i
LAPORAN KINERJA DITJEN BINALATTAS
TAHUN 2015
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan R.I
ii
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Tahun 2015 disusun dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Ditjen Binalattas merupakan gambaran capaian kinerja
Ditjen Binalattas selama tahun anggaran 2015, sekaligus merupakan cerminan
pelaksanaan misi Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mencapai visi yaitu
“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong”. Misi yang terkat dengan dengan Ditjen Binalattas
adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Dalam rangka mewujudkan visi dan
misi Pemerintah, Ditjen Binalattas telah menyelenggarakan agenda pembangunan
prioritas yang tercantum dalam Nawa Cita yaitu meningkatkan produktivitas rakyat
dan daya saing di pasar Internasional. Dalam rangka mencapai visi Pemerintah
tersebut Ditjen Binalattas melakukan langkah pembenahan dalam rangka
meningkatkan kinerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi, karena tahun 2015
merupakan tahun awal RPJMN 2015 – 2019 sehingga perlu disampaikan capaian
kinerja selama 1 tahun dalam rangka untuk memberikan gambaran kinerja yang telah
dicapai dan menjadi evaluasi dalam menyusunan kegiatan pada tahun berikutnya.
Berdasarkan Permenaker Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015 - 2019, Ditjen Binalattas telah memiliki 2
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan 8 Indikator Kinerja Program (IKP)
yang merupakan ukuran capaian kinerja baik secara kuantitatif dan kualitatif. Capaian
kinerja indikator tersebut diatas menggambarkan Sasaran Strategis 1 Kementerian
Ketenagakerjaan : Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.
iii
Demikian Laporan Kinerja Ditjen Binalattas Tahun 2015 ini disusun, agar
dapat menjadi bahan evaluasi pencapaian kinerja dan perbaikan untuk tahun depan
sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja Ditjen Binalattas.
iv
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ................…………………………….………………….............. ii
Daftar Isi ..............…..........……….………………….……………………............ iv
Daftar Tabel ..............…..........……….…..………….……………………........... v
Daftar Gambar .....…..........……….………………….……………………........... vi
Ikhtisar Eksekutif ...........................………………………………………............ vii
BAB I PENDAHULUAN ……........……………………………………….….…. 1
A. Latar Belakang …………………………………………..….............. 1
B. Tugas dan Fungsi Ditjen Binalattas ...…………..…....................... 2
C. Peran Strategis Bidang Pelatihan dan Produktivitas …………….. 5
D. Isu Strategis di Bidang Pelatihan dan Produktivitas ……………… 7
BAB II PERENCANAAN KINERJA ……........……………………..……….…. 8
A. Rencana Strategis Ditjen Binalattas ….……….………….….…..... 8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ..................................................... 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……........………………………….…...... 14
A. Capaian Indikator Kinerja Ditjen Binalattas Tahun 2015 ……....… 14
B. Realisasi Anggaran ...............………............................................. 26
BAB IV PENUTUP ……........………………………………..……….…….…...... 32
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Binalattas Tahun 2015
2. Pengukuran Kinerja Ditjen Binalattas Tahun 2015
v
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ……….…...............………....................... 12
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen Binalattas Tahun 2015 …....... 14
Tabel 3. Pengukuran Indikator Kinerja 1 ................................................................ 17
Tabel 4. Pengukuran Indikator Kinerja 2 ................................................................ 18
Tabel 5. Pengukuran Indikator Kinerja Penajaman .............................................. 18
Tabel 6. Pengukuran Indikator Kinerja 3 ................................................................ 20
Tabel 7. Pengukuran Indikator Kinerja 4 .............…............................................... 21
Tabel 8. Pengukuran Indikator Kinerja 5 ................................................................ 22
Tabel 9. Pengukuran Indikator Kinerja 6 ................................................................ 23
Tabel 10. Pengukuran Indikator Kinerja 7 ............................................................... 24
Tabel 11. Pengukuran Indikator Kinerja 8 ............................................................... 26
Tabel 12. Rekapitulasi dan Realisasi Keuangan Ditjen Binalattas
Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2015 ................................................. 27
Tabel 13. Rekapitulasi dan Realisasi Keuangan Ditjen Binalattas
Tahun 2010 – 2015 ............................................................................... 28
Tabel 14. Realisasi Anggaran Tahun 2015 ............................................................ 30
vi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Binalattas ….…...............………....................... 3
Gambar 2. Profil Tenaga Kerja Indonesia …................................................................ 6
Gambar 3. Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Dengan
Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2010 - 2015 ................................... 29
IKHTISAR
EKSEKUTIF
vii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas adalah unit kerja
eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan
daya saing tenaga kerja dan produktivitas. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor
2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 –
2019 maka salah satu sasaran strategis yang akan dicapai adalah peningkatan daya
saing dan produktivitas tenaga kerja.
Untuk mencapai sasaran strategis tersebut maka agenda dan sasaran
pembangunan nasional yang terkait dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan
dan Produktivitas adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional yang dilakukan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja. Dengan
mengacu pada agenda dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan Direktorat
Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas telah menetapkan Perjanjian Kinerja
(PK) Tahun 2015. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2015, sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran 2015 capaian kinerja Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihan dan Produktivitas dapat dilihat pada tabel berikut :
CAPAIAN KINERJA
DITJEN BINALATTAS TAHUN 2015
NO SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TARGET
2015 %
REALISASI 2015
%
CAPAIAN KINERJA
%
TARGET RENSTRA
2019 %
PENCAPAIAN TARGET
RENSTRA S.D 2015
%
1 Meningkatnya
Kualitas dan
Produktivitas
Tenaga Kerja
Untuk
Mencetak
Tenaga Kerja
Yang Berdaya
Saing
1 Persentase
Peningkatan
Lembaga Pelatihan
Yang Terakreditasi
12,80
14,46 112,96 32,12 45,03
2 Persentase
Peningkatan
Lulusan Pelatihan
Berbasis
Kompetensi
70,00 48,59 69,42 95,00 51,15
viii
NO SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TARGET
2015 %
REALISASI 2015
%
CAPAIAN KINERJA
%
TARGET RENSTRA
2019 %
PENCAPAIAN TARGET
RENSTRA S.D 2015
%
3 Persentase
Peningkatan
Perusahaan
Penyelenggara
Pemagangan
Terverifikasi
8,57 5,88 68,64 31,43 18,72
4 Persentase
Peningkatan
Lulusan
Pemagangan
19,58 6,08 31,05 20,42 29,77
5 Persentase
Peningkatan LSP
Berlisensi
48,51 128,00 263,86 94,10 136,03
6 Persentase
Peningkatan
Tenaga Kerja
Bersertifikat
Kompetensi
59,70 1.481,25 2.481,16 79,87 1854,58
7 Persentase
Peningkatan
Lembaga
Pelayanan
Produktivitas
6,25 5,88 94,12 56,25 10,46
8 Persentase
Peningkatan
Produktivitas
Tenaga Kerja
(Nasional,
Sektoral, Daerah)
4,47 3,32 74,21 21,13 15,70
ix
Secara umum dari 8 Indikator Kinerja Program, 3 indikator kinerja program dapat
tercapai melebihi target, 5 indikator kinerja program belum dapat tercapai dengan
baik, hal ini dikarenakan DIPA baru diterbitkan pada bulan Mei 2015 sehingga target
kegiatan banyak yang tidak terlaksana karena terkendala oleh waktu.
Dari kinerja keuangan, Ditjen Binalattas masih perlu melakukan perbaikan
kinerja. Pada tahun 2015 penyerapan anggaran secara keseluruhan mencapai
84,19 %. Dikarenakan pada tahun 2015 DIPA APBNP Tahun 2015 baru diterbitkan
pada tanggal 15 Mei 2015. Dengan waktu efektif pelaksanaan hanya 6 bulan maka
akan sangat sulit untuk dapat merealisasikan target kinerja sebagaimana yang
tercantum dalam DIPA.
Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan penjadwalan ulang kembali
semua kegiatan agar dapat diprediksi penyerapan sampai dengan bulan Desember
2015, melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan
bila memungkinkan dilakukan revisi sehingga anggaran yang tersedia dapat diserap
secara optimal. Penyerapan anggaran dibawah 90% karena ada beberapa kegiatan
yang tidak dapat dilakukan mengingat waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi.
Tindak lanjut yang telah dilakukan dengan cara membuat jadwal pelaksanaan
kegiatan yang realistis tetapi dari sisi waktu yang tidak memungkinkan untuk
melaksanakan semua kegiatan, sehingga realisasi keuangan yang dicapai hanya
sebesar 84,19%.
Mengingat pada tahun 2015 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMN
tahun 2015 - 2019, maka tahun 2015 ini menjadi titik awal dari pencapaian target
RPJMN tahun 2015 - 2019. Capaian kinerja tahun 2015 ini menjadi indikasi bahwa
pelaksanaan program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas telah
memberikan kontribusi bagi tenaga kerja dalam upaya meningkatan kompetensinya,
kendati masih memiliki berbagai kekurangan.
BAB II BABPERE
BAB I
PENDAHULUAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 – 2019 bahwa sasaran
strategis yang akan dicapai adalah peningkatan daya saing tenaga kerja agar
dapat bersaing dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Untuk itu maka
agenda dan sasaran pembangunan di bidang ketenagakerjaan merupakan bagian
dari agenda dan sasaran pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi,
pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya 9
Agenda Pembangunan Nasional 2015 – 2019.
Agenda Pembangunan Nasional 2015 – 2019 yang terkait dengan Direktorat
Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas adalah meningkatkan
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional yang dilakukan melalui
peningkatan daya saing tenaga kerja dengan sasaran meningkatkan kualitas dan
keterampilan pekerja melalui pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dari 1.921.283
orang pada tahun 2014 menjadi 2.170.377 orang pada tahun 2019, memperbesar
proporsi jumlah tenaga kerja yang kompeten dan diakui secara nasional dan
internasional melalui serangkaian proses sertifikasi tenaga kerja berkeahlian tinggi
dari 8,4 % menjadi 14 % dan tenaga kerja berkeahlian menengah yang kompeten
dari 30 % menjadi 42 %, sertifikasi untuk tenaga kerja dari 576.887 orang pada
tahun 2014 menjadi 863.819 orang pada tahun 2019 serta meningkatkan kinerja
lembaga pelatihan milik pemerintah untuk menjadi lembaga pelatihan berbasis
kompetensi dari 5 % menjadi 25 %.
2
Dalam upaya perwujudan tujuan di atas maka keberadaan organisasi
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian
Ketenagakerjaan didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan yang diperkuat dengan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, harus dapat dirasakan lebih nyata
oleh masyarakat sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita yaitu meningkatkan
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional melalui pelatihan kerja.
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen
Binalattas) sebagai salah satu Direktorat Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan
mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas. Dengan peran dan
tugas tersebut, diharapkan organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan
dan Produktivitas mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan dibidang pelatihan
dan produktivitas yang berkualitas dan implementatif.
B. TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINALATTAS
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas sebagai salah
satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, merupakan unsur
pelaksana pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan
produktivitas. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dipimpin
oleh seorang Dirjen yang bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan.
3
Gambar 1 Struktur Organisasi Ditjen Binalattas
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas didukung oleh 2 (dua)
Sekretariat dan 5 (lima) Direktorat setingkat Eselon II A. Disamping itu, terdapat 19
(sembilan belas) Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) di lingkungan Direktorat
Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Ditjen Binalattas
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
4
1. Tugas
Ditjen Binalattas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan
produktivitas.
2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan
dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan
kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan tenaga pelatihan,
pemagangan, dan produktivitas;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelatihan kerja dan
peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standardisasi
kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan
tenaga pelatihan, pemagangan dan produktivitas;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi
kompetensi dan pelatihan kerja, kelembagaan pelatihan, instruktur dan
tenaga pelatihan, pemagangan, dan produktivitas;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi kompetensi
dan pelatihan kerja, kelembagaaan pelatihan, instruktur dan tenaga
pelatihan, pemagangan dan produktivitas;
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas;dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
5
C. PERAN STRATEGIS BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
Jumlah penduduk Indonesia yang bekerja sebanyak 128,30 juta orang
sebagian besar bekerja di lapangan usaha pertanian 33,20% serta berpendidikan
< SD sebanyak 44,15%, sementara penduduk bekerja dengan pendidikan
Sarjana ke atas hanya sebesar 8,25%. Struktur lapangan pekerjaan tidak
mengalami perubahan, Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Sektor Jasa
Kemasyarakatan dan Sektor Industri masih menjadi penyumbang penyerapan
tenaga kerja di Indonesia. Ini yang menjadi tantangan pembangunan nasional di
bidang ketenagakerjaan khususnya dalam rangka peningkatan kompetensi
tenaga kerja dan produktivitas untuk mewujudkan tenaga kerja yang kompeten
dan berdaya saing di pasar global.
Dari sisi kualitas tenaga kerja, lemahnya kemampuan yang dicerminkan
dari rendahnya tingkat pendidikan dan produktivitas pekerja dirasakan sebagai
hambatan utama bagi penciptaan usaha baru dalam membuka investor baru
masuk. Sejauh ini struktur pekerja kedepan masih didominasi oleh mereka yang
berpendidikan rendah dan kompetensi yang terbatas. Hal ini akan menjadi
hambatan utama dalam upaya meningkatkan daya saing nasional.
Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam
pengembangan perekonomian kedepan. Pengembangan sumber daya manusia
yang memiliki skill dan kompetensi membutuhkan sarana dan prasarana yang
memadai. Balai latihan kerja yang dikembangkan Kementerian Ketenagakerjaan
merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan kompetensi dan skill pekerja.
Namun, saat ini keberadaan balai latihan kerja tersebut masih belum optimal.
6
Gambar 2
Profil Tenaga Kerja Indonesia
Dengan kondisi tersebut peran program peningkatan kompetensi
tenaga kerja dan produktivitas menjadi sangat penting dalam pengembangan
kompetensi tenaga kerja. Maka langkah strategis yang kami lakukan adalah
pengembangan standar kompetensi kerja, peningkatan kompetensi kerja sesuai
dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan kapasitas kelembagaan,
pengembangan kompetensi instruktur, pengembangan sistem sertifikasi profesi
serta peningkatan produktivitas tenaga kerja.
7
Dalam rangka ASEAN Economic Community maka pemerintah dituntut
untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing di pasar kerja
global. Untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing
diperlukan komitmen dari semua pihak baik dari pemerintah maupun swasta.
D. Isu Strategis Di Bidang Pelatihan dan Produktivitas
Dalam rangka penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka
pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja
Indonesia agar dapat bersaing di pasar kerja global. Sampai dengan saat ini
kesiapan Indonesia menghadapi MEA pada 12 sektor prioritas masih belum
sesuai dengan apa yang diharapkan. Isu strategis yang terkait dengan bidang
pelatihan dan produktivitas dalam menghadapi MEA adalah infrastruktur pelatihan
dan produktivitas masing-masing sektor belum semuanya ada sehingga dampak
dari MEA adalah tenaga kerja Indonesia tidak dapat memanfaatkan peluang untuk
bersaing di pasar kerja global karena kompetensi yang dimiliki masih rendah.
