laporan kinerja bpsdm ta 2021 - Kementerian Desa ...

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2021

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

K,{'I'A PI.]\(IA\T,\R

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat'fuhan Yang Maha Esa, karena hanya den8an

limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Badan Pengcrnbangan Sumber Daya Manusia darl

Pembcrdayaan Masyarakat Desa, Dacrah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPSDM) dapal

mcmpersqmbahkan Laporan Kinc4a Tahun 2021.

Sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

hstansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menleri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kincda dan Tata Cara Reviu atas Laporao

Kinerja, dan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan

Transmigusi, bahwa setiap Unit Kerja Eselon (UKE) I wajib menyusun laporan kinerja sebagai

bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja dan penggunaan keuangan negam.

Laporan Kineia BPSDM Tahun 2021 merupakan informasi atas pelaksanaan ptogram

dan kegiatan sena capaian kinerja BPSDM scbaSaimana Perjanjian Kinerja Kepala BPSDM

kepada Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2021. Laporan ini memuat Peianjian

Kineda atau tndikator Kinerja Utama (lKU). target kinerja, pagu anggaran, kegiatan dalam

pencapaian kinerja, tingkat capaian kinerja dan penyerapan anggaran BPSDM selama periode

Tahun 2021, dari perencanaan awal hiogga perubahan selama Tahun 2021.

Disadari sepenuhnya, bahwa dalam pcnyusunan Laporan Kinerja ini masihjauh da

sempuma. Semoga Laporan Kine{a BPSDM Tahun 2021 dapat memberikan informasi yang

komprchcnsrfatas implementasi SAKIP di lingkungan BPSDM pada Tahun 2021.

Jakarla. Januari 2022

Kepala ltadan Pengembangan Sumber DayaManusia dan Pemberdayaan MasyamkatDesa, Dacrah T inggal, dan Transmi$asi

Prof. Dr t.u Nurlaela, M.Pcl

i1

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi (BPSDM) merupakan salah satu Unit Kerja Eselon (UKE) I

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan

pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan

desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Adapun BPSDM menyelenggarakan

fungsi penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran; pelaksanaan; pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan

masyarakat di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BPSDM terdiri atas 5 (lima) UKE II di Pusat dan 9 (sembilan) UPT Balai di Daerah. UKE II

di Pusat adalah Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi (P3MD); Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi (PPSDM); Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian

(PPASN); Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional (PPJF); dan Sekretariat Badan. Adapun 9

(sembilan) UPT Balai membidangi pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yaitu, Balai Besar

Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang

berada di Jakarta dan Yogyakarta, serta Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang tersebar di Pekanbaru, Bengkulu, Banjarmasin,

Makassar, Denpasar, Ambon, dan Jayapura.

Sasaran Strategis Kementerian yang didukung oleh BPSDM yaitu meningkatnya kapasitas

SDM desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Adapun perencanaan kinerja

BPSDM Tahun 2021 terdiri atas 5 (lima) Sasaran Program dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja

Utama (IKU). Secara umum target dan realisasi kinerja BPSDM pada tahun 2021 diuraikan

sebagai berikut:

IKU 1: Tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan penyelenggaraan

peningkatan kapasitas pegawai dan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi

Stakeholders yang dimaksud adalah pegawai yang telah mengikuti pelatihan, dengan target

kinerja Tahun 2021 adalah 3. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan, pada

Tahun 2021 diperoleh skor 3,88.

IKU 2: Tingkat kepuasan stakeholders terhadap hasil layanan penyelenggaraan

peningkatan kapasitas pegawai dan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi

Stakeholders yang dimaksud adalah pimpinan/pengguna pegawai yang telah mengikuti

pelatihan, dengan target kinerja Tahun 2021 adalah 3. Berdasarkan hasil evaluasi pasca

pelatihan, pada Tahun 2021 diperoleh skor 4.

Sasaran Program 1:

Meningkatnya SDM Aparatur dan SDM desa, daerah tertinggal, dan

transmigrasi yang berintegritas dan berkompeten

iv

IKU 3: Persentase Tenaga Pendamping Profesional yang berkinerja baik

Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi

dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Desa, yang dikontrak dan difasilitasi peningkatan kapasitas oleh Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pendamping desa dan perdesaan

dengan kinerja baik adalah kinerja pendamping yang dikategorikan baik sesuai hasil

evaluasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Target kinerja Tahun 2021 adalah 100% atau

seluruh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang dikontrak untuk melakukan

pendampingan pada tahun 2021 berkinerja baik. Berdasarkan hasil evaluasi TPP pada

Tahun 2021 terealisasi 96,56% atau sebanyak 33.263 TPP berkinerja baik, dari total 34.448

orang TPP yang dikontrak sesuai SK. Terdapat beberapa faktor penyebab belum 100%

TPP berkinerja baik, diantaranya mengundurkan diri, meninggal dunia dan tidak mencapai

jam kerja minimal.

IKU 4: Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu

melakukan pendampingan masyarakat perdesaan

Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan

masyarakat perdesaan harus lulus dan bersertifikat sesuai dengan standar kompetensi.

Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan mengacu pada Modul/Dokumen/Rencana Aksi pada

bidang perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi. Berdasarkan survey yang

dilaksanakan dengan responden dipilih menggunakan metode Random Sampling dari

populasi kader KPMD yang pernah mendapatkan pelatihan dari Kementerian Desa, PDT,

dan Transmigrasi pada Tahun 2019 dan 2020 yang tersebar di 9 wilayah UPT Balai, bahwa

94.8% responden menyatakan KPMD mampu berperan dalam pendampingan dan

pemberdayaan masyarakat. Melampaui target yang ditetapkan di Tahun 2021 yaitu 80%

KPMD yang mampu melakukan pendampingan masyarakat.

IKU 5: Persentase pejabat fungsional tertentu yang kompeten sesuai dengan

kebijakan dan regulasi yang ditetapkan

Pejabat Fungsional Tertentu yang kompeten adalah pejabat yang mengikuti kegiatan

peningkatan kapasitas, pelatihan berbasis kompetensi, penilaian angka kredit,

sertifikasi/uji kompetensi melalui LSP-P2 KDPDTT berdasarkan kebijakan dan regulasi

yang ditetapkan. Pada tahun 2021, telah dilakukan sertifikasi melalui uji kompetensi

terhadap 73 Pejabat Fungsional PSM dari jenjang Ahli Pertama, Muda, dan Madya serta 5

orang Pejabat Fungsional PSM dari jenjang Ahli Utama. Sehingga sebanyak 78 Pejabat

Fungsional PSM dari total 567 PSM, atau sebesar 13.76% telah tersertifikasi dan

dinyatakan kompeten. Melampaui target yang ditetapkan di Tahun 2021 sebesar 6%.

Sasaran Program 2:

Meningkatnya SDM Aparatur Pejabat Fungsional Tertentu yang kompeten

sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan

v

IKU 6: Nilai SAKIP Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nilai SAKIP Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi adalah hasil Evaluasi APIP atas implementasi SAKIP Badan

Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi, dengan Target Nilai SAKIP BPSDM adalah 76. Berdasarkan hasil evaluasi

APIP atas penerapan SAKIP diperoleh nilai 80,53 (A) dengan kategori memuaskan,

memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.

IKU 7: Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PMPRB) di Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Nilai indeks

yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi

Birokrasi. Target Nilai Hasil PMPRB BPSDM Tahun 2021 adalah 80%, dengan hasil

penilaian dari APIP 31,4 atau sebesar 86,5%, sehingga target telah tercapai 100%.

IKU 8: Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal

dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan)

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang

berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal

dan APIP baik keuangan maupun Sistem Pengendalian Internal, dengan target Tahun 2021

sebesar 70%. Total temuan Keuangan BPK dan Itjen yang telah diklarifikasi TA. 2018-

2020 sebesar Rp. 859.480.791. Adapun total temuan yang telah ditindaklanjuti sampai

dengan Tahun 2021 sebesar Rp. 693.942.691, atau sebesar 80.74%, sehingga telah

melampaui target yang ditetapkan di Tahun 2021.

Sasaran Program 3:

Terwujudnya Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan

berkinerja tinggi

Sasaran Program 4:

Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Badan

Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi

Sasaran Program 5:

Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat

Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

vi

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama serta capaian kinerja BPSDM Tahun 2021

adalah sebagai berikut :

No Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

1.

Meningkatnya SDM

Aparatur dan SDM desa,

daerah tertinggal, dan

transmigrasi yang

berintegritas dan

berkompeten

Tingkat kepuasan

stakeholders terhadap

layanan penyelenggaraan

peningkatan kapasitas

pegawai dan SDM desa,


transmigrasi

Nilai 3 3.88 100%

Tingkat kepuasan

stakeholders terhadap hasil





transmigrasi

Nilai 3 4 100%

Persentase Tenaga

Pendamping Profesional

yang berkinerja baik

% 100 96.56 96,56%

Persentase Kader

Pemberdayaan Masyarakat

Perdesaan yang mampu

melakukan pendampingan

masyarakat perdesaan

% 80 94.8 100%

2.

Meningkatnya SDM

Aparatur Pejabat

Fungsional Tertentu

yang kompeten sesuai

dengan kebijakan dan

regulasi yang ditetapkan

Persentase pejabat

fungsional tertentu yang

kompeten sesuai dengan

kebijakan dan regulasi

yang ditetapkan

% 6 13.76 100%

3.

Terwujudnya Badan

Pengembangan SDM dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi yang

bersih, akuntabel dan

berkinerja tinggi

Nilai SAKIP Badan



Desa, Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi

Nilai 76 80.53 100%

vii


4.

Meningkatnya kualitas

reformasi birokrasi dan

kapasitas organisasi

Badan Pengembangan

SDM dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa,


Transmigrasi

Persentase Nilai Hasil

Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB) di

Badan Pengembangan


Masyarakat Desa, Daerah

Tertinggal, dan

Transmigrasi

% 80 86.5 100%

5.

Terselesaikannya tindak

lanjut temuan hasil

pemeriksaan eksternal

dan Aparat Pengawas

Internal Pemerintah

(APIP)

Persentase rekomendasi

temuan hasil pemeriksaan

eksternal dan APIP yang

selesai ditindaklanjuti

(Sistem Pengendalian

Internal dan Kepatuhan

terhadap Peraturan

Perundang-Undangan)

% 70 80.74 100%

Sumber: Manual IKU BPSDM Tahun 2021

viii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................. ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................. iii

DAFTAR ISI......................................................................................................................... viii

DAFTAR TABEL ................................................................................................................... ix

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................ x

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................................................................ 1

B. Tugas dan Fungsi BPSDM.............................................................................................. 2

C. Struktur Organisasi BPSDM ........................................................................................... 3

D. Maksud dan Tujuan......................................................................................................... 7

E. Aspek Strategis ............................................................................................................... 7

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis) ............................................................................... 8

G. Sistematika Penyajian ..................................................................................................... 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................................................. 10

A. Rencana Strategis BPSDM Tahun 2021 - 2024 ............................................................ 10

B. Rencana Kinerja BPSDM Tahun 2021 ......................................................................... 15

C. Perjanjian Kinerja BPSDM Tahun 2021 ....................................................................... 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................................. 19

A. Capaian Kinerja BPSDM .............................................................................................. 19

B. Realisasi Anggaran BPSDM ......................................................................................... 41

C. Capaian Kinerja Lainnya .............................................................................................. 45

BAB IV PENUTUP ................................................................................................................ 48

A. Kesimpulan ................................................................................................................... 48

B. Tindak Lanjut ................................................................................................................ 49

LAMPIRAN............................................................................................................................ 50

ix

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Wilayah Kerja UPT Balai di lingkungan Kementerian Desa, PDTT ................. 4

Tabel 1.2. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Desa, PDTT ....................... 5

Tabel 1.3 Jumlah SDM BPSDM ......................................................................................... 6

Tabel 2.1. Sasaran, Indikator Sasaran Program dan Target BPSDM Tahun 2021-2024 ... 12

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama BPSDM Tahun 2021 ................................................ 15

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja BPSDM Tahun 2021 .......................................................... 17

Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPSDM Tahun 2021 .............................................................. 19

Tabel 3.2. Target dan Capaian Pelatihan Masyarakat Tahun 2021 ................................... 25

Tabel 3.3. Nilai Evaluasi SAKIP BPSDM......................................................................... 28

Tabel 3.4. Rekapitulasi LHP dan TLHP BPSDM.............................................................. 30

Tabel 3.5. Perbandingan Sasaran Program, IKU, Target dan Realisasi Kinerja sesuai

Renstra BPSDM .............................................................................................. 32

Tabel 3.6 Rencana Aksi Program Prioritas Nasional Tahun 2021 ................................... 35

Tabel 3.7 Rencana Aksi Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 ............ 35

Tabel 3.8. Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian IKU Tahun 2021 ............. 38

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran BPSDM Tahun 2021 per Jenis Belanja ............................ 41

Tabel 3.10. Pagu dan Realisasi Anggaran BPSDM Tahun 2021 ......................................... 42

Tabel 3.11. Variabel Nilai Kinerja Anggaran BPSDM Tahun 2021 ................................... 44

x

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPSDM ............................................................................. 4

Gambar 3.1. Analisis Strategis PPJF, PPASN, dan UPT Balai BPSDM ............................ 27

Gambar 3.2. Pagu Anggaran BPSDM Tahun 2021 ............................................................. 41

Gambar 3.3. Komposisi Anggaran BPSDM Tahun 2021 per Jenis Belanja ....................... 41

Gambar 3.4. Pagu dan Realisasi Anggaran BPSDM Tahun 2021....................................... 42

Gambar 3.5. Kurva S Penyerapan Anggaran BPSDM Tahun 2021 .................................... 43

Gambar 3.6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSDM Tahun 2021 .................... 43

Gambar 3.7. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran BPSDM Tahun 2021 ................................. 44

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala BPSDM Tahun 2021 ..................................................... 51

Lampiran 2. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) .................................................... 57

Lampiran 3. Nilai Kinerja Unit (NKU) BPSDM Tahun 2021 ..................................................... 61

Lampiran 4. Kuesioner Evaluasi Peran KPMD dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tahun Anggaran 2021 ............................................................................................. 63

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dibentuk

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 15

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPSDM) sebagai

salah satu UKE I di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi dari 8 (delapan) UKE I, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan

sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa dan

perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi.

BPSDM berupaya sebaik mungkin untuk menerapkan SAKIP dalam penggunaan sumber

daya yang dimiliki dalam rangka pencapaian kinerja yang optimal. Berdasarkan

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah atau SAKIP dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Unit Kerja

Eselon I Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun laporan kinerja sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas capaian kinerja dan penggunaan keuangan negara. Lebih lanjut

diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi No. 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penerapan SAKIP di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi.

Penerapan SAKIP dilakukan sejak tahap perencanaan program/kegiatan, tahap

pelaksanaan hingga tahap evaluasi dalam penyelenggaraan untuk mendukung tugas dan

fungsi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, hingga penyusunan laporan secara

berkala. Implementasi SAKIP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi pada Tahun 2021 diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas dan

Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon I dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi. Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja merupakan

dokumen yang memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mendukung kinerja

Kementerian sebagaimana Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 30

Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2021 - 2024. Dokumen

tersebut juga memuat pernyataan atau janji Kepala BPSDM atas komitmen pelaksanaan

2

tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme

kepada Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi. Lebih lanjut, BPSDM

mengimplementasikan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja antara

pejabat Eselon II dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai dengan

tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian IKU BPSDM Tahun 2021.

Merebaknya pandemi Covid-19 mengharuskan Pemerintah mengambil langkah strategis

dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19. Langkah strategis adalah optimalisasi

anggaran negara melalui pemotongan anggaran Kementerian/ Lembaga non

Kementerian. Realokasi anggaran diprioritaskan untuk percepatan penanganan pandemi

Covid-19, baik untuk penanganan pasien yang terpapar Covid-19, pencegahan

penyebaran Covid-19, dan penanganan permasalahan sosial ekonomi masyarakat.

Konsekuensi logis dari penghematan anggaran tersebut adalah perubahan/ penyesuaian

target kinerja, dengan tetap memperhatikan eksistensi tugas dan fungsi BPSDM.

Pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing unit kerja di lingkungan BPSDM

memperhatikan target capaian kinerja yang ditetapkan. Pengendalian internal dilakukan

melalui monitoring dan evaluasi secara bertahap dalam periode triwulanan guna

mengukur tingkat capaian kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja periode

Triwulanan dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahun 2021

menginformasikan perencanaan kinerja dalam IKU dan realisasi pencapaiannya dengan

tingkat penyerapan anggaran, serta evaluasi/analisis faktor penghambat dan faktor

pendukung keberhasilan capaian kinerja BPSDM pada tahun 2021 di masa pendemi

Covid-19.

B. Tugas dan Fungsi BPSDM

Tugas dan fungsi BPSDM sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi No. 15 Tahun 2020 adalah:

1. Kedudukan

BPSDM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, serta

dipimpin oleh Kepala Badan.

2. Tugas Pokok

Tugas pokok BPSDM adalah melaksanakan pengembangan sumber daya manusia

dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa dan perdesaan,

daerah tertinggal dan transmigrasi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, BPSDM menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan sumber

daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa

dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

3

2) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan

masyarakat di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal,

dan transmigrasi;

3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber

daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa


4) Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Struktur Organisasi BPSDM

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, BPSDM didukung oleh 5 (lima) UKE II di

Pusat dan 9 (sembilan) Unit Pelaksana Teknis Balai di Daerah. Adapun 5 (lima) Unit

Kerja Eselon II beserta uraian tugas adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat BPSDM

Mempuyai tugas melaksanakan pemberian dukungan pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi.

2. Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi (P3MD)

Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pemberdayaan masyarakat desa

dan perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.

3. Pusat Pelatihan Sumber Daya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi (PPSDM)

Mempunyai tugas melaksanakan pelatihan sumber daya manusia desa dan

perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi.

4. Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Puslat ASN)

Mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

5. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional (PPJF)

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan jabatan fungsional yang berada dalam

pembinaan teknis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa,

PDT, dan Transmigrasi, BPSDM diberikan kewenangan sebagai pembina 9 (sembilan)

Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu satuan kerja yang melaksanakan tugas teknis

operasional dan/atau tugas teknis penunjang. Tugas UPT Balai adalah melaksanakan

pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal,

4

dan transmigrasi. Adapun fungsi dari kesembilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) tercantum

dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa,

PDT, dan Transmigrasi. UPT diklasifikasi dalam 2 (dua) kelas yaitu Balai Besar

Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

dan Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi. Penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa,

daerah tertinggal, dan transmigrasi merupakan satu-satunya pembeda antara fungsi Balai

Besar dan Balai lainnya. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Balai,

yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPSDM. Namun dalam pelaksanaan

kegiatan, 9 (sembilan) UPT Balai dikoordinasikan oleh PPSDM. Berikut adalah struktur

organisasi dari UKE I BPSDM:

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPSDM

Wilayah kerja UPT Balai di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi:

Tabel 1.1. Wilayah Kerja UPT Balai di lingkungan Kementerian Desa, PDTT

NO. BALAI ALAMAT WILAYAH KERJA

1 Balai Besar Pelatihan dan


Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi, Jakarta

Jl. Penganten Ali, RT.7/RW.6,

Ciracas, Jakarta Timur, DKI

Jakarta

1. DKI Jakarta

2. Jawa Barat

3. Banten

4. Lampung

5. Kalimantan Barat

2 Balai Besar Pelatihan dan



Transmigrasi, Yogyakarta

Jl. Parasamya No. 16 Beran

Tridadi Sleman, DI Yogyakarta

1. DI Yogyakarta

2. Jawa Tengah

3. Jawa Timur

5

NO. BALAI ALAMAT WILAYAH KERJA

3 Balai Pelatihan dan



Transmigrasi, Pekanbaru

Jl. Raya Pekanbaru Bangkinan,

Rimbo Panjang Kec. Tambang,

Pekanbaru, Riau

1. Riau

2. Aceh

3. Sumatera Utara

4. Sumatera Barat

5. Kepulauan Riau




Transmigrasi, Banjarmasin

Jl. Handil Bhakti KM 9,5 No. 95

Banjarmasin, Kalimantan

Selatan

1. Kalimantan Selatan

2. Kalimantan Tengah

3. Kalimantan Utara

4. Kalimantan Timur




Transmigrasi, Makassar

Jl. Daeng Ramang KM. 16,

Makassar, Sulawesi Selatan

1. Sulawesi Selatan

2. Sulawesi Barat

3. Sulawesi Tenggara

4. Sulawesi Tengah

5. Sulawesi Utara

6. Gorontalo




Transmigrasi, Denpasar

Jl. Kayu Aya No. 101 Seminyak

Kuta Bali

1. Bali

2. Nusa Tenggara Barat

3. Nusa Tenggara Timur




Transmigrasi, Ambon

Jl. Laksdya Leo Wattimena,

Nania, Baguala, Ambon, Maluku

1. Maluku

2. Maluku Utara




Transmigrasi, Jayapura

Jl. Tanah Hitam, Abepantai,

Kota Jayapura, Papua 99351

1. Papua

2. Papua Barat




Transmigrasi, Bengkulu

Komplek DC/LDC, Marga Sakti,

Padang Jaya, Kabupaten

Bengkulu Utara, Bengkulu

1. Bengkulu

2. Jambi

3. Kep. Bangka Belitung

4. Sumatera Selatan

Sumber: Permendesa No. 22 Tahun 2020

Pada Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 23 Tahun 2020 tentang Uraian

Fungsi Organisasi dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis

di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

telah ditetapkan kekhususan Balai sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Desa, PDTT

No Nama Unit Pelaksana Teknis Eselon Kekhususan

1. Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Jakarta

II.b IT (E-commerce)

6

No Nama Unit Pelaksana Teknis Eselon Kekhususan

2. Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan


Transmigrasi Yogyakarta

II.b ekonomi kreatif dan

pengembangan produk

3. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan


Transmigrasi Makassar

III.a peternakan dan perikanan



Transmigrasi Banjarmasin

III.a lahan gambut dan ternak

unggas



Transmigrasi Pekanbaru

III.a teknologi tepat guna



Transmigrasi Ambon

III.a perkebunan masyarakat

unggulan dan pengembangan

potensi nelayan



Transmigrasi Jayapura

III.a wisata lingkungan dan

holtikultura



Transmigrasi Denpasar

III.a desa wisata dan budaya desa

adaptif



Transmigrasi Bengkulu

III.a perkebunan dan ternak besar

Sumber: Permendesa No. 23 Tahun 2020

Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan kegiatan di BPSDM

sebanyak 860 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3. Jumlah SDM BPSDM

NO JABATAN JUMLAH

1 Struktural 34

2 Penggerak Swadaya Masyarakat 202

3 Peneliti 4

4 Widyaiswara 14

5 Teknisi Litkayasa 3

6 Arsiparis 13

7 Pranata Komputer 4

8 Analis SDM Aparatur 12

9 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 3

10 Perencana 8

7

NO JABATAN JUMLAH

11 Analis Kebijakan 16

12 Pranata Humas 2

13 Analis Hukum 2

14 Analis Pengelolaan Keuangan APBN 5

15 Pelaksana 125

16 CPNS 13

17 PPNPN Tenaga Penunjang 112

18 Pramubakti 96

19 Petugas Kebersihan 108

20 Petugas Keamanan 58

21 Pengemudi 26

TOTAL 860

Sumber: Daftar Nominatif Pegawai BPSDM, Desember 2021

D. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja BPSDM Tahun 2021 adalah:

1. Maksud penyusunan Laporan Kinerja adalah :

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Pimpinan BPSDM sebagai penerima

amanah dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi sebagai pemberi amanah

untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

b. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi

c. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi

dan supervisi atas capaian kinerja penerima amanah dalam meningkatkan

integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja

2. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja :

a. Mengukur tingkat capaian kinerja dan penyerapan anggaran BPSDM Tahun

2021, sesuai dengan perubahan anggaran, kegiatan dan target kinerja.

b. Mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong capaian kinerja

dan penyerapan anggaran BPSDM Tahun 2021

c. Mengevaluasi efektifitas rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target

kinerja

d. Merekomendasikan langkah-langkah perbaikan penerapan SAKIP di

lingkungan BPSDM

E. Aspek Strategis

Aspek strategis BPSDM adalah sebagai UKE I yang memegang kewenangan dalam

peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan

pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Aspek strategis

BPSDM adalah memberikan dukungan kinerja prioritas Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dalam hal:

8

1. Peningkatan SDM Aparatur dan SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

yang berintegritas dan berkompeten

2. Pendidikan dan pelatihan ASN Kementerian

3. Pelatihan sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan

transmigrasi

4. Pengembangan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan

kawasan transmigrasi

5. Pembinaan jabatan fungsional yang berada dalam pembinaan teknis Kementerian

6. Penyiapan materi pelatihan masyarakat, standarisasi, kerjasama dan pemberdayaan

penggerakan swadaya masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

BPSDM merupakan UKE I yang memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi di bidang pengembangan sumber daya

manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan

transmigrasi. Tantangan BPSDM sebagai unit pendukung Kementerian untuk mencapai

target yang diamanatkan dalam RPJMN maupun RPJP meliputi 74.961 desa (sesuai

Permendagri No. 72 Tahun 2019 dengan revisi berdasarkan Kepmendagri No. 146.1-

4717 Tahun 2020) merupakan tantangan sekaligus peluang untuk memberi kontribusi

dalam pembangunan. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi BPSDM, antara lain:

1. Pelaksanaan program/kegiatan yang terkendala karena adanya peningkatan kasus

konfirmasi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sehingga mempengaruhi pelaksanaan

program/kegiatan BPSDM

2. Refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19,

sehingga dilakukan penyesuaian target kinerja

3. Belum terimplementasikannya bisnis proses UKE I BPSDM dengan mitra kerja

terkait, sehingga belum terjalinnya sinergi

4. Belum tersusunnya dokumen-dokumen pedoman atau petunjuk pelaksanaan yang

lebih detail sebagai pedoman dalam proses perencanaan dan pencapaian target

kinerja UKE II

5. Sarana dan prasarana kantor yang tidak memadai, antara lain LSP P2 dan perbaikan

tempat pelatihan di UPT Balai

6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi, sehingga

perlu pengembangan sistem pengelolaan data yang terintegrasi

7. Optimalisasi PHLN untuk pengembangan kapasitas pendampingan desa, akademi

desa, dan kampanye informasi hasil-hasil pembangunan desa

8. Perlu penguatan LMS dalam pembelajaran pendamping atau penggiat desa

9. Perlunya pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung program pembelajaran

Akademi Desa 4.0 sebagai ekosistem pembelajaran tentang Desa

10. Belum optimalnya peran dan fungsi UPT Balai Pelatihan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai unit layanan yang

mendukung tugas dan fungsi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

9

G. Sistematika Penyajian

Judul

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tugas dan Fungsi BPSDM

C. Struktur Organisasi BPSDM


E. Aspek Strategis



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis BPSDM Tahun 2021 - 2024

B. Rencana Kinerja BPSDM Tahun 2021

C. Perjanjian Kinerja BPSDM Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BPSDM

B. Realisasi Anggaran BPSDM

C. Capaian Kinerja Lainnya

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Tindak Lanjut

LAMPIRAN

10

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis BPSDM Tahun 2021 – 2024

Visi dan Misi BPSDM merupakan penjabaran Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi yang merupakan instrumen untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi

Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan berdasarkan RPJMN 2020 - 2024. Secara

khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada misi

ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan,

serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi

Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga Visi dan Misi Kementerian Desa,

PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020 - 2024 adalah:

1. Visi dan Misi

Visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi adalah “Terwujudnya Perdesaan

yang Memiliki Keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing dalam Mendukung

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan

Gotong-Royong”. Pengertian dari visi tersebut adalah :

a. Perdesaan adalah wilayah desa, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi,

baik di daerah tertinggal maupun di daerah tidak tertinggal yang menjadi

urusan pemerintahan serta menjadi kewenangan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

b. Keunggulan kolaboratif adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan

memiliki kemampuan untuk membentuk kemitraan dengan wilayah/kawasan

lainnya yang efektif, bermanfaat, dan saling menguntungkan untuk lebih

meningkatkan keunggulan daya saing.

c. Keunggulan daya saing adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan di

Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik dalam meningkatkan nilai tambah

dibandingkan dengan negara lainnya, baik di tingkat regional maupun

internasional.

d. Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan

gotong-royong: merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden yang wajib

didukung oleh visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Misi harus memberikan gambaran mengenai rumusan umum upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Berikut adalah penjabaran Visi:

1) Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;

2) Mengembangkan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, Daerah

Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi;

3) Menyerasikan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah

tertinggal;

4) Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;

11

5) Menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing Desa dan Perdesaan,

Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi berbasis data dan informasi

yang akurat;

6) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan

masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

7) Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

BPSDM mendukung misi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan

memfokuskan pada misi ke-6 yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia

dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan

transmigrasi.

2. Tujuan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi mendukung tujuan yang ingin dicapai pada kurun 2020 - 2024 sesuai

dengan Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, yaitu:

1) Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi

perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan

secara berkelanjutan;

2) Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan,

daerah tertinggal, dan Kawasan transmigrasi;

3) Berkurangnya jumlah daerah tertinggal;

4) Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem

pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;

5) Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya

saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan

informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan

transmigrasi;

6) Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan

pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;

7) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan

terpercaya.

BPSDM mendukung tujuan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yaitu

Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan

masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

3. Sasaran

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)

tahun terhitung sejak tahun 2020-2024. IKU BPSDM perlu dilakukan pencermatan

kembali untuk memastikan kesesuaian dengan Renstra Kementerian Desa, PDT

dan Transmigrasi dan Renstra BPSDM. Sasaran strategis BPSDM sejalan dengan

tujuan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yang akan dicapai, dapat dilihat

dalam tabel berikut:

12

Tabel 2.1. Sasaran, Indikator Sasaran Program dan Target BPSDM Tahun 2021-2024

Tujuan

Kemendesa

Sasaran Streategis

Kemendesa Sasaran Program BPSDM

Indikator Sasaran Program

BPSDM Satuan

Target

2021 2022 2023 2024

1. Terwujudnya sumber

daya manusia yang

unggul dalam

melakukan

pemberdayaan

masyarakat desa, daerah

tertinggal, dan

transmigrasi

2. Terwujudnya tata Kelola

pemerintahan yang

agile, efektif, efisien dan

terpercaya

1. Meningkatnya kapasitas

SDM desa dan

perdesaan, daerah

tertinggal, dan

transmigrasi

2. Meningkatnya kualitas



1. Meningkatnya SDM

Aparatur dan SDM Desa,


Transmigrasi yang

berintegritas dan

berkompeten

1. Tingkat kepuasan stakeholders

terhadap layanan

penyelenggaraan peningkatan

kapasitas pegawai dan SDM


Transmigrasi

Nilai 3 4 4 4

2. Tingkat kepuasan stakeholders

terhadap hasil layanan

penyelenggaraan peningkatan

kapasitas pegawai dan SDM


Transmigrasi

Nilai 3 4 4 4

3. Persentase Tenaga Pendamping

Profesional yang berkinerja

baik

Persen 100 100 100 100

4. Persentase Kader





Persen 80 85 90 90

13

Tujuan

Kemendesa

Sasaran Streategis



BPSDM Satuan

Target

2021 2022 2023 2024

2. Meningkatnya SDM

Aparatur Pejabat

Fungsional Tertentu yang



yang ditetapkan

5. Persentase pejabat fungsional

tertentu yang kompeten sesuai

dengan kebijakan dan regulasi

yang ditetapkan

Persen 6 10 15 20

3. Terwujudnya Badan


Pemberdayaan


Tertinggal, dan

Transmigrasi yang bersih,

akuntabel dan berkinerja

tinggi

6. Nilai SAKIP Badan




Transmigrasi

Nilai 80 80 80 80




Badan Pengembangan



Tertinggal, dan

Transmigrasi

7. Persentase Nilai Hasil

Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PMPRB)

di Badan Pengembangan SDM

dan Pemberdayaan Masyarakat


Transmigrasi

Persen 80 84 88 90

14

Tujuan

Kemendesa

Sasaran Streategis



BPSDM Satuan

Target

2021 2022 2023 2024

5. Terselesaikannya tindak

lanjut temuan hasil


dan Aparat Pengawas

Internal Pemerintah

(APIP)

8. Persentase rekomendasi



selesai ditindaklanjuti (Sistem

Pengendalian Internal dan

Kepatuhan terhadap Peraturan

Perundang-Undangan)

Persen 75 75 75 75

Sumber: Renstra BPSDM Tahun 2021 - 2024

15

B. Rencana Kinerja BPSDM Tahun 2021

Rencana kinerja BPSDM Tahun 2021 dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)

BPSDM dan telah dilakukan pembahasan bersama dengan Biro Perencanaan dan Kerja

Sama, Sekretariat Jenderal. Dokumen Perjanjian Kinerja telah disusun sebagaimana

Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 30 Tahun 2021 tentang Indikator

Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Tahun 2021 – 2024.

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama BPSDM Tahun 2021

No Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Target

2021 Unit Kerja

1. Meningkatnya SDM



transmigrasi yang

berintegritas dan

berkompeten

1. Tingkat kepuasan






transmigrasi

3 Sekretariat

BPSDM

2. Tingkat kepuasan






transmigrasi

3

3. Persentase Tenaga



100% Pusat

PPMD

4. Persentase Kader





80% Pusat

Pelatihan

SDM

2. Meningkatnya SDM

Aparatur Pejabat




yang ditetapkan

5. Persentase pejabat



kebijakan dan regulasi yang

ditetapkan

6% Pusat

Pembinaan

JF





dan Transmigrasi yang


berkinerja tinggi





dan Transmigrasi

76 Sekretariat

BPSDM

16


2021 Unit Kerja



kapasitas organisasi Badan




dan Transmigrasi


Penilaian Mandiri



Badan Pengembangan SDM

dan Pemberdayaan


Tertinggal, dan

Transmigrasi

80%


lanjut temuan hasil

pemeriksaan eksternal dan

Aparat Pengawas Internal

Pemerintah (APIP)







terhadap Peraturan

Perundang-Undangan)

70%


Program/Kegiatan BPSDM berdasarkan RSPP dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Program

Teknis dan Program Dukungan Manajemen. Program Teknis merupakan program-

program yang mencerminkan tugas dan fungsi BPSDM serta menghasilkan pelayanan

kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), misalnya kepada

Kementerian/Lembaga, Pemda, dan kelompok/masyarakat atau stakeholder terkait di

bidang pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan Jabatan Fungsional

khususnya Penggerak Swadaya Masyarakat. Program Teknis ini merupakan tugas dan

fungsi dari PPSDM, P3MD, PPJF serta 9 (sembilan) UPT Balai. Sedangkan Program

Dukungan Manajemen merupakan program yang bersifat pelayanan internal lingkup

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan lingkup

internal BPSDM. Program dukungan manajemen merupakan tugas dan fungsi Sekretariat

BPSDM dalam bidang penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi dan pelaporan,

pembinaan pengelolaan keuangan dan BMN, pembinaan hukum dan ortala, pengelolaan

dan pelaksanaan urusan kepegawaian, umum dan rumah tangga. Fungsi ini juga

diselenggarakan oleh PPASN dalam menyelenggarakan pelatihan bagi aparatur

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

1. Program Teknis

a. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan

transmigrasi

b. Pelatihan sumber daya manusia desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi

c. Kegiatan pembinaan jabatan fungsional

d. Pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi (9 UPT Balai

Latihan Masyarakat)

17

2. Program Dukungan Manajemen

a. Pelatihan aparatur di lingkup Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

b. Penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan BPSDM

c. Pembinaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara di lingkungan

BPSDM

d. Pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan

di lingkungan BPSDM

e. Pengelolaan urusan kepegawaian BPSDM

f. Pelaksanaan urusan umum dan kerumah tanggaan BPSDM

g. Fasilitasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPSDM

h. Fasilitasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPSDM

i. Fasilitasi Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) BPSDM

j. Fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi BPSDM

C. Perjanjian Kinerja BPSDM Tahun 2021

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen atas tekad dan janji untuk mencapai

kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan

mempertimbangkan pengelolaan sumber daya. Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud komitmen antara

penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja merupakan dasar penilaian

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja

sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar dalam pemberian penghargaan

(reward) dan sanksi (punishment).

Sasaran program, IKU, target awal dan target revisi Unit Kerja Eselon I BPSDM pasca

kebijakan penghematan anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-

19, disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja BPSDM Tahun 2021


Awal

Target

Revisi

1. Meningkatnya SDM



transmigrasi yang

berintegritas dan

berkompeten

1. Tingkat kepuasan






transmigrasi

3 3

2. Tingkat kepuasan






transmigrasi

3 3

18


Awal

Target

Revisi




100% 100%

4. Persentase Kader





80% 80%

2. Meningkatnya SDM

Aparatur Pejabat




ditetapkan





ditetapkan

6% 6%





dan Transmigrasi yang


berkinerja tinggi





dan Transmigrasi

80 76



kapasitas organisasi Badan




dan Transmigrasi


Penilaian Mandiri




dan Pemberdayaan


Tertinggal, dan

Transmigrasi

80% 80%


lanjut temuan hasil

pemeriksaan eksternal dan

Aparat Pengawas Internal

Pemerintah (APIP)







terhadap Peraturan

Perundang-Undangan)

75% 70%

Sumber: Perjanjian Kinerja BPSDM Tahun 2021

19

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BPSDM

Laporan Kinerja BPSDM merupakan bentuk akuntabilitas kinerja sesuai tugas dan

fungsi BPSDM atas penggunaan anggaran dan sumber daya. Tujuan penyusunan

Laporan Kinerja Tahun 2021 adalah untuk mengukur kinerja BPSDM dengan

menganalisis capaian kinerja sebagaimana target yang telah ditetapkan dan

diperjanjikan. Dalam mengukur capaian dipergunakan target penyesuaian dari masing-

masing IKU karena adanya kebijakan penghematan anggaran secara nasional dalam

rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19. Sasaran program, IKU, target dan

capaian kinerja BPSDM pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPSDM Tahun 2021


1.

Meningkatnya SDM



transmigrasi yang

berintegritas dan

berkompeten

Tingkat kepuasan






transmigrasi

Nilai 3 3.88 100%

Tingkat kepuasan






transmigrasi

Nilai 3 4 100%

Persentase Tenaga



% 100 96.56 96.56%

Persentase Kader





% 80 94.8 100%

2.

Meningkatnya SDM

Aparatur Pejabat

Fungsional Tertentu



regulasi yang ditetapkan

Persentase pejabat




yang ditetapkan

% 6 13.76 100%

20


3.

Terwujudnya Badan


Pemberdayaan

Masyarakat Desa,


Transmigrasi yang


berkinerja tinggi

Nilai SAKIP Badan




dan Transmigrasi

Nilai 76 80.53 100%

4.

Meningkatnya kualitas



Badan Pengembangan


Masyarakat Desa,


Transmigrasi


Penilaian Mandiri



Badan Pengembangan



Tertinggal, dan

Transmigrasi

% 80 86.5 100%

5.

Terselesaikannya tindak

lanjut temuan hasil


dan Aparat Pengawas

Internal Pemerintah

(APIP)

Persentase rekomendasi






terhadap Peraturan

Perundang-Undangan)

% 70 80.74 100%


1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

a. Sasaran Program 1

Sasaran Program 1

Meningkatnya SDM Aparatur dan SDM desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang

berintegritas dan berkompeten

IKU 1 :

Tingkat kepuasan stakeholders terhadap

layanan penyelenggaraan peningkatan

kapasitas pegawai dan SDM desa, daerah

tertinggal, dan transmigrasi

Target

3

Realisasi

3.88

Capaian

100%

IKU 2 :

Tingkat kepuasan stakeholders terhadap

hasil layanan penyelenggaraan

peningkatan kapasitas pegawai dan SDM

desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi

Target

3

Realisasi

4

Capaian

100%

21

IKU 3 : Persentase Tenaga Pendamping

Profesional yang berkinerja baik

Target

100%

Realisasi

96.56%

Capaian

96.56%

IKU 4 :

Persentase Kader Pemberdayaan

Masyarakat Perdesaan yang mampu

melakukan pendampingan masyarakat

perdesaan

Target

80%

Realisasi

94.8%

Capaian

100%

IKU 1 adalah Tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan

penyelenggaraan peningkatan kapasitas pegawai dan SDM desa, daerah

tertinggal, dan transmigrasi. Kegiatan peningkatan kapasitas pegawai yang pada

tahun 2021 diukur tingkat kepuasan stakeholder adalah Pelatihan Kepemimpinan

Pengawas. Pengukuran dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Pegawai ASN dengan

mengacu kepada Keputusan Kepala LAN No. 1005/K.1/PDP.07/2019 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Berdasarkan hasil

evaluasi penyelenggaraan pelatihan, pada Tahun 2021 diperoleh skor 3.88,

sehingga tercapai target layanan penyelenggaraan peningkatan kapasitas pegawai

Tahun 2021 dari target nilai 3. Berikut adalah aspek yang dilakukan penilaian:

Kelompok Pembimbingan

Kemudahan menghubungi lembaga pelatihan (Puslat Pegawai ASN)

mengenai informasi pelatihan

Keramahan dan sopan santun panitia penyelenggara dalam melayani

kebutuhan peserta

Respon panitia penyelenggara terhadap kebutuhan dan keluhan peserta

Informasi adanya pelatihan/undangan

Ketersediaan informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan pelatihan

Ketersediaan informasi yang jelas mengenai peraturan dalam pelatihan

Ketersediaan informasi yang jelas mengenai fasilitas peserta

Ketersediaan dan kualitas sarana pembelajaran terkait teknologi informasi

(Wi-fi, e-learning)

Kesesuaian materi yang diberikan dengan kebutuhan dalam pekerjaan

Kesesuaian penugasan yang diberikan dengan materi yang disampaikan

Penggunaan metode/teknis penyelenggaraan pelatihan terhadap pencapaian

tujuan pelatihan

Kualitas penyelenggaraan pelatihan secara keseluruhan

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja di Kementerian Desa,

PDT, dan Transmigrasi diperlukan sosok pejabat pengawas yang memainkan

peran awal bagi keberlangsungan unit organisasi, yaitu dalam pengendalian

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana dalam memberikan

pelayanan publik. Pentingnya evaluasi terhadap kegiatan pelatihan kepemimpinan

Pejabat Pengawas karena peningkatan kinerja organisasi akan ditentukan oleh

kualitas Pejabat Pengawas yang dihasilkan dalam pelatihan, serta langkah-

langkah pengendalian yang dilakukannya.

22

IKU 2 adalah Tingkat kepuasan stakeholders terhadap hasil layanan

penyelenggaraan peningkatan kapasitas pegawai dan SDM desa, daerah

tertinggal, dan transmigrasi. Evaluasi Pasca Diklat tahun 2021 di lingkungan

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dilaksanakan dengan tujuan untuk

mengetahui apakah tujuan diklat yang telah dilaksanakan tercapai atau tidak, yaitu

apakah alumni kompeten dalam menerapkan materi yang telah diperoleh selama

pelatihan dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja individu, tim dan

kinerja organisasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang akan

berdampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi Pasca Diklat Tahun 2021 dilakukan terhadap alumni Latsar CPNS 2019

sebanyak 494 orang yang berasal dari 8 (delapan) unit kerja eselon I, menggunakan

model evaluasi Kirkpatrick, dan skoring Skala Likert 5. Pengumpulan data primer

dan sekunder menggunakan metode pengisian kuesioner dan wawancara terhadap

mentor/atasan langsung dan rekan sejawat, studi dokumentasi, serta observasi.

Target kinerja Tahun 2021 adalah mendapatkan nilai 3 dan telah tercapai.

Penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS berpedoman kepada Keputusan Kepala

LAN No. 93/K.1/PDP.07/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan

Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Diselenggarakan dalam rangka pembentukan

karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas sehingga mampu bersikap dan

bertindak profesional dalam mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial

kultural dengan menggunakan perspektif whole of government yang didasari nilai-

nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS sebagai pelayan

masyarakat dalam rangka wujud nyata bela negara.

Hasil keseluruhan evaluasi Pasca Diklat adalah peserta memahami dan

menerapkan materi yang diberikan dalam pembelajaran, serta menginternalisasi

dan mengimplementasi mata pelatihan pada Agenda Sikap Perilaku Bela Negara,

Agenda Nilai-Nilai Dasar PNS, dan Agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam

NKRI di setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari. Output dan produk

yang dihasilkan peserta pelatihan berupa hasil kerja aktualisasi Latsar CPNS,

dimana masing-masing mata pelatihan pada semua agenda diimplementasikan

selama 51 hari kerja, terdiri dari 21 hari on campus dan 30 hari off campus, telah

tercapai dan peserta dinyatakan lulus dan kompeten. Hasil analisis data dan

trianggulasi dalam evaluasi Pasca Diklat dasar CPNS yang juga diperkuat dengan

pernyataan para atasan langsung maupun rekan sejawat, menunjukkan bahwa:

1. Semua mata pelatihan yang diajarkan pada Pelatihan Dasar CPNS telah

diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja masing-masing

alumni

2. Sebagian besar alumni Pelatihan Dasar CPNS masih melanjutkan aktualisasi

di tempat kerjanya masing-masing

3. Sebagian besar alumni menyatakan bahwa pelatihan dasar CPNS mempunyai

dampak terhadap peningkatan kinerja alumni, tim dan organisasi, perubahan

perilaku kerja ke arah yang lebih baik

23

IKU 3 adalah Persentase Tenaga Pendamping Profesional yang berkinerja

baik. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) adalah sumberdaya manusia yang

memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat Desa, yang dikontrak dan difasilitasi peningkatan

kapasitas oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi. Regulasi yang mengatur Tata kerja Tenaga Pendamping, yaitu:

1. Permendesa No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa No. 18

Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa

2. Pemendesa No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

3. Kepmendesa No. 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan

Masyarakat

Pendamping desa dan perdesaan dengan kinerja baik adalah kinerja pendamping

yang dikategorikan baik sesuai hasil evaluasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Jumlah TPP yang dikontrak sesuai SK pada Tahun 2021 sebanyak 34.448 orang,

dengan target kinerja adalah 100% atau seluruh Tenaga Pendamping Profesional

(TPP) yang dikontrak untuk melakukan pendampingan pada tahun 2021 berkinerja

baik. Namun pada Tahun 2021 hanya terealisasi 96,56% atau sebanyak 33.263 TPP

berkinerja baik. Hasil evaluasi TPP pada Tahun 2021 belum seluruhnya berkinerja

baik, disebabkan beberapa faktor, diantaranya terdapat TPP yang mengundurkan

diri, meninggal dunia dan tidak mencapai jam kerja minimal.

Upaya BPSDM dalam mengupayakan seluruh TPP berkinerja baik, juga diimbangi

dengan peningkatan kapasitas TPP, melalui pemberian materi dengan indikator

capaian sebagai berikut:

1. Citra Diri Pendamping Desa

Pendamping Desa memahami Citra dirinya merepresentasikan kualitas

kehadiran negara

Mengenali faktor-faktor dalam diri yang berpotensi menghambat upaya

untuk mengoptimalkan kemampuan diri sebagai pendamping desa

Mengenali pilihan strategis mengatasi faktor-faktor kelemahan diri untuk

menguatkan komitmen citra Pendamping Desa

2. Pembangunan Desa Partisipatif

Memahami Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Desa dalam Permen

Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020

Memahami mekanisme dan langkah fasilitasi Pembangunan Desa

Berbasis Data SDGs Desa

Memahami prinsip dan metode Partisipasi Masyarakat dalam Pemetaan

Sosial Pembangunan Desa

3. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Memahami tentang konsep inklusi sosial sebagai prinsip penyelenggaraan

pembangunan Desa Partisipatif

24

Memahami akuntabilitas sosial masyarakat desa sebagai wujud kesadaran

sosial masyarakat desa dalam meningkatkan kualitas partisipasi dalam

Pembangunan Desa

Memahami pokok kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui BUM

Desa dan BUM Desa Bersama

Melalui pemantauan kinerja dan peningkatan kapasitas TPP, diharapkan kegiatan

pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan

Desa dan Perdesaan menjadi lebih optimal. Sehingga desa mampu

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,

kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan

prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

IKU 4 adalah Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang

mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan. Kader

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah masyarakat Desa yang memiliki

pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk menggerakan masyarakat

berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

KPMD berasal dari unsur masyarakat desa yang dipilih oleh Desa untuk

menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan

swadaya gotong royong. Anggota masyarakat desa diberikan pelatihan sehingga

diharapkan memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan

masyarakat agar berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan

pembangunan partisipatif. Namun sampai saat ini, Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa yang terbentuk melalui pelatihan oleh UPT Balai belum

seluruhnya diberdayakan oleh Pemda atau Pemdes. Hal ini menjadi perhatian oleh

internal dan eksternal BPSDM, sehingga berdasarkan hasil rapat implementasi

manajemen risiko bersama dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama serta BPKP-

RI direkomendasikan BPSDM perlu menyusun kebijakan atau regulasi tentang

pemanfaatan KPMD yang bersama-sama dengan Tenaga Pendamping Profesional

dan Pihak Ketiga yang mempunyai tugas membantu dalam pendampingan

masyarakat desa, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan

Masyarakat Desa.

Pelatihan kader meliputi pelatihan KPMD, BUMDes/BUMDesma, Masyarakat

Hukum Adat, Pembangunan Partisipatif, Desa wisata, dan pelatihan lain sebagai

amanat Undang-Undang Desa. Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang

mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan harus lulus dan

bersertifikat sesuai dengan standar kompetensi. Pemberdayaan Masyarakat

25

Perdesaan mengacu pada Modul/Dokumen/Rencana Aksi pada bidang perdesaan,

daerah tertinggal dan transmigrasi. Saat ini telah tersusun 6 kebijakan dan regulasi

Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yaitu,

(1) Pedoman Umum Pelatihan Online, Offline dan Blended, (2) Standar Biaya

Keluaran, (3) Juknis Pembinaan Alumni Pelatihan, (4) Dokumen SKKNI Tenaga

Pendamping Profesional, (5) Juknis Kerjasama Kelembagaan dalam

Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan Hasil Pelatihan Masyarakat, (6)

Juknis Evaluasi Kemampuan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang telah

bersertifikat mampu melakukan pendampingan.

Meski terdampak refocusing anggaran, kegiatan pelatihan masyarakat tetap dapat

dilakukan. BPSDM telah memiliki rumusan model pelatihan masyarakat di masa

pandemi Covid-19 sebagai acuan UPT Balai dalam penyelenggaraan pelatihan,

agar kegiatan pelatihan masyarakat dapat tetap diselenggarakan dengan tetap

menerapkan protokol kesehatan. Walaupun dalam implementasinya masih terdapat

kendala, akibat perubahan metode dari yang bersifat klasikal (tatap muka), menjadi

pelatihan online dan blended. Kendala yang dijumpai antara lain desa tidak

memiliki akses internet yang baik, peserta tidak menguasai teknologi, serta kendala

interaksi langsung antara sesama peserta maupun dengan pelatih. Berikut adalah

data realisasi pelatihan masyarakat di Tahun 2021 yang dilaksanakan di 9 UPT

Balai:

Tabel 3.2. Target dan Capaian Pelatihan Masyarakat Tahun 2021


Berdasarkan survey yang dilaksanakan dengan responden dipilih menggunakan

metode Random Sampling dari populasi kader KPMD yang pernah mendapatkan

pelatihan dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada Tahun 2019 dan

2020 yang tersebar di 9 wilayah UPT Balai, bahwa 94.8% responden menyatakan

KPMD mampu berperan dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

26

Melampaui target yang ditetapkan di Tahun 2021 yaitu 80% KPMD yang mampu

melakukan pendampingan masyarakat. Hal ini didukung oleh setidaknya 3 alasan,

yaitu: (1) Sebagian besar KPMD menyatakan bahwa pelatihan yang diikuti sangat

bermanfaat; (2) Kader memiliki pengalaman yang relatif panjang di dalam

kegiatan masyarakat; dan (3) Para KPMD telah sebagian besar didukung dengan

SK Kepala Desa, sehingga mereka merasa terperhatikan serta leluasa/percaya diri

berkiprah di masyarakat.

Adapun rekomendasi terkait pencapaian IKU ini yaitu perlunya penataan website

siapmas.kemendesa.go.id yang telah dipublikasikan oleh Pusat Data dan

Informasi, dan telah diisi database Alumni Pelatihan Balai Besar/Balai. Aplikasi

ini diharapkan dapat diperbaharui sampai dengan nomor kontak para alumni dan

pelaksanaan Rencana Kerja Tindak Lanjut oleh masing-masing Alumnus.

Pengelolaan aplikasi akan bermanfaat bagi pelaksanaan studi/survei serupa

maupun pengorganisasian data pembangunan desa ataupun keperluan lain sesuai

dengan peraturan perundangan berlaku.

b. Sasaran Program 2

Sasaran Program 2

Meningkatnya SDM Aparatur Pejabat Fungsional Tertentu yang kompeten sesuai dengan

kebijakan dan regulasi yang ditetapkan

IKU 5 :

Persentase pejabat fungsional tertentu

yang kompeten sesuai dengan kebijakan

dan regulasi yang ditetapkan

Target

6%

Realisasi

13.76%

Capaian

100%

IKU 5 adalah Persentase pejabat fungsional tertentu yang kompeten sesuai

dengan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan. Pejabat fungsional tertentu

dalam hal ini PSM yang kompeten adalah pejabat yang mengikuti kegiatan

peningkatan kapasitas, pelatihan berbasis kompetensi, Penilaian Angka Kredit

(PAK), sertifikasi/uji kompetensi melalui LSP-P2 Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan kebijakan dan

regulasi yang telah ditetapkan. Target pada tahun 2021 sebesar 6% dari total 567

orang PSM. Pada tahun 2021, telah dilakukan sertifikasi melalui uji kompetensi

terhadap 73 Pejabat Fungsional PSM dari jenjang Ahli Pertama, Muda, dan Madya

serta 5 orang Pejabat Fungsional PSM dari jenjang Ahli Utama. Sehingga total

sebanyak 78 Pejabat Fungsional PSM atau sebanyak 13.76% telah tersertifikasi

dan dinyatakan kompeten, melampaui target yang ditetapkan di tahun 2021. Selain

uji kompetensi, PSM juga telah diberikan peningkatan kapasitas berupa bimbingan

teknis dan difasilitasi Penilaian Angka Kredit. Mengingat Kementerian Desa, PDT,

dan Transmigrasi merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penggerak

Swadaya Masyarakat, diperlukan sinergi antar Unit Kerja dan pemetaan kekuatan,

kelemahan, peluang, dan ancaman, untuk kemudian disusun strategi pengelolaan

JF PSM di lingkungan Pusat dan UPT Balai BPSDM.

27

Gambar 3.1. Analisis Strategis PPJF, PPASN, dan UPT Balai BPSDM

28

c. Sasaran Program 3

Sasaran Program 3

Terwujudnya Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi

IKU 6 :

Nilai SAKIP Badan Pengembangan SDM

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,


Target

76

Realisasi

80.53

Capaian

100%

IKU 6 adalah Nilai SAKIP Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nilai SAKIP

BPSDM adalah hasil evaluasi APIP atas implementasi SAKIP di lingkungan

BPSDM. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang

dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan

yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada

masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Hasil

evaluasi atas SAKIP dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0

s.d 100. Evaluasi SAKIP mempunyai 5 (lima) komponen, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja (30%);

2. Pengukuran Kinerja (25%);

3. Pelaporan Kinerja (15%);

4. Evaluasi Internal (10%);

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%).

Target kinerja Tahun 2021 adalah BPSDM mendapatkan nilai 76 atau dengan

kategori BB (Sangat Baik, Akuntabel, Berkinerja Baik, Memiliki Manajemen

Kinerja yang Andal). Penilaian SAKIP dilaksanakan awal tahun 2022, sehingga

untuk Tahun 2021 masih menggunakan nilai SAKIP tahun sebelumnya, dimana

berdasarkan hasil evaluasi APIP atas penerapan SAKIP diperoleh nilai 80.53 (A)

dengan kategori memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat

akuntabel. Nilai tersebut merupakan total penilaian terhadap seluruh komponen

akuntabilitas kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3. Nilai Evaluasi SAKIP BPSDM

No Komponen Persentase

Selisih

Bobot Nilai

1 Perencanaan Kinerja 30 20,29 9,71

2 Pengukuran Kinerja 25 21,15 3,85

3 Pelaporan Kinerja 15 13,06 1,94

4 Evaluasi Internal 10 8,94 1,06

5 Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi 20 17,08 2,92

Total 100 80,53 19,47

Sumber : APIP

29

d. Sasaran Program 4

Sasaran Program 4

Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Badan Pengembangan

SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

IKU 7 :

Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PMPRB) di Badan Pengembangan SDM



Target

80%

Realisasi

86.5%

Capaian

100%

IKU 7 adalah Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Badan Pengembangan SDM dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Nilai Hasil PMPRB adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh

APIP atas pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi. PMPRB merupakan

instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan

secara mandiri (self assessement) oleh Kementerian/ Lembaga, yang pada

Kementerian Desa, PDTT dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Penilaian

PMPRB dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri

PAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi. Berdasarkan peraturan tersebut, digunakan program-program

reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi

birokrasi sebagai Hasil. Komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu

Aspek Pemenuhan, Aspek Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform.

Sementara untuk Hasil, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu Akuntabilitas

Kinerja dan Keuangan, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintah yang Bersi dan

Bebas KKN, dan Kinerja Organisasi. Target kinerja Tahun 2021 adalah 80% dari

nilai maksimal PMPRB pada tahun berjalan. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi

Birokrasi BPSDM berdasarkan LKE RB Manual yang telah diverifikasi oleh APIP,

BPSDM mendapatkan nilai 31,4 atau sebesar 86,5%.

e. Sasaran Program 5

Sasaran Program 5

Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas

Internal Pemerintah (APIP)

IKU 8 :

Persentase rekomendasi temuan hasil

pemeriksaan eksternal dan APIP yang

selesai ditindaklanjuti (Sistem

Pengendalian Internal dan Kepatuhan

terhadap Peraturan Perundang-

Undangan)

Target

70%

Realisasi

80.74%

Capaian

100%

30

IKU 8 adalah Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal

dan APIP yang selesai ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan). Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang

dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan

APIP baik keuangan maupun Sistem Pengendalian Internal. Target tahun 2021

adalah 70% rekomendasi temuan hasil pemeriksaan selesai ditindaklanjuti. Total

temuan Keuangan BPK dan Itjen yang telah diklarifikasi TA. 2018-2020 sebesar

Rp. 859.480.791. Adapun total temuan yang telah ditindaklanjuti sampai dengan

Tahun 2021 sebesar Rp. 693.942.691, atau sebesar 80.74% dan telah melebihi

target yang telah ditetapkan di Tahun 2021. Berikut adalah rincian data progres

tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan internal:

Tabel 3.4. Rekapitulasi LHP dan TLHP BPSDM

Pemeriksaan LHP TLHP Persentase TL

Eksternal (BPK) 824.263.291 693.505.191 84.14%

Internal (APIP) 35.217.500 437.500 1.24%

Total 859.480.791 693.942.691 80.74%

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2021 ini

melebihi hingga 100%, meskipun masih juga terdapat Indikator yang belum

mencapai 100%. Adapun indikator kinerja yang belum tercapai sesuai target yaitu

Persentase Tenaga Pendamping Profesional yang berkinerja baik 100%. TPP yang

berkinerja baik tidak mencapai target, disebabkan beberapa faktor yaitu

mengundurkan diri, meninggal dunia dan tidak mencapai jam kerja minimal,

sehingga capaian kinerjanya adalah 96,56%. Analisis dampak terhadap Pencapaian

Sasaran, yaitu :

a) Meningkatnya SDM Aparatur dan SDM desa, daerah tertinggal, dan

transmigrasi yang berintegritas dan berkompeten.

b) Meningkatnya SDM Aparatur Pejabat Fungsional Tertentu yang kompeten

sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan

c) Terwujudnya Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat


berkinerja tinggi

d) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Badan

Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi

e) Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat


Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Berikut adalah

pemetaan penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja BPSDM:

31

Kekuatan (Internal) Kelemahan (Internal)

Adanya komitmen dan kepedulian

yang tinggi dari masing-masing

penanggungjawab kegiatan untuk

merealisasikan apa yang telah

ditargetkan sebelumnya pada awal

tahun 2021

Baru diterapkannya penganggaran

yang berbasis kinerja, dimana setiap

tindakan atau anggaran yang

dikeluarkan, diharapkan dapat

menghasilkan sesuatu

Telah terpenuhinya pencapaian

Program Prioritas Nasional, baik

yang dipantau oleh Kemenko

Marinves maupun KSP

Belum fokusnya perencanaan dari

masing-masing kegiatan, disebabkan

penyesuaian terhadap SOTK baru;

Belum optimalnya Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE)

Belum optimalnya penyebaran Data

dan informasi melalui website, media

cetak, media elektronik, dan sosial

media terkait pencapaian kinerja dan

pelaksanaan Program / Kegiatan

Masih kurangnya sumber daya

manusia (SDM), baik kualitas maupun

kuantitas dibandingkan dengan beban

kerja yang dilaksanakan oleh BPSDM

Peluang (Eksternal) Tantangan (Eksternal)

Harmonisasi dan Sinergi lintas

Kementerian / Lembaga guna

menunjang perencanaan,

pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan

Dukungan Stakeholder Pemerhati

dan Penggiat Desa terhadap

peningkatan Kapasitas dan

Kompetensi SDM Desa, DTT dan

ASN

Kondisi COVID-19 yang memerlukan

penyesuaian terhadap strategi

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

Penerbitan Surat Tidak Keberatan (No

Objection Letter) dari Lembaga

Donor, yang sering kali sudah

mendekati akhir tahun

Belum optimalnya integrasi Data dan

Informasi yang ada di BPSDM untuk

menunjang proses perencanaan dan

pengambilan kebijakan. Hal ini

disebabkan penerapan terhadap

Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019

tentang Satu Data Indonesia

Belum optimalnya pelaksanaan

Pembayaran Gaji TPP, yang

disebabkan perbaikan atau retur pada

proses pembayaran

2 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target

Jangka Menengah Dalam Renstra

Terdapat kendala ketika membandingkan antara capaian kinerja BPSDM selama 5 tahun.

Perubahan SOTK mengakibatkan adanya perbedaan Sasaran Program dan IKU Tahun

2020 dan 2021, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan secara langsung. Berikut

adalah perbandingan sasaran program, IKU, target dan capaian kinerja BPSDM Tahun

2021 berdasarkan Renstra BPSDM Tahun 2021-2024 :

32

Tabel 3.5. Perbandingan Sasaran Program, IKU, Target dan Realisasi Kinerja sesuai Renstra BPSDM

No Sasaran Program Indikator Kinerja Utama 2021 2022 2023 2024

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1.

Meningkatnya

SDM Aparatur dan

SDM desa, daerah

tertinggal, dan

transmigrasi yang

berintegritas dan

berkompeten

1. Tingkat kepuasan


layanan

penyelenggaraan




transmigrasi

3 3.88 4 - 4 - 4 -

2. Tingkat kepuasan


hasil layanan

penyelenggaraan




transmigrasi

3 4 4 - 4 - 4 -




100% 96.56% 100% - 100% - 100% -

33



4. Persentase Kader

Pemberdayaan

Masyarakat Perdesaan

yang mampu

melakukan

pendampingan


80% 94.8% 85% - 90% - 90% -

2. Meningkatnya

SDM Aparatur

Pejabat Fungsional

Tertentu yang

kompeten sesuai

dengan kebijakan

dan regulasi yang

ditetapkan





yang ditetapkan

6% 13.76% 10% - 15% - 20% -

3. Terwujudnya

Badan

Pengembangan

SDM dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi

yang bersih,

akuntabel dan

berkinerja tinggi


Pengembangan SDM

dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, DT

dan Transmigrasi

80 80.53 80 - 80 - 80 -

34



4. Meningkatnya

kualitas reformasi

birokrasi dan

kapasitas

organisasi Badan

Pengembangan

SDM dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi


Penilaian Mandiri



Badan Pengembangan


Masyarakat Desa, DT

dan Transmigrasi

27 31.4

(86.5%)

28 - 29 - 30 -

5. Terselesaikannya

tindak lanjut

temuan hasil

pemeriksaan

eksternal dan

Aparat Pengawas

Internal

Pemerintah (APIP)







terhadap Peraturan

Perundang-Undangan)

75% 80.74% 75% - 75% - 75% -

Sumber: Renstra BPSDM Tahun 2021 – 2024 (data diolah)

35

3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Tugas pokok BPSDM adalah melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan

pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah

tertinggal dan transmigrasi. Berikut adalah kegiatan yang dipantau KSP Tahun 2021

yang diampu oleh Unit Kerja di lingkungan BPSDM:

Tabel 3.6. Rencana Aksi Program Prioritas Nasional Tahun 2021

Kegiatan

Prioritas

Ukuran

Keberhasilan

Penanggung

Jawab

Target

B12

Capaian

B12

Data

Dukung

Desa Digital

yang

dikembangakan

melalui

Akademi Desa

4.0

]umlah

tayangan

Akaderni Desa

TV di Platform

Akademi Desa

4.0

Pusat

Pelatihan

SDM Desa,

Daerah

Tertinggal,

dan

Transmigrasi

60

tayangan

Akademi

Desa TV di

Platform

Akademi

Desa 4.0

65 tayangan

Akademi

Desa TV di

Platform

Akademi

Desa 4.0

Link tayangan

Akademi Desa

TV di

Platform

Akademi Desa

4.0

Tabel 3.7. Rencana Aksi Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020

Aksi Indikator

Keberhasilan

Ukuran

Keberhasilan

Capaian

Tahun 2021

Penanggung

Jawab

Pengembangan Pendidikan Anti Narkotika dan Prekusor Narkotika

Pengembanqan topik

anti narkotika dan

prekursor narkotika

ke dalam salah satu

materi pada seluruh

lembaga pendidikan

dan pelatihan

pegawai ASN dan

pendidikan kedinasan

Termuatnya dan

tersampaikannya

topik anti narkotika

dan prekursor

narkotika ke dalam

salah satu materi

pada seluruh

lembaga pendidikan

dan pelatihan

pegawai ASN dan

pendidikan

kedinasan

73 Kementerian

dan Lembaga,

34 Provinsi dan

514 Kab/Kota

Laporan

Kegiatan Latsar

CPNS yang

memuat

penyampaian

materi anti

narkoba

Pusat

Pelatihan

Pegawai ASN

4 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan dalam Pencapaian Indikator Kinerja

dan Target

1. Faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja tahun 2021:

a. Koordinasi dan konsolidasi IKU BPSDM pada awal tahun guna

mendefinisikan kembali IKU agar lebih bersifat teknis operasional,

36

merumuskan indikator dan menyusun metode pengukuran kinerja sebagai

pedoman pengukuran capaian kinerja pada akhir tahun anggaran.

b. Merevisi target kinerja sebagai tindaklanjut dari refocusing anggaran dalam

rangka penanganan pandemi Covid-19.

c. Membangun komitmen dan dedikasi tinggi dengan semua unit kerja di Pusat

dan UPT Daerah dalam pelaksanaan program/ kegiatan dan pencapaian

kinerja.

d. Monitoring dan evaluasi secara berkala periode triwulanan guna memastikan

pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja.

e. Arahan dan pembinaan Pimpinan BPSDM dalam rangka percepatan

pelaksanaan program/ kegiatan BPSDM, kepastian pencapaian kinerja dan

tertib administrasi.

f. Percepatan pelaksanaan kegiatan melalui zoom meeting dan platform online

lainnya.

g. Penyelesaian pembayaran tepat waktu sesuai dengan mekanisme yang telah

ditetapkan

h. Optimalisasi kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas

sumber daya manusia desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, antara lain:

Penyusunan kebijakan dan regulasi terkait pelatihan dan pengembangan

pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan Online Video Platform dan Kampanye Informasi

Pembangunan Keberhasilan dan Inovasi Pembangunan Desa

Pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi

Peningkatan Kapasitas TPP dan PSM

i. Optimalisasi kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi

ASN Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, antara lain:

Penyusunan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil

Negara Kementerian, serta Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian

Fasilitasi operasional Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kedua (LSP-

P2) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam rangka

penyelenggaraan uji kompetensi kepada Pejabat Fungsional PSM

Peningkatan kapasitas ASN Kementerian dilakukan tidak hanya melalui

Pelatihan dan Bimtek, tetapi juga melalui inovasi lainnya seperti

Seminar Online Bidik Tamu dan COP (Community Of Practicies)

Pengembangan LMS Puslat ASN ke dalam versi Mobile Apps, yang

kedepan akan bekerja sama dengan LMS ASN Unggul LAN untuk

menuju Multi Tenancy Learning Marketplace

Roadshow ke Pusdiklat K/L lain dalam rangka menjalin kerja sama dan

sharing knowledge antar Pusdiklat

ISO 9001-2015 (Manajemen Mutu) sebagai Pengakuan Internasional,

Pengimplementasian Sistem & Prosedur yang baku,dan Peningkatan

Produktivitas di lingkungan Puslat Pegawai ASN

37

2. Faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja tahun 2021:

a. Terjadi refocusing sebanyak 4 kali. Penghematan anggaran sebesar Rp.

73.419.311.000 mengakibatkan dilakukan perubahan/penyesuaian target

kinerja

b. DIPA terbit tanggal 23 Februari 2021, sehingga menghambat pelaksanaan

kegiatan. Banyaknya revisi DIPA dan POK di sepanjang tahun 2021 juga

berakibat pada nilai kinerja anggaran BPSDM

c. Pengalihan Satker honor TPP dari Provinsi ke BPSDM menyebabkan

banyaknya retur SP2D honor TPP

d. BPSDM sebagai Unit baru perlu penyamaan persepsi dalam perumusan dan

pencapaian IKU. Adanya struktur organisasi dan personil baru, memerlukan

adaptasi dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran, dan belum efektif

dalam penyelesaian tugas-tugas mendesak terutama dalam hal aspek layanan

perencanaan

e. Koordinasi dan pembahasan kegiatan-kegiatan mendesak dilakukan secara

virtual melalui aplikasi zoom meeting sangat efektif, namun seringkali tindak

lanjut penyelesaiannya kurang efektif

f. Kegiatan pelatihan masyarakat mengalami perubahan dari yang bersifat

klasikal (tatap muka) menjadi pelatihan online. Meskipun telah diterbitkan

Pedoman Umum Pelatihan Berbasis Online, namun dalam pelaksanaannya

mengalami banyak kendala. Tidak semua desa memiliki akses internet yang

baik, tidak semua peserta menguasai teknologi, juga pelatihan online terjadi

kendala interaksi langsung baik sesama peserta maupun dengan pelatih

g. Pembahasan kegiatan P3PD anggaran PHLN Bank Dunia dan pemberian No

Objection Letter (tidak keberatan) membutuhkan waktu yang panjang,

sehingga waktu penyelesaian kegiatan sangat singkat

h. Adanya kasus beberapa pejabat dan pegawai BPSDM terkonfirmasi positif

terpapar Covid-19 dan kebijakan lockdown ruang kerja BPSDM untuk

memotong rantai penyebaran Covid-19, juga menjadi penghambat dalam

penyelenggaraan kegiatan dan penyelesaian administrasi kegiatan BPSDM.

Kebijakan Work From Home (WFH) guna pencegahan dan memutus mata

rantai penyebaran Covid-19, menyebabkan terjadi penundaan kegiatan-

kegiatan yang telah direncanakan, baik di Pusat maupun UPT di daerah.

Mengingat pandemi Covid-19, diperlukan kewaspadaan dan kehati-hatian

dalam melaksanakan kegiatan untuk mencegah adanya kerumunan yang

dapat mengakibatkan terjadinya klaster penularan Covid-19

5 Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara Output yang

dihasilkan dengan Input yang dikeluarkan. Berikut adalah data perbandingan Capaian

Kinerja dengan Realisasi Anggaran BPSDM Tahun 2021:

38

Tabel 3.8. Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian IKU Tahun 2021

No Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Anggaran Realisasi

%

Penggunaan

Anggaran

%

Capaian

IKU

Efisiensi

Penggunaan

Anggaran

1.

Meningkatnya

SDM Aparatur dan

SDM desa, daerah

tertinggal, dan

transmigrasi yang

berintegritas dan

berkompeten

1. Tingkat kepuasan


layanan

penyelenggaraan




transmigrasi

0 0 0 100 100

2. Tingkat kepuasan


hasil layanan

penyelenggaraan




transmigrasi

0 0 0 100 100




1.470.617.979.000 1,459,661,093,260 99.26 96.56 2.7

39


%

Penggunaan

Anggaran

%

Capaian

IKU

Efisiensi

Penggunaan

Anggaran

4. Persentase Kader

Pemberdayaan

Masyarakat Perdesaan

yang mampu

melakukan

pendampingan


2.652.071.000 2,540,826,164 95.81 100 4.19

2. Meningkatnya

SDM Aparatur

Pejabat Fungsional

Tertentu yang

kompeten sesuai

dengan kebijakan

dan regulasi yang

ditetapkan





yang ditetapkan

1.508.560.000 1,495,180,000 99.11 100 0.89

3. Terwujudnya

Badan

Pengembangan

SDM dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi

yang bersih,

akuntabel dan

berkinerja tinggi


Pengembangan SDM

dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, DT

dan Transmigrasi

27.640.000 13.000.000 47.03 100 52.97

40


%

Penggunaan

Anggaran

%

Capaian

IKU

Efisiensi

Penggunaan

Anggaran

4. Meningkatnya

kualitas reformasi

birokrasi dan

kapasitas

organisasi Badan

Pengembangan

SDM dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi


Penilaian Mandiri



Badan Pengembangan


Masyarakat Desa, DT

dan Transmigrasi

226.228.000 221.056.449 97.71 100 2.29

5. Terselesaikannya

tindak lanjut

temuan hasil

pemeriksaan

eksternal dan

Aparat Pengawas

Internal

Pemerintah (APIP)







terhadap Peraturan

Perundang-Undangan)

210.800.000 166,442,615 78.96 100 21.04

Sumber : e-Sakip BPSDM Tahun 2021

41

B. Realisasi Anggaran BPSDM

Pagu anggaran BPSDM Tahun 2021 berdasarkan revisi terakhir adalah Rp.

1.771.337.071.000, terdiri atas Rupiah Murni (RM) Rp. 1.686.337.071.000, dan

Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp. 85.000.000.000. Anggaran RM

dialokasikan kepada 14 (empat belas) unit kerja, yaitu 5 (lima) unit kerja di Pusat dan

9 (sembilan) unit kerja di Daerah, sementara anggaran PHLN hanya dialokasikan

kepada 2 (dua) unit kerja di Pusat, yaitu P3MD sebesar Rp. 75.000.000.000, dan

PPSDM sebesar Rp. 10.000.000.000.

Gambar 3.2. Pagu Anggaran BPSDM Tahun 2021

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran BPSDM Tahun 2021 per Jenis Belanja

Sumber : SMART Januari 2022

Gambar 3.3. Komposisi Anggaran BPSDM Tahun 2021 per Jenis Belanja

1,686,337,071,000 (95,2%)

85,000,000,000 (4,8%)

Pagu BPSDM Tahun 2021Rp. 1.771.337.071.000

RM PHLN

42

Pelaksanaan program dan kegiatan BPSDM memerlukan sumberdaya anggaran untuk

mengimplementasikan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran

BPSDM Tahun 2021 sebesar Rp. 1.735.074.691.051 atau 97,95%, sehingga sisa

anggaran adalah Rp. 36.262.379.949, atau 2,05%. Rincian pagu dan realisasi anggaran

dalam pencapaian kinerja BPSDM Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10. Pagu dan Realisasi Anggaran BPSDM Tahun 2021

No Unit Kerja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Satker BPSDM 1,678,660,193,000 1,644,335,071,150 97.96%

2 Pusdiklat ASN 1,291,010,000 1,291,006,848 100%

3 BBPPMDDTT Jakarta 13,292,813,000 13,131,109,389 98.78%

4 BBPPMDDTT Yogyakarta 13,615,027,000 13,429,540,182 98.64%

5 BPPMDDTT Pekanbaru 9,631,192,000 9,584,774,447 99.52%

6 BPPMDDTT Banjarmasin 8,677,123,000 8,423,099,391 97.07%

7 BPPMDDTT Denpasar 12,179,720,000 11,813,391,605 96.99%

8 BPPMDDTT Makassar 11,695,531,000 11,625,083,185 99.40%

9 BPPMDDTT Ambon 8,440,501,000 7,720,172,715 91.47%

10 BPPMDDTT Jayapura 8,333,889,000 8,217,949,022 98.61%

11 BPPMDDTT Bengkulu 5,520,072,000 5,503,493,117 99.70%

Jumlah 1,771,337,071,000 1,735,074,691,051 97.95%

Sisa Anggaran 36,262,379,949 2,05%

Sumber : OM-SPAN Januari 2022

Gambar 3.4. Pagu dan Realisasi Anggaran BPSDM Tahun 2021


43

Gambar 3.5. Kurva S Penyerapan Anggaran BPSDM Tahun 2021

Gambar 3.6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSDM Tahun 2021

Sumber : OM-SPAN Januari 2022

0.64 0.80

1.219.41 17.65

27.34

35.89 44.35

67.06

75.5584.60

100

0.000.65

12.36

21.0928.88

36.6444.95

53.87

62.0269.66

78.15

97.95

-20.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Target

Realisasi

44

Pada tahun 2021, nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

BPSDM adalah 93.19, dengan kategori Baik. IKPA menjadi ukuran evaluasi

kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 (dua belas) indikator dan

mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran,

kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 12

(dua belas) indikator IKPA meliputi Pengelolaan UP, Data Kontrak, Kesalahan

SPM, Retur SP2D, Halaman III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, Rekon

LPJ, Renkas/RPD Harian, Realisasi, Pagu Minus, dan Dispensasi SPM. Khusus

penilaian IKPA Tahun Anggaran 2021, penilaian indikator kinerja Deviasi

Halaman III DIPA dan indikator kinerja Capaian Output dimulai pada periode

triwulan I.

Penilaian Evaluasi Kinerja anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Nilai

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPSDM Tahun 2021 sebesar 87.39, sehingga

nilai kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L termasuk dalam kategori Baik. Adapun

rincian nilai per variabel sebagai berikut:

Tabel 3.11. Variabel Nilai Kinerja Anggaran BPSDM Tahun 2021

No. Variabel Nilai

1. Capaian Sasaran Program 100

2. Capaian Output Program 99.85

3. Penyerapan 97.95

4. Efisiensi 1.83

5. Nilai Efisiensi 54.575

6. Konsistensi 0

7. Rata-rata NKA Satker 85.25


Gambar 3.7. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran BPSDM Tahun 2021


45

Beberapa kendala yang mempengaruhi penilaian kinerja anggaran antara lain:

1. Perubahan SOTK di awal tahun sehingga mengakibatkan indikator sasaran

program dan indikator output program tidak sesuai dengan tusi BPSDM

2. Refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka penanggulangan pandemi

Covid-19 mengakibatkan kegiatan menjadi tertunda pelaksanaannya karena

menunggu selesainya proses revisi dan terbitnya DIPA

3. Adanya lonjakan kasus pandemi Covid-19 di Tahun 2021 menyebabkan

kegiatan-kegiatan tatap muka yang telah direncanakan menjadi tertunda

Beberapa rekomendasi dalam rangka meningkatkan nilai kinerja anggaran antara

lain:

1. Mempercepat proses revisi anggaran sehingga tidak menunda proses

pelaksanaan kegiatan

2. Menyusun kebijakan dalam rangka mengantisipasi kegiatan-kegiatan tatap

muka yang batal dilaksanakan

3. Memantau kesesuaian realisasi anggaran terhadap RPD sehingga apabila

terdapat deviasi yang terlampau jauh dapat segera dikendalikan

4. Dalam rangka peningkatan nilai kinerja perlu dilakukan perbaikan khususnya

untuk variabel konsistensi realisasi terhadap RPD

C. Capaian Kinerja Lainnya

1. Sekretariat BPSDM

1) Penghargaan terhadap pengawasan kearsipan internal tahun 2021 dengan

nilai 89,39 (memuaskan)

2) Penetapan Renstra BPSDM dan Renstra UKE II di lingkungan BPSDM

3) Tersusunnya Draft Kamus Kompetensi Teknis di lingkungan BPSDM

4) Telah dilakukan penilaian potensi dan/atau kompetensi beberapa pegawai

BPSDM melalui assessment center Kemendesa, PDTT di pusat dan balai

5) Operasionalisasi LSP-P2 Kemendesa dalam uji kompetensi JF PSM

2. Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi (P3MD)

1) Jumlah TPP terkontrak sebanyak 34.448 orang

2) Pembayaran Honorarium, Biaya Operasional dan Asuransi TPP Telah

dibayarkan sebesar Rp. 1.457.426.638.237

3) Dokumen kebijakan dan regulasi pengembangan dan pemberdayaan

masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu:

a. Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 40 Tahun 2021

tentang Juknis Pendampingan Masyarakat

b. Pedoman Rekrutmen TPP

4) MoT : 100 orang, dan ToT : 774 orang

46

5) Peningkatan kapasitas terhadap PD dan PLD sebanyak 7.057, terdiri dari

3.104 PD dan 3.953 PLD yang dilaksanakan 102 Kabupaten

6) Hasil rekrutmen sebanyak 1.605 orang PLD. Pelaksanaan Rekrutmen Baru,

P3MD bekerja sama dengan 7 Perguruan Tinggi

7) Konsolidasi Pendampingan di 18 wilayah, Sosialisasi Kebijakan

Pendampingan di 7 wilayah, dan Sosialisasi SDGs Desa di 6 wilayah

8) Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau atau Recognition of Prior

Learning (RPL)

9) Pedoman Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)

10) Pedoman Pemilihan TPP Inspiratif

11) Roadmap Pendampingan

3. Pusat Pelatihan Sumber Daya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi (PPSDM)

1) Tersusunnya bahan kebijakan dan regulasi pelatihan SDM Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi:

a. Pedoman Umum Pelatihan dengan metode online, offline dan blended

system

b. Petunjuk Teknis Pembinaan Alumni Pelatihan

c. SBK Pelatihan TA 2022

d. Standar Isi Pelatihan

e. Standar Prasarana dan Sarana Pelatihan

f. Standar Proses Pelatihan

g. Standar Pembiayaan Pelatihan

h. Standar Penilaian Pelatihan

i. Petunjuk Teknis Evaluasi Kemampuan Kader Pemberdayaan Masyarakat

Desa dalam melakukan pendampingan

j. Dokumen Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pada Jabatan

Kerja Tenaga Pendamping Profesional

k. Petunjuk Teknis Kerjasama Pelatihan

2) 65 Tayangan Akademi Desa 4.0, terdiri dari Kuliah Online 27 Video, Ngobrol

Pintar 22 Video, dan Anjang Desa 16 Video, dengan total viewer sebanyak

111.599 orang

3) Video Pembelajaran 19 Kabupaten, Video Kampanye Informasi 8 Kabupaten,

Desain Platform Akademi Desa 4.0 dan Juknis Pelaksanaan

4) Pelaksanaan Pelatihan oleh 9 (Sembilan) UPT Balai Besar/Balai, baik berupa

offline maupun online sebanyak 9.383 peserta

4. Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Puslat ASN)

1) Tersusunnya bahan kebijakan dan regulasi pelatihan pegawai ASN, yaitu:

a. Permendesa No.6 Tahun 2021 tentang pengelolaan pelatihan ASN unggul

bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi

47

b. 4 Kurikulum berbasis Kompetensi Pelatihan PSM (Ahli Pertama, Ahli

Muda, Ahli Madya, Ahli Utama)

c. 30 modul PSM berbasis Kompetensi

d. Keputusan Kepala BPSDM tentang Pembayaran Honorarium atas

Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka bagi JF Widyaiswara di

lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

e. Keputusan Kepala BPSDM tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Sistem Pembayaran Honorarium Mengajar bagi Pejabat Fungsional

Widyaiswara di lingkungan Kemendesa PDTT

f. Aplikasi SIPINTAR APIK

2) 610 Orang ASN telah diberikan pelatihan dan lulus serta bersertifikat

5. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional (PPJF)

1) 8 Bahan Kebijakan dan Regulasi Pengembangan Profesi JFT (5 NSPK dan 3

Naskah Akademis Jabatan Fungsional baru)

2) 78 PSM telah diuji kompetensi, dan 21 Assesor telah dinyatakan kompeten

dan tersertifikasi

3) 1.080 PSM ditingkatkan kapasitasnya (Bimtek)

4) 225 PSM telah dilakukan penetapan angka kredit

48

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Capaian Kinerja Program

a. Nilai Kinerja Unit (NKU) BPSDM Tahun 2021 berdasarkan aplikasi e-SAKIP

memperoleh nilai 99.57 dengan predikat Sangat Baik.

b. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 30 Tahun

2021, terdapat 5 (lima) sasaran program BPSDM yaitu:

1) Meningkatnya SDM Aparatur dan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi yang berintegritas dan berkompeten, yang terdiri atas 4

indikator kinerja, yaitu:

I. Tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan penyelenggaraan

peningkatan kapasitas pegawai dan SDM Desa, Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi.

II. Tingkat kepuasan stakeholders terhadap hasil layanan

penyelenggaraan peningkatan kapasitas pegawai dan SDM Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

III. Persentase Tenaga Pendamping Profesional yang berkinerja baik.

IV. Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu

melakukan pendampingan masyarakat perdesaan.

2) Meningkatnya SDM Aparatur Pejabat Fungsional Tertentu yang kompeten

sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan, dengan indikator

kinerja Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang kompeten sesuai

dengan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan.

3) Terwujudnya Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat


berkinerja tinggi, dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Badan


Tertinggal, dan Transmigrasi.

4) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Badan


Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan indikator kinerja Persentase Nilai

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di



5) Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dengan indikator kinerja

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup


Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian

Internal dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan).

49

c. Secara umum capaian kinerja BPSDM telah tercapai sesuai target yang

ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Adapun indikator kinerja yang

belum tercapai sesuai target yaitu Persentase Tenaga Pendamping Profesional

yang berkinerja baik 100%. TPP yang berkinerja baik tidak mencapai target,

disebabkan beberapa faktor yaitu mengundurkan diri, meninggal dunia dan

tidak mencapai jam kerja minimal, sehingga capaian kinerjanya adalah 96,56%.

2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 1.735.074.691.051,00 (Satu Triliun

Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan

Puluh Satu Ribu Lima Puluh Satu Rupiah) atau 97,95% dari pagu anggaran sebesar

Rp. 1.771.337.071.000,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tiga

Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah). Adapun Kinerja

Anggaran BPSDM Tahun 2021 berdasarkan aplikasi SMART memperoleh nilai

87.39 dengan predikat Baik.

B. Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maka beberapa hal perlu

dilakukan, yaitu:

1. Perumusan IKU dengan definisi operasional serta metode pengukuran capaian

kinerja UKE I dan UKE II yang selaras dengan Renstra Kementerian Desa, PDT,

dan Transmigrasi serta Renstra BPSDM

2. Penyempurnaan kebijakan dan regulasi terkait substansi yang diampu oleh BPSDM

yaitu Pelatihan dan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi, Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Kementerian, serta Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian

3. Reviu modul pelatihan aparatur dan masyarakat dalam rangka pembelajaran SDGs

Desa yang berbasis kompetensi

4. Fasilitasi operasional LSP-P2 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam

mendukung keberlanjutan uji kompetensi Pejabat Fungsional PSM

5. Konsistensi penerapan SPIP, Manajemen Risiko, PIPK, SAKIP dan Reformasi

Birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik

50

51

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala BPSDM Tahun 2021

Perjanjian Kinerja BPSDM Tahun 2021 (Awal)

52

53

54

Perjanjian Kinerja BPSDM Tahun 2021 (Revisi)

55

56

57

Lampiran 2. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) BPSDM Tahun 2021

Sasaran Program Indikator Kinerja

Utama

Target

Rea

lisa

si

%

Cap

aia

n

Pagu Anggaran Realisasi

Anggaran %

Per

ban

din

gan

Rea

lisa

si d

an

Pen

yer

ap

an

TW

I

TW

II

TW

III

TW

IV

Tahunan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Meningkatnya

SDM Aparatur dan

SDM desa, daerah

tertinggal, dan

transmigrasi yang

berintegritas dan

berkompeten

1. Tingkat kepuasan


layanan

penyelenggaraan


pegawai dan SDM

desa, daerah

tertinggal, dan

transmigrasi

0 0 0 3 3 3.88 100 0 0 0

2. Tingkat kepuasan


hasil layanan

penyelenggaraan


pegawai dan SDM

desa, daerah

tertinggal, dan

transmigrasi

0 0 0 3 3 4 100 0 0 0

58


Utama

Target

Rea

lisa

si

%

Cap

aia

n


Anggaran %

Per

ban

din

gan

Rea

lisa

si d

an

Pen

yer

ap

an

TW

I

TW

II

TW

III

TW

IV

Tahunan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


Pendamping

Profesional yang

berkinerja baik

100% 100% 100% 100% 100% 96.56% 96.56 1.470.617.979.000 1.459.661.093.260 99.26

4. Persentase Kader

Pemberdayaan

Masyarakat

Perdesaan yang

mampu melakukan

pendampingan

masyarakat

perdesaan

0 20% 30% 30% 80% 94.8% 100 2.652.071.000 2,540,826,164 95.81

Meningkatnya

SDM Aparatur

Pejabat Fungsional

Tertentu yang

kompeten sesuai

dengan kebijakan

dan regulasi yang

ditetapkan


fungsional tertentu



regulasi yang

ditetapkan

0 0 3% 3% 6% 13.76% 100 1.508.560.000 1.495.180.000 99.11

59


Utama

Target

Rea

lisa

si

%

Cap

aia

n


Anggaran %

Per

ban

din

gan

Rea

lisa

si d

an

Pen

yer

ap

an

TW

I

TW

II

TW

III

TW

IV

Tahunan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Terwujudnya

Badan

Pengembangan

SDM dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi

yang bersih,

akuntabel dan

berkinerja tinggi


Pengembangan SDM

dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, DT

dan Transmigrasi

0 0 0 76 76 80.53 100 27.640.000 13.000.000 47.03

Meningkatnya

kualitas reformasi

birokrasi dan

kapasitas

organisasi Badan

Pengembangan

SDM dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi


Penilaian Mandiri

Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

(PMPRB) di Badan

Pengembangan SDM

dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, DT

dan Transmigrasi

0 0 0 80% 80% 86.5% 100 226.228.000 221.056.449 97.71

60


Utama

Target

Rea

lisa

si

%

Cap

aia

n


Anggaran %

Per

ban

din

gan

Rea

lisa

si d

an

Pen

yer

ap

an

TW

I

TW

II

TW

III

TW

IV

Tahunan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Terselesaikannya

tindak lanjut

temuan hasil

pemeriksaan

eksternal dan

Aparat Pengawas

Internal

Pemerintah (APIP)

8. Persentase

rekomendasi temuan

hasil pemeriksaan

eksternal dan APIP

yang selesai

ditindaklanjuti (Sistem

Pengendalian Internal

dan Kepatuhan

terhadap Peraturan

Perundang-Undangan)

0 0 0 70% 70% 80.74% 100 210.800.000 166.442.615 78.96

Sumber: e-SAKIP BPSDM Tahun 2021

61

Lampiran 3. Nilai Kinerja Unit (NKU) BPSDM

Nilai Kinerja Unit (NKU) BPSDM Tahun 2021

SS Bobot

SS Uraian IKU Target Capaian Skor

Bobot

IKU NIU

Meningkatnya SDM Aparatur dan SDM

desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi

yang berintegritas dan berkompeten

50

Tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan

penyelenggaraan peningkatan kapasitas pegawai

dan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi

3

3.88

100

12.5%

12.5

Tingkat kepuasan stakeholders terhadap hasil

layanan penyelenggaraan peningkatan kapasitas

pegawai dan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi

3

4

100

12.5%

12.5

Persentase Tenaga Pendamping Profesional

yang berkinerja baik 100 96.56 96.56 12.5% 12.07

Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat

Perdesaan yang mampu melakukan

pendampingan masyarakat perdesaan

80

94.8

100

12.5%

12.5

Nilai Sasaran Strategis (NSS) : (NI x (bobot IKU/bobot IKU x 100%)) x bobot SS 49.57

Meningkatnya SDM Aparatur Pejabat

Fungsional Tertentu yang kompeten sesuai

dengan kebijakan dan regulasi yang

ditetapkan

12.5

Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang

kompeten sesuai dengan kebijakan dan regulasi

yang ditetapkan

6

13.76

100

12.5%

12.5


62

SS Bobot


Bobot

IKU NIU

Terwujudnya Badan Pengembangan SDM


Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang

bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi

12.5

Nilai SAKIP Badan Pengembangan SDM dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah


76

80.53

100

12.5%

12.5


Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi

dan kapasitas organisasi Badan

Pengembangan SDM dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi

12.5

Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan


Transmigrasi

80

86.5

100

12.5%

12.5


Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil

pemeriksaan eksternal dan Aparat


12.5

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan

eksternal dan APIP lingkup Badan

Pengembangan SDM dan Pemberdayaan


Transmigrasi yang ditindaklanjuti (Sistem

Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap

Perundang-undangan)

70

80.74

100

12.5%

12.5


Total Bobot SS 100

Total Nilai Kinerja Unit (NKU) 99.57

Keterangan Sangat

Baik

Sumber: e-SAKIP BPSDM Tahun 2021

KUESIONER EVALUASI PERAN KPMD DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Tahun Anggaran 2021

KUESIONER SURVEI KADER

Bapak/ Ibu yang terhormat, saat ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sedang melakukan survey peran dan kegiatan kader KPMD yang sudah berjalan. Diharapkan hasil survey ini dapat dijadikan acuan untuk menentukan kebutuhan peningkatan kapasitas kader di masyarakat. Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban sesuai kondisi yang dialami atau kegiatan yang dilakukan. Tidak ada jawaban benar dan salah dalam setiap pertanyaan. Semua jawaban yang Bapak/Ibu berikan sangat berarti untuk evaluasi survey ini.

Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) atau tanda lingkar ( O ) pada jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling tepat pada kolom yang telah

disediakan. Hanya satu jawaban saja untuk setiap pertanyaan. Pada masing-masing pertanyaan terdapat 4 (empat) pilihan jawaban, yaitu:

SS = Sangat Setuju S = Setuju TS = Tidak Setuju STS = Sangat Tidak Setuju

Data Bapak/Ibu dan semua informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya. Kami sangat berterima kasih jika Bapak/Ibu dapat membantu dengan mengisi kuesioner survey ini.

Terima kasih.

Lampiran 4. Kuesioner Evaluasi Peran KPMD dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama responden: __________________________________

Umur : ______ tahun

Jenis kelamin: Laki-laki / Perempuan

Pendidikan SD / SMP / SLTA / Perguruan Tinggi

Pekerjaan : a. PNS b. Karyawan swasta c. Aparat Desa

d. Petani e. Wiraswasta f. Pengelola BUM Desa

g. Lainnya: ________________________________

Status Kader : Kader ____________________________________

Alamat:

Desa __________________________________

Kecamatan __________________________________

Kabupaten __________________________________

Provinsi __________________________________

II. DATA PENGALAMAN SEBAGAI KADER

Sudah berapa lama menjadi kader KPMD : ________ tahun .

Pelatihan apa saja yang pernah diperoleh :

1 ________________________________________________ tahun __________

2 ________________________________________________ tahun __________

3 ________________________________________________ tahun __________

Berilah jawaban setiap pertanyaan berikut dengan memberikan tanda silang (X) pada

pilihan yang paling sesuai. Jawablah semua pernyataan sesuai dengan situasi dan kondisi

yang Bapak/Ibu alami. Tidak ada jawaban benar dan salah. Pastikan semua pernyataan

telah diisi.

I. Menggerakan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembanguanan diwilayahnya

No Pernyataan

Kriteria Jawaban

SS S TS STS

1. Saya aktif mengikuti pertemuan-pertemuan di desa (kelompok-kelompok

masyarakat (pertemuan kelompok, Musyawarah dusun, Musyawarah

desa, dll)

2. Saya ikut menyebarluaskan atau mensosialisasikan program-program

pembangunan desa kepada masyarakat desa

3. Saya sudah mengidentifikasi orang-orang yang aktif untuk saya dorong

agar menjadi kader desa sebagai regenerasi.

4. Saya sudah merintis adanya pusat-pusat kegiatan masyarakat atau

forum-forum warga

5. Saya mengajak masyarakat untuk menghadiri forum-forum pertemuan

desa, seperti Musbangdus atau Musbangdes.

6. Saya mengajak masyarakat ikut memantau atau mengawasi proses

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa seperti

RPJMDes, RKPDes, dan APBDes

7. Saya mengajak masyarakat ikut memantau proses pelaksanaan

pembangunan di desa

8. Saya memanfaatkan media sosial (mis. WhatsApp) untuk berdiskusi,

memotivasi, memberikan informasi tentang pembangunan kepada

masyarakat.

II. Membantu masyarakat mengidentifikasi masalah dan menyampaikankebutuhan dalam musyawarah

No Pernyataan

Kriteria Jawaban

SS S TS STS

9. Saya mengajak masyarakat menggali atau menemukan permasalahan

yang dihadapi masyarakat baik melalui pertemuan kelompok maupun

musyawarah dusun

10. Saya mengajak masyarakat menyusun skala prioritas kegiatan yang

ingin dilakukan

11. Saya mengajak masyarakat menemukan atau memetakan potensi

sumber daya alam, potensi ekonomi, keterampilan, dll.

12. Saya bersama masyarakat sudah menyusun usulan-usulan berdasarkan

pemetaan masalah, potensi yang dimiliki, dan prioritas kegiatan yang

akan dilakukan

No Pernyataan

Kriteria Jawaban

SS S TS STS

13. Saya mendorong masyarakat untuk menyampaikan rencana kegiatan

tersebut dan mengungkapkan pendapat dalam forum-forum

perencanaan di desa baik di kelompok, Musbangdus, maupun

Musbangdes

III. Mengembangkan kapasitas masyarakat dalam menangani masalah yangdihadapi dan mengambangkan potensi secara efektif

No Pernyataan

Kriteria Jawaban

SS S TS STS

14. Saya mengajarkan masyarakat cara membuat perencanaan

pembangunan melalui pertemuan-pertemuan kelompok maupun

Musbangdus

15. Saya mengajarkan masyarakat cara menyusun daftar kebutuhan

pembangunan di desa

16. Saya mengajarkan masyarakat menyusun prioritas usulan kegiatan

pembangunan di desa

17. Saya mengajarkan masyarakat cara menyampaikan pendapat secara

benar dan tepat di dalam forum-forum desa

18. Saya mengajarkan masyarakat cara berkomunikasi dengan para

perangkat desa atau pemangku kebijakan lain

19. Saya sudah mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk

meningkatkan kapasitas masyarakat, misalnya terkait usaha kecil, wisata

desa, produk unggulan desa, adat-budaya, dll.

IV. Mendorong dan menyakinkan para pembuat keputusan untuk mendengar,

mempertimbangkan, dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat

No Pernyataan

Kriteria Jawaban

SS S TS STS

20. Saya aktif melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait untuk

mengusulkan kebijakan desa terkait kebutuhan masyarakat kepada BPD,

Pemerintah Desa, dan Tokoh Masyarakat

21. Saya aktif melakukan pendekatan dan diskusi kepada Pemerintah Desa

supaya menerima kebutuhan masyarakat

22. Saya aktif melakukan pemantauan terhadap proses penyusunan

kebijakan desa yang terkait dengan kebutuhan masyarakat dan

pembangunan desa

23. Saya sudah mengajak masyarakat untuk mengusulkan dan memantau

proses jalannya penetapan kebijakan desa yang terkait kebutuhan

masyarakat dan pembangunan di desa tersebut.

V. Membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan

No Pernyataan

Kriteria Jawaban

SS S TS STS

24. Saya ikut melakukan identifikasi/ pendataan calon-calon penerima

bantuan program layanan Pemerintah.

25. Saya ikut melakukan identifikasi kebutuhan bantuan program layanan

Pemerintah.

26. Saya menyebarluaskan atau mensosialisasikan program bantuan

pemerintah yang turun ke desa kepada calon-calon penerima bantuan

27. Saya melakukan pendekatan dan koordinasi kepada berbagai pihak

(Pemerintah Desa, Puskesmas, Kecamatan, dll) untuk membantu

masyarakat mengakses program layanan pemerintah

28. Saya ikut membantu menyelesaikan masalah yang ada terkait dengan

bantuan-bantuan layanan Pemerintah

29. Apakah dalam menjalankan tugas dan fungsi Bapak/Ibu sebagai KPMD sudahdidukung oleh Pemerintah Desa?

01. Jika Ya, mohon dijelaskan apa saja bentuk dukungan tersebut:..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

02. Jika Belum/Tidak, mengapa mohon dijelaskan:..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

30. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu terhadap pelatihan yang pernah diikuti.(Mohon dijelaskan):...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

31. Apakah Bapak/Ibu ingin mengikuti pelatihan yang lain? Pelatihan tentang apa?(Mohon dijelaskan):...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Terima Kasih

KUESIONER EVALUASI PERAN KPMD

DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Tahun Anggaran 2021

KUESIONER SURVEY UNTUK NON KPMD

Bapak/ Ibu yang terhormat, saat ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sedang melakukan survey peran dan kegiatan kader KPMD yang sudah berjalan. Diharapkan hasil survey ini dapat dijadikan acuan untuk menentukan kebutuhan peningkatan kapasitas kader di masyarakat. Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban sesuai dengan kondisi yang ada. Tidak ada jawaban benar dan salah dalam setiap pertanyaan. Semua jawaban yang Bapak/Ibu berikan sangat berarti untuk evaluasi survey ini.

Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) atau tanda lingkar ( O ) pada jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling tepat pada kolom yang telah

disediakan. Hanya satu jawaban saja untuk setiap pertanyaan. Pada masing-masing pertanyaan terdapat 4 (empat) pilihan jawaban, yaitu:

SS = Sangat Setuju S = Setuju TS = Tidak Setuju STS = Sangat Tidak Setuju

Data Bapak/Ibu dan semua informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya. Kami sangat berterima kasih jika Bapak/Ibu dapat membantu dengan mengisi kuesioner survey ini.

Terima kasih.

VI. IDENTITAS RESPONDEN

Nama responden: __________________________________

Umur : ______ tahun

Jenis kelamin: Laki-laki / Perempuan

Pendidikan SD / SMP / SLTA / Perguruan Tinggi

Pekerjaan : a. PNS b. Karyawan swasta c. Aparat Desa

d. Petani e. Wiraswasta f. Pengelola BUM Desa

g. Lainnya: ________________________________

Status : a. Kepala Desa/Staf Pemerintah Desa

b. Tokoh Masyarakat

c. Perwakilan masyarakat

d. Lainnya: ________________________________

Alamat:

Desa __________________________________

Kecamatan __________________________________

Kabupaten __________________________________

Provinsi __________________________________

VII. DATA PENGALAMAN

Sudah berapa lama menjadi Staf Pemerintah Desa : ________ tahun (jika Bapak/Ibu adalah Staf

Pemerintah Desa).

Pelatihan apa saja yang pernah diperoleh (diisi oleh Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, atau

wakil Masyarakat):

1 ________________________________________________ tahun __________

2 ________________________________________________ tahun __________

3 ________________________________________________ tahun __________

Berilah jawaban setiap pertanyaan berikut dengan memberikan tanda silang (X) pada

pilihan yang paling sesuai. Jawablah semua pernyataan sesuai dengan pengamatan dan

pendapat Bapak/Ibu. Tidak ada jawaban benar dan salah. Pastikan semua pernyataan telah

diisi.

No PERNYATAAN Kriteria Jawaban

SS S TS STS

A. Pengorganisasian (Menggerakkan dan Memotivasi) Masyarakat

1 Kader KPMD aktif mengikuti pertemuan-pertemuan yang ada di desa (pertemuan kelompok, Musyawarah dusun, Musyawarah, desa, dll)

2 Kader KPMD aktif melakukan sosialisasi atau memberikan penjelasan program-program kegiatan desa kepada masyarakat

3 Sudah ada pusat-pusat kegiatan masyarakat atau forum-forum warga yang dibentuk oleh kader KPMD

4 Masyarakat aktif dalam perencanaan kegiatan pembangunan melalui forum-forum pertemuan kelompok, Musdus, maupun Musdes.

5 Masyarakat aktif berdiskusi atau mengungkapkan pendapat dalam forum-forum perencanaan di desa baik di kelompok, Musbangdus, maupun Musbangdes

6 Masyarakat aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di desa

B. Identifikasi Permasalahan dan Kebutuhan Masyarakat

7 Masyarakat memiliki hasil rumusan identifikasi masalah, daftar kebutuhan, dan skala prioritas kegiatan

8 Masyarakat kini aktif dan berani menyampaikan pendapat dan gagasan di pertemuan Musbangdus atau Musbangdes secara lebih baik

9 Masyarakat memiliki inisiatif untuk berkonsultasi atau berdiskusi dengan Kader KPMD atau perangkat desa tentang perencanaan kegiatan, potensi yang ada, dan gagasan kegiatan

10 Masyarakat sudah mampu menyampaikan pendapat dan penjelasan yang dibutuhkan secara lebih baik dalam forum-forum Musbangdus atau Musbangdes

C. Pengembangan Kapasitas Masyarakat

11 Kader KPMD memiliki kemampuan untuk memotivasi, melakukan identifikasi masalah, menggali potensi, dan menyusun perencanaan kegiatan

12 Masyarakat sudah bisa melakukan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan yang mereka hadapi.

13 Masyarakat sudah bisa menggali dan memanfaatkan atau mengembangkan potensi yang ada di masyarakat

14 Masyarakat telah melaksanakan atau menerapkan kegiatan sesuai prioritas yang direncanakan, potensi yang dimiliki, dan rencana pelaksanakaan kegiatan yang sudah disusun

No PERNYATAAN Kriteria Jawaban

SS S TS STS

15 Masyarakat bersama kader selalu melakukan pemantauan, pengecekan, atau monitoring terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan.

D. Advokasi kepada Pembuat Keputusan

16 Sudah ada beberapa kebijakan desa yang sedang diproses oleh karena mendapatkan masukan dan atau usulan dari KPMD

17 Sudah ada keputusan atau peraturan desa yang ditetapkan berdasarkan masukan-masukan atau usulan dari KPMD dan masyarakat

18 Keputusan atau peraturan desa sebagaimana dimaksud di atas sudah diimplementasikan

E. Pendampingan Akses Layanan kepada Masyarakat

19 Masyarakat dapat lebih mudah mengakses program layanan pemerintah desa atau bantuan pemerintah yang mereka butuhkan

20 Program bantuan pemerintah dapat tersalurkan dengan tepat kepada kelompok masyarakat penerima bantuan

21 Masyarakat mengetahui dan paham semua program layanan pemerintah yang mereka butuhkan.

22 Masyarakat ikut bekerja sama dalam menyelasaikan permasalahan yang muncul dalam pelayanan Pemerintah Desa maupun program lainnya.

23. Apakah para KPMD sudah ditetapkan melalui SK Kepala Desa (Khusus dijawaboleh Kepala Desa atau perangkat desa):

01. Sudah di SK kan

02. Belum di SK kan (jika belum mengapa mohon dijelaskan)..........................................................................................................................

24. Apakah menurut Bapak/Ibu para KPMD tersebut sudah menjalankan tugas danfungsinya seperti diamanatkan dalam Permendes No. 18 Tahun 2019 tentangPedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa? (Mohon dijelaskan):

01. Jika Ya/Sudah mohon dijelaskan:

...........................................................................................................................

02. Jika Belum, mengapa mohon dijelaskan:

..........................................................................................................................

Terima Kasih

LAPORAN KINERJA

Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta

BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI JAKARTA

BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,

DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI R.I

Tahun 2021

Tahun 2021

Laporan Kinerja Tahun 2021

i

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAPKIN) merupakan laporan kinerja yang berisi

pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis

instansi pemerintah yang dilaporkan setiap triwulan. Laporan Kinerja dalam

penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 2017

Dengan telah berjalannya program dan kegiatan Tahun 2021 maka Balai Besar

Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Jakarta menyusun laporan kinerja sebagai media pertanggungjawaban dalam

mengukur keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran – sasaran

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020 – 2024.

Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021 berdasarkan target

tahunan secara keseluruhan mencapai 100,00%, sedangkan capaian kinerja BBPPMD

Jakarta untuk setiap output yakni output Kader Masyarakat yang terbentuk Melalui

Pelatihan mencapai 100,00%, masyarakat desa, yang mendapat pelatihan dan

sertifikat tahun 2021 mencapai 100,00%, Presentasi alumni pelatihan yang mendapat

fasilitasi pemberdayaan melalui pendampingan mencapai sebesar 100,00%, Jumlah

Layanan Perkantoran mencapai 100,00 % dan Jumlah Layanan Umum mencapai

sebesar 100,00%.


ii

Akhir kata, semoga laporan kinerja Balai Besar Pengembangan latihan

Masyarakat tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Jakarta, Desember 2021

Kepala Balai Besar Pelatihan

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta

Ir. Lalu Samsul Hakim.MT

NIP. 19681212 200003 1 007


iii

DAFTAR ISI HAL

Kata Pengantar ............................................................................................... i

Daftar Isi ......................................................................................................... ii

Daftar Tabel .............................................................................................. iii

Daftar Gambar .................................................................................................... iv

IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................. 1

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 13

A Latar Belakang ......................................................................... 13

B Tugas dan Fungsi ............................................................ 15

C Struktur Organisasi..................................................................... 17

D Maksud dan Tujuan ................................................................. 21

E Aspek Strategis ......................................................................... 22

F

G

Permasalahan Utama .................................................................

Sistematika Penyajian ...............................................................

24

27

BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................... 29

A Rencana Strategis BPSDM .................................................... 29

B Rencana Strategis BBPPMD ..................................................... 29

C Rencana Kinerja BBPPMD Tahun 2021..................................... 30

D Perjanjian Kinerja BBPPMD Tahun 2021 ................................... 35

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................... 39

A Capaian Kinerja Organisasi ......................................................

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun

2021................................................................................

2. Perbandingan Target Kinerja Per Triwulan Serta

Capaian Kinerja Per Tri IV Tahun 2021...................

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan

Beberapa Tahun Terakhir ..............................................

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan

Target Jangka Menengah Dalam Renstra....................

39

39

41

45

47


iv

5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Atau

Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi

Yang Telah Dilakukan ..................................................

47

B Kinerja Anggaran ................................................................ 60

BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 62

A. Kesimpulan .........................................................................

B. Tindak Lanjut ......................................................................

62

63

LAMPIRAN – LAMPIRAN


BBPPMD Jakarta 1

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta adalah Unit Pelaksana Teknis di

lingkungan Kementerian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,

yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan sumber daya manusia

dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

Tugas BBPPMD Jakarta tersebut di atas diwujudkan dalam

program dan kegiatan, yang pada akhir kegiatan harus

dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat, hal ini

menyiratkan bahwa wujud akuntabilitas dari BBPPMD Jakarta adalah

mempertanggungjawabkan hasil akhir atau manfaat dari suatu program

dan kegiatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Bentuk

pertanggungjawaban kepada masyarakat bukan sekedar menyatakan

bahwa program dan kegiatan telah terlaksana, namun yang penting

adalah program dan kegiatan BBPPMD Jakarta tersebut telah

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dampak yang mampu

membawa perubahan bagi kesejahteraan masyarakat.

Laporan Kinerja Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta Tahun

2021 menyajikan tentang keberhasilan dan kegagalan BBPPMD Jakarta

dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

Tahun 2021 yang dilakukan dalam upaya mewujudkan Visi BBPPMD

Jakarta “Terwujudnya perdesaan yang mempunyai keunggulan

kolaboratif dan berdaya saing” yang mengacu pada pernyataan Visi



BBPPMD Jakarta 2

misi Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta juga mengacu pada misi

Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi

tahun 2020 – 2024 yaitu:

a. Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang

berkelanjutan;

b. Mengembangkan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan,

daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi;

c. Menyerasikan kebijakan dan program pembangunan daerah

tertinggal;

d. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan

transmigrasi;

e. Menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing desa dan

perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi berbasis

data dan informasi yang akurat;

f. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan

masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan

transmigrasi; dan

g. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

Dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan

Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta telah menyusun kebijakan program,

sasaran dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam renstra Balai

Besar Pengembangan Latihan Masyarakat. Renstra Balai Besar Pelatihan

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Jakarta dijadikan dasar untuk pengukuran capaian kinerja

yang meliputi Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK)

dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Realisasi dari Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan pada tahun 2021 adalah sebagai

berikut :


BBPPMD Jakarta 3

Tabel : 1

TARGET KINERJA

BBPPMD JAKARTA

TAHUN 2021

T % T % T % T % T %

1

Pengembangan Sumber

Daya Manusia dan


Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi

Meningkatnya kapasitas

SDM Desa dan Perdesaan

Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi

Jumlah kader masyarakat

desa yang terbentuk melalui

pelatihan

0 - 1260 86.72 1260 86.72 1453 100.00 1453 100.00

2

Jumlah masyarakat desa,

yang mendapat pelatihan

dan sertifikat tahun 2021

0 - 1260 86.72 1260 86.72 1453 100.00 1453 100.00

3

Presentasi alumni pelatihan

yang mendapat fasilitasi

pemberdayaan melalui

pendampingan

0 - 0 - 25% 50.00 50% 100.00 50% 100.00

4 Layanan Perkantoran 0.25 25.00 0.50 50.00 0.75 75.00 1 100.00 1 100.00

5 Layanan Umum 0.16 15.63 0.44 43.75 0.78 78.13 1 100.00 1 100.00

No Program Sasaran StrategisTarget Setahun

OutputTriwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV


BBPPMD Jakarta 4

Tabel : 2

CAPAIAN KINERJA BBPPMD JAKARTA

TAHUN 2021

T % T % T % T % T %

1

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa, Daerah

Tertinggal dan

Transmigrasi

Meningkatnya

kapasitas SDM

Desa dan

Perdesaan

Daerah

Tertinggal dan

Transmigrasi

Jumlah kader

masyarakat

desa yang

terbentuk

melalui

pelatihan

0 0 1260 86.72 0 0 193 13.28 1453 100.00

Jumlah

masyarakat

desa, yang

mendapat

pelatihan dan

sertifikat tahun

2021

0 0 1260 86.72 0 0 193 13.28 1453 100.00

Presentasi

alumni

pelatihan yang

mendapat

fasilitasi

pemberdayaan

melalui

pendampingan

0 0 0 - 0.25 50 0.25 50.00 0.50 100.00

Layanan

Perkantoran 0.25 25.00 0.50 50.00 0.75 75.00 1.00 100.00 1.00 100.00

Layanan Umum 0.16 15.63 0.44 43.75 0.78 78.13 1.00 100.00 1.00 100.00

Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Realisasi Desember 2021No Program

Sasaran

StrategisOutput

Triwulan I


BBPPMD Jakarta 5

Berdasarkan data pada table 2 diatas, diketahui bahwa capaian

Kinerja Terhadap Target Tahunan Balai Besar Pelatihan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Jakarta sampai dengan bulan desember 2021 secara

keseluruhan adalah sebesar 100,00 %. Besar capaian kinerja sama

dengan target yang diharapkan yakni 100,00 %. yang terdiri dari 3

indikator kinerja sasaran, yakni :

a. Jumlah Kader Masyarakat yang terbentuk Melalui Pelatihan

mencapai sebesar 100,00 %;

b. Jumlah masyarakat desa, yang mendapat pelatihan dan

sertifikat tahun 2021 mencapai sebesar 100,00 %;

c. Presentasi alumni pelatihan yang mendapat fasilitasi

pemberdayaan melalui pendampingan mencapai sebesar

100,00 %;

d. Jumlah Layanan Perkantoran mencapai 100,00 %;

e. Jumlah Layanan Umum mencapai sebesar 100,00 %.


BBPPMD Jakarta 6

Tabel : 3

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN BBPPMD JAKARTA

TAHUN 2021

Berdasarkan data pada table 3 diatas, diketahui bahwa Realisasi

anggaran BBPPMD Jakarta dari bulan Januari sampai dengan Desember

2021 dari Pagu Anggaran sebesar Rp.13.292.813.000,- adalah sebesar

Rp. 13.218.247.101,- atau 99,44 %. Sisa anggaran sebesar

Rp.74.565.899,- atau 0,56%.

Jumlah kadermasyarakatdesa yangterbentuk

melaluipelatihan

Jumlahmasyarakatdesa, yangmendapat

pelatihan dansertifikat

tahun 2021

Presentasialumni

pelatihanyang

mendapatfasilitasi

pemberdayaan melaluipendampin…

jumlahlayanan

perkantoran

Jumlahlayananumum

Target 1,453.00 1,453.00 0.50 1.00 1.00

Realisasi 1,453.00 1,453.00 0.50 1.00 1.00

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

- 200.00 400.00 600.00 800.00

1,000.00 1,200.00 1,400.00 1,600.00

Axi

s Ti

tle


BBPPMD Jakarta 7

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG


Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BBPPMD) Jakarta dibentuk

berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi. Dalam kedudukannya, BBPPMD Jakarta berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

BBPPMD Jakarta sebagaimana disebutkan dalam Peraturan

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

mempunyai tugas melaksanakan pelatihan sumber daya manusia

dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan

transmigrasi.

Mengacu pada tugas dan fungsi sebagaimana ditegaskan

dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi tersebut, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta memiliki

wilayah kerja yang telah ditentukan. Berdasarkan fungsinya memiliki 5

(lima) wilayah kerja, yakni : DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten,

Lampung, dan Kalimantan Barat.

Setelah bergabung dengan Kementerian Desa Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Balai Besar Pelatihan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

(BBPPMD) Jakarta berupaya melatih Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa (KPMD) yang dapat memfasilitasi masyarakat desa


BBPPMD Jakarta 8

menjadi lebih sejahtera. Kemandirian desa tergantung dari

kesejahteraan masyarakat desanya semakin sejahtera, semakin

mandiri desanya

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan

meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, kemampuan, ketrampilan

kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan

kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan

esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Sedangkan

pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan

pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian,

pengarahan dan fasilitasi ( Permendes No. 3 / 2015 tentang

pendampingan desa). Implementasi dari tugas pokok dan fungsi Balai

Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta tersebut adalah melakukan

pengembangan pelatihan masyarakat, tenaga kepelatihan dan jabatan

fungsional penggerak swadaya masyarakat termasuk kerjasama

dengan lembaga/unit-unit yang melakukan pelatihan masyarakat baik

UPTP-UPTD yang membawahi pelatihan masyarakat di daerah. Pada

tahun 2021, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta telah menyusun

program yang telah dituangkan dalam DIPA Balai Besar Pelatihan dan


Jakarta Tahun 2021.

Dalam rangka pemberdayaan terhadap lembaga pelatihan

masyarakat, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta telah

memprogramkan kegiatan untuk memberdayakan para pelatih dan

para pengelola pelatihan melalui bimbingan teknis yang diarahkan

pada pelayanan publik yang bersifat tidak langsung (indirect services),


BBPPMD Jakarta 9

perangkat lunak berupa penyusunan kurikulum, yang diperlukan dalam

melakukan pelatihan masyarakat.

Sedangkan pelayanan yang bersifat langsung (direct

services) terhadap masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah

tertentu dan transmigrasi, yang diwujudkan dalam bentuk pemberian

pelayanan pelatihan , pendampingan dan uji terap bagi masyarakat

desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan transmigrasi.

B. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi maka kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan,

organisasi dan tata kerja Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta

adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

BBPPMD Jakarta merupakan salah satu unit pelaksana teknis di

bidang pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan

masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang

berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan


Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 22

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi. Balai Besar Pelatihan dan


BBPPMD Jakarta 10

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Jakarta adalah Unit Pelaksana Teknis di

lingkungan Kementerian berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi, yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan

sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa,

daerah tertinggal dan transmigrasi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Balai Besar Pelatihan dan


Transmigrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran fasilitasi dan

pelatihan pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi dan

pendampingan pemberdayaan masyarakat, serta penerapan

model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa,

daerah tertinggal dan transmigrasi;

2. Pelaksanaan fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber

daya manusia, fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan

masyarakat, serta penerapan model pendampingan dan

pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan

transmigrasi;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi dan pelatihan

pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi dan

pendampingan pemberdayaan masyarakat, serta penerapan

model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa,


4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Balai

Besar.


BBPPMD Jakarta 11

Dalam melaksanakan fungsi seperti tersebut diatas, Balai

Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai peran yang secara garis

besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana, program dan anggaran fasilitasi dan

pelatihan pengembangan SDM;

Kegiatan penyiapan program fasilitasi dan pelatihan

pengembangan SDM dibidang desa, pembangunan daerah

tertinggal dan transmigrasi di susun berdasarkan hasil analisis

kebutuhan pelatihan dan perencanaan pengembangan

masyarakat.

2. Penyusunan Rencana, program dan anggaran fasilitasi dan

pendampingan pemberdayaan masyarakat;

Kegiatan penyiapan program fasilitasi dan pendampingan

pemberdayaan masyarakat dibidang desa, pembangunan

daerah tertinggal dan transmigrasi disusun berdasarkan hasil

Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan perencanaan pengembangan

masyarakat.

3. Penyusunan Rencana, program dan anggaran model

pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah

tertinggal dan transmigrasi;

Kegiatan penyiapan program model pendampingan dan


transmigrasi disusun berdasarkan perencanaan pengembangan

masyarakat.

4. Pelaksanaan fasilitasi dan pelatihan pengembangan SDM;

Kegiatan fasilitasi dan pelatihan pengembangan SDM

merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi masyarakat

agar dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang

tersedia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya.


BBPPMD Jakarta 12

5. Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan

masyarakat;

Kegiatan fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan

masyarakat ini dilakukan untuk mendampingi masyarakat

khususnya alumni pelatihan dalam melaksanakan Rencana

Tindak Lanjut (RTL), mempraktekkan dan mengembangkan

hasil pelatihan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki di

Desa sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat.

6. Penerapan model pendampingan dan pemberdayaan

masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;

Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan uji coba model

pendampingan dan pemberdayaan masyarakat yang telah

diprogramkan, agar dihasilkan model pendampingan dan

pemberdayaan masyarakat yang diberikan dapat berhasil guna

dan berdaya guna serta aplikatif sesuai kebutuhan dan

perkembangan masyarakat.

7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi dan pelatihan

pengembangan SDM;

Kegiatan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi dan

pelatihan pengembangan SDM dilakukan guna memperoleh

bahan informasi untuk perbaikan dan pengembangan program

fasilitasi dan pelatihan pengembangan SDM selanjutnya.

8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi dan

pendampingan pemberdayaan masyarakat;

Kegiatan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi dan

pendampingan pemberdayaan masyarakat dilakukan guna

memperoleh bahan informasi untuk perbaikan dan

pengembangan program fasilitasi dan pendampingan

pemberdayaan masyarakat selanjutnya.


BBPPMD Jakarta 13

9. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan model pendampingan dan


transmigrasi.

Kegiatan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan model


tertinggal dan transmigrasi dilakukan guna memperoleh bahan

informasi untuk perbaikan dan pengembangan program model


tertinggal dan transmigrasi selanjutnya.

C. ASPEK STRATEGIS

1. Dukungan Personil

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Balai Besar Pelatihan dan


Transmigrasi Jakarta didukung oleh personil sebanyak 64 (enam

puluh empat) orang yang terdiri dari : 34 (tiga puluh empat) orang

ASN dan 30 (tiga puluh) orang Non ASN dengan rincian seperti

terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4

Personil ASN berdasarkan pendidikan

Sumber Data : Norminatif Pegawai Bulan Desember 2021

0

5

10

15

20

25

30

35

SD SLTP SLTA D3 S1 S2 Jumlah

Kasubbag Umum 0 0 2 1 3 1 7

Kasubbag RPP 0 0 0 0 3 0 3

Fungsional PSM 0 0 0 0 15 9 24

Jumlah 0 0 2 1 21 10 34

AX

IS T

ITLE


BBPPMD Jakarta 14

Tabel 5

Personil Non ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : Data Pegawai Non ASN Bulan Desember 2021

2. Dukungan Sarana Dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Balai Besar Pelatihan dan


Jakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6 Sarana dan Prasarana

NO

URAIAN

JUMLAH

I GEDUNG KANTOR

II

1 Gedung A/Kantor 1 unit

2 Gedung B/Ruang Kelas 1 unit

3 Gedung C/Asrama 1 unit

KENDARAAN OPERASIONAL

1 Roda 4 6 unit

2 Roda 2 9 unit

3 Roda 3 2 unit

II PRASARANA PELATIHAN


BBPPMD Jakarta 15

1 OHP/LCD Projector 10 unit

2 Komputer 50 unit

3 Laptop 28 unit

4 Printer 24 unit

III GEDUNG TEMPAT PELATIHAN

1 Ruang Aula 1 lokal

2 Ruang Sekretariat 1 lokal

3 Ruang Kelas 4 lokal

4 Ruang Perpustakaan 1 lokal

5 Ruang Makan 1 lokal

6 Asrama Siswa Kapasitas 104 orang (52 kamar) 52 lokal

7 Ruang Dapur 1 lokal

8 Ruang Gudang 1 lokal

9 Ruang Petugas 1 unit

12 Pos Jaga 1 unit

13 Mushola 1 unit

14 Guest House 2 unit

15 Demplot (kolam, lahan hortikultura, Hidroponk,

Jamur)

4000 M2

16 Ruang Praktek/Workshop 1 unit

17 Kandang sapi 56 M2

18 Kandang kambing 11,25 M2

19 Rumah pompa 48 M2

20 Ruang rapat 1 lokal

D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dalam pelaksanaan program/kegiatan BBPPMD Jakarta tahun 2021,

BBPPMD Jakarta masih menghadapi kendala dalam pencapaian kinerja

disebabkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVIO-19) yang masih

berlangsung sejak bulan Desember 2019. Pada awal Maret 2020, Presiden

mengumumkan adanya pasien yang terpapar COVID-19 di lndonesia, dan

sejak itu pula penyebaran COVID-19 sangal masif di lbukota Jakarta.


BBPPMD Jakarta 16

Kondisi ini berdampak luas tidak hanya aspek kesehatan, tetapi juga aspek

sosial ekonomi masyarakat, ketertiban dan keamanan, hingga

penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kondisi tersebut, Pemerintah

mengambil langkah-langkah guna mencegah penyebaran COVID19 terkait

dengan penyelenggaraan kegiatan instansi pemerintah, yaitu dengan

mengeluarkan beberapa regulasi :

1) Keputusan Presiden No.7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2) Keputusan Kepala BNPB No. 9A Tahun 2020 tentang Penetapan

Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat

Virus Corona di lndonesia

3) Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13A

Tahun 2O2O tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Oarurat

Bencana Wabah Penyakit Akibat Vjrus Corona di lndonesia, tanggal 29

Februari 2020.

4) Surat Edaran Menteri PAN dan RB No. 50 Tahun 2020 tentang

Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri PAN dan RB No. 19

Tahun 2020 tentang Laporan SAKIP Triwulan IV Tahun 2020 l0

Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan

Penyebaran COVID-19 di Lingkungan lnstansi Pemerintah tanggal 20

April 2020).

5) Surat Edaran Menteri PAN dan RB No. 45 Tahun 2020 tentang

Penyesuaian Sistem Kerja bagi ASN pada lnstansi Pemerintah yang

berada di Wilayah dengan Penetapan Permbatasan Sosial Berskala

Besar (PSBB) tanggal I Aptil2020.

6) Surat Edaran Menteri Desa, PDTT No. 10 Tahun 2020 tentang

Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian Desa,

PDTT tanggal 30 Maret 2020.

7) Surat Edaran Menleri Desa, PDTT No. 12 Tahun 2020 tentang

Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian Desa,

PDTT tanggal 20 April 2020.

8) Surat Edaran BKN No. '11lSE/lV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan

Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan

Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada

Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.


BBPPMD Jakarta 17

9) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta

sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.O1.O7IMENKES

123912020 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial

Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

10) Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 24 Tahun 2021 tentang

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3

Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

11) Inmendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah

Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

12) Inmendagri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta

Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di

Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona

Virus Disease 2019.

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi masih menerapkan Work From

Home (WFH) dan Work From Office (WFO) secara bergantian sesuai

dengan peraturan yang berlaku dalam penyelesaian tugas-tugas kedinasan

sebagai tindak lanjut atas Penetapan PPKM Darurat. Kondisi tersebut

sangat mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan BBPPMD Jakarta,

sehingga pada periode Desember 2021 capaian kinerja tidak sesuai dengan

target awal.

Dalam mencapai kinerjanya, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta mengalami

beberapa masalah dan kendala yaitu :

a. Terjadi kemunduran pelaksanaan dikarenakan januari s.d maret proses

perubahan organisasi sehingga perlu dilakukan revisi penyesuaian

pada KRO dan RO

b. Semula Kegiatan Dukungan Manajemen masih berada di anggaran

BPSDM menunggu revisi penyesuaian pada KRO dan RO

c. Terdapat perubahan wilayah kerja BBPPMD Jakarta sesuai dengan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan


BBPPMD Jakarta 18

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi. sehingga dilakukan revisi anggaran.

d. Penetapan PPKM Darurat mengakibatkan kegiatan yang dilakukan

secara tatap muka tidak diperbolehkan sehingga terjadi kemunduran

waktu pelaksanaan kegiatan.

e. Terdapat Revisi Refocusing untuk penanganan Pandemi Covid 19

sehingga target pelatihan yang semula 1.910 orang menjadi 1.291

orang.

f. Terdapat Revisi Optimalisasi anggaran sehingga target pelatihan yang

semula 1.291 orang menjadi 1.453 orang

E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Balai Besar Pelatihan dan


Transmigrasi Jakarta ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor : 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi


BBPPMD Jakarta 19

STRUKTUR ORGANISASI

BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI JAKARTA

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Balai Besar

Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Jakarta didukung oleh 2 Bagian :

1. Bagian Tata Usaha, Tugas :

melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran,

pelaporan kinerja, koordinasi administrasi penerapan sistem

pengendalian intern, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan,

administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata

persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Balai Besar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata usaha

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan

Balai Besar;

BAGIAN

TATA

USAHA

Subbag Rencana,

Program dan

Pelaporan

Subbag Umum

BALAI BESAR PELATIHAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN

TRANSMIGRASI

KELOMPOK

JABATAN


BBPPMD Jakarta 20

b. pengelolaan data dan informasi pelatihan dan pemberdayaan

masyarakat;

c. koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern;

dan

d. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara,

kepegawaian, tata persuratan dan kearsipan, serta urusan

kerumahtanggaan Balai Besar.

Bagian tata usaha terdiri dari :

a. Subbagian Rencana, Program dan Pelaporan;

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan rencana, program, dan anggaran,

pengelolaan data dan informasi pelatihan dan

pemberdayaan masyarakat, koordinasi administrasi

penerapan sistem pengendalian intern serta evaluasi dan

pelaporan Balai Besar.

b. Subbagian Umum

mempunyai tugas melakukan urusan

keuangan dan barang milik negara, kepegawaian, tata

persuratan dan kearsipan, serta urusan

kerumahtanggaan Balai Besar.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BBPPMD Jakarta tahun 2021

berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah, sebagai berikut :


BBPPMD Jakarta 21

Ringkasan Eksekutif

Merupakan ikhtisar yang menguraikan secara singkat tentang tujuan

dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-

kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran,

langkah-langkah yang diambil dan langka antipasinya.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang

dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara singkat ringkasan/ikhtisar perjanjian

kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan mengenai penyajian capaian kinerja organisasi

untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut

dilakukan analisis capaian kinerja

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan secara keseluruhan dari

LAPKIN dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan

bagi perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya


BBPPMD Jakarta 22

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana mana pelaksanaan Peraturan Presiden No. 24

Tahun 2010, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, berpedoman

pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. Renstra Kemendes 2020 - 2024

2. Renstra BPSDM 2020 - 2024

3. Renstra BBPPMD 2020 - 2024

4. Penetapan Kinerja Tahun 2021

A. RENCANA STRATEGIS KEMENDES 2020 - 2024

Sasaran stategis Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yang

akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Berkembangnya status pembangunan desa;

2. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 60 kawasan

perdesaan

Prioritas Nasional (KPPN);


perdesaan

prioritas kementerian;

4. Menurunnya angka kemiskinan;

5. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa ( BUM Desa);

6. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Dea Bersama (BUMDesMa);

7. Meningkatnya investasi produk unggulan perdesaan mendukung

transformasi ekonomi;

8. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja perdesaan;

9. Terentaskannya daerah tertinggal;

10. Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal;

11. Meningkatnya rata-rata IPM di daerah tertinggal;


BBPPMD Jakarta 23


transmigrasi prioritas nasional yang direvitalisasi;


transmigrasi prioritas kementerian yang direvitalisasi;

14. Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan;

15. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi, perbaikan

governance, penyederhanaan regulasi dan penguatan

kelembagaan;

16. Meningkatnya kepercayaan public terhadap pengelolaan

keuangan kementerian;

17. Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan

perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi serta inovasi data

dan informasi

B. RENCANA STRATEGIS BPSDM

Sasaran stategis BPSDM yang akan dicapai dalam kurun waktu

2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelayanan teknis

lainnya di BPSDM;

2. Terselenggaranya penelitian dan pengembangan pada desa,


3. Terselenggaranya pendidikan dan pelathan ASN Kementerian

Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

4. Terselenggaranya penyiapan materi pelatihan masyarakat,

Standarisasi, kerjasama dan pemberdayaan penggerakan

swadaya masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;

5. Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi desa, daerah

tertinggal dan transmigrasi serta terfalitasinya penyelenggaraan

eGovernment;

6. Terselenggaranya pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal

dan transmigrasi;


BBPPMD Jakarta 24

7. Terselenggaranya pengkajian dan penerapan teknik produksi

desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.


BBPPMD Jakarta 25

C. RENCANA STRATEGIS BBPPMD

Tabel 7 Rencana Strategis

Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta Tahun 2020 – 2024

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024

Meningkatnya kapasitas SDM Desa dan Perdesaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

1 Jumlah kader masyarakat desa yang terbentuk melalui pelatihan

60 Org 1.820 Org 1.720 Org 1.580 Org 1.470 Org

2 Jumlah masyarakat desa, yang mendapat pelatihan dan sertifikat tahun 2021

120 Org 1.985 Org 1.975 Org 1.865 Org 1.786 Org

3

Presentasi alumni pelatihan yang mendapat fasilitasi pemberdayaan melalui pendampingan

50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 %


Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat 26

Perencanaan Strategis Tahun 2020 – 2024 BBPPMD

Jakarta disusun dalam rangka pemenuhan tugas, yaitu

melaksanakan pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan

masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Perencanaan

Strategis ini disusun dalam koridor Rencana Strategis Badan


Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Diharapkan

dengan adanya Perencanaan Strategis ini, pemenuhan tugas dan

fungsi BBPPMD Jakarta dapat dilakukan secara terarah dan

terkendali serta senantiasa secara dinamis mengakomodasi dan

mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang

terjadi.

Perencanaan Strategis bukanlah sesuatu yang statis, akan

tetapi merupakan suatu proses yang dinamis dan harus terus

menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan

lingkungan. Perencanaan Strategis BBPPMD Jakarta disusun

sebagai suatu siklus berkelanjutan, yang akan mendasari kegiatan

organisasi sehari – hari dan akan menjadi ajang interaksi dan

komunikasi antara organisasi dengan semua pihak yang

berkepentingan (stakeholders).

BBPPMD Jakarta sebagai unit yang berada dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya

diharapkan mampu untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga

pelatihan baik pusat maupun daerah. Dalam rangka menunjang dan

membantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan


Transmigrasi dalam menuju kesuksesan pelaksanaan tugas dan

fungsi tersebut, BBPPMD Jakarta menyusun visi dan misi untuk

menunjukkan jati diri dan fungsinya sebagai unit yang akan mampu

mendorong kinerja lembaga pelatihan sebagai berikut :



1. VISI

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan mengemban

amanat yang menjadi tugas dan fungsinya, yang senantiasa

terus – menerus berperan dalam meningkatkan pelayanan

yang bersifat langsung (direct services) terhadap masyarakat

desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan transmigrasi,

yang diwujudkan dalam bentuk pemberian pelayanan

pelatihan dan pemberdayaan bagi masyarakat desa, daerah

tertinggal, daerah tertentu dan transmigrasi maka Balai Besar

Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta dalam mewujudkan cita-

citanya dituangkan dalam visi sebagai berikut :

Pernyataan visi ini mengacu pada pernyataan visi Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi.

“Terwujudnya Perdesaan yang Memiliki Keunggulan

Kolaboratif dan Daya Saing dalam Mendukung Indonesia Maju

yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan

Gotong-Royong”.

Pengertian dari visi tersebut adalah :

a. Perdesaan adalah wilayah desa, kawasan perdesaan, dan

kawasan transmigrasi baik di daerah tertinggal maupun di

daerah tidak tertinggal yang menjadi urusan pemerintahan

serta menjadi kewenangan Kementerian Desa,


b. Keunggulan Kolaboratif adalah kondisi yang diharapkan

agar perdesaan memiliki kemampuan untuk membentuk

kemitraan dengan wilayah/kawasan lainnya yang efektif,

“Terwujudnya perdesaan yang mempunyai keunggulan

kolaboratif dan berdaya saing dalam Mendukung

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong ”



bermanfaat, dan saling menguntungkan untuk lebih

meningkatkan keunggulan daya saing.

c. Keunggulan Daya Saing adalah kondisi yang diharapkan

agar perdesaan di Indonesia memiliki kinerja yang lebih

baik dalam meningkatkan nilai tambah dibandingkan

dengan negara lainnya baik di tingkat regional maupun

internasional.

2. MISI

Misi BBPPMD Jakarta sama dengan misi BPSDM, yakni sama

seperti halnya dengan proses penyusunan Visi Kementerian

Desa, PDT dan Transmigrasi, bahwa batasan operasional

menjadi hal yang harus diperhatikan. Misi harus memberikan

gambaran mengenai rumusan umum upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat perdesaan;

2. Mengembangkan ekonomi dan investasi perdesaan;

3. Menyerasikan kebijakan dan program percepatan

pembangunan daerah tertinggal;

4. Menyelenggarakan transmigrasi;

5. Penyusunan kebijakan strategis berbasis data dan

informasi yang akurat

6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia

perdesaan; dan

7. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

BPSDM menjadikan ketujuh misi tersebut menjadi misi

utamanya dengan memfokuskan pada misi ke-1 yaitu

mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

perdesaan. Misi ke-5 yaitu penyusunan kebijakan strategis



berbasis data dan informasi yang akurat, serta misi ke-6 yaitu

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan.

Sesuai Visi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu

mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan

demokratis; memiliki kewenangan penuh untuk

mengurus/mengatur diri sendiri untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat Desa

BPSDM bertekad mengawal implementasi UU Desa

dengan fokus pada misi kedua yaitu mewujudkan masyarakat

maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan

negara hukum; misi keempat yaitu mewujudkan kualitas hidup

manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; serta

misi ketujuh yaitu mewujudkan masyarakat yang

berkepribadian dalam kebudayaan

3. SASARAN

Tujuan yang ingin dicapai oleh BBPPMD Jakarta dalam kurun

waktu 2020-2024 adalah dengan menyelaraskan tujuan dari

BPSDM. Adapun tujuan yang ingin dicapai BPSDM pada

kurun 2020 – 2024 adalah:

1) Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri;

2) Terwujudnya kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui

pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional

(KPPN);

3) Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi produk

unggulan Kawasan Perdesaan dan penyerapan tenaga

kerja baru serta mendorong penurunan kemiskinan di

perdesaan;

4) Terwujudnya Kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan

sistem

pengembangan;

5) Terentaskannya daerah tertinggal.



Selaras dengan tujuan yang ingin dicapai BPSDM tersebut,

BBPPMD Jakarta pada kurun waktu 2020-2024 memiliki

tujuan:

1) Pelaksanaan kegiatan dan program di bidang pelatihan

masyarakat desa dan kader pemberdayaan masyarakat

serta pendampingan bagi peningkatan produktivitas

masyarakat desa, daerah tertinggal,daerah tertentu dan

transmigrasi;

2) Pelayanan belajar kilat di Balai baik untuk masyarakat

umum, difabel, mahasiswa maupun pensiunan;

3) Pendampingan beberapa Bumdes yang ada di wilayah

kerja menuju e-market

4) Terwujudnya masyarakat calon transmigran yang

berpengetahuan dan handal dalam menghadapi lahan

pemukiman baru;

5) Terwujudnya sumberdaya manusia perdesaan yang unggul

dan kreatif berwirausaha;

6) Peningkatan kompetensi SDM Balai (ASN) agar lebih

produktif dan profesional;

7) Terwujudnya tata Kelola organisasi yang baik, bersih,

efektif, dan kredibel

4. STRATEGI

Strategi BBPPMD Jakarta dalam mewujudkan pencapaian

tujuan dan sasaran sesuai dengan arah kebijakan yang

ditempuh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan


Transmigrasi dengan pola Koordinasi, Informasi, Komunikasi

dan Inovasi dijabarkan ke dalam strategi sebagai berikut :

a. Penguatan infrastruktur kelembagaan Pelatihan

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;



b. Penguatan kualitas sumber daya Pelatihan Masyarakat

Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

c. Penguatan sistem dan metode Pelatihan Masyarakat


d. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pendayagunaan

sumber daya pelatihan;

e. Peningkatan koordinasi kerjasama dengan lembaga

pelatihan baik di Pusat maupun Daerah serta dengan

stakeholder lainnya;

f. Peningkatan pelatihan masyarakat desa, daerah

tertinggal, daerah tertentu dan transmigrasi dengan

pendekatan pengembangan masyarakat secara

partisipatif;

g. Pengembangan bahan-bahan standarisasi Pelatihan

Masayarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

5. KEBIJAKAN

Dengan memperhatikan visi dan misi tesebut BPSDM

menjalankan bagian dari arah kebijakan dan strategis Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu :

1. Arah Kebijakan : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia

Perdesaan yang unggul,

2. Strategi :

Peningkatan tata kelola pendanaan pembangunan desa

yang didukung oleh peningkatan kapasitas kabupaten serta

desa dalam bidang terkait;

Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam

pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi tepat guna;

Mengembangkan pendidikan berbasis keterampilan dan

kewirausahaan

Agar Visi dan Misi pelatihan masyarakat dapat berjalan secara

efektif dan efisien, maka kebijakan Balai Besar Pelatihan dan




Transmigrasi Jakarta yang dilakukan adalah : ” Terwujudnya

pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal dan Transmigrasi

yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat desa, daerah

tertinggal dan transmigrasi guna mendukung pemberdayaan

masyarakat secara berkelanjutan ”.

6. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021

Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta telah

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran

keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran

strategi organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada

Renstra BBPPMD Jakarta serta Renstra BPSDM yaitu :

a. Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang

Terbentuk Melalui Pelatihan

b. Jumlah masyarakat desa, yang mendapat pelatihan dan

sertifikat tahun 2021

c. Presentasi alumni pelatihan yang mendapat fasilitasi

pemberdayaan melalui pendampingan

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai

sasaran dan strategis pencapaiannya. Dokumen ini memuat

program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan per

triwulan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan.

Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa output dan

indikator program berupa outcome ditentukan dalam dokumen ini

sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur

capaiannya.



Tabel 8

Rencana Kinerja BBPPMD Jakarta Tahun 2021

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan

komitmen yang mempesentasikan tekad dan janji untuk mencapai

kinerja yang jelas dan terukur dalam per triwulan tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus

penetapan kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi,

dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah

dengan pemberi amanah, sebagai dasar keberhasilan / kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur

kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

T % T % T % T % T %

1

Jumlah kader masyarakat

desa yang terbentuk melalui

pelatihan

0 - 1260 86.72 1260 86.72 1453 100.00 1453 100.00

2

Jumlah masyarakat desa,

yang mendapat pelatihan

dan sertifikat tahun 2021

0 - 1260 86.72 1260 86.72 1453 100.00 1453 100.00

3

Presentasi alumni pelatihan



pendampingan

0 - 0 - 25% 50.00 50% 100.00 50% 100.00

4 Layanan Perkantoran 0.25 25.00 0.50 50.00 0.75 75.00 1 100.00 1 100.00

5 Layanan Umum 0.16 15.63 0.44 43.75 0.78 78.13 1 100.00 1 100.00

Target SetahunOutput

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IVNo



Tabel 9

Penetapan Kinerja BBPPMD Jakarta Tahun 2021

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1 Meningkatnya kapasitas SDM Desa dan Perdesaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

1. Jumlah kader masyarakat desa

yang terbentuk melalui pelatihan

2. Jumlah masyarakat desa, yang

mendapat pelatihan dan


3. Presentasi alumni pelatihan



pendampingan

4. Jumlah Layanan Perkantoran

yang mendukung pencapaian

tugas dan fungsi

5. Jumlah Layanan Umum yang

mendukung pencapaian tugas

dan fungsi

1.453 orang

1.453 orang

50,00 %

1 layanan

1 layanan

Kegiatan : Anggaran

(6467) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Rp. 5.730.566.000,- (Pagu Revisi X)

(6459) Dukungan Manajemen

Rp. 7.562.247.000,- (Pagu Revisi X)



BAB III


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Indikator kinerja yang ada dilakukan Pengukuran kinerja

yang dituangkan dalam Laporan Kinerja dengan mengacu pada

Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan


Tahun 2021. Dengan mengacu pada indikator kinerja dan rencana

tingkat pencapaian, yang digunakan untuk menilai capaian

indikator kinerja suatu pelaksanaan kegiatan, program dan

kebijakan yang telah ditentukan, dapat diketahui tingkat

keberhasilan/ kegagalan suatu pelaksanaan kegiatan/ program/

kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam mewujudkan

visi dan misi instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pengukuran atau evaluasi kinerja BBPPMD Jakarta

dilakukan dengan cara penyesuaian rencana kegiatan dengan

anggaran yang tersedia. Pengukuran Kinerja Kegiatan BBPPMD

Jakarta bulan Januari sampai bulan Desember 2021 dengan dasar

dan realisasi kinerja dan indikator kinerja pada setiap kegiatan

sebagaimana tercantum pada lampiran form Pengukuran Kinerja

dari masing-masing program, selanjutnya Penetapan Kinerja

BBPPMD Jakarta dapat dilihat pada Lampiran 1.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO PROGRAM SASARAN

STRATEGIS

KINERJA T R %

1 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi


1

Jumlah kader masyarakat desa yang terbentuk melalui pelatihan

1.453 orang

1.453 orang

100,00

2

Jumlah masyarakat desa, yang mendapat pelatihan dan sertifikat tahun 2021

1.453 orang

1.453 orang

100,00



3


50,00 % 50,00 % 100,00

4

Jumlah Layanan Perkantoran yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

1 1 100,00

5

Jumlah Layanan Umum yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

1 1 100,00

2. Perbandingan Target Kinerja Per Triwulan Serta Capaian

Kinerja Per Tahun 2021

T % T % T % T % T %

1

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa, Daerah

Tertinggal dan

Transmigrasi

Meningkatnya

kapasitas SDM

Desa dan

Perdesaan

Daerah

Tertinggal dan

Transmigrasi

Jumlah kader

masyarakat

desa yang

terbentuk

melalui

pelatihan

0 0 1260 86.72 0 0 193 13.28 1453 100.00

Jumlah

masyarakat

desa, yang

mendapat

pelatihan dan

sertifikat tahun

2021

0 0 1260 86.72 0 0 193 13.28 1453 100.00

Presentasi

alumni

pelatihan yang

mendapat

fasilitasi

pemberdayaan

melalui

pendampingan

0 0 0 - 0.25 50 0.25 50.00 0.50 100.00

Layanan

Perkantoran 0.25 25.00 0.50 50.00 0.75 75.00 1.00 100.00 1.00 100.00

Layanan Umum 0.16 15.63 0.44 43.75 0.78 78.13 1.00 100.00 1.00 100.00

No ProgramSasaran

StrategisOutput

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Realisasi Tri IV



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target

Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra BBPPMD

Jakarta

No Program Sasaran Strategis

Output Target Renstra Target 2021 Ket

1

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



1820 1453 Tidak Sesuai


1985 1453 Tidak Sesuai


50% 50% Sesuai

4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan, Peningkatan

dan Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah

Dilakukan

Jumlah kadermasyarakatdesa yangterbentuk

melaluipelatihan

Jumlahmasyarakatdesa, yangmendapatpelatihan

dan sertifikattahun 2021

Presentasialumni

pelatihanyang

mendapatfasilitasi

pemberday…

jumlahlayanan

perkantoran

Jumlahlayananumum

Target 1,453.00 1,453.00 0.50 1.00 1.00

Realisasi 1,453.00 1,453.00 0.50 1.00 1.00

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

- 200.00 400.00 600.00 800.00

1,000.00 1,200.00 1,400.00 1,600.00

Axi

s Ti

tle



1. Indikator kinerja pertama yakni kader masyarakat desa yang

terbentuk melalui pelatihan berdasarkan kurva diatas diketahui

pada realisasi bulan desember 2021 dari target 1453 orang

(100,00%) terdapat realisasi kegiatan sebesar 1453 orang

(100,00%) sampai dengan Desember 2021 yakni :

a. Pelatihan Bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi (IB) terealisasi sebanyak 1.360

orang (100,00 %) dengan rincian sebagai berikut :

1) Kabupaten Bogor sebesar 120 orang

2) Kabupaten Sukabumi sebesar 120 orang

3) Kabupaten Cianjur sebesar 120 orang

4) Kabupaten Tangerang sebesar 120 orang

5) Kabupaten Purwakarta sebesar 120 orang

6) Kabupaten Subang sebesar 120 orang

7) Kabupaten Majalengka sebesar 120 orang

8) Kabupaten Serang sebesar 120 orang

9) Kabupaten Garut sebesar 120 orang

10) Kabupaten Bandung sebesar 120 orang

11) Kabupaten Lebak sebesar 20 orang

12) Kabupaten Indramayu sebesar 20 orang

13) Kabupaten Pandeglang sebesar 20 orang

14) Kabupaten Cirebon sebesar 40 orang

15) Kabupaten Ciamis sebesar 20 orang

16) Kabupaten Bandung Barat sebesar 40 orang

b. Pelatihan Pengembangan Bumdes terealisasi sebanyak 93 orang

(100,00 %) dengan rincian sebagai berikut :






Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan :

a. Terjadi kemunduran pelaksanaan dikarenakan januari s.d

maret masih proses perubahan organisasi sehingga perlu

dilakukan revisi penyesuaian pada KRO dan RO

b. Telah disusunnya perencanaan penarikan bulanan dan

disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

Hambatan / Kendala :

a. Adanya Revisi Penyesuaian KRO dan RO sesuai dengan

Struktur Organisasi Yang Baru.

b. Adanya perubahan lokasi kegiatan pelatihan IB dari

pelaksanaan di balai menjadi pelaksanaan di lokasi

c. Pandemi Covid 19 menyebabkan beberapa daerah yang

wilayah kerja BBPPMD Jakarta berada pada zona merah

sehingga menolak untuk dilaksanakan kegiatan secara tatap

muka.

d. Terdapat kebijakan terkait pemberlakukan PPKM Darurat

penanganan Covid 19 sehingga kegiatan pelatihan yang

dilakukan secara tatap muka terpaksa ditunda untuk

dilaksanakan.

Langkah Antisipatif :

a. Menyusun ulang perencanaan penarikan bulanan dan

disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran secara rutin.

b. Koordinasi dengan PEP terkait dengan Revisi Penyesuaian

KRO dan RO sesuai dengan Struktur Organisasi Yang Baru

c. Melakukan koordinasi dengan DPMD Kabupaten untuk desa

yang statusnya zona hijau dan bersedia melakukan kegiatan

tatap muka

d. Mengubah metode pelatihan dengan blended learning.

2. Indikator kinerja kedua yakni masyarakat desa, yang mendapat

pelatihan dan sertifikat tahun 2021 berdasarkan kurva diatas



diketahui pada akhir desember 2021 dari target 1453 orang

(100,00%) terdapat realisasi kegiatan sebesar 1453 orang

(100,00%) sampai dengan Desember 2021 adalah:

a. Pelatihan Bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi (IB) terealisasi sebanyak 1.360

orang (100,00 %) dengan rincian sebagai berikut :

1) Kabupaten Bogor sebesar 120 orang


3) Kabupaten Cianjur sebesar 120 orang

4) Kabupaten Tangerang sebesar 120 orang

5) Kabupaten Purwakarta sebesar 120 orang

6) Kabupaten Subang sebesar 120 orang

7) Kabupaten Majalengka sebesar 120 orang

8) Kabupaten Serang sebesar 120 orang


10) Kabupaten Bandung sebesar 120 orang

11) Kabupaten Lebak sebesar 20 orang


13) Kabupaten Pandeglang sebesar 20 orang

14) Kabupaten Cirebon sebesar 40 orang

15) Kabupaten Ciamis sebesar 20 orang

16) Kabupaten Bandung Barat sebesar 40 orang

b. Pelatihan Pengembangan Bumdes terealisasi sebanyak 93 orang

(100,00 %) dengan rincian sebagai berikut :




Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan :







disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.




b. Adanya perubahan lokasi kegiatan pelatihan IB dari

pelaksanaan di balai menjadi pelaksanaan di lokasi

c. Pandemi Covid 19 menyebabkan beberapa daerah yang


sehingga menolak untuk dilaksanakan kegiatan secara tatap

muka.

d. Terdapat kebijakan terkait pemberlakukan PPKM Darurat

penanganan Covid 19 sehingga kegiatan pelatihan yang

dilakukan secara tatap muka terpaksa ditunda untuk

dilaksanakan.





KRO dan RO sesuai dengan Struktur Organisasi Yang Baru

c. Melakukan koordinasi dengan DPMD Kabupaten untuk desa

yang statusnya zona hijau dan bersedia melakukan kegiatan

tatap muka

d. Mengubah metode pelatihan dengan blended learning.

3. Indikator kinerja ketiga yakni Jumlah Presentasi alumni

pelatihan yang mendapat fasilitasi pemberdayaan melalui

pendampingan. Berdasarkan kurva diatas diketahui pada

akhir desember 2021 dari target 727 orang (50,00%)

terealisasi sebesar 727 orang (50,00%). Adapun realisasi

pendampingan terdiri dari :



Pendampingan Online (544 orang)

a. Pendampingan Online Kabupaten Bogor sebanyak 80

orang

b. Pendampingan Online Kabupaten Sukabumi sebanyak 61

orang

c. Pendampingan Online Kabupaten Cianjur sebanyak 74

orang

d. Pendampingan Online Kabupaten Tangerang sebanyak 46

orang

e. Pendampingan Online Kabupaten Purwakarta sebanyak 46

orang

f. Pendampingan Online Kabupaten Subang sebanyak 68

orang

g. Pendampingan Online Kabupaten Majalengka sebanyak

64 orang

h. Pendampingan Online Kabupaten Serang sebanyak 49

orang

i. Pendampingan Online Kabupaten Garut sebanyak 56

orang

Pendampingan Offline (183 orang)

a. Pendampingan Offline Kabupaten Bogor sebanyak 33

orang

b. Pendampingan Offline Kabupaten Cianjur sebanyak 40

orang

c. Pendampingan Offline Kabupaten Purwakarta sebanyak 41

orang

d. Pendampingan Offline Kabupaten Subang sebanyak 35

orang

e. Pendampingan Offline Kabupaten Serang sebanyak 34

orang



Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:





disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran




b. Pandemi Covid 19 menyebabkan beberapa daerah yang


sehingga menolak untuk dilaksanakan kegiatan secara

tatap muka.

c. Terdapat kebijakan terkait pemberlakukan PPKM Darurat

penanganan Covid 19 sehingga kegiatan yang dilakukan

secara tatap muka terpaksa ditunda untuk dilaksanakan.





KRO dan RO sesuai dengan Struktur Organisasi Yang

Baru

c. Melakukan koordinasi dengan DPMD Kabupaten untuk

desa yang statusnya zona hijau dan bersedia melakukan

kegiatan tatap muka.

d. Mengubah metode kegiatan pendampingan dengan

virtual/online.

4. Indikator kinerja keempat yakni Jumlah Layanan

Perkantoran yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.



Berdasarkan kurva diatas diketahui pada akhir desember

2021 dari target 1 layanan (100,00%) telah terealisasi sebesar

1 layanan (100,00%). Adapun realisasi kegiatannya meliputi :

1) Gaji dan Tunjangan selama 12 bulan

2) Operasional Perkantoran selama 12 bulan


1. Kegiatan pada layanan perkantoran adalah kegiatan rutin

sehingga perencanaan lebih mudah dilakukan.

2. Data kepegawaian dan sarana prasarana telah tersedia

sehingga memudahkan dalam penyelenggaraan kegiatan


Semula Kegiatan Dukungan Manajemen masih berada di

anggaran BPSDM, sehingga kegiatan dukungan manajemen

baru dapat dilaksanakan setelah dilakukan revisi penyesuaian

pada KRO dan RO yakni pada bulan Maret 2021.


1. Dilakukan perhitungan terkait hitungan realisasi gaji dan

tunjangan di BPSDM dengan kebutuhan Gaji dan

Tunjangan BBPPMD Bulan Maret s.d Desember 2021.

2. Melakukan pencermatan terhadap rincian kegiatan yang

ada pada operasional perkantoran sesuai dengan

kebutuhan organisasi yang baru.

3. Menambahkan anggaran untuk penanganan pandemi

Covid 19 pada kegiatan operasional perkantoran sesuai

dengan kebutuhan.

4. Menyusun ulang perencanaan penarikan bulanan dan


5. Indikator kinerja kelima yakni Jumlah Layanan umum yang

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Berdasarkan



kurva diatas diketahui pada akhir desember 2021 dari target 1

layanan (100,00%) telah terealisasi sebesar 1 layanan

(100,00%). Adapun realisasi kegiatannya meliputi :

a. Penyusunan Laporan Bulanan selama 12 bulan

b. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan 4 paket

c. Penyusunan Laporan Tahunan sebanyak 1 paket

d. Penyusunan Program Kerja 1 Paket

e. Penyusunan RKAKL

f. SDM Pendukung Satker selama 10 bulan






disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran


Semula Kegiatan Dukungan Manajemen masih berada di

anggaran BPSDM, sehingga kegiatan dukungan manajemen

baru dapat dilaksanakan setelah dilakukan revisi penyesuaian

pada KRO dan RO yakni pada bulan Maret 2021.


1) Menyusun ulang perencanaan penarikan bulanan dan


2) Koordinasi dengan PEP terkait dengan Revisi Penyesuaian

KRO dan RO sesuai dengan Struktur Organisasi Yang

Baru



5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tabel diatas terlihat bahwa selama periode 2019 s.d 2021

diketahui :

a. Rata-rata % Realisasi Anggaran Balai Besar Pelatihan dan


Transmigrasi Jakarta berdasarkan pagu semula adalah sebesar

77,35%. Dengan tingkat efisiensi sebesar 22,65%.

b. Rata-rata % Realisasi Anggaran Balai Besar Pelatihan dan


Transmigrasi Jakarta berdasarkan pagu revisi adalah sebesar

99,15%. Dengan tingkat efisiensi sebesar 0,85%.

c. Efisiensi terhadap pagu semua terjadi paling tinggi pada tahun

anggaran 2020 sebesar 39,59% dikarenakan kondisi Pandemi

Covid 19 sehingga terdapat revisi penghematan anggaran yang

dilakukan.

Tahun Pagu Semula Pagu Revisi Realisasi% Realisasi

Pagu Semula

Efisiensi

Pagu

Semula

% Realisasi

Pagu Revisi

Efisiensi

Pagu

Revisi

Ket

2019 19,217,430,000 19,217,430,000 19,083,328,341 99.30 0.70 99.30 0.70

2020 14,500,000,000 8,872,731,000 8,759,332,158 60.41 39.59 98.72 1.28

Pagu Awal

Rp.14.500.000.000

Dilakukan revisi

Penghematan untuk

penanggulangan

Pandemi COVID 19

2021 18,276,421,000 13,292,813,000 13,218,247,101 72.32 27.68 99.44 0.56

Pagu revisi SOTK Baru

Rp.18.276.421.000

Dilakukan revisi

Penghematan untuk

penanggulangan

Pandemi COVID 19

Rata-Rata Rata-Rata 77.35 22.65 99.15 0.85



B. REALISASI ANGGARAN

Perbandingan Penyerapan Anggaran BBPPMD Jakarta

Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pencapaian kinerja

anggaran Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta pada akhir

desember Tahun 2021 cukup baik yakni sebesar 99,44%. Realisasi

paling besar yakni pada kegiatan Pengembangan SDM dan


Transmigrasi sebesar 99,72% dikarenakan dilakukan optimalisasi

anggaran dari sisa anggaran kegiatan untuk menambah output

pelatihan dan kegiatan pendukung pelatihan masyarakat.

C. SARAN

Secara garis besar program dan kegiatan laporan kinerja

Tahun Anggaran 2021 Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta,

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan

Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan

Transmigrasi sudah cukup baik, namun hampir seluruh kegiatan

JumlahPengembanganSumber DayaManusia dan

PemberdayaanMasyarakat

Desa, DaerahTertinggal danTransmigrasi

jumlah layananperkantoran

Jumlah layananumum

Jumlah

Pagu Revisi 5,730,566,000 7,353,107,000 209,140,000 13,292,813,000

Realisasi 5,714,663,686 7,298,654,415 204,929,000 13,218,247,101

% 99.72 99.26 97.99 99.44

-

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

Axi

s Ti

tle



pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal dikarenakan adanya Revisi

Penyesuaian KRO dan RO sesuai dengan Struktur Organisasi Yang

Baru. Diharapkan agar BBPPMD Jakarta dapat membuat dan

menyesuaikan jadwal perencanaan kegiatan yang baru dan lebih

baik lagi sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.



BAB IV

PENUTUP

A. UKURAN KINERJA

1) Capaian Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja


Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta dalam pelaksanaan

kegiatan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dapat

dikatakan baik karena sesuai dengan Perjanjian Kinerja sudah

disusun.

NO PROGRAM SASARAN

STRATEGIS

KINERJA T R %

1 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi


1


1.453 orang

1.453 orang

100,00

2


1.453 orang

1.453 orang

100,00

3


50,00 % 50,00 % 100,00

4

Jumlah Layanan Perkantoran yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

1 1 100,00

5

Jumlah Layanan Umum yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

1 1 100,00

2) Pencapaian Realisasi Keuangan dan Fisik

BBPPMD Jakarta sampai dengan bulan Desember Tahun 2021

realisasi keuangan mencapai sebesar Rp.13.218.247.101,- atau

99,44% dari anggaran yang dikelola sebesar Rp.13.292.813.000,.

Sisa anggaran BBPPMD Jakarta sebesar Rp.74.565.899,- atau

0,56 %. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100,00%.



B. KESIMPULAN

Secara umum BBPPMD Jakarta telah melaksanakan program kegiatan

tahun 2021 dengan baik dan pencapaian kinerjanya telah sesuai

dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Walaupun dalam

mencapai kinerjanya, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta

mengalami beberapa masalah dan kendala yaitu :

1) Terjadi kemunduran pelaksanaan dikarenakan januari s.d maret

proses perubahan organisasi sehingga perlu dilakukan revisi

penyesuaian pada KRO dan RO

2) Semula Kegiatan Dukungan Manajemen masih berada di anggaran

BPSDM menunggu revisi penyesuaian pada KRO dan RO

3) Terdapat perubahan wilayah kerja BBPPMD Jakarta sesuai dengan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2020 tentang


Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi. sehingga dilakukan revisi anggaran.

4) Penetapan PPKM Darurat mengakibatkan kegiatan yang dilakukan

secara tatap muka tidak diperbolehkan sehingga terjadi

kemunduran waktu pelaksanaan kegiatan.

5) Terdapat Revisi Refocusing untuk penanganan Pandemi Covid 19

sehingga target pelatihan yang semula 1.910 orang menjadi 1.291

orang

6) Terdapat Revisi Optimalisasi anggaran sehingga target pelatihan

yang semula 1.291 orang menjadi 1.453 orang



C. REKOMENDASI

Mengatasi permasalahan yang akan terjadi dalam pelaksanaan

kegiatan selama pandemi COVID 19 berlangsung sebaiknya :

1. Mempersiapkan/ merencanakan kegiatan yang semula dilakukan

secara tatap muka menjadi virtual / daring agar kegiatan akan tetap

dapat berjalan dengan baik selama Pandemi COVID 19.

2. Mempersiapkan pedoman atau juklak untuk kegiatan yang semula

dilakukan secara tatap muka menjadi virtual / daring agar kegiatan

akan tetap dapat berjalan dengan baik.

3. Mempersiapkan revisi anggaran apabila diperlukan untuk

menyesuaikan kegiatan – kegiatan yang ada sehingga tetap dapat

dilaksanakan selama Pandemi COVID 19 dan melakukan koordinasi

secara intensif dengan BPSDM.

4. Perlu melakukan koordinasi lebih awal dengan Dinas PDM

Kabupaten / pihak terkait sehingga dapat memperoleh informasi

terkait kepesertaan pelatihan dan lokasi desa yang berada dalam

zona hijau.

Disadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang telah

dilakukan Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta belum seluruhnya

mencapai hasil yang maksimal, hal ini akan menjadi perhatian kami

pada triwulan berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2021 ini dibuat untuk dapat

dijadikan sebagai bahan masukan guna perbaikan dan

penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang akan datang

pada kegiatan Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jakarta.

Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan


Transmigrasi Jakarta

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAERAH

TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI JAKARTA

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Utama Target

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yang Berintegritas dan Berkompeten


1.453 orang


1.453 orang


50,00 %

Kegiatan :

Anggaran

Dukungan Manajemen UPT Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat

Rp.7.562.247.000 (Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta DUa Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Rp.5.730.566.000 (Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Jakarta, November 2021

Pihak Pertama,

Lalu Samsul Hakim

UNIT KERJA ESELON II : BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI JAKARTA

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN PELATIHAN MASYARAKAT DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

BULAN : DESEMBER

TAHUN : 2021

NO. KODE

Rp. % % %

1 2 3 6 7 8 9 10.00 11.00

067.09.CTPROGRAM DAERAH TERTINGGAL, KAWASAN PERBATASAN PERDESAAN

DAN TRANSMIGRASI

6467PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

6467.DCJ PELATIHAN BIDANG SOSIAL

6467.DCJ.002 PELATIHAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

051 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarkat

A Pelatihan Pengembangan Bumdes (93 orang) 93 orang 410,796,000 3.09 408,230,900 99.38 100.00 3.09

Jumlah 051 410,796,000 3.09 408,230,900 99.38 3.09

052 Dukungan Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat

A Penyusunan Kurikulum/Silabus Pelatihan e-Commerce 1 pkt 27,213,000 0.20 27,213,000 100.00 100.00 0.20

B Pendampingan Alumni Pelatihan Masyarakat 10 pkt 184,093,000 1.38 175,095,000 95.11 100.00 1.38

C Monev Pasca Pelatihan Masyarakat 4 pkt 62,040,000 0.47 61,114,000 98.51 100.00 0.47

DIdentifikasi Kebutuhan Masyarakat, pemberdayaan dan Pendampingan Masyarakat

Desa dan Daerah Tertinggal 3 pkt 126,415,000 0.95 126,162,600 99.80 100.00 0.95

F Peningkatan Kompetensi PSM 2 pkt 23,350,000 0.18 23,335,500 99.94 100.00 0.18 G FGD Pendampingan Masyarakat 1 pkt 193,416,000 1.46 192,318,600 99.43 100.00 1.46

Jumlah 052 616,527,000 4.64 605,238,700 98.17 4.64

1,027,323,000 7.73 1,013,469,600 98.65 7.73

6467.DCJ.012 1360 orang

051 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa di UPT Balai Jakarta

APelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi (IB) di Kalimantan Barat0 - - - - -

BPelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi (IB) di Jawa Barat1360 4,703,243,000 35.38 4,701,194,086 99.96 100.00 35.38

4

INDIKATOR KINERJA KEGIATANREVISI (Rp)

KEUANGAN

Sesuai Rev 08 (22 November 2021)

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Dilatih di UPT Balai Jakarta

B.T

% FISIK

Jumlah 6467.DCJ.002

REALISASI FISIK DAN KEUANGANBADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

PAGU DIPA REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN INITARGET

KINERJA

(VOLUME)

FISIK

( T )

NO. KODE

Rp. % % %

1 2 3 6 7 8 9 10.00 11.00 4


KEUANGANB.T

% FISIK


KINERJA

(VOLUME)

FISIK

( T )

4,703,243,000 35.38 4,701,194,086 99.96 35.38

4,703,243,000 35.38 4,701,194,086 99.96 35.38

5,730,566,000 5,714,663,686

067.09.WA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

6459

DUKUNGAN MANAJEMEN ES I BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAERAH TERTINGGAL

DAN TRANSMIGRASI

6459.EAA LAYANAN PERKANTORAN

6459.EAA.003LAYANAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR UPT BALAI

JAKARTA

001 Gaji dan Tunjangan

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Gaji 13 dan 14) 10 bulan 2,215,315,000 16.67 2,200,980,656 99.35 100.00 16.67 B Belanja Uang Lembur 6 bulan 52,668,000 0.40 44,317,000 84.14 100.00 0.40 C Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 10 bulan 1,675,310,000 12.60 1,665,319,332 99.40 100.00 12.60

Jumlah 001 12 bulan 3,943,293,000 29.66 3,910,616,988 99.17 29.66

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

A Perbaikan Peralatan Kantor 281 unit 171,440,000 1.29 170,194,391 99.27 100.00 1.29

B Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 6 unit 201,900,000 1.52 201,800,650 99.95 100.00 1.52 C Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2/3 11 unit 39,760,000 0.30 39,582,800 99.55 100.00 0.30 D Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2489 m2 318,170,000 2.39 318,013,000 99.95 100.00 2.39

E Langganan Daya dan Jasa 12 bln 257,610,000 1.94 257,187,972 99.84 100.00 1.94

F Jasa Pos/Giro/Sertifikat 12 bln 180,000 0.00 134,300 74.61 100.00 0.00 G Pemeliharaan Demplot 12 bln 109,000,000 0.82 108,990,000 99.99 100.00 0.82 H Operasional Perkantoran 12 bln 1,763,209,000 13.26 1,751,782,525 99.35 100.00 13.26 I Perjalanan Pimpinan 10 bln 263,580,000 1.98 261,694,000 99.28 100.00 1.98

J Layanan Keuangan dan BMN 4 bln 3,300,000 0.02 3,238,000 98.12 100.00 0.02 K Koordinasi Lintas Sektor 5 kl 160,110,000 1.20 155,016,038 96.82 100.00 1.20 M Pengelolaan Website 1 pkt 13,755,000 0.10 13,740,500 99.89 100.00 0.10 N Penanganan Pandemi COVID 19 10 bln 13,000,000 0.10 11,899,751 91.54 100.00 0.10 O Penyusunan Pengembangan Pengelolaan Sistem Informasi Pelatihan 2 pkt 94,800,000 0.71 94,763,500 99.96 100.00 0.71

Jumlah 002 12 bulan 3,409,814,000 25.65 3,388,037,427 99.36 25.65

1 Layanan 7,353,107,000 55.32 7,298,654,415 99.26 55.32

6459.EAB LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN INTERNAL

6459.EAB.002 LAYANAN UMUM UPT BALAI JAKARTA

Jumlah 6467.DCJ.012

Jumlah 6467.DCJ.012

Jumlah 6459.EAA.003

NO. KODE

Rp. % % %

1 2 3 6 7 8 9 10.00 11.00 4


KEUANGANB.T

% FISIK


KINERJA

(VOLUME)

FISIK

( T )

051 Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran

A Penyusunan Program Kerja 1 pkt 2,690,000 0.02 2,640,000 98.14 100.00 0.02 B Penyusunan RKAKL 1 pkt 11,000,000 0.08 10,747,000 97.70 100.00 0.08

Jumlah 051 2 pkt 13,690,000 0.10 13,387,000 97.79 0.10

052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

A Penyusunan Laporan Tahunan 2020 1 pkt 3,690,000 0.03 1,942,000 52.63 100.00 0.03

B Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 4 pkt 9,260,000 0.07 7,435,000 80.29 100.00 0.07

C Penyusunan Laporan Bulanan Tahun 2021 12 pkt 22,600,000 0.17 22,265,000 98.52 100.00 0.17

Jumlah 052 17 pkt 35,550,000 0.27 31,642,000 89.01 0.27

053 Pengelolaan Kepegawaian

A SDM Pendukung Satker 13 bln 159,900,000 1.20 159,900,000 100.00 100.00 1.20

Jumlah 053 13 pkt 159,900,000 1.20 159,900,000 100.00 1.20

1 Layanan 209,140,000 1.57 204,929,000 97.99 1.57

Jumlah Pagu DIPA 13,292,813,000 100.00 13,218,247,101 99.44 100.00

NIP. 19681212 200003 1 007

Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan


Jumlah '6459.EAB.002


Ir. Lalu Samsul Hakim, MT

Column1Column2 Column27 Column22 Column23Column24 Column243Column244Column242Column2422 Column25Column26Column3Column32 Column4Column43 Column44 Column5 Column6 Column7 Column8 Column9 Column931 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan I 1 Akt 20 Org 18 Org 2 Org 8 Kec 11 Desa 11 Bumdes 05 s/d 06 April

2021 (online)

dan 08 s/d 09

April 2021

(offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Cipayung Girang, Kecamatan

Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi

Jawa Barat

1. Anhar Hawari, S.Kom

2. Haris Stiawan, SE

1. Dian Mentari Alam, S.T.P, M.Si

2. Indriarti Yunita, S.Sos, M.Si

1. Timbul, SE, MP (DPMD Kab. Bogor)

2. Alfian Arasy M (Shopee)

3. Heryah (Freelancer)

2 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan II 1 Akt 20 Org 8 Org 12 Org 10 Kec 12 Desa 12 Bumdes 05 s/d 06 April

2021 (online)

dan 08 s/d 09

April 2021

(offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur,

Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

1. Suryadi

2. Ahmad Miftaqul Khoirin

1. Yudha Adi Pradana, S.Pi, M.I.L

2. Hindun H, S.Sos

1. Agung Fajar Ilmiyono.,

S.E.,M.Ak.,AWP.,CTCP., C.F.A.,CNPHRP

(Unpak)

2. Lina Parlina (DPMD Kab. Bogor)

3 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan III 1 Akt 20 Org 14 Org 6 Org 5 Kec 10 Desa 10 Bumdes 05 s/d 06 April

2021 (online)

dan 08 s/d 09

April 2021

(offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Tajur, Kec. Citeureup, Kab. Bogor Prov.

Jawa Barat

1. Nurhayati, S.Pd

2. M Wathi Dunnuha

1. Diamond Santoso, S.TP

2. Boris Paedefo Pakpahan, S.Pt

1. Alfian Arasy M (Shopee)

2. Yana Sopiana Japar(Methamorphoo

Photography)

3. Dra. Tika Siti Jatnika, M.Si (DPMD Kab.

Bogor)

4 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan IV 1 Akt 20 Org 14 Org 6 Org 3 Kec 10 Desa 10 Bumdes 05 s/d 06 April

2021 (online)

dan 08 s/d 09

April 2021

(offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Parung Panjang, Kecamatan Parung

Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

1. Shinta Dewi Sarastuti, S.E

2. Gogik Indah Benaring

1. Ridwan, S.Pi

2. Annisa Dwiki Asprilla Dirta, S.T.P.

1. Abdul Kohar, S.E., M.Ak., CSRP.,

CTCP., CPSP (Kepala Unit Penjaminan

Mutu Prodi Akuntansi- FEB Universitas

Pakuan Bogor)

5 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan V 1 Akt 20 Org 17 Org 3 Org 4 Kec 10 Desa 10 Bumdes 05 s/d 06 April

2021 (online)

dan 08 s/d 09

April 2021

(offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Kebasiran Kec.Parung Panjang

Kab.Bogor Prov. Jawa Barat

1. Endang Wahyuningrum

2. Bambang Syahputra

1. Drs. Yoedhi Evieyantho

2. Dyna Maretta Sutan, SP, M.Si

1. Yana Sopiana Japar (Methamorphoo

Photography)

2. Leo Kecin (PT. Shopee Indonesia)

6 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan VI 1 Akt 20 Org 13 Org 7 Org 3 Kec 11 Desa 11 Bumdes 05 s/d 06 April

2021 (online)

dan 08 s/d 09

April 2021

(offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup,

Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

1. Danang Puspanjoyo

2. Ahmad Zamzam Jamaludin

1. Drs. Wantu, MM

2. Riska Yolanda, S.K.M

1. Amelia Rahmi, SE, M.Ak, AWP (Anggota

PURI Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pakuan)

7 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan VII 1 Akt 20 Org 16 Org 4 Org 5 Kec 10 Desa 10 Bumdes 12 s/d 13 April

2021 (online)

dan 15 s/d 16

April 2021

(offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Sukajaya Kec. Sukabumi Kab.Sukabumi

Prov. Jawa Barat

1. Nurhayati, S.Pd


1. Asep Haryanto, S.Pd


1. Murseto (CV Toto)

2. Rifa Kurniati (Makdaz)

3. Wisnu Lesmana (Google Gapura Digital)

8 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan VIII 1 Akt 20 Org 14 Org 6 Org 5 Kec 10 Desa 10 Bumdes 12 s/d 13 April

2021 (online)

dan 15 s/d 16

April 2021

(offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Sukajaya, Kecamatan Sukabumi,

Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat



1. Yudha Adi Pradana, S.Pi., M.I.L


1. Herlin (Bendahara BUMDES Terus Jaya

Sehati, Desa Sukajaya)

2. H. Thendy Hendrayana,S.IP.,M.Si

(Kepala Dinas DPMD Kabupaten Sukabumi)

9 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan IX 1 Akt 20 Org 13 Org 7 Org 7 Kec 10 Desa 10 Bumdes 12 s/d 13 April

2021 (online)

dan 15 s/d 16

April 2021

(offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Sindang Resmi, Kecamatan Jampang

Tengah, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa

Barat

1. Brian Rotor Nagoro, SE

2. M. Wathi Dunnuha

1. Aria Bantar Dimawan, SP, MA

2. Diamond Santoso, S,Pt

1. Syarif Hidayat, SE, M.Si ( Kepala Bidang

Pembangunan Sarana dan Prasaran Desa,

Dpmd Kab. Sukabumi)

2. Deden Gunaefi ( Kepala Desa Sukajaya)

3. Murseto ( Bumi Kreative Isntitute)

4. Indra Satria Ary Wijaya (

Acq,Onboarding & Operarion Spv di PT.

Bukalapak)

10 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan X 1 Akt 20 Org 12 Org 8 Org 7 Kec 10 Desa 10 Bumdes 12 s/d 13 April

2021 (online)

dan 15 s/d 16

April 2021

(offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Sindangresmi , Kecamatan Jampang

Tengah, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa

Barat



1. Ridwan, S.Pi

2. Herri Santoso, S.Pi

1. Eko Pramana Putra (LKP Rumah Kreatif

Sukabumi)

2.

11 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan XI 1 Akt 20 Org 18 Org 2 Org 5 Kec 10 Desa 10 Bumdes 12 s/d 13 April

2021 (online)

dan 15 s/d 16

April 2021

(offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Cimaja, Kecamatan Cikakak, Kabupaten

Sukabumi, Provinsi Jawa Barat





1. Prasetyo, AP., M.Si (DPMD Kab.

Skabumi)

2. Wisnu Lesmana (Gapura Digital)

3. Deden Gunaefi (Desa Sukajaya)

4. Ir. Murseto (CV. Toto)

5. Indra Satria Ary Wijaya (Bukalapak)

12 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan XII 1 Akt 20 Org 14 Org 6 Org 5 Kec 10 Desa 10 Bumdes 12 s/d 13 April

2021 (online)

dan 15 s/d 16

April 2021

(offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Cimaja, Kecamatan Cikakak, Kabupaten

Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

1. Suryadi


1. Drs. Wantu, MM

2. Drs. Faozan

Hadi Sumanjaya, SE (Sukabumi Creative

Hub)

13 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan XIII 1 Akt 20 Org 12 Org 8 Org 7 Kec 10 Desa 10 Bumdes 19 s/d 20 April

2021 (Online)

dan 22 s/d 23

April 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Aula DPMD, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa

Barat

1. Nurhayati, S.Pd



2. Indriarti Yunita,S.Sos, M.Si

1.H. Achmad Dannial. M.Si (Kepala Dinas

DPMD Kab. Cianjur)

2. Eko Pramana putra ( Bumi Kreative

Isntitute)

3. Heryah Mentor fotografi

4. Angga Prayoga (Ceo Plasma Creative

Indonesia)

14 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan XIV 1 Akt 20 Org 16 Org 4 Org 9 Kec 10 Desa 10 Bumdes 19 s/d 20 April

2021 (Online)

dan 22 s/d 23

April 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Sukamaju Kec. Cianjur Kab.Cianjur

Prov. Jawa Barat

1. Gogik Indah Benaring Tiastuti

2. Haris Stiawan


2. Ridwan, S.Pi

1. Amelia Rahmi, S.E., M.Ak., AWP.

15 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan XV 1 Akt 20 Org 16 Org 4 Org 6 Kec 10 Desa 10 Bumdes 19 s/d 20 April

2021 (Online)

dan 22 s/d 23

April 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten

Cianjur, Provinsi Jawa Barat


2. Bambang Syahputra, SH



1. Dendi Renaldi, S.K.M (DPMD Kab.

Skabumi)

2. Valentinus Indhiarto Aris Gunadi

(cianjurpunya.com)

3.Ir. Murseto (Bumi Kreatif)

4. Eko Pramana Putra (Bumi Kreatif)

JUMLAH

AKTNO JENIS PELATIHAN JUMLAH PESERTA

REALISASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN


WAKTU TEMPAT PANITIA

TAHUN 2021

PELATIH NARASUMBER

JML LAKI-LAKI PEREMPUAN

JUMLAH

KEC. DESA BUMDESHARI

JUMLAH

AKTNO JENIS PELATIHAN JUMLAH PESERTA WAKTU TEMPAT PANITIA PELATIH NARASUMBER

JUMLAH


16 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan XVI 1 Akt 20 Org 7 Org 13 Org 9 Kec 11 Desa 11 Bumdes 19 s/d 20 April

2021 (Online)

dan 22 s/d 23

April 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku,

Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat

1. Suryadi


1. Drs. Wantu, MM


1. Dr. Retno Martanti Endah Lestari, M.Si.,

SE, CMA, CAPM, CTCP, CPSP, CPMP,

CBOA, C.GL, CAP (Wakil Dekan Bidang

SDM dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Pakuan)

2. Drs. H Asep Kusmanawijaya, M.Si

(Sekretaris DPMD Kab. Cianjur)

17 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan XVII 1 Akt 20 Org 15 Org 5 Org 10 Kec 10 Desa 10 Bumdes 19 s/d 20 April

2021 (Online)

dan 22 s/d 23

April 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Nagrak Kec. Cianjur Kab.Cianjur Prov.

