LAPORAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 018 TAHUN ANGGARAN 2014 018.08 AUDITED Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014 Alamat Kantor: KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN JLN. HARSONO RM NO. 3 GD. D LT. 8 RAGUNAN PASAR MINGGU JAKARTA
93
Embed
Laporan Keuangan Semester - psp.pertanian.go.idpsp.pertanian.go.id/assets/file/2018/Laporan_Keuangan_Audited_2014.pdf · B.1 Pendapatan Negara dan Hibah ... Rincian Kas di Bendahara
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 018 TAHUN ANGGARAN 2014
018.08 AUDITED
Untuk Periode Yang Berakhir
31 Desember 2014
Alamat Kantor: KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
JLN. HARSONO RM NO. 3 GD. D LT. 8 RAGUNAN PASAR MINGGU JAKARTA
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan i
KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna
Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah salah satu entitas
akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan
akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna
kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan
akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Disamping itu laporan keuangan ini
juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan
keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance).
Jakarta, April 2015 Direktur Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian,
Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, MS, DAA NIP. 196010241987031001
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan 018.08. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan
atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir, adalah merupakan
tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Jakarta, April 2015 Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian,
Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, MS, DAA NIP. 196010241987031001
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................................................... i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ......................................................................................... ii
DAFTAR ISI.................................................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL ........................................................................................................................... vii
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................................. viii
DAFTAR GRAFIK ........................................................................................................................... x
RINGKASAN .................................................................................................................................. xi
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN ........................................................................... xiv
II. NERACA ........................................................................................................................... xv
III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ..................................................................... 1
A. PENJELASAN UMUM ....................................................................................................... 1
A.1 DASAR HUKUM ...................................................................................................... 1
A.1 KEBIJAKAN TEKNIS SATKER PUSAT BADAN KARANTINA PERTANIAN .. 1
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan vi
LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
Neraca Percobaan
LAPORAN BARANG PENGGUNA
LAMPIRAN TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN BPK
DAFTAR INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan vii
Tabel 1. Ringkasan laporan Realisasi Anggaran Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 xi Tabel 2. Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 xiii Tabel 3. Penggolongan Kualitas Piutang 14 Tabel 4. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP 16 Tabel 5. Perbandingan Realisasi PNBP untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 16 Tabel 6. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014 17 Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Belanja per Kegiatan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014 17 Tabel 8. Perbandingan Realisasi Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 19 Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Sub Kelompok Belanja Untuk Periode Yang
Berakhir 31 Desember 2014 19 Tabel 10. Perbandingan Belanja Pegawai Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 20 Tabel 11. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Sub Kelompok Belanja Untuk Periode Yang
Berakhir 31 Desember 2014 20 Tabel 12. Perbandingan Belanja Barang Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 21 Tabel 13. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Sub Kelompok Belanja Untuk Periode Yang
Berakhir 31 Desember 2014 22 Tabel 14. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 22 Tabel 15. Anggaran dan Realisasi Belanja Sosial Berdasarkan Sub Kelompok Belanja Untuk Periode Yang
Berakhir 23 Tabel 16. Perbandingan Realisasi Belanja Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 23 Tabel 17. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 31 Tabel 18. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 32 Tabel 19. Rincian Peyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 32 Tabel 22. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 33 Tabel 27. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek 34 Tabel 30. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Provinsi 35 Tabel 31. Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per
Provinsi 37 Tabel 33. Rincian Persediaan 38 Tabel 35. Rincian Aset Tetap 39 Tabel 36. Akumulasi Penyusutan 43 Tabel 39. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Debitur 44 Tabel 41. Rincian Aset Lainnya 45 Tabel 43. Kewajiban Jangka Pendek 47 Tabel 44. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga 48 Tabel 45. Rincian Pendapatan Yang Ditangguhkan 49 Tabel 46. Rincian Ekuitas Dana Lancar 50
DAFTAR TABEL
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan viii
Hal
Lampiran 1 : Rekapitulasi Belanja Penunjang Dekonsentrasi / Tugas
Pembantuan Tahun 2014
xx
Lampiran 2 : Daftar Nama Kelompok Penerima Bansos Tahun Anggaran 2014 xx
Lampiran 3 : Hasil Rekonsiliasi SAU-SAI dengan KPPN setempat xx
Lampiran 4 : Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi antara petugas
SAKPA dan Bendahara Pengeluaran
xx
Lampiran 5 : SSBP terkait penyetoran sisa Kas Di Bendahara Pengeluaran (UP/TUP)
xx
Lampiran 6 : Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi antara petugas
SAKPA dan Bendahara Penerimaan
xx
Lampiran 7 : SSBP terkait penyetoran Kas Di Bendahara Penerimaan (PNBP) xx
Lampiran 8 : SSBP terkait penyetoran Kas Lainnya dan Setara Kas (Jasa Giro) xx
Lampiran 9 : Kartu piutang bukan pajak per debitur xx
Lampiran 10 : Kartu penyisihan piutang tidak tertagih - piutang PNBP xx
Lampiran 11 : Kartu piutang - Tagihan Penjualan Angsuran per debitur xx
Lampiran 12 : Kartu penyisihan piutang tidak tertagih - Tagihan Penjualan
Angsuran
xx
Lampiran 13 : Kartu piutang - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi (TP/TGR) per debitur xx
Lampiran 14 : Kartu penyisihan piutang tidak tertagih - TP/TGR xx
Lampiran 15 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Persediaan per
31 Desember 2014 dan Lampiran Hasil Pemeriksaan Fisik
xx
Lampiran 16 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Persediaan BLU
per 31 Desember 2014 dan Lampiran Hasil Pemeriksaan Fisik
xx
Lampiran 17 : Daftar Aset Tanah per 31 Desember 2014 xx
Lampiran 18 : Daftar Aset Tanah BLU per 31 Desember 2014 xx
Lampiran 19 : SKTJM terkait pencatatan TP/TGR xx
DAFTAR LAMPIRAN
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan ix
Lampiran 20 : Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2013
xx
Lampiran 21 : Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014
xx
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan x
Grafik 1 : Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2014
xx
DAFTAR GRAFIK
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan xi
RINGKASAN
Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK K/L) yang meliputi Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku
pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
Laporan Keuangan 018.08 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun
2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2014.
Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2014 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak
senilai Rp.47.326.930.884,00 atau mencapai ~% dari estimasi pendapatan senilai Rp0,00.
Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah senilai Rp2.905.083.409.246,00 atau
mencapai 88,19% dari alokasi anggaran senilai Rp3.294.030.743.000,00.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 1. Ringkasan laporan Realisasi Anggaran Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
Uraian
31 Desember 2014 31 Desember 2013
Anggaran Realisasi %
Realisasi thd
Anggaran Realisasi
Pendapatan Negara
0,00 47.326.930.884,00 ~ 43.870.813.596,00
Belanja Negara 3.294.030.743.000,00 2.905.083.409.246,00 88,19 3.307.047.556.887,00
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan xii
2. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
dana pada per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013.
Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana
yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana
telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat.
Jumlah Aset adalah senilai Rp.900.412.995.06,00 yang terdiri dari Aset Lancar senilai
Rp.732.697.468.239,00, Aset Tetap senilai Rp.92.079.055.358,00, dan Aset Lainnya senilai
Rp.75.636.471.470,00.
Jumlah Kewajiban adalah senilai Rp.969.408.809,00 yang merupakan Kewajiban Jangka
Pendek.
Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah senilai Rp899.443.586.258,00 yang terdiri dari
Ekuitas Dana Lancar senilai Rp731.728.059.430,00 dan Ekuitas Dana Investasi senilai
Rp167.715.526.828,00.
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 dapat disajikan sebagai
berikut:
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan xiii
Tabel 2. Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
4. Belanja Sosial B.2.4 1.974.277.900.000,00 1.939.359.518.483,00 98,23 2.819.313.325.648,00 BELANJA TRANSAKSI NON KAS
0 0 0 0
Jumlah Belanja 3.294.030.743.000,00 2.905.083.409.246,00 88,19 3.307.047.556.887,00
Jakarta, April 2015
Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, MS, DAA NIP. 196010241987031001
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan xv
II. NERACA
NERACA
PER 31 Desember 2014 DAN 31 Desember 2013
CATATAN 31 Desember 2014 31 Desember 2013
C.1
Kas di Bendahara Pengeluaran C.1.1 912.696.475 216.621.850
Kas di Bendahara Penerimaan C.1.2 - 0
Kas Lainnya dan Setara Kas C.1.3 432.641 1.906.496.494
Kas pada Badan Layanan Umum C.1.4 - 0
Jumlah Kas dan Bank 913.129.116 2.123.118.344
C.1.5 - 0
C.1.6 - 0
C.1.7 - 0
C.1.8 - 0
C.1.9 139.174.453 71.344.179
C.1.10 (114.923.953) 356.720
24.250.500 71.700.899
C.1.11 - 0
C.1.12 - 0
C.1.13 731.760.088.623 137.469.776.221
C.1.14 - 0
733.561.433.039 139.663.882.024
C.2
C.2.1 - 0
C.2.2 - 0
C.2.3 188.657.651.707 181.038.392.179
C.2.4 - 0
C.2.5 3.347.879.373 1.049.415.033
C.2.6 - 0
C.2.7 1.471.129.501 55.461.666.419
C.2.8 - 0
C.2.9 2.654.993.260 2.792.166.260
C.2.10 - 0
C.2.11 - 0
C.2.12 (104.052.598.483) (88.866.739.481)
92.079.055.358 151.474.900.410
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum
KDP
Akumulasi Penyusutan
Jumlah Aset Tetap
Jalan Irigasi dan Jaringan
Jalan Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum
Aset Tetap Lainnya
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum
Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum
Tanah
Tanah Badan Layanan Umum
Peralatan dan Mesin
Uang Muka Belanja (Prepayment)
Persediaan
Persediaan Badan Layanan Umum
Jumlah Aset Lancar
Aset Tetap
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Jumlah Piutang (Bersih)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Piutang
Piutang Bukan Pajak
Belanja DiBayar Dimuka
NAMA PERKIRAAN
ASET
Aset Lancar
Kas dan Bank
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan xvi
C.3
C.3.1 - 0
C.3.2 - 0
C.3.3 - 0
C.3.4 - 0
- -
C.4
C.4.1 32.977.022.663 32.941.048.243
C.4.2 - 0
C.4.3 53.721.300.756 42.772.368.936
C.4.4 - 0
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (11.061.851.949) (24.911.506.229)
75.636.471.470 50.801.910.950
900.412.995.067 341.940.693.384
C.5
C.5.1 56.279.693 48.381.430
C.5.2 912.696.475 216.621.850
C.5.3 432.641 1.906.194.986
C.5.4 - 0
C.5.5 - 0
969.408.809 2.171.198.266
969.408.809 2.171.198.266
C.6
C.6.1 24.250.500 70.987.459
C.6.2 731.760.088.623 137.469.776.221
C.6.3 (56.279.693) (48.079.922)
C.6.4 - 0
C.6.5 - 0
C.6.6 - 0
C.6.7 - 0
731.728.059.430 137.492.683.758
C.7
C.7.1 92.079.055.358 151.474.900.410
C.7.2 75.636.471.470 50.801.910.950
167.715.526.828 202.276.811.360
899.443.585.258 339.769.495.118
900.412.994.067 341.940.693.384
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
Jumlah Ekuitas Dana Investasi
JUMLAH EKUITAS DANA
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan
Jumlah Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Investasi
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
Dana Lancar Badan Layanan Umum
Ekuitas Dana Lancar Lainnya
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima
Cadangan Piutang
Cadangan PersediaanDana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
Utang Jangka Pendek L ainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
JUMLAH KEWAJIBAN
EKUITAS DANA
Ekuitas Dana Lancar
Uang Muka dari KPPN
Pendapatan Yang Ditangguhkan
Pendapatan Diterima Dimuka
Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Utang Kepada Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum
Aset Lain-Lain
Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)
Aset Lainnya
Aset Tak Berwujud
Piutang Jangka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Penjualan A
TP/TGR
Jakarta, April 2015
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian,
Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, MS, DAA NIP. 196010241987031001
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 1
III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dasar Hukum
A. PENJELASAN UMUM
A.1 DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004
tentang perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga.
Rencana
Strategis A.2 KEBIJAKAN TEKNIS
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didirikan sebagai
salah satu upaya Kementerian Pertanian dari aspek prasarana dan
sarana pertanian adalah bagaimana memperbaiki dan membangun
infrastruktur lahan dan air; meningkatkan akses pembiayaan pertanian
dengan suku bunga rendah yang terjangkau bagi petani kecil;
bagaimana membudayakan petani menggunakan pupuk kimiawi dan
organik secara berimbang untuk memperbaiki meningkatkan kesuburan
tanah; bagaimana mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 2
dan pelestarian lingkungan hidup; mengupayakan dukungan alat dan
mesin pertanian untuk meningkatkan produksi, nilai tambah serta
menekan susut hasil pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan
kesejahteraan petani.
