TAHUN 2017 LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Provinsi Sulawesi Utara terletak di wilayah paling utara pulau Sulawesi, dan dikenal sebagai Provinsi Kepulauan. Memiliki tiga Kabupaten kepulauan yang letaknya berbatasan langsung dengan wilayah Negara Republik Filipina yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. Luas wilayah Sulawesi Utara tercatat 63.326,17 km2, panjang garis pantai adalah 2.395,99 km dengan luas daratannya 13.851,64 km2 dan wilayah laut 49.474,53 km2. Wilayah Provinsi Sulawesi Utara memiliki 287 pulau (59 pulau berpenghuni dan 228 pulau tidak berpenghuni). Memiliki 15 (lima belas) daerah otonom terdiri dari 11 (sebelas) Kabupaten dan 4 (empat) Kota, dimana 13 (tiga belas) wilayah Kabupaten/Kota memiliki wilayah pesisir dan laut. Sulawesi Utara memiliki posisi strategis, karena berhadapan langsung dengan Kawasan Asia Timur (Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, ASEAN) dan Pasifik yang menjadi pusat perdagangan dan pertumbuhan ekonomi regional. Posisi semenanjung wilayah Sulawesi Utara yang terletak di tepian Samudera Pasifik diapit oleh 2 (dua) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) yang melewati Selat Makasar antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, dan ALKI III yang
101
Embed
lAPORAN kINERJA dINAS kELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI ...dkpd.sulutprov.go.id/wp-content/uploads/2018/03/LKIP-2017.pdf · TAHUN 2017 LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Provinsi Sulawesi Utara terletak di wilayah paling utara pulau Sulawesi, dan
dikenal sebagai Provinsi Kepulauan. Memiliki tiga Kabupaten kepulauan yang
letaknya berbatasan langsung
dengan wilayah Negara Republik
Filipina yaitu Kabupaten Kepulauan
Talaud, Kabupaten Kepulauan
Sangihe dan Kabupaten Kepulauan
Siau, Tagulandang, Biaro. Luas
wilayah Sulawesi Utara tercatat
63.326,17 km2, panjang garis pantai
adalah 2.395,99 km dengan luas
daratannya 13.851,64 km2 dan
wilayah laut 49.474,53 km2. Wilayah
Provinsi Sulawesi Utara memiliki 287
pulau (59 pulau berpenghuni dan
228 pulau tidak berpenghuni). Memiliki 15 (lima belas) daerah otonom terdiri dari
11 (sebelas) Kabupaten dan 4 (empat) Kota, dimana 13 (tiga belas) wilayah
Kabupaten/Kota memiliki wilayah pesisir dan laut.
Sulawesi Utara memiliki posisi strategis, karena berhadapan langsung
dengan Kawasan Asia Timur (Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, ASEAN) dan
Pasifik yang menjadi pusat perdagangan dan pertumbuhan ekonomi regional.
Posisi semenanjung wilayah Sulawesi Utara yang terletak di tepian Samudera
Pasifik diapit oleh 2 (dua) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) yang melewati
Selat Makasar antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, dan ALKI III yang
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
2
melewati Laut Maluku antara Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku Utara dan
Maluku. Posisi strategis ini menciptakan keunikan dan keunggulan khusus bagi
Sulawesi Utara karena sangat dekat dengan pasar Asia Timur dan Pasifik.
Sulawesi Utara berada di sentrum peredaran perdagangan dunia dan pertumbuhan
ekonomi dunia. Peluang ini membuktikan bahwa Sulawesi Utara sebagai pintu
gerbang Indonesia ke bagian Ke Asia Timur dan Pasifik merupakan sebuah solusi
bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat berperan aktif dalam perdagangan
dunia melalui kerjasama regional yang terintegrasi dan terpadu seperti BIMP-
EAGA, ASEAN, EAST ASIA, dan APEC, terlebih pada tahun 2015 era Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA) sudah dimulai.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melaui UU
no 17 tahun 2007, yakni memantapkan pembangunan secara menyeluruh
di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif
perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya
manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. RPJMN
dijalankan Pemerintah dengan dasar Pancasila dan Trisakti yang menjadi
landasan dalam pembangunan nasional 5 (tahun). Penjabaran Trisakti
diwujudkan dalam bentuk: Kedaulatan dalam politik, berdikari dalam
ekonomi, kepribadian dalam kebudayaan.
Ideologi TRISAKTI menggambarkan bahwa pembangunan dicapai
melalui perwujudan bangsa yang (1) berdaulat, yaitu bangsa yang mampu
hidup sejajar dan sederajat dengan bangsa lain; (2) Mandiri, yaitu
berkurangnya kergantungan dari sumberdaya luar negeri melalui
ketersediaan manusia yang berkualitas dan prinsip pembangunan
berkelanjutan; (3) Berkepribadian dan berkebudayaan yaitu menyadari jati
diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan bangsa maritim
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
3
sehingga reorientasi paradigma pembangunan dari pembangunan berbasis
daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan dan kepulauan.
Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah masa depan peradaban
bangsa dan sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber
kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus
dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan
menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan
perikanan secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Utara merupakan sub
sistem pembangunan Daerah yang meliputi kehidupanan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat
dan memperkuat jati diri melalui potensi sumberdaya alam yang tersedia dan
dapat dimanfaatkan secara ekonomis, terutama pangan dan mineral yang
sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai usaha dengan
memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan yang sangat kaya dan beragam
yang difokuskan melalui pertumbuhan ekonomi (Pro-Growth), pengentasan
kemiskinan (Pro-Poor), perlindungan usaha dan penciptaan lapangan kerja bagi
para nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar ikan dan masyarakat pesisir
lainnya (Pro-Job) serta perlindungan terhadap sumberdaya dalam rangka
keberlanjutan sumberdaya tersebut (Pro-Sustainability) adalah untuk mendukung
pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan
pemerintah yang akuntabel (Good Govermance).
Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu
dilaksanakan dalam mewujudkan visi misi dan program pemerintah Sulawesi Utara
khususnya pembangunan kelautan dan perikanan dan cita-cita masyarakat dalam
mencapai kesejahteraan. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga
penyelenggaraann pemerintahan dan pembangunan sektor kelautan dan
perikanan berlangsung berdayaguna, berhasil guna serta berdaya saing.