BAB II
PERENCANAAN
KINERJA
8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Pada dasarnya arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan
selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan
nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan wilayah, serta
pembangunan bidang aparatur negara. Adapun arah kebijakan dan strategi
Kementerian Ketenagakerjaan dijabarkan dalam Peningkatan kompetensi dan
produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja :
1. Harmonisasi, standarisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas
sektor, lintas daerah dan lintas negara mitra bisnis dalam kerangka
keterbukaan pasar, dilakukan melalui strategi:
a. Percepatan Penetapan Standar Kompetensi seluruh Sektor (K/L)
dengan menyusun Rencana Induk Pengembangan Standar
Kompetensi, Peta Kompetensi, Standar Kompetensi dan Pemaketan
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
b. Percepatan akreditasi Lembaga Pelatihan;
c. Percepatan Penerapan Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan
mendorong semua lembaga pelatihan untuk menerapkan pelatihan
berbasis kompetensi mengacu pada kualifikasi dan okupasi;
d. Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja dan lulusan pelatihan dengan
mendorong Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk membangun
infrastruktur sertifikasi di setiap daerah;
9
e. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja nasional yang
mampu menempatkan dan menyalurkan tenaga kerja berkualitas di
dalam dan luar negeri yang mendukung skilled based industries;
f. Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja nasional
melalui sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja serta penerapannya
yang didukung peningkatan jumlah dan kapasitas asesor berbasis
kerangka kualifikasi nasional indonesia untuk mendorong perubahan
struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor/sub sektor lapangan
usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor/sub sektor yang
produktivitasnya tinggi;
g. Peningkatan kebijakan pemerintah untuk memperkuat sumber-sumber
pendanaan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas keahlian
tenaga kerja khususnya dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja
yang mendukung skilled based industries;
h. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelatihan tenaga
kerja yang mendukung skilled based industries untuk mendorong
perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor/sub sektor
lapangan usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor/sub sektor
yang produktivitasnya tinggi melalui standarisasi lembaga pelatihan
berbasis kompetensi dalam kerangka Pasar Bebas AEC (ASEAN
Economic Community) sehingga meningkatkan jumlah tenaga kerja
terampil yang siap menghadapi keterbukaan pasar;
i. Peningkatan jumlah pekerja yang berpendapatan menengah ke
pendapatan menengah tingkat atas melalui Transformasi Struktur
Tenaga Kerja yang dilandasi oleh peningkatan produktivitas;
j. Peningkatan penyelenggaraan pelatihan keterampilan bagi pekerja
rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.
10
2. Pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/
industri dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk
peningkatan kualitas tenaga kerja, dilakukan melalui strategi :
a. Pengembangan standar kompetensi oleh pihak pengguna terutama
asosiasi industri/profesi dan bersifat dinamis sesuai perkembangan
iptek dan kebutuhan industri;
b. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
menggunakan kurikulum/modul pelatihan mengacu kepada standar
kompetensi yang dikembangkan industri;
c. Sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi
Profesi (LSP) yang dilisensi oleh BNSP, dan memiliki masa berlaku
(validitas) sesuai ketentuan.
3. Pengembangan Pola Pendanaan Pelatihan, melalui:
a. Penguatan koordinasi antar pelaku kepentingan, pemerintah yang
diwakili Kementerian/Lembaga, dunia usaha, pekerja, serta pemerintah
daerah;
b. Menjaga transparansi dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas
pengelolaan dana pelatihan dengan pola matching fund melalui
pembentukan lembaga yang independen untuk mengelola dana
pelatihan.
4. Penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi melalui pengelolaan
program pelatihan yang komprehensif dengan mengembangkan lembaga
pelatihan di tingkat pusat sebagai tempat pelatihan unggulan, dan
pendampingan bagi lembaga pelatihan provinsi, serta lembaga pelatihan
provinsi menjadi unggulan dan pendampingan bagi lembaga pelatihan
kabupaten/kota, melalui:
a. Promosi program penjangkauan (outreach) dalam rangka menjalin
hubungan kerjasama dengan pemberi kerja dan lembaga pelatihan
swasta;
11
b. Pembangunan jejaring dan komunikasi intensif dengan masyarakat
sekitar lembaga pelatihan di daerah
c. Pemberian sistem insentif berdasarkan kinerja untuk mendorong hasil
pelatihan yang sesuai kebutuhan industri;
d. Peningkatan kinerja dan efisiensi lembaga pelatihan dengan
memberikan otonomi/kewenangan penuh penyelenggara pelatihan.
5. Peningkatan kualitas sistem tata kelola program pelatihan untuk
mempercepat sertifikasi pekerja memerlukan strategi sosialisasi program
pelatihan secara lebih intensif dan ekstensif agar kualitas angkatan kerja siap
memasuki pasar tenaga kerja. Selain itu, diperlukan pengelolaan program
pelatihan yang komprehensif dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota, agar
lembaga pelatihan yang ada menjadi tempat pelatihan unggulan, sekaligus
melakukan dapat melakukan fungsi pendampingan pelatihan bagi lembaga
pelatihan di tingkat bawahnya.
6. Identifikasi dan memilih sektor/sub sektor yang nilai tambah dan penyerapan
tenga kerja tinggi, sehingga menjadi fokus untuk dikembangkan, dilakukan
melalui strategi :
a. Perluasan skala ekonomi ke arah sektor/sub sektor yang
produktivitasnya tinggi juga diperlukan untuk menyediakan lapangan
kerja yang besar dalam rangka mengantisipasi berlangsungnya bonus
demografi;
b. Realokasi tenaga kerja ke sektor/sub sektor tertentu, memudahkan
pemetaan kompetensi industri dan penetapan standar kompetensi;
c. Standar kompetensi industri yang telah ditetapkan menjadi dasar
penyusunan program pelatihan meliputi : kurikulum/bahan ajar,
penyiapan tenaga instruktur dan asesor serta sarana prasarana
pendukung program pelatihan;
d. Mempercepat pelaksanaan perjanjian saling pengakuan (MRA) yang
belum dapat direalisasikan;
12
e. Harmonisasi program pendidikan dan pelatihan;
f. Pengembangan kerangka standard kompetensi regional (regional
competency standard framework);
g. Mendorong lembaga pelatihan untuk mencapai KKNI (Kerangka Kerja
Nasional Indonesia) dan penerapan KKNI.
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber
daya yang dikelolanya.
Tabel 1.
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
PERJANJIAN KINERJA
Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Tahun Anggaran : 2015
No Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
1 Meningkatnya Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Untuk Mencetak Tenaga Kerja
Yang Berdaya Saing
1 Persentase Peningkatan Lembaga Pelatihan
Yang Terakreditasi
12,80 %
2 Persentase Peningkatan Lulusan Pelatihan
Berbasis Kompetensi
70,00 %
3 Persentase Peningkatan Perusahaan
Penyelenggara Pemagangan Terverifikasi
8,57 %
4 Persentase Peningkatan Lulusan
Pemagangan
19,58 %
5 Persentase Peningkatan LSP Berlisensi 48,51 %
6 Persentase Peningkatan Tenaga Kerja
Bersertifikat Kompetensi
59,70 %
13
No Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
7 Persentase Peningkatan Lembaga Pelayanan
Produktivitas
6,25 %
8 Persentase Peningkatan Produktivitas
Tenaga Kerja (Nasional, Sektoral, Daerah)
4,47 %
Program Anggaran
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Rp.1.632.812.823.000,-
Dalam rangka penajaman indikator kinerja maka untuk indikator nomor 2 dirubah
menjadi presentase lulusan pelatihan yang mendapat sertifikat kompetensi, dengan
cara pengukuran lulusan pelatihan yang mendapat sertifikat kompetensi dibagi dengan
lulusan pelatihan yang mengikuti uji kompetensi dikali 100 %. Indikator ini berperan
sangat penting mengingat tolok ukur dari keberhasilan pelatihan dibuktikan dengan
sertifikat kompetensi.
BAB
IVPENUTUP
BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA
14
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA DITJEN BINALATTAS
Dalam rencana strategis Ditjen Binalattas telah disusun kegiatan - kegiatan
utama yang telah dituangkan dalam kegiatan dari tahun 2015 - 2019. Ditjen
Binalattas secara formal telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagai
alat ukur keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada tahun tersebut dengan
capaian disajikan pada tabel 2. Pengukuran atau evaluasi kinerja Direktorat
Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dilakukan dengan cara
penyesuaian rencana kegiatan dengan anggaran yang tersedia. Pengukuran
kinerja kegiatan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas bulan
Januari sampai dengan Desember 2015, dengan dasar dan realisasi kinerja dan
indikator kinerja pada setiap kegiatan sebagaimana tercantum pada lampiran form
Pengukuran Kinerja dari masing-masing indikator kinerja, selanjutnya Perjanjian
Kinerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dapat dilihat
pada Lampiran.
