laporan keuangan unit akuntansi pembantu pengguna ...

LAPORAN KEUANGAN

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA

ANGGARAN ESELON I BA. 018

SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2019

Untuk Periode yang Berakhir

Tanggal 30 Juni 2019

BADAN KETAHANAN PANGAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

Gedung E, Lantai 2

Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan Pasar-Minggu

Jakarta Selatan – 12550

Laporan Keuangan Badan Ketahanan Pangan Semester I TA. 2019

ii

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar ............................................................................................................ i

Daftar Isi ..................................................................................................................... ii

Pernyataan Tanggung Jawab ..................................................................................... iii

Ringkasan .................................................................................................................. 1

I. Laporan Realisasi Anggaran ................................................................................. 4

II. Neraca .................................................................................................................. 5

III. Laporan Operasional ............................................................................................ 6

IV. Laporan Perubahan Ekuitas ................................................................................. 7

V. Catatan atas Laporan Keuangan .......................................................................... 8

A. Penjelasan Umum .......................................................................................... 8

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran ................................ 21

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca ................................................................. 80

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional ......................................... 101

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .............................. 114

F. Pengungkapan Penting Lainnya ................................................................. 118

VI. Lampiran dan Daftar ........................................................................................... iv


-1-

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Ketahanan Pangan Semester I TA. 2019 untuk periode yang

berakhir sampai dengan 30 Juni 2019 disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Badan

Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian melakukan Penyusunan Laporan Keuangan

Semester I TA. 2019 untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2019 disusun

secara berjenjang dan lengkap yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca,

Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Badan Ketahanan Pangan menggambarkan

perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur

Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni

2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada Laporan Keuangan Semester I TA. 2019 yang

berakhir tanggal 30 Juni 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak

sebesar Rp2.149726.237 atau mencapai 0% dari estimasi Pendapatan-LRA

sebesar Rp0. Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2019 adalah sebesar

Rp306.792.690.083 atau mencapai 45,20% dari alokasi anggaran sebesar

Rp678.688.925.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan

ekuitas pada 30 Juni 2019.

Nilai Aset per 30 Juni 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp19.004.311.321 yang

terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp8.648.113.716; Aset Tetap (netto) sebesar

Rp10.097.614.645; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp0,00; dan Aset

Lainnya (netto) sebesar Rp258.582.960.


-2-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp8.225.500.000 dan

Rp10.778.811.321.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

LO disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual

sehingga penyusunan laporan operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan

Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO

menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas

pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit dari

kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar dari suatu entitas

pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar

Rp25.492.702, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp306.114.583.278

sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp(306.089.090.576).

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus

Rp122.828.011 dan Defisit Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar

Rp(305.966.262.565).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01

Januari 2019 adalah sebesar Rp12.102.110.040 ditambah Defisit-LO sebesar

Rp(305.966.262.565) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar

Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp304.642.963.846 sehingga

Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp10.778.811.321.


-3-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan

atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan

Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan

dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan

keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Semester I TA. 2019 untuk periode

yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 disusun dan disajikan

berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Perubahan Ekuitas untuk Semester I TA. 2019 disusun dan disajikan dengan

menggunakan basis akrual.


- 5 -

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN


LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 dan

30 JUNI 2018

(Dalam Rupiah)

ANGGARAN REALISASI REALISASI

PENDAPATAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 - 2.149.726.237 #DIV/0! 3.556.503.112

JUMLAH PENDAPATAN - 2.149.726.237 #DIV/0! 3.556.503.112

BELANJA B.2.

Belanja Operasi

Belanja Pegawai B.3 20.377.811.000 9.963.378.662 48,89 9.748.321.399

Belanja Barang B.4 654.046.414.000 294.509.440.581 45,03 328.607.893.406

Belanja Bantuan Sosial B.5 - - - -

Jumlah Belanja Operasi 674.424.225.000 304.472.819.243 45,15 338.356.214.805

Belanja Modal

Belanja Tanah - - - -

Belanja Peralatan dan Mesin B.6 3.566.220.000 2.024.706.440 56,77 1.953.088.380

Belanja Gedung dan Bangunan B.7 389.980.000 - 0,00 198.275.000

Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan B.8 - - - -

Belanja Modal Lainnya B.9 308.500.000 295.164.400 - 474.473.200

Jumlah Belanja Modal 4.264.700.000 2.319.870.840 54,40 2.625.836.580

JUMLAH BELANJA 678.688.925.000 306.792.690.083 45,20 340.982.051.385

% thd AnggCATATANURAIAN30-Jun-19 30-Jun-18


- 6 -

II. NERACA


NERACA

PER 30 JUNI 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

CATATAN PER 30 JUNI 2019PER 31 DESEMBER

2018

Kas di Bendahara Pengeluaran C.2.1 8.225.500.000 -

Piutang Bukan Pajak C.2.2 39.025.000 39.025.000

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak C.2.3 (3.902.500) (195.125)

Bagian Lancar TP/TGR C.2.4 74.517.671 74.517.671

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek C.2.5 (7.451.767) (372.588)

Persediaan C.2.6 320.425.312 548.000

Persediaan yang belum diregister - -

Jumlah Aset Lancar 8.648.113.716 113.522.958

Peralatan dan Mesin C.3.1 40.671.963.203 44.260.902.534

Gedung dan Bangunan C.3.2 864.181.000 864.181.000

Aset Tetap Lainnya C.3.3 - 600.000

Konstruksi Dalam Pengerjaan C.3.4 - -

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin C.3.5 (31.378.096.427) (33.059.042.892)

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan C.3.6 (60.433.131) (50.487.079)

Akumulasi Tetap Lainnya C.3.7 - - Jumlah Aset Tetap 10.097.614.645 12.016.153.563

ASET LAINNYA

Aset Tak Berwujud C.5.1 247.285.000 40.000.000

Aset Lain-Lain C.5.2 2.127.915.018 2.109.665.706

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya C.5.3 (2.076.617.058) (2.096.391.616)

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya C.5.4 (40.000.000) (35.000.000)

Jumlah Aset Lainnya 258.582.960 18.274.090

JUMLAH ASET 19.004.311.321 12.147.950.611

Utang kepada Pihak Ketiga C.6.1 - 45.840.571

Uang Muka dari KPPN C.6.2 8.225.500.000 - Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 8.225.500.000 45.840.571

8.225.500.000 45.840.571

Ekuitas C.7.1 10.778.811.321 12.102.110.040

JUMLAH EKUITAS 10.778.811.321 12.102.110.040

19.004.311.321 12.147.950.611 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

URAIAN

ASET

ASET TETAP

ASET LANCAR

KEWAJIBAN

JUMLAH KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

EKUITAS


- 7 -

III. LAPORAN OPERASIONAL


LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 dan 30 JUNI 2018

(Dalam Rupiah)

CATATAN 30 Juni 2019 30 Juni 2018

Penerimaan Negara Bukan Pajak D.1 25.492.702 18.853.420

25.492.702 18.853.420

Beban Pegawai D.2 9.958.458.943 9.748.321.399

Beban Persediaan D.3 3.542.472.236 2.676.330.560

Beban Barang dan Jasa D.4 29.127.581.652 44.549.088.388

Beban Pemeliharaan D.5 2.386.935.569 1.910.521.682

Beban Perjalanan Dinas D.6 45.420.118.445 44.465.544.171

Beban Barang untuk Diserahkan kepada

Masyarakat

D.7 213.679.950.000 234.657.945.600

Beban Bantuan Sosial - -

Beban Penyusutan dan Amortisasi D.8 1.988.279.879 2.109.608.097

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.9 10.786.554 (19.427.255)

Beban Lain-Lain - -

306.114.583.278 340.097.932.642

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN

OPERASIONAL

(306.089.090.576) (340.079.079.222)

SURPLUS /DEFISIT PELEPASAN ASET NON

LANCAR

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 3.706.789 78.202.398

Beban Pelepasan Aset Non Lancar 2.009.821.009 634.932.502

Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non

Lancar

(2.006.114.220) (556.730.104)

SURPLUS /DEFISIT PELEPASAN DARI

KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya

2.167.328.021 3.248.569.279

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 38.385.790 68.095.474

Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non

Operasional Lainnya

2.128.942.231 3.180.473.805

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON

OPERASIONAL D.10

122.828.011 2.623.743.701

Pendapatan PNBP - -

Beban Perjalanan Dinas - -

Beban Persediaan - -

SURPLUS/DEFISIT LO (305.966.262.565) (337.455.335.521)

URAIAN

BEBAN

JUMLAH BEBAN

KEGIATAN NON OPERASIONAL

POS LUAR BIASA

KEGIATAN OPERASIONAL

JUMLAH PENDAPATAN

PENDAPATAN


- 8 -

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS


LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 DAN 31 DESEMBER

2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN CATATAN 30 Juni 2019 31-Des-18

EKUITAS AWAL E.1 12.102.110.040 13.938.784.850

SURPLUS/DEFISIT LO E.2 (305.966.262.565) (585.898.606.846)

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN

AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASARE.3

- -

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS E.4 - -

PENYESUAIAN NILAI ASET E.4.1 - -

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN E.4.2 - -

SELISIH REVALUASI ASET TETAP E.4.3 - 119.102.746

KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI E.4.4 - 1.140.641.714

LAIN-LAIN E.4.5 - -

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.5 304.642.963.846 582.802.187.576

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (1.323.298.719) (1.836.674.810)

EKUITAS AKHIR E.6 10.778.811.321 12.102.110.040


- 9 -

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Ketahanan Pangan

Dasar Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa

penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar

manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan

berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan

pangan.

Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan

pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir tersebut, maka

arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan adalah untuk pemantapan

ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan

pangan dan pemanfaatan pangan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas,Badan Ketahanan Pangan berkomitmen

dengan visi “Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman

pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan

dan kemandirian pangan.”Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan

maka Badan Ketahanan Pangan mengemban misi tahun 2015-2019 sebagai

berikut :

• Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya

lokal;

• Memantapkan penanganan kerawanan pangan;

• Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;

• Mewujudkan penganekaragaman konsumsi panga masyarakat berbasis

sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;

• Mewujudkan keamanan pangan segar.

Pendekatan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I TA. 2019 ini merupakan laporan yang

mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Ketahanan

Pangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Aplikasi E-Rekon-LK.

Laporan Keuangan Badan Ketahanan Pangan Semester I TA. 2019 ini

merupakan laporan konsolidasi dari seluruh satker baik kantor pusat,

dekonsentrasi maupun tugas pembantuan yang bertanggung jawab atas

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


- 10 -

anggaran yang diberikan.

Jumlah satker dilingkup Badan Ketahanan Pangan sebanyak 35 satker.

Rincian satker tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-E1


- 11 -

Basis Akuntansi A.3. Basis Akuntansi

Badan Ketahanan Pangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan

KP DK

M M

1 452332 | BADAN KETAHANAN PANGAN √ 1

2

019032 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

PROVINSI DKI JAKARTA- √ 1

3

029346 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI

JAWA BARAT- √ 1

4 039427 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH - √ 1

5 049037 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY - √ 1

6

059444 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI

JAWA TIMUR- √ 1

7 069027 | DINAS PANGAN ACEH - √ 1

8


SUMATERA UTARA- √ 1

9 089266 | DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT - √ 1

10 099426 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU - √ 1

11 109019 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI - √ 1

12


SUMATERA SELATAN- √ 1

13 129224 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG - √ 1

14

139021 | DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT- √ 1

15

149214 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN

TENGAH- √ 1

16

159192 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN

SELATAN- √ 1

17

169000 | DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR- √ 1

18 179212 | DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA - √ 1

19 189206 | DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH - √ 1

20

199374 | DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN

HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN- √ 1

21

209186 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI

TENGGARA- √ 1

22 219169 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU - √ 1

23 229164 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI - √ 1

24

239220 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA

BARAT- √ 1

25


NUSA TENGGARA TIMUR- √ 1

26 259022 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA - √ 1

27 269189 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI BENGKULU - √ 1

28 289039 | DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA - √ 1

29 299444 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN - √ 1

30 309208 | DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - √ 1

31 319005 | DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO - √ 1

32

320097 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN

HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU- √ 1

33 339029 | DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT - √ 1

34 340161 | DINAS KETAHAHAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT - √ 1

35


KALIMANTAN UTARA- √ 1

TOTAL 1 34 35

JUMLAH

SATKER No NAMA SATKER

JENIS


- 12 -

penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis

akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan

disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang yang

mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau

setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4.Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.Dasar pengukuran yang

diterapkan Badan Ketahanan Pangan dalam penyusunan dan penyajian

Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau

sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset

tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan

dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I TA. 2019 telah

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi

merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan,

dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan.Kebijakan akuntansi yang

diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang

ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan yang merupakan entitas pelaporan

dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah

diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan

pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam

penyusunan Laporan Keuangan Badan Ketahanan Pangan adalah sebagai


- 13 -

berikut:

Pendapatan-

LRA

(1) Pendapatan- LRA

• Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum

Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak

perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

• Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum

Negara (KUN).

• Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto,

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat

jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

• Pendapatan-LRAdisajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

• Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusatyang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

dan tidak perlu dibayar kembali.

• Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan

/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya

ekonomi.

• Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

• Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja (3) Belanja

• Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara

yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah.

• Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

• Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan

belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN).

• Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan


- 14 -

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

• Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

• Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi

aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

• Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka

Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

• Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera

untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu

12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

• Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas

dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

• Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul

berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan

atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima

pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal pelaporan.

• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

• Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan:


- 15 -

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh

dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

• Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan

oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

• Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga

wajar.

• Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan

peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp1.000.000 (satujuta rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama

dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Duapuluh lima juta

rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak

kesenian.

• Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi)

berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75

Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik

Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset

tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan,

Jaringan,dan lrigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air

pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang

Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember

2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi

adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang


- 16 -

sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian

dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar,

pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh

Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun

2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan

waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan

survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa

survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

• Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai

perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol.

Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai

buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai

penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila

nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku

sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang

ekuitas pada Laporan Keuangan.

• Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena

aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan

organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak

sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa

kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada

pos Aset Lainnya

• Aset tetap yang secara permanen dihentikan

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada

usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN

Piutang Jangka

Panjang

Piutang Jangka Panjang

• Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo

atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal

pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang antara lain

adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo


- 17 -

lebih dari satu tahun.

• TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan

aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah

yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara

penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan

angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau

daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

• Tuntutan Perbendaharaanadalah tagihan yang ditetapkan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai

atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian

negara/daerah.

• Tuntutan Ganti Rugiadalah suatu proses yang dilakukan terhadap

pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara

dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian

yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak

langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang

dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan

tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

• Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset

tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya

adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

• Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan

lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

• Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari

penggunaan operasional entitas.

Kewajiban (6) Kewajiban

• Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang


- 18 -

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

• Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,

Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka,

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,dan Utang Jangka Pendek

Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari

dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

• Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu

periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam

Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

• Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus

dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan

penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan

dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang

dilakukan pemerintah.

• Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada

tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan


- 19 -

Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan

Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian

Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas

piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang

Uraian

Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo 0.5%

Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Pertama tidak dilakukan pelunasan 10%

Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Kedua tidak dilakukan pelunasan 50%

Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

100%

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia

Urusan Piutang Negara/DJKN

Penyusutan

Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

• Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri

Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik

Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat

sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang

Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat.

• Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber

sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah

diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan.

• Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

• Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode

garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan


- 20 -

dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

• Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel

Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara

berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum

tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun

Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun

Implementasi

Akuntansi

Pemerintah

Berbasis

AkrualPertama

Kali

(10) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi

berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang

Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh

pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-

pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis

cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan

akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun

tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional

dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini

diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual

pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.


- 21 -

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Ketahanan Pangan telah mengadakan revisi

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan

oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan

kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat

pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis

belanja adalah sebagai berikut:

Uraian Anggaran Awal Anggaran Setelah

Revisi

Pendapatan

Pendapatan Gratifikasi dan Uang

Sitaan Hasil Korupsi

0 0

Jumlah Pendapatan 0 0

Belanja

Belanja Pegawai 20.377.811.000 20.377.811.000

Belanja Barang 654.046.414.000 654.046.414.000

Belanja Modal 4.264.700.000 4.264.700.000

Jumlah Belanja 678.688.925.000 678.688.925.000

Realisasi

Pendapatan

Rp2.149.726.237,-

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah

sebesar Rp2.149.726.237,- atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan yang

ditetapkan sebesar Rp0,- Pendapatan lingkup Badan Ketahanan Pangan terdiri

dari Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan, dan Pendapatan Lain-lain. Rincian

estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

PNBP - 2.149.726.237 #DIV/0!

Pendapatan Lain-lain - #DIV/0!

Jumlah - 2.149.726.237 #DIV/0!

Uraian

30 Juni 2019

Anggaran Realisasi % Realisasi

Anggaran

Realisasi Pendapatan sampai dengan 30 Juni 2019 mengalami penurunan

sebesar 39,56 persen dibandingkan 30 Juni 2018 . Hal ini disebabkan oleh


- 22 -

adanya penurunan PNBP atas penerimaan kembali belanja barang, pendapatan

dari pemindahtangan BMN Lainnya, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan

Mesin, Pendapatan dari penyelesaian tuntutan ganti rugi non bendahara dan

Pendapatan dari penyelesaian tuntutan ganti rugi pihak ketiga.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

URAIAN REALISASI 30 JUNI

2019

REALISASI 30 JUNI

2018

NAIK

(TURUN) %

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 1.450.000 6.745.000 (78,50)

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 2.256.789 71.457.398 (96,84)

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 25.492.702 - #DIV/0!

Pendapatan Bunga Lainnya - - #DIV/0!

Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi #DIV/0!

Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan

Pemerintah

- 18.853.420 (100,00)

Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non bendahara 8.252.500 133.054.000

(93,80)

Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pihak

Ketiga -

18.000.000 (100,00)

Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan - 49.646.300 (100,00)

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 39.434.731 31.919.600 23,54

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu2.066.839.515 3.226.827.394

(35,95)

Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu - - #DIV/0!

Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang

Lalu

6.000.000 - #DIV/0!

Pendapatan Anggaran Lain-lain - #DIV/0!

Total 2.149.726.237 3.556.503.112 (39,56)

Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu antara lain terdiri

atas : Pengembalian perjalanan dinas sebesar Rp182.285.341, pengembalian

belanja mak 526 sebesar Rp234.041.280, pengembalian DPM-LUEP sebesar

Rp1.557.837.381, pengembalian atas honor narasumber dan moderator sebesar

Rp85.255.513 dan pengembalian atas kegiatan lainnya sebesar Rp7.607.500.

Realisasi pendapatan menurut data saiba sebesar Rp2.149.726.237 sedangkan

menurut data di bendahara penerimaan sebesar Rp2.149.913.737, sehingga

terdapat selisih sebesar Rp187.500 yang merupakan penyetoran dari satker

inaktif Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Poso. Setoran ini telah di ralat ke

KPPN menjadi setoran satker Dinas Pangan provinsi Sulawesi Tengah, sesuai

dengan surat KPPN No. S-842/WPB.27/KP.02/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang

perbaikan transaksi penerimaan negara.


- 23 -

Realisasi Belanja

Rp306.792.690.083,-

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada Semester I TA 2019 adalah sebesar Rp306.792.690.083

atau 45,20% dari anggaran belanja sebesar Rp678.688.925.000. Rincian

anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebagai

berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 30 Juni 2019

ANGGARAN REALISASI

Belanja Pegawai 20,377,811,000 9,963,393,348 48.89

Belanja Barang 654,046,414,000 295,178,930,581 45.13

Belanja Bantuan Sosial 0.00

Belanja Modal 4,264,700,000 2,319,870,840 54.40

Total Belanja Kotor 678,688,925,000 307,462,194,769 45.30

Pengembalian Belanja (669,504,686) 0

Total Belanja 678,688,925,000 306,792,690,083 45.20

URAIAN 30 Juni 2019

%

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk periode yang berakhir

30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

ANGGARAN REALISASI

1814 - Pengembangan Sistem

Distribusi dan Stabilitas Harga

Pangan

229,871,460,000 118,976,778,342 51.76

1815 - Pengembangan

Ketersediaan dan Penanganan

Rawan Pangan

43,350,000,000 12,930,608,466 29.83

1816 - Pengembangan

Penganekaragaman Komsumsi dan

Keamanan Pangan

265,427,000,000 133,090,585,995 50.14

1817 - Dukungan Manajemen dan

Teknis Lainnya Badan Ketahanan

Pangan

140,040,465,000 42,464,221,966 30.32

Total Belanja Kotor 678,688,925,000 307,462,194,769 45.30

Pengembalian Belanja (669,504,686)

Total Belanja 678,688,925,000 306,792,690,083 45.20

KEGIATAN30 Juni 2019

%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:


- 24 -

Dibandingkan dengan realisasi belanja 30 Juni 2018, realisasi belanja 30 Juni

2019 mengalami penurunan sebesar 10,03% dibandingkan realisasi belanja

pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Kegiatan PUPM pada tahun 2018 diberikan dalam bentuk tranfer uang

namun pada tahun 2019 diberikan dalam bentuk barang.

2. Kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal (P3L) tahun 2018 tidak

dilakukan dalam bentuk lelang, namun pada tahun 2019 berubah menjadi

Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) dan pelaksanaannya lelang

terbuka karena nilainya Rp500.000.000.

3. Adanya kegiatan baru Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) dalam

bentuk peralatan untuk pengolahan pasca panen

4. Lumbung Pangan Masyarakat pada tahun 2018 moratorium dan pada

tahun 2019 belum seluruh LPM mencairkan

5. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di lokasi stunting dan

KRPL Bekerja yang sampai saat ini belum 100% mencairkan.

6. Menurunnya Pagu anggaran belanja jasa dan belanja perjalanan luar

negeri.

7. Belum adanya usulan pengadaan dari user/pengguna barang.

Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

20.378

654.046

4.265 -9.963

294.509

2.3200

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Belanja

Pegawai

Belanja

Barang

Belanja Modal Belanja

Bantuan

Sosial

Mil

lio

ns

Anggaran

Realisasi


- 25 -

URAIAN REALISASI 30 JUNI 2019 REALISASI 30 JUNI 2018NAIK

(TURUN) %

Belanja Pegawai 9,963,378,662 9,748,321,399 2.21

Belanja Barang 294,509,440,581 328,607,893,406 (10.38)

Belanja Modal 2,319,870,840 2,625,836,580 (11.65)

Belanja Bantuan Sosial #DIV/0!

Jumlah 306,792,690,083 340,982,051,385 (10.03)

Belanja Pegawai

Rp9.963.378.662,-

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun

barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai

yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan

atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan

pembentukan modal. Selain itu Belanja Pegawai dapat diartikan sebagai belanja

yang berupa honorarium tetap yang hanya dipergunakan untuk pembayaran

honor pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka

mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi yang bersangkutan.

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019 dan 30

Juni 2018 adalah masing-masing sebesar Rp9.963.378.662 dan

Rp9.748.321.399 Realisasi belanja pegawai 30 Juni 2019 mengalami kenaikan

sebesar 2,21% dari 30 Juni 2018. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Adanya pegawai baru

2. Adanya kenaikan gaji

3. Adanya pegawai yang beralih menjadi pejabat fungsional


- 26 -

Perbandingan Belanja Pegawai 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

URAIANREALISASI 30 JUNI

2019

REALISASI 30 JUNI

2018

NAIK

(TURUN) %

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 9.963.393.348 9.748.876.399 2,20

Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS 0 0 #DIV/0!

Belanja Honorarium 0 0 #DIV/0!

Belanja Lembur #DIV/0!

Belanja Vakasi - - #DIV/0!

Jumlah Belanja Kotor 9.963.393.348 9.748.876.399 2,20

Pengembalian Belanja Pegawai (14.686) (555.000) (97,35)

Jumlah Belanja 9.963.378.662 9.748.321.399 2,21

Belanja Barang

Rp294.509.440.

581,-

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan

jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan

maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk

diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-

masing sebesar Rp294.509.440.581 dan Rp328.607.893.406. Realisasi Belanja

Barang 30 Juni 2019 mengalami penurunan 1,15% dari Realisasi Belanja

Barang 30 Juni 2018. Hal ini antara lain disebabkan oleh :

1. Kegiatan PUPM pada tahun 2018 diberikan dalam bentuk tranfer uang

namun pada tahun 2019 diberikan dalam bentuk barang.

2. Kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal (P3L) tahun 2018 tidak

dilakukan dalam bentuk lelang, namun pada tahun 2019 berubah menjadi

Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) dan pelaksanaannya lelang

terbuka karena nilainya Rp500.000.000.

3. Adanya kegiatan baru Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) dalam

bentuk peralatan untuk pengolahan pasca panen

4. Lumbung Pangan Masyarakat pada tahun 2018 moratorium dan pada tahun

2019 belum seluruh LPM mencairkan

5. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di lokasi stunting dan

KRPL Bekerja yang sampai saat ini belum 100% mencairkan.

6. Menurunnya Pagu anggaran belanja jasa dan belanja perjalanan luar negeri.


- 27 -

Perbandingan Belanja Barang 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

URAIANREALISASI 30 JUNI

2019

REALISASI 30 JUNI

2018

NAIK

(TURUN) %

Belanja Barang Operasional 3.393.444.900 3.552.129.515 (4,47)

Belanja Barang Non Operasional 22.059.214.038 25.780.817.610 (14,44)

Belanja Barang Persediaan 3.577.458.151 2.714.780.799 31,78

Belanja Jasa 3.716.043.566 15.176.042.529 (75,51)

Belanja Pemeliharaan 2.351.226.169 1.888.078.182 24,53

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 45.032.082.037 43.790.054.473 2,84

Belanja Perjalanan Luar Negeri 397.326.408 709.571.298 (44,00)

Belanja Barang untuk diserahkan

kepada Masy.- 30.000.000 (100,00)

Belanja Barang Penunjang Dana

Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan untuk diserahkan

kepada Masy.

118.260.312 249.380.600 (52,58)

Belanja Barang Lainnya untuk

diserahkan kepada Masy.214.533.875.000 234.761.000.000 (8,62)

Jumlah Belanja Kotor 295.178.930.581 328.651.855.006 (10,18)

Pengembalian Belanja (669.490.000) (43.961.600)

Jumlah Belanja 294.509.440.581 328.607.893.406 (10,38)

Belanja Mak 526

Belanja Mak 526 ini di anggarkan untuk mencapai Program Peningkatan

Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang berfokus pada

pemerataan kesejahteraan dan penanganan kemiskinan dan rawan pangan.

Maka di TA. 2019 dianggarkan sebesar Rp346.357.700.000 yaitu dalam bentuk

barang sebesar Rp73.107.700.000 dan dalam bentuk uang Rp273.250.000.000.

Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sampai dengan 30 Juni 2019 sebesar

Rp213.992.135.312 yaitu realisasi dalam bentuk barang sebesar Rp432.135.312

dan realisasi berupa uang sebesar Rp213.560.000.000. Belanja Mak 526

dianggarkan untuk mendukung kegiatan sebagai berikut :


- 28 -

KETERANGAN PAGU REALISASI %

1814 Pengembangan Sistem Distribusi

dan Stabilitas Harga Pangan

156.356.500.000 98.458.485.312 62,97

Barang 50.276.500.000 208.485.312 0,41

Uang 106.080.000.000 98.250.000.000 92,62

1815 Pengembangan Ketersediaan dan

Penanganan Rawan Pangan

4.558.500.000 3.449.450.000 75,67

Barang 1.308.500.000 199.450.000 15,24

Uang 3.250.000.000 3.250.000.000 100,00

1816 Pengembangan Penganekaragaman

Konsumsi dan Keamanan Pangan

168.944.200.000 112.084.200.000 66,34

Barang 5.024.200.000 24.200.000 0,48

Uang 163.920.000.000 112.060.000.000 68,36

1817 Dukungan Manajemen dan Teknis

Lainnya Badan Ketahanan Pangan

16.498.500.000 -

Barang 16.498.500.000 -

Grand Total 346.357.700.000 213.992.135.312 61,78

1. PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI DAN STABILITAS HARGA

PANGAN

Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong pengembangan sistem distribusi

dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan

pangan masyarakat. dan antisipasi kebutuhan pangan.

Sasaran output kegiatan adalah meningkatnya kemampuan kelembagaan

distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan.

Alokasi anggaran belanja mak 526 untuk kegiatan tersebut TA. 2019 sebesar

Rp156.356.500.000 yang terdiri atas pagu banper barang Rp50.276.500.000

dan banper uang Rp106.080.000.000. Sampai dengan 30 Juni 2019, dana

bantuan yang terealisasi sebesar Rp98.458.485.312 yang terdiri atas

realisasi banper barang Rp208.485.312 dan banper uang Rp98.250.000.000.

Berikut Pagu dan Realisasi anggaran per output kegiatan :


- 29 -

Pagu Realisasi %

1814 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas

Harga Pangan

156.356.500.000 98.458.485.312 62,97

1814.102 Lumbung Pangan Masyarakat 26.580.000.000 25.200.000.000 94,81

Uang 26.580.000.000 25.200.000.000 94,81

1814.112 Layanan Stabilisasi Harga komoditas pangan

strategis di tingkat Produsen dan Konsumen

276.500.000 118.260.312 42,77

Barang 276.500.000 118.260.312 42,77

1814.113 Lembaga Distribusi Pangan yang Dibina 129.500.000.000 73.140.225.000 56,48

Barang 50.000.000.000 90.225.000 0,18

Uang 79.500.000.000 73.050.000.000 91,89

KETERANGAN Grand Total

Dana Bantuan tersebut di berikan untuk membantu pelaksanaan kegiatan :

(1)Lumbung Pangan Masyarakat (2) Layanan Stabilisasi Harga komoditas

pangan strategis di tingkat Produsen dan Konsumen dan (3) Lembaga

Distribusi Pangan yang Dibina melalaui kegiatan Pengembangan Usaha

Pangan Masyarakat - Toko Tani Indonesia (PUPM-TTI)

Lumbung Pangan Masyarakat

Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) merupakan kegiatan pengembangan

cadangan pangan masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan

perlindungan masyarakat dari kerawanan pangan dengan memfasilitasi

pembangunan fisik lumbung, pengisian cadangan pangan dan penguatan

kelembagaan kelompok.

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat bertujuan :

1. Meningkatkan volume cadangan pangan kelompok untuk menjamin

akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya; dan

2. Meningkatkan modal kelompok melalui pengembangan usaha ekonomi

produktif di bidang pangan.

Sasaran Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat TA.

2019 adalah 443 (empat ratus empat puluh tiga) kelompok penerima

manfaat yang berada di 25 (dua puluh lima) provinsi yang tersebar di 135

kabupaten. Kelompok ini merupakan penerima manfaat pembangunan

lumbung pangan melalui anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun

2016 atau DAK tahun sebelumnya yang belum pernah mendapat bantuan

pemerintah melalui APBN untuk pengisian cadangan pangan.

Anggaran bantuan pemerintah untuk kegiatan Lumbung Pangan di TA.


- 30 -

2019 di alokasikan sebesar Rp26.580.000.000 berupa uang. Realisasi

anggaran sampai dengan 30 Juni 2019 sebesar Rp25.200.000.000.

Rincian Realisasi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) per satker adalah

sebagai berikut :

Pagu Realisasi %

1814.102 Lumbung Pangan Masyarakat 26.580.000.000 25.200.000.000 94,81

029346 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT

2.160.000.000 2.160.000.000 100,00

039427 DINAS KETAHANAN PANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

3.420.000.000 3.420.000.000 100,00

049037 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN

PENYULUHAN PROPINSI D.I. YOGYAKARTA

180.000.000 180.000.000 100,00

059444 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN

PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

3.300.000.000 3.300.000.000 100,00

069027 DINAS PANGAN ACEH 720.000.000 720.000.000 100,00

089266 DINAS PANGAN PROVINSI

SUMATERA BARAT

720.000.000 600.000.000 83,33


PROVINSI JAMBI

240.000.000 240.000.000 100,00


PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

1.140.000.000 1.140.000.000 100,00


PROVINSI LAMPUNG

1.320.000.000 1.140.000.000 86,36


PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

240.000.000 240.000.000 100,00


PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

480.000.000 480.000.000 100,00

169000 DINAS PANGAN, TANAMAN

PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

240.000.000 240.000.000 100,00

179212 DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI

SULAWESI UTARA

1.320.000.000 1.320.000.000 100,00

189206 DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI

TENGAH

1.800.000.000 1.800.000.000 100,00

199374 DINAS KETAHANAN PANGAN,

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

1.980.000.000 1.740.000.000 87,88


PROVINSI SULAWESI TENGGARA

780.000.000 780.000.000 100,00


PROVINSI MALUKU

180.000.000 180.000.000 100,00


PROVINSI BALI

240.000.000 240.000.000 100,00


PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1.380.000.000 1.200.000.000 86,96


PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.340.000.000 2.340.000.000 100,00


PROVINSI PAPUA

540.000.000 540.000.000 100,00


PROPINSI BENGKULU

420.000.000 0 -


PROVINSI BANTEN

720.000.000 720.000.000 100,00


KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

120.000.000 120.000.000 100,00


GORONTALO

360.000.000 360.000.000 100,00

340161 DINAS KETAHAHAN PANGAN

PROVINSI SULAWESI BARAT

240.000.000 0 -


.

Rekapitulasi alokasi dan realisasi Lumbung Pangan Masyarakat tahun


- 31 -

2019 per kelompok sebagai berikut :

ALOKASI REALISASI

1814.102 Lumbung Pangan Masyarakat 443 420

029346 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI

JAWA BARAT

36 36

039427 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 57 57

049037 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROPINSI

D.I. YOGYAKARTA

3 3

059444 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI

JAWA TIMUR

55 55

069027 DINAS PANGAN ACEH 12 12

089266 DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT 12 10

109019 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI 4 4

119225 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI

SUMATERA SELATAN

19 19

129224 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG 22 19

149214 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN

TENGAH

4 4

159192 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN

SELATAN

8 8

169000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

4 4

179212 DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 22 22

189206 DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 30 30

199374 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN

HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN

33 29

209186 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 13 13

219169 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU 3 3

229164 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI 4 4

239220 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA

BARAT

23 20

249020 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA

TIMUR

39 39

259022 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA 9 9

269189 DINAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI BENGKULU 7 0

299444 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN 12 12

309208 DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2 2

319005 DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO 6 6

340161 DINAS KETAHAHAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT 4 0

KETERANGAN JUMLAH KELOMPOK

Lembaga Distribusi Pangan yang Dibina melalui kegiatan Pengembangan

Usaha Pangan Masyarakat – Toko Tani Indonesia (PUPM-TTI)

Badan Ketehanan Pangan meluncurkan program kegiatan

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) – Toko Tani

Indonesia (TTI) merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas

pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran

yang terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat ditransmisikan


- 32 -

dengan baik kepada harga petani, informasi pasar anatr wilayah berjalan

dengan baik dan mencegah penyalahgunaan marketpower oleh pelaku

usaha tertentu.

Tujuan PUPM adalah untuk : (1) Menyerap produk pertanian nasional

dengan harga yang layak dan menguntungkan petani khususnya bahan

pangan pokok dan strategis; (2) Mendukung stabilisasi pasokan dan harga

pangan pokok dan strategis; dan (3) Memberikan kemudahan akses

konsumen/masyarakat terhadap bahan pangan pokok dan strategis yang

berkualitas, dengan harga yang wajar.

Anggaran bantuan pemerintah untuk kegiatan PUPM-TTI di tahun 2019

terbagi atas :

• Tahap penumbuhan di alokasikan di 22 Provinsi (Sumatera Barat,

Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Jawa

Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur,

Aceh, Bali, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat,

Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan,

Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Banten) sebesar

Rp80.000.000.000 yang di targetkan pada 500 PUPM

@Rp160.000.000 yang terdiri dari banper uang Rp. 60.000.000

dan barang Rp. 100.000.000 dipergunakan untuk untuk pengadaan

alat mesin (sudah termasuk instalasi, mesin penggerak dan

ongkos kirim) berupa Husker atau rice polisher apabila masih

terdapat sisa dana dapat digunakan untuk pembelian

sealer/timbangan/alat jahit kemasan

• Tahap pengembangan di alokasikan di 16 provinsi (Aceh,

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung,

Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta,

Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat,

Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Gorontalo) sebesar

Rp27.300.000.000 yang di berikan kepada 455 PUPM

@Rp60.000.000

• Untuk Pembinaan di alokasikan di 7 Provinsi (Sumatera Selatan,

Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan

Nusa Tenggara Barat)) sebesar Rp22.200.000.000 yang di berikan

kepada 370 PUPM @Rp60.000.000

Realisasi sampai dengan 30 Juni 2019 sebesar Rp118.167.853.483,


- 33 -

terdiri atas realisasi untuk tahap penumbuhan sebanyak 500 Gapoktan,

tahap pengembangan 404 Gapoktan dan pembinaan 249 Gapoktan.

Rincian Realisasi Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) per

satker adalah sebagai berikut :

KETERANGAN Pagu Realisasi %

1814.113 Lembaga Distribusi Pangan yang

Dibina 129.500.000.000 73.140.225.000 56,48

Berupa Barang 50.000.000.000 90.225.000 0,18


PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT 5.100.000.000 0,00


PROVINSI JAWA TENGAH 5.300.000.000 0,00

049037 BADAN KETAHANAN PANGAN

DAN PENYULUHAN PROPINSI D.I.

YOGYAKARTA

1.900.000.000 0,00

059444 DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA

TIMUR

3.200.000.000 0,00

069027 DINAS PANGAN ACEH 800.000.000 0,00


PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA

UTARA

2.000.000.000 0,00


SUMATERA BARAT 1.100.000.000 0,00


PROVINSI RIAU 1.300.000.000 0,00


PROVINSI JAMBI 1.600.000.000 0,00



SELATAN

4.400.000.000 0,00


PROVINSI LAMPUNG 4.500.000.000 0,00

139021 DINAS PANGAN, PETERNAKAN

DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI

KALIMANTAN BARAT

1.200.000.000 0,00


PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 900.000.000 0,00


PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 200.000.000 0,00

179212 DINAS PANGAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI UTARA 1.500.000.000 85.545.000 5,70


SULAWESI TENGAH 1.300.000.000 4.680.000 0,36




5.500.000.000 0,00


PROVINSI BALI 1.000.000.000 0,00


PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2.000.000.000 0,00


- 34 -


PROPINSI BENGKULU 1.300.000.000 0,00


PROVINSI BANTEN 2.700.000.000 0,00


GORONTALO 1.200.000.000 0,00

Berupa Uang 79.500.000.000 73.050.000.000 91,89


PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT 14.760.000.000 11.550.000.000 78,25


PROVINSI JAWA TENGAH 11.640.000.000 11.640.000.000 100,00



YOGYAKARTA

1.740.000.000 1.740.000.000 100,00



TIMUR

6.960.000.000 6.120.000.000 87,93

069027 DINAS PANGAN ACEH 840.000.000 300.000.000 35,71



UTARA

2.580.000.000 2.460.000.000 95,35


SUMATERA BARAT 1.020.000.000 1.020.000.000 100,00


PROVINSI RIAU 780.000.000 780.000.000 100,00


PROVINSI JAMBI 960.000.000 960.000.000 100,00



SELATAN

6.540.000.000 6.060.000.000 92,66


PROVINSI LAMPUNG 7.200.000.000 7.200.000.000 100,00



KALIMANTAN BARAT

1.320.000.000 1.320.000.000 100,00


PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 540.000.000 540.000.000 100,00


PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 420.000.000 300.000.000 71,43


PROVINSI SULAWESI UTARA 900.000.000 900.000.000 100,00


SULAWESI TENGAH 780.000.000 780.000.000 100,00




6.840.000.000 6.840.000.000 100,00


PROVINSI BALI 1.080.000.000 960.000.000 88,89


PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2.460.000.000 1.860.000.000 75,61


PROPINSI BENGKULU 780.000.000 360.000.000 46,15


PROVINSI BANTEN 8.160.000.000 8.160.000.000 100,00


- 35 -


GORONTALO 1.200.000.000 1.200.000.000 100,00

• Untuk Banper Tahap Pengembangan di Provinsi Sumatera Utara 1

Gapoktan yang tidak memenuhi syarat sesuai petunjuk teknis untuk

pencairan dana operasional di tahap pengembangan atau tahun

kedua kegiatan yaitu Gapoktan Adil, beralamat di desa ujung gurap

kec. Padang sidempuan batu nandung, ketua J. Maramangatak

Pohan

Layanan Stabilisasi Harga komoditas pangan strategis di tingkat Produsen

dan Konsumen.

Untuk menunjang kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan

Stabilitas Harga Pangan maka di anggarkan bantuan pemerintah berupa

barang yang dipergunakan untuk fasilitasi TTIC guna menjaga stabilitasi

harga komoditas pangan sebesar Rp276.500.000 pada 13 provinsi.

Realisasi sampai dengan 30 Juni 2019 sebesar Rp118.260.312. Dengan

perincian sebagai berikut :

No KETERANGAN Pagu Realisasi %

1814.112 Layanan Stabilisasi Harga

komoditas pangan strategis di tingkat

Produsen dan Konsumen

276.500.00

0

118.260.312 42,77

1 019032 DINAS KETAHANAN PANGAN,

KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI

DKI JAKARTA

20.000.000 0 0,00

2 049037 BADAN KETAHANAN PANGAN


YOGYAKARTA

5.500.000 5.035.000 91,55

3 109019 DINAS KETAHANAN PANGAN

PROVINSI JAMBI

20.000.000 0 0,00



20.000.000 20.000.000 100,00

5 169000 DINAS PANGAN, TANAMAN

PANGAN, DAN HORTIKULTURA


20.000.000 20.000.000 100,00

6 189206 DINAS PANGAN PROVINSI

SULAWESI TENGAH

22.000.000 1.142.400 5,19



25.000.000 25.000.000 100,00


PROVINSI MALUKU

20.000.000 20.000.000 100,00


- 36 -



20.000.000 0 0,00


PROVINSI PAPUA

26.000.000 0 0,00

11 309208 DINAS PANGAN PROVINSI


38.000.000 27.082.912 71,27


PROVINSI PAPUA BARAT

20.000.000 0 0,00

13 340161 DINAS KETAHAHAN PANGAN


20.000.000 0 0,00

2. PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN RAWAN

PANGAN

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan upaya memantapkan

ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri sekaligus

pengurangan jumlah penduduk rawan pangan.

Sasaran output kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan pangan yang

beragam dan menurunnya jumlah penduduk rawan pangan setiap tahun.

Intervensi kegiatan dilakukan melalui :

a. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/FSVA;

b. Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;

c. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);

d. Pemantauan stok gabah di penggilingan dan pedagang;

e. Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU);

f. Pelaksanaan Kajian.

Alokasi anggaran belanja mak 526 untuk kegiatan Pengembangan

Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan TA. 2019 sebesar

Rp4.558.500.000. Sampai dengan 30 Juni 2019, dana bantuan yang

terealisasi sebesar Rp3.449.450.000.

Dana Bantuan tersebut di berikan untuk membantu pelaksanaan kegiatan

(1) Kawasan Mandiri Pangan; (2) Pemantauan ketersediaan, akses dan

kerawanan pangan, yaitu sebagai berikut :


- 37 -


1815 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan

Rawan Pangan

4.558.500.000 3.449.450.000 75,67

1815.106 Kawasan Mandiri Pangan 4.550.000.000 3.449.450.000 75,81

Barang 1.300.000.000 199.450.000 15,34

Uang 3.250.000.000 3.250.000.000 100,00

1815.107 Pemantauan Ketersediaan, akses dan

Kerawanan Pangan

8.500.000 0,00

Barang 8.500.000 0,00

Kawasan Mandiri Pangan (KMP)

Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan (KMP) yang dilakukan Badan Ketahanan

Pangan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 merupakan intervensi

dalam pengentasan daerah rentan rawan pangan. Proses dan tahapan

yang dirancang cukup ideal selama 4 (empat) tahun dalam satu kawasan

melalui pemberdayaan masyarakat terutama pelaku yang tergabung dalam

kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Kelembagaan petani yang telah

terbentuk dari kegiatan KMP di daerah rentan rawan pangan dipandang

masih perlu difasilitasi dan diperkuat. Dalam rangka memperkuat

kelembagaan KMP yang telah terbentuk dan sejalan dengan perubahan dan

dinamika yang ada, maka pada tahun 2020 dilakukan penyempurnaan

kegiatan KMP dengan mentransformasikannya menjadi Pengembangan

Korporasi Usahatani (PKU).

