LAPORAN KEUANGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019
LAPORAN KEUANGAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2019
(CALK)
Catatan Atas Laporan
Keuangan
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PARIWISATA Alamat : Jalan Lingkar Timur Manding, Bantul Kode Pos 55711
Telp. (0274) 6460222 Fax. (0274) 6460183 E-mail: [email protected] Web Site: www.pariwisata.bantulkab.go.id
KATA PENGANTAR
Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk
menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dinas
Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dan Entitas
Akuntansi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul juga berkewajiban menyelenggarakan
akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Sehubungan dengan Laporan Keuangan ini, perlu diinformasikan hal-hal sebagai berikut:
1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan,
belanja dan pembiayaan.
Berdasarkan laporan keuangan ini, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Per 31
Desember 2019 adalah sebesar Rp 31.756.578.250,- atau 112,55% dari target yang
ditetapkan dalam DPPA Tahun 2019 sebesar Rp 28.214.350.000,-. Sementara, realisasi
Belanja Daerah adalah sebesar Rp 22.999.785.394 atau 95,34% dari yang dianggarkan
dalam DPPA Tahun 2019 sebesar Rp 24.123.676.823,-;
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, persediaan, kewajiban, dan ekuitas
Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Per 31 Desember 2019;
3. Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat
memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan
keuangan. Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal,
kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian
atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
Kami menyadari bahwa laporan keuangan per 31 Desember 2019 ini masih belum
sempurna, untuk itu dimohonkan tanggapan, saran dan kritik yang membangun dari
pengguna laporan keuangan ini. Ke depan kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun
dan menyajikan laporan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) serta dapat meningkatkan akuntabilitas publik.
Bantul, 24 Februari 2020
Kepala Dinas
Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos
NIP. 19720413 199803 1 008
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PARIWISATA Alamat : Jalan Lingkar Timur Manding, Bantul Kode Pos 55711
Telp. (0274) 6460222 Fax. (0274) 6460183 E-mail: [email protected] Web Site: www.pariwisata.bantulkab.go.id
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang terdiri dari : (a) Neraca, (b)
Laporan Realisasi Anggaran, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan
(e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah
merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan
secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Bantul, 24 Februari 2020
Kepala Dinas
Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos
NIP. 19720413 199803 1 008
Sistematika CALK
Bab I Pendahuluan
1.1 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Sistematika Penulisan CALK
Bab II Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja
APBD
2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Indikator Pencapaian target kinerja
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan
Bab IV Kebijakan Akuntasi
Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
Bab VI Penjelasan atas Informasi - Informasi
Bab VII Penutup
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai
Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan
kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di
Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan. Penyusunan
Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam
melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam
pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan
dalam rangka :
a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selama satu
periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan
pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Dinas
Pariwisata Kabupaten Bantul untuk kepentingan masyarakat;
c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat,
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuk dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya
dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
Tahun 2019, adalah :
a. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan
perundang-undangan;
b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi dalam kegiatan
Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang
telah dicapai;
c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan
kasnya;
d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pariwisata
Kabupaten Bantul apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat
kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Pelaporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul diselenggarakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu
:
a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur
keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2018;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 914/149/DPPA/PPKD/2019 tanggal 20 Agustus
2019 tentang Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas
Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2019.
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten
Bantul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003, yang
dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan
laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan
sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja
APBD
Bab ini memuat penjelasan mengenai makro ekonomi yang digunakan
dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul,
perubahan anggaran yang dilakukan pada Dinas Pariwisata Kabupaten
Bantul, realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan
penjelasan mengenai pencapaian target kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten
Bantul.
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi
program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja
tersebut.
Bab IV Kebijakan Akuntansi
Bab ini memuat mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan
daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam
penyusunan laporan keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul,
informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan
pos-pos laporan keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan
keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi
Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan
dalam bagian manapun dari laporan keuangan.
Bab VII Penutup
Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting
tentang laporan keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD
2.1. Ekonomi Makro
Secara umum kondisi ekonomi makro menunjukkan pertimbangan-pertimbangan
secara ekonomi dan strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten
Bantul dalam rangka pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan di Kabupaten
Bantul, dengan melihat pada aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang
dihadapi baik dalam skala lokal, regional, nasional dan internasional.
Hal tersebut di atas diwujudkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten
Bantul. Berdasarkan Renstra inilah kebijakan dan alokasi penganggaran selanjutnya
dituangkan dalam APBD. Adapun Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai
landasan dalam penetapan program kegiatan dalam skala tahunan dalam konteks
ekonomi makro adalah sebagai berikut.:
VISI
Sebagai pandangan ideal untuk mewujudkan cita-cita sebuah organisasi, maka visi
dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten
Bantul adalah “Terciptanya Bantul sebagai Destinasi Pariwisata Utama Indonesia Yang
Bernuansa Harmoni Alam Untuk Kesejahteraan Masyarakat.”