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
4
Salah satu tuntutan publik saat ini adalah adanya transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Tuntutan ini pada intinya adalah
terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara ber-
tanggungjawab.
Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang
dilaksanakan dalam waktu lima tahunan yang merupakan acuan dokumen Peren-
canaan Strategis (RENSTRA), diantaranya memuat indikator sasaran dan targetnya
yang diurai per tahun serta rencana alokasi pembiayaannya sebagai penjabaran
dari target RPJMD, maka Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai unit kerja dituntut
untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan yang
menuntut azas akuntabilitas, dimana setiap penyelenggaraan Negara dituntut
untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil-hasilnya dari seluruh
program/kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan
yang diberikan.
Tahun 2017 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2016-2021,
dimana pembangunan kelautan dan perikanan terkait dengan pelaksanaan
Nawacita ke-1, ke-4, ke-6 dan ke-7 dalam RPJMN 2015-2019. Presiden
menyatakan bahwa Laut Masa Depan Bangsa dan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan mandat untuk melaksanakannya dalam
kebijakan dan program untuk mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan
Sulawesi Utara.
Untuk memastikan keseluruhan program dan kegiatan pembangunan
Kelautan dan Perikanan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana target
waktu, kuantitas, kualitas dan sasarannya, telah disepakati perjanjian yang
tertuangdalam Perjanjian Kinerja yang diturunkan secara berjenjang sampai
tingkat individu pegawai. Capaian kinerja tersebut dilaporkan secara berkala
sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas).
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
5
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi
Utara tahun 2017 adalah sebagai bentuk media informasi dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Visi dan Misi dari Rencana Strategis Dinas
kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara. Adapun tujuan penyusunan
Laporan Kinerja adalah:
1. Memberi informasi kinerja yg teruk ur kepada pemberi mandat atas kinerja
yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Utara selama 1 (satu) tahun
3. Sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Utara untuk meningkatkan kinerja, berdasarkan evaluasi,
dapat ditetapkan kebijakan dan strategi ke depan guna lebih meningkatkan
pembangunan kelautan dan perikanan.
1.3 TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANPROVINSI SULAWESI UTARA
Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2017 mengacu
pada Perda No.72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Tipe A Provinsi
Sulawesi Utara, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 97 Tahun 2016
tentang Pembentukan Unit Pelaksanan Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.
Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi
Utara No 72 tahun 2016 mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan
yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
tersebut di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah mempunyai fungsi :
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
6
(a) Penyelenggaraan perumusan serta penetapan, pengaturan dan koordinasi
pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengelolaan
ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengawasan sumberdaya
kelautan dan perikanan.
(b) Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan ijin, dan pemanfaatan ruang
laut diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan dan penangkapan ikan di
wilayah laut, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai
dengan 12 mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,
penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaaan pelabuhan perikanan
provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal
penangkapan ikan dan kapal pengangkutan ikan, dan pendaftaran kepal
perikanan untuk kapal di atas 10 GT sampai dengan 30 GT, penerbitan
surat izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidaya ikan dan
penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang
usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi.
(c) Penyelenggaraan dan pengendalian fasilitas pengutan perikanan tangkap,
pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengelolaan
ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengawasan sumberdaya
kelautan dan perikanan.
(d) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan semua pemangku
kepentingan dalam rangka keterpaduan pembangunan kelautan dan
perikanan
(e) Penyelenggaraan pembinaan unit pelaksana teknis dinas lingkup Dinas
Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta koordinasi
dengan unit pelaksana teknis kementerian kelautan dan perikanan di
Provinsi Sulawesi Utara
(f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikanan oleh pimpinan
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kelautan dan
Perikanan Daerah dilengkapi dengan Eselon III sebagai berikut:
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
7
a. Sekretaris Dinas, membawahkan:
- Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sub Bagian Umum
b. Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan, membawahkan
- Seksi Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
- Seksi Pemanfaatan Ruang laut dan
- Seksi Konservasi dan Perlindungan Jenis Ikan
c. Kepala Bidang Perikanan Tangkap membawahkan :
- Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap
- Seksi Kenelayanan dan Kelembagaan; dan
- Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan (SDI) dan Pengendalian Penangkapan
Ikan
d. Kepala Bidang Perikanan Budidaya membawahkan :
- Seksi Kawasan Budidaya
- Seksi Produksi Budidaya
- Seksi Benih dan Pakan
e. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, membawahkan:
- Seksi Logistik, Akses Pasar dan Promosi
- Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan
- Seksi Sarana Prasarana dan Peningkatan Investasi
Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung
berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan teknis penunjang untuk
melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung pelaksana tugas dinas, maka
dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPTD) sesuai Pergub no 97 tahun 2016
i Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
- Balai Pembenihan dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan
- Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan
- Balai Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
- Balai Pengujian dan Serifikasi Mutu Hasil Perikanan
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
8
Struktur organisasi Dinas kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utaradapat dilihat pada gambar 1.1.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM
KEPALA DINASKELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
SUB BAGIAN PERENCANAANDAN KEUANGAN