Kegiatan PKU akan diprioritaskan di daerah rentan rawan pangan melalui

pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan

kelembagaan kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani dari awalnya

kegiatan usahatani dilakukan secara subsistem akan meningkat menjadi

usahatani korporasi dan berbadan hukum. Strategi yang dilakukan melalui

jalur ganda/twin track strategy yaitu: (1) membangun ekonomi berbasis

pertanian dan perdesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan

pendapatan dan (2) memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di

wilayah rentan rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian

bantuan pemerintah sebagai trigger. Salah satu trigger yang digunakan

adalah melalui kegiatan “Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) Di

Daerah Rentan Rawan Pangan”.

Tujuan dari kegiatan PKU yaitu: untuk meningkatkan nilai tambah produk

komoditas kelompok tani dan meningkatkan pendapatan. Sasaran PKU

2019 adalah 13 lokasi di daerah rentan rawan pangan yang mempunyai


- 38 -

potensi sumber daya pangan untuk pengembangan usaha berdasarkan data

FSVA Nasional 2018 prioritas 3, 4 dan 5 dan atau persentase Rumah

Tangga Miskin Petani (RTM-P) >20% dan atau daerah stunting berdasarkan

data hasil pemantauan Situasi Pangan dan Gizi (PSG) tahun 2017,

Kementerian Kesehatan (indikator FSVA Nasional 2018).

Alokasi anggaran bantuan pemerintah untuk kegiatan ini di TA. 2019

sebesar Rp4.550.000.000, alokasi berupa barang sebesar

Rp13.000.000.000 dan berupa uang sebesar Rp3.250.000.000 di targetkan

13 Kawasan pada 13 Kabupaten/Kota di 12 provinsi masing-masing sebesar

Rp350.000.000 per Kabupaten/Kota. Sampai dengan 30 Juni 2019 telah di

realisasikan sebesar Rp3.449.450.000 dengan perincian berupa barang

sebesar Rp199.450.000 dan berupa uang sebesar Rp3.250.000.000,

dengan perincian per satker sebagai berikut :

NO. KETERANGAN Pagu Realisasi %

Banper Barang 1.300.000.000 199.450.000 15,34

1 029346 DINAS KETAHANAN

PANGAN DAN PETERNAKAN

PROVINSI JAWA BARAT

100.000.000 0 0,00


PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

100.000.000 0 0,00

3 049037 BADAN KETAHANAN

PANGAN DAN PENYULUHAN

PROPINSI D.I. YOGYAKARTA

100.000.000 0 0,00



PROVINSI SUMATERA UTARA

100.000.000 0 0,00


PANGAN PROVINSI JAMBI

100.000.000 99.950.000 99,95


PANGAN PROVINSI LAMPUNG

100.000.000 0 0,00


PANGAN, TANAMAN PANGAN

DAN HORTIKULTURA PROVINSI

SULAWESI SELATAN

100.000.000 0 0,00


PANGAN PROVINSI BALI

100.000.000 0 0,00


PANGAN PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT

200.000.000 0 0,00



TENGGARA TIMUR

100.000.000 0 0,00


PANGAN PROPINSI BENGKULU

100.000.000 0 0,00


PANGAN PROVINSI BANTEN

100.000.000 99.500.000 99,50


- 39 -

Banper Uang 3.250.000.000 3.250.000.000 100,00



PROVINSI JAWA BARAT

250.000.000 250.000.000 100,00


PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

250.000.000 250.000.000 100,00

3 049037 BADAN KETAHANAN



250.000.000 250.000.000 100,00




250.000.000 250.000.000 100,00



250.000.000 250.000.000 100,00



250.000.000 250.000.000 100,00




SULAWESI SELATAN

250.000.000 250.000.000 100,00



250.000.000 250.000.000 100,00



TENGGARA BARAT

500.000.000 500.000.000 100,00



TENGGARA TIMUR

250.000.000 250.000.000 100,00



250.000.000 250.000.000 100,00



250.000.000 250.000.000 100,00

Total 4.550.000.000 3.449.450.000 75,81

Alokasi kegiatan PKU dilaksanakan di 12 Provinsi 13 Kabupaten dengan

rincian kegiatan usahanya sebagai berikut:

No Provinsi Kelompok Kegiatan Usaha

Pembelian

Alat

Pengolahan

1

Sumatera Utara Gapoktan Baniara belum

Kabupaten

Samosir, Desa

Partungko

Naginjang

Asiniroha Kentang,

Ubi jalar

Maduma Kentang,

Ubi jalar

Pasorba Kentang,

Ubi jalar

Karya Subur Jaya Kentang,


- 40 -

Ubi jalar

Permata Tani Utama Kentang,

Ubi jalar

2

Jambi Gapoktan Agro Tani Proses

pencairan

Kabupaten Tanjung

Jabung Barat, Desa

Jati Emas

Tani Makmur Kambing PE

ayam

Tani Jaya Kambing PE

ayam

Suka Maju Kambing PE

ayam

Sido Mulyo Kambing PE

ayam

Maju Jaya Kambing PE

ayam

3

Bengkulu Gapoktan Bakti Bersama belum

Kabupaten

Bengkulu Utara,

Desa Tanah Tinggi

Tunas Muda

Nanas

Pisang

Ubi kayu

Tunas Jaya

Nanas

Pisang

Ubi kayu

Tani kuripan

Nanas

Pisang

Ubi kayu

Srikandi Mandiri

Nanas

Pisang

Ubi kayu

Lembur Kuring Nanas

Pisang

4

Lampung Gapoktan Marga jaya belum

Kabupaten

Lampung Selatan,

Desa Marga Catur

Margo Mulyo Cabe merah

Berkah Tani Cabe merah

Karya Tani Jagung

Sinar Usaha Jagung

Sukses Bersama Ubi Kayu


- 41 -

5

Banten Gapoktan Curungbarang Indah sudah

Kabupaten

Pandenglang Desa

Curug Barang

Subur Makmur I Cabe merah

Subur Makmur II Cabe merah

Barokah Tani Ubi Jalar

Bina Tani Ubi Jalar

Margaluyu Ubi Jalar

6

Jawa Barat Gapoktan Agro Papandayan Intan Mandiri belum

Kabupaten Garut,

Desa Cisurupan

Agro Papandayan

Kentang

Cabe merah

Mekar Rahayu

Kentang

Cabe merah

Mukti Tani

Kentang

Cabe merah

Artha Mukti III

Kentang

Cabe merah

Karya Tani

Kentang

Cabe merah

7

Jawa Tengah, Gapoktan Kusuma Jaya belum

Kabupaten

Wonosobo, Desa

Jojogan

Sahabat Tani Domba

Karya Mandiri Kentang

Sami Jaya Kentang

Setia Tani kentang

carica

An Najah kentang

carica

8

DIY, Gapoktan Tri Manunggal belum

Kabupaten

Kulonprogo, Desa

Pagerharjo

Ngudi Mulyo

sayuran caisim

Kambing PE

Mekar Tani sayuran caisim


- 42 -

Kambing PE

Sumber Rejeki

sayuran caisim

Kambing PE

Kerjo Sembodo

sayuran caisim

Kambing PE

Sedyo Mulyo

sayuran caisim

Kambing PE

9

Sulawesi Selatan Gapoktan Parinding belum

Kabupaten

Enrekang, Desa

Parinding

Tigaruk Tomat

Bau Parinding Kambing

To'langgogo Kambing

Betteng Tani Bawang merah

Buntu Kecu Tomat

10

Bali Gapoktan Tri Bhuanna Sari belum

Kabupaten

Gianyar, Desa Taro

Gunung Mekar

Cabe

kacang tanah

Dukuh Sari

Cabe

kacang tanah

Satya Kencana

Cabe

kacang tanah

Bingsang Sari

Cabe

kacang tanah

Mina Sari

Cabe

kacang tanah

11

NTB, Gapoktan Lendak Kuta belum

Kabupaten Lombok

Timur, Desa

Sembalun

Tibu Segara bawang putih

Pelangi bawang putih

Lendang Berkaya Kentang

Horsela Kentang


- 43 -

Sejahtera Kentang

Kabupaten Lombok

Utara, Desa

Pendua

Gapoktan Serumpun belum

Horsepen

cabe rawit

bawang merah

tomat

Petani Muda Horsepen

cabe rawit

bawang merah

tomat

Saling Tulung I

cabe rawit

bawang merah

tomat

Tembang Sinom II

cabe rawit

bawang merah

tomat

Baru Mekar I

cabe rawit

bawang merah

tomat

12

NTT Gapoktan Meo Sapan belum

Kabupaten Timur

Tengah Utara,

Desa Lampeon

Simpatik

Cabe

kacang tanah

tomat

Harapan Baru

Cabe

kacang tanah

tomat

Daya Karya

Cabe

kacang tanah

tomat

Tunas Muda

Cabe

kacang tanah

tomat

Nekmese

Cabe

kacang tanah

tomat


- 44 -

Pemantauan Ketersediaan, akses dan Kerawanan Pangan

Alokasi anggaran bantuan pemerintah untuk kegiatan ini di tahun 2019

sebesar Rp8.500.000 di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai

dengan 30 Juni 2019 telah di realisasikan sebesar Rp0. Bantuan ini

bertujuan untuk memantau ketersediaan pangan.

3. PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KOMSUMSI DAN

KEAMANAN PANGAN

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi

pangan dan memasyarakatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi

seimbang dan aman (B2SA) dengan mengoptimalkan pemanfaatan

sumberdaya lokal.

Sasaran output kegiatan adalah meningkatnya pemantapan

penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar.

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan diversifikasi

pangan dan merupakan salah satu kunci sukses pembangunan pertanian di

Indonesia. P2KP dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan utama yaitu:

1. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah

Pangan Lestari;

2. Pengembangan Pangan Lokal melalui Pengembangan Industri Pangan

Lokal (PIPL);

3. Percepatan Penganekaragaman Komsumsi Pangan

Alokasi anggaran belanja mak 526 pada TA. 2019 sebesar

Rp168.944.200.000, yaitu anggaran dalam bentuk barang sebesar

Rp5.024.200.000 dan dalam bentuk uang sebesar Rp163.920.000.000.

Sampai dengan 30 Juni 2019, dana bantuan yang terealisasi sebesar

Rp112.084.200.000, yaitu realisasi dalam bentuk barang sebesar

Rp24.200.000 dan dalam bentuk uang sebesar Rp112.060.000.000.



- 45 -


1816 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi

dan Keamanan Pangan

168.944.200.000 112.084.200.000 66,34

1816.101 Pemberdayaan Pekarangan Pangan 160.670.000.000 110.860.000.000 69,00

Uang 160.670.000.000 110.860.000.000 69,00

1816.105 Pengembangan Pangan Lokal 8.250.000.000 1.200.000.000 14,55

Barang 5.000.000.000 0,00

Uang 3.250.000.000 1.200.000.000 36,92

1816.107 Percepatan penganekaragaman konsumsi

pangan

24.200.000 24.200.000 100,00

Barang 24.200.000 24.200.000 100,00

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah kegiatan yang

dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama

mengusahakan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan

untuk memenuhi kebutuhan gizi. Kegiatan KRPL juga dilaksanakan dalam

rangka mendukung program pemerintah untuk penanganan daerah

stunting, Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja), penanganan

wilayah rentan rawan pangan dan pengembangan daerah perbatasan.

Pada KRPL yang mendukung kegiatan Bekerja, akan diberikan bantuan

ternak unggas dan sarananya untuk peningkatan produksi ternak unggas

melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan peningkatan konsumsi

pangan dan gizi.

Tujuan dari pelaksanaan KRPL adalah (1) Meningkatkan kesadaran,

peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi

pangan B2SA, (2) Sebagai sumber pangan dan gizi keluarga serta, (3)

Tambahan pendapatan keluarga.

Kegiatan KRPL dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita dan

kelompok masyarakat lainnya untuk budidaya berbagai jenis tanaman,

ternak dan ikan sebagai tambahan untuk memenuhi ketersediaan pangan

sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral maupun pengolahan

hasil. Kegiatan KRPL dapat dilakukan pada pekarangan serta lingkungan

perumahan lainnya seperti asrama, pondok pesantren, rusun dan

sejenisnya agar terbentuk suatu kawasan yang kaya sumber pangan yang

diproduksi sendiri.

Pendekatan pengembangan KRPL dilakukan melalui pengembangan

pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture), , yaitu dengan


- 46 -

membangun kebun bibit, demontrasi plot (demplot), serta kebun sekolah

yang berada di lingkungan kelompok. Pengembangan KRPL harus

mengutamakan sumber daya lokal disertai pemanfaatan sumberdaya lokal

(local wisdom) dan pemberdayaan masyarakat

Secara konsepsional kegiatan KRPL tahun 2019 dilaksanakan dalam 2

tipe, yaitu:

1. Kegiatan KRPL Bekerja

Kegiatan KRPL Bekerja adalah kegiatan KRPL yang dialokasikan

untuk mendukung program Bekerja secara langsung. Kegiatan ini

dilaksanakan dalam rangka mendukung program Bekerja berdasarkan

Permentan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah

Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran

2019.

Kegiatan KRPL Bekerja merupakan kegiatan pemanfaatan lahan

pekarangan berbasis tanaman dan ternak. Budidaya tanaman

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sumber karbohidrat,

vitamin dan mineral, sedangkan ternak selain sebagai sumber protein

juga sebagai sumber pendapatan rumah tangga dalam rangka

pengentasan kemiskinan. Komponen kegiatan KRPL Bekerja: (1)

pengembangan pekarangan, (2) ternak unggas, dan (3) kandang.

KRPL Bekerja terdiri atas 744 kelompok dengan mendapat bantuan

pemerintah sebesar @Rp65.000.000. dimanfaatkan untuk: (1)

Pengembangan ternak:

obat-obatan untuk 1.350 ekor; (2) Pembuatan kandang: bahan dan

sarana pendukungnya; dan (3) pengembangan pekarangan anggota:

benih/bibit tanaman, media tanam, pupuk, polybag, pot, rak, peralatan

pengairan sederhana, dan sarana pendukung lainnya

2. Kegiatan KRPL Non Bekerja

Kegiatan KRPL Non Bekerja merupakan kegiatan KRPL yang tidak

termasuk lokasi Bekerja BKP sesuai Permentan Nomor 43 Tahun

2018. Komponen kegiatan KRPL Non Bekerja: (1) kebun bibit desa,

(2) demplot, dan (3) pengembangan pekarangan.

KRPL non bekerja terdiri atas :

• Tahap penumbuhan/reguler terdiri atas 1.556 kelompok

dengan mendapat bantuan pemerintah sebesar

@Rp50.000.000 dengan rincian: Kebun Bibit Rp20.000.000,


- 47 -

Demplot Rp9.000.000, Pengembangan Pekarangan Anggota

Rp21.000.000

• Tahap pengembangan terdiri atas 2.300 kelompok dengan

mendapat bantuan pemerintah sebesar @Rp15.000.000.

Alokasi anggaran bantuan pemerintah untuk kegiatan ini dalam bentuk

uang di tahun 2019 sebesar Rp160.670.000.000. Sampai dengan 30

Juni 2019 telah di realisasikan sebesar Rp110.860.000.000, dengan



Berupa Uang

019032 DINAS KETAHANAN

PANGAN, KELAUTAN DAN

PERTANIAN PROVINSI DKI

JAKARTA

300.000.000 0 0,00



PROVINSI JAWA BARAT

9.060.000.000 8.470.000.000 93,49


PANGAN PROVINSI JAWA

TENGAH

12.795.000.000 6.095.000.000 47,64

049037 BADAN KETAHANAN



1.875.000.000 1.675.000.000 89,33

059444 DINAS PERTANIAN

DAN KETAHANAN PANGAN

PROVINSI JAWA TIMUR

13.050.000.000 7.485.000.000 57,36

069027 DINAS PANGAN ACEH 5.050.000.000 3.440.000.000 68,12




5.965.000.000 4.330.000.000 72,59

089266 DINAS PANGAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

5.745.000.000 3.160.000.000 55,00


PANGAN PROVINSI RIAU

4.630.000.000 4.630.000.000 100,00



3.725.000.000 3.425.000.000 91,95



PROVINSI SUMATERA SELATAN

5.200.000.000 1.275.000.000 24,52



5.815.000.000 2.240.000.000 38,52

139021 DINAS PANGAN,

PETERNAKAN DAN KESEHATAN

HEWAN PROVINSI

KALIMANTAN BARAT

4.430.000.000 4.280.000.000 96,61


- 48 -


PANGAN PROVINSI

KALIMANTAN TENGAH

3.210.000.000 2.625.000.000 81,78


PANGAN PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN

3.295.000.000 3.195.000.000 96,97

169000 DINAS PANGAN,

TANAMAN PANGAN, DAN

HORTIKULTURA PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

2.520.000.000 2.520.000.000 100,00

179212 DINAS PANGAN

DAERAH PROVINSI SULAWESI

UTARA

4.030.000.000 3.730.000.000 92,56

189206 DINAS PANGAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

4.175.000.000 1.630.000.000 39,04




SULAWESI SELATAN

6.180.000.000 5.540.000.000 89,64


PANGAN PROVINSI SULAWESI

TENGGARA

3.260.000.000 1.880.000.000 57,67


PANGAN PROVINSI MALUKU

3.205.000.000 3.140.000.000 97,97



2.260.000.000 1.910.000.000 84,51



TENGGARA BARAT

6.015.000.000 570.000.000 9,48



TENGGARA TIMUR

10.240.000.000 7.640.000.000 74,61


PANGAN PROVINSI PAPUA

11.010.000.000 6.605.000.000 59,99



3.470.000.000 1.920.000.000 55,33

289039 DINAS PANGAN

PROVINSI MALUKU UTARA

2.675.000.000 2.595.000.000 97,01



2.525.000.000 2.395.000.000 94,85

309208 DINAS PANGAN

PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG

2.310.000.000 1.860.000.000 80,52

319005 DINAS PANGAN

PROVINSI GORONTALO

2.595.000.000 1.745.000.000 67,24


PANGAN, PERTANIAN DAN

KESEHATAN HEWAN PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

2.585.000.000 2.105.000.000 81,43


PANGAN PROVINSI PAPUA

BARAT

3.685.000.000 3.315.000.000 89,96


- 49 -

340161 DINAS KETAHAHAN


BARAT

1.995.000.000 1.995.000.000 100,00

417679 DINAS PERTANIAN

DAN KETAHANAN PANGAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1.440.000.000 1.440.000.000 100,00

452332 BADAN KETAHANAN

PANGAN

350.000.000 0 0,00

Total 160.670.000.000 110.860.000.000 69,00

Terdapat selisih pagu anggaran dengan pagu kegiatan sebesar

Rp10.000.000 di propinsi Sulawesi Selatan. Saat ini sedang proses revisi

pagu anggaran.

Pengembangan Pangan Lokal melalui Pengembangan Industri Pangan Lokal(PIPL)

Pola konsumsi pangan masyarakat saat ini yang belum beragam dan bergizi

seimbang, ditunjukkan dengan tingginya konsumsi karbohidrat khususnya

beras dibandingkan dengan sumber pangan lainnya menyebabkan tingginya

kebutuhan masyarakat akan beras. Selain itu, adanya pergeseran pola

konsumsi masyarakat yang mendorong konsumsi pangan yang bersifat

praktis (instan) menjadi penyebab tingginya permintaan akan pangan yang

sebagian besar berbahan baku terigu. Hal ini pada akhirnya menjadi

permasalahan tersendiri dalam penyediaan pangan bagi masyarakat. Oleh

karena itu perlu didorong secara intensif upaya pengembangan pangan lokal

untuk menjawab permasalahan tersebut.

Pemanfaatan pangan lokal yang bersumber dari aneka umbi, sagu, pisang,

sukun, labu kuning, dan yang lainnya sudah banyak dikembangkan dengan

dijadikan tepung. Ke depan diharapkan aneka tepung ini dapat diolah

sebagai pangan pokok mensubstitusi beras dan terigu sebagai sumber

karbohidrat. Melalui teknologi pengolahan pangan dapat dikembangkan

berbagai olahan pangan yang dapat disandingkan dengan beras sebagai

menu makanan sehari-hari serta mendorong dan mengembangkan

penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.

Oleh karena itu perlu dikembangkan industri pengolahan pangan yang

berorientasi pada bisnis dengan berbasis pada potensi pangan lokal. Hal ini

sejalan dengan salah satu strategi percepatan penganekaragaman

konsumsi pangan dalam Peraturan Presiden no 22 Tahun 2009 tentang


- 50 -

Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis

Sumber Daya Lokal yaitu Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan

Lokal.

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian telah melaksanakan

program pengembangan pangan lokal sejak tahun 2012 melalui kegiatan

Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) dan pada tahun 2018

bertranformasi menjadi kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal

(P3L). Kegiatan ini dirasakan masih belum efisien dan efektif karena skala

usaha yang tercipta belum terlalu besar yang mengakibatkan harga produk

yang dihasilkan relatif tinggi sehingga tidak mampu bersaing di pasar.

Selain itu, banyak ditemui permasalahan pada sisi jaminan kontinuitas

bahan baku serta pemasaran belum digarap dengan intensif yang berakibat

ketidakstabilan produksi dan produk yang dihasilkan mengalami kesulitan

dalam penjualan.

Pada tahun 2019 kegiatan pengembangan pangan lokal mencakup dua

kegiatan, yaitu Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) dan

Pengembangan Pangan Pokok Lokal (P3L) Tahap Pengembangan.

Kegiatan PIPL merupakan pengembangan usaha pengolahan pangan lokal

dengan skala usaha yang lebih besar dengan fokus untuk menghasilkan

bahan baku industri pengolahan pangan berbasis tepung. Sedangkan

kegiatan P3L tahap pengembangan merupakan kegiatan lanjutan dari

kegiatan P3L tahun 2018. Kegiatan Pengembangan Pangan Lokal

diharapkan dapat lebih mendorong terwujudnya industrialisasi pangan lokal

yang menghasilkan produk pangan yang berdaya saing.

Tujuan kegiatan Pengembangan Pangan Lokal adalah :

1. Kegiatan PIPL yaitu :

• Mengembangkan usaha pengolahan pangan lokal

• Meningkatkan ketersediaan pangan lokal melalui peningkatan

produksi tepung untuk bahan baku industri pangan

2. Kegiatan P3L Tahap Pengembangan yaitu :

• Mengembangkan usaha olahan pangan lokal

• Meningkatkan aneka olahan pangan lokal yang berdaya saing

Sasaran kegiatan Pengembangan Pangan Lokal adalah :

1. Kegiatan PIPL yaitu terlaksananya penumbuhan 10 unit usaha


- 51 -

pengolahan pangan lokal di 10 kab pada 10 prov yang memiliki

potensi pangan lokal berupa sagu, ubi kayu, dan jagung.

2. Kegiatan P3L Tahap Pengembangan yaitu terlaksananya

pengembangan 15 unit usaha olahan pangan lokal di 15 kabupaten

pada 13 provinsi yang telah ditumbuhkan pada tahun 2018.

Alokasi anggaran bantuan pemerintah untuk kegiatan ini di tahun 2019

yaitu berupa barang sebesar Rp5.000.000.000 dan berupa uang sebesar

Rp3.250.000.000. Anggaran ini untuk tahap penumbuhan sebesar

Rp6.000.000.000 dengan bantuan berupa barang sebesar

@Rp500.000.000 dan berupa uang sebesar @Rp100.000.000 dan untuk

Tahap pengembangan MP3L dengan bantuan berupa uang sebesar

Rp150.000.000.

Sampai pada 30 Juni 2019, realisasi fisik kegiatan PIPL tahap penumbuhan

berupa barang belum terealisasikan, masih pada tahap pengajuan lelang

sedangkan untuk kegiatan MP3L tahap pengembangan telah direalisasikan

sebesar Rp1.200.000.000 di 8 provinsi, dengan perincian sebagai berikut :


Dalam bentuk Barang 5.000.000.000 0 0,00


DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA

BARAT

500.000.000 0 0,00



500.000.000 0 0,00


PROVINSI RIAU

500.000.000 0 0,00


PROVINSI LAMPUNG

500.000.000 0 0,00


TANAMAN PANGAN DAN

HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI

SELATAN

500.000.000 0 0,00


PROVINSI MALUKU

500.000.000 0 0,00



500.000.000 0 0,00


PROVINSI PAPUA

500.000.000 0 0,00


GORONTALO

500.000.000 0 0,00


PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

500.000.000 0 0,00

Dalam bentuk Uang 3.250.000.000 1.200.000.000 36,92


- 52 -



BARAT

100.000.000 0 0,00



100.000.000 0 0,00


PROVINSI RIAU

250.000.000 150.000.000 60,00


DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA

SELATAN

150.000.000 150.000.000 100,00


PROVINSI LAMPUNG

100.000.000 0 0,00


SULAWESI TENGAH

300.000.000 0 0,00


TANAMAN PANGAN DAN


SELATAN

100.000.000 0 0,00



300.000.000 0 0,00


PROVINSI MALUKU

250.000.000 150.000.000 60,00


PROVINSI BALI

150.000.000 150.000.000 100,00



150.000.000 0 0,00



250.000.000 0 0,00


PROVINSI PAPUA

250.000.000 150.000.000 60,00


PROVINSI BANTEN

150.000.000 150.000.000 100,00


GORONTALO

250.000.000 0 0,00


PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

100.000.000 0 0,00



150.000.000 150.000.000 100,00


KETAHANAN PANGAN PROVINSI

KALIMANTAN UTARA

150.000.000 150.000.000 100,00

Total 8.250.000.000 1.200.000.000 14,55

Percepatan Penganekaragaman Komsumsi Pangan

Untuk mendukung kegiatan percepatan penganekaragaman komsumsi

pangan, Badan Ketahanan Pangan di tahun 2019 mengalokasikan anggaran

bantuan pemerintah berupa barang sebesar Rp24.200.000, sampai dengan


- 53 -

30 Juni 2019 telah di realisasikan sebesar Rp24.200.000, yaitu pada Badan

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan D.I. Yogyakarta yang di pergunakan

untuk membeli peralatan untuk mendukung kegiatan tersebut berupa terdiri

dari Komputer (pc unit), notebook, printer dan kamera.

4. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA BADAN KETAHANAN

PANGAN

Kegiatan ini di tujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Peningkatan

Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.


Keterangan Pagu Realisasi %

1817 Dukungan Manajemen dan


Pangan

16.498.500.000

-

-

1817.950 Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I

16.498.500.000

-

-

Barang

16.498.500.000

-

-

Alokasi anggaran bantuan pemerintah ini digunakan untuk mendukung

percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui optimalisasi

pemanfaatan lahan pekarangan, Kementerian Pertanian akan

melaksanakan Obor Pangan Lestari (OPAL) sebagai sarana percontohan

untuk masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber

pangan dan gizi keluarga.

Selanjutnya OPAL diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 10

Tahun 2019 tentang Obor Pangan Lestari Tahun 2019, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 22 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 10 Tahun 2019

tentang Obor Pangan Lestari Tahun 2019. Sedangkan untuk

pengorganisasiannya diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor:

134/Kpts/KN.220/M/2/2019 Tahun 2019 tentang Tim Obor Pangan Lestari

Tahun 2019.

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan jangka pendek: 1. Pemanfaatan lahan perkantoran untuk

penyediaan pangan dan gizi 2. Sebagai sarana percontohan untuk

masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan sebagai sumber

pangan dan gizi.


- 54 -

2. Tujuan jangka panjang: Sebagai upaya promosi penganekaragaman

konsumsi pangan dalam rangka pemenuhan gizi masyarakat.

3. Sasaran: Terlaksananya OPAL di seluruh Unit Kerja Eselon I lingkup

Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup

Kementerian Pertanian dan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian

dan/atau pangan.

KOMPONEN OPAL terdiri atas :

1. Perbibitan Setiap kantor Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian

Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian dan

Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan harus melaksanakan

kegiatan perbibitan yang meliputi penyediaan bibit dan bahan pendukung

lainnya. Perbibitan dilakukan dalam rangka keberlanjutan OPAL dan

pengembangannya di masyarakat. Kegiatan perbibitan meliputi:

1.1. Penyediaan bibit

1.2. Penyediaan bahan pendukung yang diperlukan untuk perbibitan.

2. Pertanaman Pada area perkantoran dikembangkan berbagai komoditas

sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Jenis tanaman yang

ditanam harus beragam dan berimbang kandungan gizinya. Pemanfaatan

area perkantoran ditata dengan memperhatikan estetika agar diperoleh

lingkungan perkantoran yang asri dan nyaman.

Pertanaman di area perkantoran dapat meliputi: pertanaman di lahan,

polybag, pot, aquaponik, hidroponik, atau vertikultur. Pelaksanaannya

disesuaikan dengan area yang tersedia, baik luasan maupun karakteristik

tanah.

3. Budidaya Ternak Jika lahan dan lingkungan memungkinkan dapat

dilaksanakan kegiatan budidaya ternak yang meliputi: pengadaan ternak

unggas dan bahan pendukungnya. Budidaya ternak dilaksanakan untuk

memenuhi kebutuhan sumber protein hewani.

Alokasi anggaran bantuan pemerintah untuk kegiatan ini berupa barang di

tahun 2019 sebesar Rp16.498.500.000, Sampai dengan 30 Juni 2019 telah


- 55 -

di realisasikan sebesar Rp0, dengan perincian sebagai berikut :


BANPER BARANG

526112 Belanja Peralatan dan Mesin

untuk diserahkan kepada

masyarakat/Pemda

27.000.000 0 -


PROPINSI BENGKULU

27.000.000 0 -

526115 Belanja Barang Fisik Lainnya


masyarakat/Pemda

16.450.000.000 0 -



BARAT

700.000.000 0 -



500.000.000 0 -



TIMUR

900.000.000 0 -

069027 DINAS PANGAN ACEH 650.000.000 0 -



UTARA

1.050.000.000 0 -


SUMATERA BARAT

700.000.000 0 -


PROVINSI RIAU

350.000.000 0 -


PROVINSI JAMBI

500.000.000 0 -



SELATAN

650.000.000 0 -


PROVINSI LAMPUNG

700.000.000 0 -



KALIMANTAN BARAT

100.000.000 0 -



450.000.000 0 -


PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

600.000.000 0 -

169000 DINAS PANGAN, TANAMAN

PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

350.000.000 0 -


PROVINSI SULAWESI UTARA

550.000.000 0 -


SULAWESI TENGAH

450.000.000 0 -


TANAMAN PANGAN DAN


1.050.000.000 0 -


- 56 -

SELATAN



800.000.000 0 -


PROVINSI MALUKU

550.000.000 0 -


PROVINSI BALI

300.000.000 0 -



500.000.000 0 -



1.000.000.000 0 -


PROVINSI PAPUA

800.000.000 0 -


PROPINSI BENGKULU

450.000.000 0 -


MALUKU UTARA

400.000.000 0 -


PROVINSI BANTEN

250.000.000 0 -



150.000.000 0 -


GORONTALO

350.000.000 0 -


PROVINSI PAPUA BARAT

250.000.000 0 -



300.000.000 0 -



KALIMANTAN UTARA

100.000.000 0 -

526211 Belanja Barang Penunjang

Kegiatan Dekonsentrasi untuk

diserahkan kepada pemerintah daerah

21.500.000 0 -



YOGYAKARTA

21.500.000 - -

Grand Total

16.498.500.000 - -

Belanja Modal

Peralatan dan

Mesin

Rp2.024.706.440,-

B.6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2019 adalah

sebesar Rp2.024.706.440 dan Rp1.953.088.380 atau mengalami kenaikan

sebesar 3,67% bila dibandingkan dengan realisasi belanja Peralatan dan Mesin


- 57 -

30 Juni 2018. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya kenaikan pagu

anggaran belanja modal peralatan dan mesin untuk mendukung kegiatan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

URAIANREALISASI 30

JUNI 2019

REALISASI 30

JUNI 2018

NAIK

(TURUN) %

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.024.706.440 1.953.088.380 3,67

Jumlah Belanja Kotor 2.024.706.440 1.953.088.380 3,67

Pengembalian 0 0 0,00

Jumlah Belanja 2.024.706.440 1.953.088.380 3,67

Belanja Modal

Gedung dan

Bangunan Rp0,-

B.7 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 198.275.000 atau mengalami

penurunan sebesar 100% bila dibandingkan dengan realisasi belanja modal

Gedung dan Bangunan 30 Juni 2018. Hal ini disebabkan karena adanya

penurunan pagu anggaran belanja gedung dan bangunan dan belum adanya

usulan pengadaan dari user/pengguna barang.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2017

URAIAN JENIS BELANJAREALISASI 31 DESEMBER

2018

REALISASI 31 DESEMBER

2017

NAIK (TURUN)

%

Gedung dan Bangunan 0 198.275.000 -100,00

Jumlah Belanja Kotor 0 198.275.000 -100,00

Pengembalian Belanja Modal 0 0 0,00

Jumlah Belanja 0 198.275.000 -100,00

Belanja Modal

Lainnya

Rp295.164.400,-

B.8 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-

masing sebesar Rp295.164.400 dan Rp474.473.200. Realisasi Belanja Modal

Lainnya 30 Juni 2019 mengalami kenaikan sebesar 37,79% dibandingkan 30

Juni 2018. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pagu anggaran belanja

modal lainnya dan belum adanya usulan pengadaan dari user/pengguna barang.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018


- 58 -

URAIAN JENIS BELANJA REALISASI 30 JUNI 2019 REALISASI 30 JUNI 2018NAIK (TURUN)

%

Belanja Modal Lainnya 295.164.400 474.473.200 -37,79

Jumlah Belanja Kotor 295.164.400 474.473.200 -37,79

Pengembalian Belanja Modal 0 0 0,00

Jumlah Belanja 295.164.400 474.473.200 -37,79


- 80 -

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.2 ASET LANCAR

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp8.225.500.000,-

C.2.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 dan 31 Desember

2018 adalah masing-masing sebesar Rp8.225.500.000,- dan Rp0,- yang

merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab

Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan

Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum

disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2019 dan 31

Desember 2018 :

Keterangan 30-Jun-19 31-Des-18

Kas di Bendahara Pengeluaran UP 7.798.000.000 -

Kas di Bendahara Pengeluaran TUP 427.500.000

Uang Tunai - -

Jumlah 8.225.500.000 -

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran UP adalah sebagai berikut:

KODE NAMA SATKER JUMLAH

018.11.019032 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN

PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA

100.000.000

018.11.029346 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN


400.000.000

018.11.039427 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA

TENGAH

500.000.000

018.11.049037 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

DIY

200.000.000


PROVINSI JAWA TIMUR

500.000.000

018.11.069027 DINAS PANGAN ACEH 116.000.000


PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

250.000.000

018.11.089266 DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT 300.000.000

018.11.099426 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU 500.000.000

018.11.109019 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI 200.000.000



227.000.000

018.11.129224 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI

LAMPUNG

500.000.000

018.11.139021 DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN 200.000.000


- 81 -

KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN

BARAT


KALIMANTAN TENGAH

150.000.000


KALIMANTAN SELATAN

300.000.000

018.11.169000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN

HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR

200.000.000

018.11.179212 DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI

UTARA

150.000.000

018.11.189206 DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 150.000.000

018.11.199374 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN

PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI

SULAWESI

300.000.000


SULAWESI TENGGARA

150.000.000


MALUKU

100.000.000

018.11.229164 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI 200.000.000

018.11.239220 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT

150.000.000



90.000.000

018.11.259022 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA 100.000.000

018.11.269189 DINAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI

BENGKULU

200.000.000

018.11.289039 DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA 15.000.000


BANTEN

500.000.000

018.11.309208 DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG

120.000.000

018.11.319005 DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO 150.000.000

018.11.320097 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN


KEPULAUAN

80.000.000

018.11.339029 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA

BARAT

50.000.000

018.11.340161 DINAS KETAHAHAN PANGAN PROVINSI

SULAWESI BARAT

50.000.000


PROVINSI KALIMANTAN UTARA

100.000.000

018.11.452332 BADAN KETAHANAN PANGAN 500.000.000

TOTAL 7.798.000.000

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TUP adalah sebagai berikut:



HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 200.000.000


TOTAL 427.500.000


- 82 -

Piutang Bukan Pajak

Rp39.025.000

C.2.2 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember

2018 masing-masing adalah sebesar Rp39.025.000 dan Rp39.025.000 .

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang

atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan

pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Jenis 30-Jun-19 31-Des-18

Piutang PNBP 39.025.000 39.025.000

Piutang Lainnya - -

Jumlah 39.025.000 39.025.000

Piutang bukan pajak ini merupakan denda keterlambatan atas pekerjaan

pemerintah pada kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan SKTJM

nomor : 521/225/DKP-SOLID/XII/2018 tanggal 30 Juni 2019.

Bagian Lancar TP/TGR

Rp74.517.671,-

C.2.3 BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN

PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar

Rp74.517.671,- dan Rp74.517.671,-. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca

yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar

Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR Per 30 Juni 2019 dan 31

Desember 2018

Jenis 30-Jun-19 31-Des-18

DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT74.517.671 74.517.671

Jumlah 74.517.671 74.517.671

Tidak ada Mutasi penambahan/pengurangan piutang TP/TGR. Piutang

TP/TGR ini terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram

Bagian Barat sebesar Rp74.517.671 sesuai dengan SKTJM nomor :

521/225/DKP-SOLID/XII/2018 tanggal 30 Juni 2019.


- 83 -

Penyisihan Piutang Tak

Tertagih – Piutang

Jangka Pendek

(Rp567.713))

C.2.4 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH – PIUTANG JANGKA

PENDEK

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2019 dan 31 Desember

2018 adalah masing-masing sebesar Rp( 11.354.267) dan Rp(567.713)

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi pada tanggal pelaporan adalah sebagai

berikut:

Kualitas Nilai Piutang % Nilai

Piutang Jk Pendek Penyisihan Penyisihan

Piutang Bukan Pajak

Lancar 0,50% -

Kurang Lancar 39.025.000 10% 3.902.500

Diragukan - 50% -

Macet - 100% -

Jumlah 39.025.000 3.902.500

Bagian Lancar TP/TGR

Lancar 0,50% -

Kurang Lancar 74.517.671 10% 7.451.767

Diragukan 50% -

Macet 100% -

Jumlah 74.517.671 7.451.767

Bagian Lancar TPA

Lancar - 0,50% -

Kurang Lancar - 10% -

Diragukan - 50% -

Macet - 100% -

Jumlah - -

Jumlah Penyisihan Piutang Tak

Tertagih 113.542.671 11.354.267

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek Per 30 Juni 2019 sebagai berikut :

No NAMA SATKERNilai Piutang

TP/TGRKualitas Penyisihan

Nilai Penyisihan

TP/TGR

1DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT113.542.671

Kurang

Lancar10,0% 11.354.267

113.542.671 11.354.267

Penentuan kualitas piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak

Tertagih berdasarkan atas Surat No. B.1458/KN.330/J.1/06/2019, Tanggal 12

Juni 2019. Surat terlampir

Selain piutang diatas juga Terdapat Piutang TP/TGR Pada Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Bima senilai Rp9.810.000. (tanpa SKTJM) atas temuan

BPKP No. LAP-362/PW.22/2/2008 pada kegiatan PIDRA.


- 84 -

Persediaan

Rp320.425.312.000,-

Bagian Evaluasi dan Pelaporan akan berkordinasi dengan Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian dan BPKP terkait penyelesaian piutang pnbp dan

TP/TGR diatas.

C.2.5 PERSEDIAAN

Nilai Persediaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing

adalah sebesar Rp320.425.312 dan Rp548.000 .

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan

(supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk

mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Pediaan per 30 Juni

2019 dan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Persediaan 30-Jun-19 31-Des-18

Barang Konsumsi 8.240.000 548.000

Bahan untuk Pemeliharaan 0 0

Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan

kepada Masyarakat

0 0

Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan

kepada Masyarakat

193.735.000 0

Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan

ke Masyarakat

118.450.312 0

Bahan Baku0 0

Jumlah 320.425.312 548.000

• Persediaan barang komsumsi terdapat pada :



BANTEN 200.000


TOTAL 8.240.000

• Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

terdapat pada :


018.11.049037 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN

PANGAN DIY 29.235.000


KALIMANTAN TENGAH 20.000.000


SULAWESI TENGGARA 25.000.000


MALUKU 20.000.000


BANTEN 99.500.000


- 85 -

TOTAL 193.735.000

• Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada

Masyarakat terdapat pada :



UTARA 85.545.000


018.11.309208 DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG 27.082.912

TOTAL 27.082.912

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan tersebut berada dalam

kondisi baik.

Peralatan dan Mesin

Rp40.671.963.203,-

C.3 ASET TETAP

C.3.1 PERALATAN DAN MESIN

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2019

dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp44.260.902.534

dan Rp44.260.902.534 . Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018 44.260.902.534Rp

Mutasi tambah: 2.072.585.840Rp

Pembelian 2.072.585.840Rp

Saldo Awal -Rp

Transfer Masuk -Rp

Hibah -Rp

Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap -Rp

Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap -Rp

Mutasi kurang: (5.661.525.171)Rp

Transfer Keluar -Rp

Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola -Rp

Usulan Barang Hibah DK/TP -Rp

Penghapusan -Rp

Hibah Keluar (3.786.538.559)Rp

Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (1.874.986.612)Rp

Saldo per 30 Juni 2019 40.671.963.203Rp

Akumulasi Penyusutan sd 30 Juni 2019 (31.378.096.427)Rp

Nilai Buku per 30 Juni 2019 9.293.866.776Rp

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah

sebagai berikut :

a. Penambahan peralatan dan mesin dari pembelian di Satker Pusat Badan

Ketahanan Pangan Rp 2.072.585.840.

b. Pengurangan dari transaksi Hibah keluar pada satker Dinas Pangan


- 86 -

Provinsi Maluku Utara Rp(3.786.538.559)

c. Pengurangan dari transaksi Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya

sebesar Rp (1.874.986.612) berasal dari :

059444 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PROVINSI JAWA TIMUR

(5.479.000,)

289039 | DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA (975.150.000,)

452332 | BADAN KETAHANAN PANGAN (894.357.612,)

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin dengan

perincian barang sebagai berikut :

KUANT

ITASNILAI

KUANTIT

ASNILAI

KUANTIT

ASNILAI

KUANTIT

ASNILAI

132111Peralatan dan

Mesin 4.647 44.260.902.534 51 2.072.585.840 246 5.661.525.171 4.452 40.671.963.203

30103 ALAT BANTU 1 15.000.000 0 0 0 0 1 15.000.000

30201

ALAT

ANGKUTAN

DARAT

BERMOTOR

470 26.264.258.469 3 1.294.662.000 132 4.025.183.930 341 23.533.736.539

30202

ALAT

ANGKUTAN

DARAT TAK

BERMOTOR

15 15.355.000 0 0 0 0 15 15.355.000

30301ALAT BENGKEL

BERMESIN 1 49.750.000 0 0 0 0 1 49.750.000

30303 ALAT UKUR 2 5.530.000 0 0 0 0 2 5.530.000

30401ALAT

PENGOLAHAN 15 1.126.836.000 0 0 1 975.150.000 14 151.686.000

30501 ALAT KANTOR 801 2.446.253.106 0 0 20 18.912.614 781 2.427.340.492

30502ALAT RUMAH

TANGGA 2.044 3.533.468.824 6 118.879.000 28 70.473.648 2.022 3.581.874.176

30601 ALAT STUDIO 64 588.300.962 0 0 0 0 64 588.300.962

30602ALAT

KOMUNIKASI 96 569.886.139 1 1.748.200 1 3.375.000 96 568.259.339

30603PERALATAN

PEMANCAR 5 73.395.000 0 0 0 0 5 73.395.000

30604

PERALATAN

KOMUNIKASI

NAVIGASI

0 0 1 23.600.000 0 0 1 23.600.000

30701ALAT

KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 0 0

30801

UNIT ALAT

LABORATORIU

M

62 292.361.056 0 0 12 117.300.000 50 175.061.056

30803

ALAT

LABORATORIU

M FISIKA

NUKLIR/ELEKT

RONIKA

1 8.950.000 0 0 0 0 1 8.950.000

30806

ALAT

LABORATORIU

M LINGKUNGAN

HIDUP

0 0 0 0 0 0 0 0

30807

PERALATAN

LABORATORIU

M

HYDRODINAMI

CA

1 75.600.000 0 0 0 0 1 75.600.000

30904ALAT KHUSUS

KEPOLISIAN 8 58.355.770 0 0 0 0 8 58.355.770

31001KOMPUTER

UNIT 620 7.775.992.602 32 621.088.000 31 377.067.663 621 8.020.012.939

31002PERALATAN

KOMPUTER 339 1.021.553.356 8 12.608.640 21 74.062.316 326 960.099.680

31303

PENGOLAHAN

DAN

PEMURNIAN

1 180.000.000 0 0 0 0 1 180.000.000

31503 ALAT SAR 39 123.706.250 0 0 0 0 39 123.706.250

31504

ALAT KERJA

PENERBANGAN 2 7.850.000 0 0 0 0 2 7.850.000

31701

UNIT

PERALATAN

PROSES/PROD

UKSI

60 28.500.000 0 0 0 0 60 28.500.000

31901PERALATAN

OLAH RAGA 0 0 0 0 0 0 0 0

KODE URAIAN

SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO PER 30 JUNI 2019


- 87 -

Rincian Peralatan dan Mesin per satker sebagai berikut :



PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA 62.059.800

018.11.029346 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

PROVINSI JAWA BARAT 303.000.000

018.11.039427 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 886.527.500

018.11.049037 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY 314.442.000


PROVINSI JAWA TIMUR 482.688.000



PROVINSI SUMATERA UTARA 255.340.000

018.11.089266 DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT 337.503.000

018.11.099426 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU 335.968.000

018.11.109019 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI 548.351.750


PROVINSI SUMATERA SELATAN 279.015.250

018.11.129224 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG 293.710.000

018.11.139021 DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN

HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 408.000.000

018.11.149214 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN

TENGAH 505.822.583


SELATAN 96.281.960


HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 265.100.000

018.11.179212 DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 251.474.000


018.11.191305 KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

PERTANIAN DAERAH KAB. JENEPONTO 38.936.960

018.11.199374 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN

HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI 912.220.500

018.11.209186 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI

TENGGARA 363.577.000

018.11.210439 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BURU 770.340.120

018.11.219169 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU 756.887.800

018.11.219211 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERAM

BAGIAN BARAT 568.495.975


BAGIAN TIMUR 665.422.340

018.11.219223 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BURU

SELATAN 559.870.715


TENGGARA BARAT 1.126.418.090


PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 71.678.000

018.11.259022 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA 340.667.000

018.11.269189 DINAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI BENGKULU 278.900.000



- 88 -

018.11.289048 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten

Halmahera Selatan 170.300.000

018.11.289191 DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. HALMAHERA UTARA 201.000.000

018.11.299444 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN 445.280.000


BELITUNG 274.750.000


018.11.320097 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN

KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN 349.840.000

018.11.339029 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT 430.500.000

018.11.340161 DINAS KETAHAHAN PANGAN PROVINSI SULAWESI

BARAT 491.649.100

018.11.452332 BADAN KETAHANAN PANGAN 24.574.576.742

TOTAL 40.671.963.20

3

Belanja Modal Peralatan dan mesin menurut LRA sebesar Rp2.024.706.440,

menurut data di simak-bmn sebesar Rp2.072.585.840, sehingga terdapat

selisih sebesar Rp47.879.400. Selisih ini terjadi karena adanya realisasi

belanja modal lainnya yang digunakan untuk membeli peralatan dan mesin.

