LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH · 2020. 5. 12. · LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 1. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Jalan; 2. Kepala

LAPORAN KINERJAINSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI BANTEN

Tahun 2019

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksdu dan Tujuan 1

1.3. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan 2

1.4. Tipologi Dinas Perhubungan 5

1.5. Proporsi Pegawai Dinas Perhubungan 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 9

2.1. Visi dan Misi 9

2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengan Dinas Perhubungan 10

2.3. Prioritas Daerah Program dan Kegiatan 57

2.3.1. Prioritas Daerah 57

2.4. Program dan Kegiatan 15

2.4.1. Program 16

2.4.2. Kegiatan 19

2.5. Perjanjian Kinerja 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 33

3.1. Capaian Program 33

3.2. Capaian Kegiatan 40

3.3. Akuntabilitas Keuangan 51

BAB IV PENUTUP 52

4.1. Kesimpulan 52

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tabel Pegawai Pegawai Berdasarkan Status 7

Tabel 1.2. Tabel Pegawai Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan 7

Tabel 1.3. Tabel Pegawai Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan 8

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Eselon II 20

Tabel 2.2. Capaian Kinerja Kepala Bidang Pengembangan Transportasi 21

Tabel 2.3. Capaian Kinerja Kepala Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana 21

Tabel 2.4. Capaian Kinerja Kepala Bidang Lalu Lintas 21

Tabel 2.5. Capaian Kinerja Kepala Bidang Perhubungan laut dan Udara 21

Tabel 2.6. Capaian Kinerja Kepala UPTD. Pengelolaan Prasarana Perhubungan 22

Tabel 2.7. Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan 22

Tabel 2.8. Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan 22

Tabel 2.9. Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 23

Tabel 2.10. Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD.Pengelolaan Prasarana Perhubungan

24

Tabel 2.11. Capaian Kinerja Kasi Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi 25

Tabel 2.12. Capaian Kinerja Kasi Pengembangan Prasarana Transportasi 25

Tabel 2.13. Capaian Kinerja Kasi Pengembangan Sarana Transportasi dan Kelengkapan Jalan

25

Tabel 2.14. Capaian Kinerja Kasi Angkutan Barang Perkeretaapian dan Multimoda 26

Tabel 2.15. Capaian Kinerja Kasi Angkutan Penumpang 26

Tabel 2.16. Capaian Kinerja Kasi Teknik Sarana dan Prasarana 27

Tabel 2.17. Capaian Kinerja Kasi Bina Keselamatan Transportasi Darat 28

Tabel 2.18. Capaian Kinerja Kasi Manajememen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan 28

Tabel 2.19. Capaian Kinerja Kasi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ 29

Tabel 2.20. Capaian Kinerja Kasi Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran 30

Tabel 2.21. Capaian Kinerja Kasi Kepelabuhan dan ASDP 30

Tabel 2.22. Capaian Kinerja Kasi Perhubungan Udara 31

Tabel 2.23. Capaian Kinerja Kasi Prasarana perhubungan laut dan perhubungan udara

31

Tabel 2.24. Capaian Kinerja Kasi Sarana Perhubungan Darat dan Operasional Angkutan

31

Tabel 3.2. Interval Nilai IKM 34

iv

Tabel 3.3. Hasil Kajian Tahun 2018-2019 35

Tabel 3.4. Jumlah Trayek dan Luasan Wialayah Yang Di Layani 36

Tabel 3.5. Tabel Ruas Jalan Yang Terpasang ATCS 37

Tabel 3.6. Ruas Jalan Yang Terpasang ATCS 38

Tabel 3.7. Fasilitas Perlengkapan Jalan 39

Tabel 3.8. Perlitasan Kereta Api DiWilayah Provinsi Banten 40

Tabel 3.9. Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Banten 40

Tabel 3.10. Relaisasi Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Banten tahun 2019 42

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN (https://dishub.bantenprov.go.id) 1

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada awal tahun 2020 setiap OPD pada lingkup pemerintah Provinsi Banten menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 merupakan

bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada

setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, Artinya, menyusun laporan

tersebut secara “Benar” dan “Tepat” sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah

tanggung jawab setiap instansi pemerintah.

Oleh karena itu Dinas Perhubungan Provinsi Banten menyususn (LKIP) pada lingkup Dinas,

sebagai bahan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada tahun

2019.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

Adapun tujuannya adalah:

a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi

kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten selama Tahun Anggaran 2019;

b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Banten tahun 2019,

untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja

Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun berikutnya.



1.3. TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

Tugas Dinas Perhubungan Provinsi Banten diatur menurut Peraturan Gubernur Banten Nomor

83 Tahun 2016 Tanggal 22 Desember 2016 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, tipe,

susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Banten, sebagai berikut:

I. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; mempunyai tugas pokok

membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan dan

Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi;

II. Fungsi dan wewenang Dinas Perhubungan Provinsi Banten:

1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi;

2. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;

3. Pengelolaan terminal penumpang tipe B;

4. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi;

5. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi;

6. Penyelenggaraan Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi;

7. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota

dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

8. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui

batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

9. Penetapan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam Daerah provinsi dan

perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;

10. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah

kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

11. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam

kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten

dalam 1 (satu) Daerah provinsi;



12. Penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas

Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

13. Penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah

operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)

Daerah provinsi;

14. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota

dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1

(satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

15. Penerbitan rekomendasi izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili

dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/ kota

dalam wilayah Daerah provinsi;

16. Penerbitan rekomendasi izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang

perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas

pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-

Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional;

17. Penerbitan rekomendasi izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau

untuk kapal yang melayani trayek antar Daerah kabupaten/kota dalam Daerah

provinsi yang bersangkutan;

18. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah

kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi

dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi;

19. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang

melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar Daerah abupaten/kota dalam 1

(satu) Daerah provinsi;

20. Penerbitan rekomendasi izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa

pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan



angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan

depo peti kemas;

21. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan

beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar Daerah kabupaten/kota dalam

Daerah provinsi;

22. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;

23. Pembangunan, penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengoperasian

pelabuhan pengumpan regional;

24. Pembangunan dan penerbitan rekomendasi izin pelabuhan sungai dan danau yang

melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

25. Penerbitan rekomendasi izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan

regional;

26. Penerbitan rekomendasi izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan

pengumpan regional;

27. Penerbitan rekomendasi izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk

pelabuhan pengumpan regional;

28. Penerbitan rekomendasi izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan

pengumpan regional;

29. Penerbitan rekomendasi izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan

regional;

30. Penerbitan rekomendasi izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS)

di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;

31. Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi;

32. Penerbitan rekomendasi izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana

perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota;



33. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

34. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi;

35. Penerbitan rekomendasi izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan

jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

36. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian

provinsi;

37. Penerbitan rekomendasi izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus,

izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu)

Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

38. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan

fungsinya.

1.4. TIPOLOGI DINAS DINAS PERHUBUNGAN

Tipologi Dinas Perhubungan Tipe A terdiri dari atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.

Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) sub bagian. Masing-masing bidang terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:

A. Kepala Dinas;

B. Sekretaris, terdiri atas:

1. Kepala Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan;

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Kepala Sub Bagian Keuangan.

C. Kepala Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana, terdiri atas:

1. Kepala Seksi Angkutan Penumpang;

2. Kepala Seksi Angkutan Barang, Perkeretaapian dan Multimoda;

3. Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.

D. Kepala Bidang Lalulintas, terdiri atas:



1. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Jalan;

2. Kepala Seksi Bina Keselamatan Transportasi Darat;

3. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ.

E. Kepala Bidang Pengembangan Transportasi, terdiri atas:

1. Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Transportasi;

2. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Transportasi dan Perlengkapan Jalan;

3. Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi.

F. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara, terdiri atas:

1. Kepala Seksi Perhubungan Udara;

2. Kepala Seksi Kepelabuhan dan ASDP;

3. Kepala Seksi Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran.

G. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

H. Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelas dapat dilihat struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Gambar 1.1. Struktur organisasi dinas perhubungan



1.5. PROPORSI PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Perhubungan didukung oleh pegawai yang terdiri dari ASN

dan NON ASN dengan total 407 orang dengan rician sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1.1. Tabel Pegawai Pegawai Berdasarkan Status

STATUS LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

PNS 101 18 119

NON PNS 245 43 288

JUMLAH 347 62 407

Berdasrkan tabel diatas dapat di jabarkan bahwa jumlah pegawai ASN/PNS sebanyak 119

orang dan pegawai NON PNS sebanyak 288 orang dimana jumalh pegawai ASN laki-laki

berjumlah 101 orang dan Perempuan berjumlah 18 orang, sedangkan jumlah pegawai NON

ASN laki-laki berjumlah 245 orang dan Perempuan berjumlah 43 orang, untuk data pegawai

Dinas Perhubungan perdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2. Tabel Pegawai Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

JENJANG PNS NON PNS JUMLAH

SD - 2 2

SMP 6 5 11

SMA 29 184 213

DIPLOMA 11 13 24

S.1 45 83 128

S.2 28 1 29

Jmlh 119 288 407

Berdasarkan tabel diatas data diatas dapat disimpulakan bahwa untuk pegawai Dinas

Perhubungan Provinsi Banten lulusan SD sebanyak 2 orang, lulusan SMP sebanyak 11 orang,

lulusan SMA sebanyak 213 orang, lulusan Diploma sebanyak 24 orang, lulusan S.1 sebanyak

128 orang, lulusan S.2 sebanyak 29 orang dengan total 407 orang pegwai Dinas Perhubungan

Provinsi Banten.



Selain jumlah pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Banten berdasarkan jejang pendidikan,

berikut data jumlah pegwai PNS berdasrkan pangkat dan golongan.

Tabel 1.3. Tabel Pegawai Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

I II III IV

C D A B C D A B C D A B C D E

0 6 0 20 3 3 8 12 25 23 13 5 1

Jmlh 0 6 26 68 19

Berdasrkan tabel diatas pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Banten golongan I/d sebanyak

6 orang, golongan II/b sebanyak 20 orang, golongan II/c sebanyak 3 orang, golongan II/d

sebanyak 3 orang, golongan III/a sebanyak 8 orang, golongan III/b sebanyak 12 orang,

golongan III/c sebanyak 25 orang, golongan III/d sebanyak 23 orang, golongan IV/a sebanyak

13 orang, golongan IV/b sebanyak 5 orang dan golongan IV/c sebanyak 1 orang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Visi RPJMD 2017-2022 “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN

BERAKHLAQUL KARIMAH”. Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang

dicita-citakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Provinsi Banten pada

periode 2017-2022.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka diuraikan dalam beberapa misi. Misi adalah

pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan

memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk

mewujudkan Visi Provinsi Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui lima misi

pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);

2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;

3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;

4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;

5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Berdasarkan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, tugas

pokok Dinas Perhubungan Provinsi Banten yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Tugas

pokok ini mencerminkan misi pertama, Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

(Good Governance) dan misi kedua Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur.



2.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Tujuan dan sasaran ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi

sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Maksud ditetapkannya tujuan dan sasaran tersebut mengacu kepada pernyataan visi dan misi

sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa

mendatang.

Dinas Perhubungan sebagai salah satu perangkat daerah dengan tugas pokok dan fungsi

dibidang transportasi berkewajiban untuk mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah

yang berakhlakul karimah, efektif, efisien, transparan, akuntabel, berintegritas,

berkompetensi serta melayani masyarakat.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut diatas, Dinas Perhubungan menetapkan tujuan tata

kelola pemerintahan yang baik sebagai berikut:

1. Menyiapkan aparatur yang memiliki integritas dan profesional;

2. Menyiapkan sarana prasarana pendukung dan mewujudkan pelaksanaan kinerja yang

optimal;

3. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel.

Adapun sasarannya sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menangani permasalahan transportasi;

2. Terselenggarannya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai indikator kinerja utama

(IKU) bidang transportasi;

3. Dapat mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan laporan keuangan

yang wajar, akurat, dan akuntabel.

Sedangkan tujuan meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung

kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan

wilayah dan perekonomian daerah dengan cara:

1. Tersedianya regulasi, pedoman standar pelayanan transportasi;



2. Terciptanya pelayanan sistem transportasi yang visioner dan kompatible;

3. Tersedianya prasarana dan fasilitas transportasi yang memadai;

4. Tersedianya sarana angkutan umum yang aman dan nyaman;

Dengan sasaran:

1. Menyusun regulasi, pedoman standar pelayanan transportasi;

2. Menciptakan kemudahan penggunaan integrasi antarmoda transportasi;

3. Penggunan teknologi digital dan ramah lingkungan;

4. Menyediakan prasarana dan fasilitas transportasi sesuai kebutuhan;

5. Mengembangkan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman;

6. Penanganan kemacetan lalu lintas di wilayah Provinsi Banten;

7. Mengendalikan angkutan orang/barang di wilayah Provinsi Banten.

2.3. PRIORITAS DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.3.1. Prioritas Daerah

Secara geografis wilayah Provinsi Banten terletak pada 105 1’11’’ BT hingga 106 7’12” BT dan

5 7’50” LS hingga 7 1’1” LS yang berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara dengan Laut Jawa

2. Sebelah timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.

3. Sebelah selatan dengan Samudera Hindia

4. Sebelah barat dengan Selat Sunda

Provinsi Banten yang berada di wilayah ujung barat Pulau Jawa, memiliki posisi yang sangat

strategis dan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, tidak saja berskala lokal, regional,

dan nasional, bahkan terdapat potensi yang berskala internasional. Beberapa potensi

unggulan nasional berada di Wilayah Provinsi Banten antara lain sektor pariwisata, industri

dan pertambangan yang tersebar dibeberapa kawasan. Selanjutnya, kedudukan dan peran

wilayah Provinsi Banten dalam konstelasi nasional atau sistem perwilayahan nasional adalah

sebagai berikut:



1. Kedudukan Banten yang berada di bagian barat Pulau Jawa menjadi penghubung antara

sistem Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Melalui posisi seperti ini Banten menjadi pintu

yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan wilayah sekitarnya. Dampak yang

terjadi dalam wilayah Banten akan mempunyai implikasi secara luas pada kondisi

keseluruhan sistem yang terkait. Khususnya dalam sektor transportasi misalnya,

keberadaan Pelabuhan Merak menjadi penentu roda perekonomian yang bergerak dari

dan ke Pulau Sumatera. Demikian juga dengan keberadaan Bandara Soekarno-Hatta

merupakan cermin dari karakter nasional, sebab menjadi pintu gerbang ke dunia luar;

2. Keterkaitan dengan Badan Pengelola Transportasi Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-

Bekasi (BPTJ) mempunyai dampak berganda berupa pengaruh ke depan maupun ke

belakang. Pengaruh ke depan dapat dilihat pada aktivitas hilir apa saja yang muncul pada

wilayah-wilayah tersebut sebagai akibat dari produksi yang dilakukan di Banten. Pengaruh

ke belakang adalah aktivitas hulu yang muncul untuk menunjang produksi yang dilakukan

di Banten. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari proses peluberan karena adanya

aglomerasi perkotaan, khususnya yang digerakkan oleh Jakarta sebagai ibukota negara.

Contoh yang dapat dikemukakan adalah pertumbuhan kawasan perkotaan di perbatasan

dengan DKI Jakarta. Dalam hal ini, Banten menyumbangkan faktor produksi lahan dan

tenaga kerja sebagai komponen penggerak pertumbuhan wilayah;

3. Keterkaitan dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII. BPTD adalah

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. BPTD yang

melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan

yang terdapat pelayanan tranportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan

penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe A. Provinsi

Banten berada wilayah kerja BPTD Wil. VIII.



4. Keberadaan jalur lalu lintas internasional Selat Sunda (Alur Laut Kepulauan Indonesia).

Selat Sunda menjadi strategis bagi pertahanan dan kemananan nasional karena menjadi

salah satu jalur perlintasan internasional Samudera Hindia - Laut Cina Selatan;

5. Provinsi Banten memiliki kawasan perairan yang panjang pantainya lebih kurang 517

kilometer, terbentang dari Pantai Utara Laut Jawa berbatasan dengan DKI Jakarta sampai

dengan Perairan Pantai Selatan berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Dengan potensi

panjang pantainya itu Provinsi Banten membangun banyak pelabuhan di wilayahnya.

Diantara pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki oleh Provinsi Banten adalah :

a) Pelabuhan Umum, melayani kepentingan umum, terdiri dari : Pelabuhan Banten,

Pelabuhan Cigading, Pelabuhan Karangantu, Pelabuhan Bojonegara, Pelabuhan

Anyer, Pelabuhan Labuan, Pelabuhan Muara Binuangeun, Pelabuhan Kronjo dan

Pelabuhan Muara Dadap;

b) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, yang digunakan untuk melayani kepentingan

sendiri guna menunjang kegiatan tertentu terdapat di DLKr dan DLKp Pelabuhan

Utama Banten;

c) Terminal Khusus, yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri guna

menunjang kegiatan tertentu terdapat di wilayah Kabupaten Tangerang, Serang,

pandeglang dan Lebak;

d) Pelabuhan Penyeberangan Merak, yang melayani angkutan penyeberangan lintas

Merak (P. Jawa) – Bakauheni (P. Sumatera) terdapat di Kota Cilegon.