SUB BAGIAN KEPEGAWAIANDAN HUKUM
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYABIDANG PEMANFAATAN RUANG
LAUT, PENGAWASAN SUMBERDAYAKELAUTAN DAN PERIKANAN
BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUKKELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PERIKANAN TANGKAP
SEKSI KAWASAN BUDIDAYA
SEKSI PRODUKSI BUDIDAYA
SEKSI BENIH DAN PAKAN
BALAI PERBENIHAN DANPENGENDALIAN HAMA PENYAKIT
IKAN
BALAI PENGOLAHAN HASILKELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGELOLAPELABUHAN PERIKANAN
BALAI PENGUJIAN DANSERTIFIKASI MUTU HASIL
PERIKANAN
SEKSI PENGAWASAN SUMBERDAYAKELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKSI PEMANFAATAN RUANG LAUT
SEKSI KONSERVASI DANPERLINDUNGAN JENIS IKAN
SEKSI LOGISTIK, AKSES PASARDAN PROMOSI
SEKSI BINA MUTU DANDIVERIFIKASI PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKSI SARANA PRASARANA DANPENINGKATAN INVESTASI
SEKSI SARANA PRASARANAPERIKANAN TANGKAP
SEKSI KENELAYANAN DANKELEMBAGAAN
SEKSI PENGELOLAANSUMBERDAYA IKAN DAN
PENGENDALIAN PENANGKAPANIKAN
Jumlah pegawai di Dinas kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi
Utara (Induk dan UPTD) sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 didukung 130
orang, dengan rincian sebagai berikut:
1) Jumlah pegawai menurut jenis dan tempat tugas
NO URAIAN PRIA WANITA JUMLAH1 Dinas 30 39 692 Balai Pembenihan dan Pengendalian
Hama Penyakit Ikan Tateli11 5 16
3 Balai Pengelola Pelabuhan PerikananTumumpa
13 4 17
4 Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu HasilPerikanan Bitung
6 9 15
5 Balai Pengolahan Hasil Kelautan danPerikanan Tumumpa
4 9 13
Jumlah 64 66 130
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
9
2) Jumlah Pegawai menurut Golongan :
Golongan IV : 16 orang (12,31%) terdiri dari
Gol IVa : 6 orang; IVb : 9 orang; IVc : 1 orang
Golongan III : 88 orang (67,69%)
Gol IIIa: 3 orang; IIIb: 39 orang;
Gol IIIc: 22 orang; IIId:24 orang;
Golongan II : 24 orang (18,46%)
Gol IIa 1 orang; IIb:10 orang;
IIc : 12 orang; IId: 1 orang
Golongan I: 1 orang (0,76%)
Gol Ia : 0 orang; Ib: 1; Ic: 0 orang
Jumlah : 130 orang
3) Berdasarkan Jenis Pendidikan
Doktor : 2 orang (1,54%)
Pascasarjana (Magister) : 15 orang (11,54%)
Sarjana/Diploma IV : 54 orang (41,54%)
Sarjana Muda/Akademi/Diploma III : 2 orang (1,54%)
SLTA : 55 orang (42,31%)
SLTP : 1 orang (0,77%)
SD : 1 orang (0,77%)
Jumlah 130 orang
Jumlah PNS menurut Formasi di Dinas Kelautan danPerikanan Provinsi Sulawesi Utara sampai Tahun 2017
1 org(0,76%)
24 org(18,46%)
88 org(67,69%)
16 org(12,31%)
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
10
4) Berdasarkan Eselon :
Eselon II:1 orang; Eselon III: 9 orang; Eselon IV: 27 orang; Pegawai non
struktural: 93 orang
5) Berdasarkan status kepegawaian, PNS sebanyak 130 orang dan CPNS tidak
ada.
6) Pegawai yang sudah mengikuti diklat penjejangan: PIM II : 2 orang;
PIM III: 13 orang dan PIM IV: 16 orang
7) Pegawai yang mendapat tanda kehormatan: 30 Tahun: 3 orang Gol III;
20 tahun: 1 orang Gol III; dan 10 tahun: 3 orang Gol III; 7 orang Gol IV
1.4. ISUE-ISUE STRATEGIS
Provinsi Sulawesi Utara dengan ibukota Manado terletak antara 0o5’ - 5o34’
LU dan antara 123o07’ – 127o10’ BT, yang berbatasan dengan Laut Sulawesi,
Filipina dan Laut Pasifik di sebelah Utara serta Laut Maluku di sebelah Timur.
Batas sebelah Selatan dan Barat masing-masing adalah Teluk Tomini dan Provinsi
Gorontalo. Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah kepulauan di Indonesia
dengan jumlah pulau 287 pulau (59 pulau berpenghuni dan 228 pulau tidak
berpenghuni) yang terdiri dari 3 (tiga) gugusan Kabupaten Kepulauan: (1)
Gugusan kepulauan Talaud, terletak paling
Utara yang secara administratif masuk di
Kabupaten Kepulauan Talau; (2) Gugusan
Kepulauan Sangihe, secara administratif
masuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe; (3)
Gugusan kepulauan Siau, Tagulandang dan
Biaro (disingkat SITARO) secara administratif
masuk di Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro.
Luas wilayah Sulawesi Utara tercatat
63.326,17 km2 (wilayah darat dan laut sampai 12 mil) yang meliputi Sebelas
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
11
Kabupaten dan Empat Kota. Panjang garis pantai adalah 2.395,99 km dengan luas
daratannya 13.851,64 km dan wilayah laut 49.474,53 km. Perairan Sulawesi
Utara memiiki kekayaan alam yang dapat menjadi modal dasar yang harus dikelola
dengan optimal untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Potensi lestari berdasarkan Keputusan MenKP No 47/Kepmen-KP/2016
diperkirakan 1.110.468 ton/tahun dan jumlah tangkap yang diperbolehkan (JTB)
888.374 ton/tahun. Keaneka-ragaman hayati laut memiliki potensi besar untuk
dimanfaatkan bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif.
Tabel 1. Sulawesi Utara Dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 715 dan 716)
KEPMENKP no 47/KEPMEN-KP/2016
Ket :WPP 715 meliputi : Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk
Berau (meliputi Provinsi Sulut, Gorontalo, Sulteng, Maluku,Maluku Utara dan Papua Barat)
WPP 716 meliputi : Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera ( meliputiProvinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulut,Sulteng dan Maluku Utara)
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
12
Pengelolaan sumberdaya ikan berkelanjutan adalah pengelolaan yang
mengarah pada bagaimana sumberdaya ikan yang ada saat ini mampu memenuhi
kebutuhan sekarang dan kebutuhan generasi yang akan datang, dimana aspek
berkelanjutan harus meliputi aspek ekologi, sosial ekonomi, masyarakat dan
institusi. Pengelolaan sumberdaya ikan berkelanjutan tidak melarang aktivitas
penangkapan yang bersifat ekonomi/komersial tetapi menganjurkan dengan
persyaratan bahwa pemanfaatan tidak melampaui daya dukung (carryng capacity)
lingkungan perairan atau kemampuan pulih sumberdaya ikan, sehingga generasi
mendatang tetap memiliki asset sumberdaya alam yang sama atau bahkan lebih
banyak dari generasi saat ini.
Dalam UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan
bahwa penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta
energy dan sumberdaya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Provinsi. Disamping itu dijelaskan pula bahwa penentuan Daerah Kepulauan/Kota
penghasil untuk perhitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada
dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai kearah laut lepas
dan/atau kearah perairan kepulauan. Dalam hal batas wilayah Kabupaten/Kota
kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai
dengan prinsip garis tengah dari daerah yang berbatasan. Hal ini berarti Daerah
Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumberdaya alam di laut yang ada
di wilayahnya. Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumberdaya alam
di laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau
kearah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut antar dua Daerah Provinsi kurang
dari 24 mil, kewenangan mengelola
sumberdaya alam di laut dibagi
sama jarak atau diukur sesuai
dengan prinsip garis tengah dari
wilayah antar dua Daerah Provinsi
tersebut.
