada tahun 2016 sebesar 97.54% dengan realisasi anggaran sebesar 93,54%.

Nilai capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup lebih besar dibandingkan dengan realisasi

anggaran maka Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya Menciptakan lingkungan yang

serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung

lingkungan serta perubahan iklim dilaksanakan secara efektif dan efisien.


4.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN SASARAN

Secara umum kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan

Hidup di tahun 2016 dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini

dapat dilihat dari hasil evaluasi kinerja sasaran strategis yang mencapai nilai 101.9% .

Namun angka tersebut belum menunjukkan dampak yang signifikan dalam penurunan

kerusakan lingkungan bagi masyarakat. Hal ini nampak pada isu-isu pencemaran

lingkungan seperti sampah, sungai yang tercemar limbah dan sebagainya. Akan tetapi

perlu diketahui bahwa proses penurunan kerusakan lingkungan membutuhkan beberapa

tahapan proses yang dilalui untuk menurunkan pencemaran lingkungan secara

signifikan. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang saling mendukung antara

masyarakat, industri dan DLH dalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan.

4.3 LANGKAH ANTISIPASI

Berdasarkan hambatan dan kendala di atas maka diperlukan upaya untuk

meningkatan kerjasama yang saling mendukung terkait permasalahan lingkungan hidup.

Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan:

1. Media sosial , media cetak, media online, advertising

2. Sosialisasi kegiatan

3. Bimtek untuk industri

Untuk perencanaan hasil Review tidak diukur di Tahun 2016, akan mulai diukur pada

target Perjanjian Kinerja tahun 2017 dan perencanaan tersebut menjadi bahan

penganggaran tahun 2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS … · Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) disusun sebagai wujud dan tekad Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam melaksanakan kewajiban

Documents