Berdasarkan potensi aktifitas tersebut diatas, menunjukkan bahwa aktifitas pelabuhan-

pelabuhan di Provinsi Banten sangat tinggi baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan

lokal maupun sebagai pintu masuk (transit) lalu lintas barang skala nasional. Sehingga

dibutuhkan pelabuhan yang mampu menampung aktifitas bongkar muat barang, peti

kemas dan container dengan skala yang lebih besar. Bahkan diperlukanpengembangan

pelahuban pengumpan regional dalam rangka mendukung logistik dan pariwisata.



6. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. KEK Tanjung Lesung untuk meningkatkan

sektor pariwisata didukung dengan pembangunan Bandara Banten Selatan dan Pelabuhan

Panimbang sebagai sarana memperlancar transportasi baik bongkar muat barang maupun

penumpang. Sehingga diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian yang pada

akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar maupun Banten secara

keseluruhan.

7. Seiring dengan laju pergerakan orang dan barang baik dalam wilayah Provinsi Banten

maupun keluar-masuk wilayah Provinsi Banten sangat tinggi dibutuhkan integrasi sarana

transportasi berbasis jalan maupun berbasis rel. Untuk memberikan pelayanan

transportasi yang berkeselamatan perlu dilakukan penataan-penataan baik regulasi dan

sarana prasarana yang salah satu diantaranya mengakatifkan kembali (reaktivasi) dan

revitalisasi sarana transportasi terutama berbasis rel yang keberadaannya tidak aktif.

Adapun jalur kereta api yang tidak aktif adalah lintas Rangkasbitung-Labuan, Cilegon-

Anyer Kidul dan Saketi – Bayah. Untuk itu, perbaikan dan revitalisasi kereta api harus

masuk dalam skala prioritas (dalam bentuk kegiatan langsung atau kegiatan pendukung),

karena sistem transportasi kereta api terkait langsung dengan kepentingan dan hajat

hidup orang banyak. Hingga saat ini kereta api masih menjadi salah satu moda andalan

rakyat. Revitalisasi kereta api dirasakan cukup mendesak, karena moda ini dinilai paling

banyak bersentuhan dengan publik. Selain itu telah dilakukan kajian pembangunan jalur

kereta api lintas utara. Hal tersebut merupakan langkah awal untuk mewujudkan hak

masyarakat terhadap perbaikan sistem perkeretaapian agar masyarakat dapat lebih

terjamin dari keselamatan, keamanan dan tercapai standar kenyamanan.

8. Sebagai kelengkapan keselamatan transportasi jalan diperlukan dukungan sarana

kelengkapan jalan seperti : lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), rambu-rambu, guard

rail, marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Zona Selamat Sekolah (ZoSS),



Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan lain sebagainya. Hal ini dalam upaya mewujudkan

rasa nyaman, aman dan selamat kepada masyarakat transportasi.

2.4. Program dan Kegiatan

Sistem Jaringan Transportasi (sistem dukungan infrastruktur seperti jalan, jembatan, kereta

api dll), dan Sistem Pengaturan Kegiatan (sistem yang mengatur kewenangan masing-masing

instansi dan stakeholder baik provinsi, kabupaten/kota maupun masyarakat). Melalui

pendekatan ini diharapkan akan terwujud pemerataan hasil pembangunan yang berkaitan

erat dengan upaya peningkatan sektor ekonomi dan stabilitas daerah. Dengan penyebaran

jaringan prasarana secara merata, maka sedikit banyak akan mengurangi biaya produksi

(transport), biaya keterlambatan, dan biaya-biaya lainnya yang ditimbulkan dari masalah

transportasi, sehingga diharapkan mempercepat pertumbuhan kegiatan sektor-sektor

ekonomi daerah.

Oleh karena itu strategi ini difokuskan pada : (1) Pengembangan wilayah strategis berupa

aksessibilitas jaringan transportasi barang dan orang dalam memperlancar aksessibilitas dari

dan ke Kawasan Bandara Soekarno-Hatta (PINTU 1) disamping pengembangan kawasan itu

sendiri dalam menciptakan daya tarik bagi pertumbuhan kawasan disekitarnya; (2)

Pengembangan aksessibilitas jaringan transportasi barang dan dukungan penyediaan

infrastruktur dasar penunjang pelabuhan (listrik, jalan dan air) dalam operasional Pelabuhan

Merak (PINTU 2) dan dukungan kepada pembangunan Pelabuhan Bojonegara yang

diharapkan menjadi bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia dengan orientasi

pembangunan infrastruktur wilayah; dan (3) Pengembangan wilayah produktif berupa

aksessibilitas jaringan transportasi rakyat dan usaha agro untuk memperlancar sistem

distribusi dan produksi agro melalui Pengembangan Stasiun Kereta Api Rangkasbitung (PINTU

3). Disamping itu dalam menunjang pengembangan kawasan pada masing – masing pintu

tersebut, perlu diperhatikan keterkaitan serta tipologi kawasan – kawasan sekitar 3 (tiga)

pintu tersebut yang mengacu pada struktur dan karateristik ruang yang ada. Pada dasarnya



tujuan revitalisasi kawasan dan wilayah ini adalah untuk menciptakan pemerataan

pembangunan, tentunya sesuai dengan strategi pegembangan wilayah di Provinsi Banten

yakni sesuai dengan potensi dan permasalahan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) melalui

penciptaan keterkaitan dan keterhubungan yang positif baik dari aspek ekonomi, sosial,

infrastuktur, maupun spasial (ruang), melalui pelaksanaan program-program khusus yang

diarahkan pada masing-masing kawasan secara terpadu dan lintas sektoral. Untuk itu,

kawasan-kawasan tertinggal diarahkan agar dapat mengoptimalkan potensi internalnya

dengan cara memanfaatkan keterhubungannya dengan kawasan-kawasan yang lebih maju

disekitarnya.

2.4.1. PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan

oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan,

untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun program kerja Dinas Perhubungan Provinsi

Banten tahun 2019 adalah:

1. Program Tata Kelola Pemerintahan

Program ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kinerja kelembagaan dan

sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Dinas Perhubungan yang

berorientasi pada good government (pemerintahan yang baik) dan clean

government (pemerintahan yang bersih). Pemangku program ini adalah

Sekretariat dan UPT Pengelola Prasarana Perhubungan Darat. Program ini

dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor,

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, Peningkatan Kapasitas Aparatur, Rapat

Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah, Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan



Pelayanan Perpustakaan, Penyediaan Data Pembangunan Sektoral, Pengadaan

Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan,

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Prasarana

Perhubungan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD

Pengelolaan Prasarana Perhubungan. Dengan capaian program yaitu

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Prasarana

Perhubungan.

2. Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan

Program tersebut dalam rangka mendukung peningkatan kualitas perencanaan

dan pengembangan transportasi darat, laut dan udara serta perkertaapian dengan

pemangku program bidang pengembangan transportasi, yang dilaksanakan

melalui kegiatan Pengembangan Prasarana Transportasi, Pengembangan Sarana

Transportasi dan Kelengkapan Jalan serta kegiatan Perencanaan dan

Pengembangan Jaringan Transportasi. Dengan capaian program melalui kegiatan-

kegiatan tersebut diatas dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas

perencanaan dan pengembangan transportasi.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program tersebut dalam rangka mendukung peningkatan sarana dan prasarana

transportasi darat, angkutan serta perkretaapian dengan pemangku program

bidang angkutan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan dan Penataan

Sarana dan Prasarana, Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api

serta kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang. Dengan capaian

program melalui kegiatan-kegiatan tersebut diatas dalam upaya mewujudkan



peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, angkutan serta

perkretaapian.

4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program tersebut dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan dan

keselamatan transportasi darat dengan pemangku program bidang lalu lintas,

yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas

Jalan, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, dan kegiatan Pengendalian dan

Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan. Dengan capaian program melalui kegiatan-

kegiatan tersebut diatas dalam upaya mewujudkan peningkatan pelayanan

perhubungan dan keselamatan transportasi Darat.

5. Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara

Program tersebut dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan dan keselamatan

transportasi laut dan udara dengan pemangku program bidang perhubungan laut dan

udara, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Perhubungan Udara,

Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyebrangan serta

Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut.