Gedung dan Bangunan

Rp864.181.000,-

C.3.2 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Badan Ketahanan Pangan per

30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar

Rp864.181.000 dan Rp864.181.000. Nilai gedung dan bangunan dapat

dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018 864.181.000

Mutasi Tambah -

Pembelian -

Transfer Masuk -

Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset -

Mutasi Kurang -

Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali -

Penghapusan -

Transfer Keluar -

Usulan Barang Hibah DK/TP -

Hibah Keluar -

Saldo per 30 Juni 2019 864.181.000

Akumulasi Penyusutan sd 30 Juni 2019 (60.433.131)

Nilai Buku per 30 Juni 2019 803.747.869

Tidak ada mutasi transaksi penambahan dan pengurangan gedung dan

bangunan.

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan

dengan perincian barang sebagai berikut :


- 89 -

Rincian Gedung dan Bangunan per satker sebagai berikut :


018.11.049037 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY 265.023.000




Halmahera Selatan 82.940.000

018.11.289191 DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. HALMAHERA

UTARA 168.664.000

TOTAL 864.181.000

Aset Tetap Lainnya

Rp0,-

C.3.3 ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan

dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan

jaringan. Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Badan Ketahanan Pangan per

30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0

dan Rp600.000. Mutasi aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018 600.000

Mutasi tambah:

Transfer masuk -

Pembelian -

Mutasi kurang:

Transfer keluar -

Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya -

Saldo per 30 Juni 2019 600.000

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya adalah

sebagai berikut :

a. Pengurangan aset tetap lainnya yang merupakan transaksi Reklasifikasi

Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan Pusat

sebesar Rp600.000.

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya dengan

KUANT

ITASNILAI

KUANTIT

ASNILAI

KUANTIT

ASNILAI

KUANTIT

ASNILAI

133111Gedung dan

Bangunan 8 864.181.000 0 0 0 0 8 864.181.000

40101

BANGUNAN

GEDUNG

TEMPAT KERJA

8 864.181.000 0 0 0 0 8 864.181.000

KODE URAIAN



- 90 -

perincian barang sebagai berikut :

Konstruksi Dalam

Pengerjaan Rp0,-

C.3.4 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Badan Ketahanan

Pangan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing

sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan pembangunan gedung dan

bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan

tanggal neraca yang terdapat pada Badan Ketahanan Pangan.

Akumulasi Penyusutan

Aset Tetap

Rp(31.438.529.558)

C.3.5 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Badan

Ketahanan Pangan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah

masing-masing sebesar Rp(31.438.529.558) dan Rp(32.138.700.718).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang

disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

KUANT

ITASNILAI

KUANTIT

ASNILAI

KUANTIT

ASNILAI

KUANTIT

ASNILAI

135121Aset Tetap

Lainnya 3 600.000 0 0 3 600.000 0 0

60101

BAHAN

PERPUSTAKAA

N TERCETAK

3 600.000 0 0 3 600.000 0 0

60103

KARTOGRAFI,

NASKAH DAN

LUKISAN

0 0 0 0 0 0 0 0

KODE URAIAN



- 91 -

No Aset Tetap Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku

1 Peralatan dan Mesin 40.671.963.203Rp (31.378.096.427)Rp 9.293.866.776Rp

2 Gedung dan Bangunan 864.181.000Rp (60.433.131)Rp 803.747.869Rp

3 Jalan, Irigasi dan Jaringan -Rp -Rp -Rp

4 Aset Tetap Lainnya -Rp -Rp -Rp

41.536.144.203Rp (31.438.529.558)Rp 10.097.614.645Rp Akumulasi Penyusutan

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per satker sebagai berikut :

1. Rincian Akumulasi Peralatan dan mesin per satker :


018.11.01903

2

DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN

PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA (62.059.800,)

018.11.02934

6

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

PROVINSI JAWA BARAT (264.676.923,)

018.11.03942

7

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH (847.390.357,)

018.11.04903

7

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY (278.244.197,)

018.11.05944

4

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PROVINSI JAWA TIMUR (445.275.428,)

018.11.06902

7

DINAS PANGAN ACEH (260.412.285,)

018.11.07931

8


PROVINSI SUMATERA UTARA (218.862.857,)

018.11.08926

6

DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT (295.273.153,)

018.11.09942

6

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU (297.838.769,)

018.11.10901

9

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI (512.196.936,)

018.11.11922

5


PROVINSI SUMATERA SELATAN (243.962.178,)

018.11.12922

4

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG (254.565.714,)

018.11.13902

1

DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN

HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT (368.928.571,)

018.11.14921

4

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN

TENGAH (467.265.440,)

018.11.15919

2

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN

SELATAN (96.281.960,)

018.11.16900

0

DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN

HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (227.228.571,)

018.11.17921

2

DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA (215.549.142,)

018.11.18920

6

DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH (344.708.461,)

018.11.19130

5

KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

PERTANIAN DAERAH KAB. JENEPONTO (38.936.960,)

018.11.19937

4

DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN

HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI (873.020.500,)

018.11.20918

6

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI

TENGGARA (363.577.000,)


- 92 -

018.11.21043

9

DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BURU (641.057.878,)

018.11.21916

9

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU (710.254.543,)

018.11.21921

1

DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERAM

BAGIAN BARAT (406.098.443,)

018.11.21921

6

DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERAM

BAGIAN TIMUR (554.341.348,)

018.11.21922

3

DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BURU

SELATAN (477.642.965,)

018.11.23922

0

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT (1.125.816.090,)

018.11.24902

0

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (71.678.000,)

018.11.25902

2

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA (340.667.000,)

018.11.26918

9

DINAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI BENGKULU (241.907.143,)

018.11.28903

9

DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA (702.083.638,)

018.11.28904

8

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten

Halmahera Selatan (162.162.500,)

018.11.28919

1

DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. HALMAHERA UTARA (168.857.143,)

018.11.29944

4

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN (404.097.143,)

018.11.30920

8

DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG (235.500.000,)

018.11.31900

5

DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO (199.142.954,)

018.11.32009

7

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN

KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN (310.768.571,)

018.11.33902

9

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT (361.224.285,)

018.11.34016

1

DINAS KETAHAHAN PANGAN PROVINSI SULAWESI

BARAT (452.791.957,)

018.11.45233

2

BADAN KETAHANAN PANGAN (16.681.445.966,)

TOTAL (31.223.792.769,)

2. Rincian Akumulasi Gedung dan bangunan per satker :



DIY (11.778.800,)

018.11.189206 DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH (4.764.600,)

018.11.289039 DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA (7.657.072,)




UTARA (33.234.828,)

TOTAL (60.433.131,)

Aset Tak Berwujud

C.5 ASET LAINNYA

C.5.1 ASET TAK BERWUJUD


- 93 -

Rp247.285.000,-

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2019 dan 31 Desember

2018 adalah Rp247.285.000 dan Rp40.000.000 . Aset Tak Berwujud

merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak

mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2019 adalah

sebagai berikut:

No. Uraian Nilai

1 Software Komputer -Rp

Saldo 31 Desember 2018 40.000.000Rp

Pengurangan :

Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (40.000.000)Rp

Saldo 30 Juni 2019 -Rp

2 Aset Tak Berwujud Lainnya 247.285.000Rp

Saldo 31 Desember 2018 -Rp

Pengurangan :

Pembelian 247.285.000Rp

Saldo 30 Juni 2019 247.285.000Rp

247.285.000Rp

-Rp

247.285.000Rp Jumlah

Saldo s.d 31 Desember 2018

Amortisasi ATB Lainnya s.d. 30 Juni 2019

Aset Tak Berwujud Lainnya terdapat pada satker Badan Ketahanan Pangan

Pusat.

Belanja Modal Peralatan dan mesin menurut LRA sebesar Rp295.164.400,

menurut data di simak-bmn sebesar Rp247.285.000, sehingga terdapat selisih

sebesar Rp47.879.400. Selisih ini terjadi karena adanya realisasi belanja

modal lainnya yang digunakan untuk membeli peralatan dan mesin

Aset Lain-Lain

Rp2.127.915.018,-

C.5.2. Aset Lain-Lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Badan Ketahanan Pangan per 30 Juni 2019

dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.127.915.018 dan

Rp2.109.665.706. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang

berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional

Badan Ketahanan Pangan serta dalam proses penghapusan dari BMN. Nilai

Aset Lain-lain yang dimiliki Badan Ketahanan Pangan terdiri atas Aset Tetap

Yang Tidak digunakan dalam operasi pemerintah sebesar Rp2.087.915.918

dan Aset Tak Berwujud Yang Tidak digunakan dalam operasi pemerintah

sebesar 40.000.000. Adapun mutasi aset lain-lain ( Aset Tetap Yang Tidak

digunakan dalam operasi pemerintah ) adalah sebagai berikut:


- 94 -

Saldo per 31 Desember 2018 2.109.665.706Rp

Mutasi tambah: 1.875.586.612Rp

- reklasifikasi dari aset tetap 1.875.586.612Rp

- reklasifikasi dari aset tak berwujud -Rp

Mutasi kurang: (1.897.337.300)Rp

- normalisasi BMN (BMN) yang dihentikan -Rp

- Reklasifikasi ke aset tetap -Rp

- penghapusan BMN (118.008.300)Rp

- Usulan barang rusak berat (798.700.000)Rp

- Hibah keluar BMN yang dihentikan -Rp

- Usulan barang Hilang ke Pengelola (980.629.000)Rp

Saldo per 30 Juni 2019 2.087.915.018Rp

Akumulasi Penyusutan (2.076.617.058)Rp

Nilai Buku per 30 Juni 2019 11.297.960Rp

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain adalah sebagai

berikut :

a. Mutasi tambah berasal dari transaksi reklasifikasi dari aset tetap ke aset

lainnya sebesar Rp1.875.586.612 pada satker satker Dinas Pertanian

dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp5.479.000, Dinas

Pangan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp975.150.000 dan Badan

Ketahanan Pangan Pusat sebesar Rp894.957.612.

b. Mutasi kurang berasal dari transaksi Penghapusan (BMN yang

dihentikan) sebesar Rp(118.008.300) pada satker Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi Bali sebesar Rp(111.240.300) dan Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi Riau sebesar Rp(6.768.000)

c. Mutasi kurang berasal dari transaksi Usulan Barang Rusak Berat ke

Pengelola (BMN yang dihentikan) sebesar Rp(798.700.000) pada satker

Badan Ketahanan Pangan Pusat.

d. Mutasi kurang berasal dari transaksi Usulan Barang Hilang ke Pengelola

(BMN yang dihentikan) sebesar Rp(980.629.000) pada satker Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sebesar

Rp(5.479.000) dan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara sebesar

Rp(975.150.000).

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Yang Tidak

diguanakan dalam operasi pemerintah dengan perincian barang sebagai

berikut :


- 95 -

Rincian Aset Tetap Yang Tidak digunakan dalam operasi pemerintah per

satker sebagai berikut :






HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 361.311.605

018.11.219169 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU 195.664.000


BAGIAN BARAT 108.840.000


TENGGARA BARAT 450.778.000


UTARA 4.000.000


TOTAL 2.087.915.018

KUANT

ITASNILAI

KUANTIT

ASNILAI

KUANTIT

ASNILAI

KUANTIT

ASNILAI

166112

Aset Tetap yang

tidak digunakan

dalam Operasi 576 2.109.665.706 57 1.875.586.612 19 1.897.337.300 614 2.087.915.018

30201

ALAT

ANGKUTAN

DARAT

BERMOTOR

31 219.746.000 6 804.179.000 6 804.179.000 31 219.746.000

30202

ALAT

ANGKUTAN

DARAT TAK

BERMOTOR

0 0 0 0 0 0 0 0

30301ALAT BENGKEL

BERMESIN 0 0 0 0 0 0 0 0

30303 ALAT UKUR 0 0 0 0 0 0 0 0

30401ALAT

PENGOLAHAN 3 3.591.000 1 975.150.000 1 975.150.000 3 3.591.000

30501 ALAT KANTOR 82 217.070.767 14 3.681.614 1 1.268.000 95 219.484.381

30502ALAT RUMAH

TANGGA 312 309.732.884 28 70.473.648 0 0 340 380.206.532

30601 ALAT STUDIO 8 24.237.000 0 0 0 0 8 24.237.000

30602ALAT

KOMUNIKASI 16 33.518.000 1 3.375.000 0 0 17 36.893.000

30701ALAT

KEDOKTERAN 0 0 0 0 0 0 0 0

30801

UNIT ALAT

LABORATORIU

M

2 800.000 0 0 0 0 2 800.000

30806

ALAT

LABORATORIU

M LINGKUNGAN

HIDUP

1 7.800.000 0 0 0 0 1 7.800.000

31001KOMPUTER

UNIT 79 1.136.484.305 1 9.700.000 8 107.610.300 72 1.038.574.005

31002PERALATAN

KOMPUTER 41 148.439.150 3 8.427.350 3 9.130.000 41 147.736.500

31901PERALATAN

OLAH RAGA 1 8.246.600 0 0 0 0 1 8.246.600

50205

BANGUNAN

PENGEMBANGA

N SUMBER AIR

DAN AIR

0 0 0 0 0 0 0 0

60101

BAHAN

PERPUSTAKAA

N TERCETAK

0 0 3 600.000 0 0 3 600.000

60103

KARTOGRAFI,

NASKAH DAN

LUKISAN

0 0 0 0 0 0 0 0

KODE URAIAN



- 96 -

Adapun mutasi aset lain-lain ( Aset Tak Berwujud Yang Tidak digunakan dalam

operasi pemerintah ) adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018 -Rp

Mutasi tambah: 40.000.000Rp

- reklasifikasi dari aset tetap 40.000.000Rp

- reklasifikasi dari aset tak berwujud -Rp

Mutasi kurang: -Rp

- penghapusan BMN -Rp

- Usulan barang rusak berat -Rp

Saldo per 30 Juni 2019 40.000.000Rp

Akumulasi Penyusutan (40.000.000)Rp

Nilai Buku per 30 Juni 2019 -Rp

Mutasi transaksi penambahan aset lain-lain adalah sebagai berikut :

• Mutasi tambah berasal dari transaksi reklasifikasi dari aset tetap ke

aset lainnya sebesar Rp40.000.000 pada Badan Ketahanan Pangan

Pusat.

Akumulasi Penyusutan

dan Amortisasi Aset

Lainnya

Rp(2.116.617.058)

C.5.3 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2019

dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp(2.116.617.058)

dan Rp(2.131.391.616) . Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi

asset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No Aset Lainnya Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku

A Aset Tak Berwujud 0 0 0

B ATB Lainnya 247.285.000 0 247.285.000

247.285.000 0 247.285.000

B Aset Lain-lain 2.127.915.018 -2.116.617.058 11.297.960

2.127.915.018 -2.116.617.058 11.297.960

2.375.200.018 -2.116.617.058 258.582.960Total

Jumlah

Jumlah

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per satker sebagai berikut :

AKUN : 169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi




018.11.059629 KANTOR KETAHANAN PANGAN KAB. PONOROGO 0,

018.11.069027 DINAS PANGAN ACEH (385.304.000,)


- 97 -

018.11.079052 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN

KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ASAHAN 0,

018.11.079436 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN

KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MANDAILING 0,

018.11.099426 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU 0,



018.11.219169 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU (195.664.000,)

018.11.219211 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN

SERAM BAGIAN BARAT (108.840.000,)

018.11.229164 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI 0,


TENGGARA BARAT (447.322.000,)


UTARA (4.000.000,)

018.11.452332 BADAN KETAHANAN PANGAN (529.631.453,)

TOTAL (2.076.617.058,)

AKUN : 166113 Akumulasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional

Pemerintahan



TOTAL (40.000.000,)

TOTAL AKUMULASI ASET LAINNYA (2.116.617.058,)

C.6 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang kepada Pihak

Ketiga Rp0,- C.6.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

masing-masing sebesar Rp0 dan Rp45.840.571. Utang kepada Pihak Ketiga

merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang

harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang

dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada

Badan Ketahanan Pangan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

No Uraian Jumlah

1 Belanja Pegawai yang Belum Dibayarkan -Rp

2 Belanja Barang yang Belum Dibayarkan -Rp

3 Belanja Lainnya yang Belum Dibayarkan -Rp

-Rp Total

Uang Muka dari KPPN

Rp8.225.500.000,-

C.6.2 UANG MUKA DARI KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018


- 98 -

masing-masing sebesar Rp8.225.500.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN

merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP)

diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau

dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian uang muka dari KPPN per satker sebagai berikut :



PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA (100.000.000,)



018.11.039427 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH (500.000.000,)

018.11.049037 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY (200.000.000,)






018.11.089266 DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT (300.000.000,)

018.11.099426 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU (500.000.000,)

018.11.109019 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI (200.000.000,)



018.11.129224 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG (500.000.000,)




TENGAH (150.000.000,)


SELATAN (300.000.000,)



018.11.179212 DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA (150.000.000,)


018.11.199374 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN

HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI (300.000.000,)

018.11.209186 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI

TENGGARA (150.000.000,)


018.11.229164 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI (200.000.000,)




PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (90.000.000,)

018.11.259022 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA (100.000.000,)

018.11.269189 DINAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI BENGKULU (200.000.000,)

018.11.289039 DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA (242.500.000,)


- 99 -

018.11.299444 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN (500.000.000,)


BELITUNG (120.000.000,)

018.11.319005 DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO (150.000.000,)


KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU (80.000.000,)

018.11.339029 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT (50.000.000,)


BARAT (50.000.000,)


PROVINSI KALIMANTAN UTARA (100.000.000,)


TOTAL (8.225.500.000,)

Ekuitas

Rp10.778.811.321,--

C.7 EKUITAS

C.7.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-

masing sebesar Rp10.778.811.321 dan Rp12.102.110.040. Ekuitas adalah

merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan

Perubahan Ekuitas.

Rincian Ekuitas per satker sebagai berikut :





TENGAH (58.705.714,)

018.11.049037 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY (310.485.604,)






018.11.089266 DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT (66.452.270,)

018.11.099426 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU (57.741.846,)

018.11.109019 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI (54.232.221,)



018.11.129224 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG (58.716.429,)




KALIMANTAN TENGAH (57.835.714,)




- 100 -


UTARA (53.887.287,)


018.11.199374 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN

DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI (58.800.000,)

018.11.210439 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BURU (129.282.242,)



BAGIAN BARAT (275.372.490,)


BAGIAN TIMUR (111.080.992,)

018.11.219223 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BURU

SELATAN (82.227.750,)



018.11.269189 DINAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI BENGKULU (55.489.286,)

018.11.289039 DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA (2.233.721.035,)




UTARA (169.277.536,)

018.11.299444 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN (60.274.286,)


BELITUNG (58.875.000,)


KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN (58.607.143,)


BARAT (84.473.572,)


BARAT (58.285.714,)

018.11.452332 BADAN KETAHANAN PANGAN (7.138.815.202,)

TOTAL (12.102.110.040,)


- 101 -

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP

Rp69.102.468,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni

2018 adalah sebesar Rp25.492.702 dan Rp18.853.420 Pendapatan tersebut

terdiri dari:

KETERANGAN 30-Jun-19 30-Jun-18

% Naik

(TURUN)

Pendapatan Anggaran Lain-lain - - #DIV/0!

Pendapatan Denda Keterlambatan

Penyelesaian Pekerjaan

- 18.853.420 -100,00

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan

(Jasa Giro)

25.492.702, - #DIV/0!

Total 25.492.702 18.853.420 35,22

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya yaitu pendapatan jasa giro terdapat pada satker sebagai berikut :





TENGAH 21.695.628

018.11.069027 DINAS PANGAN ACEH 238.619

TOTAL 25.492.702

Realisasi pendapatan negara bukan pajak menurut LRA sebesar Rp25.492.702

sedangkan menurut LO sebesar Rp25.492.702, tidak terdapat selisih atas

pendapatan tersebut.

Beban Pegawai

Rp9.958.458.943,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-

masing sebesar Rp9.958.458.943 dan Rp9.748.321.399. Beban Pegawai adalah

beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada

pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan

oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan

yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan

modal.


- 102 -

URAIAN JENIS BEBAN 30-Jun-19 30-Jun-18NAIK (TURUN)

%

Beban Gaji Pokok PNS 7.399.190.321 7.133.893.240 96,41

Beban Pembulatan Gaji PNS 123.426 93.085 75,42

Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS (14.686) (555.000) 3779,11

Beban Tunj. Suami/Istri PNS 518.127.586 516.678.022 99,72

Beban Tunj. Anak PNS 140.180.367 133.447.656 95,20

Beban Tunj. Struktural PNS 341.500.000 353.240.000 103,44

Beban Tunj. Fungsional PNS 405.556.000 389.016.000 95,92

Beban Tunj. PPh PNS 39.087.369 29.019.696 74,24

Beban Tunj. Beras PNS 334.435.560 342.908.700 102,53

Beban Uang Makan PNS 571.198.000 637.975.000 111,69

Beban Tunjangan Umum PNS 209.075.000 212.605.000 101,69

Jumlah 9.958.458.943 9.748.321.399 97,89

Realisasi Belanja Pegawai menurut LRA sebesar Rp 9.963.378.662 sedangkan

menurut LO sebesar Rp9.958.458.943, sehingga terdapat selisih lebih besar LRA

sebesar Rp4.919.719 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Jumlah

Jurnal balik Belanja Pegawai yang masih harus dibayar (4.919.719)

Jumlah (4.919.719)

Beban Persediaan

Rp3.542.472.236,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan sampai dengan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

adalah masing-masing sebesar Rp3 542 472 236 dan Rp2.676.330.560. Beban

Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang

yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan

maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2019 dan

30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN 30-Jun-19 30-Jun-18

NAIK

(TURUN)

%

Beban Persediaan bahan baku 6.298.250 59.634.000 946,83

Beban Persediaan konsumsi 3.527.217.986 2.616.396.560 74,18

Beban Persediaan pita cukai, materai dan

leges1.626.000 30.000 1,85

Beban persediaan lainnya 7.330.000 270.000 3,68

Jumlah Beban Persediaan 3.542.472.236 2.676.330.560 75,55

Realisasi Belanja Persediaan menurut LRA sebesar Rp3.577.458.151

sedangkan menurut LO sebesar Rp3.542.472.236, sehingga terdapat selisih


- 103 -

lebih besar LRA sebesar Rp34.985.915 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Jumlah

Beban Pemeliharaan dari realisasi belanja barang

persediaan

(35.709.400)

Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (38.385.790)

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 46.801.275

Saldo Awal Persediaan 548.000

Saldo Akhir Persediaan (8.240.000)

Jumlah (34.985.915)

• Beban Pemeliharaan dari realisasi belanja barang persediaan sebesar

Rp35.709.400, dengan perincian sebagai berikut :


018.11.452332

BADAN KETAHANAN PANGAN PUSAT 35.689.400

018.11.139021

DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

20.000

TOTAL 35.709.400

• Beban Penyesuaian Persediaan sebesar Rp38.385.790, dengan



018.11.099426 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU

512.000

018.11.139021 DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

40.000

018.11.149214 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

162.500

018.11.159192 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

764.500

018.11.199374 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI

42.500

018.11.209186 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

35.500

018.11.249020 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

133.000


96.000

018.11.309208 DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1.877.500


018.11.320097 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

114.900


TOTAL 38.385.790


- 104 -

• Pendapatan Penyesuaian Persediaan sebesar Rp46.801.275, dengan



018.11.099426

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU

864.000

018.11.109019

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

1.000

018.11.139021

DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

40.000

018.11.149214

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

505.000

018.11.159192

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1.029.500

018.11.199374

DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI

473.000

018.11.209186

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

48.750

018.11.249020

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

345.000

018.11.259022

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA

570.000

018.11.309208

DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1.778.750

018.11.319005

DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO 2.913.600

018.11.340161

DINAS KETAHAHAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT

12.283.000

018.11.452332

BADAN KETAHANAN PANGAN 25.949.675

TOTAL 46.801.275

• Saldo awal persediaan sebesar Rp548.000, dengan perincian sebagai

berikut :



548.000

TOTAL 548.000

• Saldo akhir persediaan sebesar Rp8.240.000, dengan perincian sebagai

berikut :


018.11.299444 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN

200.000


TOTAL 8.240.000


- 105 -

Beban Barang dan

Jasa

Rp29.127.581.652

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing

sebesar Rp29.127.581.652 dan Rp44.549.088.388. Beban Jasa adalah

konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah

sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN 30-Jun-19 30-Jul-18NAIK

(TURUN) %

Beban Keperluan Perkantoran 996.887.400 960.811.115 3,75

Beban Pengiriman Surat Dinas Pos

Pusat

22.501.500 18.832.500 19,48

Beban Honor Operasional Satuan

Kerja

2.287.356.000 2.538.077.500 -9,88

Beban Barang Operasional Lainnya 86.700.000 34.408.400 151,97

Beban Bahan 5.178.224.388 12.388.560.240 -58,20

Pengembalian Beban Bahan -4.500.000 -100,00

Beban Honor Output Kegiatan 11.458.130.000 8.868.373.500 29,20

Pengembalian Beban Honor Output

Kegiatan

-2.580.000 -100,00

Beban Barang Non Operasional

Lainnya

5.422.859.650 4.523.883.870 19,87

Beban Langganan Listrik 97.476.699 69.065.910 41,14

Beban Langganan Telepon 28.207.215 36.507.173 -22,74

Beban Langganan Air 346.300 56.000 518,39

Beban Jasa Pos dan Giro 450.000 -100,00

Beban Jasa Konsultan 77.325.000 11.214.908.000 -99,31

Beban Sewa 992.292.500 644.011.680 54,08

Beban Jasa Profesi 2.479.475.000 2.860.745.000 -13,33

Pengembalian Beban Jasa Profesi -200.000 -2.800.000 -92,86

Beban Jasa Lainnya 343.290.000 -100,00

Beban Aset Ekstrakomtabel

Peralatan dan Mesin

56.987.500 -100,00

Jumlah 29.127.581.652 44.549.088.388 -34,62

Realisasi Belanja Persediaan menurut LRA sebesar Rp 29.168.502.504


lebih besar LRA sebesar Rp 40.920.852 dengan rincian sebagai berikut:


- 106 -

Uraian Jumlah

Jurnal balik Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (Listrik dan Telepon)

40.920.852

Jumlah 40.920.852

Beban

Pemeliharaan

Rp.2.386.935.569 ,

-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing

sebesar Rp2.386.935.569 dan Rp1.910.521.682. Beban pemeliharaan

merupakan beban yang dimaksudkan untukmempertahankan aset tetap atau

aset lainnya yang sudah ada ke dalamkondisi normal. Rincian beban

pemeliharan untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN 30 JUNI 2019 30 JUNI 2018NAIK

(TURUN) %

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.452.108.675 0 #DIV/0!

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Lainnya0 398.201.800 -100,00

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 899.117.494 1.009.901.696 -10,97

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya0 479.974.686 -100,00

Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 35.709.400 22.443.500 59,11

Jumlah 2.386.935.569 1.910.521.682 24,94

Realisasi Belanja Pemeliharaan menurut LRA sebesar Rp2.351.226.169


lebih besar LRA sebesar Rp35.709.400 dikarenakan adanya belanja barang

komsumsi yang digunakan untuk belanja persediaan bahan untuk pemeliharaan,

dengan rincian sebagai berikut:


018.11.452332 BADAN KETAHANAN PANGAN PUSAT 35.689.400


20.000

TOTAL 35.709.400

Beban Perjalanan

Dinas

Rp45.420.118.445,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-

masing sebesar Rp45.420.118.445 dan Rp44.465.544.171. Beban tersebut

adalah merupakan beban yang terjadi untukperjalanan dinas dalam rangka

pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.


- 107 -

Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah

sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN 30-Jun-19 30-Jun-18NAIK

(TURUN) %

Beban Perjalanan Biasa 23.942.315.021 20.349.562.871 17,66

Beban Perjalanan Biasa - Luar

Negeri397.326.408 572.095.116 (30,55)

Beban Perjalanan Dinas Dalam

Kota2.198.641.000 3.374.639.900 (34,85)

Pengembalian Beban Perjalanan

Biasa(7.935.000) (5.616.400) 41,28


Dinas Paket Meeting Dalam Kota0 (25.150.000) (100,00)


Dinas Paket Meeting Luar Kota(1.355.000) (3.315.200) (59,13)

Beban Perjalanan Dinas Paket

Meeting Dalam Kota4.956.036.200 9.767.866.464 (49,26)

Beban Perjalanan Dinas Paket

Meeting Luar Kota13.935.089.816 10.297.985.238 35,32

Beban Perjalanan Lainnya - Luar

Negeri0 137.476.182 (100,00)

Jumlah 45.420.118.445 44.465.544.171 2,15

Tidak terdapat selisih antara belanja perjalanan dinas dan Beban perjalanan

dinas.

Beban Barang

untuk Diserahkan

kepada Masyarakat

Rp213.679.950.000

,-

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni 2019 dan 30 Juni

2018 adalah masing-masing sebesar Rp213.679.950.000 dan

Rp234.657.945.600. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada

masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban

Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN 30 JUNI 2019 30 JUNI 2019

NAIK

(TURUN)

%

Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan

kepada Masyarakat/Pemda - - #DIV/0!

Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan

Kepada Masyarakat/Pemda 99.950.000 337.000.000 -70,34

Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang

Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah 214.220.000.000 234.190.000.000 -8,53

Pengembalian Beban Barang untuk Bantuan

Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan

Pemerintah

(660.000.000) - #DIV/0!

Beban Barang Persediaan Lainnya untuk

Dijual/Diserahkan ke Masyarakat 20.000.000 - #DIV/0!

Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan

kepada Masyarakat/Pemda - 130.945.600 -100,00

Jumlah 213.679.950.000 234.657.945.600 -

Realisasi Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat menurut LRA sebesar


- 108 -

Beban Penyusutan

dan Amortisasi

Rp1.988.279.879,-

Rp213.992.135.312 sedangkan menurut LO sebesar Rp213.679.950.000,

sehingga terdapat selisih lebih besar LRA sebesar Rp 312.185.312 dikarenakan

masih adanya saldo barang persediaan yang diserahkan ke masyarakat pada

neraca, dengan rincian sebagai berikut:


018.11.049037 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY

29.235.000


20.000.000


25.000.000

018.11.219169 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU

20.000.000


99.500.000

018.11.179212 DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

85.545.000

018.11.189206 DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

5.822.400


27.082.912

TOTAL 312.185.312

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni

2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.988.279.897 dan Rp2.109.608.097.

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis

atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama

masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan

untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni

2018 adalah sebagai berikut:


- 109 -

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN

AMORTISASI30-Jun-19 30-Jun-19

NAIK (TURUN)

%

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 1.970.757.697 2.087.610.772 -5,60

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 9.946.052 10.081.794 -1,35

Beban Penyusutan Iaset Tetap Lainnya - 6.609.167 -100,00

Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang

Tidak Digunakan dalam2.576.130 306.364 740,87

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak

digunakan dalam Operasional Pemerintahan5.000.000 #DIV/0!

Jumlah Penyusutan 1.988.279.879 2.104.608.097 -5,53

Beban Amortisasi Software 5.000.000 -100,00

Beban Amortisasi ATB Lainnya #DIV/0!

Jumlah Amortisasi - 5.000.000 -100,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 1.988.279.879 2.109.608.097 -5,75

Beban Penyisihan

Piutang Tak tertagih

Rp10.786.554 ,-

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat

estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban

Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah

masing-masing sebesar Rp10.786.554,- dan Rp(19.427.255,-)

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni

2018 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN 30-Jun-19 30-Jun-18NAIK

(TURUN) %

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagihan - Bagian Lancar

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi7.079.179 -19.427.255 -274,43

Beban Penyisihan Piutang PNBP 3.707.375 -

Jumlah 10.786.554 -19.427.255 -180,11

Surplus dari

Kegiatan Non

Operasional

Rp122.828.011

D.10 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan

beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan

fungsientitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2019 dan

30 Juni 2018 adalah sebesar Rp122.828.011 dan Rp2.623.743.7011.

Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2019 dan 30

Juni 2018 sebagai berikut:


- 110 -

URAIAN 30-Jun-19 30-Jun-18

NAIK

(TURUN)

%

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 3.706.789 78.202.398 -95,26

Beban Pelepasan Aset Non Lancar -2.009.821.009 -634.932.502 216,54

Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasianal Lainnya 2.167.328.021 3.248.569.279 -33,28

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -38.385.790 -68.095.474 -43,63

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 122.828.011 2.623.743.701 -95,32

• Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan sejumlah Rp3.706.789 di dapat dari setoran pendapatan dari

Pemindahtanganan BMN Lainnya Rp2.256.789 dan Pendapatan dari Penjualan

Peralatan dan Mesin Rp1.450.000, yang terdapat pada satker sebagai berikut : `


018.11.169000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.256.789

TOTAL 2.256.789


018.11.452332 BADAN KETAHANAN PANGAN PUSAT 1.450.000

TOTAL 1.450.000

• Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban pelepasan aset non lancar senilai Rp2.009.821.009 yang terdapat pada

Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara.

• Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp2.167.328.021

terdiri atas akun sebagai berikut :

Akun Uraian Jumlah

425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai

8.252.500

425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

39.434.731

425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

2.066.839.515

425917 Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang

6.000.000

491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai 46.801.275


- 111 -

Persediaan

JUMLAH 2.167.328.021

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai

Rp8.252.500 terdapat pada satker Dinas Pangan Provinsi Sumatera

Barat.

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

sebesar Rp39.434.731 terdapat pada satker Badan Ketahanan Pangan

Pusat.

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

sebesar Rp2.066.839.515, terdapat pada satker sebagai berikut :


018.11.029346 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT

263.766.930

018.11.039427 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

453.942.883

018.11.059444 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

186.945


018.11.109019 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

6.800.000

018.11.119225 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

158.883.096

018.11.129224 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG

1.363.636


488.022.931

018.11.189206 DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

34.622.643


68.292.271


64.565.997


39.535.000

018.11.289039 DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA

87.950.000

018.11.289109 DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA

7.420.000

018.11.289184 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

8.461.981


69.756.835

018.11.319005 DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO

10.000.000


TOTAL 38.385.790


- 112 -

Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang

Lalu sebesar Rp6.000.000 terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan

Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp46.801.275

terdapat pada satker sebagai berikut :



864.000

018.11.109019 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

1.000


40.000


505.000


1.029.500


473.000


48.750


345.000


570.000


1.778.750


018.11.340161 DINAS KETAHAHAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT

12.283.000


TOTAL 46.801.275

• Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban ini merupakan beban penyesuaian nilai persediaan sebesar

Rp38.385.790 yang terdapat pada satker sebagai berikut :



512.000


40.000


162.500


764.500


- 113 -


42.500


35.500


133.000


96.000


1.877.500


018.11.320097 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

114.900


TOTAL 38.385.790


- 114 -

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp12.102.110.040,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-

masing sebesar Rp12.102.110.040 dan Rp13.938.784.850.

Surplus(defisit) LO

Rp(305.966.262.565)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 31

Desember 2018 adalah sebesar Rp(305.966.262.565) dan Rp(585.898.606.846).

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional,

surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Akuntansi/KesalahanMendasar Rp0

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni

2019 dan 31 Desember 2018.

Penyesuaian Nilai Aset

Rp0

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Koreksi Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 31

Desember 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset

merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga

perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang

diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada

periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang

berakhir pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing

sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1 Barang Konsumsi -

2 Suku Cadang -

Jumlah -

KoreksiJenis PersediaanNo


- 115 -

Selisih Revaluasi

Aset Tetap Rp0,-

E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat

dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode

yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing

sebesar Rp0 dan Rp119.102.746.

Koreksi Aset tetap

Non Revaluasi Rp0,-

E.4.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni

2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan

Rp1.140.641.714. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan

aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-lain Rp0

E.4.5 koreksi lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 31

Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini

merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi

atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Koreksi lain-lain terdiri dari:

1 Koreksi Beban -

2 Koreksi Pendapatan -

3 Koreksi Piutang -

4 Koreksi Kewajiban -

5 Koreksi Hibah -

Jumlah -

KoreksiJenis Aset Tetap No

Transaksi antar

Entitas

Rp304.642.963.846,-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan

31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp304.642.963.846 dan

Rp582.802.187.576.

Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari:


- 116 -

Akun Uraian 2019 2018

313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 306.792.690.083 586.276.591.831

313121 Diterima dari Entitas Lain (2.149.726.237) (5.950.629.922)

313211 Transfer Keluar - (2.833.752.806)

313221 Transfer Masuk - 1.392.005.473

391131 Pengesahan Hibah Langsung - 3.917.973.000

391132 Pengesahan Pengembalian Hibah

Langsung

- -

304.642.963.846 582.802.187.576 JUMLAH

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar

entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara

(BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, DDEL

sebesar Rp(2.149.726.237) dan Rp(5.950.629.922) sedangkan DKEL sebesar

Rp306.792.690.083 dan Rp586.276.591.831.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari

satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-

BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp0 dan

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp0.

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah

Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah

langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan

pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung

sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp0

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas

pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian

Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir

Rp10.778.811.321,-

E.6 Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah

masing-masing sebesar Rp10.778.811.321 dan Rp12.102.110.040.


- 117 -


- 118 -

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

1. Data Laporan Keuangan ini disajikan berdasarkan data yang masuk pada aplikasi

e-rekon yang sudah di upload sampai dengan tanggal 22 Juli 2019, dengan

status :

• Bar siap download sebanyak 31 Satker

• Menunggu tanda tangan KPA sebanyak 4 Satker

2. Terdapat jurnal tidal lazim pada Badan Ketahanan Pangan Pusat karena :

• Jurnal atas aset lainnya yang belum di register karena data yang di kirim

oleh simak BMN merupakan peralatan dan mesin yang belum di register

senilai Rp47.879.400

3. Pada TDK segmen COA terdapat selisih pada pendapatan pajak menurut data

SAI sebesar Rp0 sedangkan menurut data SIAP sebesar Rp1.240.909 sehingga

terdapat selisih sebesar Rp1.240.909. Selisih tersebut terdapat pada Dinas

Ketahanan Pangan Lampung. Satker sedang proses ralat kode satker setoran

tersebut ke KPPN.

4. Pada TDK segmen COA terdapat selisih pada pendapatan, menurut data SAI

sebesar Rp34.622.643 sedangkan menurut data SIAP sebesar Rp34.810.143,

sehingga terdapat selisih sebesar Rp187.500 yang merupakan penyetoran dari

satker inaktif Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Poso. Setoran ini telah di ralat

ke KPPN menjadi setoran satker Dinas Pangan provinsi Sulawesi Tengah, sesuai

dengan surat KPPN No. S-842/WPB.27/KP.02/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang

perbaikan transaksi penerimaan negara.

5. Sesuai dengan surat dari Direktorat Jenderal Pengelolan Pembiayaan dan Resiko

Direktorat Evaluasi, Akungtansi dan Setelmen, Kementerian Keuangan No.S-

316/PR.8/2019 tanggal 17 Juni 2019, perihal Data Register Hibah untuk

Kementerian Pertanian, Hibah Luar Negeri dengan nomor register 2S36P8TA dari

Food and Agriculture Organization (FAO) proyek Promoting SAGO Starch

Utilization in Indonesia semula sebesar USD308.000 menjadi USD339.000,

sampai dengan 30 Juni 2019 hibah tersebut belum direalisasikan.

6. Hibah Luar Negeri dengan nomor register 2WTVSDDA dari World Food

Programme (WFP) untuk mendukung pemerintah Indonesia untuk

mengumpulkan dan menganalisa data tentang ketahanan pangan dan gizi guna

optimalisasi kebijakan serta program sebesar USD1.204.163. Proyek ini akan

dilaksanakan tahun 2017-2020. Sampai dengan 30 Juni 2019 hibah tersebut

belum direalisasikan.