Potensi kelautan dan
perikanan di Sulawesi Utara sangat
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
13
strategis, dimana Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu dari 7 (tujuh)
Provinsi kepulauan di Indonesia yang memiliki 287 buah pulau dan 11 diantaranya
merupakan pulau terluar. Potensi sumberdaya alam relative besar namun
pengelolaannya belum sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan
sumberdaya alam yang berkelanjutan.
Seiring dengan kegiatan penangkapan ikan, kegiatan budidaya ikan juga
meningkat terus. Potensi luas areal budidaya (tawar, laut dan payau) belum
dimanfaatkan secara optimal antara lain akibat tumpang tindih pemanfaatan
potensi lahan budidaya air tawar serta belum terbukanya akses menuju kawasan
potensial, prasarana penunjang, kekurangan modal usaha dan minat masyarakat
untuk usaha budidaya laut, kualitas bibit rumput laut, penyakit, akses pasar dan
tata niaga produk.
Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumberdaya non hayati
yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi
ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Selain itu, potensi energy
terbarukan dari laut, seperti air laut dalam (deep sea water) masih menjadi
tantangan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dimasa yang akan datang.
Industri maritime, jasa kelautan, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain
energy, pemasangan pipa dan kabel bawah laut dan atau pengangkatan benda
dan muatan kapal tenggelam, merupakan sektor kelautan yang belum tergarap
secara optimal.
Sumberdaya alam di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara sangat
mendukung untuk pengembangan pakan ikan mandiri guna mengurangi
ketergantungan akan pakan pabrikan yang bergantung pada bahan baku impor
dalam hal ini tepung ikan. Dengan semakin berkembangnya usaha budidaya,
kebutuhan pakan ikan semakin tinggi sehingga perlu upaya untuk menggerakkan
setiap daerah memanfaatkan sumberdaya alam yang potensial untuk pembuatan
pakan mandiri.
Pembangunan kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang
kompleks karena keterkaitan dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap
aspek lingkungan. Terdapat berbagai issue pengelolaan laut yang berpotensi
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
14
mengancam kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata
pencaharian masyarakat perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan
ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumberdaya perikanan. Wilayah laut
sudah hampir mendekati over fishing, dan adanya praktik-praktik IUU Fishing
yang merupakan global crime tidak saja tindak pidana perikanan tetapi
menyangkut perbudakan, perdagangan manusia, penyeludupan, dan lain
sebagainya. Luasnya wilayah territorial dan ZEEI Sulut serta banyaknya pulau-
pulau dan berbatasan Negara tetangga merupakan lahan subur untuk
penangkapan ikan secara ilegal dan pengrusakan ekosistim pesisir. Masalah
perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan sumberdaya
perikanan dan kelautan di wilayah perairan Indonesia. Pengawasan menjadi
kurang optimal karena sarana pengawasan terbatas, kurang optimalnya peran
serta masyarakat dalam pengawasan, kurangnya koordinasi lintas sektor.
Pelanggaran lintas batas oleh nelayan tradisional karena berbatasan dengan
Negara tetangga Filipina dan kejelasan perbatasan wilayah dengan Negara
tetangga yang belum terselesaikan serta ABK nelayan yang status
kewarganegaraan tidak jelas.
Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih diperhadapkan pada
implementasi RZWP3K Sulawesi Utara. Walaupun RZWP3K sudah di Perdakan
dengan Perda no.1 tahun 2017, namun pelaksanaan di lapangan masih belum
optimal. Sampai saat ini, masih dalam pembahasan untuk diterbitkan Pergub
terkait dengan lanjutan RZWP3K Kab/kota pesisir lainnya. Di samping itu,
permasalahan dalam pengembangan budidaya antara lain terbatasnya saluran
irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi benih dan induk unggul, kesiapan
dalam menanggulangi hama dan penyakit ikan, adanya pencemaran perairan, dan
tingginya harga pakan. Selain itu struktur pelaku usaha budidaya/tangkap adalah
skala kecil/tradisional dengan keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi
dan pasar. Globalisasi dalam kerangka perdagangan Internasional mendorong
kegiatan perdagangan antar negara maupun antar wilayah dalam NKRI. Lintas
hasil perikanan ini membawa konsekuensi meningkatnya resiko tersebarnya hama
dan penyakit ikan yang membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu, perlu
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
15
diiringi dengan sistim jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan yang
diselaraskan dengan ketentuan Internasional sehingga mampu meningkatkan daya
saing hasil perikanan dalam perdagangan global.
Terkait dengan masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha
perikanan, disebabkan oleh struktur armada penangkapan ikan yang masih
didominasi oleh kapal berukuran kecil, integrasi sistim produksi di hulu dan hilir
belum optimal serta kualitas SDM dan kelembagaannya belum memadai dari sisi
pengetahuan, ketrampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap
infrastruktur dan informasi. Dalam rangka pengembangan usaha, adanya
keterbatasan dalam hal dukungan permodalan oleh pihak perbankan dan lembaga
keuangan lainnya karena terkendala pada usaha yang belum bankable dan
pemenuhan persyaratan dari perbankan.
Dampak perubahan iklim masih sangat diperlukan mitigasi bencana dan
adaptasi dampak perubahan iklim melalui upaya rehabilitasi ekosistim,
pengendalian pencemaran dan upaya revitalisasi melalui reklamasi yang
terkendali.
Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah yang memiliki mandat untuk
melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan di Sulawesi Utara perlu
mengelola faktor lingkungan organisasi baik yang bersifat internal maupun
eksternal sebagai modal dasar untuk merumuskan strategi pembangunan kelautan
dan perikanan sehingga diperlukan sinegitas Pusat, Provinsi/Kabupaten/Kota.
1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi
Utara tahun 2017 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
16
Sulawesi Utara atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja telah
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan Kinerja ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja
selama tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun
Sistimatika Penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:
(1) BAB I Pendahuluan, berisi penjelasan umum tentang Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari latar belakang, maksud dan
tujuan penyusunan LAKIP, serta uraian singkat tentang tugas dan fungsi
Dinas, aspek strategis organisasi, permasalahan utama (strategic issued)
yang dihadapi.