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah menetapkan
satu program pada periode tahun 2013 yaitu Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Dengan telah
ditetapkan program tersebut diharapkan kebijakan teknis Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam rangka mencapai
sasaran pembangunan pertanian mampu menjadi motor penggerak
tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang optimal untuk
pembangunan pertanian berkelanjutan.
A.2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :
a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan lahan dan pengelolaan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 3
A.2.3. RUH, VISI DAN MISI
Ruh Ruh penyelenggaraan pembangunan pertanian Indonesia yaitu Bersih dan Peduli. Bersih berarti bebas dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), amanah, transparan dan akuntabel. Peduli berarti memberikan fasilitasi pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan dan keberpihakan terhadap kepentingan umum (masyarakat pertanian) di atas kepentingan pribadi dan golongan (demokratis) dan aspiratif. Visi Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah Mewujudkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang optimal untuk pembangunan pertanian berkelanjutan. Misi Untuk mencapai visi diatas, Direktorat Jenderal Prsarana dan Sarana Pertanian mengemban Misi :
a. Mendorong partisipasi stake holder dalam perluasan dan pengelolaan lahan pertanian yang efektif dan berkelanjutan.
b. Mendorong pemanfaatan air irigasi di lahan pertanian secara efisien, efektif dan berkelanjutan.
c. Mendorong pengembangan industri alat dan mesin pertanian, dan memfasilitasi tumbuh kembangnya usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian yang mandiri.
d. Memfasilitasi penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dengan azas 6 (enam) tepat.
e. Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana.
f. Memberikan pelayanan prima dalam bidang perencanaan, administrasi dan manajemen pembangunan prasarana dan sarana pertanian.
A.2.4 TUJUAN
Adapun tujuan pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana pertanian yang meliputi aspek lahan dan air, pembiayaan, pupuk pestisida dan alat mesin pertanian (Alsintan), adalah sebagai berikut :
1. Tujuan pengelolaan lahan dan air tahun 2011–2014, adalah :
a. Mengembangkan infrastruktur pertanian aspek lahan pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
b. Memperluas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan,
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 4
hortikultura, perkebunan dan peternakan.
c. Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian bersama instansi terkait dalam rangka mewujudkan lahan pertanian abadi.
d. Menyusun rancangan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sebagai diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB).
e. Mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani agar ada jaminan kepastian hukum, agar dapat meningkatkan akses petani kepada sumber permodalan.
f. Melakukan upaya optimasi lahan, konservasi lahan dan konservasi DAS Hulu , rehabilitasi dan reklamasi lahan dalam rangka pendayagunaan lahan terlantar, pencegahan degradasi lahan yang terus berlanjut serta mencegah meluasnya lahan pertanian yang kritis.
g. Mewujudkan usahatani padi sawah ramah Iingkungan melalui SRI (System of Rice Intensification).
h. Mengembangkan Rumah Kompos dalam rangka pemanfaatan pupuk organik untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan lahan pertanian.
i. Mewujudkan pengembangan sumber air irigasi alternatif skala kecil, baik air tanah maupun air permukaan untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
j. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan air irigasi melalui pengembangan dan optimalisasi air irigasi baik jaringan irigasi tingkat usahatani, jaringan pedesaan, maupun pengembangan tata air mikro.
k. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air di 32 propinsi.
l. Melakukan upaya konservasi air, peningkatan kualitas air dan pelestarian lingkungan, serta antisipasi perubahan iklim global.
m. Melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan pengelola air irigasi dalam rangka meningkatkan posisi tawar petani.
n. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan lembaga terkait dalam rangka memecahkan permasalahan dalam pengelolaan lahan dan air.
o. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian dalam bidang pengelolaan lahan dan air yang sensitive gender.
2. Tujuan pengembangan dan fasilitasi pembiayaan pertanian bagi
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 5
petani dan pelaku usaha pertanian, tahun 2011 – 2014, adalah :
a. Mewujudkan sistem dan mekanisme pelayanan kredit/pembiayaan yang mudah diakses dan berbunga rendah melalui fasilitasi penyediaan subsidi dan penjaminan.
b. Mewujudkan terbentuknya sistem perlindungan usaha petani dan mitigasi risiko usaha petani melalui Asuransi Pertanian.
c. Meningkatkan ketersediaan pembiayaan bagi petani petani/peternak (pemilik dan/atau penggarap) skala kecil, buruh tani, melalui PUAP
d. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan keuangan mikro dan pemberdayaan pengurus Gapoktan penerima BLM-PUAP menuju terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)
e. Mewujudkan pembentukan petugas pendamping Fasilitator Pembiayaan Pertanian (FPT) untuk membantu dan memfasilitasi petani kepada perbankan
f. Mewujudkan terbentuknya Undang Undang Pembiayaan Pertanian
serta turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah
3. Tujuan penyediaan pupuk pestisida sesuai azas enam tepat tahun 2011 – 2014, adalah :
a. Memfasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dalam rangka mendorong penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi serta meningkatkan fasilitasi penyediaan dan penggunaan pupuk organik untuk memperbaiki kualitas lahan pertanian.
b. Mengawasi peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan.
4. Tujuan pengembangan alat mesin pertanian, tahun 2011 – 2014, adalah sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan fasilitasi penyediaan alat dan mesin pertanian di tingkat petani dalam rangka mendukung pembangunan pertanian
b. Mengoptimalkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian dalam rangka peningkatan produktivitas usaha sektor pertanian
c. Mengefektifkan peran pengawasan penyediaan, peredaran dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian
d. Menumbuh kembangkan Kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 6
Alsintan (UPJA) dan bengkel alsintan
e. Melakukan penguatan UPJA yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah setempat
f. Meningkatkan kualitas pengelolaan UPJA yang berorintasi bisnis dan mandiri agar menjadi UPJA Mandiri
g. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan, pegawasan dan peningkatan peranan kelembagaan alsintan.
A.2.5 SASARAN YANG INGIN DICAPAI Sebagai pelaksana dan penanggung jawab dalam koordinasi pembangunan pertanian daerah, serta dalam rangka menjaga kesinambungan kegiatan pembangunan, sasaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam membangun Pertanian di Indonesia yang hendak dicapai adalah :
1. Meningkatnya partisipasi stake holder dalam perluasan dan lahan pertanian yang efektif dan berkelanjutan.
2. Terwujudnya efisiensi pemanfaatan air irigasi serta fasilitasi air irigasi di tingkat usahatani melalui kelembagaan pengelolaan air irigasi yang berkembang dan maju
3. Tersedianya standarisasi dan mutu alsintan yang baik dan berkembangnya UPJA.
4. Lancarnya pelayanan, pendaftaran / perijinan pupuk dan pestisida yang dibutuhkan masyarakat serta tersedianya pupuk dan pestisida yang memenuhi kriteria 6 (enam) tepat.
5. Terwujud dan berkembangnya sistem pembiayaan pertanian yang fleksibel dan sederhana.
A.2.6 STRATEGI
Strategi yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut :
1) Good Governance
Melaksanakan manajemen penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian yang efisien, bersih, transparan, bebas dari KKN dengan penyelenggaraan disiplin anggaran dan penciptaan kebijakan yang mendorong peran serta stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah sesuai dengan peta kewenangannya.
2) Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Lahan dan Air Secara Lestari
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 7
Melaksanakan pengembangan lahan melalui penyempurnaan tata aturan pengelolaan lahan dan air, pengendalian alih fungsi lahan, perluasan areal pertanian, optimalisasi lahan terlantar/tidur, konservasi dan rehabilitasi, reklamasi, jalan usahatani dan jalan produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dan meningkatkan kesuburan dan produktivitas melalui usahatani padi SRI, serta pengelolaan air yang efisien dan efektif dengan mengembangkan dan merehabilitasi jaringan irigasi ditingkat usahatani, jaringan irigasi desa, dan Tata Air Mikro (TAM) melalui partisipasi masyarakat.
3) Menetapkan Skala Prioritas Kawasan Pengembangan
Melaksanakan penetapan skala prioritas kawasan pengembangan pertanian yang berbasis komoditas. Perkembangan otonomi daerah yang telah dilaksanakan bisa dipandang positif, kondisi ini dapat membangun sistem pembagian manfaat ekonomi secara lebih adil dan merata antar wilayah, antar pelaku ekonomi (pengentasan kemiskinan) dan antar generasi yang dapat memberikan dampak positif (langsung maupun tidak langsung) terhadap perbaikan ekosistem lokal maupun global. Oleh karena itu penetapan skala prioritas kawasan pengembangan pertanian berbasis komoditas perlu dikaji skala ekonominya dengan baik.
4) Mendorong Pola Partisipatif
Melaksanakan pemberdayaan masyarakat/petani dalam pengelolaan lahan dan air dengan meningkatkan kemampuan SDM melalui pengarusutamaan gender (PUG) agar mandiri dan proaktif melalui kegiatan-kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian dalam suatu wadah organisasi/kelompok petani yang kuat dan mandiri. Fasilitasi pemerintah harus diselenggarakan untuk mendorong kreatifitas dan memberdayakan usaha masyarakat dan memberdayakan usaha masya-rakat, antara lain melalui pola Bantuan Sosial dan Sekolah Lapang (SL).
5) Menggalang Sinergi dan Meningkatkan Mutu Koordinasi
Melaksanakan penggalangan sinergi semua instansi terkait dalam memberdayakan potensi sumber daya pertanian yang ada untuk pengelolaan prasarana dan sarana pertanian.
6) Pemberdayaan Kelembagaan dan SDM Pertanian
Pemberdayaan kelembagaan dan SDM pertanian perlu ditata dan dikelola dengan baik melalui pelatihan dan penerapan inovasi teknologi baru dibidang prasarana dan sarana pertanian.
7) Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang Feasible dan Bankable, adalah mendorong peningkatan portfolio ketersediaan dana dari bank pelaksana KKP-E, KPEN-RP dan
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 8
KUPS untuk membiayai usaha pertanian.
8) Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang Feasible dan tidak Bankable, adalah mengoptimalkan skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang risiko kreditnya sudah ditangani oleh pemerintah melalui pola risk sharing.
9) Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang tidak Feasible dan tidak Bankable, adalah mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dari Gapoktan PUAP di pedesaan untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil.
10) Strategi Penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi, dengan mendorong penggunaan pupuk majemuk dan pupuk organik melalui pemberian subsidi harga pupuk dan bantuan langsung pupuk, serta bantuan sarana pengolah pupuk organik ditingkat petani.
11) Strategi dalam meningkatkan pengawasan pupuk dan Pestisida, yaitu dengan mendorong peran pemerintah daerah dalam pengawasan pupuk dan pestisida melalui peningkatan kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)
12) Strategy pengembangan alat dan mesin pertanian secara selektif dan progresif, yaitu dengan melaksanakan pengembangan alsintan melalui optimalisasi penggunaan alsintan dan pemanfaatan teknologi alat dan mesin pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta kualitas semua sumber daya termasuk sumber daya tenaga kerja
13) Strategy pengawasan alsintan, yaitu pemberdayaan petugas pengawas melalui peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penyediaan sarana pendukung
14) Strategy penumbuhan dan pengembangan UPJA dan bengkel alsintan, yaitu pemberdayaan kelembagaan UPJA dan bengkel Alsintan melalui peningkatan kompetensi SDM, organisasi dan bisnis serta penerapan inovasi teknologi di bidang alat dan mesin pertanian.
Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
A.3 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Tahun 2014 ini merupakan laporan yang mencakup
seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh . Laporan Keuangan ini
dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian
prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan
data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi
keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 9
dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas
Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang
menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk
penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan
manajerial lainnya.
A.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2014 telah
mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya
telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di
lingkungan pemerintahan.
Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
Pendapatan (1) Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah
ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada
KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas brutto,
yaitu dengan membukukan penerimaan brutto, dan tidak mencatat
jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
Belanja (2) Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas
dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan
belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 10
Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.
Aset (3) Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan
dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat,
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-
keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat
umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan
sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk
sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan
kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada
saat hak kepemilikan berpindah.
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan
Aset Lainnya.
Aset Lancar a. Aset Lancar
Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera
untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu
12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri
dari kas, piutang, dan persediaan.
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas
dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan
kurs tengah BI pada tanggal neraca.
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul
berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan
atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima
pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca
disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 11
operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan
untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.
Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik
pada tanggal neraca dikalikan dengan :
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh
dengan cara lainnya.
Aset Tetap b. Aset Tetap
Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh
pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai
masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada
neraca Satker per 31 Desember 2014 berdasarkan harga perolehan.