MISI
1. Mengembangkan pariwisata yang berbasis pada karakter lokal, alam, dan minat khusus
yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan
masyarakat;
2. Meningkatkan profesionalisme pelayanan pariwisata melalui peningkatan kualitas
kelembagaan, manajemen, dan sumber daya manusia;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab
untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisata.
TUJUAN
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu
strategis daerah yang dihadapi. Tujuan pembangunan pariwisata Kabupaten Bantul yang
hendak dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah sebagai
berikut:
“Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik
dan meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan dengan didukung
peran serta dan sinergi kemitraan antar pelaku wisata serta media pemasaran yang
efektif.”
SASARAN
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam jangka waktu tahunan. Dalam rencana
pembangunan lima tahunan ini, sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul antara lain:
1. Destinasi wisata;
2. Wisatawan asing dan lokal serta pemanfaatan tempat-tempat strategis dan media massa;
3. Kelompok masyarakat, swasta, lembaga pemerintah, mitra kerja pemerintah.
KEBIJAKAN
1. Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan
pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan
yang kreatif dan inovatif;
3. Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan SAPTA PESONA dan
SADAR WISATA;
4. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis perdesaan, dan industri kecil/lokal;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM dan Kelembagaan Pariwisata;
6. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan
investasi dan pelayanan pariwisata;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif,
menarik dan inovatif;
8. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu;
9. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini.
PROGRAM
Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka
kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.
Program yang Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2019 adalah:
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
c. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
d. Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
e. Pengembangan Destinasi Pariwisata;
f. Pengembangan Kemitraan.
2.2 Kebijakan Keuangan
Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada
tahun 2019 juga mengikat dan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagi berikut:
- Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan
yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien,
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas
keadilan dan kepatutan;
- Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis
Belanja;
- Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran
daerah dilaksanakan melalui kas daerah;
Secara umum kebijakan keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
meliputi:
1. Pendapatan Asli Daerah
Rencana anggaran pendapatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun
2019 adalah sebesar Rp 28.214.350.000,-. Kemudian realisasi dan persentase
Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2019 ini adalah sebesar Rp
31.756.578.250,- atau 112,55% yang keseluruhan terdiri dari pendapatan
retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp 31.756.578.250,- dan jumlah
pengunjung 3.392.735 orang.
2. Belanja Daerah
Anggaran Belanja Daerah untuk Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2019 adalah
sebesar Rp 24.123.676.823,-, terdiri dari Belanja Tidak langsung sebesar Rp
3.859.571.123,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 20.264.105.700,-. Realisasi
anggaran Belanja Daerah sampai dengan 31 Desember 2019 pada Dinas
Pariwisata meliputi Belanja Tidak Langsung dari anggaran Rp 3.859.571.123,-
terealisiasi sebesar Rp 3.672.774.096,- atau 95,16%. Belanja Langsung dari
anggaran Rp 20.264.105.700,- terealisasi sebesar Rp 19.327.011.298 atau
sebesar 95,38%, terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1.968.751.000,-,
Belanja Barang/Jasa sebesar Rp 9.132.827.850,- dan Belanja Modal sebesar Rp
8.225.432.448,-.
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai bagian fungsi Pelayanan Umum
Pemerintah berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sebagi berikut:
Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
Meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan;
Menyinergikan kemitraan antar pelaku wisata serta media pemasaran yang efektif.
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kineja Keuangan
Pencapaian target kinerja keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:
3.1.1 Pendapatan Asli Daerah
Secara garis besar pendapatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai
Organisasi Perangkat Daerah meliputi retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Target
retribusi adalah sebesar Rp 28.214.350.000,- terealisasi sebesar Rp 31.756.578.250,-
atau 112,55%.
3.1.2 Belanja Daerah
Secara garis besar komposisi anggaran Belanja Daerah Dinas Pariwisata dalam
APBD Kabupaten Bantul Tahun 2019 terdiri dari :
1. Belanja Tidak Langsung sebesar 16% dari keseluruhan Anggaran Belanja Daerah
Tahun 2019 yaitu sebesar Rp 3.859.571.123,- dan terealisasi sebesar Rp
3.672.774.096,- atau 95,16%.
2. Belanja Langsung sebesar 84% dari keseluruhan Anggaran Belanja Daerah Tahun
2019 yaitu sebesar Rp 20.264.105.700,- dan terealisasi sebesar Rp 19.327.011.298
atau sebesar 95,38%.