(2) BAB II Perencanaan Kinerja, berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017
(3) BAB III Akuntabilitas Kinerja,
A. Capaian Kinerja
Berisi capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran organisasi,
Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini,
membandingkan antara realisasi kinerja dengan tahun ini dengan tahun
lalu dan beberapa tahun sebelumnya, evaluasi dan analisis akuntabilitas
kinerja termasuk didalamnya keberhasilan dan kegagalan serta perma-
salahan yang dihadapi dan upaya tindak lanjut penyelesaian masalah.
B. Realisasi anggaran,
Bab ini juga memuat realisasi anggaran yang digunakan dan realisasi
anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan rencana
kerja termasuk langkah dimasa mendatang yang dilakukan organisasi
dalam meningkatkan kinerjanya.
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
17
(4) BAB IV Penutup, disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi
untuk meningkatkan kinerjanya.
(5) Lampiran
Perjanjian Kinerja
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
18
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
Tujuan pembangunan baik Nasional dan Daerah telah digariskan dalam
Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan
kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Upaya mencapai cita-cita
mulia tadi, maka suatu perencanaan pembangunan memerlukan penetapan
tahapan-tahapan berikut prioritas pada setiap tahapan yang bertolak dari sejarah,
karakter sumberdaya yang kita miliki dan tantangan yang sedang dihadapi.
Upaya mewujudkan tujuan Negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap,
terencana, terpadu dan berkesinambungan. UU No 17 tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025
menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan
Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. RPJPN dilaksanakan dalam
empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Sejalan dengan
RPJPN 2005-2025, RPJPD Provinsi Sulawesi Utara 2005-2025 yang sudah
ditetapkan melalui Perda Sulawesi Utara No. 3 tahun 2011 juga memuat tahapan
perencanaan pembangunan daerah dengan Visi Sulawesi Utara yang
berbudaya, berdaya saing, aman dan sejahtera sebagai pintu gerbang
Indonesia ke kawasan Asia Timur dan Pasifik.
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
19
Dalam Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019,
visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah terwujudnya
Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan
gotong royong. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui UU no 17
tahun 2007, yakni memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai
bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian
berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas
serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. RPJMN dijalankan Pemerintah
dengan dasar Pancasila dan Trisakti yang menjadi landasan dalam pembangunan
nasional 5 (tahun). Penjabaran Trisakti diwujudkan dalam bentuk: Kedaulatan
dalam politik, berdikari dalam ekonomi, kepribadian dalam kebudayaan.
Ideologi TRISAKTI menggambarkan bahwa pembangunan dicapai melalui
perwujudan bangsa yang (1) berdaulat, yaitu bangsa yang mampu hidup sejajar
dan sederajat dengan bangsa lain; (2) Mandiri, yaitu berkurangnya kergantungan
dari sumberdaya luar negeri melalui ketersediaan manusia yang berkualitas dan
prinsip pembangunan berkelanjutan; (3) Berkepribadian dan berkebudayaan yaitu
menyadari jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan bangsa
maritime sehingga reorientasi paradigma pembangunan dari pembangunan
berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan dan kepulauan.
Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2015-2019 dirumuskan dalam
9 (Sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWACITA) yaitu:
1) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara
2) Membuat Pemerintah selalui hadir dengan membangun tata kelolah
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka Negara kesatuan
4) Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
20
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa
Asia lainnya.
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik
8) Melakukan revolusi karakter bangsa
9) Memperteguh ke Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Visi dan Misi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sulawesi Utara
2005-2025 menjadi pedoman dalam perumusan agenda pembangunan Provinsi
Sulawesi Utara. Perumusan visi dan misi jangka panjang daerah Provinsi Sulawesi
Utara dijadikan dasar perumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah
(RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 yang diselaraskan dengan
perkembangan situasi dan kondisi pembangunan, perkembangan peraturan
perundang-undangan yang mengubah struktur kebijakan terutama dengan
ditetapkannya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No
6 tahun 2014 tentang Desa, UU Aparatur Sipil Negara dan UU tentang
Perindustrian.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun RPJMD 2016-2021
dengan visi Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari Dalam Ekonomi,
Berdaulat Dalam Politik, dan Berkepribadian Dalam Budaya. Yang
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
21
ditetapkan dengan Perda No 3 tahun 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD). RPJMD yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Pemerintah
Daerah menjadi pedoman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi
Utara untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA).
Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang
bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang no. 17
tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
telah menetapkan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang
mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional dengan menumbuhkan
wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas
sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional
untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, serta
membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumberdaya kekayaan laut secara berkelanjutan. Kerangka
pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah untuk mensejahterakan
masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesempatan
berusaha dengan menumbuhkan industri kelautan dan perikanan yang tangguh
yaitu semua upaya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang
dilaksanakan sejalan dengan memperhatikan aspek pelestarian dan daya dukung
lingkungannya.
Pengembangan di sektor kelautan dan perikanan tidak terlepas dari sektor-
sektor lainnya atau bersifat multisektoral, sehingga koordinasi menjadi kunci
dalam kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.
2.1 RENCANA STRATEGIS
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2017 didalam sistem Akuntabilitas kinerja merupakan tahun pertama dari
Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Utara Tahun
2016 – 2021 yang mengacu pada RPJMD Sulawesi Utara sesuai Perda No 1 tahun
2016 yang disusun sebagai dasar dan tolok ukur pada penyelenggaraan urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Utara.
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
22
Rencana Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi
Utara meliputi :
2.1.1. Visi dan Misi
Salah satu misi pembangunan daerah yang terkait dengan kelautan dan
perikanan adalah misi (1) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat
sector pertanian dan sumberdaya kemaritiman serta mendorong sektor industri
dan jasa; (4) mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang adil,
mandiri dan maju dan (5) memantapkan pembangunan infrastruktur berlandaskan
prinsip pembangunan berkelanjutan. Sebagai organisasi yang membantu Gubernur
dan Wakil Gubernur, maka Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi
Sulawesi Utara ditetapkan selaras dengan Visi Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Utara yang bertujuan untuk mendukung terwujudnya SULUT HEBAT.
Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
sejalan dengan Visi Sulawesi Utara yaitu : “Terwujudnya Sulawesi Utara
Berdikari Dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Politik, serta Berkepribadian
Dalam Budaya melalui Pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang
berkelanjutan dan lestari”
Sedangkan mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan oleh
Peraturan Daerah kepada Dinas Kelautan dan Perikanan dan penjabaran dari Misi
Pemerintah Daerah dan Pembangunan Nasional bidang kelautan dan perikanan,
maka Misi Dinas yakni:
1) Mewujudkan pembangunan ekonomi Kelautan dan Perikanan yang mandiri
dengan mengelola sumberdaya alam yang berdaulat
2) Mewujudkan Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang
berkelanjutan dan lestari
3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang
sejahtera, maju, mandiri serta berkepribadian dalam kebudayaan.
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
23
2.1.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan jangka menengah adalah:
Kemandirian yakni:
1) Meningkatkan produksi, produktifitas dan nilai tambah serta daya saing
produk kelautan dan perikanan
Berkelanjutan yakni:
1) Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan
keanekaragaman hayati
2) Meningkatkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk
mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan
perikanan yang berkelanjutan
Kesejahteraan yakni:
1) Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di pesisir dan di daerah
kepulauan dengan memantapkan kelembagaan perikanan dan dunia
usaha
2) Mengembangkan kapasitas SDM dan dan IPTEK kelautan dan perikanan
Sejalan dengan itu, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan
Sulawesi Utara dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Meningkatkan produksi, produktifitas dan nilai tambah serta daya
saing produk kelautan dan perikanan
2) Meningkatkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya
kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
3) Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di pesisir dan di daerah
4) kepulauan dengan memantapkan kelembagaan perikanan dan dunia
usaha
5) Mengembangkan kapasitas SDM dan dan IPTEK kelautan dan
perikanan
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
24
Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan
kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas yaitu:
Tujuan Meningkatkan produksi, produktifitas dan nilai tambah serta daya
saing produk kelautan dan perikanan akan dicapai dengan sasaran
terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan
indikator sebagai berikut:
1) Tercapainya produksi perikanan pada tahun 2017 sebesar 875.136 ton
terdiri dari produksi perikanan tangkap 353.353 ton dan perikanan
budidaya 521.783 ton menjadi 1.039.651 ton pada tahun 2021 terdiri
dari produksi perikanan tangkap 405.422 dan perikanan budidaya
634.229 ton.
2) Tercapainya konsumsi perikanan pada tahun 2017 sebesar
60,5 kg/kapita/tahun menjadi 62 kg/kapita/thn.
3) Tercapainya nilai ekspor produk perikanan tahun 2017 sebesar 160.000
US$ menjadi 275.000.000 US$ pada tahun 2021
4) Prosentase peningkatan PAD dari sektor kelautan dan perikanan tahun
2017 sebesar Rp 836.589.880 menjadi Rp 2.200.000 tahun 2021
5) Meningkatnya kontribusi PDRB sektor kelautan dan perikanan tahun
2016 sebesar 7,1% menjadi 8,0% pada tahun 2021
Tujuan Meningkatkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan
dan perikanan yang berkelanjutan dengan sasaran terwujudnya kedaulatan
dalam pengelolaan SDKP yang berkelanjutan dengan indikator berikut :
6) Terkelolanya potensi ekonomi pulau-pulau kecil dari 3 pulau tahun
2016 menjadi 7 pulau tahun 2021
7) Meningkatnya luasan kawasan konservasi tahun 2017 seluas 75.000
ha menjadi 130.000 ha tahun 2021
8) Menurunnya tingkat kerusakan terumbu karang dan hutan mangrove
dari 65% menjadi 22% tahun 2021
9) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan dari 3
jenis tahun 2017 menjadi 7 jenis tahun 2021
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
25
10) Prosentase penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara
akuntabel dan tepat waktu dari 75% tahun 2017 menjadi 95% tahun
2021
11) Prosentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap
ketentuan yang belaku dari 85% menjadi 100% tahun 2021
Tujuan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di pesisir dan di
daerah kepulauan dengan memantapkan kelembagaan perikanan dan
dunia usaha serta tujuan mengembangkan kapasitas SDM dan dan
IPTEK kelautan dan perikanan akan dicapai dengan sasaran 1)
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan 2) terwujudnya SDM dan
kelembagaannya serta IPTEK kelautan dan perikanan yang handal
dengan indikator
12) Jumlah kelompok masyarakat (nelayan, pembudidaya, pengolah,
masyarakat pesisir) yang diberi bantuan yaitu Jumlah KUB nelayan
dari 100 klpk menjadi 300 klpk tahun 2021; jumlah POKDAKAN yang
menerima paket tahun 2017 sebanyak 20 klpk menjadi 200 klpk
tahun 2021; Jumlah POKLASAR yang menerima bantuan dari 50 klpk
menjadi 100 klpk tahun 2021; Jumlah POKMASWAS yang menerima
bantuan dari 5 klpk menjadi 30 klpk tahun 2021
13) Meningkatnya rata-rata NTN dan NTPi masyarakat kelautan dan
perikanan Nelayan 104% menjadi 108% dan Pembudidaya (NTPi)
94% menjadi 100%
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
26
14) Meningkatnya SDM aparatur dan meningkatnya kualitas kelompok
Nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan masyarakat pesisir
15) Terjalinnya kerjasama dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan
perikanan
2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi
Sulawesi Utara sebagai ukuran keberhasilannya adalah sebagai berikut: Kontribusi PDRB
perikanan terhadap PDRB Sulut ; Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
Ekspor Hasil Perikanan; Konsumsi ikan; Nilai Tukar Nelayan (NTN, NTPi) yang dapat
495 orang. Sedangkan Minahasa Utara dan Bolaang Mongondow belum
teralokasi nelayan yang diasuransikan. Program yang ditawarkan Pemerintah
telah terbukti dengan diterbitkannya Sertifikat Asuransi Nelayan pertama kali
di Sulawesi Utara yaitu di Kabupaten kepulauan Sangihe peserta asuransi atas
nama Aneser Berhandus dengan Nomor kartu nelayan
A2B1C71.03.2016.000624 dan Nomor Kartu Asuransi
00005/509/793/2016/000-395 terdaftar sejak 1 Desember 2016 yang
meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2016 dikarenakan sakit, dan
keluarga mendapat santunan Rp 160.000.000. Di samping Kabupaten Kota
lainnya sudah direalisasikan Asuransi nelayan di Kota Bitung, Kab. Bolaang
Mongondow Timur.