Jawa Barat


2. M Wathi Dunnuha



1. Murseto (Bumi Kreatif Institute)

2. Eko Pramana Putra (Bumi Kreatif

Institute)

3. Dendi Rinaldi (Plasma Creative)

18 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan XVIII 1 Akt 20 Org 17 Org 3 Org 7 Kec 10 Desa 10 Bumdes 19 s/d 20 April

2021 (Online)

dan 22 s/d 23

April 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Limbangansari, Kecamatan Cianjur,

Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat

1. Danang Puspanjoyo, ST, M.Si

2. Juhriadi

1. Drs. Faozan


1. Salma, SE, MM (Anggota TIM

Pengembangan Kemitraan Kelembagaan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Pakuan)

19 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan XIX 1 Akt 20 Org 15 Org 5 Org 8 Kec 9 Desa 9 Bumdes 3 s/d 4 Mei

2021 (Online)

dan 6 s/d 7

Mei 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Talagasari, Kec. Balaraja, Kab.

Tangerang, Prov Banten





1. Dra. Budi Lestari, M.Si (DPMD Kab.

Tangerang)

2. Yana Sopiana Japar (Methamorphoo

Photography)

3. Ir. Murseto (Bumi Kreatif)

5. Eko Pramana Putra (Bumi Kreatif)

20 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan XX 1 Akt 20 Org 10 Org 10 Org 8 Kec 12 Desa 12 Bumdes 3 s/d 4 Mei

2021 (Online)

dan 6 s/d 7

Mei 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Talagasari, Kec. Balaraja, Kab.


1. Suryadi


1. Ridwan, S.Pi

2. Yunda Azrina Azhar

21 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan XXI 1 Akt 20 Org 18 Org 2 Org 6 Kec 11 Desa 11 Bumdes 3 s/d 4 Mei

2021 (Online)

dan 6 s/d 7

Mei 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Pangarengan, Kec. Rajeg, Kab.



2. M. Wathi Dunnuha


2. Putri Sukma Dewi, S.I.Kom


Institute)

2. Heryah (Freelance Fotografi)

22 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan XXII 1 Akt 20 Org 17 Org 3 Org 6 Kec 10 Desa 10 Bumdes 3 s/d 4 Mei

2021 (Online)

dan 6 s/d 7

Mei 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Pangarengan, Kec. Rajeg, Kab.




1. Yudha Adi Pradana, S.Pi., M.I.L

2. Rara

23 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan XXIII 1 Akt 20 Org 16 Org 4 Org 6 Kec 11 Desa 11 Bumdes 3 s/d 4 Mei

2021 (Online)

dan 6 s/d 7

Mei 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Serdang Kulon, Kec. Panongan, Kab.


1. Nurhayati, S.Pd

2. Bambang Syahputra, SH


2. Diana

1. Murseto (Bumi Kreatif Institute)


Institute)

3. Heryah (Freelance Fotografi)

24 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan XXIV 1 Akt 20 Org 13 Org 7 Org 7 Kec 11 Desa 11 Bumdes 3 s/d 4 Mei

2021 (Online)

dan 6 s/d 7

Mei 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Serdang Kulon, Kec. Panongan, Kab.



2. Akhmad Miftaqul Khoirin

1. Hindun H, S.Sos


1. Haqi Fadillah, S.E., M.Ak (Unpak)

2. Mas Yoyon Suryana, SH, MK (Sekretaris

DPMD Kab. Tangerang)

25 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan XXV 1 Akt 20 Org 18 Org 2 Org 3 Kec 10 Desa 10 Bumdes 24 s/d 25 Mei

2021 (Online)

dan 27 s/d 28

Mei 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Sempur, Kecamatan Plered, Kabupaten

Purwakarta, Prov Jawa Barat



1. Indriarti Yunita, S.Sos, M,Si


1. Saeful Bachri Djamil ( Founder & Owner

Sabda Entreprise & Hanafi Les Private )

2. Lukcita Yogaswara ( Founder & Owner

Q Creative, Q ART Fotografi)

26 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan XXVI 1 Akt 20 Org 14 Org 6 Org 3 Kec 10 Desa 10 Bumdes 24 s/d 25 Mei

2021 (Online)

dan 27 s/d 28

Mei 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Sempur, Kecamatan Plered, Kabupaten

Purwakarta, Prov Jawa Barat


2. Akhmad Miftaqul Khoirin

1. Drs. Wantu, MM


H. Dadan, SE (Sekretaris DPMD Kab.

Purwakarta)

27 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan XXVII 1 Akt 20 Org 10 Org 10 Org 2 Kec 10 Desa 10 Bumdes 24 s/d 25 Mei

2021 (Online)

dan 27 s/d 28

Mei 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Cilingga, Kecamatan Darangdan,

Kabupaten Purwakarta, Prov Jawa Barat


2. M Wathi Dunnuha


2. Gilang Suryo Pradito, S.Pi

1. Saeful Bachri Djamil

2. Santi Sugiarti Maolani

3. Lukcita Yogaswara

28 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan XXVIII 1 Akt 20 Org 12 Org 8 Org 3 Kec 11 Desa 11 Bumdes 24 s/d 25 Mei

2021 (Online)

dan 27 s/d 28

Mei 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Cilingga, Kecamatan Darangdan,



2.Ahmad Zamzam Jamaludin

1. Hindun H, S.Sos

2. Ridwan, S.Pi

29 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan XXIX 1 Akt 20 Org 20 Org 0 Org 5 Kec 11 Desa 11 Bumdes 24 s/d 25 Mei

2021 (Online)

dan 27 s/d 28

Mei 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Cibening, Kecamatan Bungursari,


1. Anhar Hawari

2. Nurhayati

1. Diamond Santoso, S.Pt


1. Lukcita Yogaswara (Founder & Owner

Q Creative)

2. Saeful Bachri Djamil, ST, MM (Founder

Sabda Enterprise)

30 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan XXX 1 Akt 20 Org 13 Org 7 Org 5 Kec 11 Desa 11 Bumdes 24 s/d 25 Mei

2021 (Online)

dan 27 s/d 28

Mei 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Cibening, Kecamatan Bungursari,


1. Suryadi


1. Drs. Faozan

2. Yundha Azrina Azhar, S.Pi

Jaya Pranolo, SSTP, M.Si (DPMD

Kabupaten Purwakarta)

31 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan XXXI 1 Akt 20 Org 11 Org 9 Org 8 Kec 11 Desa 11 Bumdes 31 Mei s/d 01

Juni 2021

(Online) dan

03 s/d 04 Juni

2021 (Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan, Kab.

Subang, Prov. Jawa Barat

1. M Wathi Dunnuha

2. Anhar Hawari



1. Dra. Aida Gunawaty

2. Eko Pramana Putra

3. Toto Murseto

4. Heryah

32 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan XXXII 1 Akt 20 Org 12 Org 8 Org 7 Kec 12 Desa 12 Bumdes 31 Mei s/d 01

Juni 2021

(Online) dan

03 s/d 04 Juni

2021 (Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan, Kab.


1. Shinta

2. Mifta

1. Hindun H, S.Sos

2. Yunda

JUMLAH


JUMLAH


33 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan XXXIII 1 Akt 20 Org 19 Org 1 Org 9 Kec 11 Desa 11 Bumdes 31 Mei s/d 01

Juni 2021

(Online) dan

03 s/d 04 Juni

2021 (Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Situsari , Kecamatan Dawuan, Kab.


1. Indah Gogik

2. Brian Rotor



1. Jumari ( Kasi, Usaha Ekonomi

Masyarakat, Dpmd Kab. Subang)

2. Murseto ( Bumi Kreative Isntitute)

3. Heryah ( Fotografer)

4. Eko Pramana Putra ( Bumi Kreative

Isntitude)

34 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan XXXIV 1 Akt 20 Org 14 Org 6 Org 7 Kec 10 Desa 10 Bumdes 31 Mei s/d 01

Juni 2021

(Online) dan

03 s/d 04 Juni

2021 (Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Situsari , Kecamatan Dawuan, Kab.


1. Danang

2. Juhriadi


2. Ridwan, S.Pi

35 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan XXXV 1 Akt 20 Org 15 Org 5 Org 8 Kec 12 Desa 12 Bumdes 31 Mei s/d 01

Juni 2021

(Online) dan

03 s/d 04 Juni

2021 (Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Dawuan Kaler, Kecamatan Dawuan, Kab.


1. Nurhayati

2. Haris


2. Diana Maharani, STP

1.Toto Murseto

2.Eko Pramana Putra

3.Yana Sopiana Japar

36 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan XXXVI 1 Akt 20 Org 15 Org 5 Org 7 Kec 12 Desa 12 Bumdes 31 Mei s/d 01

Juni 2021

(Online) dan

03 s/d 04 Juni

2021 (Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Dawuan Kaler, Kecamatan Dawuan, Kab.


1. Suryadi


1. Drs. Wantu

2. Rara

37 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan XXXVII 1 Akt 20 Org 19 Org 1 Org 8 Kec 10 Desa 10 Bumdes 07 s/d 08 Juni

2021 (Online)

dan 10 s/d 11

Juni 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Mekarraharja, Kecamatan Talaga, Kab.

Majalengka, Provinsi Jawa Barat


2. Brian Rotor



1. Eko Pramana Putra ( Direktur Bumi

Kreatif Institute)

2. Asep Rachmat Efendi ( Direktur

Pengendali Teknis dan Owner CV. Kotaku

dan Majalengka Mart)

3. Yana Sopiana Japar ( Methamorphoo

Photography)

38 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan XXXVIII 1 Akt 20 Org 15 Org 5 Org 8 Kec 10 Desa 10 Bumdes 07 s/d 08 Juni

2021 (Online)

dan 10 s/d 11

Juni 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Mekarraharja, Kecamatan Talaga, Kab.


1. Mardina

2. Mifta


2. Rara

39 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan XXXIX 1 Akt 20 Org 14 Org 6 Org 9 Kec 11 Desa 11 Bumdes 07 s/d 08 Juni

2021 (Online)

dan 10 s/d 11

Juni 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Kutamanggu, Kecamatan Cigasong, Kab.


1. Nurhayati, S.Pd

2. Endang Wahyuningrum, SE



1. Murseto (CV Toto)

2. Hasanuddin (PT Wahana Semesta

Rakyat Cirebon)

40 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan XL 1 Akt 20 Org 14 Org 6 Org 9 Kec 11 Desa 11 Bumdes 07 s/d 08 Juni

2021 (Online)

dan 10 s/d 11

Juni 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Kutamanggu, Kecamatan Cigasong, Kab.


1. Suryadi

2. Azzam

1. Drs. Wantu, MM

2. Prilla

41 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan XLI 1 Akt 20 Org 14 Org 6 Org 9 Kec 10 Desa 10 Bumdes 07 s/d 08 Juni

2021 (Online)

dan 10 s/d 11

Juni 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Dawuan, Kecamatan Dawuan, Kab.



2. M Wathi Dunnuha



1. Heryah

2. Asep Rachmat Efendi

3. Hasanudin

42 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan XLII 1 Akt 20 Org 9 Org 11 Org 9 Kec 11 Desa 11 Bumdes 07 s/d 08 Juni

2021 (Online)

dan 10 s/d 11

Juni 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Dawuan, Kecamatan Dawuan, Kab.


1. Danang

2.Indah

1. Drs. Faozan

2. Ridwan, S.Pi

Ir. Hari Subakti (Kabid PPD Kab

Majalengka)

43 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan XLIII 1 Akt 20 Org 17 Org 3 Org 8 Kec 13 Desa 13 Bumdes 14 s/d 15 Juni

2021 (Online)

dan 30

September s/d

01 Oktober

2021 (Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten

Bandung, Provinsi Jawa Barat

1. M Wathi Dunnuha

2. Anhar Hawari


2. Gilang Suryo P, S.Pi

44 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan XLIV 1 Akt 20 Org 16 Org 4 Org 8 Kec 14 Desa 14 Bumdes 14 s/d 15 Juni

2021 (Online)

dan 30

September s/d

01 Oktober

2021 (Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten

Bandung, Provinsi Jawa Barat


2. Nurhayati, S.Pd

1. Ridwan, S.Pi


45 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan XLV 1 Akt 20 Org 16 Org 4 Org 7 Kec 12 Desa 12 bumdes 14 s/d 15 Juni

2021 (Online)

dan 30

September s/d

01 Oktober

2021 (Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang,

Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat




2. Dian Mentari Alam

46 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan XLVI 1 Akt 20 Org 15 Org 5 Org 7 Kec 11 Desa 11 Bumdes 14 s/d 15 Juni

2021 (Online)

dan 30

September s/d

01 Oktober

2021 (Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang,


1. Suryadi




47 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan XLVII 1 Akt 20 Org 16 Org 4 Org 8 Kec 10 Desa 10 Bumdes 14 s/d 15 Juni

2021 (Online)

dan 30

September s/d

01 Oktober

2021 (Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya,




1. Aria Bantar Dinarwan, SP, MA


1. Eko Pramana Putra, S.PD.

2. Ferry Hardiyan Syah

3. Andri Wahyu Setyo Gunawan

JUMLAH


JUMLAH


48 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan XLVIII 1 Akt 20 Org 14 Org 6 Org 8 Kec 10 Desa 10 Bumdes 14 s/d 15 Juni

2021 (Online)

dan 30

September s/d

01 Oktober

2021 (Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya,


1. Mardina


1. Drs. Wantu, MM


49 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan XLIX 1 Akt 20 Org 17 Org 3 Org 5 Kec 11 Desa 11 Bumdes 06 s/d 07

September

2021 (Online)

dan 09 s/d 10

September

2021 (Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Sukasono, Kecamatan Sukawening,

Kabupaten Garut, Provinis Jawa Barat


2. Haris Stiawan





50 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan L 1 Akt 20 Org 14 Org 6 Org 5 Kec 10 Desa 10 Bumdes 06 s/d 07

September

2021 (Online)

dan 09 s/d 10

September

2021 (Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Sukasono, Kecamatan Sukawening,

Kabupaten Garut, Provinis Jawa Barat

1. Suryadi


1. Hindun Hilda, S.Sos


51 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan LI 1 Akt 20 Org 16 Org 4 Org 6 Kec 14 Desa 14 Bumdes 06 s/d 07

September

2021 (Online)

dan 09 s/d 10

September

2021 (Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Kersamenak, Kecamatan Tarogong Kidul,

Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat

1. Nurhayati, S.Pd




1. Andri Wahyu Setyo Gunawan (Gambar

Doeloe/Quartet Studio)

2. Ferry Hardiyan Syah (PT. Alenta Mitra

Mandiri)

52 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan LII 1 Akt 20 Org 12 Org 8 Org 6 Kec 14 Desa 14 Bumdes 06 s/d 07

September

2021 (Online)

dan 09 s/d 10

September

2021 (Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Kersamenak, Kecamatan Tarogong Kidul,



2. G. Indah Benaring, S.E

1. Rara Parameswari, S.K.M

2. Yunda Azrina Azhar, S.Pi

53 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan LIII 1 Akt 20 Org 16 Org 4 Org 2 Kec 10 Desa 10 Bumdes 06 s/d 07

September

2021 (Online)

dan 09 s/d 10

September

2021 (Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Cibunar, Kecamatan Malangbong,



2. M Wathi Dunnuha



1. Dedi, S.H., M.P. (Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut)

2. Denny Sujana, S.IP. (SPOT UMKM)

3. Ferry Hardiyan Syah (Profesional

Konsultan)

54 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan LIV 1 Akt 20 Org 10 Org 10 Org 2 Kec 10 Desa 10 Bumdes 06 s/d 07

September

2021 (Online)

dan 09 s/d 10

September

2021 (Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Cibunar, Kecamatan Malangbong,


1. Dino Fazalnudin


1. Drs. Wantu, MM

2. Drs. Faozan

55 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan LV 1 Akt 20 Org 17 Org 3 Org 5 Kec 9 Desa 9 Bumdes 21 s/d 22 Juni

2021 (Online)

dan 24 s/d 25

Juni 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Toyomerto, Kecamatan Kramatwatu,

Kabupaten Serang, Provinsi Banten


2. Dino Fajalnudin



1. Raisah Fajri Aula

2. Ferry Adrian Syah


56 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan LVI 1 Akt 20 Org 16 Org 4 Org 5 Kec 10 Desa 10 Bumdes 21 s/d 22 Juni

2021 (Online)

dan 24 s/d 25

Juni 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Teluk Terate, Kecamatan Kramatwatu,


1. Mardina Lestari

2. Suryadi


2. Annisa Dwiki A, S.T.P

Drs. H. Rudi Suhartanto, M.Si (Dinas PMD

Kab. Serang)

57 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan LVII 1 Akt 20 Org 20 Org 0 Org 4 Kec 10 Desa 10 Bumdes 21 s/d 22 Juni

2021 (Online)

dan 24 s/d 25

Juni 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Situterate, Kecamatan Cikande,


1. M Wathi Dunnuha





2. Raisah Fajri Aula

3. Yana Sopian Japar

58 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan LVIII 1 Akt 20 Org 18 Org 2 Org 5 Kec 10 Desa 10 Bumdes 21 s/d 22 Juni

2021 (Online)

dan 24 s/d 25

Juni 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Situterate, Kecamatan Cikande,




1. Drs. Wantu, MM


H Nasir Al Afghani M. Kes.M.Si (DPMD

Kab. Serang)

59 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan LIX 1 Akt 20 Org 15 Org 5 Org 7 Kec 9 Desa 9 Bumdes 21 s/d 22 Juni

2021 (Online)

dan 24 s/d 25

Juni 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten

Serang, Provinsi Banten

1. Nurhayati

2. Brian Rotor



3. ferry Hardiyan Syah ( Founder Alenta

Bisnis Management)

4. Raisah Fajri Aula ( freelance Graphic

Designer)

5. Yana Sopiana Japar ( Methamorphoo

Photography)

60 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan LX 1 Akt 20 Org 11 Org 9 Org 6 Kec 10 Desa 10 Bumdes 21 s/d 22 Juni

2021 (Online)

dan 24 s/d 25

Juni 2021

(Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten

Serang, Provinsi Banten





61 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (E-Commerce) Angkatan LXI 1 Akt 20 Org 18 Org 2 Org 8 Kec 10 Desa 10 Bumdes 03 s/d 04

Agustus 2021

(Online) dan

10 s/d 11

September

2021 (Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Jatisura, Kecamatan Cikedung,

Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat


2. Brian Rotor



JUMLAH


JUMLAH


62 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan LXII 1 Akt 20 Org 13 Org 7 Org 8 Kec 10 Desa 10 Bumdes 23 s/d 24

September

2021 (Online)

dan 27 s/d 28

September

2021 (Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Kecamatan Cimanuk , Kabupaten Pandeglang,

Provinsi Banten

1. Agus Atyantopo



2. Yunda Azrina A, S.Pi

63 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes (Pembukuan) Angkatan LXIII 1 Akt 20 Org 16 Org 4 Org 3 Kec 12 Desa 12 Bumdes 23 s/d 24

September

2021 (Online)

dan 27 s/d 28

September

2021 (Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Sukanegara , Kecamatan Gunung

kencana , Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

1. Agus Gumulya


1. Drs. Faozan


64 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes LXIV 1 Akt 20 Org 17 Org 3 Org 9 Kec 10 Desa 10 Bumdes 8 s/d 09

November

2021 (Online)

dan 11 s/d 12

November

2021 (Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Jatipancur, Kecamatan Greged,

Kabupaten Cirebon, Prov. Jawa Barat

1. Suryadi

2. Anhar Hawari



1. Aep Saepulloh Mulya, ST, MM, CI (Bumi

Kreatif Sukabumi)

2. Dinas PMD Kab. Cirebon

65 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes LXV 1 Akt 20 Org 15 Org 5 Org 5 Kec 10 Desa 10 Bumdes 8 s/d 09

November

2021 (Online)

dan 11 s/d 12

November

2021 (Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Jatipancur, Kecamatan Greged,

Kabupaten Cirebon, Prov. Jawa Barat


2. Brian Rotor Nagoro

1. Ridwan, S.Pi


1. Mochamad Japri Bubung ( IT AND

BUSINESS CONSULTAN)

2. Tutus Suryadi ( Direktur PT Bumdes

Panca Mandala )

3. Doris ( Kabid Pemberdayaan dan

Kelembagaan Masyarakat Desa

Tasikmalaya)

4. Istianto, S.Pd

66 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes LXVI 1 Akt 20 Org 15 Org 5 Org 7 Kec 10 Desa 10 Bumdes 8 s/d 09

November

2021 (Online)

dan 11 s/d 12

November

2021 (Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Mangkubumi, Kecamatan Sadananya,

Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat


2. N U R H A Y A T I

1 . Drs. W A N T U, MM


1. Eko Pramana Putra, S.Pd

2. Dinas PMD Kab. Ciamis

67 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes LXVII 1 Akt 20 Org 19 Org 1 Org 7 Kec 10 Desa 10 Bumdes 15 s/d 16

November

2021 (Online)

dan 18 s/d 19

November

2021 (Offline)

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat,

Provinsi Jawa Barat


2. Dino Fazalnudin



1. Yana Desiana Sunaryo, S.Sos, MM

(DPMD Kab. Bandung Barat)

2. Mochamad Japri Bubung (Bumi Kreatif

Institute Sukabumi)

68 Pelatihan Inisiatif Baru Pengembangan Bumdes LXVIII 1 Akt 20 Org 15 Org 5 Org 7 Kec 10 Desa 10 Bumdes 15 s/d 16

November

2021 (Online)

dan 18 s/d 19

November

2 Hari

Online 2

Hari

Offline

Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang,

Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat

1. Juhriadi


1. Drs. F a o z a n


1. AEP SAEFULLOH MULYA., ST, MM.,CI

2. Yana Desiana Sunaryo S. Sos, MM

69 Pelatihan Pengembangan BUMDesa Klasikal I 1 Akt 31 Org 29 Org 2 Org 11 Kec 16 Desa 16 Bumdes 16 s/d 20

November

2021

5 Hari

Offline

Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu,

Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat



1. Agus Atyantopo, S.Sos, M.Si


3. Annisa Dwiki Asprilla Dirta, STP

1. Drs. H. Sugeng Heryanto, M.Si (DPMD

Kab. Indramayu)

2. Maryadi (PKN STAN)

3. Tati Rahmawati, S.Pd., M.Pd (DPMD

Kab. Indramayu)

70 Pelatihan Pengembangan BUMDesa Klasikal II 1 Akt 31 Org 23 Org 8 Org 9 Kec 15 Desa 15 Bumdes 23 s/d 27

November

2021

5 Hari

Offline

Desa Cimurah, Kecamatan Karangpawitan,




Tiastuti, SE

1. Agus Gumulya, SH

2. Aria Bantar Dirnawan, SP, MA


1. Aep Saefulloh Mulya, ST, MM, CI (Bumi

Kreatif Institute)

2. Rena Sudrajat, S.Sos, M.Si (DMPD

Kab.Garut)

3. Asep Jaenuddin, S.Sos (DPMD

Kab.Garut)

71 Pelatihan Pengembangan BUMDesa Klasikal III 1 Akt 31 Org 29 Org 2 Org 5 Kec 15 Desa 15 Bumdes 23 s/d 27

November

2021

5 Hari

Offline

Desa Warungkiara, Kecamatan Warungkiara,

Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat


2. M. Wathi Dunnuha

1. Dyna Maretta Sutan, SP.,M.Si



Jumlah : 71 Akt 1,453 Org 1,086 Org 367 Org 458 Kec 768 Desa 768 Bumdes

Column1Column2 Column22 Column23Column24 Column243Column244Column242Column2422 Column25Column26Column3Column32 Column4Column5 Column6Column52 Column62Column7 Column8 Column931 Identifikasi Pelatihan Masyarakat 1 Akt 30 Org 25 Org 5 Org 2 Kec 3 Desa 12 Oktober

s/d 17

Oktober

2021

6 hari 16 Oktober 2021 1 Hari Desa Waykalam, Kecamatan Panengahan,

Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi

Lampung

1. Yudha Adi Pradana

2. Yoedhi Evieyantho


1. Dinas PMD Kab. Lampung

Selatan

2. Dinas Pariwisata Kab.

Lampung Selatan

3. Zainuddin, SE (BBPPMD

Jakarta)

2 Identifikasi Pelatihan Masyarakat 1 Akt 30 Org 24 Org 6 Org 3 Kec 6 Desa 12 Oktober

s/d 17

Oktober

2021

6 hari 16 Oktober 2021 1 Hari Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang,

Provinsi Banten

1. Dian Mentari Alam, S.T.P,

M.Si



3 Identifikasi Pelatihan Masyarakat 1 Akt 30 Org 20 Org 10 Org 3 Kec 3 Desa 12 Oktober

s/d 17

Oktober

2021

6 hari 16 Oktober 2021 1 Hari Desa Kebon Manggu, Kecamatan Gunung

Guruh, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa

Barat

1. Drs. Faozan

2. Boris Paedefo Pakpahan,

S.Pt

3. M Wathi Dunnuha

Jumlah : 3 Akt 90 Org 69 Org 21 Org 8 Kec 12 Desa

AKT KEC. DESATEMPAT LOKAKARYAWAKTU

JUMLAH

JML

JUMLAH PESERTAJUMLAH

LAKI-LAKI PEREMPUAN

REALISASI IDENTIFIKASI PELATIHAN MASYARAKAT


TAHUN 2021

NO JENIS PELATIHAN HARIWAKTU

LOKAKARYAHARI PETUGAS NARASUMBER

NO NAMA KEGIATAN JENIS MATERI NAMA ANGKATAN JUMLAH PESERTA TOTAL ALUMNI TOTAL NON ALUMNI TOTAL KESELURUHAN

485 59 544E-COMMERCE ANGKATAN 1 10

E-COMMERCE ANGKATAN 3 10


PEMBUKUAN ANGKATAN 2 11



E-COMMERCE NON ALUMNI 1

PEMBUKUAN NON ALUMNI 19







































1PENDAMPINGAN ONLINE GELOMBANG 1 (BOGOR)

(Senin 09 Agustus 2021)60 20

PENDAMPINGAN ONLINE GELOMBANG 2 (SUKABUMI)

(Kamis 12 Agustus 2021)60 1

6PENDAMPINGAN ONLINE GELOMBANG 6 (SUBANG)

(Rabu 13 Oktober 2021)

2

3PENDAMPINGAN ONLINE GELOMBANG 3 (CIANJUR)

(Senin 16 Agustus 2021)

4PENDAMPINGAN ONLINE GELOMBANG 4 (TANGERANG)

(Kamis 19 Agustus 2021)

5PENDAMPINGAN ONLINE GELOMBANG 5 (PURWAKARTA)

(Senin 11 Oktober 2021)

63

63 11

41 5

43 3

5


























8PENDAMPINGAN ONLINE GELOMBANG 8 (SERANG)

(Rabu 03 November 2021)39 10

9PENDAMPINGAN ONLINE GELOMBANG 9 (GARUT)

(Kamis 04 November 2021)54 2

6PENDAMPINGAN ONLINE GELOMBANG 6 (SUBANG)

(Rabu 13 Oktober 2021)

7PENDAMPINGAN ONLINE GELOMBANG 7 (MAJALENGKA)

(Jum'at 15 Oktober 2021)

63

62

5

2

NO NAMA KEGIATAN JENIS MATERI JML PESERTA TOTAL ALUMNI TOTAL TOTAL KESELURUHAN

183 183 727

E-COMMERCE

PENDAMPINGAN OFFLINE GELOMBANG (PURWAKARTA)

6

348 PENDAMPINGAN OFFLINE GELOMBANG (SERANG)

E-COMMERCE

E-COMMERCE

PEMBUKUAN

E-COMMERCE

PEMBUKUAN

7 PENDAMPINGAN OFFLINE GELOMBANG (MAJALENGKA)

PEMBUKUAN

0

41

PENDAMPINGAN OFFLINE GELOMBANG (SUBANG) 35

E-COMMERCE

3 PENDAMPINGAN OFFLINE GELOMBANG (CIANJUR) 40

4 PENDAMPINGAN OFFLINE GELOMBANG (TANGERANG) 0

E-COMMERCE

PEMBUKUAN

40

35

PEMBUKUAN

5

1 PENDAMPINGAN OFFLINE GELOMBANG (BOGOR) 33

2 PENDAMPINGAN OFFLINE GELOMBANG (SUKABUMI) 0

E-COMMERCE

PEMBUKUAN

E-COMMERCE

PEMBUKUAN

33

41

9 PENDAMPINGAN OFFLINE GELOMBANG

E-COMMERCE

0

PEMBUKUAN

34

PEMBUKUAN

34

8 PENDAMPINGAN OFFLINE GELOMBANG (SERANG)

E-COMMERCE

NAMA PENDIDIKAN LULUSAN NAMA

NO. TEMPAT/TGL.LAHIR PANGKAT/GOL.RUANG TAHUN ASAL SEKOLAH AGAMA ANGGOTA

NIP TMT DIKLAT KELUARGA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BAGIAN TATA USAHA

1 Ir. Lalu Samsul Hakim, MT Pembina Tk 1 Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sarjana Perikanan ( S.1 ) Islam Pria Kawin Nurfatmawati (Istri) Perum Maharaja Blok F1, Kel Rangkapan Jaya,

Lombok Tengah, 12 Desember 1968 IV/b Daerah Tertinggal dan Transmigrasi IPB Bogor Lulus Tahun 1992 1. Baiq Nabila Millenia Fatha Kec Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat

NIP. 19681212 200003 1 007 Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Sarjana Perencanaan 2. Baiq Intan Kania Fatha

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Wilayah & Kota ( S.2 ) 3. Lalu Aufa Nararya Fatha

Istitut Teknologi Bandung

Lulus Tahun 2006

2 Istianto, S.Pd Pembina Kepala Bagian Tata Usaha Sarjana ( S1 ) Islam Pria Kawin Endry Setyowati ( Istri ) Jl. Mujair 5 No.103 Depok Jaya

Jakarta, 01 September 1967 IV/a Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Univ Purnama 1. Yulyanto Pratama Pancoran Mas, Depok

NIP. 19670901 198703 1 001 01-10-2019 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 1998 2. Febri Endang Istiani Telp. 77211194, 7775578

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan HP : 081283076994

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

3 Joko Budi Arianto, SE Penata Tk. I Kepala Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum Sarjana (S1) Ekonomi Islam Pria Kawin Jamilah, S.Pd ( Istri ) Jl. Raya Citayam Rt.06/05

Grobogan, 15 Juni 1972 III/d Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Universitas Terbuka (UT) 1. Muhammad Ariq Athallah Kel.Ratu Jaya Kec.Cipayung,Depok

NIP. 19720615 199312 1 001 01-10-2016 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 2002 2. Balqis kamilati Azzizah



4 Zainuddin, SE. Penata Kepala Subagian Rencana, Program dan Pelaporan Sarjana (S1) Islam Pria Kawin Reni Nurbaeni, AB (Istri) Cluster Griya Kosambi Asri

Jakarta,24 Juni 1984 III/c Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Universitas Nasional 1. M. Wafiq Akmal Jl. Kiai Hasim Ashari No. A9 Rt001/01

NIP 19840624 201212 1 001 01-04-2021 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 2007 2. Zahira Nahla Azzahrah Cipondoh - Tangerang - Banten

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan 3. Zain Umar Tsaqib No. Telp (021) 9399 2345 / HP. 085883838306

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 4. Zaid Syafiq Azizi

5 Endang Wahyuningrum, SE. Penata Analis Perencanaan Anggaran Sarjana ( S1 ) Islam Wanita Kawin Ardjuno Romadhany Gito S. (suami) Jl. Padang II Blok F No. 231

Jakarta, 17-07-1984 III/c Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, UNDIP RT 04 RW 05 Perum Masnaga

NIP. 19840717 200912 2 001 01-04-2018 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 2009 Jaka Mulya - Bekasi Selatan

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Telp: ( 021 ) 40110027


6 Dwi Wahyunindah Penata Muda Tk. I Pengadministrasi Keuangan SMA IPA Islam Wanita Kawin Rasidjo ( Suami ) Jl. Al. Mutaqin RT 003/ RW 008 No.61 Rawa Denok

Jakarta, 06 Oktober 1964 III/b Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, SMAN 38 Jakarta 1. Septiafitri Nur S. Kel Rangkapan Jaya Baru, Kec Pancoran Mas,

NIP. 19641006 198603 2 001 01-04-2006 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 1984 2. Dian Putri A. Kota Depok Jawa Barat Telp. 7971761 / 7471761

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan 3. Ratih Nur O. Rahayu HP.085945766559


DAFTAR NOMINATIF

BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI JAKARTA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

DATA PER DESEMBER 2021

JABATANPRIA/

WANITA

KAWIN/BL.KAWIN

DUDA/JANDAALAMAT RUMAH/ TELEPON




7 Suryadi Penata Muda Tk 1 Pengelola BMN SMA IPS Islam Pria Kawin Muzainah ( Istri ) Jl. Mesjid Istiqomah No. 57 RT 003/005

Jakarta, 12 Januari 1965 III/b Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, SMU Bintang Mas Ancol Barat 1. Mega Savitri Tegal Parang, Mampang Prapatan

NIP. 19650112 199603 1 001 01-04-2016 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 1985 2. Sultan Maulana Jakarta Selatan

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Hp. 085718184321


8 Achmad Tarmizi, SE. Penata Analis Perencanaan Anggaran Sarjana ( S1 ) Islam Pria Kawin Sri Yeni Nurhayati (Istri) Jl. Bungur Kemang No. 39 RT004/005

Jakarta, 11-06-1983 III/c Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, UIN Syarifhidayatuloh 1. Labib Muhammad Nizi Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan

NIP 19830611 201212 1 001 '01-04-2021 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 2005 Intishar Jakarta Selatan

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan 2. Muhammad Hamizan Ziyad No.Telp. (021) 7197401 / HP. 081519249414

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 3. Muhammad Arfan Rafisqi

9 Shinta Dewi Sarastuti, SE Penata Muda Analis laporan Keuangan Sarjana Muda Islam Wanita Kawin Bontang Prasojo (Suami) Komplek TVRI / PORIS Blok A6/81 Jatirahayu

Jakarta, 09 September 1984 III/a Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, D3 UI 1. Aqilah Ayuni Prasojo Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat

NIP. 19840909 200912 2 003 01-10-2017 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 2005 2. Faiza Audi Prasojo Hp.081287051366

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Sarjana (S1) Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Univ Mertjubuana

Lulus Tahun 2016

10 Mardina Lestari, A.Md. Penata Muda Arsiparis Terampil Sarjana Muda Islam Wanita Janda - Jl. As-Syafiiyah Cilangkap - Jakarta Timur

Jakarta, 19 Maret 1987 III/a Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, D3 Sekretaris UI 1. Enzo Zinedine Aslam No. HP 083878898897

NIP. 19870319 201101 2 022 01-10-2019 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 2008 2. Elsa Zahin Aslam

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

PRIA/

WANITAJABATAN

KAWIN/BL.KAWIN


NAMA PENDIDIKAN LULUSAN NAMANO. TEMPAT/TGL.LAHIR PANGKAT/GOL.RUANG TAHUN ASAL SEKOLAH AGAMA ANGGOTA


PENGGERAK SWADAYA

MASYARAKAT

11 Drs. Wantu, MM Pembina Utama Muda Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Sarjana (S1) Matematika Islam Pria Kawin Sehat Kaplale, S.Pd (Istri) Perumahan BTN Bukit Hartalon Indah

Paleteang, 31 Desember 1961 IV/c Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, UNHAS Makasar 1. Farhansyah Aditya Putra Blok IR.8 Daya Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan

NIP.19611231 199003 1 005 01-10-2011 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sarjana (S2) MSDM 2. Firmakarti Muktitama

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Lulus Tahun 2008 Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

12 Drs. Yoedhi Evieyantho Pembina Utama Muda Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Sarjana ( S1 ) Fisipol Islam Pria Kawin Rina Arita, S.Sos ( Istri ) Perum. Nuri Blok D2-9 Bintaro

Wonosobo, 04 Juni 1966 IV/c Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Univ Moestopo 1. Havis Sidky Riandito Jaya, Ciputat, Tanggerang

NIP. 19660604 198703 1 001 01-10-2018 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 1991 2. Hatif Fazlirianto Provinsi Banten

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Hp.08128773390 Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

13 Hindun H, S.Sos Pembina Tk.1 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Sarjana (S1) Administrasi Islam Wanita Kawin H. Ade Suhardi ( Suami ) Jl. Mardani Raya, Gg Dahlan I

Aceh, 15 Agustus 1962 IV/b Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, UNTAG Jakarta 1. Helda M.N RT. 005/RW. 010 No.8

NIP. 19620815 198603 2 001 01-10-2020 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 1995 2. Laela Yuniarti Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan 3. M. Fakri Telp. 4221017 Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 4. Rafiansyah HP.082110393936

14 Armen Said, SE, M.Si Pembina (IV/a) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Sarjana S1 (Akutansi) Islam Pria Kawin Lili Novrianingsih (Istri) Jl. Pulo Asem Timur Raya No.41, Kelurahan Jati,

Padang, 22 Mei 1963 Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 1. Nurul Handayani Kecamatan Pulogadung, Walikotamadya Jakarta Timur,

NIP. 19630522 198603 1 002 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sarjana S2 (MIA) 2. Galih Ramadhan DKI Jakarta

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan UNKRIS 3. Muhamad Bayu Berlian HP. 081319798743 (Email. [email protected]) Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 1994

15 Agus Atyantopo, S.Sos, M.Si Pembina Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Sarjana (S1) Islam Pria Kawin Neneng Irhamnah (istri) Jl. Rawajati Barat I RT08/RW04 No.48 Pancoran

Semarang, 21 - 05- 1963 IV/a Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, LAN Jakarta Selatan

NIP. 19630521 198703 1 001 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sarjana (S2) HP. 081343976221

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan UNKRIS '0838719267 Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 2012

16 Agus Gumulya, SH. Pembina Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Sarjana ( S1 ) Islam Pria Kawin Siti Umiyah (Istri) Kompleks Huma Akasia Blok C No. 12

Jakarta, 22 November 1964 IV/a Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, UNKRIS 1. Putri Agustyas Jatiwarna - Pondok Melati, Kota Bekasi 17415

NIP 19641122 198403 1 001 01-10-2006 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 1988 2. Dwita Amelia Lestari HP. 08161405672

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

17 Pepen Ependi, SE, MM Pembina Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Sarjana (S1) Ekonomi STIE BEI Islam Pria Kawin Heni (Istri) Jl. Flamboyan Raya V RT 005/ RW 005 Blok G.9 No.1

Sumedang, 11 Mei 1964 IV/a Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 1. Rizqy Rhamdhani Perum Papan Mas, Tambun, Kabupaten Bekasi

NIP.19640511 198603 1 003 01-04-2018 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2. Riska Nurlina Provinsi Jawa Barat

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Sarjana (S2) Ekonomi Management Email : [email protected]

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi STIE LPMI

18 Aria Bantar Dinarwan, SP, MA Pembina Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Sarjana (S1) Peternakan Islam Pria Kawin Dr Andriarti Kusumawardani, SP, MP Perum Bintara Jaya Permai C 198 RT 06/RW 11

Surakarta, 14 Nopember 1973 IV/a Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, UNS Surakarta (Istri) Kelurahan Bintara Jaya, Kec Bekasi Barat, Kota Bekasi

NIP.19731114 200604 1 002 01-10-2019 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 1997 1. Danar Pandu Satwika Jawa Barat

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Sarjana (S2) Ilmu Administrasi HP. 081351477073

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi STIA BANUA Email :[email protected]

Lulus Tahun 1996

PRIA/

WANITAJABATAN

KAWIN/BL.KAWIN





19 Yudha Adi Pradana, S.Pi, M.I.L Pembina Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Sarjana ( S1 ) Perikanan Islam Pria Kawin Amelia Tri Wijayanti (Istri) Kompleks Taman Kenari Blok C1 No.16

Jakarta, 2 Januari 1986 IV/a Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, IPB Bogor 1. Alifa Aufianisa Tanah Baru, Bogor, Jawa Barat

NIP.19860102 200912 1 004 01-10-2019 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 2011 No HP.082112420863

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Sarjana ( S2 )

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Univ PajajaranLulus Tahun 2015

20 Dian Mentari Alam, S.T.P, M.Si Pembina Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Sarjana ( S1 ) Islam Wanita Kawin Indra Lesmana, ST (Suami) Jl Pertengahan Lebak Parang No.41 RT 15/RW 03

Yogyakarta, 26 September 1983 IV/a Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, UGM Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13770

NIP. 19830926 200912 2 002 01-04-2020 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 2007 HP:081328857126

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Sarjana ( S2 )

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi UNHAN

Lulus Tahun 2017

21 Diamond Santoso, S.Pt Penata Tk. I Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Sarjana (S1) Peternakan Islam Pria Kawin Lindawa, SE (Istri) RT 001/ RW 10 No.253, Kel Cilangkap, Kota Depok

Solok, 04 November 1975 III/d Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Univ Andalas 1. Novia Putri Bahirah Jawa Barat

NIP. 19751104 200912 1 001 01-10-2017 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 1999 Hp. 081380417784



22 Drs. F a o z a n Penata Tk. I Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sarjana ( S1 ) Islam Pria Kawin Fauziah ( Istri ) Jl. Banjaran Pucung 2 RT05/05 No. 54

Kertasemaya, 04-01-1967 III/d Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, UIN Syarifhidayatuloh 1. Moh. Syifa Kel. Cilangkap Kec. Tapos - Kota Depok

NIP. 19670104 199803 1 001 01-04-2010 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 1993 2. Anis Fuadi Hp. 081381050909



PRIA/

WANITAJABATAN

KAWIN/BL.KAWIN



NO. TEMPAT/TGL.LAHIR PANGKAT/GOL.RUANG TAHUN ASAL SEKOLAH AGAMA ANGGOTANIP TMT DIKLAT KELUARGA

PENGGERAK SWADAYA

MASYARAKAT

23 Dyna Maretta Sutan, SP, M.Si Penata Tk. I Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sarjana ( S1 ) Pertanian Islam Wanita Kawin Agus Sidharta, ST (suami) Komplek Duta Pakuan Blok e6 No.14

Depok, 4 Maret 1983 III/d Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, IPB Bogor 1. Adinda Hasna Fadhilla Kelurahan Tegal Lega, Kecamatan Bogor Tengah

NIP. 19830304 200604 2 006 01-10-2018 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 2005 2. Queensha Fida Fathinah Kota Bogor, Jawa Barat

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Sarjana ( S2 ) HP: 081367539077

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi UI

Lulus Tahun 2016

24 Ridwan, S.Pi Penata Tk.1 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sarjan ( S1 ) Perikanan Islam Pria Kawin Dilla Melany, SP (Istri) Jl. Soleh Iskandar, Griya Cimanggu Indah

Bandar Lampung, 6 Juni 1986 III/d Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, UNILA 1. F. Farzana Yugo Cluster Olivia Blok D No.3, Gedung Badag, Tanah

NIP.19850606 200912 1 002 01-04-2019 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 2009 Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan No HP. 081379000042


25 Indriarti Yunita, S.Sos, M.Si Penata Muda Tk.I Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Sarjana ( S1 ) Islam Wanita Kawin Rosikin (Suami) Asrama POLRI Pulo Gadung No. 24 RT003/06 Jakarta, 11 Juni 1976 III/b Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, UI 1. Husnul Khotimah Jatinegara Kaum, Pulo Gadung

NIP. 19760611 200912 2 001 01-10-2017 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 2014 2. Nurul Istiqomah Jakarta Timur

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Sarjana ( S2 ) Hp. 08128845531

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi UNKRIS

Lulus Tahun 2016

26 Herri Santoso, S.Pi Penata Muda (III/a) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Sarjana Perikanan ( S1 ) Islam Pria Kawin Rani Adi Mutia (Istri) Perum Pesona Citayam Blok B 11 No.12 RT 02/ RW 07

Jakarta, 28 Juni 1986 01-03-2018 Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, IPB Bogor 1. Afiqah Jihan Santoso Kelurahan Susukan, Kec Bojonggede, Kab Bogor

NIP.19860628 201803 1 001 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 2008 2. Annisa Jasmine Santoso Jawa Barat

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan HP.085280842880

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi [email protected]

27 Riska Yolanda, S.K.M Penata Muda Tk 1 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertamaa Sarjana SKM ( S1 ) Islam Wanita Belum Kawin - Jl. H Marsaid No.33 RT 03/ RW 012 Kel Kemirimuka, Kec

Kampung Baru, 02 Juli 1989 III/b Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Univ Andalas Beji, Kota Depok, Jawa Barat

NIP.19890702 201803 2 001 01-04-2021 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 2013 HP.085263043907



28 Annisa Dwiki Asprilla Dirta, STP Penata Muda (III/a) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Sarjana Pertanian ( S1 ) Islam Wanita Belum Kawin - Tandan, RT 001/ RW 001, Kel Jatimulyo, Kec Pedan, Kab

Klaten, 26 April 1994 01-03-2019 Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, UGM Klaten, Jawa Tengah

NIP.19940426 201903 2 015 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 2016 HP.085879317003

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan [email protected]


29 Boris Paedefo Pakpahan, S.Pt Penata Muda (III/a) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Sarjana Peternakan ( S1 ) Kristen Pria Belum Kawin Chris Anggi Natalia Berutu (Istri) Jl. Pagar Batu Soposurung, Balige, Toba Samosir,

Balige, 04 Agustus 1992 01-03-2019 Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos :12551

NIP.19920804 201903 1 008 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 2016 HP.081217689502

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan [email protected]


30 Gilang Suryo Pradito, S.Pi Penata Muda (III/a) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Sarjana Perikanan ( S1 ) Islam Pria Belum Kawin Febimilany Riadloh Komplek Sesneg Blok E7/30 RT 015/ RW 003, Kelurahan

Jakarta, 18 Februari 1994 01-03-2019 Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, UNDIP Panunggangan Utara, Kec Pinang, Kota Tangerang,

NIP.19940218 201903 1 005 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 2016 Provinsi Banten

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan HP.081294416230


31 Diana Maharani, STP Penata Muda (III/a) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Sarjana Pertanian ( S1 ) Islam Wanita Kawin Mukhamad Irfan Ramadan (Suami) Komp Sakura Regency Blok K No.6 RT 001/ RW 017

Palembang, 17 Juli 1995 '01-03-2019 Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Lulus Tahun 2017 1. Xavia Yumna Zivana Kel Jatiasih, Kec Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat

NIP.19950717 201903 2 008 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi [email protected]



32 Yunda Azrina Azhar, S.Pi Penata Muda (III/a) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Sarjana Sosial Ekonomi Islam Wanita Kawin Anton (Suami) Jl. Aria Surialaga Pancasan Atas No.1 Kel. Pasir Kuda,

Binjai, 21 Oktober 1985 '01-03-2019 Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, IPB Bogor 1. Raisha Shakaila Anton Kec Bogor Barat, Bogor, Jawa Barat

NIP.19851021 201903 2 001 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Perikanan (S1) 2. Khaira Arsyila Anton No HP.081381715522

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Lulus Tahun 2007


PRIA/

WANITAJABATAN

KAWIN/BL.KAWIN





33 Putri Sukma Dewi, S.I.Kom Penata Muda (III/a) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Sarjana Ilmu Komputer ( S1 ) Islam Wanita Kawin Hanny Septian Pratama (Suami) Griya Nusantara JL.Irian Jaya RT 001/ RW 002 No.25

Cirebon, 29 Agustus 1995 '01-03-2019 Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Univ Gunadarma Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti

NIP. 19950829 201903 2 008 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ilmu Komunikasi Kota Cirebon, Jawa Barat

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Lulus Tahun 2017 HP.081381231616


34 Rara Parameswari, SKM Penata Muda (III/a) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Sarjana SKM ( S1 ) Islam Wanita Kawin Mahesa Jenar (Suami) Jl. Kh Achmad Dahlan Kelurahan Cirende, Kec Ciputat

Jakarta, 19 November 1992 '01-03-2019 Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Univ Muhammadiyah Jakarta 1. Kyo Danish Aulian Timur, Kota Tangerang Selatan, Prov Banten

NIP. 19921119 201903 2 010 Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lulus Tahun 2014



JABATANPRIA/

WANITA

KAWIN/BL.KAWIN


KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA BADAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI


DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI YOGYAKARTA

Jl. Parasamya No.16, Sleman, Yogyakarta Tlp. (0274) 868315 Fax. (0274) 868720 email : [email protected]

- 1 -

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BBPPMDDTT) Yogyakarta Tahun

Anggaran 2021 disusun sebagai wujud penerapan diantaranya Peraturan

Menteri Desa PDTT No. 22 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penerapan Sistem

Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa PDTT yang

mengharuskan setiap penyelenggaraan lembaga / instansi pemerintah untuk

mempertanggung jawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan kepada

masyarakat sebagai wujud pertanggungjawabannya dalam memberikan

manfaat yang secara langsung (direct) dan tidak langsung (indirect) dapat

dirasakan masyarakat Indonesia.

Sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi bidang

pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan

transmigrasi, yang telah dijabarkan melalui program kerja dan kegiatan serta

telah dilaksanakan, maka Laporan Kinerja BBPPMDDTT Yogyakarta perlu

disusun. Akuntabilitas kinerja pada prinsipnya merupakan perwujudan

kewajiban dari suatu penyelenggara pemerintahan untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran secara periodik yang diukur

dalam seperangkat indikator kinerja. Laporan Kinerja Tahun 2021 ini

merupakan media pertanggungjawaban BBPPMDDTT Yogyakarta dalam

mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-

2024 yang dirangkum untuk tujuan pencapaian visi.

Laporan Kinerja ini merupakan salah satu laporan yang perlu dibuat

sebagai bentuk pertanggungjawaban rencana kerja, yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahun 2021, dan Penetapan

Kinerja Tahun 2021. Laporan Kinerja ini juga dapat dijadikan sebagai feedback

yang berharga dalam memperbaiki kinerja BBPPMDDTT Yogyakarta di masa

mendatang.

- 3 -

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi (BBPPMDDTT) Yogyakarta berdasarkan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 22 Tahun 2020 adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pelatihan

sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal,

dan transmigrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPSDMPMDDTT).

BBPPMDDTT Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pelatihan sumber

daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan

transmigrasi. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat

khususnya masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan calon

transmigran juga tidak terlepas dari peningkatan kompetensi sumber daya

manusia yaitu pegawai dan penggerak swadaya masyarakat / tenaga

kepelatihan yang menjadi ujung tombak pelatihan.

Dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis dan agar visi

maupun misi pelatihan masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien,

maka kebijakan BBPPMDDTT Yogyakarta yang dilakukan adalah terwujudnya

pelatihan masyarakat yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat desa,

daerah tertinggal, daerah tertentu dan transmigran serta penduduk sekitar

guna mendukung percontohan, pengembangan dan pemberdayaan pelatihan

masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan

sesuai dengan Renstra BBPPMDDTT Yogyakarta. Renstra BBPPMDDTT

Yogyakarta dijadikan dasar dalam melakukan pengukuran capaian kinerja

yang meliputi Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK) dan

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) yang telah ditetapkan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 4 -

CAPAIAN KINERJA BBPPMDDTT YOGYAKARTA TAHUN 2021

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN

REALISASI

%

1 2 3 4 5

1

Terwujudnya Masyarakat yang Dilatih dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Calon Transmigran 15 Orang 15 100%

Pelatihan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Produk 80 Orang 80 100%

Pelatihan Pengelolaan BUMDesa 90 Orang 90 100%

Pelatihan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 60 Orang 60 100%

Layanan Dukungan tugas dan fungsi

Koordinasi/Konsultasi/Pameran/ Bimtek di Pusat/Prov/ Kab

15 Kali 15 100%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebun Praktik Pelatihan

4

Paket

4

100%

2

Terwujudnya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Dilatih

Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mendapat pelatihan

1135

Orang

1135

100%

- 5 -

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN

REALISASI

%

1 2 3 4 5

Jumlah Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan, Pendampingan dan Pemberdayaan Desa (Inisiatif Baru)

1

Kegiatan

1

100%

Jumlah Evaluasi Pasca Pelatihan 7 Kegiatan 7 100%

Identifikasi Penentuan Desa Percontohan di Kab. Lamongan

1 Kegiatan 1 100%

3

Terselenggaranya Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Balai 5 Hari

Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang mendapat pelatihan

120

Orang

120

100%

4

Terselenggaranya Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi di Balai 6 Hari

Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang

mendapat pelatihan

80

Orang

80

100%

5

Terselenggaranya Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 1 Layanan 1 100%

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

- 6 -

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN

REALISASI

%

1 2 3 4 5

Pengadaan Pakaian Dinas Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti/Satpam/Pakaian Kerja Lapangan Pegawai

1

Paket

1

100%

Rapat Rutin Perkantoran dan Jamuan Tamu 12 Bulan 12 100%

Perawatan Gedung kantor 12 Paket 12 100%

Pemeliharaan Peralatan Pelatihan dan Praktek 12 Paket 12 100%

Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor/ Asrama 12 Paket 12 100%

Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 6 Unit 6 100%

Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2/3 18 Unit 18 100%

Perawatan Ternak/Sarana dan Prasarana Kantor 12 Bulan 12 100%

Langganan Daya dan Jasa 12 Bulan 12 100%

Pengiriman Surat Dinas 12 Bulan 12 100%

Perawatan Jaringan 4 Paket 4 100%

- 7 -

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN

REALISASI

%

1 2 3 4 5

Operasional Perkantoran dan Pimpinan 12 Bulan 12 100%

Pencegahan Penyebaran Covid-19 1 Paket 1 100%

6

Terselenggaranya Layanan

Umum Balai

Penyusunan rencana progam dan penyusunan rencana anggaran

Penyusunan Program Kerja 1 Dokumen 1 100%

Penyusunan Renlakgiat 12 Dokumen 12 100%

Penyusunan RKAKL Tahun 2022 12 Dokumen 12 100%

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 12 Dokumen 12 100%

Penyusunan Renstra (SOTK Baru) 2020 - 2024 12 Dokumen 12 100%

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Penyusunan Laporan Bulanan, Laporan Triwulan,

Laporan Tahunan dan LAPKIN 12 Bulan 12 100%

Pengelolaan Keuangan

- 8 -

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN

REALISASI

%

1 2 3 4 5

Penyusunan Laporan Keuangan 12 Bulan 12 100%

Kegiatan Operasinal Satuan Kerja 12 Bulan 12 100%

Pengelolaan Kepegawaian

Kompetensi SDM Aparatur dan PSM/ Pembinaan

Kepegawaian 2 Kegiatan 2 100%

Survelliance ISO 9001 : 2015 1 Paket 1 100%

Publikasi Pelatihan 1 Paket 1 100%

Kegiatan Verifikasi Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) JFT

1 Paket 1 100%

Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK 1 Paket 1 100%

- 9 -

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DIPA Reguler BBPPMDDTT

Yogyakarta mencapai keuangan sebesar Rp 13.441.635.972,- (Tiga

Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh

Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 98,73

% dengan persentase pencapaian fisik sebesar 98,30 %.

Dalam pencapaian kinerja kegiatan dan pencapaian kinerja sasaran

BBPPMDDTT Yogyakarta terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu

dihadapi adalah sebagai berikut

1. Terdapat beberapa kali perubahan anggaran tingkat satker akibat

refocusing anggaran dalam rangka percepatan pencegahan dan

penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

2. Pelatihan yang diadakan secara online mempunyai kendala

keberadaan dan kualitas sinyal yang tidak merata serta memiliki

keterbatasan dalam bertatap muka.

3. Penyebaran Covid-19 dapat mengganggu kinerja penyelenggaran

kegiatan karena adanya pembatasan kegiatan maupun jumlah

pegawai yang masuk kantor.

- 10 -

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................ 1

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................... 3

DAFTAR ISI ....................................................................................... 10

DAFTAR TABEL .................................................................................. 11

DAFTAR GAMBAR .............................................................................. 12

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 13

A. Latar Belakang ............................................................................. 13

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi ....................................................... 13

C. Aspek Strategis ............................................................................ 14

D. Isu Strategis ............................................................................... 18

E. Struktur Organisasi ....................................................................... 20

F. Sistematika Penyajian ................................................................... 25

BAB II PERENCANAAN KINERJA ...................................................... 27

A. Perencanaan Program dan Kegiatan .............................................. 27

B. Rencana Strategis BBPPMDDTT Yogyakarta ................................... 30

C. Rencana Kinerja Tahunan 2021 ..................................................... 36

D. Penetapan Kinerja Tahun 2021 ..................................................... 39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................. 42

A. Capaian Kinerja Tahun 2021 ......................................................... 42

B. Kinerja Anggaran .......................................................................... 48

BAB IV PENUTUP .............................................................................. 51

LAMPIRAN :

- Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran

- Penetapan Kinerja (PK) BBPPMDDTT Yogyakarta Tahun 2021

- 11 -

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Tabel 2

Tabel 3

Tabel 4

Tabel 5

Tabel 6

Tabel 7

Tabel 8

Tabel 9

Tabel 10

Isu Strategis BBPPMDDTT Yogyakarta ……………………………………

Kronologi DIPA BBPPMDDTT Yogyakarta Tahun 2021 ...............

Rincian DIPA I BBPPMDDTT Yogyakarta Tahun 2021................

Rincian DIPA X BBPPMDDTT Yogyakarta Tahun 2021 ...............

Indikator Kinerja Utama BBPPMDDTT Yogyakarta Tahun 2021...

Rencana Kinerja Tahunan BBPPMDDTT Yogyakarta Tahun 2021

Penetapan Kinerja BBPPMDDTT Yogyakarta Tahun 2021...........

Capaian Kinerja BBPPMDDTT Yogyakarta …………………………………

Pengukuran Kinerja BBPPMDDTT Yogyakarta............................

Tabel perbandingan target dan realisasi kinerja anggaran .........

18

21

23

24

35

36

39

43

46

49

- 12 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.

Gambar 2.

Struktur Organisasi BBPPMDDTT Yogyakarta..............................

Grafik Perbandingan target dan realisasi kinerja anggaran

BBPPMDDTT Yogyakarta Tahun 2021 .......................................

21

50

- 13 -

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BBPPMDDTT) Yogyakarta

berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2020 adalah Unit

Pelaksana Teknis di bidang pelatihan sumber daya manusia dan

pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan


Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

(BPSDMPMDDTT).

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi


Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang


Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi, BBPPMDDTT Yogyakarta mempunyai kedudukan, tugas

dan fungsi sebagai berikut:

1. Kedudukan

BBPPMDDTT Yogyakarta adalah unit pelaksana teknis pusat

bidang pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan

masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

BPSDMPMDDTT.

2. Tugas

BBPPMDDTT Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan

pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat

desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

- 14 -

3. Fungsi

BBPPMDDTT Yogyakarta menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran fasilitasi dan

pelatihan pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi

dan pendampingan pemberdayaan masyarakat, serta

penerapan model pendampingan dan pemberdayaan

masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

b. pelaksanaan fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber

daya manusia, fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan

masyarakat, serta penerapan model pendampingan dan

pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan

transmigrasi;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi dan

pelatihan pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi

dan pendampingan pemberdayaan masyarakat, serta

penerapan model pendampingan dan pemberdayaan

masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan;

dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Balai

Besar.

C. Aspek Strategis

Pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap dan

terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah,

maupun tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 merupakan tahapan terakhir dari

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 –

2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020 – 2024 akan

mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN,

- 15 -

dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat

kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan

menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki

kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik,

serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005 – 2025, sasaran pembangunan

jangka menengah 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat

Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan

pembangunan di berbagai bidang denganmenekankan terbangunnya

struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan

kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya

manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV Tahun 2021 – 2024

yang merupakan amanat RPJPN 2005 – 2025 untuk mencapai tujuan

utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda

pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan

Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV Tahun 2021 – 2024 telah sejalan dengan

Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan

(goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta

indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang

berkualitas.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.

3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan

berdaya saing.

4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan

ekonomi dan pelayanan dasar.

- 16 -

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana

dan perubahan iklim.

7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan

publik.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional,

RPJMN IV Tahun 2021-2024 telah ditetapkan 6 (enam)

pengarustamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan

inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang

berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarustamaan (mainstreaming)

memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan

tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari

masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari

fokus pembangunan, mainstreaming juga bertujuan untuk

memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan

meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor

eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk

mencapai tujuan global. Keenam pengarustamaan (mainstreaming)

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesetaraan gender

2. Tata kelola pemerintahan yang baik

3. Pembangunan berkelanjutan

4. Kerentanan bencana dan perubahan iklim

5. Modal sosial dan budaya

6. Transformasi digital


Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana

Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Tahun 2021 – 2024 yang memuat Penyelenggaraan

pembangunan desa dan perdesaan, percepatan pembangunan daerah

- 17 -

tertinggal, serta pembangunan dan pengembangan kawasan

transmigrasi dalam RPJM Tahun 2021-2024 diarahkan untuk

melaksanakan salah satu agenda pembangunan yaitu mengembangkan

wilayah secara makro dalam mengurangi kesenjangan. Akan tetapi

dalam skala mikro pembangunan wilayah perdesaan adalah tetap

dalam rangka pertumbuhan dan penurunan kesenjangan wilayah.

Apalagi akibat adanya pandemi Covid-19 ini untuk pertumbuhan

ekonomi dan penguatan struktur perekonomian Indonesia sumber

pertumbuhannya dan motor penggeraknya adalah perdesaan. Pandemi

Covid-19 menyebabkan negara- negara lebih berorientasi untuk

memperbaiki kondisi negaranya (inward looking) daripada untuk

berinvestasi. Oleh karena itu kebijakan pembangunan perdesaan ke

depan menggunakan model pembangunan perdesaan neo-endogen

(neo-endogenous rural development model), yaitu pembangunan

perdesaan lebih diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber

daya perdesaan dengan tetap memperhatikan adanya transfer dan

subsisdi serta investasi. Kebijakan juga diarahkan untuk memperbaiki

iklim investasi di perdesaan dan menumbuhkan pebisnis pemula (start

up business) di perdesaan, khususnya kaum muda dan milenial.

Arah pembangunan desa, kawasan perdesaan, kawasan

transmigrasi dan daerah tertinggal sejalan dengan arah pembangunan

berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu

kerangka komitmen dan pengarusutamaan untuk pembangunan yang

menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara

berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan

kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas

lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan

terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas

hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

- 18 -

Secara khusus agenda agenda pembangunan nasional

mengembangkan wilayah dalam mengurangi kesenjangan termasuk

dalam tujunan SDGs ke-10 yaitu berkurangnya kesenjangan. Dalam

rangka mengarusutamakan SDGs dalam pembangunan desa, Kawasan

perdesaan, Kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal, Kementerian

Desa, PDT dan Transmigrasi pada Tahun 2021-2024 telah

merumuskan SDGs Desa sebagai arah kebijakan prioritas

pembangunan desa, yaitu ditetapkannya 18 tujuan pembangunan

Desa, meliputi; (1) Desa tanpa kemiskinan; (2) Desa tanpa kelaparan;

(3) Desa sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan Desa berkualitas; (5)

Keterlibatan perempuan desa; (6) Desa layak air bersih dan sanitasi; (7)

Desa berenergi bersih dan terbarukan; (8) Pertumbuhan ekonomi desa

merata; (9) infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan; (10) Desa

tanpa kesenjangan; (11) Kawasan pemukiman desa aman dan

nyaman; (12) Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan; (13)

Desa tanggap perubahan iklim; (14) Desa peduli lingkungan laut; (15)

Desa peduli lingkungan darat; (16) Desa damai berkeadilan; (17)

Kemitraan untuk pembangunan desa; (18) Kelembagaan desa

dinamis dan budaya desa adaptif.

D. Isu Strategis

Isu strategis BBPPMDDTT Yogyakarta dari aspek Tata Kelola/

Manajemen, Pengembangan, dan Pembinaan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Isu Strategis BBPPMDDTT Yogyakarta

No Aspek Isu-Isu Strategis

1. Manajemen a. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang

ada belum melaksanakan tugas yang sesuai

dengan tingkat jabatannya sebagaimana yang

telah diatur pada Permenpan RB Nomor 28 Tahun

2018

b. Dukungan Anggaran Operasional (64%)

mendominasi dukungan program pelatihan (34%)

- 19 -

2. Pengembangan a. Belum adanya Juklak/Juknis pelaksanaan tusi

pendampingan dan uji terap model

pemberdayaan masyarakat

b. Belum adanya petunjuk teknis terkait bidang

kekhususan cakupan pelaksanaan pengembangan

ekonomi kreatif dan produk masyarakat yang

dilaksanakan oleh Balai Besar Yogyakarta

c. Belum adanya pedoman terkait pelaksanaan tusi

Balai dibidang uji terap pemanfaatan TTG dan

teknologi digital

d. Belum adanya pedoman yang mengatur

prosentase intervensi pusat terkait lokus

penyelenggaraan pelatihan

e. Belum adanya pedoman yang mengatur tentang

satu rangkaian lokus pelatihan yang mendapatkan

treatment 3inOne (Pelatihan, Pendampingan, dan

Pemberdayaan) serta durasi pendampingan yang

dilakukan oleh Balai sehingga Balai dapat

mengetahui secara significant terhadap

keberhasilan program yang diberikan

3. Pelatihan a. Lokus penyelenggaraan pelatihan menyesuaikan

lokus bantuan dari UKE-1 sehingga terjadi

ketidakproporsionalan dalam distribusi pemberian

pelatihan terhadap wilayah kerja yang ada

b. Penetapan PPKM darurat mengakibatkan ritme

penyelenggaraan pelatihan bersifat fluktual tidak

konstan, dimana pada Bulan Juli-Agustus 2021

terjadi kekosongan penyelenggaraan pelatihan

c. Dominasi penyelenggaraan pelatihan yang bersifat

blended mengharuskan Balai untuk menyiapkan

sarana prasarana terkait penyelenggaraan

pelatihan online, yang berdampak pada revisi

pada perencanaan anggaran kegiatan

- 20 -

d. Fluktuasi adanya revisi anggaran terkait

pemangkasana anggaran karena COVID

mengakibatkan beberapa Jenis pelatihan sama

jenis namun berbeda dalam pelaksanaan harinya

(Contoh semula Pelaksanaan Pelatihan KPMD

berlangsung 5 hari sebanyak 1 angkatan, namun

karena adanya pemotongan anggaran

mengakibatkan 2 angkatan Pelatihan KPMD

berlangsung selama 3 hari)

E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BBPPMDDTT Yogyakarta berdasarkan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BBPPMDDTT

Yogyakarta adalah sebagai berikut.

- 21 -

Gambar 1. Struktur Organisasi BBPPMDDTT Yogyakarta

Dalam mendukung seluruh kegiatan operasional BBPPMDDTT

Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan Nomor : SP. DIPA-

067.09.2.350482/2021 sebesar Rp. 19.698.302.000,- (Sembilan Belas

Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Ribu

Rupiah), selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2021 terdapat revisi DIPA

ke X sehingga anggaran menjadi sebesar Rp. 13.615.027.000,- (Tiga Belas

Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Kronologis baik DIPA maupun POK sebagai berikut:

Tabel 2. Kronologi DIPA BBPPMDDTT Yogyakarta Tahun 2021

NO/ DIPA KE-

DIPA

TANGGAL

JUMLAH PAGU

KETERANGAN

DIPA AWAL

23 November 2020 11.842.896.000

1

REVISI KE I

BPSDM

23 Februari 2021

19.698.302.000

- Revisi penambahan 1 Program Dukungan Manajemen

- Revisi penambahan KRO Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor UPT Balai Yogyakarta

- Revisi Halaman III DIPA

- Revisi Pejabat Penandatanganan Perbendaharaan

KKEEPPAALLAA BBBBPPPPMMDDDDTTTT

YYOOGGYYAAKKAARRTTAA SSUUBBBBAAGGIIAANN

UUMMUUMM

BBAAGGIIAANN

TTAATTAA UUSSAAHHAA

KKEELLOOMMPPOOKK JJAABBAATTAANN

FFUUNNGGSSIIOONNAALL

SSUUBBBBAAGGIIAANN

RREENNCCAANNAA,, PPRROOGGRRAAMM

DDAANN PPEELLAAPPOORRAANN

- 22 -

2

REVISI KE II KANWIL DITJEN PERBEN DIY

26 Februari 2021

19.698.302.000

- Mengakomodir arahan PM untuk mengalokasikan Pelatihan bagi Pendamping Desa (setelah konsultasi dengan BPSDM, tidak diijinkan memberikan pelatihan bagi Pendamping Desa)

- Perubahan RPD (Rencana Penarikan Dana) Halaman III DIPA

3

REVISI KE III KANWIL DITJEN PERBEN DIY

04 Maret 2021

19.698.302.000

- Penambahan subkomponen kegiatan SOTK Baru yakni Fasilitasi Pendampingan dan Uji Terap Model Pemberdayaan Masyarakat (guna penyusunan PK para Koordinator)

4

REVISI KE IV KANWIL DITJEN PERBEN DIY

18 Maret 2021

19.698.302.000

- Revisi Kode Lokasi, dari

04.51 dibagi menjadi dua kode lokasi, yaitu 04.51 (realisasi) dan 04.00 (pagu anggaran)

5

REVISI KE V KANWIL DITJEN PERBEN DIY

07 April 2021

19.698.302.000

- Revisi mengubah kembali kode lokasi 04.51 menjadi 04.00

6

REVISI KE VI BPSDM (DJA)

31 Mei 2021

18.919.465.000

- Revisi menambah Subkomponen Pelatihan di Lokasi Jangkauan Darat 6 Hari (Program Prioritas Nasional) berupa Pelatihan di Kawasan Wisata Borobudur

7

REVISI KE VII BPSDM (DJA)

12 Juni 2021

18.475.622.000

- Revisi pemotongan Tunjangan Kinerja 13 dan 14

8

REVISI KE VIII KANWIL DITJEN PERBEN DIY

09 Juli 2021

18.475.622.000

- Pemutakhiran POK

- 23 -

9

REVISI KE IX BPSDM (DJA)

26 Juli 2021

15.662.768.000

- Refocusing III BPSDM

10

REVISI KE X BPSDM (DJA)

13 Agustus 2021

13.615.027.000

- Refocusing IV BPSDM

11

REVISI KE XI KANWIL DITJEN PERBEN DIY

10 September 2021

13.615.027.000

- Pemenuhan kekurangan belanja pegawai

12

REVISI KE XII KANWIL DITJEN PERBEN DIY

28 September 2021

13.615.027.000

- Optimalisasi anggaran (penambahan output, pelatihan menambah 5 angkatan)

13

REVISI KE XIII KANWIL DITJEN PERBEN DIY

5 November 2021

13.615.027.000

- Pemenuhan gaji minus PPh

Tabel 3. Rincian DIPA I BBPPMDDTT Yogyakarta Tahun 2021

No

Komponen

Rincian Output

Rincian Ouput

MAK

Dana (Rp)

1. Pelatihan Bidang Masyarakat yang dilatih 6467.DCJ.003 2.215.946.000,-

Sosial dan Pemberdayaan


Tertinggal dan

Transmigrasi

Penggerak Swadaya 6467.DCJ.0011 84.550.000,- Masyarakat yang dilatih di

UPT Balai

Kader Pemberdayaan 6467.DCJ.013 5.968.934.000,-

Masyarakat Desa

Penyelenggaraan 6467.DCJ.U08 1.016.550.000,-

Pelatihan Masyarakat dan

Kader Pemberdayaan

- 24 -


Tertinggal dan

Transmigrasi selama 5 hari

di Balai

Penyelenggaraan


Kader Pemberdayaan


Tertinggal dan


di Balai

6467.DCJ.U09 410.850.000,-

2. Layanan

Perkantoran

Layanan Operasional dan

Pemeliharaan Kantor

6459.EAA.004 9.530.122.000

3. Layanan

Perencanaan dan

Penganggaran

Internal

Layanan Umum 6459.EAB.003 426.350.000,-

Jumlah 19.698.302.000,-

Tabel 4. Rincian DIPA REVISI X BBPPMDDTT Yogyakarta Tahun 2021

(13 Agustus 2021)

No

Komponen

Rincian Output

Rincian Ouput

MAK

Dana (Rp)

1. Pelatihan Bidang Masyarakat yang dilatih 6467.DCJ.003 1.222.594.000,- Sosial dan Pemberdayaan


Tertinggal dan

Transmigrasi

Kader Pemberdayaan 6467.DCJ.013 2.930.825.000,-

Masyarakat Desa

Penyelenggaraan 6467.DCJ.U08 283.234.000,- Pelatihan Masyarakat dan

Kader Pemberdayaan


Tertinggal dan


di Balai

Penyelenggaraan 6467.DCJ.U11 183.247.000,- Pelatihan Masyarakat dan

Kader Pemberdayaan

- 25 -


Tertinggal dan


di Lokasi Jangkauan Darat

2. Layanan

Perkantoran


Pemeliharaan Kantor

6459.EAA.004 8.690.880.000

3. Layanan

Perencanaan dan

Penganggaran

Internal

Layanan Umum 6459.EAB.003 304.247.000,-

Jumlah 13.615.027.000,-

F. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja adalah dokumen pertanggungjawaban kinerja

suatu instansi atas rencana strategis maupun rencana tahunan yang

telah disusun serta sebagai mekanisme pertanggungjawaban kepada

masyarakat.

Laporan Kinerja merupakan deskripsi dari kegiatan yang telah

dilakukan dalam satu periode tahun anggaran.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BBPPMDDTT Yogyakarta

tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Desa PDTT No. 22

Tahun 2017 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas

Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa PDTT, adalah sebagai

berikut: Ringkasan Eksekutif

Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan secara singkat tentang organisasi (Latar

Belakang, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis, Struktur

Organisasi dan Sistematika Penyajian)

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan secara singkat dokumen perencanaan dan

perjanjian kerja yang menjadi dasar pelaksanaan program,

kegiatan, dan anggaran yang meliputi Renstra dan

penetapan kinerja

- 26 -

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021

Menjelaskan mengenai hasil pengukuran pencapaian target

kinerja dan analisa capaian kinerja, termasuk keberhasilan/

kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang

dihadapi serta langkah-langkah tindak lanjut

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan secara keseluruhan dari Laporan

Kinerja dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi

perbaikan kinerja pada berikutnya

- 27 -

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Program dan Kegiatan

Rencana kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan


Transmigrasi pada Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan,

Perdesaan, dan Transmigrasi yang akan dilaksanakan pada tahun

2021 ini adalah:

1. Pelatihan Bidang Sosial

a. Masyarakat yang dilatih dan pemberdayaan masyarakat

desa, daerah tertinggal dan transmigrasi

1) Menyelenggarakan Pelatihan Masyarakat Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi, yang terdiri dari :

i. Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Calon

Transmigran Pengolahan Lahan Tanaman Pangan di

BBPPMDDTT Yogyakarta (1 angkatan/15 orang)

ii. Pelatihan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan

Produk di Lokasi (4 angkatan/80 orang)

iii. Pelatihan Pengelolaan BUMDesa di Lokasi (3

angkatan/ 90 orang)

iv. Pelatihan Perencanaan Pembangunan Partisipatif di

Lokasi (2 angkatan/60 orang)

2) Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi, yaitu:

i. Koordinasi/Konsultasi/Pameran/Bimtek di Pusat/Prov/

Kab

ii. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebun Praktik

Pelatihan

b. Kader pemberdayaan masyarakat desa yang dilatih

1) Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 28 -

i. Identifikasi usulan model pemberdayaan masyarakat

desa (1 kegiatan)

ii. Pelatihan Pengelolaan dan Pengembangan Bumdes

(28 angkatan /1135 orang)

iii. Pengantaran Stimulan Pasca Pelatihan

iv. Evaluasi Pasca Pelatihan (6 kegiatan) dan Evaluasi

Penentuan Desa Percontohan (1 kegiatan)

v. Identifikasi Penentuan Desa Percontohan di Kab.

Lamongan (1 kegiatan)

c. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader


Transmigrasi di Balai 5 Hari (3 angkatan /120 orang)

d. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Kader


Transmigrasi di Lokasi Jangkauan Darat 6 Hari (2 angkatan

/80 orang)

Rencana kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Badan


Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Program

Dukungan Manajemen yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini

adalah:

1. Layanan Perkantoran

a. Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor UPT Balai

Yogyakarta

1) Gaji dan Tunjangan

2) Operasional dan Pemeliharaan Kantor

2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal

a. Layanan Umum UPT Balai Yogyakarta

- 29 -

1) Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana

anggaran

i. Penyusunan Program Kerja

ii. Penyusunan Renlakgiat

iii. Penyusunan RKAKL Tahun 2022

iv. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

v. Penyusunan Renstra (SOTK Baru) 2020-2024

2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

i. Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Tahunan /

LAPKIN

3) Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan

i. Penyusunan Laporan Keuangan

ii. Operasional Satuan Kerja

4) Pengelolaan kepegawaian

i. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dan PSM/

Pembinaan Kepegawaian

ii. Surveilence ISO 9001:2015

iii. Publikasi Pelatihan

iv. Kegiatan Verifikasi Daftar Usulan Penetapan Angka

Kredit (DUPAK) JFT

v. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif,

efisien, dan akuntabel, maka BBPPMDDTT Yogyakarta berpedoman pada

dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. Rencana Strategi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi RI tahun 2020 – 2024

2. Penetapan Kinerja Tahun 2021

3. DIPA BBPPMDDTT Yogyakarta Nomor: SP. DIPA-

067.09.2.350482/2021

- 30 -

B. Rencana Strategis BBPPMDDTT Yogyakarta

Arah kebijakan dari BBPPMDDTT Yogyakarta bersifat

mendukung arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan

desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, dan arah kebijakan dan

strategi BPSDM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi:

1. Pelatihan masyarakat untuk meningkatkan kompetensi,

produktivitas, kemandirian, dan daya saing masyarakat;

2. Pelatihan yang diselenggarakan terdiri dari 3 macam yaitu

pelatihan spesifikasi ekonomi kreatif, inti, dan pendukung:

a. Pelatihan ekonomi kreatif merupakan spesifikasi khusus dari

BBPPMDDTT Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam

Permendes Nomor 23 Tahun 2020;

b. Pelatihan inti meliputi : Pelatihan BUMDes, KPMD, Catrans,

dan Pendamping Desa;

c. Pelatihan mendukung pemulihan ekonomi nasional meliputi:

Ekonomi Kreatif dan Desa Wisata.

3. Peserta pelatihan meliputi pendamping lokal desa, pendamping

desa, kader desa, masyarakat desa, dan transmigrasi;

4. Peserta pelatihan aparatur SDM;

5. Pengembangan kerja sama antar stakeholder baik dengan

instansi pemerintah maupun swasta serta dengan pihak

universitas maupun perbankan;

6. Menjalin hubungan dengan pusat maupun daerah agar lebih

sinergis.

VISI

Berdasarkan tugas dan fungsinya maka visi BBPPMDDTT

Yogyakarta adalah:

- 31 -

“Sebagai Pusat Percontohan (Center of Excellent), Pusat

Pengembangan (Center Of Development) dan Pusat

Pemberdayaan (Center Of Empowerment)”.

Pengertian dari visi tersebut adalah :

1. Pusat Percontohan dalam arti Metodologi Pelatihan maupun

Budidaya area Demontration Plotting (Demplot) dapat di contoh

oleh instansi lain baik pemerintah maupun swasta melalui

pembelajaran singkat ataupun study banding di BBPPMDDTT

Yogyakarta;

2. Pusat Pengembangan dalam arti BBPPMDDTT Yogyakarta selaku

Balai Pelatihan masyarakat desa akan senantiasa terus menerus

dalam upaya meningkatkan kapasitas tenaga pelatih (PSM)

maupun ujicoba variasi budidaya baru bidang pertanian/

peternakan;

3. Pusat Pemberdayaan dalam arti BBPPMDDTT Yogyakarta akan

senantiasa terus memberikan program pelatihan pemberdayaan

melalui pelatihan baik terhadap kader desa maupun masyarakat

desa.

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang dijalankan

BBPPMDDTT Yogyakarta adalah:

1. Mendukung terlaksananya kebijakan dan program di bidang

Pelatihan, Pemberdayaan, dan Pendampingan sumber daya

manusia serta penerapan model pemberdayaan dan

pendampingan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan

transmigrasi;

2. Meningkatnya kapasitas, kualitas dan kredibilitas lembaga

pelatihan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia

(sumber daya pelatih) yang handal;

- 32 -

3. Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kredibilitas lembaga

pelatihan dalam rangka menyiapkan masyarakat desa,

masyarakat daerah tertinggal dan transmigran yang produktif,

terampil, dan mandiri;

4. Mendukung terbentuknya Pendamping Lokal Desa yang mampu

mengawal kader Desa dalam pengembangan potensi desa;

5. Mendukung terbentuknya kader masyarakat desa;

6. Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan produktivitas

pegawai internal;

7. Mewujudkan pembangunan desa melalui pemberdayaan

masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi menuju

SDGs Desa; dan

8. Meningkatkan produktivitas masyarakat desa, daerah tertinggal,

dan transmigrasi.

Sesuai Visi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu

mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan

demokratis; memiliki kewenangan penuh untuk mengurus/

mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat

Desa.

BBPPMDDTT Yogyakarta bertekad mengawal implementasi

UU Desa dengan fokus pada misi kedua yaitu meningkatkan

kapasitas, kualitas dan kredibilitas lembaga pelatihan dalam rangka

menyiapkan masyarakat desa, masyarakat daerah tertinggal dan

transmigran yang produktif, terampil, dan mandiri; misi ketiga

yaitu mendukung terbentuknya kader masyarakat desa; serta misi

kelima yaitu meningkatkan produktivitas masyarakat desa, daerah

tertinggal, dan transmigrasi.

- 33 -

Nilai-Nilai Budaya Organisasi (APIK)

Dalam rangka mewujudkan etos kerja pegawai dilingkungan

BBPPMDDTT Yogyakarta yang bersih, berwibawa, dan

bertanggungjawab serta memiliki integritas dan menjalankan tugas

dan fungsi, diperlukan budaya kerja di lingkungan BBPPMDDTT

Yogyakarta. Budaya kerja bertujuan untuk mendorong

terbentuknya sikap dan perilaku sesuai dengan nilai budaya kerja

pegawai BBPPMDDTT Yogyakarta berdasarkan atas Peraturan

Menteri Desa PDTT Nomor 15 Tahun 2019 tentang Budaya Kerja

Pegawai Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdiri atas:

1. Akuntabel : memiliki implikasi setiap pegawai menjalankan

tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan masing-

masing agar tercapai visi dan misi organisasi/Kementerian, serta

bertugas mengelola sumber daya organisasi secara efektif dan

efisien

2. Profesional : memilki implikasi setiap pegawai wajib memiliki

kompetensi dan mematuhi kode etik profesi untuk menunjang

keberhasilan pencapaian visi dan misi Kementerian

3. Integritas : memiliki implikasi setiap pegawai berkomitmen

yang tinggi untuk menegakkan prinsip, nilai, dan norma sosial

4. Kebersamaan : memiliki implikasi setiap pegawai merasa

menjadi bagian dari Kementerian dan bekerjasama untuk

memberikan yang terbaik untuk organisasi.

Nilai Budaya Kerja Akuntabel, Profesional, Integritas dan

Kebersamaan atau yang disebut APIK wajib dijunjung tinggi oleh

setiap pegawai BBPPMDDTT Yogyakarta, Kementerian Desa, PDT,

dan Transmigrasi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kegiatan

sehari-hari baik di dalam maupun diluar Kementerian.

- 34 -

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh BBPPMDDTT Yogyakarta

dalam kurun waktu 2020-2024 adalah dengan menyelaraskan

tujuan dari UKE 1 kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam

hal ini BPSDM.

Tujuan yang ingin dicapai BPSDM pada kurun 2020 – 2024

adalah:

1. Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri;

2. Terwujudnya kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui

pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);

3. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi produk

unggulan Kawasan Perdesaan dan penyerapan tenaga kerja baru

serta mendorong penurunan kemiskinan di perdesaan;

4. Terwujudnya Kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan

sistem pengembangan;

5. Terentaskannya daerah tertinggal.

Selaras dengan tujuan yang ingin dicapai BPSDM tersebut,

BBPPMDDTT Yogyakarta pada kurun waktu 2021-2024 memiliki

tujuan:

1. Pelaksanaan kegiatan dan program di bidang pelatihan

masyarakat desa dan kader pemberdayaan masyarakat serta

pendampingan bagi peningkatan produktivitas masyarakat desa,

daerah tertinggal, dan transmigrasi;

2. Pelayanan belajar kilat di Balai baik untuk masyarakat umum,

diffabel, mahasiswa, maupun pensiunan;

3. Pendampingan beberapa Bumdes yang ada di wilayah kerja

menuju e-market;

4. Terwujudnya masyarakat calon transmigran yang

berpengetahuan dan handal dalam menghadapi lahan

pemukiman baru;

- 35 -

5. Terwujudnya sumberdaya manusia perdesaan yang unggul dan

kreatif berwirausaha;

6. Peningkatan kompetensi SDM Balai (ASN) agar lebih produktif

dan profesional;

7. Terwujudnya aparatur SDM pelatih yang bersertifikat, unggul

dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah

tertinggal dan transmigrasi;

8. Terwujudnya tata Kelola organisasi yang baik, bersih, efektif,

dan kredibel.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

BBPPMDDTT Yogyakarta telah menetapkan Indikator Kinerja

Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan

organisasi per tahun kegiatan selama lima tahun berjalan sebagai

ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis

organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yakni

sebagai berikut:

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama BBPPMDDTT Yogyakarta Tahun 2021

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN

1 2 3 4

1 Meningkatnya SDM Jumlah kader masyarakat desa 1.485 orang Desa, Daerah yang terbentuk melalui

Tertinggal, dan pelatihan

Transmigrasi yang

berintegritas dan

berkompeten

Jumlah masyarakat desa yang



1.580 orang

Persentase alumni pelatihan 0 -



pendampingan

- 36 -

C. Rencana Kinerja Tahunan 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan turunan dari rencana

strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja

memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategis

pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai

sasaran yang ditetapkan.

Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa output dan

indikator program berupa outcome ditentukan dalam dokumen ini

sehingga diharapkan kegaitan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian.

Tabel 6. Rencana Kinerja Tahunan BBPPMDDTT Yogyakarta Tahun 2021

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN

1 2 3 4

Terwujudnya Masyarakat yang Dilatih dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi


Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) 15 Orang

Calon Transmigran

Pelatihan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Produk

80 Orang

Pelatihan Pengelolaan BUMDesa 90 Orang

1

Pelatihan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

60 Orang


Koordinasi/Konsultasi/Pameran/ Bimtek 15 Kali

di Pusat/Prov/ Kab

Peningkatan Sarana dan Prasarana 4 Paket

Kebun Praktik Pelatihan

Jumlah Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa yang mendapat 1135 Orang Terwujudnya Kader pelatihan

2 Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Dilatih


1

Kegiatan

Jumlah Evaluasi Pasca Pelatihan 7 Kegiatan

- 37 -

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN

1 2 3 4


1 Kegiatan

3



120

Orang

4

Terselenggaranya Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi di Lokasi Jangkauan Darat 6 Hari


80

Orang

5


Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai

1 Layanan


Pengadaan Pakaian Dinas Pengemudi/ Petugas Kebersihan/Pramubakti/ Satpam/Pakaian Kerja Lapangan Pegawai

1

Paket

Rapat Rutin Perkantoran dan Jamuan Tamu

12 Bulan

Perawatan Gedung kantor 12 Paket

Pemeliharaan Peralatan Pelatihan dan Praktek

12 Paket

Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor/ Asrama

12 Paket

Perawatan Kendaraan Bermotor Roda

4/6/10

6

Unit


2/3 18 Unit

- 38 -

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN

1 2 3 4

Perawatan Ternak/Sarana dan Prasarana Kantor

12 Bulan

Langganan Daya dan Jasa 12 Bulan

Pengiriman Surat Dinas 12 Bulan

Perawatan Jaringan 4 Paket

Operasional Perkantoran dan Pimpinan 12 Bulan

Pencegahan Penyebaran Covid-19 1 Paket

6

Terselenggaranya Layanan Umum Balai


Penyusunan Program Kerja 1 Dokumen

Penyusunan Renlakgiat 12 Dokumen

Penyusunan RKAKL Tahun 2022 12 Dokumen

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 12 Dokumen

Penyusunan Renstra (SOTK Baru) 2020 - 2024

12 Dokumen


Penyusunan Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan dan LAPKIN

12 Bulan


Penyusunan Laporan Keuangan 12 Bulan

Kegiatan Operasinal Satuan Kerja 12 Bulan


Kompetensi SDM Aparatur dan PSM/Pembinaan Kepegawaian

2 Kegiatan

Survelliance ISO 9001 : 2015 1 Paket

Publikasi Pelatihan 1 Paket

Kegiatan Verifikasi Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) JFT

1 Kegiatan

Pembangunan Zona Integritas Menuju

WBK 1 Paket

- 39 -

D. Penetapan Kinerja Tahun 2021

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen

yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang

jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan

akuntabillitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata

komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah,

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar

evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau

penghargaan dan sanksi.