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum
kapitalisasi sebagai berikut:
(a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan
peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih
dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
(b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya
sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta
rupiah);
Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap
lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
Piutang Jangka
panjang c. Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau
akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan
51 BELANJA PEGAWAI 27.866.445.000 19.908.039.315 9.219.971 19.898.819.344 71,41 52 BELANJA BARANG 1.284.822.198.000 939.853.628.303 394.543.522 939.459.084.781 73,12 53 BELANJA MODAL 7.064.200.000 6.365.986.638 - 6.365.986.638 90,12 57 BELANJA BANTUAN SOS 1.974.277.900.000 1.947.332.931.900 7.973.413.417 1.939.359.518.483 98,23
3.294.030.743.000 2.913.460.586.156 8.377.176.910 2.905.083.409.246 88,19 JUMLAH Realisasi belanja per kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Belanja per Kegiatan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
3.294.030.743.000 2.913.460.586.156 8.377.176.910 2.905.083.409.246 88,19 JUMLAH Komposisi anggaran dan realisasi belanja secara netto setelah dikurangi pengembalian belanja dapat dilihat dalam
grafik berikut ini:
-
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Sosial
19.898.819
939.459.085
6.365.987
1.939.359.518
Thou
sand
s
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013
Anggaran Realisasi
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 19
Realisasi belanja netto untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014
mengalami Penurunan senilai Rp400.548.812.441,00 (12,11%)
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain
karena adanya surat pemblokiran sementara untuk pencairan kegiatan
lingkup Dtijen PSP TA. 2014 dengan Nomor 378/RC.110/B-11/05/2014
tanggal 30 Mei 2014 terkait untuk penghematan/efisiensi 15% dan ada
tambahan anggaran dana kontingensi sebesar Rp. 578.145.076,00 yang
hanya terealisasi sebesar Rp. 324.385.745.000,00 (56,11%) .
Perbandingan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember
2014 dan periode yang sama tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel 8. Perbandingan Realisasi Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
TA 2014 TA 2013 Rp %51 Belanja Pegawai 19.898.819.344 19.281.405.238 617.414.106 3,2052 Belanja Barang 939.459.084.781 458.756.878.493 480.702.206.288 104,7853 Belanja Modal 6.365.986.638 9.695.947.508 (3.329.960.870) (34,34)57 Belanja Sosial 1.939.359.518.483 2.819.313.325.648 (879.953.807.165) (31,21)
Realisasi belanja pegawai netto untuk periode yang berakhir 31
Desember 2014 adalah senilai 19.898.819.344,00 atau sebesar
71,41 % dari Pagu Anggaran setelah dikurangi pengembalian senilai
Rp9.219.971,00.
Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Sub Kelompok Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 20
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 23.900.429.000 19.224.093.315 80,43
Belanja Lembur 2.666.016.000 683.946.000 25,65 Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito 1.300.000.000 - -
- - -
- - - - - -
Jumlah Bruto 27.866.445.000 19.908.039.315 71,44 Pengembalian - 9.219.971 -
Jumlah Netto 27.866.445.000 19.898.819.344 71,41
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31
Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing
senilai Rp19.898.819.344,00 dan 19.281.405.238,00. Penurunan
realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan Penurunan
realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan adanya belanja
uang makan dan honor yang belum direalisasikan. Rincian belanja
pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 10. Perbandingan Belanja Pegawai Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
Rp %Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 19.224.093.315 18.720.598.647 503.494.668 2,69 Belanja Lembur 683.946.000 570.353.000 113.593.000 19,92 Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito - - - -
- - - - - - - - - - - -
Jumlah Bruto 19.908.039.315 19.290.951.647 617.087.668 3,20 Pengembalian 9.219.971 9.546.409 (326.438) (3,42) Jumlah Netto 19.898.819.344 19.281.405.238 617.414.106 3,20
Uraian TA 2014 (Rp) TA 2013 (Rp)Naik / (turun)
Realisasi
Belanja Barang
Rp939.483.210.
281,00
B.2.2 Belanja Barang
Realisasi belanja barang netto untuk periode yang berakhir 31
Desember 2014 adalah senilai Rp.939.459.084.781,00 atau sebesar
73,12% dari Pagu Anggaran setelah dikurangi pengembalian senilai
Rp394.543.522,00.
Tabel 11. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Sub Kelompok Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember
2014
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 21
Belanja Barang Operasional 69.834.990.000 64.947.060.538 93,00 Belanja Barang Non Operasional 88.825.871.000 73.332.134.653 82,56 Belanja Jasa 60.617.170.000 46.278.804.795 76,35 Belanja Pemeliharaan 3.998.935.000 2.993.347.513 74,85 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 203.910.292.000 153.390.084.415 75,22 Belanja Perjalanan Luar Negeri 1.568.000.000 759.409.689 48,43 Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 855.861.940.000 597.955.588.300 69,87 Belanja Barang Penunjang Dana DK dan TP untuk diserahkan ke Pemda 205.000.000 197.198.400 96,19 Jumlah Bruto 1.284.822.198.000 939.853.628.303 73,15 Pengembalian 0 394.543.522 - Jumlah Netto 1.284.822.198.000 939.459.084.781 73,12
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Realisasi Belanja Barang untuk diserahkan (526) pada periode yang
berakhir 31 Desember 2014 senilai Rp598.152.786.700,00 terdiri
dari:
a. Diserahkan kepada masyarakat/Pemda (5261) senilai
Rp597.955.588.300,00
b. Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada
Pemerintah Daerah (5262) senilai Rp197.198.400,00
Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember
2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing senilai
Rp939.459.084.781,00 dan Rp458.402.977.867,00. Kenaikan
realisasi Belanja Barang sebesar 104,95%. Rincian Belanja Barang
disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 12. Perbandingan Belanja Barang Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
Rp %Belanja Barang Operasional 64.947.060.538 47.309.740.958 17.637.319.580 37,28 Belanja Barang Non Operasional 73.332.134.653 83.754.023.451 (10.421.888.798) (12,44) Belanja Jasa 46.278.804.795 58.146.256.536 (11.867.451.741) (20,41) Belanja Pemeliharaan 2.993.347.513 3.011.396.671 (18.049.158) (0,60) Belanja Perjalanan Dalam Negeri 153.390.084.415 126.258.892.676 27.131.191.739 21,49 Belanja Perjalanan Luar Negeri 759.409.689 674.690.568 84.719.121 12,56 Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 597.955.588.300 139.742.624.016 458.212.964.284 327,90
Belanja Barang Penunjang dana DK dan TP untuk diserahkan ke Pemda 197.198.400
Jumlah Bruto 939.853.628.303 458.897.624.876 480.956.003.427 104,81
Realisasi belanja sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember
2014 adalah senilai Rp1.939.359.518.483,00 atau sebesar 98,23%
dari Pagu Anggaran setelah dikurangi pengembalian senilai
Rp7.973.413.417,00.
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 23
Tabel 15. Anggaran dan Realisasi Belanja Sosial Berdasarkan Sub Kelompok Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014
BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL - - - BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.974.277.900.000 1.947.332.931.900 98,64
- - -
- - - Jumlah Bruto 1.974.277.900.000 1.947.332.931.900 98,64 Pengembalian - 7.973.413.417 - Jumlah Netto 1.974.277.900.000 1.939.359.518.483 98,23
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Realisasi Belanja Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014
dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing senilai
Rp1.939.359.518.483,00 dan Rp2.819.313.325.648,00. Penurunan
realisasi Belanja Sosial sebesar 31,21% antara lain disebabkan karena
adanya surat pemblokiran sementara untuk pencairan kegiatan lingkup
Dtijen PSP TA. 2014 dengan Nomor 378/RC.110/B-11/05/2014 tanggal
30 Mei 2014 terkait untuk penghematan/efisiensi 15%. Rincian Belanja
Sosial disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 16. Perbandingan Realisasi Belanja Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
Rp %BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL - 420.000.000 (420.000.000) (100,00) BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.947.332.931.900 2.825.487.214.100 (878.154.282.200) (31,08)
- - - - - - - -
Jumlah Bruto 1.947.332.931.900 2.825.907.214.100 (878.574.282.200) (31,09) Pengembalian 7.973.413.417 6.593.888.452 1.379.524.965 20,92 Jumlah Netto 1.939.359.518.483 2.819.313.325.648 (879.953.807.165) (31,21)
Uraian TA 2014 (Rp) TA 2013 (Rp)Naik / (turun)
Berdasarkan tabel di atas, berikut ini kegiatan-kegiatan Bansos , yakni:
1. PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI Infrastruktur dan sarana merupakan salah satu faktor penting dalam proses usahatani, diantaranya infrastruktur irigasi. Infrastruktur irigasi sangat menentukan ketersediaan air yang berdampak langsung terhadap kualitas dan kuantitas tanaman khususnya padi. Pemberian air irigasi dari hulu (upstream) sampai dengan hilir (downstream) memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa: bendungan, bendung, saluran primer dan sekunder, box bagi, bangunan-bangunan ukur,
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 24
dan saluran tersier serta saluran tingkat usaha tani (TUT). Rusaknya salah satu bangunan-bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menjadi menurun. Apabila kondisi ini dibiarkan terus dan tidak segera diatasi, maka akan berdampak terhadap penurunan produksi pertanian yang diharapkan, dan berimplikasi negatif terhadap kondisi pendapatan petani dan keadaan sosial, ekonomi disekitar lokasi.
Mengingat sebagian besar pemerintah kabupaten/kota dan perkumpulan petani pemakai air sampai saat ini belum dapat menjalankan tanggung jawabnya, maka Pemerintah dalam hal ini Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian berusaha untuk membantu meningkatkan pemberdayaan P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi melalui kegiatan Pengembangan Jaringan.
Tujuan
1. Meningkatkan kinerja jaringan irigasi sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi.
2. Meningkatkan areal tanam melalui penambahan indeks pertanaman dan penambahan baku lahan
3. Meningkatkan produktivitas. 4. Membangun rasa memiliki terhadap jaringan irigasi .
Sasaran
1. Terbangunnya jaringan irigasi tingkat usahatani di beberapa propinsi. 2. Meningkatnya luas areal tanam melalui penambahan IP lebih dari lebih dari
30% dan peningkatan produktivitas lebih dari 1 ton/Ha. 3. Terbangunnya rasa memiliki petani terhadap jaringan irigasi yang dibangun
atau direhabilitasi.
2. UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO) Perbaikan kesuburan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas lahan pertanian dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesuburan pada lahan sawah adalah dengan mengembalikan jerami ke dalam lapisan tanah sebagai bahan organik dan tidak membakar atau membawa jerami keluar dari areal sawah. Upaya lain dalam perbaikan kesuburan lahan sawah dapat ditempuh melalui pemberian pupuk organik yang berasal dari bahan organik berupa limbah pertanian seperti limbah panen (jerami dan lainnya) serta limbah peternakan (kotoran hewan). Perbaikan kesuburan lahan dengan penggunan pupuk organik perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk pertanian, efisiensi dalam usahatani, peningkatan aspek kesehatan serta terpeliharanya lingkungan hidup.
Proses pembuatan pupuk organik dari bahan baku berupa limbah panen dan
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 25
limbah peternakan apabila dilakukan secara alami memerlukan waktu cukup lama yaitu sekitar 1 – 2 bulan bahkan lebih. Apabila proses tersebut menggunakan alat bantu berupa APPO (alat pengolah pupuk organik) yang berfungsi sebagai pencacah dan penghancur bahan organik, maka waktu pengomposan menjadi lebih pendek yaitu sekitar hanya 2-3 minggu. Dalam skala kelompok tani/gapoktan, diperlukan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), yaitu berupa bangunan rumah kompos untuk penempatan mesin APPO, bak fermentasi, dilengkapi alat pengangkut kendaraan bermotor roda tiga agar lebih efisien, serta hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pupuk organik.
Upaya peningkatan dan perbaikan kesuburan lahan pertanian melalui pengembangan unit pengolah pupuk organik, dilaksanakan dengan cara pemberdayaan masyarakat, maka diharapkan dari kegiatan tersebut disamping dapat meningkatkan produksi tanaman pertanian, selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta mampu membuka lapangan kerja di pedesaan.
Tujuan
Tujuan dari Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO),
yaitu :
1. Menyediakan fasilitas terpadu pengolahan bahan organik (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupuk organik).
2. Memenuhi kebutuhan pupuk organik oleh, dari dan untuk petani, tanpa harus membeli dan bergantung kepada pabrik pupuk.
3. Mensubstitusi kebutuhan pupuk anorganik. 4. Memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan pertanian. 5. Meningkatkan populasi ternak. 6. Membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja di pedesaan. 7. Media pelatihan dan penelitian bagi berbagai kalangan masyarakat,
termasuk petani, mahasiswa dan karyawan. 8. Melestarikan sumberdaya lahan pertanian dan lingkungan.
Sasaran
Sasaran dari kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) adalah sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan sentra peternakan, sebanyak 100 unit yang tersebar di 93 kabupaten di 26 propinsi.
3. BANTUAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN
Alat dan mesin pertanian (alsintan) memiliki peranan penting dalam kegiatan usahatani untuk memberikan mutu hasil yang lebih baik dan dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Dalam kegiatan pengolahan tanah, traktor roda 2,
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 26
pompa air, transplanter yang merupakan Unit Pelayanan Jasa Alsintan dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan intensitas pertanaman di berbagai ekologi lahan. Selain itu melalui pemanfaatan alsintan akan mendukung upaya pemecahan masalah kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian yang banyak terjadi di daerah.
Dalam rangka mempertahankan swasembada beras berkelanjutan, maka pemerintah juga berkomitmen dalam pencapaian surplus 10 juta ton beras pada tahun 2014. Salah satu strategi peningkatan produksi adalah penyempurnaan manajemen teknis yang diantaranya adalah percepatan pengolahan tanah dan penanaman secara serentak.
Kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan yang berbeda-beda serta mahalnya harga alsintan, menimbulkan beragamnya proses kepemilikan alsintan oleh petani baik secara pribadi maupun kelompok. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah kembali menggulirkan program bantuan alat dan mesin pertanian berupa traktor roda 2, traktor roda 4 dan pompa air melalui sumber dana APBN Tahun Anggaran 2012.
Untuk mendukung pelaksanaan penyediaan ketiga jenis alsintan tersebut di daerah agar tidak terjadi permasalahan yang dapat menghambat terealisasinya bantuan tersebut, diperlukan pedoman teknis bagi petugas di daerah maupun penerima bantuan. Untuk kegiatan Unit Pelayanan Jasa Alsintan Mandiri (UPJA Mandiri) telah dilaksanakan di beberapa propinsi yang antara lain adalah Propinsi Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung. Jenis bantuan UPJA Mandiri per Kelompok sebesar Rp. 250.000.000,00 antara lain adalah hand traktor (roda 2), Rice Transplanter, alat bengkel, gudang dan bangunan.
Tujuan
a. Meningkatkan kepemilikan alat dan mesin pertanian untuk mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian dan pendapatan petani.
b. Meningkatkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk mempercepat pengolahan tanah dan penyediaan air irigasi.
Sasaran
a. Tercapainya peningkatan kepemilikan alat dan mesin pertanian oleh Poktan/Gapoktan/UPJA untuk mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian dan pendapatan petani melalui pemanfaatan alsintan tersebut.
b. Meningkatnya alat dan mesin pertanian untuk mempercepat pengolahan tanah dan penyediaan air irigasi.
Kegiatan Bantuan Alsin Hadiah bagi UPJA/Kelompok, GP3A, P3A bagi kelompok yang berprestasi diantara nya adalah bantuan alsin antara lain berupa alat mesin pertanian yang berupa hand traktor, hand sprayer.
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 27
5. PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)
Program Pemberdayaan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dilaksanakan oleh petani (pemilik dan/atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani miskin di perdesaan melalui koordinasi Gapoktan sebagai lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh petani.
Kementerian Pertanian mulai tahun 2008 telah melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dibawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat.
Pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun 2012 mengacu kepada pola dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Strategi dasar yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, optimalisasi potensi agribisnis, fasilitasi modal usaha petani kecil, penguatan dan pemberdayaan kelembagaan.
Tujuan :
a) Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah;
b) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani;
c) Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis;
d) Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.
Sasaran :
a) Berkembangnya usaha agribisnis di desa terutama desa miskin terjangkau sesuai dengan potensi pertanian desa;
b) Berkembangnya Gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani untuk menjadi kelembagaan ekonomi;
c) Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan/atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan
d) Berkembangnya usaha agribisnis petani yang mempunyai siklus usaha harian, mingguan, maupun musiman.
6. OPTIMASI LAHAN
Optimasi lahan pertanian merupakan usaha meningkatkan pemanfaatan sumber
daya lahan pertanian menjadi lahan usahatani tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan peternakan melalui upaya perbaikan dan peningkatan daya
dukung lahan, sehingga dapat menjadi lahan usahatani yang lebih produktif.
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 28
Kegiatan optimasi lahan pertanian diarahkan untuk memenuhi kriteria lahan
usahatani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perternakan dari aspek
teknis, perbaikan fisik dan kimiawi tanah, serta peningkatan infrastruktur
usahatani yang diperlukan.
Kegiatan optimasi lahan diarahkan untuk menunjang terwujudnya ketahanan
pangan dan antisipasi kerawanan pangan. Dalam rangka mendukung surplus 10
juta ton beras pada tahun 2014, khusus Kegiatan Optimasi Lahan Tanaman
Pangan komoditasnya harus padi. Untuk tahun 2014 pelaksanan kegiatan
optimasi lahan khususnya yang berskala luas (≥ 500 Ha ) dikerjasamakan
dengan TNI-AD. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut MOU Menteri Pertanian
dengan Panglima TNI-AD yang dilanjutkan dengan Kesepakatan Kerja Sama
(KKS) Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Aster Kepala Staf
Angkatan Darat tentang Program Kerja Sama Dalam Mendukung Peningkatan
Ketahanan Pangan.
Tujuan
Tujuan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan adalah: a. Memanfaatkan lahan yang sementara tidak diusahakan menjadi lahan
pertanian produktif b. meningkatkan indeks pertanaman (IP) untuk memperluas areal tanam. c. Mendukung Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) d. Melestarikan sumber daya lahan pertanian e. Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di pedesaan f. Memberdayakan anggota TNI-AD mendukung sektor pertanian dalam rangka
terwujudnya ketahanan pangan dan antisipasi kerawanan pangan. Sasaran Sasaran kegiatan optimasi lahan diarahkan untuk :
a) Mendukung Subsektor Tanaman Pangan, dengan komoditas khusus padi, pada lahan – lahan yang sementara tidak diusahakan dan IP rendah diprioritaskan pada (IP) ≤ 100.
b) Mendukung Subsektor Hortikultura
Lahan kawasan komoditi hortikultura yang belum optimal diutamakan untuk komoditas buah-buahan unggulan nasional dan lokal.
c) Mendukung Subsektor Perkebunan
Optimasi lahan perkebunan diarahkan pada lahan kawasan perkebunan rakyat dengan komoditas unggulan nasional dan lokal yang produktivitasnya rendah, jumlah populasi tanaman rendah.
d) Kawasan Peternakan Optimasi lahan peternakan diarahkan pada lahan HMT yang sementara tidak diusahakan.
e) Sasaran kegiatan optimasi lahan tahun 2014 adalah seluas 200.000 ha, yang terdiri dari kawasan tanaman pangan 175.220 ha, hortikultura 7.950 ha, perkebunan 16.830 ha yang tersebar di 32 Propinsi pada 368 Kabupaten/Kota.
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 29
7. SRI
merupakan salah satu pendekatan dalam praktek budidaya padi yang menekankan pada manajemen pengelolaan tanah, tanaman dan air melalui pemberdayaan kelompok dan kearifan lokal yang berbasis pada kegiatan ramah lingkungan.
Dengan pola tanam padi metode SRI diharapkan dapat memberikan tambahan produksi sebanyak 1 s/d 2 ton/Ha , sehingga dapat berkontribusi dalam mensukseskan program surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014.
Tujuan Tujuan Pengembangan SRI ini adalah :
a. Memperbaiki kualitas/ kesuburan lahan sawah melalui pemberian asupan bahan organik
b. Mendukung Pogram Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) c. Mengefisiensikan penggunaan saprodi dan pemanfaatan air d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani tentang
usahatani padi sawah organik metode SRI. e. Mengembangkan usahatani padi yang ramah lingkungan. f. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Sasaran Sasaran kegiatan pengembangan SRI adalah petani padi yang tergabung dalam kelompok tani / P3A / Gapoktan pada lahan sawah beririgasi ( teknis, setengah teknis dan sederhana) dan lahan tadah hujan yang ketersediaan airnya terjamin. Pada tahun 2014 kegiatan pengembangan SRI seluas 180.000 Ha yang tersebar di 29 propinsi, 243 kabupaten/kota.
8. Perluasan Areal Hortikultura Program pengembangan agribisnis hortikultura khususnya buah-buahan merupakan bagian integral dari program pembangunan pertanian nasional. Dalam upaya memenuhi kebutuhan terhadap produk hortikultura, diperlukan usaha peningkatan produksi yang mengarah kepada peningkatan efisiensi usaha, produktivitas, dan mutu produk. Tujuan : a. Menambah baku lahan dan produksi hortikultura b. Menambah luas areal kawasan sentra produksi hortikultura c. Memanfaatkan lahan yang sementara tidak diusahakan/terlantar untuk pengembangan komoditas hortikultura Sasaran : Jenis komoditas yang dikembangkan diprioritaskan komoditas buah-buahan Unggulan Nasional (mangga, manggis, durian, jeruk, rambutan) dan Unggulan Daerah yang mempunyai pangsa pasar yang baik. Sasaran kegiatan perluasan areal hortikultura TA. 2014 adalah terwujudnya penambahan luas areal hortikultura pada kawasan sentra pengembangan hortikultura seluas 2.500 Ha, yang tersebar di 19 provinsi mencakup 49 kabupaten/kota.
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 30
9. Perluasan Areal Perkebunan Kegiatan perluasan areal perkebunan tahun 2014 dilaksanakan melalui pola BANSOS (Bantuan Sosial) dengan melibatkan petani secara langsung yang tergabung dalam kelompok tani agar dapat mengelola usaha perkebunan dengan skala yang lebih luas/ memenuhi skala ekonomi serta peningkatan efisiensi pengusahaan perkebunan. Pengembangan perkebunan rakyat melalui Perluasan Areal Perkebunan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, selain itu dapat menciptakan lapangan kerja. Tujuan : a. Menambah baku lahan dan produksi komoditas perkebunan b. Menambah luas areal kawasan sentra produksi perkebunan c. Memanfaatkan lahan yang sementara tidak diusahakan/terlantar untuk pengembangan komoditas perkebunan. Sasaran : Komoditas yang dikembangkan diprioritaskan untuk komoditas Unggulan Nasional (karet, kopi, kakao) dan Unggulan Daerah (kelapa, pala, lada, cengkeh, dan tebu). Sasaran kegiatan perluasan areal perkebunan TA. 2014 adalah terwujudnya penambahan luas areal perkebunan pada kawasan sentrapengembangan perkebunan seluas 11.000 ha, yang tersebar di 32 provinsi dan 155 kabupaten.
10. Perluasan Areal Peternakan Dalam mendukung penyediaan hijauan makanan ternak yang berkualitas, perluasan areal di bidang peternakan melaksanakan kegiatan perluasan areal kebun hijauan makanan ternak dan atau padang penggembalaan. Dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan perluasan areal peternakan di daerah, maka diperlukan adanya pedoman teknis perluasan areal peternakan untuk memberikan acuan bagi para petugas peternakan, di Provinsi, Kabupaten/kota, maupun petugas lapangan. Tujuan : a. Menambah baku lahan kebun hijauan makanan ternak dan atau padang penggembalaan b. Menyediakan pakan hijauan makanan ternak yang berkualitas. c. Memanfaatkan lahan yang sementara tidak diusahakan/terlantar untuk pengembangan hijauan makanan ternak.
11. Perluasan Sawah Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/ baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usahatani sawah.
Tujuan Tujuan kegiatan ini adalah menambah luas baku lahan tanaman pangan melalui kegiatan perluasan sawah.
Sasaran Sasaran areal perluasan sawah tahun 2010 – 2014 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 31
374.125 Ha. Sedangkan sasaran perluasan sawah TA. 201 yang dibiayai dari APBN direncanakan seluas 40.000 Ha.
Atas Pendapatan dan Belanja yang tersaji dalam LRA telah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Hasil rekonsiliasi tersaji pada <Lampiran 3>.
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA C.1 Aset Lancar
Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp732.697.468.239,00 dan Rp139.663.882.024,00.
Aset Lancar merupakan Aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Rincian Aset Lancar pada Kantor per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 disajikan pada tabel berikut:
Tabel 17. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
No Aset Lancar 31 Desember 2014 31 Desember 20131 Kas di Bendahara Pengeluaran 912.696.475 216.621.850
2 Kas di Bendahara Penerimaan - -
3 Kas Lainnya dan Setara Kas 432.641 1.906.496.494 4 Kas pada Badan Layanan Umum - -
5 Piutang Bukan Pajak - - 6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih -
Piutang Bukan Pajak- -
7 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)
- -
8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- -
9 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
139.174.453 71.344.179
10 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Mutasi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan
Ganti Rugi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Saldo per 31 Desember 2013 71.344.179Mutasi tambah:- TGR mutasi tambah 136.234.453Total Mutasi Tambah 136.234.453Mutasi kurang:- TGR Mutasi Kurang 68.404.179Total Mutasi Kurang 68.404.179Saldo per 31 Desember 2014 139.174.453 Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai
berikut:
Mutasi kurang senilai Rp.68.404.179,00 berasal dari: setoran atas
Satker Pusat Ditjen PSP, Distan TPH Prop. Aceh, Distannak Prop.
Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 Belanja
Dibayar Di muka merupakan uang yang dibayarkan kepada pihak
ketiga, di mana sampai tanggal neraca belum diterima prestasi
kerja, yang berupa barang/jasa dari pihak ketiga yang bersangkutan.
C.1.12 Uang Muka Belanja (Prepayment)
Saldo Uang Muka Belanja per 31 Desember 2014 dan 31 Desember
2013 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka
Belanja merupakan sejumlah uang tertentu yang dibayarkan kepada
pihak ketiga dari total pembayaran.
Persediaan
Rp731.760.088.
623,00
C.1.13 Persediaan
Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-
masing adalah senilai Rp731.760.088.623,00 dan
Rp137.469.776.221,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam
bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca
yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan
operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan pada neraca per
31 Desember 2014. tersaji pada <lampiran 15>.
Rincian Persediaan per 31 Desember 2014 dapat dilihat pada
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 38
Catatan Laporan Barang Milik Negara Tabel 24. Rincian Persediaan
No. Uraian 31 Desember 2014 31 Desember 2013
1 Barang Konsumsi 40.253.050 101.346.205 2 Bahan untuk
Pemeliharaan1.075.500 -
3 Suku Cadang - 393.270.000 4 Hewan dan Tanaman
untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
13.634.616.250 110.250.000
5 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
570.884.674.016 134.038.113.266
6 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat
50.814.373.750 -
7 Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat
33.221.502.400 269.843.750
8 Barang persediaan lainnya utk dijual/diserahkan kpd masyarakat
57.056.527.907 2.204.085.500
9 Bahan baku 720.000 1.555.000 10 Persediaan lainnya 6.106.345.750 351.312.500
731.760.088.623 137.469.776.221 Jumlah
Persediaan
Badan Layanan
Umum
Rp0,00
C.1.14 Persediaan Badan Layanan Umum
Persediaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00.
Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau
perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh
dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk
dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.
C.2 Aset Tetap
Saldo aset Tetap 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah senilai
Rp92.079.055.350,00 dan Rp151.474.900.410,00 yang merupakan aset
berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan
digunakan dalam kegiatan operasional entitas.
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 39
Tabel 25. Rincian Aset Tetap
No. Uraian 31 Desember 2014 31 Desember 2013 Selisih
1 Tanah - - 02 Tanah BLU - - 03 Peralatan dan Mesin 188.657.651.707 181.038.392.179 7.619.259.5284 Peralatan dan Mesin BLU - - 05 Gedung dan Bangunan 3.347.879.373 1.049.415.033 2.298.464.3406 Gedung dan Bangunan BLU - - 07 Jalan Irigasi dan Jaringan 1.471.129.501 55.461.666.419 (53.990.536.918)8 Jalan Irigasi dan Jaringan BLU - - 09 Aset Tetap Lainnya 2.654.993.260 2.792.166.260 (137.173.000)10 Aset Tetap Lainnya BLU - - 011 KDP - - 0
Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki per 31 Desember 2014
dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan
Rp0,00.
Tanah Badan
Layanan Umum
Rp0,00
C.2.2 Tanah Badan Layanan Umum
Saldo aset tetap berupa tanah Badan Layanan Umum (BLU) yang
dimiliki per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah
masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.
Peralatan dan
Mesin
Rp183.603.721.
366,00
C.2.3 Peralatan dan Mesin
Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember
2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp188.657.651.707,00 dan
Rp181.038.392.179,00. Realisasi belanja modal peralatan dan
mesin per 31 Desember 2014 adalah senilai Rp2.439.851.838,00.
Sedangkan perolehan peralatan dan mesin dari pembelian adalah
senilai Rp.0,00.
Mutasi nilai aset peralatan dan mesin per tanggal pelaporan adalah
sebagai berikut:
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 40
Saldo per 31 Desember 2013 181.038.392.179Mutasi tambah:- Uraian mutasi tambah 1 266.864.847- Uraian mutasi tambah 2 7.352.394.681- dst 0Total Mutasi Tambah 7.619.259.528Mutasi kurang:- Mutasi Kurang 1 0- Mutasi Kurang 2 0- dst 0Total Mutasi Kurang 0Saldo per 31 Desember 2014 188.657.651.707Akum. Penyusutan s.d 31 Desember 2014 (1.681.188.681)Nilai Buku per 31 Desember 2014 186.976.463.026
Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat
dalam Catatan Atas Barang Milik Negara (CLBM)
Peralatan dan
Mesin Badan
Layanan Umum
Rp0,00
C.2.4 Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum
Nilai aset tetap berupa peralatan dan mesin Badan Layanan Umum
(BLU) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah
Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin
BLU per 31 Desember 2014 adalah senilai Rp0,00.
Gedung dan
Bangunan
Rp1.049.415.03
3,00
C.2.5 Gedung dan Bangunan
Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 adalah Rp3.347.879.373,00 dan Rp
Rp1.049.415.033,00. Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset
gedung dan bangunan per 31 Desember 2014 adalah senilai Rp0,00
yang merupakan belanja modal gedung dan bangunan. Sedangkan
perolehan gedung dan bangunan dari pembelian adalah senilai
Rp0,00.
Mutasi nilai aset Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan
adalah sebagai berikut:
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 41
Saldo per 31 Desember 2013 1.049.415.033Mutasi tambah:- Uraian mutasi tambah 1 2.298.464.340- Uraian mutasi tambah 2 0- dst 0Total Mutasi Tambah 2.298.464.340Mutasi kurang:- Mutasi Kurang 1 0- Mutasi Kurang 2 0- dst 0Total Mutasi Kurang 0Saldo per 31 Desember 2014 3.347.879.373Akum. Penyusutan s.d 31 Desember 2014 (22.984.643)Nilai Buku per 31 Desember 2014 3.324.894.730
Gedung dan
Bangunan BLU
Rp0,00
C.2.6 Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum
Nilai gedung dan bangunan Badan Layanan Umum (BLU) per 31
Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp0,00 dan Rp
Rp0,00. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan BLU per 31
Desember 2014 adalah senilai Rp0,00.
Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp52.726.130.9
18,00
C.2.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Nilai jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 adalah Rp1.471.129.501,00 dan Rp
Rp55.461.666.419,00. Realisasi belanja dalam rangka perolehan
aset jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2014 adalah senilai
Rp0,00 yang merupakan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.
Saldo per 31 Desember 2013 55.461.666.419Mutasi tambah:- Uraian mutasi tambah 1 0- Uraian mutasi tambah 2 0- dst 0Total Mutasi Tambah 0Mutasi kurang:- Mutasi Kurang 1 (2.735.535.501)- Mutasi Kurang 2 (51.255.001.417)- dst 0Total Mutasi Kurang (53.990.536.918)Saldo per 31 Desember 2014 1.471.129.501Akum. Penyusutan s.d 31 Desember 2014 (9.373.743.544)Nilai Buku per 31 Desember 2014 (7.902.614.043)
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 42
Jalan, Irigasi
dan Jaringan
BLU
Rp0,00
C.2.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum
Nilai jalan, irigasi dan jaringan Badan Layanan Umum (BLU) per 31
Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp0,00 dan Rp
Rp0,00. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan B L U
p e r 3 1 D e s e m b e r 2 0 1 4 adalah senilai Rp0,00.
Aset Tetap
Lainnya
Rp2.654.993.26
0,00
C.2.9 Aset Tetap Lainnya
Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember
2013 adalah Rp2.654.993.260,00 dan Rp2.792.166.260,00.
Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset aset tetap lainnya
per 31 Desember 2014 adalah senilai Rp0,00 yang merupakan
belanja modal lainnya. Aset Tetap Lainnya terdiri atas Aset Tetap
Dalam Renovasi dan Aset Tetap Lainnya.
Mutasi nilai aset Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah
sebagai berikut:
Saldo per 31 Desember 2013 2,792,166,260Mutasi tambah:- Uraian mutasi tambah 1 0- Uraian mutasi tambah 2 0- dst 0Total Mutasi Tambah 0Mutasi kurang:- Mutasi Kurang 1 (137,173,000)- Mutasi Kurang 2 0- dst 0Total Mutasi Kurang (137,173,000)Saldo per 31 Desember 2014 2,654,993,260Akum. Penyusutan s.d 31 Desember 2014 (28,883,600)Nilai Buku per 31 Desember 2014 2,626,109,660 Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan adalah sebagai
berikut:
Tidak ada mutasi tambah Aset Tetap Lainnya.
Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada Catatan atas
Barang Milik Negara (CLBM).
Aset Tetap
Lainnya BLU
Rp0,00
C.2.10 Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum
Nilai aset tetap lainnya badan layanan umum per 31 Desember
2014 dan 31 Desember 2013 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi
belanja dalam rangka perolehan aset aset tetap lainnya BLU per 31
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 43
Desember 2014 adalah senilai Rp0,00 yang merupakan belanja
modal lainnya BLU.
Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0,00
C.2.11 Konstruksi Dalam Pengerjaan
Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00
C.2.12 Akumulasi Penyusutan
Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan
31 Desember 2013 adalah masing-masing senilai Rp-
104.052.598.483,00 dan Rp Rp-88.866.739.481,00 merupakan
penjumlahan akumulasi penyusutan dari masing-masing Akun pada
pos Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 26. Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
No. Uraian 31 Desember 2014 31 Desember 2013 Selisih
1 Peralatan dan Mesin (103.627.363.267) (80.607.109.753) (23.020.253.514) 2 Peralatan dan Mesin BLU - - - 3 Gedung dan Bangunan (108.339.572) (64.366.625) (43.972.947) 4 Gedung dan Bangunan BLU - - - 5 Jalan Irigasi dan Jaringan (288.012.044) (8.186.163.103) 7.898.151.059 6 Jalan Irigasi dan Jaringan BLU - - - 7 Aset Tetap Lainnya (28.883.600) (9.100.000) (19.783.600) 8 Aset Tetap Lainnya BLU - - -
(104.052.598.483) (88.866.739.481) (15.185.859.002) Jumlah
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah kontra akun Aset Tetap
yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian
nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset
Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 33, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada <Lampiran 13> pada Laporan Keuangan ini.
C.3 Piutang Jangka Panjang
Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0,00
C.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran
Jumlah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2014
dan 31 Desember 2013 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 44
merupakan tagihan atas penjualan BMN yang pembayarannya
melalui angsuran yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan.
Ditjen PSP tidak mempunyai Daftar Tagihan Penjualan Angsuran
per debitur..
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih-
Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0,00
C.3.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan Penjualan Angsuran
Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan
Angsuran (TPA) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 , yang merupakan
estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)
yang ditentukan oleh kualitas masing-masing tagihan.
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tidak mempunyai penyisihan
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 45
Berdasarkan tabel di atas, nilai TP/TGR yang tercatat merupakan
TP/TGR yang telah didasarkan dengan bukti Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sesuai dengan <Lampiran 19>.
Sedangkan mutasi (TP/TGR) pada tahun 2014 adalah sebagai
berikut:
Saldo per 31 Desember 2013 0Mutasi tambah:- TGR mutasi tambah 0Total Mutasi Tambah 0Mutasi kurang:- TGR Mutasi Kurang 0Total Mutasi Kurang 0Saldo per 31 Desember 2014 0
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 46
C.4.1 Aset Tak Berwujud Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 adalah Rp32.977.022.663,00 dan
Rp32.941.048.243,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang
dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.
Aset Tak Berwujud tersebut berupa pengadaan Data Citra Satelit
tahun 2012 sedangkan pembelian tahun 2013 berupa pembelian
software anti virus.
Mutasi nilai aset tak berwujud per tanggal pelaporan adalah sebagai
berikut:
Saldo per 31 Desember 2013 32.941.048.243Mutasi tambah:- Uraian mutasi tambah 1 40.000.000- Uraian mutasi tambah 2 0- dst 0Total Mutasi Tambah 40.000.000Mutasi kurang:- Mutasi Kurang 1 (4.025.580)- Mutasi Kurang 2 0- dst 0Total Mutasi Kurang (4.025.580)Saldo per 31 Desember 2014 32.977.022.663 Tidak ada mutasi penambahan dan mutasi pengurangan aset tak
berwujud.
C.4.2 Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014 dan 31 Desember
2013 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada Aset Tak Berwujud BLU
pada Satker Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
C.4.3 Aset Lain-Lain Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
adalah Rp53.721.300.756,00 dan Rp42.772.369.936,00 yang
merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi
rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional , namun
belum diusulkan proses penghapusan dari BMN ke Pengelola
Barang.
Dalam neraca tercatat aset lainnya dari dana SP3 sebesar Rp.