Dengan capaian program melalui kegiatan-kegiatan tersebut diatas dalam upaya

mewujudkan peningkatan pelayanan perhubungan dan keselamatan transportasi laut dan

udara.

6. Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan

Program tersebut dalam rangka mendukung pengellaan sarana dan prasarana

perhubungan darat, pengawasan dan pengendalian transportasi darat serta

pelayanan kepada masyarakat dengan pemangku program UPTD pengelolaan

sarana prasarana perhubugan Darat.



2.4.2. KEGIATAN

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan

sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang/jasa dan modal termasuk peralatan

dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa

dengan ricincian sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

3. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

5. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

6. Peningkatan Kapasitas Aparatur

7. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

8. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

9. Penyediaan Data Pembangunan Sektoral

10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan

11. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan

12. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Prasarana

Perhubungan

13. Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Transportasi

14. Pengembangan Prasarana Transportasi

15. Pengembangan Sarana Transportasi dan Kelengkapan Jalan

16. Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api

17. Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang

18. Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana

19. Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan



20. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan

21. Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan

22. Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut

23. Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan

24. Penyelenggaraan Perhubungan Udara

25. Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat dan Pengendalian Operasional Angkutan pada

UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan

26. Pengelolaan Prasarana Perhubungan Laut dan Udara

2.5. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan pada dokumen perencanaan terdapat perjanjian kinerja yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, perjanjian kinerja ini berjenjang mulai dari

Kepala Dinas sampai dengan pejabat Eselon IV.

Untuk lebih jelas mengenai capain kinerja dapat di lihat pada Tabel di bawah ini

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Eselon II

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 2 3 4 5

1 Tersusunya laporan kinerja keuangan intansi dan Terukurnya kinerja kepegawaian dalam pelaksanaan tugas

Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten

Nilai 75.0

2 Membangun sarana dan prasarana perhubungan yang layak, mudah dan terjangkau

Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi

% 20.0

3 Membangun fasilitas perlengkapan jalan yang memadai

Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas

% 20.0

Sumber perkin perubahan 2019



Tabel 2.2. Capaian Kinerja Kepala Bidang Pengembangan Transportasi

NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 2 3 4 5

1 Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan

Persentase regulasi dan pedoman standar pelayanan transportasi yang diterapkan

% 20.0

2 Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum

% 0.0


Tabel 2.3. Capaian Kinerja Kepala Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana


1 2 3 4 5

1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Persentase kebutuhan terminal type B yang sudah terpenuhi

% 0.0

2 Persentase ketersediaan rambu-rambu lalulintas terhadap kebutuhan

% 20.0

3 Persentase Pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana perkeretaapian

% 20.0


Tabel 2.4. Capaian Kinerja Kepala Bidang Lalu Lintas


1 2 3 4 5

1 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Persentase pengaturan rekayasa lalulintas di ruas jalan provinsi

% 100.0


Tabel 2.5. Capaian Kinerja Kepala Bidang Perhubungan laut dan Udara


1 2 3 4 5

1 Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara

Persentase pelabuhan pengumpan regional operasional

% 20.0




Tabel 2.6. Capaian Kinerja Kepala UPTD. Pengelolaan Prasarana Perhubungan


1 2 3 4 5

1 Program Tata Kelola Pemerintahan

Nilai IKM Skala (1-4) 3.0

2 Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan

Persentase Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelanggaraan angkutan

% 100.0

3 Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara

Persentase pelabuhan pengumpan regional operasional

% 20.0


Tabel 2.7. Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan

NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 2 3 4 5

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Dokumen 58.0

2 Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Dokumen 9.0

3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak

Dokumen 46.0


Tabel 2.8. Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan


1 2 3 4 5

1 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan Dinas Perhubungan

Dokumen 24.0

2 Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan (LAKIP, LPPD dan LKPJ)

Dokumen 3.0

3 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan dan Survei

Dokumen 6.0




1 2 3 4 5

Indeks Kepuasan Masyarakat

4 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas Perhubungan

Dokumen 4.0

5 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral

Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah

Dokumen 1.0

6 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah

Dokumen 1.0

7 Pengelolaan Website Perangkat Daerah

Laporan 24.0

8 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik

Dokumen 2.0

9 Pengelolaan PPID Laporan 12.0 Sumber perkin perubahan 2019

Tabel 2.9. Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


1 2 3 4 5

1 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

Pengadaan Kendaraan Operasional

Kendaraan Operasional

1.0

2 Pengadaan Peralatan Operasional Lapangan

Paket 6.0

3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor

Paket 7.0

4 Pemeliharaan Kendaraan Operasional

Unit Kendaraan

70.0

5 Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran

Paket 11.0

6 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Operasional Kantor Tidak Tetap

Bulan 12.0

7 Penyediaan Barang Habis Pakai

Paket 8.0

8 Belanja Cetak dan Penggandaan

Paket 4.0

9 Penyediaan Makan dan Minum Kantor

Kegiatan 1.0

10 Penyediaan Promosi dan Publikasi

Bulan 12.0



11 Penyediaan Operasional Jasa Kantor

Bulan 12.0

12 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo

Kegiatan 1.0

13 Penyediaan BBM Bulan 12.0

14 Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pengajian Rutin Bulan 11.0

15 Belanja Peningkatan Keahlian Khusus

Orang 20.0

16 Senam bulan 11.0

17 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

Rapat Koordinasi Kedalam Daerah

Bulan 12.0

18 Rapat Koordinasi Keluar Daerah

Bulan 12.0

19 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

% 100.0


Tabel 2.10. Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD.Pengelolaan

Prasarana Perhubungan


1 2 3 4 5

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Unit 47.0

2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan

Belanja Barang Pakai Habis

Dokumen 1.0

3 Belanja Jasa Kantor Dokumen 1.0

4 Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

Dokumen 1.0

5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan

Pemeliharaan Bangunan/Tempat Kerja

Lokasi 1.0

6 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Dokumen 1.0

7 Belanja Pemeliharaan Alat Perlengkapan Kantor

Dokumen 1.0




Tabel 2.11. Capaian Kinerja Kasi Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi


1 2 3 4 5

1 Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Transportasi

Evaluasi Kinerja Ruas Jalan Provinsi Banten Wilayah Kerja III

Dokumen 1.0

2 Peningkatan aksesibilitas pada stasiun kereta api di wilayah Provinsi Banten

Dokumen 1.0

3 Penanganan Daerah Rawan kemacetan di Wilayah Perkotaan Serang

Dokumen 1.0


Tabel 2.12. Capaian Kinerja Kasi Pengembangan Prasarana Transportasi


1 2 3 4 5

1 Pengembangan Prasarana Transportasi

Penyusunan Perencanaan Penataan Kantong Parkir (Rest Area) di Kota Serang

Dokumen 1.0

2 Penyusunan Perencanaan Antar Moda Di Kawasan Wisata Banten Lama

Dokumen 1.0

3 Penyusunan Perencanaan Transportasi Massal Di KSP KP3B

Dokumen 1.0

4 Penyusunan Perencanaan Penataan Managemen Simpang Susun Pada Persimpangan Kebon jahe dan Brimob (Kepandean)

Dokumen 1.0


Tabel 2.13. Capaian Kinerja Kasi Pengembangan Sarana Transportasi dan

Kelengkapan Jalan


1 2 3 4 5

1 Pengembangan Sarana Transportasi dan Kelengkapan Jalan

Penyusunan TOD Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II di Prov. Banten

