PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN KINERJA 2016 Nomor : /PW11/1/2016 Tanggal : 30 Desember 2016
PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN KINERJA
2016
Nomor : /PW11/1/2016Tanggal : 30 Desember 2016
iii
Daftar Isi
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
RINGKASAN EKSEKUTIF v
BAB I PENDAHULUAN
A Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi 1
B Aspek Strategis Organisasi 4
C Kegiatan dan Produk Organisasi 7
D Struktur Organisasi 9
E Sistematika Penyajian 12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019 13
1. Pernyataan Visi 13
2. Pernyataan Misi 15
3. Tujuan 17
4. Sasaran Strategis 17
5. Sasaran Program 18
6. Indikator Kinerja Utama 18
7. Program dan Kegiatan 20
B Perjanjian Kinerja 2015 22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A Capaian Kinerja 23
B Realisasi Anggaran 50
BAB IV PENUTUP 51
2009
iv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Kinerja Sasaran Program dan Analisis Efisiensi Penggunaan
Dana/SDM (OH) Tahun 2016
Lampiran 2 : Capaian Kinerja Output Tahun 2016
Lampiran 3 : Perbandingan Kinerja Sasaran Program Tahun 2016 dengan
Tahun 2015
Lampiran 4 : Perbandingan Capaian Output Tahun 2016 dengan Tahun 2015
Lampiran 5 : Register Output dan Outcome Tahun 2016
Lampiran 6 : Penyelenggaraan SPIP Tahun 2016
Lampiran 7 : Kapabilitas APIP Tahun 2016
Lampiran 8 : Opini dan Nilai Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun
2015
Lampiran 9 : Nilai Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2015
v
Ringkasan Eksekutif
ebagai auditor intern Pemerintah, BPKP berperan membantu pemerintah
pusat/daerah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan
negara/daerah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta
membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,
sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJM 2015-2019.
Untuk melaksanakan peran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah
menyusun Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 dengan visi “Auditor Internal
Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional”
Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 Nomor
KEP-192/PW11/1/2015 Tanggal April 2015, memiliki 4 Sasaran Program dengan 11 IKU.
Untuk mencapai sasaran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
melaksanakan tiga Program Teknis dan satu Program Generik. Program teknis yang
dilaksanakan adalah Program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional
dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi”; “Meningkatnya Kualitas Penerapan
SPIP Pemda/Korporasi” dan “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P”.
Sedangkan Program Generik adalah “Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan
Teknis Pengawasan”. Program-program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan
pengawasan BPKP, baik yang bersifat assurance maupun consulting.
Laporan kinerja ini menyajikan realisasi kinerja BPKP tahun 2016 dengan target
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 antara Kepala BPKP dengan Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Jawa Tengah.
S
vi
Capaian kinerja (IKU) tahun 2016 sebagai berikut:
Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Perbaikan
Pengelolaan
Program Nasional
dan Pengelolaan
Keuangan
Negara/Korporasi
Perbaikan tata kelola,
manajemen risiko, dan
pengendalian intern
pengelolaan program
nasional
% 45 45,19 100,42
Persentase tindak lanjut
rekomendasi tata kelola,
manajemen risiko dan
pengendalian intern
pengelolaan korporasi
% 100 100,00 100,00
Penyerahan hasil
pengawasan keinvestigasian
kepada aparat penegak
hukum
% 60 93,75 156,25
Meningkatnya
Kualitas
Penerapan SPI
Pemda/Korporasi
Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 3)
% 10 13,80 138,00
Persentase BUMD yang
kinerjanya minimal
berpredikat baik dari BUMD
yang dibina
% 52 76,67 147,44
Persentase BLUD yang
kinerjanya minimal baik dari
BLUD yang dibina
% 58 100,00 172,41
Meningkatnya
Kapabilitas
Pengawasan
Intern Pemda
Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 3)
% 7 7,00 100,00
Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 2)
% 52 34,40 66,15
Kapabilitas APIP Pemerintah
Provinsi (Level 1)
% 100 100,00 100,00
Kapabilitas APIP
Kabupaten/Kota (Level 1)
% 41 58,60 57,07
Meningkatnya
Kualitas Layanan
Dukungan Teknis
Pengawasan
Persepsi Kepuasan Layanan
Ketatausahaan
Skala
likert
1-10
7 7,50 107,14
Uraian ringkas hasil pengukuran kesebelas IKU tersebut, sebagai berikut :
1. Sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan
pengelolaan keuangan Negara/korporasi diukur berdasarkan 3 IKU, yaitu :
a. “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
pengelolaan program nasional” terealisasi sebesar 45,19% atau 100,42% dari
vii
target sebesar 45%.
b. “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola manajemen risiko, dan
pengendalian intern pengelolaan korporasi” terealisasi sebesar 100% atau
100% dari target sebesar 100%.
c. “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak
hukum” terealisasi sebesar 93,75% atau 156,25% dari target sebesar 60%.
2. Sasaran Program meningkatnya kualitas penerapan SPI Pemda/Korporasi diukur
berdasarkan 3 IKU, sebagai berikut :
a. “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)” terealisasi sebesar
13,80% atau 138,00% dari target sebesar 10,00%.
b. “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang
dibina” terealisasi sebesar 76,67% atau 147,44% dari target sebesar 52%.
c. “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina”
terealisasi sebesar 100% atau 172,41% dari target sebesar 58%.
3. Sasaran Program Meningkatnya Kapabilitas Intern Pemda diukur berdasarkan 4
IKU sebagai berikut :
a. “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)” terealisasi sebesar
7% atau 100% dari target sebesar 7%.
b. “Kapabiitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)” terealisasi sebesar
34,40% atau 66,15% dari target sebesar 52%.
c. “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)” terealisasi sebesar 100% atau
100% dari target sebesar 100%.
d. “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)” terealisasi sebesar
58,60% atau 57,07% dari target sebesar 41%.
4. Sasaran Program Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan diukur
berdasarkan “Persepsi Kepuasan Layanan Ketatausahaan” dengan
menggunakan skala likert 1 -10, dengan realisasi pada skala 7,50 atau tercapai
sebesar 107,14% dari target pada skala 7.
Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tersebut, antara
lain:
1. Meningkatnya kepercayaan stakeholder terhadap BPKP yang tercermin dari
viii
banyaknya permintaan jasa audit dan non audit yang tidak dapat diperkirakan
sebelumnya;
2. Tingginya sinergi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dengan aparat penegak
hukum yang sejak awal melibatkan BPKP dalam menangani masalah, kasus,
perkara TPK, dan pemberantasan korupsi;
3. Dukungan dari seluruh pegawai sebagai wujud dari etos kerja yang tinggi.
Capaian Sasaran Program tersebut dibiayai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2016 sebesar Rp43.937.607.283,00, dan dari dana mitra kerja sebesar
Rp2.005.031.633,00.
Keberhasilan capaian kinerja tahun 2016 merupakan indikasi bahwa sistem
akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah berjalan pada jalur
yang benar. Dan berdasarkan capaian kinerja diatas, dalam rangka perbaikan
kinerja khususnya peningkatan level Kapabilitas APIP, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Tengah telah menyusun Rencana Aksi, sebagai berikut:
1) melakukan inventarisasi terhadap permasalahan yang menghambat
tercapainya target level Kapabilitas APIP,
2) Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja yang lebih intensif untuk
percepatan peningkatan level Kapabilitas APIP,
3) menambah kegiatan Bimtek Kapabilitas APIP.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
Tugas dan fungsi BPKP mengalami beberapa kali perubahan sejak terbentuk
tahun 1983. Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur dengan Peraturan Presiden
Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan
yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum Negara
berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan
akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan
nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya
dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan
usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan
keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/
daerah;
3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan
pemanfaatan aset negara/daerah;
4. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian
2
intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan
program/ kebijakan pemerintah yang strategis;
5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau
kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas
penyesuaian harga, audit klaim, audit investigasi terhadap kasus kasus
penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah,
audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian
keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern
terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan
nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah
lainnya;
7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah
pusat;
8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan
sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan
keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah; pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan
penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi
jabatan fungsional auditor;
10. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di
bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
11. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi
hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan Negara
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
BPKP; dan;
13. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan
umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian,
3
keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan
rumah tangga.
Selain itu BPKP berperan sebagai auditor yang bertanggung jawab kepada
Presiden seperti dinyatakan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran BPKP
tersebut untuk mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan
pengelolaan keuangan Negara melalui fungsi :
1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan
tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral; kegiatan
kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
2. Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.
3. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan
Menteri Keuangan kepada Presiden.
4. Pengawasan ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional (dari
hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya).
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas untuk
melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan
negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/
daerah, meliputi:
1. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan
cukai;
2. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar;
3. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
4. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah;
5. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang
kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur,
pendidikan, dan kesehatan;
6. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/ daerah;
7. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem
pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan
4
menangkal korupsi;
8. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan
keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang
efektif;
9. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan
pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.
Secara khusus kedudukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah merupakan
instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala BPKP. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta
penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
B. Aspek Strategis Organisasi
Arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP menjadi salah satu pendukung
terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu pembangunan tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Hakekat
pengawasan intern adalah hasil pengawasannya berperan penting dalam
meningkatkan tata kelola, memperbaiki pengelolaan risiko dan menguatkan
sistem pengendalian intern. Dengan demikian, pembangunan tata kelola
pemerintahan dan aparatur tidak dapat lepas dari pengawasan intern yang
akan diperankan oleh BPKP dalam lingkup nasional.