135.591.006 dan senilai Rp. 2.330.708.333,00 adalah merupakan
aset lain dari aset tetap lainnya yang tidak digunakan dalam
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 47
operasional pemerintah /henti guna dari operasional pemerintah.
Mutasi nilai aset Lain-lain per tanggal pelaporan adalah sebagai
berikut:
Saldo per 31 Desember 2013 42.772.368.936Mutasi tambah:- Uraian mutasi tambah 1 51.255.001.417- Uraian mutasi tambah 2 0- dst 0Total Mutasi Tambah 51.255.001.417Mutasi kurang:- Mutasi Kurang 1 (40.306.069.597)- Mutasi Kurang 2 0- dst 0Total Mutasi Kurang (40.306.069.597)Saldo per 31 Desember 2014 53.721.300.756Akum. Penyusutan s.d 31 Desember 2014 (1.955.761.283)Nilai Buku per 31 Desember 2014 51.765.539.473
C.4.4 Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum Saldo Aset Lain Lain Badan Layanan Umum per 31 Desember 2014
dan 31 Desember 2013 adalah Rp0,00 dan Rp0,00
KEWAJIBAN
C.5 Kewajiban Jangka Pendek Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 31 Desember
2013 tersaji senilai Rp969.408.809,00 dan Rp2.171.198.266,00.
Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang
diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal pelaporan.
rincian Kewajiban Jangka Pendek pada kantor per 31 Desember 2014
disajikan pada table berikut:
Tabel 29. Kewajiban Jangka Pendek
No. Kewajiban Jumlah1 Utang Kepada Pihak Ketiga 56.279.693 2 Uang Muka dari KPPN 912.696.475 3 Pendapatan Yang Ditangguhkan 432.641 4 Pendapatan Diterima Dimuka - 5 Utang Jangka Pendek Lainnya -
969.408.809 Jumlah
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 48
C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 adalah Rp56.279.693,00 dan Rp48.381.430,00
merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada
pihak ketiga lainnya.
Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus
dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan
kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua
belas bulan).
Adapun rincian Utang Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:
Tabel 30. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
No Uraian Jumlah Penjelasan
1 Belanja Biaya Listrik yang MasihHarus Dibayar
33.336.495,00Rp Kekurangan pembayaran langgananlistrik bulan Desember 2014
2 Belanja Biaya Telepon yang masih harus dibayar
17.898.838,00Rp Kekurangan pembayaran langganan telepon bulan Desember 2014
3 Utang kepada Pihak ketiga lainnya 5.044.360,00Rp Kekurangan gaji yang belum dibagikan kepada yang berhak
4 dsb..56.279.693,00Rp Total
C.5.2 Uang Muka dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 adalah Rp912.696.475,00 dan Rp216.621.850,00
merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh
Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.
C.5.3 Pendapatan Yang Ditangguhkan Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun penyeimbang
dari Kas Di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas.
Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014
dan 31 Desember 2013 masing-masing senilai adalah
Rp432.641,00 dan Rp1.906.194.986,00 merupakan Pendapatan
Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetorkan ke Kas
Negara pada tanggal pelaporan.
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 49
Tabel 31. Rincian Pendapatan Yang Ditangguhkan
No Jenis Pendapatan 31 Desember 20141 Pendapatan PNBP 432,641Rp 2 Pengembalian Belanja -Rp
3 Pungutan/Potongan Pajak yang belum disetor -Rp
4 <dst> -Rp Total 432,641Rp
Pendapatan yang ditangguhkan senilai Rp432.641,00 merupakan
akun yang terdiri dari akun :
1. Kas dibendahara Penerimaan senilai Rp0,00 yaitu diantaranya
berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara
Penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas
Negara/penerimaan PNBP yang belum disetor yang terdapat
pada ;
2. Kas Lainnya dan Setara Kas senilai Rp432.641,00 diantaranya
berasal dari jasa giro yang belum disetor untuk kegiatan dana
penjaminan SP3 pada tanggal 31 Desember 2014 dari Bank
Mandiri sebesar Rp. 8.331,23 ; Bank Syariah Mandiri sebesar
Rp. 1.129,85; BPD NTB sebesar Rp. 207.938,00; dan Jasa
Giro pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau (099032.DK)
sebesar Rp. 85.999,00 dan Dinas Perkebunan Propinsi Riau
(099321.TP) sebesar Rp. 129.243,00 yang belum di setor per
31 Desember 2014.
C.5.4 Pendapatan Diterima Dimuka Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2014 dan
31 Desember 2013 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00
merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara, namun
barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Saldo per 31
Desember 2014 senilai Rp0,00
C.5.5 Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2014 dan
31 Desember 2013 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00
merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada
pihak ketiga lainnya yang harus segera diselesaikan. Saldo per 31
Desember 2014 sebesar Rp0,00
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 50
EKUITAS
C.6 Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di
Aset Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas
Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji pada
table berikut:
Tabel 32. Rincian Ekuitas Dana Lancar
No Uraian 31 Desember 2014 31 Desember 20131 Cadangan Piutang 24.250.500 70.987.459 2 Cadangan Persediaan 731.760.088.623 137.469.776.221 3 Dana Yang Harus disediakan untuk Pembayaran Utang
Jangka pendek(56.279.693) (48.079.922)
4 Dana Lancar BLU - - 5 Ekuitas Dana lancar Lainnya - - 6 Barang/Jasa Yang Masih Harus Diterima - - 7 Barang/Jasa Yang Masih Harus Diserahkan - -
731.728.059.430 137.492.683.758 Jumlah
C.6.1 Cadangan Piutang Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 masing-masing senilai Rp24.250.500,00 dan
Rp70.987.459,00 merupakan jumlah ekuitas dana lancar dalam
bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak
tertagih.
C.6.2 Cadangan Persediaan Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 masing-masing senilai Rp731.760.088.623,00 dan
Rp137.469.776.221,00 merupakan jumlah ekuitas dana lancar
dalam bentuk persediaan.
C.6.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang
Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
masing-masing sebesar minus Rp.56.279.693,00 dan minus
Rp48.079.922,00. Akun tersebut merupakan bagian dari ekuitas
dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 51
C.6.4 Dana Lancar BLU
Jumlah Dana Lancar BLU per 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Akun
tersebut merupakan akun penyeimbang akun Kas pada Badan
Layanan Umum.
C.6.5 Ekuitas Dana Lancar Lainnya
Jumlah Ekuitas Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2014 dan
31 Desember 2013 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.
Akun tersebut merupakan penyeimbang dari akun Kas Lainnya di
Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah.
C.6.6 Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.
Perkiraan tersebut merupakan ekuitas dana lancar berupa
barang/jasa yang akan diterima dari pihak lain.
C.6.7 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2014
dan 31 Desember 2013 sebesar minus Rp0,00 dan minus Rp0,00.
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan ekuitas
dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada
pihak lain.
C.7 Ekuitas Dana Investasi
C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2014
dan 31 Desember 2013 adalah senilai Rp92.079.055.538,00 dan
Rp151.474.900.410,00 merupakan jumlah ekuitas dana yang
diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.
C.7.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2014
dan 31 Desember 2013 masing-masing senilai
Rp75.636.471.470,00 dan Rp50.801.910.950,00 merupakan
jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 52
dalam bentuk Aset Lainnya.
D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA
Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.
D.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Dana Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3) yang pada awalnya adalah merupakan kegiatan pada Satker Pusat Pembiayaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi pada Kementerian Pertanian, Pusat Pembiayaan pindah menjadi Direktorat Pembiayaan Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
Perkembangan dana Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3) dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Alokasi dan SP3 kepada lima bank pelaksana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian dan pencairan melalui KPPN V pada tahun 2006, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1 Pengalokasian Dana SP3 kepada Lima Bank Pelaksana
No. Bank Pelaksana Keputusan Menteri Pertanian Jumlah Alokasi (Rp)1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 471/Kpts/OT.160/8/2006, 9 Agustus 2006 100.000.000.000,00 2 PT BSM 472/Kpts/OT.160/8/2006, 9 Agustus 2006 85.000.000.000,00 3 PT Bank Bukopin (Persero) Tbk 473/Kpts/OT.160/8/2006, 9 Agustus 2006 40.000.000.000,00 4 PT BPD NTB 474/Kpts/OT.160/8/2006, 9 Agustus 2006 15.000.000.000,00 5 PT BPD Jawa Timur 475/Kpts/OT.160/8/2006, 9 Agustus 2006 15.000.000.000,00
Jumlah 255.000.000.000,00
b. Dari penempatan dana SP3 sebesar 255 miliar, sampai dengan tahun 2008
telah ditransfer ke rekening penampungan (lima rekening di Bank
Pelaksana) sebagai dana tidak terikat sebesar Rp. 88.414.341.985,05 dan
masih dalam status dana penjaminan kredit SP3 (terikat) pada lima rekening
bankpelaksana sebesar Rp. 166.585.658.014,95. Seluruh dana yang
statusnya tidak terikat telah disetorkan ke rekening BUN No. 502.000000
dan rekening penampungan ditutup dan dinyatakan tidak aktif, dengan
rincian sebagai berikut :
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 53
Tabel 2 Perkembangan dana SP3 sampai dengan Tahun 2008
No. Bank Pelaksana Dana Tidak Terikat (Rp) Dana Terikat Jumlah Alokasi (Rp)
Jumlah 88.414.341.985,05 166.585.658.014,95 255.000.000.000,00
c. Pemeriksaan terhadap laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun 2009 s.d 2011 (audited) dan tahun 2012 (unaudited) menunjukkan bahwa saldo dana SP3
yang disajikan dalam Akun Aset Lain-lain tidak berubah yaitu sebesar Rp. 161.017.989.746,00. Jumlah tersebut berbeda dengan saldo yang tercantum
dalam lima rekening bank yang menampung dana SP3, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3 Perbandingan Saldo Dana SP3 Menurut Bank pada Neraca
Satker P2P pada Setjen Kementerian Pertanian masih mencatat dan
menyajikan saldo SP3 sebesar Rp. 161.017.989.746,00 meskipun satker
tersebut sudah tidak aktif sejak tahun 2010. Saldo tersebut berasal dari
saldo Laporan Keuangan Tahun 2009 (audited) dan sejak disajikan tidak
disesuaikan dengan mutasi saldo rekening SP3, karena dokumen sumber
pencatatan baik dari Bank maupun dari Ditjen PSP tidak diterima.
d. Hasil penelusuran Tim Setjen Kementerian Pertanian yang dibentuk pada tahun 2013 menunjukkan bahwa transaksi yang terekam dalam rekening koran tahun 2009 s.d. 2012 adalah sebagai berikut :
Tabel 4 Mutasi Rekening SP3 pada Lima Bank Pelaksana Tahun 2009 s.d. 2012
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
5 Lampung 13 13 kab (Lampung Barat, L. Timur, Tanggamus, Way Kanan, L. Selatan, L. Utara, L. Tengah, Tulang Bawang, Pesawaran, Pringsewu, Tulang Bawang Barat, Kota Metro, Pesisir Barat)
13 13 kab (Lampung Barat, L. Timur, Tanggamus, Way Kanan, L. Selatan, L. Utara, L. Tengah, Tulang Bawang, Pesawaran, Pringsewu, Tulang Bawang Barat, Kota Metro, Pesisir Barat)
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 68
Lanjutan :
PERKEMBANGAN KEGIATAN Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dari target Percepatan Optimasi Lahan sebesar 170.000 Ha secara nasional realisasi fisik mencapai 78.698 Ha atau sekitar 46,29 %. Sedangkan secara keseluruhan realisasi mencapai 56,44 %, dan realisasi kegiatan berdasarkan nilai kontrak, sudah mencapai 100 %. Tabel Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di 13 Provinsi.