Dokumen 1.0



2 Penyusunan Penataan Penerangan Jalan Di Perkotaan Serang

Dokumen 1.0

3 Penyusunan Penataan Penerangan Jalan Di Perkotaan Serang

Dokumen 1.0

4 Penyusunan TOD Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II di Prov. Banten

Dokumen 1.0


Tabel 2.14. Capaian Kinerja Kasi Angkutan Barang Perkeretaapian dan Multimoda


1 2 3 4 5

1 Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api

Pengadaan Pos Perlintasan Kereta Api

Unit 5.0

2 Pembinaan Operator Angkutan Barang dan Multimoda

Orang 69.0

3 Pembinaan Petugas Perlintasan KA Provinsi Banten

Orang 78.0

4 Revitalisasi Pintu Perlintasan dari manual ke semi otomatis

Unit 4.0

5 Pemeliharaan Pos Perlintasan Kereta Api

Pos Perlintasan

9.0

6 Penyusunan Dokumen FS Pembangunan Cable Car Banten Lama

Dokumen 1.0


Tabel 2.15. Capaian Kinerja Kasi Angkutan Penumpang


1 2 3 4 5

1 Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang

Pengoprasian Bus Angkutan Masal

Unit Bus 2.0

2 Pembinaan Operator Angkutan Umum Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek

Perusahaan / Operator

80.0

3 Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Umum AKDP

Trayek 11.0



4 Penataan Jaringan Trayek Angkutan Umum AKDP

Trayek 43.0

5 Pengawasan dan Pengendalian Tarif Angkutan Penumpang Umum

Kali 20.0


Tabel 2.16. Capaian Kinerja Kasi Teknik Sarana dan Prasarana


1 2 3 4 5

1 Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana

DED Pembangunan JPO pada ruas jalan Provinsi di Wilayah Tangerang

Dokumen 1.0

2 FS Pengadaan Lahan Park and Ride Akses Kawasan banten Lama

Dokumen 1.0

3 Perencanaan Pengadaan Lahan Park and Ride Akses kawasan banten lama

Dokumen 1.0

4 Apraisal Pengadaan Lahan Park and Ride Akses kawasan Banten Lama

Dokumen 1.0

5 Bimbingan Teknis kepada Perusahaan Karoseri

Orang/Kegiatan 75.0

6 Bimbingan Teknis kepada Penguji Kendaraan Bermotor

Orang/Kegiatan 75.0

7 Pembangunan Halte pada ruas jalan Provinsi Banten

Unit 9.0

8 Pengadaan Lahan Park and Drive Akses kawasan banten lama

Dokumen 1.0




Tabel 2.17. Capaian Kinerja Kasi Bina Keselamatan Transportasi Darat


1 2 3 4 5

1 Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan

Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

titik 14.0

2 Pemasangan Rambu Peringatan Jenis VMS (Variabel Message Sign)

Titik 3.0

3 Pemilihan Abdi Yasa Teladan (AYT) Tingkat Provinsi Banten

Orang 24.0

4 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan Tingkat Provinsi Banten

orang 24.0

5 Komunitas Masyarakat Sadar Keselamatan Lalu Lintas

Komunitas 4.0

6 Pelajar Keselamatan Sekolah (PKS)

Orang 24.0

7 Berlalulintas untuk anak sekolah

Sekolah 4.0


Tabel 2.18. Capaian Kinerja Kasi Manajememen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan


1 2 3 4 5

1 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Pengadaan armature LPJU (e - Kataloge) smart 120 Watt LED

buah 536.0

2 Pemasangan Delineator pada jalan provinsi di wilayah Kabupaten Lebak

buah 315.0

3 Pemasangan Cermin Tikungan pada jalan provinsi

unit 26.0

4 Penyediaan Road Barrier K350

buah 315.0

5 Pemasangan Paku Jalan pada jalan provinsi Ruas Jalan Ayani Kota Serang

buah 778.0



dan Ruas Jalan Hos Cokro Aminoto Kota Tangerang

6 Pemasangan Guard Rail pada (Ruas Jalan Terate - Banten Lama dan Ruas Ciomas - Mandalawangi)

lokasi 2.0

7 Pemasangan ATCS di wilayah Kota Serang

titik 5.0

8 Pemasangan Rambu Standar pada jalan provinsi

unit 370.0

9 Pemasangan Marka Jalan pada jalan provinsi

m' 70250.0

10 Pelaksanaan kegiatan Forum LLAJ pada tahun 2019

Kegiatan 3.0

11 Terpeliharaanya Perlengkapan Jalan

buah 658.0

12 Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan Umum Konvensional dan Solar Cell (swakelola)

buah 800.0


Tabel 2.19. Capaian Kinerja Kasi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ


1 2 3 4 5

1 Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan

Penertiban Angkutan Barang/Penumpang pada ruas jalan Provinsi dan Jalan Nasional

kegiatan 76.0

2 Pengaturan Lalu Lintas Pada Acara Pimpinan Daerah/SKPD/Lembaga/Organisasi dan Pengaturan Lainnya

kegiatan 30.0

3 Posko Angkutan Lebaran Laporan Kegiatan

1.0

4 Posko Natal dan Tahun Baru Laporan Kegiatan

1.0

5 Posko Hari Libur Nasional Lebih dari Dua Hari

kegiatan 3.0

6 Pengaturan Lalu Lintas Pada Kawasan Revitalisasi Banten Lama

Bulan 10.0



7 Pengaturan Lalu Lintas Pada Rumah Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur

Bulan 12.0


Tabel 2.20. Capaian Kinerja Kasi Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran


1 2 3 4 5

1 Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut

Pemantauan dan Pengendalian Angkutan Laut

Laporan 8.0

2 Pemantauan dan Pengendalian Angkutan Laut

Laporan 8.0

3 Pemeliharaan Sarana Bantu Naigasi (SBNP) di Pelabuhan Labuhan

Lokasi 1.0

4 Pemeliharaan Sarana Bantu Naigasi (SBNP) di Pelabuhan Labuhan

Lokasi 1.0

5 Kegiatan Pembinaan Keselamtanan Angkutan laut Antar Pulau

Kegiatan 3.0

6 Kegiatan Pembinaan Keselamtanan Angkutan laut Antar Pulau

Kegiatan 3.0


Tabel 2.21. Capaian Kinerja Kasi Kepelabuhan dan ASDP


1 2 3 4 5

1 Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan

Pemantauan dan Pengendalian Penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan dan ASDP

Dokumen 12.0

2 Rakor keamanan dan keselamatan pelabuhan (UU. No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran)

Orang 80.0

3 Penyusunan Dokumen Studi kelayakan(FS)Pengembangan

Dokumen 1.0



Dan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Banten-DKI

4 Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (FS) Pengembangan dan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Di Kronjo

Dokumen 1.0

5 Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (FS) Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau

Dokumen 1.0


Tabel 2.22. Capaian Kinerja Kasi Perhubungan Udara


1 2 3 4 5

1 Penyelenggaraan Perhubungan Udara

Sosialisasi Keselamatan Penerbangan Jamaah Calon Haji Provinsi Banten

kegiatan 2.0

2 Penyuluhan Keselamatan Penerbangan

dokumen 3.0

3 Posko Angkutan Lebaran Laporan 1.0

4 Posko Natal dan Tahun Baru

Laporan 1.0


Tabel 2.23. Capaian Kinerja Kasi Prasarana perhubungan laut dan perhubungan

udara


1 2 3 4 5

1 Pengelolaan Prasarana Perhubungan Laut dan Udara


Tabel 2.24. Capaian Kinerja Kasi Sarana Perhubungan Darat dan Operasional

Angkutan


1 2 3 4 5

1 Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat dan Pengendalian Operasional Angkutan pada UPTD

Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan jalan

Paket 1.0




1 2 3 4 5

Pengelolaan Prasarana Perhubungan

2 Fasilitas Pelayanan Perhubungan (kartu Pengawasan)

Dokumen 1.0

3 Operasional Pengalihan Terminal Type B dari Kabupaten/Kota ke Provinsi

Dokumen 0.0

4 Penertiban Angkutan Orang/Barang di WKP I

Dokumen 1.0

5 Pengaturan Lalu Lintas Pada Jalan Provinsi/Nasional di WKP I

Dokumen 1.0

6 Posko Angkutan Lebaran 2019 M/1440 H di WKP I

Dokumen 1.0

7 Posko Natal dan Tahun Baru di WKP I

Dokumen 1.0

8 Desiminasi Pelayanan Perhubungan

Dokumen 1.0

9 Posko Hari Libur Nasional (libur lebih dari dua hari) di WKP I

Dokumen 1.0




BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN PROGRAM

Realisasi kinerja pada program dapat di hitung dengan menggunakan penghitungan

Defisnisi Operasional (DO), dengan menggukan metode ini maka penghitungan

realisasi pada program dapat terukur.