- 119 -

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Dari hasil monitoring dan evaluasi perkembangan data tunggakan DPM-LUEP

hasil rekon KPKNL sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar

Rp17.769.010.508 yang berada di 19 propinsi. Masih terdapat 1 propinsi yaitu

Jawa Timur yang belum menyampaikan hasil rekon data tunggakan DPM LUEP

dengan KPKNL. Rekapitulasi sisa tunggakan DPM-LUEP sebagai berikut :

NO PROVINSI POSISI 31

DES 2013 (Rp) HASIL REKON

KPKNL KETERANGAN

1 JAWA BARAT 3.375.429.432 1.691.337.001

Hasil Rekon KPKNL Kabupaten Purwakarta, Cirebon, Bogor , Bandung dan Bekasi

2 JAWA TENGAH 1.153.407.353 260.221.191 Hasil Rekon KPKNL

3 JAWA TIMUR 1.852.049.086 belum rekon Satker dalam proses penelusuran dokumen LUEP , rekon dengan kpknl

4 NAD 3.039.254.570 2.410.611.782 Hasil Rekon KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe

5 SUMATERA UTARA

1.446.025.000 880.676.818 Hasil Rekon KPKNL

6 SUMATERA BARAT

52.760.818 0 Lunas

7 RIAU 220.000.000 228.743.000 Hasil Rekon KPKNL

8 JAMBI 84.636.363 29.220.000 Hasil Rekon KPKNL

9 SUMATERA SELATAN

4.807.189.222 2.596.729.450 Hasil Rekon KPKNL

10 LAMPUNG 1.314.177.088 1.016.731.363 Hasil Rekon KPKNL

11 KALIMANTAN BARAT

1.162.764.999 868.517.346 Hasil rekon kpknl Pontianak dan KPKNL Kabupaten Singkawang

12 KALIMANTAN SELATAN

156.572.731 140.890.913 Hasil Rekon KPKNL


- 120 -

13 SULAWESI UTARA 2.257.411.475 2.195.801.145 Hasil Rekon KPKNL

14 SULAWESI TENGAH


15 SULAWESI SELATAN

4.289.305.942 3.522.493.997 Hasil Rekon KPKNL

16 NUSA TENGGARA BARAT


17 NUSA TENGGARA TIMUR


18 BANTEN 1.229.995.268 1.084.840.346 Hasil Rekon KPKNL

19 GORONTALO 765.546.915 371.697.283 Hasil Rekon KPKNL

20 SULAWESI BARAT 235.000.000 170.240.000 Hasil Rekon KPKNL

TOTAL 27.915.448.447 17.769.010.508

Untuk pencatatan terkait DPM-LUEP kami monitor melalui bukti setoran PNBP.

Setoran PNBP sampai dengan 30 Juni 2019 dari pengembalian DPM-LUEP

sebagai berikut :

No

Kode Satker

Nama Satker Tanggal Setor

NTPN MAP Jumlah (Rp)

1 029346 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Propinsi Jawa Barat

15/2/2019 FA03C2L0CQ16IJBU

425912 9.090.909


2/4/2019 DF01C8J0JFJ0RJHE

425912 2.000.000


22/4/2019 C78471UU0NNH7DRE

425912 16.363.637


22/4/2019 846541UU74K1IJRE

425912 45.454.545


22/4/2019 C44881UV1AQ4ETRE

425912 1.818.181


22/4/2019 22D571UV8AAM9LRE

425912 66.363.637


22/4/2019 FBDC61UVNEJSU9RE

425912 78.411.932


22/4/2019 D57D11V0060J7NRE

425912 3.300.000


- 121 -


22/4/2019 7B4F81V07O56I1RE

425912 4.545.455


22/4/2019 478E81V0H25UB1RE

425912 26.704.544


22/4/2019 AB9E11V15E3IBNRE

425912 9.714.090

Total LUEP Jawa Barat 263.766.930

1 039427 Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah

9/5/2019 C741E8C0NIHCSPF1

425912 453.942.883

Total LUEP Jawa Tengah

453.942.883

1 069027 Dinas Pangan Aceh 2/1/2019 368AA3RMMQV689R2

425912 63.124.845

2 069027 Dinas Pangan Aceh 19/2/2019 489A6377C2FQM1DI

425912 1.363.636

3 069027 Dinas Pangan Aceh 27/3/2019 6394974U9J2BOD3I

425912 1.363.636

4 069027 Dinas Pangan Aceh 26/4/2019 AB450783VCU18VT2

425912 1.363.636

5 069027 Dinas Pangan Aceh 21/5/2019 C66184P7V150P1KI

425912 1.818.182

6 069027 Dinas Pangan Aceh 24/6/2019 C559222E7903I7G2

425912 909.091

Total LUEP Aceh 69.943.026

1 119225 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Propinsi Sumatera Selatan

5/3/2018 00AA91UL0AAFKC8I

425912 158.883.096

Total LUEP Sumatera Selatan

158.883.096

1 139021 Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Kalimantan Barat

28/3/2018 E355704MO9PLPJSR

425912 488.022.931

Total LUEP Kalimantan Barat

488.022.931

1 189206 Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah

29/4/2018 3442E4U4RNJK7A6G

425912 14.622.643

Total LUEP Sulawesi Tengah

14.622.643

1 199374 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman

1/3/2018 5583923VE2RLO47E

425912 11.863.636


- 122 -

Pangan dan Hortikultura Propinsi Sulawesi Selatan

2 199374 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sulawesi Selatan

10/4/2018 D727643KFLT9MKLU

425912 1.363.600

3 199374 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sulawesi Selatan

14/5/2019 D3FF55VCLT03EK9U

425912 55.065.000

Total LUEP Sulawesi Selatan

68.292.236

1 299444 Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Banten

4/3/2018 2CA241H4O4KN8JG2

425912 454.545

Total LUEP Banten 454.545

Total 1.517.928.290

Daftar nomor rekening DPM-LUEP sebagai berikut :

No Propinsi Ada Rekening LUEP/Tidak

No Rekening Nama Bank Nama Rekening

1 Jawa Barat Ada 0014291237003 Bank BJB Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Propinsi Jawa Barat

2 Jawa Tengah Ada 1022009751 Bank Jateng Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah

3 Jawa Timur Ada 0011200737 BPD Jatim Badan Ketahanan Pangan Jatim

4 NAD Ada 105201000273308 BRI Dinas Pangan Aceh

5 Sumatera Utara Tidak Ada - - -

6 Sumatera Barat Tidak Ada - - -

7 Riau Ada 017001001210302 Bank BRI Fetri Yanti

8 Jambi Tidak Ada - - -

9 Sumatera Selatan

Ada 005901000949308 Bank BRI Proyek Pengembangan Kelembagaan

10 Lampung Tidak Ada - - -

11 Kalimantan Barat

Ada 1001011888 Bank Kalbar Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Barat

12 Kalimantan Selatan

Tidak Ada - - -

13 Sulawesi Utara Tidak Ada - - -

14 Sulawesi Tengah

Tidak Ada - - -

15 Sulawesi Selatan

Ada 1300020000228930 Bank Sulselbar

Badan Ketahanan Pangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan


- 123 -

16 NTB Tidak Ada - - -

17 NTT Tidak Ada - - -

18 Banten Ada 008401001591301 Bank BRI BPG 020 Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Banten (299444)

19 Gorontalo Ada 002701000757306 Bank BRI Badan Ketahanan Pangan Propinsi Gorontalo

20 Sulawesi Barat Tidak Ada - - -

2. Temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan TA. 2015 nomor :

24.B/LHP/XVII/05/20I5 tertanggal 31 Mei 2016 terdiri dari hasil temuan atas

Sistem Pengendalian Intern sebanyak 5 temuan. Sampai dengan 30 Juni 2019, 2

temuan masih dalam proses tindak lanjut. Monitoring TLHP BPK-RI terlampir.

3. Temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan TA. 2016 nomor : 12/LHP/XVII/05/2017

tertanggal 15 Mei 2017 terdiri dari hasil temuan atas Sistem Pengendalian Intern

sebanyak 4 temuan – 8 kejadian dan temuan atas kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan sebanyak 1 temuan yaitu atas kegiatan PUPM di Propinsi

Jawa Tengah sebesar Rp200.000.000

Sampai dengan 30 Juni 2019, temuan ini masih dalam proses tindak lanjut.

Temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu atas

kegiatan PUPM di Propinsi Jawa Tengah pada saat ini sedang di proses ke

Bareskrim. Monitoring TLHP BPK-RI terlampir.

4. Temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan TA. 2017 nomor 12C/LHP/XVII/05/2018

& 18-05-2018 terdiri dari hasil temuan atas Sistem Pengendalian Intern sebanyak

1 temuan dan temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

sebanyak 1 temuan Kelebihan yaitu Pembayaran Perjalanan Dinas pada Badan

Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sebesar Rp75.732.012,19.

Sampai dengan 30 Juni 2019, temuan ini telah selesai ditindaklanjuti. Monitoring

TLHP BPK-RI terlampir.

5. Temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan TA. 2018 nomor 15B/LHP/XVII/05/2019

tanggal 17-05-2019 terdiri dari hasil temuan atas Sistem Pengendalian Intern

sebanyak 3 temuan – 4 rekomendasi. Sampai dengan 30 Juni 2019, 2 temuan

masih dalam proses tindak lanjut. Monitoring TLHP BPK-RI terlampir

6. Terdapat 7 (tujuh) satker inaktif Badan Ketahanan Pangan yang masih


- 124 -

membawa aset, yaitu sebagai berikut :

NO NAMA SATKER KW NILAI


KABUPATEN BURU

TP 129.282.242


KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

TP 275.372.490


KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

TP 111.080.992


KABUPATEN BURU SELATAN

TP 82.227.750

5 289048 Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kabupaten Halmahera Selatan

TP 89.078.946


KAB. HALMAHERA UTARA

TP 169.277.536

7 191305 KANTOR KETAHANAN PANGAN

DAN PENYULUHAN PERTANIAN DAERAH

KAB. JENEPONTO

TP 38.936.960

TOTAL 895.256.916

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 DAN 2018

(DALAM RUPIAH)

: 018 KEMENTERIAN PERTANIANKEMENTERIAN/LEMBAGA

ESELON I : 11 BADAN KETAHANAN PANGANKode LapTanggalHalamanPrg ID

::::

LRA.F.W.1

lap_lra_face_es1_komparatif--

22/07/19 11:26 PM1

NO URAIANANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS

(BAWAH) %

1 2 3 4 5 6

ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS(BAWAH) %

10987

2019 2018

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAHA 0 0

PENERIMAAN PERPAJAKAN 0 00 0 0 00 0

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 (2,149,726,237)2,149,726,237 0 25,000,000 (3,531,503,112)3,556,503,1121422

6

PENERIMAAN HIBAH 0 00 0 0 00 0

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 0 (2,149,726,237) 02,149,726,237 0 25,000,000 (3,531,503,112)1422

63,556,503,112

14226

BELANJAB 0 0

BELANJA PEGAWAI 20,377,811,000 10,414,432,3389,963,378,662 49 23,695,850,000 13,947,528,6019,748,321,399 41

BELANJA BARANG 654,046,414,000 359,536,973,419294,509,440,581 45 500,157,300,000 171,549,406,594328,607,893,406 66

BELANJA MODAL 4,264,700,000 1,944,829,1602,319,870,840 54 3,758,850,000 1,133,013,4202,625,836,580 70

BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBANUTANG

0 00 0 0 00 0

BELANJA SUBSIDI 0 00 0 0 00 0

BELANJA HIBAH 0 00 0 0 00 0

BELANJA BANTUAN SOSIAL 0 00 0 0 00 0

BELANJA LAIN-LAIN 0 00 0 0 00 0

JUMLAH BELANJA (B I + B II) 678,688,925,000 371,896,234,917 45306,792,690,083 45 527,612,000,000 186,629,948,615 65340,982,051,385 65

PEMBIAYAANC 0 0

NERACA PERCOBAAN

PER JUNI 2018(DALAM RUPIAH)

Tgl. Cetak 23/07/2019 12:41 AM

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

UNIT ORGANISASI : 11

: 018 KEMENTERIAN PERTANIAN


TINGKAT ESELON I

lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODETRANS

1 2

KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN

3 4

DEBET KREDIT

50.0 115612 Piutang dari KPPN 186,629,948,615 0

0.0 219711 Utang Kepada KUN 3,531,503,112 0

2.0 423615Estimasi Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara YangDialokasikan

25,000,000 0

2.0 511111 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS 0 15,635,000,000

2.0 511119 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 210,000

2.0 511121 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 0 1,151,000,000

2.0 511122 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS 0 295,000,000

2.0 511123 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS 0 771,000,000

2.0 511124 Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS 0 926,002,000

2.0 511125 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS 0 89,524,000

2.0 511126 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS 0 899,565,000

2.0 511129 Allotment Belanja Uang Makan PNS 0 1,650,000,000

2.0 511151 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS 0 572,549,000

2.0 512211 Allotment Belanja Uang Lembur 0 0

2.0 512412 Allotment Belanja Pegawai Transito 0 1,706,000,000

2.0 521111 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran 0 2,273,958,000

2.0 521113 Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 0 46,000,000

2.0 521114 Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 0 120,025,000

2.0 521115 Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 0 7,326,700,000

2.0 521119 Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya 0 52,000,000

2.0 521211 Allotment Belanja Bahan 0 30,107,868,000

2.0 521213 Allotment Belanja Honor Output Kegiatan 0 37,141,083,000

2.0 521219 Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0 24,832,392,000

2.0 521811 Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 0 8,277,321,000

2.0 522111 Allotment Belanja Langganan Listrik 0 201,388,000

2.0 522112 Allotment Belanja Langganan Telepon 0 96,000,000

2.0 522113 Allotment Belanja Langganan Air 0 762,000

2.0 522121 Allotment Belanja Jasa Pos dan Giro 0 10,500,000

2.0 522131 Allotment Belanja Jasa Konsultan 0 20,632,680,000

2.0 522141 Allotment Belanja Sewa 0 2,718,150,000

2.0 522151 Allotment Belanja Jasa Profesi 0 7,372,740,000

2.0 522191 Allotment Belanja Jasa Lainnya 0 588,000,000

2.0 523119Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

0 854,469,000

2.0 523121 Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 2,623,320,000

2.0 523129Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

0 1,063,200,000

2.0 524111 Allotment Belanja Perjalanan Biasa 0 49,093,877,000

2.0 524113 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 13,469,771,000

2.0 524114Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

0 19,001,641,000

2.0 524119 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 25,860,874,000

2.0 524211 Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 0 1,946,000,000

NERACA PERCOBAAN


Tgl. Cetak 23/07/2019 12:41 AM





TINGKAT ESELON I


KODETRANS

1 2


3 4

DEBET KREDIT

52.0 524219 Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 0 200,620,000

2.0 526112Allotment Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepadaMasyarakat/Pemda

0 96,125,000

2.0 526211Allotment Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi UntukDiserahkan Kepada Pemerintah Daerah 0 496,500,000

2.0 526311Allotment Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan KepadaMasyarakat/Pemda

0 1,522,500,000

2.0 526312Allotment Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang MemilikiKarakteristik Bantuan Pemerintah

0 242,130,836,000

2.0 532111 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 2,317,850,000

2.0 533111 Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 678,000,000

2.0 536111 Allotment Belanja Modal Lainnya 0 763,000,000

3.0 425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0 6,745,000

3.0 425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 0 71,457,398

3.0 425791Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara TerhadapPegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

0 133,054,000

3.0 425792Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara TerhadapBendahara

0 49,646,300

3.0 425793Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap PihakLain/Pihak Ketiga

0 18,000,000

3.0 425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 0 18,853,420

3.0 425911Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

0 31,919,600

3.0 425912Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

0 3,226,827,394

3.0 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 7,133,893,240 0

3.0 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 93,085 0

3.0 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 516,678,022 0

3.0 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 133,447,656 0

3.0 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 353,240,000 0

3.0 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 389,016,000 0

3.0 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 29,019,696 0

3.0 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 342,908,700 0

3.0 511129 Belanja Uang Makan PNS 637,975,000 0

3.0 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 212,605,000 0

3.1 511151 Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS 0 555,000

3.0 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 960,811,115 0

3.0 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 18,832,500 0

3.0 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 2,538,077,500 0

3.0 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 34,408,400 0

3.0 521211 Belanja Bahan 12,388,560,240 0

3.1 521211 Pengembalian Belanja Bahan 0 4,500,000

3.0 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 8,868,373,500 0

3.1 521213 Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan 0 2,580,000

3.0 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4,523,883,870 0

3.0 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2,714,780,799 0

3.0 522111 Belanja Langganan Listrik 69,065,910 0

NERACA PERCOBAAN


Tgl. Cetak 23/07/2019 12:41 AM





TINGKAT ESELON I


KODETRANS

1 2


3 4

DEBET KREDIT

53.0 522112 Belanja Langganan Telepon 43,515,939 0

3.0 522113 Belanja Langganan Air 56,000 0

3.0 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 450,000 0

3.0 522131 Belanja Jasa Konsultan 11,214,908,000 0

3.0 522141 Belanja Sewa 644,011,680 0

3.0 522151 Belanja Jasa Profesi 2,860,745,000 0

3.1 522151 Pengembalian Belanja Jasa Profesi 0 2,800,000

3.0 522191 Belanja Jasa Lainnya 343,290,000 0

3.0 523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 398,201,800 0

3.0 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1,009,901,696 0

3.0 523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 479,974,686 0

3.0 524111 Belanja Perjalanan Biasa 20,349,562,871 0

3.1 524111 Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa 0 5,616,400

3.0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,374,639,900 0

3.0 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9,767,866,464 0

3.1 524114Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

0 25,150,000

3.0 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10,297,985,238 0

3.1 524119Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

0 3,315,200

3.0 524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 572,095,116 0

3.0 524219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 137,476,182 0

3.0 526112Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepadaMasyarakat/Pemda

30,000,000 0

3.0 526211Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi UntukDiserahkan Kepada Pemerintah Daerah

249,380,600 0

3.0 526311Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan KepadaMasyarakat/Pemda

571,000,000 0

3.0 526312Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki KarakteristikBantuan Pemerintah

234,190,000,000 0

3.0 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,953,088,380 0

3.0 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 198,275,000 0

3.0 536111 Belanja Modal Lainnya 474,473,200 0

JUMLAH 531,213,019,712 531,213,019,712

LAPORAN OPERASIONAL

(dalam rupiah)

TINGKAT ESELON IUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 DAN 2018

Tanggal

Halaman

22/07/19 4:10 AM:

:Kode Lap

:

Tgl Data

1

LO.ES1

:

KEMENTERIAN : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN

ESELON I : 11 BADAN KETAHANAN PANGAN

:Prog ID lap_lo_es1 --

20/5/19 12:00 AM

URAIANKENAIKAN/

PENURUNAN(%)2019 2018

KEGIATAN OPERASIONAL 0 0 0 -

PENDAPATAN OPERASIONAL 0 0 0 -

PENDAPATAN PERPAJAKAN 0 0 0 -

Pendapatan Pajak Penghasilan 0 0 0 -

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan BarangMewah

0 0 0 -

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0 -

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0 0 0 -

Pendapatan Cukai 0 0 0 -

Pendapatan Pajak Lainnya 0 0 0 -

Pendapatan Bea Masuk 0 0 0 -

Pendapatan Bea Keluar 0 0 0 -

Jumlah Pendapatan Perpajakan 0 0 0 -

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 0 0 -

Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0 -

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba 0 0 0 -

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 25,492,702 18,853,420 6,639,282 -

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 25,492,702 18,853,420 6,639,282 -

PENDAPATAN HIBAH 0 0 0 -

Pendapatan Hibah 0 0 0 -

Jumlah Pendapatan Hibah 0 0 0 -

Jumlah Pendapatan 25,492,702 18,853,420 6,639,282 -

BEBAN OPERASIONAL 0 0 0 -

Beban Pegawai 9,958,458,943 9,748,321,399 210,137,544 -

Beban Persediaan 3,542,472,236 2,676,330,560 866,141,676 -

Beban Barang dan Jasa 29,127,581,652 44,549,088,388 (15,421,506,736) -

Beban Pemeliharaan 2,386,935,569 1,910,521,682 476,413,887 -

Beban Perjalanan Dinas 45,420,118,445 44,465,544,171 954,574,274 -

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 213,679,950,000 234,657,945,600 (20,977,995,600) -

Beban Bunga 0 0 0 -

Beban Subsidi 0 0 0 -

Beban Hibah 0 0 0 -

LAPORAN OPERASIONAL

(dalam rupiah)

TINGKAT ESELON IUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 DAN 2018

Tanggal

Halaman

22/07/19 4:10 AM:

:Kode Lap

:

Tgl Data

2

LO.ES1

:

KEMENTERIAN : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN


:Prog ID lap_lo_es1 --

20/5/19 12:00 AM

URAIANKENAIKAN/

PENURUNAN(%)2019 2018

Beban Bantuan Sosial 0 0 0 -

Beban Penyusutan dan Amortisasi 1,988,279,879 2,109,608,097 (121,328,218) -

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 10,786,554 (19,427,255) 30,213,809 -

Beban Lain-Lain 0 0 0 -

JUMLAH BEBAN 306,114,583,278 340,097,932,642 (33,983,349,364) -

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (306,089,090,576) (340,079,079,222) 33,989,988,646 -

KEGIATAN NON OPERASIONAL 0 0 0 -

Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar (2,006,114,220) (556,730,104) (1,449,384,116) -

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 3,706,789 78,202,398 (74,495,609) -

Beban Pelepasan Aset Non Lancar 2,009,821,009 634,932,502 1,374,888,507 -

Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0 -

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0 -

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0 -

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 2,128,942,231 3,180,473,805 (1,051,531,574) -

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 2,167,328,021 3,248,569,279 (1,081,241,258) -

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 38,385,790 68,095,474 (29,709,684) -

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL

122,828,011 2,623,743,701 (2,500,915,690) -

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (305,966,262,565) (337,455,335,521) 31,489,072,956 -

POS LUAR BIASA 0 0 0 -

Beban Luar Biasa 0 0 0 -

POS LUAR BIASA 0 0 0 -

SURPLUS/DEFISIT - LO (305,966,262,565) (337,455,335,521) 31,489,072,956 -

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

(dalam rupiah)

TINGKAT ESELON IUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 DAN TAHUN 2018

Tanggal

Halaman

22/07/19 3:11 PM:

lap_lpe_es1

:Kode Lap

:

Prg ID

1

Lpe.es1

:

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN


URAIAN KENAIKAN/PENURUNAN (%)2019 2018

EKUITAS AWAL 12,102,110,040 13,938,784,850 (1,836,674,810) -

SURPLUS/DEFISIT-LO (305,966,262,565) (585,898,606,846) 279,932,344,281 -

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 0 0 0 -

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS 0 1,259,744,460 (1,259,744,460) -

PENYESUAIAN NILAI ASET 0 0 0 -

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 0 0 0 -

KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI 0 0 0 -

SELISIH REVALUASI ASET 0 119,102,746 (119,102,746) -

KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI 0 1,140,641,714 (1,140,641,714) -

LAIN-LAIN 0 0 0 -

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 304,642,963,846 582,802,187,576 (278,159,223,730) -

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (1,323,298,719) (1,836,674,810) 513,376,091 -

EKUITAS AKHIR 10,778,811,321 12,102,110,040 (1,323,298,719) -

NERACA PERCOBAAN

PER 1 JANUARI 2019 (SALDO AWAL)(DALAM RUPIAH)

Tgl. Cetak 27/07/2019





TINGKAT ESELON I

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_es1 --rekon17

KODETRANS

1 2


3 4

DEBET KREDIT

50.0 111611 0 0Kas di Bendahara Pengeluaran

0.0 111613 0 0Kas di Bendahara Pengeluaran TUP

0.0 111821 0 0Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

0.0 115211 39,025,000 0Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak

0.0 115421 74,517,671 0Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

0.0 116211 0 195,125Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP

0.0 116421 0 372,588Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TagihanTuntutan Ganti Rugi

0.0 117111 548,000 0Barang Konsumsi

0.0 117124 0 0Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepadaMasyarakat

0.0 117127 0 0Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat

0.0 117128 0 0Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat

0.0 132111 44,260,902,534 0Peralatan dan Mesin

0.0 133111 864,181,000 0Gedung dan Bangunan

0.0 135121 600,000 0Aset Tetap Lainnya

0.0 137111 0 33,059,042,892Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

0.0 137211 0 50,487,079Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

0.0 162151 40,000,000 0Software

0.0 166112 2,109,665,706 0Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan

0.0 169122 0 2,096,391,616Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalamOperasi Pemerintahan

0.0 169315 0 35,000,000Akumulasi Amortisasi Software

0.0 212111 0 4,919,719Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

0.0 212112 0 40,920,852Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

0.0 212191 0 0Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya

0.0 219511 0 0Uang Muka dari KPPN

0.0 391111 0 12,102,110,040Ekuitas

47,389,439,911 47,389,439,911JUMLAH

NERACA PERCOBAAN


Tgl. Cetak 22/07/2019 3:15 PM





TINGKAT ESELON I

lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODETRANS

1 2


3 4

DEBET KREDIT

50.0 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran 7,798,000,000 0

0.0 111613 Kas di Bendahara Pengeluaran TUP 427,500,000 0

0.0 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 0 0

0.0 115211 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak 39,025,000 0

0.0 115421 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 74,517,671 0

0.0 116211 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP 0 3,902,500

0.0 116421Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TagihanTuntutan Ganti Rugi

0 7,451,767

0.0 117111 Barang Konsumsi 8,240,000 0

0.0 117113 Bahan untuk Pemeliharaan 0 0

0.0 117121 Pita Cukai, Materai dan Leges 0 0

0.0 117124Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepadaMasyarakat

193,735,000 0

0.0 117127 Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat 0 0

0.0 117128Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat

118,450,312 0

0.0 117131 Bahan Baku 0 0

0.0 117911 Persediaan yang Belum Diregister 0 0

0.0 132111 Peralatan dan Mesin 40,671,963,203 0

0.0 132211 Peralatan dan Mesin Belum Diregister 0 0

0.0 133111 Gedung dan Bangunan 864,181,000 0

0.0 135121 Aset Tetap Lainnya 0 0

0.0 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 31,378,096,427

0.0 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 0 60,433,131

0.0 162151 Software 0 0

0.0 162191 Aset Tak Berwujud Lainnya 247,285,000 0

0.0 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan 2,087,915,018 0

0.0 166113Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam OperasionalPemerintahan

40,000,000 0

0.0 166411 Aset Lainnya yang Belum Diregister 0 0

0.0 169122Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalamOperasi Pemerintahan

0 2,076,617,058

0.0 169315 Akumulasi Amortisasi Software 0 0

0.0 169318Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakandalam Operasional Pemerintahan

0 40,000,000

0.0 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 0 0

0.0 219511 Uang Muka dari KPPN 0 8,225,500,000

0.0 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 0 306,792,690,083

0.0 313121 Diterima dari Entitas Lain 2,149,726,237 0

0.0 391111 Ekuitas 0 12,102,110,040



3.0 425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 0 25,492,702


0 8,252,500


0 39,434,731

NERACA PERCOBAAN


Tgl. Cetak 22/07/2019 3:15 PM





TINGKAT ESELON I


KODETRANS

1 2


3 4

DEBET KREDIT

5


0 2,066,839,515

3.0 425917Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran YangLalu

0 6,000,000

3.0 491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 0 46,801,275

3.0 511111 Beban Gaji Pokok PNS 7,399,190,321 0

3.0 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 123,426 0

3.1 511119 Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS 0 14,686

3.0 511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 518,127,586 0

3.0 511122 Beban Tunj. Anak PNS 140,180,367 0

3.0 511123 Beban Tunj. Struktural PNS 341,500,000 0

3.0 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 405,556,000 0

3.0 511125 Beban Tunj. PPh PNS 39,087,369 0

3.0 511126 Beban Tunj. Beras PNS 334,435,560 0

3.0 511129 Beban Uang Makan PNS 571,198,000 0

3.0 511151 Beban Tunjangan Umum PNS 209,075,000 0

3.0 521111 Beban Keperluan Perkantoran 996,887,400 0

3.0 521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 22,501,500 0

3.0 521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja 2,287,356,000 0

3.0 521119 Beban Barang Operasional Lainnya 86,700,000 0

3.0 521211 Beban Bahan 5,178,224,388 0

3.0 521213 Beban Honor Output Kegiatan 11,458,130,000 0

3.0 521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya 5,422,859,650 0

3.0 522111 Beban Langganan Listrik 97,476,699 0

3.0 522112 Beban Langganan Telepon 28,207,215 0

3.0 522113 Beban Langganan Air 346,300 0

3.0 522131 Beban Jasa Konsultan 77,325,000 0

3.0 522141 Beban Sewa 992,292,500 0

3.0 522151 Beban Jasa Profesi 2,479,475,000 0

3.1 522151 Pengembalian Beban Jasa Profesi 0 200,000

3.0 523119 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 1,452,108,675 0

3.0 523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 899,117,494 0

3.0 524111 Beban Perjalanan Biasa 23,942,315,021 0

3.1 524111 Pengembalian Beban Perjalanan Biasa 0 7,935,000

3.0 524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,198,641,000 0

3.0 524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4,956,036,200 0

3.0 524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 13,935,089,816 0

3.1 524119Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

0 1,355,000

3.0 524211 Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri 397,326,408 0

3.0 526311Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan KepadaMasyarakat/Pemda

99,950,000 0

3.0 526312Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki KarakteristikBantuan Pemerintah

214,220,000,000 0

3.1 526312 Pengembalian Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang 0 660,000,000

NERACA PERCOBAAN


Tgl. Cetak 22/07/2019 3:15 PM





TINGKAT ESELON I


KODETRANS

1 2


3 4

DEBET KREDIT

5Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah

3.0 591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 1,970,757,697 0

3.0 591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 9,946,052 0

3.0 592118Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalamOperasional Pemerintahan

5,000,000 0

3.0 592222Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakandalam Operasional Pemerintah

2,576,130 0

3.0 593111 Beban Persediaan konsumsi 3,527,217,986 0

3.0 593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 35,709,400 0

3.0 593121 Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges 1,626,000 0

3.0 593128Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan keMasyarakat

20,000,000 0

3.0 593131 Beban Persediaan bahan baku 6,298,250 0

3.0 593149 Beban Persediaan Lainnya 7,330,000 0

3.0 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 38,385,790 0

3.0 594211 Beban Penyisihan Piutang PNBP 3,707,375 0

3.0 594411Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TagihanTuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

7,079,179 0

3.0 596111 Beban Kerugian Pelepasan Aset 2,009,821,009 0

JUMLAH 363,552,833,204 363,552,833,204

NERACA PERCOBAAN


Tgl. Cetak 23/07/2019 12:39 AM





TINGKAT ESELON I


KODETRANS

1 2


3 4

DEBET KREDIT

50.0 115612 Piutang dari KPPN 371,896,234,917 0

0.0 219711 Utang Kepada KUN 2,149,726,237 0

2.0 511111 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS 0 13,885,963,000

2.0 511119 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 201,000

2.0 511121 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 0 1,033,862,000

2.0 511122 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS 0 274,289,000

2.0 511123 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS 0 687,871,000

2.0 511124 Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS 0 709,026,000

2.0 511125 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS 0 40,000,000

2.0 511126 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS 0 729,565,000

2.0 511129 Allotment Belanja Uang Makan PNS 0 2,486,905,000

2.0 511151 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS 0 422,549,000

2.0 512211 Allotment Belanja Uang Lembur 0 107,580,000

2.0 521111 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran 0 2,742,873,000

2.0 521113 Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 0 46,000,000

2.0 521114 Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 0 190,232,000

2.0 521115 Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 0 7,194,750,000

2.0 521119 Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya 0 1,807,900,000

2.0 521211 Allotment Belanja Bahan 0 23,190,020,000

2.0 521213 Allotment Belanja Honor Output Kegiatan 0 58,762,478,000

2.0 521219 Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya 0 45,342,094,000

2.0 521811 Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 0 13,207,818,000

2.0 522111 Allotment Belanja Langganan Listrik 0 318,000,000

2.0 522112 Allotment Belanja Langganan Telepon 0 156,000,000

2.0 522113 Allotment Belanja Langganan Air 0 1,800,000

2.0 522131 Allotment Belanja Jasa Konsultan 0 204,650,000

2.0 522141 Allotment Belanja Sewa 0 5,429,690,000

2.0 522151 Allotment Belanja Jasa Profesi 0 9,206,050,000

2.0 523119Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

0 1,780,600,000

2.0 523121 Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 2,931,010,000

2.0 524111 Allotment Belanja Perjalanan Biasa 0 63,900,002,000

2.0 524113 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 10,545,600,000

2.0 524114Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

0 18,084,004,000

2.0 524119 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 41,087,143,000

2.0 524211 Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 0 2,020,000,000

2.0 526112Allotment Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepadaMasyarakat/Pemda

0 27,000,000

2.0 526115Allotment Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepadaMasyarakat/Pemda

0 16,000,000,000

2.0 526211Allotment Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi UntukDiserahkan Kepada Pemerintah Daerah 0 306,500,000

2.0 526311Allotment Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan KepadaMasyarakat/Pemda

0 56,324,200,000

NERACA PERCOBAAN


Tgl. Cetak 23/07/2019 12:39 AM





TINGKAT ESELON I


KODETRANS

1 2


3 4

DEBET KREDIT

5

2.0 526312Allotment Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang MemilikiKarakteristik Bantuan Pemerintah

0 273,240,000,000

2.0 532111 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 3,566,220,000

2.0 533111 Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 389,980,000

2.0 536111 Allotment Belanja Modal Lainnya 0 308,500,000



3.0 425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 0 25,492,702


0 8,252,500


0 39,434,731


0 2,066,839,515

3.0 425917Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran YangLalu

0 6,000,000

3.0 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 7,404,110,040 0

3.0 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 123,426 0

3.1 511119 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 14,686

3.0 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 518,127,586 0

3.0 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 140,180,367 0

3.0 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 341,500,000 0

3.0 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 405,556,000 0

3.0 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 39,087,369 0

3.0 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 334,435,560 0

3.0 511129 Belanja Uang Makan PNS 571,198,000 0

3.0 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 209,075,000 0

3.0 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 996,887,400 0

3.0 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 22,501,500 0

3.0 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 2,287,356,000 0

3.0 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 86,700,000 0

3.0 521211 Belanja Bahan 5,178,224,388 0

3.0 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 11,458,130,000 0

3.0 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5,422,859,650 0

3.0 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3,577,458,151 0

3.0 522111 Belanja Langganan Listrik 133,414,681 0

3.0 522112 Belanja Langganan Telepon 33,190,085 0

3.0 522113 Belanja Langganan Air 346,300 0

3.0 522131 Belanja Jasa Konsultan 77,325,000 0

3.0 522141 Belanja Sewa 992,292,500 0

3.0 522151 Belanja Jasa Profesi 2,479,475,000 0

3.1 522151 Pengembalian Belanja Jasa Profesi 0 200,000

3.0 523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 1,452,108,675 0

3.0 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 899,117,494 0

3.0 524111 Belanja Perjalanan Biasa 23,942,315,021 0

NERACA PERCOBAAN


Tgl. Cetak 23/07/2019 12:39 AM





TINGKAT ESELON I


KODETRANS

1 2


3 4

DEBET KREDIT

53.1 524111 Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa 0 7,935,000

3.0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,198,641,000 0

3.0 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4,956,036,200 0

3.0 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 13,935,089,816 0

3.1 524119Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

0 1,355,000

3.0 524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 397,326,408 0

3.0 526211Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi UntukDiserahkan Kepada Pemerintah Daerah

118,260,312 0

3.0 526311Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan KepadaMasyarakat/Pemda

313,875,000 0

3.0 526312Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki KarakteristikBantuan Pemerintah

214,220,000,000 0

3.1 526312Pengembalian Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang MemilikiKarakteristik Bantuan Pemerintah

0 660,000,000

3.0 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2,024,706,440 0

3.0 536111 Belanja Modal Lainnya 295,164,400 0

JUMLAH 681,508,155,923 681,508,155,923

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

TINGKAT ESELON IUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I



: 018

: 11

Kode Lap

Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.B.E1.3

lap_lra_bel_org_akun_es1 --rekon17

23/07/19 10:27 AM

1

MENURUT WILAYAH / JENIS BELANJA

KODE URAIAN ANGGARANSEMULA

ANGGARANSETELAH REVISI

BELANJA PENGEMBALIANBELANJA BELANJA NETTO

%REALISASIANGGARAN

SISA ANGGARANREALISASI BELANJA

1 2 3 4 5 6 7=5+6 8=5/4 9=4-70100 DKI JAKARTA

1,736,490,000 1,736,490,000 172,862,548 0 172,862,548 9.95 1,563,627,45252 BELANJA BARANGJUMLAH BELANJA WILAYAH 0100 1,736,490,000 1,736,490,000 172,862,548 0 172,862,548 1,563,627,4529.95

0199 INSTANSI PUSAT20,377,811,000 20,377,811,000 9,963,393,348 14,686 9,963,378,662 48.89 10,414,432,33851 BELANJA PEGAWAI

182,381,514,000 135,648,914,000 37,965,832,157 9,490,000 37,956,342,157 27.98 97,692,571,84352 BELANJA BARANG3,935,600,000 4,264,700,000 2,319,870,840 0 2,319,870,840 54.4 1,944,829,16053 BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA WILAYAH 0199 206,694,925,000 160,291,425,000 50,249,096,345 9,504,686 50,239,591,659 110,051,833,34131.350200 JAWA BARAT

41,086,770,000 42,901,690,000 25,398,992,550 0 25,398,992,550 59.2 17,502,697,45052 BELANJA BARANGJUMLAH BELANJA WILAYAH 0200 41,086,770,000 42,901,690,000 25,398,992,550 0 25,398,992,550 17,502,697,45059.2

0300 JAWA TENGAH40,797,550,000 45,847,350,000 23,742,988,684 0 23,742,988,684 51.79 22,104,361,31652 BELANJA BARANG

JUMLAH BELANJA WILAYAH 0300 40,797,550,000 45,847,350,000 23,742,988,684 0 23,742,988,684 22,104,361,31651.790400 DI YOGYAKARTA


0500 JAWA TIMUR63,211,640,000 37,244,580,000 18,514,167,500 0 18,514,167,500 49.71 18,730,412,50052 BELANJA BARANG

JUMLAH BELANJA WILAYAH 0500 63,211,640,000 37,244,580,000 18,514,167,500 0 18,514,167,500 18,730,412,50049.710600 NANGGROE ACEH DARUSSALAM


0700 SUMATERA UTARA17,182,900,000 18,757,300,000 8,785,505,300 0 8,785,505,300 46.84 9,971,794,70052 BELANJA BARANG

JUMLAH BELANJA WILAYAH 0700 17,182,900,000 18,757,300,000 8,785,505,300 0 8,785,505,300 9,971,794,70046.840800 SUMATERA BARAT

11,830,550,000 14,448,300,000 6,090,979,548 120,000,000 5,970,979,548 41.33 8,477,320,45252 BELANJA BARANGJUMLAH BELANJA WILAYAH 0800 11,830,550,000 14,448,300,000 6,090,979,548 120,000,000 5,970,979,548 8,477,320,45242.16

0900 RIAU10,560,850,000 12,136,300,000 7,086,039,300 0 7,086,039,300 58.39 5,050,260,70052 BELANJA BARANG

JUMLAH BELANJA WILAYAH 0900 10,560,850,000 12,136,300,000 7,086,039,300 0 7,086,039,300 5,050,260,70058.391000 JAMBI


1100 SUMATERA SELATAN






: 018

: 11

Kode Lap

Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.B.E1.3


23/07/19 10:27 AM

2





%REALISASIANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7=5+6 8=5/4 9=4-722,337,150,000 23,997,450,000 10,098,571,143 0 10,098,571,143 42.08 13,898,878,85752 BELANJA BARANG

JUMLAH BELANJA WILAYAH 1100 22,337,150,000 23,997,450,000 10,098,571,143 0 10,098,571,143 13,898,878,85742.081200 LAMPUNG

0 26,773,000,000 13,258,303,000 0 13,258,303,000 49.52 13,514,697,00052 BELANJA BARANGJUMLAH BELANJA WILAYAH 1200 0 26,773,000,000 13,258,303,000 0 13,258,303,000 13,514,697,00049.52

1300 KALIMANTAN BARAT9,986,290,000 11,563,930,000 6,703,760,752 0 6,703,760,752 57.97 4,860,169,24852 BELANJA BARANG

JUMLAH BELANJA WILAYAH 1300 9,986,290,000 11,563,930,000 6,703,760,752 0 6,703,760,752 4,860,169,24857.971400 KALIMANTAN TENGAH


1500 KALIMANTAN SELATAN8,337,260,000 9,169,200,000 5,159,088,442 0 5,159,088,442 56.27 4,010,111,55852 BELANJA BARANG

JUMLAH BELANJA WILAYAH 1500 8,337,260,000 9,169,200,000 5,159,088,442 0 5,159,088,442 4,010,111,55856.271600 KALIMANTAN TIMUR


1700 SULAWESI UTARA12,005,170,000 13,013,080,000 7,931,737,500 540,000,000 7,391,737,500 56.8 5,621,342,50052 BELANJA BARANG

JUMLAH BELANJA WILAYAH 1700 12,005,170,000 13,013,080,000 7,931,737,500 540,000,000 7,391,737,500 5,621,342,50060.951800 SULAWESI TENGAH


1900 SULAWESI SELATAN26,827,390,000 29,904,350,000 17,106,609,471 0 17,106,609,471 57.2 12,797,740,52952 BELANJA BARANG

JUMLAH BELANJA WILAYAH 1900 26,827,390,000 29,904,350,000 17,106,609,471 0 17,106,609,471 12,797,740,52957.22000 SULAWESI TENGGARA


2100 MALUKU7,290,200,000 8,668,700,000 4,745,290,000 0 4,745,290,000 54.74 3,923,410,00052 BELANJA BARANG

JUMLAH BELANJA WILAYAH 2100 7,290,200,000 8,668,700,000 4,745,290,000 0 4,745,290,000 3,923,410,00054.742200 BALI








: 018

: 11

Kode Lap

Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.B.E1.3


23/07/19 10:27 AM

3





%REALISASIANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7=5+6 8=5/4 9=4-716,486,290,000 19,191,670,000 5,510,921,315 0 5,510,921,315 28.72 13,680,748,68552 BELANJA BARANG

JUMLAH BELANJA WILAYAH 2300 16,486,290,000 19,191,670,000 5,510,921,315 0 5,510,921,315 13,680,748,68528.722400 NUSA TENGGARA TIMUR


2500 PAPUA28,148,000,000 22,554,500,000 8,373,350,000 0 8,373,350,000 37.12 14,181,150,00052 BELANJA BARANG

JUMLAH BELANJA WILAYAH 2500 28,148,000,000 22,554,500,000 8,373,350,000 0 8,373,350,000 14,181,150,00037.122600 BENGKULU


2800 MALUKU UTARA5,745,700,000 6,080,700,000 4,216,095,000 0 4,216,095,000 69.34 1,864,605,00052 BELANJA BARANG

JUMLAH BELANJA WILAYAH 2800 5,745,700,000 6,080,700,000 4,216,095,000 0 4,216,095,000 1,864,605,00069.342900 BANTEN


3000 BANGKA BELITUNG4,563,000,000 5,305,000,000 2,924,796,236 0 2,924,796,236 55.13 2,380,203,76452 BELANJA BARANG

JUMLAH BELANJA WILAYAH 3000 4,563,000,000 5,305,000,000 2,924,796,236 0 2,924,796,236 2,380,203,76455.133100 GORONTALO


3200 KEPULAUAN RIAU5,090,400,000 5,919,900,000 2,704,956,600 0 2,704,956,600 45.69 3,214,943,40052 BELANJA BARANG

JUMLAH BELANJA WILAYAH 3200 5,090,400,000 5,919,900,000 2,704,956,600 0 2,704,956,600 3,214,943,40045.693300 PAPUA BARAT


3400 SULAWESI BARAT5,139,270,000 5,898,510,000 2,815,920,369 0 2,815,920,369 47.74 3,082,589,63152 BELANJA BARANG

JUMLAH BELANJA WILAYAH 3400 5,139,270,000 5,898,510,000 2,815,920,369 0 2,815,920,369 3,082,589,63147.743500 KALIMANTAN UTARA

3,782,700,000 3,970,200,000 2,039,417,103 0 2,039,417,103 51.37 1,930,782,89752 BELANJA BARANGJUMLAH BELANJA WILAYAH 3500 3,782,700,000 3,970,200,000 2,039,417,103 0 2,039,417,103 1,930,782,89751.37JUMLAH BELANJA 689,842,575,000 678,688,925,000 307,462,194,769 669,504,686 306,792,690,083 371,896,234,91745.3

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019


TINGKAT ESELON I




: 018

: 11

Kode Lap

Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.B.E1.2

lap_lra_bel_org_es1 --

22/07/19 11:26

1

MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA

KODE URAIANANGGARAN

SEMULAANGGARAN

SETELAH REVISIBELANJA

PENGEMBALIANBELANJA

BELANJA NETTO

%REALISASIANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7=5+6 8=5/4 9=4-70100 DKI JAKARTA

1,736,490,000 1,736,490,000 172,862,548 0 172,862,548 9.95 1,563,627,452019032 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