Tabel 7. Penetapan Kinerja BBPPMDDTT Yogyakarta Tahun 2021

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN

1 2 3 4

1

Terwujudnya Masyarakat yang

Dilatih dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi


Pelatihan Berbasis Kompetensi

(PBK) Calon Transmigran

15

Orang


80 Orang

Pelatihan Pengelolaan BUMDesa

90 Orang

Pelatihan Perencanaan

Pembangunan Partisipatif 60 Orang

Layanan Dukungan tugas

dan fungsi 1 Layanan

2

Terwujudnya Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa yang Dilatih

Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mendapat pelatihan

1135

Orang

- 40 -

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN

1 2 3 4


1

Kegiatan

Jumlah Evaluasi Pasca Pelatihan

7 Kegiatan


1 Kegiatan

3



120

Orang

4

Terselenggaranya Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi di Lokasi Jangkauan Darat 6 Hari


80

Orang

5


Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai

1 Layanan


1 Layanan

6

Terselenggaranya

Layanan Umum Balai


5

Dokumen


12 Bulan

Pengelolaan Keuangan 12 Bulan

Pengelolaan Kepegawaian 5 Paket

- 41 -

Penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Sumber Daya

Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat dan Dukungan Manajemen

Eselon I dilaksanakan dengan keseluruhan anggaran Rp.

13.615.027.000,- (Tiga Belas Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta

Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

- 42 -

BAB III


Perencanaan kinerja sebagai proses penyusunan rencana kinerja

yang penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditentukan dalam

rencana strategik BBPPMDDTT Yogyakarta yang telah dilaksanakan

melalui kegiatan tahunan. Dalam penentuan rencana kinerja ditetapkan

rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada

pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja dituangkan dalam

Penetapan Kinerja BBPPMDDTT Yogyakarta Tahun 2021 yang

dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran

serta merupakan komitmen bagi tercapainya kegiatan pada tahun

berjalan.

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Data kinerja untuk penyusunan Laporan Kinerja BBPPMDDTT

Yogyakarta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No. 22

Tahun 2017 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja

di Lingkungan Kementerian Desa PDTT. Ketentuan mengenai sistem

pelaporan dimaksudkan untuk memperjelas ketersediaan materi

laporan, waktu penyampaian laporan, penyusunan laporan, dan

penanggung jawab laporan, sehingga laporan akan dimanfaatkan

secara tepat dan akurat.

1. Capaian Kinerja BBPPMDDTT Yogyakarta

Indikator kinerja yang ada dilakukan Pengukuran kinerja yang

dituangkan dalam Laporan Kinerja dengan mengacu pada

Rencana Kinerja Tahunan BBPPMDDTT Yogyakarta Tahun 2021.

Dengan mengacu pada indikator kinerja dan rencana tingkat

pencapaian, yang digunakan untuk menilai capaian indikator

kinerja suatu pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan yang

- 43 -

telah ditentukan, dapat diketahui tingkat keberhasilan/kegagalan

suatu pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan

tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi instansi

pemerintah yang bersangkutan.

Tabel 8. Capaian Kinerja BBPPMDDTT Yogyakarta

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4

1 Meningkatnya SDM

Desa, Daerah

Tertinggal, dan

Transmigrasi

yang

berintegritas

dan

berkompeten

Jumlah kader masyarakat desa 1.485 1.485 100

yang terbentuk melalui orang orang

pelatihan

Jumlah masyarakat desa yang



1.580

orang

1.580

orang

100

Persentase alumni pelatihan 0 0 -



pendampingan

2. Analisis Hasil Capaian Kinerja

Dari pencapaian kinerja pada tabel diatas dapat diambil

faktor yang menjadi hambatan dan kendala serta upaya tindak

lanjut adalah sebagai berikut :

Terselenggaranya Pelatihan Bidang Sosial oleh BBPPMDDTT

Yogyakarta

Indikator kinerja pertama dengan jumlah orang yang mengikuti

pelatihan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi

dengan target 245 orang dan diperoleh pencapaian target

sebanyak 245 orang (100%).

1) Hambatan dan kendala :

a. Selama proses pelaksanaan terjadi pengurangan hari

pelatihan yang semula 5 hari menjadi 3 hari untuk

Pelatihan PBK Catrans dan Pelatihan Ekonomi

- 44 -

Kreatif, berdasarkan surat dari BPSDM tanggal 25

Agustus 2021.

b. Untuk pelatihan Pengelolaan BUMDesa dan

Perencanaan Pembangunan Partisipatif terkendala

pada tempat kegiatan. Berdasarkan pada evaluasi

peserta pelatihan didapatkan hasil bahwa lokasi

tempat kegiatan pelatihan nilanya Cukup.

2) Upaya tindak lanjut dengan pemadatan materi pelatihan

dan penugasan kepada peserta pelatihan serta

mengoptimalkan wa grup alumni.

Terselenggaranya Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat

Desa oleh BBPPMDDTT Yogyakarta

Indikator kinerja adalah jumlah orang yang mengikuti pelatihan

kader pemberdayaan masyarakat desa dengan target 1.135 orang

dan diperoleh pencapaian target sebanyak 1.135 orang (100%).

1) Hambatan dan kendala selama proses pelaksanaan adalah

tidak semua pegawai dan pelaksana operasional BUMDesa

piawai dalam IT sehingga untuk mencari peserta yang

menguasasi IT agak kesulitan. Selain itu letak geografis

asal peserta yang tidak sama menyebabkan tidak stabilnya

sinyal ketika dilaksanakan pelatihan online.

2) Upaya tindak lanjut adalah dengang seleksi dalam mencari

peserta harus benar-benar selektif terutama peserta yang

menguasai IT yang ditetapkan menjadi peserta pelatihan.

dan disampaiak kepada Dinas terkait agar peserta yg

mengikuti pelatihan offline mencari tempat yang sinyalnya

baik (bisa dibalai desa atau tempat lain).

Terselenggaranya Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Balai 5

Hari

- 45 -


kader pemberdayaan masyarakat desa dengan target 120 orang

dan diperoleh pencapaian target sebanyak 120 orang (100%).


terjadi pengurangan hari pelatihan yang semula 5 hari

menjadi 3 hari, berdasarkan surat dari BPSDM tanggal 25

Agustus 2021.



mengoptimalkan wa grup alumni.

Terselenggaranya Pelatihan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Lokasi

Jangkauan Darat 6 Hari


kader pemberdayaan masyarakat desa dengan target 80 orang

dan diperoleh pencapaian target sebanyak 80 orang (100%).


terjadi pengurangan hari pelatihan yang semula 5 hari

menjadi 3 hari, berdasarkan surat dari BPSDM tanggal 25

Agustus 2021.



mengoptimalkan wa grup alumni

Pengukuran atau evaluasi kinerja BBPPMDDTT Yogyakarta

dilakukan dengan cara penyesuaian rencana kegiatan dengan

anggaran yang tersedia. Pengukuran Kinerja Kegiatan BBPPMDDTT

Yogyakarta bulan Januari sampai dengan Desember 2021, dengan

dasar dan realisasi kinerja dan indikator kinerja pada setiap kegiatan

sebagaimana tercantum pada form Pengukuran Kinerja dari masing-

masing program.

- 46 -

Tabel 9. Pengukuran Kinerja BBPPMDDTT Yogyakarta

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN

REALISASI

%

1 2 3 4 5

1

Terwujudnya

Masyarakat yang

Dilatih dan Pemberdayaan


Tertinggal, dan

Transmigrasi


Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)

Calon Transmigran 15 Orang 15 100%


80 Orang 80 100%

Pelatihan Pengelolaan BUMDesa 90 Orang 90 100%

Pelatihan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

60

Orang

60

100%


Koordinasi/Konsultasi/Pameran/ Bimtek di Pusat/Prov/ Kab

15 Kali 15 100%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebun Praktik Pelatihan

4

Paket

4

100%

2

Terwujudnya Kader

Pemberdayaan

Masyarakat Desa yang Dilatih

Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mendapat

pelatihan

1135

Orang

1135

100%

Jumlah Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan, Pendampingan dan

Pemberdayaan Desa (Inisiatif Baru)

1

Kegiatan

1

100%

Jumlah Evaluasi Pasca Pelatihan 7 Kegiatan 7 100%

Identifikasi Penentuan Desa

Percontohan di Kab. Lamongan

1

Kegiatan

1

100%

3

Terselenggaranya


Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi di Balai 5 Hari


Masyarakat yang mendapat pelatihan

120

Orang

120

100%

- 47 -

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN

REALISASI

%

1 2 3 4 5

4

Terselenggaranya


Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa,

Daerah tertinggal dan Transmigrasi

di Balai 6 Hari


Masyarakat yang mendapat pelatihan

80

Orang

80

100%

5

Terselenggaranya


Pemeliharaan

Kantor

Jumlah Pembayaran Gaji dan

Tunjangan Pegawai

1

Layanan

1

100%


Pengadaan Pakaian Dinas

Pengemudi/Petugas

Kebersihan/Pramubakti/Satpam/Pakaian

Kerja Lapangan Pegawai

1

Paket

1

100%

Rapat Rutin Perkantoran dan Jamuan

Tamu

12

Bulan

12

100%

Perawatan Gedung kantor 12 Paket 12 100%

Pemeliharaan Peralatan Pelatihan dan

Praktek 12 Paket 12 100%

Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan

Kantor/ Asrama 12 Paket 12 100%


4/6/10 6 Unit 6 100%

Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2/3

18 Unit 18 100%

Perawatan Ternak/Sarana dan

Prasarana Kantor 12 Bulan 12 100%

Langganan Daya dan Jasa 12 Bulan 12 100%

Pengiriman Surat Dinas 12 Bulan 12 100%

Perawatan Jaringan 4 Paket 4 100%

Operasional Perkantoran dan Pimpinan 12 Bulan 12 100%

Pencegahan Penyebaran Covid-19 1 Paket 1 100%

- 48 -

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN

REALISASI

%

1 2 3 4 5

6

Terselenggaranya Layanan Umum

Balai


Penyusunan Program Kerja 1 Dokumen 1 100%

Penyusunan Renlakgiat 12 Dokumen 12 100%

Penyusunan RKAKL Tahun 2022 12 Dokumen 12 100%

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 12 Dokumen 12 100%

Penyusunan Renstra (SOTK Baru) 2020 - 2024

12 Dokumen 12 100%


Penyusunan Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan dan LAPKIN

12

Bulan

12

100%


Penyusunan Laporan Keuangan 12 Bulan 12 100%

Kegiatan Operasinal Satuan Kerja 12 Bulan 12 100%


Kompetensi SDM Aparatur dan PSM/

Pembinaan Kepegawaian

2

Kegiatan

2

100%

Survelliance ISO 9001 : 2015 1 Paket 1 100%

Publikasi Pelatihan 1 Paket 1 100%

Kegiatan Verifikasi Daftar Usulan

Penetapan Angka Kredit (DUPAK) JFT

1

Paket

1

100%

Pembangunan Zona Integritas Menuju

WBK 1 Paket 1 100%

B. Kinerja Anggaran

Secara garis besar program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021

BBPPMDDTT Yogyakarta dapat diselenggarakan dengan baik, hal

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

- 49 -

Tabel 10. Tabel perbandingan target dan realisasi kinerja anggaran

No.

IKU Anggaran

2021

T

R

%

SISA

1 Pelatihan

Bidang Sosial

4.619.900.000

4.619.900.000

4.528.719.812

98,03

91.180.188

2 Layanan Perkantoran

8.690.880.000

8.690.880.000

8.616.346.757

99,14

74.533.243

3

Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal

304.247.000

304.247.000

296.569.403

97,48

7.677.597

TOTAL 13.615.027.000 13.615.027.000 13.441.635.972 98,73 173.391.028

Grafik perbandingan target dan realisasi kinerja anggaran

BBPPMDDTT Yogyakarta sampai dengan periode pada tahun 2021

adalah :

- 50 -

Gambar 2. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Anggaran BBPPMDDTT Yogyakarta Tahun 2021

Berdasarkan data diatas, dalam pencapaian sasaran program

sesuai dengan indikator kinerja yang diperjanjikan oleh BBPPMDDTT

Yogyakarta, alokasi anggaran adalah sebesar Rp 13.615.027.000,-

(Tiga Belas Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Dua Puluh Tujuh Ribu

Rupiah). Adapun realisasi anggaran pada Tahun 2021, adalah sebesar

Rp 13.441.635.972,- (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh

Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh

Puluh Dua Rupiah) dengan realisasi keuangan mencapai 98,73%.

Dengan sisa anggaran sebesar Rp. 173.391.028,- BBPPMDDTT

Yogyakarta dituntut mampu mewujudkan target kinerja yang telah di

rencanakan, demi terciptanya pelayanan yang optimal kepada

masyarakat, serta mengawal tata laksana BBPPMDDTT Yogyakarta.

- 51 -

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja BBPPMDDTT Yogyakarta Tahun 2021 disusun

berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sampai dengan 31 Desember

2021. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DIPA Reguler mencapai

keuangan sebesar Rp 13.441.635.972,- (Tiga Belas Milyar Empat Ratus

Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus

Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 98,73% dengan persentase

pencapaian fisik sebesar 98,30 %. Hal ini dapat diketahui dari hasil

evaluasi kinerja yang mencakup target, realisasi dan sisa keuangan dan

fisik sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021.

Laporan Kinerja disusun untuk menggambarkan hasil kerja yang

telah dicapai selama satu tahun anggaran, dengan harapan dapat

dimanfaatkan sebagai acuan dalam rangka peningkatan kinerja unit kerja

pada tahun yang akan datang. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini

diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja melalui penyempurnaan

terhadap penyusunan program kerja BBPPMDDTT Yogyakarta yang

mengarah pada input, output, outcomes, benefit dari setiap kegiatan,

sehingga pada tahun yang akan datang lebih efektif dalam pemanfaatan

sumber dana dan sumber daya dapat ditingkatkan, yang didukung oleh

kemampuan dan profesionalisme.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan BBPPMDDTT

Yogyakarta tidak mengalami hambatan. Hal ini dapat diketahui dari capaian

hasil evaluasi Kinerja kegiatan diperoleh capaian kinerja sasaran sebesar

100 %.

- 52 -

LAMPIRAN

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

Unit Kerja : Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta

Tahun 2021

Sasaran

Program/

Sasaran

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Target

Realisasi

%

Capaian

Kegiatan

Pagu Anggaran

Realisasi

Anggaran

%

Perbandingan

realisasi dan

penyerapan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Meningkatnya SDM

Desa, Daerah

Tertinggal, dan

Transmigrasi yang

berintegritas dan

berkompeten

Pelatihan Bidang

Sosial

1580

orang

1580

orang

100 Pelatihan Masyarakat

dan Kader

Pemberdayaan

Masyarakat, dan calon

transmigran

4.619.900.000

4.528.719.812

98,03

Layanan

Operasional dan

Pemeliharaan

Kantor

1

layanan

1

layanan

100 Gaji dan tunjangan

pegawai dan operasional

dan pemeliharaan

perkantoran

8.690.880.000

8.616.346.757

99,14

Layanan

Perencanaan dan

Penganggaran

Internal

1

layanan

1

layanan

100 Penyusunan rencana

program dan

penyusunan rencana

anggaran serta

pelaksanaan

pemantauan dan

evaluasi

304.247.000

296.569.403

97,48

LAPORANK I N E R J AT A H U N 2 0 2 1

NOTA DINASNo. 5/PR.03/I/2022

Sehubungan dengan telah disusunnya “Laporan Kinerja Tahun 2021 Pusat

Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara – Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi -

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi”, maka

disampaikan dokumen dimaksud untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Ibu diucapkan terima

kasih.

Kepala Pusat,

Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.SiNIP.19720224 199203 1 008

Tembusan :1. Sekretaris BPSDM2. Kelompok substansi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan

pelaporan

Yth : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia danPemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Trasnmigrasi

Dari : Kepala Pusat pelatihan Pegawai Aparatur Sipil NegaraHal : Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2021

Tanggal : 03 Januari 2022

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RIBADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASIJalan. TMP. Kalibata No.17 Gedung A Lt.3. Jakarta Selatan 12750 Telp/Fax. (021) 799 5428

www.kemendesa.go.id

iLaporan Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2021

KATA PENGANTAR

uji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

berkat dan karunia-Nya Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Puslat

Pegawai ASN), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPSDM),

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa

PDTT) dapat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem

Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi bahwa setiap Unit Kerja Eselon II wajib menyusun

Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dan

penggunaan keuangan Negara.

Laporan Kinerja Tahun 2021 Puslat Pegawai ASN, BPSDM, Kemendesa PDTT

merupakan wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran sampai dengan periode

Desember 2021. Selain itu Laporan Kinerja ini merupakan progres dari implementasi

Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Puslat Pegawai ASN dan/atau Indikator Kinerja Utama

Pusdiklat Pegawai ASN Tahun 2021.

Laporan Kinerja Tahun 2021 Puslat Pegawai ASN ini juga dimaksudkan sebagai

sarana untuk menyampaikan hasil kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan

(stakeholders), serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan

kinerja secara berkelanjutan yang merupakan wujud nyata pelaksanaan transparansi

dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

P

iiLaporan Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2021

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi mengenai program

dan kegiatan Puslat Pegawai ASN sampai dengan Desember Tahun 2021, dan dapat

menjadi media pertanggungjawaban kepada para stakeholders. Laporan Kinerja

Tahun 2021 Pusdiklat Pegawai ASN ini juga akan digunakan untuk meningkatkan

kinerja Pusdiklat Pegawai ASN di periode-periode berikutnya.

Jakarta, 03 Januari 2022

Kepala PusatPelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si

iiiLaporan Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sehubungan dengan kebijakan pemerintah tentang pemangkasan atau

penyetaraan beberapa jabatan struktural dialihkan ke jabatan fungsional serta

penataan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi (Kemendesa PDTT), maka pada Tahun 2021 terjadi perubahan struktur

organisasi.

Dengan perubahan yang terjadi di dalam struktur organisasi pada Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), baik

personil maupun organisasi telah terjadi perubahan strukturisasi dan nama

nomenklatur satuan kerja yang pada awalnya adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pusdiklat Pegawai ASN) menjadi Pusat Pelatihan

Pegawai Aparatur Sipil Negara (Puslat Pegawai ASN) di bawah Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah tertinggal dan

Transmigrasi (BPSDM).

BPSDM memiliki 5 (lima) satker yang berada di bawahnya, yaitu Sekretariat

Badan; Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi; Pusat Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan Pusat Pembinaan Jabatan

Fungsional. Sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan BPSDM, Puslat Pegawai

ASN juga berusaha mendukung pencapaian sasaran strategis Kemendesa PDTT.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Puslat Pegawai ASN di

dukung 4 Kelompok Substansi, 11 Sub Kelompok Substansi dan 1 Subbagian Tata

Usaha. Selain itu, Puslat Pegawai ASN didukung oleh 78 (tujuh puluh delapan) orang

personil, yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil, 3 (tiga)

orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 42 (empat puluh dua) orang Pegawai

Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil untuk mengusung arah kebijakan BPSDM dalam

melakukan pelatihan bagi ASN dalam upaya peningkatan kompetensi sehingga

menciptakan ASN Kemendesa PDTT yang profesional.

ivLaporan Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB

No. Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas lmplementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja lnstansi Pemerintah, bahwa unit Kerja Eselon II Kementerian/Lembaga wajib

menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja

dan penggunaan keuangan negara. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri PAN

dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor

21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang diamanatkan oleh Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk

dapat mempertanggung jawabkan setiap kegiatan yang diselenggarakan dalam

bentuk laporan akuntabilitas kinerja. Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus

dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat/publik. Dalam pelaksanaan

program/kegiatan Tahun 2021, diiringi dengan pengendalian internal melalui

monitoring dan evaluasi secara periodik per triwulan guna mengukur tingkat capaian

kinerja dan kendala yang ada melalui penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan.

Laporan Kinerja Tahun 2021 ini menginformasikan perencanaan kinerja, Indikator

Kinerja Utama (IKU), dan progres penyerapan anggaran serta capaian kinerja,

dengan evaluasi kendala-kendala yang ada selama periode Januari s/d Desember

Tahun 2021.

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Puslat Pegawai ASN tahun 2021, dimana

memiliki sasaran programnya terdiri atas dua yaitu : (1) meningkatnya kompetensi

vLaporan Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2021

ASN Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; serta (2) tersedianya bahan kebijakan

dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian. Dalam

pencapaian sasaran program tersebut, Puslat Pegawai ASN Tahun 2021

memiliki tiga Indikator Kinerja Utama, yaitu : (1) Persentase SDM Aparatur

yang mengikuti pelatihan Struktural/Fungsional yang lulus dan

bersertifikat; (2) Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan

Teknis yang lulus dan bersertifikat; dan (3) Jumlah bahan kebijakan dan

regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian yang

disusun. Selain itu Puslat Pegawai ASN memiliki dua Indikator Kinerja Tambahan,

yaitu : (1) Persentase SDM yang mengikuti pengembangan kompetensi lainnya; dan

(2) Persentase SDM yang mengikuti Online Seminar yang bersertifikat.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. IKU nomor 01 : Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pelatihan

Struktural/Fungsional yang lulus dan bersertifikat.

Dengan target 19 persen dari 2.206 (dua ribu dua ratus

enam) orang pegawai ASN Kemendesa PDTT atau 419 orang.

Sedangkan realisasi capaian kinerja dan anggaran untuk IKU

nomor 01 sampai dengan periode Tahun 2021 adalah 18,09

persen atau 399 orang yang mengikuti pelatihan


Sedangkan realisasi anggaran untuk memenuhi capaian

kinerja untuk IKU nomor 01 sampai dengan periode Tahun 2021

sebesar Rp.2.149.003.600,- (dua milyar seratus empat puluh

sembilan juta tiga ribu enam ratus rupiah).

2. IKU nomor 02 : Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang

lulus dan bersertifikat.

Dengan target 8,00% dari 2.206 (dua ribu dua ratus



nomor 02 sampai dengan periode Tahun 2021 adalah 12,47

viLaporan Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2021

persen atau 275 orang yang mengikuti Pelatihan Teknis yang




sebesar Rp.653.985.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta

sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

3. IKU nomor 03 : Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur

Sipil Negara Kementerian yang disusun.

Dengan target 4 (empat) dokumen kebijakan dan regulasi

yang rencana akan disusun pada Tahun 2021. Sedangkan

realisasi capaian kinerja IKU nomor 03 sampai dengan periode

Tahun 2021 adalah 8 (dua) dokumen bahan kebijakan dan

regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian

yang disusun.



sebesar Rp.1.663.381.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh

tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

1. IKT nomor 01 : Persentase SDM yang mengikuti pengembangan kompetensi

lainnya.

Sampai dengan periode Tahun 2021 realisasi capaian

kinerja untuk Indikator Kinerja Tambahan nomor 01 adalah

8,16% atau 180 (seratus delapan puluh) orang. Sedangkan

realisasi anggaran untuk memenuhi capaian kinerja tambahan

nomor 01 sampai dengan periode Tahun 2021 sebesar

Rp.58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu

rupiah).

2. IKT nomor 02 : Persentase SDM yang mengikuti Online Seminar yang

bersertifikat.

viiLaporan Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2021

Sampai dengan periode Tahun 2021 realisasi capaian

kinerja untuk Indikator Kinerja Tambahan nomor 02 adalah

166,05% atau 3.663 orang dari total ASN Kemendesa PDTT

sebesar 2.206 orang. Sedangkan realisasi anggaran untuk

memenuhi capaian kinerja tambahan nomor 02 sampai dengan

periode Tahun 2021 sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh

juta lima ratus ribu rupiah).

Realisasi Anggaran Tahun 2021

Puslat Pegawai ASN merupakan satuan kerja Unit Kerja Eselon II yang

mengalami perubahan nomenklatur satuan kerja yang pada awalnya adalah Pusdiklat

Pegawai ASN menjadi Puslat Pegawai ASN di bawah Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah tertinggal dan

Transmigrasi (BPSDM). Dengan pagu awal pada satker Pusdiklat Pegawai ASN

sebesar Rp.23.808.274.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan juta dua

ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Lalu saat menjadi Puslat Pegawai ASN memiliki

pagu Rp.12.632.060.000,- (dua belas milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam

puluh ribu rupiah). Satker Puslat Pegawai ASN yang bergabung dengan satker

BPSDM, sehingga KRO Layanan Perkantoran dikelola oleh sekretariat BPSDM. Hal ini

berpengaruh pada perubahan pagu anggaran yang dimiliki oleh Puslat Pegawai ASN

pada Tahun Anggaran 2021.

Menindaklanjuti arahan Presiden RI penanganan pandemi COVID-19, dukungan

anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan

ekonomi Nasional maka Menteri Keuangan mengambil kebijakan dalam melakukan

Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga. Kementerian/Lembaga

yang juga merasakan dampaknya adalah Kemendesa PDTT pada umumnya dan

Puslat Pegawai ASN pada khususnya. Dimana Puslat Pegawai ASN dilakukan

refocusing dan realokasi anggaran menjadi Rp.8.783.665.000,- (delapan milyar tujuh

ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau sekitar

30,47 persen anggaran yang terkena refocusing dan realokasi anggaran.

Adapun realisasi penyerapan anggaran Puslat Pegawai ASM sampai dengan

periode Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebesar Rp.8.367.091.287,- (delapan milyar

viiiLaporan Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2021

tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan tujuh

rupiah) atau 95,26 persen dari target Rp.8.783.665.000,- (delapan milyar tujuh ratus

delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau 100 persen.

Apabila dibanding dengan periode sebelumnya Tahun Anggaran 2020

mengalami penurunan pada periode Tahun 2021 ini. Hal ini dikarenakan pada

periode Tahun 2021 terjadi refocusing dan realokasi anggaran sebanyak dua kali,

sehingga dalam pencapaian target sasaran mengalami kendala. Dalam

penyelenggaraan percepatan penanganan COVID-19, satuan harga mengalami

perubahan secara Nasional dan alokasi pagu tersebut tidak dapat dialihkan untuk

kegiatan lainnya. Sisa pagu belanja modal pun kurang terkoordinasi dengan baik

sehingga sisa pagu belanja modal tidak dapat dilakukan pergeseran untuk

mendukung kegiatan tugas pokok Pusat Pelatihan Pegawai ASN di Tahun 2021.

A. Permasalahan :

1. Terdapat refocusing dan realokasi anggaran sebanyak dua kali, sehingga

dalam pencapaian target sasaran mengalami kendala.

2. Dilakukannya revisi anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan secara

mendasar yaitu dengan mengurangi target output kegiatan.

3. Kurangnya koordinasi terhadap pelaksanaan efisiensi dan efektivitas pagu

anggaran kegiatan Puslat Pegawai ASN.

4. Pelaksanaan kegiatan yang kurang sesuai dengan rencana kerja dalam

penyelesaian tugas-tugas kedinasan, karena penerapan WFH sebagai

tindak lanjut atas Penetapan PPKM dan penyesuaian sistem kerja bagi ASN

pada instansi Pemerintah yang berada di wilayah dengan penetapan PPKM.

B. Upaya Tindak Lanjut :

1. Mengoptimalkan percepatan proses revisi anggaran agar pelaksanaan

kegiatan dapat segera diselenggarakan;

2. Melakukan jejaring kerjasama yang baik melalui koordinasi dan konsultasi

dengan para stakeholder (internal dan eksternal Kemendesa PDTT) terkait

kebijakan, tata cara/prosedur, maupun pelaksanaan teknis pelaksanaan

kegiatan baik Pelatihan maupun kegiatan lainnya;

ixLaporan Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2021

3. Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan kebutuhan dengan

memperhatikan skala prioritas dan jadwal kegiatan;

4. Mengubah target output kegiatan, memperbaiki rencana penarikan dana

atau melakukan re-scedule ulang (Kurva “S”) yang telah direncanakan

sebelumnya, dan mencari alternatif kegiatan guna pencapaian kinerja

Puslat Pegawai ASN Tahun 2021;

5. Mencari alternatif pelaksanaan pengembangan kompetensi dengan

menerapkan sistem social distancing dan physical distancing seperti

pelaksanaan pelatihan, seminar, workshop secara online;

6. Mengoptimalkan penyelesaian tugas-tugas kedinasan dengan

menggunakan sarana komunikasi dan infomasi yang tersedia. Seperti

pelaksanaan rapat koordinasi yang dilakukan melalui teleconference, serta

pelaporan kegiatan melalui media online;

7. Memperbaiki perencanaan kegiatan baik dari segi teknis pelaksanaan

kegiatan maupun dalam sistem proses pengajuan SPM sehingga dapat

berjalan dengan baik.

xLaporan Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iRINGKASAN EKSEKUTIF iiiDAFTAR ISI viiiDAFTAR TABEL ixDAFTAR GRAFIK x

BAB I PENDAHULUAN 1A. Latar Belakang 1B. Maksud dan Tujuan 2C. Tugas dan Fungsi 3D. Sumber Daya Manusia Pusdiklat Pegawai ASN 7E. Sistematika Penyajian Laporan 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA 11A. Rencana Strategis Pusdiklat Pegawai ASN 11B. Kerangka Pendanaan 16C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17A. Capaian Kinerja Organisasi 17B. Kinerja Anggaran 29

BAB IV PENUTUP 34

xiLaporan Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2021

DAFTAR TABELTabel-1 : Komposisi Pegawai PNS Puslat Pegawai ASN, BPSDM menurut Golongan

Tabel-2 : Komposisi Pegawai PNS Pusdiklat Pegawai ASN, BPSDM menurut Jenjang

Pendidikan

Tabel-3 : Komposisi Pegawai PNS Puslat Pegawai ASN, BPSDM menurut Jenis

Kelamin

Tabel-4 : Komposisi Pegawai Kontrak Pusdiklat Pegawai ASN, Balilatfo menurut

Jenjang Pendidikan

Tabel-5 : Komposisi Pegawai Kontrak Puslat Pegawai ASN, BPSDM menurut Jenis

Kelamin

Tabel-6 : Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSDM Tahun 2021

Tabel-7 : Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Definisi Operasional, dan

Target Kinerja Pusdiklat Pegawai ASN Tahun 2021

Tabel-8 : Perjanjian Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2021

Tabel-9 : Capaian Indikator Kinerja Utama Puslat Pegawai ASN Tahun 2021

Tabel-10 : Rincian Capaian IKU Puslat Pegawai ASN Tahun 2021 (sesuai IKU

Kemendesa PDTT No.01) Berdasarkan Jenis Pelatihan


Kemendesa PDTT No.02) Berdasarkan Jenis Pelatihan


Kemendesa PDTT No.03)


Tambahan Kemendesa PDTT No.01)


Tambahan Kemendesa PDTT No.02)

Tabel-15 : Realisasi Keuangan dan Fisik Puslat Pegawai ASN Tahun 2021

Berdasarkan Jenis Belanja

xiiLaporan Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2021

DAFTAR GRAFIK

Grafik-1 : Realisasi Anggaran Puslat Pegawai ASN Tahun 2021

Grafik-2 : Realisasi Anggaran Puslat Pegawai ASN Tahun 2021 Berdasarkan Jenis

Belanja

1Laporan Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2021

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih

dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang diamanatkan oleh Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka setiap instansi

pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggung jawabkan setiap kegiatan

yang diselenggarakan dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja. Azas

akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil

akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan

kepada masyarakat/ publik.

Dalam kaitan tersebut, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor : 07

Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang

mewajibkan setiap instansi pemerintah mulai unit kerja eselon II ke atas untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dan kewajiban yang dipercayakan

berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan.

Selain itu, sehubungan dengan kebijakan pemerintah tentang

pemangkasan atau penyetaraan beberapa jabatan struktural dialihkan ke

jabatan fungsional serta penataan tugas dan fungsi Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), maka

pada Tahun 2021 terjadi perubahan struktur organisasi.

Dengan perubahan yang terjadi di dalam struktur organisasi pada

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, baik

personil maupun organisasi telah terjadi perubahan strukturisasi dan nama

nomenklatur satuan kerja yang pada awalnya adalah Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pusdiklat Pegawai ASN) menjadi Pusat

Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Puslat Pegawai ASN) di bawah Badan


Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Daerah tertinggal dan Transmigrasi (BPSDM).

Laporan Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2021 disusun sebagai bentuk

pertanggungjawaban unit kerja Eselon II yang menjelaskan tentang tingkat

keberhasilan pencapaian kinerja yang dicapai selama sembilan bulan pada

Tahun Anggaran 2021. Penyusunan Laporan Kinerja tersebut mengacu pada

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2021 merupakan wujud

pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Puslat Pegawai ASN selama sembilan bulan pada Tahun Anggaran 2021 untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Puslat

Pegawai ASN disusun dalam rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa,


Laporan Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2021 ini juga merupakan

wujud nyata pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja

organisasi dalam penyelengaraan Pemerintahan yang baik. Hasil evaluasi dari

laporan kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan umpan

balik untuk perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pada

tahun berikutnya.


C. Tugas dan Fungsi

Puslat Pegawai ASN - BPSDM berdasarkan Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor: 15 Tahun 2020,

tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil

Negara sesuai dengan pasal 286 - 289, mempunyai tugas menyelenggarakan

pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa,


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur

Sipil Negara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pelatihan,

penyelenggaraan pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga

kepelatihan, pengembangan kerja sama pelatihan pegawai Aparatur Sipil

Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi;

2. penyelenggaraan pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga

kepelatihan, pengembangan kerja sama pelatihan pegawai Aparatur Sipil

Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi;

3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan

pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga kepelatihan,

pengembangan kerja sama pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

dan

4. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pelatihan

Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas :

1. Subbagian Tata Usaha; dan

2. kelompok jabatan fungsional.


Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pusat Pelatihan

Pegawai, Aparatur Sipil Negara di dukung oleh Subbagian Tata Usaha yang

mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program,

dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi

administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi kepegawaian,

ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata

persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Pusat Pelatihan Pegawai

Aparatur Sipil Negara.

Selain itu untuk melaksanakan tugas dan fungsi Puslat Pegawai ASN,

maka diuraikan dalam tugas kelompok jabatan fungsional yang disetarakan dan

menduduki posisi dalam kelompok substansi, sebagaimana yang tertuang

dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian

Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Kelompok

Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Pasal 588 – 601.

Sesuai dalam peraturan tersebut, dijelaskan pengelompokan uraian fungsi

Puslat Pegawai ASN terdiri atas :

1. kelompok substansi penyusunan rencana dan program pelatihan;

2. kelompok substansi penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan;

3. kelompok substansi pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatih; dan

4. kelompok substansi pengembangan kerja sama pelatihan.

Kelompok substansi penyusunan rencana dan program pelatihan pegawaiaparatur sipil negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayananfungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi danpelaporan di bidang penyusunan rencana dan program pelatihan pegawaiaparatur sipil negara Kementerian.

Kelompok substansi penyusunan rencana dan program pelatihan pegawaiaparatur sipil negara terdiri atas :1. sub kelompok substansi penyusunan rencana dan program pelatihan,

mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalampenyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporandi bidang penyusunan rencana dan program pelatihan pegawai aparatursipil negara Kementerian;


2. sub kelompok substansi pengembangan model pelatihan, mempunyaitugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunankebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidangpengembangan model pelatihan pegawai aparatur sipil negaraKementerian; dan

3. sub kelompok substansi kurikulum dan sistem pembelajaran, mempunyaitugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunankebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidangpenyusunan kurikulum, modul, dan sistem pembelajaran pelatihanpegawai aparatur sipil negara Kementerian.

Kelompok substansi penyelenggaraan pelatihan mempunyai tugasmelaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakanteknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraanpelatihan pegawai aparatur sipil negara Kementerian.

Kelompok substansi penyelenggaraan pelatihan pegawai aparatur sipilnegara terdiri atas :1. sub kelompok substansi pelatihan manajerial dan struktural, mempunyai

tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunankebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidangpenyelenggaraan pelatihan manajerial dan struktural pegawai aparatursipil negara Kementerian;

2. sub kelompok substansi pelatihan teknis dan fungsional, mempunyai tugasmelakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakanteknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidangpenyelenggaraan pelatihan teknis dan fungsional pegawai aparatur sipilnegara Kementerian; dan

3. sub kelompok substansi pelayanan sarana dan prasarana pelatihan,mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalampenyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporandi bidang pelayanan sarana dan prasarana pelatihan pegawai aparatursipil negara Kementerian.

Kelompok substansi pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatihmempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalampenyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatih pegawai aparatur sipilnegara Kementerian.

Kelompok substansi pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatihterdiri atas:1. sub kelompok substansi pengembangan kelembagaan, mempunyai tugas

melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan


teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidangpengembangan kelembagaan pelatihan pegawai aparatur sipil negaraKementerian;

2. sub kelompok substansi pengembangan tenaga pelatih, mempunyai tugasmelakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakanteknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi tenaga pelatih pegawai aparatur sipil negaraKementerian; dan

3. sub kelompok substansi standardisasi dan sertifikasi tenaga pelatih,mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalampenyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporandi bidang fasilitasi standarisasi dan sertifikasi profesi tenaga pelatihpegawai aparatur sipil negara Kementerian.

Kelompok substansi pengembangan kerja sama pelatihan mempunyaitugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunankebijakan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidangpengembangan kerja sama pelatihan pegawai aparatur sipil negaraKementerian.

Kelompok substansi pengembangan kerja sama pelatihan terdiri atas:1. sub kelompok substansi pengembangan kerja sama, mempunyai tugas

melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakanteknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidangpengembangan kerja sama antar-lembaga pelatihan dan antara lembagaprofesi pelatih pegawai aparatur sipil negara Kementerian; dan

2. sub kelompok substansi pembinaan alumni, mempunyai tugas melakukanpemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis,pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan alumnipelatihan pegawai aparatur sipil negara Kementerian.


Gambar-1 : Struktur Organisasi Puslat Pegawai ASN

D. Sumber Daya Manusia Puslat Pegawai ASN

Puslat Pegawai ASN pada tahun 2021 memiliki 30 (tiga puluh) orang

Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 (tiga) orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

dan memiliki 42 (empat puluh dua) orang tenaga kontrak.

Tabel-1 : Komposisi Pegawai PNS Puslat Pegawai ASN, menurut

Golongan

NO UNIT KERJAGOLONGAN

∑IV III II I

1. Kapusdiklat 1 0 0 0 12. Subbagian Tata Usaha 0 2 2 0 43. Kelompok Substansi Penyusunan Rencana dan Program

Pelatihan2 3 0 0 5

4. Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelatihan 1 2 1 0 45. Kelompok Substansi Pengembangan Kelembagaan dan Tenaga

Pelatih0 2 1 0 3

6. Kelompok Substansi Pengembangan Kerjasama Pelatihan 1 3 0 0 47. Widyaiswara 8 4 0 0 12

JUMLAH 13 16 4 0 33


Tabel-2 : Komposisi Pegawai PNS Pusdiklat Pegawai ASN, menurut

Jenjang Pendidikan

NO UNIT KERJAJENJANG PENDIDIKAN

∑S3 S2 S1 D3 SMA SMP SD

1. Kapusdiklat 1 0 0 0 0 0 0 12. Subbagian Tata Usaha 0 0 2 1 0 0 1 43. Kelompok Substansi Penyusunan

Rencana dan Program Pelatihan0 1 4 0 0 0 0 5

4. Kelompok SubstansiPenyelenggaraan PelaksanaanPelatihan

0 1 1 1 1 0 0 4

5. Kelompok Substansi PengembanganKelembagaan dan Tenaga Pelatih

0 1 1 0 0 1 0 3

6. Kelompok Substansi PengembanganKerjasama Pelatihan

0 0 4 0 0 0 0 4

7. Widyaiswara 1 11 0 0 0 0 0 12JUMLAH 2 14 12 2 1 0 1 33

Tabel-3 : Komposisi Pegawai PNS Puslat Pegawai ASN, menurut

Jenis Kelamin

NO UNIT KERJAJENIS KELAMIN

JUMLAHLAKI-LAKI PEREMPUAN

1. Kapusdiklat 1 0 12. Subbagian Tata Usaha 1 3 43. Kelompok Substansi Penyusunan Rencana dan

Program Pelatihan4 1 5

4. Kelompok Substansi PenyelenggaraanPelaksanaan Pelatihan

1 3 4


2 1 3


3 1 4

7. Widyaiswara 4 8 12JUMLAH 16 17 33


Tabel-4 : Komposisi Pegawai Kontrak Pusdiklat Pegawai ASN,

menurut Jenjang Pendidikan

NO UNIT KERJAJENJANG PENDIDIKAN

∑S3 S2 S1 D3 SMA SMP SD

1. Subbagian Tata Usaha 0 0 5 1 17 3 1 27

2. Kelompok Substansi PenyusunanRencana dan Program Pelatihan

0 1 2 0 0 0 0 3


0 2 3 0 0 0 0 5


0 0 4 0 0 0 0 4


0 0 3 0 0 0 0 3

JUMLAH 0 3 17 1 17 3 1 42

Tabel-5 : Komposisi Pegawai Kontrak Puslat Pegawai ASN, menurut

Jenis Kelamin

NO UNIT KERJAJENIS KELAMIN

JUMLAHLAKI-LAKI PEREMPUAN

1. Subbagian Tata Usaha 23 4 27

2. Kelompok Substansi Penyusunan Rencanadan Program Pelatihan

1 2 3


4 1 5


1 3 4


1 2 3

JUMLAH 30 12 42

E. Sistematika Penyajian Laporan

Penyajian Laporan Kinerja Puslat Pegawai ASN mengacu pada Peraturan

Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah; serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan


Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22

Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di

Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi. Laporan Kinerja Puslat Pegawai ASN berisikan empat bab utama

yang terdiri dari: (1) Pendahuluan; (2) Perencanaan Kinerja; (3) Akuntabilitas

Kinerja; dan (4) Penutup.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Puslat Pegawai ASN, BPSDM,

Kemendesa PDTT, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi dan

tantangan yang sedang dihadapi, serta kekuatan pegawai Puslat Pegawai ASN,

BPSDM, Kemendesa PDTT.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini penjabaran dari rencana kinerja yang harus dicapai selama

tahun 2021 yang dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) BPSDM 2020/2024,

dan Perjanjian Kinerja (PK) Puslat Pegawai ASN Tahun 2021 serta penjelasan

atas seluruh indikator kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja Puslat Pegawai ASN periode Tahun

2021 untuk setiap indikator kinerja dengan melakukan analisis terhadap

perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada Tahun 2021, serta

analisis terhadap kinerja anggaran periode Januari s.d. Desember Tahun 2021.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Puslat

Pegawai ASN Tahun 2021 serta permasalahan dan upaya tindak lanjut sebagai

upaya peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.


BAB IIPERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Puslat Pegawai ASN

Sebagai landasan operasional dari RPJMN 2020-2024, Kemendesa PDTT

menetapkan Rencana Strategis (Renstra) bagi masing-masing Unit Kerja Eselon

I di Lingkungan Kemendesa PDTT, diantaranya BPSDM. Puslat Pegawai ASN

sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan BPSDM menjadi salah satu

indikator pencapaian sasaran programnya.

Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Tahun 2020-2024 mengacu Renstra

Kemendesa PDTT Tahun 2020-2024. Mengingat saat ini Renstra Kemendesa

PDTT 2020-2024 dalam proses pembahasan, maka Renstra BPSDM tahun 2020-

2024 juga masih dalam tahap konsolidasi dengan UKE II termasuk Puslat

Pegawai ASN, guna merumuskan program/kegiatan strategis BPSDM pada

tahun 2020-2024.

Rencana kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik, yang akan

dicapai oleh K/L, program dan kegiatan dalam periode waktu tertentu. Target

harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari

setiap indikator sasaran. Penetapan target juga harus relevan dengan indikator

kinerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas.

Output atau keluaran kegiatan pada hakekatnya merupakan wujud dari

pelaksanaan suatu program, sehingga keluaran-keluaran dari kegiatan tersebut

dapat berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran dan outcome

program. Keterkaitan output dan outcome program diperlukan dalam

penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), sistem perencanaan dan

penganggaran maupun dalam evaluasi kinerja program berlandaskan sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja merupakan metode

penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang


dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang

diharapkan, termasuk efisien dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.

Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit

kerja yang disertai dengan alokasi pendanaannya. Alokasi anggaran yang

disusun dalam dokumen rencana kerja dan anggaran dimaksudkan untuk

memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber

daya yang terbatas. Dalam hal ini, program dan kegiatan harus diarahkan untuk

mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan dalam rencana.

Program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya diharapkan

sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat ukur efektifitas pencapaian sasaran

strategis pembangunan, efisiensi belanja, dan akuntabilitas kinerja. Dalam

konteks ini pendefinisian tingkat kinerja program (outcome) lebih tinggi dari

kinerja kegiatan dan program berada dalam tataran hasil (outcome) dan tidak

pada tataran dampak (impact), sehingga dapat dijelaskan oleh pencapaian

kinerja kegiatan-kegiatannya (output). Dengan demikian kinerja outcome

program dapat terkait secara langsung dengan efektivitas capaian kinerja

output maupun dalam efisiensi anggaran belanja kegiatan atau output.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSDM Tahun 2021 adalah sebagai

berikut :

Tabel-6 : Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSDM Tahun 2021

NO SASARANPROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGETUNIT KERJA

AWAL REV

1 MeningkatnyaSDM Aparaturdan SDM desa,daerahtertinggal, dantransmigrasiyangberintegritas danberkompeten

1. Tingkat kepuasan stakeholdersterhadap layananpenyelenggaraan peningkatankapasitas pegawai dan SDMdesa, daerah tertinggal, dantransmigrasi

3 3 Seluruh UKE IIdi lingkungan

BPSDM

2. Tingkat kepuasan stakeholdersterhadap hasil layananpenyelenggaraan peningkatankapasitas pegawai dan SDMdesa, daerah tertinggal, dantransmigrasi

3 3 Seluruh UKE IIdi lingkungan

BPSDM

3. Persentase Tenaga PendampingProfesional yang berkinerja baik

100(persen)

100(persen)

Seluruh UKE IIdi lingkungan

BPSDM


NO SASARANPROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGETUNIT KERJA

AWAL REV

4. Persentase KaderPemberdayaan MasyarakatPerdesaan yang mampumelakukan pendampinganmasyarakat perdesaan

100(persen)

80(persen)

Kepala PusatPPMD

2 MeningkatnyaSDM AparaturPejabatFungsionalTertentu yangkompeten sesuaidengankebijakan danregulasi yangditetapkan

1. Persentase pejabat fungsionaltertentu yang kompeten sesuaidengan kebijakan dan regulasiyang ditetapkan

6(persen)

6(persen)

Kepala PusatPembinaan

JabatanFungsional danPusat PelatihanPegawai ASN

3 Terwujudnyatata kelolapemerintahanyang baik dalammendukungBadanPengembanganSDMTerwujudnyatata kelolapemerintahanyang baik dalammendukungBadanPengembanganSDM

1. Nilai SAKIP BadanPengembangan SDM

80(Persen)

76(Persen)

Internal UKE Idan APIP

2. Persentase Nilai Hasil PenilaianMandiri Pelaksanaan ReformasiBirokrasi (PMPRB) di BadanPengembangan SDM

80(Persen)

80(Persen)

Internal UKE Idan Eksternal

4 Terselesaikannya tindak lanjuttemuan hasilpemeriksaaneksternal danAparatPengawasInternalPemerintah(APIP)

1. Persentase rekomendasitemuan hasil pemeriksaaneksternal dan APIP yang selesaiditindaklanjuti (SistemPengendalian Internal danKepatuhan terhadap PeraturanPerundang-Undangan)

75(Persen)

70(Persen)

BPSDM danPMDDTT

Sumber : Renstra BPSDM Tahun 2020-2024

Sehubungan dengan perubahan SOTK dan personil di tingkat

Kementerian, Puslat Pegawai ASN merupakan salah satu satker yang

mengalami pergantian nomenklatur. Sehingga hal tersebut berpengaruh

terhadap pencapaian kinerja. Pada periode Triwulan II Tahun 2021, Puslat

Pegawai ASN yang awalnya merupakan satker Pusdiklat Pegawai ASN


terhambat dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga berdampak pada realisasi

pencapaian kinerjanya. Selanjutnya pada periode Triwulan III Tahun 2021

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

mengalami realokasi anggaran sebanyak dua kali, sehingga hal tersebut

berdampak pada terjadinya refocusing kegiatan dan anggaran, khususnya pada

Puslat Pegawai ASN.

Selain itu, duniapun sedang menghadapi pademi Corona Virus Disease

2019 (COVID-19), sejak bulan Desember 2019. Pada awal Maret 2020, Presiden

mengumumkan adanya pasien yang terpapar COVID-19 di Indonesia, dan sejak

itu pula penyebaran COVID-19 sangat masif di Ibukota Jakarta. Kondisi ini

berdampak luas tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga aspek sosial

ekonomi masyarakat, ketertiban dan keamanan, hingga penyelenggaraan

pemerintahan. Dalam kondisi tersebut, Pemerintah mengambil langkah-langkah

guna mencegah penyebaran COVID-19 terkait dengan penyelenggaraan

kegiatan instansi pemerintah, yaitu dengan mengeluarkan beberapa regulasi

ditambah lagi diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

(PPKM) di beberapa daerah termasuk DKI Jakarta dalam Rangka Percepatan

Penanganan COVID-19.

Kemendesa PDTT menerapkan Work From Home (WFH) dalam

penyelesaian tugas-tugas kedinasan sebagai tindak lanjut atas Penetapan

PSBB dan penyesuaian sistem kerja bagi ASN pada instansi Pemerintah yang

berada di wilayah dengan penetapan PPKM. Kondisi tersebut sangat

mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan Puslat Pegawai ASN, sehingga

pada periode Triwulan III Tahun 2021 capaian kinerja mengalami perubahan

dan mengalami penurunan dari target awal Tahun Anggaran.

Selain itu, untuk mensukseskan program Pemerintah dalam rangka

percepatan penanganan COVID-19 maka mau tidak mau beberapa kegiatan

baik rapat maupun pelatihan yang direncanakan tatap muka harus dilaksanakan

secara virtual atau melalui pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Hal

tersebut tentu juga mempengaruhi capaian realisasi oleh masing-masing

kelompok substansi di lingkungan Puslat Pegawai ASN.


Tabel-7 : Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Definisi

Operasional, dan Target Kinerja Pusdiklat Pegawai ASN

Tahun 2021

NO SASARANPROGRAM

INDIKATORKINERJA UTAMA

DEFINISIOPERASIONAL

TARGET ANGGARAN (000)

AWAL REV AWAL REV1 Meningkatnya

kompetensi ASNKementerianDesa, PDT danTransmigrasi

1. Persentase SDMAparatur yangmengikutipelatihanStruktural /Fungsional yanglulus danbersertifikat

Pelatihan Strukturaladalah peningkatankompetensi bagi PNSyang dilaksanakanuntuk mencapaipersyaratan kompetensiyang sesuai denganjenis dan jenjangjabatan masing-masing.Pelatihan Fungsionaladalah peningkatankompetensi untukmasing-masing jabatanfungsional ditetapkanoleh instansi Pembinajabatan Fungsionalyang bersangkutan.

25,70(Persen)

19,00(Persen)

7.114.985 2.180.383

2. Persentase SDMAparatur yangmengikutiPelatihan Teknisyang lulus danbersertifikat.

Pelatihan Teknis adalahpeningkatankompetensi yangdilaksanakan untukmencapai persyaratankompetensi teknis yangdiperlukan untukpelaksanaan tugaspegawai sehinggamampu melaksanakantugas dan tanggungjawabnya secaraprofesional sesuaidengan jenis danjenjang jabatanmasing-masing.

8,30(Persen)

8,00(Persen)

1.037.275 653.985

2. Tersedianyabahan kebijakandan regulasiPelatihan PegawaiAparatur SipilNegaraKementerian

3. Jumlah bahankebijakan danregulasiPelatihanPegawaiAparatur SipilNegaraKementerianyang disusun

Bahan kebijakan danregulasi PelatihanPegawai Aparatur SipilNegara Kementerianyang ditetapkanmengacu padaDokumen RencanaInduk PengembanganSumber Daya ManusiaBahan Kebijakan danRegulasi tersebutdiantaranya:a. Rencana StrategisPusat PelatihanPegawai Aparatur SipilNegara KementerianTahun 2020-2024b. Kurikulum Pelatihan

8(Dokumen)

4(Dokumen)

580.425 1.663.381

Sumber : Renstra Puslat Pegawai ASN Tahun 2020-2024


B. Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : DS DIPA-067.09.1.350475/2021,

tanggal 23 November 2020 memiliki pagu senilai Rp. 8.783.665.000,- (Delapan

Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu

Rupiah).

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sesuai dengan strategi dan arah kebijaksanaan Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI, penetapan kinerja

Tahun 2021 Puslat Pegawai ASN dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel-8 : Perjanjian Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2021

NOSASARANKEGIATAN

INDIKATOR KINERJAUTAMA

TARGET PAGU

1. Meningkatnyakompetensi ASNKementerian Desa,PDT dan Transmigrasi

Persentase SDM Aparaturyang mengikuti pelatihanStruktural/Fungsional yanglulus dan bersertifikat

19,00% 8.783.665.000

Persentase SDM Aparaturyang mengikuti PelatihanTeknis yang lulus danbersertifikat

8,00%

2. Tersedianya bahankebijakan dan regulasiPelatihan PegawaiAparatur Sipil NegaraKementerian

Jumlah bahan kebijakandan regulasi PelatihanPegawai Aparatur SipilNegara Kementerian yangdisusun

4dokumen


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Tahun 2021 Puslat Pegawai ASN merupakan bentuk

akuntabilitas capaian kinerja sesuai tugas dan fungsi atas penggunaan

anggaran dan sumberdaya Puslat Pegawai ASN. Tujuan penyusunan Laporan

Kinerja Tahun 2021 adalah untuk mengukur kinerja Puslat Pegawai ASN dengan

menganalisis capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Puslat Pegawai ASN Tahun 2021, sampai

dengan periode Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel-9 : Capaian Indikator Kinerja Utama Puslat Pegawai ASN

Tahun 2021

NO IKU

TARGET TA2021

TARGET TRIWULANAN(REV) ANGGARAN TA 2021

(000)

CAPAIAN KINERJA

AWAL REV I II III IVTAHUN 2021

AWAL REV FISIK ANGGARAN(000)

A. Indikator KinerjaUtama

1 Persentase SDMAparatur yangmengikuti pelatihanStruktural/Fungsionalyang lulus danbersertifikat

25,70 19,00 - 3,00 1,00 15,00 7.114.985 2.180.383 18,092.149.003,6

2 Persentase SDMAparatur yangmengikuti PelatihanTeknis yang lulusdan bersertifikat

8,30 8,00 - 4,00 1,00 3,00 1.037.275 653.985 12,47 653.985

3 Jumlah bahankebijakan danregulasi PelatihanPegawai AparaturSipil NegaraKementerian yangdisusun

8 4 1 1 1 1 580.425 1.663.381 8,00 1.663.381

Sasaran program Puslat Pegawai ASN periode Tahun 2020-2024 terdiri

atas dua yaitu : (1) meningkatnya kompetensi ASN Kementerian Desa,

PDT dan Transmigrasi; serta (2) tersedianya bahan kebijakan dan

regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian. Dalam


pencapaian sasaran program tersebut, Puslat Pegawai ASN memiliki tiga

Indikator Kinerja Utama yaitu : (1) Persentase SDM Aparatur yang mengikuti

pelatihan Struktural/Fungsional yang lulus dan bersertifikat; (2) Persentase

SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang lulus dan bersertifikat; dan

(3) Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil

Negara Kementerian yang disusun.

Peningkatan kompetensi ASN baik bagi Jabatan Tinggi, Jabatan

Administrasi (pejabat administrator, pejabat pengawas, dan fungsional

umum/staff), serta Jabatan Fungsional Tertentu dengan kewajiban mengikuti

pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran (JPL) dalam satu tahun.

Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pengembangan kompetensi

dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus,

dan penataran.

Jenis pelatihan yang dilakukanpun dapat berupa pelatihan

Manajerial/Struktural, Fungsional, dan Teknis. Pelatihan Manajerial/Struktural

adalah peningkatan kompetensi bagi PNS yang dilaksanakan untuk mencapai

persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-

masing. Pelatihan Fungsional adalah peningkatan kompetensi untuk masing-

masing jabatan fungsional ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan Fungsional

yang bersangkutan. Pelatihan Teknis adalah peningkatan kompetensi yang

dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan

untuk pelaksanaan tugas pegawai sehingga mampu melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya secara profesional sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan

masing-masing.

Selain itu berbagai bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai

Aparatur Sipil Negara Kementerian yang ditetapkan mengacu pada dokumen

rencana induk pengembangan Sumber Daya Manusia. Kebijakan dan regulasi in

disusun dengan tujuan agar penyelenggaraan pelatihan dapat berjalan sesuai

dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan

outcome yang diharapkan.

Pada periode Triwulan I Tahun 2021, target capaian kinerja untuk IKU

nomor satu yang ditetapkan adalah 0 persen. Realisasi capaian kinerja pada


periode ini adalah 0 persen. Sedangkan realisasi anggaran untuk memenuhi

capaian kinerja untuk IKU nomor satu pada periode ini sebesar Rp.0,- (nol

rupiah).

Hal ini dikarenakan pada periode Triwulan I Tahun 2021 masih dilakukan

proses penataan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen

(P3D) akibat terjadinya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

di lingkungan Kemendesa PDTT dalam upaya menjalankan amanat Presiden RI

dalam melakukan reformasi birokrasi. Dari segi pengadministrasian keuangan

masih mengalami proses penutupan satker. Namun dari segi pelaksanaan

kegiatan, sudah mulai berlangsung beberapa kegiatan pelatihan pada periode

ini yaitu : pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang

bekerja sama dengan LAN RI yang dilakukan dengan sistem blanded learning;

dan Diklat Dasar JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama sebanyak dua

angkatan (angkatan VIII dan angkatan IX).

Pada periode Triwulan II Tahun 2021, target capaian kinerja untuk IKU

nomor satu yang ditetapkan adalah 3,00 persen atau 66 orang. Realisasi

capaian kinerja pada periode ini adalah 2,72 persen atau 60 orang yang

mengikuti pelatihan Struktural/Fungsional yang lulus dan bersertifikat dari total

ASN Kemendesa PDTT sebesar 2.206 orang. Sedangkan realisasi anggaran

untuk memenuhi capaian kinerja untuk IKU nomor satu pada periode ini

sebesar Rp.300.146.000,- (tiga ratus juta seratus empat puluh enam ribu

rupiah).

Pada periode Triwulan III Tahun 2021, target capaian kinerja untuk IKU






sebesar Rp.1.102.691.000,- (satu milyar seratus dua juta enam ratus sembilan

puluh satu ribu rupiah). Adapun berikut rincian berdasarkan capaian IKU nomor

01 berdasarkan jenis pelatihannya.


Pada periode Triwulan IV Tahun 2021, target capaian kinerja untuk IKU






sebesar Rp. 746.166.600,- (tujuh ratus empat puh enam juta seratus enam

puluh enam ribu enam ratus rupiah). Adapun berikut rincian berdasarkan

capaian IKU nomor 01 berdasarkan jenis pelatihannya.

Tabel-10 : Rincian Capaian IKU Puslat Pegawai ASN Triwulan IV

Tahun 2021 (sesuai IKU Kemendesa PDTT No.01)

Berdasarkan Jenis Pelatihan

NO JENIS DIKLAT

JUMLAH

KELULUSAN

(ORG)

WAKTUPELAKSANAAN

PERIODE KETERANGAN

1. Diklat Dasar JF PenggerakSwadaya Masyarakat AhliPertama Angkatan VIII

34 22 Maret - 21 Aprildi Kampus PuslatPegawai ASN

TW II

2. Diklat Dasar JF PenggerakSwadaya Masyarakat AhliPertama Angkatan IX

26 29 Maret - 28 Aprildi Kampus PuslatPegawai ASN

TW II 8 Orang mengikutiProgram ASNMengabdi Desa diKab. Blitar.

1 orangmengundurkan diriditengahpelaksanaanpelatihan karenasakit.

3. Pelatihan KepemimpinanNasional TK II

5 2 orang di ASNCorporateUniversity - LANPejompongan (8Maret - 2 Juli)

2 orang di BalaiBangkom PUPR Wil.IV Bandung (16Maret - 2 Juli)

TW III 2 orang masihmenjalani PelatihanPKN Tk II dan baruakan selesai padaBulan Oktober 2021


NO JENIS DIKLAT

JUMLAH

KELULUSAN

(ORG)

WAKTUPELAKSANAAN

PERIODE KETERANGAN

1 orang di PPSDMBNN, Lido, JawaBarat (9 Juni - 28September)

4. Pelatihan KepemimpinanAdministrator

2 24 Maret - 8 Juli2021

TW III

5. Pelatihan Dasar CPNS GolIII Angkatan XXVI

31 8 April - 7 Mei 2021 TW IV

6. Pelatihan Dasar CPNS GolIII Angkatan XXVII

30 8 April - 7 Mei 2021 TW IV

7. Pelatihan Dasar CPNS GolIII Angkatan XXVIII

31 24 Mei - 18 Agustus2021

TW IV 1 orangmengundurkan diripada saat latsarberlangsung

8. Pelatihan Dasar CPNS GolIII Angkatan XXIX

31 24 Mei - 18 Agustus2021

TW IV

9. Pelatihan Dasar CPNS GolIII Angkatan XXX

30 3 Juni - 26 Agustus2021

TW IV 1 orang tidak dapatmengikuti karenasakit saat masukhari ke 4 distancelearning. Rencanaakan diikutkan keK/L lain

10. Pelatihan Dasar CPNS GolIII Angkatan XXXI

29 3 Juni - 26 Agustus2021

TW IV 1 orang tidak dapatmengikuti karenadalam prosesmengundurkan diridari CPNS

11. Pelatihan Dasar CPNS GolII Angkatan IV

27 14 Juni - 6September 2021

TW IV

12. Pelatihan Dasar CPNS GolII Angkatan V

26 14 Juni - 6September 2021

TW IV

13. Pelatihan KepemimpinanPengawas

28 3 September - 23Desember 2021

TW IV

14. Pelatihan KepemimpinanNasional TK II

3 2 orang di BPSDMProv Jawa Barat

TW IV


NO JENIS DIKLAT

JUMLAH

KELULUSAN

(ORG)

WAKTUPELAKSANAAN

PERIODE KETERANGAN

(22 Juni - 9Oktober 2021)

1 orang diKemenkumham (19Agst - 11 Des2021)

15. Pelatihan FungsionalAnalis KepegawaianKeahlian

1 20 September - 13Oktober

TW IV

16. Pelatihan FungsionalPerencana Pertama

17 12 Oktober - 26November 2021

TW IV

17. Pelatihan PembentukanJF Pengelola PengadaanBarang/Jasa

20 23 - 30 Juni 2021 TW IV

18. Diklat PengangkatanArsiparis Terampil

28 26 Juli - 2September 2021

TW IV

TOTAL 399


nomor dua yang ditetapkan adalah 0 persen. Realisasi capaian kinerja pada

periode ini adalah 1,77 persen atau 39 orang dari total ASN Kemendesa PDTT

sebesar 2.206 orang. Sedangkan realisasi anggaran untuk memenuhi capaian

kinerja untuk IKU nomor dua pada periode ini sebesar Rp.0,- (nol rupiah).






pun masih mengalami proses penutupan satker.


nomor dua yang ditetapkan adalah 4,00 persen atau 88 orang. Realisasi


mengikuti Pelatihan Teknis dari total ASN Kemendesa PDTT sebesar 2.206


orang. Sedangkan realisasi anggaran untuk memenuhi capaian kinerja untuk

IKU nomor dua pada periode ini sebesar Rp.47.225.000,- (empat puluh tujuh

juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).






IKU nomor dua pada periode ini sebesar Rp.279.731.000,- (dua ratus tujuh

puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).






IKU nomor dua pada periode ini sebesar Rp.327.047.000,- (tiga ratus dua puluh

tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah).

Adapun berikut rincian berdasarkan capaian IKU nomor 02 berdasarkan

jenis pelatihannya.



Berdasarkan Jenis Pelatihan

NO JENIS DIKLAT

JUMLAH

KELULUSAN

(ORG)

WAKTUPELAKSANAAN

PERIODE KETERANGAN

1. Workshop Latsar CPNS 4 24 - 25 Februari diSetjen DPR RI

TW I

2. Pelatihan FasilitatorDaring

6 16 - 25 Maret diLAN Jakarta

TW I

3. Pelatihan PNS MengabdiDesa

29 24 - 25 Maret diPuslat Pegawai ASN

TW I


NO JENIS DIKLAT

JUMLAH

KELULUSAN

(ORG)

WAKTUPELAKSANAAN

PERIODE KETERANGAN

4. Diklat PenyelenggaraanSPIP Integratif

32 5 - 9 April diPusdiklatwas BPKP

TW II

5. Diklat BendaharaPengeluaran

37 19-27 April diPusdiklat APKemenkeu (daring)

TW II 2 orang tidak lulusujian

6. Pelatihan ManajemenTalenta

4 23 Maret - 1 April diLAN Jakarta

TW II

7. Pelatihan ManajemenTalenta Angkatan 2

11 2 - 10 Juni di LANJakarta

TW II

8. Rapat Teknis PembuatanKurikulum/Silabus danModul PSM BerbasisKompetensi

50 8-10 Juni di Bogor TW II

9. Workshop Fasilitator PKP 8 19 Juli - 4 Agustusdi LAN

TW III

10. Bendahara pengeluaran 1 2-11 Agustus diPusdiklat AP

TW III

11. Pelatihan Revolusi Mentaluntuk Penguatan BudayaBirokrasi yg Bersih,Melayani, dan Responsif

1 28 Juli - 24September di LAN

TW III

12. Pelatihan Agen Perubahan 20 27 Oktober - 3Desember di PuslatPegawai ASN

TW IV

13. Pelatihan Revolusi Mentaluntuk Penguatan BudayaBirokrasi yg Bersih,Melayani, dan Responsif

1 7 September - 1November di LAN

TW IV

14. Peningkatan Kapasitas WI 23 8 - 10 November diPuslat Pegawai ASN

TW IV

15. Pelatihan Bahasa Inggris 9 7 Juni - 7Desember Online

TW IV

16. PengembanganKompetensi ASN melalui

12 8 - 10 November diSolo

TW IV


NO JENIS DIKLAT

JUMLAH

KELULUSAN

(ORG)

WAKTUPELAKSANAAN

PERIODE KETERANGAN

Coaching dan Mentoring

17. Pelatihan ManajemenKrisis

3 26 - 29 Oktober diLAN

TW IV

18. Bimbingan Teknis AplikasiSAKTI

24 29 - 30 Novemberdi Puslat PegawaiASN

TW IV

TOTAL 275


nomor tiga yang ditetapkan adalah 1 (satu) dokumen. Realisasi capaian kinerja

pada periode ini adalah 1 (satu) dokumen. Sedangkan realisasi anggaran untuk

memenuhi capaian kinerja untuk IKU nomor tiga pada periode ini sebesar

Rp.0,- (nol rupiah).







kegiatan, pada periode Triwulan I Tahun 2021 sudah selesai disusun bahan

kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian,

yaitu : Renstra Puslat Pegawai ASN Tahun 2020-2024.



pada periode ini adalah 0 (nol) dokumen bahan kebijakan dan regulasi

Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian yang disusun. Sedangkan

realisasi anggaran untuk memenuhi capaian kinerja untuk IKU nomor tiga pada

periode ini sebesar Rp.84.879.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus

tujuh puluh sembilan ribu rupiah).




pada periode ini adalah 1 (satu) dokumen bahan kebijakan dan regulasi



periode ini sebesar Rp.77.146.000,- (tujuh puluh tujuh juta seratus empat

puluh enam ribu rupiah).



pada periode ini adalah 6 (satu) dokumen bahan kebijakan dan regulasi



periode ini sebesar Rp.1.501.356.000,- (satu milyar lima ratus satu juta tiga

ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Adapun berikut rincian berdasarkan capaian IKU nomor 03.



NO NAMA BAHAN KEBIJAKAN DANREGULASI

JUMLAH(DOKUMEN)

WAKTUPELAKSANAAN PERIODE

1. Renstra Puslat Pegawai ASN Tahun2020-2024

1 Januari 2021 TW I

2. Permendesa Nomor 6 Tahun 2021tentang Pengelolaan PelatihanAparatur Sipil Negara Unggul BidangDesa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi

1 Juni 2021 TW III

3. Kurikulum Berbasis KompetensiPelatihan PSM Ahli Pertama

1 Desember 2021 TW IV

4. Kurikulum Berbasis KompetensiPelatihan PSM Ahli Muda


5. Kurikulum Berbasis KompetensiPelatihan PSM Ahli Madya



6. Kurikulum Berbasis KompetensiPelatihan PSM Ahli Utama


7. Keputusan Kepala Badan PSDMMDDTT tentang PembayaranHonorarium atas Kelebihan JumlahMinimal Jam Tatap Muka bagi JFWidyaiswara di lingkunganKemendesa PDTT


8. Keputusan Kepala Badan PSDMMDDTT tentang PedomanPelaksanaan Tugas dan SistemPembayaran Honorarium Mengajarbagi Pejabat Pejabat FungsionalWidyaiswara di lingkunganKemendesa PDTT


TOTAL 8

Dalam pencapaian sasaran program Puslat Pegawai ASN, selain adanya

pencapaian untuk Indikator Kinerja Utama juga terdapat Indikator Kinerja

Tambahan. Indikator Kinerja Tambahan ditujukan sebagai upaya peningkatan

kompetensi ASN Kemendesa PDTT yang bersifat tambahan, sehingga pada

Indikator Kinerja Tambahan tidak ada target yang ditetapkan pada awal

penyusunannya. Adapun Indikator Kinerja Tambahan Puslat Pegawai ASN

adalah : (1) Persentase SDM yang mengikuti pengembangan kompetensi

lainnya; dan (2) Persentase SDM yang mengikuti Online Seminar yang

bersertifikat.

Pada periode Triwulan I Tahun 2021 realisasi capaian kinerja tambahan

nomor satu adalah 1,36% atau tiga puluh orang dari total ASN Kemendesa

PDTT sebesar 2.206 orang. Sedangkan realisasi anggaran untuk memenuhi

capaian kinerja tambahan nomor satu pada periode ini sebesar Rp.0,- (nol

rupiah).








kegiatan, sudah selesai dilakukan Pelatihan SDGs Desa.

Pada periode Triwulan II Tahun 2021, realisasi capaian kinerja tambahan

nomor satu adalah 2,72% atau enam puluh orang dari total ASN Kemendesa

PDTT sebesar 2.206 orang. Sedangkan realisasi anggaran untuk memenuhi

capaian kinerja tambahan nomor satu pada periode ini sebesar Rp.9.900.000,-

(sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pada periode Triwulan III Tahun 2021, realisasi capaian kinerja tambahan

nomor satu adalah 2,72% atau enam puluh orang. Sedangkan realisasi

anggaran untuk memenuhi capaian kinerja tambahan nomor satu pada periode

ini sebesar Rp.21.050.000,- (dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).

Pada periode Triwulan IV Tahun 2021, realisasi capaian kinerja tambahan

nomor satu adalah 1,36% atau tiga puluh orang. Sedangkan realisasi anggaran

untuk memenuhi capaian kinerja tambahan nomor satu pada periode ini

sebesar Rp.27.850.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu

rupiah).

Adapun berikut rincian berdasarkan capaian IKU tambahan nomor 01.

Tabel-13 : Rincian Capaian IKU Puslat Pegawai ASN Tahun 2021

(sesuai IKU Tambahan Kemendesa PDTT No.01)

NO JENIS DIKLATJUMLAH(ORG)


1. Pelatihan SDGs Desa 30 25 Februari diKampus PuslatPegawai ASN

TW I

2. Penajaman tusi BPSDM danpenyusunan bisnis proses PuslatPegawai ASN

30 01 April di KampusPuslat PegawaiASN

TW II

3. Workshop Persiapan DUPAK dan OrasiIlmiah

30 11 Juni di KampusPuslat PegawaiASN

TW II

4. Workshop Persiapan Akreditasi danAlur Penyimpanan KelengkapanAkreditasi

30 7 Juli di KampusPuslat PegawaiASN

TW III

5. Workshop Penyusunan KTI 30 20 September di TW III


NO JENIS DIKLATJUMLAH(ORG)


Widyaiswara Kampus PuslatPegawai ASN

6. Sosialisasi 5R 30 29 November diKampus PuslatPegawai ASN

TW IV

TOTAL 180

Pada periode Triwulan I Tahun 2021 realisasi capaian kinerja tambahan

nomor dua adalah 0 (nol) persen. Sedangkan realisasi anggaran untuk

memenuhi capaian kinerja tambahan nomor dua pada periode ini sebesar

Rp.0,- (nol rupiah).






pun masih mengalami proses penutupan satker.

Pada periode Triwulan II Tahun 2021, realisasi capaian kinerja tambahan

nomor dua adalah 0 (nol) persen. Sedangkan realisasi anggaran untuk

memenuhi capaian kinerja tambahan nomor dua pada periode ini sebesar

Rp.0,- (nol rupiah). Hal ini dikarenakan masih padatnya jadwal

penyelenggaraan Pelatihan sehingga kegiatan seminar online belum

dilaksanakan.

Pada periode Triwulan III Tahun 2021, realisasi capaian kinerja tambahan

nomor dua adalah 91,93% atau 2.028 orang dari total ASN Kemendesa PDTT


kinerja tambahan nomor dua pada periode ini sebesar Rp.19.200.000,-

(sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

Pada periode Triwulan IV Tahun 2021, realisasi capaian kinerja tambahan

nomor dua adalah 74,12% atau 1.635 orang dari total ASN Kemendesa PDTT



kinerja tambahan nomor dua pada periode ini sebesar Rp.28.300.000,- (dua

puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

Adapun berikut rincian berdasarkan capaian IKU tambahan nomor 02.

Tabel-14 : Rincian Capaian IKU Puslat Pegawai ASN Tahun 2021

(sesuai IKU Tambahan Kemendesa PDTT No.02)

NO TEMA SEMINAR ONLINEJUMLAH(ORG)


1. Membangun Profesionalisme danDedikasi ASN melalui KemampuanPublic Speaking

583 1 September TW III

2. Tapera/Bapertarum, Manfaat danKeuntungan Untuk ASN


3. ASN BIJAK BERMEDSOS, ProduktifTetapi Waspada


4. URGENSI KOMPETENSI SOSIALKULTURAL ASN


5. Peningkatan Kinerja ASN MelaluiKecerdasan Spiritual (SQ)


6. Peningkatan Kualitas SDM MelaluiPenerapan Manajemen Talenta

200 13 Oktober TW IV

7. Peningkatan Kapasitas ASN melaluiKeterampilan Menulis di Era Digital

459 3 November TW IV

8. Pentingnya Jiwa Nasionalisme danBahaya Radikal bagi ASN


9. Internalisasi Core values ASNBerAKHLAK


10. Widyaiswara Zaman Now 253 24 November TW IV

TOTAL 3.663

B. Kinerja Anggaran


mengalami perubahan nomenklatur satuan kerja yang pada awalnya adalah

Pusdiklat Pegawai ASN menjadi Puslat Pegawai ASN di bawah Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Daerah tertinggal dan Transmigrasi (BPSDM). Dengan pagu awal pada satker

Pusdiklat Pegawai ASN sebesar Rp.23.808.274.000,- (dua puluh tiga milyar


delapan ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Lalu saat

menjadi Puslat Pegawai ASN memiliki pagu Rp.12.632.060.000,- (dua belas

milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam puluh ribu rupiah). Satker Puslat

Pegawai ASN setelah bergabung dengan satker BPSDM, sehingga KRO Layanan

Perkantoran dikelola oleh sekretariat BPSDM. Hal ini juga berpengaruh pada

perubahan pagu anggaran yang dimiliki oleh Puslat Pegawai ASN pada Tahun

Anggaran 2021.

Menindaklanjuti arahan Presiden RI penanganan pandemi COVID-19,

dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan

pemulihan ekonomi Nasional maka Menteri Keuangan mengambil kebijakan

dalam melakukan Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga.

Kementerian/Lembaga yang juga merasakan dampaknya adalah Kemendesa

PDTT pada umumnya dan Puslat Pegawai ASN pada khususnya. Dimana Puslat

Pegawai ASN dilakukan refocusing dan realokasi anggaran menjadi

Rp.8.783.665.000,- (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam

ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau sekitar 30,47 persen anggaran yang

terkena refocusing dan realokasi anggaran.

Realisasi penyerapan anggaran Pusdiklat Pegawai ASN sampai dengan

periode Triwulan I Tahun 2021 adalah sebesar Rp.0,- (nol rupiah) dari target

Rp.494.174.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh

empat ribu rupiah) atau 5,63 persen. Hal ini dikarenakan pada periode Triwulan

I Tahun 2021 masih dilakukan proses penataan Personel, Pendanaan, Sarana

dan Prasarana serta Dokumen (P3D) akibat terjadinya perubahan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Kemendesa PDTT dalam upaya

menjalankan amanat Presiden RI dalam melakukan reformasi birokrasi. Dari

segi pengadministrasian keuangan masih mengalami proses penutupan satker.


periode Triwulan II Tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.009.619.980,- (satu milyar

sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh

rupiah) atau 11,49 persen dari target Rp.3.112.843.000,- (tiga milyar seratus

dua belas juta delapan ratus empat tiga ribu rupiah) atau 35,44 persen.



periode Triwulan III Tahun 2021 adalah sebesar Rp.3.848.099.714,- (tiga

milyar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu

tujuh ratus empat belas rupiah) atau 43,81 persen dari target

Rp.5.584.220.000,- (lima milyar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus

dua puluh ribu rupiah) atau 63,58 persen.


periode Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebesar Rp.8.367.091.287,- (delapan

milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu dua ratus

delapan tujuh rupiah) atau 95,26 persen dari target Rp.8.783.665.000,-

(delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh

lima ribu rupiah) atau 100 persen.

Grafik-1: Realisasi Anggaran Puslat Pegawai ASN Tahun 2021

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT NOP DESRencana (Rp) 100.630.000 209.840.000 494.174.000 1.052.269.000 1.784.881.000 3.112.843.000 3.884.279.000 4.452.255.000 5.584.220.000 6.489.341.000 7.786.790.000 8.783.665.000Rencana (%) 0,01 2,39 5,63 11,98 20,32 35,44 44,22 50,69 63,58 73,88 88,65 100,00Realisasi Keuangan/SP2D (Rp) 168.582.190 710.790.380 1.009.619.980 1.876.242.033 2.447.644.100 3.848.099.714 4.112.156.614 6.779.045.739 8.367.091.287Realisasi Keuangan/SP2D (%) 0,00 0,00 0,00 1,92 8,09 11,49 21,36 27,87 43,81 46,82 77,18 95,26


Tabel-15 : Realisasi Keuangan dan Fisik Puslat Pegawai ASN Tahun

2021 Berdasarkan Jenis Belanja

NO JENISBELANJA

PAGUAWAL(000)

PAGU REVISI(000)

REALISASI

SISA(000)

KEUANGAN FISIK

(000) (%) (%)

1. BelanjaPegawai

7.005.286 0 0 0 0 0

2. Belanja Barang 15.356.988 7.418.665 7.092.915,779 80,75 73,17 4.142.173,286

3. Belanja Modal 1.446.000 1.365.000 1.274.175,508 14,51 100 1.365.000

JUMLAH 23.808.274 8.783.665 8.367.091,287 95,26 0 416.573,713

Grafik-2: Realisasi Anggaran Puslat Pegawai ASN Tahun 2021

Berdasarkan Jenis Belanja

Rencana (Rp)Rencana (%)Realisasi (Rp)Realisasi (%)

7.092.915.779 1.274.175.50880,75 14,51

Belanja Barang Belanja Modal7.418.665.000 1.365.000.000

84,460 15,540


BAB IVPENUTUP

Laporan Kinerja Puslat Pegawai ASN, BPSDM, Kemendesa PDTT periode Tahun

2021, merupakan wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran selama kurun

waktu Triwulan III Tahun Anggaran 2021. Di dalamnya terdapat capaian kinerja dan

realisasi anggaran periode Januari s.d. Desember 2021 terhadap target kinerja yang

telah ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021.

Laporan Kinerja Puslat Pegawai ASN disusun dalam rangka memenuhi

ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan RB

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan

Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi. Selain itu Laporan Kinerja Puslat Pegawai ASN ini juga

dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan hasil kinerja kepada seluruh

pemangku kepentingan (stakeholders), serta merupakan sumber informasi untuk

perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang merupakan wujud

nyata pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam

penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Puslat Pegawai ASN tahun 2021, dimana

memiliki sasaran programnya terdiri atas dua yaitu : (1) meningkatnya kompetensi

ASN Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; serta (2) tersedianya bahan kebijakan

dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian. Dalam

pencapaian sasaran program tersebut, Puslat Pegawai ASN Tahun 2021


memiliki tiga Indikator Kinerja Utama, yaitu : (1) Persentase SDM Aparatur

yang mengikuti pelatihan Struktural/Fungsional yang lulus dan

bersertifikat; (2) Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan

Teknis yang lulus dan bersertifikat; dan (3) Jumlah bahan kebijakan dan

regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian yang

disusun. Selain itu Puslat Pegawai ASN memiliki dua Indikator Kinerja Tambahan,

yaitu : (1) Persentase SDM yang mengikuti pengembangan kompetensi lainnya; dan

(2) Persentase SDM yang mengikuti Online Seminar yang bersertifikat.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

4. IKU nomor 01 : Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pelatihan


Dengan target 19 persen dari 2.206 (dua ribu dua ratus



nomor 01 periode Januari s.d. Desember Tahun 2021 adalah

18,09 persen atau 399 orang yang mengikuti pelatihan



kinerja untuk IKU nomor 01 sampai dengan periode Desember

Tahun 2021 sebesar Rp.2.149.003.600,- (dua milyar seratus

empat puluh sembilan juta tiga ribu enam ratus rupiah).

5. IKU nomor 02 : Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis yang


Dengan target 8,00% dari 2.206 (dua ribu dua ratus



nomor 02 sampai dengan periode Januari s.d. Desember Tahun

2021 adalah 12,47 persen atau 275 orang yang mengikuti

Pelatihan Teknis yang lulus dan bersertifikat.


kinerja untuk IKU nomor 02 sampai dengan periode Januari s.d.

Desember Tahun 2021 sebesar Rp.653.985.000,- (enam ratus


lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu

rupiah).

6. IKU nomor 03 : Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai Aparatur

Sipil Negara Kementerian yang disusun.

Dengan target 4 (empat) dokumen kebijakan dan regulasi

yang rencana akan disusun pada Tahun 2021. Sedangkan

realisasi capaian kinerja IKU nomor 03 sampai dengan periode

periode Januari s.d. Desember Tahun 2021 adalah 8 (dua)

dokumen bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Pegawai

Aparatur Sipil Negara Kementerian yang disusun.


kinerja untuk IKU nomor 03 sampai dengan periode Januari s.d.

Desember Tahun 2021 sebesar Rp.1.663.381.000,- (satu milyar

enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu

ribu rupiah).

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

1. IKT nomor 01 : Persentase SDM yang mengikuti pengembangan kompetensi

lainnya.

Sampai dengan periode Januari s.d. Desember Tahun

2021 realisasi capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Tambahan

nomor 01 adalah 8,16% atau 180 (seratus delapan puluh) orang.

Sedangkan realisasi anggaran untuk memenuhi capaian kinerja

tambahan nomor 01 sampai dengan periode Januari s.d.

Desember Tahun 2021 sebesar Rp.58.800.000,- (lima puluh

delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

2. IKT nomor 02 : Persentase SDM yang mengikuti Online Seminar yang

bersertifikat.

Sampai dengan periode Januari s.d. Desember Tahun

2021 realisasi capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Tambahan

nomor 02 adalah 166,05% atau 3.663 orang dari total ASN

Kemendesa PDTT sebesar 2.206 orang. Sedangkan realisasi


anggaran untuk memenuhi capaian kinerja tambahan nomor 02

sampai dengan periode Januari s.d. Desember Tahun 2021

sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu

rupiah).


mengalami perubahan nomenklatur satuan kerja yang pada awalnya adalah Pusdiklat

Pegawai ASN menjadi Puslat Pegawai ASN di bawah Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah tertinggal dan

Transmigrasi (BPSDM). Dengan pagu awal pada satker Pusdiklat Pegawai ASN

sebesar Rp.23.808.274.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan juta dua

ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Lalu saat menjadi Puslat Pegawai ASN memiliki

pagu Rp.12.632.060.000,- (dua belas milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam

puluh ribu rupiah). Satker Puslat Pegawai ASN yang bergabung dengan satker

BPSDM, sehingga KRO Layanan Perkantoran dikelola oleh sekretariat BPSDM. Hal ini

berpengaruh pada perubahan pagu anggaran yang dimiliki oleh Puslat Pegawai ASN

pada Tahun Anggaran 2021.

Menindaklanjuti arahan Presiden RI penanganan pandemi COVID-19, dukungan

anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan

ekonomi Nasional maka Menteri Keuangan mengambil kebijakan dalam melakukan

Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga. Kementerian/Lembaga

yang juga merasakan dampaknya adalah Kemendesa PDTT pada umumnya dan

Puslat Pegawai ASN pada khususnya. Dimana Puslat Pegawai ASN dilakukan

refocusing dan realokasi anggaran menjadi Rp.8.783.665.000,- (delapan milyar tujuh

ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau sekitar

30,47 persen anggaran yang terkena refocusing dan realokasi anggaran.

Adapun realisasi penyerapan anggaran Puslat Pegawai ASM periode Januari s.d.

Desember Tahun 2021 adalah sebesar Rp.8.367.091.287,- (delapan milyar tiga ratus

enam puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan tujuh rupiah) atau

95,26 persen dari target Rp.8.783.665.000,- (delapan milyar tujuh ratus delapan

puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau 100 persen.


Apabila dibanding dengan periode sebelumnya Tahun Anggaran 2020

mengalami penurunan pada periode Tahun 2021 ini. Hal ini dikarenakan pada

periode Tahun 2021 terjadi refocusing dan realokasi anggaran sebanyak dua kali,

sehingga dalam pencapaian target sasaran mengalami kendala. Dalam

penyelenggaraan percepatan penanganan COVID-19, satuan harga mengalami

perubahan secara Nasional dan alokasi pagu tersebut tidak dapat dialihkan untuk

kegiatan lainnya. Sisa pagu belanja modal pun kurang terkoordinasi dengan baik

sehingga sisa pagu belanja modal tidak dapat dilakukan pergeseran untuk

mendukung kegiatan tugas pokok Pusat Pelatihan Pegawai ASN di Tahun 2021.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Puslat Pegawai ASN pada Tahun 2021

dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Terdapat refocusing dan realokasi anggaran sebanyak dua kali, sehingga dalam

pencapaian target sasaran mengalami kendala.

2. Dilakukannya revisi anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan secara mendasar

yaitu dengan mengurangi target output kegiatan.

3. Kurangnya koordinasi terhadap pelaksanaan efisiensi dan efektivitas pagu

anggaran kegiatan Puslat Pegawai ASN.

4. Pelaksanaan kegiatan yang kurang sesuai dengan rencana kerja dalam

penyelesaian tugas-tugas kedinasan, karena penerapan WFH sebagai tindak

lanjut atas Penetapan PPKM dan penyesuaian sistem kerja bagi ASN pada

instansi Pemerintah yang berada di wilayah dengan penetapan PPKM.

Beberapa upaya tindak lanjut yang dilakukan pada Tahun 2021 ini antara lain :

1. Mengoptimalkan percepatan proses revisi anggaran agar pelaksanaan kegiatan

dapat segera diselenggarakan;

2. Melakukan jejaring kerjasama yang baik melalui koordinasi dan konsultasi

dengan para stakeholder (internal dan eksternal Kemendesa PDTT) terkait

kebijakan, tata cara/prosedur, maupun pelaksanaan teknis pelaksanaan

kegiatan baik Pelatihan maupun kegiatan lainnya;

3. Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan

skala prioritas dan jadwal kegiatan;


4. Mengubah target output kegiatan, memperbaiki rencana penarikan dana atau

melakukan re-scedule ulang (Kurva “S”) yang telah direncanakan sebelumnya,

dan mencari alternatif kegiatan guna pencapaian kinerja Puslat Pegawai ASN

Tahun 2021;

5. Mencari alternatif pelaksanaan pengembangan kompetensi dengan menerapkan

sistem social distancing dan physical distancing seperti pelaksanaan pelatihan,

seminar, workshop secara online;

6. Mengoptimalkan penyelesaian tugas-tugas kedinasan dengan menggunakan

sarana komunikasi dan infomasi yang tersedia. Seperti pelaksanaan rapat

koordinasi yang dilakukan melalui teleconference, serta pelaporan kegiatan

melalui media online;

7. Memperbaiki perencanaan kegiatan baik dari segi teknis pelaksanaan kegiatan

maupun dalam sistem proses pengajuan SPM sehingga dapat berjalan dengan

baik.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2021 Puslat Pegawai ASN ini

diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjalankan pengelolaan kinerja

sesuai dengan tugas dan fungsi Puslat Pegawai ASN di periode-periode mendatang.

Laporan ini juga diharapkan mampu menjadi media penyampaian informasi yang

transparan dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga Puslat

Pegawai ASN mendapatkan umpan balik (feedback) dari para pemangku kepentingan

mengenai pengelolaan kinerja tersebut.