Tabel 2.
Capaian Indikator Kinerja Program
Ditjen Binalattas Tahun 2015
NO SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TARGET
2015 %
REALISASI 2015
%
CAPAIAN KINERJA
%
TARGET RENSTRA
2019 %
PENCAPAIAN TARGET
RENSTRA S.D 2015
%
1 Meningkatnya
Kualitas dan
Produktivitas
Tenaga Kerja
Untuk
Mencetak
1 Persentase
Peningkatan
Lembaga
Pelatihan Yang
Terakreditasi
12,80
14,46 112,96 32,12 45,03
15
NO SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TARGET
2015 %
REALISASI 2015
%
CAPAIAN KINERJA
%
TARGET RENSTRA
2019 %
PENCAPAIAN TARGET
RENSTRA S.D 2015
%
Tenaga Kerja
Yang
Berdaya
Saing
2 Persentase
Peningkatan
Lulusan Pelatihan
Berbasis
Kompetensi
70,00 48,59 69,42 95,00 51,15
3 Persentase
Peningkatan
Perusahaan
Penyelenggara
Pemagangan
Terverifikasi
8,57 5,88 68,64 31,43 18,72
4 Persentase
Peningkatan
Lulusan
Pemagangan
19,58 6,08 31,05 20,42 29,77
5 Persentase
Peningkatan LSP
Berlisensi
48,51 128,00 263,86 94,10 136,03
6 Persentase
Peningkatan
Tenaga Kerja
Bersertifikat
Kompetensi
59,70 1.481,25 2.481,16 79,87 1854,58
7 Persentase
Peningkatan
Lembaga
Pelayanan
Produktivitas
6,25 5,88 94,12 56,25 10,46
8 Persentase
Peningkatan
Produktivitas
Tenaga Kerja
(Nasional,
Sektoral, Daerah)
4,47 3,32 74,21 21,13 15,70
16
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan
sasaran program : “Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Untuk
Mencetak Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing” dengan delapan indikator program :
a. IK-1 : Persentase Peningkatan Lembaga Pelatihan Yang Terakreditasi.
Yang dimaksud dengan Lembaga Pelatihan Yang Terakreditasi adalah
Lembaga Pelatihan yang telah mendapatkan sertifikat akreditasi yang
diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja. Cara
pengukuran untuk indikator ini adalah jumlah LPK yang terakreditasi pada
tahun n di kurang jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun dasar (baseline
2014) dibagi nilai produktivitas per tenaga kerja pada tahun dasar (baseline
2014) dikali 100%).
Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada indikator kinerja 1 persentase
peningkatan lembaga pelatihan yang terakreditasi adalah sebesar 112,99 %.
Berdasarkan data pada Ditjen Binalattas pada tahun 2014 terdapat 1.943
lembaga pelatihan yang terakreditasi dan pada tahun 2015 terdapat 2.224
lembaga yang telah terakreditasi sehingga realisasi pada tahun 2015
mencapai 14,46 %. Perhitungan realisasi dilakukan dengan cara selisih
lembaga pelatihan yang telah diakreditasi dibagi dengan realisasi tahun
2014. Capaian kinerja pada indikator kinerja ini melebihi target yang ada
dikarenakan adanya kebijakan dari Ditjen Binalattas untuk melakukan
akreditasi tidak hanya terbatas pada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan
Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang diakreditasi tetapi juga Balai Latihan
Kerja milik Kementerian Ketenagakerjaan maupun Balai Latihan Kerja milik
Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan dalam rangka
mencapai tujuan sasaran pembangunan nasional di bidang ketenagakerjaan
yaitu meningkatkan lembaga pelatihan milik pemerintah untuk menjadi
lembaga pelatihan berbasis kompetensi dari 5 % menjadi 25 %.
17
Tabel 3.
Pengukuran Indikator Kinerja 1
INDIKATOR KINERJA
TARGET %
REALISASI %
CAPAIAN KINERJA
%
TARGET RENSTRA
2019 %
PENCAPAIAN TARGET
RENSTRA S.D 2015
% Persentase Peningkatan
Lembaga Pelatihan
Yang Terakreditasi
12,80 14,46 112,99 32,12 45,03
b. IK-2 : Persentase Peningkatan Lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Yang dimaksud dengan Lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah
Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang telah mendapatkan sertifikat
pelatihan yang diterbitkan oleh Balai Latihan Kerja. Cara pengukuran
indikator ini adalah Lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada tahun n di
kurang Lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada tahun dasar (baseline
2014) dibagi Lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada tahun dasar
(baseline 2014) dikali 100%).
Capaian kinerja untuk indikator kedua yaitu Persentase Peningkatan Lulusan
Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah sebesar 69,42 %. Realisasi untuk
tahun 2015 jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 92.236 orang
sedangkan yang dinyatakan lulus pelatihan sebanyak 92.236 orang,
sehingga presentase peningkatan lulusan pelatihan berbasis kompetensi
menjadi 100 %. Cara penghitungan realisasi adalah lulusan pelatihan dibagi
dengan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dikali 100 %. Capaian
kinerja ini mendekati target yang telah ditetapkan sebesar 70 % karena pada
tahun 2015 ini setiap satuan BLK diminta untuk menerapkan pelatihan
berbasis kompetensi.
18
Tabel 4.
Pengukuran Indikator Kinerja 2
INDIKATOR KINERJA TARGET
% REALISASI
%
CAPAIAN KINERJA
%
TARGET RENSTRA
2019 %
PENCAPAIAN TARGET
RENSTRA S.D 2015
% Persentase Peningkatan
Lulusan Pelatihan
Berbasis Kompetensi
70 % 48,59 % 69,42 95,00 51,15
Untuk tahun 2015 ini selain indikator kinerja sebagaimana tersebut diatas
juga dilakukan pengukuran untuk indikator persentase lulusan pelatihan
berbasis kompetensi yang mendapatkan sertifikat uji kompetensi. Pada
tahun 2015 jumlah lulusan pelatihan yang mengikuti uji kompetensi sebanyak
4.726 orang yang dinyatakan kompeten dan mendapatkan sertifikat
kompetensi adalah sebanyak 3.961 orang. Maka realisasi untuk tahun 2015
adalah 83,81 % dengan cara perhitungan lulusan pelatihan yang
mendapatkan sertifikat kompetensi dibagi dengan lulusan pelatihan yang
mengikuti sertifikasi/uji kompetensi dikali 100 %. Capaian kinerja ini sebesar
119,73 % melebihi dari target yang telah ditetapkan karena modul pelatihan
yang digunakan sesuai dengan skema sertifikasi yang diujikan oleh Lembaga
Sertifikasi Profesi.
Tabel 5.
Pengukuran Indikator Kinerja Penajaman
INDIKATOR KINERJA TARGET
% REALISASI
%
CAPAIAN KINERJA
% Persentase Lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi Yang
Mendapat Sertifikat Kompetensi
70 83,81 119,73
19
c. IK-3 : Persentase Peningkatan Perusahaan Penyelenggara Pemagangan
Terverifikasi
Yang dimaksud dengan Perusahaan Penyelenggara Pemagangan
Terverifikasi adalah perusahaan penyelenggara pemagangan yang telah
mendapatkan ijin menyelenggarakan pemagangan dari Direktorat Bina
Pemagangan. Cara pengukuran indikator ini adalah jumlah Perusahaan
Penyelenggara Pemagangan Terverifikasi pada tahun n dikurang
Perusahaan Penyelenggara Pemagangan Terverifikasi pada tahun dasar
(baseline 2014) dibagi jumlah Perusahaan Penyelenggara Pemagangan
Terverifikasi pada tahun dasar (baseline 2014) dikali 100%).
Capaian kinerja untuk indikator persentase peningkatan perusahaan
penyelenggara pemagangan sebesar 68,64 %. Realisasi untuk tahun 2015
adalah sebanyak 1 perusahaan yang diverifikasi sedangkan realisasi tahun
2014 sebanyak 17 perusahaan. Jumlah perusahaan yang diverifikasi adalah
jumlah perusahaan penyelenggara pemagangan ke luar negeri (sending
organization) yang mengajukan ijin pengiriman pemagangan ke luar negeri.