JUMLAH BELANJA WILAYAH 0100 1,736,490,000 1,736,490,000 172,862,548 0 172,862,548 1,563,627,4529.950199 INSTANSI PUSAT

206,694,925,000 160,291,425,000 50,249,096,345 9,504,686 50,239,591,659 31.34 110,051,833,341452332 BADAN KETAHANAN PANGAN

JUMLAH BELANJA WILAYAH 0199 206,694,925,000 160,291,425,000 50,249,096,345 9,504,686 50,239,591,659 110,051,833,34131.350200 JAWA BARAT

41,086,770,000 42,901,690,000 25,398,992,550 0 25,398,992,550 59.2 17,502,697,450029346 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA

JUMLAH BELANJA WILAYAH 0200 41,086,770,000 42,901,690,000 25,398,992,550 0 25,398,992,550 17,502,697,45059.20300 JAWA TENGAH

40,797,550,000 45,847,350,000 23,742,988,684 0 23,742,988,684 51.79 22,104,361,316039427 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

JUMLAH BELANJA WILAYAH 0300 40,797,550,000 45,847,350,000 23,742,988,684 0 23,742,988,684 22,104,361,31651.790400 DI YOGYAKARTA

8,322,070,000 9,207,020,000 4,838,673,235 0 4,838,673,235 52.55 4,368,346,765049037 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY

JUMLAH BELANJA WILAYAH 0400 8,322,070,000 9,207,020,000 4,838,673,235 0 4,838,673,235 4,368,346,76552.550500 JAWA TIMUR

63,211,640,000 37,244,580,000 18,514,167,500 0 18,514,167,500 49.71 18,730,412,500059444 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA

JUMLAH BELANJA WILAYAH 0500 63,211,640,000 37,244,580,000 18,514,167,500 0 18,514,167,500 18,730,412,50049.710600 NANGGROE ACEH DARUSSALAM

13,146,090,000 13,146,090,000 5,818,750,300 0 5,818,750,300 44.26 7,327,339,700069027 DINAS PANGAN ACEH

JUMLAH BELANJA WILAYAH 0600 13,146,090,000 13,146,090,000 5,818,750,300 0 5,818,750,300 7,327,339,70044.260700 SUMATERA UTARA

17,182,900,000 18,757,300,000 8,785,505,300 0 8,785,505,300 46.84 9,971,794,700079318 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI

JUMLAH BELANJA WILAYAH 0700 17,182,900,000 18,757,300,000 8,785,505,300 0 8,785,505,300 9,971,794,70046.840800 SUMATERA BARAT

11,830,550,000 14,448,300,000 6,090,979,548 120,000,000 5,970,979,548 41.33 8,477,320,452089266 DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

JUMLAH BELANJA WILAYAH 0800 11,830,550,000 14,448,300,000 6,090,979,548 120,000,000 5,970,979,548 8,477,320,45242.160900 RIAU

10,560,850,000 12,136,300,000 7,086,039,300 0 7,086,039,300 58.39 5,050,260,700099426 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU

JUMLAH BELANJA WILAYAH 0900 10,560,850,000 12,136,300,000 7,086,039,300 0 7,086,039,300 5,050,260,70058.391000 JAMBI

9,436,850,000 11,354,350,000 5,723,414,463 0 5,723,414,463 50.41 5,630,935,537109019 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

JUMLAH BELANJA WILAYAH 1000 9,436,850,000 11,354,350,000 5,723,414,463 0 5,723,414,463 5,630,935,53750.411100 SUMATERA SELATAN

22,337,150,000 23,997,450,000 10,098,571,143 0 10,098,571,143 42.08 13,898,878,857119225 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI

JUMLAH BELANJA WILAYAH 1100 22,337,150,000 23,997,450,000 10,098,571,143 0 10,098,571,143 13,898,878,85742.08



TINGKAT ESELON I




: 018

: 11

Kode Lap

Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.B.E1.2


22/07/19 11:26

2


KODE URAIANANGGARAN

SEMULAANGGARAN


PENGEMBALIANBELANJA

BELANJA NETTO

%REALISASIANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7=5+6 8=5/4 9=4-71200 LAMPUNG

0 26,773,000,000 13,258,303,000 0 13,258,303,000 49.52 13,514,697,000129224 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG

JUMLAH BELANJA WILAYAH 1200 0 26,773,000,000 13,258,303,000 0 13,258,303,000 13,514,697,00049.521300 KALIMANTAN BARAT

9,986,290,000 11,563,930,000 6,703,760,752 0 6,703,760,752 57.97 4,860,169,248139021 DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JUMLAH BELANJA WILAYAH 1300 9,986,290,000 11,563,930,000 6,703,760,752 0 6,703,760,752 4,860,169,24857.971400 KALIMANTAN TENGAH

9,582,770,000 9,518,070,000 3,904,029,071 0 3,904,029,071 41.02 5,614,040,929149214 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JUMLAH BELANJA WILAYAH 1400 9,582,770,000 9,518,070,000 3,904,029,071 0 3,904,029,071 5,614,040,92941.021500 KALIMANTAN SELATAN

8,337,260,000 9,169,200,000 5,159,088,442 0 5,159,088,442 56.27 4,010,111,558159192 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

JUMLAH BELANJA WILAYAH 1500 8,337,260,000 9,169,200,000 5,159,088,442 0 5,159,088,442 4,010,111,55856.271600 KALIMANTAN TIMUR

5,417,370,000 6,373,320,000 3,514,713,700 0 3,514,713,700 55.15 2,858,606,300169000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA

JUMLAH BELANJA WILAYAH 1600 5,417,370,000 6,373,320,000 3,514,713,700 0 3,514,713,700 2,858,606,30055.151700 SULAWESI UTARA

12,005,170,000 13,013,080,000 7,931,737,500 540,000,000 7,391,737,500 56.8 5,621,342,500179212 DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

JUMLAH BELANJA WILAYAH 1700 12,005,170,000 13,013,080,000 7,931,737,500 540,000,000 7,391,737,500 5,621,342,50060.951800 SULAWESI TENGAH

12,557,270,000 13,848,410,000 5,671,575,000 0 5,671,575,000 40.95 8,176,835,000189206 DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

JUMLAH BELANJA WILAYAH 1800 12,557,270,000 13,848,410,000 5,671,575,000 0 5,671,575,000 8,176,835,00040.951900 SULAWESI SELATAN

26,827,390,000 29,904,350,000 17,106,609,471 0 17,106,609,471 57.2 12,797,740,529199374 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN

JUMLAH BELANJA WILAYAH 1900 26,827,390,000 29,904,350,000 17,106,609,471 0 17,106,609,471 12,797,740,52957.22000 SULAWESI TENGGARA

7,789,570,000 9,344,020,000 3,726,063,800 0 3,726,063,800 39.88 5,617,956,200209186 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

JUMLAH BELANJA WILAYAH 2000 7,789,570,000 9,344,020,000 3,726,063,800 0 3,726,063,800 5,617,956,20039.882100 MALUKU

7,290,200,000 8,668,700,000 4,745,290,000 0 4,745,290,000 54.74 3,923,410,000219169 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU

JUMLAH BELANJA WILAYAH 2100 7,290,200,000 8,668,700,000 4,745,290,000 0 4,745,290,000 3,923,410,00054.742200 BALI

7,972,390,000 9,154,840,000 4,465,407,877 0 4,465,407,877 48.78 4,689,432,123229164 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI

JUMLAH BELANJA WILAYAH 2200 7,972,390,000 9,154,840,000 4,465,407,877 0 4,465,407,877 4,689,432,12348.782300 NUSA TENGGARA BARAT

16,486,290,000 19,191,670,000 5,510,921,315 0 5,510,921,315 28.72 13,680,748,685239220 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

JUMLAH BELANJA WILAYAH 2300 16,486,290,000 19,191,670,000 5,510,921,315 0 5,510,921,315 13,680,748,68528.72



TINGKAT ESELON I




: 018

: 11

Kode Lap

Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.B.E1.2


22/07/19 11:26

3


KODE URAIANANGGARAN

SEMULAANGGARAN


PENGEMBALIANBELANJA

BELANJA NETTO

%REALISASIANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7=5+6 8=5/4 9=4-72400 NUSA TENGGARA TIMUR

24,290,300,000 23,527,300,000 11,024,632,000 0 11,024,632,000 46.86 12,502,668,000249020 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA

JUMLAH BELANJA WILAYAH 2400 24,290,300,000 23,527,300,000 11,024,632,000 0 11,024,632,000 12,502,668,00046.862500 PAPUA

28,148,000,000 22,554,500,000 8,373,350,000 0 8,373,350,000 37.12 14,181,150,000259022 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA

JUMLAH BELANJA WILAYAH 2500 28,148,000,000 22,554,500,000 8,373,350,000 0 8,373,350,000 14,181,150,00037.122600 BENGKULU

8,401,800,000 10,532,630,000 3,136,313,128 0 3,136,313,128 29.78 7,396,316,872269189 DINAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI BENGKULU

JUMLAH BELANJA WILAYAH 2600 8,401,800,000 10,532,630,000 3,136,313,128 0 3,136,313,128 7,396,316,87229.782800 MALUKU UTARA

5,745,700,000 6,080,700,000 4,216,095,000 0 4,216,095,000 69.34 1,864,605,000289039 DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA

JUMLAH BELANJA WILAYAH 2800 5,745,700,000 6,080,700,000 4,216,095,000 0 4,216,095,000 1,864,605,00069.342900 BANTEN

18,032,100,000 19,107,750,000 13,226,197,300 0 13,226,197,300 69.22 5,881,552,700299444 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN

JUMLAH BELANJA WILAYAH 2900 18,032,100,000 19,107,750,000 13,226,197,300 0 13,226,197,300 5,881,552,70069.223000 BANGKA BELITUNG

4,563,000,000 5,305,000,000 2,924,796,236 0 2,924,796,236 55.13 2,380,203,764309208 DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

JUMLAH BELANJA WILAYAH 3000 4,563,000,000 5,305,000,000 2,924,796,236 0 2,924,796,236 2,380,203,76455.133100 GORONTALO

8,791,000,000 10,189,500,000 4,541,382,189 0 4,541,382,189 44.57 5,648,117,811319005 DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO

JUMLAH BELANJA WILAYAH 3100 8,791,000,000 10,189,500,000 4,541,382,189 0 4,541,382,189 5,648,117,81144.573200 KEPULAUAN RIAU

5,090,400,000 5,919,900,000 2,704,956,600 0 2,704,956,600 45.69 3,214,943,400320097 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN

JUMLAH BELANJA WILAYAH 3200 5,090,400,000 5,919,900,000 2,704,956,600 0 2,704,956,600 3,214,943,40045.693300 PAPUA BARAT

7,262,500,000 8,012,000,000 4,241,594,000 0 4,241,594,000 52.94 3,770,406,000339029 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT

JUMLAH BELANJA WILAYAH 3300 7,262,500,000 8,012,000,000 4,241,594,000 0 4,241,594,000 3,770,406,00052.943400 SULAWESI BARAT

5,139,270,000 5,898,510,000 2,815,920,369 0 2,815,920,369 47.74 3,082,589,631340161 DINAS KETAHAHAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT

JUMLAH BELANJA WILAYAH 3400 5,139,270,000 5,898,510,000 2,815,920,369 0 2,815,920,369 3,082,589,63147.743500 KALIMANTAN UTARA

3,782,700,000 3,970,200,000 2,039,417,103 0 2,039,417,103 51.37 1,930,782,897417679 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI

JUMLAH BELANJA WILAYAH 3500 3,782,700,000 3,970,200,000 2,039,417,103 0 2,039,417,103 1,930,782,89751.37JUMLAH BELANJA 689,842,575,000 678,688,925,000 307,462,194,769 669,504,686 306,792,690,083 371,896,234,91745.3

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJATINGKAT ESELON I

S.D BULAN JUNI 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN PERTANIAN: 018Kode Lap

Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.B.S.

lap_lra_bel_prog_giat_es1 --

22/07/19 11:27

1

MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN

UNIT ESELON I : 11 BADAN KETAHANAN PANGAN

KODE URAIANANGGARAN

SEMULAANGGARAN


PENGEMBALIANBELANJA

BELANJA NETTO

%REALISASIANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7

RUPIAH MURNI01

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat14

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan1814 234,188,900,000 229,871,460,000 118,976,778,342 240,512,000 118,736,266,342 51.65 111,135,193,658

Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan1815 52,746,250,000 43,350,000,000 12,930,608,466 5,140,400 12,925,468,066 29.82 30,424,531,934

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan1816 284,294,000,000 265,427,000,000 133,090,585,995 423,837,600 132,666,748,395 49.98 132,760,251,605

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan1817 118,613,425,000 140,040,465,000 42,464,221,966 14,686 42,464,207,280 30.32 97,576,257,720

JUMLAH BELANJA PROGRAM 14 678,688,925,000689,842,575,000 307,462,194,769 669,504,686 306,792,690,083 40.442 371,896,234,917

JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI 689,842,575,000 678,688,925,000 307,462,194,769 669,504,686 306,792,690,083 40.442 371,896,234,917

678,688,925,000689,842,575,000 307,462,194,769 669,504,686 306,792,690,083 40.44 371,896,234,917JUMLAH


S.D BULAN JUNI 2019


Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.B.S.

lap_lra_bel_sgo_akun_es1 --

22/07/19 11:28

1



KODE URAIANANGGARAN

SEMULAANGGARAN


PENGEMBALIANBELANJA

BELANJA NETTO

%REALISASIANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-701 RM

1814 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

102 Lumbung Pangan Masyarakat52 BELANJA BARANG

5211 Belanja Barang Operasional521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 12,000,000 45,600,000 13,000,000 0 32,600,00013,000,000 28.51

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 12,000,000 45,600,000 13,000,000 0 32,600,00013,000,000 28.515212 Belanja Barang Non Operasional

521211 Belanja Bahan 131,080,000 199,128,000 50,400,000 0 148,728,00050,400,000 25.31521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2,250,500,000 2,107,250,000 394,980,000 0 1,712,270,000394,980,000 18.74

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 2,381,580,000 2,306,378,000 445,380,000 0 1,860,998,000445,380,000 19.315218 Belanja Barang Persediaan

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 70,850,000 79,964,000 43,971,800 0 35,992,20043,971,800 54.99JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 70,850,000 79,964,000 43,971,800 0 35,992,20043,971,800 54.99

5221 Belanja Jasa522151 Belanja Jasa Profesi 114,100,000 132,200,000 89,895,000 0 42,305,00089,895,000 68

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 114,100,000 132,200,000 89,895,000 0 42,305,00089,895,000 685241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

524111 Belanja Perjalanan Biasa 1,231,280,000 1,295,223,000 599,552,176 0 695,670,824599,552,176 46.29524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 598,190,000 505,490,000 125,780,000 0 379,710,000125,780,000 24.88524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 501,600,000 719,755,000 390,650,000 0 329,105,000390,650,000 54.28524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 542,600,000 113,390,000 65,026,600 0 48,363,40065,026,600 57.35

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 2,873,670,000 2,633,858,000 1,181,008,776 0 1,452,849,2241,181,008,776 44.845263 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki 28,740,000,000 26,580,000,000 25,200,000,000 0 1,380,000,00025,200,000,000 94.81JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263 28,740,000,000 26,580,000,000 25,200,000,000 0 1,380,000,00025,200,000,000 94.81JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 34,192,200,000 31,778,000,000 26,973,255,576 0 4,804,744,42426,973,255,576 84.88

JUMLAH BELANJA OUTPUT 102 34,192,200,000 26,973,255,576 0 4,804,744,42431,778,000,000 26,973,255,576 84.88

112 Uraian Output Tidak Ada52 BELANJA BARANG

5211 Belanja Barang Operasional521111 Belanja Keperluan Perkantoran 6,600,000 6,600,000 2,605,000 0 3,995,0002,605,000 39.47521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 40,075,000 46,075,000 16,474,000 0 29,601,00016,474,000 35.75521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 12,000,000 30,600,000 10,700,000 0 19,900,00010,700,000 34.97521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 170,000,000 170,000,000 7,700,000 0 162,300,0007,700,000 4.53


521211 Belanja Bahan 1,363,754,000 1,451,720,000 354,951,700 0 1,096,768,300354,951,700 24.45521213 Belanja Honor Output Kegiatan 14,405,020,000 13,400,970,000 4,739,715,000 0 8,661,255,0004,739,715,000 35.37


S.D BULAN JUNI 2019


Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.B.S.


22/07/19 11:28

2



KODE URAIANANGGARAN

SEMULAANGGARAN


PENGEMBALIANBELANJA

BELANJA NETTO

%REALISASIANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 16,785,540,000 13,792,350,000 936,228,500 0 12,856,121,500936,228,500 6.79

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 32,554,314,000 28,645,040,000 6,030,895,200 0 22,614,144,8006,030,895,200 21.055218 Belanja Barang Persediaan

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,260,770,000 1,304,509,000 358,821,000 0 945,688,000358,821,000 27.51JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 1,260,770,000 1,304,509,000 358,821,000 0 945,688,000358,821,000 27.51

5221 Belanja Jasa522111 Belanja Langganan Listrik 3,000,000 18,000,000 1,325,000 0 16,675,0001,325,000 7.36522113 Belanja Langganan Air 1,800,000 1,800,000 346,300 0 1,453,700346,300 19.24522131 Belanja Jasa Konsultan 95,000,000 95,000,000 0 0 95,000,0000 0522141 Belanja Sewa 3,802,000,000 3,447,700,000 439,821,000 0 3,007,879,000439,821,000 12.76522151 Belanja Jasa Profesi 819,100,000 887,100,000 295,600,000 0 591,500,000295,600,000 33.32

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 4,720,900,000 4,449,600,000 737,092,300 0 3,712,507,700737,092,300 16.575241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

524111 Belanja Perjalanan Biasa 6,711,910,000 7,359,310,000 4,208,674,209 512,000 3,151,147,7914,208,162,209 57.19524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,093,450,000 1,220,720,000 525,970,000 0 694,750,000525,970,000 43.09524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 515,356,000 639,751,000 201,026,200 0 438,724,800201,026,200 31.42524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5,442,225,000 5,442,155,000 670,314,300 0 4,771,840,700670,314,300 12.32

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 13,762,941,000 14,661,936,000 5,605,984,709 512,000 9,056,463,2915,605,472,709 38.235262 Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah

526211 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk 266,000,000 276,500,000 118,260,312 0 158,239,688118,260,312 42.77JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5262 266,000,000 276,500,000 118,260,312 0 158,239,688118,260,312 42.77JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 52,793,600,000 49,590,860,000 12,888,532,521 512,000 36,702,839,47912,888,020,521 25.99

53 BELANJA MODAL5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 190,000,000 202,600,000 0 0 202,600,0000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 190,000,000 202,600,000 0 0 202,600,0000 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 190,000,000 202,600,000 0 0 202,600,0000 0

JUMLAH BELANJA OUTPUT 112 52,983,600,000 12,888,532,521 512,000 36,905,439,47949,793,460,000 12,888,020,521 25.88


5211 Belanja Barang Operasional521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 27,600,000 12,850,000 0 0 12,850,0000 0521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 40,800,000 96,080,000 39,500,000 0 56,580,00039,500,000 41.11


521211 Belanja Bahan 1,875,890,000 1,769,223,000 639,841,900 0 1,129,381,100639,841,900 36.17521213 Belanja Honor Output Kegiatan 9,165,000,000 9,010,000,000 1,832,200,000 0 7,177,800,0001,832,200,000 20.34



S.D BULAN JUNI 2019


Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.B.S.


22/07/19 11:28

3



KODE URAIANANGGARAN

SEMULAANGGARAN


PENGEMBALIANBELANJA

BELANJA NETTO

%REALISASIANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 521,890,000 405,727,000 200,983,025 0 204,743,975200,983,025 49.54

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 521,890,000 405,727,000 200,983,025 0 204,743,975200,983,025 49.545221 Belanja Jasa

522151 Belanja Jasa Profesi 225,700,000 354,400,000 164,600,000 0 189,800,000164,600,000 46.44JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 225,700,000 354,400,000 164,600,000 0 189,800,000164,600,000 46.44

5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri524111 Belanja Perjalanan Biasa 2,402,290,000 2,571,620,000 1,027,324,720 0 1,544,295,2801,027,324,720 39.95524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,591,880,000 1,501,430,000 405,540,000 0 1,095,890,000405,540,000 27.01524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2,966,450,000 2,699,990,000 1,287,890,000 0 1,412,100,0001,287,890,000 47.7524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 235,600,000 378,680,000 136,885,600 0 241,794,400136,885,600 36.15


526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada 48,700,000,000 50,000,000,000 90,225,000 0 49,909,775,00090,225,000 0.18526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki 79,260,000,000 79,500,000,000 73,290,000,000 240,000,000 6,450,000,00073,050,000,000 92.19

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263 127,960,000,000 129,500,000,000 73,380,225,000 240,000,000 56,359,775,00073,140,225,000 56.66JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 147,013,100,000 148,300,000,000 79,114,990,245 240,000,000 69,425,009,75578,874,990,245 53.35

JUMLAH BELANJA OUTPUT 113 147,013,100,000 79,114,990,245 240,000,000 69,425,009,755148,300,000,000 78,874,990,245 53.35JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1814 234,188,900,000 229,871,460,000 118,976,778,342 240,512,000 111,135,193,65851.76118,736,266,342

1815 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

106 Kawasan Mandiri Pangan52 BELANJA BARANG

5211 Belanja Barang Operasional521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 0 10,800,000 3,600,000 0 7,200,0003,600,000 33.33

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 0 10,800,000 3,600,000 0 7,200,0003,600,000 33.335212 Belanja Barang Non Operasional

521211 Belanja Bahan 167,500,000 212,885,000 41,048,000 0 171,837,00041,048,000 19.28521213 Belanja Honor Output Kegiatan 144,000,000 222,350,000 64,500,000 0 157,850,00064,500,000 29.01

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 311,500,000 435,235,000 105,548,000 0 329,687,000105,548,000 24.255218 Belanja Barang Persediaan


5221 Belanja Jasa522151 Belanja Jasa Profesi 50,200,000 97,600,000 3,400,000 0 94,200,0003,400,000 3.48

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 50,200,000 97,600,000 3,400,000 0 94,200,0003,400,000 3.485241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

524111 Belanja Perjalanan Biasa 738,150,000 647,980,000 226,243,000 0 421,737,000226,243,000 34.92524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 268,800,000 283,440,000 68,820,000 0 214,620,00068,820,000 24.28524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 460,200,000 454,650,000 20,500,000 0 434,150,00020,500,000 4.51524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 262,000,000 334,400,000 138,578,431 0 195,821,569138,578,431 41.44


S.D BULAN JUNI 2019


Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.B.S.


22/07/19 11:28

4



KODE URAIANANGGARAN

SEMULAANGGARAN


PENGEMBALIANBELANJA

BELANJA NETTO

%REALISASIANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 1,729,150,000 1,720,470,000 454,141,431 0 1,266,328,569454,141,431 26.4

5263 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada 1,200,000,000 1,300,000,000 199,450,000 0 1,100,550,000199,450,000 15.34526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki 3,000,000,000 3,250,000,000 3,250,000,000 0 03,250,000,000 100

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263 4,200,000,000 4,550,000,000 3,449,450,000 0 1,100,550,0003,449,450,000 75.81JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 6,360,000,000 6,890,000,000 4,050,547,231 0 2,839,452,7694,050,547,231 58.79


107 Pemantauan Ketersediaan, akses dan Kerawanan Pangan52 BELANJA BARANG

5211 Belanja Barang Operasional521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 5,000,000 7,800,000 0 0 7,800,0000 0521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 12,000,000 29,400,000 10,800,000 0 18,600,00010,800,000 36.73


521211 Belanja Bahan 486,790,000 569,765,000 188,943,150 0 380,821,850188,943,150 33.16521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1,743,150,000 1,657,250,000 390,295,000 0 1,266,955,000390,295,000 23.55521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 14,034,800,000 4,499,000,000 1,120,526,550 0 3,378,473,4501,120,526,550 24.91



5221 Belanja Jasa522141 Belanja Sewa 178,500,000 276,800,000 52,605,000 0 224,195,00052,605,000 19522151 Belanja Jasa Profesi 2,073,300,000 1,468,900,000 268,000,000 0 1,200,900,000268,000,000 18.24

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 2,251,800,000 1,745,700,000 320,605,000 0 1,425,095,000320,605,000 18.375231 Belanja Pemeliharaan

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 10,000,000 0 0 10,000,0000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 0 10,000,000 0 0 10,000,0000 0

5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri524111 Belanja Perjalanan Biasa 7,260,270,000 7,608,595,000 2,742,834,253 5,140,400 4,870,901,1472,737,693,853 36.05524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 236,250,000 274,200,000 99,580,000 0 174,620,00099,580,000 36.32524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 213,550,000 180,900,000 36,300,000 0 144,600,00036,300,000 20.07524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4,009,500,000 3,740,050,000 1,163,455,500 0 2,576,594,5001,163,455,500 31.11

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 11,719,570,000 11,803,745,000 4,042,169,753 5,140,400 7,766,715,6474,037,029,353 34.245242 Belanja Perjalanan Luar Negeri

524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 300,000,000 270,000,000 0 0 270,000,0000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 300,000,000 270,000,000 0 0 270,000,0000 0

5262 Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan TugasPembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah


S.D BULAN JUNI 2019


Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.B.S.


22/07/19 11:28

5



KODE URAIANANGGARAN

SEMULAANGGARAN


PENGEMBALIANBELANJA

BELANJA NETTO

%REALISASIANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7526211 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk 0 8,500,000 0 0 8,500,0000 0

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5262 0 8,500,000 0 0 8,500,0000 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 31,080,150,000 21,285,400,000 6,269,814,534 5,140,400 15,020,725,8666,264,674,134 29.46


532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 237,100,000 463,600,000 59,577,200 0 404,022,80059,577,200 12.85JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 237,100,000 463,600,000 59,577,200 0 404,022,80059,577,200 12.85JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 237,100,000 463,600,000 59,577,200 0 404,022,80059,577,200 12.85

JUMLAH BELANJA OUTPUT 107 31,317,250,000 6,329,391,734 5,140,400 15,424,748,66621,749,000,000 6,324,251,334 29.1


5211 Belanja Barang Operasional521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 0 1,000,000 0 0 1,000,0000 0521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 12,600,000 12,600,000 4,200,000 0 8,400,0004,200,000 33.33


521211 Belanja Bahan 944,757,000 1,064,775,000 114,327,348 0 950,447,652114,327,348 10.74521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2,246,950,000 2,266,400,000 26,000,000 0 2,240,400,00026,000,000 1.15


521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,768,615,000 1,616,450,000 145,614,215 0 1,470,835,785145,614,215 9.01JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 1,768,615,000 1,616,450,000 145,614,215 0 1,470,835,785145,614,215 9.01

5221 Belanja Jasa522141 Belanja Sewa 1,500,000 7,800,000 0 0 7,800,0000 0522151 Belanja Jasa Profesi 614,200,000 616,900,000 93,050,000 0 523,850,00093,050,000 15.08

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 615,700,000 624,700,000 93,050,000 0 531,650,00093,050,000 14.95241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

524111 Belanja Perjalanan Biasa 3,268,650,000 3,567,686,000 1,116,772,705 0 2,450,913,2951,116,772,705 31.3524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,482,270,000 1,381,120,000 148,740,000 0 1,232,380,000148,740,000 10.77524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3,721,458,000 2,961,206,000 213,317,000 0 2,747,889,000213,317,000 7.2524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 848,000,000 1,055,063,000 536,432,633 0 518,630,367536,432,633 50.84



532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 160,000,000 160,000,000 152,215,600 0 7,784,400152,215,600 95.13JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 160,000,000 160,000,000 152,215,600 0 7,784,400152,215,600 95.13JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 160,000,000 160,000,000 152,215,600 0 7,784,400152,215,600 95.13

JUMLAH BELANJA OUTPUT 115 15,069,000,000 2,550,669,501 0 12,160,330,49914,711,000,000 2,550,669,501 17.34JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1815 52,746,250,000 43,350,000,000 12,930,608,466 5,140,400 30,424,531,93429.8312,925,468,066

1816 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan


S.D BULAN JUNI 2019


Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.B.S.


22/07/19 11:28

6



KODE URAIANANGGARAN

SEMULAANGGARAN


PENGEMBALIANBELANJA

BELANJA NETTO

%REALISASIANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7Keamanan Pangan

101 Pemberdayaan Pekarangan Pangan52 BELANJA BARANG

5211 Belanja Barang Operasional521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 0 27,600,000 10,000,000 0 17,600,00010,000,000 36.23

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 0 27,600,000 10,000,000 0 17,600,00010,000,000 36.235212 Belanja Barang Non Operasional

521211 Belanja Bahan 8,174,530,000 7,705,000,000 1,083,537,400 0 6,621,462,6001,083,537,400 14.06521213 Belanja Honor Output Kegiatan 26,313,500,000 25,462,500,000 3,384,350,000 0 22,078,150,0003,384,350,000 13.29



5221 Belanja Jasa522151 Belanja Jasa Profesi 0 9,400,000 6,600,000 0 2,800,0006,600,000 70.21

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 0 9,400,000 6,600,000 0 2,800,0006,600,000 70.215241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

524111 Belanja Perjalanan Biasa 1,637,355,000 1,814,875,000 489,210,905 0 1,325,664,095489,210,905 26.96524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,194,520,000 3,961,320,000 515,965,000 0 3,445,355,000515,965,000 13.03524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2,424,600,000 2,371,275,000 779,098,600 0 1,592,176,400779,098,600 32.86524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1,182,000,000 1,079,576,000 39,670,800 0 1,039,905,20039,670,800 3.67


526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki 167,515,000,000 160,660,000,000 111,280,000,000 420,000,000 49,800,000,000110,860,000,000 69.26JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263 167,515,000,000 160,660,000,000 111,280,000,000 420,000,000 49,800,000,000110,860,000,000 69.26JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 212,165,000,000 203,811,000,000 117,875,210,100 420,000,000 86,355,789,900117,455,210,100 57.84

JUMLAH BELANJA OUTPUT 101 212,165,000,000 117,875,210,100 420,000,000 86,355,789,900203,811,000,000 117,455,210,100 57.84

105 Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal52 BELANJA BARANG

5211 Belanja Barang Operasional521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 11,520,000 25,520,000 3,600,000 0 21,920,0003,600,000 14.11


521211 Belanja Bahan 250,220,000 234,900,000 27,400,000 0 207,500,00027,400,000 11.66521213 Belanja Honor Output Kegiatan 120,000,000 131,200,000 10,050,000 0 121,150,00010,050,000 7.66521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,125,000,000 1,050,000,000 131,000,000 0 919,000,000131,000,000 12.48




S.D BULAN JUNI 2019


Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.B.S.


22/07/19 11:28

7



KODE URAIANANGGARAN

SEMULAANGGARAN


PENGEMBALIANBELANJA

BELANJA NETTO

%REALISASIANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-75221 Belanja Jasa

522151 Belanja Jasa Profesi 197,400,000 237,000,000 35,300,000 0 201,700,00035,300,000 14.89JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 197,400,000 237,000,000 35,300,000 0 201,700,00035,300,000 14.89

5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri524111 Belanja Perjalanan Biasa 1,518,840,000 1,632,410,000 527,190,188 0 1,105,219,812527,190,188 32.3524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 264,010,000 256,960,000 41,066,000 0 215,894,00041,066,000 15.98524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 143,250,000 183,000,000 28,500,000 0 154,500,00028,500,000 15.57524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 118,800,000 184,200,000 68,543,936 0 115,656,06468,543,936 37.21

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 2,044,900,000 2,256,570,000 665,300,124 0 1,591,269,876665,300,124 29.485263 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada 4,500,000,000 5,000,000,000 0 0 5,000,000,0000 0526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki 3,150,000,000 3,250,000,000 1,200,000,000 0 2,050,000,0001,200,000,000 36.92



106 Hasil Pengawasan keamanan dan mutu pangan Segar52 BELANJA BARANG

5211 Belanja Barang Operasional521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 2,800,000 6,650,000 0 0 6,650,0000 0521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 0 39,600,000 14,400,000 0 25,200,00014,400,000 36.36521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 0 11,600,000 2,700,000 0 8,900,0002,700,000 23.28


521211 Belanja Bahan 2,323,425,000 2,513,663,000 385,567,690 0 2,128,095,310385,567,690 15.34521213 Belanja Honor Output Kegiatan 545,400,000 627,930,000 96,070,000 0 531,860,00096,070,000 15.3521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 6,510,000,000 6,455,920,000 1,675,166,300 0 4,780,753,7001,675,166,300 25.95


521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3,394,260,000 2,749,626,000 639,669,600 0 2,109,956,400639,669,600 23.26JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 3,394,260,000 2,749,626,000 639,669,600 0 2,109,956,400639,669,600 23.26

5221 Belanja Jasa522141 Belanja Sewa 7,500,000 25,250,000 8,850,000 0 16,400,0008,850,000 35.05522151 Belanja Jasa Profesi 1,562,900,000 1,682,250,000 407,900,000 200,000 1,274,550,000407,700,000 24.25

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 1,570,400,000 1,707,500,000 416,750,000 200,000 1,290,950,000416,550,000 24.415231 Belanja Pemeliharaan

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 30,500,000 11,445,000 0 19,055,00011,445,000 37.52JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 0 30,500,000 11,445,000 0 19,055,00011,445,000 37.52

5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri524111 Belanja Perjalanan Biasa 4,516,640,000 5,313,384,000 1,390,197,196 118,000 3,923,304,8041,390,079,196 26.16524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 71,800,000 266,600,000 40,450,000 0 226,150,00040,450,000 15.17


S.D BULAN JUNI 2019


Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.B.S.


22/07/19 11:28

8



KODE URAIANANGGARAN

SEMULAANGGARAN


PENGEMBALIANBELANJA

BELANJA NETTO

%REALISASIANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4,938,400,000 4,367,122,000 1,011,005,400 0 3,356,116,6001,011,005,400 23.15524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2,117,875,000 2,650,905,000 991,807,502 600,000 1,659,697,498991,207,502 37.41

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 11,644,715,000 12,598,011,000 3,433,460,098 718,000 9,165,268,9023,432,742,098 27.25JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 25,991,000,000 26,741,000,000 6,675,228,688 918,000 20,066,689,3126,674,310,688 24.96

JUMLAH BELANJA OUTPUT 106 25,991,000,000 6,675,228,688 918,000 20,066,689,31226,741,000,000 6,674,310,688 24.96

107 Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan52 BELANJA BARANG

5211 Belanja Barang Operasional521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 5,350,000 5,350,000 0 0 5,350,0000 0521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 39,600,000 55,200,000 20,950,000 0 34,250,00020,950,000 37.95521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2,195,000,000 1,450,000,000 49,000,000 0 1,401,000,00049,000,000 3.38

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 2,239,950,000 1,510,550,000 69,950,000 0 1,440,600,00069,950,000 4.635212 Belanja Barang Non Operasional

521211 Belanja Bahan 1,262,942,000 1,438,584,000 234,039,300 0 1,204,544,700234,039,300 16.27521213 Belanja Honor Output Kegiatan 96,488,000 206,888,000 41,670,000 0 165,218,00041,670,000 20.14521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 17,318,000,000 4,704,600,000 821,538,300 0 3,883,061,700821,538,300 17.46


521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,742,240,000 1,346,845,000 365,613,350 0 981,231,650365,613,350 27.15JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 1,742,240,000 1,346,845,000 365,613,350 0 981,231,650365,613,350 27.15

5221 Belanja Jasa522131 Belanja Jasa Konsultan 49,650,000 49,650,000 49,000,000 0 650,00049,000,000 98.69522141 Belanja Sewa 507,000,000 610,400,000 99,731,000 0 510,669,00099,731,000 16.34522151 Belanja Jasa Profesi 745,200,000 889,000,000 281,430,000 0 607,570,000281,430,000 31.66

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 1,301,850,000 1,549,050,000 430,161,000 0 1,118,889,000430,161,000 27.775241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

524111 Belanja Perjalanan Biasa 6,277,350,000 7,176,430,000 3,038,317,839 2,164,600 4,140,276,7613,036,153,239 42.34524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 168,840,000 170,010,000 36,120,000 0 133,890,00036,120,000 21.25524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1,276,040,000 1,136,543,000 336,453,000 0 800,090,000336,453,000 29.6524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2,689,300,000 3,051,300,000 1,052,105,294 755,000 1,999,949,7061,051,350,294 34.48

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 10,411,530,000 11,534,283,000 4,462,996,133 2,919,600 7,074,206,4674,460,076,533 38.695242 Belanja Perjalanan Luar Negeri


5263 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada 0 24,200,000 24,200,000 0 024,200,000 100JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263 0 24,200,000 24,200,000 0 024,200,000 100JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 34,573,000,000 22,515,000,000 6,450,168,083 2,919,600 16,067,751,5176,447,248,483 28.65



S.D BULAN JUNI 2019


Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.B.S.


22/07/19 11:28

9



KODE URAIANANGGARAN

SEMULAANGGARAN


PENGEMBALIANBELANJA

BELANJA NETTO

%REALISASIANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 110,000,000 110,000,000 0 0 110,000,0000 0

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 110,000,000 110,000,000 0 0 110,000,0000 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 110,000,000 110,000,000 0 0 110,000,0000 0

JUMLAH BELANJA OUTPUT 107 34,683,000,000 6,450,168,083 2,919,600 16,177,751,51722,625,000,000 6,447,248,483 28.51JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1816 284,294,000,000 265,427,000,000 133,090,585,995 423,837,600 132,760,251,60550.14132,666,748,395

1817 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan

950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I52 BELANJA BARANG

5211 Belanja Barang Operasional521111 Belanja Keperluan Perkantoran 262,000,000 261,680,000 16,717,900 0 244,962,10016,717,900 6.39521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 114,000,000 99,000,000 4,939,000 0 94,061,0004,939,000 4.99521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 6,052,300,000 6,289,910,000 1,901,286,000 0 4,388,624,0001,901,286,000 30.23521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 0 100,000,000 0 0 100,000,0000 0

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 6,428,300,000 6,750,590,000 1,922,942,900 0 4,827,647,1001,922,942,900 28.495212 Belanja Barang Non Operasional

521211 Belanja Bahan 5,653,189,000 5,975,177,000 2,044,815,900 0 3,930,361,1002,044,815,900 34.22521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1,830,865,000 3,669,740,000 478,300,000 0 3,191,440,000478,300,000 13.03521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 14,398,920,000 14,567,824,000 603,350,000 0 13,964,474,000603,350,000 4.14


521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3,966,993,000 3,716,872,000 1,135,504,045 0 2,581,367,9551,135,504,045 30.55JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 3,966,993,000 3,716,872,000 1,135,504,045 0 2,581,367,9551,135,504,045 30.55

5221 Belanja Jasa522131 Belanja Jasa Konsultan 33,300,000 0 0 0 00522141 Belanja Sewa 561,240,000 941,740,000 349,890,000 0 591,850,000349,890,000 37.15522151 Belanja Jasa Profesi 2,914,100,000 2,831,300,000 833,700,000 0 1,997,600,000833,700,000 29.45

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 3,508,640,000 3,773,040,000 1,183,590,000 0 2,589,450,0001,183,590,000 31.375241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

524111 Belanja Perjalanan Biasa 18,562,905,000 21,510,489,000 7,347,271,480 0 14,163,217,5207,347,271,480 34.16524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 851,210,000 709,910,000 178,360,000 0 531,550,000178,360,000 25.12524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2,468,992,000 2,342,812,000 633,196,000 0 1,709,616,000633,196,000 27.03524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 21,512,124,000 22,071,224,000 8,738,422,820 0 13,332,801,1808,738,422,820 39.59

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 43,395,231,000 46,634,435,000 16,897,250,300 0 29,737,184,70016,897,250,300 36.235242 Belanja Perjalanan Luar Negeri


5261 Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda

526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada 27,000,000 27,000,000 0 0 27,000,0000 0526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada 650,000,000 16,000,000,000 0 0 16,000,000,0000 0


S.D BULAN JUNI 2019


Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.B.S.


22/07/19 11:28

10



KODE URAIANANGGARAN

SEMULAANGGARAN


PENGEMBALIANBELANJA

BELANJA NETTO

%REALISASIANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261 677,000,000 16,027,000,000 0 0 16,027,000,0000 0

5262 Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan TugasPembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah

526211 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk 0 21,500,000 0 0 21,500,0000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5262 0 21,500,000 0 0 21,500,0000 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 79,959,138,000 101,236,178,000 24,265,753,145 0 76,970,424,85524,265,753,145 23.97


532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80,000,000 80,000,000 0 0 80,000,0000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 80,000,000 80,000,000 0 0 80,000,0000 0

5361 Belanja Modal Lainnya536111 Belanja Modal Lainnya 158,500,000 308,500,000 295,164,400 0 13,335,600295,164,400 95.68

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 158,500,000 308,500,000 295,164,400 0 13,335,600295,164,400 95.68JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 238,500,000 388,500,000 295,164,400 0 93,335,600295,164,400 75.98


951 Layanan Internal (Overhead)52 BELANJA BARANG

5221 Belanja Jasa522131 Belanja Jasa Konsultan 0 60,000,000 28,325,000 0 31,675,00028,325,000 47.21

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 0 60,000,000 28,325,000 0 31,675,00028,325,000 47.21JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 0 60,000,000 28,325,000 0 31,675,00028,325,000 47.21


532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2,175,000,000 2,550,020,000 1,812,913,640 0 737,106,3601,812,913,640 71.09JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 2,175,000,000 2,550,020,000 1,812,913,640 0 737,106,3601,812,913,640 71.09

5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 825,000,000 389,980,000 0 0 389,980,0000 0

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 825,000,000 389,980,000 0 0 389,980,0000 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 3,000,000,000 2,940,000,000 1,812,913,640 0 1,127,086,3601,812,913,640 61.66


994 Layanan Perkantoran51 BELANJA PEGAWAI

5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS511111 Belanja Gaji Pokok PNS 13,889,439,000 13,885,963,000 7,404,110,040 0 6,481,852,9607,404,110,040 53.32511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 201,000 201,000 123,426 14,686 92,260108,740 61.41511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,033,862,000 1,033,862,000 518,127,586 0 515,734,414518,127,586 50.12511122 Belanja Tunj. Anak PNS 274,289,000 274,289,000 140,180,367 0 134,108,633140,180,367 51.11511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 687,871,000 687,871,000 341,500,000 0 346,371,000341,500,000 49.65511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 709,026,000 709,026,000 405,556,000 0 303,470,000405,556,000 57.2511125 Belanja Tunj. PPh PNS 36,524,000 40,000,000 39,087,369 0 912,63139,087,369 97.72


S.D BULAN JUNI 2019


Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.B.S.