PUSAT PELATIHAN PEGAWAI ASNBADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,

DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Puslatasn Kemendesapdtt

Puslatasn Kemendesa

Puslatasnkemendesa

@Pkemendesapdtt

Laporan Kinerja Pusat Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

2

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah

salah satu Unit Kerja Eselon (UKE) II dibawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

dan Pemberdayaan Masyarakat (BPSDM) yang merupakan salah satu Unit Kerja Eselon (UKE)

1 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pelatihan, pengembangan kelembagaan

dan tenaga pelatihan, pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi, dan pengembangan

kerja sama pelatihan sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan

transmigrasi; pelaksanaan pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatihan,

pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi, dan pengembangan kerja sama pelatihan

sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi, pelaksanaan

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga

pelatihan, pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi, dan pengembangan kerja sama

pelatihan sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa,

Daerah Teringgal, dan Transmigrasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lapkin) Tahun 2021 ini disusun

dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999, Tap MPR RI Nomor:

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN Serta

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Lapkin Tahun 2021adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara

periodik. Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja, maka Lapkin Tahun

2021Tahun 2021 disusun berdasarkan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang

mengacu pada Rencana Strategis Pusat Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Tahun 2021

Ruang lingkup dari Lapkin Tahun 2021Tahun 2021 ini meliputi gambaran umum tugas dan

fungsi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi


3

(PPSDM), Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2021 serta Akuntabilitas Kinerja yang

mencakup hasil Pengukuran Kinerja sampai dengan keberhasilan, kegagalan, permasalahan

dan penanganan pemecahannya

Untuk tahun anggaran 2021 misi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi adalah Terwujudnya Sistem Pembelajaran yang Mampu

Mencetak Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang Berkualitas dan

Berdaya Saing dengan Indikator utamanya yaitu :

1. Persentase SDM penggiat/kader desa yang mendapatkan sertifikat pelatihan;

2. Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi;

3. Jumlah Orang yang mengakses Platfoam Akademi Desa 4.0.

Indikator Kinerja Utama Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi

No

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Utama Target Capaian

2021

a b C d

1 Meningkatnya kapasitas SDM

desa, daerah tertinggal dan

transmigrasi

Persentase SDM penggiat/

kader desa yag mendapatkan

sertifikat pelatihan

70%

2 Tersedianya bahan kebijakan

dan regulasi Pelatihan Sumber

Daya Manusia Desa, Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi

Jumlah bahan kebijakan dan

regulasi Pelatihan Sumber



6 Dok

3 Desa Digital yang

dikembangkan melalui

Akademi Desa 4.0

Jumlah Orang yang

mengakses Platfoam

Akademi Desa 4.0

30.000 Orang


4

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, dimana setiap triwulan untuk masing- masing unit organisasi setingkat Eselon II

wajib menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban formal atas semua

kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan

dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja TW IV Tahun 2021 adalah pengukuran kinerja dan evaluasi

serta penjelasan secara memadai yang merupakan hasil analisis kinerja yang dilakukan terkait

dengan perencanaan strategis terhadap pengukuran kinerja Perjanjian Kinerja (PK) Kepala

Pusat Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PPSDM) Tahun 2021.

Hasil kinerja ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan

dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat, staf dan

pelaksana pendukung di lingkungan Kepala Pusat Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi pada triwulan berikutnya, sehingga selanjutnya dapat mendukung kinerja

BPSDM secara keseluruhan dalam usaha mewujudkan good governance dan clean

government.

Selanjutnya, semoga Laporan Kinerja TW IV Pusat Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan informasinya

dan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu atas penyelesaian penyusunan

laporan ini.


Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia

Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Dr. Fujiartanto, SIP, MM, M.Si, MA


5

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN

EKSEKUTIF DAFTAR

ISI

DAFTAR TABEL/GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Uraian Tugas dan Fungsi

C. Struktur Organisasi



A. RPJMN TAHUN 2020-2024

B. Rencana Strategis

C. Perjanjian kinerja



1. Capaian Kinerja;

2. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja s.d TW IV Tahun

2021;

3. Perbandingan Realisasi Kinerja , Tahun Anggaran 2021 dengan Tahun

Anggaran Yang Lalu (Tahun 2020);

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka

Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Organisasi;

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan


6

B. Kinerja Anggaran

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

7


TABEL

Tabel I. Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal Dan

Transmigrasi Tahun 2021

Tabel 2. Realisasi Perjanjian Kinerja di Tahun Anggaran 2021

Tabel 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

(Tahun 2020)

Tabel 4. Sasaran, IKU, strategi, target output kegiatan Pusat Pelatihan Sumber Daya

Manusia Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020- 2024

GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, DT

Dan Transmigrasi

Gambar 2. Kurva S Penyerapan Anggaran

LAMPIRAN

Lampiran 1. Uraian Kegiatan Pada Pusat Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal Dan

Transmigrasi

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Pelatihan SDM Desa, DT dan

Transmigrasi

Lampiran 3. Indikator Kinerja Utama Terhadap Rencana Target Triwulan I PPSDM

Lampiran 4. Indikator Kinerja Utama Terhadap Rencana Target Triwulan II PPSDM

Lampiran 5. Indikator Kinerja Utama Terhadap Rencana Target Triwulan IVPPSDM


8

A. Latar Belakang

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang diharapkan dapat mewujudkan

tatakelola pemerintahan yang baik, diperlukan keselarasan antara proses perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja yang terukur, obyektif dan akuntabel. Pada

tahap perencanaan, seluruh instansi pemerintah menyusun Rencana Strategis (Renstra) setiap

5 tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

agar dicapai pencapaian tujuan yang tepat dari sasaran. RPJMN tersebut, dijabarkan lebih lanjut

dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap 1 tahun guna menentukan dan melaksanakan

prioritas pembangunan yang menjadi tuntutan dan harapan masyarakat. Kemudian pencapaian

sasaran dievaluasi dan dilaporkan secara obyektif melalui penyusunan Laporan Kinerja

(Lapkin).

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

mengamanatkan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan berbasis kinerja. Oleh karena

itu, setiap penggunaan anggaran oleh instansi pemerintah harus didasarkan pada kinerja

sasaran yang jelas dan terukur, serta dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk

Lapkin. Dengan demikian, Lapkin merupakan bentuk kewajiban dari setiap instansi

pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas, fungsi, serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang

dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Pelatihan SDM Desa Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Dengan berpedoman arahan RPJPN 2005-2025, sasaran

pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang

mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan

menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan

kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan

berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengutamakan Sustainable Development Goals

(SDGs) dengan target-target dari 17


9

tujuan beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda

pembangunan Indonesia ke depan.

Pada tahun 2020-2024 Presiden telah mencanangkan visi : “Terwujudnya Indonesia Maju yang

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan gotong royong", dan untuk mencapai visi

tersebut terdapat 9 misi yang telah ditetapkan, dan salah satu dari misi presiden tersebut adalah

“Peningkatan kualitas Manusia Indonesia”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi merupakan instrument untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden

dan Wakil Presiden yang dirumuskan berdasarkan RPJMN 2020-2024. Secara khusus Visi dan

Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada misi ketiga Presiden dan

Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas

Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin

Pemerataan. Sehingga, visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-

2024 adalah: “Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing

secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian, Berlandaskan Gotong- Royong”. Dan misi yang ditetapkan dalam mendukung

visi Kemendesa, PDTT adalah:

a. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;

b. Mengembangkan ekonomi dan investasi perdesaan;

c. Menyerasikan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;

d. Menyelenggarakan transmigrasi;

e. Penyusunan kebijakan stretegis berbasis data dan informasi yang akurat; serta

f. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan.

Berdasarkan Misi Kementerian tersebut di atas, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia

mempunyai tanggung jawab untuk mendukung misi yang ke enam, yaitu meningkatkan

kapasitas sumber daya manusia perdesaan. Hal ini masih sejalan dengan tugas PPSDM

sebagaimana tertuang dalam Permendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

No. 16 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan

Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi: Pusat Pelatihan Sember Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan

pendidikan dan pelatihan masyarakat serta kerja sama di bidang pemberdayaan masyarakat

desa, pembangunan daerah tertinggal


10

dan transmigrasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia

Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pelatihan, pengembangan

kelembagaan dan tenaga pelatihan, pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi, dan

pengembangan kerja sama pelatihan sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah

tertinggal, dan transmigrasi;

b. Pelaksanaan pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatihan, pengembangan

standarisasi dan sertifikasi profesi, dan pengembangan kerja sama pelatihan sumber daya

manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelatihan, pengembangan kelembagaan

dan tenaga pelatihan, pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi, dan


tertinggal, dan transmigrasi; dan

d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia

Desa, Daerah Teringgal, dan Transmigrasi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa,

Daerah Teringgal, dan Transmigrasi pada Tahun Anggaran 2021 ini telah disediakan anggaran

yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP.DIPA-067.09.1.

350475/2021.

B. Uraian Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia

Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan salah satu unit kerja teknis di lingkungan



Pusat Pelatihan Sumber Daya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pelatihan, pengembangan

kelembagaan dan tenaga pelatihan, pengembangan standarisasi dan sertifikasi


11

profesi, dan pengembangan kerja sama pelatihan sumber daya manusia desa dan perdesaan,

daerah tertinggal, dan transmigrasi;

b. pelaksanaan pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatihan, pengembangan

standarisasi dan sertifikasi profesi, dan pengembangan kerja sama pelatihan sumber daya

manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelatihan, pengembangan kelembagaan

dan tenaga pelatihan, pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi, dan


tertinggal, dan transmigrasi; dan

d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia

Desa, Daerah Teringgal, dan Transmigrasi.

Berdasarkan hal tersebut Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi dikelompokan menjadi 4 (Empat) koordinat:

1. Penyusunan Rencana Dan Program Pelatihan Sumber Daya Manusia

Kelompok substansi penyusunan rencana dan program pelatihan sumber daya manusia

mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan

kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penyusunan rencana dan program pelatihan sumber daya manusia desa dan perdesaan,

daerah tertinggal, dan transmigrasi, Kelompok substansi penyusunan rencana dan program

pelatihan sumber daya manusia terdiri dari :

a. Sub kelompok substansi penyusunan rencana pelatihan, melakukan pemberian

pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program,

pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana pelatihan

sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

b. Sub kelompok substansi penyusunan program pelatihan, melakukan pemberian


pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan program pelatihan

sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.


12

2. Substansi Pengembangan Kelembagaan Dan Tenaga Pelatihan

Kelompok substansi pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatihan, melaksanakan

pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan

program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan

dan tenaga pelatihan sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan

transmigrasi, Kelompok substansi pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatihan terdiri

dari :

a. Sub kelompok substansi pengembangan kelembagaan pelatihan melakukan pemberian


pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan

pelatihan sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

b. Sub kelompok substansi pengembangan tenaga pelatihan melakukan pemberian


pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan tenaga pelatihan

sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

3. Substansi Pengembangan Standarisasi Dan Sertifikasi Profesi

Kelompok substansi pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi melaksanakan

pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan

program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan standardisasi

dan sertifikasi profesi lembaga dan tenaga pelatih sumber daya manusia desa dan

perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi, Kelompok substansi pengembangan

standardisasi dan sertifikasi terdiri atas :

a. Sub kelompok substansi standardisasi dan sertifikasi kompetensi lembaga pelatihan,

melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis,

rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang

standardisasi dan sertifikasi kompetensi lembaga pelatihan sumber daya manusia desa


b. Sub kelompok substansi standardisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga pelatih,

melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis,


13

rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi

kompetensi lembaga dan tenaga pelatih sumber daya manusia desa dan perdesaan,

daerah tertinggal, dan transmigrasi.

4. Substansi Pengembangan Kerja Sama Pelatihan

Kelompok substansi pengembangan kerja sama pelatihan, melaksanakan pemberian


pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kerja sama pelatihan

sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kelompok

substansi pengembangan kerja sama pelatihan terdiri atas :

a. Sub kelompok substansi pengembangan jejaring Pelatihan, melakukan pemberian


pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jejaring pelatihan

sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

b. Sub kelompok substansi pembinaan alumni pelatihan, melakukan pemberian pelayanan

fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan,

serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan alumni pelatihan sumber daya

manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.


Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia

Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan salah satu unit kerja teknis di lingkungan


Tertinggal, dan Transmigrasi. Struktur organisasi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa,

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai berikut:


14

Gambar 1

D. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Pusat Pelatihan Sumber

Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020 ini mencakup aspek-

aspek sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja, bagi kebutuhan eksternal organisasi, di mana Laporan Kinerja

sebagai sarana pertanggungjawaban Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia, Desa, Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi atas capaian kinerja Periode Tahun 2021;

2. Aspek Manajemen Kinerja, bagi kebutuhan internal organisasi, sebagai sarana evaluasi

pencapaian kinerja oleh Pimpinan Organisasi/ Unit Kerja dalam upaya perbaikan

kinerjanya di masa mendatang.

Sumber: Permendesa No. 15/2020 tentang SOTK

Struktur Organisasi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, DT Dan Transmigrasi


15

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan

akuntabel, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua

atas Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

3. Peraturan Presiden Republik Indoensia, Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Permerintah;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2015, tentang Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 15

Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah


6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 16

Tahun 2020, Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Tugas

Kelompok Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah


7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PPSDM nomor SP.DIPA-067.09.1.

350475/2021;

8. Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transigrasi

Tahun 2020-2024;

9. Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Tahun 2021.


16

A. RPJMN TAHUN 2020-2024

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

merupakan unit kerja teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Mendasarkan arah

kebijakan dan strategi dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024,

maka kebijakan teknis Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Tahun 2020-2024 diarahkan pada upaya:

1. Terselenggaranya penyebar luasan pengetahuan kepada masyarakat desa, daerah tertinggal

dan transmigrasi;

2. Tersertifikasinya kompetensi pendamping desa dan sumber daya manusia penggiat/kader

pemberdayaan masyarakat desa (KPMD).

Rencana Strategis Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Tahun 2020-2025 lebih berorientasi pada upaya mendukung pencapaian kinerja

target sasaran yang telah ditetapkan baik dalam Rencana Strategis Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2025 maupun Rencana

Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024, yaitu peningkatan kualitas sumber

daya manusia desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang unggul guna mendukung

kemajuan bangsa Indonesia yang setara dengan bangsa lainnya.

B. Rencana Strategis

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 dalam hal kebijakan penguatan

kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa diarahkan pada upaya: (1)

Pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi; (2) pengembangan

pelatihan masyarakat sumber daya manusia desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; (3)

Pengembangan pelatihan aparat sipil negara dalam aspek jabatan strutural, jabatan fungsional,

dan jabatan fumgsional umum lainnya; dan (4)


17

Pengembangan pembinaan administrasi jabatan fungsional dan jabatan fungsional umum

lainnya.

Dengan berpedoman dengan kebijakan-kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sasaran

kegiatan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

adalah meningkatnya kapasitas sumber daya manusia desa, daerah tertinggal dan transmigrasi,

maka Indikator Kinerja Utama Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 yang dapat ditetapkan yaitu:

1. Persentase SDM penggiat/kader desa yang mendapatkan sertifikat pelatihan;

2. Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah


3. Jumlah Orang yang mengakses Platfoam Akademi Desa 4.0.

C. Perjanjian kinerja

Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,

berisikan penugasan dari Unit Kerja Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPSDM) yang

mana fokusnya pada Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan

pendampingan masyarakat perdesaan. Dalam mendukung hal tersebut, Pusat pelatihan SDM

Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan program/kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja inilah, kinerja Pusat Pelatihan SDM

Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan

wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan SDM Desa,

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2021 sebagai berikut:


18

Tabel 1

Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun

2021

No

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Utama Target

Vol Satuan

a b c d e

1 Meningkatnya kapasitas SDM

desa, daerah tertinggal dan

transmigrasi


kader desa yag

mendapatkan sertifikat

pelatihan

70% Presentase

2 Tersedianya bahan kebijakan




Jumlah bahan kebijakan

dan regulasi Pelatihan

Sumber Daya Manusia


Dan Transmigrasi

6 Dokumen

3 Desa Digital yang


Akademi Desa 4.0

Jumlah Orang yang

mengakses Platfoam

Akademi Desa 4.0

30000 Orang


19

BAB III



1. Capaian Kinerja

Mengenai realisasi pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian

indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia

Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Didasarkan pada kriteria ukuran keberhasilan

dalam rangka pencapaian indikator kinerja dan target yang ditetapkan berdasarkan metode

scoring sebagai berikut :

● Sangat Berhasil (SB) : ≥ 100%

● Berhasil (B) : 80-100%

● Cukup Berhasil (CB) : 60-79%

● Kurang Berhasil(KB) : < 60%.

2. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2021

Tingkat realisasi dari target kinerja sasaran strategis Pusat Pelatihan SDM Desa, Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021. Secara rinci

tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2

Realisasi Perjanjian Kinerja di Tahun Anggaran 2021

No Sasaran

Program

Indikator

Kinerja

Target Realisasi Capaian

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Meningkatnya

kapasitas SDM

desa, daerah

tertinggal dan

transmigrasi

Persentase SDM

penggiat/

kader desa yag


pelatihan

70%

8.939

97,75%

2

Tersedianya bahan


Pelatihan Sumber

Daya Manusia Desa,



Sumber Daya Manusia

Desa, Daerah

6

6

100%


20

Daerah Tertinggal,

Dan Transmigrasi

Tertinggal, Dan

Transmigrasi

3

Desa Digital yang

dikembangkan

melalui Akademi

Desa 4.0

Jumlah Orang yang

mengakses Platfoam

Akademi Desa 4.0 30.000 111.599 > 100%

Sampai dengan Triwulan IV target indikator kinerja program jangka menengah pada

periode Triwulan IV Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi tahun 2021, jumlah target kader masyarakat desa yang terbentuk melalui

pelatihan pada tahun 2021 sebanyak 6.482 Orang dan sampai dengan Triwulan IV realisasi

parsial pelatihan tersebut sebanyak 2.497 Orang (28.5%) dan realisasi kumulatif pelatihan

sebanyak 8.979 Orang (97,75%). Dengan begitu secara parsial PPSDM belum mencapai

target Triwulan IV yang direncanakan sebanyak 30%, tetapi telah mencapai target

kumulatif tahunan. Berkaitan dengan bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Sumber Daya

Manusia Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi telah tersusun 6 kebijakan dan

regulasi Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi yaitu

(1) Pedoman Umum Pelatihan Online, Offline Dan Blended, (2) Standar Biaya Keluaran,

(3) Petunjuk Teknis Pembinaan Alumni Pelatihan, (4) Dokumen SKKNI Tenaga

Pendamping Profesional, (5) Petunjuk Teknis Kerjasama Kelembagaan dalam

Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan Hasil Pelatihan Masyarakat, (6) Petunjuk

Teknis Evaluasi Kemampuan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Telah

Bersertifikat Mampu Melakukan Pendampingan, serta dokumen lainnya terkait bahan

kebijakan dan regulasi Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, Dan

Transmigrasi masih dalam proses penyusunan.

Dalam pencapainnya Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal

sebagai pengampu dalam memberikan pelayanan kebijakan dan regulasi terkait

pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis serta mengevaluasi

dan merekomendasikan solusi dari permasalahannya, terkait pencapaian dimaksud Pusat

Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dibantu oleh 9 UPT sebagai

berikut:

1. UPT Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Jakarta;

2. UPT Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Yogyakarta;


21

3. UPT Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Makassar;


Transmigrasi Banjarmasin;


Transmigrasi Pekanbaru;


Transmigrasi Ambon;


Transmigrasi Jayapura;


Transmigrasi Denpasar;


Transmigrasi Bengkulu.

Dalam rangka mengakselerasi kemandirian, kesejahteraan, dan peningkatan daya saing

masyarakat desa menuju Indonesia 4.0, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi melalui Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 43 tahun 2018 telah meluncurkan program yang

disebut dengan Akademi Desa 4.0. Akademi Desa 4.0 adalah sebuah ekosistem

pembelajaran yang menyediakan metode pembelajaran berbasis digital yang mudah

diakses masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keterampilan

masyarakat di desa. Program Tayang Akademi Desa Tahun 2021 pada Pusat Pelatihan

SDM Desa terdiri dari Kuliah Online (Kulon), Anjang Desa, dan Ngobrol Pintar (Ngopi)

terkait Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kuliah

Online (kulon),


22

Pelaksanaan kegiatan Akademi Desa Tahun 2021 pada periode triwulan IV telah

menanyangkan 64 tayangan, dengan 22 tayangan Ngobrol Pintar (Ngopi), 26

tayangan Kuliah Online (Kulon), 16 tayangan Anjang Desa, dengan detail sebagai

berikut:

Jumlah Penonton Akademi Desa Tahun 2021 periode triwulan IV per 31 Desember 2021

mencapai 111.599 kali tayangan, untuk tayangan Ngobrol Pintar (Ngopi) 38.739 kali

tayang dengan 22 kali siaran , untuk tayangan Kuliah Online (Kulon) 67.549 kali tayang

dengan 26 kali siaran, dan untuk tayangan Anjang Desa 5.311 kali tayang dengan 16

video Anjang Desa.

Tayangan Akademi Desa tahun 2021 memiliki tipe penanyangan yang berbeda-beda.

Tipe tayang video ada dua jenis, yaitu livestreaming dan upload. Livestreaming adalah

tipe video dengan bentuk siaran langsung, dan upload adalah tipe video dengan bentuk

tidak siaran langsung. Total viewers video live streaming akademi desa tahun 2021 per

31 desember 2021 dengan jumlah 106.288 kali tayang dengan total watch time 23.438

jam dan total viewers video upload akademi desa tahun 2021 5.311 kali tayang dengan

total watch time 5.641 jam.Tayangan Akademi Desa tahun 2021 memiliki 3 tayangan

yaitu, ngopi(ngobrol pintar), kulon (kuliah online), dan anjang desa. Ngopi dan kulon

merupakan tipe video tayang livestreaming (siaran langsung), dan untuk anjang desa.

Anjang desa merupakan tipe video tayang upload (tidak siaran langsung).

Kulon (Kuliah Online) Akademi Desa tayang perdana pada tanggal 24 Juni 2021 dengan

tema kebijakan pembangunan desa. Kulon Tayang setiap hari kamis jam 13.00. Jumlah

tayangan Kulon akademi Desa Tahun 2021 per 31 Desember 2021 sudah mencapai 27

episode. Ngobrol Pintar (Ngopi) tayang perdana pada tanggal 13 Juli 2020 dengan tema

ngobrol dengan pendamping desa. Ngobrol Pintar (Ngopi) tayang setiap hari selasa jam

Ngopi Pintar Kuliah Online Anjang desa

Total Tayangan 38739 67549 5311

Jumlah Siaran 22 27 16

0

20000

40000

60000

80000

Tota

l Tay

anga

n Y

ou

tub

e

Judul Siaran akademi desa Tahun 2021

Jumlah Tayangan Akademi Desa Per 31 Desember 2021

Jumlah Siaran Total Tayangan


23

13.00. Jumlah Tayangan Ngopi Akademi Desa Tahun Per 30 Desember 2021 sudah

mencapai 22 episode.

Ngobrol Pintar (Ngopi) tayang perdana pada tanggal 13 Juli 2020 dengan tema

ngobrol dengan pendamping desa. Ngobrol Pintar (Ngopi) tayang setiap hari selasa

jam 13.00. Jumlah Tayangan Ngopi Akademi Desa Tahun Per 30 Desember 2021

sudah mencapai 22 episode.

Anjang Desa tayang perdana pada tanggal 02 September 2021 dengan tema Kadu

Tresno Ning Embung Setumpeng Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jumlah

Tayang Anjang Desa Per 30 September 2021 sudah mencapai 16 episode.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

11281602

23351482

3231

10391777

117818281498107913031155

630150015301329

2203

1058870

2205

6779

0

2000

4000

6000

8000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Jumlah Viewer Ngopi Akademi Desa Per 31 Desember 2021

EPISODE Viewer Ngopi Linear (Viewer Ngopi)

3541

25852467

33391523

18211973

44109234

55431694

28683890

238021802227

14971213

109614031451

10671997

27841490

1876

0 2000 4000 6000 8000 10000

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

Jumlah Viewer Youtube

Epis

od

e K

ulia

h O

nlin

e ta

hu

n 2

02

1Jumlah Viewer Kulon Akademi Desa Per 31

Desember 2021

Viewer Kulon

Linear (Viewer Kulon)


24

3. Perbandingan Realisasi Kinerja, Tahun Anggaran 2021 dengan Tahun Anggaran

Yang Lalu (Tahun 2020)

Tabel 3.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

(Tahun 2020)

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target TW

IV

Realisai

TW IV

(1) (2) (3) (4)

PK 2021

1 Meningkatnya

kapasitas SDM desa,

daerah tertinggal dan

transmigrasi


kader desa yag

mendapatkan


(30%)

2.691 Org

(30%)

2.691 Org

2

Tersedianya bahan


Pelatihan Sumber Daya

Manusia Desa, Daerah

Tertinggal, Dan

Transmigrasi




Tertinggal, Dan

Transmigrasi

3 Dok

3 Dok

3 Desa Digital yang


Akademi Desa 4.0

Jumlah Orang yang

mengakses Platfoam

Akademi Desa 4.0

5.000 111.599

279

355

135

385

681

565

364 337

211257 250

329

629

219 225

90

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Jum

lah

Vie

wer

Yo

utu

be

Episode Anjang Desa Tahun 2021

Viewer Anjang Desa Akademi desa Per 31 Desember 2021


25

PK 2020

1

Tersedianya Regulasi

Pembinaan PSM, NSPK

dan bahan Pengeerakan

Swadaya Masyarakat yang

tersusun sesuai arahan

pengembangan di dalam

peta jalan PSM dan

memenuhi kualifikasi yang

ditetapkan

Jumlah regulasi pembinaan

PSM, NSPK dan bahan

Penggerakan Swadaya

Masyarakat yang tersusun

sesuai arahan pengembangan

didalam peta jalan PSM dan

memenuhi kualifikasi yang

ditetapkan

3 Dok

3 Dok

Dengan melihat tabel di atas, terlihat bahwa terkait Meningkatnya kapasitas SDM desa,

daerah tertinggal dan transmigrasi dengan target 30% persen tercapai 30% namun secara

komulatif telah telah mencapai target tersebut, dan terkait Tersedianya bahan kebijakan dan

regulasi Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

belum mencapai target dikarenakan adanya refocusing anggaran sehingga adanya

penyesuaian kembali terkait penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dan PPKM yang

cukup ketat menjadi kendala dalam Pelaksanaan kegiatan dimaksud. dan Akademi Desa

terdapat 3 kegiatan besar yang masih dalam proses pelaksanaanya diantaranya:

1. Persiapan Pengembangan Desain Online Video Platform Akademi Desa 4.0

Kegaitan yang akan dilakukannya adalah merancang desain yang akan terdiri atas

4 kali FGD dan 3 kali turun lapang, Kegiatan ini masih dalam proses pengadaan;

2. Produksi Video berbasis Komunitas

Kegiatan ini terdiri bimtek di 9 lokasi desa. Akan dilakukan 2 kali Bimterk.

Kegiatan ini masih dalam proses pengadaan;

3. Kampanye informasi;

4. Kegiatan ini terdiri atas produksi 9 video kampanye yang dilakuakan di 8 desa dan

workshop penyusunan rencana kegiatan kampanye informasi. workshop ini baru

saja dilaksanakan. sementara untuk kegiatan pengambilan gamabr masih menunggu

konfirmasi waktu menteri.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dengan Target Jangka

Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2020, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi bertugas dan memiiki fungsi penanganan urusan kelompok


26

substansi penyusunan rencana dan program pelatihan, pengembangan kelembagaan dan

tenaga pelatihan, standarisasi dan sertifikasi profesi, dan pengembangan kerjasama

pelatihan.

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan 9

UPT yang tersebar di Indonesia yang sangat berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan

program-program pelatihan masyarakat desa di Indonesia baik perencanaan, pemantauan

pelaksanaan, evaluasi dan monitoring program-program pelatihan masyarakat. Pusat

Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki

tugas dan tanggung dalam menyusun, merencanakan, mengembangkan rencana pelatihan,

standarisasi pelatihan, tenaga pelatih, standarisasi tenaga pelatih, pengembangan alumni

pasca pelatihan, pengembangan kerjasama alumni guna untuk mengembangkan pelatihan

dan pemberdayaan sumber daya manusia di Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pada tahun 2020-2024, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi telah menyusun target kinerja dalam rangka pelaksanaan kelompok

substansi tersebut. Secara khusus terkait dengan target kinerja, penyusunan dilakukan

secara per kelompok substansi yang perlu dikelola. Secara umum, pada Pusat Pelatihan

Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah memetakan

indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai selama periode Tahun 2020-2024, dan

realisasi progres pelaksanaan pada Triwulan IVtahun 2021 sebagaimana pada tabel berikut:


27

Tabel 4.

Sasaran, IKU, strategi, target output kegiatan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia

Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024

No Sasaran IKU Strategi Target Realisasi

TW IV

2021 2020 2021 2022 2023 2024

1 Mening-

katnya kapasi-

tas SDM desa,

daerah

tertinggal dan

transmigrasi

Jumlah

regulasi

untuk

meningkat-

kan

kompetensi

SDM Desa,

Daerah

Tertinggal,

dan Transmi-

grasi yang

tersusun

Reviu/

penyusu

- nan

regulasi

1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok 1 Dok.

2 Mening-

katnya Jumlah

Persentas e

SDM

penggiat/

kader desa

yang mendapat

-kan sertifikasi

kompeten si

Persentase

SDM

penggiat/

kader desa

yang

mendapat-

kan

sertifikasi

kompetensi

Sertifikasi

pendam-

ping desa

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 97.75%

3 Tersedia- nya

bahan kebija-

kan dan

regulasi pelati-

han sumber

daya manusia

desa, daerah

tertinggal,

dan transmi-

grasi

Jumlah

bahan

kebijakan

dan regulasi

Pelatihan

sumber daya

manusia

desa, daerah

tertinggal,

dan transmi-

grasi

Standari

- sasi

dok

pelatiha

n

5 Dok. 5 Dok. 5 Dok 5 Dok. 5 Dok 5 Dok.


28

4 Desa

Digital

yang

dikemban

gkan

melalui

Akademi

Desa 4.0

Jumlah

Orang yang

mengakses

Platform

Akademi

Desa 4.0

Platform

Akademi

Desa 4.0

30.000 111.599

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Ada beberapa faktor penghambat dalam pencapaian kinerja sampai Triwulan IV Tahun

2021 dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi, yaitu adanya keterlambatan dalam proses pelaksanaan

program dikarenakan:

1. Mekanisme kerja dan implementasi proses bisnis antara Pusat Pelatihan Sumber Daya

Manusia dengan Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah ada peningkatan dalam koordinasi

dan komunikasi, dan perlu ditingkatkan kembali dalam proses koordinasi dan

komunikasi terkait dengan proses implementasi kebijakan, proses teknis dan kebutuhan

data-data real-time terkait progress pelatihan masyakarat;

2. Realisasi anggaran pada Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp

17.499.836.334,- (96,68%);

3. Adaptasi terkait pemahaman Tusi Pelatihan dilingkungan PPSDM perlu ditingkatkan

dan dikembangkan. Koordinasi, komunikasi dan keterlibatan seluruh elemen terkait

dengan kinerja PPSDM perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Dikarenakan pandemi

COVID-19 ada perubahan sistem jam kerja;


29

4. Pada segi anggaran telah dilaksanakan refocusing, yang berdampak pada

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program dan Anggaran di lingkungan

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi;

5. Kegiatan sertifikasi harus mengikuti tata urutan SKKNI sehingga kegiatan tidak

bisa dilakukan secara bersamaan;

6. Kegiatan Akademi Desa yang menggunakan dana loan memiliki waktu yang

sangat sempit dalam pelaksanaan kegiatan.

Tindak lanjut yang dilakukan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi antara lain:

1. Koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan program substansi agar

partisipasi dan kontribusi dari seluruh elemen Pusat Pelatihan Sumber Daya

Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam mendukung target

dan capaian kinerja Pusat Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi;

2. Koordinasi, komunikasi arahan dan pengawasan oleh pimpinan dengan jelas,

terarahan dan terlaksana dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi

program kegiatan;

3. Mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan baik yang bersifat rutin dan

insidentil yang bisa dilakukan secara Daring (Online) sebagai pengganti kegiatan

Tatap Muka;

4. Koordinasi dan komunikasi terkait pemantauan penyelenggara dan pelaksanaan

pelatihan-pelatihan masyarakat, dan kendala-kendala penyelenggaraan dan

pelaksanaan pelatihan-pelatihan masyarakat di balai-balai pelatihan dan

pemberdayaan;

5. Melakukan koordinasi dengan BNSP terkait pelaksanaan kegiatan sertifikasi;

6. Melakukan koordinasi dengan Bank Dunia dan PPK BPSDM terkait pelaksanaan

kegiatan Akademi Desa;

7. Koordinasi dan komunikasi dengan Sekretariat Badan terkait Refocusing

Anggaran dilingkungan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi dan memaksimalkan anggaran agar lebih efektif


30

B. Kinerja Anggaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pusat pelatihan SDM, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi dalam pelaksanaan program kegiatan Pengembangan Sumber Daya

Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan

Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pelatihan Sumber Daya

Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan pagu anggaran Pusat

pelatihan SDM, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2021 sebesar Rp.

18.101.179.000,- ( Delapan Belas Seratus Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu

Rupiah) dengan uraian Program Kegiatan pada Pengembangan Sumber Daya Manusia

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebesar Rp.

8.101.179.000,- dan Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pelatihan

Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sebesar Rp.

10,000,000,000,-

berdasarkan Petikan DIPA RKAKL Tahun 2021 Rencana Penarikan Dana atau RDP

pada Petikan DIPA halaman III Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah

Teringgal, dan Transmigrasi sebagaimana pada kurva S,

Gambar 2. Kurva S Penyerapan Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Pusat Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi sampai dengan TW IV tahun 2021 sebesar Rp 17.499.836.334,- (96.68%),

dari pagu anggaran sebesar Rp. 18.101.179.000,- (Delapan Belas Milyar Seratus Satu

Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dengan besaran pagu tersebut, telah

terselesaikannya refocusing dan dilanjutkan dengan penyesuaian kembali perencanaan

pelaksanaan program kegiatan termasuk target capaian yang ada dengan besaran

penghematan anggaran pada PPSDM dalam memaksimalkan anggaran yang tersedia,

5%10%

15%20%

25%30%

45%50%

60%

70%

90%

100%

0,00% 0,00% 0,00% 0,86%5,90%

14,85%21,89% 23,28%

28,67% 30,89%39,93%

96,68%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Rencana Penarikan DanaPusat Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi


31

Adapun kegiatan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung

capaian program dan kegiatan Kepala Pusat SDM Desa, Daerah Tertinggal dan

transmigrasi antara lain:

1. Akademi Desa bulan Oktober – Desember

Akademi Desa tayang memiliki 3 siaran yaitu, Ngopi (ngobrol pintar), Kulon (kuliah online), dan

Anjang Desa. Ketiga siaran ini dilakukan setiap minggu, untuk ngopi dan kulon pada hari selasa

dan kamis jam 13.00 di channel youtube Akademi Desa. Kebutuhan Narasumber disesuaikan

dengan jadwal.

2. Anjang Desa bulan Oktober – Desember

Anjang Desa merupakan salah satu siaran di Akademi Desa. Program Anjang Desa ini dilakukan

secara tapping video di lokasi. Siaran Anjang Desa ini dilakukan oleh Tim Pembuat Video Siaran

Anjang Desa ini dirilis setiap minggu di channel Akademi Desa

3. Kampanye Informasi Pembangunan Desa bulan Oktober – Desember

Kegiatan Video Kampanye Informasi ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi di

masyarakat. Video yang dirilis melalui channel youtube Akademi Desa.

4. Workshop Panduan dan Petunjuk Teknis Video Komunitas bulan Oktober- Desember

Workshop ini dilakukan untuk mempersiapkan Produksi Video Komunitas yang akan digunakan

untuk mendukung program kegiatan di tahun 2022.

5. Workshop Persiapan dan Perencanaan Produksi Video Komunitas bulan Oktober- Desember



6. Workshop Pembekalan Materi Substansi Produksi Video Komunitas



7. Workshop Persiapan Pengembangan Desain Online Video Platform AD

Workshop ini dilakukan untuk mempersiapkan Pengembangan Produksi Video Akademi Desa

yang akan digunakan untuk mendukung program kegiatan di tahun 2022

8. Workshop Identifikasi Kurasi Konten

Workshop ini dilakukan untuk mempersiapkan Produksi Video Berbasis Komunitas yang akan digunakan


9. Bimtek Teknis Pembuatan Video Pembelajaran Komunitas

Workshop ini dilakukan untuk mempersiapkan Produksi Video Berbasis Komunitas yang akan digunakan


10. Penyusunan Standar Pelatihan Masyarakat


32

Kegiatan Penyusunan Standar Pelatihan Masyarakat bertujuan untuk membuat standarisasi pelatihan

masyarakat yang dilakukan di balai-balai di Indonesia, juga mendukung pengembangan standarisasi

pelatihan masyarakat tahun 2021


33

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja merupakan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 untuk menjamin penggunaan anggaran

berdasarkan sasaran kinerja yang jelas dan terukur. Pusat Pelatihan Sumber Daya

Manusia Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada TW IV tahun 2021

menargetkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Melaksanakan Pelatihan Sumber

Daya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

A. Kesimpulan

1. Realisasi penyerapan anggaran Pusat Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi sampai dengan TW IV tahun 2021 sebesar Rp 17.499.836.334,-

(96.68%), dari pagu anggaran sebesar Rp. 18.101.179.000,- (Delapan Belas Milyar

Seratus Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dengan rencana target

pada realisasi anggaran sebesar 60%;

2. Adaptasi terkait pemahaman teknis dan subtansi Pelatihan Masyarakat

dilingkungan PPSDM perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Serta, koordinasi

dan komunikasi agar keterlibatan seluruh elemen PPSDM dalam pencapaian

target kinerja tahun 2021;

3. Refocusing anggaran berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan

pagu Anggaran di lingkungan PPSDM;

4. Pada Triwulan IV, realisasi parsial pelatihan SDM sebanyak 2.459 Orang (27%)

dan realisasi kumulatif pelatihan sebanyak 8.939 Orang (97,31%). Dengan begitu

secara parsial PPSDM belum mencapai target Triwulan IV yang direncanakan

sebanyak 30%, tetapi telah mencapai target kumulatif tahunan sebanyak 70%.

5. Pada Triwulan IV, telah tersusun 3 kebijakan dan regulasi Pelatihan Sumber

Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi yaitu (1) Dokumen

SKKNI Tenaga Pendamping Profesional, (2) Petunjuk Teknis Kerjasama

Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan Hasil

Pelatihan Masyarakat, (3) Petunjuk Teknis Evaluasi Kemampuan Kader

Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Telah Bersertifikat Mampu Melakukan

Pendampingan.

6. Dokumen lainnya terkait bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Sumber Daya

Manusia Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi masih dalam proses

penyusunan.


34

B. Saran

1. Berupaya terus melakukan meningkatkan dan mengembangkan upaya strategis

dan inovatif sehingga kegiatan di Pusat Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi dapat dilaksanakan secara optimal melalui pendekatan yang

aktif, inovatif, interaktif dan partisipatif didukung lingkungan kerja yang

kondusif, perencanaan kerja dan koordinasi dalam pelaksanaan program/kegiatan

PPSDM ditengah pandemik COVID-19;

2. Menetapkan jadwal pelaksanaan program dan kegiatan yang dinilai efektif,

efisien dan prioritas sesuai waktu yang tersedia sehingga realisasi keuangan dan

pencapaian target dapat dilaksanakan dan berdampak;

3. Berupaya untuk melibatkan dan mengembangkan pendekatan aktif, interaktif dan

partisipatif seluruh elemen PPSDM guna optimalisasi pelaksanaan kinerja di

lingkungan PPSDM;

4. Mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan baik yang bersifat rutin maupun

insidentil yang bisa dilakukan secara Daring (Online) sebagai pengganti kegiatan

Tatap Muka;

5. Berupaya untuk memaksimalkan talenta-talenta elemen PPSDM terkait

pelaksanaan program dan program kegiatan PPSDM;

6. Percepatan pengambilan keputusan efektif dan efisien terkait kebijakan yang

menjamin kelancaran tata kelola keuangan dan tata kelola administrasi pada

Satuan Kerja Pusat Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

7. Mendorong percepatan penyelesaian dokumen pertanggungjawaban pada setiap

kegiatan Substansi Bidang;

8. Mendorong percepatan proses revisi POK dan/atau DIPA Satuan Kerja Pusat

Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Koordinasi dan

Pembahasan dengan Sekretariat Badan terkait rencana Refocusing Anggaran TA

2021.


35

Lampiran 1.

Uraian Kegiatan Pada Pusat Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT

KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL

1 2

6467.AFA.001 NSPK Pelatihan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

051 Penyusunan dan Pelaksanaan Paket Program Pelatihan Masyarakat

A Penyempurnaan Permendesa No. 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat

B

Penyusunan Pedoman Umum Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

secara On-Offline

C Penyusunan Peta Resiko Pusat Pelatihan SDM Desa, DT dan Transmigrasi

D

Penyusunan Petunjuk Teknis Tentang Penyusunan Rencana Pelatihan SDM Desa, Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi

E Pemantauan dan Evaluasi Rencana dan Program Pelatihan

F

Harmonisasi Program Pelatihan Pusat Pelatihan SDM Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi dan Balai-Balai

G Pemantapan Rencana Program Pelatihan

H Pelatihan Masyarakat Melalui Video Streaming

I Fasilitasi teknis dan Penyusun Rencana dan Program Pelatihan Balai-Balai

J Fasilitasi Teknis dan Pemantauan Pelatihan Pada Balai Besar dan Balai PSDM-PM

K Evaluasi Kinerja Pelatihan Balai Besar

M Penyusunan Standar Biaya Keluaran

O Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Pelatihan

053 Penyusunan dan Pelaksanaan Kerjasama Pelatihan Peningkatan SDM Desa, Daerah


B

Pengembangan Kerjasama Kemitraan dengan Non K/L Pemerintah dalam Pelatihan

SDM Desa , DT dan Transmigrasi Mendukung pencapaian SDGs Desa (Pendataan

Lembaga Pelatihan SDM Non K/L Pemerintahan Pusat dan daerah (Swasta, NGO, LSM,

Perguruan Tinggi dan Sebagainya) Rapat Koordinasi teknis Pusat Pelatihan SDM dgn

Non Kementrian/Lembaga, Kesepkatan lintas Lembaga Pelatihan non K/L dalam

Pelatihan SDM Desa, DT dan Transmigrasi mendukung pengembangan program

pelatihan berbasis SDGs Desa)

C

Pendataan Alumni ( Pendataan alumni tenaga pelatihan dan alumni pesderta pelatihan,

evaluasi pemanfaat hasil pelatihan bagi alumni peserta pelatihan, pembuatan aplikasi

sistem informasi alumni tenaga pelatihan dan alumni peserta pelatihan)


36

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT

KOMPONEN/SUB KOMPONEN/AKUN/DETIL

E Sosialisasi Juknis Kerjasama Bidang Pemberdayaan Masyarakat

054 Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi

A Layanan Pimpinan dan Penerimaan Tamu Pimpinan

B Administrasi Layanan Ketatausahaan (Kepegawaian, Perencanaan, Administrasi

Keuangan dan BMN, Rumah Tangga)

C Layanan Kesatkeran

055 Layanan Sertifikasi Pendamping Desa

A Fasilitasi Layanan Sertifikasi

056 Penyusunan NSPK Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Desa

A Penyusunan NSPK Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Desa

B Standar Penilaian Pelatihan SDM

6467.ADI.001 SDM Pemberdayaan Masyarakat yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi

054 Pelaksanaan Sertifikasi Pendamping Desa

A Harmonisasi SKKNI Pendamping Desa

B Harmonisasi Skema Sertifikasi Pendamping Desa

C Penyusunan Materi Uji Kompetensi

E Penyusunan Buku Saku Standar Pendamping Desa

G Penyiapan TUK Sewaktu

J Monitoring dan Evaluasi

K BIMTEK SKKNI

6476.QAA.001 Desa Digital yang Dikembangkan Melalui Akademi Desa4.0

051 Pengembangan Desa Digital

A Pengembangan Platform Akademi Desa 4.0 Tahun Anggaran 2021

B Kampanye Informasi Pembangunan Desa yang Berdampak pada SDGS Desa

C Produksi Video Pembelajaran Berbasis Komunitas

D

Dukungan Manajemen PIU Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah



37

Lampiran 2.

Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi.


38


Lampiran 3.

Indikator Kinerja Utama Terhadap Rencana Target Triwulan I

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

a b c d e i Target Realisasi Satuan Target Realisasi Realisasi (Rp) Keterangan

1 Meningkatnya kapasitas

SDM desa, daerah

tertinggal dan

transmigrasi

Persentase SDM

penggiat/

kader desa yag


pelatihan

SDM penggiat/ kader desa yang mendapatkan


Sertifikat pelatihan adalah Surat keterangan

selesai belajar atau surat tanda tamat belajar

yang diberikan kepada peserta pelatihan setelah

mengikuti proses pelatihan sampai dengan

selesai dan dinyatakan memenuhi syarat

kelulusan untuk memperoleh sertifikat.

Jumlah SDM penggiat/

kader desa yang


pelatihan dibagi dengan

jumlah SDM penggiat/

kader desa yang dilatih dikali

100%

Internal UKE II 1.819.524.000 70 95,09% Persentase 0 4,41% 0 - Realisasi anggaran pada

Triwulan I masih 0 karena

masih dalam proses revisi

anggaran terkait

penyesuaian program dan

kegiatan.

- Target 1 Tahun berubah

menjadi 9.186 orang

karena adanya refocusing

anggaran.

- Pada Triwulan I telah

dilaksanakan pelatihan

dengan jumlah peserta

sebanyak 405 orang,

dengan rincian berikut:

1. BBPPMDDTT

Yogyakarta: 165 orang

2. BPPMDDTT

Banjarmasin: 80 orang

3. BPPMDDTT Makassar:

160 orang

90% 95% 100%

2 Tersedianya bahan




Tertinggal, Dan

Transmigrasi



Sumber Daya Manusia


Dan Transmigrasi

Bahan kebijakan dan regulasi Pelatihan Sumber

Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, Dan

Transmigrasi yang ditetapkan mengacu pada

Dokumen Rencana Induk Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Bahan Kebijakan dan Regulasi tersebut

diantaranya:

a. Rencana Strategis Pusat Pelatihan Sumber


Transmigrasi Tahun 2020-2024

b. Norma Standar Prosedur dan Kriteria dalam

penyelenggaraan pelatihan SDM Desa, Daerah


Dll





yang ditetapkan

pada tahun yang

bersangkutan

Internal UKE II 4.173.407.000 6 6 Dokumen 0 0 0 Realisasi anggaran pada



anggaran terkait


kegiatan.

5 5 5

3 Desa Digital yang


Akademi Desa 4.0

Jumlah Orang yang

mengakses Platfoam

Akademi Desa 4.0 Platform Akademi Desa 4.0 mengacu pada

kebutuhan Sumber daya manusia desa, Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi yang memiliki

kapasitas kompetensi.

Jumlah Orang yang

mengakses Platfoam Akademi

Desa 4.0 dilihat dari record

akses platform

Internal dan

Eksternal

10.000.000.000 30000 111.599 Orang 0 0 0 Realisasi anggaran pada



anggaran terkait


kegiatan.

Kepala Pusat Pelatihan

Sumber Daya Manusia


Dan Transmigrasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja

Utama

Definisi Operasional Formulasi Penghitungan

IKU

Formulasi

Penghitungan

Anggaran IKU

Tahun 2021Target dan Realisasi Tahun 2021

Paraf Persetujuan

TW I2022 2023 2024

Target dan Realisasi Per Triwulanan


Lampiran 4.

Indikator Kinerja Utama Terhadap Rencana Target Triwulan II




SDM desa, daerah

tertinggal dan

transmigrasi

Persentase SDM

penggiat/

kader desa yag


pelatihan










kader desa yang





100%

Internal UKE II 1.819.524.000 70 95,09% Persentase 10% 44,85% 689.685.291 Pada Triwulan II telah dilaksanakan

pelatihan dengan jumlah peserta

sebanyak 4.120 orang (44,85%),

dengan rincian berikut:

1. BPPMDDTT Jakarta: 960 orang

2. BBPMDDTT Yogyakarta: 890 orang

3. BPPMDDTT Pekanbaru: 340 orang

4. BPPMDDTT Bengkulu: 80 orang

5. BPPMDDTT Banjarmasin: 420

orang

6. BPPMDDTT Denpasar: 200 orang

7. BPPMDDTT Makassar: 600 orang

8. BPPMDDTT Ambon: 390 orang

9. BPPMDDTT Jayapura: 240 orang

90% 95% 100%

2 Tersedianya bahan




Tertinggal, Dan

Transmigrasi



Sumber Daya Manusia


Dan Transmigrasi





Sumber Daya Manusia


diantaranya:







Dll





yang ditetapkan

pada tahun yang

bersangkutan

Internal UKE II 4.173.407.000 6 6 Dokumen 1 2 896.224.741 Telah disusun 2 bahan kebijakan dan

regulasi Pelatihan Sumber Daya

Manusia Desa, Daerah Tertinggal, Dan

Transmigrasi yaitu Pedoman Umum

Pelatihan Online, Offline dan Blended

System, dan Standar Biaya Keluaran

Pelatihan 2022.

5 5 5

3 Desa Digital yang


Akademi Desa 4.0

Jumlah Orang yang

mengakses Platfoam





Jumlah Orang yang



akses platform

Internal dan

Eksternal

10.000.000.000 30000 111.599 Orang 0 3.541 627.609.569 Telah adanya realisasi pada

Dukungan Manajemen PIU Pusat

Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa,

Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

terkait Desa Digital yang

dikembangkan melalui Akademi Desa

4.0, meskipun belum dapat

menghitung jumlah orang yang

6480


Sumber Daya Manusia


Dan Transmigrasi


Utama


IKU

Formulasi

Penghitungan

Anggaran IKU


Paraf Persetujuan

TW II2022 2023 2024


38


Lampiran 5.

Indikator Kinerja Utama Terhadap Rencana Target Triwulan III




SDM desa, daerah

tertinggal dan

transmigrasi

Persentase SDM

penggiat/

kader desa yag


pelatihan










kader desa yang





100%

Internal UKE II 1.819.524.000 70 95,09% Persentase 30% 19,05% 697.630.884 - Pada Triwulan III telah

dilaksanakan pelatihan dengan

jumlah peserta sebanyak 1.750

orang (19,05%), dengan rincian

berikut:

1. BBPPMDDTT Jakarta: 120 orang

2. BBPPMDDTT Yogyakarta: 240

orang

3. BPPMDDTT Pekanbaru: 260

orang

4. BPPMDDTT Bengkulu: 160

orang

5. BPPMDDTT Banjarmasin: 200

orang

6. BPPMDDTT Denpasar: 240

orang

7. BPPMDDTT Makassar: 280

orang

8. BPPMDDTT Ambon: 110 orang

9. BPPMDDTT Jayapura: 140 orang

- Target parsial pada periode

Triwulan III tidak tercapai, tetapi

90% 95% 100%

2 Tersedianya bahan




Tertinggal, Dan

Transmigrasi



Sumber Daya Manusia


Dan Transmigrasi





Sumber Daya Manusia


diantaranya:







Dll





yang ditetapkan

pada tahun yang

bersangkutan

Internal UKE II 4.173.407.000 6 6 Dokumen 3 1 930.906.315 - Telah disusun Juknis Pembinaan

Alumni;

- Dokumen SKKNI sudah disusun

dan sedang dalam proses

penandatanganan;

- Dokumen lainnya terkait bahan

kebijakan dan regulasi Pelatihan

Sumber Daya Manusia Desa,

Daerah Tertinggal, Dan

Transmigrasi masih dalam proses

penyusunan;

- Target parsial (3 dokumen) tidak

tercapai karena adanya refocusing

anggaran yang menyebabkan

adanya penyesuaian kembali

terkait penganggaran dan

5 5 5

3 Desa Digital yang


Akademi Desa 4.0

Jumlah Orang yang

mengakses Platfoam





Jumlah Orang yang



akses platform

Internal dan

Eksternal

10.000.000.000 30000 111.599 Orang 5.000 62.660 435.117.788 Terdapat 3 kegiatan besar yang

masih dalam proses pelaksanaan, di

antaranya:

1. Persiapan Pengembangan Desain

Online Video Platform Akademi

Desa 4.0 (Kegiatan yang akan

dilakukan adalah merancang desain

yang terdiri atas 4 kali FGD dan 3


Sumber Daya Manusia


Dan Transmigrasi


Utama


IKU

Formulasi

Penghitungan

Anggaran IKU


Paraf Persetujuan

TW III2022 2023 2024


39


Lampiran 6.

Indikator Kinerja Utama Terhadap Rencana Target Triwulan IV Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi



SDM desa, daerah

tertinggal dan

transmigrasi

Persentase SDM

penggiat/

kader desa yag


pelatihan










kader desa yang





100%

Internal UKE II 1.819.524.000 70 95,09% Persentase 30% 27% 1.153.509.989 - Pada Triwulan IV telah

dilaksanakan pelatihan

dengan jumlah peserta

sebanyak 2.460 orang, dengan

rincian berikut:

1. BBPPMDDTT Jakarta: 373

orang

2. BBPPMDDTT Yogyakarta:

190 orang

3. BPPMDDTT Pekanbaru:

281 orang

4. BPPMDDTT Bengkulu: 115

orang

5. BPPMDDTT Banjarmasin:

230 orang

6. BPPMDDTT Denpasar: 510

orang

7. BPPMDDTT Makassar: 340

orang

8. BPPMDDTT Ambon: 320

orang

9. BPPMDDTT Jayapura: 100

orang

90% 95% 100%

2 Tersedianya bahan




Tertinggal, Dan

Transmigrasi



Sumber Daya Manusia


Dan Transmigrasi





Sumber Daya Manusia


diantaranya:







Dll





yang ditetapkan

pada tahun yang

bersangkutan

Internal UKE II 4.173.407.000 6 6 Dokumen 2 3 1.847.692.196 Telah disusun bahan kebijakan




yaitu:

1. Modul Peningkatan

Kapasitas TPP;

2. Penyusunan Buku Saku

TPP;

3. Petunjuk Teknis Evaluasi

Kemampuan Kader


Desa yang Telah Bersertifikat

Mampu Melakukan

Pendampingan.

5 5 5

3 Desa Digital yang


Akademi Desa 4.0

Jumlah Orang yang

mengakses Platfoam





Jumlah Orang yang



akses platform

Internal dan

Eksternal

10.000.000.000 30000 111.599 Orang 25.000 45.398 8.577.658.961 - Pelaksanaan kegiatan

Akademi Desa Tahun 2021

pada periode triwulan IV telah

menayangkan 65 tayangan,

dengan 22 tayangan Ngobrol

Pintar (Ngopi), 27 tayangan

Kuliah Online (Kulon), 16

tayangan Anjang Desa.


Sumber Daya Manusia


Dan Transmigrasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI


Utama


IKU

Formulasi

Penghitungan

Anggaran IKU


Paraf Persetujuan

TW IV2022 2023 2024


Eps. Judul Link Viewer Ngopi Eps. Judul Link Viewer Kulon Eps. Link Viewer Anjang Desa

1Ngopi bareng

Pendamping Desa

https://www.youtube.com/wa

tch?v=V4auWXwRiOU&list=P

LR1m1LDmuG9F8Tsxezw951v

VZ2GYWt0GW&index=14

1128 1Kebijakan Pembangunan Desa

Nasional Tahun 2021

https://www.youtube.com/watch?

v=8urSbuA16Ac&list=PLR1m1LDm

uG9GypJ5-

drSX7bXxabZ5tkuQ&index=17

3541 1

Kadung Tresno ning Embung

Setumpeng, Kabupaten

Karanganyar

https://www.youtub

e.com/playlist?list=P

LR1m1LDmuG9G76E5

2UFaZsW7VPwtxT_hp

279

2Penyebab Turunnya BLT

Dana Desa 2021


tch?v=LTYjvxwks-

M&list=PLR1m1LDmuG9F8Ts

xezw951vVZ2GYWt0GW&ind

ex=13

1602 2

Afirmasi Pembangunan

Nasional Dalam Percepatan

Pembangunan Daerah

Tertinggal


v=sk28v1yLKwU&list=PLR1m1LD

muG9GypJ5-


2585 2 Kampung Pandai Besi

https://www.youtub


LR1m1LDmuG9G76E5

2UFaZsW7VPwtxT_hp

355

3 Padat Karya Tunai Desa


tch?v=4qB6S_VlxEk&list=PLR

1m1LDmuG9F8Tsxezw951vVZ

2GYWt0GW&index=12

2335 3Tata Cara Pendaftaran

Bumdes


v=GVAYlo-

VMWw&list=PLR1m1LDmuG9Gyp

J5-drSX7bXxabZ5tkuQ&index=16

2467 3

Pagaga, Bekas Rumah Hantu

disulap menjadi Wisata

Kuliner nan Estetik

https://www.youtub


LR1m1LDmuG9G76E5

2UFaZsW7VPwtxT_hp

135

4

Pemanfaatan Lahan Non

Produktif di Desa Melalui

Kemitraan Strategis


tch?v=rSQdgBwOPXA&list=PL

R1m1LDmuG9F8Tsxezw951vV

Z2GYWt0GW&index=11

1482 4Pokok-Pokok Kebijakan Teknis

Pendamping DesaTahun 2021


v=9esGV_OLHYk&list=PLR1m1LD

muG9GypJ5-


3339 4Pasar Ciplukan, Pesona Koin

Kayu

https://www.youtub


LR1m1LDmuG9G76E5

2UFaZsW7VPwtxT_hp

385

5"Kupas Tuntas SDGS

Desa"


tch?v=hg6CVGKj1Po&list=PLR


2GYWt0GW&index=10

3231 5

Satu Data Pembangunan Desa

dan Keterbukaan Infomasi

Publik Desa #1


v=ZSc8mbl3Gzo&list=PLR1m1LDm

uG9GypJ5-


1523 5Transmigrasi Membanguna

Negeri

https://www.youtub


LR1m1LDmuG9G76E5

2UFaZsW7VPwtxT_hp

681

6"Kupas Tuntas SDGS

Desa"


tch?v=re2cp2OulGo&list=PLR


2GYWt0GW&index=12&t=2s

1039 6

Pengembangan Desa Wisata

Berkelanjutan dan

Kebangkitan Ekonomi Baru

(Pasca Covid-19)


v=CjnLsf22fbU&list=PLR1m1LDm

uG9GypJ5-


1821 6

Kisah Sukses Percepatan

Pembangunan Daerah

Tertinggal

https://www.youtub


LR1m1LDmuG9G76E5

2UFaZsW7VPwtxT_hp

565

7Kolaborasi Membangun

Transmigrasi


tch?v=hg6CVGKj1Po&list=PLR


2GYWt0GW&index=10

1777 7"Akuntabilitas dan

Pengawasan Dana Desa"


v=5zaaCv6e118&list=PLR1m1LDm

uG9GypJ5-


1973 7Kampung Kafe Emperan

Krinjing

https://www.youtub


LR1m1LDmuG9G76E5

2UFaZsW7VPwtxT_hp

364

8

Membangun Desa

Tangguh Bencana Iklim

melalui mitigasi vegetasi


tch?v=Vr8TX3Mhpkw&list=PL


Z2GYWt0GW&index=7

1178 8"Pembangunan Desa Dalam

Perspektif Masyarakat Lokal"


v=AMop9C99LoA&list=PLR1m1LD

muG9GypJ5-


4410 8 Unjuk Gigi Bumdes Bali

https://www.youtub


LR1m1LDmuG9G76E5

2UFaZsW7VPwtxT_hp

337

9Bumdesa dan Regulasi

Baru


tch?v=l9lFLS3wcP8&list=PLR1

m1LDmuG9F8Tsxezw951vVZ2

GYWt0GW&index=6

1828 9Teknik Menghitung SDGs Desa

Part 1


v=eh2nhtoPqyo&list=PLR1m1LDm

uG9GypJ5-


9234 9 Mesjid Tiban nan Ajaib

https://www.youtub


LR1m1LDmuG9G76E5

2UFaZsW7VPwtxT_hp

211

10

Strategi Percepatan

Penurunan Stunting di

Desa


tch?v=_dbh9z3GeWg&list=PL


Z2GYWt0GW&index=5

1498 10Teknik Menghitung SDGs Desa

Part 2


v=ChemR9CnGL4&list=PLR1m1LD

muG9GypJ5-


5543 10 Langgar Agung Diponogoro

https://www.youtub


LR1m1LDmuG9G76E5

2UFaZsW7VPwtxT_hp

257

11

Gairah Bangga Buatan

Indonesia melalui

Bumdes dan UMKM Go

Internasional


tch?v=6z9N4Xu3tMM&list=PL


Z2GYWt0GW&index=4

1079 11Kontribusi Transmigrasi

membangun Negeri (Part 2)


v=aWrUr4qAmM0&list=PLR1m1L

DmuG9GypJ5-


1694 11 Rengaspendawa, Desa Penghasil

Si " merah Jahat"

https://www.youtub


LR1m1LDmuG9G76E5

2UFaZsW7VPwtxT_hp

250

Rekapitulasi Viewer Akademi Desa Tahun 2021 Data per 31 Desember 2021

Ngobrol Pintar (Ngopi) Tahun 2021 Kuliah Online (Kulon) Tahun 2021 Anjang Desa Tahun 2021


12

Kolaborasi Membangun

Desa Berbasis

Transformasi Peran ASN


tch?v=xrr0Hn4Kzpw&list=PLR


2GYWt0GW&index=3

1303 12

Perencanaan, Impelentasi dan

Evaluasi Percepatan

Pembangunan Daerah

Tertinggal


v=sTvgW6cm5ec&list=PLR1m1LD

muG9GypJ5-


2868 12 Desa Wisata Hutan Mangorove

https://www.youtub


LR1m1LDmuG9G76E5

2UFaZsW7VPwtxT_hp

329

13Peran Itjen Dalam

Mengawal Akuntabilitas


tch?v=0aQM3jda5P0&list=PL


Z2GYWt0GW&index=2

1155 13Pengembangan Desa Wisata

di Era Triple Distruption


v=Rq0TbErSM2M&list=PLR1m1LD

muG9GypJ5-


3890 13 Expo Bumdes Kalimantan Selatan

https://www.youtub


LR1m1LDmuG9G76E5

2UFaZsW7VPwtxT_hp

629

14 Kemendesa's Got Talent https://www.youtube.com/wa

tch?v=t04Tjn_hnh8&t=3304s630 14

Prioritas Penggunaan Dana

Desa Tahun 2022


v=YSBBXKnI87E&list=PLR1m1LDm

uG9GypJ5-


2380 14Kampung Bengkok Rengas

Pandawa

https://www.youtub


LR1m1LDmuG9G76E5

2UFaZsW7VPwtxT_hp

219

15

Akselerasi Transformasi

Digital dalam Upaya

Pembangunan Desa


tch?v=X0gEhB8CTiQ&t=136s1500 15

Penguatan Ekonomi Desa

Melalui Kerjasama Kemitraan

(Pengembangan Desa

BRILLIAN bersama BRI


v=WrBBGGdhKF8&list=PLR1m1LD

muG9GypJ5-


2180 15Wonderful Sumatera Barat Edisi

Pariaman

https://www.youtub


LR1m1LDmuG9G76E5

2UFaZsW7VPwtxT_hp

225

16Peran PSM dalam

Kegiatan Masyarakat


tch?v=kNDqo_fN1xY&t=225s1530 16

Strategi Pengelolaan Pelatihan

Menuju ASN Unggul dan

Berakhlak


v=2ToVbuyY6KM&list=PLR1m1LD

muG9GypJ5-


2227 16Desa Wisata Senaru Dalam

Pelukan Tradisi

https://www.youtub


LR1m1LDmuG9G76E5

2UFaZsW7VPwtxT_hp

90

17

Revitalisasi Transmigrasi

dalam inovasi

Transpolitan 4.0


tch?v=SIwMaZXmwek1329 17

Peran Itjen Dalam Mengawal

Akuntabilitas


v=Di_SBdHTTv4&list=PLR1m1LD

muG9GypJ5-


1497

18

Mengapa Menteri Desa

Yakin Kemiskinan Ekstrem

bisa ditangani 100%

https://www.youtube.com/pla

ylist?list=PLR1m1LDmuG9F8Tsx

ezw951vVZ2GYWt0GW

2203 18

Pembangunan Transmigrasi

yang ramah lingkungan dan

berkelanjutan


v=W2BYZCYCNSA&list=PLR1m1L

DmuG9GypJ5-


1213

19

Peluang dan tantangan

Pengembangan Desa

Ekspor



ezw951vVZ2GYWt0GW

1058 19

Pendekatan Penghidupan

Berkelanjutan untuk SDGs

Desa


v=-

CRDrTkgMzw&list=PLR1m1LDmu

G9GypJ5-


1096

20Desa melaksanakan

Jaring Pengaman nasional



ezw951vVZ2GYWt0GW

870 20Penanganan Kemiskinan

Ekstrem Desa


v=CduSfHKa63M&list=PLR1m1LD

muG9GypJ5-


1403

21

PEL, Bumdes, Bumdesma

dalam rangka

mewujudkan

Pertumbuhan Ekonomi

Desa merata



ezw951vVZ2GYWt0GW

2205 21Seleksi CPNS Kementerian

Desa, PDT dan Transmigrasi

https://www.youtube.com/playlist

?list=PLR1m1LDmuG9GypJ5-

drSX7bXxabZ5tkuQ

1451




22Dana Desa untuk Siapa

Saja



ezw951vVZ2GYWt0GW

6779 22Rencana Aksi Percepatan

Daerah Tertinggal Tahun 2022



drSX7bXxabZ5tkuQ

1067

23Transformasi Kampung

Terpadu (TEKAD)



drSX7bXxabZ5tkuQ

1997

24Penggunaan Dana Desa di

masa Pandemi



drSX7bXxabZ5tkuQ

2784

25Praktek Pemberdayaan

Masyarakat



drSX7bXxabZ5tkuQ

1490

26

Desa Cerdas, Akselerasi

Pembangunan Desa-Desa

Seluruh Indonesia



drSX7bXxabZ5tkuQ

1876

38739 67549 5311



TOTALTOTALTOTAL

TAHUN ANGGARAN 2021

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

LAPORAN KINERJA

ii

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kita panjatkan Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

rahmat dan hidayah-nya, dapat diselesasikan penyusunan Laporan Akuntanbilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia dan Pembedayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran

2021.

Lakip Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 Tentang

Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa,


Laporan Ini merupakan alat ukur terhadap kinerja atas pelaksanaan tugas dan

fungsi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional selama kurun waktu satu tahun, Khususnya

capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021. LAKIP ini juga mengurai

keberhasilan maupun kendala yang dihadapi sebagai masukkan guna optimalisasi

pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020 – 2024.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Berkomitmen untuk meningkatkan kinerja

dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi. Laporan Kinerja ini menjadi salah satu sarana evaluasi yang handal dalam

peningkatan dan percepatan perjanjian kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional di

masa yang akan datang.

Dalam Kesempatan ini, saya menyampaikan Terima kasih kepada seluruh pihak, baik

internal maupun eksternal yang telah berkontribusi dalam capaian kinerja Pusat Pembinaan

jabatan Fungsional tahun 2021.

Jakarta, Januari 2022

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Tugas Pusat Pembinaan jabatan Fungsional

Melaksanakan Pembinaan Jabatan Fungsional yang berada dalam pembinaan Teknis

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Untuk

Melaksanakan Hal tersebut, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional sebagai Instansi

Pembina Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat berdasarkan ketentuan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat,

Kementerian sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya

Masyarakat, memiliki kewajiban memfasilitasi untuk mengembangankan sistem

informasi JF Penggerak Swadaya Masyarakat. Sesuai dengan arah Kebijakan

Pengadaan ASN yang diamanatkan dalam RPJM 4 (2020 – 2024) yaitu Membangun

Smart Aparatur Sipil Negara (ASN) Menuju Birokrasi Berkelas Dunia Tahun 2024,

adalah upaya pembangunan sumber daya manusia dalam menciptakan SDM yang

memiliki jiwa pekerja keras, bekerja smart, dinamis, terampil menguasai ilmu dan

teknologi, serta memiliki komitmen yang sangat tinggi.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Tahun 2021 Mempunyai 2 (dua)

Sasaran Kegiatan Dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan, yang merupakan

cascading dari Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam Menjalankan Program Tersebut, telah dirancang

berbagai kegiatan yang masing-masing kegiatan memiliki sasaran dan indikator yang

jelas dan terukur untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan. Pada

tahun 2021 terdapat 2 Kegiatan dengan 4 sasaran kegiatan yang merupakan

penetapan kinerja Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dengan kepala

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Daerah Tertinggal di tahun 2021 yang secara langsung memiliki keterkaitan dengan

sasaran program.

Alokasi Angaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Tahun 2021 sebesar Rp.

6.208.334.000.-, realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp.

6.089.165.429,- atau 98,08%. Dengan membandingkan penyerapan yang berada di

angka 98,08% terhadap capaian sasaran program maupun kegiatan dilakukan

analisis efisiensi dengan membandingkan ouput, realisasi anggaran dan capaian

target dan belum semua tercapai.

iv

Laporan kinerja ini diharapkan dapat berperan sebagai potret kerja pusat pembinaan

jabatan fungsional sepanjang tahun 2021 dan selanjutnya dapat sebagai sumber

input dalam perumusan kebijakan 2021 dan selanjutnya.

v

KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................... iii

DAFTAR ISI ..................................................................................................... v

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................. 1

B. Kedudukan Strategis Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional .................. 2

C. Maksud dan Tujuan .......................................................................... 3

D. Tugas dan Fungsi ............................................................................. 4

E. Struktur Organisasi ........................................................................... 4

F. Sumber Daya Manusia ....................................................................... 5

G. Sumber Daya Keuangan .................................................................... 5

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional ...................... 6

B. Rencana Kerja Tahun 2021 ................................................................ 10

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................ 12

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan

Kinerja ............................................................................................. 14

C. Realisasi Anggaran ............................................................................ 19

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan ...................................................................................... 21

LAMPIRAN ...................................................................................................... 23

1

A. Latar Belakang

Salah Satu Prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Govermance) adalah

Akuntabilitas, dimana merupakan salah satu wujud komitmen organisasi

penyelenggara negara dalam mempertangungjawabkan pengelolaan dan

pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan pada akhir tahun.

Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertangunggjawabkan

kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana yang

diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya ditegaskan dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bahwa Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LAPKIN) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam

memujudkan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pusat Pembina

Jabatan Fungsional.

Pusat Pembina Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada tahun

2021 melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai

pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Proses penyusunan

dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan

berdasarkan Program-program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi, khususnya Bidang Pengembangan Sumberdaya

Manusia dan Pemberdayaan masyarakat desa, daerah Tertinggal dan

Transmigrasi, serta mengacu kepada visi dan misi Badan Pengembangan

Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tertuang dalam

Rencana Strategis Pusat Pembina jabatan Fungsional Tahun 2020-2024,

sehingga merupakan dokumen perencanaan yang saling sinergi dalam

mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Pusat Pembina Jabatan

Fungsional.

Laporan Kinerja Pusat Pembina Jabatan Fungsional tahun 2021 pada dasarnya

adalah bentuk pertangungjawaban atas kewenangan Pusat Pembina Jabatan

Fungsional yang disertai dengan tugas Pembinaan jabatan Fungsional Penggerak

Swadaya Masyarakat dalam pencapaian visi organisasi. Sehubungan dengan hal

tersebut lingkup penyusunan LAPKIN adalah memberikan gambaran kondisi

obyektif atau profil Pusat Pembina Jabatan Fungsional tahun 2021.

PENDAHULUAN 1 bab

2

Perencanaan Strategis, Target dan capian kinerja, dan evaluasi pencapian

kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau

Penetapan Kinerja (PK) Pusat Pembina Jabatan Fungsional pada tahun 2021.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Target capaian kinerja utama Pusat

Pembina Jabatan Fungsional bersama dengan IKU Komponen lainnya lingkup

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sedangkan Penetapan Kinerja (PK)

Pusat Pembina Jabatan fungsional merupakan Kesepakatan target capaian

kinerja antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai penerima mandat

dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional

Penggerak Swadaya Masyarakat, Kementerian sebagai Instansi Pembina Jabatan

Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, memiliki kewajiban memfasilitasi

untuk mengembangkan sistem informasi JF Penggerak Swadaya Masyarakat.

Sesuai dengan arah Kebijakan Pengadaan ASN yang diamanatkan dalam RPJM 4

(2020 – 2024) yaitu Membangun Smart Aparatur Sipil Negara (ASN) Menuju

Birokrasi Berkelas Dunia Tahun 2024, adalah upaya pembangunan sumber daya

manusia dalam menciptakan SDM yang memiliki jiwa pekerja keras, bekerja

smart, dinamis, terampil menguasai ilmu dan teknologi, serta memiliki komitmen

yang sangat tinggi. Salah satu tugas dari 18 (delapan belas) tugas intsansi

Pembina sesuai dengan Permen PANRB Nomor 28 Tahun 2018 pada pasal 41

ayat (2) huruf l yaitu mempunyai tugas dalam mengembangkan sistem informasi

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

B. Kedudukan Strategis Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Dalam mendukung pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat di bidang

pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi melalui Visi

BPSDM “Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan kompeten

dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan

transmigrasi” Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional memformulasikannya ke dalam

kegiatan, yaitu:

1. Penyusunan NSPK dalam rangka Pembinaan JF Teknis KDPDTT;

2. Pelaksanaan tugas dan fungsi teknis KDPDTT sebagai Instansi Pembina

Jabatan Fungsional;

3. Fasilitasi Implementasi tugas JF PSM;

4. Evaluasi dan Penilaian Jabatan Fungsional.

Rangkaian aktifitas pokok yang diemban Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional sesuai

dengan tugas dan fungsi memiliki tujuan:

3

1. Meningkatkan NSPK pengembangan profesi jabatan fungsional tertentu;

2. Meningkatkan presentasi pejabat fungsional yang mengikuti pengembangan

profesi jabatan fungsional tertentu.

Posisi Strategis yang ingin dicapai sepanjang tahun 2020-2024, Pusat Pembina

Jabatan Fungsional di antara unit-unit kerja Badan Pengembangan Sumberdaya

Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi, Menetapkan 2 Sasaran Kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Tersedianya Bahan Kebijakan dan Regulasi Pembinaan Jabatan

Fungsional Kementerian, melalui Kegiatan Startegi :

a. Bahan Kebijakan dan/atau Regulasi Pengembangan Profesi Fungsional

Tertentu yang di susun

2. Kegiatan Tersedianya Fungsional Tertentu yang Kompeten, melalui

Strategi:

a. Pejabat Fungsional Tertentu yang Tersertifikasi

b. Pejabat Fungsional Tertentu yang ditingkatkan Kapasitasnya

c. Pejabat Fungsional Tertentu yang dilaksanakan PAK (Penetapan Angka

Kredit)

Pelaksanaan Kegiatan menjadi Penugasan secara langsung dari Badan

Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi dengan penetapan sasaran oleh Pusat Pembina Jabatan

Fungsional tahun 2020-2024. Selanjutnya Kegiatan yang disajikan menjadi Indikator

Kinerja Pusat Pembina jabatan Fungsional tahunan yang ditetapkan dalam dokumen

berupa Rencana Kerja dan/atau Kontrak Kinerja, Yaitu: (1) Jumlah Kebijakan

dan/atau Regulasi Pengembangan Profesi Fungsional Tertentu, (2) Persentase

Pejabat Fungsional yang Tersertifikasi, (3) Persentase Pejabat Fungsional Tertentu

yang ditingkatkan Kapasitasnya; (4) Pejabat Fungsional Tertentu yang dilaksanakan

PAK.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud sebagai laporan pertanggung jawaban Kinerja Unit Eselon II Pusat

Pembina Jabatan Fungsional BPSDM Tahun 2021 kepada Badan Pengembangan

Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Unit Eselon II

Pusat Pembina Jabatan Fungsional BPSDM Tahun 2021 adalah :

1. Memberikan Informasi capaian Kinerja terukur yang dicapai oleh Pusat

Pembina jabatan Fungsional kepada Badan Pengembangan Sumberdaya


Transmigrasi selaku pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya.

4

2. Memberikan penjelasan tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program

kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pusat

Pembina Jabatan Fungsional dan Badan Pengembangan Sumberdaya


Transmigrasi umumnya.

D. Tugas dan Fungsi

Pusat Pembina Jabatan Fungsional Mempunyai tugas Melaksanakan Pembinaan

jabatan Fungsional yang berada dalam pembinaan teknis kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal ini merupakan mandat

kelembagaan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020

Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Penjabaran lebih lanjut terkait tugas Pusat Pembina Jabatan Fungsional diatur

dalam peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata Kerja

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang

mengamanatkan bahwa Pusat Pembina Jabatan Fungsional mempunyai tugas

”Melaksanakan Pembinaan Jabatan Fungsional yang berada dalam pembinaan

Teknis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi”,

dengan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan jabatan

fungsional, pengembangan Standarisasi Kompetensi, pengembangan profesi

dan sertifikasi kelembagaan dan jabatan fungsional, serta evaluasi dan

penilaian jabatan fungsional;

2. Pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional, pengembangan standarisasi

kompetensi, pengembangan profesi dan sertifikasi kelembagaan dan jabatan

fungsional, serta evaluasi dan penilaian jabatan fungsional;

3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan jabatan

fungsional, pengembangan standarisasi kompetensi, pengembangan profesi

dan sertifikasi kelembagaan dan jabatan fungsional, serta evaluasi dan

penilaian jabatan fungsional; dan

4. Pelaksanaan Urusan tata usaha dan rumah tangga pusat pembinaan Jabatan

Fungsional.

E. Struktural Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Pembina Jabatan Fungsional

dipimpin oleh Kepala Pusat (Pejabat Tinggi Madya), Sub bagian tata Usaha dan

4 Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Pusat Pembina Jabatan

Fungsional secara detail dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

5

Sumber: Permendesa No. 15/2020 dan Permendesa No. 16/2020

F. Sumber Daya Manusia

Jumlah keseluruhan pegawai Pusat Pembina Jabatan Fungsional sebanyak 54

pegawai, terdiri dari 31 ASN dan 23 Pegawai Tidak Tetap.

G. Sumber Daya Keuangan

Sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) berdasarkan Pagu APBN Tahun Anggaran

2021, anggaran Pusat Pembina Jabatan Fungsional sebesar Rp. 6.208.334.000,-.

Adapun Penjabaran alokasi anggaran Perkegiatan/program, sebagai berikut :

Tabel 1. Program dan Anggaran

PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN

Penyiapan Bahan Pelatihan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

6.208.334.000

SDM Pemberdayaan Masyarakat yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi

1.394.024.000

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 1.448.710.000

Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 2.216.732.000

Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi 1.148.868.000

6

A. Rencana Strategis Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional (2020-

2024)

I. Visi dan Misi

Dalam mendukung pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat di bidang

pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi melalui Visi

BPSDM “Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan kompeten

dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan

transmigrasi” Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional memformulasikannya ke dalam

kegiatan, yaitu:

1. Penyusunan NSPK dalam rangka Pembinaan JF Pembinaan Teknis

KDPDTT;

2. Pelaksanaan tugas dan fungsi teknis KDPDTT sebagai Instansi Pembina

Jabatan Fungsional;

3. Fasilitasi Implementasi tugas JF PSM;

4. Evaluasi dan Penilaian Jabatan Fungsional.

Rangkaian aktifitas pokok yang diemban Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional sesuai

dengan tugas dan fungsi memiliki tujuan:

1. Meningkatkan NSPK pengembangan profesi jabatan fungsional tertentu;

2. Meningkatkan presentasi pejabat fungsional yang mengikuti pengembangan

profesi jabatan fungsional tertentu.

Menajemen Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional difokuskan pada konsep

penajaman capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai IKU Eselon II sebagai

kesepakatan target indikator capaian kinerja yang akan dihasilkan oleh setiap unit

kerja. IKU yang terintegrasi diharapkan menghasilkan output dan impact yang

berkelanjutan pada program-program di PPJF yang selaras di program BPSDM dan

PMDDTT dengan visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan visi misi

nasional.

Sesuai arahan Presiden pada tanggal 22 Oktober 2019, dimana dasar kebijakan dana

desa yaitu menunjang Sustainable Development Goal’s (SDG’s). SDGs Desa adalah

upaya terpadu mewujudkan profil desa, yaitu 1) Desa tanpa kemiskinan dan

kelaparan, 2) Desa ekonomi tumbuh merata, 3) Desa peduli kesehatan, 4) Desa

peduli lingkungan, 5) Desa peduli pendidikan, 6) Desa ramah perempuan, 7) Desa

berjejaring, dan 8) Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian’. Tujuan

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2 bab

7

pembangunan berkelanjutan seperti diketahui bahwa terdapat 18 SDG’s Desa,

sehingga memerlukan manajemen sumber daya manusia yang mampu menjalankan

program pembangunan desa yang bermanfaat dan berkelanjutan. Cetusan

pembuatan konsep penajaman capaian indikator kinerja utama PPJF dengan SDG’s

Desa diharapkan dapat menghasilkan program yang terintegrasi dengan efektif dan

efisien, seperti pada tabel di bawah yang akan menjadi satu kesatuan dalam

mencapai percepatan pembangunan sumber daya manusia di Kementerian Desa,

masyarakat desa dan mitra.

Tabel 2. Penajaman Konsep Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional pada Capaian

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Pemetaan Sustainable Development Goal’s

(SDG’s) Desa:

UNIT KERJA ESELON II CAPAIAN IKU CAPAIAN SDG’s DESA

Pusat Pembinaan Jabatan

Fungsional

a. Tersedianya Bahan

Kebijakan dan Regulasi

Pembinaan Jabatan

Fungsional Kementerian

b. Tersedianya Fungsional

Tertentu yang Kompeten

a. Desa Tanpa Kesenjangan

b. Kemitraan untuk

Pembangunan Desa

Sumber: IKU BPSDM tahun 2021

Untuk arah kebijakan dan sasaran strategis BPSDM dan PMDDTT yang sejalan

dengan tujuan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang akan dicapai, berikut

peran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dalam pencapaiannya sebagaimana

pada tabel dibawah.

Tabel. 3. Matriks Target Sasaran Strategis dan Sasaran Kegiatan

TUJUAN SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

SASARAN

STRATEGIS

SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

Terwujudnya

sumber daya

manusia yang

unggul dalam

melakukan

pemberdayaan

masyarakat

desa, daerah

tertinggal dan

Meningkatnya

SDM Aparatur

Pejabat

Fungsional

Tertentu yang

kompeten

sesuai dengan

kebijakan dan

regulasi yang

Persentase

pejabat

fungsional

tertentu yang

kompeten

sesuai dengan

kebijakan dan

regulasi yang

ditetapkan

1. Tersedianya

Bahan

Kebijakan

dan Regulasi

Pembinaan

Jabatan

Fungsional

Kementerian

Jumlah Bahan

Kebijakan

dan/atau

Regulasi

Pengembangan

Profesi

Fungsional

Tertentu yang

Disusun

8

transmigrasi ditetapkan

2. Tersedianya

Fungsional

Tertentu

yang

Kompeten

Persentase

Pejabat

Fungsional

Tertentu yang

Tersertifikasi

Persentase

Pejabat

Fungsional

Tertentu yang

Ditingkatkan

Kapasitasnya

Persentase

Pejabat

Fungsional

Tertentu yang

Dilaksanakan

PAK (Penetapan

Angka Kredit)

Merujuk:

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 15

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi;

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Di Lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.

ARAH KEBIJAKAN PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

Pusat Pembinaan Jabatan Fungisonal merupakan unit kerja teknis di lingkungan


Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang memiliki arah kebijakan dan strategi ke

dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-

2024, maka kebijakan teknis Pembinaan Jabatan Fungisonal Tahun 2020-2024

diarahkan pada upaya yang tergambarkan pada tabel di bawah ini:

9

Tabel 4. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama serta Target 2021-2024 Pusat

Pembinaan Jabatan Fungsional

NO SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

TARGET KELOMPO

K

SUBSTANS

I

2021 2022 2023 2024

1. Tersedianya

Bahan

Kebijakan dan

Regulasi

Pembinaan

Jabatan

Fungsional

Kementerian

Jumlah Bahan

Kebijakan

dan/atau Regulasi

Pengembangan

Profesi Fungsional

Tertentu yang

Disusun

8 8 8 8 Kelompok

Substansi

Rencana

dan

Program

Pengemban

gan Jabatan

Fungsional

2. Tersedianya

Fungsional

Tertentu yang

Kompeten

Persentase

Pejabat

Fungsional

Tertentu yang

Tersertifikasi

100% 100% 100% 100% Kelompok

Substansi

Pengemban

gan

Standarisasi

Persentase

Pejabat

Fungsional

Tertentu yang

Ditingkatkan

Kapasitasnya

70% 75% 80% 85% Kelompok

Substansi

Pengemban

gan Profesi

dan

Sertifikasi

Kelembagaa

n dan

Jabatan

Fungsional

Kompetensi

Persentase

Pejabat

Fungsional

Tertentu yang

Dilaksanakan PAK

(Penetapan

Angka Kredit)

100% 100% 100% 100% Kelompok

Substansi

Evaluasi

Dan

Penilaian

Jabatan

Fungsional

10

B. Rencana Kerja Tahun 2021

Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi

program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran dari

Rencana Strategis dalam satu Anggaran, sedangkan Rencana Kerja bertujuan

untuk memberikan gambaran singkat mengenai sasaran capaian, kebijakan

yang digunakan serta program yang berisikan berbagai kegiatan prioritas.

Adapun penjabaran Rencana Kerja (Renja) Pusat Pembina Jabatan Fungsional

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa, Daerah Tertingal dan Transmigrasi Tahun 2021, sebagai berikut :

I. Perjanjian Kinerja Pusat Pembina Jabatan Fungsional (Eselon 2)

Program, Kegiatan, Indikator dan target kinerja, dijabarkan dalam suatu

rencana kerja tahun 2021 bertujuan mencapai Sasaran Program yang telah

ditetapkan. Rencana kinerja dimaksud dibuat di awal tahun anggaran yang

memuat kegiatan – kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai program

yang telah ditetapkan, indikator keberhasilan pencapaiannya serta pendanaan

yang harus dipertangungjawabkan di akhir tahun anggaran.

Keseluruhan rencana kinerja, indikator dan pendanaan dijadikan Perjanjian

Kinerja (PK) atau semacam kontrak kinerja yang ditanda tangan oleh kepala

Pusat dan kepala Badan, serta secara berjenjang turun menjadi perjanjian

Kinerja Kepala Pusat Pembina Jabatan Fungsional sampai akhirnya perjanjian

kinerja pegawai dengan masing masing atasan langsung. Sebagai bentuk

salah satu evaluasi dan pertanggungjawaban atas capaian perjanjian kinerja

tersebut, disusunlah Laporan Kinerja Pusat Pembina Jabatan Fungsional tahun

2021 yang disampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya

Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah tertinggal dan

Transmigrasi.

Adapun Target Kinerja Pusat Pembina Jabatan Fungsional memiliki 2 (dua)

Program dan 4 (empat) kegiatan Indikator Program untuk tahun 2021 dalam

rangka melaksanakan tugas dan fungsi, guna mendukung pencapaian kinerja

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa, Daerah Tertingal dan Transmigrasi sebagai Terwujudnya sumber daya

manusia yang unggul dan kompeten dalam melakukan pemberdayaan

masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sebagaimana pada tabel

di bawah ini :

11

Tabel 5. Program Kegiatan semula menjadi

KODE Program/Kegiatan Indikator TARGET

SEMULA MENJADI

6460 Kinerja Pusat Pembina Jabatan Fungsional Tahun 2021 adalah Sebagai Berikut

052 Tersedianya Bahan Kebijakan dan Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian

Jumlah Bahan Kebijakan dan/atau Regulasi Pengembangan Profesi Fungsional Tertentu yang Disusun

8 8

053

Tersedianya Fungsional Tertentu yang Kompeten

Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Tersertifikasi

75 % 75%

Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Ditingkatkan Kapasitasnya

70 % 15%

051

Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Dilaksanakan PAK (Penetapan Angka Kredit)

100 % 100 %

12


Sebagaimana ditetapkan bahwa sasaran kegiatan Pusat Pembinaan Jabatan

Fungsional adalah tersedianya bahan kebijakan dan regulasi Pembinaan

Jabatan Fungsional Kementerian dan tersedianya Fungsional Tertentu yang

kompeten maka Indikator Kinerja Utama Pusat Pembinaan Jabatan

Fungsional Tahun 2020-2024 yang dapat ditetapkan yaitu:

1. Jumlah bahan Kebijakan dan/atau Regulasi Pengembangan Profesi Fungsional

Tertentu yang disusun;

2. Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Tersertifikasi;

3. Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Ditingkatkan Kapasitasnya;

4. Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Dilaksanakan PAK (Penetapan

Angka Kredit).

Untuk mendukung upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut, setiap

tahun dalam masa tahun 2020-2024 perlu disusun strategi sesuai dengan

kebutuhan sebagai aplikasi perkembangan kebijakan dan perkembangan isu

strategis baik secara nasional maupun lokal. Pusat Pembinaan Jabatan

Fungsional memetakan beberapa strategi.

Sasaran 1 :

Jumlah bahan Kebijakan dan/atau Regulasi Pengembangan Profesi

Fungsional Tertentu yang disusun

Dalam rangka mencapai kinerja pemenuhan target jumlah bahan kebijakan

dan regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional, dikembangkan strategi pada

tahun 2021 khususnya dengan melalui kegiatan:

a. Penyusunan Pedoman Presentasi Karya Tulis Karya Ilmiah;

b. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan

Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;

c. Penyusunan Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian

Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional PSM;

d. Penyusunan Pedoman Standar Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara

Penilaian dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja (Angka Kredit) PSM;

e. Penyusunan Pedoman Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi

Jabatan Fungsional PSM;

Akuntabilitas Kinerja Aku

3 bab

13

f. Penyusunan Naskah Akademik

1) JF Analis Perencanaan Wilayah Perdesaan

2) JF Analis Sosial Ekonomi Perdesaan

3) JF Analis Sarana dan Prasarana Perdesaan

Review/Penyesuaian Permen PANRB Nomor 28 Tahun 2018 tentang

Jabatan Fungsional PSM;

Sasaran 2:

Untuk mencapai kinerja pemenuhan target Persentase Pejabat Fungsional

Tertentu yang Tersertifikasi dikembangkan strategi pada tahun 2021

khususnya dengan melalui kegiatan:

a. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;

b. Pembentukan Assesor Kompetensi dan Tim Penilai Angka Kredit

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM).

No Indikator Target Realisasi Capaian

1 Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Tersertifikasi

75 %

93 %

93 %

Sasaran 3 :


Tertentu yang Ditingkatkan Kapasitasnya dikembangkan strategi pada tahun

2021 khususnya dengan melalui kegiatan:

a. Bimbingan Teknis Pedoman Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional

Penggerak Swadaya Masyarakat;

b. Bimbingan Teknis Pelaksanaan dan Pembinaan JF PSM;

c. Sosialisasi Standar Kerja dan Mekanisme Pengisian DUPAK Jabatan

Fungsional;

d. Fasilitasi Legalisasi Pembentukan Organisasi Profesi JF Penggerak

Swadaya Masyarakat (PSM);

e. Koordinasi antar Instansi Pengguna dalam Rangka Pembinaan Karier

Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM);


1 Jumlah Bahan Kebijakan dan/atau Regulasi Pengembangan Profesi Fungsional Tertentu yang Disusun

8

8

100 %

14


1 Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Ditingkatkan Kapasitasnya

15 %

15 %

100 %

Sasaran 4 :


Tertentu yang Dilaksanakan PAK (Penetapan Angka Kredit) dikembangkan

strategi pada tahun 2021 khususnya dengan melalui kegiatan Penilaian Angka

Kredit bagi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) 2 (dua)

periode dalam setahun


1 Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Dilaksanakan PAK (Penetapan Angka Kredit)

100 %

100 %

100 %

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan

Kinerja

Mencermati Pelaksanaan Program dan anggaran pada Pusat Pembina Jabatan

Fungsional selama ini, terutama yang dilaksanakan pada tahun 2021, terdapat

berbagai kendala dan permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan dan

pencapian kinerja, disebabkan beberapa faktor antara lain :

I. Permasalahan

Hasil pengamatan dan analisis faktual, terdapat beberapa Kendala

yang telah diinventarisir yang kemungkinan mempengaruhi kinerja

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional. Menjadi suatu keharusan, bahwa

pemantauan dan evaluasi kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

menjadi satu keharusan guna mengantisipasi permasalahan-

permasalahan yang kemungkinan timbul. Permasalahan yang

diinventarisir, dapat dilihat dibawah:

1. Regulasi :

Belum tersusunnya seluruh Regulasi tentang pembinaan Jabatan

fungsional Penggerak swadaya masyarakat (PSM) yang termuat

pada Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Jabatan

Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat di dalamnya

menjabarkan 18 tugas instansi pembina.