Keterbatasan dan masih sulitnya akses permodalan bagi nelayan,
pembudidaya, pengolah dan
masyarakat pesisir menjadikan
masyarakat tersebut tidak leluasa
untuk meningkatkan skala usaha
dan atau mengaplikasikan
teknologi untuk efisiensi usaha. Di
samping itu, adanya persyaratan
penerima paket bantuan harus
berbadan hukum sangat
menyulitkan nelayan kecil. Untuk itu, telah dilakukan pendekatan terhadap
kelompok melalui pendampingan baik oleh Dinas maupun penyuluh perikanan.
Indikator lainnya sebagai pendukung tingkat kesejahteraan masyarakat
adalah
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
92
IKU-13 : Peningkatan SDM dan IPTEK Bidang Kelautan dan
Perikanan
Mengembangkan
sektor kelautan dan
perikanan harus didukung
dengan tersedianya
sumberdaya kelautan dan
perikanan yang handal,
berkualitas serta
berkemampuan manajerial
sehingga mampu
membawa sektor kelautan
dan perikanan menjadi
berdaya saing dan berkelanjutan. Sebagian besar usaha penangkapan ikan,
budidaya dan pengolahan ikan berskala kecil dengan kemampuan SDM yang
terbatas dan belum dilengkapi dengan teknologi peralatan yang mutakhir
seperti fish finder, palkah dengan mesin pendingin yang dapat menjadikan
usaha penangkapan menjadi lebih efisien dengan hasil tangkapan yang
berkualitas. Tanpa pengetahuan dan teknologi yang memadai, usaha yang
dilakukan menjadi usaha yang tanpa kepastian, tidak efisien dan dengan mutu
perikanan yang rendah. Pada tahun 2016 tetap dilaksanakan pembinaan dan
pelatihan terhadap nelayan, pembudidaya, pengolah dan masyarakat pesisir.
Di samping masyarakat perikanan, aparatur perikanan juga harus
memiliki kapabilitas, profesionalisme dan integritas dalam melaksanakan fungsi
pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2016 telah diikutkan pelatihan
teknis Polisi Khusus (Polsus) sebanyak 2 orang di Kementerian Kelautan dan
Perikanan. Sedangkan untuk pendidikan formal, terdapat 2 (dua) lulusan
Doktor (S3)
Dalam rangka mengembangkan sektor kelautan dan perikanan, tidak
terlepas dari peran serta masyarakat yang sesuai tuntutan UU No 16 tahun
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
93
2006 tentang sistim penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
menekankan bahwa kelembagaan pelaku utama (antara lain nelayan,
pembudidaya ikan, pengolah ikan) ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk
pelaku utama yang dapat dibentuk formal maupun non formal berupa
kelompok, gabungan kelompok, asosiasi atau korporasi. Menurut Kepmen KP
No. 14 tahun 2012 tentang Pedoman umum penumbuhan dan pengembangan
kelembagaan pelaku utama perikanan, maka Kelembagaan kelompok
perikanan meliputi kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN), Kelompok
Usaha Bersama (KUB) Nelayan, Kelompok Pengolahan dan Pemasaran ikan
(POKLASAR), Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan Gabungan
kelompok perikanan (GAPOKKAN). Jumlah kelembagaan kelompok perikanan
di Sulawesi Utara secara keseluruhan 1.272 kelompok (sumber: Bakorluh Sulut
2014). Kelompok-kelompok tersebut ada yang belum dikukuhkan dan sudah
dikukuhkan yang terdiri dari kelas pemula, madya dan utama.
Kondisi saat ini adalah bahwa pendekatan pemberian hibah paket
bantuan atau bantuan sosial diberikan pada masyarakat yang sudah
bergabung membentuk kelompok dari usaha-usaha yang sama. Bahkan juga
dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.32 tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
APBD, maka kelompok harus berbadan hukum. Oleh karena ini, Dinas
Kelautan dan Perikanan dalam rangka memberikan bantuan ke masyarakat,
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
94
maka diperkuat kelembagaan kelompok dan telah diupayakan bersertifikat
serta berbadan hukum. Hal ini dilaksanakan bersama Penyuluh perikanan
sebagai pembina dan pendamping di lapangan. Tahun 2017 jumlah kelompok
yang dibina terealisasi 100%.
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Anggaran yang digunakan dalam melaksanakan perjanjian kinerja dalam
tahun 2016 bersumber dari APBD sebesar Rp 43.963.693.180 (Dinas dan UPTD)
terdiri dari Belanja tidak langsung Rp 11.978.979.195 dan Belanja Langsung
Rp 29.061.767.900. Capaian realisasi Keuangan 93,94% dan Fisik 96,84% Pada
tahun 2017, alokasi anggaran APBD tercatat sebesar Rp 66.025.684.668 terdiri
dari Belanja Tidak Langsung Rp 13.143.872.919 dan Belanja Langsung Rp
48.342.043.925 (Dinas) dan Rp 4.539.767.824 (UPTD). Realisasi keuangan yang
dicapai 85,83% (Total Dinas dan Balai). Dibanding dengan tahun sebelumnya
alokasi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
naik 50,18%. Di samping itu, dalam rangka pencapaian target kinerja, maka
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara juga ditunjang dengan
mengelola dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan). Anggaran APBN
tahun 2016 sebesar Rp 16.492.909.000 dimana pada bulan Oktober 2016 ada self
blocking dari KKP-RI sehingga dana yang dikelola sebesar Rp 13.511.939.000.
Pada tahun 2017 alokasi dana APBN(Dekonsentrasi/TP) Rp 3.741.485.000, terjadi
penurunan anggaran sangat signifikan 94,37%.
Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pernahmenerima penghargaan dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangManado sebagai bentuk Apresiasi kepada Satuan Kerja atas peningkatan kualitas
kinerja pengelolaan BMN sebagai Juara III kategori Penatausahaan dan
Sertifikasi Barang Milik Negara tahun 2015.
Alokasi anggaran Dinas Kelautan dan perikanan tahun 2016-2017
digunakan untuk membiayai program/kegiatan dengan realisasi capaian
sebagaimana table dibawah ini.