22/07/19 11:28

11



KODE URAIANANGGARAN

SEMULAANGGARAN


PENGEMBALIANBELANJA

BELANJA NETTO

%REALISASIANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7511126 Belanja Tunj. Beras PNS 729,565,000 729,565,000 334,435,560 0 395,129,440334,435,560 45.84511129 Belanja Uang Makan PNS 2,486,905,000 2,486,905,000 571,198,000 0 1,915,707,000571,198,000 22.97511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 422,549,000 422,549,000 209,075,000 0 213,474,000209,075,000 49.48

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 20,270,231,000 20,270,231,000 9,963,393,348 14,686 10,306,852,3389,963,378,662 49.155122 Belanja Lembur

512211 Belanja Uang Lembur 107,580,000 107,580,000 0 0 107,580,0000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 107,580,000 107,580,000 0 0 107,580,0000 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 20,377,811,000 20,377,811,000 9,963,393,348 14,686 10,414,432,3389,963,378,662 48.89

52 BELANJA BARANG5211 Belanja Barang Operasional

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 2,474,593,000 2,474,593,000 977,564,500 0 1,497,028,500977,564,500 39.5521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 46,000,000 46,000,000 0 0 46,000,0000 0521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 11,507,000 11,507,000 1,088,500 0 10,418,5001,088,500 9.46521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 531,840,000 531,840,000 255,320,000 0 276,520,000255,320,000 48.01521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 76,300,000 76,300,000 27,300,000 0 49,000,00027,300,000 35.78

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 3,140,240,000 3,140,240,000 1,261,273,000 0 1,878,967,0001,261,273,000 40.165212 Belanja Barang Non Operasional

521211 Belanja Bahan 55,200,000 55,200,000 13,352,000 0 41,848,00013,352,000 24.19521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 272,400,000 272,400,000 135,050,000 0 137,350,000135,050,000 49.58

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 327,600,000 327,600,000 148,402,000 0 179,198,000148,402,000 45.35218 Belanja Barang Persediaan


5221 Belanja Jasa522111 Belanja Langganan Listrik 300,000,000 300,000,000 132,089,681 0 167,910,319132,089,681 44.03522112 Belanja Langganan Telepon 156,000,000 156,000,000 33,190,085 0 122,809,91533,190,085 21.28522141 Belanja Sewa 120,000,000 120,000,000 41,395,500 0 78,604,50041,395,500 34.5

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 576,000,000 576,000,000 206,675,266 0 369,324,734206,675,266 35.885231 Belanja Pemeliharaan

523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 1,780,600,000 1,780,600,000 1,452,108,675 0 328,491,3251,452,108,675 81.55523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2,890,510,000 2,890,510,000 887,672,494 0 2,002,837,506887,672,494 30.71

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 4,671,110,000 4,671,110,000 2,339,781,169 0 2,331,328,8312,339,781,169 50.095241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

524111 Belanja Perjalanan Biasa 3,402,000,000 3,402,000,000 1,228,726,350 0 2,173,273,6501,228,726,350 36.12524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14,400,000 14,400,000 12,250,000 0 2,150,00012,250,000 85.07524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 27,000,000 27,000,000 18,100,000 0 8,900,00018,100,000 67.04524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 986,200,000 986,200,000 333,846,400 0 652,353,600333,846,400 33.85

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 4,429,600,000 4,429,600,000 1,592,922,750 0 2,836,677,2501,592,922,750 35.965242 Belanja Perjalanan Luar Negeri

524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 1,450,000,000 1,450,000,000 397,326,408 0 1,052,673,592397,326,408 27.4JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 1,450,000,000 1,450,000,000 397,326,408 0 1,052,673,592397,326,408 27.4


S.D BULAN JUNI 2019


Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.B.S.


22/07/19 11:28

12



KODE URAIANANGGARAN

SEMULAANGGARAN


PENGEMBALIANBELANJA

BELANJA NETTO

%REALISASIANGGARAN


1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 15,037,976,000 15,037,976,000 6,098,672,433 0 8,939,303,5676,098,672,433 40.56

JUMLAH BELANJA OUTPUT 994 35,415,787,000 16,062,065,781 14,686 19,353,735,90535,415,787,000 16,062,051,095 45.35JUMLAH BELANJA KEGIATAN 1817 118,613,425,000 140,040,465,000 42,464,221,966 14,686 97,576,257,72030.3242,464,207,280JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01 689,842,575,000 678,688,925,000 307,462,194,769 669,504,686 371,896,234,91745.3306,792,690,083TOTAL 689,842,575,000 678,688,925,000 307,462,194,769 669,504,686 371,896,234,91745.3306,792,690,083

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATANTINGKAT ESELON I



ESELON I



: 018

: 11 Kode Lap

Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.P.E1.1

lap_lra_pen_akun_es1 --

22/07/19 11:271

(dalam rupiah)

KODE URAIAN ESTIMASI PENDAPATANPENDAPATAN

PENGEMBALIANPENDAPATAN

PENDAPATAN NETTO

% REALISASIPENDAPATAN

REALISASI PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6=4-5 7=6/342 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

4251 Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha

425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0 1,450,000 0 1,450,000 0

425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 0 2,256,789 0 2,256,789 0

JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251 3,706,789 0 3,706,7890

4257 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan

425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 0 25,492,702 0 25,492,702 0

425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap 0 8,252,500 0 8,252,500 0

JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257 33,745,202 0 33,745,2020

4259 Pendapatan Lain-Lain

425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0 39,434,731 0 39,434,731 0

425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0 2,066,839,515 0 2,066,839,515 0

425917 Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 0 6,000,000 0 6,000,000 0

JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259 2,112,274,246 0 2,112,274,2460

JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42 2,149,726,237 0 2,149,726,2370

JUMLAH PENDAPATAN 2,149,726,237 0 2,149,726,2370




Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.P.E.3

lap_lra_pen_org_akun_es1 --

22/07/19 11:281

(dalam rupiah)


MENURUT WILAYAH / AKUN



PENDAPATAN NETTO



1 2 3 4 5 6=4-5 7=6/3

0199 INSTANSI PUSAT

425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0 1,450,000 0 1,450,000 0

425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0 39,434,731 0 39,434,731 0

425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0 194,325,341 0 194,325,341 0

JUMLAH PENDAPATAN (0199) - INSTANSI PUSAT 235,210,072 0 235,210,072 00

0200 JAWA BARAT



JUMLAH PENDAPATAN (0200) - JAWA BARAT 267,325,385 0 267,325,385 00

0300 JAWA TENGAH



JUMLAH PENDAPATAN (0300) - JAWA TENGAH 475,638,511 0 475,638,511 00

0500 JAWA TIMUR

425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0 186,945 0 186,945 0

JUMLAH PENDAPATAN (0500) - JAWA TIMUR 186,945 0 186,945 00

0600 NANGGROE ACEH DARUSSALAM




Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.P.E.3


22/07/19 11:282

(dalam rupiah)





PENDAPATAN NETTO



1 2 3 4 5 6=4-5 7=6/3425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 0 238,619 0 238,619 0


JUMLAH PENDAPATAN (0600) - NANGGROE ACEH DARUSSALAM 109,181,645 0 109,181,645 00

0800 SUMATERA BARAT

425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap PegawaiNegeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

0 8,252,500 0 8,252,500 0

JUMLAH PENDAPATAN (0800) - SUMATERA BARAT 8,252,500 0 8,252,500 00

1000 JAMBI


JUMLAH PENDAPATAN (1000) - JAMBI 6,800,000 0 6,800,000 00



JUMLAH PENDAPATAN (1100) - SUMATERA SELATAN 158,883,096 0 158,883,096 00

1200 LAMPUNG


JUMLAH PENDAPATAN (1200) - LAMPUNG 1,363,636 0 1,363,636 00

1300 KALIMANTAN BARAT





Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.P.E.3


22/07/19 11:283

(dalam rupiah)





PENDAPATAN NETTO



1 2 3 4 5 6=4-5 7=6/3

JUMLAH PENDAPATAN (1300) - KALIMANTAN BARAT 488,022,931 0 488,022,931 00

1600 KALIMANTAN TIMUR

425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 0 2,256,789 0 2,256,789 0

JUMLAH PENDAPATAN (1600) - KALIMANTAN TIMUR 2,256,789 0 2,256,789 00

1800 SULAWESI TENGAH


JUMLAH PENDAPATAN (1800) - SULAWESI TENGAH 34,622,643 0 34,622,643 00

1900 SULAWESI SELATAN


JUMLAH PENDAPATAN (1900) - SULAWESI SELATAN 68,292,271 0 68,292,271 00

2000 SULAWESI TENGGARA


JUMLAH PENDAPATAN (2000) - SULAWESI TENGGARA 64,565,997 0 64,565,997 00


425917 Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu 0 6,000,000 0 6,000,000 0

JUMLAH PENDAPATAN (2300) - NUSA TENGGARA BARAT 6,000,000 0 6,000,000 00

2500 PAPUA




Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.P.E.3


22/07/19 11:284

(dalam rupiah)





PENDAPATAN NETTO



1 2 3 4 5 6=4-5 7=6/3425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0 39,535,000 0 39,535,000 0

JUMLAH PENDAPATAN (2500) - PAPUA 39,535,000 0 39,535,000 00

2800 MALUKU UTARA


JUMLAH PENDAPATAN (2800) - MALUKU UTARA 103,831,981 0 103,831,981 00

2900 BANTEN


JUMLAH PENDAPATAN (2900) - BANTEN 69,756,835 0 69,756,835 00

3100 GORONTALO


JUMLAH PENDAPATAN (3100) - GORONTALO 10,000,000 0 10,000,000 00

JUMLAH PENDAPATAN 2,149,726,237 0 2,149,726,237 00




Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.P.E1.2

lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

23/07/19 10:331

(dalam rupiah)





PENDAPATAN NETTO



1 2 3 4 5 6=4-5 7=6/3

0199 INSTANSI PUSAT

452332 BADAN KETAHANAN PANGAN 0 235,210,072 0 235,210,072 0

JUMLAH PENDAPATAN (0199) - INSTANSI PUSAT 235,210,072 0 235,210,072 00

0200 JAWA BARAT

029346 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWABARAT

0 267,325,385 0 267,325,385 0

JUMLAH PENDAPATAN (0200) - JAWA BARAT 267,325,385 0 267,325,385 00

0300 JAWA TENGAH

039427 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 0 475,638,511 0 475,638,511 0

JUMLAH PENDAPATAN (0300) - JAWA TENGAH 475,638,511 0 475,638,511 00

0500 JAWA TIMUR

059444 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA 0 186,945 0 186,945 0

JUMLAH PENDAPATAN (0500) - JAWA TIMUR 186,945 0 186,945 00

0600 NANGGROE ACEH DARUSSALAM

069027 DINAS PANGAN ACEH 0 109,181,645 0 109,181,645 0

JUMLAH PENDAPATAN (0600) - NANGGROE ACEH DARUSSALAM 109,181,645 0 109,181,645 00

0800 SUMATERA BARAT

089266 DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT 0 8,252,500 0 8,252,500 0




Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.P.E1.2


23/07/19 10:332

(dalam rupiah)





PENDAPATAN NETTO



1 2 3 4 5 6=4-5 7=6/3

JUMLAH PENDAPATAN (0800) - SUMATERA BARAT 8,252,500 0 8,252,500 00

1000 JAMBI

109019 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI 0 6,800,000 0 6,800,000 0

JUMLAH PENDAPATAN (1000) - JAMBI 6,800,000 0 6,800,000 00


119225 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSISUMATERA SELATAN

0 158,883,096 0 158,883,096 0

JUMLAH PENDAPATAN (1100) - SUMATERA SELATAN 158,883,096 0 158,883,096 00

1200 LAMPUNG

129224 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG 0 1,363,636 0 1,363,636 0

JUMLAH PENDAPATAN (1200) - LAMPUNG 1,363,636 0 1,363,636 00

1300 KALIMANTAN BARAT

139021 DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSIKALIMANTAN BARAT

0 488,022,931 0 488,022,931 0

JUMLAH PENDAPATAN (1300) - KALIMANTAN BARAT 488,022,931 0 488,022,931 00

1600 KALIMANTAN TIMUR

169000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSIKALIMANTAN TIMUR

0 2,256,789 0 2,256,789 0

JUMLAH PENDAPATAN (1600) - KALIMANTAN TIMUR 2,256,789 0 2,256,789 00

1800 SULAWESI TENGAH




Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.P.E1.2


23/07/19 10:333

(dalam rupiah)





PENDAPATAN NETTO



1 2 3 4 5 6=4-5 7=6/3189206 DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 0 34,622,643 0 34,622,643 0

JUMLAH PENDAPATAN (1800) - SULAWESI TENGAH 34,622,643 0 34,622,643 00

1900 SULAWESI SELATAN

199374 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DANHORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN

0 68,292,271 0 68,292,271 0

JUMLAH PENDAPATAN (1900) - SULAWESI SELATAN 68,292,271 0 68,292,271 00

2000 SULAWESI TENGGARA

209186 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 0 64,565,997 0 64,565,997 0

JUMLAH PENDAPATAN (2000) - SULAWESI TENGGARA 64,565,997 0 64,565,997 00


239220 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 0 6,000,000 0 6,000,000 0

JUMLAH PENDAPATAN (2300) - NUSA TENGGARA BARAT 6,000,000 0 6,000,000 00

2500 PAPUA

259022 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA 0 39,535,000 0 39,535,000 0

JUMLAH PENDAPATAN (2500) - PAPUA 39,535,000 0 39,535,000 00

2800 MALUKU UTARA

289039 DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA 0 87,950,000 0 87,950,000 0

289109 DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA 0 7,420,000 0 7,420,000 0




Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.P.E1.2


23/07/19 10:334

(dalam rupiah)





PENDAPATAN NETTO



1 2 3 4 5 6=4-5 7=6/3289184 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 0 8,461,981 0 8,461,981 0

JUMLAH PENDAPATAN (2800) - MALUKU UTARA 103,831,981 0 103,831,981 00

2900 BANTEN

299444 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN 0 69,756,835 0 69,756,835 0

JUMLAH PENDAPATAN (2900) - BANTEN 69,756,835 0 69,756,835 00

3100 GORONTALO

319005 DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO 0 10,000,000 0 10,000,000 0

JUMLAH PENDAPATAN (3100) - GORONTALO 10,000,000 0 10,000,000 00

0JUMLAH PENDAPATAN 2,149,726,237 0 2,149,726,237 0

Scanned by CamScanner

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACAPOSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2019

TAHUN ANGGARAN 2019

Kode Lap

Tanggal

Halaman

:

:

:

lap_bmn_neraca_face_es1

02/08/19 9:31 AM

1KEMENTERIAN PERTANIAN: 018UAPB

BADAN KETAHANAN PANGAN: 11UAPPB-

AKUN NERACA

KODE URAIAN

JUMLAH

1 2 28,240,000Barang Konsumsi117111

193,735,000Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat117124

118,450,312Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat117128

40,671,963,203Peralatan dan Mesin132111

864,181,000Gedung dan Bangunan133111

(31,378,096,427)Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin137111

(60,433,131)Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan137211

247,285,000Aset Tak Berwujud Lainnya162191

2,087,915,018Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan166112

40,000,000Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional166113

(2,076,617,058)Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam169122

(40,000,000)Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan169318

J U M L A H 10,676,622,917


No Kode Satker Nama Satker Tanggal Setor NTPN MAP Jumlah (Rp) Keterangan Rincian

1 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 2/1/2019 B5F5A7R3AKQPU6R8 425912 20.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

2 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 2/1/2019 414107R612RML7R8 425912 360.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

3 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 7/1/2019 EB49B8B4G6968VLP 425912 149.100 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

4 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 8/1/2019 E87AA2GVHC84D2E8 425912 2.097.500 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

5 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 8/1/2019 15BA62FU4VCS83E8 425912 54.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

6 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 8/1/2019 C99DC2IVPRG7JCE8 425912 2.829.600 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

7 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 8/1/2019 62F6B2I4RGDDJHE8 425912 1.275.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

8 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 8/1/2019 4DFAD2GHURJERLE8 425912 5.028.612 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

9 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 10/1/2019 8A02F5HC0CU9QIV8 425912 12.040.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Kegiatan TAYL

10 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 14/1/2019 B48098H4HF1I8718 425912 290.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

11 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 14/1/2019 CDA948GC13SVDO18 425912 70.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

12 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 14/1/2019 5E7548ENE1GLMP18 425912 1.266.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

13 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 14/1/2019 9885F6SPGBKC7R18 425912 10.520.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

14 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 14/1/2019 90D198FDSJS0IM18 425912 90.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

15 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 14/1/2019 69E936SMI5VGBD18 425912 390.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

16 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 14/1/2019 68EB36RQKIHHU918 425912 889.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

17 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 14/1/2019 C9BE57NASDP8AP18 425912 1.818.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

18 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 14/1/2019 47EA47PH6NKQFD18 425912 7.465.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

19 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 14/1/2019 3F9EE77CQ44PEU18 425912 15.183.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

Rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Bulan Januari s.d Bulan Juni 2019


20 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 14/1/2019 381AF7Q42B8VPN18 425912 5.805.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

21 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 14/1/2019 2DB077ORAG0UDN18 425912 1.486.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

22 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 14/1/2019 84BF87RVHNOS3318 425912 320.600 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

23 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 14/1/2019 58A317O8TE1U8F18 425912 10.085.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

24 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 14/1/2019 E09337RDNSFCVD18 425912 663.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

25 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 14/1/2019 3D9B28E2FP566I18 425912 309.600 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

26 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 21/1/2019 C4F350NO457KHRCO 425912 440.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

27 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 23/1/2019 E57F10TFN20E2OTO 425912 450.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

28 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 23/1/2019 6C8510T3D970INTO 425912 918.650 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

29 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 25/1/2019 6033C0C86PA5C5EO 425912 70.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

30 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 28/1/2019 317796KFS9I3GTO8 425912 62.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

31 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 29/1/2019 AAE432FOMU301AGO 425912 300.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

32 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 30/1/2019 2EB766UMR4109F98 425912 206.600 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

33 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 30/1/2019 449BB6VQ57960298 425912 950.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

34 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 31/1/2019 42ABF032150VPF1O 425912 300.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

35 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 31/1/2019 65407033CGMEGS1O 425912 950.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

36 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 31/1/2019 00E1F044IPV72E1O 425912 310.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

37 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 1/2/2019 E07B83TVLQVHJFKP 425122 1.450.000 Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan

MesinLelang 2019

38 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 7/2/2019 0AD673U3RN27GM7O 425912 9.822.979 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

39 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 14/2/2019 2771E1CKPIT3JGJ8 425911 36.307.800 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL

Pengembalian

Uang Makan

TAYL


40 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 15/2/2019 FA8218BMAK6NT6BO 425912 150.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

41 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 25/2/2019No SPM : 00234, Tanggal :

25 Februari 2019425911 981 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL

Pengembalian

Uang Makan

TAYL

42 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 6/3/2019 3888B2DVTD00LE18 425912 27.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

43 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 13/3/2019 062245C3V5P925CP 425912 629.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

44 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 14/3/2019 F6E740L4UAF9DE58 425912 2.970.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

45 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 14/3/2019 4C2365IRI7PPP058 425912 94.254.100 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

46 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 1/4/2019 75B9C868V4Q47HOO 425912 605.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

47 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 9/4/2019 A72921GJ3GVMH0SO 425912 156.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

48 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 9/4/2019 17D041GLUTAVSASO 425912 250.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL

49 452332 Badan Ketahanan Pangan Pusat 2/5/2019 BF2070617EI61138 425911 3.125.950 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL

Pengembalian

Uang Makan

TAYL

50 029346Dinas Ketahanan Pangan dan

Peternakan Propinsi Jawa Barat15/2/2019 FA03C2L0CQ16IJBU 425912 9.090.909 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL LUEP


Peternakan Propinsi Jawa Barat2/4/2019 DF01C8J0JFJ0RJHE 425912 2.000.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL LUEP


Peternakan Propinsi Jawa Barat22/4/2019 CC3271UTKGII0JRE 425764 3.558.455

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa

Giro)Jasa Giro


Peternakan Propinsi Jawa Barat22/4/2019 C78471UU0NNH7DRE 425912 16.363.637 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL LUEP


Peternakan Propinsi Jawa Barat22/4/2019 846541UU74K1IJRE 425912 45.454.545 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL LUEP


Peternakan Propinsi Jawa Barat22/4/2019 C44881UV1AQ4ETRE 425912 1.818.181 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL LUEP


Peternakan Propinsi Jawa Barat22/4/2019 22D571UV8AAM9LRE 425912 66.363.637 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL LUEP


Peternakan Propinsi Jawa Barat22/4/2019 FBDC61UVNEJSU9RE 425912 78.411.932 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL LUEP


Peternakan Propinsi Jawa Barat22/4/2019 D57D11V0060J7NRE 425912 3.300.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL LUEP


Peternakan Propinsi Jawa Barat22/4/2019 7B4F81V07O56I1RE 425912 4.545.455 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL LUEP



Peternakan Propinsi Jawa Barat22/4/2019 478E81V0H25UB1RE 425912 26.704.544 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL LUEP


Peternakan Propinsi Jawa Barat22/4/2019 AB9E11V15E3IBNRE 425912 9.714.090 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL LUEP

62 039427Dinas Ketahanan Pangan Propinsi

Jawa Tengah9/5/2019 421DC8C0G9MQA8F1 425764 21.695.628

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa

Giro)Jasa Giro


Jawa Tengah9/5/2019 C741E8C0NIHCSPF1 425912 453.942.883 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL LUEP

64 059444Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Propinsi Jawa Timur1/3/2019 494AC8LDFAV93P6I 425912 186.945 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL PUPM

65 069027 Dinas Pangan Aceh 2/1/2019 368AA3RMMQV689R2 425912 63.124.845 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL LUEP

66 069027 Dinas Pangan Aceh 19/2/2019 489A6377C2FQM1DI 425912 1.363.636 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL LUEP

67 069027 Dinas Pangan Aceh 27/3/2019 6394974U9J2BOD3I 425912 1.363.636 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL LUEP

68 069027 Dinas Pangan Aceh 11/4/2019 588E48065M4N7PDI 425764 238.619 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa

Giro)Jasa Giro

69 069027 Dinas Pangan Aceh 25/4/2019 0B51C0N60D9E20VG 425912 10.000.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL KRPL

70 069027 Dinas Pangan Aceh 25/4/2019 321640N5S1J2T9VG 425912 2.000.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL KRPL

71 069027 Dinas Pangan Aceh 25/4/2019 5FFFD4E3H7QQ9492 425912 4.000.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL PUPM

72 069027 Dinas Pangan Aceh 25/4/2019 85FC60NSEL60NBVG 425912 20.000.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL KRPL

73 069027 Dinas Pangan Aceh 25/4/2019 ABC290N5QJ0V6CVG 425912 2.000.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL KRPL

74 069027 Dinas Pangan Aceh 25/4/2019 BDA0F0NSULD9JAVG 425912 1.000.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL KRPL

75 069027 Dinas Pangan Aceh 26/4/2019 AB450783VCU18VT2 425912 1.363.636 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL LUEP

76 069027 Dinas Pangan Aceh 21/5/2019 C66184P7V150P1KI 425912 1.818.182 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL LUEP

77 069027 Dinas Pangan Aceh 24/6/2019 C559222E7903I7G2 425912 909.091 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL LUEP

78 089266Dinas Pangan Propinsi Sumatera

Barat8/3/2018 C159700QPEH492IM 425791 810.000

Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti

Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Temuan Itjen



Barat8/3/2018 EFA3500R9O2DSQIM 425791 150.000




Temuan Itjen


Barat8/3/2018 CF61E00RCL6LAKIM 425791 1.050.000




Temuan Itjen


Barat8/3/2018 0DE4D00RG4UU80IM 425791 212.750




Temuan Itjen


Barat8/3/2018 B104800RHSR2MMIM 425791 225.000




Temuan Itjen


Barat8/3/2018 7898C00RK7B8KUIM 425791 150.000




Temuan Itjen


Barat8/3/2018 73CD100RM8HDRDIM 425791 5.654.750




Temuan Itjen


Jambi5/4/2018 3DA7057LGU1IG9QG 425912 6.800.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL KRPL

86 119225

Dinas Ketahanan Pangan dan

Peternakan Propinsi Sumatera

Selatan

5/3/2018 00AA91UL0AAFKC8I 425912 158.883.096 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL LUEP


Lampung12/2/2019 3FB563FCO798D828 425912 454.545 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Gapoktan


Lampung30/4/2019 E11EE3H8DE1LKOV8 425912 909.091 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Gapoktan

89 139021

Dinas Pangan, Peternakan dan

Kesehatan Hewan Propinsi

Kalimantan Barat

28/3/2018 E355704MO9PLPJSR 425912 488.022.931 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL LUEP

90 169000

Dinas Pangan, Tanaman Pangan

dan Hortikultura Propinsi

Kalimantan Timur

17/1/2019 DA9DF4MC2CA800AO 425129 2.256.789 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN

LainnyaLelang BMN

91 189206Dinas Pangan Propinsi Sulawesi

Tengah14/1/2019 B6A1673MDCIEUO26 425912 10.000.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL P3L


Tengah18/1/2019 6E8D86B2SUVHSV30 425912 7.175.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL P3L


Tengah24/1/2019 10C547475FH7UNM2 425912 187.500 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Perjadin TAYL



Tengah11/3/2018 0F5273H615VHPORG 425912 2.825.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL P3L


Tengah29/4/2018 3442E4U4RNJK7A6G 425912 14.622.643 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL LUEP

96 199374

Dinas Ketahanan Pangan,

Tanaman Pangan dan

Hortikultura Propinsi Sulawesi

1/3/2018 5583923VE2RLO47E 425912 11.863.636 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL LUEP

97 199374


Tanaman Pangan dan


10/4/2018 D727643KFLT9MKLU 425912 1.363.600 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL LUEP

98 199374


Tanaman Pangan dan


14/5/2019 D3FF55VCLT03EK9U 425912 55.065.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL LUEP

99 199374


Tanaman Pangan dan


14/6/2019 9EBEC8F3FLHJ5KRU 425912 35 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Kegiatan TAYL


Tenggara24/4/2018 5E55E62U9HQ66DC2 425912 21.606.950 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Kegiatan TAYL


Tenggara14/6/2019 D146406BT49FICR9 425912 42.959.047 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Kegiatan TAYL

102 239220Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Bima29/4/2018 335045BR6T4UG76G 425917 3.000.000

Penerimaan Kembali Belanja Bantuan

Sosial TAYLBantuan Sosial


Kabupaten Bima30/4/2018 D66291607NGD5QV0 425917 3.000.000

Penerimaan Kembali Belanja Bantuan

Sosial TAYLBantuan Sosial


Papua13/2/2019 425707LTHA1FRLQI 425912 35.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Gapoktan


Papua5/4/2018 17F9702KAI02ERRK 425912 1.200.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL KRPL


Papua11/4/2018 E9A2F02JEJTR6074 425912 1.100.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL KRPL


Papua11/4/2018 E9EF702JF6HSLI74 425912 1.100.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL KRPL


Papua12/4/2018 5288D02JG2FUST74 425912 1.100.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL KRPL


Papua12/4/2018 DF3568DTTV7KN360 425912 3.000.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL KRPL


Papua30/4/2018 3029702HV5S27504 425912 1.000.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL KRPL


Papua30/4/2018 F53F702HVOG3MN04 425912 1.000.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL KRPL


Papua5/3/2018 BB1A5236DNFQ2P8I 425912 30.000.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL KRPL


Maluku Utara18/2/2019 344215UQTPILV5L9 425912 27.950.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Gapoktan



Maluku Utara18/2/2019 B542E5URPNKTA5L9 425912 60.000.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Gapoktan


Maluku Utara (TP)13/6/2019 6D7A053JOCU90T2I 425912 7.420.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL TGR


Kabupaten Halmahera Tengah19/6/2019 DD9AF07OJIPK8OLG 425912 8.461.981 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Kegiatan TAYL


Banten11/2/2019 706305SKRKFOI99I 425912 1.090.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Gapoktan


Banten11/2/2019 ABF195SPJHVSG39I 425912 840.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Gapoktan


Banten11/2/2019 756755SRHHMQPG9I 425912 642.240 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Gapoktan


Banten11/2/2019 88B315T0DHJ9489I 425912 150.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Gapoktan


Banten11/2/2019 056C15T1O1ALKA9I 425912 30.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Gapoktan


Banten11/2/2019 E016F5T4F1VJQT9I 425912 257.200 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Gapoktan


Banten11/2/2019 DDCAB5T8LGMB5R9I 425912 2.520.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Gapoktan


Banten11/2/2019 DC9065T9V4FLEI9I 425912 1.800.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Gapoktan


Banten11/2/2019 ABD375TBIU7PNK9I 425912 817.400 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Gapoktan


Banten11/2/2019 D4A765TFC0HESK9I 425912 2.445.200 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Gapoktan


Banten11/2/2019 C89415TK323GJ39I 425912 13.750 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Gapoktan


Banten11/2/2019 77F195TO9GQ7U19I 425912 71.500 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Gapoktan


Banten4/3/2018 2CA241H4O4KN8JG2 425912 454.545 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL LUEP


Banten1/4/2018 254CE26UPTB7GMOI 425912 30.000.000 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL PUPM


Banten1/4/2018 81D6D2708FEUDMOI 425912 28.625.000 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL PUPM

132 319005 Dinas Pangan Propinsi Gorontalo 19/2/2019 337922JD8SCL99DG 425912 10.000.000 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL P3L

Total PNBP 2.149.913.737


PAGU REALISASI % SISA ANGGARAN

KANTOR PUSAT 160.291.425.000 50.239.591.659 31,34 110.051.833.341

DEKONSENTRASI 518.397.500.000 256.553.098.424 49,49 261.844.401.576

TOTAL 678.688.925.000 306.792.690.083 45,20 371.896.234.917


Belanja Pegawai 20.377.811.000 9.963.378.662 48,89 10.414.432.338

Belanja Barang 654.046.414.000 294.509.440.581 45,03 359.536.973.419

Belanja Modal 4.264.700.000 2.319.870.840 54,40 1.944.829.160

678.688.925.000 306.792.690.083 45,20 371.896.234.917

678.688.925.000 306.792.690.083


1814 Pengembangan Sistem

Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan229.871.460.000 118.736.266.342 51,65 111.135.193.658

1815 Pengembangan Ketersediaan

dan Penanganan Rawan Pangan43.350.000.000 12.925.468.066 29,82 30.424.531.934

1816 Pengembangan

Penganekaragaman Konsumsi dan

Keamanan Pangan

265.427.000.000 132.666.748.395 49,98 132.760.251.605

1817 Dukungan Manajemen dan


Pangan

140.040.465.000 42.464.207.280 30,32 97.576.257.720

TOTAL 678.688.925.000 306.792.690.083 45,20 371.896.234.917

DATA SPAN 30 JUNI 2019

REKAPITULASI ANGGARAN MENURUT JENIS BELANJA TA. 2019

KETERANGAN

KETERANGAN JUMLAH

KETERANGAN JUMLAH

TOTAL

REKAPITULASI ANGGARAN PER KEGIATAN TA.2019


REKAPITULASI ANGGARAN PER KEWENANGAN TA.2019

JUMLAH




PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %

1

452332 | BADAN KETAHANAN

PANGANKP 20.377.811.000 9.963.378.662 48,89 135.648.914.000 37.956.342.157 27,98 4.264.700.000 2.319.870.840 54,40 160.291.425.000 50.239.591.659 31,34

2

019032 | DINAS KETAHANAN

PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

PROVINSI DKI JAKARTA

DK - - - 1.736.490.000 172.862.548 9,95 - - - 1.736.490.000 172.862.548 9,95

3

029346 | DINAS KETAHANAN PANGAN


BARAT

DK - - - 42.901.690.000 25.398.992.550 59,20 - - - 42.901.690.000 25.398.992.550 59,20

4


PROVINSI JAWA TENGAHDK - - - 45.847.350.000 23.742.988.684 51,79 - - - 45.847.350.000 23.742.988.684 51,79

5

049037 | DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN DIYDK - - - 9.207.020.000 4.838.673.235 52,55 - - - 9.207.020.000 4.838.673.235 52,55

6



TIMUR

DK - - - 37.244.580.000 18.514.167.500 49,71 - - - 37.244.580.000 18.514.167.500 49,71

7 069027 | DINAS PANGAN ACEH DK - - - 13.146.090.000 5.818.750.300 44,26 - - - 13.146.090.000 5.818.750.300 44,26

8


DAN PETERNAKAN PROVINSI

SUMATERA UTARA

DK - - - 18.757.300.000 8.785.505.300 46,84 - - - 18.757.300.000 8.785.505.300 46,84

9

089266 | DINAS PANGAN PROVINSI

SUMATERA BARATDK - - - 14.448.300.000 5.970.979.548 41,33 - - - 14.448.300.000 5.970.979.548 41,33

10


PROVINSI RIAUDK - - - 12.136.300.000 7.086.039.300 58,39 - - - 12.136.300.000 7.086.039.300 58,39

11


PROVINSI JAMBIDK - - - 11.354.350.000 5.723.414.463 50,41 - - - 11.354.350.000 5.723.414.463 50,41

12


DAN PETERNAKAN PROVINSI

SUMATERA SELATAN

DK - - - 23.997.450.000 10.098.571.143 42,08 - - - 23.997.450.000 10.098.571.143 42,08

13


PROVINSI LAMPUNGDK - - - 26.773.000.000 13.258.303.000 49,52 - - - 26.773.000.000 13.258.303.000 49,52

14

139021 | DINAS PANGAN,

PETERNAKAN DAN KESEHATAN

HEWAN PROVINSI KALIMANTAN

BARAT

DK - - - 11.563.930.000 6.703.760.752 57,97 - - - 11.563.930.000 6.703.760.752 57,97

15


PROVINSI KALIMANTAN TENGAHDK - - - 9.518.070.000 3.904.029.071 41,02 - - - 9.518.070.000 3.904.029.071 41,02

16


PROVINSI KALIMANTAN SELATANDK - - - 9.169.200.000 5.159.088.442 56,27 - - - 9.169.200.000 5.159.088.442 56,27

17

169000 | DINAS PANGAN, TANAMAN

PANGAN, DAN HORTIKULTURA


DK - - - 6.373.320.000 3.514.713.700 55,15 - - - 6.373.320.000 3.514.713.700 55,15

18

179212 | DINAS PANGAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI UTARADK - - - 13.013.080.000 7.391.737.500 56,80 - - - 13.013.080.000 7.391.737.500 56,80

Belanja Modal Jumlah Anggaran


REALISASI ANGGARAN BELANJA

NoNAMA SATKER KW

Belanja Pegawai Belanja Barang

PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %

Belanja Modal Jumlah Anggaran

NoNAMA SATKER KW

Belanja Pegawai Belanja Barang

19


SULAWESI TENGAHDK - - - 13.848.410.000 5.671.575.000 40,95 - - - 13.848.410.000 5.671.575.000 40,95

20


PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN


SELATAN

DK - - - 29.904.350.000 17.106.609.471 57,20 - - - 29.904.350.000 17.106.609.471 57,20

21


PROVINSI SULAWESI TENGGARADK - - - 9.344.020.000 3.726.063.800 39,88 - - - 9.344.020.000 3.726.063.800 39,88

22


PROVINSI MALUKUDK - - - 8.668.700.000 4.745.290.000 54,74 - - - 8.668.700.000 4.745.290.000 54,74

23


PROVINSI BALIDK - - - 9.154.840.000 4.465.407.877 48,78 - - - 9.154.840.000 4.465.407.877 48,78

24


PROVINSI NUSA TENGGARA BARATDK - - - 19.191.670.000 5.510.921.315 28,72 - - - 19.191.670.000 5.510.921.315 28,72

25


KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA

TENGGARA TIMUR

DK - - - 23.527.300.000 11.024.632.000 46,86 - - - 23.527.300.000 11.024.632.000 46,86

26


PROVINSI PAPUADK - - - 22.554.500.000 8.373.350.000 37,12 - - - 22.554.500.000 8.373.350.000 37,12

27


PROPINSI BENGKULUDK - - - 10.532.630.000 3.136.313.128 29,78 - - - 10.532.630.000 3.136.313.128 29,78

28


MALUKU UTARADK - - - 6.080.700.000 4.216.095.000 69,34 - - - 6.080.700.000 4.216.095.000 69,34

29


PROVINSI BANTENDK - - - 19.107.750.000 13.226.197.300 69,22 - - - 19.107.750.000 13.226.197.300 69,22

30


KEPULAUAN BANGKA BELITUNGDK - - - 5.305.000.000 2.924.796.236 55,13 - - - 5.305.000.000 2.924.796.236 55,13

31


GORONTALODK - - - 10.189.500.000 4.541.382.189 44,57 - - - 10.189.500.000 4.541.382.189 44,57

32


PANGAN, PERTANIAN DAN

KESEHATAN HEWAN PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

DK - - - 5.919.900.000 2.704.956.600 45,69 - - - 5.919.900.000 2.704.956.600 45,69

33


PROVINSI PAPUA BARATDK - - - 8.012.000.000 4.241.594.000 52,94 - - - 8.012.000.000 4.241.594.000 52,94

34

340161 | DINAS KETAHAHAN PANGAN

PROVINSI SULAWESI BARATDK - - - 5.898.510.000 2.815.920.369 47,74 - - - 5.898.510.000 2.815.920.369 47,74

35



KALIMANTAN UTARA

DK - - - 3.970.200.000 2.039.417.103 51,37 - - - 3.970.200.000 2.039.417.103 51,37

20.377.811.000 9.963.378.662 48,89 135.648.914.000 37.956.342.157 27,98 4.264.700.000 2.319.870.840 54,40 160.291.425.000 50.239.591.659 31,34

- - - 518.397.500.000 256.553.098.424 9,95 - - - 518.397.500.000 256.553.098.424 9,95

20.377.811.000 9.963.378.662 48,89 654.046.414.000 294.509.440.581 45,03 4.264.700.000 2.319.870.840 54,40 678.688.925.000 306.792.690.083 45,20 TOTAL

KANTOR PUSAT

DEKONSENTRASI


REKAPITULASI PNBP S/D 30 JUNI 2019

KODE DAN NAMA SATKER 425122 |

Pendapatan

dari Penjualan

Peralatan dan

Mesin

425129 |

Pendapatan

dari

Pemindahtang

anan BMN

Lainnya

425763 |

Pendapatan

Biaya Lain-lain

Pemberian

Pinjaman

425764 |

Pendapatan

Jasa Lembaga

Keuangan (Jasa

Giro)

425791 |

Pendapatan

Penyelesaian

Ganti Kerugian

Negara

Terhadap

Pegawai Negeri

Bukan

Bendahara

Atau Pejabat

425911 |

Penerimaan

Kembali

Belanja

Pegawai Tahun

Anggaran Yang

Lalu

425912 |

Penerimaan

Kembali Belanja

Barang Tahun

Anggaran Yang

Lalu

425917 |

Penerimaan

Kembali

Belanja

Bantuan Sosial

Tahun

Anggaran Yang

Lalu

Grand Total

029346 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

PROVINSI JAWA BARAT

3.558.455 263.766.930 267.325.385

039427 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA

TENGAH

21.695.628 453.942.883 475.638.511

059444 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PROVINSI JAWA TIMUR

186.945 186.945

069027 DINAS PANGAN ACEH 238.619 108.943.026 109.181.645

089266 DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT 8.252.500 8.252.500

109019 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI 6.800.000 6.800.000

119225 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

158.883.096 158.883.096

129224 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI

LAMPUNG

1.363.636 1.363.636

139021 DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN

HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- 488.022.931 488.022.931

169000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN

HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.256.789 2.256.789

189206 DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 34.622.643 34.622.643

199374 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN

PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI

SELATAN

68.292.271 68.292.271


SULAWESI TENGGARA

64.565.997 64.565.997

239220 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT

6.000.000 6.000.000

259022 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA 39.535.000 39.535.000

289039 DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA 87.950.000 87.950.000

289109 DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU UTARA 7.420.000 7.420.000

289184 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN

HALMAHERA TENGAH

8.461.981 8.461.981

299444 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN 69.756.835 69.756.835

319005 DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO 10.000.000 10.000.000

452332 BADAN KETAHANAN PANGAN 1.450.000 39.434.731 194.325.341 235.210.072

189219 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA

PENYULUHAN KABUPATEN POSO

187.500 187.500

Grand Total 1.450.000 2.256.789 - 25.492.702 8.252.500 39.434.731 2.067.027.015 6.000.000 2.149.913.737

PNBP DI EREKON 2.149.726.237

SELISIH DENGAN E REKON 187.500


Barang 73.107.700.000 432.135.312 0,59

Uang 273.250.000.000 213.560.000.000 78,16

Grand Total 346.357.700.000 213.992.135.312 61,78

Pagu Realisasi %

1814 Pengembangan Sistem Distribusi dan

Stabilitas Harga Pangan

156.356.500.000 98.458.485.312 62,97



4.558.500.000 3.449.450.000 75,67



168.944.200.000 112.084.200.000 66,34



16.498.500.000 - -

Grand Total 346.357.700.000 213.992.135.312 61,78

Grand Total




KETERANGAN


Pagu Realisasi %

1814 Pengembangan Sistem Distribusi dan

Stabilitas Harga Pangan

156.356.500.000 98.458.485.312 62,97

Barang 50.276.500.000 208.485.312 0,41

Uang 106.080.000.000 98.250.000.000 92,62



4.558.500.000 3.449.450.000 75,67

Barang 1.308.500.000 199.450.000 15,24

Uang 3.250.000.000 3.250.000.000 100,00



168.944.200.000 112.084.200.000 66,34

Barang 5.024.200.000 24.200.000 0,48

Uang 163.920.000.000 112.060.000.000 68,36



16.498.500.000 -

Barang 16.498.500.000 -

Grand Total 346.357.700.000 213.992.135.312 61,78


Barang 73.107.700.000 432.135.312 0,59

526112 Belanja Peralatan dan Mesin untuk

diserahkan kepada masyarakat/Pemda

27.000.000 -

526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk


16.450.000.000 -

526211 Belanja Barang Penunjang Kegiatan

Dekonsentrasi untuk diserahkan kepada

pemerintah daerah

330.700.000 118.260.312 35,76

526311 Belanja Barang Bantuan Lainnya

Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

56.300.000.000 313.875.000 0,56

Uang 273.250.000.000 213.560.000.000 78,16

526312 Belanja Barang Bantuan Lainnya yang

Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah

273.250.000.000 213.560.000.000 78,16

Grand Total 346.357.700.000 213.992.135.312 61,78


Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi %



50.276.500.000 208.485.312 106.080.000.000 98.250.000.000 156.356.500.000 98.458.485.312 62,97



1.308.500.000 199.450.000 3.250.000.000 3.250.000.000 4.558.500.000 3.449.450.000 75,67

1816 Pengembangan


Keamanan Pangan

5.024.200.000 24.200.000 163.920.000.000 112.060.000.000 168.944.200.000 112.084.200.000 66,34



16.498.500.000 16.498.500.000 - -

Grand Total 73.107.700.000 432.135.312 273.250.000.000 213.560.000.000 346.357.700.000 213.992.135.312 61,78



Grand Total KETERANGAN Barang Uang




50.276.500.000 208.485.312 106.080.000.000 98.250.000.000 156.356.500.000 98.458.485.312 62,97

1814.102 Lumbung Pangan Masyarakat 26.580.000.000 25.200.000.000 26.580.000.000 25.200.000.000 94,81


yang Memiliki Karakteristik Bantuan

Pemerintah

26.580.000.000 25.200.000.000 26.580.000.000 25.200.000.000 94,81

1814.112 Layanan Stabilisasi Harga

komoditas pangan strategis di tingkat

Produsen dan Konsumen

276.500.000 118.260.312 276.500.000 118.260.312 42,77


Kegiatan Dekonsentrasi untuk diserahkan

kepada pemerintah daerah

276.500.000 118.260.312 276.500.000 118.260.312 42,77

1814.113 Lembaga Distribusi Pangan

yang Dibina

50.000.000.000 90.225.000 79.500.000.000 73.050.000.000 129.500.000.000 73.140.225.000 56,48


Untuk Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pemda

50.000.000.000 90.225.000 50.000.000.000 90.225.000 0,18



Pemerintah

79.500.000.000 73.050.000.000 79.500.000.000 73.050.000.000 91,89



1.308.500.000 199.450.000 3.250.000.000 3.250.000.000 4.558.500.000 3.449.450.000 75,67

1815.106 Kawasan Mandiri Pangan 1.300.000.000 199.450.000 3.250.000.000 3.250.000.000 4.550.000.000 3.449.450.000 75,81



Masyarakat/Pemda

1.300.000.000 199.450.000 1.300.000.000 199.450.000 15,34



Pemerintah

3.250.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 100,00

1815.107 Pemantauan Ketersediaan,

akses dan Kerawanan Pangan

8.500.000 8.500.000 - -




8.500.000 8.500.000 - -

1816 Pengembangan


Keamanan Pangan

5.024.200.000 24.200.000 163.920.000.000 112.060.000.000 168.944.200.000 112.084.200.000 66,34

1816.101 Pemberdayaan Pekarangan

Pangan

160.670.000.000 110.860.000.000 160.670.000.000 110.860.000.000 69,00

Grand Total


KETERANGAN Barang Uang



Pemerintah

160.670.000.000 110.860.000.000 160.670.000.000 110.860.000.000 69,00

1816.105 Pengembangan Pangan Lokal 5.000.000.000 3.250.000.000 1.200.000.000 8.250.000.000 1.200.000.000 14,55



Masyarakat/Pemda

5.000.000.000 5.000.000.000 - -



Pemerintah

3.250.000.000 1.200.000.000 3.250.000.000 1.200.000.000 36,92

1816.107 Percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan

24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 100,00




24.200.000 24.200.000 - -



Masyarakat/Pemda

24.200.000 - 24.200.000 #DIV/0!