2. Rencana Pembinaan dan Program Pembinaan :

Belum adanya rencana induk pembinaan Jabatan Fungsional dan

Belum maksimalnya Pembinaan Jabatan Fungsional yang

berorientasi pada sumber daya produktif dari hulu ke hilir.

15

3. Kelembagaan dan tenaga pembinaan :

Dengan penataan struktur organisasi, personil Pusat Pembinaan

Jabatan Fungsional sebagai transformasi dari pejabat struktural

belum menguasai aspek dan teknik pembinaan dan belum

maksimalnya dukungan personil khususnya di bidang pembinaan

jabatan fungsional baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

4. Standarisasi dan Sertifikasi Profesi :

Belum Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian

Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Belum Adanya

asessor sertifikasi profesi Penggerak Swadaya Masyarakat.

5. Anggaran dan Sarana Prasarana :

Terbatasnya alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk

pengembangan jenis-jenis kegiatan di lingkup pusat Pembina

jabatan fungsional.

II. Solusi Yang telah dilakukan

Sebagai langkah tindaklanjut atas permasalahan tersebut, khususnya

dalam konteks pelaksanaan regulasi, program dan anggaran pusat

Pembina jabatan fungsional TA.2021, telah dilakukan upaya-upaya

sebagai berikut :

1. Regulasi :

Tersedianya Regulasi tentang pembinaan Jabatan fungsional

Penggerak swadaya masyarakat (PSM) termuat pada Permenpan

RB Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional

Penggerak Swadaya Masyarakat, di dalamnya menjabarkan 18

tugas instansi pembina. Untuk tahun 2021 Pusat Pembina

Jabatan Fungsional sebagai berikut :

- Permendesa No 9 tahun 2021 Tentang syarat dan tata cara

Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional PSM

- Permendesa No 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Uji

Kompetensi Jabatan Fungsional PSM

- Penyusunan Pedoman Presentasi Karya tulis Ilmiah (sudah

ada di Kemenkumham untuk diundangkan)

- Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit

Jabatan Fungsional PSM (sudah ada di Kemenkumham untuk

diundangkan)

- Penyusunan standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman

Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional PSM sudah

dilakukan Harmonisasi, Proses untuk diundangkan oleh

Kemenkumham

- Penyusunan Naskah Akademis 3 Jabatan Fungsional Baru

Telah selesai disusun dan telah dilakukan Ekspose Internal

16

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi dan FGD Ekspose Lintas K/L

2. Rencana Pembinaan dan Program Pembinaan

Adanya Penyederhanaan birokrasi membuka Tantangan konsep

pengembangan karier agar organisasi tetap dapat berjalan

dengan sistem karier berbasis fungsional. Dengan

Menyelenggarakan Konsolidasi dan Pembinaan Penerapan

Jabatan Fungsional PSM oleh pengguna Pada K/L dan Pemda di

8 Lokasi : 1. Bangka Belitung ; 2. Jawa Barat; 3. Bengkulu; 4.

Kalimantan Selatan; 5. Riau; 6. Jawa Timur; 7. Sulawesi Tengah;

8. Sulawesi Tenggara. Terselenggaranya Pelaksanaan Penilaian

Angka Kredit Periode I & II yang mengajukan DUPAK.

Terlaksananya sistem Informasi Pejabat Fungsional PSM

(EDUPAK).

3. Kelembagaan dan tenaga pembinaan

Adanya dukungan 2 Balai Besar dan 7 Balai untuk pembinaan

jenjang jabatan fungsional adapun kegiatan yang dilakukan

Terlaksananya bimbingan Teknis tentang Permendes No. 20

tahun 2020 tentang Pedoman Perhitungan Formasi jabatan

Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dengan melibatkan

100 orang BKD tingkat Provinsi dan Kabupaten. Melakukan

Koordinasi antar instansi pengguna dalam rangka pembinaan

karier penggerak swadaya masyarakat. Terlaksananya sosialisasi

Permendesa Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Syarat dan tata Cara

pembentukan Organiasi Profesi jabatan fungsional Penggerak

Swadaya masyarakat. Terlaksannya Sosialisasi Standar Kerja dan

mekanisme Pengisian DUPAK jabatan fungsional.

4. Standarisasi dan Sertifikasi Profesi

Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Adanya asessor sertifikasi

profesi Penggerak Swadaya Masyarakat. Dengan kegiatan yang

dilaksanakan adalah: Terlaksananya Uji Kompetensi Kepada

Pejabat Fungsional PSM. Terlaksananya Uji Kompetensi kepada

Pejabat Fungsional PSM. Terlaksananya Pembentukkan Asesor

Kompetensi.

5. Anggaran dan Sarana Prasarana

Memaksimalkan keterbatasan APBN yang dialokasikan untuk

Pembinaan Jabatan Fungsional.

17

III. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian Pernyataan Kinerja

Mencermati Pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pembinaan

jabatan Fungsional, diakui bahwa pembinaan jabatan fungsional

penggerak swadaya masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Pembina

Jabatan Fungsional masih belum secara optimal mampu menjawab

bebagai dinamika dan persoalan lingkup Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Transmigrasi. Hal ini dimungkinkan berbagai kondisi, dimana dapat

disadari bahwa disamping kualitas dari tugas Pembina jabatan

fungsional penggerak swadaya masyarakat yang masih perlu terus

dioptimalkan, juga masih diperlukan komitmen dari para pemangku

kepentingan untuk secara proporsional memberdayakan peran dan

fungsi Pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak swadaya masyarakat

sekaligus menjadikan Pusat Pembina Jabatan Fungsional sebagai

Pembina utama jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat.

Tingginya dinamika di bidang pembinaan jabatan fungsional, tentunya

membutuhkan peran dan fungsi Pusat Pembina Jabatan Fungsional

untuk selalu hadir dan memberikan dukungan kepada pemangku

kepentingan, khususnya di lingkup Badan Pengembangan Sumberdaya


Transmigrasi dalam rangka penyiapan rekomendasi guna perumusan

dan penetapan langkah dan kebijakan. Sejalan dengan terbentuknya

Pusat Pembina Jabatan Fungsional berdasarkan Permendesa No. 15

Tahun 2020, tugas dan fungsi Pusat Pembinaan jabatan Fungsional

guna berperan secara langsung dalam mengawal pembinaan jabatan

fungsional penggerak swadaya masyarakat, kiranya perlu dirumuskan

strategi penguatan Pembinaan Jabatan Fungsional yang difokuskan

pada upaya sebagai instansi Pembina secara lebih optimal dan

berkualitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa rekomendasi dan strategi

tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka penguatan Peran dan

fungsi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional sebagai berikut :

1. Untuk mencapai kinerja pemenuhan target jumlah regulasi

untuk meningkatkan kompetensi pejabat fungsional,

dikembangkan strategi pada tahun 2021 khususnya melalui:

a. Identifikasi kebutuhan penyusunan/penyempurnaan

peraturan perundangan Pembinaan Jabatan Fungsional;

18

b. Peyusunan/penyempurnaan Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.

2. Untuk mencapai kinerja pemenuhan target jumlah bahan

kebijakan dan regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional,

dikembangkan strategi pada tahun 2021 khususnya dengan

melalui kegiatan:

a. Penyusunan Pedoman Presentasi Karya Tulis Karya

Ilmiah;

b. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;

c. Penyusunan Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman

Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional PSM;

d. Penyusunan Pedoman Standar Tata Kerja Tim Penilai dan

Tata Cara Penilaian dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja

(Angka Kredit) PSM;

e. Penyusunan Pedoman Tata Cara Pembentukan Organisasi

Profesi Jabatan Fungsional PSM;

f. Penyusunan Naskah Akademik

JF Analis Perencanaan Wilayah Perdesaan

JF Analis Sosial Ekonomi Perdesaan

JF Analis Sarana dan Prasarana Perdesaan

g. Review/Penyesuaian Permen PANRB Nomor 28 Tahun

2018 tentang Jabatan Fungsional PSM;

3. Untuk mencapai kinerja pemenuhan target Persentase Pejabat

Fungsional Tertentu yang Tersertifikasi dikembangkan strategi

pada tahun 2021 khususnya dengan melalui kegiatan:

a. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya

Masyarakat;

b. Pembentukan Assesor Kompetensi dan Tim Penilai Angka

Kredit Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya

Masyarakat (PSM).


Fungsional Tertentu yang Ditingkatkan Kapasitasnya

dikembangkan strategi pada tahun 2021 khususnya dengan

melalui kegiatan:

a. Bimbingan Teknis Pedoman Penghitungan Formasi

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;

b. Bimbingan Teknis Pelaksanaan dan Pembinaan JF PSM;

c. Sosialisasi Standar Kerja dan Mekanisme Pengisian

DUPAK Jabatan Fungsional;

d. Fasilitasi Legalisasi Pembentukan Organisasi Profesi JF

Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM);

19

e. Koordinasi antar Instansi Pengguna dalam Rangka

Pembinaan Karier Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM);

f. Konsolidasi Penerapan Jabatan Fungsional Penggerak

Swadaya Masyarakat/PSM pada Seluruh Instansi

Pengguna (K/L/D/I).


Fungsional Tertentu yang Dilaksanakan PAK (Penetapan Angka

Kredit) dikembangkan strategis pada tahun 2021 khususnya

dengan melalui kegiatan Penilaian Angka Kredit bagi Jabatan

Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) 2 (dua)

periode dalam setahun.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Pusat Pembina Jabatan Fungsional APBN TA. 2021 Tercatat

sebesar Rp. 6.089.165.429,- (98,08%) dari pagu Rp. 6.208.334.00,-. Realisasi

anggaran dimaksud dapat dirinci tabel sebagai berikut :

Tabel.6 Realisasi Anggaran

KODE

Uraian PAGU REALISASI SISA %

6460 Pelatihan dan Pembinaan Pegawai Aparatur Sipil

6.208.334.000 6.089.165.429 119.168.571

98.08

051 SDM Pemberdayaan Masyarakat yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi

1.394.024.000 1.366.522.340 27.501.660 98.03

052 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

1.448.710.000 1.406.526.400 42.183.600 97.09

053 Peningkatan Kapasitas

2.216.732.000 2.201.839.925 14.892.075 99.33

20

Apratur Negara

054 Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi

1.148.868.000 1.114.276.764 34.591.236 96.99

Realisasi Anggaran Pusat Pembina Jabatan Fungsional hingga berakhir TA 2021

dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. SDM Pemberdayaan Masyarakat yang mendapatkan sertifikasi

Kompetensi, dengan alokasi anggaran APBN sebesar

Rp.1,394,024,000,- telah terealisasi sebesar Rp. 1,366,522,240,-

atau 98.03%

2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, dengan alokasi anggaran

APBN sebesar Rp. 1,448,710,000,- telah terealisasi sebesar Rp.

1,406,526,400,- atau 97.09%

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara, dengan alokasi

anggaran APBN sebesar Rp. 2,216,732,000,- telah terealiasi

sebesar 2.201.839.925,- atau 99.33%

4. Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi, dengan alokasi anggaran

APBN sebesar 1.148.868.000,- telah terealisasi sebesar Rp.

1,114,276,764,- atau 96.99%

21

Bab 4 Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) disusun sebagai bentuk

pertanggung jawaban tertulis Unit Eselon II Pusat Pembina Jabatan Fungsional

Tahun 2021 kepada Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atas tingkat

capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi,

misi, tujuan dan sasaran Pusat Pembina Jabatan Fungsional dan sebagai langkah

upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Pusat Pembina

Jabatan Fungsional. Mengacu pada perjanjian kinerja tahun 2021, Pusat Pembina

Jabatan Fungsional memiliki target kinerja: Jumlah Bahan Kebijakan dan/atau

Regulasi Pengembangan Profesi Fungsional Tertentu yang Disusun 8 Dokumen,

Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Tersertifikasi 75%, Persentase Pejabat

Fungsional Tertentu yang Ditingkatkan Kapasitasnya 15%, Persentase Pejabat

Fungsional Tertentu yang Dilaksanakan PAK (Penetapan Angka Kredit) 100%.

Hingga akhir TA. 2021, realiasi kinerja Pusat Pembina Jabatan Fungsional yaitu 8

dokumen dengan capaian 8 dokumen kebijkan dan/atau regulasi yang sudah

dikerjakan pada tahun 2021, 75% Pejabat Fungsional Tertentu yang Tersertifikasi

hasilnya 93% pejabat fungsional tertentu yang mengikuti dan mendapatkan

sertifikasi. 15% Peningkatan Kapasitas hasilnya 100%, Jumlah pejabat yang

ditingkatkan kapasitasnya. Persentase pejabat fungsional tertentu PAK 100%

hasilnya 100% sudah pejabat fungsional terterntu yang dinilai angka kreditnya,

dengan kata lain target Pusat Pembina Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan

Perjanjian Kinerja tahun 2021 semua tercapai. Target Tersedianya Bahan Kebijakan

dan Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian dan Tersedianya

Fungsional Tertentu yang Kompeten dengan kategori “Utama” pada tahun 2021

belum dapat diukur. Adapun metode pengukuran dan pengklasifikasian Pusat

Pembina Jabatan Fungsional baru bisa diukur menggunakan Persentasi Pejabat

Fungsional Tertentu yang Kompeten sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang

ditetapkan pada tahun 2022-2024, dikarenakan metode pengukuran dan

pengklasifikasian Pusat Pembina Jabatan Fungsional sedang disusun tahun 2021-

2022. Sedangkan untuk Realisasi hingga berakhir TA 2021 mencapai Rp.

6.089.165.429,- atau 98.08% dari total pagu anggaran APBN sebesar Rp.

6.208.334.000,- Terhadap rencana target Penyerapan Pusat Pembina Jabatan

Fungsional Tahun 2020 sebesar 95%. Adapun sisa anggaran yang tidak terserap

sebesar Rp. 119.168.571,- atau 1,92% dengan kata lain target serapan Pusat

Pembina Jabatan Fungsional TA. 2021 tercapai, atau plus 3,08%.

22

Selain hal diatas adanya optimalisasi anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan

pada masa pandemic covid-19 sehingga menyebabkan adanya deviasi antara

dokumen Renstra dengan dokumen Renja yang dituangkan dalam dokumen

perjanjian kinerja tahun 2021.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemeriantah (LAPKIN) ini dapat dijadikan

sebagai input perbaikan dan penyempurnaan dalam proses perencanaan dan

pelaksanaan serta alat komunikasi dalam memberikan informasi akuntabilitas

kegiatan Pusat Pembina Jabatan Fungsional ke depan. Berbagai hal yang menjadi

kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021

sebagaimana termuat dalam buku laporan ini agar dijadikan evaluasi bagi segenap

individu dalam lingkup internal pusat Pembina Jabatan Fungsional dan lingkup

Internal Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan masyarakat

Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, guna membangun komitmen dalam

memberikan hasil yang berkualitas bagi peningkatan kinerja Pusat Pembina Jabatan

Fungsional ke depan.

23

LAMPIRAN

24

25

TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN PUSAT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL TA

2021


1 Jumlah Bahan Kebijakan dan/atau Regulasi Pengembangan Profesi Fungsional Tertentu yang Disusun

8

8

100 %


75 % 93 % 93 %


75 % 93 % 93 %

4 Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Dilaksanakan PAK (Penetapan Angka Kredit)

100 %

100 %

100 %

ii | L a p o r a n T a h u n a n 2 0 2 1 P u s a t P P M D D T T

KA TA PENGANTAR

Laporan Tahunan Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan media yang digunakan dalam

mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Dengan adanya

Laporan Tahunan ini diharapkan dapat memberikan informasi kegiatan serta dapat

mengukur pencapaian kinerja sesuai tujuan dan sasaran Pusat Pengembangan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam

mendukung visi dan misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi.

Laporan Tahunan ini dibuat sebagai bahan evaluasi kegiatan yang telah

dilaksanakan pada Tahun 2021 dapat digunakan untuk perencanaan Tahun 2022.

Evaluasi pelaksanaan tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran dalam

meningkatkan keberhasilan program dan mengantisipasi kekurangan-kekurangan

yang terjadi di Tahun 2021 agar tidak terulang pada Tahun 2022.

Kami menyadari Laporan Tahunan ini masih jauh dari sempurna, banyak

keterbatasan dan kelemahan dalam menyusun laporan ini. Oleh karena itu kami

mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan Laporan Tahunan Pusat

Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi. Semoga Laporan Tahunan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat

maupun internal Kementerian Desa, PDTT khususnya Pusat Pengembangan


Akhirnya puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa

atas rahmat-Nya sehingga Laporan Tahunan ini dapat disusun. Tidak lupa kami

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan

berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Tahunan ini.

Kepala Pusat Pengembangan

Pemberdayaan Masyarakat Desa,


Dr. H. Yusra, M.Pd

iii | L a p o r a n T a h u n a n 2 0 2 1 P u s a t P P M D D T T

DAFTAR ISI

Profil

Tugas & Fungsi

Struktur Organisasi

Sumber Daya Manusia

Anggaran P3MD

Maksud dan Tujuan

CAPAIAN KEGIATAN

1

2 3

6

1

8

9

Kegiatan PPK 1

Kegiatan PPK 2

Kegiatan PPK 3

Kegiatan PPK 4

Kegiatan PPK 5

Kegiatan PPK 6

Kegiatan PPK 7

Kegiatan PPK 8

9

25

41

1 PENDAHULUAN

7

54

84

89

104

111

1 | L a p o r a n T a h u n a n 2 0 2 1 P u s a t P P M D D T T

PROFIL

Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 15 Tahun 2020

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi yang mengatur Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

serta susunan Organisasi Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan unit kerja eselon II yang berada

dibawah Badan Pusat Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pusat Pengembangan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beralamat di Jalan TMP.

Kalibata No. 17 Jakarta Selatan, 12750, Telepon 021-7989912 – 19.


a. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan,

kesehatan, keteram

Sumber: Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 15 Tahun 2020

Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem dan model pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan sistem pelayanan pendampingan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi

Melaksanakan pengembangan pemberdayaan masyarakat Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi

TUGAS

FUNGSI

Pelaksanaan pengembangan pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem dan model pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan sistem pelayanan pendampingan masyarakat

desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem dan model pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan sistem pelayanan pendampingan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi;

1

2

3

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi.

4


STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Direktorat Pengembangan SDM berdasarkan Peraturan Menteri

Desa, PDTT No. 16 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama Dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk melaksanakan

tugas dan fungsi tersebut, susunan organisasi Pusat Pengembangan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri atas:

1. Kelompok substansi pengembangan pemberdayaan masyarakat.

Kelompok substansi pengembangan pemberdayaan masyarakat mempunyai

tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyusunan

kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan

pelaporan di bidang pengembangan pemberdayaan masyarakat desa dan

perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Kelompok substansi pengembangan pemberdayaan masyarakat terdiri atas:

a. Sub kelompok substansi penyusunan rencana pengembangan

pemberdayaan masyarakat, mempunyai tugas melakukan pelayanan

fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program,

pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana


pengembangan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah

tertinggal, dan transmigrasi.

b. Sub kelompok substansi penyusunan program aksi pengembangan

pemberdayaan masyarakat, mempunyai tugas melakukan pemberian

pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan

program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan

program aksi pengembangan pemberdayaan masyarakat desa dan


2. Kelompok substansi pengembangan sistem dan model pemberdayaan

masyarakat.

Kelompok substansi pengembangan sistem dan model pemberdayaan

masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional

dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta

evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan model

pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan

transmigrasi.

Kelompok substansi pengembangan sistem informasi terdiri atas:

a. Sub kelompok substansi pengembangan sistem pemberdayaan

masyarakat, mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional

dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan,

serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem pemberdayaan

masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

b. Sub kelompok substansi pengembangan model pemberdayaan

masyarakat, mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional

dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan,

serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan model pemberdayaan


3. Kelompok substansi pengembangan sistem pelayanan pendampingan

masyarakat.

Kelompok substansi pengembangan sistem pelayanan pendampingan

masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional


dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta

evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem pelayanan

pendampingan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan

transmigrasi.

Kelompok substansi pengembangan sistem pelayanan pendampingan

masyarakat atas:

a. Sub kelompok substansi pengembangan sistem pelayanan

pendampingan masyarakat, mempunyai tugas melakukan pemberian

pelayanan fungsional dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan

program, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengembangan sistem pelayanan pendampingan masyarakat desa dan


b. Sub kelompok substansi peningkatan kapasitas pendamping,

mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam

penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, serta

evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas pendamping


4. Subbagian Tata Usaha

Melalukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran,

pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi

penerapan sistem pengendalian intern, administrasi kepegawaian,

ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata

persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Pusat Pengembangan



SUMBER DAYA MANUSIA

Jabatan Jumlah Jabatan Jumlah

Kepala Pusat PPMD 1 Pengadministrasi Pertanahan 2

Kasubbag Tata Usaha 1 Arsiparis Terampil 2

Koordinator 3 Analis Sistem Mutu dan Lingkungan 1

Sub Koordinator 4 Analis Pertanahan 1

PSM Madya 2 Pengadministrasian Umum

PSM Ahli Pertama 13 Pengadministrasi Sarpras 1

Pengadministrasi Keuangan 1 Analis Pemerintahan 2

Pengadministasi Persuratan 1 Analis Pemberdayaan Masyarakat 3

Total : 38

Selain PNS, Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga memiliki tenaga kerja Non PNS yang terdiri dari :

Jabatan Jumlah

1. Tenaga Penunjang 39

2. Pramubakti 7

3. Driver 1

4. Tenaga Pendukung PPK 9

5. Staf Administrasi PPK 10

6. Staf Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) 9

Total : 75

Sampai dengan akhir Desember 2021 pegawai (PNS) Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berjumlah 113 orang dengan komposisi sebagai berikut :


ANGGARAN PUSAT PPMD

Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPPMD), Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) sebesar Rp. 1.589.742.257.000 dengan realisasi sebesar Rp.

1.560.555.479.426 (98,16%) dan anggaran yang tidak terserap sebanyak Rp.

29.186.777.574 (1,84%). Selain itu, PPPMD mendapatkan anggaran loan Program

Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) sebesar Rp.

75.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 61.552.062.644 (82,07%) dan

anggaran yang tidak terserap sebanyak Rp. 13.447.937.356 (17,93%).

Sampai dengan 31 Desember 2021, Pusat Pengembangan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PPPMDDTT) merealisasikan

anggaran sebesar Rp. 1.560.555.479.426,- dari pagu sebesar Rp.

1.589.348.257.000,- atau 98,16%. Berikut realisasi anggaran per Kegiatan Tahun

2021:

NO PROGRAM PAGU REVISI REALISASI % Keterangan

1. Pelatihan pendamping Desa 83.360.000

-

- Refocussing anggaran

2. Penyusunan NSPK Pendampingan Desa

1.000.000.000

981.068.000

98

3. Pengelolaan Pendampingan Desa

1.512.765.897.000

1.497.215.182.575

98

4. Penyusunan Pedoman/Media

Pembelajaran

893.000.000

807.166.207

90

5.

Penguatan Kapasitas Pemerintah

dan Masyarakat Desa (P3PD PHLN Bank Dunia)

75.000.000.000

61.552.062.644

82

JUMLAH 1.589.348.257.000 1.560.555.479.426 98,16


MAKSUD & TUJUAN

[VALUE]% [VALUE]%

[VALUE]% [VALUE]%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

APBN Loan P3PD

Grafik Anggaran PPPMD

Realisasi Tidak Terserap

1. Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2021

dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban

atas pelaksanaan kegiatan Pusat

Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat


yang dilaksanakan oleh unit kerja pada bulan

Januari s.d. Desember 2021.

2. Laporan Tahunan Tahun 2021 merupakan

evaluasi dan kontrol terhadap pelaksanaan

program kegiatan yang telah dilaksanakan

oleh unit kerja selama 12 bulan.

3. Laporan Tahunan Tahun 2021 bertujuan untuk

memaparkan hasil kegiatan yang telah

dilaksanakan selama satu tahun sesuai dengan

Rencana Kinerja Tahunan Pusat

Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat


Tahun 2021.


CAPAIAN KEGIATAN PPPMD TAHUN 2021

PENDAHULUAN

Selama tahun anggaran 2021, terdapat pencapaian dari hasil beberapa

kegiatan pokok yang mendukung tugas dan fungsi dari Pusat Pengembangan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kegiatan

tersebut difokuskan pada pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan

transmigrasi serta pendampingan masyarakat desa.

2.1 Kegiatan PPK 1

Satker PPK I di Pusat PPMD memiliki lingkup kerja pengelolaan Tenaga

Pendamping Profesional (TPP) Pusat dan TPP Provinsi. Pagu awal TPP Pusat

sebesar Rp. 6.743.112.000,- dengan sisa Pagu sebesar Rp. 416.304.526,-. Dan

Pagu Awal TPP Provinsi sebesar Rp.27.690.864.000,- dengan sisa pagu sebesar

Rp. 386.043.185,- . Jumlah TPP yang diatur sesuai dengan SK No.15 Tahun

2021 sebanyak 43 orang TPP Pusat lama dan 221 orang TPP Provinsi,

kemudian terjadi pengurangan pada Bulan Agustus 2021 hingga Bulan

Desember 2021. Penggajian TPP PPK 1 Januari dan Februari 2021 dibayarkan

di bulan Maret 2021. Berikut terlampir Daftar Realisasi Gaji TPP PPK 1 dari

Bulan Maret - Desember 2021.



Selain memiliki tugas dalam pengelolaan honorarium kegiatan

Pengelolaan Gaji TPP Pusat dan Provinsi, PPK 1 memiliki beberapa kegiatan

diantaranya sebagai berikut:

1. Workshop Penyusunan Pedoman Recruitment TPP

2. Workshop Penyusunan Panduan kebijakan Kementerian Desa PDTT

3. Workshop Penyusunan Juknis Tentang TPP

4. Workshop Finalisasi Juknis Tentang TP

5. Recruitment TPP:

a. Universitas Cendrawasih

b. Universitas Lambung Mangkurat

c. Universitas Negeri Padang

d. Universitas Negeri Lampung

e. UIN Datokarama Palu

f. UIN Satu Tulungagung

6. Rapat Evaluasi Pengelolaan Gaji TPP Semester 1 TA 2021

7. Workshop Penyusunan Kerangka Konsep Peta Jalan

8. Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa Provinsi Banten Tahun Anggaran

2021

9. Rapat Evaluasi Kegiatan Pengarsipan P3MD TA 2021

10. Konsolidasi Pelatih Master Peningkatan Kapasitas TPP P3PD

11. Training of Trainers (TOT) Peningkatan Kapasitas TPP P3PD Tahap I

12. Training of Trainers (TOT) Peningkatan Kapasitas TPP P3PD Tahap 2


14. Peningkatan Kapasitas TPP P3PD Tahap 1 yang meliputi Regional 1, Regional 2,

Regional 3, Regional 4, Regional 5, Regional 6, Regional 7, regional 8

15. Workshop Penyusunan Modul Peningkatan Kapasitas TPP

16. Workshop Finalisasi Modul Peningkatan Kapasitas TPP

17. Workshop Evaluasi Peningkatan Kapasitas TPP P3PD TA 2021 Tahap 1

18. Workshop Evaluasi Peningkatan Kapasitas TPP P3PD TA 2021 Tahap 2


1. Workshop Penyusunan Pedoman Recrutment TPP

Workshop Penyusunan Pedoman Rekrutmen Tenaga Pendamping

Profesional dihadiri oleh 53 peserta yang terdiri dari Kementerian Kemenko

PMK, PPPMD DTT, TAPM Pusat, dan Pendamping Swadaya Masyarakat.

Kegiatan ini diselenggarakan selama tiga hari, mulai tanggal 28 Oktober

sampai 31 Oktober 2021 bertempat di Golden Boutique Hotel Kemayoran

Jalan Angkasa No. 1, Gunung sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber yang berasal dari Kementerian

Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan TAPM Pusat.

Workshop Penyusunan Pedoman Rekrutmen Tenaga Pendamping

Profesional (TPP) ini bertujuan untuk menelaah dan mengevaluasi Draf

Pedoman Rekrutmen TPP sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan

rekrutmen TPP. Rekrutmen TPP menjadi sebuah kegiatan yang penting

dikarenakan fungsi dari TPP sendiri sebagai katalisator pendampingan

masyarakat desa menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Pelaksanaan Pendampingan Masyarakat Desa tidak terlepas dari

Permendesa PDTT No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendampingan

Masyarakat Desa dan Permendesa PDTT No 7 Tahun 2021 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa. Berkaitan dengan hal itu, TPP memiliki tugas untuk

memahami substansi dari dua regulasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk

membantu TPP baik dalam rangka perencanaan pembangunan desa maupun

implementasinya. Dengan perencanaan yang matang, maka diharapkan Dana

Desa dapat terserap dan termanfaatkan dengan baik, efektif, dan efisien.


Dokumentasi Kegiatan

2. Workshop Penyusunan Juknis Tentang TPP

Kegiatan Wokshop Penyusunan Petunjuk Teknis Pendampingan

Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan pada Hari Selasa s.d

Jumat Tanggal 30 Maret 2021 s.d 2 April 2021 di Hotel Orchardz Jayakarta, Jl.

Pangeran Jayakarta Kav. No.44, RT.7/RW.7, Mangga Dua Sel. Kecamatan Sawah

Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10730. Peserta

workshop yang diundang berjumlah 38 orang, yang berasal dari internal BPSDM

khususnya Pusat PPMDDTT, TAPM Pusat, maupun pegiat desa.

Peran serta pendamping masyarakat Desa dalam pelaksanaan SDGs Desa

sudah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 18

Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020


tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum

Pendampingan Masyarakat Desa.

Untuk melaksanakan peraturan menteri tersebut, maka perlu disusun

Petunjuk Teknis (Juknis) pendampingan masyarakat desa, yang selanjutnya

akan menjadi pedoman operasional pelaksanaan pendampingan masyarakat

desa. Juknis tersebut hakikatnya akan mengatur tentang pengelolaan TPP, tata

cara pendampingan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan

serta pedoman-pedoman operasional pendampingan lainnya.

Konsep awal Juknis telah disusun oleh Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi (BPSDM) khususnya Unit Kerja Pusat Pengembangan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Pusat

PPMDDTT) atas dukungan TAPM Pusat. Untuk kebutuhan penyempurnaannya,

maka pembahasan secara lebih mendalam melalui kegiatan workshop

penyusunan dengan melibatkan unit kerja terkait Kemendesa PDTT dan

kementerian/lembaga lainnya.

Tujuan workshop ini adalah untuk membahas secara mendalam

komponen pokok materi yang tertuang dalam konsep Juknis Pendampingan

Masyarakat Desa yang telah disiapkan, sekaligus menghimpun masukan untuk

perbaikan dan/atau penyempurnaan Juknis. Juknis Pendampingan Masyarakat

Desa selanjutnya akan digunakan sebagai acuan Tenaga Pendamping

Profesional dalam pelaksanakan pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs

Desa serta sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dalam meningkatkan

kapasitas pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan koordinasi

dengan Tenaga Pendamping Profesional untuk pencapaian SDGs Desa.

Berdasarkan uraian pelaksanaan kegiatan workshop juknis pendampingan

masyarakat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hasil dari kegiatan ini adalah draft petunjuk teknis pendampingan

masyarakat.


2. Selanjutnya draft akan ditinjau lebih lanjut terkait teknis legal drafting oleh

Biro Hukum Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebelum disahkan

oleh Menteri Desa, PDTT.

3. Juknis Pendampingan Masyarakat Desa selanjutnya akan digunakan

sebagai acuan Tenaga Pendamping Profesional dalam mendampingi

pembangunan desa.


3. Workshop Finalisasi Juknis Tentang TPP

Kegiatan Wokshop Finalisasi Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat

Desa Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan pada Hari Selasa s.d Jumat, Tanggal

20 s.d 23 April 2021, Hotel Park Regis Arion Kemang, Jl. Kemang Raya No.7

Rt.4/RW.1, Bangka, Kec.Mampang Prapatan, Koya Jakarta Selatan , Daerah

Khusus Ibukota Jakarta. Peserta workshop yang diundang berjumlah 38 orang,

yang berasal dari internal BPSDM khususnya Pusat PPMDDTT, TAPM Pusat,

Kementerian Lembaga terkait maupun pegiat desa.

Konsep awal / draft Juknis telah disusun oleh Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi (BPSDM) khususnya Unit Kerja Pusat Pengembangan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Pusat

PPMDDTT) atas dukungan TAPM Pusat pada kegiatan workshop penyusunan


Juknis Pendampingan Masyarakat pada Maret 2021 dengan melibatkan unit

kerja Kemendesa PDTT terkait dan kementerian/lembaga lainnya.

Selanjutnya, agar Unit Kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

mampu mengoperasionalisasikan secara teknis pengelolaan pendamping

masyarakat Desa khususnya tenaga pendamping profesional maka

diselenggarakan Workshop Finalisasi Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat

Desa.

Tujuan workshop ini adalah untuk menyeleraskan seluruh komponen

pokok materi yang tertuang dalam konsep/draft Juknis Pendampingan

Masyarakat Desa yang telah disusun pada workshop sebelumnya. Juknis

Pendampingan Masyarakat Desa selanjutnya akan digunakan sebagai acuan

Tenaga Pendamping Profesional dalam pelaksanakan pendataan, perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya

pencapaian SDGs Desa serta sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi

dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah kabupaten/kota dengan

melakukan koordinasi Tenaga Pendamping Profesional untuk pencapaian SDGs

Desa.

Berdasarkan uraian pelaksanaan kegiatan workshop finalisasi juknis

pendampingan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa:

a. Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen final petunjuk teknis

pendampingan masyarakat.

b. Selanjutnya akan ditinjau lebih lanjut terkait teknis legal drafting oleh Biro

Hukum Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

c. Juknis Pendampingan Masyarakat Desa selanjutnya akan disosialisasikan

dan digunakan sebagai acuan Tenaga Pendamping Profesional dalam

melakukan pendampingan pembangunan desa.



4. Penandatangan Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Bersama

Penandatangan Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Bersama

dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya, Koordinator, Sub

Koordinator, beserta Staf Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Selain

itu, hadir pula Koordinator Tenaga Pendamping Profesional beserta Tim

serta pimpinan atau perwakilan dari 8 (delapan) Perguruan Tinggi. Kegiatan

ini diselenggarakan pada tanggal 11 November 2021 bertempat di Hotel

Sotis Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Adapun tujuan utama dari kegiatan ini adalah dalam rangka

penandatanganan nota kesepahaman dan kerja sama antara Kementerian

Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan perguruan tinggi. Selain itu, dalam

kegiatan ini dilaksanakan pembahasan mengenai persiapan kebutuhan

teknis dalam penyelenggaraan rekrutmen Pendamping Lokal Desa (PLD).

Sebagai bagian dari proses pendampingan masyarakat desa, peran

perguruan tinggi menjadi penting. Peran Perguruan Tinggi dalam kerjasama

ini ada dua yaitu pelatihan dan penelitian. Perguruan tinggi menjadi

katalisator dalam peningkatan kapasitas Pendamping Desa. Dengan

meningkatnya kapasitas dan kemampuan Pendamping Desa, akan


mempercepat proses pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain itu, perguran tinggi berkontribusi pada ranah penelitian, dimana hal

ini akan menguatkan perencanaan, pengembangan, dan evaluasi kebijakan

serta program pendampingan masyarakat desa. Kegiatan “Penandatangan

Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Bersama” menjadi agenda

penting dalam rangkaian penyelenggaraan pendampingan masyarakat desa.


5. Rapat Konsolidasi Pelatih Master Peningkatan Kapasitas Tenaga

Pendamping Profesional P3PD

Rapat Konsolidasi Pelatih Master Peningkatan Kapasitas Tenaga

Pendamping Profesional diikuti oleh 103 orang peserta secara langsung.

Peserta yang hadir berasal dari internal Kementerian Desa PDTT, Tenaga Ahli

Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Pusat, TAPM Provinsi, Tenaga Ahli P3PD dan

Pegiat Desa. Kegiatan konsolidasi ini diselenggarakan pada tangggal 24 sampai

28 Agustus 2021 bertempat di Golden Boutique Hotel Kemayoran, Jalan

Angkasa No. 1, RT 07/RW 05, Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah

Besar, Jakarta Pusat.

Kegiatan konsolidasi ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi materi dan

tim pelatih yang akan bertugas menjadi fasilitator/pelatih pada kegiatan Training

of Trainers (TOT) Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional yang

akan dilaksanakan segera setelah kegiatan ini selesai. Materi konsolidasi pelatih,

berkaitan langsung dengan peningkatan kapasitas PD dan PLD, yang terdiri dari

3 Pokok Bahasan Utama, yaitu: (i) Citra Diri Pendamping, (ii) Pembangunan Desa


Partisipatif, termasuk di dalamnya pokok kebijakan pembangunan desa,

pembangunan desa berbasis SDGs Desa, pemetaan/analisis sosial, dan (iii)

Pemberdayaan Masyarakat Desa termasuk di dalamnya penguatan inklusi dan

akuntabilitas sosial dan pemberdayaan ekonomi desa melalui BUM Desa dan BUM

Desa Bersama.

Peningkatan kapasitas TPP mencakup minimal pengetahuan, keterampilan

dan sikap perilaku. Para pelatih yang dihasilkan dari Konsolidasi Pelatih Master

ini, harus mampu dan berkompeten melakukan peningkatan kapasitas TPP

khususnya PD dan PLD. Selain itu, dari substansi materi, diharapkan tidak

terjebak pada pendekatan aspek prosedural pendampingan, tetapi harus

menyentuh pada hakikat pendampingan dalam paradigma pemberdayaan

masyarakat yang sesungguhnya.




Assesor: 27 orang

Kelas : 9 Kelas




9. Workshop Penyusunan Modul Peningkatan Kapasitas TPP (Tenaga

Pendamping Profesional)

Workshop Penyusunan Modul Peningkatan Kapasitas Tenaga

Pendamping Profesional diikuti oleh 55 orang peserta dan ditambah dari

peserta yang mengikuti via daring. Adapun peserta yang hadir dari berbagai

bidang, seperti para Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Pusat,

Penggerak Swadaya Masyarakat, Auditor, dan perwakilan pimpinan substansi dan

kepala unit kerja di Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kegiatan workshop ini diselenggarakan pada tangggal 24 sampai 27 Juni 2021

bertempat di Hotel Horison GP Mega Kuningan, Jalan Mega Kuningan Timur II

No. 1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950.

Kegiatan workshop ini bertujuan untuk membahas secara mendalam pokok

materi apa saja yang akan dituangkan dalam konsep modul peningkatan

kapasitas TPP. Modul ini selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam

melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas TPP dalam upaya pencapaian

tujuan pendampingan masyarakat desa dan SDGs Desa. Tema materi modul

yang diharapkan dari kegiatan ini berdasarkan pada hasil pemetaan kebutuhan

internal Kemendesa PDTT serta hasil kesepakatan dengan bank dunia sesuai KPI

Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD).


Output dari workshop penyusunan modul ini meliputi 3 modul yaitu 1)

pembangunan partisipatif dan pemetaan sosial, 2) perencana inklusif

pembangunan desa, 3) pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan

akuntabilitas siklus pemerintahan desa. Target yang harus dilatih dalam

pelaksanaan kegiatan ini yaitu sebanyak 6.942 orang yang tersebar di 100

kabupaten/kota sesuai dengan lokus P3PD tahun 2021.

Adapun rencana tema materi modul yang disusun terdiri dari: 1)

Pembangunan partisipatif dan pemetaan social, 2) Perencanaan inklusif

pembangunan desa, 3) Pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan

akuntabilitas siklus pemerintahan desa, 4) SDGs desa, 5) Citra diri Tenaga

Pendamping Profesional, 6) Manajemen data dan informasi, 7) Daily Report

Tenaga Pendamping Profesional serta dokumentasi dan publikasi


10. Workshop Finalisasi

Modul Peningkatan

Kapasitas Tenaga


Workshop Finalisasi Modul Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping

Profesional diikuti oleh 43 orang peserta secara langsung dan ditambah dari

peserta yang mengikuti via daring. Adapun peserta yang hadir dari berbagai


bidang, seperti para Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Pusat,

Tenaga Ahli Pengembangan Modul, Penggerak Swadaya Masyarakat, Auditor,

dan perwakilan pimpinan substansi dan kepala unit kerja di Pusat

Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kegiatan workshop ini

diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 4 Juli 2021 bertempat di Hotel Park

Regis Arion Kemang, Jalan Kemang Raya No. 7, RT 01/RW 04, Bangka,

Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Workshop ini bertujuan untuk membahas secara mendalam dan

menyelesaikan serta menetapkan penyusunan pokok materi apa saja yang akan

dituangkan dalam konsep modul peningkatan kapasitas TPP. Modul ini

selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan

peningkatan kapasitas TPP dalam upaya pencapaian tujuan pendampingan

masyarakat desa dan SDGs Desa. Tema materi modul yang diharapkan dari

kegiatan ini berdasarkan pada hasil pemetaan kebutuhan internal Kemendesa

PDTT serta hasil kesepakatan dengan bank dunia sesuai KPI Program

Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD).

Output dari workshop finalisasi modul ini meliputi 3 modul yaitu 1)

pembangunan partisipatif dan pemetaan sosial, 2) perencanaan inklusif

pembangunan desa, 3) pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan

akuntabilitas siklus pemerintahan desa. Target yang harus dilatih dalam

pelaksanaan kegiatan ini yaitu sebanyak 6.942 orang yang tersebar di 100

kabupaten/kota sesuai dengan lokus P3PD tahun 2021.

Adapun rencana tema materi modul yang disusun terdiri dari : 1)

Pembangunan partisipatif dan pemetaan sosial, 2) Perencanaan inklusif

pembangunan desa, 3) Pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan

akuntabilitas siklus pemerintahan desa, 4) SDGs Desa, 5) Citra diri Tenaga

Pendamping Profesional, 6) Manajemen data dan informasi, 7) Daily Report

Tenaga Pendamping Profesional serta dokumentasi dan publikasi.




2.2 Kegiatan PPK 2

Satker PPK II di Pusat PPMD memiliki lingkup kerja pengelolaan Tenaga

Pendamping Profesional (TPP) di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Nanggroe

Aceh Darussalam, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pagu anggaran PPK

VII sebesar Rp. 239.946.448.000 dengan Realisasi akhir sebesar Rp.

238.934.612.925 atau sebesar 99,95%. Setiap bulannya PPK VII memiliki tugas

dalam pengelolaan honoranrium TPP di wilayah Sulawesi dan Maluku. Pagu

awal untuk penggajian TPP Regional 6 adalah sebesar Rp. 237.112.981.000

dengan pagu revisi akhir sebesar Rp. 232.554.626.000. Jumlah TPP yang diatur

sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2021 dan Surat Keputusan

Nomor 67 Tahun 2021 adalah sebanyak 5742 orang. Dari jumlah tersebut

terdapat beberapa TPP yang di-PHK sebanyak 30 orang, meninggal dunia

sebanyak 25 orang, mengundurkan diri sebanyak 108 orang dan tidak aktif

sebanyak 9 orang. Penggajian januari dan februari 2021 dibayarkan di bulan

maret 2021. Berikut terlampir rincian pengelolaan gaji TPP dari bulan Januari

sampai dengan Desember 2021:



Selain memiliki tugas dalam pengelolaan honorarium di wilayah Daerah

Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,

PPK II memiliki pula kegiatan Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa

yang dilaksanakan di berbagai daerah khususnya terfokus pada ketiga wilayah

kerja. Adapun kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan berjumlah 14

kegiatan, yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa Wilayah Regional II

(Medan)

2. Konsilidasi Pendampingan Masyarakat Desa Wilayah Regional II

(Padang)

3. Konsilidasi Pendampingan Masyarakat Desa Wilayah Regional II

(Aceh)

4. Sosialisasi SDGs Desa Provinsi Sumatera

5. Focus Group Discussion Provinsi NTB

6. Konsolidasi Pendampingan Masyaeakat Desa Kabupaten Madiun

7. Focus Group Discussion Provinsi Yogyakarta

8. Sosialisasi Kebijakan Pendampingan Desa Tahun Anggaran 2022

Provinsi Sumatera Utara

9. Focus Group Discussion Provinsi Sumatera Barat

10. Focus Group Discussion Provinsi Sumatera Utara

11. Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa Wilayah VII


(Lampung)

13. Sosialisasi Kebijakan Pendampingan Masyarakat Desa Tahun

Anggaran 2022 (Poso)

14. Sosialisasi SDGs Desa Provinsi Bangka Belitung


1. Kegiatan Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa Wilayah

Regional II Provinsi Sumatera Utara

Pelaksanaan kegiatan konsolidasi pendampingan masyarakat desa di

Provinsi Sumatera Utara berlangsung selama 3 (tiga) hari bertempat di Hermes

Palace Hotel Medan, Jl. Pemuda No. 22, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota

Medan, Sumatera Utara. Konsolidasi dilaksanakan pada 14-16 Oktober 2021

Peserta konsolidasi yang diundang berjumlah 50 orang, yang berasal dari

perwakilan TAPM Provinsi, perwakilan TAPM Kabulaten/Kota, PD dan PLD

Provinsi Sumatera Utara. Adapun narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini

adalah sebagai berikut:

1. Thomson Manpar Purba selaku perwakilan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera

2. Rio Handoko selaku Account Relationship BPJS Ketenagakerjaan.

3. Fajar Adiatma selaku perwakilan dari PT. BNI Cabang Universitas

Sumatera Utara.

4. Nurul Hadi selaku Koordinator Bidang Perencanaan Pembangunan dan

Pencapaian SGDs Desa Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Pusat


Kegiatan Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Provinsi Sumatera

Utara bertujuan untuk menyebarluaskan informasi terkait substansi kebijakan

pendampingan masyarakat yang dapat digunakan sebagai acuan untuk Tenaga

Pendamping Profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi mendorong

masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang kreatif dan mandiri. Dalam

kegiatan ini, Tenaga Pendamping Profesional didorong untuk secara langsung

melibatkan banyak sektor dalam urusan pemberdayaan masyarakat desa.

Disampaikan dalam konsolidasi, bahwa Tenaga Pendamping Profesional

diharuskan memiliki kompetensi yang mumpuni, inovatif, bekerja keras dan

bertanggung jawab dalam setiap tugas yang diamanahkan. Kegiatan ini

memberikan beberapa keluaran/ output hasil kegiatan.




(Padang)


Provinsi Sumatera Barat berlangsung selama 3 (tiga) hari bertempat di Daima

Hotel Padang, Jalan Jenderal Sudirman No.17, Kp. Jao, Kecamatan Padang

Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Konsolidasi dilaksanakan pada

tanggal 21 sampai 23 Oktober 2021. Peserta konsolidasi yang diundang

berjumlah 40 orang, yang berasal dari perwakilan TAPM Provinsi, perwakilan

TAPM Kabulaten/Kota, PD dan PLD Provinsi Sumatera Barat. Adapun

narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Amasrul selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi

Sumatera Barat

2. Wahyu Hananto Pribadi selaku Ahli Perencanaan Pembangunan dan

Pencapian SDGs Desa TPP Pusat Kementerian Desa PDTT

Registrasi Panel 1 Sosialisasi Pendampingan

Panel 2 Sosialisasi Perencanaan Panel 3 Sosialisasi BPJS


3. Muhammad Firdaus selaku perwakilan dari PT. BNI cabang Kota padang

4. Firman selaku perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rawamangun

Kegiatan Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Provinsi Sumatera

Barat yang telah dilaksanakan bertujuan untuk mensosialisasikan pelaksanaan

petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa dan memberikan pemahaman

tentang kebijakan Kementerian desa, PDT, dan Transmigrasi. Dalam kegiatan ini,

Tenaga Pendamping Profesional didorong untuk secara langsung melibatkan

banyak sektor dalam urusan pemberdayaan masyarakat desa. Disampaikan

dalam konsolidasi, bahwa Tenaga Pendamping Profesional diharuskan memiliki

kompetensi yang mumpuni, inovatif, bekerja keras dan bertanggung jawab

dalam setiap tugas yang diamanahkan. Kegiatan ini memberikan beberapa

keluaran/output hasil kegiatan.




Penggunaan Dana Desa. Berkaitan dengan hal tersebut, TPP memiliki tugas

untuk memahami substansi dari dua regulasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk

membantu TPP baik dalam rangka perencanaan pembangunan Desa maupun






(Daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam)

Kegiatan Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Provinsi DI

Nanggroe Aceh Darussalam berlangsung selama 3 (tiga) hari bertempat di

Grand Permata Hati Hotel Jalan Sultan Iskandar Muda, No.218, Blang Oi,

Kecamatan Meuraksa Kota Banda Aceh. Konsolidasi dilaksanakan pada 28-30

Oktober 2021. Peserta konsolidasi yang diundang berjumlah 50 orang, yang

berasal dari perwakilan TAPM Provinsi, perwakilan TAPM Kabulaten/Kota, PD

dan PLD Provinsi DI Nanggroe Aceh Darussalam. Adapun narasumber yang

terlibat dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Moch. Tanwier selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Aceh

2. Prof. Qismullah Yusuf selaku Praktisi UMKM

Registrasi

Panel 1 Arahan terkait

Panel 2 Sosialisasi Perencanaan

Panel 3 Sosialisasi BPJS


3. Ruksana selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Provinsi Aceh

4. Maulana Sayuti selaku Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan

5. Saiful Musadir selaku Deputi Financing PT Bank Syariah Indonesia

Region 7.









Dalam rangka pendampingan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi

Aceh telah sedang melaksanakan beberapa langkah atau strategi, yaitu

optimalisasi pemanfaatan Dana Desa yang bertujuan menciptakan Desa

Mandiri, reposisi dan revitalisasi peran DPMG Aceh, dan mengembangkan

kerjasama pemberdayaan masyarakat dengan mitra kerja. Pemerintah Provinsi

Aceh berharap kepada para Pendamping Desa atau fasilitator agar mampu

mengembangkan potensi yang ada di masyarakat. Sebab, Aceh memiliki

potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan secara lebih baik lagi.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah

memfasilitasi pelaku usaha untuk membantu kegiatan usahanya agar lebih laku

di pasaran, seperti tempat untuk pengemasan produk dan jaringan pemasaran.



4. Sosialisasi SDGs Desa Provinsi Sumatera Utara



Palace Hotel Medan, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Konsolidasi

dilaksanakan pada 16-18 Oktober 2021. Peserta konsolidasi yang diundang

berjumlah 50 orang, berasal dari perwakilan TAPM Provinsi, perwakilan TAPM

Pembukaan Panel 1 Pengembangan

Panel 3 Pemberdayaan

Panel 2 Penguatan


Kabulaten/Kota, PD dan PLD khususnya TPP dari Kabupaten Serdang Bedagai.

Adapun narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Akhmad Iman Syukri selaku Staf Khusus Menteri Desa PDTT

2. Thomson Manapar Purba selaku perwakilan Dinas PMD Provinsi Sumatera

Utara

3. Abdul Muin Pulungan sebaga Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan.









Dalam rangka pendampingan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi

Aceh telah sedang melaksanakan beberapa langkah atau strategi, yaitu

optimalisasi pemanfaatan Dana Desa yang bertujuan menciptakan Desa

Mandiri, reposisi dan revitalisasi peran DPMG Aceh, dan mengembangkan

kerjasama pemberdayaan masyarakat dengan mitra kerja. Pemerintah Provinsi

Aceh berharap kepada para Pendamping Desa atau fasilitator agar mampu

mengembangkan potensi yang ada di masyarakat. Sebab, Aceh memiliki

potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan secara lebih baik lagi.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah

memfasilitasi pelaku usaha untuk membantu kegiatan usahanya agar lebih laku

di pasaran, seperti tempat untuk pengemasan produk dan jaringan pemasaran



Pembukaan Sosialisasi Pendampingan

Sosialisasi Tantangan Implementasi


5. Focus Group Discussion Provinsi NTB



Palace Hotel Medan, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Konsolidasi

dilaksanakan pada 19-21 November 2021. Peserta FGD yang diundang

berjumlah 15 orang, yang berasal dari perwakilan berbagai universitas dan

komunitas pemberdayaan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat. Adapun

narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Ir. Ervizal A.M. Zuhud, M.S. selaku dosen Institut Pertanian

Bogor.

2. Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.si. selaku dosen Institut Pertanian Bogor

3. Nursyamsu Mahyuddin Ruksana selaku praktisi pengelolaan

sumberdaya alama desa.

Piloting Kampung Ramah Keluarga dalam Perspektif Ecovillage untuk

Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ini bertujuan untuk

mendukung program pemberdayaan masyarakat dalam rangka

pendampingan masyarakat desa untuk menyediakan sumber daya manusia

pendamping yang handal. Selain itu, dukungan manajemen, perencanaan,

dan pelaksanaan pendampingan masyarakat diarahkan untuk daat

mengembangkan kemandirian dan kesejahtera dan masyarakat.

Pelaksanaan Piloting Kampung Ramah Keluarga dalam Persepektif

Ecovillage untuk Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tidak

terlepas dari Permendesa PDTT No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman

Umum Pendampingan Masyarakat Desa dan Permendesa PDTT No 7 Tahun

2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Berkaitan dengan hal itu,

melalui forum ini diharapkan akan terbentuk rekomendasi program dan

kebijakan yang bisa dilakukan oleh Kementerian desa, PDT, Transmigrasi

dalam berupaya mendukung kedaulatan hidup masyarakat desa sebagai

entitas berdaya dan mandiri.


6. Sosialisasi SDGs Desa Kab. Madiun Provinsi Jawa Timur

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi SDGs Desa Kabupaten Madiun Provinsi

Jawa Timur berlangsung selama 3 (tiga) hari 16-18 November 2021. Peserta

sosialisasi yang diundang berjumlah 40 orang, yang berasal dari perwakilan

berbagai universitas dan komunitas pemberdayaan masyarakat di wilayah

Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp

120.000.000,00 dimana kegiatan dapat dilaksanakan dengan persentase

realisasi kegiatan sebesar 100%. Jumlah output dokumen sebanyak 1 buah

dengan penyedia kegiatan dilakukan oleh PT Rafello Bumi Putra.

7. Focus Group DiscussionProvinsi Yogyakarta

Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion Provinsi Yogyakarta

berlangsung selama 3 (tiga) hari 3-5 Desember 2021. Peserta FGD yang

diundang berjumlah 20 orang, yang berasal dari perwakilan berbagai universitas

dan komunitas pemberdayaan masyarakat di wilayah Provinsi Yogyakarta.

Kegiatan ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp28.000.000,00 dimana kegiatan

dapat dilaksanakan dengan Persentase realisasi kegiatan sebesar 100%. Jumlah

output dokumen berjumlah 1 dengan penyedia kegiatan dilakukan oleh Gallery

Prawirotaman Hotel dengan pengelolaan dilakukan swakelola oleh PPK II.

Pembukaan dan Diskusi Membangun Diskusi Kampung Ramah Keluarga


8. Sosialisasi Kebijakan Pendampingan Desa Tahun Anggaran 2022 di

Provinsi Sumatera Utara

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pendampingan Desa di wilayah

Provinsi Sumatera Utara selama 3 (tiga) hari 27-29 Desember 2021. Peserta

sosialisasi yang diundang berjumlah 50 orang, yang berasal dari perwakilan

berbagai TPP baik provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa di wilayah Provinsi

Sumatera Utara. Kegiatan ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp 198.999.691,00

dimana kegiatan dapat dilaksanakan dengan persentase realisasi kegiatan

sebesar 100%. Jumlah output dokumen sebanyak 1 dengan penyedia kegiatan

dilakukan oleh CV Jia Indotama Perkasa.

9. Focus Group Discussion Provinsi Sumatera Barat

Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion Provinsi Sumatera Barat

selama 3 (tiga) hari 9-11 Desember 2021. Peserta sosialisasi yang diundang

berjumlah 35 orang, yang berasal dari perwakilan berbagai TPP baik provinsi,

kabupaten, kecamatan dan desa di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan

ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp 44.400.000,00 dimana kegiatan dapat

dilaksanakan dengan persentase realisasi kegiatan sebesar 100%. Jumlah

output dokumen berjumlah 1 dengan penyedia kegiatan dilakukan oleh Hotel

Daima dan pelaksanaan dilakakukan swakelola oleh PPK II.

10. Focus Group Discussion Provinsi Sumatera Utara

Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion Provinsi Sumatera Utara



kabupaten, kecamatan dan desa di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan

ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp 45.000.000,00 dimana kegiatan dapat

dilaksanakan dengan Persentase realisasi kegiatan sebesar 100%. Jumlah

output dokumen berjumlah 1 dengan penyedia kegiatan dilakukan oleh Hotel

Swiss Bellin Gadjah Mada dan pelaksanaan dilakakukan swakelola oleh PPK II.


11. Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa Wilayah VII

Kegiatan Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa Wilayah VII Provinsi

Sulawesi Tenggara dilaksanakan selama 3 (tiga) hari 16-18 Desember 2021.

Peserta sosialisasi yang diundang berjumlah 50 orang, yang berasal dari

perwakilan berbagai TPP baik provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa di

wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini memiliki nilai kontrak sebesar

Rp 194.062.00,00 dimana kegiatan dapat dilaksanakan dengan persentase

realisasi kegiatan sebesar 100%. Jumlah output dokumen berjumlah 1 dengan

penyedia kegiatan dilakukan oleh PT Danadipa Kanaka Mahidara.


Provinsi Lampung

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pendampingan Desa Tahun Anggaran 2022

Provinsi Lampung berlangsung selama 3 (tiga) hari 19-21 Desember 2021.

Peserta sosialisasi yang diundang berjumlah 51 orang, yang berasal dari

perwakilan berbagai TPP baik provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa di

wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini memiliki nilai kontrak sebesar

Rp 197.652.180,00 dimana kegiatan dapat dilaksanakan dengan persentase

realisasi kegiatan sebesar 100%. Jumlah output dokumen berjumlah 1 dengan

penyedia kegiatan dilakukan oleh PT Timur Investama Lestari.


Provinsi Sulawesi Tengah

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pendampingan Desa Tahun

Anggaran 2022 Provinsi Sulawesi Tengah berlangsung selama 3 (tiga) hari 14-

16 Desember 2021. Peserta sosialisasi yang diundang berjumlah 42 orang,

yang berasal dari perwakilan berbagai TPP baik provinsi, kabupaten,

kecamatan dan desa di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini

memiliki nilai kontrak sebesar Rp 197.528.100,00 dimana kegiatan dapat

dilaksanakan dengan persentase realisasi kegiatan sebesar 100%. Jumlah


output dokumen berjumlah 1 dengan penyedia kegiatan dilakukan oleh PT.

Assamanta Putra Mandollo.

14. Sosialisasi SDGs Desa Provinsi Bangka Belitung

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi SDGs Desa Provinsi Bangka Belitung



kabupaten, kecamatan dan desa di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp 119.970.400,00 dimana kegiatan

dapat dilaksanakan dengan persentase realisasi kegiatan sebesar 100%.

Jumlah output dokumen berjumlah 1 dengan penyedia kegiatan dilakukan oleh

PT Raika Rizki Haditama.


2.3 Kegiatan PPK 3

Satuan Kerja PPK III di Pusat PPMD memiliki lingkup kerja pengelolaan

Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di regional III yang mencakup Provinsi Riau,

Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau dan Kepulauan

Bangka Belitung. Pagu anggaran PPK III sebesar Rp. 209.236.253.016 dengan

Realisasi akhir sebesar Rp. 201.994.652.551 atau sebesar 96,54%. Jumlah TPP pada

bulan pertama yang dikelola sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2021

dan Surat Keputusan Nomor 67 Tahun 2021 sebanyak 4737. Namun, jumlah

tersebut mengalami perubahan setiap bulannya dikarenakan beberapa alasan,

seperti diberhentikan (PHK), mengundurkan diri, dan meninggal dunia. Penggajian

pada bulan Januari samapi Maret yang dibayarkan tanpa iuran BPJS dikarena

kontrak baru berjalan pada bulan April. Berikut terlampir rincian pengelolaan gaji

TPP Regional III dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021 :


Tabel 1 Penggajian TPP Wilayah Regional III

URAIAN

REALISASI

JAN TANPA

BPJS

FEB TANPA

BPJS

MAR TANPA

BPJS APRIL MEI JUNI

JULI GAJI +

ASURANSI

REMBUSH +

JULI

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

RIAU

ANGGARAN 2.673.388.232 2.708.258.925 2.693.927.771 2.748.894.627

2.750.533.913

2.735.988.913

2.727.180.298

2.633.596.386

2.634.687.078

2.650.744.848

2.632.933.617

2.640.456.386

JUMLAH

TPP 731 744 742 739 739 737 729 724 724 730 722 726

JAMBI

ANGGARAN 2.317.408.988 2.331.789.844 2.330.918.613 2.364.949.641

2.369.013.403

2.465.409.065

2.448.029.673

2.259.060.000

2.272.528.231

2.255.665.000

2.234.199.769

2.235.518.482

JUMLAH

TPP 681 686 684 678 676 671 667 661 665 660 656 656

SUMATERA

SELATAN

ANGGARAN 4.190.365.990 4.234.235.835 4.226.459.449 4.315.214.410

4.301.216.998

4.286.670.836

4.286.670.836

4.127.669.836

4.129.193.057

4.126.657.811

4.109.200.519

4.096.363.209

JUMLAH

TPP 1198 1206 1203 1193 1188 1184 1177 1172 1173 1172 1169 1164

BENGKULU

ANGGARAN 2.232.789.512 2.257.582.974 2.259.503.282 2.294.064.781

2.286.221.497

2.288.141.805

2.274.807.113

2.219.629.130

2.213.988.822

2.208.726.054

2.218.710.130

2.220.941.438

JUMLAH

TPP 652 659 657 652 649 649 644 646 645 642 645 645

LAMPUNG

ANGGARAN 3.739.511.967 3.706.533.615 3.673.158.166

3.743.782.994

3.716.352.032

3.717.468.377

3.977.434.596

3.601.538.692

3.595.077.538

3.557.765.124

3.553.534.346

3.553.369.616

JUMLAH

TPP 1134 1137 1126 1120 1114 1114 1103 1105 1102 1091 1086 1084


KEPULAUAN

RIAU

ANGGARAN 840.346.917 811.881.923 816.090.923 836.734.620

837.154.620

839.278.390

872.262.975

810.826.462

803.137.462

803.475.462

803.475.462

804.965.462

JUMLAH

TPP 178 181 181 181 181 180 179 179 177 178 178 178

KEPULAUAN

BANGKA

BELITUNG

ANGGARAN 864.265.385 864.265.385 864.265.385 886.246.183

883.000.183

882.541.183

925.275.838

860.379.780

858.719.769

857.255.769

854.506.154

858.666.769

JUMLAH

TPP 202 202 202 202 202 202 201 200 200 200 199 200


Selain memiliki tugas dalam pengelolaan honorarium di wilayah regional III, PPK

III juga memiliki kegiatan sebanyak 15 kegiatan, seperti konsolidasi, rapat,

koordinasi dan evaluasi capaian kinerja. Keseluruhan kegiatan tersebut telah

dilaksanakan di berbagai kota. Peserta yang terlibat dalam kegiatan tersebut

meliputi peserta pusat atau internal Kementerian Desa PDTT maupun peserta

daerah seperti para Tenaga Ahli Provinsi, Tenaga Ahli Kabupaten, Pendamping Desa,

Pendamping Lokal Desa, Pegiat Desa, dan jajaran SKPD yang terlibat. Tujuan dari

pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk mensosialisasikan kebijakan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait

beberapa hal, seperti Pendampingan Masyarakat Desa dan SGD’s Desa. Selain itu,

kegiatan tersebut juga ditujukan dalam rangka menjalin hubungan yang harmonis

antara Kementerian Desa PDTT dengan para TPP maupun Pemerintah Daerah

setempat. Berikut terlampir tabel kegiatan PPK III Pusat PPMD Tahun Anggaran

2021 :


Tabel 2 Kegiatan PPK III Pusat PPMD Tahun Anggaran 2021

No Kegiatan Waktu

Pelaksanaan Lokus/ Lokasi Pagu Penyedia Nomor Kontrak

Nilai

Kontrak

Realisasi Output

Keterangan Anggaran Persentase

Jumlah

Peserta

Jumlah

Dokumen

1

Sosialisasi

Kebijakan

Pendampingan

Masyarakat Desa

7-9 September Kepri ( Tanjung

Pinang )

106.820.000 PPK 3

81.900.000

40 1

2

Konsolidasi

Pendampingan

Masyarakat Desa

22-24 September Jambi

189.844.000

CV. PUTRA

LABON RAYA

054/PPKBJ-

BPSDM.PMD.03/IX/2021

189.754.000

35 1

3

Konsolidasi

Pendampingan

Masyarakat Desa

8-10 Oktober Sulteng ( Palu )

195.195.000

PT.

MEGATAMA

CITRA

LESTARI

052/PPKBJ-

BPSDM.PMD.03/X/2021

195.127.000

1

4

Konsolidasi

Pendampingan

Masyarakat Desa

20-22 Oktober Riau

189.844.000

PT. Cahaya

Almuda

Bersinar

055/PPKBJ-

BPSDM.PMD.03/X/2021

189.756.000

30 1

5

Konsolidasi

Pendampingan

Masyarakat Desa

1-3 September Kaltara

195.195.000

PT. ALFARIS

BINTANG

PRATAMA

051/PPKBJ-

BPSDM.PMD.03/IX/2021

195.142.000

1

6

Konsolidasi

Pendampingan

Masyarakat Desa

11-13 Nopember Lampung

198.500.000

PT. RAIKA

RIZKI

HADITAMA

056/PPKBJ-

BPSDM.PMD.03/XI/2021

197.264.000

35 1

7

Konsolidasi

Pendampingan

Masyarakat Desa

24-26 Nopember

Sumatera

Selatan (

Palembang )

198.500.000

PT. FATHUL

PRIMA

SEJAHTERA

057/PPKBJ-


197.891.000

30 1

8

Konsolidasi

Pendampingan

Masyarakat Desa

Tahap II

29-1 Desember Sulteng ( Toli2 )

199.000.000

PT.

ASSAMANTA

PUTRA

MANDOLLO

058/PPKBJ-


198.076.000

1


No Kegiatan Waktu


Nilai

Kontrak

Realisasi Output


Jumlah

Peserta

Jumlah

Dokumen

9

Konsolidasi

Pendampingan

Masyarakat Desa

Tahap III

2-4 Desember Sulteng (

Donggala )

199.000.000 PT. Auliah

060/PPKBJ-

BPSDM.PMD.03/XII/202

1

198.316.000

1

10

Konsolidasi

Pendampingan

Masyarakat Desa

8-10 Desember Gorontalo (

Pohuwato )

199.000.000

PT MAYSA

WAWO JAYA

061/PPKBJ-


1

198.230.000

1

11

Konsolidasi

Pendampingan

Masyarakat Desa

di Provinsi

Kalimantan

Selatan

13-15 Desember Kalsel (

Banjarmasin )

199.000.000

PT

KURNIAWAN

JAYA

PRATAMA

062/PPKBJ-


1

198.347.000

1

12

Konsolidasi

Pendampingan

Masyarakat Desa

15-17 Desember Kalbar (

Pontianak )

199.000.000

PT DANADIPA

KANAKA

MAHIDARA

063/PPKBJ-


1

171.405.000

41 1

13

Koordinasi

terkait kebijakan

pendampingan

TA. 2022

20-22 Desember Bengkulu

199.000.000

PT AFDAL

ABADI

SEJAHTERA

064/PPKBJ-


1

198.405.000

1

14

Rapat Sinergitas

Peran

Perempuan

Penggiat Desa

dalam

Pendampingan

Masyarakat Desa

20-22 Desember Jakarta

198.000.000

PT KARPET

MERAH

ANDALAN

065/PPKBJ-


1

194.880.000

1


No Kegiatan Waktu


Nilai

Kontrak

Realisasi Output


Jumlah

Peserta

Jumlah

Dokumen

15

Evaluasi Capaian

Kinerja

Pendampingan

Rencana

Pembangunan

Desa TA. 2022

22-24 Desember Kalimantan

Timur

198.000.000

PT LIKO

ARMADA

BIMA SAKTI

066/PPKBJ-


1

197.973.000

1

(48)

1. Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Provinsi Jambi

Kegiatan Konsolidasi Pendampingan Masyarakat di Provinsi Jambi

dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 14 Oktober 2021 di Aston Jambi Hotel &

Convention Center, Jalan Sultan Agung No. 99, Murni, Kecamatan Telanaipura,

Kota Jambi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini bekerjasama dengan PT CV Putra

Labon sebagai Event Organizer (EO). Kegiatan ini dihadiri oleh 35 peserta Tenaga

Pendamping Profesional Provinsi Jambi, meliputi para TAPM maupun PD dan PLD

serta perwakilan pemerintah daerah di Provinsi Jambi.

Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh tiga narasumber, yaitu :

1. Dr. Nanang Soemantri, S.Sos., M.Si., selaku Sub Koordinator

PenyerasianPembangunan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Lingkungan;

2. Jovial Kevin O.S selaku Account Relationship BPJS Cabang

Rawamangun;dan

3. Edi Endra selaku Koordinator TPP Provinsi Jambi.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui mekanisme diskusi panel dengan disertai

sesi tanya jawab. Poin besar dari hasil diskusi tersebut diperoleh bahwa TPP

memiliki andil yang cukup besar dalam pelaksanaan pendampingan pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai fasilitator, TPP berperan dalam

mengawal kegiatan-kegiatan vital yang berkaitan dengan pembangunan desa,

khususnya pencapaian SDG’s Desa. Oleh karena itu, TPP juga perlu mendapatkan

fasilitas penunjang yang mendukung kinerja mereka, seperti asuransi kesehatan

dan kecelakaan kerja.

2. Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Provinsi Kalimantan

Barat

Kegiatan Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Provinsi Kalimantan

Barat dilaksanakan selama tiga hari, yaitu dari tanggal 15 sampai 17 Desember

2021 di Maestro Hotel, jalan Sultan Abdurrahman No. 72, 74 Pontianak. Kegiatan

ini diselenggarakan melalui kerjasama dengan PT Danadipa Kanaka Mahidara

sebagai EO.

Peserta kegiatan yang diundang berasal dari peserta pusat dan peserta

daerah sebanyak 41 orang yang terdiri dari :

1. Penggerak Swadaya Masyarakat

(49)

2. Jajaran KPW Provinsi Kalimantan Barat

3. Perwakilan TAPM Kabupaten

4. Koordinator Kabupaten

5. Perwakilan PD dan PLD

6. PPNPN.

Adapun narasumber pada kegiatan ini berasal dari internal Kementerian

Desa PDTT dan Pakar/Ahli dan Praktisi, sebagai berikut :

1. Ir. Yuslinda selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi

Kalimantan Barat

2. Sukaliman selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Kalimantan Barat

3. Andi Hamzah selaku Koordinator Provinsi Tenaga Pendampingan

Profesional Provinsi Kalimantan Barat

Garis besar dari hasil konsolidassi ini adalah memperkuat sinergi antara

pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat dengan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui para TPP guna

mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui pengentasan

masalah atau isu strategis seperti kemiskinan, rendahnya Indeks Desa

Membangun, dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia.

3. Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Provinsi Riau

Kegiatan Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Provinsi Riau

dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 22 Oktober 2021 di Hotel Dafam, Jalan

Sultan Syarif Kasim No. 150 Kota Pekanbaru. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini

terselenggara melalui kerjasama dengan PT Cahaya Almuda Bersinar.

Peserta yang hadir pada kegiatan ini sebanyak 30 orang yang berasal dari

peserta pusat atau internal BPSDM dan peserta daerah yang terdiri dari TAPM, PD,

PLD serta perwakilan pemerintah daerah dan OPD terkait. Adapun narasumber

yang hadir pada kegiatan ini adalah narasumber internal yaitu Kepala Pusat PPMD

dan narasumber eksternal yaitu Kepala Dinas PMD Provinsi Riau dan Kepala Dinas

Kabupaten/Kota Pekanbaru. Kegiatan ini dilaksanakan melalui mekanisme diskusi

panel antara narasumber dengan peserta yang dimoderatori oleh Penggerak

Swadaya Masyarakat.

(50)

4. Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Provinsi Lampung

Kegiatan Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Provinsi Riau

dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13 November 2021 di Hotel Marcopolo &

Convention Center, jalan Dr. Susilo No. 4 Bandar Lampung. Dalam

pelaksanaannya, kegiatan ini terselenggara melalui kerjasama dengan PT Raika

Rizki Haditama.

Peserta yang hadir pada kegiatan ini sebanyak 35 orang yang berasal dari

peserta pusat atau internal BPSDM dan peserta daerah yang terdiri dari TAPM, PD,

PLD serta perwakilan pemerintah daerah terkait. Adapun narasumber yang hadir

pada kegiatan ini adalah narasumber internal yaitu Pusat PPMD dan Plt

Koordinator Sosial Budaya dan Kelembagaan dan narasumber eksternal yaitu

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung

dan PT BNI. Kegiatan ini dilaksanakan melalui mekanisme diskusi panel antara

narasumber dengan peserta yang dimoderatori oleh Koordinator Provinsi Lampung

dan TA Provinsi Lampung.

5. Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Provinsi Sumatera

Selatan

Kegiatan Konsolidasi Pendampingan Masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan

merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kegiatan

dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 26 November 2021 di Emilia Hotel by

Amazing, Kota Palembang. Sebagai pelaksana (EO) kegiatan ini adalah PT Fathul

Prima Sejahtera.

Kegiatan dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari peserta daerah meliputi

perwakilan TAPM, Koordinator Provinsi, Koordinator Kabupaten, PD dan PLD di

Sumatera Selatan dan peserta internal Kementerian Desa PDTT. Kegiatan ini juga

diisi oleh tiga narasumber, yaitu :

1. Febrian Alyuswar, S.T selaku Koordinator Pengembangan Sistem dan

Model Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Desa PDTT

2. Parza Nipili S.H., M.Si selaku Kepala Bidang PPMD Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan

(51)

3. M. Willy Virdian selaku Micro Banking Cluster Manager Bank Mandiri

CabangPalembang.

6. Sosialisasi Kebijakan Pendampingan Masyarakat

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pendampingan Masyarakat telah dilaksanakan

pada tanggal 17 sampai 19 September 2021 bertempat di Comforta Hotel & Resort

Tanjung Pinang, Tanjung pinang Km No.10, Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang

Tim., Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Peserta Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pendampingan Masyarakat sebanyak

40 orang yang terdiri dari Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, Tenaga Ahli

di Provinsi Kepulauan Riau dan internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah


Hasil dari kegiatan ini adalah konsep desa membangun dan membangun

desa akan diintegrasikan kedalam perencanaan desa, kegiatan dilakukan melalui

proses perencanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan

keuangan, kemudian eksekusi pelaksanaan kegiatan oleh semua unsur. Dengan

adanya sinergi & keseriusan di dalam pelaksanaan pembangunan Desa, maka

akan terwujud kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat. Perlunya

masyarakat terlibat dalam kegiatan pemetaan. Keterlibatan masyarakat

dikarenakan masyarakat yang lebih paham potensi dan sumber daya lokal yang

tersedia. Selain itu, masyarakatlah yang berperan sebagai eksekutor. Dalam

pelaksanaan pembangunan desa tidak ada aturan baku sehingga fleksibelitas

situasi, kondisi, dan waktu bagian proses bekerja sama dengan masyarakat.

7. Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Palu Provinsi Sulawesi

Tengah

Kegiatan Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Palu Provinsi

Sulawesi Tengah telah dilaksanakan pada selama tiga hari, dimulai tanggal 8

sampai 10 Oktober 2021. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp

195.195.000. Kegiatan ini bekerjasama dengan PT Megatama Citra Lestari sebagai

penyedia.

(52)


Utara

Kegiatan Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Kalimantan Utara

telah dilaksanakan pada selama tiga hari, dimulai tanggal 1 sampai 3 September

2021. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp 195.195.000. Kegiatan ini

bekerjasama dengan PT Alfaris Bintang Pratama sebagai penyedia.

9. Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Kabupaten Donggala,


Kegiatan Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Kabupaten

Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan pada selama tiga hari,

dimulai tanggal 2 sampai 4 Desember 2021. Kegiatan ini menyerap anggaran

sebesar Rp 199.000.000. Kegiatan ini bekerjasama dengan PT Auliah sebagai

penyedia.

10. Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Kabupaten Toli-Toli,


Kegiatan Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Kabupaten Toli-

Toli, Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan pada selama tiga hari, dimulai

tanggal 29 November sampai 1 Desember 2021. Kegiatan ini menyerap anggaran

sebesar Rp 199.000.000. Kegiatan ini bekerjasama dengan PT Assamanta Putra

Mandolo sebagai penyedia.

11. Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Provinsi Gorontalo

Kegiatan Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Kabupaten

Pahuwoto, Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan pada selama tiga hari, dimulai

tanggal 8 sampai 10 Desember 2021 di Hotel Irene Jl. Trans Sulawesi, Buntulia

Jaya, Duhiadaa, Kabupaten Pohuwoto. Penyelenggaraan kegiatan ini menyerap

anggaran sebesar Rp 199.000.000. Kegiatan ini bekerjasama dengan PT Maysa

Wawo Jaya sebagai penyedia. Adapun peserta yang hadir pada kegiatan ini terdiri

dari peserta internal Kemendesa PDTT dan para TPP di wilayah Provinsi Gorontalo.

(53)


Selatan

Kegiatan Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Provinsi Kalimantan

Selatan telah dilaksanakan pada selama tiga hari, dimulai tanggal 13 sampai 15

Desember 2021 di Hotel Grand Mentari Banjarmasin. Kegiatan ini menyerap

anggaran sebesar Rp 199.000.000. Kegiatan ini bekerjasama dengan PT

Kurniawan Jaya Pratama sebagai penyedia. Adapun peserta yang hadir pada

kegiatan ini terdiri dari peserta internal Kemendesa PDTT dan para TPP di wilayah

Provinsi Kalimantan Selatan.

13. Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Provinsi Bengkulu

Kegiatan Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Provinsi Bengkulu

telah dilaksanakan pada selama tiga hari, dimulai tanggal 20 sampai 22 Desember

2021 di Kota Bengkulu. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp 199.000.000.

Kegiatan ini bekerjasama dengan PT Afdal Abadi Sejahtera sebagai penyedia.

14. Rapat Sinergitas Peran Perempuan Penggiat Desa dalam Pendampingan

Masyarakat Desa

Pelaksanaan Kegiatan Lokakarya Peran Pengasuh Pesantren Puteri Dalam

Implementasi SDGs Desa ini berlangsung selama 1 (satu) hari bertempat di

Ballroom Aone Hotel Jl. KH. Wahid Hasyim No.80, RT.15/RW.3, Kb. Sirih, Kec.

Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340, 20 Desember

2021 secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar sesuai rencana.

Meskipun dalam pelaksanaannya terjadi beberapa perubahan waktu acara tapi

semua tetap kondusif. dalam kegiatan tersebut dihasilkan beberapa hasil kegiatan

yang mana hasil kegiatannya terlampir pada laporan pelaksanaan kegiatan ini.

15. Evaluasi Capaian Kinerja Pendampingan Rencana Pembangunan Desa

Tahun Angaran 2022

Evaluasi Capaian Kinerja Pendampingan Rencana Pembangunan Desa

dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Desember 2021 di Kalimantan Timur.

Kegiatan ini menyerap anggaran Rp 198.000.000 dan bekerjasama dengan PT Liko

Armada Bima Sakti sebagai penyedia.

(54)

(55)

2.4 Kegiatan PPK 4

Satker PPK IV di Pusat PPMD memiliki lingkup kerja pengelolaan Tenaga

Pendamping Profesional di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pagu

Anggaran PPK IV sebesar Rp 219.426.606.000,00 (Dua ratus Sembilan belas

milyar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus enam ribu rupiah) dengan

realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp 215.997.738.648,00 (Dua ratus lima

belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh

delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) atau sebesar 98,44%.

PPK IV memiliki tugas dalam pengelolaan honorarium TPP untuk wilayah

Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selain tugas tersebut, terdapat beberapa

kegiatan yang dikelola anggarannya di PPK IV sebagaimana yang tertera pada

tabel di bawah ini.

(56)

Anggaran Persentase Jumlah

Peserta

Jumlah

Dokumen

1 Pelatihan TPP Dalam rangka sertifikasi (5

angkatan)

- 83,360,000 - - - - 0.00 - -

2 Honorarium TPP (Wilayah Pengelolaan PPK

IV)

- Jawa barat dan Jawa Tengah 205,418,158,000 - - - 204,581,107,251 99.59 - -

3 Penyusunan Model Sinergitas Kementerian

Desa dengan Program Kampus Merdeka

04 s.d. 13

Oktober 2021

DKI Jakarta 199,120,000 PT. Danadipa

Kanaka

Mahidara

230/P3MDDTT/P

PK-

IV/SPK/X/2021

Rp191,451,000 187,192,000 94.01

4 Pengembangan Dukungan Perguruan Tinggi

dalam Pendampingan Masyakat Desa

melalui Program Merdeka Belajar Kampus

Merdeka 5 paket

1,137,368,000 1,060,339,584 93.23

5 Dukungan Pengelolaan TPP PPK IV 2,337,947,000 2,058,795,840 88.06

6 Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa

Badung, Bali

199,000,000 181,366,800 91.14


Jabar

19 - 21

September

2021

Sari Ater Kamboti Hotel, Kota

Bandung

281,518,000 Swakelola - - 241,648,940 85.84 79 1


Jateng

10 Agustus

2021

Semarang 509,000,000 PT. Pranatesa 126/P3MDDTT/P

PK-

VI/SPK/VII/2021

508,453,550 508,454,000 99.89

9 Sosialisasi Kebijakan Pendampingan

Masyarakat Desa (Jatim)

22- 25 April

2021

Swiss Bell-in Hotel, Kota

Surabaya

295,096,000 Swakelola - - 288,173,385 97.65 40 1

10 Sosialisasi Kebijakan Pendampingan

Masyarakat Desa (Jabar)

28 April - 1

Mei 2021

Padjadjaran Hotel, Kota Bogor 414,182,000 Swakelola - - 410,707,700 99.16 65 1

11 Pendataaan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi

NTT

24 - 26

November

2021

Luwansa Beach Resort,

Labuan Bajo

400,000,000 Swakelola - - 371,771,043 92.94 62 1

12 Rapat Koordinasi BPSDM Tahun 2021 20 - 22

Desember

2021

The Green Peak Hotel, Kab

Bogor

983,857,000 743,335,000 75.55

13 Cetak Buku SDGs Desa 175,000,000 174,900,000 99.94

14 Koordinasi Peran Lembaga Kemasyarakatan

dalam Pendampingan

23 November

2021

DKI Jakarta 199,000,000 PT. Sintesa

Inovasi

Media

306/P3MDDTT/P

PK-

IV/SPK/XI/2021

198,858,000 198,858,000 99.93


di Kab Garut

195,000,000 187,500,000 96.15

16 Sosialisasi SDGs Desa di Kab Garut 199,000,000 195,500,000 98.24

17 Learning Management System (LMS) 1,400,000,000 - 0.00

18 Workshop Harmonisasi Regulasi Tahap I 6 - 9 Juni 2021 Sahira Hotel, Kota Bogor 501,000,000 Swakelola - - 482,095,000 96.23 68 1

19 Dukungan Manjemen P3PD 4,000,000,000 - - 3,698,768,152 92.47

20 Workshop Harmonisasi Regulasi Tahap II 13 - 16

Oktober 2021

Royal Hotel, Kota Bogor 499,000,000 Swakelola - - 427,225,953 85.62 63 1

219,426,606,000 215,997,738,648 98.44

Realisasi Output

T O T A L

No Kegiatan Waktu

Pelaksanaan

Lokus/ Lokasi Pagu Penyedia Nomor Kontrak Nilai Kontrak

(57)

1. Penyusunan Model Sinergitas Kementerian Desa PDTT dengan Program

Kampus Merdeka

Penyusunan Model Sinergitas Kementerian Desa PDTT dengan Program

Kampus Merdeka menyerap anggaran sebesar Rp 187.192.000,00 (Seratus

delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari pagu

anggaran sebesar Rp 199.120.000,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta

seratus dua puluh ribu rupiah).

2. Pengembangan Dukungan Perguruan Tinggi dalam Pendampingan

Masyakat Desa melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka 5

paket

Pengembangan Dukungan Perguruan Tinggi dalam Pendampingan Masyakat

Desa melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka 5 paket menyerap

anggaran sebesar Rp 1.060.339.584,00 (Satu milyar enam puluh juta tiga ratus

tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dari pagu

anggaran sebesar Rp 1.137.368.000,00 (Satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta

tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

3. Pendataan Kemiskinan Extreem di Provinsi NTT

Pendataan Kemiskinan Extreem di Provinsi NTT menyerap anggaran sebesar

Rp 371.771.043,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu

ribu empat puluh tiga rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp 400.000.000,00

(Empat ratus juta rupiah). Dalam rangka mewujudkan target 2024 yaitu nol

persen kemiskinan ekstrim di desa, maka diselenggarakan Rapat Koordinasi

Teknis Pemutakhiran Data Kemiskinan Ekstrim di 5 (lima) Kabupaten Provinsi

Nusa Tenggara Timur yang meliputi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sumba

Timur, Sumba Tengah, Manggarai Timur, dan Rote Ndao. Tujuan dari kegiatan

ini adalah untuk memupus kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada tingkat desa

dengan salah satu tahapannya adalah kosolidasi data dan lapangan.

Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pemutakhiran Data Kemiskinan Ekstrim di

5 (lima) Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur dihadiri oleh Para Eselon II di

(58)

Lingkungan BPSDM PMDDTT dan Pemda Provinsi NTT, Kabupaten Timor Tengah

Selatan, Sumba Timur, Sumba Tengah, Manggarai Timur, dan Rote Ndao.

Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pemutakhiran Data Kemiskinan Ekstrim di

5 (lima) Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diselenggarakan pada

tanggal 24 s/d 26 November 2021, bertempat di Luwansa Beach Resort, Jl,

Pantai Pede, Manggarai Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur – 86554.

Kegiatan ini diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan acara oleh

Kepala BPSDM dan PMDDTT yaitu Ibu Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd.

Kemudian setelahnya dilanjutkan dengan sambutan dari Dinas PMD Kab.

Manggarai Barat yang disampaikan oleh Bapak Melkior Nudin dan sambutan dari

Kepala Bappeda Prov. NTT yang disampaikan oleh Bapak Kosmas D Lana.

Pemutakhiran data dari masing-masing Kabupaten dilaksanakan dengan

metode pembagian Desk menjadi 5 Desk. Dari hasil 5 Desk tersebut

menghasilkan Berita Acara Kesepakatan, yaitu :

1. Berita acara kesepakatan sntara Sekretariat BPSDM PMDDTT dengan

Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan;

2. Berita acara kesepakatan antara Pusat Pengembangan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dengan Pemda Kabupaten Sumba Timur;

3. Berita acara kesepakatan antara Pusat Pelatihan sDM dengan Pemda

Kabupaten Sumba Tengah;

4. Berita acara kesepakatan antara Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

dengan Pemda Kabupaten Manggarai Timur;

5. Berita acara kesepakatan antara Pusat Pelatihan Pegawai ASN dengan

Pemda Kabupaten Rote Ndao.

Tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Teknis Pemutakhiran Data Kemiskinan

Ekstrim di 5 (lima) Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, akan

diselenggarakan verifikasi data di lapangan, dengan uji petik 1 (satu) Desa di

setiap Kabupaten.

Untuk lebih terperinci mengenai kegiatan ini dapat dilihat pada Lampiran

Laporan Rapat Koordinasi Teknis Pemutakhiran Data Kemiskinan Ekstrem 5

(Lima) Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(59)

4. Rapat Koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun

Anggaran 2021

Rapat Koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun

Anggaran 2021 menyerap anggaran sebesar Rp 743.335.000,00 (Tujuh ratus

empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari pagu anggaran

sebesar Rp 983.857.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan

ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

5. Cetak Buku SDGs Desa

Cetak Buku SDGs Desa menyerap anggaran sebesar Rp 174.900.000,00

(Seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari pagu anggaran

sebesar Rp 175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

6. Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Kabupaten Badung

Provinsi Bali

Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Kabupaten Badung Provinsi

Bali menyerap anggaran sebesar Rp 181.366.800,00 (Seratus delapan puluh satu

juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dari pagu anggaran

sebesar Rp 199.000.000,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

7. Koordinasi Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Pendampingan

Masyarakat Desa

Koordinasi Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Pendampingan

Masyarakat Desa menyerap anggaran sebesar Rp 198.858.000,00 (Seratus

Sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dari

pagu anggaran sebesar Rp 199.000.000,00 (Seratus sembilan puluh sembilan

juta rupiah).

8. Sosialisasi SDGs di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

Sosialisasi SDGs di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat menyerap

anggaran sebesar Rp 195.500.000,00 (Seratus sembilan puluh lima juta lima

(60)

ratus ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp 199.000.000,00 (Seratus

sembilan puluh sembilan juta rupiah).