1. Arah Kebijakan Pengawasan BPKP
Kerangka kebijakan pengawasan BPKP diarahkan untuk mencapai sasaran
terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan
terpercaya, mencapai terwujudnya penguatan kebijakan sistem
pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja
pembangunan nasional, kebijakan dalam penerapan pengawasan intern
yang independen, profesional dan sinergis serta kebijakan penerapan sistem
manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien dan efektif.
5
Arah kebijakan pengawasan BPKP secara rinci, sebagai berikut :
a. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan Internal
Audit Capabiity Model (IA-CM) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
(APIP) yang mampu mendorong pemantapan penerapan sistem
pengendalian intern kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan
korporasi (KLPK) dan mampu bersinergi dengan APIP lain dalam
membangun tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dan
dalam melakukan pengawasan keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional;
b. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
sinergis bersama-sama dengan APIP kementerian, lembaga, pemerintah
daerah dan korporasi untuk mengawal pencapaian sasaran program
pembangunan yang bersifat lintas bidang di RPJMN 2015-2019;
c. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk
meningkatkan penerimaan negara/daerah; pengawasan untuk efisiensi
pengeluaran negara/daerah; pengawasan terhadap optimalisasi
pemanfaatan aset negara/daerah; pengawasan pembiayaan
keuangan negara/daerah; dan pengawasan terhadap alokasi keuangan
daerah (dana transfer);
d. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui
debottlenecking dan clearing house; pengawasan represif untuk
preventif serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Strategi Pengawasan BPKP
Strategi pengawasan BPKP terdiri atas strategi eksekutif maupun strategi
operasional. Strategi eksekutif diharapkan menjadi acuan terutama bagi
pimpinan BPKP di pusat maupun daerah untuk membangun kemitraan dan
jejaring pengawasan dan perencanaan pembangunan nasional. Strategi
operasional mengindikasikan kegiatan dan langkah-langkah dalam
program teknis pengawasan BPKP yaitu Program Pengawasan Intern
6
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta
Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 2015-2019 memfokuskan
pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis
melalui penguatan SPIP, penguatan kapasitas APIP, dan penguatan
kapasitas sumber daya manusia BPKP.
Secara lebih spesifik strategi untuk mewujudkan visi dan misi adalah melalui
program-program induktif, sebagaimana terlihat pada gambar berikut :
STRATEGI PENGAWASAN BPKP
• Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern yang
mendukung Sinergi Pengawasan dan Penguatan
Penerapan SPI KLPK
• Pemfokusan pengawasan intern pada isu
strategis atau program pembangunan nasional
bersifat lintas-RPJMN
• Pengamanan Keuangan/Aset Negara/Daerah
• Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
• Peningkatan kompetensi SDM BPKP dan Ketaatan
terhadap Standar dan SOP Berbasis Risiko
• Peningkatan Kapabilitas Information and
Communication Technology (ICT) berbasis BPKP’s
Enterprise Architecture dan Pengawasan’s Bussiness
Architecture
• Peningkatan Sarana Prasarana
• Penguatan Fungsi Pengawasan Internal BPKP
STRATEGI OPERASIONAL
PENGUATAN
KAPASITAS INTERNAL
Kaidah Pelaksanaan: Sinergi dan Koordinasi Perencanaan
7
C. Kegiatan dan Produk Organisasi
BPKP melaksanakan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Tengah yang merupakan unit eselon II berkewajiban melaksanakan kegiatan-
kegiatan teknis yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan teknis yang
dilaksanakan berupa :
1. Pengawasan atas Program Lintas Sektoral;
2. Pengawasan Program Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi;
3. Pengawasan Program Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan
(Kemaritiman);
4. Pengawasan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah;
5. Pengawasan Penerimaan Negara;
6. Pengawasan atas Laporan Keuangan Proyek PHLN;
7. Pengawasan atas Kinerja BUMD, Rumah Sakit Daerah dan Perusahaan
Daerah;
8. Pengawasan Pembangunan Kelistrikan;
9. Audit Operasional Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW);
10. Audit Kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Audit atas Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS dan Non PNS;
12. Audit Kinerja Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
13. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah;
14. Audit Investigasi atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga;
15. Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian
Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik dan Instansi Lainnya;
16. Pendampingan Reviu Laporan Keuangan;
17. Bimtek Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja;
18. Bimtek Reviu RKA Pemerintah Daerah;
19. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keuangan Desa;
20. Bimtek GCG BUMD;
21. Bimtek SIA BLUD, RBA BLUD, PTK BLUD dan RSB BLUD;
22. Bimtek Implementasi FCP;
8
23. Verifikasi Program Hibah Sanitasi;
24. Verifikasi DAK Reimbursement;
25. Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN);
26. Reviu terhadap Laporan dan Pengaduan Masyarakat;
27. Peningkatan Efektivitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan Investasi;
28. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Nasional (Pembangunan 1000 Embung di Provinsi Jawa Tengah,
Pembebasan Lahan Pembangunan To Trans Jawa, SPAM Regional);
29. Evaluasi Pengawasan Pilkada Serentak;
30. Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah;
31. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
32. Sosialisasi Masalah Korupsi;
33. Kajian Pengawasan.
Hasil dari kegiatan-kegiatan teknis adalah sebagai berikut :
1. Laporan Hasil Audit (Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program Jaminan
Kesehatan Nasional, Laporan Hasil Audit atas Tunjangan Profesi Guru,
Laporan Hasil Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah);
2. Laporan Hasil Audit Investigasi (Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan
Penyimpangan Pembangunan Embung pada Satker Non Vertikal/SNVT
Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bengawan Solo/BBWS);
3. Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (Laporan Perhitungan
Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan
Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RS Ortopedhi Surakarta, Laporan
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi
dalam Pengadaan Penyediaan Kebutuhan Pengembangan Bidang Ilmu
Agroindustri Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Laporan
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan
Proses Pencairan/Realisasi Pinjaman Nasabah di PD BPR BKK Purworejo);
4. Laporan Kegiatan Pendampingan, Bimtek, Sosialisasi dan Asistensi (Laporan
Hasil Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan, Laporan
9
Hasil Kegiatan Bimbingan Teknis Pendampingan Pelaksanaan
Pembangunan Bandara Ahmad Yani di Semarang, Laporan Hasil Kegiatan
Sosialisasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, Laporan Asistensi dan Bimtek
Pengelolaan Keuangan Desa);
5. Laporan Hasil Verifikasi (Laporan Hasil Verifikasi Output DAK Reimbursement
Bidang Infrastruktur, Laporan Hasil Verifikasi Hibah Air Minum);
6. Laporan Hasil Reviu (Laporan Hasil Reviu atas Pekerjaan Pembangunan
SUTET, Laporan Hasil Reviu dan Observasi Lapangan Pengadaan Lahan dan
Pembangunan Jalan Tol, Laporan Hasil Reviu atas Tata Kelola Proyek
Strategis Nasional);
7. Laporan Hasil Monitoring (Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program
Pembangunan 1000 Embung, Laporan Hasil Monitoring Penerapan SIA BLUD
pada BUMD, Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan SIMDA
Pendapatan);
8. Laporan Hasil Evaluasi (Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM, Laporan Hasil
Evaluasi Penggunaan Dana Desa, Laporan Hasil Evaluasi atas Potensi Pajak
dan Retribusi).
D. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur
dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-
428/K/SU/2016 tentang Jumlah Koordinator Pengawasan Pada Perwakilan BPKP,
struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah disajikan dalam
Gambar 1.1
10
Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Perwakilan,
berdasarkan SK Kepala BPKP Nomor Kep-432/K/SU/2016 Tanggal 8 Desember
2016.
Sumber Daya Manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah per
31 Desember 2016 sebanyak 226, dengan komposisi SDM berdasarkan jabatan
dan pendidikan sebagai berikut :
SD = 1
Pejabat Struktural = 5
SLTP = 1 Pejabat Fungsional
Auditor (PFA)
= 176
SLTA = 35 Pejabat Fungsional
Arsiparis
= 2
DIII = 50 Pejabat Fungsional
Analis Kepegawaian
= 1
S-1/DIV = 127 Pegawai Fungsional
Lainnya
= 42
S-2 = 12
Kepala
Perwakilan
Samono
Subbagian
Kepegawaian
Subbagian
Keuangan
Subbagian
Umum
Adi Warsito Ali MuchtarPutut Setio
Nugroho
Korwas
Bidang P3A
Korwas
Bidang IPP
(1)
Korwas
Bidang IPP
(2)
Korwas
Bidang APD
(1)
Korwas
Bidang APD
(2)
Korwas
Bidang AN
(1)
Korwas
Bidang AN
(2)
Korwas
Bidang
Investigasi
(1)
Korwas
Bidang
Investigasi
(2)
Kepala Bagian
Khaerun
11
Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) per 31 Desember 2016 disajikan dalam bentuk
grafik sebagai berikut :
Gambar 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan
Gambar 1.3
Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan
5
176
2 1 0
42
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Jumlah Pegawai
Pejabat Struktural
Pejabat FungsionalAuditorPejabat fungsionalArsiparisPejabat FungsionalAnalis KepegawaianPejabat FungsionalPranata KomputerPejabat FungsionalLainnya
1 1
35
50
127
12
0
20
40
60
80
100
120
140
Jumlah Pegawai
SD SLTP SLTA DIII S-1/DIV S-2
12
E. Sistematika Penyajian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan penjelasan mengenai
pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2016.