16.498.500.000 16.498.500.000 - -

1817.950 Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I

16.498.500.000 16.498.500.000 - -

526112 Belanja Peralatan dan Mesin


masyarakat/Pemda

27.000.000 27.000.000 - -

526115 Belanja Barang Fisik Lainnya


masyarakat/Pemda

16.450.000.000 16.450.000.000 - -




21.500.000 21.500.000 - -

Grand Total 73.107.700.000 432.135.312 273.250.000.000 213.560.000.000 346.357.700.000 213.992.135.312 61,78


1814.102 Lumbung Pangan Masyarakat 26.580.000.000 25.200.000.000 26.580.000.000 25.200.000.000 94,81



26.580.000.000 25.200.000.000 26.580.000.000 25.200.000.000 94,81



2.160.000.000 2.160.000.000 2.160.000.000 2.160.000.000 100,00

039427 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI 3.420.000.000 3.420.000.000 3.420.000.000 3.420.000.000 100,00



180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 100,00



3.300.000.000 3.300.000.000 3.300.000.000 3.300.000.000 100,00

069027 DINAS PANGAN ACEH 720.000.000 720.000.000 720.000.000 720.000.000 100,00

089266 DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA 720.000.000 600.000.000 720.000.000 600.000.000 83,33

109019 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 100,00



1.140.000.000 1.140.000.000 1.140.000.000 1.140.000.000 100,00



KALIMANTAN TENGAH

240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 100,00


KALIMANTAN SELATAN

480.000.000 480.000.000 480.000.000 480.000.000 100,00

169000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN,

DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN

240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 100,00

179212 DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI 1.320.000.000 1.320.000.000 1.320.000.000 1.320.000.000 100,00

189206 DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 100,00



1.980.000.000 1.740.000.000 1.980.000.000 1.740.000.000 87,88


SULAWESI TENGGARA

780.000.000 780.000.000 780.000.000 780.000.000 100,00




NUSA TENGGARA BARAT

1.380.000.000 1.200.000.000 1.380.000.000 1.200.000.000 86,96


NUSA TENGGARA TIMUR

2.340.000.000 2.340.000.000 2.340.000.000 2.340.000.000 100,00

Grand Total




KETERANGAN Barang Uang




269189 DINAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI 420.000.000 420.000.000 0 -


309208 DINAS PANGAN PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG

120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 100,00

319005 DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO 360.000.000 360.000.000 360.000.000 360.000.000 100,00

340161 DINAS KETAHAHAN PANGAN PROVINSI

SULAWESI BARAT

240.000.000 240.000.000 0 -

1814.112 Layanan Stabilisasi Harga komoditas

pangan strategis di tingkat Produsen dan

276.500.000 118.260.312 276.500.000 118.260.312 42,77



276.500.000 118.260.312 276.500.000 118.260.312 42,77


KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI

20.000.000 20.000.000 0 -



5.500.000 5.035.000 5.500.000 5.035.000 91,55

109019 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI 20.000.000 20.000.000 0 -


KALIMANTAN TENGAH

20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100,00



20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100,00

189206 DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI 22.000.000 1.142.400 22.000.000 1.142.400 5,19


SULAWESI TENGGARA

25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 100,00



NUSA TENGGARA TIMUR

20.000.000 20.000.000 0 -



BANGKA BELITUNG

38.000.000 27.082.912 38.000.000 27.082.912 71,27



SULAWESI BARAT

20.000.000 20.000.000 0 -

1814.113 Lembaga Distribusi Pangan yang 50.000.000.000 90.225.000 79.500.000.000 73.050.000.000 129.500.000.000 73.140.225.000 56,48



50.000.000.000 90.225.000 50.000.000.000 90.225.000 0,18



5.100.000.000 0 5.100.000.000 0 -



039427 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI 5.300.000.000 5.300.000.000 0 -



1.900.000.000 1.900.000.000 0 -



3.200.000.000 3.200.000.000 0 -

069027 DINAS PANGAN ACEH 800.000.000 800.000.000 0 -



2.000.000.000 2.000.000.000 0 -

089266 DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA 1.100.000.000 1.100.000.000 0 -





4.400.000.000 4.400.000.000 0 -


139021 DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN


1.200.000.000 1.200.000.000 0 -


KALIMANTAN TENGAH

900.000.000 900.000.000 0 -


KALIMANTAN SELATAN

200.000.000 200.000.000 0 -

179212 DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI 1.500.000.000 85.545.000 1.500.000.000 85.545.000 5,70

189206 DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI 1.300.000.000 4.680.000 1.300.000.000 4.680.000 0,36



5.500.000.000 5.500.000.000 0 -



NUSA TENGGARA BARAT

2.000.000.000 2.000.000.000 0 -

269189 DINAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI 1.300.000.000 1.300.000.000 0 -


319005 DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO 1.200.000.000 1.200.000.000 0 -



79.500.000.000 73.050.000.000 79.500.000.000 73.050.000.000 91,89



14.760.000.000 11.550.000.000 14.760.000.000 11.550.000.000 78,25




1.740.000.000 1.740.000.000 1.740.000.000 1.740.000.000 100,00





6.960.000.000 6.120.000.000 6.960.000.000 6.120.000.000 87,93

069027 DINAS PANGAN ACEH 840.000.000 300.000.000 840.000.000 300.000.000 35,71



2.580.000.000 2.460.000.000 2.580.000.000 2.460.000.000 95,35

089266 DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA 1.020.000.000 1.020.000.000 1.020.000.000 1.020.000.000 100,00





6.540.000.000 6.060.000.000 6.540.000.000 6.060.000.000 92,66




1.320.000.000 1.320.000.000 1.320.000.000 1.320.000.000 100,00


KALIMANTAN TENGAH

540.000.000 540.000.000 540.000.000 540.000.000 100,00


KALIMANTAN SELATAN

420.000.000 300.000.000 420.000.000 300.000.000 71,43

179212 DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 100,00

189206 DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI 780.000.000 780.000.000 780.000.000 780.000.000 100,00



6.840.000.000 6.840.000.000 6.840.000.000 6.840.000.000 100,00

229164 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI 1.080.000.000 960.000.000 1.080.000.000 960.000.000 88,89


NUSA TENGGARA BARAT

2.460.000.000 1.860.000.000 2.460.000.000 1.860.000.000 75,61

269189 DINAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI 780.000.000 360.000.000 780.000.000 360.000.000 46,15


319005 DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 100,00

1815.106 Kawasan Mandiri Pangan 1.300.000.000 199.450.000 3.250.000.000 3.250.000.000 4.550.000.000 3.449.450.000 75,81



1.300.000.000 199.450.000 1.300.000.000 199.450.000 15,34



100.000.000 100.000.000 0 -




100.000.000 100.000.000 0 -



100.000.000 100.000.000 0 -







100.000.000 100.000.000 0 -



NUSA TENGGARA BARAT

200.000.000 200.000.000 0 -


NUSA TENGGARA TIMUR

100.000.000 100.000.000 0 -





3.250.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 100,00



250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 100,00




250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 100,00



250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 100,00





250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 100,00



NUSA TENGGARA BARAT

500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 100,00


NUSA TENGGARA TIMUR

250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 100,00

269189 DINAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 100,00


1815.107 Pemantauan Ketersediaan, akses

dan Kerawanan Pangan

8.500.000 8.500.000 0 -



8.500.000 8.500.000 0 -



8.500.000 8.500.000 0 -

1816.101 Pemberdayaan Pekarangan Pangan 160.670.000.000 110.860.000.000 160.670.000.000 110.860.000.000 69,00





160.670.000.000 110.860.000.000 160.670.000.000 110.860.000.000 69,00


KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI

300.000.000 300.000.000 0 -



9.060.000.000 8.470.000.000 9.060.000.000 8.470.000.000 93,49




1.875.000.000 1.675.000.000 1.875.000.000 1.675.000.000 89,33



13.050.000.000 7.485.000.000 13.050.000.000 7.485.000.000 57,36

069027 DINAS PANGAN ACEH 5.050.000.000 3.440.000.000 5.050.000.000 3.440.000.000 68,12



5.965.000.000 4.330.000.000 5.965.000.000 4.330.000.000 72,59

089266 DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA 5.745.000.000 3.160.000.000 5.745.000.000 3.160.000.000 55,00





5.200.000.000 1.275.000.000 5.200.000.000 1.275.000.000 24,52




4.430.000.000 4.280.000.000 4.430.000.000 4.280.000.000 96,61


KALIMANTAN TENGAH

3.210.000.000 2.625.000.000 3.210.000.000 2.625.000.000 81,78


KALIMANTAN SELATAN

3.295.000.000 3.195.000.000 3.295.000.000 3.195.000.000 96,97



2.520.000.000 2.520.000.000 2.520.000.000 2.520.000.000 100,00

179212 DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI 4.030.000.000 3.730.000.000 4.030.000.000 3.730.000.000 92,56

189206 DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI 4.175.000.000 1.630.000.000 4.175.000.000 1.630.000.000 39,04



6.180.000.000 5.540.000.000 6.180.000.000 5.540.000.000 89,64


SULAWESI TENGGARA

3.260.000.000 1.880.000.000 3.260.000.000 1.880.000.000 57,67




NUSA TENGGARA BARAT

6.015.000.000 570.000.000 6.015.000.000 570.000.000 9,48




NUSA TENGGARA TIMUR

10.240.000.000 7.640.000.000 10.240.000.000 7.640.000.000 74,61


269189 DINAS KETAHANAN PANGAN PROPINSI 3.470.000.000 1.920.000.000 3.470.000.000 1.920.000.000 55,33

289039 DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU 2.675.000.000 2.595.000.000 2.675.000.000 2.595.000.000 97,01



BANGKA BELITUNG

2.310.000.000 1.860.000.000 2.310.000.000 1.860.000.000 80,52

319005 DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO 2.595.000.000 1.745.000.000 2.595.000.000 1.745.000.000 67,24


PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI

2.585.000.000 2.105.000.000 2.585.000.000 2.105.000.000 81,43



SULAWESI BARAT

1.995.000.000 1.995.000.000 1.995.000.000 1.995.000.000 100,00


PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1.440.000.000 1.440.000.000 1.440.000.000 1.440.000.000 100,00

452332 BADAN KETAHANAN PANGAN 350.000.000 350.000.000 0 -

1816.105 Pengembangan Pangan Lokal 5.000.000.000 3.250.000.000 1.200.000.000 8.250.000.000 1.200.000.000 14,55



5.000.000.000 5.000.000.000 0 -



500.000.000 500.000.000 0 -






500.000.000 500.000.000 0 -



NUSA TENGGARA TIMUR

500.000.000 500.000.000 0 -


319005 DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO 500.000.000 500.000.000 0 -



500.000.000 500.000.000 0 -



3.250.000.000 1.200.000.000 3.250.000.000 1.200.000.000 36,92



100.000.000 100.000.000 0 -







150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 100,00


189206 DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI 300.000.000 300.000.000 0 -



100.000.000 100.000.000 0 -


SULAWESI TENGGARA

300.000.000 300.000.000 0 -




NUSA TENGGARA BARAT

150.000.000 150.000.000 0 -


NUSA TENGGARA TIMUR

250.000.000 250.000.000 0 -






100.000.000 100.000.000 0 -


SULAWESI BARAT

150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 100,00



150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 100,00

1816.107 Percepatan penganekaragaman 24.200.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 100,00



24.200.000 24.200.000 0 -



24.200.000 24.200.000 0 -



24.200.000 0 24.200.000 #DIV/0!



24.200.000 0 24.200.000 #DIV/0!

1817.950 Layanan Dukungan Manajemen 16.498.500.000 16.498.500.000 0 -

526112 Belanja Peralatan dan Mesin untuk


27.000.000 27.000.000 0 -




526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk


16.450.000.000 16.450.000.000 0 -



700.000.000 700.000.000 0 -




900.000.000 900.000.000 0 -

069027 DINAS PANGAN ACEH 650.000.000 650.000.000 0 -



1.050.000.000 1.050.000.000 0 -

089266 DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA 700.000.000 700.000.000 0 -





650.000.000 650.000.000 0 -




100.000.000 100.000.000 0 -


KALIMANTAN TENGAH

450.000.000 450.000.000 0 -


KALIMANTAN SELATAN

600.000.000 600.000.000 0 -



350.000.000 350.000.000 0 -

179212 DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI 550.000.000 550.000.000 0 -

189206 DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI 450.000.000 450.000.000 0 -



1.050.000.000 1.050.000.000 0 -


SULAWESI TENGGARA

800.000.000 800.000.000 0 -




NUSA TENGGARA BARAT

500.000.000 500.000.000 0 -


NUSA TENGGARA TIMUR

1.000.000.000 1.000.000.000 0 -





289039 DINAS PANGAN PROVINSI MALUKU 400.000.000 400.000.000 0 -



BANGKA BELITUNG

150.000.000 150.000.000 0 -




SULAWESI BARAT

300.000.000 300.000.000 0 -



100.000.000 100.000.000 0 -



21.500.000 21.500.000 0 -

049037 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PROPINSI D.I. YOGYAKARTA21.500.000 21.500.000 - -

Grand Total 73.107.700.000 432.135.312 273.250.000.000 213.560.000.000 346.357.700.000 213.992.135.312 61,78

Judul Jml Nilai Uraian Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lampiran 3.52 - LK 2015

1 - a.Memperbaiki pedoman

bantuan pemerintah agar

mengatur format pelaporan

dan monitoring sisa dana

bantuan pemerintah yang

sampai akhir tahun belum

digunakan dan pedoman

verifikasi awal atas data calon

penerima bantuan;

1 - 1

d.Meningkatkan

pelaksanaan verifikasi dan

validasi usulan kegiatan

bantuan pemerintah dari

daerah ke pusat secara

berjenjang sesuai dengan

potensi dan kebutuhan

daerah;

1 - 1

e.Meningkatkan monitoring

dan pengendalian atas

penyaluran bantuan kepada

masyarakat.

1 Tindak Lanjut s.d. 31 Desember 2016:

BKP:

BKP menindaklanjuti dengan :

1. Ka. Badan mengirimkan surat teguran kepada Gubernur seluruh

Indonesia Nomor Surat 182/KU.120/K/04/2016, Tgl 11 April 2016 perihal

Percepatan Penyerapan Kegiatan dan Anggaran Ketahanan Pangan Tahun

2016,

2. Sekban BKP mengirimkan surat kepada KaBan KP Provinsi Maluku dan

Maluku Utara, Nomor surat 1314/TI.130/J.1/05/2016, tanggal 11 Mei 2016,

tentang Pengisian Aplikasi SMART/PMK.249 TA 2016,

3. Plt. Sekban mengirimkan surat kepada KaBan KP Provinsi dan

Kabupaten/Kota, Nomor surat 2196/TI.120/J.1/09/2016, tanggal 23

September 2016, tentang Data Bulanan Aplikasi SMART/PMK.249 TA

2016,

4. Sekban mengirimkan surat kepada KaBan KP Provinsi dan

Kabupaten/Kota, Nomor surat B.086/RC.330/J.1/01/2017, tanggal 11

Januari 2017, tentang Pelaporan/Pengisian Pencapaian Kinerja Melalui

APlikasi SMART.

1

1 - BPK merekomendasikan

kepada Menteri Pertanian

agar menginstruksikan:

1 -

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015 S/D TAHUN 2018

No

Temuan Pemeriksaan Rekomendasi

Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

Kesim

pulan

Nilai

Penyerahan

aset atau

penyetoran

uang ke kas

negara/daer

ah

Eselon

I/Satker

Sesuai Belum Sesuai Belum

Ditindaklanjuti

Tidak

Dapat

Ditindaklan

1.SPI

4 Perencanaan dan

Pelaporan

Pemberian Bantuan

Kepada Masyarakat

melalui Belanja

Bantuan Sosial dan

Belanja Barang

Untuk Diserahkan

Kepada Masyarakat

Belum Sepenuhnya

Memperhatikan

Ketentuan

7 Pengelolaan

Persediaan Belum

Memadai


No




Kesim

pulan

Nilai

Penyerahan

aset atau

penyetoran

uang ke kas

negara/daer

ah

Eselon

I/Satker


Ditindaklanjuti

Tidak

Dapat

Ditindaklan

a. Sekjen untuk

menyempurnakan Juknis

Penatausahaan Persediaan

yang secara jelas mengatur

kebijakan akuntansi dan

dokumen sumber pencatatan

perolehan maupun mutasi

keluar/pengakuan beban atas

persediaan untuk diserahkan

kepada masyarakat sesuai

dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan, Peraturan

Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 168

/PMK.05/2015 tentang

Mekanisme Pelaksanaan

Anggaran Bantuan

Pemerintah Pada

Kementerian Negara/

Lembaga dan ketentuan

terkait lainnya;

Tindak Lanjutt s.d. 31 Desember 2018

Persediaan senilai Rp1.808.850.000,00 sudah dilakukan BAST dari Eselon I

dengan perincian sebagai berikut :

a. Wilayah Papua Barat :

1. Tgl. 12-01-2016 BAST No. 05.1/PL.320/K/01/2016 Rp. 25.000.000

2. Tgl. 12-01-2016 BAST No. 06.1/PL.320/K/01/2016 Rp. 200.000.000

b. Wilayah Buru Selatan :

1. Tgl 12-02-2016, BAST No. 07.1/PL.320/K/01/2016 Rp. 499.850.000

2. Tgl 12-02-2016, BAST No. 35.1/PL.320/K/02/2016 Rp.87.500.000

3. Tgl 12-01-2016, BAST No. 08.1/PL.320/K/01/2016 Rp. 19.450.000

4. Tgl 03-02-2016, BAST No. 38.1/PL.320/K/02/2016 Rp.175.200.000

5. Tgl 09-02-2016BAST No. 39.1/PL.320/K/02/2016 Rp. 174.450.000

6. Tgl 03-02-2016 BAST No. 33.1/PL.320/K/02/2016Rp. 174.000.000

7. Tgl 03-02-2016 BAST No. 34.1/PL.320/K/02/2016 Rp.174.750.000

8. Tgl 12-02-2016 BAST No. 36.1/PL.320/K/02/2016 Rp.78.800.000

9. Tgl. 12-02-2016 BAST No. 37.1/PL.320/K/02/2016 Rp. 199.850.000

1

b.Kepala Unit Kerja Eselon I

terkait untuk segera

memproses BAST Eselon

I/SK Hibah/Penghapusan atas

penyerahan barang kepada

masyarakat;

1 - Tindak Lanjut s.d. 30 Juni 2016:

BKP

BKP telah menindaklanjuti dengan melengkapi BAST dengan hasil sebagai

berikut:

1. Persediaan senilai Rp1.808.850.000,00 sudah dilakukan BAST senilai

Rp1.554.840.500,00 (Rp225.000.000,00 + Rp1.329.840.500,00) dengan

rincian:

a. Wilayah Papua Barat : (Rp200.000.000+Rp25.000.000 =

Rp225.000.000,00)

- BAST dari a.n Kepala Sekretariat Badan kepada Ka. Kantor Penyuluhan

Nomor 02/Bakorluh.KP/11/2015 senilai Rp200.000.000,00

- BAST dari a.n Kepala Sekretariat Badan kepada Ketua Kelompok Marthen

B. Nomor 01/Bakorluh.KP/11/2015 senilai Rp25.000.000,00

1

b. Wilayah Buru Selatan sejumlah Rp1.329.840.500

- BAST dari PPHP ke Ketua Federasi Antawali Desa Leku Kecamatan

Namrole No.002.a/BAST/PPK/SOLID/BKPP-BS/XI/2015 senilai

Rp143.341.000,00

- BAST dari PPHP ke Ketua Federasi Semangat Tani Desa Pohon Batu

Kecamatan Waesama No.002/BAST/PPK/SOLID/BKPP-BS/XI/2015 senilai

Rp180.099.500,00

- BAST dari PPHP ke Ketua Kelompok MP3L Desa Laktama Kecamatan

Namrole

No.013/BAST/PPK/TP/BKPP-BS/XI/2015 senilai Rp105.616.666,00

- BAST dari PPHP ke Ketua Kelompok MP3L Desa Namrinad Kecamatan

Namrole

No.012/BAST/PPK/TP/BKPP-BS/XI/2015 senilai Rp.47.116.666,00

- BAST dari PPHP ke Ketua Kelompok MP3L Desa Labuang Kilo 7

Kecamatan Namrole

No.011/BAST/PPK/TP/BKPP-BS/XI/2015 senilai Rp.47.116.666,00

- BAST dari PPHP ke Ketua Baraguduk Lalen Desa Waeturen Kecamatan

Leksula No.005.c/BAST/PPK/SOLID/BKPP-BS/XI/2015 senilai

Rp.8.790.000,00

- BAST dari PPHP ke Ketua Federasi Leakeda Desa Ewiri Kecamatan

Leksula No.005.b/BAST/PPK/SOLID/BKPP-BS/XI/2015 senilai

Rp.8.790.000,00

- BAST dari PPHP ke Ketua Federasi Makmur Desa Wamsisi Kecamatan

Waesama No.006.e/BAST/PPK/SOLID/BKPP-BS/XI/2015 senilai

Rp.8.790.000,00

- BAST dari PPHP ke Ketua Federasi Waelikun Desa Waelikut Kecamatan

Waesama No.006.d/BAST/PPK/SOLID/BKPP-BS/XI/2015 senilai

Rp.8.790.000,00

- BAST dari PPHP ke Ketua Federasi Borase Indah Desa Batu Kasa

Kecamatan Waesama No.006.c/BAST/PPK/SOLID/BKPP-BS/XI/2015

senilai Rp.8.790.000,00


No




Kesim

pulan

Nilai

Penyerahan

aset atau

penyetoran

uang ke kas

negara/daer

ah

Eselon

I/Satker


Ditindaklanjuti

Tidak

Dapat

Ditindaklan

- BAST dari PPHP ke Ketua Federasi Tigesmite Desa Namrinad

Kecamatan Namrole No.004.g/BAST/PPK/SOLID/BKPP-BS/XI/2015 senilai

Rp.8.790.000,00

- BAST dari PPHP ke Ketua Federasi Gamdum Desa Labuang Kilo 7

Kecamatan Namrole No.004.f/BAST/PPK/SOLID/BKPP-BS/XI/2015 senilai

Rp.8.790.000,00


Namrole No.004.e/BAST/PPK/SOLID/BKPP-BS/XI/2015 senilai

Rp.8.635.000,00


Kecamatan Waesama No.004.d/BAST/PPK/SOLID/BKPP-BS/XI/2015

senilai Rp.8.635.000,00

- BAST dari PPHP ke Ketua Federasi Baraguduk Laleng Desa Waeturen

Kecamatan Leksula No.003.e/BAST/PPK/SOLID/BKPP-BS/XI/2015 senilai

Rp.29.153.800,00


Kecamatan Waesama No.003.c/BAST/PPK/SOLID/BKPP-BS/XI/2015

senilai Rp.29.173.100,00

- BAST dari PPHP ke Ketua Federasi Damar Desa Okibaru Kecamatan

Namrole No.003.d/BAST/PPK/SOLID/BKPP-BS/XI/2015 senilai

Rp.29.173.100,00



Rp.58.400.000,00

- BAST dari PPHP ke Ketua Federasi Damar Desa Oki Baru Kecamatan


Rp.58.400.000,00

- BAST dari PPHP ke Ketua Federasi Baraguduk Laleng Desa Waeturen

Kecamatan Leksula No.003.b/BAST/PPK/SOLID/BKPP-BS/XI/2015 senilai

Rp.58.400.000,00

- BAST dari PPHP ke Ketua Federasi Leakeda Desa Ewiri Kecamatan

Leksula No.005/BAST/PPK/SOLID/BKPP-BS/XI/2015 senilai

Rp.58.150.000,00

- BAST dari PPHP ke Ketua Federasi Makmur Desa Wamsisi Kecamatan

Waesama No.006.b/BAST/PPK/SOLID/BKPP-BS/XI/2015 senilai

Rp.58.000.000,00

- BAST dari PPHP ke Ketua Federasi Waelikun Desa Waelikud Kecamatan

Waesama No.006.a/BAST/PPK/SOLID/BKPP-BS/XI/2015 senilai

Rp.58.000.000,00

- BAST dari PPHP ke Ketua Federasi Borase Indah Desa Batu Kasa


Rp.58.000.000,00

- BAST dari PPHP ke Ketua Federasi Tigesmite Desa Namrenad

Kecamatan Namrole No.004.c/BAST/PPK/SOLID/BKPP-BS/XI/2015 senilai

Rp.58.150.000,00

- BAST dari PPHP ke Ketua Federasi Gandum Desa Labuan Kilo 7

Kecamatan Namrole No.004.b/BAST/PPK/SOLID/BKPP-BS/XI/2015 senilai

Rp.58.250.000,00



Rp.58.250.000,00



Rp.58.250.000,00

- Belum ada TL dari E1 lainnya

d.Kepala Satker terkait

untuk melakukan stock

opname atas persediaan

satker aktif dan inaktif yang

tidak melakukan stock

opname persediaan Tahun

2015 sebagai dasar koreksi

LK Tahun 2016.

1 - 1


No




Kesim

pulan

Nilai

Penyerahan

aset atau

penyetoran

uang ke kas

negara/daer

ah

Eselon

I/Satker


Ditindaklanjuti

Tidak

Dapat

Ditindaklan



agar menginstruksikan

Kepala Unit Kerja Eselon I

dan satker inaktif terkait

untuk:

1 - Tindak Lanjut s.d. 31 Desember 2016:

BKP

BKP telah menindaklanjuti dengan BAST No.1867.2/PL.020/J.1/08/2016,

tanggal 1 Agustus 2016 perihal Serah Terima Transfer BMN Kantor

Ketahanan pangan Kab. Barito Utara Kepada Biro Keuangan dan

Perlengkapan Kementan dan BAST No.1867.3/PL.020/J.1/08/2016, tanggal

1 Agustus 2016 perihal Serah Terima Transfer BMN Kantor Ketahanan

pangan Kab. Palangkaraya Kepada Biro Keuangan dan Perlengkapan

Kementan senilai Rp 4.432.790,00 (Rp2.216.395+Rp2.216.395)

a. Menyusun laporan

keuangan penutup,

menyelesaikan sisa pagu

DIPA, menyelesaikan aset

dan kewajiban, serta

menyusun laporan keuangan

likuidasi atas satker inaktif;

BKP Tindak Lanjut s.d. 31 Desember 2018 :

BKP

1.Untuk Satker Inaktif 149223 Kantor Ketahanan Pangan Kab. Kapuas telah

di tindak lanjuti dengan Transfer Keluar ke Kalimantan Tangah dengan

BAST No. 090/1070/05/BPPKP/2014 yaitu berupa alat intra data sebanyak

1 unit senilai Rp2.216.395

3. Untuk satker inaktif yang tertinggal nilai akumulasi penyusutan sebesar

Rp(1), telah di tindak lanjuti dengan melakukan perbaikan di simak bmn dan

pada laporan audited 2016 neraca pada satker telah nihil

(Terdapat kesalahan kode satker atas TL sebelumnya (no.1 )

Terlampir Neraca satker inaktif yang telah diupload pada aplikasi e rekon

1

a. BAST No.1867.3/PL.020/J.1/08/2016, tanggal 1 Agustus 2016 perihal

Serah Terima Transfer BMN Kantor Ketahanan pangan Kab. Palangkaraya

Kepada Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementan

b. Neraca terlampir

b.Menginventarisasi

keberadaan aset satker inaktif

dengan didampingi oleh

Inspektorat Jenderal

Kementan;

1 - 1



agar menginstruksikan satker

terkait untuk:

a.Melakukan inventarisasi

aset dalam penguasaannya,

memperbaiki daftar barang

ruangan dan Laporan BMN

sesuai hasil inventarisasi dan

menatausahakan aset sesuai

dengan ketentuan yang

berlaku;

1 - BKP Tindak Lanjut s.d. 31 Desember 2018 :

BKP Provinsi Lampung telah menindaklanjuti dengan :

a. Melakukan inventarisasi sesuai dengan Berita Acara Inventarisasi BMN

No. 521/0872/V.09/01/2017 tanggal 27 Desember 2017

b. Memperbaiki daftar barang ruangan

c. Melakukan penghapusan sesuai dengan risalah lelang No. 357/20/2018

tertanggal 04 Juli 2018

d. Memperbaiki laporan BMN.

e. SK Penghapusan No. 610/Kpts/PL.320/8/2018 tanggal 16 Agustus 2018

1

9 Pengelolaan Aset

pada 481Satker

Inaktif Senilai

Rp75.639.879.483,0

0 Belum Tertib

10 Penatausahaan

Aset pada 50 Satker

di Lingkungan

Kementerian

Pertanian Belum

Memadai


No




Kesim

pulan

Nilai

Penyerahan

aset atau

penyetoran

uang ke kas

negara/daer

ah

Eselon

I/Satker


Ditindaklanjuti

Tidak

Dapat

Ditindaklan

d.Melakukan inventarisasi

aset tetap yang tidak

diketahui keberadaannya dan

menyusun BA inventarisasi

yang minimal memuat lokasi

keberadaan barang, identitas

pengguna barang, kondisi

barang, informasi barang

yang hilang/tidak ditemukan.

Hasil inventarisasi agar

diserahkan kepada Inspektur

Jenderal Kementan;

1 - BKP:

Satker (019032) Dinas Kelautan, Pertanian dan ketahanan Pangan Prov.

DKI Jakarta sudah mengirimkan Surat Nomor 3921/079.7i tangga; 12 Mei

2016 Perihal Tanggapan LHP BPK RI terkat aset tetap senilai

Rp35.805.000,00 yang berada di gudang dan dalam kondisi rusak berat,

tahun perolehan 2011

Untuk tahun berikutnya BKP sudah menginstruksikan seluruh satker

dibawah BKP untuk melakukan Inventarisasi BMN (Surat Nomor

2578/PL,220/J.1/11/2016)

- Belum ada TL dari E1 lainnya

1

e.Inspektur Jenderal

Kementan untuk menguji hasil

inventarisasi yang dilakukan

oleh satker terkait;

1 - 1

f.Sekjen untuk memproses

aset hasil inventarisasi yang

bermasalah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

1 - 1

13 Aset dalam Kondisi

Rusak Berat Masih

Tercatat Sebagai

Aset Tetap Senilai

Rp8.603.558.240,00

1 8.603.558.240,00 BPK merekomendasikan


agarmenginstrusikan kepala

satker terkait untuk

melakukan inventarisasi

kondisi aset sebagai dasar

untuk pengehentian

penggunaan dalam kondisi

rusak berat, melakukan

koreksi klasifikasi aset tetap

menjadi aset lain-lain dan

mengusulkan

penghapusannya sesuai


berlaku.

1 - Tindak Lanjut s.d. 31 Desember 2018 :

BKP :

A. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan

Timur :

a. Surat pernyataan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 476.338/BKPP/III/2016 tanggal 28

Maret 2016. BKPP Prov. Kaltim tentang perubahan kondisi BMN

b. Inventarisasi BMN sesuai dengan SK No. 209/DISPANTPH/SK/X/2017

tanggal 24 Oktober 2017

c. Surat Persetujuan Penjualan BMN No. B-4946/PL.110/A/10/2018 tanggal

29 Oktober 2018

B. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI

Jakarta :

a. Surat Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi

DKI Jakarta Nomor : 3921/079-71 tanggal 12 Mei 2016 (Surat terlampir).

b. Melakukan inventarisasi sesuai dengan Berita Acara Inventarisasi BMN

No. : 807/1.823.141.1 tanggal 30/10/2017

b. Usulan Penghapusan BMN ke Setjen sesuai dengan surat usulan No.

440/076.38 tertanggal 12 Maret 2016 dan surat BKP E1 ke Setjen No.

B.2606/PL.320/J.1/08/2018 tanggal Agustus 2018

C. BKP Provinsi Lampung :

a. Melakukan inventarisasi sesuai dengan Berita Acara Inventarisasi BMN

No. 521/0872/V.09/01/2017 tanggal 27 Desember 2017

b. Melakukan penghapusan sesuai dengan risalah lelang No. 357/20/2018

tertanggal 04 Juli 2018

c. SK Penghapusan No. 610/Kpts/PL.320/8/2018 tanggal 16 Agustus 2018

1

Tindak Lanjut s.d. 27 Juni 2019 :

BKP :

A. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan

Timur :

1. Risalah Leleang No. 20/61/2019 tanggal 14 Januari 2019

2. SK Penghapusan No. 154/KPTS/PL.320/A/3/2019 tanggal 1 Maret 2019

B. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI

Jakarta :

1. Surat Persetujuan Penjualan No. 5887/PL.110/A/12/2018 tanggal 27

Desember 2018

2.Kepatuhan


No




Kesim

pulan

Nilai

Penyerahan

aset atau

penyetoran

uang ke kas

negara/daer

ah

Eselon

I/Satker


Ditindaklanjuti

Tidak

Dapat

Ditindaklan

Lampiran 3.57 - LK 20168 Pengelolaan Aset

pada 173 Satker

Inaktif Senilai

Rp26.102.151.014,0

0 Belum Tertib (BKP

senilai

Rp389.898.144)

SPI- 1.4.1

1 BPK RI merekomendasikan

Menteri Pertanian agar

menginstruksikan Sekretaris

Jenderal dan Kepala Satker

Inaktif untuk :

a. Menginventarisasi aset

pada satker inaktif dan

memproses hasil

inventarisasi aset tersebut

1 Tindak Lanjut s.d. 30 Juni 2017:

Badan Ketahanan Pangan

Inventarisasi satker inaktif dan proses hasil inventarisasi pada satker sbb.

a) BKP Kab. Bima

b) BKPPP Kab. Dompu

c) BKPPP Kab. Timor Tengah Utara

d) BBKP Kab. Sumba Timur

1

Tindak Lanjut s.d. 31 Desember 2017:

Badan Ketahanan Pangan (BKP):

a) BKP Kab. Bima telah inventarisasi dan menyerahkan BMN ke Satker

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB dengan Nomor: BAST No.

801/459/0681/2017 tgl 4 September 2017

b) BKP Kab. Dompu telah inventarisasi dan menyerahkan BMN ke Satker

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB dengan Nomor: BAST No.

800/232/DKP/2017 tanggal 21 Agustus 2017

c) BKP Kab. Timor Tengah Utara telah mengusulkan Permohonan

persetujuan Hibah dari Dinas Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara

kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor

Dispan:um.060.1/157/V/2017 tanggal 18 Mei 2017

dan Usulan permohonan persetujuan Hibah tersebut telah diteruskan dari

Menteri Pertanian kepada Menteri Keuangan Nomor

1180/PL.130/J.1/06/2017 tanggal 13 Juni 2017

d) BKP Kab. Sumba Timur: Telah dihibahkan dari Kementerian Pertanian

dhi. Badan Ketahanan Pangan kepada Pemerintah Kab, Sumba Timur

melalui BAST No.No.B-538/PL.130/J/12/2016 tanggal 21 Desember 2016

Tindak Lanjut 30 Juni 2018:


Inventarisasi satker inaktif dan proses hasil inventarisasi pada satker sbb.

a) BKP Kab. Bima (dimutasi ke satker aktif NTB) = Rp288.903.750,00

- Laporan e-rekon periode September 2017

- BAST (mutasi ke satker aktif) No.801/459/0681/2017, tgl.4 September

2017

b) BKPPP Kab. Dompu (dimutasi ke satker aktif NTB) = Rp343.760.000,00

- Laporan e-rekon periode September 2017

- BAST (mutasi ke satker aktif) No.800/232/DKP/2017, tgl.21 Agustus 2017

c) BKPPP Kab. Timor Tengah Utara (Hapus dan Hibah) =

Rp660.578.000,00

- Hapus = Rp110.028.000,00

* SK Menteri Penghapusan No. 435/Kpts/PL.320/6/2018, tgl 8 Juni 2018

- Hibah = Rp559.550.000,00

* Laporan e-rekon periode 31 Desember 2017

* BAST Hibah No. B.2817.1/PL.130/J.1/12/2017, tgl. 13 Desember 2017

* Naskah Hibah No.B2817/PL.130/J.1/12/2017 , No

Dispan.UM.060.1/278/XII/2017 tgl 13 Desember 2017

* SK Menteri Penghapusan = Belum Keluar

d) BBKP Kab. Sumba Timur: (dihibah ke Pemda) = Rp1.210.402.081,00

- Hasil IP Rp876.097.181,00

- Laporan e-rekon periode Juni 2017 nilai aset null (ada)

- BAST Hibah No.B/538/PL.130/J/12/2016, tgl. 21 Desember 2016

- Naskah Hibah No.B-539/PL.130/J/12/2016, tgl. 21 Desember 2016

- SK Menteri Penghapusan 182/Kpts/PL.320/3/2017, tgl. 10 Maret 2017

Tindak Lanjut s.d. 31 Desember 2018

BKP:

1. BKPPP Kab. Timor Tengah Utara :

SK Menteri Penghapusan No. 612/Kpts/PL.320/8/2018, tgl 16 Agustus 2018

atas Hibah atas 105 unit aset senilai Rp559.550.000,00


No




Kesim

pulan

Nilai

Penyerahan

aset atau

penyetoran

uang ke kas

negara/daer

ah

Eselon

I/Satker


Ditindaklanjuti

Tidak

Dapat

Ditindaklan

b. Segera menyusun laporan

keuangan penutup dan

likuidasi satker inaktif sesuai


berlaku.



Neraca satker BBKP Kab. Sumba Timur pada e-rekon per Juni 2017 telah

nol.

Ditjen Peternakan dan Keswan

Telah dibuatkan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Penutup

Ditjen PSP

Dirjen PSP Telah berkirim surat kepada satker In Aktif untuk menyusun

laporan keuangan penutup dan likuidasi satker in aktif sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dengan berkirim surat ke Seluruh Satker In Aktif

untuk membuat Laporan LK Penutup dengan No. surat

B.214/KU.140/B/06/2017 tanggal 14 Juni 2017

1

Tindak Lanjut s.d.31 Des 2017:


a) BKP Kab. Bima : Satker sudah menindaklajuti dan mengupload data ke

aplikasi e rekon. Laporan pada Neraca per 30 Sept 2017, Nilai Aset Nihil

b) BKP Kab. Dompu : Satker sudah menindaklajuti dan mengupload data ke

aplikasi e rekon. Laporan pada Neraca per 30 Sept 2017, Nilai Aset Nihil


Badan Ketahanan Pangan: (Bima, Dompu, Sumba Timur, TTU)

- Kab. BIMA: sudah ada Laporan Keuangan dan Laporan Likuidasi 2017

- Kab. Dompu : sudah ada Laporan Keuangan dan Laporan Likuidasi 2017

10 Penyusunan Daftar

Barang Ruangan,

Kartu Inventaris

Barang, dan Label

Inventaris Barang

Tidak Memadai dan

Aset pada 82

Satker Senilai

Rp374.698.275.174,

00 Tidak Diketahui

1 371.589.698.879,00 BPK merekomendasikan

Menteri Pertanian untuk

memerintahkan Sekretaris

Jenderal dan Kepala Satker

terkait untuk :

a. Memperbaiki database aset

melalui inventarisasi aset dan

menindaklanjuti hasil

inventarisasi aset sesuai

ketentuan penatausahaan

1 Badan Ketahanan Pangan

Proses database aset melalui inventarisasi aset dan tindaklanjut hasil

inventarisasi aset sesuai ketentuan penatausahaan BMN sedang dilakukan

pada satker sbb.

a) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

b) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan

c) Badan Ketahanan Pangan (Kantor Pusat)

d) Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung Provinsi

Gorontalo

1

Badan Ketahanan Pangan:

a) BKP Pusat : BA Pinjam Pakai BMN No.2625.6/PL.020/K.1/09/2015

tanggal tgl 23 September 2015 atas 6 unit BMN yg dittd oleh Sekretaris

BKP dan Kabag Perencanaan

b) BKP Gorontalo : Membentuk Tim Inventarisasi dengan SPT

No.95/SPT/PANGAN/II/ 2017 tanggal 13 Februari 2017 (Belum ada

Laporan Inventarisasi dan tindak lanjut atas hasil inventarisasinya)

c) BKP Jambi : Usulan Penghapusan BMN dari Kepala Dinas Pangan

Provinsi Jambi kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan

no.663/DISHANPAN-1.2/VII/2017 tgl 10 Agustus 2017 dan BA Pinjam Pakai

BMN berupa 1 unit laptop antara Dinas Pangan Provinsi Jambi dengan

Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kota Jambi No.577/DPKP/VII/2017

tanggal 3 Juli 2017

d) BKP Sumatera Selatan : Telah dibentuk tim inventarisasi sesuai dengan

SK No.028/DKPP.1193.a/SK/I/2017 tgl 19 Juni 2017 dan Telah dilakukan

Inventarisasi sesuai Berita Acara Hasil Inventarisasi

No028/DKPP.1200/I/2017 tanggal 20 Juni 2017

b. Menggunakan hasil

inventarisasi aset sebagai

dasar penyusunan Daftar

Barang, Label nomor

inventaris barang;



Proses penggunaan hasil inventarisasi sbg dasar penyusunan DBR, label

dan no. inventaris pada satker sbb.

a) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

b) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan

c) Badan Ketahanan Pangan (Kantor Pusat)

d) Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung Provinsi

Gorontalo

1

Tindak Lanjut s.d.31 Des 2017 :


No




Kesim

pulan

Nilai

Penyerahan

aset atau

penyetoran

uang ke kas

negara/daer

ah

Eselon

I/Satker


Ditindaklanjuti

Tidak

Dapat

Ditindaklan

Badan Ketahanan Pangan:

a) BKP Sumatera Selatan : Menerbitkan DBR sesuai dengan hasil

Inventarisasi, pada DBR tertanggl 20 Juni 2017 dan Memberikan

dokumentasi berupa bukti foto yang menunjukkan contoh beberapa

aset/BMN telah ditempeli dengan Label Nomor Inventaris

c. Melakukan koreksi atas

data aset yang ada dengan

berdasarkan hasil

inventarisasi dan hasil

pemeriksaan.

1 Tindak Lanjut s.d. 27 Juni 2019 :


1. Dinas Pangan Provinsi Gorontalo

a. Risalah Lelang No. 303/77/2018 tanggal 21 Agustus 2018

b. SK Penghapusan No. 33/Kpts/Pl.320/A/I/2019 tanggal 9 Januari 2019


1

13 Aset Lain-Lain pada

227 Satker

Kementerian

Pertanian senilai

Rp98.067.536.170,0

0 Belum Dihapuskan

Sejak Tahun 2007

dan Senilai

Rp18.314.037.118,0

1 - BPK RI merekomendasikan

Menteri Pertanian

menginstruksikan para

Kepala Satker untuk

melakukan monitoring dan

segera melakukan proses

hibah/penghapusan aset lain-

lain sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.



Telah melakukan monitoring dan proses hibah/penghapusan aset lain-lain

pada satker-satkernya sbb.