Anggaran Belanja Langsung didalamnya meliputi :
- Belanja Pegawai : Rp 2.088.219.500,-
- Belanja Barang dan Jasa : Rp 9.728.312.200,-
- Belanja Modal : Rp 8.447.574.000,-
Realisasi Tahun Anggaran 2019 untuk masing-masing komponen Belanja
Langsung terdiri dari :
- Belanja Pegawai : Rp 1.968.751.000,- atau 94,28%
- Belanja Barang dan Jasa : Rp 9.132.827.850,- atau 93,88%
- Belanja Modal : Rp 8.225.432.448 atau 97,37%
Pembiayaan
Tidak terdapat pembiayaan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2019.
Secara lebih detail gambaran realisasi pelaksanaan dan belanja program kegiatan
sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :
NO URAIAN JUMLAH
ANGGARAN
JUMLAH SPJ
(LS+UP/GU/TU) KET
s.d tgl 31 -12-2019
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1 Gaji Pokok PNS 3.020.500.000 2.899.856.700
2 Tunjangan Keluarga 308.096.303 287.903.954
3 Tunjangan Jabatan Struktural 149.085.000 147.090.000
4 Tunjangan Fungsional Umum 160.490.000 133.255.000
5 Tunjangan Beras 183.584.700 172.432.020
6 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 8.753.029 8.339.415
7 Pembulatan Gaji 65.291 43.565
8 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 7.249.200 5.963.370
9 Iuran Jaminan Kematian 21.747.600 17.890.072
JUMLAH BELANJA TIDAK
LANGSUNG 3.859.571.123 3.672.774.096
NO URAIAN
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
JUMLAH
TOTAL
SISA
ANGGARAN
BELANJA LANGSUNG
A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Keg. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
1
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa 2.650.000 2.200.000 450.000
2 Honor Pengelola Keuangan
dan Barang 36.840.000 29.520.000 7.320.000
3 Belanja Alat Tulis Kantor 58.625.600 58.593.100 32.500
4
Belanja Alat Listrik dan
Elektronik (Lampu Pijar,
Battery Kering)
39.000.000 39.000.000 -
5
Belanja Perangko, Materai,
dan Benda Pos 7.500.000 6.900.000 600.000
6 Belanja Peralatan dan Bahan 76.512.500 76.512.500 -
Pembersih
7 Belanja Telepon 6.000.000 3.010.173 2.989.827
8 Belanja Listrik 24.000.000 14.966.410 9.033.590
9 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000 2.820.000 780.000
10 Belanja Pajak Kendaraan
Bermotor 5.850.000 5.429.600 420.400
11 Belanja Cetak 418.100.000 416.213.275 1.886.725
12 Belanja Penggandaan 23.245.600 19.234.400 4.011.200
701. 923.700 674.399.458 27.524.242
2 Keg. Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi, dan Konsultasi
1
Belanja makanan dan
minuman harian pegawai 3.960.000 3.960.000 -
2
Belanja makanan dan
minuman rapat 149.225.000 136.895.000 12.330.000
3 Belanja perjalanan dinas
dalam daerah 173.552.000 135.275.000 38.277.000
4
Belanja perjalanan dinas luar
daerah 584.633.500 499.716.332 84.917.168
911.370.500 775.846.332 135.524.168
3 Keg. Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran
1 Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap 1.619.800.000 1.570.800.000 49.000.000
2 Belanja Premi Asuransi
Kesehatan 6.000.000 5.940.000 60.000
3 Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin 30.000.000 27.049.000 2.951.000
1.655.800.000 1.603.789.000 52.011.000
B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 Keg. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin – Pengadaan
Kendaraan Bermotor Beroda
Tiga
76.325.000 75.725.000 600.000
2
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat
Penyimpanan Perlengkapan
Kantor
5.750.000 3.645.000 2.105.000
3
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat
Kantor
194.075.000 160.745.500 33.329.500
4
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan
Meubelair
8.200.000 8.200.000 -
5 Belanja Modal Peralatan &
Mesin-Pengadaan Meubelair 15.000.000 14.750.000 250.000
6
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat
Pendingin
42.325.000 41.300.000 1.025.000
7
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan Alat
Rumah Tangga (Home Use)
75.825.000 67.945.000 7.880.000
8
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin – Pengadaan
Generator
181.325.000 180.805.000 520.000
9
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin – Pengadaan Personal
Komputer
36.325.000 34.555.000 1.770.000
10
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin – Pengadaan Peralatan
Studio Video dan Film
170.000.000 168.765.000 1.235.000
11
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan – Pengadaan
Bangunan Gedung Kantor
75.000.000 74.761.000 239.000
871.950.000 822.996.500 48.953.500
2 Keg. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
1 Belanja Bahan Baku
Bangunan 47.500.000 47.446.850 53.150
2 Jasa Petugas Lapangan 25.000.000 17.808.000 7.192.000
72.500.000 65.254.850 7.245.150
3 Keg. Pemeliharaan Kendaraan Dinas
1 Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas 223.640.000 216.059.003 7.580.997
2 Belanja Jasa Service 24.100.000 13.377.825 10.722.175
3 Belanja Penggantian Suku 60.850.000 41.825.737 19.024.263
Cadang
308.590.000 271.262.565 37.327.435
C. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1 Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian, dan
Ketatausahaan
1 Belanja Alat Tulis Kantor 760.000 760.000 -
2 Belanja Penggandaan 750.000 750.000 -
3 Belanja Makanan dan
Minuman Rapat 1.740.000 1.740.000 -
3.250.000 3.250.000 -
D. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
1 Keg. Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata
1 Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa 7.575.000 7.575.000 -
2 Belanja Jasa Appraisal 57.475.000 57.035.000 440.000
3 Belanja Penyusunan Kajian
Naskah Akademik 200.000.000 167.959.000 32.041.000
265.050.000 232.569.000 32.481.000
2 Keg. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
1 Belanja Bahan Percontohan 4.000.000 4.000.000 -
2 Belanja Publikasi 2.400.000 2.400.000 -
3 Belanja Iuran 60.000.000 60.000.000 -
4 Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Darat 9.000.000 8.900.000 100.000
5 Belanja Makanan dn
Minuman Rapat 9.150.000 9.150.000 -
6 Belanja Makanan dn
Minuman Kegiatan 75.000.000 74.992.500 7.500
7
Jasa Nara
Sumber/Moderator/Tenaga
Ahli
14.200.000 13.900.000 300.000
8 Honorarium Peserta
Rapat/Sosialisasi 15.500.000 15.500.000 -
9 Belanja Jasa Transport
Peserta 21.500.000 21.500.000 -
210.750.000 210.342.500 407.500
3 Keg. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
1 Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa 13.250.000 11.925.000 1.325.000
2 Honorarium Tim Non PNS 2.480.000 2.480.000 -
3 Belanja Alat Tulis Kantor 55.175.000 50.175.000 5.000.000
4 Belanja Cindera Mata 7.500.000 7.500.000 -
5 Belanja Bahan Percontohan 55.500.000 48.500.000 7.000.000
6 Belanja Transportasi dan
Akomodasi 60.000.000 59.455.000 545.000
7 Belanja Dekorasi 105.000.000 93.443.850 11.556.150
8 Belanja Publikasi 607.275.000 554.650.710 52.624.290
9 Belanja Cetak 245.120.000 210.671.450 34.448.550
10 Belanja Penggandaan 7.315.000 7.315.000 -
11 Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat 144.000.000 120.200.000 23.800.000
12 Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Darat 6.280.000 4.280.000 2.000.000
13 Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Air 2.000.000 2.000.000 -
14 Belanja Sewa Tenda 13.000.000 8.600.000 4.400.000
15 Belanja Sewa Pakaian
Adat/Tradisional 10.000.000 7.500.000 2.500.000
16 Belanja Sewa Soundsystem 13.000.000 10.000.000 3.000.000
17 Belanja Sewa Peralatan dan
Perlengkapan Kegiatan 51.800.000 44.800.000 7.000.000
18 Belanja Makanan dan
Minuman Rapat 29.450.000 28.150.000 1.300.000
19
Belanja Makanan dan
Minuman Pelaksanaan
Kegiatan
137.195.000 113.370.000 23.825.000
20 Belanja Pakaian Batik
Tradisional 7.500.000 7.500.000 -
21 Belanja Pakaian
Kejuaraan/Lomba 7.500.000 7.500.000 -
22 Belanja Pakaian
Kaos/Training 4.500.000 4.500.000 -
23 Belanja Pemeliharaan Aset 100.000.000 99.088.000 912.000
Tetap Lainnya
24
Jasa Nara
Sumber/Moderator/Tenaga
Ahli
107.050.000 86.400.000 23.650.000
25 Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih 10.500.000 10.500.000 -
26 Jasa Tenaga Harian Lepas 7.000.000 2.000.000 5.000.000
27 Jasa Penyelenggaraan
Kegiatan 1.118.435.000 1.112.048.510 6.386.490
28 Honorarium Peserta
Rapat/Sosialisasi 32.750.000 32.750.000 -
29 Belanja Jasa Transport
Petugas 8.800.000 4.800.000 4.000.000
30 Uang untuk diberikan kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat 50.000.000 49.500.000 500.000
31 Belanja Jasa
Pentas/Pertunjukan 8.500.000 8.500.000 -
32
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan – Pengadaan
Bangunan Billboard
98.675.000 98.444.555 230.445
3.126.550.000 2.905.547.075 221.002.925
4 Keg. Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata
1 Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa 3.975.000 3.975.000 -
2 Belanja Penggandaan 27.075.000 26.785.000 290.000
3 Belanja Makanan dan
Minuman Rapat 8.250.000 8.250.000 -
4 Belanja Pemeliharaan
Aplikasi dan Database 134.675.000 134.425.000 250.000
5
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin – Pengadaan Peralatan
Jaringan
54.325.000 54.262.500 62.500
228.300.000 227.697.500 602.500
E. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
1. Keg. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
1 Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap 245.749.500 196.376.000 49.373.500
2 Belanja Bahan Baku 360.000.000 357.761.000 2.239.000
Bangunan
3 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan 322.000.000 318.376.000 3.624.000
4
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan – Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat
Kerja Lainnya
3.312.218.200 3.225.250.493 86.967.707
5
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan – Pengadaan
Bangunan Tugu Peringatan
Lainnya
800.000.000 793.267.600 6.732.400
6
Belanja Modal Jalan, Irigasi,
dan Jaringan – Pengadaan
Jalan Khusus
3.310.405.800 3.231.210.800 79.195.000
8.350.373.500 8.122.241.893 228.131.607
2. Keg. Peningkatan Daya Tarik Wisata
1 Belanja Publikasi 17.600.000 14.900.000 2.700.000