Untuk lebih jelah dapat dilihat pada penjelasan-penjelasan dibawah ini

Tabel 3.1. Perhitungan Outcome Dinas Perhubungan Tahun 2019

No. Program Indikator Kinerja Program RPJMD

(Outcome)

Target 2019 (%)

Realisasi Capaian

Target RPJMD Provinsi

Melalui 2019 (%)

Tingkat Capaian

Target RPJMD Provinsi Hasil

2019 (%)

SKPD Penanggun

g Jawab

Bidang Urusan

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat/IKM (Satuan: skala)

3,0 2,53 B Dishub Perhubungan


Persentase regulasi dan pedoman standar pelayanan transportasi yang diterapkan (Satuan: %)

20,00 62,50 312,5 Dishub Perhubungan

Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum (Satuan: %)


3. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas

Persentase pengaturan rekayasa lalulintas di ruas jalan provinsi (Satuan: %)



Persentase pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelanggaraan angkutan (Satuan: %)


Persentase kebutuhan terminal type B yang sudah terpenuhi (Satuan: %)



Persentase ketersediaan rambu-rambu lalulintas terhadap kebutuhan (Satuan: %)


Persentase pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana




No. Program Indikator Kinerja Program RPJMD

(Outcome)

Target 2019 (%)

Realisasi Capaian

Target RPJMD Provinsi

Melalui 2019 (%)

Tingkat Capaian

Target RPJMD Provinsi Hasil

2019 (%)

SKPD Penanggun

g Jawab

Bidang Urusan

1 2 3 4 5 6 7 8

perkeretaapian (Satuan: %)


Persentase pelabuhan pengumpan regional operasional (Satuan: %)


Sumber hasil pnghitungan 2019

Penjelasan :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan

Hasil Pengukuran pada pelayanan Angkutan Lebaran 2019 sebesar 66,72 dan Pengukuran

Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2019 sebesar 59,77, sehingga rata-rata hasil

pengukuran terhadap kinerja pelayanan sebesar 63,24 (Baik).

Tabel 3.2. Interval Nilai IKM


a. Persentase regulasi dan pedoman standar pelayanan transportasi yang diterapkan

(Satuan: %)

Formulasi Perhitungan :

=

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎

𝑥100%

= 5

8𝑥100%

= 62,5%

Formulasi perhitungan capaian kinerja :



=

𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑅𝑃𝐽𝑀𝐷 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑙𝑢𝑖 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑅𝐾𝑃𝐷 2019

𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 2019𝑥100%

= 62,5

20𝑥100%

= 312,5%

Tabel 3.3. Hasil Kajian Tahun 2018-2019

Kajian Tahun 2018 Kajian Tahun 2019

1 2

A. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN

TRANSPORTASI

1. FS Pengembangan Kereta Api Pada Trase Serang-

Cikande- Balaraja-Bitung

2. Survey Asal Tujuan Orang Provinsi Banten

3. Penyusunan SOP Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

B. PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI

4. Studi Kebutuhan dan DED Area Traffic Control

System (ATCS)

5. Studi Evaluasi Persimpangan di Wilayah Kerja

Pembangunan I (WKP I)

C. PENGEMBANGAN SARANA TRANSPORTASI DAN

KELENGKAPAN JALAN

6. Kajian Transportasi Online

7. Kajian Angkutan Massal Wilayah Tangerang

A. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN

TRANSPORTASI

1. Evaluasi Kinerja Ruas Jalan Provinsi Banten Wilayah

Kerja III Banten (tindaklanjut kajian TA. 2018 point

2)

2. Penanganan Daerah Rawan kemacetan di Wilayah

Perkotaan Serang (tindaklanjut kajian TA. 2018

point 2)

3. Peningkatan aksesibilitas pada stasiun kereta api di

wilayah Provinsi Banten (tindaklanjut kajian TA.

2018 point 1)

B. PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI

4. Penyusunan Perencanaan Antar Moda Di Kawasan

Wisata Banten Lama

5. Penyusunan Perencanaan Penataan Kantong Parkir

(Rest Area) di Kota Serang

6. Penyusunan Perencanaan Penataan Managemen

Simpang Susun Pada Persimpangan Kebon jahe dan

Brimob (Kepandean)

C. PENGEMBANGAN SARANA TRANSPORTASI DAN

KELENGKAPAN JALAN

7. Penyusunan Penataan Penerangan Jalan Di

Perkotaan Serang (tindaklanjut kajian TA. 2018

point 2)

8. Penyusunan TOD Wilayah Kerja Pembangunan (WKP)

II di Prov.Banten (tindaklanjut kajian TA. 2018 point

2)

Sumber : Bidang Pengembangan Transportasi

b. Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum (Satuan: %) Formulasi Perhitungan:

=𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑢𝑚𝑢𝑚

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑥100

= 9.662,92

9.662,92𝒙100

= 100%




= 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑢𝑚𝑢𝑚


= 100

0𝑥100%

= 0%

Tabel 3.4. Jumlah Trayek dan Luasan Wialayah Yang Di Layani

No. Kabupaten/ Kota Luas Wilayah

Pelayanan (Km²)

Jumlah Trayek (unit) Jumlah Armada

1 2 3 4 5 6 7 1 Kabupaten Pandeglang 2.746,89 110 96 14 5.067

2 Kabupaten Lebak 3.426,56

3 Kota Cilegon 175,50

4 Kota Serang 266,71

5 Kabupaten Serang 1.734,28

6 Kabupaten Tangerang 1.011,86 55 31 24 3.730

7 Kota Tangerang 153,93

8 Kota Tangerang Selatan 147,19

Jumlah 9.662,92 165 127 38 8.797

Sumber : Seksi Angkutan

Penumpang

3. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas

Persentase pengaturan rekayasa lalulintas di ruas jalan provinsi (Satuan: %).

Ruas jalan provinsi 77 ruas;

Yang dilakukan rekayasa lalulintas 20 ruas

Formulasi Perhitungan:

=

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑢𝑎𝑠 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑘𝑎𝑦𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑎𝑙𝑢𝑙𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑟𝑢𝑎𝑠 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑥100%

= 20

77𝑥100%

= 25,97%


= 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑘𝑎𝑦𝑎𝑠𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛


= 25,97

100𝑥100%

= 25,97%



Tabel 3.5. Tabel Ruas Jalan Yang Terpasang ATCS

No. Rekayasa Lalulintas

Jalan Provinsi

Ruas Jalan Jumlah

Ruas

1 2 3 4

1 ATCS Simpang 4 Ciceri - Kota Serang Trip Jamaksari, Ahmad Yani, 2

2 ATCS Simpang 4 Sumur Pecung - Kota Serang Ahmad Yani,

3 ATCS Simpang 4 Pisang Mas - Kota Serang Ahmad Yani, Jl. Veteran, Tb. A. Khatib 2

4 ATCS Simpang 4 Kebon Jahe - Kota Serang Jl. Yumaga, Tb. A. Khatib 1

5 ATCS Simpang 4 Palima - Kota Serang Pakupatan - Palima, Jl Raya Pdg-Srg, Jl. Raya Palka, 3

6 ATCS Simpang 4 Boru - Kota Serang Pakupatan - Palima, Sempu - Dukuh Kawung, 2

7 ATCS Simpang 3 Bhayangkara - Kota Serang Sempu - Dukuh Kawung,

8 ATCS Simpang 3 Cikutuk - Kota Serang Sempu - Dukuh Kawung,

9 ATCS Simpang 3 Sempu - Kota Serang Sempu - Dukuh Kawung,

10 ATCS Simpang 3 Warung Pojok - Kota Serang Sempu - Dukuh Kawung,

11 RPPJ Elektronik Sertim - Kota Serang

12 Curug Legok Parung Panjang - Kab Tangerang Curug Legok - Parung Panjang, Sp. Bitung - Curug 2

13 Sudirman - Kota Tangerang Jl. Sudirman, Jl. Raya Cipondoh, Jl. MH. Thamrin 3

14 Thamrin - Kota Tangerang Jl. MH. Thamrin, Jl. Raya By Pass Tangerang, Jl. Raya Cipondoh 1

15 Puspitek Raya - Kota Tangsel Jl. Puspitek Raya, Jl. Siliwangi, Jl. Pahlawan Seribu, Jl. Serpong Raya

4

16 Jln Raya Serpong - Kota Tangsel Jl. Serpong Raya, Jl. Pahlawan Seribu

Jumlah Rekayasa Ruas Jalan Provinsi 20

Sumber : Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas


a. Persentase pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan

(Satuan: %)

Ruas jalan provinsi 77 ruas;

Yang dilakukan pengendalian dan pengamanan :

o WKP I 10 ruas

o WKP II dan III 19 ruas

Formulasi Perhitungan: =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑢𝑎𝑠 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛

𝑟𝑢𝑎𝑠 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑥100%

= 29

77𝑥100%

= 37,66%

Formulasi perhitungan capaian kinerja : = 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛


= 37,66

100𝑥100%

= 37,66%



Tabel 3.6. Ruas Jalan Yang Terpasang ATCS

Ruas Jalan WKP I : Ruas Jalan WKP II dan III :

1. Ciruas - Petir - Warung Gunung; 2. Ciruas – Pontang; 3. Jl. Thamrin; 4. Jl. Jenderal Sudirman; 5. Jl. Pahlawan Seribu; 6. Jl. Raya By Pass Tangerang

(Jl.Sudirman Kota Tangerang); 7. Jl. Raya Cipondoh (Jl. KH. Hasyim

Ashari Kota Tangerang); 8. Jl. Serpong Raya; 9. Kronjo Mauk; 10. Pontang – Kronjo.