Perhitungan untuk realisasi tahun 2015 adalah selisih realisasi 2015 dan
2014 dibagi realisasi tahun 2014 dikali 100 % sehingga diperoleh angka
sebesar 5,88 %. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 68,61 %
dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena proses verifikasi
yang dilaksanakan membutuhkan waktu dan DIPA baru dapat digunakan
pada bulan Juni 2015 sehingga waktu yang dibutuhkan tidak mencukupi
untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
20
Tabel 6.
Pengukuran Indikator Kinerja 3
INDIKATOR KINERJA TARGET
% REALISASI
%
CAPAIAN KINERJA
%
TARGET RENSTRA
2019 %
PENCAPAIAN TARGET
RENSTRA S.D 2015
% Persentase Peningkatan
Perusahaan
Penyelenggara
Pemagangan Terverifikasi
8,57 5,88 68,64 31,43 18,72
d. IK-4 : Persentase Peningkatan Lulusan Pemagangan
Yang dimaksud dengan Lulusan Pemagangan adalah peserta yang telah
selesai mengikuti pemagangan dan mendapatkan sertifikat pemagangan
dari perusahaan. Cara menghitung indikator ini jumlah lulusan pemagangan
pada tahun n dikurangi dengan jumlah lulusan pemagangan pada tahun
dasar (baseline 2014) dibagi jumlah lulusan pemagangan pada tahun dasar
(baseline 2014) dikali 100%).
Capaian kinerja untuk indikator persentase peningkatan lulusan
pemagangan adalah sebesar 31,05 %. Realisasi capaian persentase
peserta pemagangan sebanyak 6,08 % dengan realisasi jumlah peserta
yang mengikuti pemagangan sebanyak 29.905 orang dari target yang telah
ditetapkan 19,58%. Pada tahun 2015 yang mengikuti Pemagangan Dalam
Negeri sebanyak 8.040 orang, Pemagangan Luar Negeri sebanyak 5.478
orang dan Pemagangan Mandiri sebanyak 16.387 orang. Pemagangan
Luar Negeri dilaksanakan oleh IM Japan, LPKS, Shikamachi dan
Pemagangan Mandiri oleh perusahaan nasional. Capaian kinerja dengan
indikator persentase peningkatan lulusan pemagangan tidak mencapai
target hal ini dikarenakan dana dekonsentrasi mengalami keterlambatan
21
dikarenakan adanya perubahan nomenklatur Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi menjadi Kementerian Ketenagakerjaan. Upaya yang
dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, melakukan efisensi
anggaran.
Tabel 7.
Pengukuran Indikator Kinerja 4
INDIKATOR KINERJA TARGET
% REALISASI
%
CAPAIAN KINERJA
%
TARGET RENSTRA
2019 %
PENCAPAIAN TARGET
RENSTRA S.D 2015
% Persentase Peningkatan
Lulusan Pemagangan
19,58 6,08 31,05 20,42 29,77
e. IK-5 : Persentase Peningkatan LSP Berlisensi
Yang dimaksud dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi adalah
lembaga sertifikasi yang telah mendapatkan lisensi yang diterbitkan oleh
Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Cara mengukur indikator ini adalah
Jumlah LSP Yang telah dilisensi sampai tahun n dibagi dengan total jumlah
LSP terlisensi sesuai target renstra dikali 100%. Capaian kinerja untuk
indikator persentase peningkatan LSP sebesar 263,86 %. Pada tahun 2015
LSP yang diberi lisensi sebanyak 228 LSP yang terdiri dari LSP baru
sebanyak 184 dan relisensi sebanyak 44 lembaga. Untuk tahun 2014 LSP
yang diberi lisensi sebanyak 100 LSP sehingga untuk realisasi tahun 2015
adalah sebesar 128 % yang dihitung dengan cara selisih LSP yang diberi
lisensi dibagi dengan jumlah LSP yang diberi lisensi tahun 2014 dikali 100 %.
Capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan karena ada kebijakan
untuk melakukan percepatan sertifikasi kompetensi dalam rangka
pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Salah satu cara yang
harus dilakukan dalam rangka percepatan sertifikasi kompetensi adalah
dengan membangun infrastruktur sertifikasi di semua wilayah Indonesia
22
dimana salah satu infrastruktur tersebut adalah keberadaan Lembaga
Sertifikasi Profesi.
Tabel 8.
Pengukuran Indikator Kinerja 5
INDIKATOR KINERJA
TARGET %
REALISASI %
CAPAIAN KINERJA
%
TARGET RENSTRA
2019 %
PENCAPAIAN TARGET
RENSTRA S.D 2015
% Persentase Peningkatan
LSP Berlisensi
48,51 128 263,86 94,10 136,03
f. IK-6 : Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
Yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi adalah
tenaga Kerja yang telah mengikuti uji kompetensi dinyatakan kompeten serta
mendapatkan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Badan Nasional
Sertifikasi Profesi. Cara pengukuran indikator ini adalah jumlah tenaga kerja
yang memiliki sertifikat kompetensi pada tahun n dibagi jumlah tenaga kerja
yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai total target renstra dikali 100%.
Capaian kinerja untuk indikator persentase peningkatan tenaga kerja
bersertifikat kompetensi adalah sebesar 2.481,16 %. Pada tahun 2015 yang
dinyatakan kompeten dan mendapatkan sertifikat kompetensi sebanyak
158.315 orang sedangkan pada tahun 2014 yang mendapatkan sertifikat
kompetensi sebanyak 10.012 orang. Realisasi untuk tahun 2015 sebesar
1.481,25 % yang diperoleh dari perhitungan selisih tenaga kerja bersertifikat
kompetensi dibagi tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi pada tahun
2014 dikali 100 %. Capaian realisasi ini melebihi dari target yang ditetapkan
sebanyak 59,70 % karena adanya kebijakan percepatan sertifikasi dalam
rangka menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN sehingga
pada saat diturunkan tambahan anggaran melalui APBNP maka target
tenaga kerja yang disertifikasi menjadi prioritas utama.
23
Tabel 9.
Pengukuran Indikator Kinerja 6
INDIKATOR KINERJA
TARGET %
REALISASI %
CAPAIAN KINERJA
%
TARGET RENSTRA
2019 %
PENCAPAIAN TARGET
RENSTRA S.D 2015
% Persentase Peningkatan
Tenaga Kerja
Bersertifikat Kompetensi
59,70 1.481,25 2.481,16 79,87 1854,58
g. IK-7 : Persentase Peningkatan Lembaga Pelayanan Produktivitas
Yang dimaksud dengan lembaga pelayanan produktivitas adalah lembaga
yang memberikan pelayanan dalam rangka meningkatkan produktivitas
tenaga kerja. Cara mengukur indikator ini adalah jumlah Lembaga Pelayanan
Produktivitas pada tahun n di kurang jumlah Lembaga Pelayanan
Produktivitas pada tahun dasar (baseline 2014) dibagi jumlah Perusahaan
Penyelenggara Pemagangan Terverifikasi pada tahun dasar (baseline 2014)
dikali 100%).
Capaian kinerja untuk indikator persentase peningkatan lembaga pelayanan
produktivitas adalah 94,08 %. Pada tahun 2015 yang dapat dilaksanakan
sebanyak 18 lembaga. Meningkat 1 lembaga dibandingkan tahun 2014
sebanyak 17 lembaga. Lembaga tersebut adalah ATC, merupakan lembaga
yang dibentuk oleh APINDO yang difokuskan pada peningkatan produktivitas
pada perusahaan di lingkungan binaan APINDO baik di tingkat pusat dan
daerah. Lembaga ini melaksanakan program pelatihan peningkatan
produktivitas, promosi produktivitas, bimbingan peningkatan produktivitas,
kajian kajian dan survey peningkatan produktivitas. Realisasi untuk tahun
2015 adalah sebesar 5,88 % yang diperoleh dari perhitungan selisih lembaga
pelayanan produktivitas dibagi dengan jumlah lembaga pelayanan
produktivitas tahun 2014 dikali 100 %. Capaian indikator ini hanya sebesar
24
94,12 % karena kurangnya pemahaman tentang arti pentingnya membangun
atau membentuk Lembaga Pelayanan Produktivitas
Tabel 10.