1) KKP Ponorogo

2) BKP Prov. Sumbar

3) BKP Prov. Riau

4) BKP Prov Sumsel

5) BKP Prov Jambi

1

(Pada Badan

Ketahanan Pangan

Kementerian

Pertanian terdapat

Aset Lain-Lain pada

16 Satker belum

dihapuskan Sejak

Tahun 2007senilai



a. BKP Jawa Barat : Surat Penetapan Status Pengguna BMN

No.462/Kpts/PL.310/7/2016 tgl 15 Juli 2016 dan Surat Usulan

Penghapusan BMN dari KPB/Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan

Peternakan Provinsi Jawa Barat kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan

No.031/3767/Keu tgl 13 Juli 2017

b. BKP Jawa Timur :

1) Surat usulan Penetapan Status Pengguna BMN dari Kepala Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim kepada Sekjend

Kementerian Pertanian No.028/2227/110.11/2017 tanggal 14 Agustus 2017

ttg Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN

2) BA Inventarisasi BMN No.028/2229/110.11/2017 tgl 14 Agutus 2017

3) Membentuk Panitia Penghapusan dan Pelelangan BMN Dinas Pertanian

dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim melalui SK

No.028/2228/110.11/2017 tgl 14 Agustus 2017

4) BA Penelitian BMN yang akan dihapus

c. BKP Kab. Ponorogo:

1. SK Menteri Pertanian No370/Kpts/PL.320/6/2017 tentang Penghapusan

BMN pada Satker Dinas Ketahanan Pangan Kab. Ponorogo

2. Naskah Hibah BMN dari Kementerian Pertanian kepada Pemerintah Kab.

Ponorogo No.90/Pl.130/J/03/2017 tgl 21 Maret 2017

3. BAST Hibah BMN dari Kementerian Pertanian kepada Pemda Kab.

Ponorogo No.87.1/PL.130/J/03/2017 tgl 16 Maret 2017 (BMN yg

ditindaklanjuti senilai Rp508.952.000)


No




Kesim

pulan

Nilai

Penyerahan

aset atau

penyetoran

uang ke kas

negara/daer

ah

Eselon

I/Satker


Ditindaklanjuti

Tidak

Dapat

Ditindaklan

d. BKP Sumatera Barat: SK Menteri Pertanian No.183/Kpts/Pl.320/3/2017

tgl 10 Maret 2017 ttg Penghapusan BMS pada Satker Dinas Pangan

Provinsi Sumatera Barat

e. BKP Riau : SK Menteri Pertanian No.260Kpts/Pl.320/4/2017 tgl 18 April

2017 ttg Penghapusan BMS pada Satker Badan Ketahanan Pangan

Provinsi Riau

f. BKP Prov Jambi : Penetapan Status Pengguna BMN melalui SK

No.443/Kpts/Pl.310/7/2017 tgl 24 Juli 2017 tentang Penetapan Status

Penggunaan Barang Milik Negara pada Satker Dinas Ketahanan Pangan

Provinsi Jambi dan Usulan penghapusan BMN dari Kepala Dinas

Ketahanan Pangan Provinsi Jambi kepada Kepala Badan Ketahanan

Pangan No.S-567/DISHANPAN-1.2/VI/2017 tgl 15 Juni 2017

g. BKP Sumatera Selatan : Surat Usulan Penghapusan BMN dari Kepala

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel kepada Kepala

Badan Ketahanan Pangan No.028/DKPP.1223/I/2017 tgl 3 Juli 2017 dan

Surat Persetujuan Penjualan BMN pada BKP Provinsi Sumsel No.B-

4817/PL.110/A/12/2016 tgl 20 Desember 2016

h. BKP Lampung : Surat Usulan Penjualan dan Penghapusan BMN dari

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung kepada Kepala Badan

Ketahanan Pangan No.521/0364/V.09/01/2017 tgl 18 Mei 2017 dan Surat

Usulan Penghapusan BMN dari Kepala BKP kepada Sekjen

No.1271/PL.320/J.1/07/2017 tgl 22 Juni 2017 ttg Usulan Penghapusan

BMN

i. BKP Kalimantan Tengah : Membentuk Tim Penghapusan BMN melalui

SK No.542/KP-440/DKP/09/2017 tgl 11 September 2017 dan BA

Penelitian/Pemeriksaan BMN yang akan dihapus No.543/KP-

440/DKP/092017 tgl 14 September 2017

j. BKP Sulawesi Utara:

1) Membentuk Tim Penghapusan dan Leleng BMN melalui SK

No.060/872.b/A/DP tgl 27 Juli 2017

2) Surat Usulan Penjualan dan Penghapusan BMN dari Kepala Dinas

Ketahanan Pangan Provinsi Sulut kepada Kepala BKP No.900/875.d/A/DP

tanggal 31 Juli 2017

3) Surat Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN Satker DInas

Ketahanan Pangan Sulut kepada KEpala KPKNL Manado No.900/875/A/DP

tanggal 31 Juli 2017

k. BKP Bangka Belitung:

1) Membentuk Tim Inventarisasi BMN dengan SK

No.188.42/23/KPTS/APBN/PANGAN tgl 10 Agustus 2017

2) BA Hasil Inventarisasi BMN No.BA/651/PANGAN tanggal 11 Agustus

2017

3) Surat Usulan Penetapan Status Pengguna BMN dari Kepala Dinas

Pangan Provinsi Bangka Belitung kepada Sekjend No.028/657/PANGAN tgl

11 Agutus 2017

4) Surat Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN dari Kepala DInas

Pangan Provinsi Bangka Belitung kepada KPKNL Pangkal Pinang

No.028/654/PANGAN tgl 11 Agustus 2017

5) Pembentukan Panitia Penghapusan dan Lelang BMN pada Satker Dinas

Pangan Provinsi Bangka Belitung No.188.4/24/APBN//PANGAN tgl 10

Agustus 2017

6) Surat Usulan PEnghapusan dan Penjualan BMN dari Kepala DInas


No




Kesim

pulan

Nilai

Penyerahan

aset atau

penyetoran

uang ke kas

negara/daer

ah

Eselon

I/Satker


Ditindaklanjuti

Tidak

Dapat

Ditindaklan

Tindak Lanjut s.d. 30 Juni 2018:


a. BKP Jawa Barat : (Done senilai Rp68.254.700)

- Risalah Lelang No.1836/2017, Tgl.11 Desember 2017,

- SK Penghapusan Mentan No.186/Kpts/PL.320/2/2018

b. BKP Sulawesi Utara : (baru senilai Rp14.040.000)

- Risalah Lelang No.183/76/2017, Tgl.9 Maret 2018,


c. BKP Sulawesi Utara : (baru senilai Rp108.960.333)

- Risalah Lelang No.083/76/2018, Tgl.9 Maret 2018,


d. BKP Babel : (baru senilai Rp55.784.000)

- Risalah Lelang No.110/16/2018, Tgl.26 April 2018,


e. BKP Sumatera Barat : (Done senilai Rp64.336.000)

- Risalah Lelang No. 017/2017, Tgl. 20 Januari 2017


Tindak Lanjut s.d. 31 Desember 2018 :


1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jawa Timur:

SK Penghapusan No. 748/Kpts/PL.320/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018

atas 211 unit aset senilai Rp522.633.575

2. Dinas Ketahanan Pangan Prov. Lampung:

SK Penghapusan No. 610/Kpts/PL.320/8/2018 tanggal 16 Agustus 2018

atas 36 unit aset senilai Rp483.080.450

3. BKP Sulawesi Utara:

SK Penghapusan Mentan No.364/Kpts/PL.320/5/2018 tanggal 11 Mei 2018


4. BKP Babel:

- Risalah Lelang No.110/16/2018, Tgl.26 April 2018,

- SK Penghapusan Mentan No.470/Kpts/PL.320/6/2018 atas 28 unit aset


5. BKP Riau:

- SK Penghapusan Mentan Nomor: 260/Kpts/PL.320/4/2017 tanggal 18

April 2017 atas 46 unit aset senilai Rp299.208.000

- Risalah Lelang No. 655/10/2018 tanggal 31 Agustus 2018

6. BKP Prop NTB:

a. Surat Usulan Penjualan dan Penghapusan BMN nomor 953/504.4/SET-

DKP tanggal 14 Agustus 2017

b. Persetujuan penjualan BMN No.B-4147/PL.110/A/10/2017 tanggal 19 Okt

2017

c. Risalah Lelang No.022/67/2018 tanggal 24 Januari 2018

d. SK Penghapusan No.354/Kpts/PL.320/5/2018 tanggal 11 Mei 2018 atas

60 aset senilai Rp127.230.557

7. BKP Prop NTT:

Temuan BPK atas aset senilai Rp506.465.000, telah di tindaklanjuti senilai

Rp362.504.000 sebagai berikut :

1. Usulan Penghapusan BMN Sebab-Sebab Lain sesuai Surat Kepala

Dinas Ketahanan Pangan NTT No. DKP.009/76/X/2017 tanggal 12 Oktober

2017.

2. Surat Sekretaris Jenderal Usulan Penghapusan Barang Tidak Ditemukan

Ke KPKNL Kupang Nomor : B-2655/PL.320/A/06/2018, 26 Juni 2018

sebesar Rp12.500.000

3. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 523/Kpts/PL.320/7/2018 tanggal

25 Juli 2018 tentang Penghapusan BMN pada Provinsi NTT sebesar

Rp350.004.000

8. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera

Selatan:

Usulan Penghapusan No. 3634/PL.320/J.1/11/2018 tertanggal 2 November

2018


No




Kesim

pulan

Nilai

Penyerahan

aset atau

penyetoran

uang ke kas

negara/daer

ah

Eselon

I/Satker


Ditindaklanjuti

Tidak

Dapat

Ditindaklan

Tindak Lanjut s.d. 27 Juni 2019 :


1. Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara :

a. Risalah Lelang No.542/76/2018 tanggal 16 November 2018

b. SK Penghapusan No. 109/KPTS/PL.320/A/2/2019 tertanggal 1 Februari

2019 (sepeda motor senilai Rp12.000.000)

2. Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Sulawesi Barat

a. Usulan Penghapusan No. 800/1997/XII/2018 dan surat E1 ke Sekjen

No.B.598/PL.320/J.1/02/2019 tanggal 26 Februari 2019

3. Dinas Ketahanan Pangan Provimsi Kalimantan Tengah

a. Usulan Penghapusan No. 1016/KP-440/DKP/12/2018 dan surat E1 ke

Sekjen No.B.053/PL.230/J.1/01/2019 tanggal 5 Januari 2019 senilai

Rp103.490.417

b. Persetujuan Penjualan No. B.274/PL.110/A/01/2019 tanggal 17/01/2019

4. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera

Selatan:

a. Persetujuan Penjualan No. B.5836/PL.110/A/12/2018 tanggal 26

Desember 2018

21 Pelaksanaan

Kegiatan

Pengembangan

Usaha Pangan

Masyarakat (PUPM)

Tahun 2016 oleh

Gapoktan Maju Tani

Belum Dapat

Dipertanggungjawab

kan Sebesar

Rp200.000.000,00

1 200.000.000,00 BPK RI merekomendasikan

Menteri Pertanian agar

menginstruksikan kepada

memerintahkan KPA dan PPK

berkoordinasi dengan

Gapoktan Maju Tani untuk

menarik dan menyetorkan ke

kas negara indikasi kerugian

negara sebesar

Rp200.000.000,00.

1 200.000.000,00 Tindak Lanjut s.d. 30 Juni 2017:


Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jateng

Surat Kesanggupan Gapoktan Maju Tani tanggal 19 Juli 2017 bahwa

Gapoktan Maju Tani akan mengembalikan sisa anggaran yang tidak

digunakan ke kas negara setelah dilengkapi dengan bukti-bukti yang

dipertanggungjawabkan

5.000.000 1 195.000.000

Tindak Lanjut s.d.31 Des 2017:


Telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp5.000.0000 NTPN:

6E24D643IPRLUTV1 tgl 13 Desember 2017


BKP:

Perkara ini sedang ditangani oleh Bareskrim. Surat Kepolisian

No.S.Pgl/17/II/2018/Reskrim tanggal (belum diketahui)


BKP :

Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jateng

1. Surat Tanda Penerimaan No. STP/32/IV/2018/Reskrim Polres Semarang

tgl 25 April 2018 terkait Penyerahan benda-benda atau surat atau tulisan

dari pemilik/yang menguasai

2. Surat No. B/1513/VII/Res.3.1/2018/Res. Semarang tanggal 3 Juli 2018

dari Polres Semarang, Perihal Permohonan manghadirkan staf untuk

klarifikasi dengan BPK Pusar terkait kegiatan PUPM tahun 2016

Tindak Lanjut s.d. 27 Juni 2019:

Sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan di proses di Pengadilan Negeri Kab.

Semarang

SuratDKP Jawa Tengah No. 183.15/1097 tanggal 01 Juni 2019 kepada

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi

Semarang


No




Kesim

pulan

Nilai

Penyerahan

aset atau

penyetoran

uang ke kas

negara/daer

ah

Eselon

I/Satker


Ditindaklanjuti

Tidak

Dapat

Ditindaklan

Lampiran 3.62 LK 20171 920.106.480,36 BPK RI merekomendasikan


agar menginstruksikan para

pejabat Eselon 1 terkait untuk

mempertanggungjawabkan

kelebihan pembayaran

dengan total senilai

Rp510.035.998,96

(Rp920.106.480,36 –

Rp410.070.481,40) dengan

menyetorkan ke Kas Negara,

dan bukti setor disampaikan

kepada BPK

1 510.035.998,96

BKP (DONE)

Setor senilai total Rp75.733.012.00, dengan rincian:

- NTPN : 8C17A6RF01H10D38 Tgl.10/07/2018 Rp.16.993.000

- NTPN : 7FDE63CC3BMK6OR0 Rp.7.045.400 tanggal 11/07/2018

NTPN : 3481574E4426MORO tanggal 11/07/2018 Rp.1.597.500

NTPN : 61DD330FFMBNH6K8 tanggal 12/7/2018 Rp.4.426.500

NTPN : 2D8704QDSUGUSDNO tanggal 3/7/2018 Rp. 849.600

NTPN : 1A4A04R2BP9707NO tanggal 3/7/2018 Rp. 398.000

NTPN : 6269145U0DU51T1O tanggal 23/07/2018 Rp13.794.200

NTPN : 3B43466J68JPEUK8 tanggal 12/7/2018 Rp.1.541.101

NTPN : 4FB0564TGHUNA0K8 tanggal 12/07/2018 Rp. 3.064.500

NTPN : 5B62A6QU0CDKPKK8 tanggal 12/7/2018 a.n Lelly Triatni Siregar

Rp. 500.000

NTPN : 7C0FB65TSL1CV8K8 tanggal 12/7/2018 a.n Rima Nurisa Rp.

214.800

NTPN : 482F966IQAOQVTK8 tanggal 12/7/2018 a.n Apriani Rp. 150.300

NTPN : 2DE3B65R51OD93K8 tanggal 12/07/2018 a.n Rachmi Widiriani Rp.

315.000

NTPN : 59C7867O5TG7T9K8 tanggal 12/07/2018 a.n Wiwi Sumirat Rp.

200.000

NTPN : 9C78E671LJ8OIMK8 tanggal 12/07/2018 a.n Lelly Triatni Siregar

Rp. 150.000

NTPN : 6CF4164QGP2PVK8 tanggal 12/07/2018 a.n Anwar Hidayat Rp.

228.000

NTPN : CA7B565AQKGN9OK8 tanggal 12/07/2018 a.n Sudirman Maman

Rp. 678.900

NTPN : 2742A64TKB10V5K8 tanggal 12/07/2018 a.n Asep Herdiana Rp.

298.400

NTPN : BFC7357HMD2T6KCO tanggal 13/07/2018 a.n Wahyudi, STP,

M.Eng Rp. 1.063.700

NTPN : 8145A6DB70BD36K8 tanggal 12/07/2018 a.n M. Wiryadi Rp.

298.400

NTPN : 24B1D688TN502IK8 tanggal 12/07/2018 Rp. 3.134.400

NTPN : A3068363HUTHE5K8 tanggal 12/07/2018 a.n Rachmi Widiriani Rp.

200.000

NTPN : 96C8035MQPN1O6K8 tanggal 12/07/2018 a.n Rena S Rp. 932.400

NTPN : 4747635JFMEG8MK8 tanggal 12/07/2018 a.n Retno Sangkan Rp.

932.400

NTPN : 4C75F8NDNGQG56M8 tanggal 16/07/2018 Rp. 3.882.901

NTPN : 5CF9F2MHM7K7S538 tanggal 10/07/2018 a.n Dr. Benny Rachman

Rp. 254.500

NTPN : 134E62M0HTGFO938 tanggal 10/07/2018 a.n Benny Rachman Rp.

1 - 0,00 0,00

Tindak lanjut s.d 31 Desember 2018:

BKP

Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Senilai Rp920.106.480,36 (BKP

Rp75.732.012,19)

Sudah selesai di tindak lanjuti terdapat selisih nilai dengan yang tercatat

yaitu : 1 ssbp dengan NTPN : 2715456N97FF1SCO tanggal 13/07/2018 Rp.

2.418.000 (ada)

BPK RI merekomendasikan


agar menginstruksikan para

pejabat Eselon 1 terkait untuk

menegur secara berjenjang

sesuai ketentuan yang

berlaku kepada KPA dan

Pejabat Pembuat Komitmen

Kegiatan yang kurang cermat

dalam melaksanakan tugas

pada Biro di lingkup

Sekretariat Jenderal, Ditjen

Perkebunan, Ditjen

Hortikultura, Badan Karantina,

PKH, Ditjen PSP dan BKP

pada Kementerian Pertanian

1 0,00 1 -

9 Kelebihan

Pembayaran

Perjalanan Dinas

Senilai

Rp920.106.480,36


No




Kesim

pulan

Nilai

Penyerahan

aset atau

penyetoran

uang ke kas

negara/daer

ah

Eselon

I/Satker


Ditindaklanjuti

Tidak

Dapat

Ditindaklan


No




Kesim

pulan

Nilai

Penyerahan

aset atau

penyetoran

uang ke kas

negara/daer

ah

Eselon

I/Satker


Ditindaklanjuti

Tidak

Dapat

Ditindaklan

LHP ATAS LK 20182.2 Belanja Untuk

Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pemda

Belum Didukung

Dokumen

Pertanggungjawaba

n atas

Penyalurannya

Kepada

Masyarakat/Pemda

Senilai

Rp7.199.812.662.25

6,00

1 7.199.812.662.256,00 BPK RI merekomendasikan


agar menginstruksikan Sekjen

dan Dirjen/Kepala Badan

terkait untuk melengkapi

pertanggungjawaban

penyaluran belanja bantuan

dan pertanggungjawaban

ongkos kirim tahun 2018

selambat-lambatnya sampai

dengan akhir tahun 2019

1 BKP telah mengirimkan surat kepada satker terkait dengan No.

B.1193/KU.310/J.1/05/2019 tanggal 10 Mei 2019. Perihal : Penyelesaian

Dana Banper Yang Tidak Diakui atas Pemeriksaan BPK-RI TA. 2018.

(terlampir)

BPK RI merekomendasikan


agar menginstruksikan Sekjen

dan Dirjen/Kepala Badan

terkait untuk merealisasi

langkah-langkah konkrit untuk

mengintegrasikan seluruh

aplikasi terkait kegiatan

penyaluran bantuan

pemerintah dalam suatu

sistem informasi yang terpadu

guna mendukung

kelengkapan dan ketepatan

waktu pertanggungjawaban

penyaluran belanja

1 Kementerian Pertanian sedang membuat aplikasi sistem yang terpadu

terkait kegiatan penyaluran bantuan pemerintah beserta dengan data

pendukung pertanggungjawabannya

4.1 Penatausahaan

Piutang Bukan

Pajak Belum

Sepenuhnya Tertib

1 BPK merekomendasikan


agar memerintahkan Direktur

Jenderal Tanaman dan

Kepala BBIB Singosari untuk

melakukan dokumentasi

pencatatan piutang PNBP

dan tindak lanjut penyetoran

atas piutang tersebut dengan

tertib

1

BPK merekomendasikan


agar memerintahkan Kepala

Biro KP dan Kepala BKP

untuk melaksanakan

rekonsiliasi nilai tunggakan

DPM LUEP dengan Direktur

Jenderal Kekayaan Negara

(DJKN) selaku atasan

KPKNL/PUPN, dan

mengungkapkan nilai

tunggakan hasil rekonsiliasi

tersebut dalam Catatan atas

Laporan Keuangan (CaLK)

sampai dengan nilai

tunggakan tersebut

dinyatakan lunas

1 1. BKP telah mengirimkan surat Kepada Direktur Jenderal Kekayaan

Negara (DJKN) yaitu : surat no. B.138/PW.220/J/03/2019 tanggal 27 Maret

2019.

Hal : Permintaan Konfirmasi Saldo Piutang DPM-LUEP per Tahun 2018

(terlampir), tetapi sampai saat ini belum mendapat jawaban

2. BKP telah mendatangi langsung Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara (DJKN) Jakarta untuk menanyakan perihal jawaban surat diatas,

informasi yang kami dapatkan pihak DJKN belum mendapatkan data

lengkap mengenai nilai tunggakan DPM-LUEP dari masing-masing KPKNL

yang menangani.

3. BKP telah mengirimkan surat Kepada Kepala Dinas/Satker terkait LUEP

yaitu : surat no. B.1164/PW.220/J.1/05/2019 tanggal 7 Mei 2019 Perihal :

Tindak Lanjut Penyelesaian DPM-LUEP Tahun 2003-2008

4. Satker BKP telah melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat,

tunggakan DPM-LUEP secara nasional dapat kami sajikan sampai dengan

tanggal 14 Mei tahun 2019 senilai Rp 17.769.010.508. (rincian terlampir)


No




Kesim

pulan

Nilai

Penyerahan

aset atau

penyetoran

uang ke kas

negara/daer

ah

Eselon

I/Satker


Ditindaklanjuti

Tidak

Dapat

Ditindaklan

5. BKP telah membuat surat tanggapan atas LHP BPK-RI atas pemeriksaan

LK Kementan Pertanian TA. 2018 dengan surat No. 202/KU.310/J/05/2019

tanggal 31 Mei 2019

6.1 Pengelolaan dan

pencatatan aset

tetap belum

sepenuhnya tertib

sesuai ketentuan

1 BPK merekomendasikan


agar melaksanakan

inventarisasi secara populasi

untuk mengetahui secara

akurat permasalahan terkait

aset tetap serta menetapkan

dan melaksanakan kebijakan

penyelesaiannya sebagai

tindak lanjut atas hasil

inventarisasi tersebut

1 1. BKP telah mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Ketahanan

Pangan/Unit Kerja yang menangani Urusan Pangan Provinsi dengan Nomor

: B.1418/KU.310/J.1/05/2019 tanggal 31 Mei 2019, Hal : Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) BPK-RI untuk melakukan inventarisasi aset dan

penatausahaan BMN secara optimal.

Pada BKP terdapat

temuan :

1.6.1 Terdapat Aset

bersaldo Minus Rp-

320.000

1.6.9 Aset tetap

tidak didukung

dokumen

kepemilikan

1.6.11 Aset Tetap

yang tidak

digunakan belum

dihapuskan

BPK merekomendasikan


agar memerintahkan Kepala

Satker terkait selaku Kuasa

Pengguna Barang dan

Pengurus Barang optimal

dalam penatausahaan BMN

dan petugas SIMAK BMN

menaati ketentuan

pengelolaan BMN

1 2. BKP telah mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Ketahanan

Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan

dengan Nomor : S.1313/KU.310/J.1/05/2019 tanggal 22 Mei 2019, Hal :

Temuan Pemeriksaan BPK-RI atas Aset Tetap Tidak Didukung dengan

Dokumen Kepemilikan.

3. BKP telah mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor :

S.1304/KU.310/J.1/05/2019 tanggal 22 Mei 2019, Hal : Temuan

Pemeriksaan BPK-RI atas Aset Tetap yang Tidak Digunakan Belum

Dihapuskan dan Aset Tetap dengan Nilai Buku Minus

4. Satker telah mengajukan usulan penghapusan sebab-sebab lain tanggal

08 Mei 2019 dengan surat No. 028/2345/110,11/2019 senilai Rp5.479.000

5. Satker telah melakukan normalisasi aset dengan nilai buku minus di

semester I 2019 senilai Rp-320.000

Tambah Kurang Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet

1. Piutang Bukan Pajak 39.025.000,00 - 39.025.000 39.025.000 - - - JUMLAH KUALITAS

PIUTANG BUKAN PAJAK 39.025.000,00 - - 39.025.000 39.025.000 - - -

195.125 - - -

2. Piutang Bagian Lancar

TP/TGR74.517.671,00 - 74.517.671 74.517.671 - - -

JUMLAH KUALITAS

PIUTANG74.517.671,00 - - 74.517.671 74.517.671 - - - -

372.588 - - - -

113.542.671 567.713 - - - -

PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

TOTAL

Nilai Agunan

atau Barang

PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

REKAPITULASI KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

PADA ESELON I : BADAN KETAHANAN PANGAN

TRIWULAN II TAHUN 2019

NO. KLASIFIKASI PIUTANG SALDO 31

DESEMBER 2018

Perubahan (+/-) SALDO 31 MARET

2019

Penggolongan 1)

PENAMBAHAN PENYELESAIAN

1. ITJENTAN :

a. Reguler :

SKTJM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NON SKTJM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Investigasi :

SKTJM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NON SKTJM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. BPKP :

SKTJM 113.542.671,00 113.542.671,00 0,00 0,00 113.542.671,00

NON SKTJM 62.983.000,00 9.810.000,00 0,00 0,00 9.810.000,00

176.525.671,00 123.352.671,00 0,00 0,00 123.352.671,00

3. BPK-RI :

SKTJM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NON SKTJM 200.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00 195.000.000,00

200.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00 195.000.000,00

376.525.671,00 318.352.671,00 0,00 0,00 318.352.671,00

JUMLAH 1(a+b)

JUMLAH 2

JUMLAH 3

TOTAL (Jumlah 1+2+3+4)

DATA HASIL PEMERIKSAAN PADA BADAN KETAHANAN PANGAN

S.D 30 JUNI 2019

NO. LHP-APF/NON LHP NILAI TEMUANSALDO

31 DESEMBER 2018

MUTASI SALDO

30 JUNI 2019

TAMBAH KURANG

- - - - -

TEMUAN KERUGIAN NEGARA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ITJENTAN

JUMLAH KERUGIAN NEGARA LHP ITJENTAN

NAMA DEBITUR/NAMA

SATKER

JATUH

TEMPO

REKAPITULASI KERUGIAN NEGARA HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTAN

SAMPAI DENGAN S.D 30 JUNI 2019

NO NO DAN TGL LHP NAMA OBRIK/JUDUL

LAPORAN

TANGGAL

SKTL

SALDO TEMUAN

AWAL

SALDO 31 DESEMBER

2018

MUTASI SALDO 30 JUNI

2019 KETERANGAN

BPKP PROVINSI MALUKU dan MALUKU UTARA

KET

TAMBAH KURANG

1

Seram

Bagian

Barat

Dinas

Ketahanan

Pangan Kab.

Seram Bagian

Barat

LAI-258/PW09/2.1/2018Laporan Auditor Independen Dukungan atas LK

SOLID

113.542.671,00 113.542.671,00 - - 113.542.671,00

1. Terdapat denda keterlambatan yang belum

dipungutatas Hasil Pekerjaan Pengadaan

Peralatan Pengolahan Tanah Sentra Bisnis

minimal sebesar Rp39.025.000,00

(1/1000xRp557.500.000,00x70 hari

keterlambatan).

39.025.000,00 39.025.000,00 39.025.000,00

2. Pembayaran Perjalanan Dinas Tidak Sesuai

Ketentuan

74.517.671,00 74.517.671,00 74.517.671,00

113.542.671,00 113.542.671,00 - - 113.542.671,00 Jumlah Provinsi Maluku dan Maluku Utara

REKAP DATA KERUGIAN NEGARA TEMUAN HASIL AUDIT BPKP

ESELON I BADAN KETAHANAN PANGAN

S/D BULAN S.D 30 JUNI 2019

No Nomor/Tanggal

LHP Nama obrik/Judul Laporan

MUTASI

PROVINSI/

KABUPATE

N

SALDO TEMUAN

AWAL

SALDO 31

DESEMBER 2018 SALDO 30 JUNI 2019

DEBITUR/TGL/N

O. SKTJM

TANGGAL SKTL

BPKP NON SKTJM

BPKP NTB KAB BIMA

TAMBAH KURANG

1 BIMA LAP-362/PW.22/2/2008 Program PIDRA Kab. Bima 62.983.000,00 9.810.000,00 - 9.810.000,00

11/6/2008 Terdapat 4 kegiatan pengadaan barang yang nilainya

lebih rendah dari harga kontraknya sehingga

terdapat selisih harga pengadaan sebesar Rp.

18.773.000,-

18.773.000,00

Terdapat pembayaran pengadaan barang yang tidak

diyakini kebenarannya sejumlah terjadi pada LPD

Desa Peda Rp.4.300.000, LPD Desa raba Rp.400.000,

LPD Desa Naro Rp.28.350.000 dan LPD Desa Palama

Rp.11.160.000,-

44.210.000,00

62.983.000,00 9.810.000,00 - - 9.810.000,00

62.983.000,00 9.810.000,00 - - 9.810.000,00 - TOTAL BPKP NON SKTM

Jumlah NTB

REKAP DATA KERUGIAN NEGARA TEMUAN HASIL AUDIT BPKP



No PROVINSI/

KABUPATEN

Nomor/Tanggal LHP Nama obrik/Judul Laporan

SALDO TEMUAN

AWAL

SALDO 31

DESEMBER 2018


2019

KET

DINAS KETAHANAN PANGAN PROP. JAWA TENGAH

TAMBAH KURANG

1 JAWA

TENGAH

Gapoktan

Maju Tani ,

039427 Dinas

Ketahanan

Pangan

Provinsi Jawa

Tengah

12/LHP/XVII/05/

2017 Tanggal

15-05-2017

Pelaksanaan Kegiatan

Pengembangan Usaha Pangan

Masyarakat (PUPM) Tahun 2016

oleh Gapoktan Maju Tani Belum

Dapat Dipertanggungjawabkan

Sebesar Rp200.000.000

200.000.000,00 195.000.000,00 - - 195.000.000,00 a. Perkara ini sedang

ditangani oleh

Bareskrim. Surat

Kepolisian

No.S.Pgl/17/II/2018/R

eskrim

BPK RI merekomendasikan Menteri

Pertanian agar menginstruksikan

kepada memerintahkan KPA dan

PPK berkoordinasi dengan Gapoktan

Maju Tani untuk menarik dan

menyetorkan ke kas negara indikasi

kerugian negara sebesar

Rp200.000.000.

b. Perkara ini sudah

dilimpahkan ke

kejaksaan dan di

proses di Pengadilan

Negeri Kab. Semarang

JUMLAH PROVINSI JAWA TENGAH 200.000.000,00 195.000.000,00 - - 195.000.000,00 -

KETERANGAN SALDO 31

DESEMBER 2018


2019

REKAP DATA KERUGIAN NEGARA TEMUAN HASIL AUDIT BPK-RI



NO

PROPINSI/

KAB/KOTA

NAMA

DEBITUR/NA

MA SATKER

NO DAN TGL

LHP

JATUH

TEMPO NAMA OBRIK/JUDUL LAPORAN

TANGGA

L SKTL

SALDO TEMUAN

AWAL

1

452332BADAN KETAHANAN PANGAN 1270089000713 BPG 139 BKP

Bank Mandiri Cab.

Jakarta Ragunan

Rekening

Pengeluaran

S-1037/WPB.12/KP.05/2015, tgl.

29-04-2015

2

019032

DINAS KETAHANAN PANGAN,

PERTANIAN DAN KELAUTAN

PROPINSI DKI JAKARTA

434677955 BPG 139 DKP 019032BNI Capem Gunung

Sahari

Rekening

Pengeluaran

S-697/WPB.12/KP.05/2016, tgl. 14

Maret 2016

3 029346

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

PETERNAKAN PROPINSI JAWA

BARAT

521771584 BPg 022 DISTANAK 029346 BNIRekening

Pengeluaran

S-545/WPB.13/KP.022/2017, tgl.

03-03-2017

4 039427DINAS KETAHANAN PANGAN

PROPINSI JAWA TENGAH1-022-00171-6

BPG 134 DISHANPAN PROV

JATENG

Bank Jateng Cab.

Ungaran

Rekening

Pengeluaran

S-544/WPB.14/KP.134/2017, tgl.

28-02-2017

5 049037BADAN KETAHANAN PANGAN DAN

PENYULUHAN PROPINSI DIY1540.01.000013.30.9 BPG 030 BKPP PROP DIY 018 11

Bank BRI KPPN

Yogyakarta

Rekening

Pengeluaran

S-1870/WPB.15/KP.0110/2015, tgl.

27-03-2015

6 059444

DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN PROPINSI

JAWA TIMUR

1420015593527BPG 135 DIPERTA DAN KP

059444

Bank Mandiri Cabang

Darmo Raya

Rekening

Pengeluaran

S-1404/WPB.16/KP.135/2017, tgl.

13-03-2017

7 069027 DINAS PANGAN ACEH 1539-01-000016-30-0BPG 001 DINAS PANGAN ACEH

11Bank BRI KK Polda Aceh

Rekening

Pengeluaran

S-432/WPB.01/KP.0130/2017, tgl.

10-03-2017

8 079318


PETERNAKAN PROP. SUMATERA

UTARA

0336-01-003138-30-0BPG 004 DINAS KP DAN P PSU

DK 079318Bank BRI

Rekening

Pengeluaran

S-404/WPB.02/KP.004/2017, tgl.

16-03-2017

9 089266DINAS PANGAN PROPINSI

SUMATERA BARAT00009.01.30.000837.8

BPG 010 DINAS PANGAN PROV

SUMBARBTN KC Padang

Rekening

Pengeluaran

S-217/WPB.03/KP.010/2017, tgl.

20-02-2017

10 099426DINAS KETAHANAN PANGAN PROP.

RIAU0249160494

BPg 008 Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi Riau

BNI 46 Cabang

Sukaramai Pekanbaru

Rekening

Pengeluaran

S-288/WPB.04/KP.008/2017, tgl.

30-01-2017

11 109019DINAS KETAHANAN PANGAN PROP.

JAMBI0020-01-001182-30-2


Pangan Prov. JambiBRI Cab. Jambi

Rekening

Pengeluaran

S-607/WPB.06/KP.012/2017, tgl.

21-03-2017

12 119225


PETERNAKAN PROPINSI

SUMATERA SELATAN

0059-01-001108-30-3BPG 014 DISKETPANGNAK

PROV SUMSEL

BRI Cabang Palembang

A. Rivai

Rekening

Pengeluaran

S-0336/WPB.07/KP.014/2017, tgl.

20-02-2017


PROPINSI LAMPUNG0098-01-003261-30-9


Pangan Provinsi LampungBRI KC. Tanjung Karang

Rekening

Pengeluaran

S-506/WPB.08/KP.017/2017, tgl.

20-02-2017

14 139021

DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN PROPINSI

KALIMANTAN BARAT

1000001950 BPg 042 Dinas PPKH Prov KalbarBank Kalbar KCU

Pontianak

Rekening

Pengeluaran

S-673/WPB.16/KP.0140/2017,

tgl.24-02-2017

Jenis Rekening

DATA REKENING SATKER AKTIF BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

Nama Bank/Kantor

Pos

Nomor dan Tanggal

Persetujuan dari KPPN

No

Urut

Kode

SatkerNama Satuan Kerja Nomor Rekening Nama Rekening

Hal 1 dari 3

Jenis RekeningNama Bank/Kantor

Pos

Nomor dan Tanggal


No

Urut

Kode



PROPINSI KALIMANTAN TENGAH0243-01-002382-30-7 BPg 043 DKP Prov. Kalteng

BRI Cabang

Palangkaraya

Rekening

Pengeluaran

S-514/WPB.18/KP.043/2017, tgl.

08-03-2017


PROPINSI KALIMANTAN SELATAN1060.01.000015.30.7


Pangan Prov KalSel

BRI Cab A.Yani

Banjarbaru

Rekening

Pengeluaran

S-847/WPB.19/KP.045/2017, tgl.

09-03-2017

17 169000

DINAS PANGAN, TANAMAN

PANGAN DAN HORTIKULTURA

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

148-00-1454502-7

BPg 046 Dinas Pangan, Tanaman

Pangan, dan Hortikultura Provinsi

Kalimantan Timur

Bank Mandiri Cabang

Samarinda

Rekening

Pengeluaran

S-266/WPB.20/KP.046/2017, tgl.

16-02-2017

18 179212DINAS PANGAN DAERAH PROPINSI

SULAWESI UTARA00101130002606

BPG 049 DINAS PANGAN

DAERAH PROV SULUT

BANK SULUTGO

CABANG UTAMA

MANADO

Rekening

Pengeluaran

S-117/WPB.29/KP.0130/2017, tgl.

23-01-2017


SULAWESI TENGAH 1510009900884

BPg 051 Dinas Pangan Prov.

SultengBank Mandiri

Rekening

Pengeluaran

S-386/WPB.26/KP.0140/2017, tgl.

21-02-2017

20 199374


PERTANIAN DAN HORTIKULTURA

PROPINSI SULAWESI SELATAN

0119482923BPg 054 DKPTPH Prov SulSel

(199374)

BNI CABANG

MATTOANGIN

Rekening

Pengeluaran

S-0266/WPB.24/KP.0130/2017, tgl.

03-03-2017


PROPINSI SULAWESI TENGGARA001-05-500062-4

BPG 060 Dinas Ketahanan

Pangan Prov. Sultra

Bank Sultra Cab.

Kendari

Rekening

Pengeluaran

S-0921/WPB.27/KP.060/2015, tgl.

15-06-2015


PROPINSI MALUKU1520012442758

BPg 061 Badan Ketahanan

Pangan Promal (DK)

Bank Mandiri KC. Ambon

Pattimura

Rekening

Pengeluaran

S-595/WPB.31/KP.061.3/2015, tgl.

22-04-2015


PROPINSI BALI036801002369303


Pangan Prov Bali (229164)

Bank BRI Cabang

Denpasar Renon

Rekening

Pengeluaran

S-086/WPB.21/KP.037/2017, tgl.

31-03-2017


PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT1610005119404


Pangan Provinsi NTB

Bank Mandiri Cabang

Mataram

Rekening

Pengeluaran

S-095/WPB.23/KP.01/2019, tgl. 21-

01-2019


PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR524594769

BPG 039 DKP PROV NTT

(249020)

BNI 1946 Cabang

Kupang

Rekening

Pengeluaran

S-481/WPB.23/KP.0130/2017, tgl.

09-03-2017


PROPINSI PAPUA154-00-1476908-1


Pangan Provinsi Papua

Mandiri Cabang Ahmad

Yani Jayapura

Rekening

Pengeluaran

S-264/WPB.30/KP.063/2018, tgl.

20-02-2018


PROPINSI BENGKULU0010101039200

BPG 016 DINAS KETAHANAN

PANGAN

Bank Bengkulu Cab.

Bengkulu

Rekening

Pengeluaran

S-293/WPB.09/KP.016/2017, tgl.

22-02-2017

Hal 2 dari 3

Jenis RekeningNama Bank/Kantor

Pos

Nomor dan Tanggal


No

Urut

Kode



PROPINSI MALUKU UTARA150-0005011695

BPg 062 Dinas Pangan Prov.

Malut 11 DK

Bank Mandiri Cabang

Ternate

Rekening

Pengeluaran

S-393/WPB.30/KP.062/2017, tgl.

21-02-2017


PROPINSI BANTEN 008401001591301

BPG 020 Dinas Ketahanan

Pangan Prov. Banten (299444)BRI Cab. Serang

Rekening

Pengeluaran

S-343/WPB.11/KP.0130/2017, tgl.

07-03-2017


KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 006301001951307

BPG 015 DISPANGAN PROV.

BABEL

BRI Cabang

Pangkalpinang

Rekening

Pengeluaran

S-162/WPB.010/KP.015/2017, tgl.

30-01-2017


GORONTALO150-00-0908080-3

BPg 050 Dinas Pangan Provinsi

Gorontalo

Bank Mandiri Cab.

Gorontalo

Rekening

Pengeluaran

S-705/WPB.28/KP.050/2015, tgl.

22-05-2015

32 320097


PERTANIAN DAN KESEHATAN

HEWAN PROPINSI KEPULAUAN

RIAU

534122807BPg 009 DKPP DAN KESWAN

PROV KEPRI_320097Bank BNI 1946

Rekening

Pengeluaran

S-0527/WPB.31/KP.009/2017, tgl

29-03-2017


PROPINSI PAPUA BARAT160.00.0222476.0


Pangan Papua Barat 339029

Bank Mandiri Cab.

Manokwari

Rekening

Pengeluaran

S-1065/WPB.33/KP.065/2017, tgl.

11-04-2017


PROPINSI SULAWESI BARAT0187949942



BARAT

Bank BNI Cabang

Mamuju

Rekening

Pengeluaran

S-0238/WPB.32/KP.1030/2017, tgl.

03-03-2017

35 417679

DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN PROPINSI

KALIMANTAN UTARA

0376078286BPG 185 DPKKP KALTARA 11

417679

BNI 1946 Cabang

Tanjung Selor

Rekening

Pengeluaran

S-257/WPB.20/KP.048/2015, tgl.

12-03-2015

Hal 3 dari 3

1 219245BADAN KETAHANAN PANGAN

PROPINSI MALUKU (TP) 1520012441164

BPg (061) Dinas Ketahanan Pangan

Propinsi Maluku (TP)

Bank Mandiri KC. Ambon

Pattimura

Rekening

Pengeluaran

Surat Penutupan Dari Bank Nomor

: 10.Br.Ap/040/2019, Tanggal 31

Januari 2019

2 210439BADAN KETAHANAN PANGAN DAN

PENYULUHAN KAB. BURU1520006391862

BPG (061) BADAN KETAHANAN


KABUPATEN BURU

Bank MandiriRekening

Pengeluaran


: 10.Br.APM/275/2019, Tanggal 23

Mei 2019

3 219183DINAS KETAHANAN PANGAN KAB.

MALUKU TENGAH026001000685305


PANGAN KAB. MALTENGBRI Cabang Masohi

Rekening

Pengeluaran


: B.0995-KC-XIII/OPS/04/2019,

Tanggal 25 April 2019

4 219211BADAN KETAHANAN PANGAN KAB.

SERAM BAGIAN BARAT4974-01-000027-30-6

BPg 173 BADAN KETAHANAN

PANGAN KAB. SERAM BAGIAN

BARAT

BRI Unit PiruRekening

Pengeluaran


: B.08/SK/04/2019, Tanggal 25

April 2019

5 219216

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN

DAN KETAHANAN PANGAN KAB.

SERAM BAGIAN TIMUR

4973-01000037-30-7 BPg 173 BPPKP Kab.SBT BRI Unit BulaRekening

Pengeluaran


: B.029/adm/05/2019, Tanggal 22

Mei 2019


BURU SELATAN152-0011861412

BPg (061) Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Buru Selatan

Bank Mandiri KC Ambon

Pantai Mardika

Rekening

Pengeluaran


: 10.Br.APM/254/2019, Tanggal 10

Mei 2019

7 289109DINAS PANGAN PROPINSI MALUKU

UTARA (TP)1500006760878

BPg 062 DINAS PANGAN PROV

MALUT 11 TPBank Mandiri Cab Ternate

Rekening

Pengeluaran


: R10.Br.TNT/126/2019, Tanggal

14 Februari 2019

Jenis

Rekening

Nomor dan Tanggal

Penutupan dari Bank

DATA REKENING SATKER INAKTIF BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

No

Urut

Kode


Nama Bank/Kantor

Pos

Jenis

Rekening

Nomor dan Tanggal

Penutupan dari Bank

No

Urut

Kode


Nama Bank/Kantor

Pos

8 289048DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN

PANGAN KAB. HALMAHERA SELATAN5220-01-000477-30-7

BPg 062 DINAS PERTANIAN

KETPANGAN HALSEL 11 TPBRI Unit Bacan

Rekening

Pengeluaran


: B.033-MKR/02/2019, Tanggal 19

Februari 2019


KEPULAUAN SULA5224-01-000955-30-1

BPg 062 Dinas Ket Pangan Kep Sula

11 TPBRI Kantor Unit Sanana

Rekening

Pengeluaran


: B.019/MKR-5224/01/2019,

Tanggal 25 Januari 2019

10 289055DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN

PANGAN KAB. HALMAHERA TIMUR150-00-0737722-7 BPG 112 KEMENTAN (289055) Bank Mandiri KC Tobelo

Rekening

Pengeluaran


: 10.CB.TBLO/26/2019, Tanggal 17

Januari 2019

11 289058DINAS PERTANIAN KAB. HALMAHERA

BARAT150-00-0739300-0

BPg 062 Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Halmahera Barat (11)

Bank Mandiri Cabang

Ternate

Rekening

Pengeluaran


: R10.Br.TNT/101/2019, Tanggal

31 Januari 2019


HALMAHERA TENGAH0280-01-000331-30-0

BPg 062 Badan Ketahanan Pangan

Kab. Halmahera TengahBRI Cab. Soasio

Rekening

Pengeluaran


: B.97/KC-XII/DJS/02/2019,

Tanggal 18 Februari 2019

13 289191

BADAN PENYULUHAN DAN

KETAHANAN PANGAN KAB.

HALMAHERA UTARA

150-00-0779602-0 BPG 112 BPDKP Bank Mandiri KC TobeloRekening

Pengeluaran


: 10.CB.TBLO/53/2019, Tanggal 29

Januari2019

laporan keuangan unit akuntansi pembantu pengguna ...

Documents