1. Ciomas – Mandalawangi; 2. Cipanas - Warung Banten; 3. Ciruas - Petir - Warung Gunung; 4. Ciruas – Pontang; 5. Cisekeut - Sobang –Tela; 6. Jalan Desa Teluk (Akses Ppp Labuan); 7. Jl. Abdul Rahim; 8. Jl. Cikande-Rangkasbitung; 9. Jl. Pandeglang - Rangkasbitung (Pandeglang); 10. Jl. Raya Labuan; 11. Jl. Sudirman (Labuan); 12. Kramatwatu – Tonjong; 13. Mengger - Mandalawangi – Caringin; 14. Munjul – Panimbang; 15. Pakupatan – Palima; 16. Palima - Pasang Teneng; 17. Saketi – Ciandur; 18. Terate - Banten Lama; 19. Tj. Lesung – Sumur.

Sumber : Seksi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ (WKP II-III) dan Seksi Sarana Perhubungan Darat dan Pengendalian Operasional Angkutan (WKP I)

b. Persentase kebutuhan terminal type B yang sudah terpenuhi (Satuan: %)

Formulasi Perhitungan: = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑇𝑖𝑝𝑒 𝐵 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑇𝑖𝑝𝑒 𝐵 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛𝑥100%

= 0

9𝑥100%

= 0 %

Eksisting (secara fungsi):

Terminal Seruni-Kota Cilegon, Terminal Tanara- Kab. Serang, Terminal Kepandean-

Kota Serang, Terminal Cipocok-Kota Serang, Terminal Sentiong-Kab. Tangerang,

Terminal Porisplawad-Kota Tangerang, Terminal Bayah-Kab. Lebak, Terminal

Malingping-Kab. Lebak, Terminal Kadubanen-Kab. Pandeglang.

Namun sampai saat ini proses P3D belum selesai, karena kab./kota menurunkan

tipologi / alih fungsi terminal tersebut meskipun secara fungsi AKDP/AKAP

memanfaatkan terminal tersebut.




a. Persentase ketersediaan rambu-rambu lalulintas terhadap kebutuhan (Satuan: %)

Formulasi Perhitungan: = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑎𝑚𝑏𝑢 𝑙𝑎𝑙𝑢 𝑙𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑎𝑚𝑏𝑢 𝑙𝑎𝑙𝑢𝑙𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛𝑥100%

= 375

750𝑥100%

= 50%

Tabel 3.7. Fasilitas Perlengkapan Jalan

NO JENIS FASILITAS PERLENGKAPAN

JALAN

Tahun JUMLAH KEBUTUHAN

PERSENTASE (%)

SATUAN KET 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Paku Jalan 398 778 9.986 122.083 8 Buah

2 Marka Jalan 11.500 8.430 336.013 340.249 99 m2 Diperbarui

tiap 2 tahun

3 Traffic Light - 1 11 45 24 Unit

4 Warning Light 8 8 123 256 48 Unit

5 LPJU 479 304 1.281 10.020 13 Unit

6 LPJU Solar Cell 35 415 2.600 16 Unit

7 Rambu Lalu Lintas Standar

732 375 4.397 7.505 59 Unit

8 Rambu Lalu Lintas Tiang F

- 420 420 100 Unit Telah

terpenuhi

9 RPPJ/RPPJ Peringatan

- 11 264 240 110 Unit

10 Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail)

1.120 1.430 6.998 29.864 23 m'

11 Deliniator 300 315 3.055 7.170 43 Buah

12 Road Barrier Portable

57 315 660 1.500 44 Buah

13 Water Barrier - 795 1.500 53 Buah

14 Cermin Tikungan - 26 198 651 30 Unit

15 Traffic Cone 398 1.738 5.000 35 Buah

16 Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

- 8 0 - Lokasi

Pengalihan

kewenangan

17 Rambu Chevron - 120 2.489 5 Unit Sumber : Seksi Manajemen dan Rekayasa Laulintas

b. Persentase pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana perkeretaapian (Satuan:

%) Formulasi Perhitungan:

=

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑙𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢𝑘𝑎𝑛𝑥100%

= 41

147𝑥100%



= 27,89%


= 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑙𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛


= 27,89

20𝑥100%

= 139,45%

Tabel 3.8. Perlitasan Kereta Api DiWilayah Provinsi Banten

No. Perlintasan Resmi Tidak Resmi

1 2 3 4

1 Perlintasan Resmi Dijaga 41 Buah 87 Buah

2 Perlintasan Resmi Tidak Dijaga 46 Buah

3 Perlintasan Tidak Resmi

60 Buah

4 Jumlah Total Perlintasan Sebidang

147 Buah umber : Seksi Angkutan Barang Perkeretaapian dan Multimoda


Persentase pelabuhan pengumpan regional operasional (Satuan: %)

Formulasi Perhitungan: =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑝𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑚𝑝𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛

𝑥100%

= 3

6𝑥100%

= 50%

Tabel 3.9. Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Banten

Eksisting Pelabuhan Pengumpan Regional :

Rencana Pelabuhan Pengumpan Regional :

1. Pelabuhan Labuan; 2. Pelabuhan Anyer Lor; 3. Pelabuhan Karangantu.

1. Pelabuhan Labuan; 2. Pelabuhan Anyer Lor; 3. Pelabuhan Karangantu; 4. Pelabuhan Panimbang; 5. Pelabuhan Tanjung Pasir; 6. Pelabuhan Kronjo.

Sumber : Seksi Kepelabuhanan dan ASDP

3.2. CAPAIAN KEGIATAN

Selain capain program ada juga capaian kegiatan sebagai bahan evaluasi kinerja sebagai

pencapaian target kinerja pada Dinas Perhubungan, dimana dalam capaian kegiatan ini ada



beberpa kegiatan yang tidak samapai 100% dalam serapan keuangan, hal ini di karenakan

beberapa persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 3.10. Relaisasi Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Banten tahun 2019

NO URAIAN PAGU

ANGGARAN

REALISASI SELISIH PERMASALAHAN SOLUSI

(Rp) % FISIK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=3-4) (8) (9)

RINCIAN PAGU INDUK DINAS PERHUBUNGAN

88,835,697,000 80,101,726,968 90.17 98.32 8,733,970,032

1 Belanja Tidak Langsung 28,121,000,000 25,853,241,408 91.94 100.00 2,267,758,592

Dalam rincian belanja Tambahan Penghasilan PNS tidak di bayarkan secara penuh hal ini di

berdasarkan hasil rekomendasi BKD

dalam pembayaran tunjangan kinerja

kelebihan akan dikembalikan kepada

kas daerah

Belanja Langsung 60,714,697,000 54,248,485,560 89.35 96.65 6,466,211,440

I PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAH

18,823,328,632 15,908,411,367 84.51 84.77 2,914,917,265

2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

443,747,100 424,369,000 95.63 98.74 19,378,100

Pengurangan dalam jasa tenaga ahli tidak

dibayarkan, sisa kontrak dan efisiensi

anggaran

Pelaksanaan pekerjaan telah

sesuai dengan aturan yang berlaku

3 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

789,644,600 665,854,200 84.32 100.00 123,790,400

terdapat efisiensi dari beberapa kegiatan

yang telah dilaksanakan


sesuai dengan aturan yang berlaku dan

perlu antisipasi pada perubahan anggaran

tahun n+1



NO URAIAN PAGU

ANGGARAN


(Rp) % FISIK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=3-4) (8) (9)

4 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

2,922,377,100 2,873,030,250 98.31 100.00 49,346,850 Efisiensi Angggaran



5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

1,629,825,600 1,257,525,710 77.16 100.00 372,299,890

Pelaksanaan kegitan terlambat dan Dalam

penggantian suku cadang kendaraan

tidak banyak di ganti karena kondisi

kendaraan masih baik sehingga anggaran

untuk pemeliharaan di lakunan efisensi

Pelaksanaan pekerjaan di

sesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku perlu

antisipasi pada perubahan anggaran

tahun n+1

6 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

9,658,511,882 8,539,746,242 88.42 93.25 1,118,765,640 Efisiensi Angggaran

sesuai dengan kebutuhan


sesuai dengan aturan yang berlaku perlu


tahun n+1

7 Peningkatan Kapasitas Aparatur

310,000,000 99,500,000 32.10 32.44 210,500,000

Efisiensi Angggaran dan permintaan dari

badan yang melenggarakan diklat

teknis tidak menyediakan dikalat




tahun n+1



NO URAIAN PAGU

ANGGARAN


(Rp) % FISIK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=3-4) (8) (9)

yang dibiayai oleh APBD

8 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

900,000,000 552,730,986 61.41 80.00 347,269,014

Untuk perjalanan dinas esselon II tidak di

serap sesuai dengan arahan pimpinan dan

beberapa kegiatan telah selesai dilaksanakan

Pelaksanaan pekerjaan di

sesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku perlu


tahun n+1

9

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

149,787,350 141,844,450 94.70 100.00 7,942,900 Efisiensi Angggaran



10 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral

349,700,000 286,632,000 81.97 96,43 63,068,000

Terlambantnya pemenuhan target

berita dalam penyusunan majalan Roda Trans Banten




tahun n+1



NO URAIAN PAGU

ANGGARAN


(Rp) % FISIK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=3-4) (8) (9)