Pengukuran Indikator Kinerja 7
INDIKATOR KINERJA
TARGET %
REALISASI %
CAPAIAN KINERJA
%
TARGET RENSTRA
2019 %
PENCAPAIAN TARGET
RENSTRA S.D 2015
% Persentase Peningkatan
Lembaga Pelayanan
Produktivitas
6,25 5,88 94,12 56,25 10,46
h. IK-7 : Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (Nasional,
Sektoral, Daerah)
Yang dimasud dengan Produktivitas Tenaga Kerja (Nasional, Sektoral dan
Daerah) adalah Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja yang merupakan
kontribusi tenaga kerja terhadap penciptaan nilai tambah melalui proses
produksi barang dan jasa dengan cara pengukuran nilai produktivitas per
tenaga kerja dihitung dengan rumus PDB/jumlah tenaga kerja setiap tahun.
Untuk menghitung peningkatan produktivitas digunakan rumus nilai
produktivitas per tenaga kerja pada tahun ke n di kurang nilai produktivitas
pada tahun dasar (baseline 2014) dibagi nilai produktivitas per tenaga kerja
pada tahun dasar (baseline 2014 dikali 100%).
Capaian kinerja untuk indikator persentase peningkatan produktivitas
tenaga kerja sebesar 74,27 %. Pada tahun 2015 pengukurannya adalah
terkait pertumbuhan pada tahun 2014, artinya kegiatan pengukuran
produktivitas nasional pada tahun 2015 adalah untuk melihat tren
pertumbuhan pada tahun 2009 s.d 2014, sehingga untuk pengukurannya
kita lakukan untuk pertumbuhan antara tahun 2013
dengan 2014,
25
Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja pada tahun 2015 adalah terkait
pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan perekonomian
Indonesia mengalami peningkatan, namun pertumbuhannya selama kurun
waktu tahun 2011-2014 terus melambat dari 6,17 persen di tahun 2011
menjadi 5,02 persen pada tahun 2014. Walaupun pertumbuhannya
melambat, tetapi jumlah tenaga kerja terus bertambah, dimana pada tahun
2011 ada sebanyak 107,4 juta orang dan di tahun 2014 menjadi 114,6 juta.
Produktivitas tenaga kerja selama kurun waktu yang sama, juga terus
mengalami peningkatan dari 67,84 juta per pekerja per tahun pada tahun
2011 menjadi 74,75 juta per pekerja per tahun di tahun 2014, yang
mengindikasikan bahwa kualitas tenaga kerja di Indonesia juga terus
meningkat (gambar 5.1). Tinggi atau rendahnya produktivitas tenaga kerja
dapat dikaitkan dengan pendidikan tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat
pendidikan pekerja, makin tinggi produktivitas yang mungkin bisa
dicapainya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.1, tenaga kerja yang
berpendidikan SMA keatas meningkat dari 31,73 persen pada tahun 2011
menjadi 35,17 persen di tahun 2014 nilainya.Hal yang sama juga terjadi
pada produktivitas tenaga kerja, dimana pada tahun 2011 sebesar 67,84
juta per pekerja per tahun meningkat menjadi 74,75 juta per pekerja per
tahun di tahun 2014. Selain perkembangan produktivitas tenaga kerja,
produktivitas tenaga kerja menurut kategori usaha, kategori usaha dengan
produktivitas tertinggi tahun 2014 adalah usaha Real Estat (kategori L)
sebesar 961,4 juta per pekerja per tahun. Sedangkan yang terendah adalah
usaha jasa lainnya (kategori RSTU) sebesar 20,67 juta per pekerja per
tahun. Selain kategori real estat, masih ada 8 kategori usaha lagi yang
produktivitasnya di atas nasional, yaitu: kategori usaha Informasi dan
Komunikasi (J); Pertambangan dan Penggalian (B); Pengadaan Listrik dan
Gas (D); Jasa Keuangan dan Asuransi (K); Industri Pengolahan (C);
Konstruksi (F); Jasa Perusahaan (MN); dan Administrasi Pemerintahan,
26
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O), sedangkan sisanya dibawah
produktivitas nasional. Diatas usaha jasa lainnya; kategori usaha Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan (A) mempunyai produktivitas terendah kedua,
yaitu sebesar Rp 28,95 juta per tenaga kerja per tahun. Capaian kinerja
hanya tercapai sebesar 74,21 % tergantung dari PDB sesuai dengan data
dari BPS. Apabila PDB naik dan jumlah penduduk tetap maka tingkat
produktivitas akan naik.
Tabel 11.
Pengukuran Indikator Kinerja 8
INDIKATOR KINERJA
TARGET %
REALISASI %
CAPAIAN KINERJA
%
TARGET RENSTRA
2019 %
PENCAPAIAN TARGET
RENSTRA S.D 2015
% Persentase Peningkatan
Produktivitas Tenaga
Kerja (Nasional,
Sektoral, Daerah)
4,47 3,32 74,21 21,13 15,70
B. REALISASI ANGGARAN
Guna mendukung seluruh kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihan dan Produktivitas pada Tahun Anggaran 2015, memperoleh anggaran
(setelah revisi) sebesar : Rp. 1.339.189.714.000,- (Satu trilyun tiga ratus tiga puluh
sembilan milyar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu
rupiah). Untuk penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2015 realisasi
keuangan sebesar Rp. 1.127.443.756.040,- (Satu trilyun seratus dua puluh tujuh
milyar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat
puluh ribu rupiah) atau 84,19 % sedangkan realisasi fisik sebesar 96,51 %. Hal ini
disebabkan karena DIPA baru terbit pada bulan Mei 2015 sehingga banyak
27
kegiatan yang tidak dapat terlaksana karena terkendala oleh waktu. Adapun rincian
realisasi keuangan dan fisik adalah sebagaimana tabel berikut :
Tabel 12.
Rekapitulasi dan Realisasi Keuangan Ditjen Binalattas
Berdasarkan Satuan Kerja
NO UNIT KERJA
ALOKASI ANGGARAN
(setelah REVISI) REALISASI ANGGARAN
(Rp.) (Rp.) %
1 Setditjen Binalattas 52.570.799.000 45.167.586.788 85,92
2 Dit. Bina Stankomlatker 61.083.375.000 48.576.855.294 79,53
3 Dit. Bina Kelembagaan Pelatihan 305.331.976.000 270.898.457.873 88,66
4 Dit. Bina Intala 33.353.114.000 25.528.311.536 76,54
5 Dit. Bina Pemagangan 5.035.243.000 4.705.101.539 93,44
6 Dit. Bina Produktivitas 8.179.062.000 7.993.682.572 97,73
7 Sekretariat BNSP 201.876.054.000 121.951.753.459 60,41
8 BBPP 17.459.766.000 16.631.363.932 95,26
9 BBPLK Medan 36.101.920.000 33.253.497.203 92,11
10 BBPLK Serang 40.721.466.000 36.005.916.606 88,42
11 BBPLK Bekasi 61.077.261.000 51.673.374.813 84,60
12 BBPLK Bandung 46.057.250.000 43.289.246.592 93,99
13 BBPLK Semarang 38.666.828.000 36.024.153.940 93,17
14 BLK Banda Aceh 23.287.692.000 20.769.947.820 89,19
15 BLK Padang 23.805.188.000 20.114.227.688 84,50
16 BLK Surakarta 48.213.253.000 41.767.758.844 86,63
17 BLK Samarinda 24.610.732.000 20.109.150.138 81,71
18 BLK Makassar 32.863.793.000 30.674.994.554 93,34
19 BLK Kendari 20.780.034.000 16.775.430.844 80,73
20 BLK Ternate 18.077.500.000 15.828.482.307 87,56
21 BLK Ambon 19.034.136.000 18.339.864.165 96,35
22 BLK Sorong 22.669.730.000 19.384.448.740 85,51
23 BLK Lembang - - -
24 BLK Lombok Timur - - -
28
NO UNIT KERJA
ALOKASI ANGGARAN
(setelah REVISI) REALISASI ANGGARAN
(Rp.) (Rp.) %
25 BLK Bantaeng - - -
23 BPP Kendari 7.263.253.000 7.016.779.008 96,61
24 BBPLK Jakarta 4.333.725.000 4.330.452.952 99,92
25 BBLK Yogyakarta 3.604.153.000 3.600.002.919 99,88
26 Balatrans Pekanbaru 1.931.144.000 1.927.188.550 99,80
27 Balatrans Banjarmasin 1.442.980.000 1.443.479.895 99,34
28 Balatrans Makassar 1.748.183.000 1.746.479.895 99,89
29 Balatrans Denpasar 1.536.750.000 1.536.732.300 100,00
30 Dana Dekonsentrasi 33 Provinsi 176.273.354.000 160.485.042.914 91,04
TOTAL 1.339.189.714.000 1.127.443.756.040 84,19
Tabel 13.