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
95
Tabel: Alokasi Anggaran dan Realisasi APBD dan APBN tahun 2016
Dask/Proyek/bagian Proyek Anggaran
Realisasi
Fisik (%)
Realisasi
Keuangan %
APBD/DASK
1. Belanja tidak langsung
2. Belanja langsung
UPTD
JUMLAH APBD DINAS/UPTD
APBN
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis lainnya KKP (DK)
2. Pengelolaan Perikanan Tangkap (DK)
3. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
Budidaya (DK)
(TP)
4. Pengawasan Sumberdaya KP (DK)
5. Penguatan daya saing Produk Kelautan dan
Perikanan (DK)
(TP)
6. Pengelolaan Ruang Lautl (DK)
41.040.747.095
11.978.979.195
29.061.767.900
2.922.946.085
43.963.693.180
13.511.939.000
984.000.000
1.530.703.000
1.662.214.000
574.792.000
668.326.000
1.966.640.000
4.483.664.000
1.641.600.000
94,82
97,64
92,00
98,86
96,84
98,11
99,69
100
97,23
100
91,43
100
100
98,13
38.410.267.643
11.696.703.374
26.713.564.269
2.888.523.130
41.298.790.773
13.256.336.956
980.983.000
1.467.628.000
1.616.216.000
573.832.000
611.022.000
1.941.319.556
4.454.474.200
1.610.862.200
93,63
97,64
91,98
98,92
93,94
98,11
99,69
95,58
97,23
99,83
91,43
98,71
99,35
98,13
Tabel: Alokasi Anggaran dan Realisasi APBD dan APBN tahun 2017
Dask/Proyek/bagian Proyek AnggaranRealisasi
Fisik (%)Realisasi
Keuangan %APBD/DASK
1. Belanja tidak langsung2. Belanja langsung
UPTDJUMLAH APBD DINAS/UPTDAPBN
1. Pengembangan Perencanaan & AdminKeuangan (DK)
2. Pembinaan & PengembanganPerikanan Tangkap (DK)
3. Pembinaan & PengembanganPerikanan Budidaya (DK)
(TP)
4. Pengawasan & Pengendalian SDKP(DK)
5. Penguatan Daya Saing Produk KP(DK)
6. Pengelolaan Ruang Lautl (DK)
61.485.916.84413.143.872.91948.342.043.925
4.539.767.82466.025.684.668
3.741.485.000877.688.000
501.096.000
497.475.000500.000.000
498.021.000
469.843.000
397.362.000
85,394,2382,9392,3
85,8398,1999,84
97,60
97,5699,30
92,48
99,82
99,93
52.478.355.77412.386.068.80340.092.286.971
4.190.430.80456.668.786.578
3.673.778.705876.253.500
489.066.000
485.347.694496.479.000
460.584.000
468.974.000
397.362.000
85,3594,2382,93
92,3085,8398,1999,84
97,60
97,5699.30
92,48
99,82
99,93
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
96
Tingkat penyerapan anggaran pada tahun 2017 mencapai 85,83% untuk
APBD dan 98,19% untuk APBN. Belum tercapainya realisasi untuk APBD
disebabkan :
- Dana APBN/DAK untuk Pembangunan TPI dan Shelter serta pembuatan jalan
desa di Talaud tidak terealisasi 100% keuangannya, walaupun pembangunan
fisik sudah 100% karena dana transfer tidak mencukupi akibat laporan realisasi
100% terlambat disampaikan ke Pusat. Jumlah dana yang belum terealisasi
untuk TPI dan Shelter di PPP Tumumpa Rp 266.250.000; jalan desa di Talaud
Rp 74.300.000. Sudah diusulkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah untuk mendapat prioritas pencairan pada bulan Februari 2017.
- Pengadaan motor temple Rp 700.000.000 dan derrmaga Rp 298.306.780
belum dicairkan pada tahun 2016, karena pekerjaan ini diperpanjang sampai
50 hari (bulan Februari 2017)
- Paket bantuan lainnya yang didak dapat diselesaikan sehingga tidak dibayarkan
adalah paket pengolahan hasil perikanan Rp 200.000.000, rumah kemasan
Rp 50.000.000
- Lainnya berupa efisiensi pada kegiatan perjalanan dinas, makan minum, sewa
kendaraan, serta SHT.
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
97
BAB IVPENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas
pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat. Dengan demikian,
pelaporan kinerja ini merupakan sarana bagi instansi Dinas Kelautan dan
Perikanan Propinsi Sulawesi Utara untuk mengkomunikasikan dan menjawab
tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan
dengan mandat yang diterima.
Pencapaian terhadap target sasaran kinerja pembangunan kelautan dan
perikanan yang telah diraih selama tahun 2017 serta permasalahan yang dihadapi,
diharapkan dapat menjadi salah satu acuan yang strategis untuk merumuskan
kebijakan dan program yang tepat di masa yang akan datang.
Dilain pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara,
sebagaimana amanah selain sebagai media pertanggungjawaban atas amanah
yang diterima, laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai umpan balik untuk
mengetahui seberapa jauh prestasi berhasil diraih, sehingga dapat membantu
dalam mengambil keputusan serta untuk keperluan lain dalam peningkatan kinerja
di masa yang akan datang.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap indikator
sasaran strategis menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja terhadap
3 sasaran strategis, yang dicapai dengan 15 indikator kinerja sasaran yang
dilaksanakan dalam tahun 2017, menunjukan kinerja yang dilaksanakan Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara sudah lebih baik dari tahun
sebelumnya, dan perlu lebih ditingkatkan lagi. Dari beberapa capaian sasaran
pada tahun 2017, adalah sebagai berikut:
1) Kontribusi PDRB perikanan terhadap PDRB Sulut mencapai 7,2%
2) Produksi perikanan mencapai 818.192,3 ton terdiri dari perikanan tangkap
358.678 ton dan budidaya 459.514,3 ton.
TAHUN 2017LAPORAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
98
3) Indeks Nilai Tukar Nelayan 113,36 dan Pembudidaya 92,68 (Indeks
Desember 2017)
4) Volume ekspor mencapai 22.161.387,81kg dengan nilaiUS $127.669.313,31
5) Konsumsi ikan sebesar 58,88 kg/kapita/tahun
6) Luas Kawasan Konservasi 330.390 ha
7) Jumlah pulau-pulau kecil yang dikelola potensi ekonominya sebanyak 3
pulau (Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talauddan Kepulauan Sitaro)
8) Prosentase penurunan tingkat kerusakan terumbu karang dan mangrove