Capaian kinerja tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja
Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas
capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan memungkinkan identifikasi
terhadap sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di
masa datang.
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perwakilan BPKP
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :
Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tugas, fungsi dan
wewenang organisasi, aspek strategis, kegiatan dan produk
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah serta struktur organisasi.
Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kerja, menjelaskan secara ringkas
rencana strategis 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.
Bab III
- Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja Perwakilan
BPKP Provinsi Jawa Tengah dikaitkan dengan sasaran program
serta realisasi keuangan.
Bab IV - Penutup, menjelaskan rangkuman capaian sasaran program dan
sasaran kegiatan serta rencana tindak atau langkah yang
direncanakan untuk dilaksanakan dalam rangka perbaikan
kinerja pada tahun 2017.
13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
A. Rencana Strategis 2015-2019
Rencana Strategis (Renstra) BPKP tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 2 April 2015. Renstra BPKP
Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pengawasan periode
2015-2019 yang berisi visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada akhir
tahun 2019 atau setelahnya, misi atau rumusan umum tentang upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program-program
indikatif untuk mencapai visi dan misi.
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Rencana Strategis (Renstra)
2015-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan Nomor KEP-
192/PW11/1/2015 tanggal 27 April 2015 telah menetapkan beberapa sasaran
dan program beserta kegiatan-kegiatannya yang mendukung rencana strategis
BPKP Pusat.
1. Pernyataan Visi
Visi (Vision) merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan.
Visi harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan tantangan
serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai BPKP untuk
mewujudkannya.
Visi :
Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia
untuk Meningkatkan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
14
Komitmen yang terkandung dalam pernyataaan visi tersebut adalah :
a. Auditor Internal Pemerintah RI
BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi yang strategis
dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun in
appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu
kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dan korporasi. Dengan
demikian, informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan
oleh BPKP diharapkan bersifat obyektif, tidak bias, dan tidak diintervensi
oleh pihak lain.
Terdapat dua hal penting dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu
audit intern dan auditor pemerintah RI.
1) Audit Intern
Peran BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern memiliki dua
sifat aktivitas yaitu sebagai pemberi jasa assurance, dan pemberi jasa
consultancy yang diperoleh dengan pendekatan yang sistematis dan
metodologis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas
pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance. Untuk
program atau kebijakan pembangunan nasional, pengawasan intern
BPKP menuntut penerapan pendekatan evaluasi (riset sosial) untuk
menghasilkan rekomendasi perbaikan atas ketiga hal tersebut.
2) Auditor Pemerintah RI
Sebagai auditor pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga
Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara
langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa informasi
assurance melalui suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem
informasi akuntabilitas.
BPKP mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar karena
dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi kelemahan maupun
penyimpangan di bidang keuangan Negara.
15
b. Auditor Berkelas Dunia
Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor
internal berkelas dunia, yaitu :
1) Aspek SDM
Sumber daya manusia (SDM) BPKP wajib menerapkan due
professional care dalam setiap pelaksanaan penugasan
pengawasan dan wajib memenuhi persyaratan minimal.
2) Aspek Organisasi
Setiap auditor BPKP memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai
dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim, paham atas budaya
organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di BPKP. BPKP selalu
mengusahakan peningkatan kompetensi dalam berbagai bidang
terkait sehingga meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi
masalah dan solusinya serta perubahan peraturan terkait dan standar
baru di bidang pengawasan.
3) Aspek Produk
Bahwa kualitas hasil pengawasan BPKP baik yang berupa assurance
maupun consultancy harus mempunyai daya ungkit (leverage) yang
cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintah dan
program pembangunan.
c. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
Pengawasan BPKP dilakukan untuk merespon permasalahan yang
mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi perhatian
Presiden atau masyarakat luas.
2. Pernyataan Misi
Misi (Mission) merupakan jalan pilihan untuk menuju masa depan.
16
Misi :
a. Menyelenggarakan Pengawasan
Intern terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional guna
Mendukung Tata Kelola
Pemerintahan dan Korporasi yang
Bersih dan Efektif
b. Membina Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
yang Efektif; dan
c. Mengembangkan Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemerintah
yang Profesional dan Kompeten
Penjelasan dari masing-masing misi adalah sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung
Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif.
Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat
BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap
akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan
manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi
yang bersih dan efektif.
b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang
Efektif.
Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah
dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi
pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem
pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa
kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan
yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap
peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem
17
yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan
mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten.
Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian,
mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan
memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif
dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan
organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain
diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern
pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai
aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjamin tugas
dan fungsinya.
3. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi,
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai
dengan lima tahun
BPKP menetapkan tiga tujuan untuk mengejawantahkan visi dan misi yang
telah ditetapkan, yaitu :
a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;
b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah; dan
c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional
dan Kompeten.
4. Sasaran Strategis
Sasaran strategis dalam rumusan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2015-2019 merupakan indikator pencapaian tujuan strategis.
Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dari tujuan
dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah
18
ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut :
a. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional
b. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian,
Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas
Pembangunan Nasional.
c. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada
Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi.
5. Sasaran Program
Sasaran program merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dan
mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program dan kegiatan
yang ditetapkan.
No. No. SASARAN KEGIATAN
1 1 Tersedianya informasi hasil
pengawasan dalam mencapai
perbaikan tata kelola
2 2 Tersedianya informasi hasil
pengawasan dalam mencapai
perbaikan sistem pengendalian intern
3 3 Tersedianya informasi hasil
pengawasan mencapai peningkatan
kapabilitas APIP
4 Tersedianya dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
dalam mencapai kepuasan layanan
5 Termanfaatkannya Aset secara optimal
SASARAN PROGRAM
Perbaikan pengelolaan
program prioritas nasional dan
pengelolaan keuangan
negara/korporasi
Meningkatnya kualitas
penerapan SPIP
Pemda/korporasi
Meningkatnya kapabilitas
pengawasan intern Pemda
4 Meningkatnya kualitas
pelayanan dukungan teknis
dalam pengawasan BPKP
6. Indikator Kinerja Utama
Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalam
suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan
berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima
karakterisitik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan
nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator
hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan
19
menggunakan indikator keluaran (output). Penetapan indikator program
dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-
kegiatan yang mendukung program tersebut.
Indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah merupakan
indikator kinerja output, yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP
Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara
dan pembinaan SPIP. Indikator-indikator kinerja utama tersebut, sebagai
berikut :
No. Indikator Kinerja Outcome No. Indikator Kinerja Output
A.
1 Rekomendasi Pengaw asan Bidang Perekonomian &
Kemaritiman
2 Rekomendasi Pengaw asan Bidang Polhukam
3 Rekomendasi Pengaw asan Bidang Keuangan
Daerah
4 Rekomendasi Pengaw asan Naw a Cita Bidang
Perekonomian & Kemaritiman
5 Rekomendasi Pengaw asan Naw a Cita Bidang
Polhukam
6 Rekomendasi Pengaw asan Bidang Keuangan
Daerah
7 Rekomendasi Regional Naw a Cita
8 SPIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
1 Rekomendasi Pengaw asan Bidang Akuntan Negara
2 Rekomendasi Pengaw asan Naw a Cita Bidang
Akuntan Negara
1 Rekomendasi Pengaw asan Bidang Investigasi
2 Rekomendasi Pengaw asan Naw a Cita Bidang
Investigasi
B.
4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) 1 Rekomendasi Pembinaan SPIP Bidang Pengaw asan
Keuangan Daerah
5 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik
dari BUMD yang dibina
1 Pembinaan SPIP Bidang Akuntan Negara
6 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD
yang dibina
C.
7 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)
8 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
9 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)
10 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
D.
1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perw akilan
BPKP
2 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara
perw akilan BPKP
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP
4 Persepsi Kepuasan layanan Ketatausahaan
3 Penyerahan hasil pengaw asan keinvestigasian kepada
aparat penegak hukum
1
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
Meningkatnya kapabilitas pengaw asan intern Pemda
Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengaw asan BPKP
1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian
intern pengelolaan program nasional
2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,
manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan
korporasi
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
20
7. Program dan Kegiatan
BPKP melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan
fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program
dan kegiatan dalam lima tahun mendatang didasarkan pada mandat yang
diperoleh dari Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan peraturan perundangan
lain seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Instruksi Presiden Nomor
1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Nasional.
Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan
serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh K/L. Dengan mempertimbangkan restrukturisasi
program yang dirancang oleh Bappenas bahwa setiap LPND menggunakan
satu program teknis yang spesifik untuk LPND tersebut dan satu atau
beberapa program generik, BPKP menetapkan tiga program teknis dan satu
program generik dan menyusun kegiatan-kegiatannya. Perwakilan BPKP
Provinsi Jawa Tengah merupakan unit eselon II yang berkewajiban untuk
melaksanakan kegiatan teknis yang telah ditetapkan berupa:
1. Pengawasan atas Program Lintas Sektoral;
2. Pengawasan Program Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi;
3. Pengawasan Program Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan
(Kemaritiman);
4. Pengawasan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah;
5. Pengawasan Penerimaan Negara;
6. Pengawasan atas Laporan Keuangan Proyek PHLN;
7. Pengawasan atas Kinerja BUMD, Rumah Sakit Daerah dan Perusahaan
Daerah;
8. Pengawasan Pembangunan Kelistrikan;
21
9. Audit Operasional Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW);
10. Audit Kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Audit atas Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS dan Non PNS;
12. Audit Kinerja Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
13. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah;
14. Audit Investigasi atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga;
15. Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan
Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik dan
Instansi Lainnya;
16. Pendampingan Reviu Laporan Keuangan;
17. Bimtek Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja;
18. Bimtek Reviu RKA Pemerintah Daerah;
19. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keuangan Desa;
20. Bimtek GCG BUMD;
21. Bimtek SIA BLUD, RBA BLUD, PTK BLUD dan RSB BLUD;
22. Bimtek Implementasi FCP;
23. Verifikasi Program Hibah Sanitasi;
24. Verifikasi DAK Reimbursement;
25. Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN);
26. Reviu terhadap Laporan dan Pengaduan Masyarakat;
27. Peningkatan Efektivitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan Investasi;
28. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Nasional (Pembangunan 1000 Embung di Provinsi Jawa Tengah,
Pembebasan Lahan Pembangunan Tol Trans Jawa, SPAM Regional);
29. Evaluasi Pengawasan Pilkada Serentak;
30. Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah;
31. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
32. Sosialisasi Masalah Korupsi;
33. Kajian Pengawasan.
22
Sedangkan kegiatan generik berupa :
1. Pelayanan gaji honorarium dan tunjangan;
2. Pelayanan operasional perkantoran;
3. Penyusunan rencana kerja/teknis;
4. Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian;
5. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
6. Penyuluhan dan penyebaran informasi;
7. Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan;
8. Pembinaan dan penilaian Jabatan Fungsional;
9. Penyelenggaraan SIM di internal BPKP;
10. Pengadaan sarana dan prasarana;
11. Pemeliharaan Gedung, Bangunan, Peralatan dan Mesin.
B. Perjanjian Kinerja 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah ditandatangani Perjanjian
Kinerja (Perkin) Tahun 2016 yang merupakan bentuk perjanjian dari Kepala
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala BPKP pada tanggal
22 Januari 2016 dengan revisi terakhir tanggal 18 November 2016. Perkin tersebut
berisi kesanggupan untuk mewujudkan target kinerja tahunan dan
mempertanggungjawabkan atas keberhasilan maupun kegagalannya.
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2016 Perwakilan BPKP
Provinsi Jawa Tengah selain memenuhi target Perkin juga melaksanakan
berbagai kegiatan di luar Perkin serta kegiatan dukungan yang merupakan
penugasan khusus dari BPKP dan tugas pendampingan dari stakeholders
(Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal di daerah) yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya.
23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran capaian kinerja tahun 2016 merupakan bagian dari
penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Tengah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan
realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian
kinerja Tahun 2016. Capaian kinerja diindikasikan dengan capaian indikator
kinerja utama (IKU) yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi
capaian sasaran program.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap
indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan
dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala
yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna
perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam
evaluasi kinerja juga dilakukan pembandingan-pembandingan antara realisasi
kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan
realisasi tahun lalu dan pembandingan lain yang diperlukan. Dalam evaluasi
kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan proporsi
capaian kinerja dengan proporsi penggunaan sumber daya baik dana dan
sumber daya manusia, yang dalam hal ini direpresentasikan dengan Orang/Hari
(OH). Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian kinerja lebih tinggi dari
pada capaian penggunaan sumber daya, baik dana maupun OH.
Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber
daya manusia.
Capaian IKU dan capaian output disajikan dalam tabel 3.1 dan tabel 3.2
sebagai berikut :
24
Tabel 3.1
Capaian Indikator Utama
Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Perbaikan
Pengelolaan
Program Nasional
dan Pengelolaan
Keuangan
Negara/Korporasi
Perbaikan tata kelola,
manajemen risiko, dan
pengendalian intern
pengelolaan program
nasional
% 45 45,19 100,41
Persentase tindak lanjut
rekomendasi tata kelola,
manajemen risiko dan
pengendalian intern
pengelolaan korporasi
% 100 100,00 100,00
Penyerahan hasil
pengawasan keinvestigasian
kepada aparat penegak
hukum
% 60 93,75 156,25
Meningkatnya
Kualitas
Penerapan SPI
Pemda/Korporasi
Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 3)
% 10 13,80 138,00
Persentase BUMD yang
kinerjanya minimal berpredikat
baik dari BUMD yang dibina
% 52 76,67 147,44
Persentase BLUD yang
kinerjanya minimal baik dari
BLUD yang dibina
% 58 100,00 172,41
Meningkatnya
Kapabilitas
Pengawasan
Intern Pemda
Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 3)
% 7 7,00 100,00
Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 2)
% 52 34,40 66,15
Kapabilitas APIP Pemerintah
Provinsi (Level 1)
% 100 100 100
Kapabilitas APIP
Kabupaten/Kota (Level 1)
% 41 58,60 57,07
Meningkatnya
Kualitas Layanan
Dukungan Teknis
Pengawasan
Persepsi Kepuasan Layanan
Ketatausahaan
Skala
likert
1-10
7 7,50 107,14
25
Tabel 3.2
Capaian Output
No SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR Satuan Target Realisasi Capaian
% 1 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan dalam Mencapai Perbaikan Tata Kelola
1.1 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan
BPKP
Rekomendasi 212 208 96,23
1.1.1 Pengawasan Intern Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman
Rekomendasi 31 31 100,00
1.1.2 Pengawasan Intern Bidang Polhukam,
Pembangunan Manusia, dan
Kebudayaan
Rekomendasi 22 22 100,00
1.1.3 Pengawasan Intern Bidang Pengawasan
Keuangan Daerah
Rekomendasi 45 45 100,00
1.1.4 Pengawasan Intern Bidang Akuntan
Negara
Rekomendasi 32 32 100,00
1.1.5 Pengawasan Intern Bidang Investigasi Rekomendasi 82 74 90,24
1.2 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan
Nawa Cita
Rekomendasi 43 43 100,00
1.2.1 Pengawasan Intern Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman (Nawa
Cita)
Rekomendasi 5 5 100,00
1.2.2. Pengawasan Intern Bidang Polhukam,
Pembangunan Manusia, dan
Kebudayaan (Nawa Cita)
Rekomendasi 20 20 100,00
1.2.3 Pengawasan Intern Bidang Pengawasan
Keuangan Daerah (Nawa Cita)
Rekomendasi 7 7 100,00
1.2.4 Pengawasan Intern Bidang Akuntan
Negara (Nawa Cita)
Rekomendasi 10 10 100,00
1.2.5 Pengawasan Intern Bidang Investigasi
(Nawa Cita)
Rekomendasi 1 1 100,00
1.3 Regional Nawa Cita Rekomendasi 4 4 100,00
2 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan dalam Mencapai Perbaikan Sistem Pengendalian
Intern
2.1 Rekomendasi Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP/SPI
Rekomendasi 38 38 100,00
2.1.1 Pembinaan SPIP Bidang Perekonomian
dan Kemaritiman
Rekomendasi 1 1 100,00
2.1.2 Pembinaan SPIP Bidang Pengawasan
Keuangan Daerah
Rekomendasi 19 19 100,00
2.1.3 Pembinaan SPIP Bidang Akuntan Negara Rekomendasi 18 18 100,00
3 Tersediannya Informasi Hasil Pengawasan dalam Mencapai Peningkatan Kapabilitas APIP
3.1
Rekomendasi Peningkatan Kapabilitas
APIP
Rekomendasi 3 3
4 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Fungsi Teknis Lainnya dalam Mencapai
Kepuasan Layanan
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen
Perwakilan BPKP
Laporan 80 80 100,00
5 Termanfaatkannya Aset Secara Optimal
Terlaksananya Rehabilitasi Berat Rumah
Negara Perwakilan BPKP
m2 100 100 100,00
26
Sedangkan penyerapan dana baik yang berasal dari dana DIPA Perwakilan
BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dan biaya pihak ketiga/dana mitra
disajikan sebagai berikut :
Tabel3.3
Realisasi Penyerapan Dana
DIPA Dana Mitra Jumlah
A.
1 2.151.123.502,00 576.026.583,00 2.727.150.085
2 500.289.700,00 500.289.700
3 1.057.469.577,00 1.057.469.577
B.
4 391.570.684,00 1.429.005.050,00 1.820.575.734
5 477.213.290,00 477.213.290
6
C.
7 151.832.680,00 151.832.680
8
9
10
D.
11
- Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan
BPKP
39.036.939.850 39.036.939.850
- Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara
perwakilan BPKP
171.168.000 171.168.000,00
43.937.607.283 2.005.031.633 45.942.638.916
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat
baik dari BUMD yang dibina
Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD
yang dibina
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam
pengawasan BPKP
Jumlah
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Lev el 3)
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Lev el 2)
Kapabilitas APIP Pemerintah Prov insi (Lev el 1)
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Lev el 1)
Persepsi Kepuasan layanan Ketatausahaan
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
No. Indikator Kinerja Outcome(Rp)
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (lev el 3)
Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan
pengendalian intern pengelolaan program nasional
Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,
manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan
korporasi
Penyerahan hasil pengawasan keinv estigasian kepada
aparat penegak hukum
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan
pengelolaan keuangan negara/korporasi
27
Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Program 1
Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan
Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
Sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan
pengelolaan keuangan Negara/Korporasi terkait dengan tujuan pertama BPKP
dalam rencana strategis tahun 2015-2019 yaitu peningkatan kualitas
akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang bersih
dan efektif.
Sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan
pengelolaan keuangan Negara/korporasi diukur menggunakan tiga Indikator
Kinerja Utama (IKU) yaitu :
IKU 1 Sasaran Program 1
Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian
Intern Pengelolaan Program Nasional
Pencapaian sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional
dan pengelolaan Negara/Korporasi dengan IKU “Perbaikan Tata Kelola,
Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional”
diukur dengan menghitung persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi
yang telah disampaikan dalam laporan hasil pengawasan.
Realisasi IKU Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
pengelolaan program nasional tahun 2016 adalah sebesar 45,19% atau 100,42%
dari target tahun 2016 sebesar 45%.
Perhitungan persentase dari tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan
sebanyak 61 tindak lanjut dari 135 rekomendasi yang telah disampaikan,
dengan rincian sebagai beikut :
28
No. Jenis Rekomendasi Rekomendasi Terpilih
1. Pengawasan Intern Bidang Perekonomian dan
Kemaritiman
31
2. Pengawasan Intern Bidang Polhukam 22
3. Pengawasan Intern Bidang Penyelenggaraan
Keuangan Daerah
45
4. Pengawasan Bidang Perekonomian dan
Kemaritiman Nawa Cita
5
5. Pengawasan Intern Bidang Polhukam Nawa Cita 20
6. Pengawasan Intern Bidang Penyelenggaraan
Keuangan Daerah Nawa Cita
7
7. Pengawasan Regional Nawa Cita 4
8. Pembinaan SPIP Bidang Perekonomian dan
Kemaritiman
1
Jumlah Rekomendasi Terpilih 135
Jumlah Tindak Lanjut 61
Realisasi Kinerja 45,19
Realisasi IKU “Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
pengelolaan program nasional” tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan
tahun 2015 karena terdapat perbedaan cara pengukuran IKU.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019
digambarkan dalam gambar 3.1 sebagai berikut:
Gambar 3.1
Perbandingan Realisasi IKU 1 Sasaran Program 1
Dengan Target Tahun 2019
45
,00
70
,00
45
,19
2 0 1 6 2 0 1 9
CA
PA
IAN
PERIODE
Target Realisasi
29
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 70%, sedangkan realisasi
tahun 2016 adalah sebesar 45,19%, sehingga masih diperlukan upaya keras dan
terukur guna mencapai target tahun 2019
Rencana Tindak guna pencapaian target 2019 antara lain sebagai berikut :
- Melakukan inventarisasi terhadap rekomendasi yang belum ada tindak
lanjutnya.
- Melakukan koordinasi dengan mitra kerja untuk percepatan tindak lanjut TPB.
Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP memberikan jasa
assurance dan consulting dalam bidang tata kelola, manajemen risiko, dan
pengendalian intern pengelolaan pembangunan nasional yang disampaikan
dan ditindaklanjuti pada tahun 2016, antara lain adalah sebagai berikut:
1. Tata kelola keuangan Mitra Kerja telah dilaksankan dengan baik, antara lain
laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan sesuai ketentuan yang
berlaku.
2. Penyelamatan keuangan Negara melalui pengembalian ke Kas Negara
dengan disertai perbaikan administratif.
3. Tunggakan tunjangan profesi guru PNSD pada Kementerian Agama
diselesaikan dengan cara memperhitungkan kekurangan atau kelebihan
bayar, atas kelebihan bayar yang tidak diperhitungkan telah disetorkan ke
Kas Negara.
4. Kapasitas SDM APIP meningkat dalam:
(1) Kemampuan melaksanakan reviu Penyerapan Anggaran dan
Pengadaan Barang/Jasa serta penggunaan dana Desa dan
perekaman datanya melalui aplikasi berbasis web.
(2) Kemampuan melaksanakan reviu RKA SKPD dalam rangka peran selaku
quality assurance.
5. Reimbursment DAK dapat diserap sesuai ketentuan.
Realisasi IKU “Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
pengelolaan program nasional” didukung dengan dana sebesar
Rp2.727.150.085,00 (yang terdiri atas realisasi dana DIPA sebesar
30
Rp2.152.298.502,00 atau sebesar 95,42% dari anggaran sebesar
Rp2.254.399.000,00 dan dana Mitra sebesar Rp576.026.583,00) serta SDM
sebanyak 12.446 OH atau 84,56% dari rencana 14.719 OH.
Dari sisi penggunaan dana, IKU “Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan
pengendalian intern pengelolaan program nasional” telah efisien. Kondisi ini
tampak dari capaian IKU sebesar 100,42% lebih tinggi dibandingkan dengan
capaian peggunaan dana sebesar 95,42%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU “Perbaikan tatakelola,
manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program nasional”
telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian IKU sebesar 100,42% lebih tinggi
dibandingan capaian OH sebesar 84,56%.
IKU 2 Sasaran Program 1
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola,
Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan
Korporasi
IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Tata kelola, Manajemen
Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi” mencerminkan upaya
BPKP dalam rangka meningkatkan kinerja korporasi baik BUMN/anak
perusahaan maupun BUMD serta BLUD.
Pencapaian sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional
dan pengelolaan Negara/korporasi dengan IKU “Persentase tindak lanjut
rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern
pengendalian korporasi”, diukur dengan menghitung persentase tindak lanjut
terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam laporan hasil
pengawasan.
Realisasi IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan tata kelola,
manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan korporasi” tahun 2016
adalah sebesar 100,00% atau 100,00% dari target tahun 2016 sebesar 100%.
Perhitungan persentase dari tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan
sebanyak 42 tindak lanjut dari 42 rekomendasi yang telah disampaikan, dengan
31
rincian sebagai beikut :
No. Jenis Rekomendasi Rekomendasi Terpilih
1. Pengawasan Intern Bidang Akuntan Negara 32
2. Pengawasan Intern Bidang Akuntan Negara
Nawacita
10
Jumlah Rekomendasi Terpilih 42
Jumlah Tindak Lanjut 42
Capaian Kinerja (%) 100,00
Realisasi IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan tata kelola,
manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan korporasi” tahun 2016
tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 karena adanya perbedaan cara
pengukuran IKU.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019
digambarkan dalam gambar 3.2 sebagai berikut:
Gambar 3.2
Perbandingan Realisasi IKU 2 Sasaran Program 1
Dengan Target Tahun 2019
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 100%, sedangkan realisasi
tahun 2016 sebesar 100,00%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2016 telah
mengarah pada pencapaian target tahun 2019.
10
0
10
0
10
0
2 0 1 6 2 0 1 9
CA
PA
IAN
PERIODE
Target Realisasi
32
Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP memberikan jasa
assurance dan consulting dalam bidang tata kelola, manajemen risiko, dan
pengendalian intern pengelolaan korporasi yang disampaikan dan
ditindaklanjuti pada tahun 2016, antara lain, sebagai berikut:
1. Penambahan cakupan layanan air minum dengan mengikuti program
hibah air minum yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan
rendah.
2. Penggunaan dana Program Hibah Air Minum secara efektif, efisien dan
sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pemenuhan peningkatan kualitas air minum dengan melakukan pengujian
sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Peningkatan ketatausahaan keuangan PDAM melalui implementasi SIA
PDAM dan perbaikan pencatatan Aset Tetap melalui inventarisasi Aset
Tetap.
5. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan
pembentukan struktur organisasi dan tata kerja Badan Usaha Milik Daerah.
6. Perpanjangan ijin dan perpanjangan kontrak penetapan tapak SUTET untuk
wilayah Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara untuk penyelesaian
pekerjaan.
7. Percepatan proses pembebasan Tanah Kas Desa untuk pembangunan
jalan tol
8. Penyelesaian ijin pembongkaran plat injak dan dinding barrier jalan akses
Bandara Ahmad Yani Semarang.
9. Pengalihan alokasi benih terkait peningkatan produksi dan distribusi benih
pada PT Pertani.
10. Penyusunan Rencana Strategi Bisnis (RSB) Tahun 2016-2020 pada beberapa
RSUD.
Realisasi IKU didukung dengan dana sebesar Rp500.289.70000 atau 98,62% dari
anggaran sebesar Rp507.295.000,00 dan SDM sebanyak1.872 OH atau 46,81%
dari rencana sebanyak 3.999 OH.
33
Dari sisi penggunaan dana, IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan
tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan korporasi”
telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian IKU sebesar 100,00% lebih tinggi
dibandingkan dengan capaian peggunaan dana sebesar 98,62%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU “Persentase tindak lanjut
rekomendasi perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
pengelolaan korporasi” telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian IKU
sebesar 100,00% lebih tinggi dibandingkan capaian OH sebesar 46,81%.
IKU 3 Sasaran Program 1
Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat
penegak hukum
Dalam rangka mendukung mewujudkan Nawa Cita Pemerintah, khususnya
Nawa Cita yang keempat, yaitu “Menolak negara lemah dengan melakukan
reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercaya”, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah melakukan upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terus menerus. Upaya
tersebut dilakukan dengan meningkatkan kepedulian dan partisipasi
masyarakat dalam pemberantasan korupsi serta memberikan pemahaman dan
pengetahuan atas fraud. Untuk itu, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah
meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH)
dalam penanganan kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi.
IKU “Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak
Hukum” dihitung berdasarkan Jumlah laporan yang diserahkan ke APH/
Pemerintah Daerah/Korporasi dibandingkan dengan jumlah permintaan
penugasan.
Realisasi IKU “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat
penegak hukum” tahun 2016 adalah sebesar 93,75% atau 156,25% dari target
tahun 2016 sebesar 60%.