ANGGARAN (Rp) VOLUME KONTRAK VOLUME % RP VOLUME %Luas Areal Ha 170,000 78,698 46.29 78,698 100.00
1 Benih Kg 41,225,002,000 4,250,000 18,303,599,875 1,966,650 44.40 18,303,599,875 1,966,650 100.00 2 Pupuk Urea Kg 164,737,480,000 34,000,000 75,455,116,300 15,707,200 45.80 75,455,116,300 15,707,200 100.00 3 Pupuk NPK Kg 164,737,480,000 22,799,700 56,200,438,625 10,034,850 34.12 56,200,438,625 10,034,850 100.00 4 Traktor Roda Dua Unit 174,275,384,000 7,800 132,216,216,000 6,217 75.87 132,216,216,000 6,217 100.00 5 Pompa Air Unit 59,090,090,000 3,000 37,778,785,000 2,093 63.93 37,778,785,000 2,093 100.00 6 Transplanter Unit 6,171,280,000 100 4,048,640,000 66 65.60 4,048,640,000 66 100.00
Total 574,116,578,000 324,002,795,800 56.44 324,002,795,800
NO FISIK/PENGADAAN SATUAN PLAFOND KONTRAK PENGADAAN REALISASI PENYALURAN
Kemajuan dari pelaksanaan kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di masing-masing lokasi adalah sebagai berikut :
7 Jabar 9 9 kab (Bandung, Ciamis, Cianjur, Indramayu, Subang, Sumedang, Tasikmalaya, Sukabumi, Kuningan)
19 19 kab (Bandung, Ciamis, Cianjur, Indramayu, Karawang, Majalengka, Purwakarta, Subang, Sumedang, Tasikmalaya, Sukabumi, Pangandaran, Cirebon, Boogor, Bandung Barat, Kota Tasikmalaya, Kuningan)
22 22 kab (Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Luwuk, Luwuk Utara, Maros, Pangkep, Pinrang, Selayar, Sidrap, Sinjai, soppeng, Takalar, Tana Toraja, Wajo, Palopo, Luwuk Timur, Toraja Utara
Total Kab 54 Total Kab 134
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 69
1. Provinsi Aceh Tabel Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi Aceh
ANGGARAN (Rp) VOLUME KONTRAK VOLUME % RP VOLUME %Luas Areal Ha 2,827 0 0.00
1 Benih Kg 685,548,000 70,675 0 0 0.00 0 0 0.002 Pupuk Urea Kg 2,739,487,000 565,400 0 0 0.00 0 0 0.003 Pupuk NPK Kg 2,066,670,000 369,450 0 0 0.00 0 0 0.004 Traktor Roda Dua Unit 3,855,640,000 164 3,679,510,000 164 95.43 3,679,510,000 164 100.005 Pompa Air Unit 727,200,000 36 611,400,000 36 84.08 611,400,000 36 100.006 Transplanter Unit 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
Total 10,074,545,000 4,290,910,000 42.59 4,290,910,000 100.00
NO FISIK/PENGADAAN SATUAN PLAFOND KONTRAK PENGADAAN REALISASI PENYALURAN
Realisasi capaian di Provinsi Aceh sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar 42,59 %, dengan rincian pengadaan traktor roda 2 sebanyak 164 unit dan pompa air sebanyak 36 unit. Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan (benih, pupuk urea, pupuk NPK) tidak dilaksanakan karena pihak penyedia (PT. Petrokimia) tidak menyanggupi spek NPK, sedangkan NPK merupakan satu paket dengan Benih dan Urea, sehingga ketiganya tidak dapat dilaksanakan.
2. Provinsi Sumatera Utara Tabel Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi Sumatera Utara
ANGGARAN (Rp) VOLUME KONTRAK VOLUME % RP VOLUME %Luas Areal Ha 2,860 300 10.49
1 Benih Kg 693,550,000 71,500 72,562,500 7,500 10.46 72,562,500 7,500 100.00 2 Pupuk Urea Kg 2,771,466,000 572,000 290,700,000 60,000 10.49 290,700,000 60,000 100.00 3 Pupuk NPK Kg 2,399,787,000 429,000 251,662,500 45,000 10.49 251,662,500 45,000 100.00 4 Traktor Roda Dua Unit 9,061,125,000 375 8,384,604,000 375 92.53 8,384,604,000 375 100.00 5 Pompa Air Unit 4,820,000,000 241 4,813,975,000 241 99.88 4,813,975,000 241 100.006 Transplanter Unit 64,610,000 1 64,500,000 1 99.83 64,500,000 1 100.00
Total 19,810,538,000 13,878,004,000 70.05 13,878,004,000 100.00
NO FISIK/PENGADAAN SATUAN PLAFOND KONTRAK PENGADAAN REALISASI PENYALURAN
Realisasi capaian di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar 70,05 %, dengan rincian pengadaan benih 7.500 kg, pupuk urea 60.000 kg, pupuk NPK 45.000 kg, traktor roda dua 375 unit, pompa air 241 unit, dan transplanter 1 unit. Permasalahan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara adalah SPM LS untuk pembayaran distribusi pompa sesuai dengan nilai kontrak sudah diterbitkan dengan jaminan bank, tetapi sampai dengan per 31 Desember 2014 dari 241 unit pompa baru tersalurkan 40 unit sehingga 201 unit disalurkan melampaui tanggal jatuh tempo kontrak yakni tanggal 30 Desember 2014. Terhadap hal ini kontrkator akan dikenakan denda keterlambatan terhadap unit pompa yang terlambat didistribusikan.
3. Provinsi Sumatera Barat
Tabel Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi Sumatera Barat
ANGGARAN (Rp) VOLUME KONTRAK VOLUME % RP VOLUME %Luas Areal Ha 4,747 160 3.37
1 Benih Kg 1,151,148,000 118,675 31,040,000 3,200 2.70 31,040,000 3,200 100.00 2 Pupuk Urea Kg 4,600,052,000 949,400 77,520,000 1,600 1.69 77,520,000 1,600 100.00 3 Pupuk NPK Kg 3,983,144,000 712,050 89,488,000 1,600 2.25 89,488,000 1,600 100.00 4 Traktor Roda Dua Unit 15,903,815,000 653 6,895,406,000 304 43.36 6,895,406,000 304 100.00 5 Pompa Air Unit 5,121,600,000 264 0 0 0.00 0 0 0.006 Transplanter Unit 194,640,000 3 0 0 0.00 0 0 0.00
Total 30,954,399,000 7,093,454,000 22.92 7,093,454,000 100.00
Realisasi capaian di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar 22,92 %, dengan rinciaan pengadaan pupuk sebesar 3.200 kg, pupuk urea 1.600 kg, pupuk NPK 1.600 kg, dan traktor roda 2, 304 unit. Sedangkan untuk pengadaan pompa air dan transplanter tidak dilaksanakan karena setelah diverifikasi tidak ada Kelompok Tani yang mengusulkan alat tersebut.
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 70
4. Provinsi Sumatera Selatan Tabel Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi Sumatera Selatan
ANGGARAN (Rp) VOLUME KONTRAK VOLUME % RP VOLUME %Luas Areal Ha 8,700 5,090 58.51
1 Benih Kg 2,109,750,000 217,500 1,183,806,750 127,250 56.11 1,183,806,750 127,250 100.00 2 Pupuk Urea Kg 8,430,683,000 1,740,000 4,922,539,000 1,018,000 58.39 4,922,539,000 1,018,000 100.00 3 Pupuk NPK Kg 7,232,926,000 1,293,000 0 0 0.00 0 0 0.004 Traktor Roda Dua Unit 3,101,736,000 132 2,852,790,000 132 91.97 2,852,790,000 132 100.00 5 Pompa Air Unit 2,528,300,000 131 2,318,700,000 131 91.71 2,318,700,000 131 100.00 6 Transplanter Unit 378,000,000 6 375,310,000 6 99.29 375,310,000 6 100.00
Total 23,781,395,000 11,653,145,750 49.00 11,653,145,750 100.00
Realisasi capaian di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar 49,00 %, dengan rincian pengadaan benih sebanyak 127.250 kg, pupuk urea 1.018.000 kg, traktor roda 2 sebanyak 132 unit, pompa air 131 unit, dan transplenter 6 unit. Dari semua kegiatan, yang tidak dilaksanakan adalah pengadaan pupuk NPK dikarenakan calon penyedia pupuk NPK tidak sanggup menyediakan pupuk NPK non subsidi karena stok pupuk NPK tidak tersedia. Sehubungan dengan itu, Dinas Pertanian TPH Prov. Sumsel mengundang penyedia lain, namun harga pupuk NPK yang ditawarkan melebihi plafon anggaran yang tersedia sehingga dibatalkan.
5. Provinsi lampung
Tabel Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi Lampung
ANGGARAN (Rp) VOLUME KONTRAK VOLUME % RP VOLUME %Luas Areal Ha 19,600 18,391 93.83
1 Benih Kg 4,753,000,000 490,000 4,425,334,375 459,775 93.11 4,425,334,375 459,775 100.002 Pupuk Urea Kg 18,993,262,000 3,920,000 17,782,257,900 3,678,200 93.62 17,782,257,900 3,678,200 100.003 Pupuk NPK Kg 16,446,095,000 2,940,000 15,427,750,125 2,758,650 93.81 15,427,750,125 2,758,650 100.004 Traktor Roda Dua Unit 13,261,768,000 577 12,263,352,000 577 92.47 12,263,352,000 577 100.005 Pompa Air Unit 5,353,400,000 284 4,665,100,000 284 87.14 4,665,100,000 284 100.006 Transplanter Unit 752,520,000 12 743,540,000 12 98.81 743,540,000 12 100.00
Total 59,560,045,000 55,307,334,400 92.86 55,307,334,400 100.00
Realisasi capaian di Provinsi Lampung sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar 92,86 %, dengan rincian pengadaan benih sebanyak 459.775 kg, pupuk urea 3.678.200 kg, pupuk NPK 2.758.650 kg, traktor roda 2 sebanyak 577 unit, pompa air 284 unit, dan transplanter 12 unit.
6. Provinsi Banten
Tabel Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi Banten
ANGGARAN (Rp) VOLUME KONTRAK VOLUME % RP VOLUME %Luas Areal Ha 5,900 5,900 100.00
1 Benih Kg 1,430,750,000 147,500 1,416,000,000 147,500 98.97 1,416,000,000 147,500 100.00 2 Pupuk Urea Kg 5,717,360,000 1,180,000 5,704,710,000 1,180,000 99.78 5,704,710,000 1,180,000 100.00 3 Pupuk NPK Kg 4,950,610,000 885,000 4,949,362,500 885,000 99.97 4,949,362,500 885,000 100.00 4 Traktor Roda Dua Unit 6,359,293,000 283 5,947,088,000 283 93.52 5,947,088,000 283 100.00 5 Pompa Air Unit 4,565,200,000 226 4,260,100,000 226 93.32 4,260,100,000 226 100.00 6 Transplanter Unit 252,000,000 4 237,150,000 4 94.11 237,150,000 4 100.00
Total 23,275,213,000 22,514,410,500 96.73 22,514,410,500 100.00
NO FISIK/PENGADAAN SATUAN PLAFOND KONTRAK PENGADAAN REALISASI PENYALURAN
Realisasi capaian di Provinsi Banten sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar 96,73 % (keuangan) dan realisasi volume kegiatan mencapai 100 %. Hal ini dikarenakan nilai kontrak pengadaan lebih rendah dibandingkan pagu anggaran.
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 71
7. Provinsi Jawa Barat Tabel Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi Jawa Barat
ANGGARAN (Rp) VOLUME KONTRAK VOLUME % RP VOLUME %Luas Areal Ha 21,850 9,426 43.14
1 Benih Kg 5,298,625,000 546,250 2,056,046,250 235,650 38.80 2,056,046,250 235,650 100.00 2 Pupuk Urea Kg 21,173,611,000 4,370,000 8,477,744,400 1,883,200 40.04 8,477,744,400 1,883,200 100.00 3 Pupuk NPK Kg 13,565,232,000 2,425,000 7,907,235,750 1,413,900 58.29 7,907,235,750 1,413,900 100.00 4 Traktor Roda Dua Unit 23,596,629,000 1,099 23,160,766,000 1,099 98.15 23,160,766,000 1,099 100.00 5 Pompa Air Unit 6,126,250,000 325 5,362,500,000 325 87.53 5,362,500,000 325 100.00 6 Transplanter Unit 952,960,000 16 0 0 0.00 0 0 0.00
Total 70,713,307,000 46,964,292,400 66.42 46,964,292,400 100.00
Realisasi capaian di Provinsi Jawa Barat sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar 66,42 %, dengan rincian pengadaan benih 235.650 kg, pupuk urea 1.883.200 kg, pupuk NPK 1.413.900 kg, traktor roda 2 sebanyak 1.099 unit, dan pompa air sebanyak 325 unit. Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi Jawa Barat hanya dapat dilaksanakan 9.426 Ha (43,14 %) dikarenakan sebagian lahan sudah semai dan tanam. Sementara itu pengadaan transplanter tidak dilaksanakan karena petani di Jawa Barat sudah biasa menggunakan Jarwo Transplanter 2:1 (sesuai kondisi lahan Jawa Barat), sementara stock barang tidak tersedia (hanya tersedia Transplanter Jarwo Transplanter 4:1)
8. Provinsi Jawa Tengah
Tabel Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi Jawa Tengah
ANGGARAN (Rp) VOLUME KONTRAK VOLUME % RP VOLUME %Luas Areal Ha 24,000 0 0.00
1 Benih Kg 5,941,250,000 612,500 0 0 0.00 0 0 0.002 Pupuk Urea Kg 23,741,578,000 4,900,000 0 0 0.00 0 0 0.003 Pupuk NPK Kg 19,189,554,000 3,237,750 0 0 0.00 0 0 0.004 Traktor Roda Dua Unit 26,321,220,000 1,234 0 0 0.00 0 0 0.005 Pompa Air Unit 10,535,040,000 558 0 0 0.00 0 0 0.006 Transplanter Unit 902,550,000 15 0 0 0.00 0 0 0.00
Realisasi capaian di Provinsi Jawa Tengah adalah 0 %. Provinsi Jawa Tengah tidak melaksanakan kegiatan Percepatan Optimasi Lahan secara keseluruhan (Benih, Pupuk Urea, Pupuk NPK, Traktor Roda 2, Pompa Air, dan Transplanter) dikarenakan kondisi lapangan yang tidak memungkinkan dan Kabupaten yang tidak sanggup untuk melaksanakan.