Rekapitulasi dan Realisasi Keuangan Ditjen Binalattas
Tahun 2010 – 2015
NO. TAHUN PAGU REALISASI KEUANGAN FISIK
(Rp) (Rp) % %
1 2010 732.963.845.000 638.820.272.413 87,16 96,09
2 2011 1.313.059.591.000 1.000.436.805.738 76,16 91,74
3 2012 886.429.146.000 805.487.910.517 90,87 96,24
4 2013 1.034.554.843.000 912.933.070.820 88,24 96,09
5 2014 782.266.499.000 684.953.084.990 87,56 91,65
6 2015 1.339.189.716.000 1.127.443.756.040 84,19 96,51
29
Jika diuraikan per tahunnya realisasi anggaran Ditjen Binalattas dapat dilihat pada
grafik di bawah ini :
Gambar 3
Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran
dengan Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2010 – 2015
732.963.845.000
1.313.059.591.000
886.429.146.000
1.034.554.843.000
782.266.499.000
1.339.189.714.000
638.820.272.413
1.000.436.805.738
805.487.910.517 912.933.070.820
684.953.084.990
1.127.443.756.040
87,16%
76,19%
90,87% 88,24%
87,56% 84,19%
96,09%
91,74% 96,24% 96,09%
91,65%
96,51%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
0
200.000.000.000
400.000.000.000
600.000.000.000
800.000.000.000
1.000.000.000.000
1.200.000.000.000
1.400.000.000.000
1.600.000.000.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pagu Revisi
RealisasiKeuangan
% RealisasiKeuangan
%Realisasi Fisik
30
Tabel 14
Realisasi Anggaran Tahun 2015
NoSasaran
StrategisSasaran Program Pagu Realisasi %
1 Persentase
Peningkatan
Lembaga
Pelatihan Yang
Terakreditasi
2217 Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pelatihan Kerja
Dan Produktivitas
325.714.069.000 290.297.122.049 89,13%
2208 Peningkatan Kompetensi
Tenaga Kerja Dan
Pengembangan Program
Pelatihan Bidang Industri
57.653.764.000 52.877.170.007 91,72%
2214 Peningkatan Kompetensi
Tenaga Kerja Bidang Industri
111.435.600.000 99.543.824.047 89,33%
4060 Pengembangan Standardisasi
Kompetensi Kerja Dan
Pelatihan Kerja Binalattas
317.252.443.000 270.370.521.094 85,22%
2209 Pengembangan Dan
Peningkatan Kompetensi
Instruktur Dan Tenaga Kerja
Orientasi Pasar Kerja Luar
25.799.191.000 22.226.885.851 86,15%
2211 Pengembangan Dan
Peningkatan Kompetensi
Instruktur Dan Tenaga Kerja
Orientasi Pasar Kerja Dalam
Negeri
25.929.764.000 25.560.639.264 98,58%
2216 Peningkatan Kompetensi
Instruktur Dan Tenaga Pelatihan
28.327.340.000 21.916.975.299 77,37%
4055 Peningkatan Kompetensi
Instruktur Dan Tenaga
Kepelatihan Binalattas
23.862.273.000 19.084.078.510 79,98%
2221 Pengembangan Standardisasi
Kompetensi Kerja Dan Pelatihan
Kerja
59.457.544.000 55.505.428.820 93,35%
3 Persentase
Peningkatan
Perusahaan
Penyelenggar
a Pemagangan
Terverifikasi
2218 Pengembangan Dan
Peningkatan Penyelenggaraan
Pemagangan Dalam Dan Luar
Negeri
1.609.877.000 1.554.373.449 96,55%
4 Persentase
Peningkatan
Lulusan
Pemagangan
4057 Peningkatan Penyelenggaraan
Pemagangan Dalam Dan Luar
Negeri Binalattas
53.300.049.000 48.733.966.890 91,43%
5 Persentase
Peningkatan
LSP Berlisensi
2207 Pengembangan Sistem Dan
Pelaksanaan Sertifikasi
Kompetensi Profesi
182.721.707.000 111.054.244.759 60,78%
6 Persentase
Peningkatan
Tenaga Kerja
Bersertifikat
Kompetensi
4053 Pengembangan Sistem Dan
Pelaksanaan Sertifikasi
Kompetensi Profesi Binalattas
19.154.347.000 10.897.508.700 56,89%
7 Persentase
Peningkatan
Lembaga
Pelayanan
Produktivitas
2213 Pelaksanaan Dan Peningkatan
Produktivitas
8.634.432.000 8.400.834.281 97,29%
2220 Pengembangan Dan
Peningkatan Produktivitas
9.887.840.000 9.388.027.704 94,95%
4059 Pengembangan Dan
Peningkatan Produktivitas
Binalattas
22.821.066.000 21.829.723.357 95,66%
2223 Dukungan Manajemen Dan
Dukungan Teknis Lainnya Ditjen
Binalattas
52.570.799.000 45.167.586.788 85,92%
2210 Peningkatan Kualitas Dan
Pelayanan Pelatihan Bagi Calon
Transmigran
3.604.153.000 3.600.002.919 99,88%
2212 Pengembangan Program Dan
Peningkatan Kapasitas Sdm
Pelatihan Ketransmigrasian
4.333.725.000 4.330.452.952 99,92%
2215 Peningkatan Kualitas Pelayanan
Pelatihan Bagi Calon
Transmigran Dan Transmigrasi
5.119.731.000 5.104.389.300 99,70%
1.339.189.714.000 1.127.443.756.040 84,19%
3
Indikator Sasaran
Strategis
Peningkatan
Kompetensi
dan
Produktivitas
Tenaga Kerja
1
Persentase
Peningkatan
Produktivitas
Tenaga Kerja
(Nasional,
8
REALISASI ANGGARAN DITJEN BINALATTAS TAHUN 2015
Meningkatnya
Kualitas dan
Produktivitas
Tenaga Kerja
Untuk Mencetak
Tenaga Kerja
Yang Berdaya
Saing
Indikator Sasaran
Program
9 Pendukung
2 Persentase
Peningkatan
lulusan
pelatihan
Berbasis
Kompetensi
Kegiatan
Meningkatnya
Kompetensi
Tenaga Kerja
1
Meningkatnya
Produktivitas
Tenaga Kerja
2
Pendukung
31
Beberapa hal yang menjadi tantangan dan permasalahan sehingga menjadi hambatan
atau kendala bagi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dalam
mencapai target capaian kinerja dan terhadap penyerapan anggaran, antara lain :
1. Revisi DIPA satuan kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan karena
keterlambatan adanya proses revisi pencairan blokir, revisi efisiensi anggaran
dan revisi APBN-P yang cukup memakan waktu yang lama sehingga kegiatan
efektif dapat dilaksanakan pada bulan Juni 2015;
2. Adanya penghematan anggaran sesuai Inpres No. 4 Tahun 2015 dan Amanat
Surat Menteri Keuangan No. S-347/MK.02/2015 hal Perubahan Pagu Anggaran
Belanja K/L dalam APBN TA.2015 (Pemotongan Anggaran), DIPA Revisi II
ditandatangani tgl. 21 Juli 2015).