Perhitungan persentase dari rekomendasi yang hasil pengawasan
keinvestigasian yang diserahkan kepada aparat penegak hukum sebanyak 75
34
rekomendasi dari 80 jumlah permintaan penugasan dengan rincian sebagai
beikut :
No. Jenis Rekomendasi Rekomendasi Terpilih
1. Pengawasan Bidang Keinvestigasian 74
2. Pengawasan Bidang Keinvestigasian Nawa Cita 1
Jumlah Rekomendasi yang Diserahkan Kepada
Penegak Hukum
75
Jumlah Permintaan Penugasan 80
Capaian Kinerja (%) 93,75
Realisasi IKU “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat
penegak hokum” tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015
karena terdapat perbedaan cara pengukuran.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019
digambarkan dalam gambar 3.3 sebagai berikut:
Gambar 3.3
Perbandingan IKU 3 Sasaran Program 1
Dengan Target Tahun 2019
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 80%, sedangkan realisasi
tahun 2016 adalah sebesar 93,75%, dengan demikian bahwa realisasi tahun 2016
telah melampaui target tahun 2019 (akhir masa renstra 2015 - 2019), sehingga
dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2016 berada pada jalur yang tepat
menuju target tahun 2019.
60
80
93
,75
2 0 1 6 2 0 1 9
CA
PA
IAN
PERIODE
Target Realisasi
35
Dikaitkan dengan fokus pengawasan BPKP, penugasan pengawasan bidang
keinvestigasian mendukung pengamanan asset Negara/Daerah, peningkatan
tata kelola (governance system) dan peningkatan ruang fiskal. Uraian hasil
pengawasan berdasarkan fokus pengawasan BPKP tersebut sebagai berikut :
a. Pengamanan Aset Negara / Daerah
Realisasi rekomendasi penugasan audit invetigatif, audit penghitungan
kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli adalah
sebanyak 63 rekomendasi atau mencapai 92,65% dari permintaan sebanyak
68 permintaan. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah melakukan upaya
pemberantasan korupsi melalui peningkatan koordinasi dan kerja sama
dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani kasus yang
berindikasi tindak pidana korupsi. Koordinasi dan kerja sama mencakup APH
baik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Negeri pada
kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah maupun Kepolisian Daerah Jawa
Tengah dan Kepolisian Resor/Kota/Kota Besar pada kabupaten/kota di
wilayah Jawa Tengah.
Kerja sama dan koordinasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dengan
APH tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan pengawasan keinvestigasian
berupa pemberian bantuan audit investigatif, audit penghitungan kerugian
keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli kepada APH maupun
pemberian keterangan ahli pada sidang pengadilan tindak pidana korupsi.
Pada tahun 2016 telah dihasilkan 24 laporan audit penghitungan kerugian
keuangan negara dan 39 laporan pemberian keterangan ahli. Jumlah
kerugian keuangan negara/daerah dari kegiatan audit penghitungan
kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp71.266.299.677,09. Laporan
hasil audit penghitngan kerugian keuangan negara telah diserahkan kepada
penyidik untuk ditindaklanjuti dengan pemberian keterangan ahli kepada
penyidik dan kepada majelis hakim di pengadilan. Dari 39 laporan pemberian
keterangan ahli tersebut terdapat pemberian keterangan ahli tanpa
didahului dengan audit investigatif ataupun audit penghitungan kerugian
keuangan negara. Jumlah kerugian keuangan negara/daerah dari kegiatan
36
pemberian keterangan ahli langsung (tanpa didahului audit penghitungan
kerugian keuangan negara atau audit investigatif) adalah sebesar
Rp1.671.993.614.45.
b. Peningkatan Tata Kelola
Di samping upaya pemberantasan korupsi, BPKP Perwakilan Jawa Tengah
juga melakukan upaya pencegahan korupsi, yang terdiri dari Sosialisasi Anti
Korupsi, Fraud Control Plan, dan kajian pengawasan, yang dapat diuraikan
sebagai berikut.
Upaya pencegahan korupsi dilakukan dengan meningkatkan kepedulian
dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi serta memberikan
pemahaman dan pengetahuan atas fraud atau kecurangan. Pada tahun
2016, upaya peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat dilakukan
dengan sosialisasi program anti korupsi kepada fokus grup siswa siswi SMA.
Upaya pencegahan korupsi melalui kajian/evaluasi untuk memberikan
masukan/usulan perbaikan terhadap sistem yang telah berjalan, melalui BPKP
Pusat. Pada tahun 2016 telah dihasilkan dua laporan hasil kajian/evaluasi
berkaitan dengan penyesuaian harga/eskalasi dan berkaitan bantuan sosial.
Upaya pencegahan melalui kegiatan sebagai nara sumber dengan
memberikan pemahaman mengenai fraud control plan/keivestigasian
kepada instansi pemerintah. Pada tahun 2016 telah dihasilkan 3 laporan
mengenai fraud control plan.
c. Peningkatan Ruang Fiskal
Untuk mendorong peningkatan ruang fiskal, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Tengah melakukan pengawasan atas pengeluaran keuangan negara yang
masih dapat ditingkatkan penghematannya melalui audit penyesuaian
harga dan audit klaim. Pada tahun 2016 permintaan audit penyesuaian
harga sebanyak 2 permintaan, dan telah diterbitkan 2 laporan. Sedang
permintaan audit klaim sebanyak 1 permintaan telah dapat diterbitkan
laporannya.
Koreksi audit untuk kegiatan audit penyesuaian harga adalah sebesar
37
Rp18.898.650.980,60, sedang koreksi audit untuk kegiatan audit klaim adalah
Rp1.102.319.759,29.
d. Kegiatan Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan
Untuk memediasi antar instansi yang karena terdapat permasalahan yang
timbul karena tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP Jawa Tengah melakukan
audit hambatan kelancaran pembangunan, agar kegiatan / pembangunan
tidak terkendala dan hasil kegiatan / pembangunan dapat dimanfaatkan.
Pada tahun 2016 telah dihasilkan dua laporan hasil audit hambatan
kelancaran pembangunan.
Realisasi IKU didukung dengan dana sebesar Rp1.057.469.577,00 atau 93,60%
dari anggaran sebesar Rp1.129.763.000,00 dan SDM sebanyak 4.119 OH atau
75,58% dari rencana sebanyak 5.450 OH.
Dari sisi penggunaan dana, IKU Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian
kepada aparat penegak hukum telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian
IKU sebesar 156,25% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian peggunaan
dana sebesar 93,60%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU Penyerahan hasil
pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum telah efisien.
Kondisi ini tampak dari capaian IKU sebesar 156,26% lebih tinggi dibandingan
capaian OH sebesar 75,58%.
Sasaran Program 2
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi
Sasaran program meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi
terkait dengan tujuan kedua BPKP dalam rencana strategis tahun 2015-2019
yaitu peningkatan kualitas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian
intern pemerintah.
Sasaran program meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi
diukur menggunakan tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :
38
IKU 1 Sasaran Program 2
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 3
IKU "Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 3" mencerminkan kualitas
penyelenggaraan SPIP seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang diharapkan
berada pada level 3. Pengukuran IKU Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/Kota Level 3 dihitung dengan menghitung persentase Pemerintah
Kabupaten/Kota yang telah mencapai level 3 terhadap seluruh pemerintah
kabupaten/kota di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
Dari 29 pemerintah kabupaten/kota, telah dilakukan assessment terhadap
seluruh pemerintah kabupaten/kota yang berada di wilayah kerja Perwakilan
BPKP Provinsi Jawa Tengah. Melalui kegiatan quality assurance terhadap upaya
peningkatan maturitas, 4 Kabupaten/ Kota mencapai level maturitas 3, yaitu
Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kudus, Kota Semarang dan Kota Surakarta.
Realisasi IKU Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 3 tahun 2016
adalah sebesar 13,80% atau 138,00% dari target tahun 2016 sebesar 10,00%.
Realisasi IKU maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 3 tahun 2016 tidak
dapat dibandingkan dengan tahun 2015 karena terdapat perbedaan cara
pengukuran.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019
digambarkan dalam gambar 3.4 sebagai berikut:
Gambar 3.4
Perbandingan IKU 1 Sasaran Program 2
Dengan Target Tahun 2019
10
70
13
,80
2 0 1 6 2 0 1 9
CA
PA
IAN
PERIODE Target Realisasi
39
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 70%, sedangkan realisasi
tahun 2016 adalah sebesar 13,80%. sehingga diperlukan upaya keras dan terukur
guna mencapai target tahun 2019.
Realisasi IKU didukung dengan dana sebesar Rp1.820.575.734,00 (yang terdiri
atas realisasi dana DIPA sebesar Rp391.570.684,00 atau 96,43% dari anggaran
sebesar Rp406.088.000,00 dan dana Mitra sebesar Rp1.429.005.050,00) dan SDM
sebanyak 4.434 OH atau 252,51% dari rencana sebanyak 1.756 OH.
Dari sisi penggunaan dana, IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota
Level 3” telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian IKU sebesar 138% lebih
tinggi dibandingkan dengan capaian peggunaan dana sebesar 96,43%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU “Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/Kota Level 3” belum efisien. Kondisi ini tampak dari capaian IKU
sebesar 138% lebih rendah dibandingan capaian OH sebesar 252,51%.