9. Konsolidasi Pendamping Masyarakat Desa di Kabupaten Garut

Provinsi Jawa Barat

Konsolidasi Pendamping Masyarakat Desa di Kabupaten Garut Provinsi

Jawa Barat menyerap anggaran sebesar Rp 187.500.000,00 (Seratus delapan

puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp

195.000.000,00 (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

10. Honorarium TPP (Wilayah Pengelolaan PPK IV)

Honorarium TPP (Wilayah Pengelolaan PPK IV) menyerap anggaran

sebesar Rp 204.581.107.251,00 (Dua ratus empat milyar lima ratus delapan

puluh satu juta seratus tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dari pagu

anggaran sebesar Rp 205.418.158.000,00 (Dua ratus lima milyar empat ratus

delapan belas juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah). Satker PPK IV

memiliki lingkup kerja pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional di wilayah

Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jumlah TPP yang diatur sesuai dengan

Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2021 dan Surat Keputusan 67 Tahun 2021

adalah sebanyak 5.651 orang. Namun, berdasarkan SK 67/2021 ada seorang

TPP yang mengundurkan diri sehingga menjadi 46 orang. Adapun rincian

jumlah TPP untuk Wilayah Pengelolaan PPK IV dapat dilihat di tabel berikut:

(61)

SK Nomor 15 SK Nomor 67

JABAR 2,371 -

JATENG 3,233 -

JABAR 2,371 -

JATENG 3,233 47

JABAR 2,371 -

JATENG 3,233 47

JABAR 2,371 -

JATENG 3,233 47

JABAR 2,371 -

JATENG 3,233 -

JABAR 2,371 -

JATENG 3,233 47

JABAR 2,371 -

JATENG 3,233 47

JABAR 2,371 -

JATENG 3,233 47

JABAR 2,371 -

JATENG 3,233 -

JABAR 2,371 -

JATENG 3,233 47

JABAR 2,371 -

JATENG 3,233 47

JABAR 2,371 -

JATENG 3,233 47

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

SEPTEMBER

OKTOBER

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

TOTAL 5,651

TOTAL KESELURUHAN 5,651

IV DESEMBER

TOTAL 5,651

TOTAL 5,651

IV NOVEMBER

TOTAL 5,651

TOTAL 5,604

TOTAL 5,651

TOTAL 5,651

TOTAL 5,651

TOTAL 5,604

TOTAL 5,651

TOTAL 5,651

TOTAL 5,604

PPK

IV

Bulan

Januari

Provinsi

Jumlah Pendamping Riil

(SK)

(62)

Catatan: SK 67 Jateng Harusnya 47 Orang, Namun 1 Orang

Megundurkan Diri, Sehingga Tersisa 46 Orang.

Berikut merupakan rincian pengelolaan honorarium TPP dari

bulan Januari sampai dengan Desember:

(63)

HONORARIUM OPERASIONAL ASURANSI TOTAL

JABAR 5,257,771,784 2,432,965,000 0 7,690,736,784

JATENG 5,858,150,552 3,259,084,000 0 9,117,234,552

11,115,922,336 5,692,049,000 - 16,807,971,336

JABAR 5,257,922,976 2,433,719,000 0 7,691,641,976

JATENG 5,926,682,488 3,284,732,000 0 9,211,414,488

11,184,605,464 5,718,451,000 - 16,903,056,464

JABAR 5,219,579,280 2,421,395,000 208,534,803 7,849,509,083

JATENG 5,918,232,332 3,282,041,000 236,640,357 9,436,913,689

11,137,811,612 5,703,436,000 445,175,160 17,286,422,772

JABAR 5,201,723,316 2,415,785,200 142,691,424 7,760,199,940

JATENG 5,903,847,408 3,264,713,000 515,936,067 9,684,496,475

11,105,570,724 5,680,498,200 658,627,491 17,444,696,415

JABAR 5,185,848,776 2,412,281,000 207,774,703 7,805,904,479

JATENG 5,892,258,944 3,268,378,000 235,612,757 9,396,249,701

11,078,107,720 5,680,659,000 443,387,460 17,202,154,180

JABAR 5,151,513,504 2,397,517,000 207,353,103 7,756,383,607

JATENG 5,877,067,696 3,245,988,560 234,980,158 9,358,036,414

11,028,581,200 5,643,505,560 442,333,261 17,114,420,021

JABAR 5,114,824,616 2,381,174,000 205,897,703 7,701,896,319

JATENG 5,864,524,404 3,237,606,000 234,352,158 9,336,482,562

10,979,349,020 5,618,780,000 440,249,861 17,038,378,881

JABAR 5,114,975,808 2,381,695,000 205,208,500 7,701,879,308

JATENG 5,845,812,556 3,242,689,000 234,152,857 9,322,654,413

10,960,788,364 5,624,384,000 439,361,357 17,024,533,721

JABAR 5,113,018,616 2,380,055,000 204,538,701 7,697,612,317

JATENG 5,833,734,324 3,231,710,000 233,869,457 9,299,313,781

10,946,752,940 5,611,765,000 438,408,158 16,996,926,098

JABAR 5,096,260,384 2,372,496,000 204,283,302 7,673,039,686

JATENG 5,817,329,168 3,223,740,000 233,612,557 9,274,681,725

10,913,589,552 5,596,236,000 437,895,859 16,947,721,411

JABAR 5,088,123,768 2,365,640,000 203,523,201 7,657,286,969

JATENG 5,798,496,396 3,212,063,000 233,266,956 9,243,826,352

10,886,620,164 5,577,703,000 436,790,157 16,901,113,321

JABAR 5,092,100,768 2,374,633,000 203,523,201 7,670,256,969

JATENG 5,795,732,704 3,214,797,000 0 9,010,529,704

10,887,833,472 5,589,430,000 203,523,201 16,680,786,673

132,225,532,568 67,736,896,760 4,385,751,965 204,348,181,293

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

SEPTEMBER

OKTOBER

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

TOTAL

TOTAL KESELURUHAN

IV DESEMBER

TOTAL

TOTAL

IV NOVEMBER

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

PPK

IV

Bulan

Januari

ProvinsiRealisasi Serapan/ DPHT 2021 SK Nomor 15 & SK Nomor 67

(64)

11. Dukungan Pengelolaan TPP PPK4

Dukungan Pengelolaan TPP PPK4 menyerap anggaran sebesar Rp

2.058.795.840,00 (Dua milyar lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh

lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp

2.337.947.000,00 (Dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus

empat puluh tujuh ribu rupiah).

12. Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat

Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat menyerap

anggaran sebesar Rp 241.648.940,00 (Dua ratus empat puluh satu juta enam

ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dari pagu

anggaran sebesar Rp 281.518.000,00 (Dua ratus delapan puluh satu juta lima

ratus delapan belas ribu rupiah).

Pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa Tahun

Anggaran 2021 telah dilaksanakan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada

tanggal 19 September s.d. 21 September 2021 atau 3 hari paket fullboard

meeting.

Peserta kegiatan yang diundang berjumlah 79 orang, yang berasal dari

unsur-unsur internal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Koordinator TPP

Provinsi atau disebut Koordinator Provinsi dari TPP 33 Provinsi.


Tujuan konsolidasi adalah untuk melakukan sosialisasi kebijakan

pendampingan masyarakat desa mulai tahun 2021, membahas secara

komprehensif fakta-fakta rill maupun permasalahan terkait pendampingan yang

(65)

telah dilakukan oleh TPP, serta kerangka kerja tindak lanjut keberlanjutan

pendampingan masyarakat desa.

Argumentasi pentingnya sosialisasi ini karena adanya perubahan-perubahan

kebijakan, yang sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun

2020 tentang Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, serta tindak lanjutnya

melalui Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Selain itu,

itu perubahan kebijakan pendampingan masyarakat desa juga dilakukan sesuai

mandat Permendesa PDT dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Permendesa PDT dan Transmigrasi Nomor 19

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDT dan Transmigrasi Nomor

18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Pasal

10A ayat (2) Permendesa PDT dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 mengatur

bahwa pengelolaan TPP dilaksanakan oleh kementerian melalui unit kerja

kementerian, yaitu BPSDM.

Beberapa pokok kebijakan yang disosialisasikan dalam kegiatan ini antara

lain adalah:

1. Pengelolaan pembangunan desa yang diawali dengan pendataan SDGs

Desa, dan selanjutnya diikuti perencanaan, pelaksanaan hingga

pertanggungjawaban. SDGs Desa merupakan arah kebijakan

pemberdayaan masyarakat desa, yang sekaligus sebagai tindak lanjut

SDGs Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017;

2. Kontribusi SDGs Desa terhadap pencapaian SDGs Nasional sebesar 74%

membutktikan bahwa desa-desa memiliki andil dasar dalam tata kelola

pembangunan nasional secara umum. Namun demikian, alokasi APBN

untuk mendukung pendampingan dalam rangka pencapaian SDGs Desa

masih sangat terbatas;

3. Pengelolaan TPP mulai tahun 2021 dilakukan secara tersentralisasi di

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melalui Unit Kerja BPSDM.

Sentralisasi pengelolaan dimaksud untuk mengeskan pusat kendali

pendampingan terkait implementasi regulasi, pendataan, fasilitasi dan

(66)

pendampingan masyarakat desa. Peran-peran pemerintah desa terkait

pendampingan tetap dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

4. Pendataan desa, pemantauan dana desa serta pelaporan kinerja TPP mulai

tahun 2021 dilakukan berbasis aplikasi. Seluruh proses tersebut dilakukan

untuk percepatan perolehan data, pengolahan dan penggunaannya bagi

perumusan-perumusan kebijakan operasional pendampingan. Jika masih

terdapat kendala dalam pemanfaatan aplikasi-aplikasi tersebut,

sesungguhnya karena masih dalam tahap pengembangan;

5. Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 diarahkan untuk percepatan

pencapaian aksi SDGs Desa melalui pemulihan ekonomi nasional, program

prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru desa. Mekanisme

pengelolaan dana desa tersebut dilakukan melalui Padat Karya Tunai Desa

(PKTD), Swakelola, dan Pembiayaan permodalan BUMDes/BUMDesma.

Rekomendasi yang tertuang dalam acara ini adalah

1. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi perlu melakukan upaya-upaya

peningkatan honorarium dan tunjangan TPP, terutama bagi Pendamping

Lokal Desa (PLD) dengan memperhatikan Upah Minimum terbaru;

2. Penggunaan aplikasi-aplikasi Pendataan SDGs, Pemantauan Dana Desa

dan Daily Report perlu diikuti dengan pedoman dan/atau petunjuk

penggunaan yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi, untuk menjadi pedoman TPP dan Perintah Desa dalam

pemanfaatan aplikasi-aplikasi dimaksud;

3. Peran-peran Koordinator Nasional, Koordinator Provinsi dan Koordinator

TAPM Kabupaten/Kota dalam pengendalian kinerja pendamping berbasis

Daily Report perlu dibuka untuk menjadi dasar peningkatan kapasistas PD

dan PLD;

4. Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa agar segera diterbtikan

untuk menjadi legitimasi implementasi pendampingan secara nasional,

serta penataan TPP;

(67)

5. Sehubungan dengan perubahan-perubahan kebijakan pendampingan

masyarakat desa, maka Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi perlu

segera melakukan peningkatan kapasitas kepada TPP khususnya PD dan

PLD, sebagai pelaksana langsung kebijakan di tingkat desa dan

masyarakat;

6. Sosialisasi kebijakan-kebijakan pendampingan masyarakat desa mulai

tahun 2021 perlu dilakukan secara lebih luas kepada Pemerintah Daerah,

TPP dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pendampingan. Hal ini

penting untuk membangun kesamaan persepsi dan sinergisitas arah

pelaksanaan pendampingan masyarakat.


Laporan Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat.

13. Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Tengah

Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Tengah

menyerap anggaran sebesar Rp 508.454.000,00 (Lima ratus delapan juta empat

ratus lima puluh empat ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp

509.000.000,00 (Lima ratus sembilan juta rupiah).

14. Sosialisasi Kebijakan Pendampingan Masyarakat Desa (Pelaksanaan Di

Provinsi Jawa Timur)

Sosialisasi Kebijakan Pendampingan Masyarakat Desa (Pelaksanaan Di

Provinsi Jawa Timur) menyerap anggaran sebesar Rp 288.173.385,00 (Dua ratus

delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh

lima rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp 295.096.000,00 (Dua ratus sembilan

puluh lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pendampingan Masyarakat Desa

Tahap I Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan di Kota Surabaya, Provinsi

Jawa Timur pada tanggal 22 s.d. 25 April 2021 atau 4 hari paket fullboard

meeting.



(68)

Provinsi atau disebut Koordinator Provinsi, TPP Madya Provinsi Jawa Timur, Dinas

PMD Provinsi Jawa Timur, Perwakilan Dinas PMD Kabupaten/Kota di Provinsi

Jawa Timur.

Sosialisasi Kebijakan Pendampingan Masyarakat Desa Tahap I Tahun

Anggaran 2021 yang telah dilaksanakan dimaksudkan untuk mensosialisasikan

kebijakan-kebijakan pendampingan masyarakat desa.

Sosialisasi ini penting dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan-

perubahan kebijakan, yang sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor

85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, serta tindak

lanjutnya melalui Permendesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Selain itu, itu perubahan kebijakan pendampingan masyarakat desa juga

dilakukan sesuai mandat Permendesa PDT dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun

2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendesa PDT dan

Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDT

dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan

Masyarakat Desa. Pasal 10A ayat (2) Permendesa PDT dan Transmigrasi Nomor

19 Tahun 2020 mengatur bahwa pengelolaan TPP dilaksanakan oleh kementerian

melalui unit kerja kementerian, yaitu BPSDM.


Beberapa pokok kebijakan yang telah disosialisasikan antara lain

adalah:

1. Pengelolaan pembangunan desa yang diawali dengan pendataan

SDGs Desa, dan selanjutnya diikuti perencanaan, pelaksanaan hingga

(69)


pemberdayaan masyarakat desa, yang sekaligus sebagai tindak

lanjut SDGs Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun

2017;

2. Kontribusi SDGs Desa terhadap pencapaian SDGs Nasional sebesar

74% membuktikan bahwa desa-desa memiliki andil dasar dalam tata

kelola pembangunan nasional secara umum. Namun demikian,

alokasi APBN untuk mendukung pendampingan dalam rangka

pencapaian SDGs Desa masih sangat terbatas;



Sentralisasi pengelolaan dimaksud untuk menegaskan pusat kendali

pendampingan terkait implementasi regulasi, pendataan, fasilitasi

dan pendampingan masyarakat desa. Peran-peran pemerintah desa

terkait pendampingan tetap dapat dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Pendataan desa, pemantauan dana desa serta pelaporan kinerja TPP

mulai tahun 2021 dilakukan berbasis aplikasi. Seluruh proses tersebut

dilakukan untuk percepatan perolehan data, pengolahan dan

penggunaannya bagi perumusan-perumusan kebijakan operasional

pendampingan. Jika masih terdapat kendala dalam pemanfaatan

aplikasi-aplikasi tersebut, sesungguhnya karena masih dalam tahap

pengembangan;

5. Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 diarahkan untuk

percepatan pencapaian aksi SDGs Desa melalui pemulihan ekonomi

nasional, program prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru

desa. Mekanisme pengelolaan dana desa tersebut dilakukan melalui

Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Swakelola, dan Pembiayaan

permodalan BUMDes/BUMDesma.

Berdasarkan hasil-hasil diskusi selama pelaksanaan kegiatan,

beberapa rekomendasi pokok yang dirangkum, sebagai berikut:

(70)

1. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi perlu melakukan upaya-

upaya peningkatan honorarium dan tunjangan TPP, terutama bagi

Pendamping Lokal Desa (PLD) dengan memperhatikan Upah

Minimum terbaru;

2. Penggunaan aplikasi-aplikasi Pendataan SDGs, Pemantauan Dana

Desa dan Daily Report perlu diikuti dengan pedoman dan/atau

petunjuk penggunaan yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, PDT

dan Transmigrasi, untuk menjadi pedoman TPP dan Pemerintah Desa

dalam pemanfaatan aplikasi-aplikasi dimaksud;

3. Peran-peran Koordinator Nasional, Koordinator Provinsi dan

Koordinator TAPM Kabupaten/Kota dalam pengendalian kinerja

pendamping berbasis Daily Report perlu dibuka untuk menjadi dasar

peningkatan kapasistas PD dan PLD;

4. Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa agar segera

diterbitkan untuk menjadi legitimasi implementasi pendampingan

secara nasional, serta penataan TPP;


masyarakat desa, maka Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

perlu segera melakukan peningkatan kapasitas kepada TPP

khususnya PD dan PLD, sebagai pelaksana langsung kebijakan di

tingkat desa dan masyarakat;

6. Seluruh pihak baik TPP, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa,

lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memiliki perhatian terhadap

pendampingan perlu memahami secara komprehensif kebijakan-

kebijakan pokok dan teknis pendampingan masyarakat desa yang

dilaksanakan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Untuk

itu sosialisasi penting dilakukan secara massif kepada para pihak

dimaksud.

Untuk lebih terperinci mengenai kegiatan ini dapat dilihat pada

Lampiran Laporan Sosialisasi Kebijakan Pendampingan Masyarakat Desa

(Pelaksanaan Di Provinsi Jawa Timur).

(71)

15. Sosialisasi Kebijakan Pendampingan Masyarakat Desa Di Provinsi

Jawa Barat

Sosialisasi Kebijakan Pendampingan Masyarakat Desa Di Provinsi Jawa

Barat menyerap anggaran sebesar Rp 410.707.700,00 (Empat ratus sepuluh

juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp

414.182.000,00 (Empat ratus empat juta seratus delapan puluh dua ribu

rupiah).

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pendampingan Masyarakat

Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021, telah dilaksanakan pada tanggal 28 April

s.d. 01 Mei 2021 di Padjajaran Hotel, Jln. Raya Pajajaran No.17, Bantarjati,

Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Peserta kegiatan yang hadir memenuhi undangan sebanyak 65 orang,

terdiri dari:

a. Peserta Pusat dari internal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

sebanyak 15 orang;

b. Koordinator Provinsi sebanyak 19 orang, masing-masing 1 orang dari

Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Aceh,

Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera

Selatan, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Kalimantan

Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur

dan Kalimantan Utara serta pegiat Desa Provinsi Jawa Barat;

c. Tenaga Ahli Madya Provinsi Jawa Barat sebanyak 8 orang;

d. Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu Yayasan KEKAL

Indonesia sebanyak 3 orang;

e. Dinas PMD Provinsi Jawa Barat, sebanyak 3 orang;

f. Perwakilan Dinas PMD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan

Banten sebanyak 9 orang, yaitu dari Kabupaten Bogor, Bekasi,

Cianjur, Sukabumi, Serang dan Tangerang;

g. Penggiat Desa, sebanyak 9 orang.

Beberapa pokok kebijakan yang disosialisasikan dalam kegiatan

ini antara lain adalah:

(72)

1. Pengelolaan pembangunan desa yang diawali dengan pendataan

SDGs Desa, dan selanjutnya diikuti perencanaan, pelaksanaan hingga


pemberdayaan masyarakat desa, yang sekaligus sebagai tindak

lanjut SDGs Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun

2017;

2. Kontribusi SDGs Desa terhadap pencapaian SDGs Nasional sebesar

74% membutktikan bahwa desa-desa memiliki andil dasar dalam tata

kelola pembangunan nasional secara umum. Namun demikian,

alokasi APBN untuk mendukung pendampingan dalam rangka

pencapaian SDGs Desa masih sangat terbatas;



Sentralisasi pengelolaan dimaksud untuk mengeskan pusat kendali

pendampingan terkait implementasi regulasi, pendataan, fasilitasi

dan pendampingan masyarakat desa. Peran-peran pemerintah desa

terkait pendampingan tetap dapat dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Pendataan desa, pemantauan dana desa serta pelaporan kinerja TPP

mulai tahun 2021 dilakukan berbasis aplikasi. Seluruh proses tersebut

dilakukan untuk percepatan perolehan data, pengolahan dan

penggunaannya bagi perumusan-perumusan kebijakan operasional

pendampingan. Jika masih terdapat kendala dalam pemanfaatan

aplikasi-aplikasi tersebut, sesungguhnya karena masih dalam tahap

pengembangan;

5. Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 diarahkan untuk

percepatan pencapaian aksi SDGs Desa melalui pemulihan ekonomi

nasional, program prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru

desa. Mekanisme pengelolaan dana desa tersebut dilakukan melalui

Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Swakelola, dan Pembiayaan

permodalan BUMDes/BUMDesma.

(73)

Hasil rekomendasi pokok yang dapat dirangkum selama diskusi

pelaskanaan kegiatan, sebagai berikut:

1. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi perlu melakukan upaya-

upaya peningkatan honorarium dan tunjangan TPP, terutama bagi

Pendamping Lokal Desa (PLD) dengan memperhatikan Upah

Minimum terbaru;

2. Penggunaan aplikasi-aplikasi Pendataan SDGs, Pemantauan Dana

Desa dan Daily Report perlu diikuti dengan pedoman dan/atau

petunjuk penggunaan yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, PDT

dan Transmigrasi, untuk menjadi pedoman TPP dan Pemerintah Desa

dalam pemanfaatan aplikasi-aplikasi dimaksud;

3. Peran-peran Koordinator Nasional, Koordinator Provinsi dan

Koordinator TAPM Kabupaten/Kota dalam pengendalian kinerja

pendamping berbasis Daily Report perlu dibuka untuk menjadi dasar

peningkatan kapasistas PD dan PLD;

4. Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa agar segera

diterbitkan untuk menjadi legitimasi implementasi pendampingan

secara nasional, serta penataan TPP;


masyarakat desa, maka Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

perlu segera melakukan peningkatan kapasitas kepada TPP

khususnya PD dan PLD, sebagai pelaksana langsung kebijakan di

tingkat desa dan masyarakat;


tahun 2021 perlu dilakukan secara lebih luas kepada Pemerintah

Daerah, TPP dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pendampingan.

Hal ini penting untuk membangun kesamaan persepsi dan sinergitas

arah pelaksanaan pendampingan masyarakat.

(74)

Untuk lebih terperinci mengenai kegiatan ini dapat dilihat pada

Lampiran Laporan Sosialisasi Kebijakan Pendampingan Masyarakat Desa

(Pelaksanaan Di Provinsi Jawa Barat).

16. Workshop Harmonisasi Regulasi Tahap 1

Workshop Harmonisasi Regulasi Tahap 1 menyerap anggaran sebesar Rp

482.095.000,00 (Empat ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh lima ribu

rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp 501.000.000,00 (Lima ratus satu juta

rupiah).

Pelaksanaan kegiatan Workshop Harmonisasi Regulasi Pembangunan Desa

Tahap I Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan di Kota Bogor, Provinsi Jawa

Barat pada tanggal 06 Juni s.d. 09 Juni 2021 atau 4 hari paket fullboard meeting.

Peserta workshop tahap I sebanyak 68 orang terdiri dari peserta pusat

sebanyak 30 orang, peserta provinsi 33 orang dan 4 orang peserta Dinas PMD

Kabupaten. Peserta pusat berasal dari unsur-unsur internal Kemendesa PDTT,

TPP Pusat, pegiat desa/LSM, dan peserta provinsi yaitu Koordinator Provinsi

(TPP).


Workshop Harmonisasi Regulasi Pembangunan Desa Tahap I Tahun

Anggaran 2021 yang telah dilaksanakan dimaksudkan untuk mensosialisasikan

kebijakan-kebijakan pendampingan masyarakat desa.

Beberapa pokok kebijakan yang disosialisasikan dalam kegiatan ini antara

lain adalah:

1. Pengelolaan pembangunan desa yang diawali dengan pendataan SDGs

Desa, dan selanjutnya diikuti perencanaan, pelaksanaan hingga

(75)


pemberdayaan masyarakat desa, yang sekaligus sebagai tindak lanjut

SDGs Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017;

2. Kontribusi SDGs Desa terhadap pencapaian SDGs Nasional sebesar 74%

membuktikan bahwa desa-desa memiliki andil dasar dalam tata kelola

pembangunan nasional secara umum. Namun demikian, alokasi APBN

untuk mendukung pendampingan dalam rangka pencapaian SDGs Desa

masih sangat terbatas;



Sentralisasi pengelolaan dimaksud untuk menegaskan pusat kendali

pendampingan terkait implementasi regulasi, pendataan, fasilitasi dan

pendampingan masyarakat desa. Peran-peran pemerintah desa terkait

pendampingan tetap dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

4. Pendataan desa, pemantauan dana desa serta pelaporan kinerja TPP mulai

tahun 2021 dilakukan berbasis aplikasi. Seluruh proses tersebut dilakukan

untuk percepatan perolehan data, pengolahan dan penggunaannya bagi

perumusan-perumusan kebijakan operasional pendampingan. Jika masih

terdapat kendala dalam pemanfaatan aplikasi-aplikasi tersebut,

sesungguhnya karena masih dalam tahap pengembangan;

5. Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 diarahkan untuk percepatan

pencapaian aksi SDGs Desa melalui pemulihan ekonomi nasional, program

prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru desa. Mekanisme

pengelolaan dana desa tersebut dilakukan melalui Padat Karya Tunai Desa

(PKTD), Swakelola, dan Pembiayaan permodalan BUMDes/BUMDesma.

Hasil rekomendasi pokok yang dapat dirangkum selama diskusi

pelaskanaan kegiatan, sebagai berikut:

1. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi perlu melakukan upaya-upaya

peningkatan honorarium dan tunjangan TPP, terutama bagi Pendamping

Lokal Desa (PLD) dengan memperhatikan Upah Minimum terbaru;

(76)

2. Penggunaan aplikasi-aplikasi Pendataan SDGs, Pemantauan Dana Desa

dan Daily Report perlu diikuti dengan pedoman dan/atau petunjuk

penggunaan yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi, untuk menjadi pedoman TPP dan Perintah Desa dalam

pemanfaatan aplikasi-aplikasi dimaksud;

3. Peran-peran Koordinator Nasional, Koordinator Provinsi dan Koordinator

TAPM Kabupaten/Kota dalam pengendalian kinerja pendamping berbasis

Daily Report perlu dibuka untuk menjadi dasar peningkatan kapasistas PD

dan PLD;

4. Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa agar segera diterbtikan

untuk menjadi legitimasi implementasi pendampingan secara nasional,

serta penataan TPP;


masyarakat desa, maka Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi perlu

segera melakukan peningkatan kapasitas kepada TPP khususnya PD dan

PLD, sebagai pelaksana langsung kebijakan di tingkat desa dan

masyarakat;


tahun 2021 perlu dilakukan secara lebih luas kepada Pemerintah Daerah,

TPP dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pendampingan. Hal ini

penting untuk membangun kesamaan persepsi dan sinergisitas arah

pelaksanaan pendampingan masyarakat.


Laporan Workshop Harmonisasi Regulasi Tahap 1.

17. Dukungan Manjemen P3PD

Dukungan Manjemen P3PD menyerap anggaran sebesar Rp

3.698.768.152,00 (Tiga milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh

ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah) dari pagu

anggaran sebesar Rp 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah).

(77)

18. Workshop Harmonisasi Regulasi Tahap 2

Workshop Harmonisasi Regulasi Tahap 2 menyerap anggaran sebesar Rp

427.225.953,00 (Empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu

sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp

499.000.000,00 (Empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Pelaksanaan kegiatan Workshop Harmonisasi Regulasi Pembangunan Desa

Tahap II Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan di Kota Bogor, Provinsi Jawa

Barat pada tanggal 13 Oktober s.d. 16 Oktober 2021 atau 4 hari paket fullboard

meeting.



Provinsi atau disebut Koordinator Provinsi dari TPP 33 Provinsi.


Workshop Harmonisasi Regulasi Pengaturan Penggunaan Dana Desa

Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan RPJMN 2020-2024

NO POKOK BAHASAN PERMASALAHAN SOLUSI

1. Regulasi Dana Desa

di tingkat

kabupaten/kota

1. Perbup Alokasi Dana Desa

(ADD) Lambat terbit

berakibat keterlambatan

penetapan APBDes

2. Pemda yang tidak

mengikuti regulasi dana

desa secara baik sesuai

prioritas penggunaan dana

desa

1. Perlu adanya dukungan dari

Pembina struktural

(Kemendagri dan Kemenkeu)

2. Surat edaran dari pembina

struktural kepada Pemda agar

taat aturan

3. Tidak ada punishment bagi

Pemda yang tidak mengikuti

regulasi

Lambatnya proses review

perbup/perwako di Biro

Hukum Provinsi;

pembahasan

• Perlunya mendorong SOP

pelayanan di Biro Hukum

Provinsi agar semua

kabupaten mendapatkan

(78)


Perbup/Perwako besaran

ADD dan DD yang

digabung sehingga

terlambat;

Pergantian Kepala

Daerah/Pejabat OPD

Regulasi berkaitan

dengan DD masih banyak

yang belum

menyesuaikan dengan

regulasi diatasnya, seperti

: Adanya penambahan

syarat pada regulasi

dikabupaten/kota terkait

penyaluran dana desa

pelayanan yang sama

• Perbup DD dan ADD di pisah

• Mendorong adanya regulasi

kewenangan di PLH

• Mendorong Kemenkeu untuk

menghimbau kepada

pemerintah kab/kota agar

tidak menambah syarat

penyaluran dana desa

•

2. Pelaksanaan

penyaluran Dana

Desa

1. Adanya tambahan

indikator evaluasi APBDes

2. Proses evaluasi APBDes

lama dan berbelit-belit

3. Tambahan persyaratan

penyaluran DD (Tertulis

dan tidak tertulis)

4. Proses input dan upload

dukumen ke Omspan lama

di sebabkan oleh

keterbatasan kapasitas

dan SDM oprator Omspan

5. Tahapan penyaluran dari

RKUN ke RKD yang

bertahap dan terpisah –

pisah (BLT-DD dan NON

BLT-DD)

1. Proses evaluasi APBDes

mengikuti format sesuai

Regulasi

2. Surat edaran dari pembina

struktural kepada Pemda

Kab/Kota agar tidak

menambah syarat aturan

dalam penyaluran dana desa

yang telah ditetapkan oleh

Peraturan diatasnya

3. Penambahan tenaga operator

onspam sesuai jumlah desa

perkabupaten.

4. Penyaluran dana desa

sebaiknya tidak terpisah –

pisah. (BLT-DD dan NON BLT-

DD)

Terlambatnya Surat

Kuasa dari Kepala

Daerah

Di DPMD Kab/Kota

menunggu bahan

penyaluran dari desa

secara kolektif baru

diajukan ke

Baekeuda/BPKAD untuk

diurus SPM-SP2D

Percepatan proses

• Fasilitasi percepatan Surat

Kuasa dari Kepala Daerah

• Fasilitasi percepatan

percepatan di pengurusan di

DPMD sesuai progress

• Fasilitasi dan mendorong

pecepatan proses evaluasi

APB Desa

• Mendorong tenggat waktu

(79)


evaluasi R APB Desa di

Kecamatan/OPD lambat

Proses verifikasi syarat-

syarat penyaluran DD di

DPMD lambat

verifikasi di DPMD

3. Penggunaan Dana

Desa

1. Belum signifikan

digunakan untuk

penaggulangan

kemiskinan

2. Intervensi dari supra

desa untuk kegiatan

tertentu sehingga Desa

tidak dapat menentukan

sendiri proiritas

penggunaan dana desa

sesuai kewenangannya.

1. Di sesuaikan dengan hasil

pendataan SDGs desa

2. Adanya pembinaan dari K/L

terkait

Penggunaan DD belum

sesuai dengan regulasi

prioritas DD

Adanya intervensi dari

supradesa thdp

penggunaan DD yang tdk

sesuai dengan prioritas

Perlunya penekanan agar

menyesuaikan dengan

regulasi prioritas DD

Sosialisasi yang massive

tentang regulasi prioritas DD

oleh stakeholder stempat

Perlu pedoman umum

tentang tata Kelola

pelaksanaan prioritas DD

4. Pengadministrasian

dan pencatatan

penggunaan Dana

Desa dalam sistem

keuangan Desa

1. Bukti penggunaan dana

desa tidak lengkap

2. Pencatatan belum

dilakukan secara

kronologis.

3. Rekayasa pelaporan

(bukti di buat setelah ada

LPJ atau di sesuaikan

dengan RAB)

4. Nama kegiatan tidak

sesuai dengan kode

rekening dalam siskeudes

1. Peningkatan kapasitas

perangkat desa terkait

Pengadministrasian dan

pencatatan penggunaan Dana

Desa dalam sistem keuangan

Desa

2. Harmonisasi Regulasi antara

Kemendesa dan Kemendagri.

(Permendes tentang prioritas

penggunaan DD menggunakan

perspektif pembidangan,

sedangkan Permendagri no. 20

tahun 2018 menggunakan

prespektif urusan)

1. Nomenklatur APBDes

dalam penginputan di

siskeudes tidak sesuai

dengan prioritas

• Adanya sinergitas antar

Lembaga dalam

penyusunan penginputan

sistem siskeudes (

(80)


penggunaan DD

kemndagri, kemenkeu,

kemendesa dan KL

terkait)

5. Pelaporan dan

pertanggungjawaban

penggunaan Dana

Desa dan keuangan

Desa

1. Proses Musdes LPJ jarang

di laksanakan atau

dihadiri oleh orang

tertentu serta kurang di

publikasikan.

2. LPJ lambat disampaikan

kepada Bupati.

3. Lemahnya kapasitas

perangkat desa dalam

menyusun pelaporan

pertanggungjawaban

1. Pembinaan dari pemerintah

daerah untuk memastikan desa

melaksanakan

pertanggungjawaban sesuai

dengan peraturan perudang-

udangan

2. Peningkatan kapasitas

perangkat desa terkait dengan

Pelaporan dan

pertanggungjawaban

penggunaan Dana Desa dan

keuangan Desa

1. Pelaksana teknis kegiatan

dalam penggunaan DD

tidak memahami teknis

pertanggung jawaban

keuangan desa

• Perlu adanya bimtek dan

sosialisasi teknis pelaporan

penggunaan DD


Laporan Workshop Harmonisasi Regulasi Tahap 2.

(81)

REALISASI, RENCANA PENYERAPAN DAN POTENSI TIDAK TERSERAP BELANJA 52 PPK 4 per 31 DESEMBER 2021

NO RINCIAN KEGIATAN PER-KOMPONEN PAGU*

REALISASI S.D.

31 DESEMBER

2021

% KETERANGAN

RUPIAH MURNI (RM)

6467 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

213,026,606,00

0

211,389,649,543 99.23

6467DCJ Pelatihan Bidang Sosial

83,360,000

- 0.00

6467DCJ001 Pendamping Desa yang Mendapatkan Pelatihan

83,360,000

- 0.00

056 Pelatihan Pendamping Desa

83,360,000

- 0.00

A Pelatihan TPP Dalam Rangka Sertifikasi (5 Angkatan) (PPK

IV)

83,360,000

- 0.00

6467.QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat (Base Line) 212,943,246,000 211,389,649,543 99.27

6467.QDC.00

1 Pendampingan Desa 212,943,246,000 211,389,649,543 99.27

052 Pengelolaan Pendampingan Desa (Layanan Pengelolaan Gaji

Pendamping Desa) 212,943,246,000 211,389,649,543 99.27

AO Penyusunan Model Sinergitas Kementerian Desa PDTT 94.01

(82)


REALISASI S.D.

31 DESEMBER

2021

% KETERANGAN

dengan Program Kampus Merdeka (PPK IV) 199,120,000 187,192,000.00

AT

Pengembangan Dukungan Perguruan Tinggi dalam

Pendampingan Masyakat Desa melalui Program Merdeka

Belajar Kampus Merdeka 5 paket (PPK IV)

1,137,368,000

1,060,339,584 93.23

BD Pendataan Kemiskinan Extreem di Provinsi NTT (PPK IV)

400,000,000

371,771,043 92.94

BI Rapat Koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Tahun Anggaran 2021 (PPK IV)

983,857,000

743,335,000 75.55

BO Cetak Buku SDGs Desa (PPK IV)

175,000,000

174,900,000 99.94

BQ Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Kabupaten

Badung Provinsi Bali (PPK IV)

199,000,000

181,366,800 91.14

BT Koordinasi Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam

Pendampingan Masyarakat Desa (PPK IV)

199,000,000

198,858,000 99.93

BU Sosialisasi SdGS di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

199,000,000

195,500,000 98.24

CE Konsolidasi Pendamping Masyarakat Desa di Kabupaten

Garut Provinsi Jawa Barat

195,000,000

187,500,000 96.15

E Honorarium TPP (Wilayah Pengelolaan PPK IV) 205,418,158,000 204,581,107,251 99.59

N Dukungan Pengelolaan TPP PPK4 88.06

(83)


REALISASI S.D.

31 DESEMBER

2021

% KETERANGAN

2,337,947,000 2,058,795,840

U KONSOLIDIASI PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA Provinsi

Jawa Barat (PPK IV)

281,518,000

241,648,940 85.84

V KONSOLIDASI PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA Provinsi

Jawa Tengah (PPK IV)

509,000,000

508,454,000 99.89

X SOSIALISASI KEBIJAKAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT

DESA (Pelaksanaan di Provinsi Jawa Timur) (PPK IV)

295,096,000

288,173,385 97.65

Y SOSIALISASI KEBIJAKAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT

DESA (Pelaksanaan di Provinsi Jawa Barat) (PPK IV)

414,182,000

410,707,700 99.16

PINJAMAN LUAR NEGERI (PLN)

6476.UBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa (Base Line)

6,400,000,000

4,608,089,105 72.00

6476.UBB.001 Desa Digital yang Dikembangkan melalui Penguatan Tata

Kelola dan Kapasitas Pendamping Desa (P3PD)

6,400,000,000

4,608,089,105 72.00

051 Penguatan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat Desa

6,400,000,000

4,608,089,105 72.00

B Learning Management System (LMS) (PPK IV)

1,400,000,000

- 0.00

Pelaksanaan

Kegiatan bulan

Jan s.d Maret

(84)


REALISASI S.D.

31 DESEMBER

2021

% KETERANGAN

2022

C Workshop Harmonisasi Regulasi Tahap 1 (PPK IV)

501,000,000

482,095,000 96.23

D Dukungan Manjemen P3PD (PPK IV)

4,000,000,000

3,698,768,152 92.47

E Workshop Harmonisasi Regulasi Tahap 2 (PPK IV)

499,000,000

427,225,953 85.62

TOTAL 219,426,606,000 215,997,738,648 98.44

PAGU* : DIPA/RKAKL REVISI 14 TANGGAL 30 NOVEMBER 2021 REVISI 10 SATKER TANGGAL 21

DESEMBER 2021

(85)

TAPM PD PLD TAPM PD PLD TAPM PD PLD Resign PHK Meninggal Relokasi

1 Bali 44 103 114 44 100 110 43 100 106 5

2 Banten 24 244 345 24 241 334 24 237 325 8 2

3 DI Yogyakarta 24 112 103 24 112 98 23 109 95 8 1 1

4 Jawa Timur 169 1486 1963 169 1452 1902 167 1417 1844 58 7 29 1

Total 261 1945 2525 261 1905 2444 257 1863 2370 79 7 32 2

Rekapitulasi TPP Region V Per Desember 2021

Kuota TPP TPP Sesuai SK No 16 dan 67 Jumlah TPP per DesemberNo Provinsi

Jumlah TPP Keluar

4731 4610 4490 120

2.5 Kegiatan PPK 5

Satker PPK V di Pusat PPMD memiliki lingkup kerja pengelolaan Tenaga

Pendamping Profesional (TPP) di wilayah Banten, DIY Yogyakarta, Jawa Timur,

dan Bali. Pagu anggaran PPK VII sebesar Rp. 177.916.989.000 (Seratus Tujuh

Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan

Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan Realisasi akhir sebesar Rp.

176.818.953.910 (Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Belas

Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) atau

sebesar 99,38%. Setiap bulannya PPK V memiliki tugas dalam pengelolaan

honorarium TPP di Banten, DIY Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Jumlah TPP yang diatur sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 16 Tahun

2021 dan Surat Keputusan Nomor 67 Tahun 2021 adalah sebanyak 4610 orang

dari kuota TPP sebanyak 4733 orang. Dari jumlah tersebut hingga 31 Desember

2021 terdapat beberapa TPP yang Resign sebanyak 79 orang, yang terkena PHK

sebanyak 7 orang, meninggal dunia sebanyak 32 orang, serta tpp yang relokasi

sebanyak 2 orang sehingga total TPP yang keluar adalah sejumlah 120 orang dan

menyisakan Jumlah TPP Sebesar 4490 orang. Berikut terlampir Rekapitulasi TPP

Region V per Desember 2021:

(86)

Pada PPK V Program atau kegiatan yang dilaksanakan selain Honorarium

TPP adalah Kegiatan Dukungan Pengelolaan TPP PPK V yang berupa Belanja

Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat, Belanja Bahan, Belanja Barang Persediaan

Barang Konsumsi, Belanja Sewa, Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19

serta Perjalanan Dinas Biasa. Secara keseluruhan Rincian Data Realisasi

Anggaran PPK V keseluruhan dari program kegiatan terlampir pada tabel sebagai

berikut:

(87)

JUMLAH PAGU JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

177,916,989,000 - - 28,903,448,620 14,945,140,743 14,983,233,727 14,447,811,833

6467.QDC.001.O52.F Honorarium TPP (Wilayah Pengelolaan PPK V) 176,894,989,000 - - 28,903,448,620 14,827,788,743 14,955,233,727 14,377,311,833

522191 Belanja Jasa Lainnya 176,894,989,000 28,903,448,620 14,827,788,743 14,955,233,727 14,377,311,833

6467.QDC.001.O52.R Dukungan Pengelolaan TPP PPK V 1,022,000,000 - - - 117,352,000 28,000,000 70,500,000

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 4,000,000

521211 Belanja Bahan 5,000,000 2,000,000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 65,000,000 26,000,000

522141 Belanja Sewa 109,000,000 70,500,000

522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 50,000,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 789,000,000 117,352,000

- - 28,903,448,620 43,848,589,363 58,831,823,090 73,279,634,923

Bobot (%) - - 8.40 8.42 8.12

Total Bobot (%) 16.25 24.65 33.07 41.19

Data Realisasi Per 31 Desember 2021

PROGRAM/KEGIATAN

PPK V

(88)

JUMLAH PAGU JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTAL SISA

177,916,989,000 15,216,070,943 14,897,007,059 14,663,131,943 14,622,831,954 14,864,496,208 29,275,780,880 176,818,953,910 1,098,035,090

6467.QDC.001.O52.F Honorarium TPP (Wilayah Pengelolaan PPK V) 176,894,989,000 15,195,570,943 14,677,581,059 14,637,653,943 14,622,831,954 14,562,406,208 29,069,394,285

175,829,221,315 1,065,767,685

522191 Belanja Jasa Lainnya 176,894,989,000 15,195,570,943 14,677,581,059 14,637,653,943 14,622,831,954 14,562,406,208 29,069,394,285 175,829,221,315 1,065,767,685

6467.QDC.001.O52.R Dukungan Pengelolaan TPP PPK V 1,022,000,000 20,500,000 219,426,000 25,478,000 - 302,090,000 206,386,595 989,732,595 32,267,405

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 4,000,000 1,867,000 1,867,000 2,133,000

521211 Belanja Bahan 5,000,000 500,000 1,500,000 1,000,000 5,000,000 -

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 65,000,000 3,500,000 16,000,000 18,654,900 64,154,900 845,100

522141 Belanja Sewa 109,000,000 16,500,000 22,000,000 109,000,000 -

522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 50,000,000 6,111,000 1,739,000 13,231,695 21,081,695 28,918,305

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 789,000,000 219,426,000 300,351,000 151,500,000 788,629,000 371,000

99.38 0.62

88,495,705,866 103,392,712,925 118,055,844,868 132,678,676,822 147,543,173,030 176,818,953,910

Bobot (%) 8.55 8.37 8.24 8.22 8.35 16.45

Total Bobot (%) 49.74 58.11 66.35 74.57 82.93 99.38

Data Realisasi Per 31 Desember 2021

PROGRAM/KEGIATAN

PPK V

(89)

Berdasarkan Hal tersebut dapat dinilai Capaian kinerja dari PPK V,

Capaian Kinerja dinilai dari realisasi pelaksanaan program / kegiatan dalam

rangka mendukung pencapaian indikator kinerja dan target yang telah

ditetapkan pada Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta mengacu pada Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 Tgl 28 Desember

2011, dimana capaian kinerja penilaian atas penyerapan anggaran adalah

sebagai berikut :

a. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% (sembilan puluh persen)

dikategorikan dengan Sangat Baik;

b. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai

dengan 90% (sembilan puluh persen) dikategorikan dengan Baik;

c. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai

dengan 80% (delapan puluh persen) dikategorikan dengan Cukup;

d. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan

60% (enam puluh persen) dikategorikan dengan Kurang; dan

e. Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% (lima puluh persen)

dikategorikan dengan Sangat Kurang.

Berdasarkan Nilai Realisasi Anggaran PPK V sejumlah Rp. 176.818.953.910

(Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Sembilan

Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) dari pagu anggaran

sebesar Rp. 177.916.989.000 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus

Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang

berarti nilai realisasinya sebesar 99,38% yang berarti Nilai Kinerja PPK V adalah

Sangat Baik.

(90)

2.6 Kegiatan PPK 6

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) VI merupakan PPK yang menangani

beberapa daerah di 7 Provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat,

Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan

Kalimantan Tengah. Jumlah pagu untuk kegiatan PPK VI yaitu sebesar Rp.

213.550.547.000,- dan yang telah terealisasi sebesar Rp. 210.485.453.493,- atau

sebanyak 99%. Kegiatan yang terdapat pada PPK IV, terdiri dari:

1. Penggajian Tenaga Pendamping Profesional (TPP)

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa total realisasi untuk penggajian

TPP di wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur,

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah

(91)

dari bulan Januari hingga Desember 2021 yaitu sebesar Rp.

209.860.235.070,37,-.

2. Kegiatan PPK VI Tahun Anggaran 2021

Berikut ini merupakan rekapitulasi kegiatan yang dilaksanakan oleh PPK VI

Tahun Anggaran 2021.

(92)

(93)

a. Rapat Evaluasi Pengelolaan Laporan Tenaga Pendamping Profesional

TA 2021

Rapat evaluasi pengelolaan laporan Tenaga Pendamping Profesional (TPP)

dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 November 2021 di Hotel Cosmo Amarossa,

Jakarta Selatan. Jumlah peserta rapat sebanyak 46 orang yang terdiri dari yang

berasal dari para Koordinator Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pejabat Pembuat Komitmen I-VIII,

Pusat data dan Informasi Pembangunan Desa, Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Tenaga Ahli Pendamping

Masyarakat Pusat, P3PD, staf di lingkungan Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi, dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian

Dalam Negeri. Rincian kegiatan rapat, sebagai berikut:

Hari Ke - I

1) Registrasi peserta rapat yaitu tanggal 18 November 2021

2) Pembukaan Rapat oleh Bapak Dr. H. Yusra, M.Pd, Kepala Kepala Pusat

Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi

3) Penjelasan teknis pelaksanaan Rapat oleh Bapak Nursaid, S.Sos, M.M

Selaku Koordinator Pengembangan Sistem Pelayanan Pendampingan

Masyarakat Desa

(94)


Hari Ke – II

1) Pleno Narasumber I, Kebijakan Anggaran Pendamping oleh Bapak

Arief Nurhidajat dan dimoderatori oleh Bapak Zeni Zaenal Asikin –

Direktorat Anggaran Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, DJA,

Kementerian Keuangan.

2) Pleno Narasumber II, Pengelolaan Aplikasi Daily Report Pendamping

(DRP) oleh Bapak Salman Fatahillah, S.Kom – Pusat Data dan

Informasi Pembangunan Desa, Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

3) Pleno Narasumber III, Pengelolaan Pembayaran Honorarium TPP oleh

Bapak Dr. H. Yusra, M.Pd – Kepala Pusat Pengembangan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

4) Evaluasi Pengelolaan Laporan TPP

Registrasi Pembukaan Rapat

Rapat Teknis oleh Bp. Nursaid

(95)

5) Rekomendasi Pengelolaan Laporan TPP

6) Penutupan


Melalui kegiatan rapat Evaluasi Pengelolaan Laporan Tenaga Pendamping

Profesional, telah didapatkan gambaran terkait kinerja Tenaga Pendamping

Profesional yang sampai saat ini masih ditemukan adanya Tenaga Pendamping

Profesional yang capaian jam kerjanya belum mencapai 140 jam/bulan per

individu, hal ini disebabkan karena pada aplikasi Daily Report Pendamping Desa

belum memperhitungkan adanya Tenaga Pendamping Profesional yang

Pleno Narasumber I Pleno Narasumber II

Pleno Narasumber III Evaluasi Pengelolaan

Rekomendasi Penutup

(96)

melakukan cuti/sakit/tidak melaksanakan tugas karena alasan lainnya. Kondisi

ini berpengaruh terhadap rendahnya jam kerja Tenaga Pendamping Profesional,

yang berdampak pada penilaian yang rendah.Berdasarkan hasil evaluasi kinerja

Tenaga Pendamping Profesional (TPP), data yang tercatat ada sekitar 5 % TPP

nilai evaluasi kinerja TPP bernilai C dan D. Sebagaian besar nilai D berada di

Papua yang sebagian besarnya adalah Pendamping Lokal Desa (PLD).

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa, pemberian nilai

D sangat erat kaitannya dengan Daily Report Pendamping (DRP), Karena DRP

70 % menjadi komponen utama dalam pemberian nilai terhadap TPP.

b. Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Wilayah VI

Kegiatan konsolidasi pendampingan masyarakat dilaksanakan pada

tanggal 22 – 24 November di Lombok Astoria Hotel, Kota Mataram, Nusa

Tenggara Barat. Konsolidasi dihadiri oleh 40 orang peserta rapat yang dihadiri

oleh TAPM Pusat, Pusat PPMDTT, TAPM Provinsi NTB, TPP Kabupaten Lombok

Timur, TPP Kabupaten Lombok Tengah, TPP Kabupaten Lombok Utara, TPP

Kabupaten Lombok Barat, TPP Kabupaten Dompu, TPP Kabupaten Sumbawa,

dan Kepala Bidang di Dinas PMD Provinsi NTB. Narasumber berasal dari Dinas

PMD Provinsi NTB, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mataram, dan Dinas

Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rincian kegiatan konsolidasi, sebagai

berikut:

Hari Ke-I

1. Registrasi Peserta

2. Laporan panitia kegiatan konsolidasi oleh Bp. Malla Rantelino

3. Pembukaan kegiatan konsolidasi oleh Kepala Pusat Pengembangan

Pemberdayaan Masyarakat Desa DTT.

(97)


Hari Ke-II

1. Paparan narasumber I oleh Ibu Lin Wahyulia – Dinas PMD Provinsi NTB

2. Paparan narasumber II oleh Bp. Ahmad Fatahudin – BPJS

Ketenagakerjaan

3. Paparan narasumber III oleh Bp. Fairuz Abadi – Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

Berdasarkan dari kegiatan dapat disimpulkan bahwa tugas TPP adalah

untuk memfasilitasi pembangunan dan program masyarakat, untuk itu TPP

harus paham terkait kebijakan-kebijakannya sehingga perlu bahwa setiap saat

TPP harus berkoordinasi dengan Dinas PMD baik di tingkat Provinsi maupun

tingkat Kabupaten. Melalui SDGs Desa membuat perencanaan di desa harus

berbasis data, yang menjadi masalah dalam SDGs Desa adalah terkait aplikasi,

yang sampai saat ini masih dalam koordinasi dengan Pusdatin Kemendesa.

Dalam pelaksanaan pembangunan dan program masyarakat, diharapkan TPP

mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai literasi budaya untuk desa.

Serta dalam pelaksanaan tugas TPP, Kementerian Desa PDTT memberikan

perlindungan melalui fasilitas BPJS Ketenagakerjaan.

Registrasi Peserta Laporan Panitia

Pembukaan

(98)


c. Rapat Persiapan Penyusunan Prosedur, Sistem, Kriteria dan Penilaian

TPP dan PSM Berprestasi/Inspiratif

Rapat persiapan penyusunan prosedur, sistem, kriteria dan penilaian TPP

dan PSM berprestasi/inspiratif dilaksanakan pada tanggal 17 November 2021 di

Ruang Rapat BPI Lantai 2 Gedung A. Jumlah peserta rapat yang dihadir

sebanyak 20 orang terdiri dari Kepala BPSDM PMDDTT, dan dihadiri oleh

Sekretaris BPSDM PMDDTT, Para Kepala Pusat di lingkungan BPSDM PMDDTT,

Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga BPSDM PMDDTT, Koordinator Bidang

Kepegawaian BPSDM PMDDTT, Koordinator Bidang Hukum, Organisasi, dan

Tata Laksana BPSDM PMDDTT, Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Staf Kepala BPSDM PMDDTT, Tenaga Ahli

BPSDM PMDDTT, dan TPP Nasional. Narasumber yang berasal dari Perguruan

Tinggi Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Rapat dibuka oleh Ibu Prof. Lutfiyah Nurlaela, M.Pd selaku Kepala

BPSDM. Hasil pembahasan rapat yang diperoleh yaitu:

Paparan Narasumber I Paparan Narasumber II

Paparan Narasumber III Pembukaan

(99)

1. Telah ada masukuan-masukan yang sangat baik dari peserta rapat yang

dapat memperkaya dan membantu dalam penambahan kriteria penilaian

dan pengembangan penyusunan pedoman penilaian TPP dan PSM

Inspiratif.

2. Akan dilaksanakan koordinasi lebih lanjut oleh Tim penyusun pedoman,

antara narasumber dengan pihak BPSDM, berkaitan dengan kriteria

penilaian TPP dan PSM.

3. Akan diadakan rapat persiapan lebih lanjut di minggu selanjutnya.

4. Target penyelesaian pedoman adalah di minggu ke-2 Bulan Desember

2021.


d. Rapat Persiapan Penyusunan Prosedur, Sistem, Kriteria dan Penilaian

TPP dan PSM Berprestasi/Inspiratif ke 2

Rapat penyusunan prosedur, sistem, kriteria dan penilaian TPP dan PSM

berprestasi/inspiratif ke 2 dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2021 di Ruang

Rapat BPSDM Lantai 3 Gedung A. Jumlah peserta rapat yang dihadir sebanyak 20

orang terdiri dari Kepala BPSDM PMDDTT, dan dihadiri oleh Sekretaris BPSDM

PMDDTT, Para Kepala Pusat di lingkungan BPSDM PMDDTT, Kepala Bagian

Umum dan Rumah Tangga BPSDM PMDDTT, Koordinator Bidang Kepegawaian

BPSDM PMDDTT, Koordinator Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan,

Koordinator Bidang Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana BPSDM PMDDTT,

Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi, Staf Kepala BPSDM PMDDTT, Tenaga Ahli BPSDM PMDDTT, TPP

Pusat, dan staf PPK VI P3MD. Narasumber yang berasal dari Perguruan Tinggi

Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Rapat dibuka oleh Bp. Jajang Abdullah, S.Pd, M.Si selaku Sekretaris BPSDM.

Hasil dari pembahasan yang diperoleh yaitu:

(100)

1. Telah ada progres yang baik terkait penambahan kriteria penilaian dan

pengembangan penyusunan pedoman penilaian TPP dan PSM Inspiratif.

2. Terkait kriteria dan aspek-aspek penilaian PSM Inspiratif/Teladan akan

diskusikan lebih lanjut via zoom antara narasumber dengan tim PSM

Kemendesa PDTT sebelum rapat selanjutnya dilaksanakan.

3. Dalam slot penilaian nanti ada 4 slot, yaitu slot untuk PLD, PD, TA, dan

PSM.


antara narasumber dengan pihak BPSDM, berkaitan dengan kriteria

penilaian TPP dan PSM Inspiratif

5. Akan diadakan rapat persiapan lebih lanjut di minggu selanjutnya, yang

akan menampilkan draft penilaian untuk TPP dan PSM Inspiratif.


e. Rapat Penyusunan Prosedur, Sistem, Kriteria dan Penilaian TPP dan

PSM Berprestasi/Inspiratif ke 3

Rapat penyusunan prosedur, sistem, kriteria dan penilaian TPP dan PSM

berprestasi/inspiratif ke 3 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2021 di Ruang

Rapat BPSDM Lantai 3 Gedung A. Jumlah peserta rapat yang dihadir sebanyak 20

orang terdiri dari Kepala BPSDM PMDDTT, dan dihadiri oleh Kepala Pusat

Pegawai ASN, Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga BPSDM PMDDTT,

Koordinator Bidang Kepegawaian BPSDM PMDDTT, Koordinator Bidang

Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, Koordinator Bidang Hukum, Organisasi,

dan Tata Laksana BPSDM PMDDTT, Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Staf Kepala BPSDM PMDDTT, Tenaga Ahli

BPSDM PMDDTT, TPP Pusat, dan staf PPK VI P3MD. Narasumber yang berasal

dari Perguruan Tinggi Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

(101)

Rapat dibuka oleh Bp. Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si selaku Kepala Pusat

Pegawai ASN Kementerian Desa PDTT. Hasil dari pembahasan yang diperoleh

yaitu:

1. Telah terdapat progress terkait penilaian PSM teladan.

2. Kriteria pemilihan PSM Teladan dilihat dari impact / dampak baik bagi

masyarakat.

3. Kriterian penilaian PSM Teladan dilihat berdasarkan jenjang PSM, yaitu

PSM Ahli Pertama, PSM Ahli Muda, dan PSM Ahli Madya.


antara narasumber dengan pihak BPSDM.


f. Review Pedoman Seleksi Tenaga Pendamping Profesional (TPP)

Inspiratif dan PSM Teladan

Rapat review pedoman seleksi TPP inspiratif dan PSM teladan dilaksanakan

pada tanggal 24 Desember 2021 melalui aplikasi Zoom Clouds Meeting. Jumlah

peserta rapat yang dihadir sebanyak 20 orang yang terdiri dari Sekretaris

BPSDM, Kepala Pusat lingkup BPSDM, Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga

BPSDM PMDDTT, Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi, Staf Kepala BPSDM PMDDTT, PSM lingkup

BPSDM, Tenaga Ahli BPSDM PMDDTT, Narasumber yang berasal dari Perguruan

Tinggi Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Rapat dibuka dengan pembahasan dan review dari Bp. Dr. Yoyok

Yermiandhoko, M.Pd selaku narasumber dan perwakilan dari Universitas Negeri

Surabaya (Unesa). Hasil pembahasan rapat yang diperoleh yaitu:

1. Telah terdapat progress terkait pedoman penilaian TPP inspiratif dan PSM

teladan

2. Ada penambahan test psikologi bagi peserta

(102)

3. Pada panitia pelaksana kegiatan penilaian TPP inspiratif terdiri dari

beberapa unsur.

4. Akan dilaksanakan rapat finalisasi penyusunan prosedur, sistem, kriteria

dan penilaian TPP inspiratif dan PSM teladan.


g. Rapat Finalisasi Penyusunan Prosedur, Sistem, Kriteria dan Penilaian

TPP dan PSM Berprestasi/Inspiratif

Rapat finalisasi penyusunan prosedur, sistem, kriteria dan penilaian TPP

dan PSM berprestasi/inspiratif dilaksanakan pada tanggal 26 - 28 Desember

2021 di Novotel Suite Surabaya. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 39 orang,

yang terdiri dari Kepala BPSDM selaku pemimpin rapat, Sekretaris BPSDM, Para

Kepala Pusat di lingkungan BPSDM, Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga

BPSDM PMDDTT, Koordinator Bidang Kepegawaian BPSDM PMDDTT,

Koordinator Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, Koordinator Bidang

Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana BPSDM PMDDTT, Koordinator

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, PPK VI

di P3MD, Staf Bagian Umum dan Rumah Tangga, Tenaga Ahli BPSDM PMDDTT,

TPP Pusat, dan staf PPK VI P3MD. Narasumber yang berasal dari Perguruan

Tinggi Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Berikut rincian kegiatan rapat

(103)

finalisasi penyusunan prosedur, sistem, kriteria dan penilaian TPP dan PSM

berprestasi/inspiratif:

Hari Ke-I

1. Registrasi peserta

2. Pembukaan oleh Ibu Prof. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd selaku Kepala

BPSDM.

3. Persentase hasil Forum Group Discussition (FGD) Sister Village


Hari Ke-II

1. Sharing session I oleh Universitas Negeri Surabaya

2. Sharing session II oleh Universitas Negeri Surabaya

3. Penutupan oleh Ibu Prof. Lutfiyah Nurlaela, M.Pd selaku Kepala BPSDM

Registr Pembu

Presentasi hasil

(104)


Berdasarkan kegiatan rapat finalisasi penyusunan prosedur, sistem, kriteria

dan penilaian TPP dan PSM berprestasi/inspiratif diperoleh hasil penyusunan

berupa Buku Pedoman Pemilihan Tenaga Pendamping Profesional (TPP)

Inspiratif dan Buku Pedoman Pemilihan Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM)

Teladan.

Buku Pedoman Pemilihan TPP Inspiratif Tahun 2022

Sharing Session II

(105)

(106)

2.7 Kegiatan PPK 7

Satker PPK VII di Pusat PPMD memiliki lingkup kerja pengelolaan Tenaga

Pendamping Profesional (TPP) di wilayah Sulawesi Selatan, Selawesi Tengah,

Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Maluku. Pagu

anggaran PPK VII sebesar Rp. 220.158.052.000 dengan Realisasi akhir sebesar

Rp. 219.328.608.241 atau sebesar 99,62%. Setiap bulannya PPK VII memiliki

tugas dalam pengelolaan honoranrium TPP di wilayah Sulawesi dan Maluku. Pagu

awal untuk penggajian TPP Regional 6 adalah sebesar Rp. 223.725.260.000

dengan pagu revisi akhir sebesar Rp. 217.292.894.000. Jumlah TPP yang diatur

sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2021 dan Surat Keputusan

Nomor 67 Tahun 2021 adalah sebanyak 4937 orang. Dari jumlah tersebut

terdapat beberapa TPP yang di PHK sebanyak 30 orang, meninggal dunia

sebanyak 25 orang, mengundurkan diri sebanyak 108 orang dan tidak aktif

sebanyak 9 orang. Penggajian januari dan februari 2021 dibayarkan di bulan

maret 2021. Berikut terlampir rincian pengelolaan gaji TPP dari bulan Januari

sampai dengan Desember 2021:

(107)

No Uraian Pagu Awal Pagu Revisi

Terakhir

Jumlah

TPP Januari Februari Maret+BPJS April + BPJS Mei+ BPJS Juni + BPJS Juli + BPJS Agustus + BPJS

September +

BPJS Oktober + BPJS

November +

BPJS

Desember +

BPJS (43 orang) Sisa Pagu

1

TPP REGIONAL 6

- SULAWESI

SELATAN

- SULAWESI BARAT

- SULAWESI

TENGAH

- SULAWESI

TENGGARA

- SULAWESI UTARA

- GORONTALO

223.725.260.000 217.292.894.000 4.937 - - 35.721.460.835 18.296.457.016 18.268.420.822 17.607.243.883 18.111.328.317 18.840.326.760 18.071.330.793 17.999.357.902 18.003.820.165 35.903.244.541 469.902.966

REALISASI GAJI TPP PPK VII

(108)

Selain memiliki tugas dalam pengelolaan honorarium di wilayah Sulawesi

dan Maluku PPK VII juga memiliki kegiatan Konsolidasi Pendampingan

Masyarakat Desa yang dilaksanakan di dua Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Barat

dan Sulawesi Selatan. Kegiatan konsolidasi pendampingan masyarakat desa di

Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan di Hotel Claro Makasar pada tanggal 20-

22 Oktober 2021. Sedangkan kegiatan Konsolidasi pendampingan masyarakat

desa di provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan di Hotel Ratih Polewali pada tanggal

29 November sd. 1 Desember 2021. Berikut ditampilkan tabel data kegiatan PPK

VII Pusat PPMD Tahun 2021:

1. Kegiatan Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021


Provinsi Sulawesi Selatan berlangsung selama 3 (tiga) hari bertempat di ballroom

Claro Hotel Makasar pada tanggal 20-22 Oktober 2021. Peserta konsolidasi yang

diundang berjumlah 39 orang, yang berasal dari unsur- unsur peserta dinas PMD

Sulawesi Selatan 8 orang, TAPM Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 9 orang,

perwakilan TAPM Kabupaten/ kota sebanyak 20 orang, PLD provinsi Sulawesi

selatan 1 data serta peserta pusat 1 orang. Narasumber dari kegiatan ini adalah:

1. Kepala Dinas PMD Provinsi Sulsel – Peran Pemerintah Provinsi dalam

Pencapaian SDGs Desa

Anggaran Persentase

Jumlah

Peserta

Jumlah

Dokumen

1

KONSOLIDASI

PENDAMPINGAN

MASYARAKAT DESA

WILAYAH REGIONAL

PPK VII DI PROVINSI

SULAWESI SELATAN

20-22

Oktober 2021

Hotel Claro

Makassar

Jl. A.P Pettarani

No.03, Mannuruki,

Kec Tamalate, Kota

Makassar Provinsi

Sulawesi Selatan

195.000.000

PT. Karpet

Merah

Andalan

35/P3MDD

TT/PPK

VII/SPK/X/

2021

194.971.150 173.134.170 88,80 39 1 RM

2

KONSOLIDASI

PENDAMPINGAN

MASYARAKAT DESA

WILAYAH REGIONAL

PPK VII DI PROVINSI

SULAWESI BARAT

29 November

s.d. 1

Desember

2021

Hotel Ratih

Polewali

Jl. Jenderal Ahmad

Yani No.70,

Polewali,

Kabupaten

Polewali Mandar,

Sulawesi Barat

91311

195.000.000

PT. Rajawali

Nusantara

Bersama

106/P3MD

DTT/PPK

XI/SPK/X/

2021

194.816.226 169.024.636 86,76 37 1 RM

KegiatanNo

Data Kegiatan Pusat PPMD Tahun 2021

Nilai KontrakNomor

KontrakPenyedia

Realisasi Output

KeteranganPaguLokus/ LokasiWaktu

Pelaksanaan

PPK VII

(109)

2. Kepala BPJSTK Cab Jakarta Rawamangun- Sosialisasi Manfaat BPJS

Ketenagakerjaan

3. Azhar Arsyad, SH (Anggota DPRD Provinsi SulSel)- Fungsi Budgeting

terhadap Kebijakan Pembangunan Desa.

4. Ketua Pokja Masyarakat Sipil – Advokasi dan pendampingan masyarakat

desa dalam pelaksanaan UU Desa

Dari materi tersebut maka di dapatkan hasil kegiatan diskusi. Kegiatan

Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Provinsi Sulawesi Selatan yang

telah dilaksanakan memberikan beberapa keluaran/ output hasil kegiatan.

pemahaman yang utuh tentang kebijakan pendampingan masyarakat desa mulai

tahun 2021, serta rencana-rencana pendampingan, khususnya pada tingkat desa,

kecamatan dan kebupaten/kota khususnya wilayah regional VII. Mekanisme

pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pihak ketiga, yaitu Perusahaan Event

Organizer (EO) yang ditetapkan oleh Pusat PPMDDTT pada BPSDM Kemendesa

PDTT, dengan berpedoman pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah

yang berlaku.


(110)

2. Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Provinsi Sulawesi Barat

Konsolidasi ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi kebijakan

pendampingan masyarakat desa mulai tahun 2021, membahas secara

komprehensif fakta- fakta rill maupun permasalahan terkait pendampingan yang

telah dilakuakn oleh TPP. Konsolidasi ini bertempat di Kabupaten Polewali

Mandar, Sulawesi Barat. Jumlah narasumber sebanyak 3 orang, moderator 2

orang dan peserta 37 orang. Peserta terdiri dari unsur peserta pusat, Dinas PMD

Provinsi, TAPM TPP Provninsi, TAPM TPP Kabupaten, pendamping desa TPP,

Pendamping Lokal Desa TPP dan Penggiat Desa. Narasumber berasal dari Kepala

Dinas PMD Polewali Mandar, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jakarta cabang

Rawamangun, Anggota DPRD RI masa Bakti 2009-2019 dan LSM.

Kegiatan Panel Sesi I dengan sub tema ‘’Peran Pemerintah Kabupaten dalam

pencapaian SDGs Desa “materi dalam kegiatan tersebut disampaikan oleh Kepala

Dinas PMD Kabupaten Polewali Mandar, Bpk. Rahmat A.W. Pomalingo; Materi

Panel Sesi I selanjutnya dengan sub tema “Sosialisasi Manfaat BPJS

Ketenagakerjaan” disampaikan oleh Kepala BPJSTK Cabang Jakarta Rawamangun

Penyampaian Panel I dipandu oleh fasilitator Bapak Sahrain Bumolo, S.Sos, M.Si.

dari Kepala Bidang Kelembagaan Dinas PMD Kabupaten Polewali Mandar.

(111)

Kegiatan Panel Sesi II dengan sub tema “Sharing Knowledge Advokasi Kebijakan

Pembangunan Daerah” disampaikan oleh KH. Muh. Syibli Sahabuddin, M. Ag.,

Anggota DPRD RI 2009 – 2019, dan sub tema “Advokasi dan Pendampingan

Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan UU Desa” disampaikan oleh penggiat Desa,

dipandu oleh fasilitator Bapak Ridwan Ibrahim S.Pd. M.Si dari Tenaga Ahli

Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kegiatan Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Wilayah Regional

PPK VII Provinsi Sulawesi Barat yang telah dilaksanakan memberikan beberapa

keluaran/ output hasil kegiatan. Kegiatan Konsolidasi Pendampingan Masyarakat

Desa di Wilayah Regional PPK VII Provinsi Sulawesi Barat ini mengundang

beberapa narasumber dari delegasi beberapa lembaga pemerintahan terkait dan

perguruan tinggi yang berhubungan dengan tema kegiatan. Dari kegiatan

Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Wilayah Regional PPK VII Provinsi

Sulawesi Barat yang dilaksanakan manfaat yang didapatkan adalah pemahaman

yang utuh tentang kebijakan pendampingan masyarakat desa mulai tahun 2021,

serta rencana-rencana pendampingan, khususnya pada tingkat desa, kecamatan

dan kebupaten/kota khususnya wilayah regional VII.

Alur Kerja Kegiatan

(112)


(113)

(114)

2.8 Kegiatan PPK 8

Satker PPK VIII di Pusat PPMD memiliki lingkup kerja pengelolaan Tenaga

Pendamping Profesional (TPP) di wilayah Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pagu anggaran PPK VIII sebesar Rp. 1.700.000.000 dengan Realisasi akhir

sebesar Rp. 1.646.021.181 atau sebesar 96,82%. Setiap bulannya PPK VIII

memiliki tugas dalam pengelolaan honoranrium TPP di wilayah Maluku Utara,

Papua dan Papua Barat. Pagu awal untuk penggajian TPP Regional 8 adalah

sebesar Rp. 199.931.178.000 dengan pagu revisi akhir sebesar Rp.

187.352.462.000. Jumlah TPP yang diatur sesuai dengan Surat Keputusan Nomor

15 Tahun 2021 dan Surat Keputusan Nomor 67 Tahun 2021 adalah sebanyak

3435 orang. Dari jumlah tersebut terdapat beberapa TPP yang di PHK sebanyak

44 orang, meninggal dunia sebanyak 22 orang, mengundurkan diri sebanyak 87

orang dan tidak aktif sebanyak 66 orang. Berikut terlampir rincian pengelolaan

gaji TPP dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021:

(115)

(1)

Selain memiliki tugas dalam pengelolaan honorarium di wilayah Maluku

Utara, Papua dan Papua Barat, PPK VIII juga memiliki kegiatan Konsolidasi

Pendampingan Masyarakat Desa yang dilaksanakan di tiga Provinsi yaitu

Provinsi Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Kegiatan konsolidasi

pendampingan masyarakat desa di Provinsi Maluku Utara dilaksanakan di Hotel

Sahid Bela Ternate pada tanggal 24-27 November 2021. Kegiatan konsolidasi

pendampingan masyarakat desa di Provinsi Papua dilaksanakan di Hotel

Horizon Kotaraja pada tanggal 9-12 Desember 2021.Sedangkan kegiatan

Konsolidasi pendampingan masyarakat desa di Provinsi Papua Barat

dilaksanakan di Hotel Mariat pada tanggal 2-5 Desember 2021. Berikut

ditampilkan tabel data kegiatan PPK VIII Pusat PPMD Tahun 2021:


Maluku Utara Tahun Anggaran 2021

Laporan panitia pelaksana kegiatan oleh Bapak Ir. Teuku Chairul

(Koordinator Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kemendesa PDTT).

Dalam laporannya, beliau menjelaskan bahwa kegiatan rapat secara

teknis dilaksanakan selama 4 (empat) hari. Kegiatan diisi dengan beberapa

materi dari narasumber dan pemahaman materi, melalui rangkaian diskusi

berdasarkan tema-tema bahasan. Beliau berharap melalui kegiatan

Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa Wilayah Maluku Utara Tahun

(2)

Anggaran 2021 ini dapat meningkatkan koordinasi pelaksanaan fasilitasi

dan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui Tenaga

Pendamping Profesional (TPP).

Kegiatan ini mengundang 4 (empat) orang narasumber pada

kegiatan ini, yaitu :

1) Bapak Djasri Usman, S.Ag selaku Wakil Walikota Ternate

2) Bapak Drs. Syamsuddin Banyo, M.Si. selaku Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Maluku Utara

3) Bapak Abdul Rasyid selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Desa (PMD) Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. ; dan

4) Bapak Yance Samonsabra, SH. M.Si selaku Anggota Komite III Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia.

Peserta Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa Wilayah Maluku

Utara Tahun Anggaran 2021 berjumlah 61 (enam puluh satu) orang berasal

dari unsur unsur Dinas PMD Provinsi, Para Koordinator Tenaga Pendamping

Profesional (TPP), Tenaga Ahli Provinsi, Tenaga Ahli Kabupaten dan

Pendamping Desa serta Pendamping Lokal Desa.

Kesempatan pertama diberikan kepada Bapak Djasri Usman, S.Ag

selaku Wakil Walikota Ternate untuk memberikan sambutan sekaligus

menyampaikan ucapan selamat datang, Beliau menyampaikan selamat

datang atas kehadiran Bapak Taufiq Madjid, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris

Jenderal Kemendesa PDTT beserta seluruh jajarannya di tempat ini. Beliau

juga menyambut dengan hangat atas kehadiran seluruh peserta kegiatan

kali ini. Beliau berharap banyak hal baik yang dapat dicapai pada kegiatan

yang dimulai hari ini.

Bapak Taufiq Madjid, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jenderal Kemendesa

PDTT dipersilahkan untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka

acara tersebut. Beliau menjelaskan bahwa salah satu ranah yang kini

menjadi perhatian dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat desa adalah Pendampingan Masyarakat Desa, oleh karena itu

dalam hal peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

(3)

Upaya percepatan program-program prioritas Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) harus

terus dilakukan, diantaranya dengan memperkuat komunikasi dan kerjasama

dengan stakeholder desa, baik di tingkat Kementerian, Pemda, hingga sektor

Swasta agar 3 (tiga) program prioritas Kemendesa, PDTT bisa segera

terealisasi.

Ketiga program prioritas Kemendesa PDTT tersebut meliputi pertama,

pemulihan ekonomi nasional (PEN) sesuai kewenangan desa. Kedua,

program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi pendataan

desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan teknologi

informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan

ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa serta desa inklusif.

Terakhir, adaptasi kebiasaan baru yaitu Desa Aman Covid-19.

Masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sangat

pelik dan kompleks. Kondisi kondisi tersebut menuntut masyarakat desa

harus memenuhi segala kekurangan yang ada di desanya dengan segala

keterbatasan yang dimiliki. Jika hal tersebut tidak juga terpenuhi maka

mereka terpaksa untuk bermigrasi keluar dari wilayah desanya.

Diharapkan dengan adanya pemberdayaan dan pendampingan yang

dilakukan, hal ini dapat memberikan ruang bagi desa untuk memenuhi

kekurangan dan keterbatasannya melalui pola pemberdayaan masyarakat

desa yang berkesinambungan.

Segala kekurangan atau kelangkaan yang ada di desa dapat dipenuhi

melalui pola pemberdayaan masyarakat desa untuk saling menguatkan di

berbagai sektor. Pemberdayaan tetap harus menjadi peran penting dalam

pembangunan desa, oleh karena itu diharapkan bukan hanya untuk

mengatasi persoalan jangka pendek seperti halnya faktor ekonomi, akan

tetapi juga bisa mengatasi persoalan jangka panjang dalam hal peningkatan

pembangunan desa dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi

masyarakat desa, agar desa bisa menjadi kuat, maju, mandiri dan mampu

berdikari.

(4)

Penguatan pemberdayaan masyarakat desa dengan berbagai sektor

sangat dibutuhkan, oleh karena itu salah satunya pemerintah telah

mengambil inisiatif untuk mendorong keterlibatan peran berbagai pihak.

Dengan peraturan ini, diharapkan dengan keterlibatan berbagai sektor yang

menggunakan sumberdaya alam dalam menjalankan usahanya agar dapat

lebih menngkatkan perannya dalam mengatasi berbagai permasalahaan

sosial melalui kebijakan dana tanggung jawab soisal perusahaan terhadap

faktor peningkatan kesejahteraan pembangunan dan pemberdayaan desa

melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Sesi Paparan dan Diskusi

a. Bapak Drs. Syamsuddin Banyo, M.Si. selaku Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Maluku Utara

Menyampaikan paparan dengan materi Koordinasi Pembinaan

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku

Utara. Poin Paparannya sebagai berikut :

- Pemberdayaan Masyarakat desa

- Data Pencairan dana desa Tahap 1 tahun 2021



- Data penyaluran Blt Januari-Meiprovinsi maluku utara tahun 2021

- Data penyaluran blt Juni - Septemberprovinsi maluku utara tahun

2021

- Data penyaluran blt Oktober - Desemberprovinsi maluku utara

tahun 2021

- Masalah dan Kendala keterlambatan penyaluran dana desa dari

rkun ke rkdes

- Masalah dan Kendala yang terjadi dalam penyaluran blt-dd provinsi

maluku utara tahun 2021.

Lambatnya Desa menyampaikan LPJ sehingga belum diberikan

rekomendasi oleh DPMD Kab/kota untuk penarikan dana, sehingga

BLT belum bisa di cairkan oleh desa. Upayanya adalah Tenaga

Pendamping Profesional bersama Dinas terkait Melakukan

(5)

Pendampingan langsung ke desa dalam percepatan penyampaian LPJ

sebagai syarat penyaluran BLT.

Masih ada Desa yang belum menyalurkan BLT sedangkan Dana BLT

sudah masuk ke rekening Desa tetapi Desa yang belum menyalurkan

ke KPM, dengan alasan dana habis terpakai pada kegiatan lain.

Rencana tindaklanjutnya adalah Tenaga Pendamping Profesional

bersama Dinas terkait melakukan pembinaan dan teguran langsung

bagi desa-desa yang tidak menyalurkan BLT ke KPM.

b. Bapak Abdul Rasyid selaku Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa (PMD) Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku

Utara

Menyampaikan paparan dengan materi Sinergi Kebijakan dan

Integerasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Daerah

Kebupaten/Kota dengan Desa.

Perencanaan pembangunan bersifat hierarkis mulai dari tingkat

pusat, provinsi, kab/kota sampai dengan ke tingkat desa, sehingga

dibutuhkan adanya integrasi perencanaan agar terjadi sinkronisasi

antar dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran pembangunan kab/kota harus mendukung

pencapaian sasaran pembangunan provinsi, demikian juga

pencapaian sasaran pembangunan provinsi harus mendukung

pencapaian sasaran pembangunan nasional

c. Bapak Yance Samonsabra, SH. M.Si selaku Anggota Komite III

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia

Menyampaikan paparan dengan materi yang akan menyampaikan

materi Motivasi Peningkatan Kualitas Kinerja, Intergeritas, Serta

Loyalitas Tenaga Pendamping Profesional.

Penutupan

Kegiatan Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa Wilayah

Maluku Utara ditutup oleh Bapak Ir. Teuku Chaerul selaku Koordinator

Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat. Beliau menyampaikan

(6)

bahwa kita harus ikut berperan serta dalam mengembangkan strategi

pemberdayaan dan pendampingan masyarakat untuk memajukan desa.

Beliau juga menyampaikan terima kasih dan mengucapkan permohonan

maaf atas segala kesalahan yang diperbuat.



Papua Barat Tahun Anggaran 2021

1) Pembukaan dan Arahan (PPK VII-Berlian Anuggrahini, SE,

MM)

Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 15 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kemendesa PDTT, kewenangan

pemberdayaam masyarakat desa menjadi tugas dan fungsi BPSDM

yang secara operasional dilaksanakan melalui Unit Kerja eselon II yaitu

Pusat PPMDDTT.

(7)

Perubahan dalam organisasi dan tata kerja kementerian disertai

dengan perubahan tata kelola pendampingan, mensyaratkan

pentingnya konsolidasi di tingkat TPP agar proses fasilitasi dan

pendampingan masyarakat desa tetap berkelanjutan.

Focus pendampingan juga yperlu ditegaskan dalam upaya

pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGs Desa) yang bertujuan

untuk mewujudkan 18 tujuan SDGs Desa.

Pencapaian SDGs desa mulai tahun 2021 akan menjadi bagian

dari tugas dan fungsi TPP dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah

Desa untuk tujuan tersebut maka perlu dilakukan pendampingan

masyarakat desa.

Konsolidasi perlu dilaksanakan guna memuat program kebijakan

pendampingan masyarakat sebagai upaya yang dilaksanakan pusat

PPMD dalam menyebarkan substansi kebijakan Kementerian Desa

PDTT terkait pendampingan masyarakat untuk memberikan

pengetahuan dan pemahaman kepada TPP sehingga mampu

menjalankan perannya dalam mencapai tujuan yang tercantum dalam

kebijakan tersebut.

Harapan dari konsolidasi ini terjalinya sinergitas dan solidaritas

antara para TPP di wilayah Papua Barat, Satker di Kabupaten maupun

Kemendesa terkait pendampingan d wilayah kerja masing- masing

demi mencapai satu visi bersama membangun Indonesia dari desa.

2) Sinkronisasi Perencanaan Potensi Daerah dalam

Pembangunan (Ditjen Bangda Kemendagri- Bapak Anjas

Bandarso)

Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator pembinaan umum

daerah yang menangani bagaimana melakukan koordinasi dari

pemerintah daerah ke pemerintah desa

Papua Barat memiliki jumlah penduduk 981.822 jiwa dengan 12

Kabupaten 1 Kota.

(8)

Ada 7 prioritas nasional yang harus dilakukan semua daerah

khsusunya dalam hal ini provinsi papua barat, antara lain

Ketahanan ekonomi untuk pertahanan berkualitas dan

berkeadilan; Pengembangan wilayah untuk mengurangi

kesenjangan; SDM berkualitas dan berdaya saing; Revolusi mental

dan pembangunan berkebudayaan; Infrastruktur untuk ekonomi

dan pelayanan dasar; Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan

perubahan iklim; dan Stabilitas Polhukam dan transformasi

pelayanan publik.

Telah ditentukan 12 daerah yang di desanya dijadikan sebagai

desa untuk prioritas nasional.

Tahun 2022 prioritas provinsi papua barat ada 5 pemulihan

ekonomi berbasis keunggulan daerah dan kesehatan dampak

pandemi, peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah,

peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayaan

dasar, peningkatan pembangunan wilayah berbasis komoditas

unggulan dan SDA serta tata kelola pemerintah dan reformasi

birokrasi pemantapan otonomi khusus.

UU Nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus papua, sudah

ada dua peraturan pemerintah yang mendukung UU tersebut

terkait kekhususan papua dan papua barat.

Target yang akan dijadikan acuan Provinsi Papua dan papua barat

dengan posisi pertumbuhan ekonomi 5,4%-6,1%, tingkat

kemisikinan 23%.

Arah pembangunan wilayah papua barat tahun 2022

a. mempercepat pemulihan ekonomi

b. optimalisasi komoditas unggulan

c. mendorong transformasi ekonomi berbasis komoditas

unggulan

d. memperkuat pemerataan wilayah papua sebagai beranda

depan perbatasan negara

(9)

Aspek wisata papua barat memiliki destinasi yang cukup

mendunia, diharapkan nantinya banyak kawasan industri atau

ekonomi khusus yang akan dikembangkan di wilayah papua barat.

Potensi SDA papua barat di teluk bintuni yang merupakan ladang

gasalam, salah satu pendapatan Indonesia dari provinsi papua

barat memberikan PAD yang cukup besar.

Pertumbuhan ekonomi 2020 0,77% di papua barat, sedangkan

tingkat pengangguran 6,8% untuk Papua Barat, dan Persentase

penduduk miskin untuk papua barat 21,7%.

Banyak stake holder yang harus terlibat dalam pencapaian target

pembangunan khususnya di provinsi papua barat.

Pemerintah pusat melakukan percepatan perwujudan

pembangunan provinsi Papua Barat sesuai INPRES No 9 Tahun

2020 dimana masing masing KL memiliki Tugas dan fungsinya

masing masing dalam mendukung pembangunan provinsi papua

barat.

Sinkronasi fokus pembangunan nasional dalam RKPD terdapat 10

fokus pembangunan nasional dimana 5 dari 10 pembangunan

nasional telah dibahas secara intensif di dalam konterkrenbag

pembangunan daerah tahun 2021 yaitu melalui pariwisata,

industri, infrastruktur, UKMK, Ketahanan pangan, Transformasi

digital, pembangunan rendah karbon, pelindung sosial dan

Kesehatan.

Ada 5 arahan rencana pembangunan papua barat reprioritisasi

jenis proyek, memperkuat infrastruktur pelayanan dasar,

mendukung sektor ekonomi yang memiliki backward-forward

linkage yang luas, infrastruktur berbasis teknologi dan informasi,

serta memiliki kandungan lokal yang paling optimal.

Arah kebijakan keuangan daerah meliputi Reorientasi belanja

modal, dukungan pemulihan sector ekonomi rill.

(10)

Ada 7 yang menjadi penyemangat atau pengingat untuk papua

dan papua barat yaitu papua pintar, sehat, mandiri, tersambung,

terang, berkarya dan bangga untuk menjadi papua sejahtera.

Dana otonomi khusus, dana bagi hasil sector minyak dan hasil gas

alam dan dana fasilitasi infrastruktur yang diambil dari apbn dari

hasil evaluasi dana infartuktur di tahun sebelumnya sebagai

pendamping harus mengetahui penghasilan selain DD yang

dikelola sebanyak 2,25%.

3) Koordinasi pembangunan dan pemberdayaan masyarkat

Kampung di Papua Barat (Sekretaris DPMK Papua Barat- Dra.

Diah Dian Sisilia Come)

Pola pendekatan pembangunan paia barat peningkatan kualitas

pelayanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan,

meningkatkan infrastruktur.

Ada 7 misi gubernur papua barat yaitu meningkatkan kualitas

pelayanan dasar di bidang pend dan Kesehatan, meingkatkan

kapasitas infrastruktur, meningkatkan daya saing perekonomian,

membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat, memperkuat

pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak

bebrbasis mamsyarakat berketahanan sosial, memperkuat

kerukunan umat beragama, mewujudkan pengelolaan lingkungan

dan SDA, menciptakan tata Kelola pemerintah yang baik

Melihat papua barat dalam angka, pembangunan kolaboratif

merupakan salah satu strategi untuk pembangunan papua barat

Pendekatan kolaboratif, memberikan kesempatan kepada pelaku

pembangunan (pemerintah, swasta, dan mitra kerja) untuk fokus

pada pembangunan dan pemberdayaan

Menguatkan unsur pelaku untuk Bersama-sama, 1. Berinovasi

dalam penggunaan SDA, 2. Menyasar penerima manfaat dengan

malkukan proses afirmatif, 3. Penggunaan Sumber Daya

Keuangan yang disesuaikan dengan kondisi setempat

(11)

Pentingnya kolaboratif antar mitra pembangunan dengan dimensi

pembangunan melalui ketahanan sosial (solidaritas sosial dan

toleransi, dll), ketahanan ekonomi (penguatan ekonomi local,

penguatan pemerintah desa dan kelembagaan ekonomi desa dll),

dan ketahanan lingkungan (dimensi tanggap bencana dan rawan

bencana).

Sementara dari Dimensi pemberdayaan melalui dimensi

penguatan pengetahuan, keterampilan dan sikap, Dimensi

penguatan organisasi tata laksana kelembagaan, dimensi

penguatan system dan prosedur pendukung, dimensi penguatan

system informasi dan koordinasi.

Kemudian dimensi implemenstasi program: dimensi efektifitas

insetif pembangunan, dimensi efisiensi penggunaan waktu

pendampingan, dimensi responsive terhadap dinamika lapang,

dimensi akseleratif dalam penguatan pemberdayaan, dan dimensi

berkesinambungan dalam penguatan pemberdayaan.

Pola yang dilakukan yang sesuai kondisi papua barat adalah pola

kolaboratif

4) Strategi Percepatan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten

Tambrauw (KADIS DPMK Kab. Tambrauw -Saurus Situmorang)

Peraturan tentang dana desa peraturan menteri sebagai

pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut. Kemendesa PDTT

penetapan tentang program prioritas penggunaan dana desa tahun

2022.

Dengan UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa, didukung Peraturan

Menteri Desa no 7 tahun 2021 tentang program prioritas

penggunaan dana desa.

Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang penggunaan keuangan

desa

(12)

Strategi untuk tahun 2022 harus koordinasi dengan BPKD harus tau

informasi seberapa besar pagu, sudah ada pagu dana untuk masing-

masing kampung, koordinasi dengan provinsi terkait dana prospek.

Pemerintah daerah harus membuat peraturan tentang tata cara dan

pembagian dana desa, peraturan kepala daerah terkait dengan

alokasi dana desa dari APBD (10%), jika sudah mendapat pagu

segera memberi informasi kepada kepala kampung untuk melakukan

musyawarah kampung

Jika sudah ada pagu segera dibuat draft APBK, diharapkan TPP bisa

koordinasi dengan PLD untuk mentransfer informasi. Para

pendamping sangat penting harus sama sama belajar permendagri

nomor 20 untuk menyusun APBK.

Kepala kampung 80% belum banyak tau informasi untuk

memberikan kecepatan dalam penyampaian informasi maka perlu

dilakukan oleh PLD

Setelah disusun dijabarkan mengenai APBKampung yang telah

disusun.

Apa yang telah ditetapkan dan mendapat kode wilayah desa/

kampung harus berkoordinasi dengan kementerian desa/

kemendagri supaya tidak terjadi gagal salur

SDM masih sangat kurang kita harus sama sama pahami,

Kepala desa harusnya ada persyaratan khusus bukan hanya

pendidikan, tapi harus dihormati dan punya pengaruh penting.

Strategi kedepan yang harus dilakukan bagaimana supaya

masyarakat dapat berdaya guna supaya dilakukan secara optimal

yang merupakan kewenangan para pendamping.

Seringkali para penerima bantuan tidak mengetahui berapa besaran

dana yang cair, padahal ia harus melakukan tandatangan sesuai

dengan dana yang masuk ke rekeningnya.

Sebelum ditetapkan dijelaskan penggunaan dana desa nanti di tahun

2022 seperti apa, suara Pendamping di butuhkan.

(13)

Langkah langkah segera menetapkan apdkampung, mmebuat aturan

mengenai data desa, melaporkan blt tahun sebelumnya,

menyelesaikan sisa rekonsiliasi dana desa, dantmeyelesaikan sisa

rekonsiliasi ke kas daerah.