11

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan

350,000,000 151,642,150 43.33 56.67 198,357,850

Arahan peneliti dalam belanja pengadaan kendaraan roda dua tidak boleh diserap, penadaan komputer

dan printer tidak tersedian dalam E-

Katalog




tahun n+1

12

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan

999,735,000 618,492,643 61.87 71.41 381,242,357

Efisiensi belanja listrik gedung adminstrasi di

tengerang dan efisiensi anggaran lainya

Anggaran tidak diserap dan di

lakukan efisiensi sesuai dengan peraturan yang berlaku perlu


tahun n+1

13

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan

320,000,000 297,043,736 92.83 100.00 22,956,264 Efisiensi Angggaran

(pemeliharaan genset)



II

PENINGKATAN PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

2,813,459,900 2,531,798,700 89.99 100.00



NO URAIAN PAGU

ANGGARAN


(Rp) % FISIK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=3-4) (8) (9)

14 Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Transportasi

1,036,332,000 988,307,000 95.37 100.00 48,025,000

Sisa Anggaran dari Perjalanan Dinas

dalam dan Luar Daerah Serta Belanja Makan

dan Minum Rapat serta penggandaan



15 Pengembangan Prasarana Transportasi

1,284,834,700 1,143,944,700 89.03 100.00 140,890,000 Efisiensi Kontrak

(kinerja konsultan dan denda ketrlabatan)

Dikenakan sangsi denda sesuai dengan aturan yang berlaku perlu antisipasi pada perubahan anggaran

tahun n+1

16 Pengembangan Sarana Transportasi dan Kelengkapan Jalan

492,293,200 399,547,000 81.16 100.00 92,746,200 Efisiensi Kontrak

(kinerja konsultan dan denda ketrlabatan)

Dikenakan sangsi denda sesuai dengan aturan yang berlaku perlu antisipasi pada perubahan anggaran

tahun n+1

III PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

6,217,297,520 5,488,524,564 88.28 96.20

17 Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api






NO URAIAN PAGU

ANGGARAN


(Rp) % FISIK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=3-4) (8) (9)

18 Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang

597,765,250 486,122,765 81.32 93.64 111,642,485

Efisiensi Angggaran doble anggaran pada tolok ukur evaluasi

jaringan trayek angkutan umum AKDP dan pengawasan tarif

angkutan umum




tahun n+1

19 Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana

1,686,642,750 1,450,941,500 86.03 94.96 235,701,250

Efisiensi Angggaran dari SPPD luar darah dan pada tolok ukur pembangunan halte

pada ruas jalan provinsi banten pada

titik (depan ramayanan/gereja

kota serang di sarankan untuk tidak

dapat dibangun) berdasrkan hasil

koordinasi dengan kota serang




tahun n+1

IV PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

27,686,084,951 25,848,762,832 93.36 99.04

20 Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan

3,838,617,300 3,611,413,176 94.08 100.00 227,204,124 Efisiensi Angggaran Pelaksanaan

pekerjaan telah



NO URAIAN PAGU

ANGGARAN


(Rp) % FISIK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=3-4) (8) (9)


21 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan

19,871,205,651 18,487,910,156 93.04 97.67 1,383,295,495

Efisiensi Angggaran serta dalam

pengadaan Warning light tidak dapat

dilaksanakan karna pada subkegiatan

dangan rincian belanja nya tidak sesuai

dengan arahan dari peneliti anggaran



22 Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan




V

PENINGKATAN PELAYANAN PERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA

3,873,679,757 3,196,083,457 82.51 99.86

23

Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut

894,132,100 785,495,350 87.85 100.00 108,636,750

Efisiensi BBM, perjalanan dinas,

makan dan minum kegiatan di bayarken

sesuai dengan kebutuhan, belanja

narasumber




tahun n+1



NO URAIAN PAGU

ANGGARAN


(Rp) % FISIK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=3-4) (8) (9)

24

Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan

1,763,029,557 1,574,834,057 89.33 99.44 188,195,500

Efisiensi Angggaran dari pemotongan belanja personel

tenaga ahli




tahun n+1

25 Penyelenggaraan Perhubungan Udara

998,813,100 667,612,550 66.84 100.00 331,200,550

Efisiensi Angggaran dalam pelaksnaan

posko angkutan lebaran dan nataru dibandara Soeta




tahun n+1

23 Pengelolaan Prasarana Perhubungan Laut dan Udara

217,705,000 168,141,500 77.23 100.00 49,563,500

Pelabuhan pengumpan regional yang akan di

serahkan dari pusat ke pemerintah provinsi belum deserahkan

maka kegiatan rapat kordinasi untuk

pelimpahan tersebut tidak di serap

Mengimkan surat kepada kementrian perhubungan untuk

melakukan percepatan

pelaksanaan P3D Pelabuhan

Pengumpan Regional

VI PENINGKATAN PELAYANAN PERHUBUNGAN

1,300,846,240 1,274,904,640 98.01 100.00



NO URAIAN PAGU

ANGGARAN


(Rp) % FISIK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=3-4) (8) (9)

26

Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat dan Pengendalian Operasional Angkutan pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan






3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas kinerja keuangan pada umumnya adalah merupakan kewajiban untuk

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dari anggaran program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan, sampai sejauh mana realisasinya dalam menunjang pencapaian indikator

kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Anggaran yang telah digunakan untuk

belanja pembangunan terdiri dari belanja langsung yang dipengaruhi oleh program dan

berkinerja dan belanja tidak langsung yang tidak dipengaruhi oleh program yang dalam hal ini

tidak berkinerja. Realisasi anggaran program dan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Banten

sampai dengan Bulan Desember Tahun 2019 yang digunakan untuk Belanja Tidak Langsung

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 28.121.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp.

25.853.241.408,- atau sebesar 91,94% sedangkan Belanja Langsung dengan pagu anggaran

Rp. 60.714.697.000,- telah terealisasi sebesar Rp 54.248.485.560,- atau sebesar 89,35% dan

realisasi fisik mencapai 96,65%.



BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat

Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP.

LKIP Pemerintah Provinsi Banten merupakan kompilasi dari seluruh LKIP organisasi

perangat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, termasuk didalamnya

LKIP Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

Mengacu pada RPJMD Provinsi Banten dan Renstra Dinas Tahun 2017 – 2022, Dinas

Perhubungan Provinsi Banten, , memiliki 6 ( enam program), yaitu : 1) Program Tata

Kelola Pemerintah; 2) Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan; 3)

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perhubungan; 4) Pengendalian Dan Pengamanan

Lalu Lintas; 5) Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut Dan Udara; dan 6)

Peningkatan Pelayanan Perhubungan.

Keenam program tersebut dilaksanakan melalui 26 (Dua Puluh Enam) kegiatan

Belanja Langsung dan 1 (satu) kegiatan Belanja Tidak Langsung dengan pagu anggaran

sebesar Rp 88.835.697.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 80.101.726.968

atau sebesar 90,17% sedangkan capaian fisik secara akumulatif sebesar 98,32%.

Adapun Capaian fisik dan realisasi anggaran yang kurang dari 100% disebabkan:

1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pengelolaan

Prasarana Perhubungan hal ini di sebabkan Arahan peneliti dalam belanja



pengadaan kendaraan roda dua tidak boleh diserap, penadaan komputer dan

printer tidak tersedian dalam E-Katalog;

2. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pengelolaan

Prasarana Perhubungan hal ini di sebabkan Efisiensi belanja listrik gedung

adminstrasi di tengerang dan efisiensi anggaran lainya;

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur hal ini di sebabkan Efisiensi Angggaran dan

permintaan dari badan yang melenggarakan diklat teknis tidak menyediakan dikalat

yang dibiayai oleh APBD;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH · 2020. 5. 12. · LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 1. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Jalan; 2. Kepala

Documents