2 Belanja Cetak 4.310.000 2.000.000 2.310.000
3 Belanja Sewa Meja Kursi 3.600.000 2.720.000 880.000
4 Belanja Sewa Generator 78.500.000 69.400.000 9.100.000
5 Belanja Sewa Tenda 130.400.000 117.400.000 13.000.000
6 Belanja Sewa Sound System 99.750.000 98.750.000 1.000.000
7
Belanja Sewa Peralatan dan
Perlengkapan
Kesenian/Lomba
1.000.000 1.000.000 -
8 Belanja Makan dan Minum
Pelaksanaan Kegiatan 114.000.000 97.830.000 16.170.000
9 Belanja Pakaian Kerja
Lapangan 5.400.000 5.400.000 -
10
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada
masyarakat
4.800.000 4.800.000 -
11
Jasa
narasumber/moderator/tenag
a ahli
2.000.000 2.000.000 -
12 Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih 3.000.000 1.500.000 1.500.000
13 Jasa Petugas Lapangan 15.510.000 9.350.000 6.160.000
14 Uang yang diberikan kepda
pihak ketiga/masyarakat 24.000.000 24.000.000 -
15 Belanja Jasa Pentas/
Pertunjukan 1.184.580.000 1.139.418.825 45.161.175
1.688.450.000 1.590.468.825 97.981.175
3. Keg. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan
1 Honorarium Tim Non PNS 80.000.000 68.000.000 12.000.000
2 Belanja Publikasi 1.800.000 1.800.000 -
3 Belanja Sewa Meja Kursi 2.200.000 2.200.000 -
4 Belanja Sewa Generator 3.000.000 3.000.000 -
5 Belanja Sewa Tenda 20.000.000 14.600.000 5.400.000
6 Belanja Sewa Soundsystem 3.500.000 - 3.500.000
7 Belanja Makan dan Minum
Pelaksanaan Kegiatan 84.000.000 76.620.000 7.380.000
8 Belanja Pakaian Batik
Tradisional 18.000.000 17.820.000 180.000
9 Jasa Petugas Lapangan 165.000.000 165.000.000 -
377.500.000 349.040.000 28.460.000
F PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
1 Keg. Pengembangan SDM, Kelembagaan, dan Pengendalian Pariwisata
1 Honorarium Petugas
Pendamping Kegiatan 75.900.000 75.900.000 -
2 Belanja Alat Tulis Kantor 32.123.000 32.123.000 -
3 Belanja Publikasi 2.100.000 2.100.000 -
4 Belanja Cetak 9.800.000 9.800.000
5 Belanja Penggandaan 5.810.000 5.810.000 -
6 Belanja Sewa Kamar
Hotel/Penginapan 474.600.000 471.356.500 3.243.500
7 Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Darat 34.800.000 30.900.000 3.900.000
8 Belanja Sewa Peralatan dan
Perlengkapan Kegiatan 27.000.000 27.000.000 -
9 Belanja Makanan dan
Minuman Rapat 68.425.000 62.462.500 5.962.500
10
Belanja Makanan dan
Minuman Pelaksanaan
Kegiatan
20.680.000 20.680.000 -
11 Belanja Pakaian Kerja
Lapangan 56.400.000 56.400.000 -
12
Jasa
Narasumber/Moderator/Tena
ga Ahli
63.400.000 61.400.000 2.000.000
13 Honorarium Peserta
Rapat/Sosialisasi 42.000.000 42.000.000 -
913.038.000 897.932.000 15.106.000
2 Keg. Pemberdayaan Desa Wisata
1 Belanja Alat Tulis Kantor 29.960.000 29.948.800 11.200
2 Belanja Alat-
alat/Perlengkapan 3.600.000 3.600.000 -
3 Belanja Transportasi dan
Akomodasi 77.250.000 77.220.000 30.000
4 Belanja Publikasi 2.650.000 2.650.000 -
5 Belanja Penggandaan 6.600.000 6.600.000 -
6 Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat 9.200.000 9.200.000 -
7 Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Darat 17.500.000 17.500.000 -
8
Belanja Makanan dan
Minuman Pelaksanaan
Kegiatan
53.450.000 53.450.000 -
9 Belanja Pakaian
Kaos/Training 7.650.000 7.650.000 -
10
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada
masyarakat
4.200.000 4.200.000 -
11
Jasa
Narasumber/Moderator/Tena
ga Ahli
15.700.000 15.700.000 -
12 Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih 14.000.000 14.000.000 -
13 Honorarium Peserta
Rapat/Sosialisasi 35.000.000 35.000.000 -
14 Uang yang diberikan kepada
masyarakat/pihak ketiga 72.000.000 72.000.000 -
348.760.000 348.718.800 41.200
3 Keg. Pengembangan Kerjasama dan Kelembagaan Pariwisata
1 Belanja Alat Tulis Kantor 26.550.000 26.550.000 -
2 Belanja Publikasi 1.350.000 1.350.000 -
3 Belanja Penggandaan 4.800.000 4.800.000 -
4 Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan 10.500.000 10.500.000 -
5 Belanja Sewa Sarana
Mobilitas Darat 11.000.000 8.400.000 2.600.000
6
Belanja Makanan dan
Minuman Pelaksanaan
Kegiatan
35.000.000 35.000.000 -
7
Jasa
Narasumber/Moderator/Tena
ga Ahli
10.750.000 10.500.000 250.000
8 Jasa Penyelenggaraan
Kegiatan 95.000.000 93.555.000 1.445.000
9 Honorarium Peserta
Rapat/Sosialisasi 35.000.000 35.000.000 -
229.950.000 225.655.000 4.295.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 20.264.105.700 19.327.011.298 937.094.402
3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
Hambatan dan kendala terjadi dalam penyerapan anggaran Belanja Daerah yaitu
penyerapan yang tidak maksimal dan tidak sesuai dengan perencanaan karena terdapat
kegiatan fisik terkait dengan adanya status tanah yang belum memenuhi syarat untuk
dibangun. Selain itu, kegiatan non fisik di APBD Perubahan yang terlambat
dilaksanakan yaitu jasa pentas karena Surat Ijin Bupati Bantul terlambat turun.
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah
Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan,
sedangkan Dinas Pariwisata sebagai Organisasi Perangkat Daerah di wilayah
Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan
pada entitas pelaporan.
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan
dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban
dan ekuitas dalam neraca.
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Pariwisata
Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:
a. Kas dan Setara Kas
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat digunakan
untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten terdiri atas :
Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah
tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, terdiri atas saldo rekening di Kas
Daerah, setara kas dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah.
Saldo rekening di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten
yang berada di rekening Kas Daerah pada Bank-Bank yang ditunjuk oleh
Bupati.
Setara Kas, antara lain berupa deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola
Bendahara Umum Daerah.
Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab selain
Bendahara meliputi Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara
Penerimaan.
Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi
tanggungjawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran berupa sisa UP/TU yang
per tanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah.
Kas di Bandahara Penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber
dari pelaksanaan tugas pemerintahan Bendahara tersebut (saldo pungutan yang
diterima) yang per tanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah.
Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika
terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs
tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta
asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada
tanggal neraca.
b. Persediaan
Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang
diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.
Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil
inventarisasi fisik persediaan (physical inventory taking). Persediaan dinilai dalam
neraca :
Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan
cara lainnya seperti donasi;
c. Investasi Jangka Panjang
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki
lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut
maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.
Investasi Nonpermanen
Investasi nonpermanent adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir
dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi
atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan.
Dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat ditagih. Obligasi dinilai
sebesar nilai nominal. Penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai
sebesar biaya pembangunan termasuk biaya perencanaan dan biaya lain dalam
rangka penyelesaian proyek sampai proyek diserahkan kepada pihak ketiga.
Investasi Permanen
Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk
dimiliki secara berkelanjutan. Investasi ini diharapkan tidak akan berakhir
dalam jangka waktu tertentu.
d. Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan
oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari
sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi,
pertukaran aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.
Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah;
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangungan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam pengerjaan
Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta
dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan
menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap yang
didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.
Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset
tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.
Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses
pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk
operasinal pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang.
Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
e. Aset Lainnya
Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset
lancar, investasi jangka panjang, aset tetap , dan dana cadangan.
Aset lainnya terdiri dari:
1. Aset Tidak Berwujud
2. Tagihan Penjualan Angsuran
3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
4. Kemitraan dengan pihak ketiga
5. Sewa dibayar dimuka
6. Aset lain-lain
Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai degan harga perolehan.
Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga
perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.
f. Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah,
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs
tengah Bank Indonesial pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam
jangka pendek dan jangka panjang;
1. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar
kembali atau jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan.