Peran pendamping sangat penting Karena pendamping merupakan

mitra Dinas PMK supaya dapat mempercepat kinerja.

5) Melkias Homer (Kabid PMK Kabupten Maybrat)

PLD dan PD diharapkan untuk membantu pemerintah daerah untuk

mengawal dana desa

Tugas tugas pendampingan tidak bisa di permasalahkan,

pendamping banyak melakukan tugas pendampingan banyak

melakukan kritik dari masyarakat

pendamping membantu progress penggunaan dana desa di

kabupaten

Infrastruktur kerja PD/PLD itu ikut membantu Pemerintah Daerah

yaitu mendampingi terkait penggunaan dana desa di desa

PLD/PD banyak mendapat kritik, seharusnya pemerintah daerah

mengalokasikan anggaran untuk membantu dan mendukung tugas

PLD/PD

Dalam progres penggunaan dana desa, Pendidikan, Kesehatan,

ekonomi, dan infrastruktur menjadi hal yang harus dikawal oleh

pendamping desa

Harapannya adanya reorginasi untuk melakukan pendampingan dan

membantu masyarakat bawah di tingkat kampung.

6) Peran TPP dalam pendampingan masyarakat desa (Dr. Nanang

Sumantri)

Posisi Pendamping Masyarakat, apakah menguasai dan memandang

rendah masyarakat, atau menjadi hamba masyarakat, atau sebagai

mitra kerja?

(14)

Posisi pendamping Masyarakat sebagai fasilitator dan konsultan atau

sebagai mitra kerja sama dengan masyarakat.

Pendamping masyarakat harus mendekat dengan masyarakat,

sehingga mampu memberikan solusi dan keputusan yang lebih baik

Dahulu yang mengendalikan pembangunan desa adalah pemerintah,

sekarang yang mengendalikan pembangunan desa adalah

masyarakat desa sendiri. Desa hari ini sebagai subjek pembangunan,

bukan lagi sebagai objek pembangunan. Desa menjadi motor

penggerak dari pembangunan nasional.

pendampingan desa dan pendampingan masyarakat desa.

Pendampingan desa meningkatkan efekivitas, dan akuntabilitas

pemerintah desa, pembangunan desa. Pemerintah nantinya harus

akuntabel desa daerah tertinggal, berkembang menjadi mandiri.

Yang harus dilakukan pendamping adalah bagaimana kita melakukan

pendampingan desa.

Pendampingan masyarakat desa kita harus melakuakn

pengorganisasian, asistensi, pengarahan dan pendampingan

masyarakat desa

Prinsip pendampingan masyarakat kemanusiaan, keadilan,

kebhinekaan, keseimbangan alam dan kepentingan nasional.

Pendamping di masyarakat bukan pemutus kebijakan tapi membantu

dalam fasilitasi

PKTD yang digunakan masyarakat desa harus dimusyawarahkan

7) Peran Penting Pendamping berkoordinasi dengan Dinas PMK

(Denny Maurits R, S. IP)

Pelaksanaan eksekusi kegiatan di lapangan bukan hal baru bagi

pendamping dan sudah dilakukan semaksimal mungkin

Pendampingan yang dilakukan dikampung dan distrik saat ini sudah

baik.

Pendampingan ada organisasi dan struktur yang dibuat. Dasar hukum

untuk membackup sangat dibutuhkan.

(15)

Kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun berikut bisa dilaksanakan

secara lancar untuk bisa menerjemahkan UU No.6 tentang Desa.

Tugas dan kewajiban sudah dilakukan oleh pendamping di provinsi

Papua Barat

Mengenai evaluasi pengembangan ada indicator yang digunakan

bidang kemasyarakatan, kewilayahan dan lain- lain. Setiap tahun

wajib ikut serta kegiatan lomba kampung.

Kriteria kampung ada kurang berkembang, berkembang dan sangat

berkembang.

Membantu pemerintah kampung untuk menyusun anggaran.

Peran pentingnya pedamping yang berkoordinasi dengan DPMK

provinsi dan kabupaten banyak keberhasilan.

Sangat dibutuhkan adanya pendamoing tanpa adanya pendamping

akan lambat progress perencanaan dan lain- lain.

Dari beberapa indikator bisa mewujudkan lomba desa yang dilaporkan

berdasarkan IDM ada kampung yang sudah Nampak pemberdayaan

dan pembangunannya dari sisi pemerintah dan masyarakatnya.

Sinergitas harus tetap terjaga supaya banyak yang nantinya menjadi

desa yang maju

(16)


(17)

(18)

Kegiatan Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa

Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021

1. Laporan Panitia (PPK VIII- Berlian Anugrahini)

Tujuan dari konsolidasi ini adalah untuk melakukan sosialisasi

kebijakan pendampingan masyarakat desa mulai tahun 2021,

sehingga Peserta mampu menjalankan perannya dalam mencapai

tujuan yang tercantum dalam kebijakan tersebut dan membahas

secara komprehensif fakta– fakta riil maupun permasalahan terkait

pendampingan yang dilakukan oleh TPP serta membahas Kerangka

kerja tindak lanjut keberlanjutan pendampingan masyarakat desa dan

Peningkatan Kualitas Kinerja, Integritas, Serta Loyalitas Tenaga

Pendamping Profesional dalam hal Pendampingan.

Rapat konsolidasi pendampingan masyarakat yang diikuti 63 orang

yang terdiri dari peserta pusat dan peserta kabupaten/ kota.

Narasumber rapat ini adalah Kepala Pusat Pengembangan Masyarakat

Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Inspektur I Inspektorat

Jenderal, Direktur Sinkornisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kepala

Dinas PMK dan OAP Provinsi Papua, Dinas PMK Kota Jayapura, Dinas

PMK Kabupaten Jayapura, Dinas PMK Kabupaten Keerom, dan Dinas

PMK Kabupaten Sarmi.

2. Sambutan dan Arahan (Kapus Pusat PPMD- Dr. Yusra, M.Pd)

Di penghujung tahun 2021 harus memastikan laporan pemanfaatan

dana desa. Dana yang harus dipastikan bermanfaat untuk rakyat dan

berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat serta daya beli.

1741 kekosongan PLD yang tersebar di seluruh Indonesia yang akan

dilakukan perekrutan PLD dengan syarat yang sudah ditentukan dan

di tes tertulis oleh perguruan tinggi

Pemanfaatan dana desa datanya dapat dilaporkan kepada kemendesa

PDTT

7 provinsi yang di tetapkan sebagai wilayah pengentasan kemiskinan

ekstrem (Papua, Papua Barat, Maluku, NTT, Jatim, Jabar)

Data segera di sampaikan data di 35 Kabupaten

(19)

Tahun ini diadakan peningkatan kapasitas di 100 Kabupaten.

Diusahakan tahun depan 250 Kabupaten yang nantinya akan dibiayai

bank dunia. Supaya ada semangat dan suasana baru

Evaluasi tahun 2021 sudah diterima dan akan segera dibuatkan SK

untuk tahun 2022

Kinerja di level provinsi, kabupaten desa diharapkan selalu melakukan

koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah setempat.

TA kabupaten diharapkan dapat bersinergi berkeja bersama sama

tidak merasa lebih dibandingkan yang lain

2022 sudah ada SDGs desa, desa sudah memiliki data yang berbasis

orang, alamat secara detail.

Pada tahun 2022 Bapak Presiden akan mencanangkan penanganan

daerah- daerah dengan kondisi kemiskinan ekstrem.

Kebijakan di daerah masing- masing yang dapat di ambil oleh

pemerintah daerah untuk dapat terus bersinergi dalam menentukan

kebijakan

3. Tata Kerja Kerjasama Desa di Bidang Pemerintah Desa (Anjas

Bandarso- Kemendagri)

Program kerja dalam pemerintah yang terkecil des ajika tidak bekerja

bersama maka output yang akan dicapai akan tidak efisien, maka

menuntut peraturan yang ada, dapat melakukan kerjasama desa

untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan

Kerjasama desa merupakan sebuah kesepakatan antara kedua belah

pihak dengan atau pihak ketiga harus terdokumentasikan untuk

bagaimana adanya sdgs desa terwujud tahun anggaran 2022,

Kerjasama itu untuk menggali potensi desa.

Kerjasama dengan pihak pihak lain yang lebih mampu.

Aturan yang memandatkan bagaimana rule model kerjasama UU 6

Tahun 2014 Pasal 91, diturunkan dalam PP 43 Tahun 2014 pasal 143

dan diperbaharui di PP 47 Tahun 2015 Pasal 149 dimana kerjasama

(20)

desa di bidang pemerintahan desa diatur dengan peraturan menteri

utusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri

Dalam hal ini Kemendagri mengatur mekanisme tata cara pengelolaan

desa, keuangan desa, kemenkeu menyalurkan dana desa dan

kemendesa pengelolaan pendamping desa hal ini adalah contoh

dilakukannya kerjasama dalam urusan desa.

Ruang lingkup dalam kerjasama kerjasama antar desa, kerjasama

dengan pihak ketiga (diprakarsai desa atau diprakarsai pihak ketiga)

Kerjasama antar desa dibagi dengan desa dalam kecamatan, antar

kecamatan dalam satu kabupaten kota dilakukan oleh Badan

Kerjasama Antar Desa (BKAD). Kerjasama dilakukan dengan

mekanisme musyawarah antar desa (program kegiatan, rencana

anggaran) diwakili desa yang akan kerjasama dan pihak ketiga

sebagai penengah. Tujuannya jika suatu hari terjadi kondisi yang

tidak diharapkan ada yang sebagai penengah.

Mekanisme penyertaan modal dari dana desa dapat digunakan jika

pihak ketiga perlu maka bisa dilakukan dan bisa di mix dari sumber

pendanaan desa dan penggunaan dana desanya.

Kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu sama-

sama bertujuan untuk pengembangan usaha bersama, kegiatan

kemasyarakatan, bidang keamanan dan ketertiban

Terkadang apparat desa tidak punya kemampuan untuk dapat

mengolah supaya memiliki daya guna yang lebih tinggi, pihak ketiga

dapat berperan “sharing knowledge” untuk meningkatkan inovasi dan

ilmu.

Peran camat dalam kerjasama desa sebagai jembatan, agar camat

terinfokan kerjasama apa yang dilakukan, camat tidak lepas diri jika

terjadi apa yang tidak diharapkan, apa hal hal yang dikerjasamakan

(Tata ruang, pungutan, organisasi dan pembebanan dalam APBDesa)

waktu maksimal evaluasi 20 hari kerja.

Membahas Kerangka kerja tindak lanjut keberlanjutan pendampingan

masyarakat desa dan Peningkatan Kualitas Kinerja, Integritas, Serta

(21)

Loyalitas Tenaga Pendamping Profesional dalam hal Pendampingan.

Kades yang dilantik maksimal 3 bulan wajib membuat RPJMDes (3

variabel visi misi, arah kebijakanm rancangan kegiatan

penyelenggaraan dan penganggarannya).

Proses penyusunan RPJMDes melakukan persiapan, musyawarah,

musrembang desa, dan dibentuk perdes terkait RPJMDes

Proses penyususnan RKPDesa sudah ada jadwal yang harus dilakukan

dalam tahapan penyusunan sampai penetapan yang diatur dalam

Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa.

BKAD dapat dibentuk ketika para pemerintah desa mengambil

kerjasama antar desa melalui musyawarah desa dan ditetapkan

dengan peraturan bersama kepala desa. Susunan keanggotaannya

antara lain pemerintah desa, anggota BPD, Lembaga kemasyarakatan

desa, lembaga desa lainnya, dan tokoh masyarakat. Tugasnya adalah

mengekola kerjasama meliputi mempersiapkan, melaksanakan dan

melaporkan pelakasanaaan kerjasama. BKAD bertanggung jawab

untuk melaporkan ke masing masing desa

BPD badan permusyawaratan desa sebagai wadah menampung

aspirasi warga untuk memberi masuka kepada apparat desa dana

desa mau dijadikan apa. Keterlibatan partisipasi masyarakat. Tugas

BPD sebagai penyelenggara musdes, pembahas, pembahasan dan

menyepakati RAPDesa

Tata cara melakukan kerjasama persiapan penawaran disusun

peraturan kerjasama pelaksanaan

Tahapan persiapan kerjasama kades inventarisasi bidang atau potensi

ditentukan skala prioritas dilakukan musdes disepakati/ tidak

kemudian ditetapkan kerjasama dicantumkan dalam RPJMDes dan

RKPDes, setelah tercantum Kades mempublish apa yang akan

dikerjasamakan.

Tahapan penawaran kades menyampaikan penawaran kepada kades

lain jika diterima dilakukan musdes disepakati. Tidak ditetapkan

(22)

kerjasama dan kades memberikan jawaban tertulis kepada kepala

desa lainnya.

Tahapan pelaksanaan kerjasama antar desa kepala desa menetapkan

peraturan bersama kades kemudian pembentukan BKAD sebagai

pelaksana kerjasama.

Kerjasama akan berakhir jika goal kerjasama sudah tercapai, tujuan

kesepakatan telah tercapai, terjadi keadaan luar biasa yang

mengakibatkan kerjasama tidak dapat dilaksanakan, salah satu pihak

tidak melaksanakan, ada pejanjian baru, bertentangan , objek

kesepakatan hilang, merugikan kepentingan dan berakhirnya masa

kesepakatan.

Hasil kerjasama dalam bentuk uang yang akan menjadi kas desa dan

jika barang menjadi aset desa.

4. Peran Aparat Pengawasaan Internal Pemerintah (Uled Nefo

Indrahadi- Inspektur I)

Fungsi nya ada 4, melakukan audit kienerja (BMP -Better

Management Practice), reviu (apakah anggaran lebih sbm),

Pemantauan (ex: temuan BPK honorarium tpp), dan Evaluasi (Lapkin).

Sesuai dengan renstra 2020-2024 lingkup kerja Inspektorat I adalah

terwujudnya pengawasan internal disetiap UKE I di lingkungan

Kemendesa PDTT

Pradigma yang salah tentang APIP inspektorat sebagai watchdog

(anjing penjaga) tapi sebagai konsultan dan katalis.

Peran inspektorat peran APIP bagian hulu (melakukan reviu

perenvanaan seperti RKA-KL serta kegiatan kegiatan), proses

(melakuakn audit pengendalian internal, audit khusus jika ada

pengaduan dan pemantauan) dan hilir (melakuakn riviu dari kinerja

berupa SAKIP serta pengendalian bulanan) supaya mencapai sistem

yang akauntabel

Ada tiga lini manajemen resiko dan control terdiri dari ini pertahanan

pertama yang meliputi manajer operasional sebagai pemilik kegiatan

(23)

sekaligus pengelola resiko, lini kedua dungsi yang mengawasi resiko

seperti fungsi manajemen resiko atau fungsi ketaatan dan lini auditi

internal

Sesuai arahan Presiden tanggal 22 oktober 2019 dana desa harus

dirasakan seluruh warga desa terutama golongan terbawah dan

dampak pembangunan desa lebih dirasakan melalui pembangunan

desa yang lebih terfokus.

Arah kebijakan pembangunan desa adalah SDGs desa berkontribusi

sebesar 74 %terhadap pencapaian SDGs Nasional.

SESI II

MODERATOR: TPP PAPUA

5. Sinergi Kebijakan Dan Integrasi Perencanaan Pembagunan

Kampung Dan Daerah Kabupaten/Kota (Kepala Dinas Pmk Kota

Jayapura - Rambunim S.H)

Undang - Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang sistem perencanaan

pembangunan nasional, perencanaan pembangunan nasional,

perencanaan pembangunan di tingkat kampung kabupaten/kota harus

mengacu pada provinsi dan pembangunan nasional.

Sinergi pernecanaan pembangunan Nasional dan Daerah yaitu tujuannya

adalah sebaga sasaran pembangunan provinsi, sasaran pembanguann

kabuoaten/ kota

Perencanaan pembangunan bersifat Hirarki mulai tingkat pusat provinsi

sampai ke tingkat desa sehingga dibutuhkan adanya integrase agar

terjadinya sinkronisasi antar dokumen perencanaan

Pembangunan kampung harus sinergi dengan kabupaten kota dan

pembangunan nasional

Kita harus mematuhi aturan-aturan yg diatur provinsi/pusat

Perencanaan pembangunan nasional > daerah provinsi > daerah

kabupaten/kota (tersistematis, terintegrasi dan terkoordinasi)

(24)

Perencanaan pembangunan adalah bersifat hierarki mulai dari pusat,

provinsi, kabupaten sampai dengan kampung sehingga dibutuhkan

adanya integrasi perencanaan agar terjadi sinkronisasi.

Keterkaitan rpjm desa dengan rpjmd kabupaten

Renstra skpd> renja skpd> rka skpp> rincian apbd

Rpjmd> rkp daerah> rapbd> apbd mengacu pada hasil musrembang

rpjmd> rkpd desa> rapb desa> apbdesa

Akan ada pemilihan kepala kampung serentak (14 kampung di jayapura)

Capaian bersama kita yakni bagaimana kampung bisa maju dan menjadi

kampung mandiri olehkarenanya kita harus merencanakan dengan baik

dan mengatur skala prioritas agar tepat sasaran.

Perencanaan kita harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat

kampung

Orang yg ditempatkan sebagai tenaga pendamping harus selalu hadir

ditengah2 masyarakat.

Kewenangan pemerintah desa yang semakin besar untuk melaksanakan

pembangunan harus saling terintegrasi agar tidak jalan sendiri-sendiri

Tahap penyusunan rpjmd (permen dagri no.114 th.2014)

a. Pembentukan tim penyusun rpjmd

b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan

kabupaten

c. Pengkajian keadaan desa

d. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah

desa

e. Penyusunan rancangan rpjm desa

Upaya mensinergikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan

desa dengan perencanaan pembangunan kabupaten bapedda bersama

dengan opd terkait, antara lain:

1. Inspektorat

2. Badan keuangan

3. Bagian hukum

4. Bagian pemerintahan

(25)

2. Dinas pemberdayaan masyarakat kampung

Tenaga ahli pembangunan partisipatif membuat satu panduan

penyusunan rpjmd yang dapat dijadikan referensi desa.

6. Potensi Desa Dalam Percepatan Peningkatan Pembangunan Desa

(Kepala Dinas Pmk Kab Keerom -Diwakili: Sunarto Simaremare)

Berbicara potensi yakni berbicara tentang kemampuan/kekuatan

kampung

Dalam merencanakan harus juga melihat potensi kampung sehingga apa

yg dicita2kan dapat terwujud

Pembangunan pedesaan: berdasarkan uu no.6 th.2014 tentang desa

pasal 78(1). Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan

kemiskinan

Hal-hal yg diperlukan untuk pembangunan pedesaan: infrastuktur desa

(irigasi, sarpras transportasi, dll)

Potensi desa dapat dilihat dari potensi fisik dan potensi non fisik

Secara umum tujuan pembangunan potensi desa untuk mendorong

terwujudnya kemandirian masyarakat desa melalui pengembangan

potensi unggulan, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan

masyarakat.

Dalam proses percepatan pembangunan desa keerom pemerintah

daerah maupun pemerintahan kampung selalu mengacu pada potensi

yang dimiliki baik sumber daya alam mapupun sumber daya manusianya

Penggunaan dana kampung harus disesuaikan dengan tipologi kampung,

seperti desa dataran, desa hamparan, desa pesisir memiliki tipologi yang

berbeda.

Setiap tahunnya penyusunan RPKP mengacu pada potensi yang dimiliki

kampung baik dibidang pertanian, peternakan, potensi wisata.

Selain bidang pertanian dan peternakan di beberapa kampung juga

memiliki potensi wisata dan target kami seluruh kampung di daerah

(26)

keerom tahun ini diupayakan menjadi BUMKAM (Badan Usaha Milik

Kampung)

7. Koordinasi Pembinaan Pembangunan Pemerintah Prov. Papua

(Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Orang Asli

Papua - Diwakili: Yosep Kosai S.IP)

Kewenangan yang ada di provinsi, sejak 2 tahun terakhir sudah tidak

lagi melakukan pengendalian pengawasan terhadap pendamping

Dasar hukum: UU desa sudah berjalan 10 tahun, pendamping sebagai

pelaku di lapangan, harusnya regulasi ini sudah berjalan dengan baik

Orang papua harus merealisasikan Undang Undang Undang dengan

gaya orang papua.

Ruang lingkup:

- prinsip, sasaran dan aspek pembinaan.

- tata cara pembinaan

- pelaksanaan pembinaan

- pemantauan dan evaluasi

- pendanaan

Masalah:

a. kebijakan kepala derah dalam memilih kepala kampung

b. pendamping tidak ada di lokasi tugas

c. jaringan internet susah ditambah dengan banyaknya tugas

tanggung jawab sehingga sering tidak ada di lokasi.

d. kebijakan/regulasi sulit disesuaikan karena faktor wilayah

Masalah sarpras:

- fasilitas kesehatan

- fasilitas listrik

Tata cara pembinaan:

- Koordinasi

- Sosialisasi peraturan perundang-undangan

- Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi

- Pelatihan

- Penelitian dan pengembangan

(27)

- Pendampingan dan pemberdayaan

- Pengembangan sistem

Pembinaan dan koordinasi harus ada payung hukum yang jelas

Masalah pendanaan, diatas kami ada pemimpin dan diatasnya lagi ada

pemimpin terkait pendanaan sudah politis di atas. Ini di papua.

Mari membuat rekomendasi-rekomendasi untuk kita bersama yang

kemudian akan diaspirasikan kepada Kementerian.

(28)


(29)

2021

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

LAPORAN KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya

dengan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, dapat disusun Laporan SAKIP Sekretariat


Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPSDM PMDDTT) Tahun 2021. Sesuai Peraturan

Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi

(RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Implementasi SAKIP, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

No. 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di

lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, setiap Unit Kerja Eselon II wajib

menyusun Laporan SAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan

keuangan Negara, sebagai pendukung Laporan SAKIP Unit Kerja Eselon I.

Disadari sepenuhnya, bahwa penyusunan Laporan SAKIP Tahun 2021 ini tidak

mudah karena banyaknya perubahan yang terjadi baik adanya perubahan SOTK

Kementerian, adanya peraturan Sistem Kerja Work From Home (WFH) dan Work From

Office (WFO), dan masih berlangsungnya wabah pandemi Covid-19 di Indonesia, namun

besar harapan Laporan SAKIP Tahun 2021 ini mampu menggambarkan perubahan-

perubahan, sebagai bentuk eksistensi tugas dan fungsi BPSDM PMDDTT dalam meraih

capaian kinerja Tahun 2021.

Semoga Laporan SAKIP Tahun 2021 ini dapat mendorong peningkatan kinerja

Sekretariat khususnya, dan kinerja BPSDM PMDDTT ke depan.

Jakarta, Januari 2022 Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Jajang Abdullah. S.Pd. MSi

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat BPSDM PMDDTT merupakan salah satu Unit Kerja Eselon (UKE) II di


Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPSDM PMDDTT) yang mempunyai tugas

melaksanakan pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh

unit kerja di lingkungan BPSDM PMDDTT. Sekretariat BPSDM PMDDTT memiliki fungsi

untuk mengkoordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan

pelaporan Badan, mengkoordinasi dan melakukan pembinaan pengelolaan keuangan

dan barang milik negara, melaksanakan pembinaan hukum dan mengkoordinasi

penyusunan peraturan perundang-undangan, melaksanakan pengelolaan urusan

kepegawaian, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata

laksana, dan reformasi birokrasi, dan melakukan pelaksanaan urusan umum dan

kerumahtanggaan Badan.

Sekretariat BPSDM PMDDTT terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Bagian Umum dan

Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kerumahtanggaan

Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sasaran kegiatan dari Sekretariat BPSDM PMDDTT adalah Meningkatnya

kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Badan Pengembangan SDM dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Terwujudnya

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, Terwujudnya pelayanan

publik Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi yang berkualitas, dan Tersedianya kebijakan dan regulasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan terdapat 10 (sepuluh) Indikator

Kinerja, yaitu :

Indikator Kinerja 1 adalah Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Adapun penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BPSDM telah dilaksanakan pada triwulan III

dan mendapatkan nilai 31,4 berdasarkan penilaian APIP atau sebesar 86,5%.

Indikator Kinerja 2 adalah Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat

Administrasi di lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi

per tahun. Dilaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan X tahun

2021 yang diikuti oleh 7 orang peserta (Kepala Sub Bagian Tata Usaha di lingkungan

iii

Pusat dan Balai), serta kegiatan peningkatan kemampuan SDM Pegawai BPSDM

pejabat struktural yang diikuti oleh 5 orang. Adapun total pegawai yang mengikuti

pelatihan adalah 12 orang pegawai.

Indikator Kinerja 3 adalah Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Badan


Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun. Pada Tahun 2021

telah dilaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi untuk pejabat fungsional.

Adapun total pegawai jabatan fungsional yang telah mengikuti pengembangan

kompetensi pada triwulan II sebanyak 55 pegawai dan 29 pegawai pada triwulan IV.

Indikator Kinerja 4 adalah Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan

BMN Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari

hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I. Opini

atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN BPSDM dan PMDDTT dari hasil penilaian

Tim Penilai baru telah diterbitkan pada triwulan IV. Tim Penilai UKE I telah melaksanakan

penilaian terhadap penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan BPSDM.

Berdasarkan penilaian disimpulkan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan

BPSDM adalah efektif (PIE).

Indikator Kinerja 5 adalah Nilai SAKIP Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nilai hasil evaluasi SAKIP tahun

2020 adalah 80,53, sedangkan penilaian SAKIP BPSDM baru akan dicapai pada pada

awal tahun 2022.

Indikator Kinerja 6 adalah Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi. Penilaian Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran BPSDM tahun

2021 dicapai pada triwulan IV dengan nilai 87,39.

Indikator Kinerja 7 adalah Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan


Transmigrasi. Nilai IKPA dicapai pada triwulan IV atau pada akhir tahun dengan nilai

IKPA BPSDM tahun 2021 adalah 93,19.

Indikator Kinerja 8 adalah Tingkat penerapan pengendalian intern Badan


Transmigrasi. Survei tingkat kepuasan aparatur atas pelayanan teknis dan dukungan

manajemen dilaksanakan pada akhir tahun (November-Desember). Berdasarkan hasil

penjamin kualitas oleh APIP, nilai maturitas SPIP terintegrasi di lingkungan Kementerian

Desa, PDT dan Transmigrasi adalah 2,865. Sementara itu, nilai tingkat penerapan

iv

pengendalian intern Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat tahun

2021 masih menunggu penilaian dari BPKP.

Indikator Kinerja 9 adalah Tingkat kepuasan aparatur lingkup Badan Pengembangan

SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atas

pelayanan teknis dan dukungan manajemen. Survey tingkat kepuasan aparatur atas

pelayanan teknis dan dukungan manajemen dilaksanakan pada akhir tahun (November-

Desember). Persentase skor penilaian kepuasan pengguna layanan/pegawai internal,

berdasar Permenpan 17 Tahun 2017 untuk lingkup BPSDM terhadap kualitas layanan

BPSDM pada tahun yang bersangkutan terhadap kualitas layanan kepegawaian dan

umum, layanan fasilitasi hukum, layanan fasilitasi keuangan, layanan fasilitasi data dan

informasi, dan layanan fasilitasi perencanaan.

Indikator Kinerja 10 adalah Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan pada tahun yang

bersangkutan. Adapun bahan kebijakan dan regulasi sampai dengan triwulan IV yang

telah tersusun diantaranya Juklak POK, Renstra BPSDM, Renstra Sekretariat BPSDM,

dan Bahan konsep regulasi Bisnis Proses L1 BPSDM.

Secara umum, capaian Indikator Kinerja Sekretariat BPSDM dan PMDDTT Tahun

2021 masuk dalam kategori Sangat Berhasil, dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja yang

ada, seluruh indikator kinerja berhasil tercapai seluruhnya, dengan total Nilai Kinerja Unit

(NKU) sebesar 100 (Sangat Baik).

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................. i

RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................................................... ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................. v

DAFTAR TABEL.................................................................................................... vii

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. viii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................................... 1

B. Tugas dan Fungsi ........................................................................................... 3

C. Struktur Organisasi ....................................................................................... 11

D. Maksud dan Tujuan ...................................................................................... 14

E. Aspek Strategis ............................................................................................ 15

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis) ........................................................... 16

G. Sistematika Penyajian .................................................................................. 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................................................... 18

A. Rencana Strategis Sekretariat BPSDM dan PMDDTT 2020-2024 ............... 18

B. Rencana Kinerja 2021 ................................................................................. 18

C. Perjanjian Kinerja 2021 ................................................................................ 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................... 24

A. Capaian Kinerja Sekretariat BPSDM dan PMDDTT ..................................... 24

B. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 ............................. 28

C. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dengan Dokumen Rencana Strategis ........................................................................ 40

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dalam Pencapaian Indikator Kinerja dan Target ........................................................................................ 46

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya ........................................ 47

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja ........................................................................ 49

G. Realisasi Anggaran Sekretariat BPSDM dan PMDDTT pada Periode Tahun 2021 ............................................................................................................. 52

BAB IV PENUTUP ................................................................................................. 56

A. Kesimpulan ................................................................................................... 56

B. Tindak Lanjut ................................................................................................ 56

LAMPIRAN ............................................................................................................ 58

vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Personil Sekretariat BPSDM dan PMDDTT Menurut Golongan Tahun 2021 ................................................................................................................... 4

Tabel 1.2 Personil Sekretariat BPSDM dan PMDDTT menurut Jabatan Tahun 2021 ................................................................................................................... 5

Tabel 1.3. Personil BPSDM dan PMDDTT Menurut jabatan Fungsional Tahun 2021 ................................................................................................................... 7

Tabel 1.4. Personil Sekretariat BPSDM dan PMDDTT menurut Pendidikan Tahun 2021 ....................................................................................................... 9

Tabel 1.5. Personil Sekretariat BPSDM dan PMDDTT menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 ..................................................................................................... 10

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Sekretariat BPSDM dan PMDDTT Tahun 2021 .. 20

Tabel 2.2. Dukungan Anggaran Sekretariat BPSDM dan PMDDTT Tahun 2021......................................................................................................................... 21

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Sekretariat BPSDM dan PMDDTT Tahun 2021 . 22

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Sekretariat BPSDM dan PMDDTT Tahun 2021 ... 24

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja 1 s/d 3 .................................................... 28

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja 4 s/d 8 ................................................... 31

Tabel 3.4. Komponen serta Bobot Penilaian Evaluasi ..................................... 32

Tabel 3.5. 5 (Lima) Unsur SPIP ....................................................................... 34

Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja 9 s/d 10 ................................................. 35

Tabel 3.7. Realisasi Kinerja Tahun 2021 ......................................................... 36

Tabel 3.8. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dengan Dokumen Rencana Strategis .............................................................. 40

Tabel 3.9. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya ........................... 47

Tabel 3.10. Tabel Kegiatan yang menunjang keberhasilannya ....................... 49

Tabel 3.11 Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat BPSDM dan PMDDTT Periode Tahun 2021 ........................................................................................ 52

Tabel 3.12 Perbandingan Penyerapan Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2021 ................................................................................................................. 54

vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Personil Sekretariat BPSDM dan PMDDTT Menurut Golongan Tahun 2021 ......................................................................................................................... 5

Gambar 1.2. Personil Sekretariat BPSDM dan PMDDTT menurut Jabatan Tahun 2021 ......................................................................................................................... 6

Gambar 1.3. Personil Sekretariat BPSDM dan PMDDTT menurut Pendidikan Tahun 2021 ......................................................................................................................... 9

Gambar 1.4. Personil Sekretariat BPSDM dan PMDDTT menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 ............................................................................................................ 10

Gambar 1.5. Struktur Organisasi Sekretariat BPSDM dan PMDDTT ..................... 11

Gambar 2.1. Dukungan Anggaran Sekretariat BPSDM dan PMDDTT Tahun 202121

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi

ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2020 tentang Kementerian

Desa, PDT dan Transmigrasi merupakan salah satu Kementerian yang dibentuk guna

mengemban amanah mengawal pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

tentang Desa. Lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Desa, PDT dan

Transmigrasi No. 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Desa, PDT dan Transmigrasi.

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terdiri dari 8 (delapan) Unit Kerja

Eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan

pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Ke delapan Unit Kerja Eselon I

tersebut yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal

Pembangunan Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi

dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal Pembangunan dan

Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BPSDM dan PMDDTT mempunyai tugas melaksanakan pengembangan

sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa

dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Dalam melaksanakan tugasnya,

BPSDM dan PMDDTT dibantu oleh 5 (lima) Unit Kerja Eselon II yang diantara yaitu

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Sekretariat BPSDM dan

PMDDTT), Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi (P3MD), Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PPSDM), Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur

Sipil Negara Kementerian (Puslat ASN), dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

(PPJF).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 22 Tahun

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Desa Unit Pelaksana Teknis

2

(UPT) dibagi ke dalam 2 (dua) klasifikasi kelas yang melaksanakan tugas teknis

operasional dan tugas teknis penunjang dan bertanggung jawab kepada Kepala

BPSDM dan PMDDTT.

UPT yang sebagaimana dimaksud di atas yaitu Balai Besar Pelatihan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang terdiri

dari :

1. Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Jakarta; dan


dan Transmigrasi Yogyakarta.

Dan Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi yang terdiri dari :

1. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Makasar;






Transmigrasi Ambon;




Transmigrasi Denpasar; dan



Program dan kegiatan BPSDM dan PMDDTT secara umum dibagi menjadi 2

(dua) bagian yaitu Program Layanan Dukungan Manajemen (Dukman) dan Program

Teknis. Program Dukman merupakan kegiatan bersifat pelayanan internal yaitu

pelayanan yang mendukung aparatur dan administrasi pemerintahan, yang dijalankan

oleh Sekretariat Badan. Adapun Program Teknis merupakan program-program yang

menghasilkan pelayanan yang bersifat eksternal yaitu kepada unit kerja di lingkungan

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan pelayanan kepada

kelompok/masyarakat. Program Teknis ini dijalankan oleh unit kerja dari P3MD,

PPSDM, Puslat ASN, PPJF, dan 9 (sembilan) UPT yang tersebar di wilayah Indonesia.

3

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, BPSDM dan PMDDTT harus

memperhatikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP

adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang

untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,

pengikhtisaran, dan pelaporan SAKIP pada instansi pemerintah, dalam rangka

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan

SAKIP meliputi perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja,

pengelolaan data kinerja, pelaporan SAKIP, serta reviu dan evaluasi kinerja.

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam

pelaksanaan kinerja dan anggaran. SAKIP diatur dalam Peraturan Presiden No. 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan

Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan SAKIP dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah adalah dasar hukum penyelenggaraan SAKIP. Serta ditindaklanjuti

dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

No. 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di

Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, setiap Unit Kerja wajib

menyusun Laporan SAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan

keuangan Negara.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi,

Sekretariat BPSDM dan PMDDTT memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada

seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan


2. Fungsi

Adapun fungsi Sekretariat Badan adalah :

a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan

b. Badan;

c. Koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di

d. lingkungan Badan;

e. Pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-

undangan;

4

f. di lingkungan Badan;

g. Pengelolaan urusan kepegawaian Badan;

h. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi

i. birokrasi Badan;

j. Pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan Badan.

3. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Sekretariat BPSDM dan PMDDTT sebanyak 49 (empat

puluh sembilan) orang, dengan rincian Pejabat Eselon II sebanyak 1 (satu) orang

yaitu Sekretaris Badan, pejabat Eselon III sebanyak 1 (satu) orang, pejabat Eselon

IV sebanyak 1 (satu) orang, Koordinator Kelompok Substansi sebanyak 4 (empat)

orang, Sub Koordinator Kelompok Substansi sebanyak 6 (enam) orang, dan

Pejabat Fungsional sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang. Komposisi personil

Sekretariat BPSDM dan PMDDTT berdasarkan golongan, jabatan, pendidikan dan

jenis kelamin disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 1.1. Personil Sekretariat BPSDM dan PMDDTT Menurut Golongan Tahun

2021

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai BPSDM dan PMDDTT, Desember 2021

No UNIT KERJA GOLONGAN

IV III II I Total

1. Kepala Badan 1 - - - 1

2. Sekretaris Badan 1 - - - 1

3. Bagian Umum dan Rumah Tangga - 9 - - 9

4. Kelompok Substansi Penyusunan Kebijakan,

Rencana, Program, Evaluasi, dan Pelaporan 2 11 - - 13

5. Kelompok Substansi Pengelolaan Keuangan dan

Barang Milik Negara 1 12 4 - 17

6. Kelompok Substansi Pembinaan Hukum, Organisasi,

Tata Laksana, Dan Reformasi Birokrasi 1 2 - - 3

7. Kelompok Substansi Pengelolaan Urusan

Kepegawaian Dan Persuratan 2 4 1 - 7

JUMLAH 7 26 1 - 51

5

Gambar 1.1. Personil Sekretariat BPSDM dan PMDDTT Menurut Golongan Tahun

2021

Tabel 1.2 Personil Sekretariat BPSDM dan PMDDTT menurut Jabatan Tahun 2021

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Kelompok Substansi Pengelolaan Urusan Kepegawaiandan Persuratan

Kelompok Substansi Pembinaan Hukum, Organisasi,Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi

Kelompok Substansi Pengelolaan Keuangan danBarang Milik Negara

Kelompok Substansi Penyusunan Kebijakan, Rencana,Program, Evaluasi, dan Pelaporan

Bagian Umum dan Rumah Tangga

Sekretaris Badan

Kepala Badan

Total Gol IV Gol III Gol II Gol I

No Unit Kerja Jabatan

Pimpinan Tinggi

Jabatan Administrator Jabatan

Fungsional Total Jab.

Administrator Jab.

Pengawas

1. Kepala Badan 1 - - - 1

2. Sekretaris

Badan

1 - - - 1

3. Bagian Umum

dan Rumah

Tangga - 1 1 7 9

4. Kelompok

Substansi

Penyusunan

Kebijakan,

Rencana,

Program,

Evaluasi, dan

Pelaporan

- - - 13 13

5. Kelompok

Substansi

Pengelolaan

Keuangan dan

- - - 17 17

6


Gambar 1.2. Personil Sekretariat BPSDM dan PMDDTT menurut Jabatan Tahun

2021

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Kelompok Substansi Pengelolaan UrusanKepegawaian dan Persuratan


Kelompok Substansi Pengelolaan Keuangan danBarang Milik Negara

Kelompok Substansi Penyusunan Kebijakan,Rencana, Program, Evaluasi, dan Pelaporan


Sekretaris Badan

Kepala Badan

Total Jabatan Fungsional Jabatan Administrator Jabatan Pimpinan Tinggi

No Unit Kerja Jabatan

Pimpinan Tinggi

Jabatan Administrator Jabatan

Fungsional Total Jab.

Administrator Jab.

Pengawas

Barang Milik

Negara

6. Kelompok

Substansi

Pembinaan

Hukum,

Organisasi, Tata

Laksana, Dan

Reformasi

Birokrasi

- - - 3 3

7. Kelompok

Substansi

Pengelolaan

Urusan

Kepegawaian

Dan Persuratan

- - - 7 7

Total 2 1 1 47 51

7

Tabel 1.3. Personil BPSDM dan PMDDTT Menurut jabatan Fungsional Tahun 2021

No Nama Jabatan

Bag. Umum

dan RT

Koordinator Kelompok Substansi

Total

PEP Keuangan

BMN Kepegawaian

Persuratan Hukum Ortala

1.

Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan

1 1

2. Analis Tata Usaha

2 1 1 4

3. Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana

1 1

4. Analis Barang Milik Negara

1 1

5. Analis Produk Hukum

1 1 2

6. Pengelola Data 1 1

7. Perencana ahli madya

1 1

8. Perencana ahli muda

1 1

9. Analis kebijakan ahli muda

1 1

10. Perencana Ahli Pertama

3 3

11.

Penyusun Program dan Rencana Anggaran

1 1

12. Analis Perencanaan Anggaran

1 1

13. Analis Pemerintahan Pusat

1 1

14. Pengadministrasi Perencana dan Program

1 1

15. Analis Pembangunan

1 1

16.

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama

1 1

17. Analis Pengelolaan

1 1

8


No Nama Jabatan

Bag. Umum

dan RT

Koordinator Kelompok Substansi

Total

PEP Keuangan

BMN Kepegawaian

Persuratan Hukum Ortala

Keuangan APBN Ahli Madya

18.

Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

2 2

19. Penyusun Laporan Keuangan

1 1

20. Analis Laporan Keuangan

1 1

21 Analis Keuangan 4 4

22. Pengelola Keuangan

6 6

23.

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya

1 1

24.

Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama

1 1

25.

Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

1 1

26. Arsiparis Ahli Muda

1 1

27. Analis Kepegawaian Ahli Pertama

1 1

28. Arsiparis Terampil

1 1

29. Analis hukum ahli madya

1 1

30. Analis Hukum 1 1

31. Analis Perencanaan

1 1

32. Analis Pemberdayaan Masyarakat

1 1

Total 7 13 17 7 3 47

9

Tabel 1.4. Personil Sekretariat BPSDM dan PMDDTT menurut Pendidikan Tahun

2021


Gambar 1.3. Personil Sekretariat BPSDM dan PMDDTT menurut Pendidikan Tahun

2021

0

10

20

30

40

S3 S2 S1 D3 SMA SMP SD

Kepala Badan

Sekretaris Badan


Kelompok Substansi Penyusunan Kebijakan, Rencana, Program, Evaluasi, dan Pelaporan

Kelompok Substansi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Kelompok Substansi Pembinaan Hukum, Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi

Kelompok Substansi Pengelolaan Urusan Kepegawaian dan Persuratan

Total

No UNIT KERJA PENDIDIKAN

Jml S3 S2 S1 D3 SMA SMP SD

1. Kepala Badan 1 - - - - - - 1 2. Sekretaris Badan - 1 - - - - - 1 3. Bagian Umum dan Rumah

Tangga - 2 5 2 - - - 9

4. Kelompok Substansi Penyusunan Kebijakan, Rencana, Program, Evaluasi, dan Pelaporan

- 2 10 - 1 - - 13

5. Kelompok Substansi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

- 1 10 4 2 - - 17

6. Kelompok Substansi Pembinaan Hukum, Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi

- - 3 - - - - 3

7. Kelompok Substansi Pengelolaan Urusan Kepegawaian dan Persuratan

- 2 4 1 - - - 7

JUMLAH 3 6 32 7 3 - - 51

10

Tabel 1.5. Personil Sekretariat BPSDM dan PMDDTT menurut Jenis Kelamin

Tahun 2021


Gambar 1.4. Personil Sekretariat BPSDM dan PMDDTT menurut Jenis Kelamin

Tahun 2021

0 5 10 15 20 25 30

Jumlah

Kelompok Substansi Pengelolaan Urusan Kepegawaiandan Persuratan


Kelompok Substansi Pengelolaan Keuangan dan BarangMilik Negara

Kelompok Substansi Penyusunan Kebijakan, Rencana,Program, Evaluasi, dan Pelaporan


Sekretaris Badan

Kepala Badan

Laki-Laki Perempuan

No UNIT JENIS

KELAMIN Jumlah L P

1. Kepala Badan 1 1 2. Sekretaris Badan 1 1 3. Bagian Umum dan Rumah Tangga 6 3 9

4. Kelompok Substansi Penyusunan Kebijakan, Rencana, Program, Evaluasi, dan Pelaporan

6 7 13


10 7 17

6.

Kelompok Substansi Pembinaan Hukum, Organisasi, Tata Laksana, dan Refor masi Birokrasi

1 2 3


1 6 7

JUMLAH 25 26 51

11


Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 15 tahun

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi,

Struktur Organisasi Sekretariat BPSDM dan PMDDTT adalah sebagai berikut :

Gambar 1.5. Struktur Organisasi Sekretariat BPSDM dan PMDDTT

12

Sebagaimana Struktur Organisasi di atas, maka Sekretariat Badan terdiri atas:

1. Bagian Umum dan Rumah Tangga

Bagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan

umum dan kerumahtanggaan Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian

Umum dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran,

pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi

penerapan sistem pengendalian intern, administrasi keuangan, administrasi

barang milik negara, serta urusan tata persuratan, kearsipan Sekretariat

Badan;

b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Badan.

Bagian Umum dan Rumah Tangga terdiri atas :

a. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian

Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Sekretariat BPSDM dan PMDDTT

menyelenggarakan fungsi yang dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok

substansi, terdiri dari:

2. Kelompok Substansi Penyusunan Kebijakan, Rencana, Program, Evaluasi,

dan Pelaporan

Kelompok Substansi Penyusunan Kebijakan, Rencana, Program, Evaluasi, dan

Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional di

bidang koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan penyusunan kebijakan

teknis, rencana, program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan Badan.

Kelompok Substansi Penyusunan Kebijakan, Rencana, Program, Evaluasi, dan

Pelaporan terdiri atas :

a. Sub Kelompok Substansi Penyusunan Kebijakan, Rencana, Program, dan

anggaran, mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional

dalam pelaksanaan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan,

dan pemberian dukungan di bidang penyusunan kebijakan teknis, rencana,

program dan anggaran Badan;

b. Sub Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Informasi, mempunyai tugas

melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi,

13

pembinaan, dan pemberian dukungan di bidang pengelolaan data dan

pelayanan informasi Badan; dan

c. Sub Kelompok Substansi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai

tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan

koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan di bidang pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan Badan.


Kelompok Substansi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai

tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan

koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan keuangan dan

barang milik negara Badan. Kelompok Substansi Pengelolaan Keuangan dan

Barang Milik Negara terdiri atas :

a. Sub Kelompok Substansi Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan,


pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penatalaksanaan anggaran,

pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, penyelesaian tuntutan

perbendaharaan dan tututan ganti rugi, pengelolaan penerimaan negara bukan

pajak, serta penatausahaan keuangan Badan;

b. Sub Kelompok Substansi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Barang

Milik Negara, mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan

fungsional dala melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian

dukungan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang

milik negara Badan.

4. Kelompok Substansi Pembinaan Hukum, Organisasi, Tata Laksana, dan

Reformasi Birokrasi

Kelompok Substansi Pembinaan Hukum, Organisasi, Tata Laksana, dan

Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan

fungsional dalam pelaksanaan pembinaan hukum, koordinasi penyusunan

peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum, pembinaan organisasi dan

tata laksana, serta penerapan reformasi birokrasi Badan. Kelompok Substansi

Pembinaan Hukum, Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi terdiri

atas :

a. Sub Kelompok Substansi Pembinaan Hukum, mempunyai tugas melakukan

pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan penyuluhan,

pertimbangan, dan advokasi hukum, bimbingan penerapan peraturan

14

perundang-undangan, dan penyusunan peraturan perundan- undangan dan

instrumen hukum di lingkungan Badan;

b. Sub Kelompok Substansi Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi


pengembangan organisasi dan tata laksana, serta penerapan reformasi

birokrasi di lingkungan Badan.


Kelompok Substansi Pengelolaan Urusan Kepegawaian dan Persuratan

mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam

pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian dan tata persuratan Badan.

Kelompok Substansi Pengelolaan Urusan Kepegawaian dan Persuratan terdiri

atas :

a. Sub Kelompok Substansi Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan

pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan perencanaan pegawai,

pengelolaan tata usaha kepegawaian, pelayanan kepegawaian,

pengembangan pegawai, dan pembinaan disiplin pegawai Badan; dan

b. Sub Kelompok Substansi Tata Persuratan dan Kearsipan, mempunyai tugas

melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan koordinasi

dan fasilitasi pengelolaan tata persuratan dan kearsipan Badan.


1. Maksud penyusunan Laporan Kinerja adalah :

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Sekretaris BPSDM dan PMDDTT

sebagai penerima amanah dan Kepala BPSDM dan PMDDTT sebagai pemberi

amanah untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur;

b. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi;

c. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi

dan supervisi atas capaian kinerja penerima amanah dalam meningkatkan

integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

2. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja :

a. Mengukur tingkat capaian kinerja dan penyerapan anggaran Sekretariat

BPSDM dan PMDDTT Tahun 2020;

b. Mengevaluasi keefektifan rumusan Indikator Kinerja dan Target Kinerja;

c. Merekomendasikan langkah-langkah perbaikan penerapan SAKIP di

lingkungan Sekretariat BPSDM dan PMDDTT.

15

E. Aspek Strategis

Sasaran strategis yang ingin dicapai Sekretariat BPSDM dan PMDDTT

adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat yang

efektif dan efisien;


bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi;

3. Terwujudnya pelayanan publik Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan

Masyarakat yang berkualitas;

4. Tersedianya kebijakan dan regulasi Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia.

Sekretariat BPSDM dan PMDDTT mempunyai peran memberikan dukungan

berupa pelayanan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan

BPSDM dan PMDDTT. Dalam hal ini memberikan pelayanan administrasi kepada unit

kerja di Pusat, yaitu :

1. Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi;

2. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi;

3. Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian;

4. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.

Serta unit kerja UPT di Daerah, yaitu :


dan Transmigrasi Jakarta;


dan Transmigrasi Yogyakarta;


Transmigrasi Makasar;






Transmigrasi Ambon;



16


Transmigrasi Denpasar; dan




Permasalahan yang dihadapi Sekretariat BPSDM dan PMDDTT adalah

sebagai berikut:

1. Pendataan dan liquidasi aset yang belum tuntas;

2. Belum memahami budaya kerja PNS sesuai peraturan yang berlaku;

3. Ruang Lingkup Kegiatan terlalu melebar;

4. Jumlah SDM untuk menangani pekerjaan minim;

5. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, data dan informasi dengan UPT Balai

Besar dan TPP se-Indonesia.


Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat BPSDM dan PMDDTT

Triwulan I Tahun 2021 berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Reformasi dan Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi No. 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas

Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi serta hasil catatan reviu Laporan Kinerja dari Biro Perencanaan,

Sekretariat Jenderal.

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Tugas dan Fungsi



E. Aspek Strategis


17


BAB II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis Sekretariat BPSDM dan PMDDTT 2020-2024

B. Rencana Kinerja 2021

C. Perjanjian Kinerja 2021

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

B. Perbandingan Target dan Realisasi Kerja Tahun 2021

C. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 Dengan Dokumen Rencana Strategis

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dalam Pencapaian Indikator Kinerja dan Target

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan dalam Menunjang Indikator Kinerja

G Realisasi Anggaran Sekretariat BPSDM dan PMDDTT

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan

B. Tindak Lanjut

Lampiran

18


A. Rencana Strategis Sekretariat BPSDM dan PMDDTT 2020-2024

Renstra Sekretariat BPSDM dan PMDDTT merupakan turunan dari Renstra

BPSDM dan PMDDTT 2020-2021. Renstra Sekretariat BPSDM dan PMDDTT

berisikan target capaian yang naik setiap tahunnya dengan pengembangan sumber

daya manusia aparatur khususnya di lingkungan Sekretariat BPSDM dan PMDDTT

maupun masyarakat desa pada umumnya. Adapun sasaran strategis Sekretariat


Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020 – 2024 adalah :


Efektif dan Efisien;


bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi;

3. Terwujudnya pelayanan publik Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan

Masyarakat yang berkualitas;

4. Tersedianya kebijakan dan regulasi Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia.

B. Rencana Kinerja 2021

Rencana kinerja Sekretariat BPSDM dan PMDDTT sebagaimana tertuang

dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021. Renja yang digunakan merupakan Renja

awal sebelum adanya revisi penyesuain SOTK baru setelah diundangkannya

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 15 Tahun 2020. Terdapat 10 (sepuluh) sasaran

kegiatan Layanan Dukungan Manajemen (Dukman). Sasaran kegiatan Dukman

merupakan sasaran kegiatan bersifat pelayanan internal yaitu pelayanan yang

mendukung aparatur dan administrasi pemerintahan. Adapun 10 (sepuluh) layanan

Dukman tersebut diantaranya :

1. Layanan Koordinasi, Pembinaan, Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi

Sekretariat BPSDM :

a. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran;

b. Data dan Informasi;

c. Monev dan Pelaporan;

d. Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan;

e. Akuntansi dan BMN;

f. Pembinaan Hukum;

19

g. Organisasi dan Tata Laksana;

h. Pengelolaan dan Kepegawaian;

i. Persuratan dan Kearsipan;

j. Layanan Umum dan Rumah tangga;

k. Operasional LSP.

2. Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor BPSDM :

a. Gaji dan Tunjangan;

b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

3. Layanan Sarana Internal BPSDM :

a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data;

b. Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor.

4. Layanan Prasarana Internal BPSDM :

a. Pembangunan dan Renovasi Gedung Pusat BPSDM.

Berikut rincian kegiatan layanan dan rincian anggaran berdasarkan Rencana

Kerja (Renja) BPSDM dan PMDDTT Tahun 2021 :

20

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Sekretariat BPSDM dan PMDDTT Tahun 2021

No Sasaran Kegiatan

1 Terwujudnya BPSDM dan PMDDTT yang efektif dan efisien

Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB) di Badan Pengembangan SDM

Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di

lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat

yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun

Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Badan Pengembangan

SDM dan Pemberdayaan Masyarakat yang mengikuti pengembangan

kompetensi per tahun

2 Terwujudnya BPSDM dan PMDDTT yang bersih, akuntabel, dan

berkinerja tinggi

Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I

Nilai SAKIP Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan

Masyarakat

Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan

Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat

Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan

Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat

Tingkat penerapan pengendalian intern Badan Pengembangan SDM dan


3 Terwujudnya Pelayanan Publik BPSDM dan PMDDTT yang

berkualitas

Tingkat kepuasan aparatur lingkup Badan Pengembangan SDM dan

Pemberdayaan Masyarakat atas pelayanan teknis dan dukungan

manajemen

4 Tersedianya Kebijakan dan Reguasi Badan Pengembangan SDM

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi

Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan

Sumber : Rencana Kerja Sekretariat BPSDM dan PMDDTT Tahun 2021

21

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Sekretariat BPSDM dan PMDDTT

berdasarkan DIPA pada Tahun 2021 mendapat dukungan alokasi anggaran sebesar Rp.

55.824.758.000 (Lima Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh

Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) meliputi anggaran untuk Belanja Pegawai di 5

(lima) UKE 2, yaitu Sekretariat BPSDM dan PMDDTT, P3MD, PSDM, Puslat ASN, dan

PPJF serta Belanja Barang dan Belanja Modal Sekretariat BPSDM dan PMDDTT.

Rincian alokasi anggaran Sekretariat BPSDM dan PMDDTT tersebut adalah :

Tabel 2.2. Dukungan Anggaran Sekretariat BPSDM dan PMDDTT Tahun 2021

No Rincian Belanja Anggaran (Rp.)

1. Belanja Pegawai 31.422.690.000

2. Belanja Modal 2.996.124.000

3. Belanja Barang 21.405.944.000

J U M L A H 55.824.758.000 Sumber : DIPA BPSDM dan PMDDTT 2021

Gambar 2.1. Dukungan Anggaran Sekretariat BPSDM dan PMDDTT Tahun 2021

Sumber : DIPA BPSDM dan PMDDTT 2021

C. Perjanjian Kinerja 2021

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad

dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu

tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus

perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan

kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah.

Rp0 Rp20.000.000.000 Rp40.000.000.000 Rp60.000.000.000

Jumlah

Belanja Pegawai

Belanja Modal

Belanja Barang

Jumlah Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang

Anggaran Rp55.824.758.000 Rp31.422.690.000 Rp2.996.124.000 Rp21.405.944.000

Anggaran

22

Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Sekretariat BPSDM dan PMDDTT,

menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai

dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian kinerja Sekretariat BPSDM dan PMDDTT adalah komitmen atau

capaian kinerja yang diperjanjikan Sekretaris BPSDM dan PMDDTT kepada Kepala

BPSDM dan PMDDTT dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dengan alokasi

anggaran Tahun 2021. Perjanjian kinerja memuat Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sekretariat BPSDM dan PMDDTT yang telah dilakukan pembahasan bersama

dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama. Penetapan IKU BPSDM dan PMDDTT

masih menunggu penerbitan Keputusan Menteri Desa PDTT terkait Penetapan

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Desa PDTT.

Secara lengkap perjanjian kinerja Sekretariat BPSDM dan PMDDTT Tahun

2021, dengan rincian target periode triwulanan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Sekretariat BPSDM dan PMDDTT Tahun 2021

Sasaran Program

Indikator Kinerja Sat Target 2021

Target Triwulan

I II III IV

Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan Kapasitas Organisasi Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Badan Pengembangan SDM % 80 0 0 0 80

Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun

% 10 0 0 5 5

Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat yang mengikuti

% 30 0 10 10 10

23

Sasaran Program

Indikator Kinerja Sat Target 2021

Target Triwulan

I II III IV

pengembangan kompetensi per tahun

Terwujudnya Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi

Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I

Opini PIEDP 0 0 0 PIEDP

Nilai SAKIP Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat

Nilai 76 0 0 0 76

Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat

Nilai 75 0 0 0 75

Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat

Nilai 84 0 0 0 84

Tingkat penerapan pengendalian intern Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat

Nilai 2.8 0 0 0 2.8

Terwujudnya pelayanan publik Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas

Tingkat kepuasan aparatur lingkup Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen

Nilai 3.07 0 0 0 3.07

Tersedianya kebijakan dan regulasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan

Dok 4 1 3 0 0

Sumber : Perjanjian Kinerja Sekretariat BPSDM dan PMDDTT Tahun 2021

24


A. Capaian Kinerja Sekretariat BPSDM dan PMDDTT

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi

organisasi yang dilaksanakan oleh unit kerja atas pengguna anggaran yang bertujuan

untuk mengukur kinerja organisasi dengan menganalisis capaian kinerja. Berikut

capaian kinerja Sekretariat BPSDM dan PMDDTT periode tahun 2021 :

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Sekretariat BPSDM dan PMDDTT Tahun 2021

Sasaran Program Indikator Kinerja Sat Target 2021

Realisasi 2021

Capaian 2021

%

Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

% 80 86.5 100

Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun

% 10 74 100

25


Realisasi 2021

Capaian 2021

%

Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun

% 30 31 100

Terwujudnya Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi

Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I

Opini PIEDP PIE PIE

Nilai SAKIP Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nilai 76 80.53 100

Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja

Nilai 75 87.39 100

26


Realisasi 2021

Capaian 2021

%

dan Anggaran Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nilai 84 93.19 100

Tingkat penerapan pengendalian intern Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nilai 2.8 2.865 100

Terwujudnya pelayanan publik Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berkualitas

Tingkat kepuasan aparatur lingkup Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen

Nilai 3.07 3.15 100

Tersedianya kebijakan dan regulasi

Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Badan

Dok 4 4 100

27


Realisasi 2021

Capaian 2021

%

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan

Sumber : Sekretariat BPSDM dan PMDDTT, Desember 2021

28

B. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana

target dengan realisasi kinerja dari masing-masing indikator yang tertuang dalam

Perjanjian Kinerja Sekretariat BPSDM dan PMDDTT pada tahun anggaran 2021.

Analisis capaian kinerja pada periode tahun 2021 sebagaimana dimaksud, secara

lengkap diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian atas Indikator dan Target Kinerja 1 s/d 3

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja 1 s/d 3

Sasaran Program No Indikator Kinerja Sat Target 2021

Realisasi 2021

Capaian 2021

%

Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1. Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

% 80 86.5 100

2. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun

% 10 74 100

3. Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun

% 30 31 100


29

Indikator Kinerja 1 adalah Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Badan Pengembangan SDM

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pada tahun 2021, indikator kinerja ini memiliki target 80% yang baru akan dicapai

di akhir tahun atau pada Triwulan IV. PMPRB merupakan instrumen penilaian

kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self

assessement) oleh Kementerian/Lembaga, yang pada Kementerian Desa PDTT

dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Penilaian PMPRB dilakukan sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun

2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan

peraturan tersebut, digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur

komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai Hasil. Komponen

pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu Aspek Pemenuhan, Aspek Hasil Antara

Area Perubahan, dan Aspek Reform. Sementara untuk Hasil, terdiri dari 4 (empat)

komponen yaitu Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Kualitas Pelayanan Publik,

Pemerintah yang Bersi dan Bebas KKN, dan Kinerja Organisasi.Pada triwulan III,

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BPSDM telah

dilaksanakan. PMPRB mendapatkan nilai 31,4 berdasarkan penilaian APIP, atau

sebesar 86,5%.

Indikator Kinerja 2 adalah Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan

Pejabat Administrasi di lingkungan Badan Pengembangan SDM dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang

mengikuti pengembangan kompetensi per tahun. Dalam hal ini jumlah Pejabat

Pimpinan Tinggi yaitu sebanyak 2 (dua) orang dan Pejabat Administrasi sebanyak

164 (seratus enam puluh empat) orang. Sedangkan target untuk tahun 2021

adalah sebesar 10%. Pada Triwulan III capaian mencapai 38 %, dengan

penjelasan pencapaian yaitu telah disampaikan kepada Biro Kepegawaian dan

Organisasi usulan Peserta Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Tk II Tahun 2021

sebanyak 6 (enam) orang, sedang berlangsung kegiatan Pelatihan Kepemimpinan

Pegawas Angkatan X Tahun 2021 yang diikuti oleh 7 (tujuh) orang peserta (Kepala

Sub Bagian Tata Usaha di lingkungan Pusat dan Balai). Pelatihan tersebut

dilaksanakan dimulai tanggal 3 September s.d 23 Desember 2021, melaksanakan

identifikasi penyelenggara diklat yang sesuai dengan kebutuhan pegawai dan

anggaran. Pada Triwulan IV capaian mencapai 35.29%, dengan penjelasan

30

pencapaian yaitu telah dilaksanakan Penutupan Pelatihan Kepemimpinan

Pengawas Angkatan X Tahun 2021 pada tanggal 23 Desember 2021 yang diikuti

oleh 7 (tujuh) peserta, telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kemampuan

SDM Pegawai BPSDM pejabat Struktural yang diikuti oleh 5 (lima) orang pada

tanggal 29-30 November 2021. Total pegawai yang mengikuti pelatihan adalah 12

(dua belas) pegawai, maka total realisasi kinerja sebesar 74% dari target 10%.

Indikator Kinerja 3 adalah Persentase Pejabat fungsional di

lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan

kompetensi per tahun. Dalam hal ini jumlah Pejabat Fungsional berjumlah 287

(dua ratus delapan puluh tujuh) orang yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) orang

Koordinator Fungsional, 36 (tiga puluh enam) orang Subkoordinator Fungsional,

dan 215 (dua ratus lima belas) orang Fungsional Pelaksana. Sedangkan target

pada Triwulan II capaian mencapai 19%, dengan penjelasan pencapaian yaitu

telah dilaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi untuk Pejabat

Fungsional BPSDM yang terdiri dari Pelatihan Dasar Pembentukan Jabatan

Fungsional PSM Angkatan VIII diikuti sebanyak 28 (dua puluh delapan) pegawai,

Pelatihan Dasar Pembentukan Jabatan Fungsional PSM Angkatan IX diikuti

sebanyak 19 (Sembilan belas) pegawai, Pelatihan Manajemen Talenta Tahun

2021 diikuti sebanyak 2 (dua) pegawai, dan PNS Kerja Bersama Desa (PNS

Mengabdi Desa) diikuti sebanyak 6 (enam) pegawai. Kemudian telah dilakukan

Koordinasi dengan Puslat ASN terkait pengusulan nama-nama pejabat fungsional

untuk mengikuti diklat, melakukan identifikasi penyelenggara diklat yang sesuai

dengan kebutuhan pegawai dan anggaran. Pada Triwulan III capaian bertambah

1%, dengan penjelasan pencapaian yaitu telah dilaksanakan kegiatan Diklat

Fungsional Arsiparis Tingkat Terampil yang diikuti oleh 4 (empat) orang peserta,

mengirimkan usulan pegawai kepada BKN untuk mengikuti Pelatihan Fungsional

Analis Kepegawaian, melakukan identifikasi penyelenggara diklat yang sesuai

dengan kebutuhan pegawai dan anggaran. Pada Triwulan IV capaian mencapai

10.07%, dengan penjelasan capaian yaitu telah dilaksanakan Pelatihan

Fungsional Analis Kepegawaian pada tanggal 20 September s.d 15 Oktober 2021

yang diikuti oleh 1 (satu) orang, telah dilaksanakan Pelatihan Fungsional Analis

Perencanaan pada tanggal 12 Oktober s.d 26 November 2021 diikuti oleh 3 (tiga)

orang, telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kemampuan SDM Pegawai

31

BPSDM yang diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang. Total realisasi kinerja sebesar

31% dari target sebesar 30%.




Realisasi 2021

Capaian 2021

%


4. Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I

Opini PIEDP PIE PIE

5. Nilai SAKIP Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nilai 76 80.53 100

6. Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nilai 75 87.39 100

7. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nilai 84 93.19 100

8. Tingkat penerapan pengendalian intern Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah

Nilai 2.8 2.865 100

32

Sumber : Sekretariat BPSDM dan PMDDTT Desember 2021

Indikator Kinerja 4 adalah Opini atas Pengendalian internal atas

Laporan Keuangan dan BMN Badan Pengembangan SDM dan


berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat

Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I. Pada tahun 2021

pada indikator kinerja 4, laporan hasil penilaian PIPK pada BPSDM dan PMDDTT

ditargetkan mendapatkan opini Pengendalian Intern Efektif dengan Pengecualian

(PIEDP). Penilaian PIPK diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

17/PMK.09 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu

Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Berdasarkan

peraturan sebagaimana dimaksud, efektivitas penerapan PIPK dibagi ke dalam 3

(tiga) tingkatan, yaitu Efektif, Efektif dengan Pengecualian, atau Mengandung

kelemahan material. Tim Penilai UKE I telah melaksanakan penilaian terhadap

penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan BPSDM. Berdasarkan

penilaian tersebut disimpulkan bahwa pengendalian intern atas pelaporan

keuangan BPSDM adalah efektif (PIE) pada Triwulan IV.

Indikator Kinerja 5 adalah Nilai SAKIP Badan Pengembangan SDM dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pada

Tahun 2021, target Nilai SAKIP pada BPSDM dan PMDDTT adalah 76. Hasil

penilaian evaluasi SAKIP akan dilakukan oleh APIP Inspektorat Jenderal pada

akhir tahun 2021 atau pada Triwulan IV. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP, komponen serta bobot

penilaian evaluasi atas akuntabilitas kinerja terinci pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Komponen serta Bobot Penilaian Evaluasi

No. Komponen Bobot

1. Perencanaan Kinerja 30%


Realisasi 2021

Capaian 2021

%


33

2. Pengukuran Kinerja 25%

3. Pelaporan Kinerja 15%

4. Evaluasi Kinerja 10%

5. Capaian Kinerja 20%

Nilai hasil evaluasi SAKIP tahun 2020 adalah 80,53. Sedangkan penilaian SAKIP

BPSDM baru akan dicapai pada periode triwulan IV atau pada awal tahun 2022.

Ada beberapa rekomendasi APIP atas penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2020 yang

belum dapat dipenuhi. Hal tersebut diakibatkan oleh banyaknya regulasi yang

belum jadi, sehingga kesulitan untuk memenuhi dokumen yang menjadi acuan

sebagai rekomendasi di tahun 2021 yang akan dipenuhi di tahun berikutnya.

Indikator Kinerja 6 adalah Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana

Kerja dan Anggaran Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Target indikator

kinerja 6 pada tahun 2021 adalah 75. Nilai ini merupakan nilai Evaluasi Kinerja

Anggaran (EKA) yang baru akan tercapai pada akhir tahun 2021 atau pada

Triwulan IV. Dalam penilaian nilai EKA, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 22/PMK.02 Tahun 2021, dilakukan dengan mengukur variabel-variabel

yang diantaranya adalah capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi, dan

konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Pada Triwulan IV Nilai

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran BPSDM tahun 2021 adalah 87,39.

Indikator Kinerja 7 adalah Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pada tahun 2021, target nilai Nilai atas

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BPSDM dan PMDDTT

adalah 84. IKPA menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang

memuat 12 (dua belas) indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian

perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta

efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 12 (dua belas) indikator IKPA

meliputi Pengelolaan UP, Data Kontrak, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Halaman

III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, Rekon LPJ, Renkas/RPD Harian,

Realisasi, Pagu Minus, dan Dispensasi SPM. Untuk Nilai IKPA BPSDM tahun

2021 adalah 93,19.

34

Indikator Kinerja 8 adalah Tingkat penerapan pengendalian intern


Tertinggal, dan Transmigrasi. Target indikator kinerja 8 pada tahun 2021 adalah

Tingkat Penerapan Pengendalian Intern dengan Level 2.8 atau Berkembang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), terdapat 5 (lima) unsur SPIP dengan

rincian sebagai berikut.

Tabel 3.5. 5 (Lima) Unsur SPIP

No. Unsur SPIP Bobot

1. Lingkungan Pengendalian 30%

2. Penilaian Resiko 20%

3. Kegiatan Pengendalian 25%

4. Informasi dan Komunikasi 10%

5. Pemantauan 15%

Kelima unsur tersebut, menurut Pearturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014

tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),

menghasilkan Tingkat Penerapan Pengendalian Intern yang terbagi ke dalam 6

(enam) level, diantaranya yaitu :

a. Level 0: Belum ada SPIP;

b. Level 1: Rintisan SPIP;

c. Level 2: Berkembang;

d. Level 3: Terdefinisi;

e. Level 4: Terkelola dan terukur;

f. Level 5: Optimum.

Nilai SPIP Tahun 2021 masih mengacu pada nilai tahun lalu di tahun 2020

sebesar 2.865 atau berkembang, namun berdasarkan hasil penjamin kualitas oleh

APIP, nilai maturitas SPIP terintegrasi di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi adalah 3,071. Sementara itu, untuk nilai tingkat penerapan

pengendalian intern Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat

tahun 2021 masih menunggu penilaian dari BPKP.

35



Sasaran Program

No Indikator Kinerja Sat Target 2020

Realisasi 2021

Capaian 2021

%

Terwujudnya pelayanan publik Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berkualitas

9.

Tingkat kepuasan aparatur lingkup Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen

Nilai 3.07 3.15 100


10.


Dok 4 4 100


Indikator Kinerja 9 adalah Tingkat kepuasan aparatur lingkup Badan


Tertinggal, dan Transmigrasi atas pelayanan teknis dan dukungan

manajemen. Penilaian tingkat kepuasan dilakukan oleh unit kerja lain di

lingkungan BPSDM dan PMDDTT terhadap kinerja Sekretariat BPSDM dan

PMDDTT dalam melaksanakan pemberian dukungan pelayanan teknis dan

administratif. Penilaian tingkat kepuasan dilakukan melalui metode survey dengan

memberikan kuesioner kepada setiap responden yang dipilih untuk memberikan

penilaian, yang kemudian hasil jawaban dari setiap responden diolah sehingga

menghasilkan angka capaian dari survey tersebut. Pada tahun 2021, target nilai

kepuasan yang telah dirumuskan adalah 3.07. Pada Triwulan IV capaian

mencapai 3.15, dengan penjelasan pencapaian yaitu Persentase skor penilaian

kepuasan penguna layanan / pegawai internal, berdasar Permenpan 17 Tahun

36

2017, untuk lingkup BPSDM terhadap kualitas layanan BPSDM pada tahun yang

bersangkutan terhadap kualitas :

a. Layanan kepegawaian dan umum;

b. Layanan fasilitasi hukum;

c. Layanan fasilitasi keuangan;

d. layanan fasilitasi data dan informasi;

e. layanan fasilitasi perencanaan.

Indikator Kinerja 10 adalah Jumlah bahan kebijakan dan regulasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan pada tahun

yang bersangkutan. Pada tahun 2021, BPSDM dan PMDDTT memiliki target

sebanyak 4 dokumen bahan kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan yang

mengacu pada Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Sampai dengan Triwulan IV telah tersusun :

a. Juklak POK;

b. Renstra BPSDM;

c. Renstra Sekretariat BPSDM;

d. Bahan konsep regulasi Bisnis Proses L1 BPSDM.

Tabel 3.7. Realisasi Kinerja Tahun 2021

SS BOBOT


Bobot

IKU NIU

Meningkatnya

kualitas

reformasi

birokrasi dan

kapasitas

organisasi

Badan

Pengembangan

SDM dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa,

Daerah

Tertinggal, dan

Transmigrasi

30


Penilaian Mandiri




dan


Desa, Daerah


80 86.5 100 10% 10

Persentase Pejabat Pimpinan

Tinggi dan

Pejabat Administrasi di

lingkungan Badan


Pemberdayaan


Tertinggal, dan

Transmigrasi yang mengikuti

pengembangan

10 74 100 10% 10

37

SS BOBOT


Bobot

IKU NIU

kompetensi per tahun

Persentase Pejabat

fungsional di lingkungan


dan


Desa, Daerah


yang mengikuti

pengembangan kompetensi

per tahun

30 30.07 100 10% 10

Nilai Sasaran Strategis (NSS) : (NI x (bobot IKU/bobot IKU x

100%)) x bobot SS 30

Terwujudnya

Badan

Pengembangan

SDM dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa, Daerah

Tertinggal, dan

Transmigrasi

yang bersih,

akuntabel

dan berkinerja tinggi

50

Opini atas Pengendalian

internal atas

Laporan Keuangan dan BMN

Badan


Pemberdayaan


Tertinggal, dan

Transmigrasi berdasarkan

Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP)

dari hasil

evaluasi Aparat Pengawas

Intern Pemerintah

(APIP)/Tim Penilai PIPK UKE

I

3 3 100 10% 10

Nilai Kinerja atas

Pelaksanaan Rencana Kerja

dan Anggaran Badan

Pengembangan SDM

dan Pemberdayaan



75 87.39 100 10% 10

Nilai atas Indikator Kinerja

Pelaksanaan

Anggaran Badan



Desa, Daerah


84 93.19 100 10% 10

38

Sumber : E-SAKIP BPSDM dan PMDDTT, 2021

SS BOBOT


Bobot

IKU NIU

Tingkat penerapan

pengendalian intern


dan


Desa, Daerah


2.8 3.071 100 10% 10

Nilai SAKIP Badan



Desa, Daerah


76 80.53 100 10% 10



Terwujudnya

pelayanan publik

Badan

Pengembangan

SDM dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa,

Daerah

Tertinggal, dan

Transmigrasi

yang berkualitas

10

Tingkat kepuasan aparatur

lingkup Badan


Pemberdayaan


Tertinggal, dan

Transmigrasi atas pelayanan

teknis dan

dukungan manajemen

3.07 3.15 100 10% 10



Tersedianya

kebijakan dan

regulasi

Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

10


regulasi Badan

Pengembangan Sumber

Daya Manusia yang

ditetapkan pada tahun yang

bersangkutan

4 4 100 10% 10



Total Bobot SS 100

Total Nilai Kinerja Unit (NKU)

100

Sangat

Baik

39

40

C. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dengan Dokumen Rencana Strategis

Renstra Sekretariat BPSDM dan PMDDTT merupakan turunan dari Renstra BPSDM dan PMDDTT. Hal penting lainnya

adalah bahwa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terdapat perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian.

Berikut perbandingan sasaran Program, IKU, target dan capaian kinerja dengan Renstra Sekretariat BPSDM dan PMDDTT

2021 – 2024.

Tabel 3.8. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dengan Dokumen Rencana Strategis

Sasaran

Strategis

Indikator Sasaran

Strategis

Sekretariat

BPSDM

2021 2022 2023 2024

Target

Renstra

Target Pasca

Refocusing Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

Meningkatnya

kualitas reformasi

birokrasi dan

kapasitas

organisasi

Badan

Pengembangan

SDM dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa,

Daerah

Tertinggal, dan

Transmigrasi

Persentase Nilai

Hasil Penilaian

Mandiri

Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi (PMPRB)

di

Badan

Pengembangan

SDM dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa,

Daerah

Tertinggal, dan

Transmigrasi

80 80 86.5 84 - 88 - 90 -

41

Sasaran

Strategis

Indikator Sasaran

Strategis

Sekretariat

BPSDM

2021 2022 2023 2024

Target

Renstra

Target Pasca


Persentase

Pejabat Pimpinan

Tinggi dan

Pejabat

Administrasi di

lingkungan Badan

Pengembangan

SDM dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal,

dan

Transmigrasi yang

mengikuti

pengembangan

kompetensi per

tahun

30 10 74 85 - 90 - 92 -

Persentase

Pejabat fungsional

di lingkungan

Badan

Pengembangan

SDM dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa,

Daerah

Tertinggal, dan

Transmigrasi yang

mengikuti

30 30 30.07 85 - 90 - 95 -

42

Sasaran

Strategis

Indikator Sasaran

Strategis

Sekretariat

BPSDM

2021 2022 2023 2024

Target

Renstra

Target Pasca


pengembangan

kompetensi per

tahun

Terwujudnya

Badan

Pengembangan

SDM dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa, Daerah

Tertinggal, dan

Transmigrasi

yang bersih,

akuntabel

dan berkinerja

tinggi

Opini atas

Pengendalian

internal atas

Laporan Keuangan

dan BMN Badan

Pengembangan

SDM dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal,

dan

Transmigrasi

berdasarkan

Standar

Akuntansi

Pemerintah (SAP)

dari hasil

evaluasi Aparat

Pengawas Intern

Pemerintah

(APIP)/Tim Penilai

PIPK UKE I

PIEDP PIEDP PIE PIE - PIE - PIE -

Nilai SAKIP Badan

Pengembangan

SDM dan

80 76 80 - 80 - 80 -

43

Sasaran

Strategis

Indikator Sasaran

Strategis

Sekretariat

BPSDM

2021 2022 2023 2024

Target

Renstra

Target Pasca


Pemberdayaan

Masyarakat Desa,

Daerah

Tertinggal, dan

Transmigrasi

Nilai Kinerja atas

Pelaksanaan

Rencana Kerja

dan Anggaran

Badan

Pengembangan

SDM

dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa,

Daerah

Tertinggal, dan

Transmigrasi

80 75 87.39 92 - 95 - 97 -

Nilai atas Indikator

Kinerja

Pelaksanaan

Anggaran Badan

Pengembangan

SDM dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa,

Daerah

Tertinggal, dan

Transmigrasi

89 84 93.19 90 - 91 - 92 -

44

Sasaran

Strategis

Indikator Sasaran

Strategis

Sekretariat

BPSDM

2021 2022 2023 2024

Target

Renstra

Target Pasca


Tingkat penerapan

pengendalian

intern

Badan

Pengembangan

SDM dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa,

Daerah

Tertinggal, dan

Transmigrasi

85 2.8 3.071 93 - 94 - 95 -

Terwujudnya

pelayanan publik

Badan

Pengembangan

SDM dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa,

Daerah

Tertinggal, dan

Transmigrasi

yang berkualitas

Tingkat kepuasan

aparatur lingkup

Badan

Pengembangan

SDM dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal,

dan

Transmigrasi atas

pelayanan teknis

dan

dukungan

manajemen

3 3.07 3.15 3 - 4 - 4 -

45

Sumber : Renstra Sekretariat BPSDM PMDDTT 2021-2024

Sasaran

Strategis

Indikator Sasaran

Strategis

Sekretariat

BPSDM

2021 2022 2023 2024

Target

Renstra

Target Pasca


Tersedianya

kebijakan dan

regulasi

Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia

Jumlah bahan

kebijakan dan

regulasi Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia yang

ditetapkan pada

tahun yang

bersangkutan

3 4 4 4 - 4 - 4 -

46

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dalam Pencapaian Indikator Kinerja

dan Target

Secara umum capaian kinerja Sekretariat Badan sudah tercapai, namun masih

ada kendala dalam merealisasikannya berikut kendala yang dihadapi Sekretariat

Badan

1. Faktor Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja Tahun 2021

a. Dengan adanya perubahan/penyesuaian target kinerja, masing-masing unit

kerja dituntut untuk menetapkan target kinerja yang memungkinkan untuk

dilaksanakan dalam rangka eksistensi tugas dan fungsinya secara baik;

b. Sekretariat Badan secara cepat dan fokus melakukan koordinasi dan

konsolidasi dengan adanya perubahan/penyesuaian terhadap target kinerja

Sekretariat BPSDM Tahun 2021;

c. Membangun komitmen dan dedikasi tinggi dengan semua unit kerja di Pusat

dan UPT Daerah dalam pelaksanaan program/ kegiatan dan pencapaian

kinerja;

d. Monitoring dan evaluasi secara berkala periode triwulanan guna memastikan

pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja;

e. Sudah mulai terciptanya persamaan persepsi tentang tugas dan fungsi,

program dan kegiatan serta rencana kerja;

f. Pemahaman terhadap peraturan perundangan tentang ASN sudah mulai

disadari oleh masing-masing unit kerja;

g. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, data dan informasi dengan Balai Besar

dan TPP yang sudah mulai berjalan lancar;

h. Percepatan pelaksanaan kegiatan melalui zoom meeting dan platform online

lainnya.

2. Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja Tahun 2021

a. BPSDM sebagai Unit baru perlu penyamaan persepsi dalam perumusan dan

pencapaian IKU. Adanya struktur organisasi dan personil baru, memerlukan

adaptasi dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran, dan belum efektif

dalam penyelesaian tugas-tugas mendesak terutama dalam hal aspek layanan

perencanaan;

b. Wabah pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan juga Indonesia

mengakibatkan situasi dan kondisi tidak kondusif, yaitu dari aspek kesehatan,

47

sosial ekonomi dan keamanan. Lingkungan kerja tidak kondusif sehingga

mengharuskan adanya kebijakan Work From Home (WFH) dan Work From

Office (WFO), dan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar

(PSBB) di DKI Jakarta untuk menghindari adanya keramaian dan kerumunan

sebagai salah satu tempat penyebaran Covid-19. Praktis selama diberlakukan

WFH dan WFO secara bergantian sehingga ritme kerja menjadi berubah dan

kinerja juga mengalami perubahan;

c. Dampak pandemi Covid-19, Pemerintah memfokuskan anggaran negara untuk

percepatan penanganan Covid-19, baik penanganan Covid-19, maupun

penanganan masyarakat yang terdampak dengan pandemi Covid-19.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan melakukan penghematan atau

pemotongan anggaran di Kementerian/Lembaga yang tidak secara khusus

menangani Covid-19. Sekretariat BPSDM dan PMDDTT terdampak dengan

penghematan/pengurangan anggaran sehingga mengakibatkan terjadinya

perubahan/penyesuaian target kinerja.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Pengukuran efiiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara

Output yang dihadilkan dengan Input yang dikeluarkan. Berikut perbandingan

Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Sekretariat BPSDM Tahun 2021 :

Tabel 3.9. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

No Indikator Kinerja Utama Anggaran Realisasi %

Penggunaan Anggaran

% Capaian

IKU

Efisiensi Penggunaan

Anggaran

1 Persentase Nilai Hasil

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

226.228.000 221.056.449 97,71 100 2.29

48


Penggunaan Anggaran

% Capaian

IKU


Anggaran

2 Persentase Pejabat

Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun

16.245.000 16.245.000 100,00 100 0

3 Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun

38.755.000 38.755.000 100,00 100 0

4 Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I

57.850.000 - - PIE -

5 Nilai SAKIP Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

27.640.000 13.000.000 47,03 100 52.97

6 Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

103.829.000 101.325.000 97,59 100 10,20

49


Penggunaan Anggaran

% Capaian

IKU


Anggaran

7 Nilai atas Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

15.000.000 13.500.000 90,00 93,19 3,19

8 Tingkat penerapan pengendalian intern Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

12.725.000 10.708.000 84,15 100 15.85

9 Tingkat kepuasan aparatur lingkup Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen

0 0 0 100 100

10 Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan

324.894.000 304.184.000 93,63 100 6.37

Sumber : E-SAKIP BPSDM dan PMDDTT, 2021

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan

Pencapaian Indikator Kinerja

1. Kegiatan yang menunjang keberhasilannya

Kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian

indikator kinerja dan target dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.10. Tabel Kegiatan yang menunjang keberhasilannya


Realisasi 2021

Capaian 2021

%

Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi

Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

% 80 86.5 108.125

50


Realisasi 2021

Capaian 2021

%

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi

dan Pejabat Administrasi di lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun

% 10 74 740

Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun

% 30 31 103


Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I

Opini PIEDP PIE 0

Nilai SAKIP BadanPengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nilai 76 80.53 105.96

Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nilai 75 87.39 116.52


Nilai 84 93.19 110.94

Tingkat penerapan pengendalian intern Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nilai 2.8 2.865 102.3

Terwujudnya pelayanan publik


Nilai 3.07 3.15 102.6

51


Realisasi 2021

Capaian 2021

%

Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berkualitas

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen



Dok 4 4 100

Sumber : Sekretariat BPSDM dan PMDDTT, 2021

Pada tabel menyajikan data capaian kinerja yang telah dicapai selama

tahun 2021. Dari sepuluh indikator kinerja yang telah dirumuskan pada IKU

Sekretariat BPSDM dan PMDDTT seluruh indikator tersebut berhasil tercapai

bahkan persentase capaian kinerja hampir seluruhnya melebihi target yang telah

ditentukan atau termasuk kedalam kategori sangat berhasil.

2. Kegiatan yang menunjang kegagalan

Secara umum kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2021 telah

berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang telah dirumuskan. Bahkan

hampir semua indikator telah melebihi target yang ditentukan, namun ada

beberapa indikator yang masih menunggu penilaian dan masih menggunakan nilai

yang sama dengan tahun lalu.

52

G. Realisasi Anggaran Sekretariat BPSDM dan PMDDTT pada Periode Tahun 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat BPSDM dan PMDDTT memerlukan sumberdaya anggaran untuk

mengimplementasikan perjanjian kinerja Sekretariat BPSDM dan PMDDTT periode Tahun 2021. Berikut capaian kinerja

anggaran Sekretariat BPSDM dan PMDDTT pada periode Tahun 2021 :

Tabel 3.11 Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat BPSDM dan PMDDTT Periode Tahun 2021

No Indikator Kinerja Anggaran

2021

Realisasi Sisa Triwulan

I Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

1 Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

226.228.000 0 84.803.205 10.900.580 125.352.664 5.171.551

2 Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun

16.245.000 0 0 0 16.245.000 0

3 Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun

38.755.000 0 0 0 38.755.000 0

4 Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I

57.850.000 0 0 0 0 0

5 Nilai SAKIP Badan Pengembangan SDM dan 27.640.000 0 0 7.000.000 6.000.000 14.640.000

53

No Indikator Kinerja Anggaran

2021

Realisasi Sisa Triwulan

I Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV


6 Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

103.829.000 0 1.100.000 60.825.000 39.400.000 2.504.000

7 Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

15.000.000 0 8.000.000 3.000.000 2.500.000 1.500.000

8 Tingkat penerapan pengendalian intern Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

12.725.000 0 0 0 10.708.000 2.017.000

9 Tingkat kepuasan aparatur lingkup Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen

- - - - - -

10 Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan

324.894.000 0 161.010.000 12.860.000 130.314.000 20.710.000

Sumber: Sekretariat BPSDM dan PMDDTT, 2021

54

Tabel 3.12 Perbandingan Penyerapan Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2021

No. Indikator Kinerja Target

Anggaran Realisasi Anggaran

%

1. Persentase Nilai Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

226.228.000 221.056.449 97.7

2.

Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun

16.245.000 16.245.000 100

3. Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun

38.755.000 38.755.000 100

4. Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I

57.850.000 - -

5. Nilai SAKIP Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

27.640.000 13.000.000 47

6. Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

103.829.000 101.325.000 97.5

7.


15.000.000 13.500.000 90

8. Tingkat penerapan pengendalian intern Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

12.725.000 10.708.000 84.1

9. Tingkat kepuasan aparatur lingkup Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atas pelayanan teknis dan dukungan manajemen

- - -

10. Jumlah bahan kebijakan dan regulasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan

324.894.000 304.184.000 93.6

TOTAL ANGGARAN 823.166.000 718.773.449 87.3

SISA 104.392.551 Sumber: Sekretariat BPSDM dan PMDDTT, 2021

55

Dari data di atas dapat diketahui bahwa total alokasi anggaran tahun 2021 untuk

menunjang ketercapaian Sekretariat BPSDM PMDDTT sebesar Rp. 823.166.000,00

(Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dan pada

tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 718.773.449 (Tujuh Ratus Delapan Belas Juta

Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau

sebesar 87.3%. Sisa anggaran 2020 sebesar Rp. 104.392.551 (Seratus Empat Juta

Tiga Ratus Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

56

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Balilatfo pada

periode tahun 2021 telah merealisasikan alokasi anggaran dalam pencapaian

sasaran program Tahun 2020 yang menunjang dalam indikator Kinerja Sekretariat

adalah sebesar Rp. 823.166.000 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Enam

Puluh Enam Ribu Rupiah) dan telah terealisasikan sebesar Rp. 718.773.449 (Tujuh

Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat

Puluh Sembilan Rupiah) atau 87.3%.

Laporan SAKIP Sekretariat BPSDM dan PMDDTT Tahun 2021 adalah bentuk

pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas kinerja yang telah diperjanjikan, dengan

alokasi anggaran yang ditetapkan, melalui tugas-tugas aspek perencanaan, aspek

keuangan dan BMN, serta aspek kepegawaian dan umum.

Capaian Kinerja Sekretariat BPSDM dan PMDDTT pada tahun 2021 terdapat

10 (sepuluh) indikator, dimana dari 10 (sepuluh) indikator yang ada seluruh indikator

bersahasil tercapai, namun ada beberapa indikator yang masih menggunakan nilai

pada tahun sebelumnya dan masih menunggu penilaian tahun 2021.

B. Tindak Lanjut

Dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat BPSDM dan PMDDTT

kedepan, langkah tindak lanjut yang akan dilakukan adalah :

1. Perumusan IKU dengan definisi operasional serta metode pengukuran capaian

kinerja UKE I dan UKE II yang selaras dengan Renstra Kementerian Desa, PDT,

dan Transmigrasi serta Renstra BPSDM;

2. Pendistribusian target kinerja secara proporsional setiap periode triwulanan, agar

program dan kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun;

3. Perlu dilakukan identifikasi lebih detail dalam merumuskan distribusi target

kinerja setiap periode triwulanan;

4. Perlu dibangun etos kerja, komitmen dan integritas dari setiap unit kerja dalam

mengawal capaian kinerja sesuai setiap periode waktu sehingga capaian kinerja

sesuai dengan target, dan dapat memungkinkan adanya efisiensi anggaran;

5. Koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan dan evaluasi program dan

kegiatan secara intensif sehingga dapat menerapkan rencana aksi SAKIP dan

57

rencana aksi SPIP dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan BPSDM dan PMDDTT;

6. Perlu dibangun konsistensi Penerapan Manajemen Risiko, PIPK, SAKIP dan

Reformasi Birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang

baik.

58

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Sekretariat BPSDM Tahun 2021 (Awal)

59

60

61

62

Perjanjian Kinerja Sekretariat BPSDM Tahun 2021 (Revisi)

63

64

65

66

Contoh Kuesioner terkait dengan IKU Nomor 9


Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atas

pelayanan teknis dan dukungan manajemen

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

laporan kinerja bpsdm ta 2021 - Kementerian Desa ...

Documents