IKU 2 Sasaran Program 2
Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari
BUMD yang Dibina
BPKP melakukan pengawasan terhadap BUMD dalam rangka meningkatkan
kinerja agar BUMD berperan optimal sebagai salah satu pemicu kesejahteraan
masyarakat di daerah.
IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang
dibina” diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang kinerjanya berpredikat
minimal baik dibandingkan jumlah BUMD yang kinerjanya dievaluasi BPKP.
Realisasi IKU “Persetase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari
BUMD yang dibina” tahun 2016 adalah sebesar 76,67% atau 147,44% dari target
tahun 2016 sebesar 52%. Realisasi tersebut merupakan BUMD yang kinerjanya
minimal berpredikat baik sebanyak 23 BUMD dari 30 BUMD yang dievaluasi.
Realisasi IKU persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari
BUMD yang dibina tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015
karena terdapat perbedaan cara pengukuran.
40
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019
digambarkan dalam gambar 3.5 sebagai berikut:
Gambar 3.5
Perbandingan IKU 2 Sasaran Program 2
Dengan Target Tahun 2019
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 56%, maka realisasi tahun
2016 telah mencapai 76,67%, menunjukkan bahwa kinerja tahun 2016 telah
mengarah pada pencapaian target tahun 2019.
IKU 3 Sasaran Program 2
Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang
dibina
BLUD dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat
tanpa mengutamakan mencari keuntungan, namun tetap memperhatikan
efisiensi dan produktivitas sehingga wajib menerapkan praktik bisnis yang sehat.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengamanatkan
Rumah Sakit yang didirikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk
Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, dengan
pengelolaan berbentuk Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
52
56
76
,67
2 0 1 6 2 0 1 9
CA
PA
IAN
PERIODE
Target Realisasi
41
undangan. Untuk itu, BPKP melakukan pengawasan terhadap BLUD dalam
rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja BLUD.
IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina" diukur
dengan menghitung jumlah BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat baik
dibandingkan dengan jumlah BLUD yang dibina oleh BPKP.
Realisasi IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang
dibina" sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 100 % atau 172,41% dari
target tahun 2016 sebesar 58%.
Realisasi IKU persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang
dibina tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 karena
terdapat perbedaan cara pengukuran.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019
digambarkan dalam gambar 3.6 sebagai berikut:
Gambar 3.6
Perbandingan IKU 3 Sasaran Program 2
Dengan Target Tahun 2019
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 62%, maka realisasi tahun
2016 yang telah mencapai 100%, menunjukkan bahwa kinerja tahun 2016 telah
mengarah pada pencapaian target tahun 2019.
58
62
10
0,0
0
2 0 1 6 2 0 1 9
CA
PA
IAN
PERIODE
Target Realisasi
42
Realisasi IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari
BUMD yang dibina” dan IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari
BLUD yang dibina" didukung dengan dana sebesar Rp477.213.290,00 atau
88,82% dari anggaran sebesar Rp537.299.000,00 dan SDM sebanyak 1.661 OH
atau 62,70% dari rencana sebanyak 2.469 OH.
Dari sisi penggunaan dana, IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal
berpredikat baik dari BUMD yang dibina” dan IKU "Persentase BLUD yang
kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina" telah efisien. Kondisi ini tampak
dari capaian IKU sebesar 147,44% dan 172,41% lebih tinggi dibandingkan
dengan capaian peggunaan dana sebesar 88,82%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU “Persentase BUMD yang
kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina” dan IKU "Persentase
BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina" telah efisien. Kondisi
ini tampak dari capaian IKU sebesar 147,44% dan 172,41% lebih tinggi
dibandingan capaian OH sebesar 62,70%.
Sasaran Program 3
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Sasaran program meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda terkait
dengan tujuan ketiga BPKP dalam rencana strategis tahun 2015-2019 yaitu
Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten.
Sasaran program meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda diukur
menggunakan empat Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:
IKU 1 Sasaran Program 3
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 3 IKU "Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota Level 3" mencerminkan kualitas kapabilitas
APIP Kabupaten/Kota diharapkan berada pada Level 3.
Kapabilitas APIP diukur menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi nilai kapabilitas
43
APIP menunjukkan kualitas APIP yang semakin baik dalam menjalankan
perannya sebagai auditor intern. Tingkat kapabilitas APIP disimpulkan dari hasil
penilaian tingkat kapabilitas yang dilaksanakan oleh BPKP dan atau
dilaksanakan sendiri oleh APIP K/L/Pemda dengan quality assurance dari BPKP
menggunakan pedoman penilaian kapabilitas APIP yang dikembangkan oleh
BPKP.
IKU "Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota Level 3" diukur dengan menghitung
jumlah APIP Kabupaten/Kota yang telah memperoleh capaian tingkat
kapabilitas level 3 dibandingkan jumlah APIP Kabupaten/Kota yang menjadi
mitra kerja BPKP sebanyak 29 Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pada tahun 2016, APIP Kabupaten/Kota yang mencapai tingkat kapabilitas APIP
level 3 adalah Kabupaten Kudus dan Kota Surakarta.
Realisasi IKU “kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota level 3” sebanyak 2
kabupaten/kota sebesar 7%atau 100% dari target tahun 2016 sebesar 7%.
Dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2015, realisasi tahun 2016 menunjukkan
kenaikan sebesar 7%.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019
digambarkan dalam gambar 3.7 sebagai berikut:
Gambar 3.7
Perbandingan IKU 1 Sasaran Program 3
Dengan Target Tahun 2019
7
85
7
2 0 1 6 2 0 1 9
CA
PA
IAN
PERIODE
Target Realisasi
44
Realisasi tahun 2016 sebesar 7% jika dibandingkan dengan target tahun 2019
sebesar 85%, masih belum memadai sehingga diperlukan upaya keras dan
terukur guna mencapai target tahun 2019.
IKU 2 Sasaran Program 3
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 2
Indikator Kinerja Utama “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 2”
diukur dengan menghitung jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah
mencapai kapabilitas level 2 dibandingkan jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota
yang menjadi mitra kerja BPKP sebanyak 29 Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pada tahun 2016, dari 29 Kabupaten/Kota yang menjadi mitra BPKP, sebanyak
10 APIP Kabupaten/Kota berada pada tingkat kapabilitas APIP level 2. Dengan
demikian, realisasi kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota level 2 adalah
34,40% atau mencapai 66,15% dari target tahun 2016 sebesar 52%.
Target tahun 2016 belum tercapai dikarenakan:
1) Komitmen Pemerintah Daerah kurang disebabkan kurangnya pemahaman
tentang pentingnya fungsi Pengawas Internal.
2) Keterbatasan anggaran untuk kegiatan penigkatan tata kelola APIP.
Rencana tindak perbaikan guna menuju perbaikan kinerja adalah dengan
menambah kegiatan Bimtek Kapabilitas APIP di Pemerintah Daerah. Pada
tahun 2017 direncanakan sebanyak 10 kegiatan Bimtek.
Realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 2” tahun 2016
tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 disebabkan adanya perbedaan
cara pengukuran.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode2015-2019
disajikan dalam gambar 3.8 sebagai berikut :
45
Gambar 3.8
Perbandingan IKU 2 Sasaran Program 3
Dengan Target Tahun 2019
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 10%, sedangkan realisasi
tahun 2016 adalah sebesar 34,40% sehingga masih diperlukan upaya keras dan
terukur guna mencapai target tahun 2019.
IKU 3 Sasaran Program 3
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Level 1
Indikator “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Level 1” diukur dengan
menghitung jumlah APIP Pemerintah Provinsi yang berada pada kapabilitas
level 1 dibandingkan Jumlah APIP Pemerintah Provinsi.
Berdasarkan hasil evaluasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mencapai
tingkat kapabilitas APIP level 3. Dengan demikian, target kapabilitas APIP
Pemerintah Provinsi Level 1 pada tahun 2016 telah terpenuhi atau 100% dari
target sebesar 100%.
Realisasi IKU program “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Level 1” dengan
tahun 2015 tidak dapat diperbandingkan disebabkan adanya perbedaan cara
pengukuran.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019
disajikan dalam gambar 3.9 sebagai berikut :
52
10
34
,40
2 0 1 6 2 0 1 9
CA
PA
IAN
PERIODE
Target Realisasi
46
Gambar 3.9
Perbandingan IKU 3 Sasaran Program 3
Dengan Target Tahun 2019
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 100%, maka realisasi tahun
2016 telah mencapai 100%, menunjukkan bahwa kinerja tahun 2016 telah
mengarah pada pencapaian target tahun 2019.
IKU 4 Sasaran Program 3
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 1
Indikator Kinerja Utama “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 1”
diukur dengan menghitung jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang
berada pada tingkat kapabilitas level 1 dibandingkan jumlah Pemerintah
Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja BPKP.
Pada tahun 2016, dari 29 Kabupaten/Kota yang menjadi mitra BPKP, ada 17
APIP Kabupaten/Kota yang berada pada tingkat kapabilitas APIP level 1.
Dengan demikian, realisasi kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota level 1
adalah sebesar 58,60% atau 57,07% dari target tahun 2016 sebesar 41%.
Realisasi tahun 2016 masih di atas target tahun 2016, artinya target 41%
kapabilitas APIP Level 1 belum tercapai, hal ini dikarenakan :
10
0
10
0
10
0
2 0 1 6 2 0 1 9
CA
PA
IAN
PERIODE
Target Realisasi
47
1) Komitmen Pemerintah Daerah kurang disebabkan kurangnya pemahaman
tentang pentingnya fungsi Pengawas Internal.