9. Provinsi D. I. Yogyakarta Tabel Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi D. I. Yogyakarta
ANGGARAN (Rp) VOLUME KONTRAK VOLUME % RP VOLUME %Luas Areal Ha 0 0
1 Benih Kg 0 0 0 0 0.00 0 0 0.002 Pupuk Urea Kg 0 0 0 0 0.00 0 0 0.003 Pupuk NPK Kg 0 0 0 0 0.00 0 0 0.004 Traktor Roda Dua Unit 3,950,268,000 186 3,913,068,000 186 99.06 3,913,068,000 186 100.005 Pompa Air Unit 0 0 0 0 0.00 0 0 0.006 Transplanter Unit 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00
Total 3,950,268,000 3,913,068,000 99.06 3,913,068,000 100.00
Realisasi capaian di Provinsi D. I. Yogyakarta sebesar 99,06 % (keuangan) dan realisasi volume kegiatan mencapai 100 % untuk kegiatan berupa pengadaan traktor roda dua sebanyak 186 unit.Realisasi keuangan di Provinsi D. I. Yogyakarta lebih rendah dikarenakan nilai kontrak pengadaan lebih rendah daripada pagu anggaran.
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 72
10. Provinsi Jawa Timur Tabel Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi Jawa Timur
ANGGARAN (Rp) VOLUME KONTRAK VOLUME % RP VOLUME %Luas Areal Ha 34,545 0 0.00
1 Benih Kg 8,377,163,000 863,625 0 0 0.00 0 0 0.002 Pupuk Urea Kg 33,475,625,000 6,909,000 0 0 0.00 0 0 0.003 Pupuk NPK Kg 26,972,436,000 4,821,750 0 0 0.00 0 0 0.004 Traktor Roda Dua Unit 38,461,566,000 1,794 36,971,867,000 1,794 96.13 36,971,867,000 1,794 100.005 Pompa Air Unit 5,800,600,000 299 5,124,860,000 299 88.35 5,124,860,000 299 100.006 Transplanter Unit 965,440,000 16 963,440,000 16 99.79 963,440,000 16 100.00
Total 114,052,830,000 43,060,167,000 37.75 43,060,167,000 100.00
NO FISIK/PENGADAAN SATUAN PLAFOND KONTRAK PENGADAAN REALISASI PENYALURAN
Realisasi capaian di Provinsi Jawa Timur sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar 38,35 %, dengan rincian pengadaan traktor roda 2 sebanyak 1.794 unit, pompa air 299 unit, dan transplanter sebanyak 16 unit. Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan (benih, pupuk urea, pupuk NPK) tidak dilaksanakan karena areal sawah di Provinsi Jawa Timur sudah tanam sejak bulan November 2014.
11. Provinsi Kalimantan Selatan Tabel Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi Kalimantan Selatan
ANGGARAN (Rp) VOLUME KONTRAK VOLUME % RP VOLUME %Luas Areal Ha 3,940 0 0.00
1 Benih Kg 955,450,000 98,500 0 0 0.00 0 0 0.002 Pupuk Urea Kg 3,818,033,000 788,000 0 0 0.00 0 0 0.003 Pupuk NPK Kg 3,306,001,000 591,000 0 0 0.00 0 0 0.004 Traktor Roda Dua Unit 2,170,560,000 84 1,955,082,000 84 90.07 1,955,082,000 84 100.005 Pompa Air Unit 1,009,800,000 51 951,650,000 51 94.24 951,650,000 51 100.006 Transplanter Unit 140,700,000 2 134,430,000 2 95.54 134,430,000 2 100.00
Total 11,400,544,000 3,041,162,000 26.68 3,041,162,000 100.00
NO FISIK/PENGADAAN SATUAN PLAFOND KONTRAK PENGADAAN REALISASI PENYALURAN
Realisasi capaian di Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar 26,68 %, dengan rincian pengadaan traktor roda 2 sebanyak 84 unit, pompa air 51 unit, dan transplanter sebanyak 2 unit. Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan (benih, pupuk urea, pupuk NPK) tidak dilaksanakan karena lahan sudah semai dan sebagian lahan sudah tanam, serta tidak tersedia benih (PT. Sang Hyang Seri dan PT. Pertani tidak memiliki stock).
12. Provinsi Bali
Tabel Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi Bali
ANGGARAN (Rp) VOLUME KONTRAK VOLUME % RP VOLUME %Luas Areal Ha 9,380 8,280
1 Benih Kg 2,274,650,000 234,500 1,954,080,000 207,000 85.91 1,954,080,000 207,000 100.00 2 Pupuk Urea Kg 9,089,633,000 1,876,000 8,023,320,000 1,656,000 88.27 8,023,320,000 1,656,000 100.00 3 Pupuk NPK Kg 7,870,631,000 1,407,000 6,945,885,000 1,242,000 88.25 6,945,885,000 1,242,000 100.00 4 Traktor Roda Dua Unit 7,761,600,000 350 7,441,025,000 350 95.87 7,441,025,000 350 100.00 5 Pompa Air Unit 5,133,800,000 266 3,050,050,000 181 59.41 3,050,050,000 181 100.00 6 Transplanter Unit 367,440,000 6 352,900,000 6 96.04 352,900,000 6 100.00
Total 32,497,754,000 27,767,260,000 85.44 27,767,260,000 100.00
NO FISIK/PENGADAAN SATUAN PLAFOND KONTRAK PENGADAAN REALISASI PENYALURAN
Realisasi capaian di Provinsi Bali sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar 85,44 %, dengan rincian pengadaan benih 207.000 kg, pupuk urea 1.656.000 kg, pupuk NPK 1.242.000 kg, traktor roda dua 350 unit, pompa air 181 unit, dan transplanter sebanyak 6 unit.
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 73
13. Provinsi Sulawesi Selatan
Tabel Capaian Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Provinsi Sulawesi Selatan
ANGGARAN (Rp) VOLUME KONTRAK VOLUME % RP VOLUME %Luas Areal Ha 31,151 31,151 100.00
1 Benih Kg 7,554,118,000 778,775 7,164,730,000 778,775 94.85 7,164,730,000 778,775 100.00 2 Pupuk Urea Kg 30,186,690,000 6,230,200 30,185,319,000 6,230,200 100.00 30,185,319,000 6,230,200 100.00 3 Pupuk NPK Kg 20,634,256,000 3,688,700 20,629,054,750 3,688,700 99.97 20,629,054,750 3,688,700 100.00 4 Traktor Roda Dua Unit 20,470,164,000 869 18,742,839,000 869 91.56 18,742,839,000 869 100.00 5 Pompa Air Unit 7,368,900,000 319 6,620,450,000 319 89.84 6,620,450,000 319 100.00 6 Transplanter Unit 1,200,420,000 19 1,177,370,000 19 98.08 1,177,370,000 19 100.00
Total 87,414,548,000 84,519,762,750 96.69 84,519,762,750 100.00
Realisasi capaian di Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar 96,69 % (keuangan) dan realisasi volume kegiatan mencapai 100 %. Hal ini dikarenakan nilai kontrak pengadaan lebih rendah dibandingkan pagu anggaran. Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan di Provinsi Banten seluas 31.151 Ha atau (100 %) dari target, dengan rincian berupa pengadaan benih sebanyak 778.775 kg, pupuk urea 6.230.200 kg, pupuk NPK 3.688.700 kg, traktor roda dua 869 unit, pompa air 319 unit, dan transplenter sebanyak 19 unit.
II. PAGU ANGGARAN
1. Pada TA. 2014 pagu awal anggaran APBN Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp.3.195.251.400.000,00,- Dengan Nomor DIPA-018.08.1.633656/2014 tanggal 5 Desember 2013, terdiri dari :
Kegiatan 3.195.251.358.000 1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian 641.162.660.000 1795 Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian 1.356.206.814.000 1796 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alsintan 365.565.000.000 1797 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 202.231.150.000 3993 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 260.222.150.000 3994 Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan PUAP 369.863.584.000
Sumber Dana 3.195.251.400.000 RM Rupiah Murni 3.185.227.375.000 PLN Pinjaman Luar Negeri 2.024.025.000 RMP Rupiah Murni Pendamping 8.000.000.000
Jenis Belanja 3.195.251.400.000 51 Pegawai 27.866.445.000 52 Barang 778.615.155.000 53 Modal 9.577.400.000 57 Bantuan Sosial 2.379.192.400.000
2. DIPA Revisi ke-2 Revisi ke-2 tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp. 2.715.885.660.000,00, karena adanya penghematan anggaran terdiri dari :
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 74
Kegiatan 2.715.885.667.000
1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian 563.964.660.000
1795 Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian 1.163.850.964.000
1796 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alsintan 298.796.580.000
1797 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 165.627.729.000
3993 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 283.222.150.000
3994 Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan PUAP 240.423.584.000
Sumber Dana 2.715.885.667.000
RM Rupiah Murni 2.705.861.642.000
PLN Pinjaman Luar Negeri 2.024.025.000
RMP Rupiah Murni Pendamping 8.000.000.000
Jenis Belanja 2.715.885.667.000
51 Pegawai 27.866.445.000
52 Barang 706.778.022.000
53 Modal 7.064.200.000
Pada revisi ke-02 terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 476.015.400.000,00 yang merupakan penghematan pada belanja Barang AKUN 52 sebesar Rp. 71.837.133.000,00; Belanja Bansos AKUN 573 sebesar Rp. 405.015.400.000,00
3. DIPA Revisi ke-3 Revisi ke-3 tanggal 9 Desember 2014 sebesar Rp. 3.294.030.743.000,00, adanya tambahan dana Kontingensi untuk Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan, terdiri atas:
Kegiatan 3.294.030.743.000
1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian 563.964.660.000
1795 Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian 1.500.036.176.000
1796 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alsintan 538.142.841.000
1797 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 168.241.332.000
3993 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 283.222.150.000
3994 Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan PUAP 240.423.584.000
Sumber Dana 3.294.030.743.000
RM Rupiah Murni 3.284.006.718.000
PLN Pinjaman Luar Negeri 2.024.025.000
RMP Rupiah Murni Pendamping 8.000.000.000
Jenis Belanja 3.294.030.743.000
51 Pegawai 27.866.445.000
52 Barang 1.284.823.098.000
53 Modal 7.064.200.000
57 Bantuan Sosial 1.974.277.000.000
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 75
I. KEWAJIBAN KONTIJENSI
Adalah pengungkapan mengenai kewajiban untuk mengakui adanya kemungkinan terjadinya utang kepada pihak ketiga yang disebabkan adanya tuntutan hukum kepada Kementerian Pertanian yaitu pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan nilai tuntutan material.
Dalam hal ini adalah gugatan yang dilakukan oleh pemenang lelang pengadaan an penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA. 2012. Dapat diuraikan sebagai berikut :
Lestari Cipta Anugerah Tergugat : 1. PPK Direktorat Pupuk dan Pestisida
pada Satker Lingkup Direktorat PSP Kementan TA 2012
2. Menteri Pertanian Nilai : Rp51.917.600.000,00 terdiri dari
Rp50.917.600.000,00 kerugian materii dan Rp1.000.000.000,00 kerugian immateriil
Ringkasan Kasus
: PT Lestari Cipta Anugerah merupakan pemenang lelang pengadaan dan penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA 2012 yang telah diikat dalam kontrak kerja sama dengan pihak Tergugat yang termuat dalam Surat Kontrak No.07/PPK/PSP/VII/2012/181 LCA-Kontrak/PSP/7/2012 tanggal 02 Juli 2012
Kontrak berlaku 77 hari kalender dan berakhir tanggal 16 Sept 2012. Namun tanggal 16 Agustus 2012 pihak Tergugat membatalkan kontrak kerja sama
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 <Audited>
Laporan Keuangan 76
Alasan pembatalan lelang adalah adanya dugaan Sertifikat Uji Mutu yang dikeluarkan Unpad Fak.MIPA, Jur.Biologi Laboratorium Mikrobiologi diragukan keabsahannya. Alasan lainnya karena persyaratan stok 40%. Perkara ini masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah melalui Putusan Sela jenis putusan interlukotoir adalah putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara, seperti putusan yang berisi perintah untuk memberikan keterangan ahli, putusan tentang beban pembuktian kepada salah satu pihak agar membuktikan suatu putusan dengan amar memerintahkan dilakukan pemeriksaan setempat (descente).