Langkah-langkah percepatan penyerapan yang dilakukan antara lain :
1. Menginventarisasi dan membuat prioritas kegiatan kegiatan yang belum
terlaksana;
2. Merevisi kegiatan-kegiatan yang berpotensi tidak bisa terserap;
3. Membuat rencana penyerapan anggaran per minggu.
Dalam akuntabilitas keuangan, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihan dan Produktivitas hanya dapat menginformasikan realisasi penyerapan
anggaran dan belum menginformasikan adanya efisiensi dan efektivitas penggunaan
sumberdaya. Hal ini karena adanya kendala dan sampai saat ini sistem penganggaran
yang ada belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk
mengukur efisiensi, sehingga di waktu yang akan datang akan dibuatkan sistem
pengukuran kinerja atas kegiatan tersebut dalam setiap indikator kinerja.
BAB IV
PENUTUP
32
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2015 disusun berdasarkan laporan pelaksanaan
kegiatan dari bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2015.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan
capaian kinerja melalui penyempurnaan terhadap penyusunan program kerja Direktorat
Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas yang mengarah pada input, output,
outcomes, benefit dari setiap kegiatan, sehingga pada tahun yang akan datang lebih
efektif dalam pemanfaatan sumber dana dan sumber daya dapat ditingkatkan, yang
didukung oleh kemampuan dan profesionalisme.
Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas mengalami hambatan karena DIPA baru terbit
pada bulan Mei 2015. Capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja adalah
sebagai berikut IK 1 sebesar 112,99 %, IK 2 sebesar 69,42 %, IK 2 penajaman sebesar
119,73 %, IK 3 sebesar 68,64 %, IK 4 sebesar 31,05 %, IK 5 sebesar 263,86 %, IK 6
sebesar 2.481,16 %, IK 7 sebesar 94,12 % dan IK 8 sebesar 74,21 %.
LAMPIRAN
34
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
PERJANJIAN KINERJA
Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Tahun Anggaran : 2015
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Untuk Mencetak Tenaga Kerja
Yang Berdaya Saing
1 Persentase Peningkatan Lembaga Pelatihan
Yang Terakreditasi
12,80 %
2 Persentase Peningkatan Lulusan Pelatihan
Berbasis Kompetensi
70,00 %
3 Persentase Peningkatan Perusahaan
Penyelenggara Pemagangan Terverifikasi
8,57 %
4 Persentase Peningkatan Lulusan
Pemagangan
19,58 %
5 Persentase Peningkatan LSP Berlisensi 48,51 %
6 Persentase Peningkatan Tenaga Kerja
Bersertifikat Kompetensi
59,70 %
7 Persentase Peningkatan Lembaga Pelayanan
Produktivitas
6,25 %
8 Persentase Peningkatan Produktivitas
Tenaga Kerja (Nasional, Sektoral, Daerah)
4,47 %
Program Anggaran
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Rp.1.632.812.823.000,-
35
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
36
37
CAPAIAN KINERJA
DITJEN BINALATTAS TAHUN 2015
Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Tahun Anggaran : 2015
Program : Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
No Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target
Realisasi Capaian
Kinerja
1 Meningkatnya Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Untuk Mencetak Tenaga
Kerja Yang Berdaya Saing
1 Persentase Peningkatan
Lembaga Pelatihan Yang
Terakreditasi
12,80 %
14,46 %
112,99 %
2 Persentase Peningkatan Lulusan
Pelatihan Berbasis Kompetensi
70,00 % 48,59 % 69,42 %
3 Persentase Peningkatan
Perusahaan Penyelenggara
Pemagangan Terverifikasi
8,57 % 5,88 % 68,64 %
4 Persentase Peningkatan Lulusan
Pemagangan
19,58 % 6,08 % 31,05 %
5 Persentase Peningkatan LSP
Berlisensi
48,51 % 128,00 % 263,86 %
6 Persentase Peningkatan Tenaga
Kerja Bersertifikat Kompetensi
59,70 % 1.481,25 % 2.481,1
6
%
7 Persentase Peningkatan
Lembaga Pelayanan
Produktivitas
6,25 % 5,88 % 94,12 %
8 Persentase Peningkatan
Produktivitas Tenaga Kerja
(Nasional, Sektoral, Daerah)
4,47 % 3,32 % 74,21 %
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 – Pagu Awal : Rp.1.632.812.823.000,-
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 – Pagu Revisi : Rp.1.339.189.714.000,-
Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 : Rp.1.127.443.756.040,-
Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2015 : 84,19 %
38
IKSS 1.1
IKSS 1.2
No Sasaran Strategis Target RealisasiCapaian
Kinerja
Target
Renstra 2019
Pencapaian
Target Renstra
s.d 2015
Ket
1 Meningkatnya Kompetensi
Tenaga Kerja
40% 4.726 Orang 3.961 Orang 83,81% 210% 65% 128,94%
Target PeningkatanCapaian
Kinerja
Target
Renstra 2019
Pencapaian
Target Renstra
s.d 2015
Ket
2 Meningkatnya Produktivitas
Tenaga Kerja
1,6% 72,35 Juta per
pekerja per
tahun
74,75 Juta per
pekerja
per tahun
3,32% 207% 8,5% 39,03%
No Sasaran Program Target 2015 RealisasiCapaian
Kinerja
Target
Renstra 2019
Pencapaian
Target Renstra
s.d 2015
Ket
1 Persentase Peningkatan
Lembaga Pelatihan Yang
Terakreditasi
12,80% 1.943 Lembaga 2.224 Lembaga 14,46% 112,99 32,12% 45,03%
2 Persentase Peningkatan
lulusan pelatihan Berbasis
Kompetensi
70,00% 62.073 Orang 92.236 Orang 48,59% 69,42 95,00% 51,15%
3 Persentase Peningkatan
Perusahaan Penyelenggara
Pemagangan Terverifikasi
8,57% 17 Perusahaan 18 Perusahaan 5,88% 68,64 31,43% 18,72%
4 Persentase Peningkatan
Lulusan Pemagangan
19,58% 28.191 Orang 29.905 Orang 6,08% 31,05 20,42% 29,77%
5 Persentase Peningkatan LSP
Berlisensi
48,51% 100 Lembaga 228 Lembaga 128,00% 263,86 94,10% 136,03%
6 Persentase Peningkatan
Tenaga Kerja Bersertifikat
Kompetensi
59,70% 10.012 Orang 158.315 Orang 1481,25% 2481,16 79,87% 1854,58%
7 Persentase Peningkatan
Lembaga Pelayanan
Produktivitas
6,25% 17 Lembaga 18 Lembaga 5,88% 94,12 56,25% 10,46%
8 Persentase Peningkatan
Produktivitas Tenaga Kerja
(Nasional, Sektoral, Daerah)
4,47% 72,35 Juta per
pekerja per
tahun
74,75 Juta per
pekerja
per tahun
3,32% 74,21 21,13% 15,70%
Indikator Sasaran Strategis
1 Peningkatan
Kompetensi dan
Produktivitas Tenaga
Kerja Indikator Sasaran Strategis
1 Meningkatnya Kualitas
dan Produktivitas
Tenaga Kerja Untuk
Mencetak Tenaga
Kerja Yang Berdaya
Saing
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Program 1 : Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
Sasaran Program 1 :
Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Untuk Mencetak Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing
Kementerian Ketenagakerjaan R.I
Sasaran Strategis 1 :
Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja
Realisasi 2014 Realisasi 2015
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja
Peserta Pelatihan Yang
Mengikuti Uji Kompetensi
Tahun 2014
Peserta Yang Mendapat
Sertifikat Kompetensi
Tahun 2015
Indikator Kinerja Program
39
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
http://kemnaker.go.id/unit-kerja/binalattas