2) Keterbatasan anggaran untuk kegiatan penigkatan tata kelola APIP.
Rencana tindak perbaikan guna menuju perbaikan kinerja adalah dengan
menambah kegiatan Bimtek Kapabilitas APIP di Pemerintah Daerah. Pada
tahun 2017 direncanakan sebanyak 10 kegiatan Bimtek.
Realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)” tahun 2016
tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 tidak dapat diperbandingkan
disebabkan adanya perbedaan cara pengukuran.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode2015-2019
disajikan dalam gambar 3.9 sebagai berikut :
Gambar 3.9
Perbandingan IKU 4 Sasaran Program 3
Dengan Target Tahun 2019
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 5%, sedangkan realisasi
tahun 2016 adalah sebesar 57,02%, hal tersebut menunjukkan bahwa masih
diperlukan upaya keras dan terukur guna mencapai target tahun 2019.
Realisasi empat IKU dari sasaran program meningkatnya kapabilitas
pengawasan intern Pemda didukung dengan dana sebesar Rp151.832.680,00
41
5
58
,60
2 0 1 6 2 0 1 9
CA
PA
IAN
PERIODE
Target Realisasi
48
atau 63,66% dari anggaran sebesar Rp236.520.000,00 dan SDM sebanyak 997 OH
atau 276,94% dari rencana sebanyak 360 OH.
Dari sisi penggunaan dana, keempat IKU sasaran program meningkatnya
kapabilitas pengawasan intern K/L/P telah efisien. Namun dari sisi penggunaan
sumber daya manusia (OH) belum efisien.
Sasaran Program 4
Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan
Target outcome di tahun 2016 adalah sebesar 7,00 dari skala Likert 1-10.
Capaian kinerja outcome ini menunjukkan tingkat kepuasan atas pelayanan
ketatausahaan. IKU ini diukur dari tingkat kepuasan terhadap layanan
dukungan teknis pengawasan yang diberikan dari ketatausahaan.
Persepsi kepuasan terhadap suatu layanan sangat bergantung pada suatu
keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan
tersebut dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh
melalui survei kepada para penerima layanan dengan metode skala Likert 1-10.
Perhitungan persepsi kepuasan terhadap layanan Bagian Ketatausahaan
dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada
para pegawai di unit kerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
Dari survei atas persepsi penerima layanan tahun 2016, capaian IKU atas
layanan dukungan teknis pengawasan sebesar 7,50 dari skala Likert 1-10 atau
mencapai 107,14% dari target sebesar 7.
Faktor-faktor pendukung pencapaian target tersebut adalah kesiapan sistem
informasi, kesiapan sarana prasarana, kesiapan SDM Pelaksana dan
peningkatan kompetensi SDM pengelola secara berkesinambungan.
Persepsi kepuasan terhadap layanan Bagian Ketatausahaan, meliputi :
a) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Kepegawaian
b) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Keuangan
c) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Program dan Pelaporan
d) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Umum
49
Capaian IKU ini menyerap dana sebesar Rp39.208.107.850,00 atau 97,96% dari
anggaran sebesar Rp40.023.084.000,00 dan SDM sebanyak 7.249 OH atau
157,45% dari rencana sebanyak 4.604 OH.
Dari sisi penggunaan dana, IKU meningkatnya kualitas layanan dukungan teknis
pengawasan telah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian IKU sebesar 107,14%
lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pegguna dana sebesar 97,96%.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKU meningkatnya kualitas
layanan dukungan teknis pengawasan belum efisien. Kondisi ini tampak dari
capaian IKU sebesar 107,41% lebih rendah dibandingan capaian OH sebesar
157,45%.
Untuk mendukung capaian sasaran meningkatnya kualitas layanan dukungan
teknis pengawasan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menghasilkan
output berupa :
a) Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Jumlah laporan dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
selama tahun 2016 sebanyak 80 laporan atau 100% dari target sebanyak 80
laporan.
b) Terlaksananya rehabilitasi rumah negara
Tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan
rehabilitasi rumah Negara seluas 100 m2 atau 100% dari target seluas 100 m2.
50
B. Realisasi Keuangan
Anggaran Perwakilan BPKP Jawa Tengah tahun 2016 sebesar
Rp45.096.448.000,00 dengan realisasi sebesar Rp43.937.607.283,00 atau 97,43%.
Rincian per program dan per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 3.4
Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program
No Uraian Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
%
1 Program Layanan Dukungan
Teknis Pengawasan
40.023.084.000,00 39.208.107.850,00 97,96
2 Program Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan
Serta Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern
5.073.364.000,00 4.729.499.433,00 93,22
Jumlah 45.096.448.000,00 43.937.607.283,00 97,43
Dari tabel 3.4 menunjukkan realisasi anggaran untuk program Dukungan
Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp39.208.107.850,00
dari rencana sebesar Rp40.023.084.000,00, dan program Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Serta Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar
Rp4.729.499.433,00 dari rencana sebesar Rp5.073.364.000,00.
Tabel 3.5
Angaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja
No Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
%
1 Belanja Pegawai 35.984.957.000,00 35.294.644.037,00 98,08
2 Belanja Barang 8.938.971.000,00 8.471.795.246,00 94,77
3 Belanja Modal 172.520.000,00 171.168.000,00 99,22
Jumlah 45.096.448.000,00 43.937.607.283,00 97,43
Tabel 3.5 menunjukkan realisasi belanja pegawai sebesar Rp35.294.644.037,00
dari rencana sebesar Rp35.984.957.000,00, realisasi barang sebesar
Rp8.471.795.246,00 dari rencana sebesar Rp8.938.971.000,00 dan realisasi belanja
modal sebesar Rp171.168.000,00 dari rencana sebesar Rp172.520.000,00.
51
BAB IV
PENUTUP
Realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 tercermin dari
pencapaian sasaran Program sebagai berikut:
Tabel 4.1
Capaian Sasaran Program Tahun 2016
No. Sasaran Program Capaian IKU (%)
1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas
Nasional dan Pengelolaan Keuangan
Negara/Korporasi
IKU 1 100,42
IKU 2 100,00
IKU 3 156,25
2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI
Pemda/Korporasi
IKU1 138,00
IKU 2 147,44
IKU 3 172,41
3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan
Intern Pemda
IKU 1 100,00
IKU 2 66,15
IKU 3 100,00
IKU 4 57,07
4. Meningkatnya Kualitas Layanan
Dukungan Teknis Pengawasan
IKU 1 107,14
Uraian ringkas hasil pengukuran kesebelas IKU tersebut pada tahun 2016 adalah
sebagai berikut :
1. Sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan
pengelolaan keuangan Negara/korporasi diukur berdasarkan 3 IKU, sebagai
berikut :
a. “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern
pengelolaan program nasional” terealisasi sebesar 45,19% atau 100,42% dari
target sebesar 45%.
52
b. “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola manajemen risiko dan
pengendalian intern pengelolaan korporasi” terealisasi sebesar 100% atau
100% dari target sebesar 100%.
c. “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak
hukum” terealisasi sebesar 93,75% atau 156,25% dari target sebesar 60%.
2. Sasaran Program meningkatnya kualitas penerapan SPI Pemda/Korporasi diukur
berdasarkan 3 IKU, sebagai berikut :
a. “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)” terealisasi sebesar
13,80% atau 138,00% dari target sebesar 10,00%.
b. “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang
dibina” terealisasi sebesar 76,67 atau 147,44% dari target sebesar 52%.
c. “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina”
terealisasi sebesar 100% atau 172,41% dari target sebesar 58%.
3. Sasaran Program Meningkatnya Kapabilitas Intern Pemda diukur berdasarkan 4
IKU sebagai berikut :
a. “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)” terealisasi sebesar
7% atau 100% dari target sebesar 7%.
b. “Kapabiitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)” terealisasi sebesar
34,40% atau 66,15% dari target sebesar 52%.
c. “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)” terealisasi sebesar 100% atau
100% dari target sebesar 100%.
d. “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)” terealisasi sebesar
58,60% atau 57,07% dari target sebesar 41%.
4. Sasaran Program Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan diukur
berdasarkan “Persepsi Kepuasan Layanan Ketatausahaan” dengan
menggunakan skala likert 1 -10, dengan realisasi pada skala 7,5 atau 107,14%
dari target pada skala 7.
Kendala pencapaian sasaran program dapat diidentifikasi sebagai berikut :
a. Komitmen Pemerintah Daerah dalam memahami pentingnya fungsi Pengawas
Internal masih perlu ditingkatkan.
53
b. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan peningkatan tata kelola APIP.
Langkah-langkah yang direncanakan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja
antara lain:
1) melakukan inventarisasi terhadap permasalahan yang menghambat
tercapainya target level Kapabilitas APIP,
2) Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja yang lebih intensif untuk
percepatan peningkatan level Kapabilitas APIP,
3) menambah kegiatan Bimtek Kapabilitas APIP.
Lampiran 9/1 - 1
No Nama BLUD (RSUD) NilaiKeterangan
Nilai
1 2 3 4
1 RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak 81,82 Baik (AA)
2 RSUD KRT Setjonegoro Kabupaten Wonosobo 81,43 Baik (AA)
3 RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara 77,95 Baik
4 Rumah Sakit Daerah dr. Lukmono Hadi Kabupaten Kudus 77,86 Baik (A)
5 RSD-BLUD RSUD Kabupaten Batang 72,15 Baik
NILAI KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
SE-PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015