Kewajiban terdiri dari:
Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Utang Bunga
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
Utang Jangka Pendek Lainnya
2. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar
kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
pelaporan.
Ekuitas Dana
Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan
selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas Dana
Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan ekuitas Dana Cadangan.
Ekuitas Dana L,ancar merupakan selisih antara jumlah nilai Aset Lancar
dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek.
Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai Investasi
Permanen, Aset Tetap, Aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan
jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.
Ekuitas Dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam
dana cadangan pada asset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat
dibebankan dalam satu tahun anggaran atau untuk membiayai kegiatan dengan
tujuan tertentu.
3. Belanja Daerah
Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun
anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.
Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi
pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam
standar akuntansi pemerintahan.
Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam
standar akuntansi pemerintahan terutama yang menyangkut penilaian aset tetap yang
belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan
serta belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 100,
Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah terdiri dari: (a)
Neraca, (b) Laporan Realisasi Anggaran, dan (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun
Anggaran 2019.
Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber,
alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten
Bantul yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang
tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan
anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran serta menghitung
selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran daerah pada pos
pembiayaan.
Struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pariwisata Kabupaten
Bantul terdiri dari Pendapatan dan Belanja. Dari sisi Pendapatan dari target sebesar Rp
28.214.350.000,- terealisasi sebesar Rp 31.756.578.250,- atau 112,55%. Sedangkan Belanja
Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, dari anggaran sebesar Rp 24.123.676.823,-
terealisasi Rp 22.999.785.394 atau 95,34%. Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara
umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD Perubahan pada Dinas Pariwisata
Tahun Anggaran 2019 dapat disampaikan sebagai berikut:
5.1. PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS REALISASI APBD
5.1.1 REALISASI PENDAPATAN
Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar
Rp 31.756.578.250,- atau 112,55%. dari target pendapatan sebesar Rp
28.214.350.000,- yang secara keseluruhan terdiri dari Pendapatan Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga.
5.1.2 REALISASI BELANJA
Dari rencana belanja daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang
tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 24.123.676.823,-
realisasinya mencapai Rp 22.999.785.394 atau 95,34%. Adapun perincian dari
realisasi belanja daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai
berikut:
1) Belanja Langsung
Belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa , dan
Belanja Modal. Secara keseluruhan Belanja Langsung dari anggaran sebesar Rp
20.264.105.700,- realisasi TA 2019 sebesar Rp 19.327.011.298,- atau 95,38%,
dengan sisa kas yg disetor sebesar Rp 46.039.700,-. Anggaran belanja langsung
digunakan untuk kegiatan yang terdiri dari:
Uraian
Belanja Langsung Anggaran Realisasi %
Belanja Pegawai Rp 2.088.219.500,- Rp 1.968.751.000,- 94,28
Belanja Barang &
Jasa Rp 9.728.312.200,- Rp 9.132.827.850,- 93,88
Belanja Modal Rp 8.447.574.000,- Rp 8.225.432.448 97,37
Jumlah Rp 20.264.105.700,- Rp 19.327.011.298 95,38
2) Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dipakai untuk membayar
gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Dinas Pariwisata
Kabupaten Bantul. Dari rencana anggaran sebesar Rp 3.859.571.123,- realisasi
per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 3.672.774.096,- atau 95,16%.
5.1.3 PEMBIAYAAN
Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah.
5.2. PERINCIAN PENJELASAN POS-POS NERACA
5.2.1 Kas
31 Des 2018 31 Des 2019
1. Kas di Pemegang Kas Rp 0,- Rp 0,-
5.2.2 Barang Persediaan
No Nama
Barang
Persediaan
Saldo Akhir
Tahun 2018
Penambahan
TA 2019
Penggunaan TA
2019
Saldo Akhir
Tahun 2019 Ket
1
Bahan
Bangunan
dan
Konstruksi
- 405.207.850 405.207.850 -
Baha
n
Baku
Bang
unan
2 Alat Tulis
Kantor 232.021.415,21 780.041.625 710.379.128,94 301.683.911,27
ATK,
Baran
g
Cetak
an
3 Kertas dan
Cover 1.429.200 18.887.800 20.057.000 260.000 ATK
4 Benda Pos 1.500.000 6.900.000 7.650.000 750.000 Mater
ai
5 Bahan
Komputer 105.000 37.905.200 38.010.200 - ATK
6 Perabot
Kantor 843.650 76.512.500 76.622.700 733.450
Baha
n dan
Alat
Keber
sihan
7 Alat Listrik
dan
Elektronik
831.600 39.000.000 39.490.900 340.700
8 Souvenir/
Cinderamat
a
- 7.500.000 7.500.000 -
9 Bahan
Percontoha
n
17.523.000 52.500.000 67.053.000 2.970.000
10
Persediaan
untuk
diserahkan
kepada
masyarakat
- 12.600.000 12.600.000 -
Troph
y
Hadia
h dan
Alat-
alat
Perle
ngkap
an
Jumlah 254.253.865,21 1.437.054.975 1.384.570.778,94 306.738.061,27
5.2.3 Aset Tetap
No Nama Aset
Tetap
Saldo Akhir
Tahun 2018
Penambahan
TA 2019
Pengurangan
TA 2019
Saldo Akhir
Tahun 2019 Ket
1 Tanah 44.772.000 - - 44.772.000
2 Peralatan
dan Mesin 3.766.580.843 1.118.113.360 180.468.001 4.704.226.202
< 300.000 - 3.525.000
> 300.000 1.118.113.360 176.943.001
3 Gedung
dan
Bangunan
42.361.050.807,29 4.200.204.398 - 46.561.255.205,29
4
Jalan,
Irigasi,
dan
Jaringan
7.219.644.655 3.380.825.900 - 10.600.470.555
5 Aset Tetap
Lainnya 437.833 - - 437.833
6 Konstruksi - - - -
Dalam
Pengerjaan
Jumlah 53.392.486.138,29 8.699.143.658 180.468.001 61.911.161.796,63
5.2.4 Aset Lainnya
No Nama Aset
Lainnya
Saldo Akhir
Tahun 2018
Penambahan
TA 2019
Pengurangan
TA 2019
Saldo Akhir
Tahun 2019 Ket
1 Aset Tidak
Berwujud 808.825.000 134.425.000 - 997.512.500
Aplikasi
Jelajah Bantul,
Sosial Media,
dan Sim Data
Kepariwisataan
Jumlah 808.825.000 134.425.000 - 997.512.500
5.2.5 Kewajiban
Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tahun 2019 memiliki kewajiban berupa
hutang jangka pendek yang terdiri dari tagihan listrik dan telepon bulan Desember
2019 sebagai berikut :Ekuita
No URAIAN JUMLAH TAGIHAN KETERANGAN
1 Listrik 1.154.898
2 Telepon 181.927
Jumlah 1.336.825
5.2.6 s Dana
BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI
Berdasarkan hasil audit oleh Tim Pemeriksa BPK RI bahwa terdapat koreksi realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang diperoleh dari
pendapatan retribusi, tempat rekreasi, dan olahraga Tahun 2019 sebagai berikut :
Semula
No Jumlah Pendapatan
Asli Daerah (PAD)
Jumlah
Pengunjung
Jumlah Karcis
yang terjual Keterangan
1 Rp 31.877.478.250,- 3.392.735 orang 3.392.735 lembar
Diubah menjadi
No Jumlah Pendapatan
Asli Daerah (PAD)
Jumlah
Pengunjung
Jumlah Karcis
yang terjual Keterangan
1 Rp 31.756.578.250,- 3.392.735 orang 3.392.735 lembar
Selisih
No Jumlah Pendapatan
Asli Daerah (PAD)
Jumlah
Pengunjung
Jumlah Karcis
yang terjual Keterangan
1 Rp 120.900.000,- - -
Disimpan di
Kas Bendahara
Penerimaan dan
disetor ke Kas
Daerah pada
tanggal 2
Januari 2020
Demikian penjelasan kami, dan berikut terlampir Surat Tanda Setor (STS) Pendapatan
pada tanggal 2 Januari 2020.
BAB VII
PENUTUP
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan
rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2019 yang
penyusunannya didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bantul.
Catatan Atas Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta ini struktur
penganggarannya mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana telah diubah Kedua dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan
memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah.
Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan
maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas
Pariwisata Kabupaten Bantul untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan dalam rangka ikut
menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan .
Demikian Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun
Anggaran 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan
dijadikan sebagai laporan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.
Bantul, 24 Februari 2020
Kepala Dinas
Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos
NIP. 19720413 199803 1 008
LAMPIRAN:
1. SPJ Fungsional Pengeluaran;
2. SPJ Fungsional Pendapatan;
3. Berita Acara Pemeriksaan Kas Opname per 31 Desember 2019;
4. Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Barang Persediaan
per 31 Desember 2019;
5. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2019;
6. Daftar Register Penerimaan SP2D Tahun Anggaran 2019;
7. Daftar Hutang Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2019;
8. Laporan Pajak Bulan Desember 2019;
9. Laporan Realisasi Pajak Januari s/d Desember 2019;
10. Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Aset Tetap dan Barang Persediaan Tahun 2019;
11. Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2019;
12. Kartu Inventaris Barang KIB A, B ,C, D dan F per 31 Desember 2019;
13. Buku Inventaris per 31 Desember 2019;
14. Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2019;
15. Berita Acara Serah Terima Pelimpahan Aset Tetap Tahun Anggaran 2019;
16. Berita Acara Penghapusan Tahun Anggaran 2019;
17. STS Belanja Daerah;